12/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ariyanto Zalukhu Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Komplek Ditjen Moneter C-51, RT/RW 005/003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, DKI Jakarta Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Januari 2026, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, dan Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kavling 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 2 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 12/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 6 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2026, pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai 3 politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan : “Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PEMOHON. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; 4 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut: PEMOHON merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3) dan juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Terbuka (Bukti P-4); 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2), menegaskan PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo; 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo yaitu: a) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 5 b) Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. c) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: Pasal 433 KUHP yang menyatakan: (1) “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. (2) “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri” Pasal 434 ayat (2) yang menyatakan: “(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.” 7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang oleh UUD 1945 diberikan hak konstitusional, antara lain hak untuk menyatakan pikiran dan mengemukakan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); b) Bahwa hak-hak konstitusional tersebut melekat pada diri PEMOHON dan bersifat langsung, sehingga setiap pembatasannya hanya dapat dilakukan melalui norma hukum yang dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya, terutama apabila pembatasan 6 tersebut dilakukan melalui instrumen hukum pidana yang bersifat represif dan koersif; c) Bahwa PEMOHON secara nyata mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 433 ayat (1) KUHP, khususnya frasa “orang lain”, dan frasa “menuduhkan suatu hal” yang tidak dirumuskan secara jelas dan tidak dibatasi secara normatif, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif dan berpotensi sewenang-wenang dalam praktik penegakan hukum; d) Bahwa ketidakjelasan frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik secara lisan berpotensi dijadikan sebagai “alat kekuasaan” untuk membungkam suara sumbang dari masyarakat yang mengkritisi kebijakan atau bahkan keadaan tertentu. Hal ini dimungkinkan dengan memperluas frasa “orang lain” yang menjadi objek pencemaran nama baik sehingga tidak hanya meliputi individual, melainkan juga korporasi, kelompok orang, atau bahkan lembaga pemerintahan. Kondisi demikian tentunya mengancam hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; e) Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat langsung, karena PEMOHON berstatus sebagai mahasiswa hukum yang dalam aktivitas akademiknya secara langsung dan berkelanjutan bergantung pada kebebasan menyatakan pikiran dan mengemukakan pendapat, termasuk dalam bentuk analisis, kritik, dan evaluasi terhadap norma hukum, praktik penegakan hukum, kebijakan negara, pejabat publik, dan institusi negara yang berpotensi dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 433 ayat (1) KUHP akibat ketidakjelasan dan tidak dibatasinya frasa “orang lain” pasal a quo; f) Bahwa PEMOHON secara nyata dan aktif melakukan kegiatan menulis, meneliti, dan menyampaikan analisis hukum serta kebijakan publik yang ditujukan untuk kepentingan umum, baik melalui artikel, penelitian, maupun ekspresi di ruang publik (Bukti P-5). Aktivitas tersebut secara substansial merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, dan penyampaian kenyataan. 7 g) Namun demikian, dengan berlakunya Pasal 433 ayat (1) jo. Pasal 434 ayat (2) KUHP, PEMOHON berada dalam posisi rentan untuk dikualifikasikan sebagai pelaku pencemaran nama baik, karena norma a quo tidak memberikan jaminan normatif bahwa ekspresi yang dilakukan untuk kepentingan umum dan berbasis fakta secara otomatis dilindungi dari pemidanaan. h) Bahwa frasa “untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri" dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi yang tegas dan parameter yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dan “terpaksa membela diri”. Ketidakjelasan ini menimbulkan kondisi dimana PEMOHON sebagai mahasiswa yang memiliki kewajiban akademis untuk mengkritisi kebijakan publik dan melakukan kontrol sosial tidak dapat memastikan apakah kegiatan-kegiatan tersebut akan dikategorikan kedalam “untuk kepentingan umum” atau justru dikriminalisasi sebagai pencemaran nama baik; i) Bahwa meskipun Pasal 433 ayat (3) KUHP secara redaksional dimaksudkan sebagai norma pengecualian, namun dalam praktik norma a quo tidak memberikan perlindungan yang efektif bagi PEMOHON, karena sifatnya yang tidak bekerja secara preventif, melainkan baru dapat dinilai setelah PEMOHON terlebih dahulu menghadapi proses hukum pidana; j) Bahwa untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP, PEMOHON dibebani kewajiban untuk membuktikan sendiri bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan “kepentingan umum” atau “terpaksa membela diri”, sementara norma a quo tidak memberikan parameter yang jelas dan objektif mengenai kedua frasa tersebut; k) Bahwa frasa “hakim memandang perlu” dalam Pasal 434 ayat (2) KUHP juga telah menyebabkan hak Pemohon untuk membuktikan kebenaran tuduhan tidak dijamin sebagai hak, melainkan bergantung sepenuhnya pada penilaian subjektif hakim. Kondisi ini secara faktual menempatkan Pemohon dalam situasi ketidakpastian hukum, karena meskipun ekspresi dilakukan secara jujur, objektif, dan untuk kepentingan publik, 8 Pemohon tetap berpotensi dipidana tanpa kesempatan pembelaan yang memadai. l) Bahwa berlakunya norma a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, berupa timbulnya rasa takut yang beralasan (chilling effect) dan kecenderungan pembatasan diri (self- censorship) dalam menyampaikan pendapat dan kritik hukum, bukan karena pertimbangan etika akademik, melainkan karena ketidakpastian hukum dan ancaman pemidanaan; m) Bahwa sebagai mahasiswa hukum, PEMOHON juga memiliki kewajiban akademik yang tidak terpisahkan dari aktivitas penulisan karya ilmiah sebagai syarat penyelesaian studi. Karya ilmiah tersebut mensyaratkan kebebasan untuk menganalisis, mengkritik, membandingkan, dan mengevaluasi norma hukum, praktik penegakan hukum, serta kebijakan negara termasuk yang melibatkan pejabat publik, lembaga negara, dan institusi kekuasaan; n) Bahwa penulisan karya ilmiah secara inheren merupakan bentuk ekspresi akademik yang dilindungi secara konstitusional, karena melibatkan proses berpikir kritis, penyampaian argumen, dan publikasi gagasan ilmiah. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk berpendapat dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) merupakan prasyarat mutlak bagi PEMOHON untuk dapat menyelesaikan kewajiban akademiknya secara bebas dan bertanggung jawab; o) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktik putusannya telah berulang kali menegaskan, bahwa ketidakjelasan norma pidana yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil serta mengakibatkan hilangnya perlindungan efektif terhadap hak konstitusional warga negara; 8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami PEMOHON, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak 9 konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP yang tidak Diberikan Penafsiran Menciptakan Ketidakpastian Hukum sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 1. Frasa “orang lain” pada Pasal 433 ayat (1) KUHP bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai adanya kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan karenanya frasa “orang lain” dalam pasal ini harus diberikan tafsir oleh MKRI; 2. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak semata-mata dimaknai sebagai keberadaan dasar hukum formal atas setiap Tindakan penyelenggara negara, melainkan menuntut agar norma hukum yang menjadi dasar tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga akibat hukumnya dapat diprediksi secara rasional oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak akan tercapai apabila suatu norma hukum mengandung ketidakjelasan, ambiguitas, atau membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif, terlebih dalam konteks hukum pidana yang berdampak langsung pada pembatasan hak dan kebebasan warga negara; 3. Frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dan tidak diterapkan sesuai dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024; 4. Frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP menimbulkan ketidaksinkronan dan ketidakpastian dalam perumusan subjek korban delik pencemaran nama baik; 5. Bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP merujuk pada subjek yang kehormatan atau nama baiknya diserang melalui perbuatan pencemaran. Namun demikian, norma a quo tidak memberikan 10 kejelasan mengenai siapa yang secara konstitusional dimaksud sebagai “orang lain” dalam konteks perlindungan kehormatan dan reputasi melalui hukum pidana; 6. Bahwa pertanyaan mengenai siapa yang dimaksud sebagai “orang lain” menjadi krusial, karena delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan, sehingga cakupan subjek korban secara langsung menentukan siapa yang berhak mengajukan pengaduan pidana dan, pada saat yang sama, menentukan siapa yang berpotensi dikriminalisasi. Dengan demikian, semakin luas dan tidak dibatasinya makna frasa “orang lain”, semakin besar pula ruang kriminalisasi terhadap ekspresi, kritik, dan pendapat warga negara; 7. Apabila frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP tidak dibatasi penafsirannya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan standar konstitusional mengenai subjek yang dapat dikualifikasikan sebagai korban pencemaran nama baik, maka frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 8. Bahwa terdapat tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: a. asas legalitas; b. asas subsidiaritas; c. asas persamaan/kesamaan. Bahwa asas legalitas berfungsi untuk mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada rakyat dengan menggunakan instrumen hukum pidana; 9. Menurut Klaas Rozemond sebagaimana dikutip Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia (2017: 39), dasar pemikiran asas legalitas berakar pada dua hal, yaitu: a. Adanya kepastian hukum (rechtszekerheid); dan b. Legitimasi demokratis (democratische legitimatie). 11 10. Bahwa menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy (1996: 6-7), asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu: a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex certa); e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang- undang. Dalam perkembangannya asas legalitas diartikan dalam empat prinsip dasar yaitu: a. Lex scripta, artinya hukum pidana tersebut harus tertulis; b. Lex certa, artinya rumusan delik pidana itu harus jelas; c. Lex stricta, artinya rumusan delik pidana harus dimaknai dengan tegas tanpa ada analogi; d. Lex praevia, artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. 11. Bahwa dari rumusan delik pasal a quo, terdapat setidak-tidaknya lima unsur tindak pidana (bestanddeel delict), yaitu: 1. Setiap orang; 2. Dengan lisan; 3. Menyerang kehormatan atau nama baik; 4. Orang lain; 5. Dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum; 12. Bahwa dari unsur-unsur tersebut, frasa “orang lain” merupakan unsur subjek yang menentukan siapa pihak yang dilindungi oleh norma pidana, namun tidak terdapat penjelasan atau pembatasan apa pun dalam KUHP mengenai cakupan frasa tersebut; 13. Bahwa KUHP tidak memberikan definisi maupun batasan normatif apakah frasa “orang lain” hanya merujuk pada individu atau perseorangan, atau juga mencakup lembaga pemerintah, institusi negara, korporasi, profesi, jabatan, maupun kelompok orang tertentu. 12 Ketiadaan pembatasan tersebut menyebabkan frasa “orang lain” bersifat terbuka (open norm); 14. Bahwa dalam hukum pidana, unsur subjek yang bersifat terbuka dan tidak terdefinisi secara jelas bertentangan dengan asas lex certa, karena membuka ruang penafsiran yang sangat luas dan subjektif oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam menentukan apakah suatu kritik, pendapat, atau ekspresi publik dapat dikualifikasikan sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”; 15. Bahwa akibat tidak adanya pembatasan terhadap frasa “orang lain”, maka dalam praktik penegakan hukum, unsur tersebut sepenuhnya digantungkan pada penafsiran penyidik, penuntut umum, dan hakim, tanpa adanya rambu normatif yang objektif. Kondisi ini membuka ruang kriminalisasi yang luas terhadap ekspresi warga negara, khususnya kritik terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau posisi publik; 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU- XXII/2024 telah menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam delik pencemaran nama baik tidak boleh dimaknai secara luas hingga mencakup lembaga pemerintah, institusi negara, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok orang tertentu, karena tafsir demikian berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan menciptakan ketidakpastian hukum; 17. Bahwa frasa “suatu hal” dalam pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena makna leksikal dari “suatu hal” memberikan beberapa kondisi berbeda dengan gradasinya masing- masing atau dengan kata lain multitafsir; 18. Dalam KUHP tidak diberikan penjelasan yang tegas mengenai maksud dari frasa “suatu hal”. Karenanya, perlu dilakukan penafsiran terhadap yang dimaksud dengan frasa a quo dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal yang dijelaskan oleh Mertokusumo sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.”; 19. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/hal “hal” memiliki beberapa arti, yaitu: (i) keadaan, peristiwa, kejadian 13 (sesuatu yang terjadi); (ii) perkara, urusan, soal; masalah; (ii) sebab; dan (iv) tentang; mengenai. Beberapa arti dari kata “hal” memiliki gradasi yang berbeda-beda sehingga menciptakan ruang ketidakpastian; 20. Kondisi yang benar-benar serupa dengan kondisi di atas telah dinyatakan dalam Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 sebagai penyebab timbulnya ketidakpastian hukum. “Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Oleh karena itu, dari telaahan makna kata onar atau keonaran dalam KBBI dimaksud, makna kata keonaran adalah bersifat tidak tunggal. Oleh karena itu, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana.” 21. Oleh karenanya, guna memastikan terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, frasa ”orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) harus dibaca dengan mengecualikan: (1). Korporasi; (2) Lembaga Pemerintah; dan/atau (3) Kelompok Perorangan. Sedangkan frasa “suatu hal” dalam pasal a quo harus dianggap inkonstitusional kecuali dimaknai sebagai “dilakukan suatu perbuatan”. B. Frasa “orang” dan “suatu hal” dalam Pasal 433 ayat (1) Membatasi Ruang Gerak Berpendapat dan Menyatakan Pikiran Secara Bebas sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pikiran, sikap, dan menggunakan pendapat, termasuk pendapat yang bersifat kritis, berbeda, atau tidak sejalan dengan pandangan mayoritas. Hak tersebut merupakan pilar utama dalam negara hukum demokratis dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh norma pidana; 2. Bahwa hak menyatakan pikiran dan mengemukakan pendapat tidak hanya mencakup pendapat yang bersifat netral atau menyenangkan, 14 melainkan juga mencakup kritik, penilaian, tafsir, dan ekspresi yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak tertentu. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membungkam perbedaan pendapat; 3. Bahwa Pasal 433 ayat (1) KUHP secara langsung membatasi ekspresi pikiran dan pendapat, karena menjadikan pernyataan atau ekspresi yang dianggap menyerang kehormatan atau nama baik “orang lain” sebagai perbuatan pidana, tanpa membedakan apakah ekspresi tersebut merupakan kritik, pendapat, atau penilaian yang disampaikan dalam ruang publik; 4. Bahwa Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 melindungi kebebasan menyatakan pikiran sesuai dengan hati nurani, sedangkan Pasal 433 KUHP justru menempatkan kebebasan tersebut dalam posisi yang rentan, karena selain menggunakan frasa “orang lain” yang tidak didefinisikan secara limitatif, norma a quo juga memuat frasa “suatu hal” yang bersifat sangat abstrak dan terbuka. Ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “suatu hal” menyebabkan warga negara tidak memiliki pedoman objektif mengenai batas ekspresi yang diperbolehkan, sehingga pada akhirnya dipaksa untuk menyesuaikan isi pikiran dan sikap batinnya demi menghindari potensi kriminalisasi; 5. Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan mengemukakan pendapat di ruang publik, termasuk dalam diskursus akademik, sosial, politik, dan keagamaan. Akan tetapi, penggunaan frasa “orang lain” tanpa batasan yang jelas, ditambah dengan frasa “suatu hal” yang tidak memiliki parameter normatif yang terukur dalam Pasal 433, menimbulkan ketidakpastian hukum dan efek gentar (chilling effect). Akibatnya, ruang publik tidak lagi menjadi ruang yang aman bagi pertukaran gagasan, karena setiap pendapat, kritik, atau ekspresi pemikiran berpotensi dinilai secara subjektif sebagai menyangkut “orang lain” atau “suatu hal” tertentu, bergantung pada tafsir penegak hukum. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berupaya menjelaskan yang dimaksud sebagai proporsional yang dimana dalam setiap putusan, Mahkamah semakin mengembangkan dan menyempurnakan konsep 15 ini. Setidaknya ada 3 (tiga) pemaknaan yang digunakan oleh Mahkamah, yakni: a. Adanya hukum yang disusun secara hati-hati, cermat, teliti, dan disertai dengan ukuran operasional dalam menerapkan pembatasan; b. Hukum yang membatasi hak tidak memberikan ruang diskresi yang berlebihan kepada negara; dan c. Adanya keseimbangan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai (balancing). 7. Bahwa sehubungan dengan pemaknaan pertama, yaitu adanya hukum yang disusun secara hati-hati, cermat, teliti dan disertai dengan ukuran operasional dalam menerapkan pembatasan, hal ini dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 yang menyatakan: "[3.23] Menimbang bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi constitutional rights yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena adanya kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara dan Pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) demikian, penerapan Pasal 28J ayat (2) sebagai alasan mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang menjadi hak- hak konstitusional, untuk dapat dikatakan sah harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan teliti, serta dengan menentukan ukuran-ukuran operasional bagaimana menerapkan ketentuan yang menyebut 'pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis';" 8. Bahwa sehubungan dengan pemaknaan kedua, bahwa hukum yang membatasi hak tidak memberikan ruang diskresi yang berlebihan kepada negara, telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 64/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut: 16 "[3.16]Menimbang bahwa menurut Mahkamah, pencegahan ke luar negeri adalah salah satu bentuk pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat dibenarkan menurut konstitusi sepanjang pembatasan hak tersebut ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Pencegahan dilakukan harus melalui proses hukum yang sah berlaku (due process of law). Atas dasar itulah, negara dapat melakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain, antara lain dengan alasan dalam rangka kepentingan penyidikan suatu perkara pidana agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan lancar tanpa halangan. Proses penyidikan akan sulit dilakukan jika seseorang yang sedang dibutuhkan keterangannya berada di luar wilayah yurisdiksi hukum nasional Indonesia. Selain itu, pembatasan terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Diskresi berlebihan dalam membatasi hak asasi setiap orang dapat menimbulkan kesewenang- wenangan oleh negara terhadap warga negara." 9. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pemaknaan ketiga, yakni adanya keseimbangan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai (balancing). Mahkamah Konstitusi telah berkali-kali mempertimbangkannya dalam beberapa putusan sebagai berikut: Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021: “[3.12.2] ...Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan terkait konstitusionalitas pembatasan pemenuhan atas hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ukuran yang selalu digunakan oleh Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak warga negara adalah keseimbangan (balancing) antara pembatasan hak individu warga negara dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara.” Putusan Nomor 152/PUU-VII/2009 "[3.16.2] …Bahwa dari rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak asasi tetap dapat dilakukan dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang yang sematamata bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 17 moral, nilai-nilai agama, kemanan [sic], dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; Bahwa prinsip pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J UUD 1945 dikaitkan dengan norma Pasal 219 UU 27/2009 adalah untuk menjaga prinsip-prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap hak atas praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap kepentingan jabatan publik yang bersangkutan;" 10. Bahwa berdasarkan dari ketiga tahapan tersebut, adapun tahapan akhir dari tes tiga tahap tersebut adalah necessary, yang memiliki 4 (empat) parameter, yaitu: (1). Pressing social need; (2). Proportionate to the legitimate aim pursued (balance); (3). Relevant and sufficient reasoning yang berlaku dalam kasus konkret; dan (4). Limited discretion; 11. Bahwa parameter proportionate to the legitimate aim pursued (balance) tidaklah dipenuhi dalam rumusan Pasal 433 ayat (1) KUHP, karena frasa “orang lain” yang dapat dimaknai meliputi Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik telah menempatkan perlindungan reputasi yang tidak pada tempatnya. Korporasi, lembaga pemerintah dan kelompok perorangan bukanlah subjek hukum yang memiliki reputasi, dan karenanya pemaknaan yang meliputi kedua golongan ini justru melenceng dari tujuan perlindungan reputasi. Disisi lain, pejabat publik serta figur publik yang secara sadar dan sukarela menempatkan dirinya di bawah pengawasan masyarakat pun telah kehilangan hak atas reputasinya, dan karenanya pemaknaan yang meliputi kedua golongan ini juga melenceng dari tujuan perlindungan reputasi. 12. Bahwa parameter limited discretion juga tidak terpenuhi oleh norma a quo karena: a. Frasa “orang lain” yang tidak jelas ruang lingkupnya membuka ruang diskresi yang luas bagi penegak hukum; dan b. Frasa “suatu hal” yang multitafsir juga membuka ruang diskresi yang luas bagi penegak hukum; 13. Bahwa dengan tetap dipertahankannya frasa “orang lain” tanpa pembatasan yang tegas, serta frasa “suatu hal” yang bersifat abstrak dan tidak memiliki parameter normatif yang jelas, Pasal 433 ayat (1) KUHP berpotensi digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap pendapat dan ekspresi pikiran warga negara. Norma a quo karenanya 18 tidak berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang sah (legitimate legal protection), melainkan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan melalui penafsiran subjektif aparat penegak hukum. C. Frasa “untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri” dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP Tidak Menyertakan Penafsiran yang Jelas dan Menyebabkan Multitafsir sehingga Bertentangan dengan UUD NRI 1945 1. Bahwa hukum pidana merupakan hukum yang paling keras di antara instrumen hukum lain yang berlaku untuk mengontrol tingkah laku masyarakat, sehingga penerapannya harus ditempatkan sebagai ultimum remedium. Hukum dibuat dan berlaku untuk masyarakat, maka sudah semestinya bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang. Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai primum remedium sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia; 2. Bahwa secara teoritis, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya diukur dari keberadaan sanksi, melainkan juga dari tingkat kejelasan norma, pemahaman masyarakat terhadap norma tersebut, serta dampaknya terhadap perilaku masyarakat dalam mengimplementasikan hukum sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial, dan sarana pembaruan. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban masyarakat untuk mematuhi hukum dan pemerintah termasuk dalam pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik, harus diimbangi dengan jaminan hak masyarakat atas kepastian hukum dan keadilan. Kendati demikian, dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik belum memberikan perlindungan hukum yang adil, karena perumusannya membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif, sehingga berpotensi digunakan oleh oknum tertentu untuk berlindung dibalik 19 kesalahannya, serta menyebabkan pihak lain yang sesungguhnya tidak bersalah justru terjerat pertanggungjawaban pidana; 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU- XXII/2024, khususnya dalam Alasan Permohonan angka 71, dijelaskan bahwa Kordela dalam tulisannya menerangkan, kepastian hukum merupakan gabungan dari berbagai prinsip dalam hukum, yakni kebenaran, ketepatan, dan kejelasan rumusan, khususnya pada area hukum pidana dimana rumusannya semestinya lengkap, tepat dan tegas. Guna mencegah adanya interpretasi yang meluas, Kordela menyampaikan, istilah-istilah yang sama dalam teks hukum seyogyanya memiliki makna yang sama. Berikut merupakan kutipan dari pendapat Kordela: “Finally, the principle of legal certainty is viewed as a so-called collective principle, made up of numerous detailed principles and defined by these principles. This does not mean, however, that a simple sum of these component principles covers the entire area of the general principle and it is impossible to distinguish any other aspect of law that would be protected by the value of certainty. The detailed principles may cover the most important elements of the principle of legal certainty, but only in the context of law analysed at a given moment. … Another principle of the apragmatical aspect of the system of law is connected with requirements that the language of legal provisions and norms should fulfil. The characteristics of linguistic formulation of law is above all subordinate to the principle of definiteness of provisions which ‘must be formulated correctly, precisely and clearly’. … The most radical demands are present in criminal law. The principle of definiteness of forbidden actions under penalty (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) may even take on constitutional dimension whereas ‘definiteness’ here is qualified as ‘maximal’ and in accordance with the rule which states that ‘substantive elements of an action qualified as criminal must be defined in the statute (according to the constitutional principle of exclusivity of the statute) in a way that is complete, precise and unequivocal’. … Other commonly accepted methods of interpretation have a similar function, among others requiring that isomorphic expressions of a legal text should have the same meaning whereas diversiform expressions should have different meanings (exclusion of synonymous and homonymous interpretations), 20 giving precedence to the meaning established in a legal definition before other meanings, excluding meanings inconsistent with principles of the system or constitutional norms.” Terjemahan “Akhirnya, prinsip kepastian hukum dipandang sebagai prinsip kolektif, yang terdiri dari banyak prinsip terperinci dan didefinisikan oleh prinsip-prinsip ini. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa penjumlahan sederhana dari prinsip- prinsip komponen ini mencakup seluruh area dari prinsip umum dan tidak mungkin untuk membedakan aspek lain dari hukum yang akan dilindungi oleh nilai kepastian. Prinsip-prinsip terperinci dapat mencakup unsur yang paling penting dari prinsip kepastian hukum, tetapi hanya dalam konteks hukum yang dianalisis pada saat tertentu. … Prinsip lainnya dari aspek apragmatis sistem hukum berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh bahasa ketentuan dan norma hukum. Karakteristik perumusan linguistik dari hukum yang terpenting ialah tunduk pada prinsip kejelasan ketentuan yang ‘harus dirumuskan dengan benar, tepat dan jelas’. … Tuntutan yang paling radikal terdapat dalam hukum pidana. Prinsip kejelasan tindakan yang dilarang berdasarkan sanksi pidana (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) bahkan dapat mengambil dimensi konstitusional di mana ‘kejelasan’ di sini dikualifikasikan sebagai ‘maksimal’ dan sesuai dengan aturan yang menyatakan bahwa ‘unsur-unsur substantif dari suatu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus didefinisikan dalam undang-undang (sesuai dengan prinsip konstitusional tentang eksklusivitas undang-undang) secara lengkap, presisi, dan tegas’. … Metode penafsiran lain yang umumnya diterima juga memiliki fungsi yang serupa, antara lain menyaratkan agar ekspresi isomorfis dari teks hukum harus memiliki makna yang sama sedangkan ekspresi dengan bentuk berbeda harus memiliki makna yang berbeda (kecuali penafsiran sinonim dan homonim), yang memberikan prioritas pada makna yang dicetuskan dalam definisi hukum sebelum makna-makna lainnya, kecuali makna- makna yang tidak konsisten dengan prinsip sistem atau norma konstitusional”; 4. Bahwa berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, dalam rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2024, tercatat sedikitnya 530 kasus penggunaan UU ITE untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, dengan total 563 orang korban. Dari keseluruhan kasus 21 tersebut, mayoritas penindakan dilakukan melalui patroli siber Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 258 kasus dengan 271 korban, serta diikuti oleh laporan yang diajukan oleh pemerintah daerah sebanyak 63 kasus dengan 68 korban. 5. Bahwa data empirik tersebut mencerminkan bagaimana rumusan norma yang multitafsir, khususnya frasa yang tidak dibatasi secara tegas mengenai subjek korban, telah membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan memperluas praktik kriminalisasi ekspresi, bahkan sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan batas konstitusional melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. 6. Bahwa sebelumnya, ketentuan pidana dalam UU ITE sangatlah bermasalah dan multitafsir, sehingga untuk mengatasi ketidakjelasan berbagai pasal dalam UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pada tanggal 23 Juni Tahun 2021, Aparat Penegak Hukum menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB UU ITE). Pada bagian konsiderans huruf b, Pemerintah secara eksplisit menjelaskan bahwa beberapa pasal dalam UU ITE masih menimbulkan multitafsir; 7. SKB tersebut menjadi titik cerah bagi penindakkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, sebab salah satu ketentuannya berbunyi: “Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.” 8. Sebelum berlakunya SKB tersebut, salah satu kasus pencemaran nama baik yang menyita perhatian publik adalah perkara yang dialami Stella Monica Hendrawan. Perkaranya bermula ketika Stella Monica menceritakan kondisi kulitnya yang memburuk usai berobat ke klinik kecantikan L’Viors Beauty Clinic, Surabaya. Dia menceritakan itu pada 27 Desember 2019. Kemudian pada 21 Januari 2020, pihak klinik melayangkan surat somasi karena merasa Stella melakukan pencemaran nama baik. Pada 7 Oktober 2020, Polda Jatim menyatakan 22 bahwa Stella telah menjadi tersangka. Berkasnya dilimpahkan kepada kejaksaan dan sidang pertama dimulai pada 7 April 2021. Semua proses hukum ini terjadi sebelum ditetapkannya SKB UU ITE; 9. Dalam Putusan di tingkat pertama, Stella dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Meski demikian, penegak hukum yakni jaksa tetap bersikeras mempidanakan Stella dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya diputus pada 1 Desember 2022 untuk menolak kasasi tersebut dan membebaskan Stella dari segala dakwaan. Peristiwa Stella ini menunjukkan sebetapa berbahayanya pasal pencemaran nama baik yang terlalu luas unsurnya, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu yang agresif ingin mempidanakan orang-orang yang memberikan pendapat objektif sesuai fakta yang ada; 10. Sekarang dengan KUHP, telah dicabut pasal-pasal karet UU ITE. Sehingga tidak berlaku juga SKB UU ITE tersebut. Namun sayangnya, jika kita membaca substansi KUHP dari awal hingga akhir, terkait pencemaran nama baik hanya diatur bahwa yang tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik hanya apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Padahal, dalam dunia yang semakin modern, review atau evaluasi berdasarkan fakta yang ada sudah tidak mungkin lagi diabaikan. Ketika kita berbelanja online misalnya, setelah barang kita terima, kita akan diminta untuk memberikan review terhadap barang tersebut. Evaluasi kita akan kemudian otomatis (by system) dapat dilihat oleh calon pembeli lain yang berbelanja di toko online tersebut; 11. Juga misalnya ketika kita naik transportasi online, kita akan diminta memberikan bintang (nilai) bagi pengemudi tersebut, dan jika dibawah 5, akan ditanyakan kenapa alasannya. Artinya, dalam setiap kesempatan di dunia modern ini, pasti kita akan sering diminta memberikan penilaian. Jika kita memberikan penilaian secara objektif dan sesuai kenyataan, seharusnya dan sepatutnya kita tidak perlu takut. Sayangnya, karena hukum yang begitu karet, peristiwa seperti Stella Monica yang memberikan pendapat atau penilaian dengan jujur apa adanya, bisa terjadi. Sekalipun penegak hukum beralasan nanti bisa dibuktikan di persidangan benar salahnya, tapi apakah ada 23 perlindungan hukum yang adil jika kita harus diperiksa polisi dan menghadapi persidangan, semata-mata karena ada pasal yang memberi celah untuk mempidanakan orang benar yang berkata apa adanya?; 12. Bahwa dalam berbagai putusannya seperti pada putusan 46/PUU- XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan memiliki peran dalam pengujian criminal policy untuk menilai konstitusionalitas norma sebagai negative legislator, dimana dalam perkara a quo ini, Mahkamah harus mengambil peran itu juga. Lingkup pasal dalam perkara a quo yang terlalu luas karena “alasan pembenar untuk tidak dipidana” yang terlalu sedikit (hanya kepentingan umum dan membela diri), harus dinilai untuk dipersempit oleh Mahkamah. Caranya adalah dengan mengabulkan petitum a quo sehingga Mahkamah tetap menjadi negative legislator dalam criminal policy karena mempersempit lingkup pasal yang terlalu luas. Selain itu, permasalahan kriteria dari unsur yang dimintakan dalam petitum a quo (penilaian, pendapat, evaluasi, ataupun kenyataan) bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengatur atau memberikan kriterianya. Hal itu nanti akan menjadi urusan internal kepolisian dan kejaksaan yang harus mengaturnya dalam peraturan tersendiri. Bahkan lebih lagi, itu juga menjadi tafsir para ahli yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian di sidang pidana. Sehingga, permasalahan kriteria dari unsur adalah ranah aparat penegak hukum dalam penerapan norma. Sementara, Mahkamah Konstitusi tidak menilai penerapan norma, namun hanya menilai konstitusionalitas norma dengan menyatakan bahwa dalam pasal-pasal a quo harus ada unsur pembenar yang berupa penilaian, pendapat, evaluasi, ataupun kenyataan; 13. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memberikan pernyataan bahwa: “Setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya, Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional. Serta pembatasan tersebut harus 24 didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat.” 14. Ergo (Dengan demikian), demi menjamin perlindungan hukum yang adil, maka secara konstitusional haruslah dinyatakan bahwa pencemaran nama baik dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, dan sebuah kenyataan.” D. “Frasa ‘Hakim Memandang Perlu’ Dalam Pasal 434 Ayat (2) KUHP Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) Dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 Sepanjang Dimaknai Sebagai Diskresi Subjektif Hakim Dan Bukan Sebagai Kewajiban Hukum Untuk Membuka Pembuktian Kebenaran Tuduhan Dalam Kepentingan Umum, Pembelaan Terpaksa, Dan/Atau Penyampaian Penilaian, Pendapat, Evaluasi, Atau Kenyataan, Sehingga Menimbulkan Ketidakpastian Hukum.” Pasal 28D ayat (1) berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28E ayat (3) berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."; Pasal 434 ayat 2 berbunyi : “Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya”. 1. Bahwa Pasal 434 ayat (2) KUHP secara tegas mengatur bahwa pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara bebas oleh terdakwa, melainkan dibatasi secara limitatif, yaitu hanya dapat dilakukan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan guna menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena 25 terpaksa membela diri, atau apabila tuduhan tersebut ditujukan kepada pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya. 2. Bahwa alam Black Law Dictionary, mengenai due process of law dinyatakan sebagai berikut : "Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense; to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is not due process of law (Black’s Law Dictionary :500).” 3. Bahwa Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa, prinsip due process yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial (Lawrence M. Friedmen, 1994 :80-81). Sebagai contoh di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip due process of law. Bahkan, prinsip tersebut telah menjadi bagian dari ”budaya (masyarakat) Amerika”, yang telah mengalami perubahan cepat sesuai dengan perubahan masyarakatnya dan perkembangan internasional yang terjadi sejak pertengahan abad 19 sampai saat ini. 4. Bahwa secara singkat lahirnya Due Process of Law tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya Magna Charta(1215), disusul dengan Bill of Rights (1689), Declaration Des Droit De L’Home et du Citoyen (1789), Declaration of Independen (1876) dan Declaration of Human Rights (1948). Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya. 26 5. Secara singkat lahirnya Due Process of Law tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya Magna Charta(1215), disusul dengan Bill of Rights (1689), Declaration Des Droit De L’Home et du Citoyen (1789), Declaration of Independen (1876) dan Declaration of Human Rights (1948). Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya. 6. Bahwa penerapan Pasal 434 ayat (2) KUHP yang membatasi pembuktian kebenaran tuduhan hanya pada kondisi tertentu berdasarkan diskresi “hakim memandang perlu”, tanpa memberikan batasan yang tegas mengenai bentuk ekspresi yang dilindungi seperti penilaian, pendapat, evaluasi, atau penyampaian fakta untuk kepentingan umum berpotensi menempatkan hukum pidana sebagai primum remedium. 7. Bahwa PEMOHON ingin mengemukakan kepada Mahkamah Konstitusi pandangan tentang Tujuan dan Prinsip Kriminalisasi. Kriminalisasi adalah “proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat” (KBBI). Menurut Salman Luthan (2009: 1) Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materiil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. 8. Bahwa terdapat tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan 27 sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: (1) asas legalitas; (2) asas subsidiaritas, dan (3) asas persamaan/kesamaan. Menurut Andi Hamzah (2017: 40) menjelaskan asas legalitas adalah suatu asas fundamental dalam suatu proses kriminalisasi yang memberikan batasan terhadap kekuasaan negara, yang bertujuan untuk memastikan agar negara tidak secara sewenang- wenang menentukan suatu perbuatan warga Negara sebagai perbuatan pidana sehingga dapat dihukum. 9. Bahwa dalam kerangka hukum HAM internasional, jaminan dan perlindungan hak untuk berekspresi diatur dalam Pasal 19 ICCPR di mana instrumen tersebut telah diadopsi menjadi standar minimal yang harus dicapai sehubungan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia setiap orang. Asas kebebasan mengeluarkan pendapat diatur juga dalam Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). Dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. 10. Bahwa makna tanpa campur tangan (without Interference) ini memberikan penekanan yang kuat bahwa hak setiap orang untuk berpendapat ini hendaknya tidak diganggu oleh campur tangan otoritas publik termasuk pembatasan-pembatasan yang tidak sah. Kata “kebebasan/freedom” yang digunakan untuk menyebut “hak berekspresi” menurut Scanlon diartikan bahwa “everyone has the autonomy to decide independently what the person’s should believe and should do” atau bahwa setiap orang memiliki otonomi untuk memutuskan secara mandiri apa-apa yang mereka yakini dan apa-apa yang mereka harus lakukan (Scanlon, 1977: 162—163); 11. Bahwa secara konseptual, jika menelaah cakupan dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, hak kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang penting dimiliki oleh setiap orang. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UDHR yang menyatakan setiap orang berhak 28 atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut juga ditegaskan Kembali dalam Kovenan turunannya, yaitu Pasal 19 ayat (1) ICCPR yang menekankan bahwa hak kebebasan berekspresi ini dapat diwujudkan melalui hak kebebasan berpendapat di mana hak tersebut merupakan hak yang tidak boleh diganggu gugat. 12. Bahwa Pasal 434 ayat (2) KUHP justru membatasi hak tersebut dengan menutup pembuktian kebenaran secara otomatis dan menggantinya dengan diskresi “hakim memandang perlu”, sehingga negara melakukan intervensi terhadap kebebasan berekspresi melalui mekanisme hukum pidana. 13. Bahwa lebih lanjut pasal 19 UDHR “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah. 14. Bahwa Pasal 29 UDHR serta Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang memberikan syarat-syarat yang ketat pembatas tersebut dapat dikatakan pembatasan yang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Pembatasan harus diatur dengan undang-undang (prescribed by law); b. Pembatasan bertujuan untuk menghormati salah satu dari tujuan pembatasan yaitu melindungi hak atau reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, Kesehatan publik atau moral masyarakat; c. Pembatasan dilakukan secara proporsionalitas tanpa diskriminasi 15. Bahwa frasa “hakim memandang perlu” memberikan diskresi yang terlalu luas dan tidak terukur kepada hakim, karena tidak disertai parameter hukum yang jelas mengenai kapan pembuktian kebenaran harus dibuka. Akibatnya, apabila hakim tidak memandang perlu, terdakwa secara otomatis kehilangan kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhan, sekalipun tuduhan tersebut benar dan disampaikan untuk kepentingan umum atau pengungkapan suatu kejahatan. 29 16. Bahwa pembatasan tersebut menjadi semakin problematis karena unsur utama delik pencemaran, yakni frasa “menyerang kehormatan atau nama baik”, bersifat multitafsir dan tidak memiliki ukuran objektif. Dalam kondisi unsur delik yang kabur, penggantungan hak pembuktian pada penilaian subjektif hakim berpotensi menyebabkan terdakwa dipidana semata-mata berdasarkan tafsir subjektif, tanpa kesempatan yang memadai untuk menguji kebenaran materiil pernyataannya. 17. Bahwa secara faktual, Pasal 434 ayat (2) KUHP menimbulkan pembalikan beban pembuktian, karena terdakwa dibebani kewajiban membuktikan kebenaran tuduhan, namun kewajiban tersebut tidak dijamin sebagai hak pembelaan yang otomatis, melainkan tetap bergantung pada diskresi hakim. Konstruksi ini menempatkan terdakwa pada posisi yang tidak seimbang dan bertentangan dengan prinsip due process of law serta kepastian hukum yang adil. 18. Bahwa norma a quo berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik, pengawasan, atau pengungkapan dugaan penyalahgunaan wewenang, karena kegagalan pembuktian—yang belum tentu disebabkan ketidakbenaran tuduhan—dapat berujung pada pemidanaan. Kondisi ini menciptakan efek membungkam (anti-SLAPP) dan melemahkan partisipasi publik dalam fungsi kontrol terhadap kekuasaan.Bahwa Pasal 434 ayat (2) huruf b KUHP, yang mengaitkan pembuktian kebenaran tuduhan dengan status pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya, berpotensi menimbulkan perlindungan yang berlebihan terhadap pejabat publik. Kesempatan terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuduhan tidak dijamin sebagai hak pembelaan yang setara, melainkan tetap bergantung pada penilaian hakim, sehingga berpotensi menghambat pelaporan dan pengungkapan dugaan tindak pidana oleh pejabat. 19. Bahwa kritik yang berbentuk penilaian, evaluasi, atau opini atas kinerja pejabat tidak selalu dapat dibuktikan sebagai fakta material. Apabila ekspresi semacam ini dikualifikasikan sebagai “fitnah”, maka hukum pidana secara keliru memaksakan standar pembuktian pidana terhadap ekspresi pendapat, yang bertentangan dengan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. 30 20. Bahwa problem konstitusional tersebut menjadi semakin serius karena Pasal 434 ayat (2) KUHP secara tegas membatasi hak terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuduhan. Pembuktian kebenaran tidak ditempatkan sebagai hak pembelaan yang melekat, melainkan hanya diperbolehkan secara limitatif dalam kondisi tertentu berdasarkan penilaian hakim atau status pihak yang dituduh, sehingga memperlemah jaminan pemeriksaan yang adil dan kepastian hukum.Dengan konstruksi demikian, seseorang dapat terlebih dahulu dinilai “menyerang kehormatan atau nama baik” berdasarkan tafsir subjektif, sementara akses untuk membuktikan bahwa pernyataannya benar, faktual, dan berlandaskan kepentingan publik justru ditutup sejak awal oleh undang-undang. Akibatnya, norma a quo menciptakan situasi di mana ketidakjelasan unsur delik dipadukan dengan pembatasan hak pembelaan, sehingga menempatkan warga negara pada posisi yang sangat rentan terhadap kriminalisasi ekspresi. 21. Bahwa terhadap penilaian, pendapat, hasil evaluasi dan/atau sebuah fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik. Pengaturan mengenai hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE. 22. Bahwa dalam SKB juga dijelaskan bahwa Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Fokus pemidanaan pada delik ini bukan dititik beratkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum. Kriteria "diketahui 31 umum" atau diketahui orang lain dapat berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group). Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi Pendidikan. 23. Bahwa pengalaman penerapan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3), menunjukkan bahwa upaya korektif melalui Keputusan Bersama (SKB) yang bersifat administratif dan tidak mengikat secara yuridis tidak efektif mencegah kriminalisasi kebebasan berekspresi, karena dalam praktiknya tetap diabaikan oleh aparat penegak hukum. Kondisi serupa berpotensi kembali terulang dalam penerapan Pasal 434 ayat (2) KUHP, karena meskipun norma a quo dimaksudkan membatasi pemidanaan melalui mekanisme pembuktian kebenaran, pembatasan tersebut justru digantungkan pada diskresi “hakim memandang perlu” tanpa parameter yang jelas. Akibatnya, sebagaimana terjadi pada UU ITE, warga negara tetap berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi, karena perlindungan terhadap ekspresi yang sah tidak dijamin secara normatif dan mengikat dalam undang-undang. 24. Bahwa AMNESTY International Indonesia mencatat 758 warga sipil dikriminalisasi dengan pasal-pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepanjang Januari 2018 hingga Juli 2025. Mereka dijerat dengan pasal ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang terekam dalam 710 kasus kriminalisasi. 25. Bahwa secara teoritis dan empiris, ketidakjelasan norma pidana akan berdampak langsung pada praktik penegakan hukum yang cenderung represif. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam 32 Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pentingnya prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana, khususnya agar rumusan norma pidana bersifat lengkap, presisi, dan tidak menimbulkan interpretasi yang meluas. Prinsip nullum crimen sine lege certa menuntut agar setiap unsur tindak pidana dirumuskan secara tegas dan tidak ambigu, terutama ketika berkaitan dengan pembatasan hak konstitusional warga negara. 26. Bahwa pengalaman empiris penegakan hukum sebelumnya, khususnya dalam penerapan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, menunjukkan bahwa norma yang multitafsir dan tidak memberikan pengecualian yang cukup terhadap ekspresi berupa penilaian, pendapat, evaluasi, atau penyampaian fakta, telah membuka ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi secara masif. 27. Bahwa meskipun dengan berlakunya KUHP baru pasal-pasal karet dalam UU ITE telah dicabut, namun substansi pengaturan dalam Pasal 434 ayat (2) KUHP masih menyisakan persoalan yang serupa, karena alasan pembenar untuk tidak dipidana dibatasi secara sangat sempit hanya pada kepentingan umum dan pembelaan diri. Pembatasan ini tidak mencerminkan realitas kehidupan masyarakat digital, di mana aktivitas memberikan ulasan, penilaian, kritik, atau pengalaman faktual melalui media tertulis dan elektronik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; 28. Bahwa dalam konteks masyarakat modern dan digital saat ini, sarana tulisan dan media elektronik telah menjadi medium utama dalam menyampaikan informasi, pendapat, kritik, evaluasi, serta pengalaman faktual sehari-hari. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana pencemaran melalui media tertulis dan elektronik semestinya memberikan perlindungan hukum yang seimbang, yakni tidak hanya melindungi kehormatan seseorang, tetapi juga menjamin kebebasan berekspresi warga negara yang dilakukan secara objektif, jujur, dan berdasarkan fakta. 29. Berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan konstitusional di atas, guna memenuhi kewajiban negara dalam menjamin prinsip kepastian hukum yang adil dan due process of law sebagaimana dijamin dalam 33 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, maka frasa “hakim memandang perlu” dalam Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dinyatakan konstitusional bersyarat dan dimaknai bukan sebagai diskresi subjektif hakim, melainkan sebagai kewajiban hukum untuk memberikan kesempatan dan membuka pembuktian kebenaran tuduhan sebagai bagian dari hak pembelaan terdakwa, apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk: (i) kepentingan umum; (ii) pembelaan terpaksa; dan/atau (iii) merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau penyampaian suatu kenyataan. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” 3. Menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 34 hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”; 4. Menyatakan frasa “hakim memandang perlu” dalam Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban hukum bagi hakim untuk memberikan kesempatan dan membuka pembuktian kebenaran tuduhan sebagai bagian dari hak pembelaan terdakwa, sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 433 dan Pasal 434; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon; 5. Bukti P-5 : Tangkapan Layar Tulisan Pemohon pada LOGIKAHUKUM.COM dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Keracunan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG): Suatu Tinjauan Socio-Legal.” 35 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 433 ayat (1), dan ayat (3) serta Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 36 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 37 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) serta frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 [sic!] dengan rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) UU 1/2023 “(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (2) … (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri” Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 “Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional berupa hak untuk menyatakan pikiran dan mengemukakan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Terbuka (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4); 38 4. Bahwa berlakunya norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 khususnya frasa “orang lain” merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak dirumuskan dengan jelas serta membatasi secara normatif sehingga membuka ruang penafsiran yang luas, subjektif dan dalam praktik penegakan hukum berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Hal ini dimungkinkan dengan memperluas frasa “orang lain” yang menjadi objek pencemaran nama baik sehingga tidak hanya meliputi individual, melainkan juga korporasi, kelompok orang, atau bahkan lembaga pemerintahan. Kondisi demikian tentunya mengancam hak atas kebebasan berekspresi Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; 5. Bahwa frasa “untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri" dalam norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi yang tegas dan parameter yang jelas mengenai maksud “kepentingan umum” dan “terpaksa membela diri”. Kondisi tersebut berpengaruh bagi Pemohon selaku mahasiswa yang memiliki kewajiban akademis untuk mengkritisi kebijakan publik dan melakukan kontrol sosial. Dalam hal ini, Pemohon tidak dapat memastikan kegiatan yang dilakukan tersebut akan termasuk dalam kategori “kepentingan umum” atau justru dikategorikan sebagai pencemaran nama baik oleh penegak hukum. Walaupun norma a quo merupakan norma yang bersifat melindungi namun pada praktiknya Pemohon dapat menghadapi proses hukum pidana, sehingga Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 [sic!] merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak ada jaminan untuk membuktikan kebenaran tuduhan. Hal ini bergantung pada penilaian hakim walaupun tindakan berekspresi tersebut dilakukan secara jujur, objektif dan untuk kepentingan umum. Pemohon dalam hal ini tetap berpotensi dipidana tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri; 7. Bahwa norma pasal a quo tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan menghalangi hak Pemohon untuk menyatakan pendapatnya dalam penulisan karya ilmiah sebagai aktivitas akademik yang tidak terpisahkan, sebagaimana 39 dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan potensial yang disebabkan oleh berlakunya norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) serta frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 [sic!]. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon telah memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 [sic!] bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “orang lain” dan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 tidak memberikan penafsiran yang jelas dan tegas sehingga bersifat multitafsir serta subjektif dalam perumusan subjek korban delik pencemaran nama baik dalam konteks perlindungan kehormatan dan 40 reputasi. Hal tersebut penting karena delik dalam Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 merupakan delik aduan sehingga menentukan siapa yang berhak mengajukan pengaduan pidana dan juga menentukan siapa yang dapat dikenai pidana tersebut. Semakin luas dan tidak dibatasinya makna frasa “orang lain” maka semakin besar kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat yang berekspresi untuk memberikan pendapat karena pemaknaannya bergantung pada penafsiran penyidik, penuntut umum, dan hakim, tanpa adanya rambu normatif yang objektif; 2. Bahwa menurut Pemohon, agar terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka frasa “orang lain” dalam norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 haruslah dibaca dengan mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah dan/atau kelompok perorangan. Sedangkan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 harus dianggap inkonstitusional kecuali dimaknai sebagai “dilakukan suatu perbuatan”; 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “orang lain” dan frasa “suatu hal” dalam Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 membatasi Pemohon dalam menyampaikan pendapat dan pikirannya secara bebas sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan norma a quo membatasi hak warga negara khususnya Pemohon untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya yang kemudian dianggap sebagai perbuatan pidana tanpa membedakan ekspresi tersebut berupa kritik, pendapat atau penilaian yang disampaikan dalam ruang publik. Demikian pula halnya dengan frasa “untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri dalam norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 tidak memberikan tafsir yang jelas sehingga menyebabkan multitafsir yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 [sic!] menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena norma a quo membatasi pembuktian kebenaran tuduhan hanya pada pendapat hakim tanpa memberikan batasan yang tegas mengenai bentuk ekspresi yang dilindungi dan menutup pembuktian bagi terdakwa. Sehingga, norma tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik, pengawasan, atau pengungkapan dugaan penyalahgunaan wewenang, karena 41 kegagalan pembuktian yang belum tentu disebabkan ketidakbenaran tuduhan namun dapat berujung pada pemidanaan dan berpotensi menimbulkan perlindungan yang berlebihan terhadap pejabat publik. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan, sebagai berikut: 1. Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” 2. Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”; 3. frasa “hakim memandang perlu” dalam Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 [sic!] bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “sebagai kewajiban hukum bagi hakim untuk memberikan kesempatan dan membuka pembuktian kebenaran tuduhan sebagai bagian dari hak pembelaan terdakwa, sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 9 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar pihak- pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK. 42 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah sebagai berikut. 1. Apakah norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) serta ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memberikan penafsiran yang jelas dan tegas sehingga membuka ruang penafsiran yang luas serta subjektif dalam perumusan subjek korban delik pencemaran nama baik apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. 2. Apakah berlakunya frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) serta ayat (3) karena membatasi pembuktian kebenaran tuduhan hanya pada pendapat hakim tanpa memberikan batasan yang tegas mengenai bentuk ekspresi yang dilindungi dan menutup pembuktian bagi terdakwa apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) UU 1/2023 yang didalilkan Pemohon tidak memberikan penafsiran yang jelas dan tegas karena bersifat multitafsir serta subjektif dalam perumusan subjek korban delik pencemaran nama baik sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) serta ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa terkait dengan pencemaran nama baik dalam norma Pasal 433 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah mengutip terlebih dahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024 pada Sub-paragraf [3.19.2] yang menyatakan sebagai berikut: [3.19.2] Bahwa dari kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati berkenaan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diakomodir di dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2023) yang menyatakan: (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. 43 (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Bahwa setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU 1/2023, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023 yakni dalam Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dimana unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap addresat norm atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara a quo. Namun, oleh karena kesimpulan Mahkamah a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, oleh karena itu dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 355 sampai dengan hlm. 356] Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut yang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, Mahkamah telah memaknai norma a quo dalam amar putusan bahwa, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Oleh karena itu, rumusan norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah sejalan dengan adanya penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” yang sebelumnya tidak terdapat pengaturannya dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP (lama). 44 Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025, pada Sub-paragraf [3.13.2] dan Sub-paragraf [3.13.3], Mahkamah juga menegaskan mengenai pencemaran nama baik yang dapat dikenakan pidana adalah pencemaran nama baik yang ditujukan kepada orang perorangan atau individu sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah antara lain sebagai berikut: [3.13.2] Bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon tidak bermaksud menghapuskan norma a quo, namun memohon kepada Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai rambu-rambu subjek yang dapat dikenakan ketentuan pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga instrumen hukum pidana tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi [vide 447 Permohonan Pemohon hlm. 28]. Rambu-rambu yang perlu diperjelas tersebut terkait dengan 2 (dua) frasa yaitu (i) frasa “orang lain” yang merujuk pada korban pencemaran nama baik; dan (ii) frasa “menuduhkan suatu hal” yang merujuk pada cara dilakukannya pencemaran nama baik. Menurut Pemohon, kedua hal tersebut tidak jelas dalam mengatur perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk merujuk terlebih dahulu ketentuan Pasal II UU 1/2024 yang pada pokoknya menegaskan di antaranya bahwa ketentuan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). KUHP 2023 dimaksud baru berlaku mengikat tanggal 2 Januari 2026 [vide Pasal 624 KUHP 2023]. Dalam kaitan ini, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut ihwal yang melatarbelakangi diberlakukannya ketentuan Pasal II UU 1/2024 tersebut. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah hanya menyatakan untuk mengisi kekosongan hukum dan mengantisipasi komplikasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dari perubahan UU ITE [vide Keterangan Tambahan Presiden, hlm.3]. Jika dirunut, ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 tersebut secara substansi merupakan transformasi dari norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008. Apabila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 yang menyatakan bahwa penerapan ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Artinya, konstitusionalitas norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap individu [vide Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008]. Berkenaan dengan hal ini, pada saat dilakukan perubahan UU 11/2008 dengan UU 1/2024, telah diundangkan KUHP 2023, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas KUHP 2023, norma Pasal 310 KUHP telah berubah sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang menyatakan, “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling 45 banyak kategori II”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 menjelaskan bahwa, “Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini”. Artinya, menurut Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, lembaga pemerintah dan sekelompok orang merupakan pihak yang dikecualikan. Secara substansi, rumusan norma Pasal 27A UU 1/2024 sama dengan rumusan norma Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang disesuaikan dengan substansi UU ITE di mana pencemaran dimaksud menggunakan media elektronik. Namun, dalam rumusan norma Pasal 27A UU 1/2024 tidak terdapat pengecualian yang merujuk pada Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Dalam konteks inilah Pemohon mengkhawatirkan penerapan norma Pasal 27A UU 1/2024 akan menimbulkan tindakan sewenang- wenang karena jangkauannya dapat tidak hanya individu (natuurlijk). Oleh karena terdapat adanya ketidakjelasan batasan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang diserang kehormatan atau nama baiknya maka norma pasal a quo rentan untuk disalahgunakan. Padahal, Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 juga sama-sama menggunakan frasa “orang lain” untuk merujuk pada korban dari pencemaran nama baik. Dengan merujuk pada Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dan Penjelasannya, sekali lagi tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas normanorma yang terdapat dalam KUHP 2023, terhadap hal tersebut telah ditentukan pihak yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu lembaga pemerintah atau sekelompok orang. Lebih lanjut, merujuk pada Penjelasan Umum UU 1/2024 menyatakan bahwa diubahnya UU 11/2008 karena dalam penerapannya banyak menimbulkan keberatan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberi kepastian hukum yang adil menurut Mahkamah, penting adanya penegasan konstitusionalitas frasa “orang lain” dalam norma Pasal 27A UU 1/2024 agar memberikan kejelasan pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Penegasan tersebut penting artinya untuk memberikan kepastian hukum dalam menegakkan Pasal 27A UU 1/2024, di mana ketentuan Pasal a quo berkaitan dengan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 yang menyatakan pada pokoknya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Untuk memperjelas maksud kepentingan umum tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 adalah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi misalnya melalui unjuk rasa atau kritik. Dalam negara demokrasi, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Pada dasarnya, kritik dalam kaitan dengan Pasal 27A UU 1/2024 merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat [vide Penjelasan Pasal 45 ayat 46 (7) huruf a UU 1/2024]. Artinya, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, terhadap kritik yang konstruktif, in casu terhadap kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana penyeimbang atau salah satu sarana kontrol publik yang justru harus dijamin dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UU 1/2024. Terbelenggunya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, justru akan mengikis fungsi kontrol atau pengawasan yang merupakan keniscayaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini, untuk menerapkan Pasal 27A UU 1/2024 menurut Mahkamah, tetap harus mengacu pada ketentuan KUHP, in casu Pasal 310 KUHP yang saat ini masih berlaku, termasuk sebagaimana yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024 khususnya pemaknaan atas Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap seseorang atau individu. Artinya, pasal tersebut hanya dapat dikenakan terhadap pencemaran yang ditujukan kepada orang perseorangan. Berkenaan dengan pengecualian subjek hukum, in casu korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang didalilkan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu keterkaitan antara Pasal 27A UU 1/2024 dengan Pasal 450 45 ayat (5) UU 1/2024 yang menyatakan pada pokoknya pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 27A UU 1/2024 merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, badan hukum sekalipun menjadi korban pencemaran akan tetapi tidak bisa menjadi pihak pengadu atau pelapor. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena badan hukum tidak dapat mengadukan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 tersebut, hanya korban (individu) yang dicemarkan nama baiknya yang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum mengenai perbuatan pidana terhadapnya dan bukan perwakilannya. Oleh karena itu, menjadi tidak masuk akal ketika institusi yang harus diwakili oleh seseorang diberlakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 27A UU 1/2024. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah agar tidak terjadi kesewenangwenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan frasa “orang lain” Pasal 27A UU 1/2024 maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa “orang lain” adalah individu atau perseorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas yang spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Walakin, pengecualian tersebut tidak menutup kemungkinan pihak yang dikecualikan mengajukan gugatan dengan menggunakan sarana hukum perdata. Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka terhadap Pasal 27A UU 1/2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa “orang lain” tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. 47 [3.13.3] Bahwa sementara itu, berkaitan dengan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A UU 1/2024 yang juga dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon karena menimbulkan ketidakjelasan atau multitafsir dalam penegakannya sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon untuk dimaknai “dilakukannya suatu perbuatan”. Menurut Mahkamah, frasa “suatu hal” yang dimaksudkan tersebut berkaitan dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 yang menyerang kehormatan atau nama baik “orang lain” dengan “menuduhkan suatu hal” melalui sistem elektronik. Unsur “menuduhkan suatu hal” merupakan inti dari rumusan delik pencemaran nama baik sebagaimana dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Akan tetapi, berbeda dengan KUHP yang secara eksplisit menyebutkan “perbuatan tertentu” sebagai unsur pokok pencemaran nama baik, Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 menggunakan istilah “suatu hal” tanpa penjelasan lebih lanjut. Terhadap frasa “suatu hal” dalam norma a quo berpotensi menimbulkan multitafsir apabila tidak diberikan batasan normatif yang tegas. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “hal” memiliki arti yang sangat umum dan beragam, mulai dari peristiwa, keadaan, urusan, masalah, hingga tentang atau mengenai. Kata “hal” yang demikian terbuka tersebut, menyebabkan ketidakpastian dalam pemaknaan yuridis, terlebih jika frasa tersebut menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Padahal dalam hukum pidana, asas nullum crimen sine lege certa mengharuskan setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu, demi menjamin hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Penggunaan frasa “suatu hal” dalam konteks delik pencemaran nama baik dapat menimbulkan kerancuan antara perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. Padahal, secara doktrinal keduanya merupakan dua bentuk delik yang berbeda. Dalam hal ini, penghinaan lebih bersifat ekspresi emosional yang tidak mengandung penuduhan perbuatan tertentu, misalnya dengan penggunaan kata-kata kasar, berupa ujaran atau makian. Perbedaan ini tidak hanya relevan dari segi struktur unsur delik, tetapi juga penting dalam menentukan tingkat kesalahan (mens rea), beban pembuktian, dan proporsi ancaman pidana yang dijatuhkan. Apabila frasa “suatu hal” ditafsirkan terlalu luas, maka akan terjadi penggabungan yang tidak proporsional antara dua bentuk perbuatan yang berbeda, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam UU 1/2024 yang merupakan perubahan dari UU 11/2008, ketentuan mengenai penghinaan dihapus dari Pasal 27 ayat (3) dan hanya menyisakan ketentuan tentang pencemaran nama baik. Dalam konstruksi seperti ini, frasa “suatu hal” tanpa kejelasan parameter/kriteria dalam penggunaannya akan menyebabkan ketidakpastian hukum karena berbagai bentuk penghinaan yang sebelumnya telah dikategorikan secara terpisah dapat ditarik ke dalam pengertian pencemaran nama baik melalui konstruksi interpretasi yang luas. Hal ini akan menjadikan pasal a quo sebagai “pasal keranjang sampah”, “mulur mungkret”, “pasal karet” (catch-all provision) yang menampung berbagai bentuk ekspresi yang sesungguhnya memiliki dimensi dan akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka terhadap Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 48 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa “suatu hal” tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, untuk mencegah perluasan tafsir, menjamin kepastian hukum yang adil, dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi, menurut Mahkamah, frasa “orang lain” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 UU 1/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Sementara itu, frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. Namun demikian, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 446 sampai dengan hlm. 452] Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menegaskan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan frasa “orang lain” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024) maka frasa “orang lain” dalam amar putusan tersebut dimaknai Mahkamah “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Artinya, frasa “orang lain” dimaksud adalah individu atau perorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perorangan melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas yang spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Selain itu, dengan penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dimaksud maka penerapan norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 sejalan dengan Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, yang telah menyatakan secara jelas lembaga pemerintah dan sekelompok orang merupakan pihak yang dikecualikan dalam Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023. Pengecualian tersebut pun tidak hanya berlaku bagi pencemaran nama baik melalui lisan saja tetapi juga pencemaran nama baik melalui media elektronik. 49 Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghendaki agar norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 dimaknai menjadi “Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”, merupakan dalil yang tidak berdasar karena yang diinginkan oleh Pemohon dalam petitum permohonan, sesungguhnya telah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, sebagaimana sebelumnya telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Dengan telah diakomodasinya hal tersebut memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak membatasi hak kebebasan berekspresi atau berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “suatu hal“ dalam norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 yang dimohonkan Pemohon agar dimaknai menjadi “dilakukannya suatu perbuatan”, penting pula bagi Mahkamah menegaskan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 bahwa frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. Oleh karena norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 secara substansi sama dengan norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 maka pemaknaan yang dimohonkan Pemohon esensinya telah terakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sehingga dalam penerapan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 harus tunduk kepada pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Hal demikian berarti telah memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak membatasi hak kebebasan berekspresi atau berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 50 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “orang lain” dan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11.2] Bahwa selanjutnya Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 yang berkaitan dengan frasa “untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri” yang menurut Pemohon tidak memberikan tafsir yang jelas sehingga menyebabkan multitafsir dan hal tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.” Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 merupakan norma yang mengatur mengenai ketiadaan sifat melawan hukum dari ketentuan Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 apabila perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau keadaan terpaksa. Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk membuat tafsir baru dengan menambahkan frasa “atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan”, agar norma a quo menjadi jelas. Dalam hal ini, Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 menurut Mahkamah tidak dapat dipahami secara parsial, namun harus dipahami secara utuh atau komprehensif bersamaan dengan norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasannya. Bahwa norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 secara lengkap menyatakan, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.” Adapun Penjelasan Pasal 433 ayat (3) UU a quo menyatakan bahwa, “Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.” Artinya, dengan adanya ketentuan norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 sifat melawan hukum perbuatan yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023, ditiadakan karena adanya pengecualian untuk dikenakan sanksi pidana, yaitu alasan karena kepentingan 51 umum atau karena terpaksa membela diri. Berkenaan dengan pengertian kepentingan umum dimaksud dapat merujuk pada Penjelasan Pasal 218 ayat (2) UU 1/2023 yang menyatakan: “… dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.” Berkaitan dengan persoalan yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 telah memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan memberikan pengecualian terhadap tindak pidana a quo yang dilakukan demi kepentingan umum atau dengan maksud membela diri, agar tidak dikenakan pidana. Norma a quo juga telah jelas mengatur mengenai pengecualian perbuatan yang dapat dikenakan atau disangkakan sebagai pencemaran nama baik sehingga memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang adil bagi masyarakat dalam berekspresi dan menyatakan pendapat sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) serta ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena membatasi pembuktian kebenaran tuduhan hanya pada pendapat hakim tanpa memberikan batasan yang tegas mengenai bentuk ekspresi yang dilindungi dan menutup pembuktian bagi terdakwa. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 adalah inkonstitusional apabila tidak dimaknai, “sebagai kewajiban hukum bagi hakim untuk 52 memberikan kesempatan dan membuka pembuktian kebenaran tuduhan sebagai bagian dari hak pembelaan terdakwa, sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.” Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa norma Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 pada prinsipnya mengatur berkenaan dengan kebebasan hakim menilai suatu bukti dalam satu perkara yang sedang disidangkan. Menurut Mahkamah, dalam penilaian suatu alat bukti, berlaku asas dalam hukum acara pidana yang dikenal dengan asas pembuktian negatif (negatief wettelijke stelsel), yaitu kebebasan hakim dalam memeriksa bukti berlandaskan pada sistem pembuktian berdasarkan undang- undang secara negatif. Asas ini menempatkan keyakinan hakim sebagai unsur esensial dalam menjatuhkan putusan, namun keyakinan tersebut harus dibangun dan dibatasi oleh standar objektif yang ditentukan undang-undang. Karena itu, hakim tidak dapat menyatakan terdakwa bersalah semata-mata berdasarkan intuisi atau penilaian subjektif, melainkan wajib mendasarkan penilaiannya pada sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, yang secara bersama-sama menumbuhkan keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut secara pidana. Dengan demikian, terdapat dua prasyarat kumulatif dalam praktik pembuktian pidana: (i) terpenuhinya syarat minimal alat bukti yang sah (wettelijk), dan (ii) lahirnya keyakinan hakim (conviction) atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti dimaksud. Konstruksi pembuktian demikian berorientasi pada pencarian kebenaran materiil, yaitu upaya menemukan kebenaran yang sejati atas peristiwa pidana dan pertanggungjawabannya, bukan sekadar kebenaran formil. Orientasi pada kebenaran materiil ini meniscayakan pemeriksaan dan penilaian alat bukti yang cermat, rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui pertimbangan yang terang dalam putusan. Oleh karena itu, penerapan asas ini memastikan bahwa hakim tidak sekadar menjadi “corong” undang-undang (la bouche de la loi), melainkan penafsir hukum yang independen untuk mencapai keadilan. Lebih lanjut, Pasal 235 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025) menyatakan pada pokoknya segala sesuatu dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh dengan tidak melawan hukum. Sehingga, 53 sejalan dengan norma Pasal 235 ayat (1) huruf h UU 20/2025, maka keberadaan Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 merupakan norma yang memberi kebebasan bagi hakim untuk menilai alat bukti dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam kaitan ini, Penjelasan Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 telah menjelaskan pula bahwa, “Dalam hal pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, pelaku Tindak Pidana dipidana sebagai pemfitnahan.” Artinya, tidak serta merta hakim akan menjatuhkan pidana pencemaran nama baik sebagaimana ketentuan Pasal 433 UU 1/2023, jika bukti-bukti yang diajukan dalam penilaian hakim tidak memadai. Dalam kaitan ini pula, Penjelasan Pasal 434 ayat (3) UU 1/2023 juga menyatakan, “Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri. Pembuktian kebenaran tuduhan juga diperbolehkan apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya”. Hakim memandang perlu dimaksud tidak dapat dilepaskan dari penilaian berdasarkan keyakinan hakim. Terkait dengan keyakinan hakim dimaksud, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 244/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2026, Sub-paragraf [3.12.2] telah menyatakan dalam pertimbangan hukum antara lain: “… Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, secara filosofis, frasa “penilaian pembuktian” dan “keyakinan hakim” sesungguhnya merupakan jantung dari proses peradilan dan sekaligus jantung dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam kaitan ini, tidak mungkin suatu peradilan yang adil dibangun tanpa memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian secara independen terhadap alat bukti yang sah serta menyusun keyakinannya secara rasional dan bertanggung jawab. Pembatasan penilaian hakim secara kaku oleh undang-undang justru berpotensi mereduksi independensi hakim dan berpotensi menggeser kemandirian badan peradilan menjadi subjek hukum yang berperan melegitimasi proses peradilan secara formalitas semata. Norma Pasal 78 UU 14/2002 yang dipersoalkan oleh Pemohon justru merupakan norma yang memberikan penguatan dan salah satu perwujudan dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim dalam menemukan hukum (rechtsvinding). Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 78 UU 14/2002 tersebut telah terbukti sebagai norma yang konstitusional, karena tidak menghalangi hak para pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil, dan berkepastian serta tidak memberikan legitimasi berkenaan dengan putusan hakim yang tidak cukup 54 mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk di dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Terlebih, terhadap putusan hakim yang memberikan pertimbangan hukum tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, hal tersebut dapat menjadi alasan hukum bagi para pihak yang berperkara untuk mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “hasil penilaian pembuktian” dan frasa “keyakinan Hakim” dalam norma Pasal 78 UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.” Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengikuti petitum Pemohon a quo, justru hal tersebut dapat mempersempit ruang kebebasan hakim dalam menilai suatu alat bukti dalam perkara pidana. Berkaitan dengan kekhawatiran Pemohon akan terhalanginya hak atas kebebasan sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya norma a quo, Mahkamah menilai hal tersebut sebagai kekhawatiran yang tidak berdasar. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan frasa “hakim memandang perlu” dalam Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta frasa “hakim memandang perlu” dalam Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan kebebasan menyatakan pikiran serta berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 55 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.25 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau 56 kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah