120/PUU-XXII/2024

KETETAPAN Nomor 120/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 Agustus 2024, yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Mathur Husyairi, Kholilur Rahman, Samsol, dan Muhammad Ridha Azzaki yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK-ANH/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H., Siphotulloh Mujaddidi., S.H., M.H., Muhammad Abdul Kholiq Suhri., S.H., M.H., Riyan Ismawan., S.H., Ahmad Farisi., S.H., dan Muhamad Zainul Arifin, S.H., M.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112/PUU/PAN.MK/AP3/ 08/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 September 2024 dengan Nomor 120/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 120.120/PUU/TAP.MK/Panel/09/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024 bertanggal 4 September 2024; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 120.120/PUU/TAP.MK/HS/08/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024, bertanggal 4 September 2024; c. bahwa terhadap perkara a quo, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK. Dalam penasihatan dimaksud, Mahkamah telah mengingatkan perihal norma yang dimohonkan pengujiannya telah berubah maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 60/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon secara lisan menyampaikan kemungkinan akan mencabut permohonan a quo [vide risalah Sidang Pendahuluan tanggal 17 September 2024, hlm. 12]; d. bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon perihal Pencabutan Permohonan Perkara Uji Materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertanggal 20 September 2024. Berkenaan dengan pencabutan dimaksud, Mahkamah tidak perlu melakukan konfirmasi karena pernyataan untuk mencabut permohonan sudah disampaikan dalam Sidang Pendahuluan sebagaimana pada huruf c di atas; e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebegaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 27 September 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4 g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 120/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 120/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.12 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, 6 ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra