12/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat : : : Erwin Febriansyah Wiraswasta Jalan Kolonel M. Simbolon RT 001, RW 001 Nomor 14, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Februari 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Februari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 Februari 2025 dengan Nomor 12/PUU-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Mahkamah Konstitusi Dibentuk Sebagai Lembaga Pelindung Konstitusi (The 2 Guardian of Constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (Inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang–undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya, 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman Dilakukan Oleh sebuah Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Dibawahnya Dan Oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi”, 3. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang–undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 4. Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang–undang terhadap Undang-Undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Juncto Pasal 29 ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 9 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa, “Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terdiri Atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Kedudukan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 3 Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 6. Oleh Pemohon Memohon Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Maka Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Menerima, Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Ini. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dan Kepentingan Konstitusional Pemohon 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) UU ini menegaskan hakim dan hakim konstitusi wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. 3. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 2. Setiap orang berhak berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan 4. Pasal 28I Undang Undang Dasar 1945 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama 4 2. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5. Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan- undangan. 5. Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis 1. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. 3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. 4. Warga negara adalah penduduk negara atau bangsa indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau pewarganegaraan yang mempunyai hak dan kewajiban. 5. Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 5 8. Komisi nasional hak asasi manusia, selanjutnya disebut Komnas Ham, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. 9. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis “Tindakan Diskriminatif” a. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 1. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan. 2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; 3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau 4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. 5. Dengan demikian, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023, serta “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024”. Dan “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 6 Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024”. tidak bersikap adil dan diskriminasi. C. Alasan Mengajukan Permohonan 1. ‘’Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024”. Perihal batas usia CPNS S1 Umum yang disamakan dengan CPNS tamatan SMU/SMK memiliki batas usia maksimal 35 tahun. Pendidikan S1 lebih lama dibandikan pendidikan SMU/SMK. Pendidikan S1 memakan waktu dengan normal 3 setengah tahun sampai 4 tahun dengan waktu pendidikan yang lama batas usia CPNS S1 umum semestinya dinaikan menjadi 37 atau 38 tahun. Usia dibawah 40 tahun di era sekarang masih sangat produktif dan masih bisa berkarir di pemerintahan. semestinya pemerintah khususnya kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bukan hanya fokus mengubah massa kerja asn dari usia yang tercantum pada Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang diatur dalam “Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023”. Pemerintah khususnya kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, semestinya juga memikirkan batas usia penerimaan CPNS yang besifat adil yang sesuai dengan jenjang pendidikan sang pelamar. 2. “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor 350 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024” 1. Perihal Batas Usia Penerimaan CPNS Khusus Deaerah Papua sebagai daerah tertinggal khususnya didaerah pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Pegunungan, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. saya memahami bahwa daerah tersebut sebagai daerah yang tertinggal dan 7 harus ada peraturan khusus. tetapi terkait batas usia peneriman CPNS Kebutuhan Khusus Orang Asli Papua (OAP), memiliki batas usia paling tinggi sampai 48 Tahun, sementara batas usia CPNS di luar Orang Asli Papua (Oap) paling tinggi 35 Tahun, 0 Hari, 0 Bulan, Jarak batas usia bagi Orang Asli Papua (Oap) dan orang bukan Asli Papua Batas usia maksimalnya terlalu jauh. Ini menimbulkan kecemburuan dan diskriminasi kepada masyarakat di luar Pupua yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis serta bertentangan dengan Pasal 28I Undang Undang Dasar 1945 Dengan jarak perbedaan terlalu jauh batas usia Orang Asli Papua (OAP) dan orang bukan asli Papua, membuat kecemburuan dan keadilan bagi pelamar CPNS diluar Papua. Saya dan teman-teman mewakili para pencari kerja mengharapkan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Bisa merubah dan mengabulkan batas maksimal penerimaan cpns khususnya bagi pelamar CPNS S1 umum dari 35 tahun menjadi 37 atau 38 tahun. Apalagi semakin sulit mencari pekerjaan di era sekarang. usia dibawah 40 tahun masih sangat produktif dan memiliki kemapuan mental dan prima. dengan jelas kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, telah melanggar ham dan membatasi setiap warga negara menjadi asn. serta tidak bersikap adil. Dengan ini saya harapkan ada perubahan tentang batas usia penerimaan cpns sesuai dengan jenjang pendidikan pelamar, khususnya pendidikan S1 umum yang tidak lagi disamakan dengan pelamar pendidikan sma terkait batas usia. D. Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada para yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenang memberikan putusan sebagai berikut. Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis serta bertentangan 8 dengan Pasal 28I Undang Undang Dasar 1945 3. “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 Bertentangan Dengan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis serta bertentangan dengan Pasal 28I Undang Undang Dasar 1945 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 bertentangan dengan Pasal 1 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis serta bertentangan dengan Pasal 28I Undang Undang Dasar 1945 Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Papua Tahun Anggaran 2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Erwin Febriansyah. 9 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU ASN) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok 10 permohonan Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan Pemohon, menentukan prioritas permohonan Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah, memperjelas kedudukan hukum Pemohon dan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, memperkuat alasan-alasan permohonan (posita) maupun memperjelas hal-hal yang dimohonkan (petitum) agar sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021 karena secara keseluruhan dalam permohonan Pemohon terdapat pertentangan antara apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitum dengan alasan-alasan permohonan serta kerugian konstitusional yang didalilkan dalam bagian Posita permohonan [vide risalah sidang tanggal 10 Maret 2025, hlm. 8 dan hlm. 11-18]. Namun demikian, terhadap saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pendahuluan, Pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan dan tidak pula hadir dalam persidangan perbaikan permohonan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, pukul 09.30 WIB, sekalipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan norma Pasal 46 ayat (4) PMK 2/2021, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon bertanggal 11 Februari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2025. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan kesesuaian antara posita dan petitum, berdasarkan ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”; Bahwa setelah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon a quo, rumusan petitum Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut. 2. Menyatakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 11 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis serta bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. 3. “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 Bertentangan Dengan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis serta bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 bertentangan dengan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis serta bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon belum disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati secara saksama ihwal permohonan a quo, in casu pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa pada bagian posita, Pemohon mendalilkan perihal batas usia Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) S1 umum yang disamakan dengan CPNS tamatan SMU/SMK yaitu maksimal 35 tahun serta perihal batas usia penerimaan CPNS khusus daerah Papua yaitu kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) khususnya di daerah pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yaitu paling tinggi 48 tahun yang dibedakan dengan batas usia CPNS di luar Orang Asli Papua, yaitu paling tinggi 35 tahun sehingga menurut Pemohon pengaturan tersebut di atas tidak adil dan menimbulkan kecemburuan serta diskriminasi dan bertentangan dengan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Meskipun demikian, Pemohon menyusun dalil a quo dan membangun argumentasi hukumnya berdasar pada pengaturan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 (Kepmenpan-RB 350/2024) dan bukan mendasarkan pada pengaturan dalam UU ASN. Selain itu, Pemohon sama sekali tidak memberikan 12 alasan-alasan permohonan yang terkait dengan materi muatan yang terdapat dalam UU ASN maupun tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai untuk dapat meyakinkan Mahkamah terkait dengan adanya pertentangan antara norma dalam UU ASN dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, Pemohon juga tidak memberikan penjelasan yang cukup terkait dengan kerugian hak konstitusional yang dialami ataupun potensial akan dialami Pemohon dengan berlakunya UU ASN [vide risalah sidang tanggal 10 Maret 2025, hlm. 7] sehingga menurut Mahkamah, terhadap permohonan a quo, Mahkamah belum menemukan alasan untuk menilai persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. [3.3.3] Bahwa selain fakta hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati dan membaca petitum permohonan Pemohon, telah ternyata dalam rumusan petitum, in casu petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan UU ASN secara keseluruhan tanpa menyebutkan bagian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU ASN mana yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon. Dalam hal ini, bukan berarti tidak dibenarkan untuk memohon pembatalan secara keseluruhan suatu undang-undang. Hal demikian dapat dibenarkan bilamana dalam alasan-alasan permohonan terdapat uraian mengapa semua norma dalam suatu undang-undang harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Setelah Mahkamah membaca secara komprehensif permohonan a quo, Pemohon tidak menguraikan pertentangan semua norma dalam UU ASN dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya menegaskan petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil, yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, rumusan petitum angka 2 menjadi tidak konsisten dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat karena tidak terdapat uraian maupun argumentasi hukum yang mendukung dalam rangkaian uraian dalam posita. Hal demikian telah menimbulkan ketidaksesuaian, inkonsistensi, dan ambiguitas antara posita dan petitum permohonan Pemohon yang menyebabkan ketidakjelasan maksud atau substansi permohonan Pemohon. Terlebih, pada petitum angka 3 dan angka 4 meskipun Pemohon telah menguraikan alasan-alasan permohonan pada bagian posita 13 permohonan, namun terhadap pembatalan Kepmenpan-RB 350/2024 bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata terdapat dalil Pemohon yang tidak diuraikan dalam posita namun didalilkan dalam petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Paragraf [3.3] di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 14 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.46 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman 15 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca