120/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN Nomor 120/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Aries Asri Nomor VIE 16/3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2025 memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, Putu Surya Permana Putra, Halim Rahmansah, dan Priskila Octaviani, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2025 memberi kuasa kepada Ratu Eka Shaira dan Marcellioneil Fibril Fasha Alfa'iruz, yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Juli 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 2 disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 124/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 Juli 2025 dengan Nomor 120/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Agustus 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 3 Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal-Pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang Telah dimaknai dengan Putusan 135/PUU-XXII/2024; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PEMOHON. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut: PEMOHON merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-3) a.n Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PEMOHON yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” b) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” c) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” d) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan beberapa pasal dalam UU Pemilu yakni: Pasal 167 ayat (3) “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” Pasal 347 ayat (1) “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak” Yang masing-masing telah dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 135/PUU-XXII/2024 sebagai berikut: Pasal 167 ayat (3) “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6 kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”; Pasal 347 ayat (1) “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota” 7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial, sebagai berikut: a) Bahwa PEMOHON merupakan seorang warga negara indonesia yang merupakan seorang pemilih (voter) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Bukti P-4) yang baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan seorang voter memiliki kepentingan hukum untuk mempermasalahkan kondisi demokrasi di Indonesia. Sehingga dalam kaitannya untuk menjaga demokrasi yang sehat dan sistem perwakilan yang berkepedulian terhadap rakyat PEMOHON berhak untuk mempermasalahkan pasal-pasal dalam UU Pemilu sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya. Kedudukan pemohon sebagai pemilih juga pernah diterima oleh MK seperti dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023; b) Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON timbul akibat pasal a quo yang mengatur tentang keserentakan Pemilu, meskipun telah dimaknai oleh Mahkamah dengan memisahkan Pemilu Daerah dan Nasional namun tetap saja menimbulkan kelemahan yang tidak hanya 7 menyasar teknis namun juga inti dari kedaulatan rakyat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan tersebut. c) Bahwa PEMOHON mengapresiasi pemisahan pemilu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, namun pemisahan tersebut serasa kurang tepat, karena seharusnya yang dipisahkan bukan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, melainkan Pemilu Eksekutif dan Legislatif Mengapa demikian? Mayoritas kursi legislatif yang diisi oleh partai pengusung eksekutif melahirkan legislatif yang pasif, tunduk, dan mudah meloloskan agenda pemerintah tanpa kontrol kritis; d) Bahwa Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 belum menjawab secara optimal permasalahan ini, karena sebatas memisahkan efek koinsidensi dari rubber stamp yang (Sebelum diputus MK) terjadi bersamaan karena pemilihan dilakukan bersamaan (Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten) menjadi terpisah yakni praktik rubber stamp yang terjadi di tingkat pusat dan daerah; e) Bahwa karena permasalahan tersebut telah jelas menimbulkan kerugian konstitusional akibat penyatuan pemilihan umum eksekutif dan legislatif dalam satu waktu. Dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat seharusnya tidak hanya diberi ruang untuk memilih, tetapi juga untuk mengoreksi kekuasaan melalui pemilu berikutnya. Namun, ketika pemilu Presiden atau Kepala Daerah dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif, maka suara yang PEMOHON berikan untuk memilih wakil rakyat tidak sepenuhnya merepresentasikan penilaian PEMOHON terhadap kinerja atau visi partai politik legislatif tersebut, melainkan terdorong oleh preferensi terhadap calon eksekutif; f) Bahwa Hal ini menimbulkan efek koinsidensi atau coattail effect, di mana partai politik pengusung calon eksekutif yang populer cenderung memperoleh kemenangan juga di parlemen. Dampaknya, konfigurasi kekuasaan menjadi terkonsolidasi secara sepihak, legislatif kehilangan independensi, dan cenderung menjadi “rubber stamp” atas kebijakan pemerintah; g) Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi dapat melakukan terobosan hukum seperti pada Putusan 135/PUU-XXII/2024 yang telah memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah 8 demi mengatasi beban teknis dan kualitas demokrasi, maka seharusnya langkah korektif yang lebih substantif juga dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi, yaitu memisahkan pemilu eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini akan memungkinkan rakyat menilai lebih dahulu kinerja kekuasaan eksekutif, dan jika terbukti mengecewakan, memberikan sanksi elektoral terhadap partai pengusungnya dalam pemilu legislatif berikutnya. Mekanisme koreksi inilah yang menjadi inti dari prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional yang seharusnya dijamin oleh negara. 8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifk (actual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka untuk memperjelas, selanjutnya PEMOHON akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji: Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Konstitusional dan Pasal Yang Menjadi Objek Pengujian UU Pemilu Pasal dalam Objek Permohonan Batu Uji Alasan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) yang Telah dimaknai dengan Putusan 135/PUU-XXII/2024 Pasal 1 ayat (3) Pasal a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menghendaki sistem pemerintahan yang mengedepankan pembatasan kekuasaan, mekanisme korektif, dan kontrol yang efektif antarcabang kekuasaan. Dalam negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi tanpa mekanisme pengimbangan yang memadai. Oleh karena itu, untuk benar-benar menjamin demokrasi yang substantif dan mencegah overpower-nya satu cabang kekuasaan atas yang 9 lain, pemilu seharusnya tidak hanya dipisahkan secara vertikal antara nasional dan daerah, tetapi juga secara horizontal antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan pemilu eksekutif dan legislatif akan memungkinkan rakyat melakukan evaluasi objektif terhadap kinerja presiden atau kepala daerah sebelum memilih wakil rakyat yang berwenang untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan tersebut. Dengan demikian, pemisahan horizontal ini justru lebih konsisten dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi yang menegaskan pentingnya pembagian dan pembatasan kekuasaan. Pasal 22E ayat (1) Jika Pasal 22E ayat (1) dimaknai secara substansial, maka kualitas pemilu tidak semata dilihat dari proses pemungutan suara yang langsung dan jujur, tetapi juga dari dampak kelembagaan yang dihasilkannya, yakni sejauh mana pemilu itu menghasilkan sistem kekuasaan yang seimbang, dapat dikoreksi, dan akuntabel. Pemilu yang serentak secara horizontal justru mengingkari prinsip kualitas tersebut, karena menyatukan legitimasi legislatif dan eksekutif dalam satu gelombang kemenangan, sehingga menghapus potensi korektif yang seharusnya hadir dalam sistem presidensial. Maka dari itu, jika Mahkamah sudah melangkah sejauh ini dengan keberanian menafsir ulang ketentuan undang- undang pemilu berdasarkan UUD 1945, sangat disayangkan 10 bahwa langkah tersebut belum dilanjutkan dengan pemisahan yang lebih fundamental yakni antara pemilu eksekutif dan legislatif yang secara normatif justru lebih menjamin prinsip pemilu yang berkualitas sebagaimana dikehendaki konstitusi. Pasal 28D ayat (1) Keberlakuan Pasal a quo dan yang telah dimaknai MK dalam Putusan 135 masih mempertahankan penyatuan waktu pemilu antara eksekutif dan legislatif, meskipun telah ditafsirkan ulang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024, tetap menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak pemohon, khususnya dalam hal memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut yang telah dimaknai pada Putusan 135 masih menciptakan sistem pemilu yang secara struktural menimbulkan ketimpangan representasi dan kecenderungan dominasi satu kekuatan politik atas cabang- cabang kekuasaan lainnya. Dalam praktiknya, pemilu serentak antara Presiden/Kepala Daerah dan DPR/DPRD menjadikan hasil pemilu legislatif bergantung secara tidak proporsional pada kekuatan elektoral calon eksekutif, sehingga suara rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen menjadi terdistorisikan dan tidak lagi merefleksikan pilihan yang bebas dan rasional. Dampak dari ketentuan ini adalah terciptanya lembaga legislatif 11 yang cenderung kehilangan independensi dan tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, maupun legislasi secara kritis terhadap eksekutif. 8. Bahwa setelah semua uraian tersebut, pada pokoknya hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan pemilih untuk memperoleh wakil rakyat yang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif telah dirugikan dengan diberlakukannya pemilu serentak yang memadukan pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilu serentak tersebut dalam praktik telah menimbulkan efek penguatan koalisi besar pendukung presiden di DPR yang menyebabkan melemahnya fungsi pengawasan, hilangnya oposisi yang substantif, dan tereduksinya mekanisme checks and balances yang dijamin oleh UUD 1945. PEMOHON mengharapkan melalui pengujian ini terjadi reformasi terhadap mekanisme perdebatan eksekutif dan legislatif nantinya 9. Bahwa segala kerugian konstitusional yang PEMOHON dalilkan selaku warga negara maupun karena kapasitasnya sebagai Pemilih (voter), maka apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON, maka kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan terjadi lagi; 10. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami PEMOHON, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PEMOHON Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Putusan 135 yang Masih Menggabungkan Pemilihan Eksekutif dan Legislatif Menyebabkan DPR Menjadi Rubber Stamp dari Pemerintah dan Melemahnya Pertanggungjawaban Pejabat Publik Sehingga 12 Bertentangan dengan Tujuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 terkait Kedaulatan Rakyat dan Prinsip Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) 1. Bahwa dengan dominasi koalisi mayoritas, DPR cenderung menyetujui kebijakan pemerintah tanpa banyak kritik atau perubahan. Partai-partai koalisi memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah, sehingga mereka lebih memilih untuk patuh daripada mengkritik. Hal ini memperkuat fenomena "rubber stamp", di mana DPR hanya menjadi alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah. Secara faktual koalisi besar di DPR ini terjadi pada masa Jokowi-Maruf ketika Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan menjadi parpol penyokong Jokowi- Maruf yang berdampak pada menambahnya penguasaan kursi DPR oleh kubu Koalisi sebanyak 82% kursi di DPR. Besarnya persentase di DPR ini dapat memperlancar realisasi rencana strategis pemerintah (Luhur Hertanto. 2021. “Pan Bergabung, Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Kuasai 82% DPR”..MetroTV.URL:PAN Bergabung, Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Kuasai 82% DPR diakses pada 18 Maret 2025) kondisi ini kian memburuk ketika Demokrat juga akhirnya memutuskan untuk merapat ke istana sehingga hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak memiliki wakil di Kabinet Indonesia Maju tetap berperan sebagai oposisi (Fitria Chusna Farisa. 2024. “Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu- satunya Oposisi”. Kompas.com. URL: Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi... diakses pada 18 Maret 2025). Bahkan tak lama setelahnya PKS pun menyusul (PKS Gabung Pemerintah, Semakin Dekat dengan Kursi di Kabinet Prabowo Subianto). Selain itu, Partai yang dianggap akan menjadi penyeimbang kekuasaan yakni PDIP juga masuk bergabung dengan pemerintahan (Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo) Efek partai yang berbondong-bondong bergabung dengan koalisi ini tidak lepas dari “coattail effect” atau efek ekor mantel yang terjadi karena keberhasilan pemilihan calon presiden dari partai politik tertentu yang menarik perhatian partai politik lain. Madariaga dan Ozen mendefinisikan ini sebagai effect as spillover effects describing situations in which an election for one office impacts another 13 atau efek untuk pemilihan satu jabatan yang berdampak pada jabatan lainnya (A. G. Madariaga & H. E. Ozen, 2015); 2. Bahwa keberadaan koalisi besar tersebut juga dicontoh oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih setelah maju bersama Gibran Rakabuming Raka (putra Joko Widodo). Pasangan ini memperoleh kemenangan dengan dukungan substansial dari koalisi yang terbentuk sebelum pemilu. Setelah terpilih, Presiden Prabowo menjalankan strategi politik yang mirip dengan pendahulunya dengan membentuk koalisi yang cukup besar yang secara efektif mengamankan dukungan mayoritas partai politik di DPR untuk kabinetnya. Akibatnya, kabinet Presiden Subianto didukung tidak hanya oleh partai-partai koalisi awal tetapi juga oleh mereka yang sebelumnya mendukung kandidat lain dalam pemilihan presiden. Koalisi tersebut menunjukkan pola kekuasaan yang memperkuat fenomena crown-presidentialism. Dalam konteks ini, Presiden mendominasi seluruh proses politik, melemahkan fungsi pengawasan dan keseimbangan, serta memanfaatkan dukungan legislatif untuk memperkuat posisi eksekutif. Strategi ini mengarah pada crown-presidentialism di mana kekuasaan presiden menjadi terlalu terkonsentrasi dan sulit dikendalikan oleh lembaga lain seperti parlemen atau peradilan. 3. Bahwa besarnya koalisi partai di tubuh DPR membuat partai-partai oposisi kesulitan untuk bersaing dengan partai-partai besar yang mendukung presiden. Akibatnya, oposisi menjadi sangat minor di DPR dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengkritik atau menolak kebijakan pemerintah. Posisi oposisi di parlemen sangat sulit mengingat Pemilu serentak memperkuat praktik transaksional antara partai-partai politik dan pemerintah. Partai-partai koalisi seringkali mendapatkan imbalan politik, seperti jabatan menteri atau akses ke proyek-proyek pemerintah, sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Praktik ini didukung oleh budaya politik patron-klien yang masih kuat di Indonesia, di mana hubungan antara politisi dan partai didasarkan pada pertukaran sumber daya dan dukungan; 4. Bahwa keberadaan Pemilu Serentak di Indonesia yang menimbulkan berbagai permasalahan perlu kiranya untuk Mencontoh apa yang 14 dilakukan di Korea Selatan. Sistem pemilihan umum di Korea Selatan tidak serentak seperti di Indonesia. Pemilihan presiden dan parlemen dilakukan secara terpisah, dengan waktu dan sistem pemilihan yang berbeda. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam The Constitution of The Republic of Korea yang menyatakan: Article 41 (1) The National Assembly shall be composed of members elected by universal, equal, direct and secret ballot by the citizens. (2) The number of members of the National Assembly shall be determined by Act, but the number shall not be less than 200 (3) The constituencies of members of the National Assembly, proportional representation and other matters pertaining to National Assembly elections shall be determined by Act. Article 42 The term of office of members of the National Assembly shall be four years. Kemudian Untuk Pemilihan Presiden Article 67 (1) The President shall be elected by universal, equal, direct and secret ballot by the people. (2) In case two or more persons receive the same largest number of votes in the election as referred to in paragraph (1), the person who receives the largest number of votes in an open session of the National Assembly attended by a majority of the total members of the National Assembly shall be elected. (3) If and when there is only one presidential candidate, he or she shall not be elected President unless he or she receives at least one third of the total eligible votes. 5. Bahwa apa yang telah diterapkan di Korea Selatan ternyata mampu mengatasi sejumlah kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan sistem pemilu serentak di Indonesia. Di Korea Selatan, pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan secara terpisah, masing-masing dengan interval lima dan empat tahun. Pemisahan ini bukan hanya bersifat administratif, 15 melainkan mencerminkan desain institusional yang menjamin adanya pemisahan fokus politik rakyat terhadap dua lembaga negara yang memiliki fungsi berbeda: eksekutif dan legislatif. sistem ini memungkinkan publik untuk menilai secara lebih objektif kinerja presiden tanpa terpengaruh oleh popularitas partai di parlemen, dan sebaliknya, pemilih dapat mengevaluasi kualitas wakil rakyat secara khusus tanpa harus mengikuti arus elektabilitas calon presiden. Sistem ini memungkinkan publik untuk menilai secara lebih objektif kinerja presiden tanpa terpengaruh oleh popularitas partai di parlemen, dan sebaliknya, pemilih dapat mengevaluasi kualitas wakil rakyat secara khusus tanpa harus mengikuti arus elektabilitas calon presiden. Hal ini tentu berbeda dengan model pemilu serentak di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang menyatukan pemilu presiden dan legislatif dalam satu hari, sehingga berimplikasi pada polarisasi politik yang lebih tajam, dominasi logika "coattail effect"; 6. Bahwa untuk memperkuat alasan tersebut, PEMOHON akan mencoba mengaitkan dengan peristiwa pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi diberhentikan dari jabatannya pada 4 April 2025. Pemakzulan ini dipicu oleh tindakan Yoon yang mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024 (CNN Indonesia, 4 April 2025, “Kronologi Yoon Suk Yeol Dimakzulkan MK, Berawal dari Darurat Militer.” URL: Kronologi Yoon Suk Yeol Dimakzulkan MK, Berawal dari Darurat Militer diakses pada 18 Mei 2025). Tindakan Yoon untuk mengeluarkan darurat Militer merupakan respon terhadap ketegangan politik yang meningkat dengan oposisi di Majelis Nasional. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Yoon menuduh oposisi berusaha menggulingkan pemerintahannya dan menyatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari "kekuatan anti-negara" dan "pengaruh komunis" yang ia klaim berasal dari pihak oposisi (Tempo, 7 Desember 2024, “Alasan Kontroversial Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Umumkan DaruratMiliter.” URL:Alasan Kontroversial Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer | tempo.co? diakses pada 18 Mei 2025). Langkah ini memicu reaksi keras dari Majelis Nasional, yang didominasi oleh oposisi. Dalam waktu enam jam setelah 16 deklarasi, 190 anggota parlemen, termasuk dari partai Yoon sendiri, memberikan suara untuk mencabut darurat militer tersebut, sesuai dengan hukum Korea Selatan yang mewajibkan presiden mencabut darurat militer jika parlemen menolaknya melalui mayoritas suara (Jack Kim dan Ju-Min Park, 2024, “South Korea’s President Yoon Reverses Martial Law After Lawmakers Defy Him”, Reuters, URL: South Korea's President Yoon reverses martial law after lawmakers defy him | Reuters? Diakses pada 18 Mei 2025); 7. Bahwa Peristiwa pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada 4 April 2025 oleh Mahkamah Konstitusi menegaskan keunggulan sistem pemilihan umum Korea Selatan yang memisahkan waktu antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pemisahan ini secara sistemik membuka ruang koreksi politik melalui mekanisme elektoral tanpa harus menunggu habisnya masa jabatan presiden. Ketika Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024 dan memerintahkan pengerahan pasukan ke Majelis Nasional serta penangkapan sejumlah politisi—yang kemudian dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi masyarakat Korea Selatan sudah lebih dahulu memiliki kesempatan untuk menanggapi sinyal penurunan kualitas kepemimpinan tersebut dalam pemilu legislatif yang digelar pada 10 April 2024; Kemenangan partai oposisi utama menunjukkan berlanjutnya hubungan yang tegang antara Presiden Yoon dan badan legislatif. Sejak pelantikannya, kebijakan dalam negeri Presiden Yoon sering 17 menghadapi tantangan keras dari Majelis Nasional, yang sebagian besar dikendalikan oleh oposisi progresif, yang menguasai sekitar 60 persen kursi. Hingga Januari 2024, hanya 29,2 persen dari rancangan undang- undang yang diajukan ke Majelis Nasional telah disahkan, jauh lebih sedikit dari tingkat persetujuan sebesar 61,4 persen di bawah pemerintahan sebelumnya (CSIS, 10 April 2024, “Pemilu Umum Korea Selatan 2024: Hasil dan Implikasinya”. URL: South Korea’s 2024 General Election: Results and Implications diakses pada 18 Mei 2025) 8. Bahwa Seandainya Korea Selatan menggunakan sistem pemilu serentak seperti Indonesia—di mana presiden dan parlemen dipilih dalam satu momentum politik lima tahunan kemungkinan munculnya koreksi kelembagaan terhadap tindakan sewenang-wenang presiden akan lebih kecil. Dalam sistem serentak, kekuasaan presiden yang baru terpilih sering kali diikuti oleh dominasi partai pendukungnya di parlemen, sehingga potensi kritik dan oposisi melemah secara institusional. Dalam konteks ini, sistem pemilu terpisah Korea Selatan berfungsi sebagai benteng demokrasi: memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merevisi arah politik negara secara berkala dan responsif, serta memungkinkan parlemen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang efektif ketika presiden menyimpang dari mandat konstitusional. Maka, kasus Yoon Suk Yeol menjadi bukti nyata bagaimana struktur pemilu yang terdesentralisasi secara waktu mampu menyelamatkan tatanan demokrasi dari potensi krisis otoritarianisme; 9. Bahwa Jika sistem seperti ini diterapkan di Indonesia, maka presiden yang menunjukkan kinerja buruk pada tahun-tahun awal pemerintahannya bisa dikoreksi oleh rakyat melalui pemilu legislatif berikutnya, dengan cara memilih anggota DPR dari partai oposisi. Hal ini akan memperkuat peran oposisi di parlemen sebagai pengontrol kebijakan dan pelaksana check and balances terhadap kekuasaan eksekutif. Sebaliknya, jika justru DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, tidak produktif dalam legislasi, atau terlibat dalam konflik kepentingan, maka pemilih dapat meresponsnya dengan tidak memilih partai yang sama dengan mayoritas parlemen saat memilih 18 presiden dalam pemilu selanjutnya. Rakyat bisa memilih presiden dari partai yang berseberangan dengan partai mayoritas di DPR sebagai bentuk koreksi, agar ada pengimbang kekuasaan antar cabang pemerintahan; 10. Bahwa perlu ditegaskan pula bahwa dengan adanya pemilu yang tidak diselenggarakan secara serentak seperti di Korea Selatan, rakyat sebagai konstituen memperoleh ruang yang lebih besar dan lebih bermakna untuk menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi terhadap penyelenggara negara. Tidak hanya sebagai pemilih pasif lima tahunan, rakyat diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja lembaga legislatif dan eksekutif secara terpisah dalam periode waktu yang berbeda, yang secara nyata meningkatkan kualitas partisipasi politik warga negara; 11. Bahwa Keterlibatan aktif rakyat dalam menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih, serta kemampuan untuk mengoreksinya melalui saluran demokratis seperti pemilu legislatif maupun pemilu presiden secara terpisah, akan mendorong terbangunnya budaya pertanggungjawaban (accountability) yang lebih kuat. Wakil rakyat maupun presiden yang mengetahui bahwa setiap tindakannya dapat dinilai dan dikoreksi secara berkala akan memiliki insentif politik yang tinggi untuk bertindak sesuai dengan aspirasi konstituennya. Mekanisme ini menciptakan tekanan moral dan politik bagi pejabat publik agar tidak hanya loyal kepada partai, tetapi lebih utama lagi kepada rakyat yang memilih mereka. Dengan begitu, tujuan yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” benar- benar dapat terlaksana secara optimal. Kedaulatan rakyat tidak hanya berhenti pada saat pemilu dilaksanakan, tetapi terus hidup dalam ruang- ruang evaluasi politik yang disediakan oleh pemisahan siklus pemilu. Rakyat tidak lagi sekedar menjadi penonton dari manuver elit politik, tetapi menjadi aktor aktif yang dapat menentukan arah perjalanan demokrasi secara berkala; 19 12. Bahwa langkah progresif Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memang merupakan langkah awal yang penting dalam merespons kompleksitas teknis pemilu serentak, tetapi kebijakan tersebut masih belum menyentuh akar persoalan substantif dalam sistem demokrasi presidensial Indonesia, yakni timbulnya dominasi kekuasaan eksekutif atas legislatif atau fenomena rubber stamp legislature. Meskipun Mahkamah telah menafsirkan ulang Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu untuk memperbolehkan pemilu nasional dan daerah tidak diselenggarakan secara serentak, tafsir baru tersebut tidak membongkar struktur pemilu yang tetap mempertahankan penyatuan pemilihan Presiden dan DPR dalam satu momen elektoral. Model ini masih membuka ruang terjadinya kompromi politik yang sistemik antara cabang eksekutif dan legislatif Keadaan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menghendaki sistem pemerintahan yang mengedepankan pembatasan kekuasaan, mekanisme korektif, dan kontrol yang efektif antarcabang kekuasaan. Dalam negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi tanpa mekanisme pengimbangan yang memadai. Oleh karena itu, untuk benar-benar menjamin demokrasi yang substantif dan mencegah overpower-nya satu cabang kekuasaan atas yang lain, pemilu seharusnya tidak hanya dipisahkan secara vertikal antara nasional dan daerah, tetapi juga secara horizontal antara eksekutif dan legislatif; B. Atas Permasalahan Yang Disebabkan Karena Penyatuan Pemilu Legislatif dan Eksekutif Tersebut, Maka Perlu Dilakukan Reformasi Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak dengan Pemisahan Antara Pemilu Serentak Untuk Eksekutif dan Pemilu Serentak Untuk Legislatif 1. Bahwa salah satu bentuk reformasi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan pemisahan antara pemilu serentak untuk eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan pemilu serentak untuk legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Dengan pemisahan ini, rakyat dapat lebih fokus dalam mengevaluasi kinerja serta menilai rekam jejak dan visi-misi 20 kandidat tanpa terpengaruh oleh dinamika politik tingkat nasional secara bersamaan; 2. Bahwa gagasan untuk melakukan reformasi terhadap kelemahan sistem pemilu serentak di Indonesia merupakan upaya strategis dan konstitusional dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki kinerja lembaga perwakilan, serta memastikan prinsip checks and balances berjalan secara optimal. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memisahkan pelaksanaan Pemilu Serentak Eksekutif dan Pemilu Serentak Legislatif, namun tetap mempertahankan prinsip periodisasi lima tahunan sesuai amanat Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Dalam skema ini, Pemilu Serentak Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah) dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dan Pemilu Serentak Legislatif (DPR, DPD, DPRD) juga dilakukan setiap lima tahun, namun pada waktu yang berbeda, dengan jeda waktu paling lama 2,5 tahun antar keduanya atau 2 tahun 6 bulan. Artinya, jika pemilu legislatif dilakukan pada tahun 2029, maka pemilu presiden dilakukan pada 2031 atau 2032 sesuai dengan perhitungan 2,5 (dua setengah) tahun atau 30 (tiga puluh) bulan. Siklus ini akan terus berulang dan memastikan bahwa rakyat memiliki dua momen terpisah untuk menilai dan memberikan koreksi terhadap masing-masing lembaga eksekutif dan legislatif secara lebih proporsional, akurat, dan bertanggung jawab. Untuk mempermudah berikut ilustrasi melalui gambar: 4. Bahwa dengan jeda waktu paling lama 2,5 atau dua tahun enam bulan, rakyat dapat menilai kinerja presiden secara lebih objektif tanpa pengaruh 21 dominasi partai politik di parlemen, atau sebaliknya menilai kinerja DPR tanpa campur tangan popularitas calon presiden. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas politik karena setiap lembaga diuji dan dievaluasi oleh rakyat dalam momen yang berbeda; 5. Bahwa Pemisahan antara pemilu serentak eksekutif dan legislatif, dengan pelaksanaan masing-masing secara terpisah namun tetap dalam siklus lima tahunan, tidak bertentangan dan tidak melanggar tujuan konstitusional dari penyelenggaraan pemilu serentak, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013. Justru sebaliknya, mekanisme ini merupakan bentuk reformulasi yang lebih rasional, proporsional, dan kontekstual terhadap pelaksanaan pemilu serentak agar tetap menjamin efektivitas demokrasi substantif tanpa menimbulkan distorsi dalam praktik penyelenggaraan negara; 6. Bahwa konsep keserentakan tidak harus dipahami secara simultan dalam hari dan tanggal yang sama, melainkan dapat dimaknai sebagai keserentakan dalam siklus kekuasaan yang seimbang. Dalam hal ini, “serentak secara fungsional” lebih tepat dibandingkan “serentak secara teknis-administratif” sehingga dalam hal ini jangan sampai terikat pada aturan teknis, pemilu serentak tidak harus berarti dilaksanakan dalam satu hari jika secara substansi tidak menghasilkan efektivitas sistem pemerintahan; 7. Bahwa dengan demikian, pemisahan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif bukanlah bentuk penyimpangan terhadap tujuan pemilu serentak, melainkan reformasi konseptual dan teknis untuk menyelamatkan serta mengoptimalkan fungsi-fungsi demokrasi elektoral, meningkatkan kualitas pemilu, memperkuat akuntabilitas lembaga, dan mendorong sistem presidensial yang benar-benar demokratis. Reformasi ini bukan hanya konstitusional, tetapi juga kontekstual terhadap kondisi sosial-politik dan kapasitas kelembagaan pemilu di Indonesia C. Gagasan Pemisahan Pemilu Eksekutif dan Legislatif tidaklah Bertentangan dengan Prinsip Presidensial Sebagaimana Yang Disampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelumnya 22 1. Bahwa dalam Prinsip Presidensial, pemisahan Eksekutif dan Legislatif menjadi dasar yang membedakan konsep ini dengan konsep-konsep lainnya dan diwujudkan dalam pemberian mandat yang dilakukan oleh Rakyat kepada Eksekutif dan Legislatif, baik dalam waktu yang bersamaan ataupun terpisah, sehingga Pemisahan Pemilu Eksekutif dan Legislatif tidak bertentangan dengan Prinsip Presidensial; 2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam sub-Paragraf 3.16 Pertimbangan pada Putusan Nomor MK 55/PUU-XVII/2019, dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa salah satu model keserentakan Pemilu yang konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: “...6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;...” Frasa “pilihan-pilihan lainnya” dapat dimaknai dengan masih terbukanya Mahkamah Konstitusi terhadap gagasan-gagasan baru dalam Model Pemilu, sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum dan model tersebut dipilih dan diputuskan oleh pembentuk undang- undang dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini: “...Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang- undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu 23 memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum…” 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan dalam Putusan Nomor MK 55/PUU-XVII/2019, bahwa sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali, sehingga dalam hal ini masih dapat dilakukan kembali penataan Model Pemilu, selama model tersebut konstitusional dengan UUD NRI 1945. Jika dihubungkan kembali dengan Konsep Presidensial dalam pembahasan di atas, keserentakan Pemilu baik yang dilakukan secara bersamaan antara Eksekutif dan Legislatif maupun secara terpisah, sama sekali tidak bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial. Maka dari itu, Gagasan Pemisahan Pemilu Eksekutif dan Legislatif ini dapat menjadi suatu bentuk kebaruan Model Pemilu yang sejalan dengan Prinsip Presidensial dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat; 4. Bahwa secara filosofis, penyelenggaraan Pemilu Eksekutif dan Legislatif didasarkan kepada kedaulatan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Prinsip Presidensial ditandai dengan adanya peran rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Adapun peran rakyat ini diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk lembaga Eksekutif ataupun Legislatif. Prinsip Presidensial tidak membatasi Model Pemilu, baik pelaksanaan Pemilu dengan model menyatukan Pemilihan Eksekutif dan Legislatif agar dilaksanakan serentak ataupun dalam Model Pemilu Eksekutif dan Legislatif secara terpisah, selama Pemilu tersebut dilaksanakan secara langsung dan dipilih langsung oleh rakyat, maka 24 model tersebut konstitusional dan sama sekali tidak bertentangan dengan Prinsip Presidensial; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor MK 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi melakukan menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang karena merupakan kewenangan mereka (kebijakan hukum terbuka) open legal policy atas penentuan Model Pemilu selama hal tersebut konstitusional dan sejalan dengan Prinsip Presidensial; 6. Bahwa Model Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan saat ini belum menciptakan suatu relasi yang konstruktif antara Eksekutif dan Legislatif. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari “coattail effect” dalam Pemilu yang merujuk pada terjadinya gangguan terhadap kompetisi yang sehat dan adil dalam pelaksanaannya dan masalah-masalah lain yang telah diuraikan dalam permohonan ini. Penelitian Hanida, dkk. Menjelaskan hasil penemuannya sebagaimana berikut ini: “...When one party or coalition continues to dominate local elections due to the coattail effect, the chances for political change or reform become smaller. This can cause local governments to stagnate because there is no strong competition to drive innovation and policy improvements…”. (Hanida, dkk, 2025). Fenomena tersebut sangat bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Prinsip Presidensial, karena secara fundamental, kedaulatan rakyat tidak hanya memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun juga harus terbebas dari pengaruh ketegangan atas kepentingan yang menjadi causal verband dari “coattail effect”. Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Democracy perlu menegakkan keadilan substantif yang tidak terperangkap dalam prosedural pengadilan semata, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Model Pemisahan Pemilu Eksekutif- Legislatif yang diajukan pemohon dalam permohonan a quo sejalan dengan Prinsip Presidensial dan semangat demokrasi; 7. Bahwa Model Pemisahan Pemilu Eksekutif-Legislatif tidaklah bertentangan dengan Prinsip Presidensial dan berlaku sebaliknya. Model Pemilu yang digagas oleh pemohon dalam permohonan a quo 25 mendukung prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu pokok dari Prinsip Presidensial, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. D. Masih Terdapat Kesempatan Bagi Mahkamah Konstitusi untuk Menggagas Model Pemilu Yang Tepat Guna Memperkuat Nilai Kedaulatan Rakyat dan Menjadikan Pemilu Menjadi Ruang Collective Punishment yang efektif 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejarah putusannya telah secara konsisten memperlihatkan dinamika yudisial dengan melakukan perubahan pendirian hukum manakala dihadapkan pada konteks faktual baru, adanya ketidakadilan yang bersifat intolerable, atau perkembangan penafsiran konstitusional. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang mencabut ketentuan Pasal 222 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terkait ambang batas pencalonan presiden, setelah sebelumnya menolak 33 (tiga puluh tiga) permohonan sejenis. 2. Bahwa Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menetapkan suatu preseden hukum yang secara fundamental mengubah konstruksi doktrin open legal policy di dalam putusannya, MK secara eksplisit menegaskan bahwa kebijakan pembentuk undang- undang, meskipun berada dalam ruang diskresi, tetap terikat untuk menghormati prinsip keadilan substansial (substantive justice) dan moralitas hukum, terutama ketika kebijakan itu menimbulkan ketidakadilan yang tak tertahankan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 62/PUU- XXII/2024 menegaskan: “...Mahkamah telah berpendirian bahwa legal policy pembentuk undang-undang tidak dapat dinilai atau diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata- nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945…” 26 “... terhadap persoalan ambang batas tersebut, jika terdapat salah satu dari alasan untuk mengecualikan dimaksud, Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak bergeser dari pendirian sebelumnya…” "bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya.” 3. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut secara eksplisit menyoroti Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019 yang membuktikan bahwa model pemilihan umum yang statis gagal menjamin pemilu sebagai mekanisme pertanggungjawaban (accountability). Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian Of The Constitution memiliki kewajiban untuk bergeser dari pendirian lama yang bersifat pasif yang dinilai sebagai katub untuk kemungkinan membuka atau meninjau kembali materi atau substansi undang-undang, terlebih materi atau substansi dimaksud telah dinilai konstitusional oleh Mahkamah; 4. Bahwa berlandaskan preseden normatif yang dibentuk oleh Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mempunyai landasan konstitusional yang kuat untuk menyimpangi Putusan Nomor 135/PUU- XXII/2024 dan membentuk konstruksi yurisprudensi baru dalam rangka merancang model pemilihan umum pemisahan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif yang menjamin akuntabilitas kolektif. Pergeseran pendirian mahkamah dari putusan mahkamah konstitusi sebelumnya yang termanifestasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan suatu mekanisme konstitusional yang inheren dan diakui; 27 5. Bahwa preseden hukum ini kerap dilakukan mahkamah konstitusi dalam putusan-putusan MK sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam: - Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan ambang batas sebesar 3,5%, sementara Putusan Nomor 55/PUU- XVII/2019 kemudian mengakomodasi ambang batas 4% dengan penerapan persyaratan tertentu. - Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menolak permohonan judicial review terhadap batas usia 40 tahun, namun Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan permohonan untuk menurunkan batas minimal usia menjadi 35 tahun. Landasan normatif bagi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pergeseran putusan tersebut secara tegas bersumber pada Pasal 24C UUD NRI 1945, yang juga ditegaskan dalam Putusan No. 003/PUU-IX/2011, Mahkamah berwenang melakukan judicial reappraisal terhadap putusan sebelumnya manakala terdapat perubahan keadaan faktual atau ditemukan ketidaksesuaian baru dengan konstitusi; 6. Bahwa Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara eksplisit menegaskan pola dinamis ini dengan melakukan perubahan pendirian hukum setelah evaluasi mendalam terhadap dampak empiris Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan prinsip fundamental bahwa kebijakan berbentuk open legal policy tidak boleh mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; 7. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi masih memiliki ruang konstitusional yang signifikan untuk menggagas dan mengonstruksi model pemilihan umum yang lebih tepat dengan mempertimbangkan pemisahan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kualitas pemilu, memperkuat akuntabilitas lembaga, dan mendorong sistem presidensial yang benar- benar demokratis; 28 8. Bahwa apabila berkada pada Putusan 135/PUU-XXII/2024 dapat diperoleh beberapa kesimpulan yakni: 1) MK tidak hanya menilai norma secara tekstual, tetapi juga merekayasa desain konstitusional (constitutional engineering) dengan tujuan - Menjamin kepastian hukum pemilu. - Meningkatkan kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan. - Mencegah kelelahan pemilih (voter fatigue) dan kompleksitas teknis 2) MK berani mengatur pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah, meskipun pengaturan awalnya telah ditentukan dalam UU Pemilu dan ini merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk UU. Sehingga Berdasarkan logika constitutional engineering pada Putusan 135/PUU-XXII/2024, MK dapat pula merekayasa desain pemilu eksekutif dan legislatif agar: (1) Mencegah dominasi eksekutif di legislatif dan sebaliknya; (2) Menghidupkan kembali oposisi yang sehat; (3) Mengembalikan DPR pada peran asli sebagai pengawas dan pembuat undang-undang. 9. Bahwa, sebagaimana Mahkamah dalam Putusan Nomor 135/PUU- XXII/2024 telah melakukan constitutional engineering dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah demi memperbaiki kualitas demokrasi dan memastikan keberlakuan prinsip kedaulatan rakyat, maka terhadap pemilu serentak eksekutif dan legislatif yang dalam praktiknya menimbulkan distorsi sistem presidensial, Mahkamah sejatinya juga dapat mempertimbangkan untuk memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dari pemilu anggota DPR. Meskipun pergeseran putusan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, namun kepastian hukum yang kaku tidak boleh mengalahkan penegakan keadilan substansial dan kedaulatan rakyat ketika ditemukan ketidaksesuaian baru dengan konstitusi atau dampak intolerable yang sebelumnya tidak terantisipasi; 29 E. Desain Keserentakan Pemilu dalam Putusan 135 Menyebabkan Disharmoni antara RPJMD dan RPJMN 1. Bahwa desain keserentakan penyelenggaraan Pemilu Nasional yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Lokal yang mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/walikota sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 (Selanjutnya disebut Putusan 135) terlihat lebih berfokus pada penyelesaian masalah teknis dan persiapan, padahal MK dapat saja memperbaiki ini ke tingkat yang lebih substantif. Lebih jauh, putusan 135 tersebut dapat dibandingkan dengan gagasan pemisahan pemilu legislatif dan eksekutif yang disampaikan dalam permohonan ini, berikut dalam tabel: Aspek Putusan 135 Gagasan Permohonan a quo Bentuk Pemisahan Nasional dan Daerah Eksekutif dan Legislatif Tujuan Utama Mengurangi Beban Teknis Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Potensi Reformasi Demokrasi Terbatas, karena Presiden dan DPR tetap dipilih bersamaan Memberi ruang oposisi hidup Coattail Effect Masih terjadi namun terpisah sesuai dengan tingkatannya Berkurang karena pemisahan pemilihan 2. Bahwa pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah sebagaimana ditafsirkan Mahkamah dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 akan membawa konsekuensi negatif terhadap sinkronisasi RPJMN dan RPJMD. RPJMN disusun berdasarkan periode Presiden hasil pemilu nasional, sedangkan RPJMD disusun berdasarkan kepala daerah hasil pilkada. Jika keduanya tidak dilaksanakan secara bersamaan ataupun 30 berdekatan, maka kepala daerah akan menyusun RPJMD saat RPJMN sudah berjalan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah sehingga menimbulkan tumpang tindih program, ketidakefisienan anggaran, serta melemahkan daya sinergi pembangunan nasional; 3. Bahwa adanya disharmoni ataupun asinkronisasi RPJMD dengan RPJMN dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2019-2024 Suharso Monoarfa yang menyatakan sering terjadi deviasi antara RPJMD dengan RPJMN, yang salah satu penyebabnya ialah adanya perbedaan kalender politik (Kepala Bappenas: Banyak deviasi antara RPJMD dengan RPJMN - ANTARA News). Kondisi tersebut kemudian akan diperburuk dengan adanya perbedaan waktu yang signifikkan dalam pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah; 4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, guna memperkuat adanya prinsip checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta untuk menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN, maka diperlukan adanya penataan ulang pemilihan umum secara horizontal dengan membagi antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif; IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) 31 tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih Presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; 3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih Presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 32 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak 4. Bukti P-4 : Fotokopi Screenshot Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 057 Kelurahan Meruya Utara atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) 33 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 34 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 “(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”. yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 26 Juni 2025 telah dimaknai, “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”; Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 “(1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”. yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 26 Juni 2025 telah 35 dimaknai, “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”; 2. Bahwa menurut Pemohon, pasal-pasal yang diuji a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara indonesia yang merupakan seorang pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); 4. Bahwa menurut Pemohon, dirinya dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakpastian hukum pada Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017; Bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon dan memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon, berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-3], yang merupakan seorang pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) [vide Bukti P-4] dan telah dapat menjelaskan memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, menurut Pemohon hak-hak konstitusional yang dimiliki tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penyelenggaran pemilihan umum, di mana anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian, yaitu norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang mengatur perihal penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Menurut Pemohon, norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 36 Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sebab, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang juga merupakan seorang pemilih dalam pemilihan umum, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, sistem pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan eksekutif dan legislatif menyebabkan DPR menjadi rubber stamp dari pemerintah dan melemahnya pertanggungjawaban pejabat publik; 2. Bahwa menurut Pemohon, perlu dilakukan reformasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak dengan pemisahan antara pemilu serentak untuk eksekutif dan pemilu serentak untuk legislatif; 3. Bahwa menurut Pemohon, pemisahan Pemilu eksekutif dan legislatif tidaklah bertentangan dengan prinsip presidensial sebagaimana yang disampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Pemisahan Pemilu 37 eksekutif dan legislatif juga menjadikan pemilu menjadi ruang collective punishment yang efektif; 4. Bahwa menurut Pemohon, keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyebabkan disharmoni antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam Petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan sebagai berikut: 1) Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; 2) Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota 38 diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena terhadap konstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, maka keberadaan norma pasal- pasal tersebut telah berubah tidak lagi sebagaimana yang tercantum dalam UU 7/2017, maka terhadap pengujian norma pasal-pasal tersebut tidak relevan untuk dikaitkan dengan keterpenuhan persyaratan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, pengujian norma-norma dimaksud tidak terhalang oleh Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Dengan demikian, secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo secara formal dapat diajukan kembali, maka setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 39 [3.12.1] Bahwa model keserentakan pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD maupun pemilihan kepala daerah, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVll/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, sebagai berikut: [3.16] ... Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; Apabila dipahami secara saksama uraian kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVll/2019 tersebut di atas, model keserentakan pemilihan umum yang konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah model keserentakan pemilihan umum sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial Indonesia, yaitu dengan tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (DPR dan DPD) dengan pemilihan umum presiden/wakil presiden. 40 [3.12.2] Bahwa meskipun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVll/2019 Mahkamah telah menyatakan pilihan model keserentakan pemilihan umum merupakan wilayah pembentuk undang-undang, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVll/2019 tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan terhadap UU 7/2017 dan UU Pilkada. Sejak putusan tersebut diucapkan, secara faktual pada Tahun 2024, dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota pada tanggal 14 Februari 2024 dan di tahun yang sama yaitu tanggal 27 November 2024 diselenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Artinya, Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat pemilu dan pilkada diselenggarakan, yaitu pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota. [3.12.3] Bahwa kemudian untuk memastikan adanya kepastian hukum tentang model keserentakan pemilu yang perlu dipersiapkan jauh sebelum pemilu yang akan datang, in casu Pemilu Tahun 2029, Mahkamah dalam putusan berikutnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025, memberikan pertimbangan antara lain bahwa: 1. Penyelenggaraan semua jenis pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam tahun yang sama, yaitu tahun 2024, dalam batas penalaran yang wajar, berakibat terjadinya impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dengan sejumlah tahapan awal dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, sehingga tidak bisa dicegah/dihindari terjadinya tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu, yang dalam batas penalaran yang wajar berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum [vide Sub-paragraf [3.16.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024]. 2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, 41 presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang berada dalam rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, disadari atau tidak, juga berimplikasi pada partai politik, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilihan umum [vide Sub-paragraf [3.16.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024]. 3. Waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat/pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota DPR. Selain itu, dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional [vide Sub-paragraf [3.16.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024]. Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 dimaknai, “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”; dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 dimaknai, “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan 42 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota” [vide Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024]; [3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024, yang menurut Pemohon telah melanggar prinsip negara hukum, prinsip kepastian hukum, serta menimbulkan diskriminasi, sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan sistem pemilu serentak dengan model/cara menggabungkan pemilihan eksekutif dan legislatif akan menyebabkan DPR menjadi rubber stamp pemerintah dan melemahnya pertanggungjawaban pejabat publik. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa secara konstitusional, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [vide Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Secara doktriner dan praktik, dalam menjalankan fungsi-fungsi DPR dimaksud, sebagai lembaga perwakilan rakyat, antara lain dilaksanakan dengan menyerap aspirasi rakyat/masyarakat untuk diterapkan dalam penentuan kebijakan negara dalam melaksanakan fungsi konstitusional dimaksud, termasuk dalam pembentukan undang-undang. Aspirasi masyarakat tersebut juga menjadi pedoman bagi DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan sebagai wujud dari checks and balances. Apabila diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, oleh karena anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat, rakyatlah yang menentukan siapa yang akan dipilih untuk menduduki kursi anggota DPR. Dengan demikian, model/pilihan waktu penyelenggaraan pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif tidaklah menjadikan DPR kehilangan fungsinya dalam legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal penggabungan antara pemilihan eksekutif dan legislatif menyebabkan DPR menjadi hanya rubber stamp dari pemerintah sehingga melemahnya pertanggungjawaban pejabat publik adalah 43 dalil yang tidak berdasar. Oleh karenanya, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pemisahan pemilihan umum eksekutif dan legislatif tidaklah bertentangan dengan prinsip presidensial. Selain itu, menurut Pemohon, pemisahan pemilihan umum eksekutif dan legislatif menjadikan pemilihan umum menjadi ruang collective punishment yang efektif. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan kembali, model keserentakan pemilihan umum berada dalam “koridor” sepanjang tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (DPR dan DPD) dengan pemilihan umum presiden/wakil presiden. Adapun Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadikan model keserentakan pemilihan umum, yakni pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal. Artinya, Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tetap mempertahankan prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam sistem presidensial Indonesia. Hal tersebut karena dengan pemisahan penyelenggaraan pemilihan pada tingkat pusat (yaitu pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden) dengan pemilihan pada tingkat daerah (yaitu pemilihan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota) tidak menghilangkan makna pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan tidak pula menghalangi kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif yang terpisah dari cabang legislatif dan yudikatif, sehingga keserentakan pemilihan umum dimaksud tetap sejalan dengan prinsip presidensial. Selain itu, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden yang dipisahkan dengan pemilihan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota, tetap memberikan ruang bagi masyarakat dalam menilai kinerja lembaga legislatif maupun eksekutif. Artinya, dengan adanya pemisahan waktu penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal, jika pemilih/masyarakat tidak puas dengan kinerja anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden/Wakil Presiden, jarak 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penyelenggaraan dimaksud dapat dijadikan waktu menilai pilihan 44 sebelumnya dengan mengubah pilihan dalam memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal model pemisahan pemilihan umum eksekutif dan pemilihan umum anggota legislatif sebagai collective punishment yang efektif dan sesuai dengan prinsip presidensial adalah dalil yang tidak berdasar. Oleh karenanya, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan keserentakan pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyebabkan adanya disharmoni antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional adalah suatu upaya untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Kemudian agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional [vide Konsiderans Menimbang huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU 25/2004)]. Sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 (lima) tahun. Adapun keberadaan RPJP dan RPJM tidak hanya ada di tingkat nasional, namun juga ada pada tingkat daerah. RPJM Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional (RPJMN). Agar RPJMD selaras dengan RPJMN dibentuk suatu mekanisme evaluasi terhadap RPJMD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap RPJMD Provinsi merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara RPJMD provinsi dengan RPJMN, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi [vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebut UU 23/2014]. Adapun terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD, evaluasi dilakukan oleh gubernur sebagai wakil 45 Pemerintah untuk menguji kesesuaiannya dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, serta kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi [vide Pasal 271 UU 23/2014]. Artinya, berdasarkan keserentakan pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, setelah dilantiknya presiden terpilih maka dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kemudian, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota mensinergikan dan menyelaraskan rancangan RPJMD dengan RPJMN yang disusun oleh Presiden terpilih. Mekanisme demikian justru memberi ruang dan waktu bagi kepala daerah untuk menyusun RPJMD dengan merujuk pada RPJMN yang sudah disusun Presiden terpilih yang telah dilantik lebih dahulu. Dengan demikian, dalil Pemohon ihwal keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyebabkan disharmoni antara RPJMD dan RPJMN adalah dalil yang tidak berdasar. Oleh karenanya, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh petimbangan hukum tersebut di atas, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. 46 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 47 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman 48 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan