122/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 122/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Asep Muhidin, S.H.,M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Kp. Mariuk RT. 01/RW. 04 Desa Pasirwaru Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Rahadian Pratama Mahpudin, S.H., CHCA. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Salagedang RT. 001/RW. 013 Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Asep Ahmad Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Lebak Sari RT. 001/RW. 023 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat 2 Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 118/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 122/PUU-XXI/2023 pada tanggal 14 September 2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 September 2023 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil konstitusionalitas (constitusional review / judivicial review) Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (Bukti P-1) yang menyebutkan : “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi.” Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) (Bukti P-2) yang menyebutkan : “Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.” Diuji terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Bukti P-3) yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya Para Pemohon akan menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan uji materiil konstitusionalitas (constitusional review / judivicial review) ini. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 4 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), diharapkan mampu menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. MKRI juga diharuskan mampu memberikan keseimbangan (check and balances) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional agar hukum dasar yang terkandung dalam UUD 1945 ruh dan marwahnya tetap terjaga; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (Bukti P-4) menyatakan : (1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5 4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (Bukti P-5), menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.; 5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (Bukti P-6), menyatakan : “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.; 6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Bukti P-9), menyebutkan : “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”; 6 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon berkesimpulan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Uji Materiil /Judicial Review Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; II. LEGAL STANDING 1. Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, menurut Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya Inleiding tot de Rechtswetenschap yang dikutif R Soeroso, SH dalam buku Pengantar Ilmu Hukum mendefinisikan “hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam bermasyarakat”. Artinya dalam mentaati norma dan peraturan dalam hidup merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara/setiap orang tanpa terkecuali, bak bagi seorang Hakim Agung maupun warga biasa yang derajatnya sama saat berada dihadapan hukum, selain itu peraturan hukum memiliki sifat yang memaksa; 2. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 7 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara; 3. Bahwa yang dimaksud dengan Perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana Pasal 51 ayat (1) huruf a di atas adalah perorangan atau kelompok orang yang memiliki niat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya YANG MERASA TELAH DILANGGAR oleh berlakunya suatu Undang-undang yang berlaku, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok atau secara kolektif; 4. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) dan huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), menjelaskan “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”; 5. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 8 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: “Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 6. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan : “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual ATAU SETIDAK-TIDAKNYA POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 9 e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa untuk memenuhi syarat kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditetapkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka perlu dijelaskan kedudukan hukum Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III) merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-7). Oleh karenanya Para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 8. Bahwa untuk memenuhi apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Para Pemohon antara lain : Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan : “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karenanya Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 9. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni Adanya Kerugian Konstitusional bersifat (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 11 1) Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan pemerhati kebijakan pemerintah (Publik) terhadap regulasi/kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat kepada setiap orang yang berpotensi atau dianggap bertentangan dengan norma, UUD 1945, sehingga dalam menjalankan profesi Pemohon 1 sangat berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, yaitu : - Bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat); - Bahwa selanjutnya Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan/dalil serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan/menguntungkan dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi sebagai advokat; - Bahwa dalam menjalankan profesinya guna memperjuangkan keadilan apabila dianggap perlu, pasti mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan sebelumnya yang dianggap kurang pertimbangan hukum dari Hakim yang notabene sebagai wakil Tuhan di dunia yang seharusnya mebmberikan keadilan yang utuh, tetapi kurang adil; - Bahwa dalam mengajukan permohonan Kasasi, atau Peninjauan Kembali, atau persidangan lain (Hak Uji Materiil / HUM) di Mahkamah Agung RI, tidak ditemukan/tidak pernah adanya permintaan keterangan dan penjelasan oleh Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan, dan berpotensi kuat putusannya bukan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana perintah Pasal 40 ayat (2) UU MA beserta penjelasannya, sehingga sangat berpotensi memberikan putusan dengan pertimbangan yang tidak koheren, utuh, dan potensi kuat terjadi mencari celah pembenaran untuk kepentingan tertentu yang seharusnya memberikan putusan yang berkeadilan berdasarkan 12 Ketuhanan Yang Maha Esa, akan berubah makna menjadi keputusan berdasarkan kepentingan; - Bahwa dengan merujuk pada makna gramatikal, sidang terbuka untuk umum adalah sidang yang bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum, M. Yahya Harahap dalam bukuya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” (hal. 110), menerangkan bahwa sidang terbuka untuk umum ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik- bisik. - Bahwa apabila Mahkamah Agung memberitahukan sebelum diilaksanakan persidangan, Pemohon berkeyakinan penuh bahwa para pihak yang berkepentingan akan hadir, atau setidak-tidaknya mengikuti lewat dari (online) seperti yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang kepada setiap pemohon untuk mengikuti sidang secara online dan offline; - Bahwa selain pemeriksaan Kasasi perkara pidana, kasasi perkara perdata dan tata usaha negara pun berpotensi tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, karen tidak diketahui, tidak diberitahukan kepada Para Pemohon kapan dilaksanakan persidangan, sehingga seluruh putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum batal (vide pasal 40 ayat (2) UU MA); - Bahwa dengan tiba-tiba menerima pemberitahuan putusan, tentu akan merugikan para pihak / Advokat yang melakukan upaya hukum karena dapat saja terjadi, Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kasasi memberikan pertimbangan yang berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak mendengakan langsung penjelasan para pihak dan haruslah ada tolak ukur terhadap frase “Jika Dipandang Perlu” yang ditafsirkan semua persidangan dianggap tidak perlu mendenarkan keterangan para pihak, hal it sangatlah naif; 13 - Bahwa meskipun pemeriksaan tingkat Kasasi adalah apakah penerapan judex factie telah sesuai dengan hukum acara atau tidak, bukan terhadap pokok perkara (judex juris). Akan tetapi faktanya pertimbangan Hakim Agung perkara Kasasi masih ada yang tidak konsisten, yaitu tidak membatasinya dalam memeriksa judex factie, melainkan memeriksa pula pokok perkara / judex juris; - Bahwa setidaknya untuk menghindari kecurigaan dan potensi adanya pengkondisian perkara di Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi dan peninjauan kembali yang menurut putusan dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Mahkamah Agung setidaknya dapat melaksanakan sidang terbuka untuk umum dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak yang berkepentingan dengan terbatas, tidak untuk menghadirkan dan memeriksa kembali judex factie, melainkan memeriksa judex juris sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang seperti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan dengan sidang terbuka bahkan mudah diakses oleh publik; - Bahwa dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan sidang Kasasi oleh Mahkamah Agung kepada para pihak yang berkepentingan dengan terbatas, maka akan tercipta peradilan yang nyata sebagaimana disebutkan terbuka untuk umum, bukan hanya membuat berita acara persidangan semata yang kemungkinan terdapat potensi berita acara tersebut dibuat dan ditandatangani pada saat rapat pleno (musyawarah hakim). Sehingga apabila Mahkamah Agung memberitahukan pelaksanaan persidangan kepada para pihak, akan lebih memiliki makna; 2) Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Asisten Dosen disalah satu Universitas Hukum di Kabupaten Garut yang merupakan tempat untuk menciptakan manusia-manusia intelektual yang menusiawi dan mampu berpikir kritis, logis dengan tujuan untuk membentuk para akademisi dan mampu menjawab tantangan atau persoalan zaman mengenai hukum secara komperhensif. Selaras dengan tujuan dari universitas, mahasiswa hukum akan diajari mengenai 14 kesesuaian konsep antara Das Sein (kenyataan) dan Das Sollen (kaidah/norma) sehingga mampu untuk bernalar hukum dengan baik agar tidak mengakibatkan logical fallacy (sesat pikir) pada mahasiswa hukum; - Bahwa dalam suatu peradilan tidak terlepas dari asas-asas hukum, salah satu Asas Audi Et Alteram Partem yang merupakan asas hak untuk didengar secara seimbang berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Sehingga dengan berlakunya Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, dalam penerapannya tidak mencerminkan dari Asas Audi Et Alteram Partem dimana Asas ini memiliki maksud lebih jauh dari sekedar didengarnya keterangan para pihak, dan memberikan kesempatan yang sama serta diharapkan keadilan dapat didekati; - Bahwa dengan tidak ada keselarasan antara Das Sein (kenyataan) dan Das Sollen (keseharusan) terhadap Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP dengan Asas Audi Et Alteram Partem maka akan terjadi kesesatan pikir pada mahasiswa, mahasiswa hanya mengaminkan pelajaran yang diberikan dosen tanpa mempertanyakan apakah semua itu benar atau salah, bagaimana sebab akibatnya, ataupun pertanyaan semacamnya; - Bahwa lebih lanjut tanpa ada penerapan asas-asas dalam praktek di lapangan, mahasiswa hanya akan mempelajari sebuah aturan hukum tanpa mempelajari suatu peristiwa konkret sehingga sebuah aturan hukum terhadap peristiwa konkret yang sangat penting akan diabaikan; 3) Pemohon III adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang PERS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) (Bukti P-8) Pasal 1 angka 1 dan angka 4 menyebutkan “1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik 15 maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan semua jenis saluran yang tersedia. Dan angka 4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. - Bahwa kerugian yang potensial bagi Pemohon III (sebagai wartawan diantaranya tidak mendapatkan kabar dan menyebarkan informasi yang berpotensi tidak sebenarnya (hoaks). Sehingga apabila wartawan tidak menyampaikan informasi yang benar dan diduga menyesatkan, maka dapat merusak nama baik wartawan dan perusahaan Pers tempat wartawan bertugas. Selain itu bisa merusak integritas media massa dan wartawan baik secara individu maupun secara umum, karena dengan informasi yang tidak valid bisa menghilangkan atau mengurangi kepercayaan (trust) dari masyarakat (publik); - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887), pada BAB IV tentang Perusahaan Pers Pasal 9 menyebutkan “Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum.” Dan Pasal 10 “Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta kesejahteraan lainnya,” akibatnya apabila wartawan di sebuah perusahaan pers dianggap tidak profesional karena menyebarkan informasi yang tidak benar, maka bisa merusak citra dan reputasi perusahaan pers, dan berdampak pada kepercayaan mitra-mitra perusahaan pers yang sudah menjalin kerjasama. - Bahwa Mitra-mitra perusahaan pers adalah pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan pers dan terjadi transaksi kerjasama, baik kerjasama iklan maupun kerjasama lainnya yang sudah disepakati kedua belah pihak; 10. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- 16 Undang, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut : 1) Bahwa dengan berlakunya Pasal Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209), Para Pemohon menjadi berpotensi mendapatkan informasi yang tidak sebenarnya karena bisa saja atau mungkin saja persidangan seolah dilaksanakan denga dibuatkan berita acara, faktanya tidak ada seorang pun di luar Mahkamah Agung yang mengetahui kebenaran dilaksanakan persidangan atau tidak. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan secara langsung dan mudah diakses dan dilihat oleh publik; 2) Bahwa dengan adanya sebab akibat atas ketentuan norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) menjadi sangat jelas, nyata berpotensi kuat merugikan Para Pemohon, bahkan merugikan setiap orang yang mencari keadian di Mahkamah Agung; 17 11. Bahwa untuk memenuhi apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan ini dengan menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari; 12. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209), karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; III. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip due process of law yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 2. Bahwa Asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang; 3. Bahwa Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk 19 menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspekif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 281 ayat (4) UUD 1945); 4. Bahwa Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu, lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945); 5. Bahwa Hakim pada Mahkamah Agung RI berpotensi kuat melanggar undang- undang yang menjadi hukum acara dalam menjalankan kewenangannya mengadili, memutus perkara KASASI; 6. Bahwa potensi Pelanggaran tersebut sangat mungkin terjadi karena tidak ada siapaun selain Mahkamah Agung yang mengetahui kebenaran dilaksanakan persidangan atau tidak, atau hanya rapat pleno hakim agung, hal tersebut sangatlah fatal, karena seluruh putusan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kasasi tidak pernah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara nyata dan tanpa terlebi dahulu adanya pemberitahuan kepada para pihak akan dilaksanakannya persidangan sebagaimana sangat tegas 20 diatur dan disebutkan Pasal 40 ayat (2) UU MA berikut penjelasannya, yaitu : (2). Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. PENJELASAN : Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini batal menurut hukum. 7. Bahwa yang dimaksud dengan sidang terbuka untuk umum, menurut Kamus besar bahasa Indonesia edisi kelima, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, halaman 1549, jakarta, 2018, memberikan pengertian yaitu “SIDANG PENGADILAN YANG DIADAKAN SECARA TERBUKA DAN DAPAT DIIKUTI OLEH MASYARAKAT UMUM”. Sementara Hakim Agung hanya menyelenggarakan rapat musyawarah majelis hakim yang memang diselenggarakan secara tertutup; 8. Bahwa dengan potensi tidak dilaksanakannya hukum acara oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kasasi yaitu putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka sangat menciderai nilai-nilai hukum yang harus dijunjung dan ditaati oleh semua orang untuk memberikan rasa keadilan yang utuh; 9. Bahwa makna konstitusional norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sesungguhnya telah termaktub secara inheren dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu sendiri. Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) memang telah memberi wewenang memeriksa dan memutus Kasasi kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memiliki wewenang otonom untuk mendengar sendiri para pihak atau para saksi. Wewenang Mahkamah Agung memerintah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi selaku judex factie merupakan mandat, bukan delegasi. Menurut teori sumber wewenang, tanggungjawab hukum pemeriksaan kasasi tetap melekat pada Mahkamah Agung. Apalagi senyatanya dalam pemeriksaan kasasi vide Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung 21 melaksanakan wewenangnya sebagai judex juris, yang sangat berbeda dengan wewenang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi sebagai judex factie; 10. Bahwa makna konstitusional pada pemeriksaan Kasasi harus dilakukan dengan dihadiri oleh para pemohon (pencari keadilan) dalam sidang terbuka untuk umum, sesungguhnya sudah dijelaskan oleh Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi: “(2). Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.” 11. Bahwa Pasal 50 ayat (2) tersebut sangat tegas menyatakan bahwa dalam proses persidangan kasasi, Mahkamah Agung menggunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama, yang makna hukumnya, Mahkamah Agung harus mendengar langsung argumentasi para pihak berperkara berdasarkan Asas Audi Et Alteram Partem; 12. Bahwa tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan merupakan salah satu prasyarat tegaknya martabat dan integritas sebuah Negara, sehingga Hakim Agung harus berintegritas dan melaksanakan hukum acara; 13. Bahwa Para Pemohon mengambil beberapa contoh kongkrit putusan Hakim Agung yang memutus perkara Kasasi, dan merugikan seluruh warga negara Indonesia serta menjadi sorotan dunia internasional, diantaranya : 1) Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 (Bukti P-10) dengan terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. Hakim Agung telah melebihi kewenangannya dalam memberikan pertimbangan hukum, yaitu: - Bahwa Pasal 253 ayat (1) KUHAP merupakan syarat limitatif pemeriksaan kasasi yang melihat / memeriksa 3 (tiga) hal. Pertama, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU. Dan ketiga, 22 apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dimana Hakim Kasasi tidak menguji alasan-alasan materil kasasi diluar hukum acara; - Bahwa Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 telah mengubah lamanya masa pemidanaan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ratio legis pembatasan kasasi yang hanya memeriksa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; - Bahwa dalam menyampaikan salinan petikan putusan kepada publik yang dikutif berbagai media masa, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi mengatakan sidang kasasi perkara Sambo Cs berlangsung dari sekitar pukul 13.00 WIB hingga 17.00 WIB, faktanya para pihak tidak pernah mengatakan telah diundang untuk mengikuti persidangan sebagaimana hukum acara yang diatur oleh Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahhkamah Agung yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA); - Bahwa pada halaman 44-45 Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 dengan terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H menyebutkan : “Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Dr. H. Suhandi, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., Jupriyadi, S.H., M.Hum., Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Yohanes Priyana, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim-Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis yang dihadiri Hakim-Hakim anggota serta Rudi Soewasono Soepandi, S.H., 23 M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa”; - Bahwa bagaimana mungkin penuntut umum, kuasa hukum, dan yang berkepentingan menghadiri persidangan di Mahkamah Agung tanpa adanya undangan dari Mahkamah Agung RI untuk menghadiri persidangan?, sementara putusan rapat musyawarah dengan membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tentu berbeda makna, baik secara yuridis maupun filosofis; 2) Putusan Kasasi Nomor 815 K/Pid/2023 (Bukti P-11) dengan terdakwa KUAT MA’RUF. - Bahwa Hakim Agung telah mempertimbangkan pokok perkara dalam Putusan Kasasi Nomor 815 K/Pid/2023 dengan terdakwa KUAT MA’RUF, yang mana dalam putusan tingkat pertama dan banding telah diperiksa secara komperhensif; - Bahwa pada halaman 35-36 pertimbangan Hakim Agung mengggunakan/menerapkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, nyatanya Pasal 624 berbunyi “Undang- undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Sedangkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diundangkan. Sedangkan Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diundangkan tanggal 2 Januari 2023. Artinya telah ada upaya untuk membuat pembenaran dengan menerapkan dan/atau menggunakan undang-undang yang belum diberlakukan seolah-olah berlaku. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan logical fallacy (sesat pikir) publik secara umum, dan khusunya hukum di Negara Indonesia; - Bahwa tidak ada perbuatan baik terdakwa KUAT MA’RUP kepada Negara yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memuutus perkara ksasi a quo; - Bahwa kembali terulang bahwa pada halaman 39-40 Putusan Kasasi Nomor 815 K/Pid/2023 dengan terdakwa KUAT MA’RUF telah menyebutkan pula ...dst... Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga”, padahal tidak pernah dapat dibuktikan persidangan tersebut 24 dilaksanakan atau tidak, hanya kemungkinan dibuatkan berita acara yang tidak diketahui kebenarannya, namun apabila sidang tersebut benar dilaksanakan, maka haruslah terlebihdahulu ada atau dibuatkan/diberikan surat pemberitahuan kepada para pihak dan adanya bukti elektronik pelaksanaan persidangan yang mudah diakses oleh masyarakat; - Bahwa berdasarkan ketentuan, Majelis Hakim Agung dapat meminta keterangan langsung kepada para pihak untuk menghindari putusan yang berdasarkan kepentingan, sehngga putusan yang dikeluarkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung betul-betul produk yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) Putusan Kasasi Nomor 816 K/Pid/2023 (Bukti P-12) dengan terdakwa PUTRI CANDRAWATHI. - Bahwa dalam pertimbangan halaman 33 putusan in casu, Hakim Agung membuat pertimbangan yang telah menjadi pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dan banding dan telah dikesampingkan karena perbuatannya; - Bahwa pertimbangan sebagaimana angka 1 telah dianggap seolah- oleh alasan pembenar pertimbangan untuk mengurangi hukuman dan telah menciderai keadilan dan warga masyarakat yang banyak memprotes keras yang disampaikan melalui media-media. Terkhusus dianggap aneh dengan pertimbangan-pertimbangan a quo; - Bahwa kembali terulang, pada halaman 34-35 Putusan Kasasi Nomor 816 K/Pid/2023 dengan terdakwa PUTRI CANDRAWATHI telah menyebutkan pula ...dst... Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga...dst, padahal tidak pernah dapat dibuktikan persidangan tersebut dilaksanakan atau tidak; 14. Bahwa praktik Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang tertutup untuk pemeriksaan tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung sesungguhnya a-historis serta pengingkaran terhadap sejarah persidangan di Mahkamah Agung. Sebab, PADA AWAL KEMERDEKAAN, MAHKAMAH AGUNG MENYELENGGARAKAN 25 SIDANG PEMERIKSAAN KASASI DENGAN DIHADIRI OLEH PENCARI KEADILAN SEBAGAIMANA TEMUAN SEBASTIAN POMPE. Menurut Pompe, sidang di Mahkamah Agung berubah menjadi tertutup sejak periode kepemimpinan Oemar Senoadji sampai sekarang; 15. Bahwa Kebijakan publik berbeda dari negara ke negara. Sebagaimana dikemukakan di atas, perbedaan tersebut diawali dari social beliefs on goodness. Pemahaman tersebut diperkuat oleh Barbara N. McLennan (1980) yang dikutip Dr. Riant Nugroho dalam bukunya Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen kebeiakan politik diterbitkan PT. Elek Media Komputindo, Edisi ke 6 Cetakan 2, 2018, Halaman 239. Lennan menyoroti dari sisi sistem politik yang dianut oleh negara-negara yang dianalisanya. Pemahaman ini dikemukakan secara tegas sebagai berikut: “hal tersebut terbatas dalam perspektif untuk menambah keyakinan hakim kasasi terhadap penilaian hasil pemeriksaan surat-surat (berkas) sebagai hakim yang mengadili penerapan hukum (judex juris). Hal demikian bukan berarti menggeser kewenangan MA menjalankan fungsi sebagai hakim yang menilai fakta persidangan (judex factie).” 16. Bahw praktik persidangan pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dibalik pintu tertutup oleh Mahkamah Agung telah menciptakan ruang gelap (dark area) yang berpotensi sekali dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan atau untuk melakukan kejahatan. 17. Bahwa dalam menyampaikan informasi pemberitaan kepada publik, kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedualatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU PERS “Pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial (social control)”; 26 18. Bahwa atas dasar Undang-Undang Pers, Pers sebagai media informasi memiliki peranan yang sangat luas dan sangat vital bagi peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Indonesia; 19. Bahwa berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang dalam putusannya selalu menyebutkan “Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” namun faktanya tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, maka Media massa yang ikut menyebarluaskan informasi ini dianggap bisa bertentangan dengan salah satu fungsi Pers yaitu Media informasi. Karena seharusnya Media menyampaikan informasi yang benar; 20. Bahwa Putusan yang seolah-olah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut tidak terbukti kebenarannya kapan diadakan sidang terbuka, akan tetapi disebarkan oleh Media Massa, sehingga akan menjadi informasi yang dikonsumsi publik, maka bisa menjadi informasi yang menyesatkan dan melanggar azas pendidikan, karena Pers harus menyampaikan informasi yang sebenarnya dan memberikan edukasi yang baik; 21. Bahwa sesuai dengan fungsi Pers sebagai social control, baik media sebagai produk perusahaan pers atau wartawan sebagai pegawai perusahaan pers bisa melakukan fungsinya terhadap putusan yang disampaikan pihak manapun, salah satunya Mahkamah Agung, apabila dianggap tidak sesuai fakta, karena Media Massa bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat luas, sehingga informasi yang tidak sesuai fakta bisa dianggap sebagai kebenaran oleh publik yang membacanya; 22. Bahwa selanjutnya asas kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : 27 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; 4) Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah. 23. Bahwa diungkapkan juga oleh Sudikno Mertokusumo (2007:160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan; 24. Bahwa menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu; 25. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Panel pada Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili, memeriksa, dan 28 memutus permohonan Para Pemohon a quo untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan frase “... hanya jika dipandang perlu ...” dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang Telah Diubah Terakhir Oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai “WAJIB” sehingga bunyi Pasal 50 ayat (1) menjadi “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan “WAJIB” Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi.”; 3. Menyatakan Frase “... Jika dipandang perlu dan Frase “Dapat”... pada Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai “untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung WAJIB mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.” 4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 29 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi kartu identitas para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 815 K/Pid/2023; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023. 30 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA) dan Pasal 253 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 31 Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 32 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 50 ayat (1) UU MA, yakni frasa ”hanya jika dipandang perlu”, dan norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP, yakni frasa ”jika dipandang perlu” dan kata ”dapat”, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: - Pasal 50 ayat (1) UU MA: “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat- surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi". - Pasal 253 ayat (3) KUHAP: "Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama". 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 33 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-7], yang berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan kartu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) [vide bukti P-7]. Sebagai advokat, Pemohon I memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memerhatikan kebijakan publik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan profesinya, Pemohon I mengajukan permohonan kasasi, peninjauan kembali, atau hak uji materiil kepada Mahkamah Agung untuk memperjuangkan keadilan. Namun, Pemohon I tidak pernah menerima permintaan keterangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon I. Bahkan, putusan Mahkamah Agung berpotensi kuat tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU MA, sehingga berpotensi memberikan putusan dengan pertimbangan yang tidak koheren. Apabila Mahkamah Agung memberitahukan agenda persidangannya sebelum dilaksanakannya persidangan, Pemohon I yakin bahwa para pihak yang berkepentingan akan menghadiri persidangan, atau setidak-tidaknya mengikuti persidangan secara daring (online) sebagaimana halnya yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang kepada setiap pemohon untuk mengikuti persidangan, baik secara daring (online) maupun luring (offline). Menurut Pemohon I, pemeriksaan kasasi untuk perkara-perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara berpotensi tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, karena tidak diketahui dan tidak ada pemberitahuan kepada para pihak kapan persidangan dilaksanakan, sehingga seluruh putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum adalah batal [vide Pasal 40 ayat (2) UU MA]. Selain itu, penerimaan pemberitahuan putusan secara tiba-tiba merugikan para pihak atau advokat yang melakukan upaya hukum, karena hakim agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kasasi dapat memutus perkara dengan pertimbangan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena hakim agung tersebut tidak mendengarkan keterangan dan penjelasan para pihak secara langsung. Oleh karena itu, menurut Pemohon I, harus ada tolok ukur terhadap frasa “jika dipandang perlu”, yang ditafsirkan semua persidangan 34 dianggap tidak perlu mendengarkan keterangan para pihak, hal itu sangat naif. Oleh karena itu, menurut Pemohon I, untuk menghindari kecurigaan, Mahkamah Agung setidaknya dapat melaksanakan sidang terbuka untuk umum dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak yang berkepentingan dengan terbatas, tidak untuk menghadirkan dan memeriksa kembali judex facti, melainkan memeriksa judex juris sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang seperti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan dengan sidang terbuka, bahkan mudah diakses oleh publik; 4. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan KTP [vide bukti P-7], yang berprofesi sebagai asisten dosen di salah satu Fakultas Hukum Universitas Garut di Kabupaten Garut. Selaras dengan tujuan universitas, mahasiswa hukum akan diajari mengenai kesesuaian antara das Sein (kenyataan) dan das Sollen (kaidah/norma), sehingga mampu berpikir dengan nalar hukum yang baik agar tidak mengakibatkan kesesatan berpikir (logical fallacy) pada mahasiswa hukum. Terlebih lagi, dalam suatu peradilan terdapat pula asas audi et alteram partem, yakni hak untuk didengar secara seimbang yang berlaku untuk semua pihak terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Menurut Pemohon II, penerapan Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP tidak mencermikan asas audi et alteram partem. Ketidakselarasan antara das sein dan das sollen dalam kedua pasal tersebut, serta asas audi et alteram partem, hal ini menimbulkan kesesatan berpikir pada mahasiswa, karena mahasiswa hanya menerima pelajaran yang diberikan dosen tanpa mempertanyakan kebenarannya, bagaimana sebab-akibatnya, ataupun pertanyaan semacamnya. Tanpa penerapan asas-asas hukum dalam praktiknya, mahasiswa hanya akan mempelajari sebuah aturan hukum tanpa mempelajari suatu peristiwa konkret, sehingga suatu aturan hukum terhadap peristiwa konkret yang sangat penting akan diabaikan; 5. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan KTP [vide bukti P-7], yang berprofesi sebagai wartawan [vide bukti P-7]. Dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, Pasal 9, dan Pasal 10, menurut Pemohon III, berlakunya Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP menyebabkan kerugian 35 potensial Pemohon III, yakni tidak mendapatkan berita dan menyebarkan informasi yang berpotensi bukan berita yang sebenarnya atau hoaks. Akibatnya, Pemohon III tidak menyampaikan informasi yang benar dan diduga menyesatkan, sehingga dapat merusak nama baik wartawan dan perusahaan pers tempat wartawan bertugas. Hal ini juga dapat merusak integritas media massa dan wartawan, baik secara individu maupun secara umum, karena informasi yang tidak valid dapat menghilangkan atau mengurangi kepercayaan masyarakat; 6. Bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum di atas, para Pemohon menyatakan dirugikan secara faktual atau setidak-tidaknya potensial atas berlakunya frasa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, karena para Pemohon tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya, karena mungkin saja persidangan seolah-olah dilaksanakan dengan dibuatkan berita acara, namun faktanya tidak ada seorang pun di luar Mahkamah Agung yang mengetahui kebenaran apakah persidangan dilaksanakan atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari; Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, menurut Mahkamah, berkaitan dengan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan a quo, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon, Pemohon I dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya secara potensial, karena sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-7] yang berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-7], Pemohon I memiliki kepentingan langsung terhadap penangan perkara di Mahkamah Agung, sehingga Pemohon I merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Agung, baik berupa perkara kasasi, peninjauan kembali, maupun hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I tidak akan terjadi di kemudian hari; Terhadap Pemohon II, meskipun Pemohon II membuktikan dirinya sebagai perseorangan warganegara Indonesia [vide bukti P-7] yang berprofesi sebagai asisten dosen yang mengajar hukum, menurut Mahkamah, Pemohon II 36 tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap perkembangan perkara di Mahkamah Agung, baik berupa perkara kasasi, peninjauan kembali, maupun hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Justru pengajaran mengenai pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung merupakan suatu pengetahuan hukum yang memperkaya khasanah hukum Indonesia yang merefleksikan karakter Mahkamah Agung. Hal ini tidak ada relevansinya dengan asas hukum, yakni audi et alteram partem, serta das sein dan das sollen sebagaimana dijelaskan Pemohon II. Adanya kesesatan berpikir mahasiswa hukum karena menerima pelajaran dari Pemohon II menyangkut penerapan asas hukum dimaksud tidak berkaitan dengan hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Bahwa selanjutnya, terhadap Pemohon III, meskipun Pemohon III membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P- 7] yang berprofesi sebagai wartawan [vide bukti P-7], menurut Mahkamah, Pemohon III tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap perkembangan perkara di Mahkamah Agung, baik berupa perkara kasasi, peninjauan kembali, maupun hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Sekalipun berprofesi sebagai wartawan, Pemohon III memerlukan informasi mengenai penanganan perkara di Mahkamah Agung, namun Pemohon III bukanlah pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Apabila Pemohon III membutuhkan informasi mengenai perkara dan putusan di Mahkamah Agung, Pemohon dapat meminta informasi tersebut ke bagian informasi di Mahkamah Agung. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung, Pemohon dapat mengunduhnya melalui laman Mahkamah Agung https://putusan3.mahkamahagung.go.id/. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon III tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa dan kata dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Bahwa meskipun Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I; 37 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (1) UU MA, yakni frasa ”hanya jika dipandang perlu” dan norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP, yakni frasa ”jika dipandang perlu” dan kata ”dapat” yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, hakim pada Mahkamah Agung berpotensi melanggar undang-undang yang menjadi hukum acara untuk mengadili dan memutus perkara kasasi karena seluruh putusan hakim agung pada Mahkamah Agung tidak pernah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara nyata dan tanpa terlebih dahulu adanya pemberitahuan kepada para pihak mengenai akan dilaksanakannya persidangan sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 40 ayat (2) UU MA yang menyatakan “Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” dan penjelasan pasal tersebut yang menyatakan “Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini batal menurut hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 1549, Jakarta, 2018, pengertian sidang terbuka untuk umum adalah “sidang pengadilan yang diadakan secara terbuka dan dapat diikuti oleh masyarakat umum. Oleh karena putusan Mahkamah Agung tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka hal ini sangat menciderai nilai-nilai hukum untuk memberikan rasa keadilan yang utuh; 2. Bahwa menurut Pemohon, makna konstitusional norma Pasal 50 ayat (1) UU MA adalah Mahkamah Agung memiliki wewenang otonom untuk mendengar sendiri para pihak atau para saksi. Wewenang Mahkamah Agung memerintah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi selaku judex facti merupakan mandat, bukan delegasi. Namun tanggung jawab hukum pemeriksaan kasasi 38 tetap melekat pada Mahkamah Agung, terlebih lagi dalam hal Mahkamah Agung melaksanakan wewenangnya sebagai judex juris, yang sangat berbeda dengan wewenang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi sebagai judex facti; 3. Bahwa menurut Pemohon, makna konstitusional pemeriksaan kasasi harus dilakukan dengan dihadiri oleh para pemohon (pencari keadilan) dalam sidang terbuka untuk umum, sudah dijelaskan oleh Pasal 50 ayat (2) UU MA yang menyatakan, “Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus mendengar langsung argumentasi para pihak yang berperkara berdasarkan asas audi et alteram partem; 4. Bahwa menurut Pemohon, untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengambil beberapa contoh Putusan Mahkamah Agung, yakni Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 [vide Bukti P-10] dengan terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., Putusan Kasasi Nomor 815 K/Pid/2023 [vide Bukti P-11] dengan terdakwa Kuat Ma’ruf, dan Putusan Kasasi Nomor 816 K/Pid/2023 [vide Bukti P-12] dengan terdakwa Putri Candrawathi, di mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan perkara-perkara tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, namun menurut Pemohon, hal tersebut tidak dapat dibuktikan apakah persidangannya dilaksanakan atau tidak; 5. Bahwa menurut Pemohon, penyelenggaraan sidang tertutup untuk pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung merupakan pengingkaran terhadap sejarah persidangan Mahkamah Agung. Menurut Pompe, pada awal kemerdekaan, Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang pemeriksaan kasasi dengan dihadiri oleh pencari keadilan, namun sidang di Mahkamah Agung berubah menjadi tertutup sejak periode kepemimpinan Oemar Senoadji sampai sekarang. Lagipula, dalam konteks kebijakan publik, hakim yang mengadili penerapan hukum (judex juris) menilai hasil pemeriksaan surat-surat atau berkas untuk menambah keyakinan hakim kasasi. Hal ini bukan berarti menggeser kewenangan Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai hakim yang menilai fakta persidangan (judex facti); 6. Bahwa menurut Pemohon, praktik persidangan tertutup untuk pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung telah menciptakan ruang gelap yang berpotensi dimanipulasi oleh pihak tertentu 39 untuk memperoleh keuntungan. Terlebih lagi, Putusan Mahkamah Agung selalu menyebutkan ”Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”, namun tidak terbukti kebenarannya kapan sidang terbuka diselenggarakan; 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: a. Frasa “hanya jika dipandang perlu” dalam norma Pasal 50 ayat (1) UU MA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib” sehingga bunyi norma Pasal 50 ayat (1) UU MA menjadi “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan “wajib” Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi”. b. Frasa ”jika dipandang perlu” dan kata ”dapat” dalam norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung wajib mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama”; [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon a quo, oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. 40 [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 50 ayat (1) UU MA yang pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.11] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU- XVIII/2020, di mana Pemohon dalam permohonannya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 50 ayat (1) UU MA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 41 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan kasasi dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum” [vide Putusan 71/PUU-XVIII/2020 tanggal 26 Oktober 2020, hlm. 35]. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 122/PUU-XXI/2023, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “hanya jika dipandang perlu” dalam norma Pasal 50 ayat (1) UU MA tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib”, sehingga bunyi Pasal 50 ayat (1) UU MA menjadi “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan “wajib” Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi” [vide perbaikan permohonan perkara nomor 122/PUU-XXI/2023, hlm. 29], karena menurut Pemohon Pasal 50 ayat (1) UU MA bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian yang digunakan dalam perkara a quo, yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimaksud belum pernah dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan sebelumnya, in casu Perkara Nomor 71/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil- dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “hanya jika dipandang perlu” dalam norma Pasal 50 ayat (1) UU MA dan frasa ”jika dipandang perlu” dan kata ”dapat” dalam norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, isu konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon terhadap kedua norma pasal tersebut adalah proses pemeriksaan dalam persidangan di Mahkamah Agung yang tidak dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Mahkamah Agung tidak mendengar sendiri keterangan para pihak, para saksi, terdakwa atau penuntut 42 umum untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Terlebih lagi, Putusan Mahkamah Agung tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahwa untuk menjawab isu tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Mahkamah sebelumnya mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (1) UU MA, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVIII/2020, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.12] …Sebagai puncak peradilan di lingkungan MA, MA merupakan peradilan tingkat terakhir bagi semua lingkungan peradilan, yaitu mulai dari peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, sebagai pengadilan judex factie, sampai dengan kasasi kepada MA sebagai peradilan judex juris. Bahwa makna judex factie adalah majelis hakim memeriksa fakta, sedangkan judex juris adalah majelis hakim memeriksa penerapan hukum. Dalam sistem peradilan di Indonesia, judex factie dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara pengambilan keputusan dalam bentuk putusan. Sistem peradilan di lingkungan MA terdiri atas peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan peradilan tingkat kasasi. Peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding adalah judex factie yang memiliki kewenangan, yaitu memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara serta menentukan fakta-fakta dari suatu perkara tersebut, sedangkan peradilan tingkat kasasi, MA sebagai judex juris hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut. Peradilan tingkat pertama adalah peradilan yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan peradilan tingkat banding adalah peradilan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diputus peradilan tingkat pertama. Peradilan tingkat banding di samping memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada juga memeriksa aspek hukumnya. Sementara itu, peradilan tingkat kasasi, MA tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Dalam hal ini, judex juris hanya memeriksa interpretasi, konstruksi, dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah diterapkan judex factie. Upaya hukum kasasi merupakan hak bukan kewajiban dan pengajuan permohonan kasasi merupakan upaya hukum biasa. Tujuan utama pengajuan permohonan kasasi, antara lain sebagai koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum peradilan di tingkat bawah. …menurut Mahkamah, MA merupakan peradilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sebagai peradilan tingkat terakhir semua lingkungan peradilan di MA, MA memeriksa dan mengadili penerapan hukum (judex juris) yang berbeda dengan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Peradilan tingkat pertama sebagai judex factie harus dimaknai bahwa majelis hakim memeriksa fakta, begitu juga dengan peradilan tingkat banding di mana majelis hakim hanya memeriksa fakta dan 43 aspek hukumnya. Dalam sistem peradilan di Indonesia, judex factie dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan berdasarkan cara pengambilan keputusan dalam bentuk putusan. MA dalam memeriksa dan mengadili perkara baik dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali dalam proses mengambil putusan tetap mendasarkan pada fakta dan hukum sebagaimana termuat dalam berkas perkara. Secara substansial dengan kewenangan MA sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan akan tercipta adanya putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan hukum, karena seharusnya dalam setiap putusan pengadilan sudah terkandung tentang adanya asas, nilai dan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat. MA sebagai puncak peradilan mempunyai fungsi mengadili dengan memeriksa hukum (judex juris) menurut peraturan perundang-undangan. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, sistem peradilan di Indonesia mengenal tiga jenis tingkatan, yakni Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan MA. Terhadap tingkatan peradilan tersebut terdapat dua jenis kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara, yakni kewenangan mengadili perkara berdasarkan fakta persidangan (judex factie), yaitu kewenangan yang dimilki oleh peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dan kewenangan mengadili berdasarkan hukum (judex juris), yaitu kewenangan yang dimiliki oleh MA. Adapun secara terminologi yang dimaksudkan dengan peradilan yang mengadili berdasarkan fakta hukum (judex factie) adalah kewenangan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding untuk memeriksa para pihak dengan menggali fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sementara itu kewenangan mengadili berdasarkan hukum (judex juris) adalah kewenangan peradilan (MA) yang berkaitan perkara kasasi dengan memeriksa penerapan hukum yang telah dilakukan oleh hakim atau majelis hakim dari putusan peradilan tingkat pertama (PN) dan tingkat banding (PT). Dengan demikian menjadi kehilangan relevansi dan esensi, apabila Pemohon menghendaki persidangan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali harus atau setidak-tidaknya dilakukan dengan cara memanggil para pihak dengan mengulang kembali menggali fakta-fakta hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Di samping praktik tersebut akan mengingkari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun demikian, meskipun kewenangan hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali dibatasi untuk menilai berkaitan dengan penerapan hukum dan hanya mendasarkan surat-surat semata, namun dalam hal-hal tertentu jika hakim kasasi memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang sedang ditangani, maka hakim kasasi dapat mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan kepada peradilan tingkat banding atau peradilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut untuk melakukan pemeriksaan pada persidangan dengan mendengar para pihak atau para saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum (vide Pasal 50 ayat (1) UU Mahkamah Agung). Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah jelas, pilihan undang-undang dengan tetap melekatkan kewenangan hakim kasasi untuk mengadili perkara yang diajukan dengan mendasarkan pemeriksaan pada surat-surat dan hanya dalam keadaan yang eksepsional saja dan karena 44 keperluan yang urgen menghendaki maka dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar para pihak dan saksi-saksi ataupun memerintahkan peradilan tingkat pertama atau peradilan tingkat banding untuk itu. Namun seandainyapun hakim kasasi mendengar sendiri para pihak dan saksi-saksi, hal tersebut terbatas dalam perspektif untuk menambah keyakinan hakim kasasi terhadap penilaian hasil pemeriksaan surat-surat (berkas) sebagai hakim yang mengadili penerapan hukum (judex juris). Hal demikian bukan berarti menggeser kewenangan MA menjalankan fungsi sebagai hakim yang menilai fakta persidangan (judex factie). Bahwa sebagai penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon yang menghendaki dalam mengadili perkara peninjauan kembali, MA juga harus melaksanakan sidang dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah pemeriksaan perkara peninjauan kembali yang kewenangannya dimiliki oleh MA, meskipun sifat dari tingkatannya adalah sebagai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, namun hal ini bukan berarti MA melaksanakan fungsi sebagai peradilan yang memeriksa fakta-fakta hukum sebagaimana halnya dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding (judex factie), namun tetap saja MA menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai peradilan yang memeriksa penerapan hukum. Sebab, dalam memeriksa perkara peninjauan kembali MA memeriksa perkara yang bersifat lanjutan, yaitu perkara yang berasal dari peradilan di semua tingkatan sekalipun telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian selain memeriksa alasan peninjauan kembali karena adanya bukti baru (novum) atau alasan lainnya, pemeriksaan yang dilakukan hakim peninjauan kembali hanya terbatas memeriksa surat saja, yaitu berkas perkara, khususnya memori dan kontra memori peninjauan kembali. Sedangkan dalam hal memeriksa perkara peninjauan kembali dengan alasan adanya bukti baru (novum), maka bukti baru yang dibenarkan hanya terbatas pada surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (vide Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung) dan terhadap penemuan surat-surat bukti tersebut setelah diserahkan oleh pemohon peninjauan kembali kepada peradilan tingkat pertama yang memeriksa perkara tersebut. Dan selanjutnya oleh peradilan tingkat pertama yang menerima permohonan peninjauan kembali tersebut dilakukan penyumpahan terhadap pihak yang menemukan bukti baru tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, untuk selanjutnya berkas permohonan peninjauan kembali a quo diserahkan kepada MA untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak ada relevansinya dalil Pemohon yang menghendaki agar persidangan perkara peninjauan kembali di MA dengan dihadiri para pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Terlebih Mahkamah tidak dapat menerima alasan Pemohon yang berpendapat pemeriksaan perkara peninjauan kembali dapat menghasilkan validitas di dalam memeriksa bukti baru (novum) apabila diverifikasi oleh para pihak dan publik. Sementara kewajiban hadir di persidangan perkara peninjauan kembali selain berdampak adanya beban biaya yang sangat berat bagi pencari keadilan yang harus hadir di MA, juga 45 akan berdampak semakin menumpuknya jumlah perkara dan terhambatnya penyelesaian perkara di MA. Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan, pemeriksaan persidangan perkara pada peradilan tingkat banding untuk dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Mahkamah berpendapat, bahwa keinginan Pemohon sebagaimana yang didalilkan tersebut, sebenarnya telah terakomodir dalam norma undang-undang yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding, maupun praktik yang telah dilakukan di Indonesia selama ini. Sebagaimana diuraikan dan dibenarkan Pemohon dalam permohonannya, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang berlaku untuk Wilayah Jawa dan Madura dan secara mutatis mutandis berlaku untuk daerah Indonesia lainnya, di mana norma tersebut pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan tinggi dengan menegaskan bahwa, “Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.” Oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara banding esensi mendasar adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diputus oleh peradilan tingkat pertama dengan memeriksa fakta-fakta dan aspek hukumnya. Dengan demikian oleh karena pada dasarnya hanya melakukan pemeriksaan ulang maka sepanjang pemeriksaan fakta-fakta dan aspek hukumnya dengan memeriksa surat-surat dipandang telah cukup untuk diambil putusan, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk melakukan pemeriksaan perkara dengan mendengar para pihak dan saksi-saksi. Namun demikian apabila keperluan demi keadilan, undang-undang telah memberikan instrumen dengan memberikan pilihan kepada hakim tingkat banding untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dengan mendengar para pihak dan saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah jelas, tanpa mewajibkan pada pemeriksaan peradilan tingkat banding dengan menghadirkan para pihak dan saksi-saksi jika telah dipandang cukup oleh hakim banding yang bersangkutan dan telah dapat memutus perkara secara adil maka tidak ada urgensi untuk mengakomodir dalil Pemohon yang berkaitan dengan mewajibkan pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding dengan mendengar para pihak dan saksi-saksi. Terlebih hal tersebut justru akan mengingkari asas peradilan, cepat dan biaya ringan, sebagaimana juga yang diinginkan Pemohon berkaitan dengan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Selanjutnya dengan berdasar pada kutipan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena isu konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (1) UU MA pada pokoknya adalah sama, sehingga pertimbangan hukum di atas secara mutatis mutandis berlaku untuk menilai isu konstitusionalitas permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan tidak ada permasalahan inkonstitusionalitas terhadap norma Pasal 50 ayat (1) UU MA, sehingga norma pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. 46 [3.12.2] Bahwa meskipun norma Pasal 50 ayat (1) UU MA tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma, namun penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terhadap proses pemeriksaan perkara dan persidangan di Mahkamah Agung, Mahkamah berpendirian, sebagai pengadilan judex juris, Mahkamah Agung tidak mewajibkan para pihak, penuntut umum, terdakwa dan saksi-saksi untuk hadir dalam pemeriksaan perkara kasasi dan peninjuan kembali. Apabila Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam perkara perdata maupun penuntut umum, terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara pidana untuk memeriksa perkara secara pendelegasian yang sesungguhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, hal tersebut sesungguhnya merefleksikan asas peradilan cepat dan biaya ringan, bukan berarti Mahkamah Agung melaksanakan fungsi sebagai judex facti. [3.12.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa “hanya jika dipandang perlu” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “wajib” dalam norma Pasal 50 ayat (1) UU MA, menurut Mahkamah, kehendak Pemohon tersebut justru tidak sinkron dan menimbulkan inkonsistensi karena di satu sisi mewajibkan Mahkamah Agung untuk mendengar secara langsung keterangan para pihak, saksi, penuntut umum, atau terdakwa. Namun di sisi lain, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi, sebagaimana tertulis dalam petitum permohonan [vide perbaikan permohonan Perkara Nomor 122/PUU-XXI/2023, hlm. 28]. Adanya frasa “wajib” dan “atau memerintahkan” dalam petitum permohonan dimaksud justru mengaburkan permohonan itu sendiri. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap norma Pasal 50 ayat (1) UU MA adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP, terutama frasa “jika dipandang perlu” dan kata ”dapat”, menurut Mahkamah, isu konstitusionalitas norma pasal tersebut adalah sama dengan norma Pasal 50 ayat (1) UU MA, di mana Mahkamah telah mempertimbangkannya pada Paragraf [3.12] di atas. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah terhadap norma Pasal 50 ayat (1) UU MA berlaku pula terhadap norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut. 47 [3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan sidang pengucapan putusan Mahkamah Agung, menurut Mahkamah, untuk memudahkan masyarakat menjangkau dan mendapat keadilan (access to court and access to justice), Mahkamah Agung perlu membuka akses kepada para pihak, terutama pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Terlebih lagi, Pasal 40 ayat (2) UU MA menentukan bahwa “Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Jika tidak, maka Putusan Mahkamah Agung batal menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (2) UU MA. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung dapat memberikan kesempatan kepada para pihak, terutama pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung, untuk menghadiri persidangan putusan secara daring tanpa perlu mendatangi gedung Mahkamah Agung. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “hanya jika dipandang perlu” dalam Pasal 50 ayat (1) UU MA, serta frasa “jika dipandang perlu” dan kata “dapat” dalam Pasal 253 ayat (3) KUHAP telah ternyata tidak melanggar persamaan kedudukan di dalam hukum dan tidak pula melanggar jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 48 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.27 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 49 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri