121/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 121/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Anak Agung Ngurah Kharan Gustra Ananta, S.H. Pekerjaan : Alumni S1 Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Alamat : Jalan Gunung Karang III, Gang II Nomor 4, Tegal Agung, RT/RW. 000/000, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2025 dan 8 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Putu Surya Permana Putra, Priskila Octaviani, Halim Rahmansah, Zidane Azharian Kemalpasha, Kaila Juliana Rifalda, Kaka Effelyn Melati Sukma, dan Kasmita Andriani, kesemuanya adalah Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kaveling 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DK Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juli 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 Juli 2025 dengan Nomor 121/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 13 Agustus 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang menyatakan bahwa: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut, Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) a.n. Anak Agung Ngurah Kharan Gustra Ananta dan juga mahasiswa yang baru saja menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana; 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo; 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang 5 menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. b) Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. c) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal dalam UU Kejaksaan, yakni: Pasal 9 ayat (1) huruf f: “(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah: … f. Sehat jasmani dan rohani …”. 7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial, sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana (Bukti P-4). berkeinginan mendaftar sebagai peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI; 6 b) Bahwa Pemohon sudah sempat mempelajari sekaligus belajar menjawab soal-soal tes SKD dan sebagainya pada platform-platform yang menyediakan soal-soal tes secara gratis. Namun Pemohon merasa semua akan sia-sia saja mengingat Pemohon di sini merupakan pengidap buta warna parsial; c) Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 7 angka 2 huruf c yang menyatakan: “tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), dan bebas narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter”. d) Bahwa keberadaan aturan tersebut menyebabkan keinginan Pemohon menjadi seorang pegawai negeri sipil kejaksaan menjadi sirna karena melarang seseorang yang mengidap buta warna parsial untuk dapat menjadi seorang jaksa; e) Bahwa Pemohon memahami bahwa Mahkamah Konstitusi hanya melakukan pengujian terhadap Undang-Undang dan bukan peraturan sektoral seperti yang terlihat secara kasat mata dari permohonan ini. Namun, Pemohon tetap merasa bahwa permasalahan terletak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 9 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa, “syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah sehat jasmani dan rohani”; f) Bahwa menurut Pemohon keberadaan pasal tersebut telah melanggar hak Pemohon khususnya dalam mendapatkan hak kepastian hukum yang adil. Hak untuk kepastian hukum yang adil Pemohon dilanggar karena pasal tersebut mengenai frasa ‘sehat jasmani dan rohani’ masih membuka ruang tafsir yang luas seperti yang terjadi dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut. Padahal seharusnya pengidap buta warna parsial tidak mengganggu fungsi fisik secara umum serta tidak 7 mengurangi harapan hidup dan menghambat aktivitas sehari-hari. Buta warna parsial juga tidak bertentangan dengan konsep “sehat jasmani dan rohani”. Selain melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum, secara mutatis mutandis pasal a quo juga melanggar hak Pemohon dan ribuan masyarakat lainnya untuk mendapatkan pekerjaan dan perlakuan yang adil dalam profesi jaksa, serta terbebas dari tindakan yang bersifat diskriminatif; g) Bahwa tindakan diskriminatif yang Pemohon maksudkan adalah karena pasal tersebut memberikan perilaku diskriminatif yang tak beralasan bagi seseorang yang mengidap buta warna parsial seperti Pemohon, karena menurut Pemohon profesi jaksa tidak akan terhalangi karena seseorang memiliki kelainan buta warna parsial. Seperti contoh dilansir pada platform YouTube Ferry Irwandi dengan judul “Ternyata! Indonesia adalah negara terburuk di dunia soal aturan buta warna”: https://youtu.be/eENYaG3e8R8?si=kfX28zJSXA6CttE7 dimana dalam video tersebut menerangkan di negara seperti Amerika Serikat seorang yang memiliki kelainan buta warna bisa menjadi seorang dokter. Lalu mengapa Indonesia dengan kaku masih melarang seseorang yang menderita buta warna parsial untuk dapat menjadi seorang jaksa?; 8. Bahwa selain hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, Pemohon juga memiliki hak hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas, secara tegas dinyatakan bahwa: “Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.” Sementara itu, dalam ayat (2)-nya ditegaskan pula bahwa: “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”. 9. Bahwa ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan dan keberpihakan 8 kepada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Ketentuan afirmatif ini bertujuan membuka akses partisipasi penuh dan setara dalam dunia kerja bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, ketentuan tersebut secara sistemik memberikan perlindungan hukum dan ekspektasi yang sah bagi Pemohon sebagai penderita buta warna parsial untuk tidak mengalami hambatan atau penolakan diskriminatif dalam dunia kerja, termasuk dalam seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia; 10. Bahwa apabila frasa “sehat jasmani dan rohani” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Kejaksaan ditafsirkan dengan cara yang menyingkirkan individu yang mengalami kondisi medis tertentu (termasuk buta warna parsial), maka hal tersebut bertentangan dengan semangat afirmatif dari Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas. Frasa yang multitafsir dan tidak dibatasi secara ketat tersebut justru membuka peluang perlakuan diskriminatif secara sistemik terhadap penyandang disabilitas, termasuk yang secara medis tetap memiliki kemampuan fungsional untuk menjalankan pekerjaan sebagai jaksa; 11. Bahwa oleh karena Pemohon adalah penderita buta warna parsial yang secara medis tergolong sebagai penyandang disabilitas sensorik ringan, maka pengucilan dirinya dari rekrutmen CPNS Kejaksaan, melalui norma yang multitafsir dan tidak berpihak, telah melanggar asas perlindungan, non- diskriminasi, dan persamaan hak yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 serta diperkuat oleh UU Penyandang Disabilitas. Akibatnya, kerugian konstitusional Pemohon tidak hanya bersifat aktual dan potensial, tetapi juga bertentangan dengan arah kebijakan hukum nasional tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam sektor ketenagakerjaan; 12. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifk (aktual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya Pemohon akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji: a) Bahwa setelah dijelaskan kerugian yang Pemohon alami selanjutnya Pemohon akan menjelaskan hubungan sebab akibat dari kerugian yang Pemohon alami dan berlakunya pasal yang diujikan dalam permohonan ini; 9 b) Pasal 9 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa “syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah: f. sehat jasmani dan rohani”, telah jelas menimbulkan makna yang sangat luas soal frasa “sehat jasmani dan rohani” dalam ketentuan huruf f. Pemohon dikatakan multitafsir dan bermakna luas karena makna ‘sehat jasmani dan rohani’ tidak jelas siapa yang dapat dikatakan sehat jasmani dan rohani, bahkan penderita rabun jauh dan silinder pun dapat dikatakan sehat jasmani dan rohani, di sini Pemohon merasa perlu penafsiran tambahan dari Mahkamah Konstitusi bahwa sehat jasmani dan rohani itu juga mencakup penderita buta warna parsial sehingga berakibat pada peraturan perundang- undangan yang bersumber dari UU Kejaksaan ini akan mengikuti apa yang menjadi perintah dalam pasal a quo; c) Karena luasnya makna ini membuat hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 terlanggar, yang juga akhirnya berdampak pada terhambatnya hak Pemohon untuk dapat mendapatkan pekerjaan dengan perlakuan secara adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Selain kedua pasal dalam konstitusi yang dilanggar oleh pasal a quo, Pemohon juga merasa telah terjadinya diskriminasi terhadap para penderita buta warna parsial, karena pasal a quo seharusnya dimaknai sehat jasmani dan rohani termasuk penderita buta warna parsial; d) Jika Mahkamah tidak mengabulkan permohonan Pemohon maka sudah tentu impian setiap orang yang menderita buta warna parsial menjadi gugur untuk dapat menjadi seorang Jaksa Republik Indonesia. Sehingga jika Mahkamah mengabulkan permohonan ini maka kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak akan terjadi lagi. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional 10 sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Penegasan Bahwa Objek Permohonan Sudah Tepat dan Tidak Mengalami Kekaburan (Error in Objecto) 1. Bahwa menanggapi catatan Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan pendahuluan 1 Agustus 2025 terkait potensi kekeliruan objek permohonan (error in objecto), Pemohon menegaskan bahwa permohonan a quo tidak keliru dalam menentukan objek pengujian. Permohonan ini secara tegas ditujukan untuk menguji norma dalam Undang-Undang, yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Norma tersebut mengandung frasa “sehat jasmani dan rohani” yang bersifat kabur (vague norm) dan multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata serta membuka ruang terjadinya praktik diskriminatif dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Peraturan Jaksa Agung yang mendiskualifikasi penyandang buta warna parsial dari proses seleksi Jaksa bukanlah sumber masalah utama, melainkan merupakan produk turunan dari norma undang-undang yang membiarkan tafsir terbuka tersebut terus berlangsung tanpa batasan yang eksplisit; 2. Bahwa dengan demikian, akar permasalahan justru terletak pada ketentuan di tingkat undang-undang yang memberikan legitimasi bagi perlakuan diskriminatif melalui frasa yang tidak memiliki batasan yang ketat. Oleh sebab itu, permohonan a quo tidak dapat dikatakan sebagai error in objecto, karena objek yang dimohonkan pengujiannya berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni norma undang- undang. Jika hanya mengandalkan judicial review terhadap peraturan teknis (PERJA) di Mahkamah Agung, maka tidak akan menyelesaikan pokok persoalan secara konstitusional, sebab sumber kewenangan dan pembiaran tafsir diskriminatif tetap berada dalam norma undang- undang yang sedang diuji ini. Lebih lanjut, permohonan ini justru hadir untuk menguji dan menafsirkan frasa tersebut secara konstitusional agar tidak lagi menjadi dasar bagi tindakan diskriminatif yang sistemik 11 terhadap kelompok tertentu, khususnya penyandang disabilitas sensorik ringan seperti Pemohon. Oleh karena itu, permohonan ini telah tepat sasaran dan beralasan hukum untuk diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa terhadap kemungkinan anggapan bahwa permohonan a quo salah objek (error in objecto) karena peraturan teknis-lah yang secara eksplisit menyebut pelarangan terhadap penyandang buta warna parsial, Pemohon perlu menegaskan bahwa permasalahan inti justru terletak pada norma undang-undang yang terlalu umum dan membuka ruang diskriminasi. Frasa “sehat jasmani dan rohani” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Kejaksaan tidak memiliki penjelasan ataupun parameter yang memadai, sehingga memungkinkan penafsiran yang sangat luas oleh lembaga pelaksana, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Ketika makna suatu norma dibuka terlalu lebar dan dibiarkan tanpa pagar konstitusional, maka hal tersebut bukan semata-mata urusan teknis, melainkan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi yang dijamin UUD 1945. Oleh sebab itu, fokus pengujian konstitusional Pemohon diarahkan pada sumber kewenangan, bukan sekadar bentuk pelaksanaannya; 4. Bahwa untuk memberikan ilustrasi, norma frasa “sehat jasmani dan rohani” ini dapat dianalogikan seperti undang-undang yang menyatakan bahwa “pekerja harus berpakaian sopan” tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sopan. Jika kemudian aturan teknis menetapkan bahwa "pakaian sopan" berarti tidak boleh mengenakan pakaian warna merah atau tidak boleh bertato, maka pembatasan tersebut dapat menjadi sewenang-wenang tergantung siapa yang menafsirkan. Dengan demikian, bukan aturan teknisnya saja yang bermasalah, tetapi juga norma undang-undangnya yang telah memberikan ruang sewenang-wenang untuk menafsirkan. Dalam konteks a quo, buta warna parsial yang secara medis tidak mengganggu kemampuan kerja dijadikan dasar pengucilan karena tidak adanya batasan eksplisit dalam undang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani”. Maka, jika Pemohon hanya menggugat peraturan teknis tanpa menguji akar normatifnya dalam UU, maka diskriminasi akan 12 terus berulang dengan dasar hukum yang sama; 5. Bahwa lebih lanjut, jika Mahkamah membiarkan norma multitafsir seperti ini tetap berlaku tanpa penegasan konstitusional, maka bukan tidak mungkin ke depan akan muncul tafsir lain yang eksklusif dan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu atas nama “kesehatan jasmani dan rohani”. Misalnya, mereka yang memiliki disabilitas netra ringan, disabilitas pendengaran, atau kondisi medis tertentu lain yang sama sekali tidak mengganggu fungsi utama pekerjaan dapat sewaktu-waktu dikesampingkan hanya karena tidak sesuai dengan tafsir subjektif lembaga teknis terhadap norma yang tidak dibatasi secara hukum. Oleh karena itu, pengujian konstitusional atas norma dalam UU ini sangat mendesak dilakukan, bukan hanya untuk melindungi hak Pemohon, tetapi juga untuk memberikan batas tafsir yang adil dan setara bagi seluruh warga negara dalam mengakses profesi publik; B. Ambiguitas Frasa “Sehat Jasmani dan Rohani” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Menyebabkan Definisi Yang Sangat Luas Sehingga Menyebabkan Multitafsir 1. Bahwa dalam mewujudkan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja, maka setiap orang baik yang sehat maupun yang difabel sudah seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan; 2. Bahwa syarat sehat secara jasmani sering mendapatkan penafsiran yang kaku oleh masyarakat sehingga orang yang menyandang disabilitas fisik dianggap tidak sehat secara jasmani (Miftahuljannah, 2014). Hal seperti ini yang membatasi hak difabel dalam mencari pekerjaan karena adanya penafsiran mengenai sehat jasmani yang dimaknai secara kabur, kaku, dan terbatas. Definisi sederhana dari sehat jasmani mengacu kepada kondisi seseorang yang sehat secara fisik dan tidak terserang penyakit yang serius. Dalam Pasal 1 angka 1 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan definisi Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Konotasi dari pasal ini adalah orang yang dianggap tidak mampu hidup produktif baik secara sosial akan digolongkan tidak sehat atau sakit, termasuk golongan difabel; 3. Bahwa pada umumnya manusia terlahir dengan kemampuan untuk melihat, mengelompokkan, dan membedakan berbagai warna. Namun, kemampuan ini tidak dimiliki secara sempurna oleh individu buta warna parsial. Buta warna parsial merupakan kondisi di mana individu tidak mampu melihat warna tertentu dikarenakan tidak aktifnya fotoreseptor kerucut pada retina mata (Oktarianti et al., 2022). Jenis buta warna parsial pada setiap individu dapat berbeda, salah satunya yang banyak terjadi adalah buta warna hijau-merah, yang mana individu akan mengalami kesulitan untuk membedakan gradasi warna merah, hijau, dan kuning seperti warna coklat dan oranye (Lin et al., 2019; Tim Promkes RSST, 2022); 4. Bahwa meskipun buta warna parsial memengaruhi penglihatan warna, penting untuk dipahami bahwa kelainan ini tidak menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan fisik. Hal ini karena buta warna parsial bukanlah penyakit yang melibatkan peradangan, iritasi, atau kerusakan jaringan yang dapat memicu nyeri. Berbeda dengan kondisi seperti katarak atau degenerasi makula yang dapat mengaburkan penglihatan secara keseluruhan, buta warna parsial hanya mengganggu persepsi warna tertentu. Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Takayanagi menunjukkan bahwa individu yang tidak lulus tes Ishihara wajib masih mampu menjalankan tugas berkode warna, dalam sebuah studi di mana partisipan mampu menghubungkan tali warna tanpa kesalahan (Takayanagi Y, 1989); 5. Bahwa penelitian dari Jay Neitz dan Maureen Neitz menunjukkan bahwa penderita buta warna parsial memiliki ketajaman visual yang normal karena sel kerucut (cone cells) yang rusak atau tidak berfungsi tidak memengaruhi sel batang (rod cells) yang bertanggung jawab untuk 14 penglihatan dalam cahaya redup dan deteksi gerakan (Neitz & Neitz, 2011). Sehingga buta warna parsial tidak memengaruhi kemampuan dasar seperti membaca, berjalan, beraktivitas sehari-hari. Karena kemampuan berjalan, menghindari rintangan, dan navigasi ruang sangat bergantung pada: penglihatan tepi (peripheral vision), persepsi kedalaman (depth perception), deteksi gerakan (motion detection). Semua fungsi ini diatur oleh sel batang (rods) dan jalur visual di otak, yang tidak terganggu pada buta warna parsial (Sharpe et al., 1999); 6. Bahwa tokoh seperti CEO Meta Mark Zuckerberg juga menderita buta warna hijau-merah (deuteronopia) namun nyatanya itu tidak begitu berpengaruh dalam karirnya. Studi Steward & Cole (2018) lebih lanjut mengungkap bahwa individu dengan kondisi ini cenderung mengembangkan strategi kompensasi efektif, seperti mengandalkan kontras, label teks, atau bantuan teknologi; 7. Bahwa buta warna parsial juga merupakan penyakit minor lain seperti intoleransi laktosa, rabun jauh, dan alergi ringan. Studi oleh Simunovic (2010) dalam jurnal Eye menyatakan bahwa buta warna parsial termasuk dalam kategori gangguan penglihatan non-disabilitas (Simunovic, 2010). Ini disebabkan karena kelainan tersebut tidak menyebabkan nyeri, tidak progresif, dan tidak mengancam penglihatan secara keseluruhan. Hal ini serupa dengan karakteristik intoleransi laktosa, di mana tubuh tidak dapat mencerna laktosa tetapi tetap dapat berfungsi normal dengan menghindari produk susu. Sehingga jelas buta warna parsial layaknya intoleransi laktosa atau miopi bukanlah penyakit serius, melainkan variasi fungsional manusia yang dapat dikelola. Dengan pemahaman dan akomodasi tepat, penderitanya dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat tanpa keterbatasan berarti; 8. Bahwa atas alasan tersebut buta warna parsial masih masuk kategori sehat jasmani dan rohani. Buta warna parsial tetap memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani secara medis karena tidak mengganggu fungsi biologis dasar tubuh maupun kesehatan mental. Secara fisiologis, kondisi ini hanya memengaruhi persepsi warna tertentu tanpa merusak struktur mata, ketajaman penglihatan, atau sistem saraf pusat; 9. Apabila makna luas dari frasa “sehat jasmani dan rohani” tidak 15 ditafsirkan secara benar dan objektif, maka hal tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang perlakuan yang sewenang-wenang. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip- prinsip dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum. Penafsiran yang menyempit terhadap frasa tersebut tidak hanya menghilangkan kesempatan yang adil bagi individu dengan kondisi medis tertentu, tetapi juga mengabaikan semangat konstitusi untuk menjamin nondiskriminasi dan keadilan substantif bagi seluruh warga negara; C. Penderita Buta Warna Parsial Tidak Dapat Dijadikan Alasan Yang Dapat Mengurangi Kinerja Atau Memberikan Dampak Negatif Yang Signifikan Terhadap Profesi Jaksa di Indonesia 1. Bahwa buta warna parsial merupakan salah satu kelainan penglihatan warna yang sangat umum dijumpai dalam populasi global, dengan distribusi prevalensi yang bervariasi berdasarkan jenis kelamin dan etnis. Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa kondisi ini memengaruhi persentase signifikan dari populasi dunia, menjadikannya salah satu variasi genetik manusia yang paling luas penyebarannya. Menurut meta-analisis Birch (2012) didapatkan data bahwa 8% populasi laki-laki Kaukasia menderita buta warna merah-hijau (protan/deutan) dan 0.5% perempuan Kaukasia mengalami kondisi serupa (J. Birch, 2012). Sedangkan studi dari Simunovic (2016) mendapatkan di Amerika Serikat 13 juta laki-laki hidup dengan buta warna parsial (Simunovic, 2010). Selain itu, menurut Komunitas Colour Blind Awareness menjelaskan bahwa sekitar 300 juta penduduk di dunia mengidap buta warna (gabungan semua jenis buta warna); 2. Bahwa seseorang tidak dapat terhindar dari penyakit ini karena merupakan penyakit yang disebabkan secara genetik. Buta warna parsial adalah kondisi genetik yang tidak dapat dicegah atau disembuhkan karena disebabkan oleh mutasi pada gen fotopigmen kerucut. Penelitian terkini dalam genetika dan oftalmologi menegaskan bahwa intervensi medis saat ini hanya bersifat suportif (seperti alat bantu visual), bukan kuratif (Cole, et. al.,2016). Oleh karena itu, 16 seseorang yang membawa gen buta warna tidak dapat menghindari kondisi ini; 3. Bahwa di Indonesia penderita buta warna juga tidak sulit untuk ditemukan. Menurut studi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pusat Mata Nasional Cicendo pada tahun 2017-2021, prevalensi buta warna parsial di Indonesia adalah sebesar 10% dari keseluruhan populasi. Artinya, dari setiap 100 orang yang kita temui, 10 orang di antaranya adalah penderita buta warna parsial (Muhammad Iqbal Habiburrohim, 2024, “Nelangsa Penderita Buta Warna di Dunia Kerja: Nggak Dilirik HRD sampai Dapat Persepsi Buruk Kolega”, Mojok.co,URL: Nelangsa Penderita Buta Warna di Dunia Kerja: Nggak Dilirik HRD sampai Dapat Persepsi Buruk Kolega, diakses pada 16 April 2025); 4. Bahwa dampak ringan yang didapat seharusnya tidak menjadi larangan seseorang untuk dapat menjadi jaksa karena tidak ada satupun tugas esensial jaksa yang memerlukan persepsi warna akurat, sementara keterampilan kritis seperti analisis dokumen dan penyusunan argumen hukum sama sekali tidak bergantung pada kemampuan membedakan warna; 5. Bahwa buta warna parsial diklasifikasikan sebagai perbedaan persepsi visual dan tidak menyebabkan gangguan kemampuan kerja, karena tidak memengaruhi fungsi kognitif, ketajaman visual, maupun kemampuan analitis yang menjadi persyaratan utama profesi hukum. Pemohon memahami bahwa seorang jaksa diwajibkan memiliki keahlian seperti interpretasi pasal hukum, konstruksi argumentasi, dan pemeriksaan saksi sepenuhnya yang mana keahlian ini cukup hanya mengandalkan kemampuan verbal-logis, bukan persepsi warna; 6. Bahwa dalam profesi jaksa tentu diperlukan seseorang yang integritas, profesional menjunjung nilai kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 4 UU Kejaksaan: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya” 17 berdasarkan pasal tersebut penting untuk dicatat bahwa buta warna parsial sama sekali tidak berkorelasi dengan parameter kompetensi tersebut yang menuntut sikap seorang jaksa yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Sehingga syarat buta warna parsial di sini tidak cukup masuk akal karena penderita buta warna parsial tidak akan menghambat seseorang untuk melakukan pekerjaannya sebagai catur wangsa penegak hukum; 7. Bahwa profesi jaksa dalam sistem peradilan modern tidak bekerja secara isolatif, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem integratif yang melibatkan berbagai pihak berwenang dalam pengumpulan dan analisis bukti, sehingga apabila alasan untuk melarang kekhawatiran mengenai dampak buta warna parsial terhadap kemampuan jaksa dalam menangani bukti visual seperti warna narkoba adalah tidak berdasar karena profesi jaksa pada dasarnya hanya melaksanakan tugas beracara di pengadilan dan bukan sampai menentukan jenis obat- obatan; 8. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka seharusnya larangan buta warna parsial tidak dijadikan sebagai syarat untuk menjadi jaksa. Hal ini karena persyaratan tersebut tidak relevan dan tidak mengurangi kinerja seorang jaksa; 9. Apabila tidak ada justifikasi rasional dan proporsional terhadap pelarangan tersebut, maka kebijakan atau peraturan yang mendiskualifikasi penderita buta warna parsial dari profesi jaksa merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Ini mencakup jaminan atas akses pekerjaan yang setara tanpa diskriminasi yang tidak berdasar, serta pengakuan atas hak untuk diberi perlakuan yang adil dalam sistem ketenagakerjaan, termasuk dalam proses rekrutmen aparatur negara. D. Larangan Seorang Penderita Buta Warna Parsial Untuk Dapat Menjadi Seorang Jaksa Merupakan Bentuk Diskriminasi Secara Nyata Terhadap Kaum Buta Warna Parsial Karena Tidak Memiliki Alasan 18 Yang Jelas Untuk Pelarangannya 1. Bahwa konstitusi telah jelas melarang perbuatan diskriminasi, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga secara expressis verbis melarang adanya tindakan diskriminatif seperti yang telah ditegaskan dalam pasal a quo yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 2. Bahwa larangan terhadap penderita buta warna parsial untuk menjadi jaksa, sebagaimana ditafsirkan dari frasa “sehat jasmani dan rohani” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Kejaksaan, merupakan bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia karena tidak memenuhi unsur rasionalitas fungsional, proporsionalitas, maupun justifikasi pembatasan hak yang sah. Meskipun norma tersebut tampak netral secara redaksional, namun dalam praktiknya menimbulkan diskriminasi terselubung (indirect discrimination) terhadap kelompok yang memiliki kondisi genetik bawaan seperti buta warna parsial, padahal kondisi tersebut secara medis tidak memengaruhi fungsi kognitif, kemampuan analitis, maupun ketajaman visual yang esensial dalam menjalankan tugas-tugas profesi jaksa. Tidak ada satu pun alasan objektif yang dapat menjelaskan mengapa penderita buta warna parsial tidak diperbolehkan menjadi jaksa; 3. Bahwa di berbagai negara pun tidak mensyaratkan larangan buta warna, bahkan untuk profesi yang mempunyai kompleksitas seperti pada bidang kedokteran. Misalnya di sebagian besar negara seperti Amerika Serikat dan Britania Raya defisiensi penglihatan warna bukan merupakan kriteria penolakan untuk belajar atau praktik kedokteran (Dohvoma VA, Ebana Mvogo SR, Kagmeni G, 2018). Demikian halnya di negara Jepang yang awalnya memiliki kebijakan yang paling ketat, dengan 55,8% universitas kedokteran mengecualikan individu dengan 19 defisiensi penglihatan warna pada tahun 1986. Angka ini turun menjadi 2,3% dengan upaya oleh Asosiasi Dokter Mata Jepang pada tahun 1992, kemudian turun setelah upaya kampanye oleh dokter mata/aktivis Yasuyo Takayanagi (Takayanagi Y. & Miyao M., 1993); 4. Bahwa selain daripada negara-negara tersebut, di lingkup Asia Tenggara sendiri hanya negara Indonesia yang memberlakukan larangan kekurangan penglihatan apapun dalam bidang kedokteran, termasuk buta warna. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Country Color vision test Authorized persons licensed to conduct testing Exclusion criteria for medical school adminission Brunei N/A N/A N/A Cambodia N/A N/A N/A Indonesia Ishihara Phsyician or Ophthalmologist Any color vision Malaysia N/A N/A N/A Myanmar Ishihara Ophthalmologist N/A (screened for awareness) Laos N/A N/A N/A Philippines N/A N/A N/A Singapore N/A N/A N/A Thailand Optional Admission board or medical schools N/A (screened for awareness) Vietnam N/A N/A N/A Sumber: Color vision restrictions for medical school admission: a discussion on regulations in ASEAN countries compared to countries across the world. 20 5. Bahwa berdasarkan data internasional di atas, sejumlah negara tidak mensyaratkan untuk melarang seseorang buta warna untuk menduduki profesi tertentu, bahkan untuk menjadi seorang dokter. Berbeda halnya dengan di Indonesia yang memberikan diskriminasi untuk seseorang yang mengalami buta warna, bahkan untuk menjadi jaksa; 6. Bahwa padahal sejumlah putusan MK mengenai disabilitas jika dilihat dari semangatnya ingin membuat keselarasan, kesetaraan, dan persamaan. Hal tersebut salah satunya tercermin dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2015 yang memberikan hak pilih kepada penyandang disabilitas mental untuk mengakomodasi adanya perlakuan yang sama; 7. Bahwa pembatasan bagi penderita buta warna parsial untuk menjadi jaksa merupakan bentuk diskriminasi nyata dan merupakan kebijakan yang non sequitur serta bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Tidak terdapat relevansi yang dapat dibenarkan antara syarat persepsi warna sempurna dengan kemampuan seorang jaksa untuk melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan objektif. Profesi Advokat, secara konstitusional memiliki kedudukan sejajar dengan jaksa. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi advokat, hanya menyebutkan integritas, kualifikasi pendidikan, dan profesionalisme, tanpa mempersoalkan kondisi fisik, khususnya buta warna parsial. Perbedaan standar ini menunjukkan adanya perlakuan yang tidak proporsional dan tidak beralasan secara hukum (Lihat juga https://jkb.ub.ac.id/index.php/jkb/article/view/2186 dan Color blindness - Symptoms and causes - Mayo Clinic); 8. Bahwa sebagai komparasi internasional terhadap peraturan di Singapura, melalui Legal Service Commission mengatur kriteria kelayakan profesi hukum (Legal Service Officer), yaitu kualifikasi pendidikan tertentu dan berstatus sebagai qualified person, sebagaimana diatur dalam Legal Profession Act 1966, yang mendefinisikan qualified person dan memberi kewenangan kepada menteri untuk menetapkan kualifikasi lebih lanjut melalui peraturan 21 pelaksana. Pengaturan tersebut diimplementasikan melalui Legal Profession (Qualified Persons) Rules, yang merinci kualifikasi akademis, nilai minimal, durasi studi, pelatihan hukum, serta pengalaman praktik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ketentuan ini menekankan bahwa kelayakan profesi, termasuk untuk diangkat sebagai Deputy Public Prosecutor atau Assistant Public Prosecutor, sepenuhnya berbasis kompetensi hukum, integritas, dan pengalaman, tanpa mensyaratkan kondisi fisik seperti bebas buta warna. Pendekatan demikian mencerminkan asas kepatutan dan kelayakan, yaitu bahwa persyaratan suatu jabatan harus ditetapkan secara objektif, relevan, dan tidak berlebihan dibanding tujuan yang ingin dicapai; Sumber: a. Eligibility for appointment | The Legal Service Commission; b. Legal Profession Act 1966 - Singapore Statutes Online; c. Legal Profession (Qualified Persons) Rules - Singapore Statutes Online. 9. Bahwa dalam hal ini, jika penyakit buta warna parsial dapat mengganggu kinerja seorang jaksa, maka solusi yang seharusnya bukan dengan melarang, melainkan memberikan alat bantu. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin adanya kesempatan yang sama untuk menjadi jaksa; E. Meskipun Norma Yang Diujikan Ini Seandainya Dikategorikan Sebagai Open Legal Policy Namun Itu Bukan Berarti Norma Tersebut Tidak Dapat Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pemohon menyadari bahwa norma yang dimohonkan pengujiannya, yakni Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur syarat “sehat jasmani dan rohani” untuk menjadi jaksa, merupakan bentuk norma yang berisi syarat atau kualifikasi tertentu. Norma-norma semacam ini lazim dikategorikan sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, yakni ruang kebijakan yang secara konstitusional berada di tangan pembentuk undang- undang dalam merumuskan pilihan normatif sepanjang belum diatur secara eksplisit oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah secara 22 prinsip tidak akan serta-merta menilai baik-buruknya pilihan kebijakan pembentuk UU; 2. Bahwa berdasarkan penelitian Mardian Wibowo disebutkan terdapat syarat suatu undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka dapat diuji konstitusionalitasnya, seperti dilakukan secara sewenang- wenang (willekeur), melampaui kewenangan pembuat undang-undang (detournement de pouvoir), merupakan penyalahgunaan kewenangan, nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, tidak memenuhi rasa keadilan, dan menimbulkan problematika kelembagaan. Syarat tersebut tersebar di berbagai putusan MK seperti Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005, Putusan MK Nomor 10/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 serta masih banyak putusan MK lainnya; 3. Bahwa selain itu, MK sendiri juga memberikan syarat untuk norma tersebut dapat diuji Ke MK dan dapat dibatalkan. Syarat tersebut salah satunya terdapat pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang memberikan syarat kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dapat diuji konstitusionalitasnya jika norma undang-undang tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable; 4. Bahwa norma a quo yang diuji juga dapat diuji konstitusionalitasnya karena telah memenuhi syarat pengujian, yakni melanggar rasionalitas. Dalam hal ini, norma a quo telah melanggar rasionalitas karena tidak terdapat hubungan logis dan proporsional antara kondisi buta warna parsial dengan fungsi esensial profesi jaksa. Prinsip rasionalitas mensyaratkan bahwa setiap norma pembatasan hak, meskipun berada dalam ruang kebijakan hukum terbuka, harus memiliki dasar yang obyektif, relevan, dan proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai. Namun dalam perkara ini, tidak ada bukti medis atau pembuktian fungsional yang menunjukkan bahwa buta warna parsial mengganggu kemampuan seorang jaksa dalam menjalankan tugas utamanya, seperti menyusun dakwaan, menganalisis bukti hukum, atau bersidang di pengadilan. Bahkan riset oftalmologi (Neitz & Neitz, 2011) membuktikan bahwa penderita buta warna parsial tetap memiliki ketajaman visual dan 23 kognisi normal, serta dapat menjalankan fungsi sosial dan profesional secara produktif. Dengan demikian, pembatasan ini tidak hanya irasional, tetapi juga bersifat sewenang-wenang karena menciptakan hambatan terhadap hak untuk bekerja dan mengakses jabatan publik tanpa dasar logis yang dapat dibenarkan secara konstitusional; 5. Bahwa atas dasar tersebut seharusnya tidak menjadi alasan bagi Mahkamah untuk tidak dapat menguji norma a quo demi melindungi hak konstitusional Pemohon. Jika pun Mahkamah tidak bisa menyatakan tegas dalam amar, maka Mahkamah sebagai the guardian of citizen constitutional rights mohon kiranya dapat memberikan rambu-rambu untuk pemangku kepentingan dapat lebih menghargai para penderita buta warna parsial. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 poin [3.11] yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang…” IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sehat jasmani dan rohani termasuk juga penderita buta warna parsial; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 24 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Agung Ngurah Kharan Gustra Ananta; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah atas nama Anak Agung Ngurah Kharan Gustra Ananta. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 25 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan 26 oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah: … f. Sehat jasmani dan rohani 27 2. Bahwa Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani untuk menjadi seorang Jaksa; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3], yang baru menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana; 4. Bahwa Pemohon berkeinginan menjadi seorang jaksa, namun keinginan tersebut dikhawatirkan Pemohon tidak dapat diwujudkan karena adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 7 angka 2 huruf c yang menyatakan, “tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki- laki), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter”; 5. Bahwa menurut Pemohon adanya pengaturan mengenai syarat menjadi jaksa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 048/A/J.A/12/2011 yang menentukan tidak buta warna baik parsial maupun total dikarenakan tidak jelasnya norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang mengatur syarat untuk dapat diangkat sebagai jaksa adalah sehat jasmani dan rohani. Dengan tidak jelasnya norma a quo menurut Pemohon telah melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif karena Pemohon menyatakan mengalami buta warna parsial, sehingga tidak akan dapat menjadi jaksa; 6. Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan syarat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 inkonstitusional 28 maka kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materiil tersebut untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6.2] Bahwa terkait dengan syarat formil mengenai kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang baru lulus sebagai sarjana hukum. Untuk membuktikan kualifikasinya, Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi e-KTP [vide Bukti P-3]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia; [3.6.3] Bahwa selanjutnya terkait dengan syarat materiil yang berkenaan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan maka Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas secara kumulatif. Oleh karenanya, Pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, yang secara umum dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu uraian mengenai adanya (i) hak dan/atau kewenangan konstitusional serta (ii) anggapan kerugian hak konstitusional yang diderita atau dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021. Berkenaan dengan unsur pertama, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon, menurut Mahkamah, alas hak konstitusional tersebut sejalan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi jaksa 29 yang dikaitkan dengan jaminan kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak adanya tindakan yang diskriminatif. Dengan demikian menurut Mahkamah, unsur pertama dari salah satu syarat materiil mengenai kedudukan hukum Pemohon telah terpenuhi; [3.6.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta tanpa diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana uraian Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang kuat yang menunjukkan kesehatan jasmani dan rohani Pemohon berkenaan dengan keberlakuan norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang menentukan syarat sebagai jaksa salah satunya sehat jasmani dan rohani. Dalam kaitan ini, Pemohon tidak menunjukkan surat keterangan dokter yang membuktikan Pemohon adalah benar mengalami buta warna parsial. Oleh karena itu, uraian kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang menurut anggapan Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, tidak ada kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta diskriminatif. Dalam konteks ini, dengan tidak adanya bukti dimaksud, anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan tidak meyakinkan sebagai kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak cukup terdapat hubungan kausal antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih, yang dipersoalkan Pemohon sesungguhnya bukan norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang terkait dengan syarat bersifat umum, yakni sehat jasmani dan rohani, namun ketentuan yang dimaksudkan oleh Pemohon merupakan uraian lebih lanjut dari norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-048/A/J.A/12/2011. Dengan demikian, tidak diperoleh adanya hubungan kausal antara uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon dengan substansi Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian; [3.6.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun Pemohon telah menentukan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang baru 30 lulus sebagai sarjana hukum dan telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi menurut Mahkamah, Pemohon tidak cukup memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 31 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 32 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi