122/PUU-XIII/2015

1 PUTUSAN Nomor 122/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama Umur Pekerjaan Warga Negara Alamat : : : : : M. Nur 40 tahun Petani Indonesia Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang sebagai -----------------------------------------------------------------PEMOHON I; 2. Nama Umur Pekerjaan Warga Negara Alamat : : : : : AJ. Dahlan 45 tahun Petani Indonesia Kp. Sinagar, RT.016/004, Desa Sindangasih, Cikatomas, Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai ------------------------------------------------------------------PEMOHON II; 3. Nama Umur Pekerjaan Warga Negara Alamat : : : : : Theresia Yes 53 tahun Ibu RumahTangga/Petani Indonesia Dusun Entapang, RT 001, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sebagai ----------------------------------------------------------------PEMOHON III; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Oktober 2015, memberi kuasa kepada: 1). Andi Muttaqien, S.H; 2). Wahyu Wagiman, S.H; 3). Erwin Dwi Kristianto, S.H., M.Si; 4). Muhnur, S.H; 5). Iki Dulagin, S.H., M.H; 6). Agustinus Carlo Lumbanraja, S.H; 7). Ronald Siahaan, S.H; 8). Musri Nauli, S.H; 9). Wahyudi Djafar, S.H; 10). Grahat Nagara, S.H., M.H; 11). Sandoro Purba, S.H; 12). Ridwan Bakar, S.H; 13). Moch.Ainul Yaqin, S.H; 14). Mustiqal Syahputra, S.H; 15). Syahrul Fitra, S.H., M.H; 16). Tandiono Bawor Purbaya, S.H; 17). Adiani Viviana, S.H; 18). Fatilda Hasibuan, S.H; 19). Judianto Simanjuntak, S.H; 20). Ikhana Indah Barnasaputri, S.H; 21). Azkar Ahsinin, S.H; 22). Yudi Kurnia, S.H; 23). Abdul Wahid, S.H; dan 24). Muhammad Irwan, S.H, kesemuanya Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat Pekebun, berkedudukan di Kantor Public Interest Lawyer Network (PIL- Net), beralamat Jalan Siaga II Nomor 31 Pasar Minggu, Jakarta Selatan bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 261/PAN.MK/2015 pada tanggal 15 September 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 122/PUU- XIII/2015 pada tanggal 5 Oktober 2015, kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2015, yang menguraikan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 A. PENDAHULUAN Setelah mengesahkan UU Pilkada dan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. SidangParipurna terakhir DPR pada 30 September 2014 juga mengesahkan Undang-Undang yang tidak kalah penting, yaitu Undang-Undang Perkebunan.Undang-Undang Perkebunan ini merupakan revisi atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. DPR menyatakan revisi UU Perkebunan ditujukan untuk membatasi ekspansi perkebunan besar atas lahan pertanian pangan, juga untuk menghindari potensi konflik lahan antara petani pangan dengan pengusaha perkebunan. UU Perkebunan baru ini diarahkan pada penanaman modal dalam negeri. Sementara asing akan dibatasi penyertaan modalnya di bisnis perkebunan. Kontribusi Besar Perkebunan Perkebunan merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Perkebunan dianggap mendorong peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tidak heran, apabila dalam rapat-rapat pembahasan revisi UU Perkebunan, Pemerintah, dan DPR memposisikan perkebunan sebagai instrumen ekonomi strategis. Karena pentingnya sektor perkebunan, Pemerintah dan DPR seringkali memberikan insentif kepada perusahaan perkebunan dengan membuat peraturan yang dianggap membela kepentingan perusahaan perkebunan, dan di satu sisi menyingkirkan hak-hak masyarakat. Potensi Konflik Perkebunan DPR menyatakan revisi UU Perkebunan ini untuk menghindari potensi konflik lahan antara petani dengan pengusaha perkebunan. Tetapi, secara substansial apa yang dinyatakan DPR tersebut berbeda dengan fakta yang muncul di lapangan. Orientasi kebijakan perkebunan yang cenderung memfasilitasi dan memberikan kemudahan pada perkebunan-perkebunan skala besar telah mengakibatkan konflik perkebunan yang muncul di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini diikuti dengan adanya kewenangan yang besar yang dimiliki kepala daerah untuk mengatur wilayahnya. Kewenangan tersebut seringkali disalahgunakan untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 memberi izin secara mudah kepada pemilik perusahaan perkebunan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi lahan-lahan perkebunan. Sikap pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum yang seringkali tidak peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan petani di sekitar wilayah perkebunan. Konflik pertanahan antara masyarakat/petani dengan perusahaan perkebunan seringkali ditindaklanjuti dengan penangkapan dan penahanan, bahkan pengajuan masyarakat/petani ke pengadilan, tanpa melihat latar belakang permasalahan yang muncul, yaitu ketimpangan dalam hal pemilikan, penguasaan, pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, banyak sekali kriminalisasi terhadap masyarakat/petani sebagai akibat dari konflik pertanahan di sekitar wilayah perkebunan, baik di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia. Secara substansial, UU Perkebunan membuka ruang bagi pelestarian eksploitasi secara besar-besaran pengusaha perkebunan terhadap lahan perkebunan dan rakyat, serta menciptakan adanya ketergantungan rakyat terhadap pengusaha perkebunan. Lebih lanjut, sebagian besar hak guna usaha yang dimiliki pengusaha perkebunan lambat laun menggusur keberadaan masyarakat adat atau petani yang berada di sekitar atau di dalam lahan perkebunan. Akibatnya masyarakat adat atau petani tersebut tidak lagi memiliki akses terhadap hak milik yang telah turun temurun mereka kuasai atau bahkan kehilangan lahannya. Ketentuan “melakukan musyawarah” bagi Pelaku Usaha Perkebunan untuk memperoleh “persetujuan” apabila ada Tanah Ulayat yang diperlukan seperti yang termuat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menempatkan posisi masyarakat hukum adat diposisi yang lemah, karena diarahkan “musyawarah” hanya untuk memperoleh imbalan. Di samping itu, adanya sanksi administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang “melakukan suatu perbuatan” di sekitar area perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf a, huruf, c dan huruf d dan Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dirumuskan secara samar-samar dan tidak jelas. Sehingga berpotensi dan memberikan peluang dan keleluasaan untuk disalahgunakan. Aturan ini berpotensi disalahgunakan untuk mengkriminalisasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 masyarakat adat atau masyarakat sekitar perkebunan yang cenderung berkonflik dengan perusahaan perkebunan. Para Pemohon tidak menolak adanya UU Perkebunan yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Namun, apabila ternyata ada, dan terbukti, bahwa UU Perkebunan tersebut digunakan untuk melindungi dan memberikan peluang untuk disalahgunakan perusahaan dan penguasa, maka Para Pemohon secara tegas menolak Pasal 12 ayat (1); Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d dan Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum; 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d dan Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Bahwa para Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia yang secara faktual berdomisili di wilayah perkebunan; memiliki lahan di dalam perkebunan; tinggal di sekitar wilayah perkebunan, yang merupakan pihak yang memiliki sumber penghidupan di dalam dan sekitar perkebunan; 8. Bahwapara Pemohon seringkali terlibat konflik dengan perusahaan perkebunan yang berada di sekitar wilayah domisilinya; 9. Bahwa Pemohon I adalah Petani dari Gampong Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, yang tanahnya digunakan PT. Rapala, sebuah perkebunan swasta secara paksa sebagai lahan perkebunan. Pemohon I bersama dengan warga lainnya berusaha untuk merebut kembali tanahnya yang sudah dimiliki sejak puluhan tahun yang lalu. Bermacam aksi yang telah dilakukan untuk mempertahankan lahan tersebut dengan cara menduduki lahan dan melarang pihak perusahaan memasuki area lahan tersebut. Atas perlawanan yang dilakukan, Pemohon I bersama warga lainnya, justru dijadikan tersangka oleh Polda Aceh. Pemohon I diduga melakukan tindak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a juncto Pasal 107 huruf a. Jadi Pemohon I merupakan korban dari keberadaan UU Perkebunan yang digunakan oleh penguasa dan pengusaha untuk membungkam perlawanan masyarakat. (bukti P-2) 10. Bahwa Pemohon II merupakan masyarakat penggarap di Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Lahan garapan Pemohon II dan warga Desa Sindang Asih lainnya sebanyak 1015 KK di atas tanah seluas 2000 Ha. Dari luasan tersebut digunakan untuk sawah sebanyak 30% dan sisanya ditanami tanaman musiman, serta kopi dan coklat. Dari keseluruhan lahan garapan, setengah arealnya tersebut adalah areal bekas Hak Guna Usaha PTPN VIII Bagja Nagara dan seluas 500 Ha merupakan kawasan hutan (bukti P-3A); 11. Bahwa lahan yang menjadi garapan Pemohon II dan warga Cikatomas lainnya menurut riwayat yang dicatat masyarakat sebelum tahun 1917,tanah yang dikuasai oleh pihak PTPN VIII Bagja Nagara blok Gedebong adalah tanah garapan masyarakat dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Tetapi pada 1917 datang penjajah Belanda yang dipimpin oleh Tuan Klasen dan Tuan Sumiden, dengan maksud dan tujuan meminta tanah garapan masyarakat untuk dijadikan kontrak (perkebunan karet). Penguasaan PTPN VIII atas lahan di Desa Sindangasih sebenarnya berasal dari perampasan yang dilakukan penjajah Belanda, dan kini bersengketa dengan masyarakat Sindangasih; 12. Penggarapan dan pengelolaan yang dilakukan Pemohon II dan warga Sindangasih lainnya kini berpotensi dirugikan akibat keberadaan pasal- pasal kriminal yang ada di UU Perkebunan. Dengan adanya ketentuan- ketentuan dalam UU Perkebunan yang menitikberatkan keabsahan izin formil atas penguasaan lahan dan mengesampingkan faktor riwayat lahan, jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon II; 13. Bahwa Pemohon III merupakan petani yang juga masyarakat adat Dayak Hibun di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang menguasai tanah dengan konsep pengelolaan secara bersama/kolektif (poyotono). Pemohon III merupakan petani plasma di wilayah operasi PT. Mitra Austral Sejahtera Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 (MAS). Sejak 1996, PT. PMS yang pada tahun 1996 berubah nama menjadi PT. MAS, mulai melakukan pengambilalihan tanah-tanah adat melalui proses pelepasan hak. Meskipun komunitas pemilik tanah adat baik dari Dayak Mayau maupun Dayak Hibun menyatakan bahwa tanah itu tidak dilepaskan haknya, tetapi hanya disewakan untuk masa waktu tertentu yang prosesnya melalui mekanisme derasa (bukti P-4); 14. Bahwa keberadaan UU Perkebunan, khususnya mengenai Pasal 12 ayat (1) memberikan kerugian pada Pemohon III yang notabene adalah anggota masyarakat Adat. Karena peraturan tersebut tidak menjelaskan mekanisme penolakan atas ketidaksetujuan warga ketika lahan adatnya dimintakan untuk pembangunan perkebunan. Selain itu, dengan adanya imbalan yang diberikan, mengartikan bahwa tidak terdapat posisi yang sejajar antara masyarakat adat dengan pihak perkebunan dalam rangka musyawarah untuk perolehan lahan; 15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyebabkan hak-hak konstitusional para Pemohon secara faktual dan potensial dirugikan; 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon “Perorangan warga negara Indonesia” dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d dan Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang- Undang a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 17. Bahwa norma-norma yang menurut para Pemohon berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengkriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat lokal adalah sebagaimana berikut di dalam tabel 1: Tabel 1. Ruang Lingkup Pasal UU Perkebunan yang Menjadi Objek Pengujian No. Pasal Bunyi Alasan Dalam UUD 1945 1. Pasal 12 ayat (1) “Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya” Bertentangan dengan jaminan Kepastian Hukum yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Bertentangan dengan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang diuraikan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 2. Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau Bertentangan dengan jaminan Kepastian Hukum yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Membatasi Hak Konstitusional warga negara untuk megembangkan diri demi memenuhi kebutuhan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 memungut Hasil Perkebunan. dasar hidup, dan hak atas rasa aman, serta bebas dari rasa takut sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum yang ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 3. Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Setiap Orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). PASAL 12 AYAT (1) UU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 DAN BERTANTANGAN DENGAN JAMINAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAIMANA DITEGASKAN PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945 18. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 19. Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum atau the rule of law sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan; 20. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law (moralitas Hukum), diantaranya yaitu: a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. (bukti P-6) 21. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi, “Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya”; 22. Bahwa yang menjadi objek dari hak masyarakat hukum adat adalah hak atas wilayah adatnya (hak ulayat) yang meliputi air, tumbuh-tumbuhan (pepohonan), dan binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di dalam tanah), bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air, di dalam air, maupun bagian tanah yang berada di dalamnya. Adapun wilayah adat ini mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gng yang masih terdengar), yang mana untuk melihat bagaimana hukum adat mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahdi 1991 dalam Abdurahman & Wenyzel 1997); 23. Bahwa adapun hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya, mencakup: a. mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain, persediaan (pembuatan wilayah permukiman/persawahan baru, dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah; b. mengatur dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subjek tertentu); c. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan, dan lain-lain); 24. Bahwa Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan dirumuskan secara samar- samar, tidak jelas, dan multitafsir mengenai “melakukan musyawarah untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya” sebagai sebuah kesepakatan hukum. Sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penguasa dan perusahaan perkebunan dalam menginterpretasikannya karenanya berpotensi dan secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi para Pemohon; 25. Musyawarah dilakukan antara masyarakat hukum adat sebagai pemilik lahan dengan pelaku usaha perkebunan sebagai pemodal pengguna lahan. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur kedudukan atau peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam proses musyawarah. Pilihan yang digunakan untuk mendapatkan lahan bagi pelaku usaha perkebunan melalui proses musyawarah dapat dikatakan tepat karena pendekatan yang digunakan adalah mekanisme keperdataan yang mengatur hubungan para pihak secara horizontal. Mekanisme ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang juga menekankan mekanisme musyawarah. Mekanisme Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 secara musyawarah memungkinkan para pihak membicarakannya secara lebih bebas karena para pihak seharusnya memiliki posisi yang sejajar; 26. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan juga seandainya proses tersebut tidak mencapai kata mufakat atau sepakat antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat. Kondisi ini dapat memunculkan konflik di antara para pihak tersebut. Walaupun kedudukan secara teori maupun normatif dianggap sejajar, namun kepentingan ekonomi pelaku usaha perkebunan dapat mendorong terjadinya ketimpangan dalam proses menemukan kata sepakat. Dalam hal ini peran pemerintah diperlukan sebagai penengah untuk menyelesaikan persoalan yang ada selama musyawarah. Ketentuan dalam UU Perkebunan tersebut menunjukkan “lepas tangan” Pemerintah dari kepentingan masyarakat hukum adat sebagai pemilik lahan dan bukan pemodal yang terkadang memiliki keterbatasan apabila berhadapan dengan kepentingan pemodal; 27. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang a quo mengatur bahwa musyawarah dilakukan untuk mencapai persetujuan penyerahan tanah dan imbalan. Ketentuan tersebut membatasi opsi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sebagai pemilik lahan adalah menyerahkan tanah dengan imbalan tertentu. Masyarakat hukum adat tidak memiliki opsi lainnya selain menyerahkan; 28. Bahwa istilah penyerahan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang a quo tersebut juga mengandung ketidakjelasan yang berimplikasi pada perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam cakupan penyerahan apakah yang dimaksud juga melingkupi pelepasan hak atas tanahnya? Sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Sehingga yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terhadap pelepasan hak atas tanah atau hanya terjadi penyerahan oleh kepada pihak tertentu. Ketentuan ini berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum; 29. Bahwa ketentuan untuk “melakukan musyawarah untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya” sangat mungkin Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 untuk ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh penguasa dan perusahaan. Ketentuan tersebut adalah pelanggaran atas jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 30. Bahwa tidak ada pengaturan soal hasil musyawarah antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha perkebunan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk kesepakatan yang lebih mengikat secara hukum. Hal ini membuat posisi masyarakat hukum adat semakin lemah. Selain itu, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan tranparansi; 31. Bahwa UUD 1945 secara eksplisit memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang diuraikan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengenai identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; 32. Bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat hukum adat berkaitan dengan perkembangan tuntutan dalam pengelolaan sumber daya alam setidaknya dapat dilihat dari tiga persoalan utama, yaitu: a. hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah dan wilayah tempat hidup dan mendapatkan penghidupan b. self determination yang sering berbias politik dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini; c. identification penggolongan masyarakat hukum adat 33. Persoalan hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah dan wilayahnya merupakan persoalan yang paling mendasar karena akan berpengaruh terhadap persoalan lainnya. Hubungan masyarakat adat dengan tanah merupakan kondisi konstitutif bagi eksistensinya sebagai masyarakat adat, identitas, hak terhadap sumber daya alam dan sebagainya; 34. Mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, wilayah kelola masyarakat hukum adat harus diakui secara hukum dan bahkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 dinyatakan bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah menjadi “Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat”. Artinya, wilayah masyarakat hukum adat merupakan wilayah tersendiri yang harus diakui negara, dan tidak di dalam kawasan hutan negara. Lebih dari itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012 harus dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 35. Jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang diuraikan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan. Ketentuan UU a quo memperlihatkan lemahnya posisi masyarakat hukum adat dengan dipergunakannya istilah imbalan. Undang-Undang ini tidak menjelaskan definisi imbalan; Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, imbalan diartikan (i) upah sebagai pembalas jasa; honorarium. (ii) balasan (berupa pujian, hukaman, dsb) atas tindakan yang dilakukan. Makna secara positif istilah tersebut adalah imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum, sedangkan makna secara negatif adalah imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; (bukti P-7) 36. Bahwa konstruksi hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha perkebunan terkait dengan penyerahan atau pengalihan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis. Imbalan atau hadiah lebih terkesan pada pemberian secara sepihak. Jenis atau besaran ditentukan oleh pihak yang memberikan imbalan dalam hal ini adalah pelaku usaha perkebunan. 37. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan juga nyata-nyata melanggar isi dari United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Deklarasi PBB yang menentukan standar minimum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 untuk kelangsungan hidup, martabat, dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh dunia. Meski bukan instrumen mengikat secara hukum, namun menegaskan hak-hak yang terdapat dalam kesepakatan HAM internasional bagi masyarakat Adat; 38. UNDRIP menyatakanbahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya. Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan sumber daya ini dengan menghormati adat dan tradisi sistem penguasaan lahan mereka. Negara harus menetapkan dan menerapkan, bersama-sama dengan masyarakat adat terkait, sebuah proses yang terbuka dan transparan untuk mengakui dan menyelesaikan perselisihan atas tanah, wilayah dan sumber daya. Lebih jauh lagi, Masyarakat adat sebagaimana dinyatakan UNDRIP, memiliki hak untuk memberikan persetujuan tanpa paksaan Persetujuan tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) atas hal-hal berikut: a) Kegiatan yang menyebabkan penggusuran atau pemindahan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. B) Perubahan dalam perundang-undangan yang berlaku atau penetapan peraturan atau perundang-undangan baru yang berdampak kepada mereka. C) Proyek yang berdampak kepada tanah dan wilayah mereka terutama yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya. D) Penyimpanan atau pembuangan benda- benda beracun atau berbahaya di tanah atau wilayah mereka. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP): Article 10 Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return Article 26 1. Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 2. Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired. 3. States shall give legal recognition and protection to these lands, territories and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to the customs, tradiitions and land tenure systems of the indigenous peoples concerned. 39. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang a quo mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon, khususnya Pemohon III karena dengan adanya ketentuan ini setiap tindakan melakukan musyawarah antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat sebagai syarat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya dapat ditafsirkan dan dikualifikasi secara sewenang-wenang oleh penguasa dan perusahaan. Padahal menuntut suatu hak baik individu maupun kolektif dijamin oleh berbagai perundang-undangan termasuk UUD 1945, sehingga mengakibatkan dilanggarnya jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. PASAL 55 HURUF A, HURUF C, DAN HURUF D JUNCTO PASAL 107 HURUF A, HURUF C, DAN HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN2014 TENTANG PERKEBUNAN BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 40. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 41. Bahwa kepastian hukum (legal certainty) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna: “the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise” “the principle which ensures that individuals concerned must know what the law is so that would be able to plan their actions accordingly” (bukti P-8) 42. Bahwa prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait dengan asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. Melalui asas legalitas inilah individu mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga terjadi kepastian hukum; 43. Bahwa asas legalitas ini mencakup 4 (empat) aspek penting yaitu; peraturan perundang-undangan/lex scripta, retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan analogi (bukti P-9). Aspek penting terkait dengan kejelasan sebuah rumusan tindak pidana yang menjamin adanya kepastian hukum adalah asas lex certa yaitu pembuat Undang-Undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes). Pembuat Undang-Undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku; 44. Bahwa Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 berbunyi; Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 45. Bahwa Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 berbunyi; Setiap Orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). 46. Bahwa Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dirumuskan secara samar-samar dan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu luas dan rumit. Sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penguasa dan perusahaan perkebunan karena Pasal tersebut bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi penguasa. Oleh karenanya berpotensi dan secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi para Pemohon; 47. Bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU a quoini merupakan kriteria umum tanpa kecuali, yang berarti bahwa “setiap orang secara tidak sah dilarang: a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”. Ketentuan ini berpotensi dan telah terbukti disalahgunakan karena ketentuan tersebut dibuat secara lentur, bersifat multitafsir, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi penguasa dan perusahaan perkebunan. Sehingga situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; 48. Bahwa frasa “secara tidak sah” yang dimaksud dalam pasal a quo merupakan ketentuan yang multitafsir karena belum adanya batasan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu jelas-jelas telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 melanggar jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 49. Bahwa sah atau tidak sah yang dimaksud dalam pasal a quo berkenaan dengan keabsahan kepemilikan tanah yang sampai saat ini masih belum adanya batasan yang jelas antara wilayah ulayat dan hak individual berdasarkan hukum adat dengan hak-hak baru yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Harus ada penelitian dulu untuk memastikan tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan tanah hak individual dan juga tanah negara. (Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu/Pendapat MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010); 50. Bahwa frasa “secara tidak sah dilarang: a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”,sangat multi interpretative dan dapat ditafsirkan menurut kehendak perusahaan perkebunan, pemerintah dan aparat penegak hukum. Sehingga ketentuan ini dapat melegitimasi praktik kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat sipil yang menyampaikan masukan, kritik, protes, terhadap perusahaan perkebunan; 51. Bahwa frasa “secara tidak sah dilarang: a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan; c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau d) memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”juga berpotensi dan telah menghilangkan serta membungkam suara-suara masyarakat yang menuntut ditegakkannya hukum dan hak-hak masyarakat. Banyaknya sengketa perkebunan, yang terjadi mulai dari pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun pengambilalihan lahan secara sewenang-wenang yang menimbulkan protes masyarakat terhadap perusahaan perkebunan telah mengakibatkan tekanan dan intimidasi dari perusahaan kepada pihak yang ingin meminta pertanggungjawaban perusahaan dengan menggunakan kekurangan dari ketentuan Pasal 55 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo. Akibatnya telah banyak korban baik di wilayah perkebunan maupun di sekitar wilayah perkebunan; 52. Bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d Jo. Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo terbukti telah digunakan untuk mengkriminalisasi pemegang hak atas tanah dan warga sekitar wilayah perkebunan yang terkena dampak dari adanya usaha perkebunan. 53. Bahwa ketentuan pidana yang dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo tidak dapat diterapkan selama masih belum adanya penelitian penentuan wilayah tanah ulayat adat dan peraturan yang baku dan jelas; 54. Bahwa dalam pengaturan tindak pidana harus juga diperhatikan beberapa hal diantaranya; 1) keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, 2) keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan universal, dan 3) aspirasi universal masyarakat beradab; 55. Bahwa jika dilihat dari perumusan unsur-unsur delik dalam Pasal 55 Undang-Undang a quo dan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal yang terkait dengan pasal a quo (yakni Pasal 107 huruf a, huruf b, dan huruf d), perumusan larangan dalam Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo tidak memenuhi syarat-syarat kriminalisasi misalnya; Pertama, efektifitas pelaksanaan karena yang dilarang adalah masalah perjuangan masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mempertahankan hak milik atau hak untuk mengembangkan dirinya dengan bersandarkan pada lahan atau tanah yang biasanya menjadi sengketa dengan perusahaan perkebunan. Kedua, perumusannya juga sangat sumir karena mendasarkan pada penafsiran atas kegiatan yang dianggap “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak pasti karena tergantung pihak mana yang menafsirkan dan menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 minoritas atau kelompok rentan, dimana kecenderungannya, pihak yang mempunyai relasi dengan kekuasaan akan memiliki kewenangan lebih untuk menentukan penafsiran yang pada gilirannya mendiskriminasi pihak lainnya; 56. Bahwa pengaturan tindak pidana haruslah seimbang antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, sehingga perumusan tindak pidana harus melihat keadilan bagi korban maupun pelaku, sementara Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d dan Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang- Undang a quo tidak memenuhi kualifikasi syarat ini; 57. Bahwa dalam praktiknya ternyata tidak selamanya pembuat undang- undang dapat memenuhi persyaratan di atas. Tidak jarang perumusan undang-undang diterjemahkan lebih lanjut oleh kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat apabila norma tersebut secara faktual dipermasalahkan. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak akan berguna sebagai pedoman perilaku; 58. Bahwa perumusan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang a quo, telah memberikan suatu keluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara, atau menurut pendapat dari Prof. Rosalyn Higgins disebut dengan ketentuan clawback, yakni “one that permits, in normal circumstances, breach of an obligation for a specified number of public reasons.” (bukti P- 10); 59. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon karena dengan adanya ketentuan ini setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya serta membela hak- hak masyarakat petani dapat dikualifikasi secara sewenang-wenang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 menjadi suatu perbuatan yang dapat ditafsirkan dan dikualifikasi sebagai “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”. Padahal menuntut suatu hak baik individu maupun kolektif dijamin oleh berbagai perundang-undangan termasuk UUD 1945, sehingga mengakibatkan dilanggarnya jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. PASAL 55 HURUF A, HURUF C, DAN HURUF D JUNCTO PASAL 107 HURUF A, HURUF C, DAN HURUF D UU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN TELAH MEMBATASI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI DEMI MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP, DAN ATAS RASA AMAN, SERTA UNTUK BEBAS DARI RASA TAKUT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28C AYAT (1) DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945 60. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk mengembangkan dirinya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Disebutkan di dalam pasal tersebut bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; 61. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut. Dalam pasal tersebut secara jelas dikatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 62. Bahwa bangsa Indonesia mengakui hak untuk mengembangkan diri dan hak keamanan sebagai hak dasar yang tidak boleh terabaikan dalam pemenuhannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam alinea kedua Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia, pada TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (bukti P-11); 63. Hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri merupakan hak asasi manusia yang sifatnya pokok dan mendasar, karena akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Bagian Ketiga Undang-Undang Nmor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap hak untuk mengembangkan diri terdapat dua dimensi pengakuan sekaligus. Di dalamnya termasuk pengakuan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya; 64. Bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan bagi setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”; 65. Sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah mewajibkan negara pihak untuk mengakui hak mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar warganya. Hal ini dijamin dalam Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal tersebut menyebutkan, “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela”. 66. Bahwa terkait dengan jaminan rasa aman, Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”. 67. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyebutkan, “Tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampurtangani perihal kepribadiannya, keluarganya, rumahtangganya atau surat-menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah”. 68. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka pembatasan atas hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk bebas dari rasa takut, akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar lainnya. Termasuk di dalamnya menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda, dan lainnya; 69. Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo telah membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai manusia; 70. Bahwa ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo terbukti telah menciptakan rasa ketakutan dan merampas rasa aman para Pemohon dan setiap orang yang sedang atau akan memperjuangkan dan mempertahankan haknya sebagai warga negara; 71. Bahwa Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo berpotensi digunakan oleh penguasa atau pengusaha untuk mengkriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat petani yang menggantungkan dan memenuhi kebutuhan dasarnya dari hutan atau perkebunan; 72. Bahwa Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo berpotensi digunakan oleh penguasa dan pengusaha untuk membungkam masyarakat hukum adat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 dan para petani yang menggantungkan hidupnya di lahan atau tanah yang menjadi sengketa dengan perusahaan perkebunan; 73. Bahwa banyaknya sengketa perkebunan, yang terjadi mulai dari pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun pengambilalihan lahan secara sewenang-wenang yang menimbulkan protes masyarakat terhadap perusahaan perkebunan telah mengakibatkan tekanan dan intimidasi dari perusahaan kepada pihak yang ingin meminta pertanggungjawaban perusahaan dengan menggunakan kekurangan dari ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo 74. Bahwa ketentuan pemidanaan di Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d jo. Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo selain tidak memberikan kepastian hukum juga memberikan rasa ketakutan bagi masyarakat adat yang memenuhi dan menggantungkan hidupnya dari perkebunan; 75. Bahwa ketentuan pidana yang dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d jo. Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo tidak bisa diterapkan selama masih belum adanya penelitian penentuan wilayah tanah ulayat adat dan peraturan yang baku dan jelas; 76. Bahwa ketentuan yang sama dengan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo mempunyai ketentuan yang sama dengan Pasal 21 juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang lama yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 (bukti P-12); PASAL 55 HURUF A, HURUF C, DAN HURUF D JUNCTO PASAL 107 HURUF A, HURUF C, DAN HURUF D UU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DITEGASKAN DI DALAM PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 77. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 78. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warganegara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa; 79. Bahwa untuk memenuhi unsur-unsur agar disebut sebagai negara hukum, khususnya dalam pengertian rechtstaat, Julius Stahl mensyaratkan beberapa prinsip, yang meliputi: a. Perlindungan hak asasi manusia (grondrechten); b.Pembagian kekuasaan (scheiding van machten); c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (wetmatigheid van bestuur); dan d. Adanya peradilan administrasi-tata usaha negara (administratieve rechspraak) (bukti P-13); 80. Bahwa dalam suatu negara hukum, salah satu pilar terpentingnya, adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan itu. Bahkan A.V. Dicey menekankan prinsip bahwa isi konstitusi suatu negara yang menganut negara hukum—the rule of law, harus mengikuti perumusan hak-hak dasar (constitution based on human rights). Selain prinsip the supremacy of law, dan equality before the law; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 81. Bahwa menurut Kusumadi Pudjosewojo dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan pembentuk aturan- aturan hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam menjalankan kekuasaannya melampaui batas-batas yang telah diatur oleh hukum, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia. Pendapat tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting dalam sebuah negara hukum (Bukti P-14); 82. Perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan dalam Bab XA (Pasal 28 A sampai Pasal 28 J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis tertuang dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. 83. Dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta, harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, dari Wolfgang Friedman dalam bukunya, “Law in a Changing Society”, membedakan antara organized public power (the rule of law dalam arti formil), dengan the rule of just law (the rule of law dalam arti materil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substanstif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau the rule of just law merupakan perwujudan dari negara hukum dalam arti luas yang menyangkut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekadar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit; 84. Ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo, tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan delik pemidanaan dalam pasal-pasal a quo adalah rumusan yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang sebagaimana dijabarkan di atas. Ketentuan dalam Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang- Undang a quo, yang tidak jelas dan sumir tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas negara hukum (the rule of law) dimana hukum harus jelas, mudah dipahami, dan dapat menegakan keadilan; 85. Bahwa ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU a quo, khususnya ketentuan yang menyatakan, “Setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”, nyata-nyata telah melanggar prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri negara hukum karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; 86. Bahwa jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo telah menyalahi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang salah satu materinya mewajibakan tegaknya asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya; 87. Bahwa Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo telah nyata-nyata dirumuskan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 tanpa mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dan asas-asas mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikan pembentukan ketentuan dalam Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo juga dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum dan hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum; 88. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meskipun dalam hirarki formal peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori undang- undang, namun dalam pengertian substantif merupakan perpanjangan dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945, yang menyebutkan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. 89. Bahwa jika dikaitkan pula dengan asas-asas terkait materi peraturan perundang-undangan, Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo menyalahi dan melanggar asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; yakni asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; 90. Bahwa ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo yang melanggar asas legalitas dan prediktibilitas, berarti telah melanggar ketentuan dan norma- norma hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi, yang menjadi salah satu prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum; HAKIKAT DARI PUTUSAN MK NOMOR 55/PUU-VIII/2010 TIDAK DIPATUHI OLEH PEMERINTAH DAN DPR 91. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dari Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010, dijelaskan frasa penggunaan tanah tanpa izin adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentukhak erfparcht. Tanah yang menjadi objek hak erfpacht tersebut diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali melanggarhak atas tanah-tanah yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat (erfelijk individueel bezitrecht), sehingga menimbulkan konflik antara pemilik hak erfparcht dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat. Untuk menyelesaikannya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonnantie 7 Oktober 1937, S. 1937-560. Kedudukan persil erfparcht kuat karena selalu dimungkinkan mengusir rakyat (inlander) yang memakai tanah baik dengan ganti rugi maupun tanah tanpa ganti rugi. Seringkali karena dalam akte erfparcht tahun 1909 tidak ada syarat yang disebut bebouwing clausule, sehingga pemilik erfparcht tidak wajib untuk mengusahakan seluruh tanah erfparcht-nya. Akibatnya, bagian tanah yang tidak diusahakan jauh melebihi batas yang biasa disediakan untuk cadangan. Pada zaman Jepang, Pemerintah Pendudukan Jepang telah mengijinkan rakyat menduduki tanah perkebunan milik pemegang erfparcht agar dikerjakan dan hasilnya dibagi antara Pemerintah Pendudukan Jepang dengan rakyat dalam rangka menimbun stok pangan untuk kepentingan Perang Dunia II. Tanah-tanah perkebunan demikian sampai sekarang masih banyak yang diduduki rakyat tetapi dipersoalkan Pemerintah Indonesia karena dianggap tidak sah, sehingga timbul sengketa antara rakyat dengan Pemerintah. Pemilik erfparcht dengan membonceng agresi militer Belanda I dan II telah berusaha mengambil kembali tanah dibanyak onderneming misalnya di Sumatera Timur, Asahan, dan Malang Selatan. Untuk itu dikeluarkan Ordonnantie onrechtmatige van gronden (Ord. 8 Juli 1948, S 1948-110), serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor A.2.30/10/37 (Bijblaad 15242), yang intinya mengajukan agar penyelesaian tanah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 erfparcht tersebut dilakukan melalui jalan perundingan. Demikian juga dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian Konferensi Meja Bundar 1949 juga disebutkan “Tiap-tiap tindakan akan dipertimbangkan dan akan diusahakanlah penyelesaian yang dapat diterima oleh segala pihak”. Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya juga menekankan jalan musyawarah untuk menyelesaikannya. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962, mengecualikan pemberian hak guna usaha kepada swasta nasional atas bagian tanah bekas areal perkebunan besar yang sudah merupakan perkampungan rakyat secara tetap, dan tidak diperlukan oleh Pemerintah. Malahan, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 menyatakan tanah-tanah perkebunan yang diduki rakyat tersebut dengan pertimbangan teknis dan seterusnya, akan diberikan suatu hak baru kepada rakyat; Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangatlah beragam sehingga penyelesaiannya seharusnya menurut pertimbangan-pertimbangan keadaan yang berbeda: kapan munculnya persoalan tersebut?; apakah pendudukan tanah tersebut merupakan cara memperoleh tanah menurut hukum adat? apakah pendudukan tersebut karena keadaan darurat telah diijinkan oleh penguasa?; apakah pendudukan tersebut disebabkan batas wilayah penguasaan secara hukum adat dengan wilayah yang dikuasai langsung oleh negara tidak jelas?. Kasus-kasus yang sekarang timbul di daerah- daerah perkebunan yang baru dibuka, sangat mungkin disebabkan oleh tiadanya batas yang jelas antara wilayah hak ulayat dan hak individual berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 92. Dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto. Artinya seseorang dengan tanah semakin intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah. Adapaun pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 usaha atau hak pakai berdasarkan ipso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan; 93. Bahwa dengan dimasukkannya kembali ancaman pidana bagi orang yang dianggap mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan dalam Pasal 55 UU Perkebunan, ini merupakan bentuk pembangkangan badan eksekutif dan legislatif atas putusan yang dihasilkan lembaga yudikatif. Hal ini akan mencederai dan berpotensi kembali memunculkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, sebagaimana akan dialami para Pemohon. 94. Oleh karenanya, Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d bertentangan dengan UUD 1945; E. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional) “Musyawarah yang dilakukan antarapelaku usaha perkebunan dengan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan posisi setara dan memberikan sepenuhnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk menolakpenyerahan jika tidak terdapat kesepakatan”; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 tentang Perkebunan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -- ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan surat bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Deskripsi Konflik Pertanahan Masyarakat 4 (empat) Desa dan PT. Rapala (Eks PT. Parasawita) serta hasil pemantauan terhadap kenerja tim investigasi dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang; 3. Bukti P-3A : Fotokopi OTL Cieceng DS.Sindang Asih, Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Gambaran Konflik di Perkebunan Kelapa Sawit di PT.Mas; 5. Bukti P-5 : Tidak ada fisik; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Hukum dan Perkembangan oleh Prof.Dr.A.A.G Peters (Universitas Utrecht) dan Koesriani Siswosoebroto, S.H (Universitas Indonesia); 7. Bukti P-7 : Fotokopi definisi “imbalan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Pusat Bahasa, Jakarta PT.Gramedia Pustaka Umtama hal 526; 8. Bukti P-8 : Tidak ada fisik; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keberlakuan Hukum Pidana Kontemporer Dalam Kaitan Dengan Waktu; 10.Bukti P-10 : Fotokopi Substansi Hak-Hak Di dalamnya; 11.Bukti P-11 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 12.Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 13.Bukti P-13 : Fotokopi buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Prof.Miriam Budiarjo, 2008, PT.Gramedia Pustaka Utama hal 113; 14.Bukti P-14 : Fotokopi Buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Karangan Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu pengujian konstitusionalitas Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut UU Perkebunan) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa setelah memperhatikan syarat kedudukan hukum dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas serta uraian para Pemohon dalam permohonannya telah ternyata bahwa masalah kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon terkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, pendapat Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan; [3.6] Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan a quo, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa substansi permohonan a quo adalah para Pemohon merasa dirugikan Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan karena dirumuskan secara samar-samar, tidak jelas, dan multitafsir mengenai ketentuan “melakukan musyawarah untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya” sebagai sebuah kesepakatan hukum. Sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penguasa dan pengusaha perkebunan dalam menginterpretasikannya karenanya berpotensi dan secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi para Pemohon. Adapun menurut para Pemohon Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf e, dan huruf d UU Perkebunan dirumuskan secara samar-samar dan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu luas dan rumit sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penguasa dan perusahaan perkebunan karena pasal tersebut bersifat subjektif dan sangat tergantung pada interpretasi penguasa. Oleh karenanya berpotensi dan secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi para Pemohon; [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa apa yang dialaminya adalah karena adanya Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU Perkebunan namun para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan hak konstitusional apa yang telah dirugikan oleh berlakunya UU Perkebunan yang dimohonkan pengujian tersebut. Para Pemohon hanya menguraikan pasal a quo mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif serta mengkriminalisasi pemegang hak atas tanah dan warga sekitar wilayah perkebunan yang terkena dampak dari adanya usaha perkebunan; [3.9] Menimbang setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat: 1. Bahwa Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan adalah berkaitan dengan penguasaan/penggunaan lahan masyarakat hukum adat oleh pelaku usaha perkebunan mengharuskan melalui musyawarah. Sementara itu, Pasal 55 huruf Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 a, huruf c dan huruf d UU Perkebunan adalah pemberdayaan usaha perkebunan. Adapun Pasal 107 huruf a, huruf c dan huruf d UU Perkebunan adalah ketentuan pidana. Apabila dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Musyawarah yang dilakukan antara pelaku usaha perkebunan dengan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan posisi setara dan memberikan sepenuhnya hak masyarakat hukum adat untuk menolak penyerahan jika tidak terdapat kesepakatan” dan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka justru akan terjadi ketidakpastian hukum. Sebab jika demikian, menjadi tidak jelas apa yang dimaksud penggunaan lahan yang diperlukan untuk usaha perkebunan, apa yang dimaksud pemberdayaan usaha perkebunan, dan ketentuan pidana yang mengatur setiap orang secara tidak sah melakukan usaha di lahan Perkebunan. Justru, dengan pengaturan norma terhadap pelaku usaha perkebunan “harus” atau “wajib” bermusyawarah dengan masyarakat hukum adat atas penguasaan lahan/tanah yang digunakan menjadi areal perkebunan merupakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat akan eksistensi dan kedudukan hukumnya sehingga mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan atas hak termasuk hak asasinya. Demikian pula, Pasal 55 UU Perkebunan mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dikualifikasi sebagai tindak pidana berlaku terhadap semua orang termasuk pelaku usaha perkebunan, yaitu dilarang untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, artinya ketentuan pelarangan dalam pasal tersebut jika dibaca secara keseluruhan dan utuh telah mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan. Berkenaan dengan Pasal 107 UU Perkebunan yang mengatur mengenai sanksi pidana yang berlaku kepada setiap orang, in casu masyarakat hukum adat dan atau pelaku usaha perkebunan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) bagi yang tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 menguasai, memanfaatkan kawasan/lahan perkebunan dan atau tanah masyarakat atas tanah hak ulayat, bahwa pengenaan sanksi pidana dalam pasal ini berlaku bagi setiap orang bukan hanya terhadap masyarakat hukum adat apabila melakukan perbuatan yang tidak sah, sehingga telah terwujud kepastian hukum. Dalam hal ini penting ditegaskan bahwa berkenaan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, Mahkamah telah memutus dalam perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 bertanggal 10 Desember 2015 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa keberlakuan ketentuan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, sehingga keberlakuan ketentuan pidana dalam Pasal 107 UU Perkebunan harus juga dibaca dalam semangat yang sama. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU Perkebunan terhadap UUD 1945; 2. Bahwa telah terang bagi Mahkamah apa yang dialami oleh para Pemohon bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kalaupun benar para Pemohon merasa dirugikan oleh peristiwa yang dialaminya, kerugian itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU Perkebunan melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang itu dalam praktik. Mahkamah penting mengingatkan bahwa penerapan Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU Perkebunan harus dilakukan dengan mengindahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas; 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas telah ternyata bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh para Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5.AMAR PUTUSAN Mengadili, Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, dan hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 15.44 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 Usman, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palyguna ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id