122/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 122/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Harseto Setyadi Rajah, S. H. Alamat : Perum Griya Pantura Regency, Blok A, 005/RW.005, Kelurahan Tosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Agus Surahmat, S. H. Alamat : Komp. TCI Cluster Amarylis, Blok G 6, Nomor 10, RT.006/RW.005, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : I Gede Yogantara Teguh Eko Wijaya Alamat : Jalan Roviga Nomor 5B, RT.001/RW.003, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon III Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Nur Rizqi Khafifah, S.H. dan Andronikus Dianja kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, serta Staf pada Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, beralamat 2 di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: https://vstlawfirm.com, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 September 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 2 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 122/PUU-XXII/2024 pada tanggal 10 September 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: 5 Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut: 6 4.1. PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3), PEMOHON I adalah kelahiran tahun 1986, telah memiliki hak pilih sejak tahun 2004, hingga saat ini pemohon dalam setiap hajatan pemilihan baik kepala daerah ataupun pemilihan umum juga selalu memberikan hak pilihnya (Bukti P.4). 4.2. PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-5), PEMOHON II adalah kelahiran tahun 1972, telah memiliki hak pilih sejak tahun 1990, hingga saat ini pemohon dalam setiap hajatan pemilihan baik kepala daerah ataupun pemilihan umum juga selalu memberikan hak pilihnya (Bukti P.6). 4.3. PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-7), PEMOHON I adalah kelahiran tahun 1986, telah memiliki hak pilih sejak tahun 2006, hingga saat ini pemohon dalam setiap hajatan pemilihan baik kepala daerah ataupun pemilihan umum juga selalu memberikan hak pilihnya (Bukti P.8). Oleh karenanya para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan Hak Konstitusional para Pemohon dalam menguji ketentuan norma a quo sebagaimaan dijamin dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut: Hak Konstitusional yang menjamin para Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo adalah: Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap Orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: 7 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (4), UUD 1945, yang menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkanhaknya untuk membangun masyarakat tempat para Pemohon tinggal sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 serta hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya para Pemohon memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945. 6. Bahwa Ketiga untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1 Sebelum menguraikan Kerugian Konstitusional yang dialami oleh para Pemohon baik secara faktual ataupun secara potensial, perlu kami ingatkan kembali, dimana Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya telah semakin mempermudah kedudukan hukum bagi Warga Masyarakat untuk melakukan upaya konstitusional ke Mahkamah Konstitusi dalam membela hak konstitusionalnya. Dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, dimana terdapat seorang Mahasiswa yang menguji batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana Pemohon yang bukan merupakan calon presiden dan atau wakil Presiden, dan belum pernah menjadi calon pada tingkat dan kontestasi pemilu (pileg/pilpres) maupun dalam kontestasi Pilkada, dan dengan alat bukti KTP dan Kartu Mahasiswa, Mahkamah 8 Konstitusi memberikan kedudukan hukum terhadap Pemohon untuk menguji dan kemudian Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan Pemohon. Selain itu dalam Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi juga memberikan kedudukan hukum bagi Mahasiswa yang menguji kembali Pasal yang terkait dengan batas usia calon presien dan Wakil Presiden walaupun Pemohon juga bukan merupakan calon presiden dan atau wakil Presiden, dan belum pernah menjadi calon pada tingkat dan kontestasi pemilu (pileg/pilpres) maupun dalam kontestasi Pilkada, dan dengan alat bukti KTP dan Kartu Mahasiswa Terakhir Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 70/PUU-XXII/2024, memberikan kedudukan hukum kepada Mahasiswa yang menguji syarat pencalonan kepala daerah, walaupun Pemohon bukan merupakan calon kepala daerah baik pada tingkat Gubernur, Bupati dan atau Walikota, dengan alat bukti KTP dan Kartu Mahasiswa oleh Mahkamah dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma dalam UU Pilkada. Artinya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah memainkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Guardian of Democracy, The Protector of Citizen Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights demi menjaga Pemilu dan Pilkada yang sesuai dengan amanat Konsitusi. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi juga harus konsisten dalam memberikan kemudahan bagi para Pemohon dalam perkara a quo yang menginginkan adanya penyelenggaraan pilkada yang berkualitas tanpa mengganggu tugas dan kerja Kepala Daerah yang sedang mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pilkada. 6.2 Pemohon I adalah Warga Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kendal, Pemohon II adalah warga Masyarakat yang tinggal di kota Cilegon Banten, dan Pemohon III adalah warga Masyarakat yang tinggal di kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dimana pada ketika kabupaten/kota tersebut akan mengikuti pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. 9 6.3 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin angka 4.1 s,d angka 4.3, dimana para Pemohon telah memiliki hak pilih dalam pilkada ataupun pemilu. Hak pilih yang diberikan oleh para Pemohon tentuny memiliki adanya harapan kepada calon kepala daerah yang telah dipilihnya untuk dapat menjalankan tugas secara maksimal dan optimal untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut termasuk para Pemohon 6.4 Para Pemohon memang bukanlah calon kepala daerah yang memiliki kepentingan langsung dengan ketentuan norma a quo. Namun antara calon kepala daerah petahana yang merupakan kepala daerah yang memiliki tanggung jawab serta hubungan komitmen politik antara masyarakat dengan kepala daerah tentunya menjadi tidak bisa dilepaskan, dimanan para Pemohon sebagai masyarkat daerah yang memberikan hak politiknya melalui pilkada kepada calon kepala daerah dengan harapan saat memimpin daerahnya, kepala daerah tersebut dapat bekerja secara optimal dan maksimal untuk mensejahterakan masyarakat melalui program-program kerjanya. Namun kemudian menjadi tidak terlaksana secara maksimal dan optimal diakhir masa kerjanya dimana saat kepala derah tersebut mencalonkan diri dan menjalankan tahapan pilkada maka kepala derah tersebut harus cuti secara full selama 60 hari untuk mengikuti kampanye. Padahal seharusnya tahapan kampanye dapat tetap berjalan tanpa harus mengambil waktu kepala daerah yang sedang mencalonkan sebagai calon kepala daerah apabila ketentuan norma a quo disamakan seperti pengaturan kampanye pada UU Pemilu. Dimana jadwal dan pelaksanaan kampanye dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawab calon petahana tersebut. Oleh karenanya para Pemohon memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya 10 hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan, dengan berlakunya ketentuan norma a quo tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, maka para Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yakni sebagai Warga Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kendal dan pelapor Pajak Aktif yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pemenuhan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan menyebabkan para Pemohon menjadi kehilangan haknya mendapatkan pelayanan publik dari Bupati Kendal selama masa cuti digantikan dengan Pj Bupati yang tentunya memiliki visi dan misi serta kewenangan yang berbeda dengan Bupati Kendal. Hal tersebut diakibatkan karena keberlakuan ketentuan norma a quo. Maka para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2023 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945 karena hak konstitusionalnya telah dirugikan secara langsung atas berlakunya ketentuan norma a quo, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. 11 III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah: Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa sebelum masuk pada Alasan Pokok Permohonan, izinkan kami menerangkan tentang ketentuan a quo masih dapat diuji kembali sebagaimana syarat ditentukan dalam Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021 dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum menjelaskan alasan permohonan, penting bagi pemohon untuk menjelaskan terkait dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap permohonan a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK, menyatakan: 12 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi para Pemohon dalam Permohonan a quo agar memenuhi unsur Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 sehingga permohonan a quo dapat diterima dan masuk dalam pemeriksaan pokok perkara untuk diperiksa, diadili dan diputus. 2. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 sudah pernah dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan uraian sebagai berikut: 2.1. Putusan Nomor 55/PUU-XIV/2016, dengan Objek Pengujian: Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, dengan Batu Uji: Pasal 1 ayat(3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Adapun Amar Putusannya: Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya. 2.2. Putusan Nomor 60/PUU-XIV/2016, dengan Objek Pengujian: Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, dengan Batu Uji: Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Adapun Amar Putusannya: Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya. 2.3. Putusan Nomor 68/PUU-XIV/2016, dengan Objek Pengujian: Pasal 7 ayat (2) huruf p, dan Pasal 70 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016, dengan Batu Uji: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan 13 Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Adapun Amar Putusannya: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 3. Bahwa terhadap ketiga putusan tersebut, Permohonan a quo mendasarkan pada ketentuan Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021, dimana terhadap batu uji Permohonan a quo memiliki batu uji yang berbeda dimana Permohonan a quo selain menggunakan batu Uji Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1), Permohonan a quo juga menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (2) dan dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang tidak digunakan dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVI/2016, Putusan Nomor 60/PUU-XIV/2026, dan Putusan Nomor 68/PUU-XIV/2016. 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma a quo dapat dilakukan pengujian karena memiliki batu uji yang berbeda, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021. Bahwa adapun alasan pokok permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut: 1. Bahwa secara historis dalam perkembangan dan perjalanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah telah terjadi perubahan rezim, dimana sebelumnya dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, pada pokoknya mahkamah konstitusi mengatakan bahwa Pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berwenang menangani Perselisihan Sengketa Hasil Pilkada. Dimana kemudian Pembentuk Undang-Undang mengamanatkan untuk membentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada. 2. Bahwa namun kemudian terdapat perubahan tafsir terhadap rezim pilkada dimana berdasarkan Putusan 85/PUU-XX/2022, pada paragraf [3.20], dimana mahkamah menyatakan: “Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa 14 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang- undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota. 3. Bahwa demikian juga dengan terdapatnya praktik di Mahkamah Konstitusi yang menguji norma pada UU 10/2016 yang berbeda dengan Norma dalam UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, dimana Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024, Paragraf [3.14], sebagai berikut: “…, Sebagai sistem hukum yang berlaku dalam pemilihan umum yang sama-sama didasarkan kepada konstruksi hukum dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, membiarkan norma yang saling bertentangan tetap eksis/berlaku, dalam batas penalaran yang wajar dapat merusak kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, meskipun ketentuan tersebut diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, namun karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan maka untuk kepentingan kepastian hukum dan penguatan prinsip erga omnes, larangan kampanye pada “tempat pendidikan” dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi/sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye 15 pemilu. Dengan demikian, selengkapnya norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 akan dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan a quo”. Terhadap putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024, terdapat semangat yang konsisten yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyamakan pengaturan dalam UU Pilkada dengan UU Pemilu sebagai persiapan untuk penyatuan pengaturan Pilkada ke dalam Regulasi “Omnibus” Pemilihan Umum, sebagaimana diharapkan dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yakni penyelenggaraan Pemilu Serentak 5 (lima) Kotak termasuk Pemilihan Kepala Daerah. 4. Bahwa oleh karenanya permohonan a quo juga menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, dimana masih terdapat pembedaan terhadap pengaturan dalam ketentuan Norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 dengan Pasal 281 UU 7/2017. Dimana terdapat perlakuan yang berbeda dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024 pasca Putusan 85/PUU-XXII/2022. 5. Bahwa menjalani cuti kampanye secara penuh selama 2 bulan, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Kepala Daerah selama ditinggalkan cuti akan diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Penjabat Sementara Walikota sampai selesainya masa kampanye, hal ini tentunya akan menciptakan kondisi pemerintahan yang tidak optimal dalam melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan; 6. Bahwa hal ini tetunya tidak sesuai dengan semangat pemerintahan yang efektif dan prinsip Good governance serta Asas Umum Pemerintahan yang baik karena harus meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Masyarakat selama 2 bulan untuk menjalankan masa kampanye agar dapat menjadi kepala daerah pada periode berikutnya. 7. Bahwa artinya, ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 sepanjang tidak dimaknai lamanya cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka 16 ketentuan norma tersebut mengakibatkan tereduksinya kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh rakyat kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebab, ketika Kepala Daerah petahana mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah maka selama masa kampanye (60 hari kalender) diharuskan menjalani cuti di luar tanggungan negara; 8. Bahwa permasalahan konstitusionalitas berikutnya terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yaitu, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di seluruh Indonesia, maka akan terdapat banyak sekali jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang dilaksanakan oleh Penjabat Sementara (Pjs). Dalam hal ini, misalnya jika Penjabat Sementara Gubernur diambil dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/setingkat dilingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi, Artinya harus disediakan sekitar 37 pejabat untuk menjadi Pjs Gubernur dan 508 Penjabat sementara pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah atau Kementerian Dalam Negeri selama 2 (dua) bulan pelaksanaan masa kampanye. 9. Bahwa sedangkan Pjs yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah merupakan pejabat yang pada dasarnya juga merangkap kewajiban untuk menjalankan tugas di instansi asalnya. Sehingga, pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah dalam batas penalaran yang wajar tidak akan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya. Keadaan demikian sudah pasti akan berdampak pada jalannya pemerintahan daerah sehari-hari, setidak-tidaknya akan mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Daerah yang diamanatkan oleh Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 saat pada saat Pemilihan Kepala Daerah Rakyat in casu warga masyarakat telah telah mengamanatkan kedaulatan kepada Kepala Daerah di daerahnya masing-masing untuk 17 memenuhi hak-hak konstitusional dengan menyelenggarakan pemerintahan daerah secara optimal, akan tetapi akibat berlakunya ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dipastikan tidak akan berjalan secara optimal, disebabkan adanya keharusan Kepala Daerah petahana untuk menjalani cuti selama masa kampanye, kemudian terpaksa harus digantikan oleh Plt ataupun Pj Kepala Daerah. Sebagaimana yang dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam pertimbangan hukum Putusan No. 60/PUU-XVI/2016 yang diputus tanggal 19 Juli 2017. 11. Bahwa Kemudian pengaturan cuti pada masa kampanye bagi petahana Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016mjuga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, karena Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masing-masing merupakan kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota telah dipilih secara demokratis, akan tetapi ketika Kepala Daerah petahana mencalonkan kembali dalam kontestasi Pilkada justru harus menjalani cuti selama masa kampanye secara penuh, dan kekosongan jabatannya harus diisi oleh Penjabat sementara Gubernur, Penjabat sementara Bupati/walikota yang dipastikan tidak dapat fokus secara optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana amanat konstitusi; 12. Bahwa terhadap persoalan cuti pada masa kampanye bagi petahana ini, Mahkamah sempat memutus dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017. Mahkamah pun menyadari apabila jabatan Kepala Daerah ditinggalkan oleh pejabat definitifnya kemudian digantikan oleh Plt dipastikan akan berdampak pada jalannya pemerintahan sehari-hari, karena pejabat yang ditunjuk menjadi Plt tersebut tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya. Oleh karenanya sikap Mahkamah cenderung mendorong agar pengaturan cuti Kepala Daerah pada masa kampanye ini lebih ke bagaimana merumuskan pengaturan mengenai pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas yang melekat pada jabatannya. Mahkamah merekomendasikan untuk kebutuhan pengaturan ke depan agar pembentuk undang-undang perlu secara sungguh-sungguh 18 menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahan. Berikut ini kutipan pertimbangan hukumnya: “…Dalam batas penalaran yang wajar, selama menjadi Plt Gubernur, pejabat yang ditunjuk menjadi Plt tersebut tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya di Kementerian Dalam Negeri, Demikian pula yang akan terjadi di tingkat kabupaten/kota. Keadaan demikian sudah pasti berdampak pada jalannya pemerintahan sehari-hari, baik di Pusat maupun di Daerah. Apabila dikembalikan kepada tujuan dimasukkannya ketentuan cuti a quo, yaitu mencegah calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya, maka sesungguhnya yang dibutuhkan adalah bagaimana merumuskan pengaturan mengenai pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan itu. Ketentuan tentang cuti hanyalah salah satu dari mekanisme dimaksud. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, walaupun pengaturan tentang cuti merupakan legal policy pembentuk undang-undang, untuk kebutuhan pengaturan ke depan pembentuk undang-undang perlu secara sungguh-sungguh menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana.” 13. Bahwa akan tetapi sejak Putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016 diucapkan pada tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan saat ini belum ada tindakan nyata dari pembentuk undang-undang untuk merevisi pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi. Artinya tidak adanya Political Will pembentuk Undang-Undang dalam mengakomodir adanya Judicial Order yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 60/PUU-XIV/2016 tentunya dapat menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih Peran Open Legal Policy Pembentuk Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta menjaga tetap kokohnya kedaulatan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada Masyarakat yang jadi harus mendapatkan masa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Penjabat 19 sementara yang tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang sangat terbatas, selama masa cuti kampanye penuh. 14. Bahwa Selain itu juga untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam upaya memberikan jaminan perlakuan yang sama antara pelaksanaan kampanye pada rezim pemilu dan pilkada untuk menegakan eksistensi putusan No. 85/PUU-XX/2022. 15. Bahwa tidak terdapatnya jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama pada pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 lalu dengan pelaksanaan Kampanye Pilkada 2024 saat ini terlihat dengan jelas apabila disandingkan antara pengaturan cuti kampanye dalam UU 7/2017 dengan pengaturan cuti kampanye di dalam UU 10/2016. Berikut persandingan dan letak ketidakharmonisan (perbedaan pengaturan) tersebut: Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 Pasal 281 UU 7/2017 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 20 16. Bahwa UU 10/2016 tidak mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan cuti dan jadwal cuti harus dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiadaan ketentuan tersebut mengakibatkan pelaksanaan cuti pada masa kampanye bagi petahana Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan penuh. Sedangkan, apabila merujuk ketentuan Pasal 281 ayat (2) UU 7/2017, Presiden dan Wakil Presiden (baik petahana maupun bukan petahana) yang mengikuti kampanye Pemilu tidak harus menjalani cuti secara penuh waktu selama masa kampanye. Akan tetapi, pelaksanaan dan jadwal cutinya diatur dengan tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pengaturan cuti sebagaimana dalam UU 7/2017 ini, maka dipastikan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas pejabat yang bersangkutan dalam menyelenggarakan pemerintahan; 17. Bahwa perbedaan pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye antara yang diatur dalam UU 10/2016 dengan UU 7/2017 ini jelas telah menimbulkan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana amanat UUD 1945. Terlebih, Mahkamah sejak Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 kembali telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Sebagaimana kutipan pertimbangan hukum Mahkamah berikut: “[3.18] Menimbang bahwa penafsiran yang dilakukan langsung melalui praktik berhukum demikian, yang menunjukkan hasil baik selama beberapa periode pemilihan umum, telah mendorong Mahkamah untuk meninjau ulang pendapat atau penafsirannya mengenai pembedaan rezim (tata kelola) kepemilihan dalam UUD 1945. Pergeseran atau perubahan penafsiran demikian dapat dilakukan oleh Mahkamah dengan tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Bagaimanapun, dalam hal tafsir atas norma Konstitusi dilakukan terlalu longgar dan relatif sering akan berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum, yang kondisi ketidakpastian demikian justru berusaha dihindari dan dihilangkan oleh UUD 1945;” 21 [3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan perbedaan antara kedua rezim pemilihan dimaksud, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “…bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan prihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serenak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran prihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Diantara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2)Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyeleggaraan keserentakkannya diatur dengan undang- undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil prsiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, dan DPRD. 22 Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat…” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan.” 18. Bahwa tafsir Mahkamah atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, seharusnya berakibat pula pada perubahan penafsiran secara menyeluruh (komprehensif dan holistik) atas pengaturan mengenai penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam hal ini pengaturan cuti pada masa kampanye bagi Kepala Daerah petahana; 19. Bahwa pengaturan cuti kampanye yang diatur dalam UU 10/2016 yang tidak harmonis dengan yang diatur dalam UU 7/2017, maka ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 ini jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menentukan Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Karena, sudah tidak terdapat lagi perbedaan rezim antara pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. 20. Bahwa begitu pula secara bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena pengaturan yang tidak harmonis terhadap isu/rezim/tata kelola yang sama (in casu pemilihan umum) semacam ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, padahal kepastian hukum, perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum merupakan prinsip-prinsip yang harus dijamin dan dilaksanakan oleh negara yang menganut paham negara hukum; 21. Bahwa ketentuan mengenai cuti kampanye bagi Kepala Daerah petahana ini ternyata mengalami dinamika perubahan, sejak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sampai dengan 23 berlakunya UU 10/2016. Berikut persandingan dinamika perubahannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: UU 32/2024 UU 1/2015 UU 8/2015 UU 10/2016 Pasal 79 ayat (3) Pasal 70 ayat (3) Pasal 70 ayat (3) Pasal 70 ayat (3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlanngsunga n tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanaka n Kampanye tidak menggunaka n fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsunga n tugas penyelenggaraa n pemerintahan daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunaka n fasilitas yang terkait dengan jabatannya 22. Bahwa sebagaimana tampak dalam tabel persandingan di atas, ketentuan mengenai keharusan cuti pada masa kampanye dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Perubahan yang cukup kentara adalah norma yang berbunyi “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” sempat diatur dalam UU 32/2004, kemudian tidak diatur dalam UU 1/2015, 24 selanjutnya diatur kembali dalam UU 8/2015, akan tetapi kembali dihapus/tidak diatur dalam UU 10/2016 23. Bahwa dengan tidak dimuatnya norma yang berbunyi “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” dalam UU 10/2016 justru berakibat pada: a. tereduksinya pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah, karena Kepala Daerah yang telah dipilih secara demokratis justru terpaksa harus diganti oleh Plt atau Pj pada saat yang bersangkutan melaksanakan kampanye dan menjalani cuti di luar tanggungan negara, sehingga keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehari- hari dipastikan akan terganggu; b. ketidakharmonisan pengaturan cuti kampanye antara yang diatur dalam UU 10/2016 dengan yang diatur dalam UU 7/2017, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penyelenggaraan Pilkada dengan penyelenggaraan Pemilu, padahal MK telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan; c. terjadinya ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dalam pemberlakuan ketentuan cuti pada masa kampanye bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah petahana dengan yang diberlakukan bagi Presiden dan Wakil Presiden petahana, padahal Kepala Daerah dan Presiden sama- sama merupakan jabatan yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui Pemilu dan bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan; 24. Bahwa apabila norma “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” ini dimuat dalam UU 10/2016 maka Kepala Daerah petahana yang akan melaksanakan kampanye dapat diatur pelaksanaan lama dan jadwal cutinya, sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Bahkan akan terwujud keharmonisan, kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pengaturan cuti pada masa kampanye bagi Kepala Daerah petahana; 25 25. Bahwa sekalipun Mahkamah dalam Putusan No. 60/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017 menyebut pengaturan tentang cuti merupakan legal policy pembentuk undang-undang, namun oleh karena telah ada Judicial Order dari Mahkamah yang menyatakan “agar ke depan pembentuk undang- undang secara sungguh-sungguh menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana” namun sampai dengan saat ini tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk setidak-tidaknya memulihkan norma yang berbunyi “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” ke dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, agar tujuan pengaturan (politik hukum) cuti kampanye bagi Kepala Daerah petahana dapat diseimbangkan antara untuk mencegah calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya dengan tujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehari-hari tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh keharusan Kepala Daerah petahana menjalani cuti selama 2 (bulan) penuh pada masa kampanye; 26. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018, halaman 46-47, Mahkamah kembali menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka (open legal policy) tidak semata-mata hanya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dalam keadaan tertentu, open legal policy dapat menjadi kewenangan MK untuk mengujinya, bahkan MK juga dapat mengubah pendiriannya soal open legal policy. Sebagaimana kutipan pertimbangan hukum berikut: [3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. 26 [3.10.5] … Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya. 27. Bahwa ketentuan mengenai keharusan cuti pada masa kampanye bagi Kepala Daerah petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 jelas-jelas melanggar moralitas karena dapat mereduksi tugas dan tanggung jawab moral Kepala Daerah definitif dalam melayani masyarakat di daerah, melanggar rasionalitas karena telah menimbulkan perbedaan antara pengaturan cuti kampanye dalam UU 10/2016 dengan UU 7/2017 padahal Mahkamah Konstitusi telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan, sehingga secara bersamaan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 juga telah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable dan bertentangan dengan kedaulatan rakyat serta telah melanggar prinsip pemilu yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 dimana dalam penyelenggaraan pemilu, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan pemerintahan dari Presiden dan Wakil Presiden padahal jarak pelayanan antara presiden dengan urusan pemerintahan yang dirasakan oleh masyarakat lebih jauh dibandingkan dengan jarak antara urusan pelayanan pemerintahan bagi kepentingan masyarakat dengan kepala daerah. 28. Bahwa berkenaan dengan upaya memastikan dan mencegah Kepala Daerah petahana tidak akan menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya untuk kepentingan kampanye pemilihan sehingga dapat merugikan calon kepala daerah yang lain, maka diperlukan pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas dari lembaga yang berwenang 27 terhadap penerapan ketentuan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016; 29. Bahwa dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menguji konstitusionalitas ketentuan norma a quo menyatakan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; b. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; 30. Bahwa apalagi setelah ditelusuri secara seksama dalam dokumen- dokumen pembahasan saat pembentukan UU 10/2016, ternyata tidak ada sama sekali pembahasan yang memberikan alasan kenapa ketentuan pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dari Pasal 70 ayat (3) dihapus atau dihilangkan. Hal ini menunjukan alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memaknai ketentuan Pasal 70 ayat (3) 31. Bahwa sebelum masuk pada bagian petitum, perlu kami jelaskan bahwa rumusan petitum untuk memaknai ketentuan norma a quo bukanlah dengan maksud mengajak mahkamah konstitusi untuk bergeser dari kedudukannya sebagai negative legislator menjadi positif legislator, karena sejatinya pemaknaan sebagaimana yang diminta dalam rumusan petitum sudah pernah ada namun dihapus atau dihilangkan tanpa adanya pembahasan atau alasan atau penjelasan apapun, sebagaimaan dapat dilihat dalam dokumen-dokumen 32. Bahwa terhadap rumusan petitum yang termuat dalam Permohonan a quo tentunya bukanlah model rumusan yang membawa Mahkamah Konstitusi untuk membuat norma baru menggantikan norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2018, karena apa yang dirumuskan dalam petitum permohonan a quo tetap sesuai dan mendasarkan pada praktik di Mahkamah Konstitusi. 28 33. Bahwa dalam praktiknya telah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemaknaan dengan rumusan norma yang terlihat seakan Mahkamah Membuat Norma mengantikan Ketentuan Norma Pasal yang diujikan. Seperti contoh misalnya dalam Putusan MK No. 60/PUU- XXII/2024 tentang pengujian Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang bunyi normanya: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.” Namun kemudian, dalam amar putusannya, mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; 29 d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut; Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;” 34. Bahwa apabila dilihat dalam kacamata umum, tentunya Mahkamah Konstitusi dinilai telah membuat Norma Baru karena menggantikan bunyi Pasal 40A ayat (1) dengan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya. 35. Bahwa namun apabila dipahami secara lebih mendalam akan kedudukan Mahkamah Konstitusi serta sifat putusan final and binding Mahkamah Konstitusi. Apa yang diputuskan dalam Putusan-Putusan Mahkamah 30 Konstitusi sebelumnya yang memiliki karakter amar putusan yang sama dengan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan juga sebagaimana rumusan permohonan a quo, Mahkamah bukan lah dalam rangka membuat norma baru. Namun Mahkamah Konstitusi sedang membuat guidence bagi pembentuk Undang-Undang dalam membuat “Rumusan Norma” yang konstitusional. Sehingga ketika Pembentuk Undang-Undang melakukan revisi terhadap norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka norma yang dibentuk haruslah sesuai secara eksplisit dengan rumusan norma yang telah dibuat oleh Mahkamah konstitusi dalam rumusan tersebut. 36. Bahwa berkaitan dengan rumusan norma dalam Putusan MK tersebut langsung berlaku mengikat, hal tersebut adalah konsekwensi logis dari sifat keberlakuan Putusan MK yang bersifat pertama dan terakhir serta langsung memiliki kekuatan hukum Mengikat (Final and binding) sehingga ketika mekanisme ketatanegaraan dalam mekanisme revisi suatu norma dalam Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak berjalan secara ideal, sementara ketentuan norma dalam Undang- Undang tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Maka tentunya rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, otomatis berlaku menggantikan sementara ketentuan norma pasal dalam undang- undang yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi betentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, dan keberlakuan putusan itu sampai adanya proses perubahan yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang melalui mekanisme legislasi sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13 Tahun 2022 (vide. Pasal 10). 37. Bahwa oleh karenanya penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konsistensi dalam memutus perkara-perkara yang sejenis agar publik tetap melihat bahwa apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan model rumusan norma sebagaimana telah di putus dalam Putusan-putusan 31 MK sebelumnya dan terakhir Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah tetap dalam kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator bukanlah Positive Legislator. Karena konsistensi itu dalam membuat Putusan itu menjadi sangat penting. 38. Bahwa termasuk juga pentingnya konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dengan mengabulkan permohonan dengan semangat untuk menyamakan perlakuan ataupun pengaturan antara rezim Pemilu dengan Rezim Pilkada menjadi satu Rezim Pemilu, agar tidak terlihat terjadi tebang pilih terhadap perkara-perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya tujuan penyatuan Rezim Pilkada menjadi Rezim Pemilu, maka menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat Judicial Order dalam Permohonan a quo untuk diatur secara sama dengan ketentuan aturan kampanye dalam Pasal 281 UU 7/2017. 39. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 32 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; b. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Oktober 2024, sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 4. Bukti P- 4 : Tangkapan layar DPT online Pemohon I dari Website KPU; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 6. Bukti P- 6 : Tangkapan layar DPT online Pemohon II dari Website KPU; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III; 8. Bukti P- 8 : Tangkapan layar DPT online Pemohon III dari Website KPU; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Pembahasan UU 10/2016. 33 Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 34 terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 35 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon menyatakan: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 2. Bahwa para Pemohon menguraikan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemohon I adalah warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (vide bukti P-3), Pemohon II adalah warga masyarakat yang tinggal di kota Cilegon, Provinsi Banten (vide bukti P-5), dan Pemohon III adalah warga masyarakat yang tinggal di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (vide bukti P-7), di mana pada ketiga kabupaten/kota tersebut akan mengikuti pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. 4. Bahwa para Pemohon memang bukan merupakan calon kepala daerah yang memiliki kepentingan langsung dengan ketentuan norma a quo, namun di antara calon kepala daerah terdapat petahana yang merupakan kepala daerah yang memiliki tanggung jawab serta hubungan komitmen politik dengan masyarakat yang telah memberikan hak politiknya melalui pilkada. Harapan masyarakat terhadap kepala daerah adalah dapat bekerja secara optimal dan maksimal untuk menyejahterakan masyarakat melalui program-program kerjanya. Namun, dengan adanya norma a quo hal ini tidak dapat terlaksana secara maksimal dan menimbulkan kerugian konstitusional karena terhadap petahana yang 36 mencalonkan diri dan akan menjalankan tahapan pilkada diharuskan cuti secara full selama 60 hari untuk mengikuti kampanye serta selama masa cuti digantikan dengan Pj. Bupati yang tentunya memiliki visi dan misi serta kewenangan yang berbeda dengan petahana. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial, karena dengan adanya norma a quo program kerja dari petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah yang sama tidak dapat terlaksana secara maksimal. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan a quo. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebabkan 37 penyelenggaraan pemerintahan daerah dipastikan tidak akan berjalan secara optimal, calon kepala daerah petahana diminta untuk menjalani cuti selama masa kampanye, dan digantikan oleh Plt. ataupun Pj. kepala daerah. 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 selama calon kepala daerah petahana digantikan oleh Pj. dipastikan tidak dapat fokus secara optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana amanat konstitusi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, pejabat sementara yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah merupakan pejabat yang pada dasarnya juga merangkap jabatan di instansi asalnya. Sehingga, pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam batas penalaran yang wajar tidak akan mampu menjalankan tugas sebagai kepala daerah secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya. Keadaan demikian sudah pasti akan berdampak pada jalannya pemerintahan daerah sehari-hari, setidak-tidaknya akan mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah yang diamanatkan oleh Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Bahwa menurut para Pemohon, UU 10/2016 tidak mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan cuti dan jadwal cuti harus dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiadaan ketentuan tersebut mengakibatkan pelaksanaan cuti pada masa kampanye bagi petahana kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan penuh. Berbeda dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UU 7/2017, di mana Presiden dan Wakil Presiden (baik petahana maupun bukan petahana) yang mengikuti kampanye Pemilu tidak harus menjalani cuti secara penuh waktu selama masa kampanye. Akan tetapi, pelaksanaan dan jadwal cutinya diatur dengan tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam rezim pemilu, maka untuk menjaga konsistensi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat judicial order dalam 38 permohonan a quo untuk diatur secara sama dengan ketentuan aturan kampanye dalam Pasal 28I UU 7/2017. 6. Bahwa menurut para Pemohon, jika norma “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” diberlakukan kembali maka kepala daerah petahana yang akan melaksanakan kampanye dapat diatur pelaksanaan lama dan jadwal cutinya, sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; b. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;” [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat/tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, terlebih dahulu perlu dinilai 39 keterpenuhan syarat dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa terhadap Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 sudah pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2017 dengan amar menolak permohonan Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017 dengan amar menolak permohonan Pemohon, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2017 dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Setelah Mahkamah membaca secara saksama, telah ternyata dalam Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (20 dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian, dalam Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 dengan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, dalam permohonan Perkara Nomor 68/PUU-XIV/2016, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3), ayat (4) dan 40 ayat (5) UU 10/2016 dengan dasar pengujiannya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan untuk permohonan para Pemohon a quo yang menguji kembali norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan fakta di atas, tanpa Mahkamah harus membuktikan terlebih dahulu terdapatnya perbedaan alasan pengajuan permohonan antara permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dengan permohonan-permohonan sebelumnya, dikarenakan telah dapat dibuktikan perbedaan dasar pengujian antara permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan a quo. Dengan demikian, terlepas dari substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memahami secara saksama permohonan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan dirugikan oleh Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, karena norma a quo mewajibkan petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah yang sama untuk cuti selama masa kampanye. Ketentuan demikian telah menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan secara optimal. Sehingga menurut para Pemohon, agar terwujud kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pengaturan cuti pada masa kampanye bagi kepala daerah petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama perlu diberlakukan kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” di dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana pernah diberlakukan dalam Pasal 79 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Pasal 70 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU 8/2015). [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan ketentuan yang mewajibkan cuti di luar tanggungan negara bagi petahana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016, telah pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017 yang dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.15] menyatakan: [3.15] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 mengenai kewajiban cuti selama kampanye bagi petahana, menurut Mahkamah harus dipahami lebih sebagai bentuk antisipasi pembentuk undang-undang agar tidak ada penyalahgunaan jabatan kepala daerah oleh petahana dibanding sebagai upaya mengurangi masa jabatan kepala daerah. Kedua hal demikian memang saling bertentangan, yaitu cuti kepala daerah akan menjauhkan risiko penyalahgunaan jabatan petahana namun berakibat berkurangnya masa jabatan kepala daerah, sementara jika tidak diwajibkan cuti maka petahana akan terlindungi haknya untuk menjabat secara penuh/utuh namun membuka potensi penyalahgunaan jabatan yang berakibat ketidaksetaraan antarkontestan dalam pemilihan kepala daerah, mencederai netralitas negara, serta pada akhirnya merugikan pihak lain baik sesama kontestan maupun masyarakat pemilih yang berhak menikmati pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut, keharusan untuk “cuti selama masa kampanye” merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang agar kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana tidak menyalahgunakan jabatan dan segala sesuatu yang melekat pada jabatan tersebut untuk kepentingan pemilihan. Pendirian demikian dapat dikatakan sebagai salah satu upaya menjaga agar pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil dapat diwujudkan. Dalam konteks demikian, Mahkamah berpendirian, lebih berupaya mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil dibandingkan pilihan pemenuhan masa jabatan kepala daerah. Bagaimanapun, dalam posisi demikian, cuti “selama masa kampanye” lebih menjamin kepastian pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil jika dibandingkan dengan “cuti pada saat kampanye”. Berkenaan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 menambahkan jika 42 petahana menjalankan cuti pada masa kampanye, tidak berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berhenti/terganggu. Dalam hal ini, pemerintahan tetap berjalan dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Plt) [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016, hlm. 101-102]. [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk diberlakukan kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” sebagaimana norma dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c UU 8/2015 yang telah dihapus oleh norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Apabila dibaca secara saksama pengaturan mengenai “cuti kampanye”, substansi larangan dimaksud telah diatur sejak berlakunya UU 32/2004. Bahkan, khusus frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” pernah dimaktubkan dalam norma Pasal 79 ayat (3) huruf c UU 32/2004. Pengaturan tersebut tidak dirumuskan secara spesifik karena norma Pasal 79 ayat (3) huruf c UU 32/2004 lebih ditujukan bagi pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye. Setelah materi pemilihan kepala daerah diatur tersendiri dalam undang- undang, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), perihal cuti kampanye bagi kepala daerah petahana diatur secara “sederhana”. Dalam hal ini, Pasal 70 ayat (2) UU 1/2015 menyatakan, “Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berkenaan dengan frasa yang dimohonkan oleh para Pemohon, yaitu “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” diatur kembali dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c UU 8/2015. Kemudian dalam perubahan berikutnya, yaitu dalam UU 10/2016 norma a quo tidak diatur kembali. Menurut Mahkamah, tidak diaturnya kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan 43 daerah” tidak dapat dilepaskan dari maksud Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang telah menegaskan ihwal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: (a) cuti di luar tanggungan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila permohonan para Pemohon yang menghendaki menghidupkan kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”, keinginan tersebut akan saling bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang mengatur cuti di luar tanggungan negara dengan jangka waktu yang jelas yaitu dilakukan selama masa kampanye. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, cuti di luar tanggungan negara memang dimaksudkan sebagai cuti untuk tujuan tertentu, yang apabila diletakkan dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah, dimaksudkan sebagai cuti selama masa kampanye bagi petahana (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Dengan demikian, bilamana diletakkan dalam konteks prinsip pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pengaturan yang demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Sementara itu, perihal dalil para Pemohon memberlakukan kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan alasan demi kelangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 telah ditegaskan sebagai berikut. [3.16] Menimbang bahwa suatu norma hukum, sebaik dan seideal apapun dirumuskan dalam berbagai Undang-Undang, menurut Mahkamah tetap sulit menjamin perilaku manusia akan bersesuaian dengan tujuan Undang-Undang, terutama karena masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang seturut perkembangan ilmu dan teknologi, sementara hukum relatif statis. Untuk itu Mahkamah meyakini bahwa hukum harus selalu memperbarui diri dan didesain futuristik (visioner) sebagai sarana untuk mengkondisikan terciptanya masyarakat yang ideal sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, kewajiban cuti bagi petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 tersebut harus pula menjadi perhatian, terutama bagi pembentuk undang-undang, agar potensi kerugian hak petahana sebagai kepala daerah dapat diminimalisir terutama ketika kewajiban cuti bersinggungan dengan tahap-tahap 44 penting program kerja kepala daerah bersangkutan. Selain itu juga harus menjadi pemahaman semua pihak bahwa seorang kepala daerah ketika memulai jabatannya hingga lima tahun ke depan, tidaklah berarti sejak awal menjabat hingga akhir jabatan hanya menjalankan kebijakan yang disusunnya sendiri. Seorang kepala daerah pada tahun pertama jabatannya akan meneruskan berbagai kebijakan kepala daerah sebelumnya, antara lain terkait APBD. [3.17] Menimbang bahwa hal mengenai pertanggungjawaban kepala daerah juga harus menjadi perhatian pembentuk undang-undang, seharusnya program yang tidak terlaksana atau terhambat karena menjalani masa cuti secara rasional bukanlah menjadi tanggung jawab petahana. Oleh karena itu, segala bentuk pertanggungjawaban program yang tidak terlaksana selama menjalani masa cuti tidak boleh dibebankan kepada petahana. Mahkamah penting menegaskan hal tersebut untuk menghindari kemungkinan terganggunya pelaksanaan program pada masa cuti dijadikan alasan untuk menyerang bahkan mendeligitimasi calon kepala daerah petahana. [3.18] Menimbang bahwa kendatipun cuti dalam masa kampanye bagi petahana menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun demikian dengan pengaturan yang ada saat ini, seorang petahana yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah maka terdapat rentang waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah akibat ditinggalkan cuti. Apabila hal demikian dikaitkan dengan rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak untuk seluruh Indonesia maka pengaturan cuti pada masa kampanye tersebut akan mengakibatkan semua kepala daerah yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, jabatannya akan diisi oleh Plt Kepala Daerah. Artinya akan terdapat banyak sekali jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang dilaksanakan oleh Plt. Jika Plt Gubernur misalnya diambil dari pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri berarti harus disediakan 34 pejabat eselon I untuk menjadi Plt Gubernur selama 4 sampai 6 bulan. Dalam batas penalaran yang wajar, selama menjadi Plt Gubernur, pejabat yang ditunjuk menjadi Plt tersebut tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya di Kementerian Dalam Negeri. Demikian pula yang akan terjadi di tingkat kabupaten/kota. Keadaan demikian sudah pasti berdampak pada jalannya pemerintahan sehari-hari, baik di Pusat maupun di Daerah. Apabila dikembalikan kepada tujuan dimasukkannya ketentuan cuti a quo, yaitu mencegah calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya, maka sesungguhnya yang dibutuhkan adalah bagaimana merumuskan pengaturan mengenai pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan itu. Ketentuan tentang cuti hanyalah salah satu dari mekanisme dimaksud. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, walaupun pengaturan tentang cuti merupakan legal policy pembentuk undang- undang, untuk kebutuhan pengaturan ke depan pembentuk undang- undang perlu secara sungguh-sungguh menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana. 45 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang mengenai pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan cuti pada masa kampanye bagi petahana termasuk di dalamnya mengenai keberlangsungan tugas yang ditinggalkan selama petahana menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam hal terkait pencalonan diri kembali di tempat yang sama untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Dalam posisi demikian, Mahkamah belum memiliki alasan mendasar untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 a quo. Sekiranya perlu dilakukan penyesuaian atau harmonisasi perihal pengaturan kampanye yang disebabkan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilihan umum dengan rezim pemerintahan daerah (rezim pemilihan kepala daerah dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945) agar memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, karena tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilihan umum dengan rezim pemerintahan daerah (rezim pemilihan kepala daerah dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945), pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi segala pengaturan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Sebagai konsekuensinya, pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi terkait dengan kampanye pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 tanpa perlu ada penambahan frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” telah ternyata tidak mencederai prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan secara demokratis, pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil, serta ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 46 [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 47 umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani