120/PUU-XX/2022

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 120/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Bahrain, S.H., M.H. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Kalibata Timur Nomor 7B, RT/RW. 006/010, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia atau dikenal dengan Centre For Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP), dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Moch. Luqman Hakim Warga Negara : Indonesia Jabatan : Ketua Yayasan Alamat : Bumi Candi Asri C-362 Nomor 11, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo 2. Nama : Maula Dzikril Hakim Warga Negara : Indonesia Jabatan : Bendahara Pengurus Yayasan 2 Alamat : RT. 005/RW. 002 Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 November 2022, memberi kuasa kepada Rusdiansyah, S.H., M.H.; Ikhwan Fahrojih, S.H.; Andi Kurniawan, S.H.; Arazid, S.H.; Ali Akbar Tanjung, S.H.; Muhammad Qabul Nusantara, S.H.; Iskandar, S.H., S.E., M.H.; dan M. Ichsan, S.H., adalah para Advokat/Calon Advokat/Advokat Magang pada Kantor Hukum Rusdiansyah & Partners, beralamat di Jalan Permata Nomor 4, Halim, Kebon Pala, Makasar, Jakarta – 13650, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait KPU; Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 November 2022, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Desember 2022 dengan Nomor 120/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 November 2022, yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 4. Bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujiann Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, MK berwenang memeriksa dan mengadili pengujian UU terhadap UUD 1945; 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 in casu Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 5 10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (1) Perorangan Warga Negara Indonesia; (2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; (3) Badan hukum publik dan privat; atau (4) Lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 6 c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perpu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. B.1. PEMOHON PERSEORANGAN WARGA NEGARA 6. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (bukti P-3 dan bukti P-4) yang memiliki kapasitas sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon I terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017: “Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”. 2) Bahwa Pemohon I memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, dan pernah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019, serta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017. 3) Bahwa selain itu Pemohon I adalah mantan Direktur Advokasi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang telah banyak berkiprah dalam proses mendorong demokrasi dan demokratisasi di Indonesia termasuk di bidang pemilu (bukti P- 5). 7 4) Bahwa Pemohon I adalah rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 5) Bahwa pemilu merupakan sarana pengejahwantahan kedaulatan rakyat, dimana dalam pemilu-lah, rakyat benar-benar berdaulat dan dalam posisi tertinggi dalam menentukan wakil-wakilnya baik di eksekutif maupun di legislatif. Sehingga proses, mekanisme, dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam pemilu harus dapat dipastikan benar-benar menjamin kedaulatan rakyat, potensi gangguan sekecil apapun harus dapat diantisipasi dan diperbaiki agar tidak mengganggu jalannya pemilu, apalagi hal-hal yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak boleh dibiarkan terjadi hanya karena pertimbangan kepentingan-kepentingan lain, selain jaminan kedaulatan rakyat. 6) Bahwa pemilu sebagai sarana pengejahwantahan kedaulatan rakyat harus dapat dipastikan terwujud secara jujur, adil, dan berintregritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 7) Bahwa Pemohon I sebagai pemilih dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 8) Bahwa hak konstitusional Pemohon I atas kedaulatan rakyat dan atas terwujudnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung secara penalaran yang wajar potensial tidak dapat diwujudkan karena ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu mengenai Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang telah 8 memasuki tahapan krusial, sehingga menurut pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sebagai penyelenggara pemilu yang sudah berpengalaman berkali-kali dalam penyelenggaraan pemilu, yang juga sebagai pelaksana rekruitmen anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, hampir dapat dipastikan akan mengganggu jalanya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 karena di tengah- tengah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana bukti P-6 dan bukti P-8. 9) Bahwa dalam rangka jaminan hak konstitusional atas kedaulatan rakyat dan jaminan konstitusional atas terwujudnya pemilu yang jujur dan adil, maka menjadi suatu kebutuhan hukum di bidang pemilu, untuk menata desain rekruitmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota ke depan yang dilakukan secara serentak namun tidak dilakukan bersamaan dengan tahapan pemilu atau pre- electoral. Hal ini juga seiring dengan perkembangan pemilu dan pemilihan yang dilakukan secara serentak untuk pertama kali di tahun 2024. 10) Bahwa berdasarkan data KPU-RI, jumlah KPU Provinsi dan anggota/Komisioner KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut (vide bukti P-6 dan bukti P-8): AMJ KPU PROVINSI 2023 2024 2025 SATKER ORANG SATKER ORANG SATKER ORANG JANUARI 1 5 FEBRUARI 5 27 MARET 1 5 APRIL MEI 17 93 1 5 JUNI JULI 1 7 AGUSTUS 1 5 SEPTEMBER 5 31 OKTOBER 1 7 NOVEMBER 1 5 DESEMBER JUMLAH 24 136 9 49 1 5 9 11) Sedangkan jumlah KPU Kabupaten/Kota dan anggota/komisioner KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, 2023, dan 2024 menurut data KPU RI (vide bukti P-6 dan bukti P-8 ) adalah sebagai berikut: AMJ KPU KAB/KOTA 2023 2024 2025 SATKER ORANG SATKER ORANG SATKER ORANG JANUARI 25 125 FEBRUARI 46 230 MARET 37 185 APRIL 23 115 MEI 1 5 11 55 JUNI 118 590 37 185 JULI 39 195 2 10 1 5 AGUSTUS 7 35 SEPTEMBER 6 30 OKTOBER 91 455 NOVEMBER 18 90 15 75 DESEMBER 37 185 JUMLAH 317 1558 196 980 1 5 12) Adapun jadwal tahapan pemilu tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 (bukti P-7) adalah sebagai berikut: 10 13) Dari kedua data di atas, bila dibandingkan antara jadwal AMJ (Akhir Masa Jabatan) anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan jadwal tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, maka tergambar dengan jelas AMJ KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota bersamaan dengan tahapan pemilu krusial sebagaimana (bukti P-8 yaitu Rapat Kerja Antara DPR RI dengan KPU tentang Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, tanggal 6 September 2021), dapat digambarkan sebagai berikut: NO. IRISAN TAHAPAN BULAN TAHAP KRUSIAL ZONA 1. Terdapat 12 Gelombang Seleksi dan Pelantikan Anggota KPU pada Tahun 2023-2025 2. Tahapan Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota selama 3 Bulan 3. AMJ 15 Provinisi dan 1 Kabupaten/Kota pada bulan Mei 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mei 2023 Penetapan DPSHP 4. AMJ 1 Provinsi dan 118 Kab/Kota pada bulan Juni 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Adhoc Juni 2023 Penetapan DPT 5. AMJ 2 Provinsi dan 39 Kabupaten/Kota pada bulan Juli 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Adhoc Juli 2023 Verifikasi Pencalonan DPT Nasional 6. AMJ 5 Provinsi dan 13 Kab/Kota pada bulan Agustus 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Adhoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye Agust 2023 Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 7. AMJ 1 Provinsi pada Bulan September 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Sept 2023 Penetapan Calon Anggota 11 Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Adhoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD 8. AMJ 91 Kab/Kota pada bulan Oktober 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye Okt 2023 Sengketa Penetapan Calon, Penggantian Calon Pasca Sengketa Penetapan 9. AMJ 18 Kab/Kota pada bulan November 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan, dan Audit Dana Kampanye Nov 2023 Penetapan Kebutuhan Logistik, Penyusunan Kebutuhan Pemilihan 10. AMJ 37 Kab/Kota pada bulan Desember 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan, dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu Des 2023 Kampanye 11. AMJ 1 Provinsi dan 25 Kab/Kota pada bulan Januari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan, dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu Jan 2024 Laporan dan Audit Dana Kampany, Kampanye Rapat Umum 12. AMJ 5 Provinsi dan 46 Kab/Kota pada bulan Februari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Logistik Pemilu, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara (jika dilaksanakan pada 28 Februari 2024), serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Feb 2024 Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara 13. AMJ 1 Provinsi dan 39 Kab/Kota pada Bulan Maret 2024 beririsan dengan Masa Kerja Badan Adhoc, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan dan Rekapitulasi Nasional Maret 2024 Rekapitusi Suara Nasional dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan. 14. AMJ 23 Kab/Kota pada bulan April 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil PSU (jika ada) serta April 2023 Sengketa hasil Pemilu 12 Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan 15. AMJ 1 Provinsi dan 11 Kab/kota pada bulan Mei 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil, Penetapan Hasil Pemilu Pasca Sengketa, serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan Mei 2024 Sengketa Hasil Pemilu, Penetapan DPS dan DPSHP Pemilihan 16. AMJ 37 Kab/Kota pada bulan Juni 2024 beririsan dengan Tahapan Kampanye dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres Putaran Kedua, Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan Juni 2024 Penetapan DPT Pemlihan 17. AMJ 1 Provinsi pada bulan Oktober 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Penetapan Calon Pemilihan, Sumpah Janji DPRD Hasil Pemilu, Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Okt 2024 Distribusi Logistik dan Kampanye Rapat Umum 18. AMJ 15 Kab/Kota pada bulan November 2024 beririsan dengan Tahapan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghituangan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Nov 2024 Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan. 14) Bahwa berdasarkan data KPU di atas, AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertepatan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, yang telah masuk pada agenda yang sangat krusial, sehingga hampir dapat dipastikan potensial mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sebagaimana diakui anggota KPU RI sendiri (vide bukti P-6 dan bukti P-8). 15) Bahwa menurut pendapat KPU RI (vide bukti P-6 dan bukti P-8) AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak seragam akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya sehingga akan mengganggu 13 konsentrasi pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, sebagai berikut: (1) KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; (2) KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; (3) KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; (4) Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan memengaruhi kinerja yang bersangkutan; (5) Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan pemilu karena proses transisi Anggota KPU berisan dengan tahapan krisial dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. 16) Bahwa selain itu seiring dengan keserantakan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, maka demi penataan sistem penyelenggara pemilu ke depan, seharusnya rekruitmen anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak, di luar tahapan pemilu atau pada periode pra-elektoral. 17) Bahwa keserentakan rekruitmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan aspek penataan sistem penyelenggara pemilu untuk ke depan, dan harus memperhatikan siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang dan selanjutnya harus dipastikan tidak berakhir pada tahapan pemilu juga. 18) Maka untuk mewujudkan keserantakan rekruitmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar dilaksanakan di luar tahapan pemilu (pre-election), harus dilakukan upaya transisi demi penataan 14 desain rekruitmen penyelenggara pemilu in casu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ke depan. 19) Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai selesainya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. 20) Bahwa upaya transisi dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi/KPU Kab/Kota tersebut berdasarkan pertimbangan antara lain: a. Mewujudkan rekruitmen secara serentak, Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, pasca tahapan pemilu serentak tahun 2024 selesai atau pre-election (sebelum tahapan pemilu dilaksanakan) atau tidak bersamaan dengan tahapan pemilu. b. Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun ke depan, tidak bertepatan dengan tahapan pemilu tahun 2029 dan seterusnya. c. Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun; 21) Bila dibandingkan dengan keserantakan rekruitmen dengan memangkas masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka pemangkasan masa jabatan akan berdampak pada hal-hal berikut: a. Melanggar asas legalitas. Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas. b. Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan Pemilu. c. Siklus Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau pemilu tahun 2029 dan seterusnya, potensial akan berada pada tahapan pemilu. Hal ini bertentangan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekruitemen serentak 15 pada masa Pre-Election atau sebelum masuk tahapan pemilu untuk penataan penyelenggara Pemilu kedepannya. d. Terjadinya pemborosan, karena negara akan menanggung kompensasi atas gaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatanya, sementara di sisi lain negara tetap menggaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas. 22) Sementara apabila rekrutmen anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan Akhir Masa Jabatanya (AMJ) tidak akan dapat dibangun rekruitemen serentak pada pre- electoral. 23) Selengkapnya perbandingan tersebut dapat dilihat dari table berikut: NO. REKRUITMEN SERENTAK DENGAN PERPANJANGAN MASA JABATAN REKRUITEMEN SERENTAK DENGAN MEMANGKAS MASA JABATAN REKRUTMEN SESUAI AKHIR MASA JABATAN 1. Rekruitmen Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dilaksanakan secara serentak dilakukan pasca Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 selesai atau Pre- Election (sebelum tahapan pemilu dilaksanakan) tidak bersamaan dengan tahapan pemilu. Melanggar asas legalitas. Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas. KPU RI akan mengelola 10 gelombang pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelolan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. 2. Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun ke depan, tidak bertepatan dengan tahapan pemilu tahun 2029 dan seterusnya. Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan pemilu. KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. 3. Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun. Siklus seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau pemilu tahun 2029 dan seterusnya, potensial akan berada pada tahapan pemilu. Hal ini KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. 16 bertentangan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekruitemen serentak pada masa Pre- Election atau sebelum masuk tahapan pemilu untuk penataan penyelenggara pemilu kedepannya. 4. Lebih efisien karena tidak harus membayar kompensasi gaji yang harus dibayarkan terhadap anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota atas sisa masa jabatannya, bila harus dipangkas sebelum berakhir masa jabatanya. Terjadinya pemborosan, karena negara akan menanggung kompensasi atas gaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatanya, sementara di sisi lain negara tetap menggaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas. Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan memengaruhi kinerja yang bersangkutan. 24) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif tersebut, maka cara yang paling maslahat untuk kepentingan penataan desain rekruitmen KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di masa depan adalah dengan mewujudkan keserentakan rekruitmen melalui pendekatan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 dan tahun 2024 sampai tahapan pemilu selesai, kemudian dilakukan rekruitmen secara serentak pasca tahapan pemilu dan sebelum tahapan pemilu berikutnya dimulai. 25) Bahwa selama ketentuan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 masih tetap berlaku, dalam batas penalaran yang wajar, potensi kerugian konstitusional baik secara langsung atau tidak langsung akan terjadi. 26) Bahwa pemberlakuan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 dinilai atau dianggap telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. 27) Bahwa kerugian konstutional Pemohon I dan Pemohon II secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya 17 dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”. Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah: “Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatanya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. 28) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon I yang diberikan oleh UUD 1945. - Bahwa Pemohon I sebagai rakyat Indonesia adalah sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. - Bahwa pemilu sebagai sarana pengejahwantahan kedaulatan rakyat harus dapat dipastikan terwujud secara jujur, adil, dan berintregritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. - Bahwa Pemohon I sebagai pemilih dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. b. Hak konstitusional Pemohon I dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. - Bahwa hak konstitusional Pemohon I atas kedaulatan rakyat dan atas terwujudnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung secara penalaran yang wajar potensial tidak dapat diwujudkan karena ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu mengenai Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU 18 Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang telah memasuki tahapan krusial, sehingga menurut pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sebagai penyelenggara pemilu yang sudah berpengalaman berkali-kali dalam penyelenggaraan pemilu, yang juga sebagai pelaksana rekruitmen anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, hampir dapat dipastikan akan mengganggu jalanya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 karena di tengah-tengah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana (bukti P-6 dan bukti P-8). c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Bahwa menurut pendapat KPU RI (vide bukti P-6 dan bukti P-8) bila ketentuan Pasal 10 ayat (9) diberlakukan, maka AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak akan seragam dan akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya sehingga akan mengganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, sebagai berikut: - KPU RI akan mengelola 10 gelombang pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; - KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; 19 - KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; - Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan memengaruhi kinerja yang bersangkutan; - Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan pemilu karena proses transisi Anggota KPU beririsan dengan tahapan krusial dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bila ketentuan UU a quo diberlakukan untuk AMJ KPU Provinsi, Kabupaten Kota/Kota tahun 2023 dan tahun 2024 maka potensi terjadinya gangguan untuk terwujudnya pemilu yang jujur dan adil hampir pasti benar-benar akan terjadi, dan Pemohon I akan dirugikan hak konstitusionalnya. d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. - Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan potensial yang dialami Pemohon I, yaitu potensi terganggugnya pelakasanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sebagaimana diakui sendiri oleh KPU RI sebagai pelaksana tahapan pemilu dan rekruitmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebabkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk terwujudnya pemilu yang jujur dan adil potensial tidak dapat diwujudkan karena berlakunya Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu. e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. - Bahwa kerugian konstutional Pemohon I secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 20 menyatakan bahwa: “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”. Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah: “Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatanya sampai setelah selesainya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024” sebagaimana permohonan para Pemohon. 7. Bahwa agar Pemohon I tidak dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017, Pemohon I memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk membuat tafsir konstitusional bersyarat atas ketentuan a quo “Bahwa Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatanya sampai setelah selesaianya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024”. Agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian yang dialami oleh Pemohon I. B.2. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT 8. Bahwa Pemohon II adalah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kesadaran akan terwujudnya demokrasi dan demokratisasi di Indonesia (bukti P-5). 9. Bahwa Pemohon II ikut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan di bidang pemilu agar terwujud pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas (bukti P-9). 10. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Pemohon II pada Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”. 21 Sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) menyatakan: “Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya”. 11. Bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (5) menyatakan: “Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: …dst.” 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar a quo maka Ketua Yayasan dan Bendahara Yayasan berhak mewakil Pemohon II dalam permohonan ini. 13. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo didasarkan pada Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon II. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Pusat Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia atau dikenal dengan CSIPP, menyatakan: 1. Penelitian dan Kajian, di antaranya: a. Riset dan kajian kebijakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan asistensi. c. Partisipasi aktif dalam proses perbaikan kebijakan publik. d. Diseminasi informasi, dokumentasi, dan publikasi ilmiah. 2. Advokasi, di antaranya: a. Monitoring, dukungan, dan kontribusi dalam reformasi sosial, budaya, hukum, dan ekonomi. b. Fasilitasi dan dukungan dalam pengujian judicial review terhadap peraturan perundang-undangan. c. Penyelenggaraan eksaminasi terhadap putusan lembaga peradilan. d. Dukungan penanganan kasus dan masalah hukum. e. Penguatan kapasitas dan pendampingan. 14. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon II telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan antara lain sebagai berikut: a. Mengadakan diskusi publik. b. Membangun opini publik untuk terwujudnya pemilu yang demokratis, melalui konferensi press atau press release. 15. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon II, merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon II. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya 22 Pemohon II untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. 16. Bahwa pemberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II, akibat AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia tahun 2023 dan 2024 nota bene bersamaan dengan tahapan pemilu krusial berakibat mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu dan berpotensi tidak terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. 17. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II adalah dengan AMJ anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, potensial menganggu terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang jujur dan adil sebagaimana termaktub di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Karena itu tujuan dari Pemohon II, sebagaimana tercermin di dalam akta pendirian Pemohon, yakni perbaikan kebijakan publik dalam hal ini adalah terwujudnya pemilu yang jujur dan adil jelas mengalami kerugian konstitusional, dan oleh sebab itu, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. 18. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon II di dalam perkara ini termasuk dalam lingkup kebijakan publik, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini. C. POKOK PERMOHONAN I. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI DAN DASAR PERMOHONAN 19. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan 23 sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”. DASAR KONSTITUSIONALITAS YANG DIGUNAKAN ▪ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. ▪ Pasal 22E ayat (1): “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. ▪ Pasal 22E ayat (5): “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. ▪ Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa:“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. ARGUMENTASI PERMOHONAN I. KETENTUAN PASAL 10 AYAT (9) UU PEMILU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2), PASAL 22E AYAT (1) DAN AYAT (5), SERTA PASAL 28D UUD 1945. 1. Bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa keseluruhan aspek dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, mesti menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus dijamin kemandirianya, baik secara etis-individual maupun kelembagaan salah satunya melalui proses rekruitmen yang terbuka dan berkualitas. 4. Bahwa Global Commision on Election, Democracy and Security mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, 24 profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu (Global Comission 2012). Sementara definisi lebih ringkas ditawarkan oleh Elklit dan Svensson (1997), yang mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang menerapkan prinsip bebas dan adil. Dalam pelaksanaannya, sebuah pemilu bisa dikatakan berintegritas jika seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik penyelenggara maupun peserta, tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Sebaliknya, jika sebuah pemilu tidak dilaksanakan dengan basis integritas, maka akan berpotensi melahirkan penyelenggara dan peserta pemilu yang tidak bertanggung jawab, yang berimplikasi pada minimnya partisipasi politik dan hilangnya kepercayaan publik pada proses demokrasi (Nasef: 2012). 5. Bahwa selain itu setidaknya ada lima belas standar pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional. Standar tersebut mencakup antara lain: (1) strukturisasi kerangka hukum; (2) sistem pemilu; (3) penetapan daerah pemilihan/unit pemilu; (4) hak memilih dan dipilih; (5) lembaga penyelenggara pemilu; (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat; (8) kampanye pemilu yang demokratis; (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat; (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye; (11) pemungutan suara; (12) perhitungan suara dan tabulasi; (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat; (14) pemantau pemilu; dan (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. 6. Di Indonesia sendiri, diskursus soal pemilu lebih banyak menyoroti tentang integritas penyelenggara pemilu. Ada setidaknya tiga alasan 25 mengapa integritas penyelenggara pemilu menjadi perhatian utama dalam diskusi pemilu berintegritas di Indonesia. Pertama, karena penyelenggara adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin adanya pemilu yang bebas dan adil, sehingga menjaga keyakinan publik terhadap proses demokrasi. Kedua, semakin kompleksnya teknis penyelenggaraan pemilu di Indonesia seiring dengan diterapkannya pemilu eksekutif dan pemilu legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal. Terakhir, adanya berbagai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu. 7. Mengingat soal integritas penyelenggara pemilu in casu KPU sebagai satu-satunya penyelenggara yang dijamin dalam UUD 1945 menjadi permasalahan krusial dan mendapat perhatian utama di Indonesia, maka semestinya proses mewujudkannya harus benar-benar dilakukan secara maksimal, tidak terganggu dengan proses-proses dan kepentingan-kepentinganya lainya. 8. Bahwa pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 telah memasuki tahapan pemilu sejak Juni 2022. Namun ada satu masalah krusial yang kita alami, dan potensial mengganggu terwujudnya KPU yang mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 serta potensial mengganggu jalan pemilu yang demoktaris, jujur, adil, dan berkepastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 22E ayat (1) Jo. Pasal 28D UUD 1945. 9. Bahwa masalah ini telah menjadi diskursus di kalangan pemerhati pemilu dan para pengambil kebijakan, yaitu masalah Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir pada tahun 2023 dan tahun 2024 bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, sehingga harus dilaksanakan. 10. Bahwa pada tahun 2023 akan ada 24 KPU Provinsi yang berakhir masa jabatanya dengan jumlah komisioner sebanyak 136 orang dan pada tahun 2024 akan ada 9 KPU Provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 49 orang yang berakhir masa jabatannya, sehingga harus 26 dilakukan proses seleksi minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, sebagaimana data berikut (vide bukti P6 dan bukti P-8): AMJ KPU PROVINSI 2023 2024 2025 SATKER ORANG SATKER ORANG SATKER ORANG JANUARI 1 5 FEBRUARI 5 27 MARET 1 5 APRIL MEI 17 93 1 5 JUNI JULI 1 7 AGUSTUS 1 5 SEPTEMBER 5 31 OKTOBER 1 7 NOVEMBER 1 5 DESEMBER JUMLAH 24 136 9 49 1 5 11. Sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 akan ada 317 KPU Kabupaten/Kota dengan 1.558 orang jumlah komisioner yang berakhir masa jabatanya dan pada tahun 2024 akan ada 169 KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dengan 980 jumlah komisioner, sehingga harus dilakukan proses seleksi minimal 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, sebagaimana data berikut (vide bukti P-6 dan bukti P-8): AMJ KPU KAB/KOTA 2023 2024 2025 SATKER ORANG SATKER ORANG SATKER ORANG JANUARI 25 125 FEBRUARI 46 230 MARET 37 185 APRIL 23 115 MEI 1 5 11 55 JUNI 118 590 37 185 JULI 39 195 2 10 1 5 AGUSTUS 7 35 SEPTEMBER 6 30 OKTOBER 91 455 NOVEMBER 18 90 15 75 DESEMBER 37 185 JUMLAH 317 1558 196 980 1 5 12. Bahwa berakhirnya masa jabatan anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, sebagimana data berikut (vide bukti P-6 dan bukti P-8): No. IRISAN TAHAPAN BULAN TAHAP KRUSIAL ZONA 27 1. Terdapat 12 gelombang seleksi dan pelantikan anggota KPU pada tahun 2023- 2025 2. Tahapan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota selama 3 bulan 3. AMJ 15 provinisi dan 1 kabupaten/kota pada bulan Mei 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mei 2023 Penetapan DPSHP 4. AMJ 1 provinsi dan 118 kab/kota pada bulan Juni 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Adhoc Juni 2023 Penetapan DPT 5. AMJ 2 provinsi dan 39 kabupaten/kota pada bulan Juli 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Adhoc Juli 2023 Verifikasi Pencalonan DPT Nasional 6. AMJ 5 provinsi dan 13 kab/kota pada bulan Agustus 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Adhoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan, dan Audit Dana Kampanye Agust 2023 Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD 7. AMJ 1 provinsi pada bulan September 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan pembentukan Badan Adhoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan, dan Audit Dana Kampanye Sept 2023 Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD 8. AMJ 91 kab/kota pada bulan Oktober 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan, dan Audit Dana Kampanye Okt 2023 Sengketa Penetapan Calon, Penggantian Calon Pasca Sengketa Penetapan 9. AMJ 18 kab/kota pada bulan November 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan, dan Audit Dana Kampanye Nov 2023 Penetapan Kebutuhan Logistik, Penyusunan Kebutuhan Pemilihan 10. AMJ 37 kab/kota pada bulan Desember 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Des 2023 Kampanye 28 Kampanye, Laporan, dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu 11. AMJ 1 provinsi dan 25 kab/kota pada bulan Januari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan, dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu Jan 2024 Laporan dan Audit Dana Kampany, Kampanye Rapat Umum 12. AMJ 5 provinsi dan 46 kab/kota pada bulan Februari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Logistik Pemilu, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara (jika dilaksanakan pada 28 Februari 2024) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Feb 2024 Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi suara 13. AMJ 1 provinsi dan 39 kab/kota pada bulan Maret 2024 beririsan dengan Masa Kerja Badan adhoc, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan dan Rekapitulasi Nasional Maret 2024 Rekapitusi Suara Nasional dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan 14. AMJ 23 kab/kota pada bulan April 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil PSU (jika ada) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan April 2023 Sengketa hasil Pemilu 15. AMJ 1 provinsi dan 11 kab/kota pada bulan Mei 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil, Penetapan Hasil Pemilu Pasca Sengketa, serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan, dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan Mei 2024 Sengketa Hasil Pemilu, Penetapan DPS, dan DPSHP Pemilihan 16. AMJ 37 kab/kota pada bulan Juni 2024 beririsan dengan Tahapan Kampanye dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres Putaran Kedua, Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan Juni 2024 Penetapan DPT Pemlihan 17. AMJ 1 provinsi pada bulan Oktober 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Penetapan Calon Pemilihan, Sumpah Janji DPRD Hasil Pemilu, Kampanye, dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Okt 2024 Distribusi Logistik dan Kampanye Rapat Umum 18. AMJ 15 kab/kota pada bulan November 2024 beririsan dengan Tahapan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghituangan, dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Nov 2024 Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilihan 29 13. Adapun jadwal tahapan pemilu tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Akhir Masa Jabatan (AMJ) 24 KPU provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 136 orang akan berakhir pada tahun 2023 sedangkan 9 KPU provinsi dengan 49 komisioner pada tahun 2024. 15. Sedangkan untuk KPU kabupaten/kota, pada tahun 2023 akan ada 317 KPU kabupaten/kota dengan 1.558 orang jumlah komisioner yang 30 berakhir masa jabatanya dan pada tahun 2024 akan ada 169 KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya dengan 980 jumlah komisioner. 16. Bahwa dengan akhir masa jabatan yang berbeda-beda berdampak pada hal-hal berikut: (1) KPU RI akan mengelola 10 gelombang pelaksanaan seleksi anggota KPU provinsi/kabupaten/kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; (2) KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon anggota KPU provinsi/kabupaten/kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; (3) KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi anggota KPU provinsi/kabupaten/kota bersamaan dengan mengelola tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; (4) Anggota KPU provinsi/kabupaten/kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan memengaruhi kinerja yang bersangkutan; (5) Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan pemilu karena proses transisi anggota KPU berisan dengan tahapan krusial dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; 17. Sementara berkaca pada pengalaman, menurut Buku Laporan Kinerja DKPP 2018 mencatat sebanyak 34 persen dari 157 jumlah pengaduan adalah terkait rekrutmen jajaran KPU pada tahapan pemilu 2019. KPU memang sudah berpengalaman melaksanakan seleksi calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota pada saat tahapan pemilu 2019. Bedanya, kali ini ditambah dengan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak nasional 2024. Selain itu, penyelenggara pemilu yang diadukan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam persidangan. Teradu harus menghadiri sendiri persidangan. Hal ini tidak saja menyita waktu tapi juga menguras tenaga dan pikiran para teradu sementara pada saat bersama dapat saja secara 31 bersamaan muncul sengketa lain yang juga harus ditangani, misalnya, sengketa penetapan pencalonan anggota legislatif. Sangat mungkin sengketa yang berbeda diadili dalam satu lembaga peradilan atau sengketa yang sama diadili dalam beberapa lembaga peradilan. KPU bisa saja dilaporkan ke beberapa lembaga peradilan dalam waktu yang bersamaan. 18. Bahwa para Pemohon menyatakan keberlakuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut “UU Pemilu” secara kondisional melanggar ketentuan UUD 1945 karena adanya kondisi dimana para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada tahun 2023 dan tahun 2024, ternyata bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, sehingga kedaulatan rakyat yang seharusnya dapat diejahwantakan dalam pemilu yang jujur, adil, dan demoktaris hampir pasti tidak dapat diwujudkan dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, karena adanya kondisi tersebut. Karena itu, ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu secara kondisional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 19. Bahwa para Pemohon juga menyatakan keberlakuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu, secara langsung maupun tidak langsung potensial menggangu jalanya tahapan pemilu, sehingga bila tetap dipaksakan untuk dilaksanakan potensial tidak terwujud pemilu yang jujur dan adil, sehingga ketentuan a quo secara kondisional bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 20. Bahwa para Pemohon menyatakan keberlakukan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu, potensial menganggu jalannnya rekruitemen anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota karena rekruitemen bersamaan dengan tahapan pemilu krusial potensial tidak dapat mewujudkan KPU yang mandiri, sehingga ketentuan a quo secara kondisional bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. 21. Bahwa para Pemohon juga menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu, tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak para Pemohon untuk terwujudnya pemilu yang jujur, 32 adil, dan demokratis, karena itu ketentuan a qou bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. II. KETENTUAN PASAL 10 AYAT (9) UU PEMILU BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945, KARENA KEBERLAKUAN KETENTUAN A QUO MENYEBABKAN TIDAK TERJADINYA PENATAAN SISTEM REKRUITEMEN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA SECARA SERENTAK DI LUAR TAHAPAN PEMILU ATAU SEBELUM TAHAPAN PEMILU (PRE-ELECTION). 1. Bahwa demi penataan desain rekruitmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, seiring dengan diwujudkannya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya, maka rekruitemen penyelenggara pemilu in casu anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota juga harus mulai dibangun agar dapat dilakukan secara serentak, di luar tahapan pemilu dan pemilihan sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu dan pemilihan. 2. Bahwa keserantakan rekruitmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan memangkas masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau memperpanjang masa jabatannya sampai tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 selesai. 3. Namun apabila keserentakan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan memangkas masa jabatan, maka akan berdampak negatif, yaitu: a. Melanggar asas legalitas. Anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas. b. Seleksi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan pemilu. c. Siklus seleksi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau pemilu tahun 2029 dan seterusnya, potensial akan berada pada tahapan pemilu. Hal ini bertentangan 33 dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekruitemen serentak pada masa pre-election atau sebelum masuk tahapan pemilu untuk penataan penyelenggara pemilu ke depannya. d. Terjadinya pemborosan, karena negara akan menanggung kompensasi atas gaji para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatanya, sementara di sisi lain negara tetap menggaji para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas. 4. Namun bila keserantakan rekruitmen dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai selesaianya tahapan pemilu, maka: a. Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun ke depan, tidak bertepatan dengan tahapan pemilu tahun 2029 dan seterusnya; b. Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun; c. Lebih efisien karena tidak perlu memberikan gaji double. 5. Sementara apabila ketentuan a quo yang menjadi objek pengujuan permohonan ini dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut, maka menurut pendapat KPU RI (vide bukti P-8) akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya sehingga akan mengganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, sebagai berikut: (1) KPU RI akan mengelola 10 gelombang pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; (2) KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; (3) KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan pemilu dan pemiluhan serentak tahun 2024; 34 (4) Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan memengaruhi kinerja yang bersangkutan; 6. Mempertimbangkan ketiga opsi tersebut, menurut para Pemohon, opsi yang paling maslahat untuk kepentingan desain rekruitmen KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke depan yang tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu, adalah dengan melakukan upaya transisi, khusus pada periode ini para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 diperpanjang masa jabatanya sampai selesainya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. 7. Bahwa pemberlakuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu menyebabkan terjadinya permasalahan terkait adanya AMJ anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota tahun 2023 dan tahun 2024 bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, sehingga potensial menyebabkan terganggunya proses rekruitmen anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan potensial tidak terwujud pemilu yang jujur, adil, dan demoktratis, kondisi seperti ini sungguh sangat tidak ideal untuk berlangsungnya pemilu kita kini dan selanjutnya dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sehingga ketentuan a quo harus ditafsirkan secara konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang ditafsirkan: “Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatanya hingga tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 selesai”. D. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon tersebut, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Masa Jabatan 35 Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatanya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”; c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita-berita Media Massa tentang Peran Pemohon II dalam mendorong Pemilu Demokratis dan berintegritas; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian CSIPP sebagai Pemohon II (Badan Hukum Privat); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Data KPU-RI tentang Seleksi Serentak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 7. Bukti P-7 : Fotokopi PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Bahan Presentasi KPU dalam Rapat Kerja Antara DPR RI dengan KPU Tentang Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, tanggal, 6 September 2021; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita-berita media mengenai kegiatan yang dilakukan oleh CSIPP (Pemohon II); 36 Untuk mendukung keterangannya, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yaitu Titi Anggraini, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 April 2023 dan Arief Budiman, yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2023 dan 10 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Titi Anggraini Izinkan saya menyampaikan keterangan terkait dengan pengujian undang- undang dalam Perkara No. 120/PUU-XX/2022 sebagaimana yang dimintakan kepada saya. Keterangan ini akan saya bagi dalam empat bagian substansi meliputi, pertama, pemilu sebagai sebuah siklus. Kedua, tahapan pemilu yang harus diisi oleh keanggotaan KPU yang tetap selama pelaksanaan seluruh tahapan berlangsung, ketiga, perlakuan adil bagi penyelenggara pemilu, dan keempat, koherensi seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan desain keserentakan pemilu dan pilkada. I. Pemilu sebagai siklus Pemilu sebagai sebuah siklus telah dipromosikan secara luas dalam praktik pemilu global untuk digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan pemilu. Siklus pemilu menghargai pemilu sebagai proses berkelanjutan daripada peristiwa yang terpisah satu sama lain. Siklus pemilu pada mulanya dikembangkan oleh European Commission (EC), International IDEA, dan United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 2005 yang tujuannya untuk menggambarkan fakta bahwa pemilu bukanlah peristiwa tetapi proses.1 Konsep siklus pemilu menempatkan aktivitas kepemiluan sebagai sesuatu yang berkelanjutan dan berulang, seperti pada Bagan 1.1, siklus pemilu terbagi dalam beberapa aktivitas tahapan, meliputi: 1. Pembentukan kerangka hukum (legal framework): ini merupakan fase awal yang krusial karena akan melahirkan aturan main bagi penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, dalam tahapan ini revisi sistem pemilu dan daerah pemilihan, bentuk dan wewenang lembaga penyelenggara pemilu, maupun kode perilaku dalam 1 International IDEA, “Online Electoral Cycle,” diakses 11 Januari 2021, https://www.idea.int/data-tools/tools/online-electoral-cycle. Lihat juga ACE Project, “The Electoral Cycle Approach,” diakses 11 Januari 2021, https://aceproject.org/ace-en/focus/focus-on-effective- electoral-assistance/the-electoral-cycle-approach. 37 pelaksanaan pemilu dapat diajukan sebagai bahan pembentukan peraturan kepemiluan; 2. Perencanaan dan pelaksanaan (planning and implementation): mencakup penganggaran, pendanaan dan pembiayaan, kalender kepemiluan, rekrutmen penyelenggara, pengadaan logistik, dan keamanan; 3. Pelatihan dan pendidikan (training and education): meliputi aktivitas pendidikan kewarganegaraan dan informasi kepemiluan yang disampaikan kepada para pemilih. Serta pendaftaran pemilih, yang menyangkut soal pemutakhiran data pemilih, akreditasi pemantau pemilu, pendaftaran peserta pemilu, dan akses kepada media; 4. Kampanye pemilu (electoral campaign): tahapan ini mengoordinasikan kampanye dan pembiayaan kampanye peserta pemilihan; 5. Pemberian suara dan hari pemungutan suara (voting operations and election day): meliputi pemberian suara, pemberian suara eksternal dan khusus, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara; 6. Verifikasi hasil (verification of results): meliputi penetapan hasil resmi pemilu, keberatan dan gugatan (perselisihan hasil pemilu), serta audit dan evaluasi; 7. Pascapemilu (post-elections): mencakup aktivitas pemutakhiran data pemilih, reformasi kerangka hukum (pengaturan) pemilu, pengelolaan arsip kepemiluan, dan riset.2 Bagan 1.1 Siklus Pemilu (Electoral Cycle) Sumber: Helena Catt, et al., Electoral Management Design Revised Edition, hlm. 16. 2 Helena Catt dkk., Electoral Management Design Revised Edition (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2014), hlm. 16. Lihat juga Sukmajati dan Perdana, “Tata Kelola Pemilu,” hlm. 5-6. 38 Maka, siklus pemilu merupakan refleksi dari karakter pemilu yang terdiri dari sejumlah blok bangunan terintegrasi, dengan pemangku kepentingan yang berbeda berinteraksi dan saling memengaruhi. Komponen pemilu dan pemangku kepentingan tidak berdiri sendiri. Mereka saling bergantung, dan karena itu kerusakan satu aspek dapat berdampak negatif satu sama lain, termasuk sumber daya manusia dan keuangan, ketersediaan persediaan, biaya, transportasi, pelatihan dan keamanan, dan dengan demikian kredibilitas pemilu itu sendiri. Sebaliknya, jika suatu proses pemilu kurang kredibilitasnya, hal ini kemungkinan besar akan merusak proses demokratisasi negara dan menghalangi tujuan pembangunan secara keseluruhan.3 Sebagai proses berkelanjutan yang tidak terisolasi satu sama lain, pada tingkat paling umum, menurut ACE Project siklus pemilu terbagi dalam tiga periode utama, yaitu: 4 1. periode prapemilu; 2. periode pemilu; dan 3. periode pascapemilu. Khususnya, siklus pemilu tidak memiliki titik awal atau akhir yang tetap, yang juga berlaku untuk tiga periode dan untuk segmen dalam siklus tersebut. Secara teori, dapat dikatakan bahwa satu siklus berakhir ketika yang lainnya dimulai. Aktivitas yang berlangsung pada setiap periode selengkapnya bisa dilihat pada Bagan 1.2. berikut. Bagan 1.2. Periodisasi dalam Siklus Pemilu (Electoral Period) Sumber: ACE Project 3 ACE Project, “The Electoral Cycle Approach.” 4 ACE Project, “The Electoral Cycle,” diakses 20 Maret 2023. 39 Berbeda dengan pembabakan pemilu yang diintrodusir ACE Project, UU No. 7 Tahun 2017 tidak membagi siklus pemilu dalam periode prapemilu, periode pemilu, dan periode pascapemilu. Pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” dimaknai lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 11/PUU-VIII/2010 bahwa kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berikutnya, dari unsur penyelenggara pemilu, Pasal 7 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebut bahwa KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Namun demikian, dalam penjelasan tidak diurai lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Sedangkan Pasal 10 ayat (9) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. 40 Berkaitan dengan tugas KPU beserta jajaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, baik Pasal 14 maupun Pasal 17 serta Pasal 20 UU No. 7 Tahun 2017 sama- sama memberikan kewajiban pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Selain itu, Pasal 15 huruf b dan Pasal 18 huruf b UU a quo mengatur bahwa tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi dan di kabupaten/kota sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu (vide Pasal 15 huruf k dan Pasal 18 huruf k UU a quo). II. Tahapan pemilu dan keanggotaan yang bersifat tetap selama pelaksanaannya Dalam konteks koherensi sistematis antara, pertama, pengaturan masa jabatan keanggotaan; kedua, tugas dan kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; ketiga, cakupan tahapan penyelenggaraan pemilu; serta keempat, pelaksanaan tugas KPU yang dilakukan secara berkesinambungan, maka hal itu harus dimaknai bahwa anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bagian dari kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dalam masa jabatannya yang selama lima tahun itu, mestilah menjalankan tahapan pemilu secara berkesinambungan, tepat waktu, dan meliputi keseluruhan tahapan. Ahli berpandangan, konstruksi tahapan-tahapan pemilu berupa rangkaian kegiatan yang terhubung satu sama lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 menyaratkan masa keanggotaan penyelenggara pemilu yang mampu mengimplementasikan keseluruhan tahapan dalam satu kesatuan yang utuh dan integral. Hal demikian adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyebut bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Frasa “tetap” dalam pandangan Ahli bukan hanya berkaitan dengan periode keanggotaan yang menjabat selama lima tahun, namun juga harus dibaca sebagai keberadaan keanggotaan yang juga tetap selama pelaksanaan seluruh tahapan pemilu berlangsung, sesuai arti kata tetap itu sendiri yaitu sebagai sesuatu yang “selalu berada atau tinggal di tempatnya; tidak berubah keadaannya dan 41 kedudukannya; tidak berpindah-pindah; tidak beranjak; selalu demikian halnya; tidak putus-putusnya; selalu; terus”.5 Alias menghendaki proses pengisian keanggotaan yang berada di luar siklus atau tidak mengganggu tahapan pemilu. Sehingga, Ahli berpandangan bahwa penggantian penyelenggara pemilu di tengah berlangsungnya tahapan pemilu adalah tidak sejalan dengan norma Konstitusi sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Hal serupa pernah dipraktikkan dalam pengisian jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta panitia pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota melalui pengaturan Pasal 130 ayat (2), Pasal 131 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa: Pasal 130 ayat (2): Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan gubernur terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan gubernur terpilih. Pasal 131 ayat (2): Dalam hal keanggotaan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan bupati/walikota terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan bupati/walikota terpilih. Pasal 132 ayat (1): Dalam hal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sedang berlangsung pada saat Undang-Undang ini diundangkan, panitia pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tetap melaksanakan tugasnya. Sebelumnya, pengaturan tersebut di atas juga sudah diadopsi dalam Pasal 125 dan Pasal 126 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sayangnya, penataan jadwal seleksi serupa dihilangkan dari pengaturan UU No. 7 Tahun 2017 serta tidak pula menjadi bagian dari Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017. 5 KBBI Daring Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memaknai kata tetap sebagai “selalu berada (tinggal, berdiri, dan sebagainya) di tempatnya; tidak berubah (keadaannya, kedudukannya, dan sebagainya); tidak berpindah-pindah; tidak beranjak; selalu demikian halnya; tidak putus-putusnya; selalu; terus; untuk selamanya (tidak untuk sementara)”. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tetap, diakses 20 Maret 2023. 42 III. Perlakuan adil bagi penyelenggara pemilu Holly Anne Garnet dalam artikelnya “Evaluating Electoral Management Body Capacity” (2019) mengemukakan bahwa kapasitas penyelenggara pemilu merupakan prediktor signifikan dari integritas pemilu secara keseluruhan, bahkan ketika memperhitungkan faktor-faktor lain seperti ekonomi dan demokrasi. Dengan demikian, penyelenggara pemilu bukan hanya harus independen, namun juga harus mampu menunjukkan performa yang merefleksikan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilu sehingga pemilu berintegritas mampu diwujudkan sebagaimana mestinya. Itulah mengapa setiap pengisian keanggotaan melalui seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selesai dilakukan, yang kemudian diikuti pelantikan dan pengucapan sumpah/janji calon terpilih, setelahnya selalu diikuti dengan kegiatan orientasi tugas atau pelatihan dalam rangka memperkuat kapasitas dan performa jajaran penyelenggara pemilu yang baru. Akan tetapi, karena proses seleksi yang berserakan dan terjadi dalam beberapa gelombang disebabkan akhir masa jabatan yang tidak serentak, dalam praktiknya selama ini mengakibatkan ketidakadilan perlakuan di antara anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bagi mereka yang terpilih di tengah tahapan-tahapan krusial pemilu, maka program pelatihan dan orientasi tugas tidak bisa langsung dilakukan, melainkan baru terlaksana setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Hal itu misalnya terjadi pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung yang baru mengikuti orientasi tugas pada tahun 2021 setelah seluruh tahapan pemilu dan pilkada selesai diselenggarakan. Padahal baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota di Lampung sudah terpilih sejak tahun 2019. Hal itu terjadi karena intensitas dan beban tahapan tidak memungkinkan pelatihan dan orientasi tugas dilakukan sesuai tujuan dan siklusnya, yaitu segera setelah keterpilihan anggota dan sebelum pelaksanaan tahapan pemilu diselenggarakan. Tentu saja hal demikian merupakan suatu perlakuan yang tidak adil bagi penyelenggara pemilu karena ada yang bisa mendapatkan pelatihan dan orientasi tugas sebelum bekerja secara layak dan memadai, sementara ada yang lainnya tidak mendapatkan hal serupa. Ketidakadilan tersebut tentu saja bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima 43 tahun sekali”. Adil bukan hanya prinsip yang harus diperoleh peserta pemilu ataupun pemilih, namun penyelenggara pemilu juga berhak mendapatkan perlakuan serupa. Ketidakmampuan menyiapkan jajaran penyelenggara yang berkinerja baik melalui pelatihan dan penguatan kapasitas secara setara dan optimal bagi seluruh penyelenggara pemilu, selain merupakan bentuk perlakuan tidak adil bagi penyelenggara, pada akhirnya juga bisa mengancam dan membahayakan integritas dan kredibilitas pemilu itu sendiri sebagaimana diungkap Holly Anne Garnet di atas. IV. Koherensi seleksi penyelenggara pemilu dengan desain keserentakan pemilu dan pilkada Seleksi penyelenggara pemilu yang tidak serentak, berserakan, dan beririsan dengan tahapan-tahapan pemilu juga tidak koheren dengan desain dan tujuan pemilu dan pilkada serentak yang konstitusionalitasnya telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah antara lain dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 15/PUU-XX/2022 menyebut: [3.12.2] Bahwa berdasarkan UU 1/2015, politik hukum penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara serentak. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang dilakukan serentak tersebut dimaksudkan untuk mengefisienkan biaya dan waktu serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik. Oleh karena itu, pada awalnya, Pelaksanaan Pilkada serentak didesain secara bergelombang, di mana untuk pertama diselenggarakan pada 9 Desember 2015, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015). Kemudian, berdasarkan UU 10/2016, penyelenggaraan Pilkada serentak dilanjutkan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Tidak hanya itu, UU 10/2016 secara tegas telah mengatur, penyelenggaraan Pilkada serentak secara menyeluruh akan dilaksanakan pada tahun 2024. Hal di atas juga sejalan dengan paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang memuat pertimbangan mendasar yang menyebabkan Mahkamah mengubah pendirian terkait keserentakan pemilu dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008, yaitu dikarenakan 4 (empat) alasan, meliputi: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial; (2) original intent dari pembentuk UUD 1945; (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum; serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas. 44 Baik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 maupun No. 15/PUU- XX/2022 sama-sama menekankan pertimbangan efektivitas dan efisiensi serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik sebagai argumen keserentakan pemilu. Hal yang sama mestinya juga koheren dengan proses seleksi atau rekrutmen penyelenggara pemilu. Namun, nyatanya seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak didesain secara serentak melainkan dilakukan berserakan, tersebar, beririsan, dan berlangsung di tengah tahapan-tahapan krusial. Sangat tidak efektif, tidak efisien, dan membawa banyak masalah hukum ikutan yang bahkan di sejumlah tempat berujung pada konflik yang mengganggu tahapan pemilu. Data yang dicuplik dari Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019 menyebutkan bahwa selain pengaduan terkait tahapan pemilu 2019, terdapat juga 109 pengaduan kategori lain-lain yang tidak bersinggungan dengan tahapan. Jumlah keseluruhan tersebut terbagi dalam 18 kategori pelanggaran yang berbeda. Diantara delapan belas kategori tersebut, terdapat 3 (tiga) kategori pelanggaran etika yang menonjol bila dibandingkan dengan kategori lain. Tiga kategori tersebut adalah berkaitan dengan rekrutmen jajaran KPU yaitu sebanyak 37 pengaduan (33,9%), lalu 14 pengaduan atau (12,8%) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, serta 10 pengaduan berkaitan dengan perbuatan amoral dan pelecehan seksual atau (9,17 %). Bahkan pada pertengahan tahun 2019 saat proses tahapan masih bergulir, Anggota KPU saat itu, Evi Novida Ginting diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Divisi SDM KPU karena dianggap DKPP telah melanggar kode etik terkait dengan proses seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Studi yang dilakukan Holly Ann Garnett (On the front lines of democracy: perceptions of electoral officials and democratic elections, 2019) menemukan bahwa kepercayaan pada penyelenggara pemilu tidak dapat diabaikan dalam tugas yang lebih besar untuk meningkatkan integritas pemilu dan kepatuhan warga negara terhadap aturan pemilu. Menurut Garnett, warga akan lebih bersedia untuk mematuhi aturan main pemilu jika mereka memiliki kepercayaan pada mereka yang menjalankannya. Bisa dibayangkan jika sepanjang tahapan KPU harus juga berhadapan dengan berbagai masalah hukum yang datang silih berganti mengikuti masalah hukum yang timbul dalam proses rekrutmen KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka patut 45 diduga kuat hal tersebut juga akan berdampak pada kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan pada akhirnya juga terhadap proses pemilu itu sendiri. Ahli Arief Budiman Izinkanlah saya menyampaikan kompetensi saya sebagai ahli dalam persidangan yang mulia ini. Saya berkiprah di KPU sejak tahun tahun 2004 ketika itu saya menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 s.d. 2012, kemudian menjadi sebagai Anggota/Ketua KPU RI sejak tahun 2012 s.d. 2022. Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu in casu KPU, tentu saya banyak bergumul dengan masalah-masalah kepemiluan, diskusi, dan perdebatan intelektual terjadi dalam melahirkan pemikiran mengenai penyelenggaraan pemilu ideal, dari pengalaman-pengalaman itulah muncul ide-ide dan pemikiran tentang penyelenggaraan pemilu ideal, termasuk terkait dengan AMJ (Akhir Masa Jabatan) anggota KPU yang menjadi pokok pengujian dalam perkara ini, karena itu saya berharap semoga ide dan pemikiran saya mengenai penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan pokok pengujian dalam perkara ini, dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim MK dalam memutus permohonan a quo. Adapun pemikiran saya, akan saya tuangkan secara pointers sebagai berikut: 1. Bahwa setidaknya para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; 2. Bahwa pemilu merupakan sarana pengejahwantahan kedaulatan rakyat; 3. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintregritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; 4. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung potensial terganggu karena ketentuan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berakhir bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, hamper dapat dipastikan akan mengganggu jalanya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 karena di tengah- tengah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 harus 46 diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia; 5. Bahwa dalam rangka jaminan hak konstitusional atas kedaulatan rakyat dan jaminan konstitusional atas terwujudnya pemilu yang jujur dan adil, maka menjadi suatu kebutuhan hukum di bidang pemilu, untuk menata desain rekruitmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota ke depan yang dilakukan secara serentak namun tidak dilakukan bersamaan dengan tahapan pemilu atau pre-electoral. Hal ini juga seiring dengan perkembangan pemilu dan pemilihan yang dilakukan secara serentak untuk pertama kali di tahun 2024; 6. Bahwa berdasarkan data KPU-RI, jumlah KPU Provinsi dan Anggota/Komisioner KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut: AMJ KPU PROVINSI 2023 2024 2025 SATKER ORANG SATKER ORANG SATKER ORANG JANUARI 1 5 FEBRUARI 5 27 MARET 1 5 APRIL MEI 17 93 1 5 JUNI JULI 1 7 AGUSTUS 1 5 SEPTEMBER 5 31 OKTOBER 1 7 NOVEMBER 1 5 DESEMBER JUMLAH 24 136 9 49 1 5 7. Sedangkan jumlah KPU Kabupaten/Kota dan Anggota/Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, 2023, dan 2024 menurut data KPU RI, adalah sebagai berikut: AMJ KPU KAB/KOTA 2023 2024 2025 SATKER ORANG SATKER ORANG SATKER ORANG JANUARI 25 125 FEBRUARI 46 230 MARET 37 185 APRIL 23 115 MEI 1 5 11 55 JUNI 118 590 37 185 JULI 39 195 2 10 1 5 AGUSTUS 7 35 SEPTEMBER 6 30 OKTOBER 91 455 NOVEMBER 18 90 15 75 47 DESEMBER 37 185 JUMLAH 317 1558 196 980 1 5 8. Bahwa bila dibandingkan antara jadwal AMJ (Akhir Masa Jabatan) anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan jadwal tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, maka tergambar dengan jelas AMJ KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota bersamaan dengan tahapan pemilu krusial sebagaimana), dapat digambarkan sebagai berikut: No. IRISAN TAHAPAN BULAN TAHAP KRUSIAL ZONA 1. Terdapat 12 gelombang seleksi dan pelantikan Anggota KPU pada tahun 2023-2025 2. Tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota selama 3 bulan 3. AMJ 15 provinisi dan 1 kabupaten/kota pada bulan Mei 2023 beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mei 2023 Penetapan DPSHP 4. AMJ 1 provinsi dan 118 kab/kota pada bulan Juni 2023 beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan pembentukan badan ad hoc Juni 2023 Penetapan DPT 5. AMJ 2 provinsi dan 39 kabupaten/kota pada bulan Juli 2023 beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan pembentukan badan ad hoc Juli 2023 Verifikasi Pencalonan DPT Nasional 6. AMJ 5 provinsi dan 13 kab/kota pada bulan Agustus 2023 beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan pembentukan badan ad hoc, penetapan calon, sengketa penetapan calon, kampanye, laporan dan audit dana kampanye Agust 2023 Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD 7. AMJ 1 provinsi pada bulan September 2023 beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan pembentukan badan ad hoc, penetapan calon, sengketa penetapan calon, kampanye, laporan dan audit dana kampanye Sept 2023 Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD 48 8. AMJ 91 kab/kota pada bulan Oktober 2023 beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, masa kerja badan ad hoc, sengketa penetapan calon, kampanye, laporan dan audit dana kampanye Okt 2023 Sengketa Penetapan Calon, Penggantian Calon Pasca Sengketa Penetapan 9. AMJ 18 kab/kota pada bulan November 2023 beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, masa kerja badan ad hoc, kampanye, laporan dan audit dana kampanye Nov 2023 Penetapan Kebutuhan Logistik, Penyusunan Kebutuhan Pemilihan 10. AMJ 37 kab/kota pada bulan Desember 2023 beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, masa kerja badan ad hoc, kampanye, laporan dan audit dana kampanye, logistik pemilu Des 2023 Kampanye 11. AMJ 1 provinsi dan 25 kab/kota pada bulan Januari 2024 beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, masa kerja badan ad hoc, kampanye, laporan, dan audit dana kampanye, logistik pemilu Jan 2024 Laporan dan Audit Dana Kampany, Kampanye Rapat Umum 12. AMJ 5 provindi dan 46 kab/kota pada bulan Februari 2024 beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, masa kerja badan ad hoc, kampanye, logistik pemilu, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara (jika dilaksanakan pada 28 Februari 2024) serta pemenuhan persyaratan perseorangan pemilihan dan pemutakhiran data pemilih pemilihan Feb 2024 Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara 13. AMJ 1 provinsi dan 39 kab/kota pada bulan Maret 2024 beririsan dengan masa kerja badan ad hoc, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta pemenuhan persyaratan perseorangan pemilihan dan pemutakhiran data pemilih pemilihan dan rekapitulasi nasional Maret 2024 Rekapitusi Suara Nasional dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan. 14. AMJ 23 kab/kota pada bulan April 2024 beririsan dengan tahapan sengketa hasil PSU (jika ada) serta pemenuhan persyaratan perseorangan pemilihan dan pemutakhiran data pemilih pemilihan, masa kerja ad hoc pemilihan April 2023 Sengketa hasil Pemilu 15. AMJ 1 provinsi dan 11 kab/kota pada bulan Mei 2024 beririsan dengan tahapan sengketa hasil, penetapan hasil pemilu pasca sengketa, serta pemenuhan persyaratan perseorangan pemilihan dan pemutakhiran data pemilih pemilihan, masa kerja ad hoc pemilihan Mei 2024 Sengketa Hasil Pemilu, Penetapan DPS dan DPSHP Pemilihan 16. AMJ 37 kab/kota pada bulan Juni 2024 beririsan dengan tahapan kampanye dan pemutakhiran data pemilih pilpres putaran kedua, pemenuhan persyaratan Juni 2024 Penetapan DPT Pemlihan 49 perseorangan pemilihan dan pemutakhiran data pemilih pemilihan, masa kerja ad hoc pemilihan 17. AMJ 1 provinsi pada bulan Oktober 2024 beririsan dengan tahapan sengketa penetapan calon pemilihan, sumpah janji DPRD hasil pemilu, kampanye dan audit dana kampanye pemilihan Okt 2024 Distribusi Logistik dan Kampanye Rapat Umum 18. AMJ 15 kab/kota pada bulan November 2024 beririsan dengan tahapan distribusi logistik, pemungutan, penghituangan dan rekapitulasi suara pemilihan Nov 2024 Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan 9. Bahwa menurut kajian KPU RI periode lalu, permasalahan AMJ bersamaan dengan tahapan pemilu krusial tersebut akan berdampak pada hal-hal berikut: (1) KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelolan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; (2) KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; (3) KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemiluhan Serentak Tahun 2024; (4) Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan memengaruhi kinerja yang bersangkutan; (5) Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan Pemilu karena proses transisi Anggota KPU berisan dengan tahapan krisial dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; 10. Bahwa selain itu seiring dengan keserantakan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, maka demi penataan sistem penyelenggara pemilu ke depan, seharusnya rekruitmen anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak, di luar tahapan pemilu atau pada periode Pra- Elektoral; 50 11. Bahwa di luar tahapan pemilu dan pemilihan, KPU memiliki waktu leluasa, karena itu semestinya kesempatan tersebut dipergunakan untuk konsentrasi pada rekruitmen; 12. Bahwa keserentakan rekruitmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang dan selanjutnya harus dipastikan tidak berakhir pada tahapan Pemilu juga, agar tidak berulang masalah yang sama, jadi permohonan ini menurut ahli berspektif penataan penyelenggara pemilu ke depan; 13. Maka untuk mewujudkan keserantakan rekruitmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar dilaksanakan di luar tahapan pemilu (Pre-Election) paling tidak agar pemilu 2029, tidak mengulang permasalahan yang sama, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menjadi solusi konstruktif, karena produk Putusan MK setingkat Undang-Undang; 14. Bahwa MK dapat melakukan tafsir konstitusional bersyarat terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu, dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada tahun 2024 dan 2025 diperpanjang masa jabatannya sampai selesainya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membacakan keterangan DPR dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023, dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 21 Februari 2023, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. 51 Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut: • Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” • Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” • Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan a quo yang pada intinya berdasarkan pasal a quo Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, sehingga mengganggu jalannya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, karena ditengah-tengah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2023 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak. Hal tersebut menyebabkan hak konstitusional para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk terwujudnya pemilu yang jujur dan adil potensial tidak dapat diwujudkan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 9 dan hlm. 24). Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Masa Jabatan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan 52 sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan pasal a quo melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tidak memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional kepada para Pemohon, melainkan merupakan prinsip dasar dari sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Begitu pula pengaturan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang tidak mengatur mengenai hak konstitusional, melainkan merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum (pemilu), antara lain terkait dengan asas penyelenggaraan pemilu dan lembaga yang menyelenggarakan pemilu. 53 Terkait dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon, DPR RI menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 yang memberikan batasan terhadap masa jabatan keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu justru merupakan upaya pemenuhan kepastian hukum yang adil dan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara untuk dapat menjadi anggota lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan uraian tersebut maka tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang- undang yang diuji Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional karena dengan adanya ketentuan pasal a quo merasa tahapan pemilu akan terganggu. Terhadap dalil kerugian para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo adalah ketentuan yang berlaku bagi orang yang berprofesi atau menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam permohonan a quo, para Pemohon yang mendalilkan dirinya berprofesi sebagai advokat dan yayasan yang salah satu kegiatannya berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan kebijakan publik, justru memperlihatkan bahwa para Pemohon bukan atau tidak menjabat sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Para Pemohon bukanlah addressat yang dituju dari dari ketentuan pasal a quo. Oleh karena itu tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan dari ketentuan pasal a quo. 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 54 Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, yang dihubungkan dengan profesi para Pemohon, maka terlihat jelas bahwa para Pemohon sama sekali tidak mengalami adanya kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa antara profesi para Pemohon sebagai advokat dan yayasan dengan ketentuan pasal a quo sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband). Ada atau tidaknya ketentuan pasal a quo sama sekali tidak menghalangi profesi Pemohon I untuk menjalankan profesinya sebagai advokat, demikian juga Pemohon II sebagai yayasan tetap dapat melakukan aktivitas tanpa terganggu oleh ketentuan pasal a quo. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan ketentuan pasal a quo. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena para Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian pasal a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan 55 dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945. B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa tahapan pemilu tahun 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2022) yang dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024, dan pemilu 56 serentak dilakukan pada 14 Februari 2024. Tahapan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu selama 28 bulan atau selama 2 tahun 4 bulan. 2. Bahwa tahapan dan jadwal pemilu 2024 tersebut disepakati antara DPR RI (dalam hal ini Komisi II) bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada 24 Januari 2022. Oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menyelenggarakan pemilihan umum secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan tersebut. 3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 UU 7/2017, KPU berwenang mengangkat, membina, memberhentikan, serta menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Bahwa dalam rekruitmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, KPU sepenuhnya dibantu oleh tim seleksi yang dibentuk KPU pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Tim seleksi tersebut masing-masing beranggotakan 5 orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas [Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 31 ayat (3) UU 7/2017]. 4. Bahwa pembentukan tim seleksi oleh KPU hanya membutuhkan 15 hari kerja terhitung 5 bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota [Pasal 27 ayat (6) jo. Pasal 31 ayat (7) UU 7/2017]. Untuk tim seleksi diberikan waktu paling lama 3 bulan saja untuk melaksanakan tahapan kegiatan pemilihan calon anggota KPU Provinsi, dan 2 bulan saja untuk pemilihan calon anggota KPU Kabupaten/Kota [Pasal 28 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (4) UU 7/2017]. Selanjutnya KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan menetapkan hasil pemilihannya berdasarkan peringkat. 5. Bahwa KPU telah mendesain jika dalam proses rekruitmen calon anggota KPU Kabupaten/Kota berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu, KPU dapat menugaskan kepada KPU Provinsi untuk 57 melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan [Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (PKPU 4/2023)]. 6. Bahwa seluruh rangkaian proses pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tersebut dilakukan paling lama 60 hari kerja [Pasal 30 jo. Pasal 34 UU 7/2017]. Dengan demikian, dalam proses rekruitmen calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memakan waktu sekitar 3 bulan saja, dan keterlibatan KPU secara langsung hanya pada pembentukan tim seleksi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 7. Bahwa dalam pasal a quo, telah diatur secara jelas masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Berdasarkan UU 7/2017, masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun sejak pengucapan sumpah/janji, dan keanggotaan KPU dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Sehingga total masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama menjadi 10 tahun untuk tingkatan yang sama. 8. Bahwa dalam Pasal 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdapat syarat tambahan bagi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali dalam posisi yang sama yaitu: a) Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 58 b) Penghitungan 2 kali masa jabatan tersebut dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 tahun atau lebih dari 2½ tahun pada setiap masa jabatan. c) Penghitungan 2 kali masa jabatan tersebut meliputi: 1) Telah 2 kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 2) Telah 2 kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 3) Telah 2 kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda. Sehingga dengan demikian, masa keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sudah ditetapkan selama 5 tahun atau lebih dari 2½ tahun, dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Sehingga masa keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk 2 kali masa jabatan adalah 7½ tahun hingga 10 tahun. Tidak ada ketentuan yang memungkinkan perpanjangan masa keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melebihi 10 tahun. 9. Bahwa dalam desain rekruitmen keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya Periode 2023-2028 yang menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan proses seleksi calon anggota KPU Provinsi di 20 provinsi. 10. Bahwa KPU menunjukkan telah siap dan telah mendesain perihal masa keanggotaan di 20 KPU Provinsi yang akan habis masa keanggotaannya pada tahun 2023 dengan mempersiapkan jadwal rekruitmen yang prosesnya telah dimulai sejak Januari 2023. Bahwa dalam jumpa pers di kantor KPU RI, usai pertemuan 7 Komisioner KPU RI Periode 2022-2027 dengan Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 59 2022, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyampaikan pada intinya proses seleksi anggota atau komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota akan tetap dilakukan, sehingga dengan merujuk pada UU 7/2017 yang mengatur masa jabatan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota adalah 5 tahun maka akan dilakukan seleksi, sehingga dengan demikian sepanjang ketentuan di dalam undang-undang tidak ada perubahan maka sesuai dengan durasi maksimal masa jabatannya menjelang lima tahun akan dilakukan seleksi ulang. Selain itu seleksi yang akan dilakukan dengan pertama-tama membentuk tim seleksi oleh KPU RI sekurang-kurangnya harus dilakukan 5 bulan sebelum masa jabatan anggota atau komisioner KPU di daerah terkait habis, dan sejak Januari 2023 KPU telah membentuk Tim Seleksi. (https://www.rmolbengkulu.id/kpu-batal-perpanjang-masa-jabatan- anggota-kpu-daerah) 11. Bahwa dalam petitumnya para Pemohon pada intinya meminta agar rumusan pasal a quo yaitu “Masa Jabatan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama” diubah menjadi “Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. Terhadap petitum tersebut DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa pembentuk undang-undang telah merumuskan ketentuan pasal a quo adalah sebagai dasar hukum pengaturan mengenai masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Povinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak hanya bagi pemilu 2024, melainkan terhadap setiap penyelenggaraan pemilu-pemilu selanjutnya di masa yang akan datang. Bila rumusan pasal a quo diubah sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya, maka ketentuan pasal a quo hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu yang selanjutnya. 60 b. Bahwa perubahan yang demikian itu akan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU) yang menegaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. c. Bahwa sudah selayaknya suatu undang-undang, khususnya dalam hal ini UU 7/2017 bisa dioptimalkan untuk jangka waktu yang lebih panjang dan bukan mengakomodir situasi tertentu atau kepentingan tertentu mengikuti siklus lima tahunan. Hal tersebut sangat penting agar tidak ada kesan merubah regulasi pemilu demi kepentingan politik. Harapan dari pembentuk undang-undang dengan adanya UU 7/2017 maka dapat digunakan dan dilaksanakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu secara kontinuitas berdasarkan kebutuhan obyektif demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. d. Bahwa terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh para Pemohon bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan penerapan undang-undang, yang seharusnya bisa diselesaikan melalui kebijakan atau peraturan pelaksana. C. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN UU PEMILU Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang sebagai berikut: 1. Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (23 Maret 2017): • Drs. Sirmadji, M.Pd – F-PDIP: “PDI Perjuangan itu mengusulkan agar KPU Provinsi itu jumlahnya itu ren antara 3-7 begitu juga KPU Kabupaten, Kota. 61 Nah apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar nanti berapanya tu dihitung berdasarkan profosional penduduk kongkritnya saja misalnya Kota Mojokerto itu yang hanya dua kecamatan sekarang ini sama dengan Kabupaten Malang 33 kecamatan 2 juta sekian pemilih Kota Mojokerto itu hanya 100 sekian ribu saja. Oleh karena itu kami mengusulkan seperti itu masa jabatannya tetap 5 tahun tetapi sudah nya dapat di ...... satu kali pertegas.” • Ketua Rapat: “Kalau masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali sama dengan pemerintah, sama dengan pemerintah. Jadi praktis hanya soal jumlah 3-7 ya.” • Dra. Hj. Siti Masrifah, MA - F-PKB: “... Kemudian masa jabatan Ketua dan Anggota KPU adalah selama 5 tahun tadi sudah sama yang disampaikan oleh Pemerintah dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Keanggotaan KPU lebih bersifat profesional, keahlian, dan karir karena itu seseorang boleh menjadi anggota KPU tanpa batasan dua periode kalau tadi Pemerintah .... batasan sekali.” • Jhonny G. Plate, S.E. - F-P.NASDEM: “Nah yang menjadi persoalan, yang jadi persoalan yang Presiden atau Pemerintah Pak Menteri hadapi hari ini itu yang jadi persoalan yaitu pada saat mana seluruh anggota itu serentak berakhir masa jabatannya. Itu yang jadi soal, bagaimana ini diatur agar ini tidak terjadi seperti ini setiap pemilu nanti harus ada perpu atau harus jadi persoalan seperti yang saat ini kita hadapi, ini yang harus kita pikirkan di jembatani saat pertama kali, apakah kita memilih dari sebagian dari anggota untuk masa 5 tahun kerjanya, sebagian untuk setengah periode, untuk dua setengah atau tiga tahun dipilih kembali sehingga setiap saat selalu ada anggota KPU yang menjaga continuity program kerja KPU. Ini yang perlu kita keluar sedikit dari kebakuan antar berpikir ini itu yang perlu, barangkali sebagian pilih cukup 3 tahun yang kemudian nanti Timsel nanti memilih kembali sisanya untuk periode 5 tahun lagi lalu terjadi continuitas yang untuk mendukung kerja KPU dalam rangka persiapan yang serentak seperti ini bukan jumlah banyaknya mereka yang perlu ditambah. Tapi memilah supaya mereka bekerja continuitas secara berlangsung terus menerus. Yang ke dua usulan pemerintah pejabat negara menggunakan istilah pejabat negara itu ada implikasi untuk mereka, baik implikasi hak maupun implikasi kewajiban ini harus kita lihat betul kalau tidak sebagai pejabat negara juga ada implikasi tiba-tiba dia bisa hilang dari .... bisa bikin seenaknya juga yang dibawah pengawasan institusi tertentu, sebagai 62 pejabat negara bisa juga menghambat mereka bekerja nah ini perlu kita liat paska apa saja sih konsekuensi sebagai pejabat negara terkait hak dan kewajiban. Itu saja Pak Menteri pada prinsipnya jumlahnya ini cukup tapi kalau bisa .... dua untuk menjaga kontinuietas nanti di exercise berikutnya.” • Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA. - F-P.GERINDRA: ... yang ketiga Pak Jon saya setuju dengan Pak Jhon G. Plate tadi, soal masa jabatan ini Pak Menteri, saya kira ke depan perlu kita atur supaya tidak ketemunya inikan siklus Undang- Undang ini ya kita berharap tentu tidak 5 tahun itu tapi ..... Pak Menteri. Bisa saja 5 tahun ada keingingan digabung serentak dengan Pilkada umpamanya kan berubah lagi Undang-Undang Pak Menteri yak an, siklusnya inikan kita tau perubahan Undang-Undang kira-kira ya 6 bulan inikan, jadi jabatan ini kalau kita bisa putuskan di Undang-Undang umpamanya kira-kira di 6 bulan ke depan lah begitu, jadi jatohnya apa Oktober gitu Pak Sekjen, jadi kalaupun nanti 5 tahun ada perubahan Undang- Undang begitu, kita pastikan Undang-Undang nya selesai seperti sekarang April atau Agustus lah paling lambat kan, kalaupun ada perubahan 5 tahun lagi Undang-Undang. Sehingga jabatannya itu bisa setelah September Pak Menteri atau Oktober jangan jatoh di April begini, inikan serba salah sulit kita, itu untuk yang pusat, begitu juga yang di daerah itu Pak Menteri itu harus ada penyesuaian, sekarang di daerah dia masih menjabat satu setengah tahun umpamanya ada yang dua tahun, ada yang satu tahun. Nah ini perlu disesuaikan, jadi sikapnya saya setuju dengan Pak John G. Plate untuk menyikapi ini supaya tidak terulang masa jabatan itu tidak hanya tahun yang 5 tahun tapi jatoh bulannya itu di pusat termasuk hubungan antara pusat, provinsi, dan kabupaten itu jenjangnya itu harus pas Itu Pak Sekjen. • Achmad Baidowi, S.Sos - F-PPP: ... yang disampaikan kawan Nasdem masa jabatan berakhirnya tidak berbarengan it’s oke sementara bentuk KPU Provinsi dan Kabupaten Kota karena semangatnya kita pemilu serentak dan Pilkada serentak kalau kita lihat faktanya hari ini KPU di Jawa Timur dan Lampung kalau enggak salah yang saya tau persis itu Jawa Timur itu masa waktu berakhirnya berbeda dengan KPU di provinsi-provinsi yang lain karena sejarahnya tahun 2008 ada Pilkada sampai 3 putaran, sehingga di Pemilu 2019 KPU di Kabupaten Kota Jawa Timur itu masih di jabat KPU yang lama masih di jabat KPU yang lama sementara KPU Provinsinya sudah berubah baru ketika Polpres KPU Kabupaten baru berubah... Apakah ini kita perpendek misalkan diseragamkan di tahun yang sama itu bisa diatur nanti pasal berapa boleh, ini juga berasalkan dari aspirasi teman-teman di lapangan 63 terutama di kabupaten kota yang mereka masih menjadi KPU ..., kalau dipangkas misalkan di serentakkan di tahun yang sama lebih bagus lagi. • Kementerian Dalam Negeri: Jadi khusus ayat ini hanya menjelaskan bahwa dilantiknya berlakunya saat di sumpah tidak ada hubungannya dengan pentahapan yang ada itu, pentahapan yang ada itu pengisian tergantung dari masa jabatan yang ada sekarang ini karena keanggotaan KPU Provinsi, Kabupaten, Kota sekarang ini masih diatur yang lalu Pak 5 tahun jadi ada saja yang tidak seragam karena proses yang ada, itu enggak bisa kita potong masa jabatannya. Kalau kita lihat sama putusan tadikan tidak menunggu, tidak berbarengan satu diantara keuntunganya adalah ada yang tetap di situ transisi katakan sekarang 5 kemudian provinsi ini berdasarkan kereteria yang datang baru ini yang 2 ini tidak sama masa jabatannya dengan yang sedang ada, yang sedang berlangsung sekarang ini bisa saja 3 tahun yang akan datang tapi ini 5 tahun yang akan datang jadi 2 masih sisa, ada kesinambungan, ada over leaping, tetapi kalau ya ini satu diantara mengapa kita katakan ada perubahan ini satu diantaranya untuk over leaping ini. Kemudian yang kedua agak enggak tau kita kalau kita dengan Undang-Undang ini memotong yang lalu selesai, katakanlah masa jabatannya habis Desember karena dasar Undang-Undang ini mau ada pemilu serentak kok kita potong kita (tidak jelas) pansel yang baru enggak tau mereka juga diatur dengan Undang-Undang apakah Undang-Undang ini berhak untuk lebih baik yang ada sekarang ini seperti yang pusat itu tadi sama sebetulnya kondisi pusat tapi kondisi satu dengan daerah lain beda, jadwalnya Lampung ada pergeseran, Jawa Timur kita lihat pergeseran. • Ketua Rapat: Baik. Ini semua menjadi catatan karena kan ini tidak berhubungan langsung dengan Pasal 9 itu tadi ayat 6 itu tadi itu soal masa jabatan semenjak mengambil sumpah, sumpah itukan tidak berhubungan langsung lah dengan soal itu. Jadi ini biar menjadi catatan-catatan nanti kita perbaiki rekrutmen dan sistem penetapan KPUD-KPUD. • Drs. Sirmadji, M.Pd. – F-PDIP: Usul aja, jadi supaya spirit tadi supaya nanti nya bisa bersinambung apa tidak sebaiknya nanti kita amanatkan Pemerintah untuk memberikan kejelasan terhadap ayat itu nanti ada penjelasannya bahwa bla-bla nya itu di tata masa jabatan 5 tahun tadi di tata secara apa begitu. 64 2. Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (29 Maret 2017): • Arif Wibowo – F.PDIP: ... maka pertama, untuk Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota, maka Pemilihan Umum Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024, Ad-Hoc saja transisinya mulai sekarang. Sekarang permanen karena nanti akan ada Paslon berjenjang, tapi menuju 2023 dan Pilkada Serentak 2024, Ad- Hoc saja transisinya mulai sekarang. Sekarang permanen karena nanti akan ada Paslon berjenjang ini, tapi menuju 2024 setelah habis masa jabatannya bersifat Ad-Hoc, karena tidak ada gunanya lagi. Ini hanya kerja sementara saja dalam satu tahun dia kali keserentakan pemilihan. Satu Pemilu, kedua adalah Pilkada. • Ir. H. Bambang Riyanto, SH, MH. – F- P.GERINDRA: ... Saya mencoba menterjemahkan apa yang disampaikan Pak Arif tadi, sebenarnya di dalam poin dua PDI Perjuangan pun setuju, tetapi ada catatannya, ketika nanti pemilihan dilaksanakan secara serentak, ya otu tentu saja harus ada perubahannya. Kemarin saya juga memberikan masukkan bahwa kerja KPU, kerja Panwaslu atau Bawaslu itu temporer, tidak ada yang bekerja selama lima tahun berturut-turut, tidak akan. Nah ketika Pilkada serentak itu nanti dilaksankaan tahun 2024, apa perlu kita masukkan masa jabatan KPU dan Bawaslu itu lima tahun, kasihan Menteri Keuangan. Maksud saya, saya ingin mencoba menterjemahkan Mas Arif, kalau salah tolong nanti dibetulkan. Ini temporer, emamng kerja KPU, Bawaslu itu temporer. Coba kalau kita lihat sampai KPUD pun, tetapi kita sudah sepakat tentang hal ini. • Arif Wibowo – F.PDIP: Ada ketentuan peralihan, kan kita tahun 2024 mengingatkan saja ketua, Tahun 2024 kan pada tahun yang sama itu ada dua keserentakan, satu Pemilu, satunya adalah Pemilihan Kepala Daerah. Itulah sebabnya sekaligus diatur. Jadi kalau hanya untuk 2019 saja KPU Kabupaten/Kota-nya harus sudah Ad-Hoc, satu. • Ketua Rapat: Jadi catatan Pak Arif, KPU setelah Tahun 2024 itu Ad-Hoc itu kita catat sekarang, kalau perlu di akhir rapat kita bahas itu, setuju nggak teman-teman semua, termasuk Bawaslulah. KPU Permanen sampai Kabupaten/Kota. Ada catatan dari Pak Arif, untuk mengusulkan “setelah Tahun 2024 KPU sampai dengan Kabupaten/Kota Ad-Hoc”. 65 Ini sudah hampir sama ini Pak Arif itu kan ngaih catatan, KPU Pusat permanen, KPU Provinsi permanen, Kabupaten/Kota permanen. Tahun 2024 itu Kabupaten/Kota Ad-Hoc, kemudian Pak Arif juga mengusulkan Bawaslu sekarang seperti ini, Bawaslu pusat permanen, Bawaslu Provinsi permanen, Panwaslu Kabupaten/Kota Ad-Hoc. Tahun 2024 semuanya di Ad-Hoc kan mulai dari pusat, Bawaslu saja. Bawaslu mulai sampai Kabupaten/Kota Ad-Hoc. Kalau KPU-nya hanya Kabupaten/Kota yang Ad-Hoc pada tahun 2024, ini usulan Pak Arif ini oleh tenaga Ahli kita bikin redaksinya Pak. KPU-nya hanya Kabupaten/Kota yang Ad-Hoc pada tahun 2024. Ini usulan Pak Arif ini nanti oleh Tenaga Ahli kita dibikin redaksinya Pak, nanti kita ajukan kepada kawan-kawan untuk dijadikan sebagai aturan peralihan tapi itu nanti, biar tenaga ahli merumuskan dulu. Yang penting ini dulu kita ketok, ini sudah hampir sepakat semua ini. KPU permanen, Bawaslu permanen. Setuju ya. D. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 66 Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal, Februari 2023 (via email), yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2022 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena adanya kondisi dimana para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024, ternyata bersamaan dengan tahapan pemilu, sehingga kedaulatan rakyat yang seharusnya dapat diejawantahkan dalam pemilu yang jujur, adil, dan demokratis hampir pasti tidak dapat diwujudkan dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya (selanjutnya disebut Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara 67 hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Pengaturan UU 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”, dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, kewajiban, hingga masa jabatan KPU sebagai penyelenggara pemilu diatur dalam UU 7/2017, dan ketentuan a quo telah menentukan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun, selain itu pengaturan masa jabatan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian ketentuan a quo tidak menghilangkan hak konstitusional para Pemohon. 3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” adalah pengaturan yang bersifat Open Legal Policy. Dengan demikian pengaturan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dalam UU 7/2017 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa UU 7/2017 merupakan amanat dari UUD 1945, maka pembentuk Undang-Undang memiliki kewenangan untuk mengatur masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yaitu selama 5 (lima) 68 tahun, dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan, termasuk hak yang diterima oleh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama menjabat sebagai penyelenggara pemilu hingga masa jabatan habis, dan dilakukan rekruitmen atau seleksi anggota KPU kembali. Dengan demikian hak anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai warga negara memang harus dijamin haknya dan tidak melanggar ketentuan Pasal 28D UUD 1945. Sehingga opsi perpanjangan masa jabatan anggota KPU sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon berpotensi melanggar ketentuan UUD 1945, karena akan menutup peluang bagi para calon penyelenggara pemilu berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil usulan perpanjangan masa jabatan anggota KPU yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta perpanjangan masa jabatan kekuasaan orang per orang tanpa seleksi dengan memberikan kesempatan pada orang yang sama, tidak demokratis dan menutup peluang lahirnya penyelenggara pemilu yang lebih baik dan kompeten. 5. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai salah satu unsur dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, telah disumpah, sehingga harus tunduk pada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. 6. Bahwa dalil-dalil para Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum, karena masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan konstitusi. Pengaturan masa jabatan penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang, terkait perpanjangan dan pemangkasan masa jabatan merupakan permasalahan teknis antara waktu pemilu dan pilkada bukan merupakan hal substantif, sehingga dapat diatasi dengan pengaturan teknis penyelenggaraan pemilu. 7. Bahwa berdasarkan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, tahapan tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya gangguan sebagai akibat dari 69 adanya seleksi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah, sehingga seleksi bagi penyelenggara di daerah tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 sebagaimana pengalaman pemilu tahun 2019. Sehingga permohonan para Pemohon terkait dengan perpanjangan masa jabatan KPU sama sekali tidak berdasar karena sampai dengan saat ini masa jabatan baik KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota tetap selama 5 (lima) tahun masa jabatan kecuali bagi komisioner yang terjerat permasalahan hukum, baik itu pidana ataupun kode etik yang menyebabkan komisoner bersangkutan harus diberhentikan. 8. Bahwa terkait sumber daya manusia untuk penyelenggaraan tahapan pemilu sudah diatur secara demokratis sesuai dengan manajemen tata kelola yang efektif dan efisien dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh pada pengalaman pemilu tahun 2019, seleksi yang dilakukan untuk Anggota KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota tidak menimbulkan permasalahan terhadap tahapan pemilu serentak pada tahun tersebut. 9. Bahwa jika proses rekruitmen KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menemui kesulitan atau kekosongan, baik itu kekosongan yang disebabkan oleh habisnya masa jabatan maupun yang disebabkan oleh permasalahan hukum ataupun kode etik yang menyebabkan KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota memberhentikan seluruh komisioner penyelenggara seluruhnya di suatu daerah, maka terdapat mekanisme kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengambil alih tugas secara sementara oleh KPU Pusat atau KPU Provinsi yang setingkat lebih tinggi di atasnya, sehingga kekosongan pejabat akibat pemberhentian dapat di antisipasi. 10. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran- pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan 70 terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan keterangan tertulis bertanggal 21 Februari 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota bersamaan dengan tahapan pemilu krusial sehingga berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak dan akan berdampak pada 71 banyaknya gelombang seleksi dan beragam waktu sehingga mengganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan pemilu. b. Bahwa menurut Pemohon seharusnya rekrutmen anggota KPU Provinsi, KPU Kabupten/Kota dilaksanakan secara serentak di luar tahapan pemilu atau pada periode pra-elektoral dan keserentakan rekrutmen anggota KPU harus memperhatikan siklus AMJ dan harus dipastikan tidak berakhir pada tahapan pemilu dan diperlukan upaya transisi. c. Bahwa menurut Pemohon, upaya transisi dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 sampai tahapan pemilu 2024 sampai tahapan pemilu 2024. d. Bahwa pertimbangan masa jabatan menurut Pemohon adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan rekrutmen serentak Anggota KPU Prov dan KPU Kab/Kota tidak bersamaan dengan tahapan pemilu. 2) Siklus AMJ 5 tahun ke depan tidak bertepatan dengan tahapan pemilu tahun 2029 dan selanjutnya. 3) Tidak melanggar asas legalitas terkait masa jabatan anggota KPU Prov dan KPU Kab/Kota. e. Bahwa pasal yang diuji adalah Pasal 10 ayat (9) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelahnya selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. f. Bahwa menurut Pemohon Pasal 10 ayat (9) tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebelum KPU selaku Pihak Terkait memberikan tanggapan atau keterangan berkenaan dengan pokok-pokok permohonan a quo, dengan segala hormat izinkanlah KPU menyampaikan kewenangan dan kelembagaan KPU sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 72 Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, tidak hanya bermakna kelembagaan KPU saja, namun satu kesatuan dengan penyelenggara pemilu lainnya, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu, dimana KPU memiliki kelembagaan yang bersifat hierarkis. 3. Dalam struktur kelembagaan KPU, terdapat struktur yang permanen dan temporer. KPU secara struktur dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kemudian di dukung struktur Badan Ad Hoc yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih dalam pemilu di dalam negeri sedangkan pemilu di luar negeri KPU dibantu oleh PPLN, KPPSLN, dan Pantarlih LN. Dalam hal kesekretariatan, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu kewenangan Pihak Terkait in casu KPU adalah membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPPLN. 5. Bahwa pembentukan tersebut yang dalam hal ini adalah pembentukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada setiap provinsi, di mana KPU diberikan kewenangan penuh oleh Undang- Undang untuk mengatur mengenai tata cara pembentukan tim seleksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap pokok-pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, izinkanlah kami KPU selaku Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam pembentukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah proses seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang tersusun sebagai berikut: 73 6. Bahwa KPU sebagai lembaga negara yang mandiri melaksanakan proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara terbuka oleh tim seleksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 7. Tim seleksi tersebut akan bekerja secara terbuka melakukan penjaringan terhadap Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejumlah 2 (dua) kali kebutuhan untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU. Setelah nama-nama paling banyak 2 (dua) kali kebutuhan disampaikan, KPU melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 8. Adapun pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. b. Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. c. Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. d. Tes Tertulis dengan Metode CAT Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. e. Pengumuman Hasil Tes Tertulis dengan Metode CAT. f. Tes Psikologi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. g. Pengumuman Hasil Tes Psikologi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. h. Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. i. Pengumuman Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus Tes Kesehatan dan Wawancara dengan Tim Seleksi. j. Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU. 9. Setelah seluruh tahapan seleksi tersebut dilaksanakan, KPU menetapkan dan melantik anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 74 10. KPU mengelola seleksi di 37 Provinsi kecuali Provinsi Aceh. Hal ini sebagai amanat Undang-Undang Pemilu. KPU dibantu oleh KPU Provinsi untuk melakukan seleksi yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seleksi bagi anggota KIP dilakukan oleh DPRA dan DPRK yang berkoordinasi dengan KPU. Khusus bagi Provinsi Aceh pelaksanaan seleksi secara umum hanya melibatkan KPU pada tahapan penetapan. Hal ini tertera di dalam Qanun yang mengatur terkait pembentukan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. 11. Adapun Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan masa akhir jabatan yang beragam pada setiap bulannya tercantum pada tabel di bawah ini: Tabel Jumlah Satker dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota No. SATKER/TINGKAT TAHUN AMJ 2023 TAHUN AMJ 2024 TAHUN AMJ 2025 1 KPU PROVINSI 28 9 1 2 KABUPATEN/KOTA 317 196 1 12. Adapun simulasi pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota 2023-2024 dan tahapan pemilu dan pemilukada yang beririsan dengan proses seleksi adalah sebagai berikut: SIMULASI SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROV DAN KAB/KOTA 2023- 2024 PEMILU FEBRUARI 2024 PEMILU FEBRUARI 2024 DAN PILKADA NOVEMBER 2024 75 catatan: SIMULASI SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROV DAN KAB/KOTA 2023- 2024 PEMILU MEI 2024 PEMILU MEI 2024 DAN PEMILIHAN NOVEMBER 2024 catatan: 76 Terkait dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota bersamaan dengan tahapan pemilu krusial sehingga berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak dan akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi dan beragam waktu sehingga menganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan pemilu, KPU akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 13. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU diharuskan melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berakhir. 14. Bahwa Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota rata-rata memiliki waktu yang berbeda-beda pada setiap wilayahnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagaimana tercantum sebagai berikut: Tabel Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota per Satker AMJ Bulan Mei 2023 – 20 KPU Provinsi No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten /Kota 1 24 Mei 2023 1. KPU Provinsi Bengkulu 2. KPU Provinsi Jambi 3. KPU Provinsi Sumatera Barat 4. KPU Provinsi Kepulauan Riau 5. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6. KPU Provinsi Banten 7. KPU Provinsi DKI Jakarta 8. KPU Provinsi Kalimantan Barat 9. KPU Provinsi Kalimantan Selatan 10. KPU Provinsi Kalimantan Tengah 11. KPU Provinsi Sulawesi Utara 12. KPU Provinsi Sulawesi Tengah 13. KPU Provinsi Sulawesi Barat 14. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 15. KPU Provinsi Sulawesi Selatan 16. KPU Provinsi Gorontalo 17. KPU Provinsi Papua Tengah 18. KPU Provinsi Papua Pegunungan 19. KPU Provinsi Papua Selatan 20. KPU Provinsi Papua Barat Daya 20 - TOTAL 20 - 77 AMJ Bulan Juni 2023 – 118 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan Juli 2023 – 1 KPU Kota (di Provinsi Sumatera Barat mengikuti KPU Kabupaten/Kota lainnya) No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 16 Juni 2023 - Provinsi Jambi (7 Kab) 1. KPU Kabupaten Batanghari 2. KPU Kabupaten Bungo 3. KPU Kabupaten Muaro Jambi 4. KPU Kabupaten Sarolangun 5. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat 6. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 7. KPU Kabupaten Tebo - 26 - Provinsi Sumatera Barat (15 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Agam 2. KPU Kabupaten Dharmasraya 3. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. KPU Kabupaten Limapuluh Kota 5. KPU Kabupaten Padang Pariaman 6. KPU Kabupaten Pasaman 7. KPU Kabupaten Pasaman Barat 8. KPU Kabupaten Pesisir Selatan 9. KPU Kabupaten Sijunjung 10. KPU Kabupaten Solok 11. KPU Kabupaten Solok Selatan 12. KPU Kabupaten Tanah Datar 13. KPU Kota Bukittinggi 14. KPU Kota Payakumbuh 15. KPU Kota Solok - Provinsi Banten (4 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Pandeglang 2. KPU Kabupaten Tangerang 3. KPU Kota Cilegon 4. KPU Kota Tangerang Selatan 2 24 Juni 2023 - Provinsi Bengkulu (8 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 2. KPU Kabupaten Bengkulu Utara 3. KPU Kabupaten Kepahiang 4. KPU Kabupaten Lebong 5. KPU Kabupaten Muko-Muko 6. KPU Kabupaten Rejang Lebong 7. KPU Kabupaten Seluma 8. KPU Kota Bengkulu - 44 - Provinsi DKI Jakarta (6 Kab/Kota) 1. KPU Kota Administrasi Jakarta Barat 2. KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan 4. KPU Kota Administrasi Jakarta Timur 5. KPU Kota Administrasi Jakarta Utara 78 AMJ Bulan Juni 2023 – 118 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan Juli 2023 – 1 KPU Kota (di Provinsi Sumatera Barat mengikuti KPU Kabupaten/Kota lainnya) No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 6. KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Provinsi Kalimantan Barat (10 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bengkayang 2. KPU Kabupaten Kapuas Hulu 3. KPU Kabupaten Kapuas Utara 4. KPU Kabupaten Ketapang 5. KPU Kabupaten Landak 6. KPU Kabupaten Melawi 7. KPU Kabupaten Sambas 8. KPU Kabupaten Sekadau 9. KPU Kabupaten Sintang 10. KPU Kota Sintang - Provinsi Kalimantan Selatan (12 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Balangan 2. KPU Kabupaten Banjar 3. KPU Kabupaten Barito Kuala 4. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6. KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara 7. KPU Kabupaten Kota Baru 8. KPU Kabupaten Tanah Bumbu 9. KPU Kabupaten Tanah Laut 10. KPU Kabupaten Tapin 11. KPU Kota Banjarbaru 12. KPU Kota Banjarmasin - Provinsi Kalimantan Tengah (4 Kab) 1. KPU Kabupaten Barito Selatan 2. KPU Kabupaten Kapuas 3. KPU Kabupaten Kotawaringin Barat 4. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur - Provinsi Gorontalo (4 Kab) 1. KPU Kabupaten Boalemo 2. KPU Kabupaten Bone Bolango 3. KPU Kabupaten Gorontalo 4. KPU Kabupaten Pohuwato 3 25 Juni 2023 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4 Kab) 1. KPU Kabupaten Bangka Barat 2. KPU Kabupaten Bangka Selatan 3. KPU Kabupaten Bangka Tengah 4. KPU Kabupaten Belitung Timur - 4 4 26 Juni 2023 - Provinsi Sulawesi Utara (7 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 3. KPU Kabupaten Minahasa 4. KPU Kabupaten Minahasa Utara 5. KPU Kota Bitung 6. KPU Kota Manado 7. KPU Kota Tomohon - 33 79 AMJ Bulan Juni 2023 – 118 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan Juli 2023 – 1 KPU Kota (di Provinsi Sumatera Barat mengikuti KPU Kabupaten/Kota lainnya) No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota - Provinsi Sulawesi Selatan (11 Kab) 1. KPU Kabupaten Gowa 2. KPU Kabupaten Barru 3. KPU Kabupaten Bone 4. KPU Kabupaten Bulukumba 5. KPU Kabupaten Luwu Timur 6. KPU Kabupaten Luwu Utara 7. KPU Kabupaten Maros 8. KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan 9. KPU Kabupaten Soppeng 10. KPU Kabupaten Tana Toraja 11. KPU Kabupaten Toraja Utara - Provinsi Sulawesi Tenggara (15 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bombana 2. KPU Kabupaten Buton 3. KPU Kabupaten Buton Selatan 4. KPU Kabupaten Buton Tengah 5. KPU Kabupaten Buton Utara 6. KPU Kabupaten Kolaka Utara 7. KPU Kabupaten Konawe 8. KPU Kabupaten Konawe Kepulauan 9. KPU Kabupaten Konawe Selatan 10. KPU Kabupaten Konawe Utara 11. KPU Kabupaten Muna 12. KPU Kabupaten Muna Barat 13. KPU Kabupaten Wakatobi 14. KPU Kota Bau-Bau 15. KPU Kota Kendari 5 27 Juni 2023 - Provinsi Kepulauan Riau (7 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bintan 2. KPU Kabupaten Karimun 3. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas 4. KPU Kabupaten Lingga 5. KPU Kabupaten Natuna 6. KPU Kota Batam 7. KPU Kota Tanjung Pinang - 7 6 28 Juni 2023 - Provinsi Sulawesi Barat (4 Kab) 1. KPU Kabupaten Majene 2. KPU Kabupaten Mamuju 3. KPU Kabupaten Mamuju Tengah 4. KPU Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu - 4 7 19 Juli 2023 - Provinsi Sumatera Barat (1 Kota) 1. KPU Kota Sawahlunto - 1 TOTAL - 119 80 AMJ Bulan Juli 2023 – 1 KPU Provinsi dan 25 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 5 Juli 2023 1. KPU Provinsi Papua 1 - 2 13 Juli 2023 - Provinsi Sulawesi Tengah (10 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Banggai 2. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 3. KPU Kabupaten Banggai Laut 4. KPU Kabupaten Buol 5. KPU Kabupaten Morowali 6. KPU Kabupaten Morowali Utara 7. KPU Kabupaten Poso 8. KPU Kabupaten Tojo Una-Una 9. KPU Kabupaten Tolitoli 10. KPU Kota Palu - 10 3 20 Juli 2023 - Provinsi Sulawesi Selatan (2 Kab) 1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar 2. KPU Kabupaten Takalar - 2 4 24 Juli 2023 - Provinsi Papua Barat (7 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Fakfak 2. KPU Kabupaten Kaimana 3. KPU Kabupaten Manokwari 4. KPU Kabupaten Manokwari Selatan 5. KPU Kabupaten Pegunungan Arfak 6. KPU Kabupaten Teluk Bintuni 7. KPU Kabupaten Teluk Wondama - 7 - Provinsi Papua Barat Daya (6 Kab) 1. KPU Kabupaten Maybrat 2. KPU Kabupaten Raja Ampat 3. KPU Kabupaten Sorong 4. KPU Kabupaten Sorong Selatan 5. KPU Kabupaten Tambrauw 6. KPU Kota Sorong - 6 TOTAL 1 25 AMJ Bulan Agustus 2023 – 5 KPU Kabupaten AMJ Bulan September 2023 – 3 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 81 1 21 Agustus 2023 - Provinsi Bengkulu (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Kaur - 1 2 24 Agustus 2023 - Provinsi Kalimantan Tengah (4 Kab) 1. KPU Kabupaten Barito Timur 2. KPU Kabupaten Katingan 3. KPU Kabupaten Pulang Pisau 4. KPU Kabupaten Seruyan - 4 3 20 September 2023 - Provinsi Kalimantan Tengah (3 Kab) 1. KPU Kabupaten Lamandau 2. KPU Kabupaten Murung Raya 3. KPU Kabupaten Sukamara - 3 TOTAL - 8 AMJ Bulan September 2023 – 5 KPU Provinsi dan 3 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 24 September 2023 1. KPU Provinsi Sumatera Utara 2. KPU Daerah Istimewa Yogyakarta 3. KPU Provinsi Jawa Barat 4. KPU Provinsi Jawa Tengah 5. KPU Provinsi Bali 5 3 - Provinsi Sulawesi Selatan (3 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Sinjai 2. KPU Kabupaten Bantaeng 3. KPU Kota Palopo TOTAL 5 3 AMJ Bulan Oktober 2023 – 91 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 7 Oktober 2023 - Provinsi Jawa Barat (16 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bandung 2. KPU Kabupaten Bandung Barat 3. KPU Kabupaten Bekasi 4. KPU Kabupaten Cianjur 5. KPU Kabupaten Indramayu - 16 82 AMJ Bulan Oktober 2023 – 91 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 6. KPU Kabupaten Karawang 7. KPU Kabupaten Purwakarta 8. KPU Kabupaten Sukabumi 9. KPU Kabupaten Sumedang 10. KPU Kabupaten Tasikmalaya 11. KPU Kota Bekasi 12. KPU Kota Cimahi 13. KPU Kota Cirebon 14. KPU Kota Depok 15. KPU Kota Sukabumi 16. KPU Kota Tasikmalaya 2 17 Oktober 2023 - Provinsi Bali (8 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Badung 2. KPU Kabupaten Bangli 3. KPU Kabupaten Buleleng 4. KPU Kabupaten Gianyar 5. KPU Kabupaten Jembrana 6. KPU Kabupaten Karangasem 7. KPU Kabupaten Tabanan 8. KPU Kota Denpasar - 8 3 24 Oktober 2023 - Daerah Istimewa Yogyakarta (5 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bantul 2. KPU Kabupaten Gunung Kidul 3. KPU Kabupaten Kulonprogo 4. KPU Kabupaten Sleman 5. KPU Kota Yogyakarta - 32 - Provinsi Jawa Tengah (23 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Banjarnegara 2. KPU Kabupaten Batang 3. KPU Kabupaten Blora 4. KPU Kabupaten Boyolali 5. KPU Kabupaten Brebes 6. KPU Kabupaten Cilacap 7. KPU Kabupaten Jepara 8. KPU Kabupaten Kebumen 9. KPU Kabupaten Klaten 10. KPU Kabupaten Kudus 11. KPU Kabupaten Pekalongan 12. KPU Kabupaten Pemalang 13. KPU Kabupaten Purbalingga 14. KPU Kabupaten Purworejo 15. KPU Kabupaten Rembang 16. KPU Kabupaten Sragen 17. KPU Kabupaten Sukoharjo 18. KPU Kabupaten Temanggung 19. KPU Kabupaten Wonogiri 20. KPU Kabupaten Wonosobo 21. KPU Kota Magelang 22. KPU Kota Pekalongan 23. KPU Kota Surakarta - Provinsi Kalimantan 1. KPU Kabupaten Barito Barito Utara 83 AMJ Bulan Oktober 2023 – 91 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tengah (3 Kab/Kota) 2. KPU Kabupaten Gunung Mas 3. KPU Kota Palangkaraya - Provinsi Sulawesi Barat (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Mamasa 4 25 Oktober 2023 - Provinsi Sumatera Barat (2 Kota) 1. KPU Kota Padang Panjang 2. KPU Kota Pariaman - 2 5 30 Oktober 2023 - Provinsi Sumatera Utara (26 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Asahan 2. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan 3. KPU Kabupaten Karo 4. KPU Kabupaten Labuhan Batu 5. KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan 6. KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara 7. KPU Kabupaten Mandailing Natal 8. KPU Kabupaten Nias 9. KPU Kabupaten Nias Barat 10. KPU Kabupaten Nias Selatan 11. KPU Kabupaten Nias Utara 12. KPU Kabupaten Pakpak Bharat 13. KPU Kabupaten Samosir 14. KPU Kabupaten Serdang Bedagai 15. KPU Kabupaten Simalungun 16. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan 17. KPU Kabupaten Tapanuli Tengah 18. KPU Kabupaten Toba Samosir 19. KPU Kota Binjai 20. KPU Kota Gunung Sitoli 21. KPU Kota Medan 22. KPU Kota Padang Pariaman 23. KPU Kota Pematang Siantar 24. KPU Kota Sibolga 25. KPU Kota Tanjung Balai 26. KPU Kota Tebing TInggi - 33 - Provinsi Sulawesi Utara (7 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 2. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 3. KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe 84 AMJ Bulan Oktober 2023 – 91 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 4. KPU Kabupaten Siau Tagulandang Biaro 5. KPU Kabupaten Minahasa Selatan 6. KPU Kabupaten Minahasa Tenggara 7. KPU Kota Kotamobagu TOTAL - 91 AMJ Bulan November 2023 – 1 KPU Provinsi 18 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan Desember 2023 – 8 KPU Kabupaten No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 7 November 2023 1. KPU Provinsi Sumatera Selatan 1 10 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bangka 2. KPU Kota Pangkal Pinang - Provinsi Jawa Tengah (8 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Banyumas 2. KPU Kabupaten Demak 3. KPU Kabupaten Grobogan 4. KPU Kabupaten Kendal 5. KPU Kabupaten Pati 6. KPU Kabupaten Semarang 7. KPU Kota Salatiga 8. KPU Kota Semarang 2 15 November 2023 - Provinsi Papua (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Mamberamo Raya - 8 - Provinsi Papua Pegunungan (2 Kab) 1. KPU Kabupaten Lanny Jaya 2. KPU Kabupaten Yalimo - Provinsi Papua Selatan (2 Kab) 1. KPU Kabupaten Asmat 2. KPU Kabupaten Merauke - Provinsi Papua Tengah (3 Kab) 1. KPU Kabupaten Dogiyai 2. KPU Kabupaten Puncak 3. KPU Kabupaten Puncak Jaya 3 24 Desember 2023 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Belitung - 8 85 AMJ Bulan November 2023 – 1 KPU Provinsi 18 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan Desember 2023 – 8 KPU Kabupaten No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota - Provinsi Jawa Tengah (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Karanganyar - Provinsi Papua (3 Kab) 1. KPU Kabupaten Keerom 2. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 3. KPU Kabupaten Supiori - Provinsi Papua Pegunungan (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Pegunungan Bintang - Provinsi Papua Selatan (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Mappi - Provinsi Papua Tengah (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Nabire TOTAL 1 26 AMJ Bulan Desember 2023 – 28 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 24 Desember 2023 - Provinsi Sumatera Utara (2 Kab) 1. KPU Kabupaten Batubara 2. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara - 25 - Provinsi Jambi (4 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Kerinci 2. KPU Kabupaten Merangin 3. KPU Kota Jambi 4. KPU Kota Sungai Penuh - Provinsi Banten (3 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Serang 2. KPU Kota Serang 3. KPU Kota Tangerang - Provinsi Jawa Barat (9 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bogor 2. KPU Kabupaten Ciamis 3. KPU Kabupaten Kuningan 4. KPU Kabupaten Majalengka 5. KPU Kabupaten Pangandaran 6. KPU Kabupaten Subang 7. KPU Kota Bandung 8. KPU Kota Banjar 9. KPU Kota Bogor 86 AMJ Bulan Desember 2023 – 28 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota - Provinsi Sulawesi Selatan (7 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Enrekang 2. KPU Kabupaten Luwu 3. KPU Kabupaten Pinrang 4. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang 5. KPU Kabupaten Wajo 6. KPU Kota Makassar 7. KPU Kota Pare-Pare 2 30 Desember 2023 - Provinsi Bengkulu (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Bengkulu Selatan - 3 - Provinsi Kalimantan Barat (2 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Mempawah 2. KPU Kota Pontianak TOTAL - 28 AMJ Bulan Januari 2024 – 1 KPU Provinsi 25 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan Februari 2024 – 2 KPU Kabupaten (beberapa KPU Kabupaten mengikuti jadwal Seleksi KPU Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing demi efisiensi dan efektivitas No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 7 Januari 2024 - Provinsi Sumatera Selatan (16 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Banyuasin 2. KPU Kabupaten Empat Lawang 3. KPU Kabupaten Muara Enim 4. KPU Kabupaten Musi Banyuasin 5. KPU Kabupaten Musi Rawas 6. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara 7. KPU Kabupaten Ogan Ilir 8. KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir 9. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 10. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 11. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 12. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 13. KPU Kota Lubuklinggau 14. KPU Kota Pagaralam - 16 87 AMJ Bulan Januari 2024 – 1 KPU Provinsi 25 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan Februari 2024 – 2 KPU Kabupaten (beberapa KPU Kabupaten mengikuti jadwal Seleksi KPU Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing demi efisiensi dan efektivitas No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 15. KPU Kota Palembang 16. KPU Kota Prabumulih 2 9 Januari 2024 - Provinsi Jawa Tengah (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Tegal - 4 - Provinsi Bali (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Klungkung - Provinsi Sulawesi Utara (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud - Provinsi Sulawesi Barat (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Polewali Mandar 3 21 Januari 2024 - Provinsi Sumatera Selatan (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Lahat - 5 - Provinsi Sulawesi Tengah (3 Kab) 1. KPU Kabupaten Donggala 2. KPU Kabupaten Parigi Moutong 3. KPU Kabupaten Sigi - Provinsi Papua Pegunungan (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Tolikara 4 22 Januari 2024 1. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 - 5 3 Februari 2024 - Provinsi Jawa Tengah (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Magelang - 2 - Provinsi Papua Pegunungan (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Yahukimo TOTAL 1 27 88 AMJ Bulan Februari 2024 – 5 KPU Provinsi 41 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan Maret 2024 – 2 KPU Kabupaten No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 3 Februari 2024 - Provinsi Kalimantan Barat (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Sanggau - 27 - Provinsi Gorontalo (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Gorontalo Utara - Provinsi Nusa Tenggara Timur (19 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Alor 2. KPU Kabupaten Belu 3. KPU Kabupaten Flores Timur 4. KPU Kabupaten Kupang 5. KPU Kabupaten Lembata 6. KPU Kabupaten Malaka 7. KPU Kabupaten Manggarai 8. KPU Kabupaten Manggarai Barat 9. KPU Kabupaten Manggarai Timur 10. KPU Kabupaten Ngada 11. KPU Kabupaten Nagekeo 12. KPU Kabupaten Rote Ndao 13. KPU Kabupaten Sikka 14. KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 15. KPU Kabupaten Sumba Tengah 16. KPU Kabupaten Sumba Timur 17. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan 18. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara 19. KPU Kota Kupang - Provinsi Papua Tengah (2 Kab) 1. KPU Kabupaten Deiyai 2. KPU Kabupaten Mimika - Provinsi Nusa Tenggara Barat (2 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Lombok Tengah 2. KPU Kota Mataram - Provinsi Banten (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Lebak - Provinsi Jawa Barat (1 Kab) 2. KPU Kabupaten Garut 2 8 Februari 2024 1. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 2 - Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Sumba Barat 3 1. KPU Provinsi Riau 2 13 89 AMJ Bulan Februari 2024 – 5 KPU Provinsi 41 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan Maret 2024 – 2 KPU Kabupaten No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 20 Februari 2024 2. KPU Provinsi Jawa Timur - Provinsi Sumatera Utara (2 Kab) 1. KPU Kabupaten Langkat 2. KPU Kabupaten Padang Lawas - Provinsi Kalimantan Barat (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Sulawesi Selatan (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Jeneponto - Provinsi Nusa Tenggara Barat (8 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bima 2. KPU Kabupaten Dompu 3. KPU Kabupaten Lombok Barat 4. KPU Kabupaten Lombok Timur 5. KPU Kabupaten Lombok Utara 6. KPU Kabupaten Sumbawa 7. KPU Kabupaten Sumbawa Barat 8. KPU Kota Bima - Provinsi Papua Tengah (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Intan Jaya 4 26 Februari 2024 1. KPU Provinsi Kalimantan Timur 2. KPU Provinsi Kalimantan Utara 2 - 5 19 Maret 2024 - Provinsi Papua Tengah (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Paniai - 2 - Provinsi Jawa Barat (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Cirebon TOTAL 5 43 AMJ Bulan Maret 2024 – 1 KPU Provinsi 35 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan April 2024 – 4 KPU Kabupaten No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 5 Maret 2024 - Provinsi Riau (11 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bengkalis 2. KPU Kabupaten Indragiri Hilir - 11 90 AMJ Bulan Maret 2024 – 1 KPU Provinsi 35 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan April 2024 – 4 KPU Kabupaten No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 3. KPU Kabupaten Indragiri Hulu 4. KPU Kabupaten Kampar 5. KPU Kabupaten Kuantan Singingi 6. KPU Kabupaten Pelalawan 7. KPU Kabupaten Rokan Hilir 8. KPU Kabupaten Rokan Hulu 9. KPU Kabupaten Siak 10. KPU Kota Dumai 11. KPU Kota Pekanbaru 2 14 Maret 2024 - Provinsi Sulawesi Tenggara (2 Kab) 1. KPU Kabupaten Kolaka 2. KPU Kabupaten Kolaka Timur - 3 - Provinsi Papua Selatan (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Boven Digoel 3 19 Maret 2024 - Provinsi Kalimantan Timur (10 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Berau 2. KPU Kabupaten Kutai Barat 3. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 4. KPU Kabupaten Kutai Timur 5. KPU Kabupaten Mahakam Ulu 6. KPU Kabupaten Paser 7. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara 8. KPU Kota Balikpapan 9. KPU Kota Bontang 10. KPU Kota Samarinda - 20 - Provinsi Kalimantan Utara (5 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bulungan 2. KPU Kabupaten Malinau 3. KPU Kabupaten Nunukan 4. KPU Kabupaten Tana Tidung 5. KPU Kota Tarakan - Provinsi Papua (3 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Jayapura 2. KPU Kabupaten Waropen 3. KPU Kota Jayapura - Provinsi Papua Pegunungan (2 Kab) 1. KPU Kabupaten Jayawijaya 2. KPU Kabupaten Nduga 4 21 Maret 2024 1. KPU Provinsi Maluku 1 - 5 22 Maret 2024 - Provinsi Kalimantan Selatan (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Tabalong - 1 91 AMJ Bulan Maret 2024 – 1 KPU Provinsi 35 KPU Kabupaten/Kota AMJ Bulan April 2024 – 4 KPU Kabupaten No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten /Kota Provinsi Kabupaten/Kota 6 1 April 2024 - Provinsi Papua (2 Kab) 1. KPU Kabupaten Biak Numfor 2. KPU Kabupaten Sarmi - 2 7 8 April 2024 - Provinsi Papua Pegunungan (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Mamberamo Tengah - 1 8 14 April 2024 - Provinsi Riau (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti - 1 TOTAL 1 39 AMJ Bulan April 2024 – 19 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 1 April 2024 - Provinsi Jawa Tengah (1 Kota) 1. KPU Kota Tegal - 14 - Provinsi Jawa Timur (2 Kab) 1. KPU Kabupaten Probolinggo 2. KPU Kabupaten Tulungagung - Provinsi Maluku (11 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Buru 2. KPU Kabupaten Buru Selatan 3. KPU Kabupaten Kepulauan Aru 4. KPU Kabupaten Maluku Barat Daya 5. KPU Kabupaten Maluku Tengah 6. KPU Kabupaten Maluku Tenggara 7. KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar 8. KPU Kabupaten Seram Bagian Barat 9. KPU Kabupaten Seram Bagian Timur 10. KPU Kota Ambon 11. KPU Kota Tual 2 8 April 2024 - Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Sabu Raijua - 1 3 - Provinsi Sumatera Utara (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Deli Serdang - 2 92 14 April 2024 - Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Ende 4 16 April 2024 - Provinsi Sumatera Utara (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Tapanuli Utara - 1 5 22 April 2024 - Provinsi Sumatera Utara (1 Kab) 1. KPU Kabupaten Dairi - 1 TOTAL - 19 AMJ Bulan Mei 2024 – 1 KPU Provinsi dan 11 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten/Kota 1 6 Mei 2024 1. KPU Provinsi Maluku Utara 1 - 2 13 Mei 2024 - Provinsi Sumatera Barat (1 Kota) 1. KPU Kota Padang - 1 3 28 Mei 2024 - Provinsi Maluku Utara (10 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Halmahera Barat 2. KPU Kabupaten Halmahera Tengah 3. KPU Kabupaten Halmahera Utara 4. KPU Kabupaten Halmahera Selatan 5. KPU Kabupaten Kepulauan Sula 6. KPU Kabupaten Halmahera Timur 7. KPU Kabupaten Pulau Morotai 8. KPU Kabupaten Pulau Taliabu 9. KPU Kota Ternate 10. KPU Kota Tidore Kepulauan - 10 TOTAL 1 11 AMJ Bulan Juni 2024 – 37 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten/Kota 1 2 Juni 2024 - Provinsi Gorontalo (1 Kota) 1. KPU Kota Gorontalo - 1 2 13 Juni 2024 - Provinsi Jawa Timur (36 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Bangkalan 2. KPU Kabupaten Banyuwangi 3. KPU Kabupaten Blitar 4. KPU Kabupaten Bojonegoro - 36 93 AMJ Bulan Juni 2024 – 37 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten/Kota 5. KPU Kabupaten Bondowoso 6. KPU Kabupaten Gresik 7. KPU Kabupaten Jember 8. KPU Kabupaten Jombang 9. KPU Kabupaten Kediri 10. KPU Kabupaten Lamongan 11. KPU Kabupaten Lumajang 12. KPU Kabupaten Madiun 13. KPU Kabupaten Magetan 14. KPU Kabupaten Malang 15. KPU Kabupaten Mojokerto 16. KPU Kabupaten Nganjuk 17. KPU Kabupaten Ngawi 18. KPU Kabupaten Pacitan 19. KPU Kabupaten Pamekasan 20. KPU Kabupaten Pasuruan 21. KPU Kabupaten Ponorogo 22. KPU Kabupaten Sampang 23. KPU Kabupaten Sidoarjo 24. KPU Kabupaten Situbondo 25. KPU Kabupaten Sumenep 26. KPU Kabupaten Trenggalek 27. KPU Kabupaten Tuban 28. KPU Kota Batu 29. KPU Kota Blitar 30. KPU Kota Kediri 31. KPU Kota Madiun 32. KPU Kota Malang 33. KPU Kota Mojokerto 34. KPU Kota Pasuruan 35. KPU Kota Probolinggo 36. KPU Kota Surabaya TOTAL 1 37 AMJ Bulan Oktober 2024 – 1 KPU Provinsi No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 15 Oktober 2024 1. KPU Provinsi Lampung 1 - TOTAL 1 - AMJ Bulan November 2024 – 15 KPU Kabupaten/Kota No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Kabupaten/Kota 94 1 21 November 2024 - Provinsi Lampung (15 Kab/Kota) 1. KPU Kabupaten Lampung Tengah 2. KPU Kabupaten Lampung Utara 3. KPU Kabupaten Lampung Selatan 4. KPU Kabupaten Lampung Barat 5. KPU Kabupaten Lampung Timur 6. KPU Kabupaten Mesuji 7. KPU Kabupaten Pesawaran 8. KPU Kabupaten Pesisir Barat 9. KPU Kabupaten Pringsewu 10. KPU Kabupaten Tulang Bawang 11. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat 12. KPU Kabupaten Tanggamus 13. KPU Kabupaten Way Kanan 14. KPU Kota Bandar Lampung 15. KPU Kota Metro - 15 TOTAL - 15 AMJ Bulan Agustus 2025 – 1 KPU Provinsi No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 5 Agustus 2025 1. KPU Provinsi Papua Barat 1 - TOTAL 1 - KIP ACEH DAN KIP KABUPATEN/KOTA No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Kabupaten/Kota 1 30 Mei 2023 Aceh 1. KIP Kota Subulussalam - 1 2 4 Juli 2023 Aceh 1. KIP Kabupaten Aceh Besar - 1 3 9 Juli 2023 Aceh 1. KIP Kota Lhokseumawe - 1 4 10 Juli 2023 Aceh 1. KIP Kabupaten Bireuen 2. KIP Kota Banda Aceh - 2 5 12 Juli 2023 Aceh 1. KIP Kabupaten Aceh Barat 2. KIP Kabupaten Aceh Utara 3. KIP Kabupaten Gayo Lues 4. KIP Kota Sabang - 4 95 KIP ACEH DAN KIP KABUPATEN/KOTA No AMJ Satker Jumlah KPU Provinsi Jumlah KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Kabupaten/Kota 6 13 Juli 2023 Aceh 1. KIP Kabupaten Pidie Jaya - 1 7 16 Juli 2023 Aceh 2. KIP Kabupaten Aceh Barat Daya - 1 8 17 Juli 2023 Aceh 1. KIP Aceh 1 - 18 Juli 2023 Aceh 1. KIP Kabupaten Aceh Singkil - 1 19 Juli 2023 Aceh 1. KIP Kabupaten Aceh Tamiang - 1 9 31 Juli 2023 Aceh 1. KIP Kota Langsa - 1 10 10 Agustus 2023 Aceh 1. KIP Kabupaten Pidie - 1 11 14 Agustus 2023 Aceh 1. KIP Kabupaten Aceh Jaya - 1 12 28 Desember 2023 Aceh 1. KIP Kabupaten Aceh Timur - 1 13 18 Februari 2024 Aceh 1. KIP Kabupaten Aceh Tenggara - 1 14 19 Februari 2024 Aceh 1. KIP Kabupaten Bener Meriah - 1 15 26 Februari 2024 Aceh 1. KIP Kabupaten Aceh Selatan - 1 16 18 Maret 2024 Aceh 1. KIP Kabupaten Aceh Tengah - 1 17 27 Maret 2024 Aceh 1. KIP Kabupaten Nagan Raya - 1 18 6 Juli 2027 Aceh 1. KIP Kabupaten Simeulue - 1 TOTAL 1 23 15. Bahwa tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 dalam beberapa jadwal tahapannya bersamaan dengan Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada sebagian besar wilayahnya. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel simulasi sebagaimana pada angka 13 di atas. 16. Bahwa meskipun tahapan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada sebagian besar wilayah bersamaan pelaksanaannya dengan tahapan pemilu, namun pelaksanaan pemilu tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 yang lalu, dimana tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan tahapan 96 Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 yang disebabkan oleh pergantian jabatan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. 17. Bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu dan Pemilihan sehingga merupakan hal yang relevan bagi KPU untuk melaksanakan seleksi Calon Anggota KPU yang waktu pelaksanaannya secara prinsip dibatasi dengan ketentuan Pasal 10 ayat (9), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 31 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 18. Bahwa pelaksanaan seleksi yang berdekatan dengan hari pemungutan suara dalam tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 tidak akan menganggu jalannya tahapan karena KPU telah memiliki pengalaman melakukan seleksi serupa pada tahun 2018, dan KPU akan mengambil kebijakan yang menjamin proses pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta tahapan tersebut secara profesional dan akuntabel. Terhadap dalil Pemohon mengenai usulan perpanjangan masa jabatan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan keserentakan pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPU akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 19. Bahwa dalil Pemohon untuk melaksanakan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesungguhnya pernah digagas oleh KPU dalam pembahasan Draft Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pemilihan Umum. 20. Bahwa berdasarkan data dari Pihak Terkait yang juga dikutip oleh Pemohon dalam perkara a quo jika dibaca secara cermat, maka sesungguhnya akan didapatkan fakta bahwa jumlah Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang AMJ nya berakhir tahun 2023 lebih banyak daripada yang akan berakhir pada 2024, apalagi dibandingkan dengan AMJ tahun 2025. 21. Bahwa berdasarkan tabel Pemohon dalam dalil permohonannya, jumlah AMJ Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut: 97 DATA AKHIR MASA JABATAN PROVINSI AMJ KPU PROVINSI 2023 2024 2025 SATKER ORANG SATKER ORANG SATKER ORANG JANUARI 1 5 FEBRUARI 5 27 MARET 1 5 APRIL MEI 17 93 1 5 JUNI JULI 1 7 AGUSTUS 1 5 SEPTEMBER 5 31 OKTOBER 1 7 NOVEMBER 1 5 DESEMBER JUMLAH 24 136 9 49 1 5 DATA AKHIR MASA JABATAN KABUPATEN/KOTA AMJ KPU KAB/KOTA 2023 2024 2027 SATKER ORANG SATKER ORANG SATKER ORANG JANUARI 25 125 FEBRUARI 46 230 MARET 37 185 APRIL 23 115 MEI 1 5 11 55 JUNI 118 590 37 185 JULI 39 195 2 10 1 5 AGUSTUS 7 35 SEPTEMBER 6 30 OKTOBER 91 455 NOVEMBER 18 90 15 75 DESEMBER 37 185 JUMLAH 317 1585 196 980 1 5 98 22. Bahwa terdapat 3 (tiga) provinsi baru yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sehingga jumlah AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengalami penambahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: No. SATKER/TINGKAT TAHUN AMJ 2023 TAHUN AMJ 2024 TAHUN AMJ 2025 1 KPU PROVINSI 28 (73,6%) 9 (23,6%) 1 (2,6%) 2 KABUPATEN/KOTA 317 (61,6%) 196 (38,1%) 1 (0,19%) 23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota proses seleksi dimulai 5 (lima) bulan sebelum Akhir Masa Jabatan, maka 7 KPU provinsi dan 108 KPU Kabupaten/Kota yang Akhir Masa Jabatan pada awal tahun 2024 sesungguhnya proses seleksinya dilakukan pada tahun 2023, maka KPU akan melakukan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota simulasi sebagai berikut: No. SATKER/TINGKAT TAHUN AMJ 2023 TAHUN AMJ 2024 TAHUN AMJ 2025 1 KPU PROVINSI 35 (92,1%) 2 (5,2%) 1 (2,6%) 2 KABUPATEN/KOTA 425 (82,6%) 88 (17,1%) 1 (0,19%) 24. Bahwa berdasarkan persentase AMJ tersebut di atas, maka yang paling rasional adalah melakukan keserentakan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota justru pada tahun 2023. 25. Pihak Terkait perlu sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa KPU saat ini sedang melaksanakan rekrutmen calon anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut: a. Bahwa KPU pada saat ini sedang melakukan rekrutmen calon anggota KPU Provinsi di 20 provinsi; b. Bahwa tahapan rekrutmen calon anggota KPU Provinsi yang AMJ nya berahir di bulan Mei telah dibentuk tim seleksi dan saat ini tim seleksi sedang menerima pendaftaran bagi calon anggota KPU Provinsi sampai dengan tanggal 21 Februari 2023; c. Bahwa pada tingkat kabupaten/kota, KPU sedang melakukan proses 99 rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten/Kota di 118 kabupaten/kota yang AMJ pada bulan Juni 2023; d. Bahwa anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang AMJ berakhir di bulan Juli terdiri dari 1 KPU Provinsi dan 39 KPU Kabupaten/Kota akan dimulai seleksinya pada bulan Maret 2023. 26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tanggung jawab, kewenangan, hasil evaluasi, dan kajian KPU yang telah diuraikan di atas, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah kami KPU selaku Pihak Terkait merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dilaksanakan sesuai ketentuan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. b. Bahwa dalam pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tahapan seleksi dilaksanakan secara serentak sebelum memasuki tahapan pemilu 2024 atau setidaknya seleksi secara serentak dilaksanakan pada tahun 2023. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 1. Kesimpulan para Pemohon bertanggal 16 Mei 2023 A. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGUJI KETENTUAN PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, PASAL 22 E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (5), PASAL 1 AYAT (2), DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945. 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 100 lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 4. Bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 101 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, MK berwenang memeriksa dan mengadili pengujian UU terhadap UUD 1945; 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 in casu Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, para Pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. 102 B. PARA PEMOHON TERBUKTI MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PENGUJIAN PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, PASAL 22E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (5), PASAL 1 AYAT (2), DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (1) Perorangan warga negara Indonesia; (2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; (3) Badan hukum publik dan privat; atau (4) Lembaga negara. 12. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 13. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 103 c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pcmohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipaslikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi”. B.1. PEMOHON PERSEORANGAN WARGA NEGARA 16. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (bukti P-3 dan bukti P-4 ) yang memiliki kapasitas sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon I terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017: “Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”. 2) Bahwa Pemohon I memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Tahun 1999, Tahun 2004, Tahun 2009, Tahun 2014, dan Tahun 2019, serta Pemilukada DKI Jakarta, tahun 2017. 104 3) Bahwa selain itu, Pemohon I adalah mantan Direktur Advokasi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang telah banyak berkiprah dalam proses mendorong demokrasi dan demokratisasi di Indonesia termasuk di bidang pemilu (bukti P- 5 ). 4) Bahwa Pemohon I adalah rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 5) Bahwa Pemilu merupakan sarana pengejahwantahan kedaulatan rakyat, dimana dalam pemilu-lah, rakyat benar-benar berdaulat dan dalam posisi tertinggi dalam menentukan wakil-wakil-nya baik di eksekutif maupun di legislatif. Sehingga proses, mekanisme, dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam pemilu harus dapat dipastikan benar-benar menjamin kedaulatan rakyat, potensi gangguang sekecil apapun harus dapat diantisipasi dan diperbaiki agar tidak mengganggu jalannya pemilu, apalagi hal-hal yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak boleh dibiarkan terjadi hanya karena pertimbangan kepentingan-kepentingan lain, selain jaminan kedaulatan rakyat. 6) Bahwa Pemilu sebagai sarana pengejahwantahan kedaulatan rakyat harus dapat dipastikan terwujud secara jujur, adil, dan berintregritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 7) Bahwa Pemohon I sebagai Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 8) Bahwa hak konstitusional Pemohon I atas kedaulatan rakyat dan atas terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung secara penalaran yang wajar potensial tidak dapat 105 diwujudkan karena ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu mengenai Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan krusial, sehingga menurut pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sebagai Penyelenggara Pemilu yang sudah berpengalaman berkali-kali dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang juga sebagai pelaksana rekruitmen anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, hampir dapat dipastikan akan mengganggu jalanya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 karena di tengah-tengah pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana (bukti P-6 dan bukti P-8). 9) Bahwa dalam rangka jaminan hak konstitusional atas kedaulatan rakyat dan jaminan konstitusional atas terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil, maka menjadi suatu kebutuhan hukum di bidang Pemilu, untuk menata desain rekruitmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota ke depan yang dilakukan secara serentak namun tidak dilakukan bersamaan dengan tahapan Pemilu atau Pre- Electoral. Hal ini juga seiring dengan perkembangan Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan secara serentak untuk pertama kali di tahun 2024. 10) Bahwa berdasarkan data KPU-RI, jumlah KPU Provinsi dan anggota/Komisioner KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut: (vide bukti P-6 dan bukti P-8). AMJ KPU PROVINSI 2023 2024 2025 SATKER ORANG SATKER ORANG SATKER ORANG JANUARI 1 5 FEBRUARI 5 27 MARET 1 5 APRIL MEI 17 93 1 5 JUNI JULI 1 7 AGUSTUS 1 5 106 SEPTEMBER 5 31 OKTOBER 1 7 NOVEMBER 1 5 DESEMBER JUMLAH 24 136 9 49 1 5 11) Sedangkan jumlah KPU Kabupaten/Kota dan anggota/komisioner KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, 2023 dan 2024 menurut data KPU RI (vide bukti P-6 dan bukti P-8) adalah sebagai berikut: AMJ KPU KAB/KOTA 2023 2024 2025 SATKER ORANG SATKER ORANG SATKER ORANG JANUARI 25 125 FEBRUARI 46 230 MARET 37 185 APRIL 23 115 MEI 1 5 11 55 JUNI 118 590 37 185 JULI 39 195 2 10 1 5 AGUSTUS 7 35 SEPTEMBER 6 30 OKTOBER 91 455 NOVEMBER 18 90 15 75 DESEMBER 37 185 JUMLAH 317 1558 196 980 1 5 12) Adapun Jadwal Tahapan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 (bukti P-7) adalah sebagai berikut: 107 13) Dari kedua data di atas, bila dibandingkan antara jadwal AMJ (Akhir Masa Jabatan) anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan Jadwal Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka tergambar dengan jelas AMJ KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota bersamaan dengan tahapan pemilu krusial sebagaimana (bukti P-8 yaitu Rapat Kerja Antara DPR RI dengan KPU Tentang Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, tanggal, 6 September 2021), dapat digambarkan sebagai berikut: No. IRISAN TAHAPAN BULAN TAHAP KRUSIAL ZONA 1. Terdapat 12 Gelombang Seleksi dan Pelantikan Anggota KPU pada Tahun 2023-2025 2. Tahapan Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota selama 3 Bulan 3. AMJ 15 Provinisi dan 1 Kabupaten/Kota pada Bulan Mei 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mei 2023 Penetapan DPSHP 4. AMJ 1 Provinsi dan 118 Kab/Kota pada Bulan Juni 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc Juni 2023 Penetapan DPT 5. AMJ 2 Provinsi dan 39 Kabupaten/Kota pada Bulan Juli 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc Juli 2023 Verifikasi Pencalonan DPT Nasional 6. AMJ 5 Provinsi dan 13 Kab/Kota pada Bulan Agustus 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Agust 2023 Penetapan Calon Anggota 108 Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD 7. AMJ 1 Provinsi pada Bulan September 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye Sept 2023 Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 8. AMJ 91 Kab/Kota pada Bulan Oktober 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye Okt 2023 Sengketa Penetapan Calon, Penggantia n Calon Pasca Sengketa Penetapan 9. AMJ 18 Kab/Kota pada Bulan November 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye Nov 2023 Penetapan Kebutuhan Logistik, Penyusunan Kebutuhan Pemilihan 10. AMJ 37 Kab/Kota pada Bulan Desember 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu Des 2023 Kampanye 11. AMJ 1 Provinsi dan 25 Kab/Kota pada Bulan Januari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan Jan 2024 Laporan dan Audit Dana Kampany, Kampanye Rapat Umum 109 dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu 12. AMJ 5 Provindi dan 46 Kab/Kota pada Bulan Februari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Logistik Pemilu, Pemungutan , Penghitungan dan Rekapitulasi Suara (jika dilaksanakan pada 28 Februari 2024) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Feb 2024 Pemunguta n, Penghitung an dan Rekapitulasi suara 13. AMJ 1 Provinsi dan 39 Kab/Kota pada Bulan Maret 2024 beririsan dengan Masa Kerja Badan Adhoc, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan dan Rekapitulasi Nasional Maret 2024 Rekapitusi Suara Nasional dan Pemutakhir an Data Pemilih Pemilihan. 14. AMJ 23 Kab/Kota pada Bulan April 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil PSU (jika ada) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan April 2023 Sengketa hasil Pemilu 15. AMJ 1 Provinsi dan 11 Kab/kota pada Bulan Mei 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil, Penetapan Hasil Pemilu Pasca Sengketa serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan Mei 2024 Sengketa Hasil Pemilu, Penetapan DPS dan DPSHP Pemilihan 16. AMJ 37 Kab/Kota pada Bulan Juni 2024 beririsan dengan Tahapan Kampanye dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres Putaran Kedua, Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Juni 2024 Penetapan DPT Pemlihan 110 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan 17. AMJ 1 Provinsi pada Bulan Oktober 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Penetapan Calon Pemilihan, Sumpah Janji DPRD Hasil Pemilu, Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Okt 2024 Distribusi Logistik dan Kampanye Rapat Umum 18. AMJ 15 Kab/Kota pada Bulan November 2024 beririsan dengan Tahapan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghituangan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Nov 2024 Pemunguta n, Penghitung an dan Rekapitulasi Suara Pemilihan. 14) Bahwa berdasarkan data KPU di atas, AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertepatan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang telah masuk pada agenda yang sangat krusial, sehingga hampir dapat dipastikan potensial mengganggu pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana diakui anggota KPU RI sendiri (vide bukti P- 6 dan bukti P-8). 15) Bahwa menurut pendapat KPU RI (vide bukti P-6 dan bukti P-8) AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak seragam akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya sehingga akan mengganggu konsentrasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut: (1) KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; (2) KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; 111 (3) KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemiluhan Serentak Tahun 2024; (4) Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan; (5) Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan Pemilu karena proses transisi Anggota KPU beririsan dengan tahapan krisial dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; 16) Bahwa selain itu seiring dengan keserantakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka demi penataan sistem penyelenggara Pemilu ke depan, seharusnya rekruitmen anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak, di luar tahapan Pemilu atau pada periode Pra-Elektoral. 17) Bahwa keserentakan rekruitmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan aspek penataan sistem Penyelenggara Pemilu untuk ke depan, dan harus memperhatikan siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang dan selanjutnya harus dipastikan tidak berakhir pada tahapan Pemilu juga. 18) Maka untuk mewujudkan keserantakan rekruitmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar dilaksanakan di luar tahapan Pemilu (Pre-Election), harus dilakukan upaya transisi demi penataan desian rekruitmen penyelenggara pemilu in casu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ke depan. 19) Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. 112 20) Bahwa upaya transisi dengan memperpanjang Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi/KPU Kab/Kota tersebut berdasarkan pertimbangan antara lain: a. Mewujudkan rekruitmen secara serentak, Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, pasca Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 selesai atau Pre-Election (sebelum tahapan Pemilu dilaksanakan) atau tidak bersamaan dengan tahapan Pemilu; b. Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun ke depan, tidak bertepatan dengan Tahapan Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya; c. Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun. 21) Bila dibandingkan dengan keserantakan rekruitmen dengan memangkas masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka pemangkasan masa jabatan akan berdampak pada hal-hal berikut: a. Melanggar asas legalitas. Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas. b. Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan Pemilu. c. Siklus Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya, potensial akan berada pada tahapan Pemilu. Hal ini bertentangan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekruitemen serentak pada masa Pre-Election atau sebelum masuk tahapan Pemilu untuk penataan penyelenggara Pemilu ke depannya. d. Terjadinya pemborosan, karena Negara akan menanggung kompensasi atas gaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatanya, sementara di sisi 113 lain Negara tetap menggaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas. 22) Sementara apabila rekrutmen anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan Akhir Masa Jabatanya (AMJ) tidak akan dapat dibangun rekruitemen serentak pada Pre- Electoral. 23) Selengkapnya perbadingan tersebut dapat dilihat dari table berikut: NO. REKRUITMEN SERENTAK DENGAN PERPANJANGAN MASA JABATAN REKRUITEMEN SERENTAK DENGAN MEMANGKAS MASA JABATAN REKRUTMEN SESUAI AKHIR MASA JABATAN 1 Rekruitmen Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dilaksanakan secara serentak dilakukan pasca Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 selesai atau Pre- Election (sebelum tahapan Pemilu dilaksanakan) tidak bersamaan dengan tahapan Pemilu. Melanggar asas legalitas. Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas. KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelolan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 2 Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun kedepan, tidak bertepatan dengan Tahapan Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya. Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan Pemilu. KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; 3. Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun. Siklus Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya, potensial akan berada pada tahapan Pemilu. Hal ini bertentangan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekruitemen serentak pada masa Pre- Election atau sebelum masuk tahapan Pemilu untuk penataan KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemiluhan Serentak Tahun 2024; 114 penyelenggara Pemilu kedepannya. 4 Lebih efisien karena tidak harus membayar kompensasi gaji yang harus dibayarkan terhadap anggota KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota atas sisa masa jabatannya, bila harus dipangkas sebelum berakhir masa jabatanya. Terjadinya pemborosan, karena Negara akan menanggung kompensasi atas gaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatanya, sementara di sisi lain Negara tetap menggaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas. Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi focus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan; 24) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif tersebut, maka cara yang paling maslahat untuk kepentingan penataan desain rekruitmen KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di masa depan adalah dengan mewujudkan keserentakan rekruitmen melalui pendekatan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 dan tahun 2024 sampai tahapan Pemilu selesai, kemudian dilakukan rekruitmen secara serentak pasca tahapan Pemilu dan sebelum Tahapan Pemilu berikutnya dimulai. 25) Bahwa selama ketentuan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 masih tetap berlaku, dalam batas penalaran yang wajar, potensi kerugian konstitusional baik secara langsung atau tidak langsung akan terjadi. 26) Bahwa pemberlakuan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 dinilai atau dianggap telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. 27) Bahwa kerugian konstutional Pemohon I dan Pemohon II secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”. ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah: “Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada Tahun 2023 dan 115 Tahun 2024 diperpanjang masa jabatanya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. 28) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang diberikan oleh UUD 1945. - Bahwa Pemohon I sebagai rakyat Indonesia adalah sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. - Bahwa Pemilu sebagai sarana pengejahwantahan kedaulatan rakyat harus dapat dipastikan terwujud secara jujur, adil, dan berintregritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. - Bahwa Pemohon I sebagai Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. b. Hak konstitusional Pemohon I dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. - Bahwa hak konstitusional Pemohon I atas kedaulatan rakyat dan atas terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung secara penalaran yang wajar potensial tidak dapat diwujudkan karena ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu mengenai Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan 116 krusial, sehingga menurut pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sebagai Penyelenggara Pemilu yang sudah berpengalaman berkali-kali dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang juga sebagai pelaksana rekruitmen anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, hampir dapat dipastikan akan mengganggu jalanya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 karena di tengah-tengah pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana (bukti P-6 dan bukti P-8). c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Bahwa menurut pendapat KPU RI (vide bukti P-6 dan bukti P-8) bila ketentuan Pasal 10 ayat (9) diberlakukan, maka AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak akan seragam dan akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya sehingga akan mengganggu konsentrasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut: - KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; - KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; - KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; 117 - Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan; - Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan Pemilu karena proses transisi Anggota KPU beririsan dengan tahapan krisial dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. - Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan potensial yang dialami Pemohon I, yaitu potensi terganggugnya pelakasanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana diakui sendiri oleh KPU RI sebagai pelaksana tahapan Pemilu dan rekruitmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebabkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil potensial tidak dapat diwujudkan karena berlakunya Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu. e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. - Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”. ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah: “Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa 118 jabatanya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024” sebagaimana permohonan para Pemohon. 17. Bahwa agar Pemohon I tidak dirugikan hak konstitusional-nya dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017, Pemohon I memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk membuat tafsir konstitusional bersyarat atas ketentuan a quo “Bahwa Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatanya sampai setelah selesaianya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. Agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian yang dialami oleh Pemohon I. B.2. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT 18. Bahwa Pemohon II adalah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kesadaran akan terwujudnya demokrasi dan demokratisasi di Indonesia (bukti P-5). 19. Bahwa Pemohon II ikut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan di bidang pemilu agar terwujud Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas (bukti P-9). 20. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Pemohon II pada Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”. Sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) menyatakan: “Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya”. 21. Bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (5) menyatakan: “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: … dst.” 119 22. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar a quo maka Ketua Yayasan dan Bendahara Yayasan berhak mewakil Pemohon II dalam permohonan ini. 23. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo didasarkan pada Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon II. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Pusat Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia atau dikenal dengan CSIPP, menyatakan: 1. Penelitian dan Kajian, diantaranya: a. Riset dan Kajian Kebijakan lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan asistensi. c. Partisipasi aktif dalam proses perbaikan kebijakan publik. d. Diseminasi informasi, dokumentasi dan publikasi ilmiah. 2. Advokasi, diantaranya: a. Monitoring, dukungan, dan kontribusi dalam reformasi social, budaya, hukum dan ekonomi. b. Fasilitasi dan dukungan dalam pengujian judicial review terhadap peraturan perundang-undangan. c. Penyelenggaraan eksaminasi terhadap putusan lembaga peradilan. d. Dukungan penanganan kasus dan masalah hukum. e. Penguatan kapasitas dan pendampingan. 24. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon II telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan antara lain sebagai berikut: a. Mengadakan diskusi publik. b. Membangun opini public untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis, melalui konferensi press atau press release. 25. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon II, merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon II. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon II untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang 120 langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. 26. Bahwa pemberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II, akibat AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia tahun 2023 dan 2024 nota bene bersamaan dengan tahapan Pemilu krusial berakibat mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan berpotensi tidak terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil. 27. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II adalah dengan AMJ anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabuparen/Kota yang bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, potensial menganggu terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil sebagaimana termaktub di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Karena itu tujuan dari Pemohon II, sebagaimana tercermin di dalam akta pendirian Pemohon, yakni perbaikan kebijakan publik dalam hal ini adalah terwujudnya pemilu yang jujur dan adil jelas mengalami kerugian konstitusional, dan oleh sebab itu, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. 28. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon II di dalam perkara ini termasuk dalam lingkung kebijakan publik, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini. OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UUD 1945. I. KETENTUAN PASAL 10 AYAT (9) “UU PEMILU” YANG MELAHIRKAN AKHIR MASA JABATAN (AMJ) ANGGOTA KPU KAB/KOTA DAN KPU PROVINSI YANG BERAKHIR PADA TAHAPAN PEMILU KRUSIAL SERTA SIKLUS AMJ YANG TIDAK SERAGAM DAN TIDAK DI LUAR TAHAPAN (PRE ELECTION), BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 22E AYAT (5) UUD 1945 KHUSUSNYA BERTENTANGAN DENGAN SIFAT KOMISI PEMILIHAN UMUM YANG BERSIFAT TETAP. 1. Bahwa menurut pendapat ahli para Pemohon, Titi Anggraeni, ketentuan Pasal 10 ayat (9) “UU Pemilu” yang kemudian melahirkan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Kab./Kota dan KPU Provinsi yang tidak 121 seragam, dan bertepatan dengan tahapan Pemilu krusial telah melanggar ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” dimaknai lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 11/PUU-VIII/2010 bahwa kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 2. Bahwa berikutnya, dari unsur penyelenggara pemilu, Pasal 7 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebut bahwa KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Namun demikian, dalam penjelasan tidak diurai lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Sedangkan Pasal 10 ayat (9) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. 3. Bahwa berkaitan dengan tugas KPU beserta jajaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, baik Pasal 14 maupun Pasal 17 serta Pasal 20 UU No. 7 Tahun 2017 sama-sama memberikan kewajiban pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Selain itu, Pasal 15 huruf b dan Pasal 18 huruf b UU a quo mengatur bahwa tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi dan di kabupaten/kota sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu (vide Pasal 15 huruf k dan Pasal 18 huruf k UU a quo). 122 4. Bahwa dalam konteks koherensi sistematis antara, pertama, pengaturan masa jabatan keanggotaan; kedua, tugas dan kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; ketiga, cakupan tahapan penyelenggaraan pemilu; serta keempat, pelaksanaan tugas KPU yang dilakukan secara berkesinambungan, maka hal itu harus dimaknai bahwa anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bagian dari kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dalam masa jabatannya yang selama lima tahun itu, mestilah menjalankan tahapan pemilu secara berkesinambungan, tepat waktu, dan meliputi keseluruhan tahapan. 5. Bahwa menurut ahli para Pemohon, konstruksi tahapan-tahapan pemilu berupa rangkaian kegiatan yang terhubung satu sama lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 menyaratkan masa keanggotaan penyelenggara pemilu yang mampu mengimplementasikan keseluruhan tahapan dalam satu kesatuan yang utuh dan integral. Hal demikian adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyebut bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. 6. Bahwa frasa “tetap” dalam pandangan Ahli bukan hanya berkaitan dengan periode keanggotaan yang menjabat selama lima tahun, namun juga harus dibaca sebagai keberadaan keanggotaan yang juga tetap selama pelaksanaan seluruh tahapan pemilu berlangsung, sesuai arti kata tetap itu sendiri yaitu sebagai sesuatu yang “selalu berada atau tinggal di tempatnya; tidak berubah keadaannya dan kedudukannya; tidak berpindah-pindah; tidak beranjak; selalu demikian halnya; tidak putus-putusnya; selalu; terus”.6 Alias menghendaki proses pengisian keanggotaan yang berada di luar siklus atau tidak mengganggu tahapan pemilu. Sehingga, Ahli berpandangan bahwa penggantian penyelenggara pemilu di tengah berlangsungnya tahapan pemilu adalah tidak sejalan dengan norma Konstitusi sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. 6 KBBI Daring Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memaknai kata tetap sebagai “selalu berada (tinggal, berdiri, dan sebagainya) di tempatnya; tidak berubah (keadaannya, kedudukannya, dan sebagainya); tidak berpindah-pindah; tidak beranjak; selalu demikian halnya; tidak putus-putusnya; selalu; terus; untuk selamanya (tidak untuk sementara)”. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tetap, diakses 20 Maret 2023. 123 7. Bahwa hal serupa pernah dipraktikkan dalam pengisian jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta panitia pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota melalui pengaturan Pasal 130 ayat (2), Pasal 131 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa: Pasal 130 ayat (2): Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan gubernur terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan gubernur terpilih. Pasal 131 ayat (2): Dalam hal keanggotaan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan bupati/walikota terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan bupati/walikota terpilih. Pasal 132 ayat (1): Dalam hal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sedang berlangsung pada saat Undang-Undang ini diundangkan, panitia pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tetap melaksanakan tugasnya. Sebelumnya, pengaturan tersebut di atas juga sudah diadopsi dalam Pasal 125 dan Pasal 126 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sayangnya, penataan jadwal seleksi serupa dihilangkan dari pengaturan UU No. 7 Tahun 2017 serta tidak pula menjadi bagian dari Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017. II. KETENTUAN PASAL 10 AYAT (9) “UU PEMILU” YANG MELAHIRKAN AKHIR MASA JABATAN (AMJ) ANGGOTA KPU KAB/KOTA DAN KPU PROVINSI YANG BERAKHIR PADA TAHAPAN PEMILU KRUSIAL SERTA SIKLUS AMJ YANG TIDAK SERAGAM, BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 22 E AYAT (1) UUD 1945 KHUSUSNYA 124 BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU YANG BERSIFAT ADIL. 8. Bahwa menurut ahli para Pemohon, Holly Anne Garnet dalam artikelnya “Evaluating Electoral Management Body Capacity” (2019) mengemukakan bahwa kapasitas penyelenggara pemilu merupakan prediktor signifikan dari integritas pemilu secara keseluruhan, bahkan ketika memperhitungkan faktor-faktor lain seperti ekonomi dan demokrasi. Dengan demikian, penyelenggara pemilu bukan hanya harus independen, namun juga harus mampu menunjukkan performa yang merefleksikan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilu sehingga pemilu berintegritas mampu diwujudkan sebagaimana mestinya. 9. Itulah mengapa setiap pengisian keanggotaan melalui seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selesai dilakukan, yang kemudian diikuti pelantikan dan pengucapan sumpah/janji calon terpilih, setelahnya selalu diikuti dengan kegiatan orientasi tugas atau pelatihan dalam rangka memperkuat kapasitas dan performa jajaran penyelenggara pemilu yang baru. Akan tetapi, karena proses seleksi yang berserakan dan terjadi dalam beberapa gelombang disebabkan akhir masa jabatan yang tidak serentak, dalam praktiknya selama ini mengakibatkan ketidakadilan perlakuan di antara anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 10. Bagi mereka yang terpilih di tengah tahapan-tahapan krusial pemilu, maka program pelatihan dan orientasi tugas tidak bisa langsung dilakukan, melainkan baru terlaksana setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Hal itu misalnya terjadi pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung yang baru mengikuti orientasi tugas pada tahun 2021 setelah seluruh tahapan pemilu dan pilkada selesai diselenggarakan. Padahal baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota di Lampung sudah terpilih sejak tahun 2019. Hal itu terjadi karena intensitas dan beban tahapan tidak memungkinkan pelatihan dan orientasi tugas dilakukan sesuai tujuan dan siklusnya, yaitu segera setelah keterpilihan anggota dan sebelum pelaksanaan tahapan pemilu diselenggarakan. 11. Tentu saja hal demikian merupakan suatu perlakuan yang tidak adil bagi penyelenggara pemilu karena ada yang bisa mendapatkan pelatihan dan orientasi tugas sebelum bekerja secara layak dan memadai, sementara ada 125 yang lainnya tidak mendapatkan hal serupa. Ketidakadilan tersebut tentu saja bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Adil bukan hanya prinsip yang harus diperoleh peserta pemilu ataupun pemilih, namun penyelenggara pemilu juga berhak mendapatkan perlakuan serupa. Ketidak mampuan menyiapkan jajaran penyelenggara yang berkinerja baik melalui pelatihan dan penguatan kapasitas secara setara dan optimal bagi seluruh penyelenggara pemilu, selain merupakan bentuk perlakuan tidak adil bagi penyelenggara, pada akhirnya juga bisa mengancam dan membahayakan integritas dan kredibilitas pemilu itu sendiri sebagaimana diungkap Holly Anne Garnet di atas. III. KETENTUAN PASAL 10 AYAT (9) “UU PEMILU” YANG MELAHIRKAN AKHIR MASA JABATAN (AMJ) ANGGOTA KPU KAB/KOTA DAN KPU PROVINSI YANG BERAKHIR PADA TAHAPAN PEMILU KRUSIAL SERTA SIKLUS AMJ YANG TIDAK SERAGAM, TIDAK SEJALAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR NO. 15/PUU-XX/2022 JO. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 14/PUU-XI/2013. 12. Bahwa menurut ahli para Pemohon, seleksi penyelenggara pemilu yang tidak serentak, berserakan, dan beririsan dengan tahapan-tahapan pemilu juga tidak koheren dengan desain dan tujuan pemilu dan pilkada serentak yang konstitusionalitasnya telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah antara lain dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 15/PUU- XX/2022 menyebut: [3.12.2] Bahwa berdasarkan UU 1/2015, politik hukum penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara serentak. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang dilakukan serentak tersebut dimaksudkan untuk mengefisienkan biaya dan waktu serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik. Oleh karena itu, pada awalnya, pelaksanaan Pilkada serentak didesain secara bergelombang, di mana untuk pertama diselenggarakan pada 9 Desember 2015, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015). Kemudian, berdasarkan UU 10/2016, penyelenggaraan Pilkada serentak dilanjutkan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Tidak hanya itu, UU 126 10/2016 secara tegas telah mengatur, penyelenggaraan Pilkada serentak secara menyeluruh akan dilaksanakan pada tahun 2024. 13. Bahwa hal di atas juga sejalan dengan Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang memuat pertimbangan mendasar yang menyebabkan Mahkamah mengubah pendirian terkait keserentakan pemilu dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008, yaitu dikarenakan 4 (empat) alasan, meliputi: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) original intent dari pembentuk UUD 1945, (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas. 14. Bahwa baik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 maupun No. 15/PUU-XX/2022 sama-sama menekankan pertimbangan efektivitas dan efisiensi serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik sebagai argumen keserentakan pemilu. Hal yang sama mestinya juga koheren dengan proses seleksi atau rekrutmen penyelenggara pemilu. Namun, nyatanya seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak didesain secara serentak melainkan dilakukan berserakan, tersebar, beririsan, dan berlangsung di tengah tahapan-tahapan krusial. Sangat tidak efektif, tidak efisien, dan membawa banyak masalah hukum ikutan yang bahkan di sejumlah tempat berujung pada konflik yang mengganggu tahapan pemilu. 15. Bahwa data yang dicuplik dari Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019 menyebutkan bahwa selain pengaduan terkait tahapan Pemilu 2019, terdapat juga 109 pengaduan kategori lain-lain yang tidak bersinggungan dengan tahapan. Jumlah keseluruhan tersebut terbagi dalam 18 kategori pelanggaran yang berbeda. Diantara delapan belas kategori tersebut, terdapat 3 (tiga) kategori pelanggaran etika yang menonjol bila dibandingkan dengan kategori lain. Tiga kategori tersebut adalah berkaitan dengan rekrutmen jajaran KPU yaitu sebanyak 37 pengaduan (33,9%), lalu 14 pengaduan atau (12,8%) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta 10 pengaduan berkaitan dengan perbuatan amoral dan pelecehan seksual atau (9,17 %). Bahkan pada pertengahan tahun 2019 saat proses tahapan masih bergulir, Anggota KPU saat itu, Evi Novida Ginting diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Divisi SDM KPU karena 127 dianggap DKPP telah melanggar kode etik terkait dengan proses seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. 16. Bahwa studi yang dilakukan Holly Ann Garnett (On the front lines of democracy: perceptions of electoral officials and democratic elections, 2019) menemukan bahwa kepercayaan pada penyelenggara pemilu tidak dapat diabaikan dalam tugas yang lebih besar untuk meningkatkan integritas pemilu dan kepatuhan warga negara terhadap aturan pemilu. Menurut Garnett, warga akan lebih bersedia untuk mematuhi aturan main pemilu jika mereka memiliki kepercayaan pada mereka yang menjalankannya. 17. Bisa dibayangkan jika sepanjang tahapan KPU harus juga berhadapan dengan berbagai masalah hukum yang datang silih berganti mengikuti masalah hukum yang timbul dalam proses rekrutmen KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka patut diduga kuat hal tersebut juga akan berdampak pada kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan pada akhirnya juga terhadap proses pemilu itu sendiri. Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon tersebut, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Masa Jabatan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatanya sampai setelah selesaianya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”; c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon 128 putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 2. Kesimpulan Presiden bertanggal 16 Mei 2023 I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena adanya kondisi dimana para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024, ternyata bersamaan dengan tahapan Pemilu, sehingga kedaulatan rakyat yang seharusnya dapat diejawantahkan dalam Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis hampir pasti tidak dapat diwujudkan dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya (selanjutnya disebut Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Pengaturan UU 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan 129 berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”, dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, kewajiban hingga masa jabatan KPU sebagai penyelenggara Pemilu diatur dalam UU 7/2017, dan ketentuan a quo telah menentukan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun, selain itu pengaturan masa jabatan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian ketentuan a quo tidak menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon. 3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan demikian pengaturan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dalam UU 7/2017 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa dalil-dalil para Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum, karena masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut justru sejalan dengan Amandemen UUD 1945 yang semangatnya membatasi jabatan penyelenggara negara (Presiden) selama 5 (lima) tahun termasuk penyelenggara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut UU 7/2017 juga melakukan pembatasan terhadap masa jabatan penyelenggara pemilu hanya 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama melalui 130 seleksi secara demokratis. Maka ketika ada pikiran atau pandangan dari siapapun yang hendak melakukan perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu di luar ketentuan dalam UU 7/2017 justru merupakan inkonstitusional. 5. Bahwa dalam teknis pelaksanaan perpanjangan masa jabatan yang di dalilkan oleh para Pemohon bukanlah masalah konstitusionalitas tapi masalah teknis. Berdasarkan data penyelenggara pemilu yang berakhir masa jabatan pada tahun 2023 dan tahun 2024, menunjukkan tidak ada urgensi kebutuhan, kedaruratan, dan kemendesakan yang mengharuskan dilakukan perpanjangan masa jabatan anggota KPU karena relatif permasalahan tersebut telah diatasi oleh penyelenggara pemilu. Faktanya saat ini telah berlangsung seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya yang dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan UU 7/2017. Justru sebaliknya jika dalil atau pemikiran Pemohon disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, maka secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu konsentrasi penyelenggara pemilu yang saat ini telah menyelenggarakan tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dengan baik. 6. Namun demikian kebutuhan keserentakan (bukan perpanjangan) masa jabatan penyelenggara pemilu menjadi pertimbangan pemerintahan untuk menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2029. Namun terhadap penyelenggara pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 seluruh tahapan termasuk proses rekruitmen atau seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berakhir tahun 2023 dan tahun 2024 telah berlangsung dan dijamin sama sekali tidak menganggu kinerja penyelenggaraan pemilu dan tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024. Oleh karena itu pemikiran dari Pemohon atas dalil-dalil yang dikemukakan pada perkara a quo tidak legitimasi dan inkonstitusional. 7. Bahwa berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu tahun 2019, tahapan tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya gangguan sebagai akibat dari adanya seleksi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah, sehingga seleksi bagi penyelenggara di daerah tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 sebagaimana pengalaman pemilu tahun 2019. Sehingga 131 permohonan para Pemohon terkait dengan perpanjangan masa jabatan KPU sama sekali tidak berdasar karena sampai dengan saat ini masa jabatan baik KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota tetap selama 5 (lima) tahun masa jabatan kecuali bagi komisioner yang terjerat permasalahan hukum, baik itu pidana ataupun kode etik yang menyebabkan komisoner bersangkutan harus diberhentikan. 8. Bahwa UU 7/2017 merupakan amanat dari UUD 1945, maka pembentuk Undang-Undang memiliki kewenangan untuk mengatur masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yaitu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan, termasuk hak yang diterima oleh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama menjabat sebagai penyelenggara pemilu hingga masa jabatan habis, dan dilakukan rekruitmen atau seleksi anggota KPU kembali. Dengan demikian hak anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai warga negara memang harus dijamin haknya dan tidak melanggar ketentuan Pasal 28D UUD 1945. Sehingga opsi perpanjangan masa jabatan anggota KPU sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon berpotensi melanggar ketentuan UUD 1945, karena akan menutup peluang bagi para calon penyelenggara pemilu berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil usulan perpanjangan masa jabatan anggota KPU yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta perpanjangan masa jabatan kekuasaan orang per orang tanpa seleksi dengan memberikan kesempatan pada orang yang sama, tidak demokratis dan menutup peluang lahirnya penyelenggara pemilu yang lebih baik dan kompeten. 9. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai salah satu unsur dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, telah disumpah, sehingga harus tunduk pada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. 10. Bahwa terkait sumber daya manusia untuk penyelenggaraan tahapan pemilu sudah diatur secara demokratis sesuai dengan manajemen tata 132 kelola yang efektif dan efisien dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh pada pengalaman pemilu tahun 2019, seleksi yang dilakukan untuk Anggota KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota tidak menimbulkan permasalahan terhadap tahapan pemilu serentak pada tahun tersebut. 11. Bahwa jika proses rekruitmen KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menemui kesulitan atau kekosongan, baik itu kekosongan yang disebabkan oleh habisnya masa jabatan maupun yang disebabkan oleh permasalahan hukum ataupun kode etik yang menyebabkan KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota memberhentikan seluruh komisioner penyelenggara seluruhnya di suatu daerah, maka terdapat mekanisme kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengambil alih tugas secara sementara oleh KPU Pusat atau KPU Provinsi yang setingkat lebih tinggi di atasnya, sehingga kekosongan pejabat akibat pemberhentian dapat di antisipasi. 12. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran- pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017. Terhadap Keterangan Dewan 133 Perwakilan Rakyat (DPR) yang dibacakan oleh Sdr. Asrul Sani, Pemerintah dapat menyampaikan tanggapan sebagai berikut: Pada pokoknya Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pembentuk undang-undang telah merumuskan ketentuan pasal a quo adalah sebagai dasar hukum pengaturan mengenai masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak hanya bagi pemilu 2024, melainkan terhadap setiap penyelenggaraan pemilu, pemilu selanjutnya di masa yang akan datang. Bila rumusan pasal a quo diubah sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dalam Petitumnya, maka ketentuan pasal a quo hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan tidak dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu yang berikutnya. Dengan demikian permasalahan yang dikemukakan oleh para Pemohon bukanlah suatu permasalahan konstitutusional atas norma. Melainkan penerapan undang-undang yang seharusnya bisa diselesaikan melalui kebijakan atau peraturan pelaksana. Terhadap Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Keterangan DPR selaras dengan Keterangan Pemerintah, bahwa pengaturan masa jabatan penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang, terkait perpanjangan dan pemangkasan masa jabatan merupakan permasalahan teknis antara waktu pemilu dan pilkada bukan merupakan hal substantif, sehingga dapat diatasi dengan pengaturan teknis penyelenggaraan pemilu. V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017, Pihak Terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibacakan oleh Hasyim Asy’ari. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: Pada pokoknya Keterangan Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa meskipun tahapan seleksi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota pada sebagian besar wilayah bersamaan pelaksanaannya dengan tahapan pemilu, namun pelaksanaan pemilu tetap dapat 134 dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemilu 2019, sebelumnya pada pilkada 2018, pemilu 2019, dan pilkada 2022 yang lalu dimana tidak ada permasalahan berkaitan dengan tahapan pemilu 2019 dan pilkada 2020 yang disebabkan oleh pergantian jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. b. Bahwa pelaksanaan seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan dengan hari pemungutan suara dalam tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 tidak akan mengganggu jalannya tahapan pemilu dan pilkada karena KPU telah memiliki pengalaman melakukan seleksi serupa pada tahun 2018. Dan KPU akan mengambil kebijakan yang menjamin proses pelaksanaan seleksi calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, serta tahapan tersebut secara profesional dan akuntabel. Terhadap Keterangan Pihak Terkait, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait, selaras dengan Keterangan Pemerintah yaitu pengaturan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dalam UU 7/2017 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. VI. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017, Pemohon menghadirkan 1 (satu) orang ahli. Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: Pada pokoknya Ahli Pemohon Titi Anggraini menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa rekrutmen penyelenggara pemilu yang berserakan di antara tahapan- tahapan krusial, mengganggu kontinuitas kerja yang bisa berdampak pada profesionalisme. Kontinuitas ini merupakan peran yang sangat krusial karena berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan yang mestinya dilakukan pada periode non-pemilu. 135 b. Bahwa seleksi yang dilakukan di tengah tahapan, bisa berpotensi mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar. Mengapa seleksi di tengah tahapan berpotensi mengganggu kemandirian, terutama terkait dengan kinerja anggota KPU Petahana yang hendak mencalonkan kembali? Apabila atasan yang akan melakukan seleksi atau tim seleksi yang diberi amanat untuk melakukan seleksi punya kepentingan tertentu atau keberpihakan partisan, maka akan berdampak juga pada bagaimana Anggota KPU Petahana melaksanakan tahapannya. Dengan demikian, kemandirian juga bisa tercederai. Terhadap keterangan dari ahli Pemohon Titi Anggraini, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa berdasarkan pelaksanaan pemilu 2019, pilkada 2018, pemilu 2019, dan pilkada 2022 tidak terdapat permasalahan berkaitan dengan tahapan pemilu 2019 dan pilkada 2020 yang disebabkan oleh pergantian jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, KPU tetap dapat melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilu secara profesional dan akuntabel. Serta pengaturan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun dalam UU 7/2017 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. VII. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945, karena pengaturan masa jabatan penyelenggara pemilu dalam ketentuan a quo adalah untuk pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. 136 Dengan demikian maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memutus perkara a quo sebagai berikut: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 137 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 138 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017, yang menyatakan: Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017: “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.” Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon I menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-3), yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, dan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017. 139 Selain itu, Pemohon I juga menjelaskan sebagai mantan Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang menaruh perhatian guna terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung berpotensi tidak dapat diwujudkan karena ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 mengenai akhir masa jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota berakhir pada tahun 2023 dan tahun 2024 bersamaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang telah memasuki tahapan krusial, sehingga hampir dapat dipastikan akan mengganggu tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 karena di tengah-tengah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan jumlah yang sangat banyak [vide bukti P-6 dan bukti P-8]; 3. Bahwa Pemohon II adalah Yayasan Pusat Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia atau dikenal dengan Centre For Strategic and Indonesia Public Policy (CSIPP), yang menyatakan dirinya sebagai Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kesadaran terwujudnya demokrasi dan demokratisasi di Indonesia [vide bukti P-5]. Pemohon II turut serta melaksanakan kegiatan- kegiatan yang mendorong terwujudnya kebijakan di bidang pemilu agar terwujud pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas [vide bukti P-9]. Bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II adalah dengan AMJ anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, potensial mengganggu terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang jujur dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945; Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I yang menjelaskan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 serta pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, 140 tahun 2014, tahun 2019, dan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017, telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya secara faktual atau sekurang- kurangnya potensial dianggap dapat dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017. Selain itu, telah tampak pula adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat faktual dan/atau potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I tersebut tidak terjadi lagi dan/atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon I, menurut Mahkamah, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; Sementara itu, terhadap Pemohon II, menurut Mahkamah adanya ketentuan norma pasal yang dimohonkan pengujian tidaklah serta merta menjadikan Pemohon II, in casu Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia (CSIPP), telah dapat menganggap dirugikan hak konstitusionalnya, karena Pemohon II yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia (CSIPP) sejatinya tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. Terlebih, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemohon II sebagaimana terdapat dalam AD/ART tidak secara tegas bergerak di bidang kepemiluan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian hak konstitusional baik secara potensial maupun secara faktual yang dialami oleh Pemohon II, serta tidak terdapat korelasi antara objek yang dimohonkan pengujian dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta 141 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, masalah AMJ anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir pada tahun 2023 dan tahun 2024 berada dalam tahapan krusial penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2023 akan ada 24 (dua puluh empat) KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya dengan jumlah komisioner sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang dan pada tahun 2024 akan ada 9 (sembilan) KPU Provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang yang berakhir masa jabatannya, dengan proses seleksi minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPU Provinsi dimaksud. Selanjutnya, terkait dengan KPU Kabupaten/Kota, tahun 2023 akan ada 317 (tiga ratus tujuh belas) anggota KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah komisioner sebanyak 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) orang yang berakhir masa jabatannya, serta pada tahun 2024 akan ada 169 (seratus enam puluh sembilan) anggota KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah komisioner sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) orang, dengan proses seleksi minimal 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya; 2. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 secara kondisional melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena adanya kondisi di mana para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang bersamaan dengan tahapan krusial penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu yang jujur, adil, dan demokratis hampir tidak dapat diwujudkan dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; 3. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 secara langsung maupun tidak langsung potensial mengganggu jalannya tahapan pemilu dan proses rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, sehingga apabila tetap dipaksakan untuk dilaksanakan potensial tidak terwujud pemilu yang jujur dan adil serta mandiri yang secara kondisional bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan ketentuan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 juga memberikan ketidakpastian dan perlindungan hukum terhadap hak- 142 hak Pemohon untuk terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 5. Bahwa menurut Pemohon, perlunya penataan desain rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, yang harus dibangun secara serentak seiring dengan diwujudkannya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024; 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 menyatakan, “Masa Jabatan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9. Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu Titi Anggraini yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 April 2023, dan Arief Budiman yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2023 dan 10 April 2023. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis tertanggal 16 Mei 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2023 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang sama bertanggal 21 Februari 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. 143 [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal, Februari 2023 (via email), yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2023, serta menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Maret 2023, kemudian menyerahkan kesimpulan tertulis tertanggal 16 Mei 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis tertanggal 21 Februari 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum, keterangan ahli Pemohon, bukti- bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon; [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas adalah apakah norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 bertentangan dengan konstitusi karena periodisasi masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mempertimbangkan adanya tahapan penyelenggaraan pemilu sehingga berpotensi menghambat penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, menurut Pemohon, masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir bersamaan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu harus diperpanjang sampai dengan selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. [3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan a quo, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 144 [3.14.1] Bahwa Negara Indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu pada Tahun 1955 di bawah sistem demokrasi parlementer dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Pemilu Tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Tahun 1955 terdiri atas Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat pusat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan Panitia Pemilihan (PP) di tingkat provinsi yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Lebih lanjut, terdapat pula Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) di tingkat kabupaten, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kecamatan, dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) di tingkat desa yang mana pengangkatan dan pemberhentian anggotanya dilaksanakan oleh pejabat atau kepala pemerintahan daerah yang berwenang dengan mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri. Adapun PPI dan PP diangkat selama empat tahun sedangkan PPK tingkat kabupaten diangkat untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri [vide Pasal 17, Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat]; [3.14.2] Bahwa pada masa orde baru, Pemilu diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 oleh Lembaga Pemilihan Umum sebagai badan penyelenggara pemilu yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan struktur organisasi penyelenggara terdiri atas Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat Pusat, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) untuk tingkat kabupaten/kota. Berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggotanya, dapat dijelaskan secara umum bahwa anggota PPI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri. Di samping itu, anggota-anggota PPD I dan PPD II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Adapun PPI bekerja hingga selambat-lambatnya satu tahun setelah pemungutan suara diadakan. Sedangkan PPD I dan PPD II bekerja hingga selambat-lambatnya enam bulan setelah pemungutan suara diadakan [vide Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat]; [3.14.3] Bahwa pasca berakhirnya orde baru, pada tahun 1999, Lembaga Pemilihan Umum dibubarkan dan diganti dengan Komisi Pemilihan Umum dan 145 struktur di bawahnya [vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum]. Selanjutnya, pada awal era reformasi, negara Indonesia memandang penting untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dengan memasukkan ketentuan lebih lanjut mengenai asas penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, suatu komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu, beserta ketentuan lainnya mengenai pemilu sebagaimana yang telah dimuat dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945]; [3.14.4] Bahwa dalam rangka penataan sistem kepemiluan sesuai konstitusi, filosofi keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan demokrasi konstitusional dan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, menegaskan bahwa prinsip keserentakan Pemilu merupakan wujud penguatan Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 terhadap penyelenggaran pemilu. Dengan penegasan tersebut, penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta penyelenggaraan pemilu untuk memilih kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada awalnya diselenggarakan secara terpisah, menjadi dilaksanakan secara serentak. [3.15] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi di atas sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democratic state), di mana terdapat dua faktor esensial, yaitu adanya kebutuhan 146 untuk membentuk hukum (undang-undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya tertib hukum dalam masyarakat di satu pihak, serta kebutuhan melindungi kepentingan masyarakat umum dan kebutuhan menjaga hak dan kebebasan individu (individual liberty) sebagai unsur yang melekat pada konsep negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi berdasarkan atas hukum; Bahwa konsekuensi dianutnya negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Mahkamah, tidak hanya mengandung makna bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya (in casu undang-undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara hukum yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (constitution as supreme law). Sebagai negara yang mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat, Indonesia menganut prinsip konstitusionalisme yang tidak saja memberi arah atau panduan konstitusional dalam menentukan bentuk dan penyelenggaraan pemerintahan, namun juga menjadi leitstar dan pedoman moralitas konstitusi dalam kelindan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas, serta pembentukan dan penegakan hukum di berbagai bidang termasuk di bidang politik khususnya di bidang kepemiluan; Dalam kaitan ihwal di atas, menurut Mahkamah, prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum hendaknya tidak terdistorsi dalam proses pengisian jabatan penyelenggara pemilihan umum. Prinsip tersebut seharusnya tidak saja lebih impresif tetapi juga harus merefleksikan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Meskipun dalam penerapannya acapkali menimbulkan perbedaan persepsi sehingga berbeda dalam implementasinya karena harus diberi batas yang jelas bahwa penyelenggaraan pemilu tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi basic norm dan merupakan panduan moralitas konstitusi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut bekerja secara kolaboratif, sinergis, dan tidak dapat menegasikan satu sama lain karena prinsip tersebut sejatinya sama-sama menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (the dignity of human being); 147 [3.15.2] Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas melalui partisipasi rakyat yang seluas- luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkala yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu, guna dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang pemilu yang menjadi landasan dan dasar bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu oleh KPU untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, serta untuk memilih Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara mandiri yang dalam pelaksanaan kewenangannya tanpa campur tangan pihak manapun sehingga penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Hal ini sebagai bentuk perwujudan kemandirian penyelenggara pemilu, sehingga rakyat dalam memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, DPD, DPRD, serta memilih baik Presiden dan Wakil Presiden maupun kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan keinginan rakyat sendiri yang diharapkan mampu membawa aspirasi rakyat sebagai pemilih; Bahwa berkenaan dengan hal di atas, ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Terkait dengan ketentuan tersebut dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- VIII/2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007), yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2010, menegaskan, “bahwa untuk menjamin terselenggara dan terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.” Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, serta putusan lainnya yang pada pokoknya menegaskan “…DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara.“ Dengan demikian, fungsi penyelenggaraan pemilu tidak saja dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga termasuk oleh sebuah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan 148 Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu; Terkait dengan penyelenggara pemilu, in casu KPU, secara struktural, di dalam kelembagaan KPU terdapat struktur yang bersifat permanen dan bersifat temporer (ad hoc). KPU secara struktur kelembagaan terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat permanen, serta didukung struktur kelembagaan yang bersifat temporer (ad hoc) yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih pada Pemilu di dalam negeri sedangkan PPLN, KPPSLN, dan Pantarlih LN pada Pemilu di luar negeri [vide Pasal 13 UU 7/2017]. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU dilengkapi dengan Sekretariat Jenderal KPU; KPU Provinsi dilengkapi dengan Sekretariat KPU Provinsi; dan KPU Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, penyelenggara pemilu, in casu KPU, seharusnya menyelenggarakan pemilu dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tanpa perlu terganggu dengan pengaturan masa jabatan penyelenggara pemilu. [3.16] Menimbang bahwa setelah uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 secara langsung maupun tidak langsung potensial mengganggu jalannya tahapan pemilu dan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu (rekrutmen) anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, sehingga apabila tetap dilaksanakan potensial tidak terwujud pemilu yang jujur dan adil serta mandiri yang secara kondisional bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945. Berkenan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas (electoral integrity) dapat dilaksanakan dengan menciptakan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang ideal, yang dibutuhkan terkait dengan mekanisme seleksi penyelenggara, yang mencakup regulasi yang mendasarinya, implementasi, dan evaluasi terhadap mekanisme yang diterapkan; 149 [3.16.2] Bahwa terhadap hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menyampaikan prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2018, sebagai berikut: “[3.10.1.1] … Bahwa kemandirian atau independensi penyelenggara Pemilu juga ditopang oleh aspek imparsialitas dan profesionalitas orang-orang yang diangkat sebagai penyelenggara Pemilu. Dua aspek tersebut akan sangat menentukan bagaimana kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dijaga dan ditegakkan. Pada saat yang sama, keduanya juga sangat menentukan bagaimana Pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan. Bahwa secara konseptual, profesionalitas merupakan salah satu dari 11 prinsip Pemilu berkeadilan yang dirumuskan oleh The United Nations Democracy Fund (UNDEF), di mana prinsip profesionalitas diartikan bahwa penyelenggaraan Pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis bagi penyelenggara Pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses atau tahapan Pemilu. Artinya, untuk menjadi penyelenggara, seseorang haruslah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Selain itu, beban kerja yang seimbang juga menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam pengertian demikian, betapapun bagusnya pengetahuan dan kompetensi dari penyelenggara Pemilu namun bilamana dibebani dengan pekerjaan secara tidak seimbang atau beban yang berlebihan (overload), penyelenggara Pemilu akan sulit untuk bekerja secara profesional. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat mengurangi profesionalitas penyelenggara secara langsung juga akan berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Pemilu yang adil dan jujur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.” Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di atas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional demi mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Terlebih, UU 7/2017 telah menentukan prinsip yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilu, in casu KPU, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien [vide Pasal 3 UU 7/2017]. Menurut Mahkamah, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan tidak hanya memperhatikan prinsip-prinsip pemilu yang baik tersebut di atas, namun juga harus dilakukan secara terencana dan berdasarkan wewenang penyelenggara pemilu, in casu KPU, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 150 sehingga penyelenggaraan pemilu khususnya proses seleksi anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mengganggu tahapan pemilu yang telah ditentukan; [3.16.3] Bahwa terkait dengan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu, telah diatur dalam UU 7/2017, dalam UU tersebut ditentukan bahwa seleksi untuk anggota KPU, dilaksanakan oleh tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), yang terdiri dari: (a) 3 (tiga) orang unsur pemerintah; (b) 4 (empat) orang unsur akademisi; dan (c) 4 (empat) orang unsur masyarakat. Proses seleksi dilaksanakan terhitung paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (3), dan ayat (8) UU 7/2017; Bahwa mekanisme seleksi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada setiap provinsi, di mana KPU diberikan kewenangan penuh oleh UU 7/2017 untuk mengatur mengenai tata cara pembentukan Tim Seleksi [vide Pasal 27 UU 7/2017]. Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas [vide Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) UU 7/2017]; Selanjutnya, UU 7/2017 mensyaratkan agar anggota tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (5) UU 7/2017]. Terlebih, tanpa bermaksud menilai legalitas produk hukum pelaksanaan undang-undang, perlu ditegaskan bahwa calon anggota tim seleksi tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan [vide Pasal 7 huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut PKPU 4/2023]; 151 Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) UU 7/2017, tim seleksi melaksanakan sepuluh tahapan kegiatan dalam proses pemilihan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut: Pasal 28 ayat (3) UU 7/2017: “Untuk memilih calon anggota KPU provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi melalui media massa lokal; b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU provinsi; c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi; d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi; e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. melakukan serangkaian tes psikologi; g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; i. menetapkan nama calon anggota KPU provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan j. menyampaikan nama calon anggota KPU provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.” Pasal 32 ayat (3) UU 7/2017: “Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota melalui media massa lokal; b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/ Kota; e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. melakukan tes psikologi; 152 g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; i. menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatan-nya dalam rapat pleno; dan j. menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.” Bahwa setelah pelaksanaan seluruh tahapan di atas oleh tim seleksi, KPU kemudian bertugas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh tim seleksi. Setelah itu, KPU akan menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan peringkat [vide Pasal 30 dan Pasal 34 UU 7/2017]; Bahwa terhadap pembagian tugas antara KPU dan tim seleksi dalam proses seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tersebut, Mahkamah menilai bahwa sebagian besar tugas yang ada dalam tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh tim seleksi yang keanggotaannya tidak berasal dari unsur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam tahap seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU masih mempunyai tugas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, KPU masih dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam tahapan penyelenggaraan pemilu sekalipun adanya seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di saat yang bersamaan dikarenakan adanya porsi tugas dalam proses seleksi yang lebih besar yang dimiliki oleh tim seleksi yang berasal dari luar unsur KPU. Hal itu juga ditegaskan dalam keterangan Pihak Terkait KPU mengenai tahapan seleksi dan pembagian tugas antara tim seleksi dan KPU dalam proses seleksi [vide Keterangan Pihak Terkait KPU, tertanggal 21 Februari 2023, angka 6 sampai dengan angka 9, hlm. 4-5]. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, tahapan penyelenggaraan pemilu tidak akan terganggu sekalipun dilakukan proses seleksi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bersamaan dengan seleksi calon anggota KPU dimaksud sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon. 153 [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberlakuan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 memberikan ketidakpastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon untuk terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.17.1] Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan salah satu institusi demokratis yang menentukan legalitas dan legitimasi terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu menuntut kapabilitas, profesionalitas, dan integritas dari penyelenggara pemilu, in casu KPU, dalam menjalankan tugasnya baik sebagai penyelenggara pemilu tetap (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) maupun sebagai penyelenggara pemilu bersifat ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS). Pemilu yang berkualitas dapat terlaksana, salah satunya dengan integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu melalui tahapan pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan dimaksud sebagaimana telah diatur dalam Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017, sebagai berikut: Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017: “Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.” [3.17.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait ketentuan periodisasi masa jabatan anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dalam norma Pasal 10 ayat (9) yang memberikan ketidakpastian hukum dan perlindungan 154 hukum terhadap hak-hak Pemohon, menurut Mahkamah norma Pasal 10 ayat (9) yang sedang diujikan konstitusionalitasnya oleh Pemohon, perlu dipahami norma a quo tidak hanya sebagai dasar hukum pengaturan mengenai masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, melainkan juga telah berlaku dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan penyelenggaraan pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Artinya, apabila pasal a quo ditafsirkan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka secara yuridis ketentuan pasal a quo hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu di masa yang akan datang; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, keberadaan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 merupakan salah satu wujud kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang sejatinya menjamin adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Artinya, penyelenggara pemilu, in casu KPU, seharusnya tetap menyelenggarakan Pemilu dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, kepastian dan perlindungan hukum secara transparan dan akuntabel. [3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekrutmen penyelenggara pemilu, in casu anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, juga harus mulai dibangun agar dapat dilakukan secara serentak, di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan, sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.18.1] Bahwa penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden didesain secara serentak sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan putusan- putusan lainnya yang menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.17], hlm. 83-84, menegaskan sebagai berikut: “… Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum 155 untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis.” Selanjutnya, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013, menegaskan sebagai berikut: “2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.” [3.18.2] Bahwa penyelenggaraan pemilu didesain untuk dilaksanakan secara serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, pada Paragraf [3.16], hlm. 323-324, menegaskan sebagai berikut: [3.16] Menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial; Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 156 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; Bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan beberapa alternatif model keserentakan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, pilihan salah satu model keserentakan pemilu tersebut diserahkan kepada pembentuk undang-undang guna dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Namun, pada faktanya pembentuk undang-undang sampai sejauh ini belum melakukan revisi atas UU 7/2017. Karena fakta tersebut, segala desain hukum kepemiluan masih menggunakan model yang diatur dalam UU 7/2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, termasuk dalam hal ini, belum diikuti dengan pengisian secara bersamaan seluruh anggota penyelenggara pemilu terutama penyelenggara pemilu di daerah. Oleh karena itu, dalam konteks permohonan a quo, seharusnya KPU menyesuaikan pemilihan anggota KPU provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota sehingga sesuai dengan desain penyelenggaraan pemilu secara serentak. Namun, karena tahapan penyelenggaraan pemilu telah berjalan dan bahkan sebagian anggota KPU di daerah telah terpilih sesuai dengan akhir masa jabatan masing- masing, sehingga tidak memungkinkan dilakukan proses pengisian jabatan anggota penyelenggara pemilu di daerah secara serentak; 157 [3.19] Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang telah ditegaskan kembali dalam Paragraf [3.18] di atas, secara hukum, pemilu secara serentak merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari. Bahkan, secara faktual pemilu secara serentak tersebut telah dimulai sejak penyelenggaraan Pemilu 2019, dan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 keserentakan dilaksanakan juga dengan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, agar makna keserentakan dimaksud tidak hanya dimaknai keserentakan dalam pemungutan suara namun juga keserentakan semua unsur penting dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dimaksud. Salah satu, unsur penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilu adalah pengisian penyelenggara pemilu. Oleh karena telah diadopsinya model pemilu secara serentak, sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan pengisian penyelenggara pemilu secara serentak. Namun demikian, oleh karena permohonan pengujian diajukan oleh Pemohon ketika tahapan penyelenggaraan pemilu telah dimulai, sehingga pengisian penyelenggara pemilu di daerah secara serentak tidak mungkin dilaksanakan pada pemilu secara serentak tahun 2024. Dengan telah dimulainya tahapan tersebut, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu di beberapa daerah. [3.20] Menimbang bahwa dalam hal pembentuk undang-undang melakukan penyesuaian terhadap UU 7/2017, beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menyesuaikan rekrutmen penyelenggara pemilu dengan prinsip keserentakan penyelenggaraan pemilu, antara lain: (1) rekrutmen penyelenggara pemilu harus dilakukan sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu; (2) rekrutmen hendaknya didesain dengan lebih baik, sehingga menghasilkan penyelenggara pemilu yang mampu melaksanakan atau mewujudkan asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, proses rekrutmen dapat menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkompeten serta memiliki integritas dan mampu menjaga independensi terhadap semua peserta pemilu; (3) penyelenggara pemilu dibekali secara memadai melalui pelatihan, workshop, dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan tugas kepemiluan yang dilaksanakan sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum secara serentak. 158 [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 159 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili dan Pihak Terkait KPU atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams 160 PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi