12/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ahmad Al Farizy Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : BTN Bontokamase, Blok E/4 Nomor 6, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 2. Nama : Nur Fauzi Ramadhan Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Terogong III/26, RT 09 RW 10, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 21 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 178/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 9 Januari 2024 dengan Nomor 12/PUU- XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Februari 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) terhadap UUD NRI 1945. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. .. b. .. .. s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; … 5 Pengujian pasal a quo akan dilakukan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing- masing Pemohon. A. Kualifikasi 4. Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan 6 ● Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 7302010311030002 (vide bukti P-1). ● Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2006463780. ● Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id (vide bukti P- 2); ● Bahwa Pemohon I merasa dirugikan dengan adanya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada (untuk selanjutnya disebut Pasal a quo) sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pemohon melihat adanya potensi irisan jadwal antara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dijelaskan lebih lanjut. ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 5. Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan ● Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3174062311011001 (vide bukti P-3). ● Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2006485623. ● Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id (vide bukti P- 4); ● Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya Pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pemohon melihat adanya potensi irisan jadwal antara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dijelaskan lebih 7 lanjut. ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. B. Kerugian Konstitusional 7. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 8. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut: 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: ● Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa 8 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. ● Bahwa agenda penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 saat ini telah berlangsung, yakni tahapan kampanye untuk Pemilu Serentak yang masa pemungutan suaranya dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, proses Pemilu 2024 selesai pada tanggal 1 Oktober yakni Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD, serta 20 Oktober pada Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden. ● Jadwal tersebut secara kronologis akan bersinggungan/konflik dengan agenda Pilkada Serentak 2024 yang berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 pemungutan suaranya terjadwal dilaksanakan pada 27 November 2024. Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 pula, pendaftaran peserta Pilkada akan dilakukan pada tanggal 27-29 Agustus 2024. Sementara itu, jadwal penetapan calon peserta Pilkada Serentak 2024 akan jatuh pada 22 September 2024. ● Rancangan jadwal tersebut akan memunculkan kondisi dimana telah terdapat Peserta Pemilu (“Caleg”) terpilih berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPU yang dijadwalkan pada 15 Februari 2024-20 Maret 2024 yang dapat mendaftarkan kembali dirinya pada Pilkada 2024 sekalipun yang bersangkutan belum dilantik menjadi anggota DPR, DPRD, atau DPD periode 2024- 2029. ● Bahwa dalam hal tersebut, ketika caleg terpilih mendaftar untuk Pilkada 2024, maka yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan 9 diri dari keterpilihannya dan tetap akan dilantik sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD pada Oktober 2024. Hal itu dikarenakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada hanya mensyaratkan pernyataan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD yang artinya tidak mencakup caleg terpilih. ● Bahwa jika caleg terpilih tetap dilantik pada Oktober 2024 kemudian yang bersangkutan mengikuti Pilkada 2024, hal tersebut tidak sesuai dengan semangat Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 untuk menciptakan nilai fairness dalam pemlihan, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, serta peluang gangguan kinerja jabatan sehingga anggota DPR, DPRD, dan DPD yang hendak mengikuti Pilkada harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana diafirmasi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada (vide Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, hlm. 154). ● Bahwa kondisi tersebut telah merugikan hak Para Pemohon untuk memperoleh keadilan berupa jaminan kepastian hukum dalam proses Pemilu dan Pilkada sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain ● Kerugian secara potensial dialami oleh Para Pemohon dalam dua kondisi. Pertama, tidak terdapat kepastian hukum Para Pemohon sebagai pemilih untuk menyalurkan mandatnya kepada wakil rakyat yang dipilih. Miriam Budiarjo dalam tulisan Hendra Nurtjahjo menyatakan bahwa orang-orang yang diberi mandat melalui Pemilu haruslah mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan padanya (Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 73). Dalam konteks ini, apabila calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih mengikuti Pilkada 2024, 10 maka jelas intensi yang bersangkutan akan mengundurkan diri pasca dilantik pada Oktober 2024 apabila merasa terpilih kembali pada Pilkada di bulan November 2024. Jika yang bersangkutan mengikuti Pilkada 2024, kesan yang dibangun adalah Pemilu 2024 hanya menjadi ajang untuk mengamankan diri untuk menduduki jabatan kekuasaan (second option) bilamana targetnya menjadi kepala daerah tidak diwujudkan. Dengan demikian, mandat yang diberikan oleh Para Pemohon pada Pemilu 2024 akan terbuang sia-sia dan calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih terkesan mempermainkan mandat Pemilu sebagai prosesi sakral dari demokrasi. Hal tersebut telah bertentangan dengan esensi dasar Pemilu untuk melaksanakan amanah rakyat sebab amanah sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD seakan menjadi pilihan kedua jika yang bersangkutan tidak terpilih pada Pilkada. ● Untuk membuktikan intensi dan atensi beberapa caleg yang akan maju pada Pilkada 2024, Para Pemohon merangkum beberapa nama yang secara politik dikaitkan dengan kontestasi Pilkada 2024, yakni: a. Nurdin Halid. Beliau saat ini berstatus sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Sulsel 2 dari Partai Golkar Nomor urut 1. Pada saat ini beliau sedang berstatus sebagai caleg, akan tetapi pada 22 November 2023, terdapat berita yang menyatakan bahwa DPP Partai Golkar memberikan surat tugas Sprin/1297/DPP/Golkar/XI/2023 kepada Nurdin Halid untuk maju pada Pemilihan Gubernur Sulsel 2024. (Lihat: https://makassar.tribunnews.com/2023/11/25/reaksi-tak- terduga-nurdin-halid-dapat-penugasan-khusus-golkar-maju- calon-gubernur-sulsel) b. Taufan Pawe. Status beliau saat ini adalah Calon Anggota DPR RI Dapil Sulsel 2 dari Partai Golkar Nomor urut 2. Pada saat ini beliau sedang berstatus sebagai caleg, akan tetapi pada Rabu, 17 Januari 2024, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan Taufan Pawe maju 11 sdalam Pemilihan Gubernur Sulsel 2024. (Lihat: https://www.antaranews.com/berita/3921606/ketum-golkar- siapkan- taufan-pawe-calon-gubernur-sulsel) c. Ahmad Sahroni. Statusnya saat ini adalah sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III Partai Nasdem Nomor urut 1. Belakangan ini, namanya dikabarkan akan maju pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Hal itu dibuktikan dengan beberapa berita yang menunjukkan adanya kecenderungan Partai Nasdem untuk mendukungnya maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. (Lihat: https://www.inilah.com/ahmad-sahroni-ingin-maju-pilgub-dki- putra- surya-paloh-beri-lampu-hijau, https://jakarta.bisnis.com/read/20230208/77/1626141/ahmad- sahroni-dan-wibi-andriano-masuk-radar-kandidat-cagub-dki- 2024) d. Airin Rachmi Diany. Beliau merupakan Calon Anggota DPR RI Dapil Banten III dari Partai Golkar Nomor urut 1. Saat ini telah terdengar kabar yang sangat populer bahwa beliau akan maju pada Pemilihan Gubernur Banten 2024. Hal ini diungkapkan oleh Airlangga Hartarto bahwa Airin Rachmi Diany adalah calon gubernur Banten pada 10 Februari 2023 lalu. (Lihat:https://nasional.kompas.com/read/2023/02/10/17533421/ di-endorse-airlangga-jadi-cagub-banten-airin-doainjadi) e. Andre Rosiade. Saat ini beliau berstatus sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I dari Partai Gerindra. Sinyal bahwa dirinya akan maju pada Pemilihan Gubernur 2024 sangat deras saat ini. Berbagai lapisan masyarakat dan pengamat melihat bahwa sosoknya adalah calon terkuat pada Pilgub Sumatera Barat 2024. (Lihat: https://padek.jawapos.com/sumbar/20/08/2023/soal-maju- pilgub-sumbar-andre-rosiade-antar-pak-prabowo-jadi- presiden-dulu/, https://news.detik.com/berita/d-6404637/mantan-bupati- limapuluh-kota-dukung-andre-rosiade-jadi-gubernur-sumbar- 12 2024) ● Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa saat ini terdapat berbagai calon anggota DPR yang juga disinyalir akan maju dalam Pilkada 2024. Sekalipun berita-berita di atas bersifat belum pasti, akan tetapi politik tersebut harus dianggap sebagai suatu kenyataan dalam masyaarakat yang harus diantisipasi segala akibat hukumnya. Fakta di atas menunjukkan bahwa kondisi yang didalilkan Para Pemohon bahwa adanya niatan berbagai Caleg untuk menjadikan jabatan dari Pemilu 2024 sebagai pilihan kedua. Sehingga kondisi tersebut tidaklah fiktif melainkan didasarkan pada pengamatan politik kedepannya. ● Bahwa kondisi tersebut tidak menciptakan kepastian bagi Para Pemohon untuk memperoleh jaminan akuntabilitas calon anggota DPR, DPRD, dan DPD atas hak pilih Para Pemohon yang telah disalurkan kepada mereka. Para Pemohon akan merasa ragu dalam menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 karena potensi terbuangnya mandat Para Pemohon kepada calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih. Padahal salah satu esensi dari hak Para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu adalah untuk memastikan amanah rakyat dapat dijalankan oleh orang yang tepat. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada perlu menginklusi pengunduran diri calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih. ● Kedua, apabila status calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih tidak dilepaskan untuk mengikuti Pilkada 2024, maka tidak tercipta fairness dalam kontestasi Pilkada antar satu calon dengan calon lainnya. Kondisi tersebut merugikan Para Pemohon dalam hal memperoleh keadilan pada suatu kontestasi Pilkada yang idealnya dilakukan secara fair dan berkualitas. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010 telah menyatakan bahwa prinsip paling pokok dari demokrasi adalah free and fairness (prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur adil). Apabila prinsip keadilan berupa fairness terlanggar, maka terjadi ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil pasti yang 13 diharapkan menjadi tidak jelas yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. ● Bahwa prinsip fairness dalam suatu Pemilu tidak boleh hanya dimaknai sebagai hak bagi pihak yang akan dipilih, akan tetapi, pemilih seperti Para Pemohon juga harus merasakan prinsip tersebut. Sehingga, keterlibatan Para Pemohon dalam menjamin tegaknya prinsip tersebut adalah keniscayaan. Apabila suatu kondisi mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip fairness dalam Pemilu atau Pilkada, maka warga negara yang memiliki hak pilih akan turut dirugikan secara aktual karena mandatnya tidak berasal dari pemilihan yang ideal dan berkualitas. ● Dengan demikian, konstruksi Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada saat ini bila dikaitkan dengan konflik akibat adanya celah bagi anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih mengikuti Pilkada tanpa mengundurkan diri telah mencederai hak Para Pemohon sebagai pemilih dan warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang dirumuskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. ● Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada saat ini merupakan hasil dari aktivisme judisial sebelumnya, yakni pada perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015. Perlu digaris bawahi secara proses saat itu Pemilu dan Pilkada belum dilaksanakan secara serentak serta tidak dilaksanakan dalam rentang waktu yang saling berdekatan. Sehingga, status anggota DPR, DPRD, atau DPD yang masih melekat pada peserta Pilkada tidak mungkin terjadi. Namun, kondisi tersebut telah berbeda pada konteks saat ini ketika Pemilu dan Pilkada dilaksanakan di tahun yang sama serta dalam rentang waktu yang saling berdekatan. Bahkan, dalam beberapa proses tahapan terdapat singgungan jadwal antara Pemilu dan Pilkada serentak 2024. 14 ● Bahwa singgungan jadwal tersebut nyatanya dapat bermuara pada konflik status antara anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih dengan status sebagai peserta Pilkada. Lebih lanjut, hal tersebut jika menggunakan penalaran yang wajar akan mengakibatkan Pemilu sebagai second option bagi anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih yang berpotensi mengkhianati mandat dan amanah rakyat. Oleh karena itu, konstruksi Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada saat ini tidak relevan sebagaimana original intent-nya dalam Putusan Nomor 33/PUU- XIII/2015 selama tidak mencakup anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih. ● Secara kausalitas, apabila Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada mencakup juga anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih, maka ada dua kondisi yang dapat terjadi. Pertama, pihak yang akan menjadi peserta Pemilu atau Pilkada akan fokus baik pada Pemilu atau Pilkada dikarenakan ketika terpilih di Pemilu 2024, maka yang bersangkutan tidak akan dilantik pada bukan Oktober 2024, sehingga yang bersangkutan akan berpikir-pikir kembali untuk mengikuti Pilkada 2024. Kondisi tersebut akan melahirkan calon anggota DPR, DPRD, atau DPD yang berkomitmen menjalankan mandat dan amanah rakyat sesuai dengan konteks pemilihannya. ● Kedua, bilapun anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih tetap akan mengikuti Pilkada 2024, maka yang bersangkutan tidak akan menyandang status anggota DPR, DPRD, atau DPD pada hari pemungutan suara dikarenakan tidak dilantik pada bulan Oktober 2024. Dengan demikian, tercipta Pilkada yang fair, mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, serta mengurangi peluang gangguan kinerja jabatan sebagaimana diamini Mahkamah Konstitusi. 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. ● Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Para Pemohon karena potensi hilangnya mandat dan 15 terpilihnya calon yang tidak berkomitmen menjalankan amanah rakyat tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang fair dan memastikan komitmen serta fokus dari setiap calon untuk mengikuti Pemilu atau Pilkada. III. POSITA A. Kronologi Konflik Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Mengakibatkan Potensi Konflik Status 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan timeline Pemilu Serentak 2024 sejak tanggal 3 Juli 2022 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 (Vide Bukti P- 5). Adapun rangkaian tahapan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: a. 4 Juni 2022 - 14 Juni 2024: Perencanaan program dan anggaran b. 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023: Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU c. 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih d. 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu e. 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022: Penetapan peserta Pemilu f. 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023: Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan g. 6 Desember 2022 - 5 November 2023: Pencalonan anggota DPD h. 24 April 2023 - 25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota i. 19 Oktober 2023 - 25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden j. 28 November 2023 - 10 Februari 2024: Masa kampanye Pemilu k. 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024: Masa tenang l. 14 Februari 2024: Pemungutan suara 16 m. 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024: Penghitungan suara n. 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara o. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota: Pengucapan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota p. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi: Pengucapan sumpah/janji DPRD Provinsi q. 1 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD r. 20 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. 2. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, masa rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 15-20 Maret 2024. Akan tetapi secara logika, pada dasarnya setiap peserta telah memiliki perhitungan masing-masing mengenai keterpilihannya sejak 2-3 hari pasca pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Oleh karena itu, pada masa rekapitulasi hasil perhitungan suara, setiap caleg telah mengetahui kedudukannya akan menjadi caleg terpilih atau tidak. Apabila yang bersangkutan menjadi caleg terpilih, maka tinggal menunggu jadwal pelantikan yang telah dijadwalkan. Jadwal pelantikan Caleg terpilih DPR dan DPD adalah pada tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan pelantikan DPRD disesuaikan dengan masa akhir jabatan masing-masing daerah Kabupaten/Kota. 3. Sementara itu, tahapan pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024. Adapun timeline penyelenggaraan tahapan pilkada serentak 2024 adalah sebagai berikut: a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: 5 Mei 2024 - 19 Agustus 2024; b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: 24 Agustus 2024-26 Agustus 2024; c. Pendaftaran Pasangan Calon: 27 Agustus 2024 -29 Agustus 2024; 17 d. Penelitian Pasangan Calon: 27 Agustus 2024 -21 September 2024; e. Penetapan Pasangan Calon: 22 September 2024; f. Kampanye pasangan calon: 25 September 2024-23 November 2024; g. Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024; h. Penghitungan suara dan rekapitulasi: 27 November 2024-16 Desember 2024; 4. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, maka akan terjadi konflik jadwal yang berkelindan antara masa tunggu Caleg terpilih untuk dilantik dengan jadwal pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024 . Berdasarkan PKPU 2 Tahun 2024 juga pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada Agustus 2024, maka terdapat peluang bagi Caleg terpilih Pemilu 2024 untuk kembali mendaftar menjadi pasangan calon peserta Pilkada 2024 tanpa melepaskan statusnya sebagai Caleg terpilih. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, dalam kondisi anggota DPR, DPD, atau DPRD ingin menjadi peserta dalam Pilkada, maka harus menyatakan pengunduran diri dari posisinya sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Pasal tersebut tidak mengakomodir mengenai pengunduran diri bagi Caleg terpilih yang belum dilantik. 6. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan adanya konflik status antara Caleg terpilih Pemilu 2024 dengan pasangan calon peserta Pilkada 2024. Bahkan jika dilanjutkan, bisa saja pada saat Pilkada dilaksanakan pada November 2024, status anggota DPR, DPD, atau DPRD hasil Pemilu 2024 sudah ada. Hal itu dikarenakan pelantikan Pemilu 2024 dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024. Pasalnya, surat pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD untuk menjadi bakal calon peserta Pilkada 2024 dimasukkan ke KPU pada saat masa pendaftaran, yakni pada Agustus-September 2024. Sehingga, ketika sudah menjadi calon peserta Pilkada 2024, sekalipun dilantik sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD pada Oktober 2024, yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri. 7. Bahwa kondisi tersebut akan semakin nyata dengan adanya isu pemajuan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari bulan November ke bulan September 2024. Jika hal tersebut terjadi, maka otomatis jadwal 18 pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024 turut akan dimajukan hingga bulan Juni. Hal tersebut semakin memastikan konflik jadwal di atas dan menegaskan akan ada konflik status sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 8. Bahwa konflik status tersebut tentu telah tidak sesuai dengan semangat Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan Pilkada dengan prinsip fairness. Pada hakikatnya, status Caleg terpilih memiliki potensi penyalahgunaan wewenang, dan kekuatan/kekuasaan (power) yang sama dengan anggota DPR, DPD, atau DPRD yang sedang menjabat. Perbedaannya hanya terletak pada statusnya yang belum dilantik, namun peluang kekuasaannya ke depan sudah pasti akan sama dengan yang sedang menjabat saat ini. Dengan demikian konflik status oleh karena Pasal 7 ayat (2) huruf UU Pilkada belum disesuaikan dengan jadwal Pemilu dan Pilkada serentak adalah hal yang destruktif bagi pelaksanaan Pilkada 2024. B. Pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Huruf s UU Pilkada Tidak Sesuai dengan Semangat Tujuan Partai Politik Untuk Melakukan Pendidikan Politik dan Kaderisasi Partai Politik 9. Salah satu tujuan dibentuknya partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Partai Politik”) ialah pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, partai politik juga memiliki peran untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya dalam rangka pengisian jabatan dalam tiap pemilihan baik itu legislatif maupun eksekutif di setiap tingkatan. 10. Oleh karenanya, semangat yang dibawa dalam UU Partai Politik adalah dalam rangka mempersiapkan kader-kader terbaik dalam menghadapi kontestasi untuk terjun ke masyarakat dengan melakukan pelayanan namun tetap berbasiskan pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Pasal a quo berpotensi menghambat terjadinya kaderisasi di partai sesuai dengan prinsip kesetaraan yang membuka kesempatan kepada kader partai untuk berkontestasi dalam Pemilu dan Pilkada. 19 11. Bahwa kondisi tersebut dapat dijustifikasi pada titik ketika seorang caleg Pemilu 2024 kemudian terjun lagi pada Pilkada 2024 membentuk kesan bahwa kader partai politik cenderung monoton. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022, penguatan kaderisasi partai politik menjadi satu senjata utama dalam Pemilu maupun Pilkada. Hal itu perlu dilakukan untuk menciptakan sirkulasi politik dan mencegah hegemoni dalam tubuh partai politik itu sendiri. 12. Selain itu, keterlibatan partai politik dalam Pilkada tentu tidak dapat dipandang sebagai kendaraan saja dalam rangka kontestasi saja. Sekalipun UUD NRI 1945 tidak menempatkan partai politik sebagai peserta utama (berbeda dengan Pemilu yang menjadikan partai politik sebagai peserta), adanya ketentuan ambang batas pengusulan calon peserta Pilkada oleh partai politik juga harus dipandang sebagai isyarat bahwa peran partai sangat sentral dalam pilkada. Oleh karenanya, kaderisasi partai politik dan pendidikan politik kepada warga negara dalam konteks Pilkada harus ditekankan juga. Salah satunya dengan menunjukkan penghargaan pada kontestasi Pemilu dan Pilkada. 13. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada belum akomodatif terhadap ketentuan pengunduran diri terhadap Caleg DPR, DPD, atau DPRD terpilih untuk mengundurkan diri jika menjadi pasangan calon peserta Pilkada 2024. Dalam kondisi tersebut, Pemilu menjadi second option karena tidak mungkin seorang calon anggota DPR, DPD, atau DPRD yang tinggal menunggu pelantikan mendaftarkan diri menjadi pasangan calon peserta Pilkada jika yang bersangkutan tidak ingin menanggalkan mandatnya dalam Pemilu. Hal itu menunjukkan kesan bahwa Pemilu menjadi second option yang disandingkan dengan Pilkada. 14. Bahwa seyogianya partai politik harus menyediakan kader yang konsisten terhadap pilihannya. Hal ini berarti, ketika yang bersangkutan terpilih pada Pemilu 2024, konsekuensi menjalankan mandat sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dipandang sebagai suatu moral politik. Dalam taraf tersebut, peran partai politik juga harus menanamkan hal tersebut pada kader yang mengikuti Pemilu dan Pilkada. Partai politik harus menghindari 20 pencalonan kader yang monoton atas dasar elektabilitas dan tujuan pemenangan Pemilu semata. Hal itu sesuai dengan petikan Mahkamah dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menyatakan: “... Bentangan empirik selama ini menunjukkan, banyak partai politik terjebak pada pertimbangan elektabilitas figur dalam menentukan calon untuk meraih suara pemilih dibandingkan dengan mempertimbangkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan. Artinya, sikap pragmatisme sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, tidak hanya merupakan pragmatisme calon tetapi juga dipicu oleh sikap pragmatisme sebagian partai politik. Dalam posisi demikian, sistem pemilihan umum apapun yang dipakai, selama partai politik tidak memiliki komitmen untuk memilih calon berdasarkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan, ancaman pragmatisme calon anggota sulit dicegah…” (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 bagian 3.29.2. 15. Bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut, adanya strategi pembagian jatah kontestasi baik Pemilu maupun Pilkada juga tidak boleh dilupakan oleh partai politik. Kader-kader yang telah mengabdi dan menempa pendidikan internal sudah sepatutnya memperoleh kesempatan yang luas untuk menjadi peserta Pemilu maupun Pilkada. Dalam kondisi Caleg DPR, DPD, atau DPRD tidak mundur ketika hendak menjadi pasangan calon peserta Pilkada, maka hal itu memiliki domino effect bahwa partai politik akan bertumpu pada calon yang memiliki elektabilitas tinggi di Pemilu untuk kembali dimainkan pada Pilkada. Kondisi tersebut tentu mengkerdilkan usaha kaderisasi partai, mempersempit peluang kader lain, dan memperlemah pendidikan politik. 16. Kondisi tersebut merupakan bentuk pencederaan terhadap nilai moral politik, utamanya penghargaan terhadap mandat yang telah diberikan oleh pemilih terhadap kader mereka. Kondisi tersebut telah tidak sesuai dengan kewajiban partai politik untuk menyukseskan Pemilu, melakukan pendidikan partai politik, dan memaksimalkan kaderisasi partai politik. C. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada Membuka Caleg Terpilih Tidak Berkomitmen terhadap Mandat Rakyat yang Memilihnya sehingga Bertentangan dengan Hak atas Kepastian Hukum sebagaimana Dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) 21 17. Bahwa Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan dalam konstitusi tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ketentuan tersebut ditunjang dengan keberadaan dari instrumen yang digunakan untuk mengoptimalisasi keterlibatan rakyat sebagai pengambil kebijakan tertinggi di negara ini. 18. Secara bahasa, kedaulatan berasal dari kata bahasa arab yaitu kata “daulah” yang berarti kekuasaan. Kata tersebut seringkali dipadankan dengan kata “sovereignty” dalam Bahasa Inggris atau kata “supremus” dalam Bahasa Latin yang keduanya memiliki makna tertinggi. Hal ini menandakan bahwa konsep kedaulatan memiliki orientasi berupa kekuasaan pada tingkatan tertinggi dalam pengambilan kebijakan. 19. Dalam konteks negara, sejarah umat manusia telah menunjukkan kedaulatan seringkali telah dieksploitasi eksistensinya sebagai pembenar dari tindakan yang dilakukan oleh seorang penguasa sebagai penjelmaan dari negara. Hal tersebut dapat dilihat pada berbagai negara di masa abad pertengahan yang memusatkan kekuasaannya pada seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Kondisi tersebut membuat terciptanya kondisi kedaulatan tunggal di tangan raja seorang, sehingga ia dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. 20. Kondisi ini berakibat pada pengelolaan negara yang sewenang-wenang berdasarkan keinginan dari seorang penguasa semata. Kesewenang- wenangan tersebut berakibat pada munculnya gerakan perlawanan rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya sejak terjadinya “renaissance” di daratan eropa. Perlawanan tersebut bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan di masyarakat sebagai respons atas tindakan semena-mena yang dilakukan penguasa. 21. Salah satu gagasan untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan tersebut adalah teori kontrak sosial yang disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau. Dalam teori tersebut, pembentukan negara didasarkan pada kesepakatan dari masyarakat untuk membentuk suatu entitas yang mana masyarakat menyerahkan sebagian dari hak yang dimilikinya secara 22 sukarela untuk diatur oleh entitas tersebut. Entitas tersebutlah yang dalam konteks hari ini adalah penguasa, secara lebih konkrit di Indonesia adalah Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Bupati/Walikota. Prosesi penyerahan mandat tersebut dilaksanakan pada tahap Pemilu dan Pilkada. 22. Sebagai karakter dari negara demokrasi, keberadaan pemilihan umum menggambarkan kedaulatan rakyat yang paling mendasar karena berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia di bidang sosial politik (Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Rajawali Pers, 2020). Kondisi tersebut menjadikan pemilihan umum menjadi sangat prinsipil keberlangsungannya karena menyangkut pada esensi kontrak sosial dalam pembentukan negara yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sehingga, partisipasi masyarakat melalui pemilihan umum tersebut akan menentukan legitimasi dari suatu pemerintahan yang mana akan berakibat pula pada kepercayaan masyarakat terhadapnya. 23. Lebih lanjut, ICJ pada tahun 1965 dalam konferensinya di Bangkok menyatakan bahwa keberadaan pemilihan umum adalah salah satu ciri utama berlakunya demokrasi dalam suatu negara. Dengan keberadaan pemilihan umum, pemerintah dapat menggunakan kekuasaan dan otoritasnya secara optimal karena memiliki legitimasi sebagai entitas yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingannya dalam penegambilan kebijakan negara. 24. Dalam UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia, terdapat dua jenis pemilihan umum yang dikenal yaitu Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) - ayat (5) dan Pemilihan Kepala Daerah yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4). Perbedaan penempatan kedua jenis pemilihan tersebut dikarenakan adanya perbedaan topik antara kedua pemilihan tersebut di mana fokus dari Pemilihan Umum harus dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai penjelmaan kedaulatannya. Sedangkan, Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen dari pelaksanaan pemerintahan daerah yang mana bentuk pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada pembuat kebijakan mengenai mekanismenya yang mana berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 23 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dijabarkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah adalah pemilihan langsung oleh rakyat. 25. Meskipun landasan berpikir yang digunakan berbeda, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memiliki orientasi yang sama sebagai mekanisme dari pelaksanaan kedaulatan rakyat paling paripuna dengan ini menggunakan hasil pemilu dan interpretasi elit atas hasil pemilu sebagai n memilih pejabat yang akan mewakili dan/atau pemimpinnya. Dengan menggunakan metode pemilihan langsung, rakyat memiliki rasa kepemilikan terhadap pemilihan umum karena merasa partisipasinya dengan menggunakan hak suara berarti. Di samping itu, pemilihan secara langsung juga membuat rakyat secara pasti mengetahui siapa kandidat yang dapat mewakilinya/memimpinnya. Oleh karena itu, keberadaan pemilihan umum dalam konteks ini merupakan wadah bagi seluruh masyarakat untuk dapat memberikan mandat kepada perwakilan/pemimpin yang mengadvokasikan gagasan atau kebijakan yang dikehendakinya. 26. Secara konsep, terdapat beberapa jenis mandat salah satunya adalah public driven mandate. Menurut Peterson, et.al. (2003), mandat jenis ini berfokus pada perhatian terhadap perubahan preferensi konstituen mereka. Maksudnya adalah kebijakan negara dan tindakan politik ditentukan pada kehendak publik yang tercermin dari hasil pemilihan umum dan opini publik yang terbangun di media massa. Dalam konteks permasalahan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, penerapan dari public driven theory dapat dicontohkan dengan keberadaan dari Putusan MK Nomor 33/PUU-XII/2015 yang sesuai dengan aspirasi publik mengenai pencalonan kepala daerah. Kondisi ini perlu diapresiasi di mana pelaksanaan mandat di Indonesia pernah didasarkan pada kehendak rakyat. 27. Namun, putusan tersebut sayangnya sudah tidak lagi kontekstual dan relevan dengan kondisi hari ini. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan 24 umum yang dilakukan serentak pada tahun yang sama antara Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan tahun pelaksanaan yang berbarengan tersebut, terdapat potensi besar berupa irisan tahapan pelaksanaan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berakibat pada potensi munculnya dual-mandate yang menimpa pihak yang ikut serta dalam kontestasi. 28. Kondisi dual-mandate terjadi ketika seseorang terpilih atau sedang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan pada dua atau lebih posisi yang dipilih langsung oleh rakyat. Kondisi seperti ini merugikan masyarakat yang pada awalnya memilih seseorang untuk mengisi satu posisi saja misalnya Anggota Parlemen yang kemudian malah harus menerima realita bahwa terdapat kandidat yang dipilihnya menjadi kepala daerah tanpa mengundurkan diri. Dalam kondisi ini, hal yang sangat wajar jika masyarakat merasa tertipu karena kandidat yang dipilihnya pada pemilihan semula mendadak mencalonkan diri menjadi sebagai kepala daerah. 29. Dalam konteks Indonesia, realita ini memiliki potensi besar terjadi dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara pada tahun yang bersamaan. Meskipun rangkaian penghitungan suara pada pemilihan umum berakhir pada tanggal 20 Maret 2023, terdapat waktu tunggu yang cukup lama sampai dengan pelantikan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 1 Oktober 2024. Di sisi lain, Pasal 101 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan pelaksanaan dari Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada November 2024. Berdasarkan preseden pelaksanaan pemilihan kepala daerah terakhir di tahun 2020, rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah memakan waktu sekitar 3 bulan. Hal ini berarti terdapat dual-mandate terjadi pada Anggota DPR terpilih yang belum dilantik di mana mereka ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. 30. Kondisi tersebut memang dapat saja dibenarkan pelaksanaannya di tengah masyarakat karena tidak ada hukum yang dilanggar. Namun, kondisi tersebut mencederai nilai demokrasi yang berkembang di masyarakat dan etika dari pejabat publik yang terpilih sebagai pejabat dengan mekanisme pemilihan langsung. Kondisi tercederai tersebut timbul 25 sebagai akibat dari tidak dihargainya pilihan masyarakat oleh perwakilannya dengan tetap mengajukan diri sebagai kontestan dalam pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, permasalahan esensial dari dual- mandate ini adalah etika dari pejabat negara yang terkesan berorientasi pada jabatan dan kekuasaan semata di mana realita ini menciptakan rasa terkhianati di tengah masyarakat dan memicu gelombang ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang meninggi. 31. Bahwa kondisi tersebut sejatinya telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum. Makna kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu 2024, namun kemudian mandatnya dilepaskan oleh karena yang dipilihnya kembali bertarung dalam Pilkada 2024. Dalam hal ini, UUD NRI 1945 dan UU Pemilu telah memberikan jaminan kepada warga negara untuk memilih calon yang mendaftar dirinya pada Pemilu 2024. Artinya, orang-orang yang mendaftar pada Pemilu 2024 sudah dipastikan siap untuk mengemban amanah menjalankan jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD dengan komitmen dan konsekuen. Akan tetapi, hal tersebut mengalami degradasi dan ketidakpastian dikarenakan bagi orang- orang yang kembali ingin mendaftarkan dirinya pada Pilkada 2024 akan mengalami dual-mandate. Sehingga, tidak terdapat kejelasan dan kepastian dalam kondisi tersebut pada akhirnya yang bersangkutan akan memilih mandat sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD atau memilih mandat Gubernur atau Bupati/Walikota. 32. Bahwa ketidakpastian juga dialami oleh pemilih selaku pemberi mandat karena kesan yang dibangun oleh Caleg terpilih seakan tidak berkomitmen dengan jabatan dan amanah yang ia telah peroleh pada Pemilu 2024 nanti. Jika memang yang bersangkutan hendak memilih berkontestasi pada Pilkada 2024, maka seharusnya yang bersangkutan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Caleg terpilih. Hal tersebut menunjukkan komitmennya untuk menjalankan satu mandat yang jelas yang telah diperjuangkan dan diberikannya oleh masyarakat. Sangat tidak logis dan tidak komitmen bila yang bersangkutan baru mengundurkan diri pasca mengetahui hasil Pilkada 2024 yang diikuti karena membentuk kesan 26 bahwa Pemilu 2024 menjadi second option dan sekadar pengaman terlebih dahulu bila tidak terpilih pada Pilkada 2024. Hal tersebut tentu mencederai esensi demokrasi dan sakralitas Pemilu sebagai sarana penyerahan kedaulatan rakyat kepada penguasa. 33. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada jika dikontekstualisasi pada Pemilu dan Pilkada 2024 akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada warga negara. D. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada Dapat Mengakibatkan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak Terselenggara Secara Fair dan Bertentangan dengan Prinsip Pilkada secara Adil sebagaimana Dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 34. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 halaman 40). Implikasi dari putusan tersebut salah satunya bahwa prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam Pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam Pilkada. Demikian halnya dengan asas Pemilu pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Asas tersebut pada dasarnya juga berlaku sama dan serupa dalam pelaksanaan Pilkada. 35. Salah satu asas paling penting dalam Pilkada adalah pelaksanaan secara adil. John Rawls telah menggagas konsep keadilan sebagai suatu fairness. Pada prinsipnya, Rawls mengambil konsep keadilan distributif yang kemudian berderivasi menjadi suatu keadilan dalam konsep fairness. Menurut Rawls, keadilan tercipta ketika semua nilai sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar sosial harus didistribusikan secara merata dan tidak ada overlapping antara satu dengan yang lain (John Rawls, A Theory of justice, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, hlm. 54). Dalam konteks 27 Pemilu, Khairul Fahmi menafsirkan keadilan sebagai fairness ketika semua warga negara terjamin kesetaraan haknya dan segala proses pemilu terbebas dari pengaruh maupun tindakan curang kontestan Pemilu. 36. Mahkamah Konstitusi pun berulang kali telah menekankan tentang pelaksanaan Pilkada secara adil untuk mencapai fairness antar peserta Pilkada. Salah satunya adalah syarat pengunduran diri bagi kepala daerah petahana (incumbent) yang menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 17/PUU-VII/2008 adalah suatu cara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan (abuse of power) dan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan setara (fairness) di antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VII/2008, halaman 25). Oleh karena itu, syarat untuk mengundurkan diri bagi setiap kandidat yang dianggap berpotensi menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat dan setara harus ditegakkan. Alasan tersebut yang juga telah diamini oleh Mahkamah Konstitusi terkait pengunduran diri oleh TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. 37. Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan Pilkada yang adil untuk mewujudkan fairness tentu juga harus ditafsirkan secara restriktif yakni mencakup juga pada status calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih yang hendak maju pada Pilkada. Artinya, sekalipun caleg DPR, DPRD, atau DPD belum secara sah dilantik menjadi anggota DPR, DPRD, atau DPD namun statusnya sebagai caleg terpilih dan akan dilantik membuatnya tidak setara dengan calon lain dalam Pilkada. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih dapatnya caleg terpilih tersebut mengerahkan kekuasaan dan kewenangannya yang nanti pasti dimiliki sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD ketika telah dilantik secara sah pada Oktober 2023. Apabila yang bersangkutan menjadi peserta Pilkada 2024, maka kekuasaan dan kewenangannya tidak akan dilepaskan karena Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tidak mensyaratkan mereka untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih. 38. Kondisi tersebut telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 28 1945 terkait dengan penyelenggaraan Pemilu (in casu Pilkada) secara adil dalam artian fairness antar seluruh peserta Pilkada. Hal tersebut juga merupakan materialisasi dan penjabaran atas logika Mahkamah Konstitusi pada Putusan yang mengharuskan anggota DPR, DPRD, atau DPD mengundurkan diri apabila hendak maju pada Pilkada. 39. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dalam penerapannya pada Pilkada Serentak 2024 akan bertentangan dengan prinsip Pemilu secara adil sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. E. Pengunduran Diri Sebagai Caleg Terpilih adalah Alternatif Paling Sesuai dengan Prinsip Pemilihan Umum Sebagaimana Penjabaran Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 40. Bahwa tafsir mengenai asas Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”). UU Pemilu tepatnya pada Pasal 2 mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 41. Kemudian pada Pasal 3 melanjutkan penjelasan Pasal 2 bahwa dalam pelnyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelengaraannyua harus memenuhi prinsip: (a) mandiri; (b) jujur; (c) adil; (d) berkepastian hukum; (e) tertib; (f) terbuka; (g) proporsional; (h) profesional; (i) akuntabel; (j) efektif; dan (k) efisien. 42. Konstruksi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemilu tersebut secara tafsir harus dibaca sebagai hubungan antara asas dan prinsip. Pasal 2 mengatur mengenai asas pemilu, sedangkan Pasal 3 menjabarkan tentang prinsip pemilu. Pada suatu tingkatan, asas dan prinsip memiliki perbedaan secara filosofis. Asas berada pada tingkatan yang lebih abstrak, sedangkan prinsip berposisi sebagai suatu yang lebih konkret yang kerap ditempat sebagai penjelas dari suatu asas. 43. Oleh karena itu, Pasal 3 UU Pemilu harus dibaca sebagai suatu penjelasan dan tafsir yang tidak dapat dipisahkan dari Pasal 2 UU Pemilu yang merupakan materi dari Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan 29 demikian, membaca dan memaknai Pasal 22E UUD NRI 1945 harus dibaca satu nafas dan tidak dapat dipisahkan dari Pasal 3 UU Pemilu. 44. Para Pemohon memahami bahwa terdapat alternatif lain yang dapat digunakan yakni pengunduran diri yang baru dilaksanakan pasca pelantikan caleg definitif pada Oktober 2024. Sehingga dengan desain seperti itu, maka akan terdapat kegiatan Pergantian Antar Waktu (PAW) secara simultan pada beberapa calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebelum waktu pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Artinya, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tidak mengalami perubahan. Para Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mendaftar pada Pilkada 2024 baru mengundurkan diri pasca dilantik sebagai anggota definitif. 45. Terkait dengan alternatif tersebut, terdapat 2 (dua) masalah yang bersifat teknis dan prinsipil apabila diterapkan. Pertama, alasan Para Pemohon difokuskan pada dalil teori mandat yang seharusnya dapat dipegang secara teguh dan konsisten oleh calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketika Caleg telah dipercaya dan memperoleh mandat dari rakyat untuk menjalani jabatan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, maka seharusnya yang bersangkutan harus menjalani jabatan tersebut untuk menunjukkan komitmen dan konsistensinya atas mandat tersebut. Namun dalam konteks Permohonan ini, Caleg yang dimaksud telah mengajukan dirinya menjadi Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 padahal yang bersangkutan bahkan belum sama sekali menjalani jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD yang telah dimandatkan oleh rakyat. Artinya, kesan yang dibangun bahwa yang bersangkutan memang tidak berkomitmen penuh menjalani mandat tersebut. Apabila pengunduran diri dilakukan pasca pelantikan dan kemudian mengundurkan diri pasca pelantikan, maka kesan yang dibangun semakin memperkuat bahwa caleg tersebut tidak berkomitmen menjalani mandat rakyat. 46. Dapat dibayangkan apabila pelantikan dilakukan pada Oktober 2024, kemudian sehari setelahnya atau selang beberapa waktu kemudian, diadakan pengunduran diri oleh Anggota DPR, DPD, atau DPRD yang mengikuti Pilkada 2024, maka menunjukkan bahwa pengunduran diri hanya diulur waktunya menunggu waktu pelantikan. Kemudian setelah dilantik, yang bersangkutan mengundurkan diri secara langsung 30 menunjukkan kesan di masyarakat bahwa yang bersangkutan tidak komitmen dan konsekuen. 47. Logika yang dibangun dan digunakan dapat dikomparasikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 12/PUU-XI//2013 yang pada pertimbangan Mahkamah menyatakan bahwa ketika seorang PNS ditetapkan sebagai peserta Pemilu atau Pilkada, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Hal itu dimaknai MK sebagai suatu konsekuensi hukum atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik. Artinya, setiap pilihan memiliki konsekuensi, apalagi pilihan menduduki jabatan publik yang dipilih dan dimandatkan oleh rakyat, perlu amat sangat kehati-hatian untuk menjalankan dan menerima konsekuensinya. Sudah seharusnya, jabatan anggota DPR, DPD, atau DPRD tidak dilepaskan begitu saja pasca pelantikan dikarenakan mandat publik telah diberikan dengan penuh konsekuen. 48. Dengan demikian, alternatif pengunduran diri yang dilakukan pasca pelantikan, jelas dan tegas menunjukkan kesan Anggota DPR, DPD, atau DPRD yang tidak konsekuen dan berkomitmen menjalankan mandat rakyat. Alhasil, menunjukkan ketidakpastian hukum karena mandat rakyat tidak dijalankan sebagaimana mestinya sebagaimana prinsip kepastian hukum dalam Pemilu pada UU Pemilu. 49. Kedua, pengunduran diri pasca pelantikan (selang 1 bulan sebelum pemungutan suara) sangat ambigu jika ditilik dari prinsip proposionalitas (proportionality test) dan perhitungan cost and benefit analysis. Bahwa Robert Alexy dan Aharon Barak telah menjelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengujian konstitusionalitas adalah prinsip proposionalitas. Oleh karena itu, Para Pemohon akan menguji proporsionalitas alternatif pengunduran diri pasca pelantikan dari sisi cost and benefit analysis. 50. Secara proporsional, terdapat dua hak yang saling berhadap-hadapan dalam konteks ini. Yakni hak Para Pemohon tentang memperoleh kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak Caleg terpilih untuk tetap bebas memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 (termasuk hak kebebasan berekspresi). Untuk 31 menentukan pada akhirnya hak mana yang akan diakomodir, maka Para Pemohon memberikan pertimbangan proprosional dengan mengajukan dua proposisi, yakni: (1) alternatif yang paling memenuhi kedua hak; dan (2) alternatif yang paling tidak merugikan negara dalam konteks kepentingan umum. 51. Alternatif yang paling memenuhi kedua hak. Permohonan ini pada dasarnya tidak melarang Caleg terpilih untuk maju pada Pilkada 2024, sehingga Para Pemohon tidak menghendaki adanya pencabutan hak kebebasan dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan oleh para Caleg terpilih. Sehingga, hak dari Caleg terpilih tetap dapat terpenuhi. Para Pemohon hanya mengingatkan dan memohon kepada Mahkamah agar memberi penegasan terhadap konsekuensi pilihan dari Caleg terpilih. Artinya, sekalipun Caleg terpilih mengundurkan diri sebelum dilantik, maka tidak menghalangi kebebasan mereka. Namun, pengunduran diri tersebut adalah untuk menunjukkan konsekuensi pilihan maju dalam Pilkada yang harus melepaskan mandat rakyat terlebih dahulu. Hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemilih yang juga diakui haknya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Justru, apabila yang bersangkutan baru mengundurkan diri setelah dilantik, maka yang timbul adalah ketidakpastian (incertainity), karena setelah dilantik pada akhirnya akan mengubndurkan diri dan prosedur pelantikan kepada mereka akan sia-sia. 52. Alternatif yang paling tidak merugikan negara dalam konteks kepentingan umum. Apabila pengunduran diri baru dilakukan setelah pelantikan, maka akan terjadi beberapa konsekuensi yang harus ditanggung negara. Konsekuensi yang dimaksud adalah wajib dilakukan PAW pasca pelantikan dalam waktu yang berdekatan. Padahal, pelantikan dan pelaksanaan PAW tentu membutuhkan prosedur tersendiri dan memakan biaya yang juga berbeda masing-masingnya. Maka uang dan perhitungan biaya negara akan dilakukan pada pelantikan yang sebenarnya ditujukan hanya untuk melegitimasi pengunduran diri nantinya. Maka, hal itu akan jauh lebih efisien dan efektif apabila caleg terpilih yang mengikuti Pilkada 2024 tidak perlu dilantik dan langsung digantikan secara PAW. Selain itu, apabila anggota DPR, DPD, atau DPRD yang maju Pilkada 2024 telah 32 dilantik, negara wajib membayarkan gaji dan tunjangannya selama masih menjabat sebelum PAW. Padahal yang bersangkutan tentu belum bekerja secara efektif dan tinggal menunggu PAW. Alhasil, negara akan mengeluarkan biaya yang tidak efisien dan efektif dalam konteks ini. Artinya, kepentingan umum dalam konteks pembiayaan oleh negara justru tercederai dengan alternatif pengunduran diri pasca pelantikan. 53. Kondisi tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip Pemilu yakni diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu. Maka mekanisme terbaik yang digunakan adalah sepatutnya sejak berstatus sebagai Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah 2024, yang bersangkutan sudah harus mengundurkan dirinya sebagai caleg terpilih tanpa menunggu pelantikan terlebih dahulu yang terkesan administratif dan seremonial. 54. Dengan demikian, sudah seharusnya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada harus mencakup pengunduran diri dari calon anggota DPR, DPD, atau DPRD terpilih. F. Permohonan Provisi Pemeriksaan Prioritas dan Diputus Sebelum Dimulainya Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi atau Sebelum Dimulainya Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2024 55. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah agar pada Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terdapat caleg DPR, DPRD, atau DPD terpilih yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada tanpa mengundurkan diri dari statusnya sebagai caleg terpilih. 56. Bahwa praktik mahkamah pada perkara 133/PUU-VII/2009, 70-PS/PUU- XX/2022, dan 85/PUU-XX/2022 permohonan provisi dikabulkan oleh Mahkamah dengan memperhatikan adanya kepentingan yang lebih besar seperti menjamin kepastian hukum ataupun adanya kerugian hak konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon sehingga perlu segera untuk memutus suatu keadaan hukum. Mahkamah berpendapat Putusan provisi yang diambil tidak bertentangan bahkan justru menunjukan 33 penegasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara. 57. Bahwa berdasarkan konstelasi politik saat ini, isu memajukan Pilkada Serentak Tahun 2024 dari awalnya pada November 2024 menjadi September 2024 sangat nyata. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, maka tahapan Pilkada Serentak 2024 secara penalaran yang wajar akan dimulai sejak bulan Mei-Juni 2024. Hal ini secara penalaran menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan berakibat secara langsung pula terhadap tahapan pemilu 2024. Oleh karenanya, perlu adanya jaminan secara tegas berkenaan dengan status penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan memberikan prioritas terhadap perkara a quo. 58. Namun sekalipun isu memajukan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terjadi, maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tahapan pendaftaran peserta Pilkada akan dimulai pada 27- 29 Agustus 2024 sehingga bersinggungan dengan jadwal Pemilu Serentak 2024. 59. Bahwa dalam praktik, Mahkamah acapkali mengambil ijtihad untuk mempercepat ataupun memprioritaskan proses pemeriksaan, pembuktian, dan pembacaan putusan suatu perkara pengujian undang-undang. Beberapa contoh dalam hal ini adalah dalam putusan 56/PUU-XVII/2019, 85/PUU-XX/2022, dan 12/PUU-XXI/2023. Kami sedari Mahkamah Konstitusi mengambil sikap demikian di samping karena telah terbuktinya dalil permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon, sikap Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk ijtihad yang diambil guna menjamin hak konstitusional atau setidak-tidaknya mencegah terjadi kerugian yang lebih besar. 34 60. Bahwa agar hak konstitusional Para Pemohon dan juga warga negara Indonesia lainnya yang juga merasa dirugikan karena alasan-alasan di atas dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s saat ini tidak tercederai, maka beralasan menurut hukum bagi Para Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara a quo dan dapat menjatuhkan putusan sebelum sidang PHPU oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini kami ajukan karena jangan sampai ketika memasuki masa PHPU, Mahkamah Konstitusi melakukan penangguhan (freezing) pada perkara PUU sehingga perkara ini akan ditangguhkan. Padahal, masa sidang PHPU oleh Mahkamah Konstitusi akan bertabrakan dengan jadwal tahapan Pilkada 2024. 61. Bahwa jika Mahkamah tidak akan memutus perkara sebelum penangguhan (freezing) perkara PUU termasuk pula perkara a quo pada saat masa PHPU, maka setidak-tidaknya Para Pemohon mengajukan agar perkara ini diputus sebelum dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024. 62. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan prioritas ini, maka ada dua jaminan yang dapat diberikan: a. Memastikan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak akan terganggu apabila di kemudian hari Mahkamah mengabulkan perkara ini; dan b. Memberikan kepastian waktu bagi caleg DPR, DPRD, atau DPD yang hendak maju juga pada Pilkada 2024 untuk berpikir secara matang dan konsekuen terhadap rencana ikut berkontestasi dalam Pilkada serentak 2024. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 35 Dalam Permohonan Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya; 2. Memberikan prioritas perkara terhadap perkara a quo atau setidak- tidaknya memutus perkara sebelum penetapan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dalam pilkada serentak 2024. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “juga menyatakan pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU” sehingga selengkapnya berbunyi “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”; dan 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut: 36 1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 2. Bukti P-2: Fotokopi Bukti Pemohon I Sebagai Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Situs KPU; 3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 4. Bukti P-4: Fotokopi Bukti Pemohon II Sebagai Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Situs KPU; 5. Bukti P-5: Fotokopi Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 6 Bukti P-6: Fotokopi Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Berisi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 37 Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898, selanjutnya disebut UU Pilkada), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang 38 dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, yang menyatakan: Pasal 7 ayat (2) huruf s “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. .. d. .. .. 39 s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan“; 2. Bahwa para Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi pada Hukum Tata Negara memiliki hak pilih pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; 3. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024. Para Pemohon melihat adanya potensi irisan jadwal antara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 4. Bahwa menurut para Pemohon agenda penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 saat ini telah berlangsung, yakni tahapan kampanye untuk Pemilu Serentak yang waktu pemungutan suaranya dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, proses Pemilu 2024 selesai pada tanggal 1 Oktober yakni Pengucapan Sumpah/Janji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta 20 Oktober pada Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden; 5. Bahwa ketika calon legislatif (caleg) terpilih mendaftar untuk Pilkada 2024 maka yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri dari keterpilihannya dan tetap akan dilantik sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD pada Oktober 2024. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada hanya mensyaratkan pernyataan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau DPD yang artinya tidak mencakup caleg terpilih; 6. Bahwa jika caleg terpilih tetap dilantik pada Oktober 2024 kemudian yang bersangkutan mengikuti Pilkada 2024, hal tersebut tidak sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 untuk menciptakan nilai fairness dalam pemlihan, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, serta peluang gangguan kinerja jabatan sehingga anggota DPR, DPRD, dan DPD yang hendak mengikuti Pilkada harus mengundurkan diri dari 40 jabatannya sebagaimana diafirmasi dalam Pasal 7 ayat huruf s UU Pilkada (vide Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, hlm. 154); 7. Bahwa kondisi tersebut telah merugikan hak Para Pemohon untuk memperoleh keadilan berupa jaminan kepastian hukum dalam proses Pemilu dan Pilkada sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional dimaksud bersifat potensial yaitu para Pemohon sebagai pemilih tidak mendapatkan keadilan berupa jaminan kepastian hukum dalam proses Pemilu dan Pilkada sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, jika permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian para Pemohon yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya mohon pemeriksaan prioritas atas perkara a quo dan diputus sebelum dimulainya sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi atau sebelum dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada tahun 2024. 41 Terhadap dalil permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena permohonan para Pemohon a quo diputus tanpa melalui Sidang Pleno dalam Pemeriksaan Persidangan yang agendanya antara lain mendengarkan keterangan Pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, maka Mahkamah berpendapat tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi para Pemohon a quo. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, masa rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 15-20 Maret 2024. Akan tetapi secara logika, pada dasarnya setiap peserta telah memiliki perhitungan masing-masing mengenai keterpilihannya sejak 2-3 hari pasca pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Oleh karena itu, pada masa rekapitulasi hasil perhitungan suara, setiap caleg telah mengetahui kedudukannya akan menjadi caleg terpilih atau tidak. Apabila yang bersangkutan menjadi caleg terpilih, maka tinggal menunggu pelantikan yang telah dijadwalkan. Jadwal pelantikan caleg terpilih DPR dan DPD adalah pada tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan pelantikan DPRD disesuaikan dengan masa akhir jabatan masing-masing baik pada daerah provinsi maupun pada daerah Kabupaten/Kota; 2. Bahwa menurut para Pemohon, tahapan pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024 sehingga akan terjadi konflik jadwal yang berkelindan antara masa tunggu caleg terpilih untuk dilantik dengan jadwal pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024. Selain itu, pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada Agustus 2024, maka terdapat peluang bagi caleg terpilih Pemilu 2024 untuk kembali mendaftar menjadi pasangan calon peserta Pilkada 2024 tanpa melepaskan statusnya sebagai caleg terpilih; 42 3. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, dalam kondisi Anggota DPR, Anggota DPD, atau Anggota DPRD ingin menjadi peserta dalam Pilkada maka harus menyatakan pengunduran diri dari posisinya sebagai Anggota DPR, Anggota DPD, atau Anggota DPRD. Pasal tersebut tidak mengakomodir mengenai pengunduran diri bagi caleg terpilih yang belum dilantik; 4. Bahwa menurut para Pemohon, kondisi tersebut mengakibatkan adanya konflik status antara caleg terpilih Pemilu 2024 dengan pasangan calon peserta Pilkada 2024. Bahkan jika dilanjutkan bisa saja pada saat Pilkada dilaksanakan pada November 2024 status Anggota DPR, Anggota DPD, atau Anggota DPRD hasil Pemilu 2024 sudah ada. Hal tersebut dikarenakan pelantikan Pemilu 2024 dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024. Akibatnya surat pengunduran diri sebagai Anggota DPR, Anggota DPD, atau Anggota DPRD untuk menjadi bakal calon peserta Pilkada 2024 dimasukkan ke KPU pada saat masa pendaftaran, yakni pada Agustus-September 2024. Sehingga, ketika sudah menjadi calon peserta Pilkada 2024, sekalipun dilantik sebagai Anggota DPR, Anggota DPD atau Anggota DPRD pada Oktober 2024, yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada belum akomodatif terhadap ketentuan pengunduran diri terhadap caleg Anggota DPR, Anggota DPD, atau Anggota DPRD terpilih untuk mengundurkan diri jika menjadi pasangan calon peserta Pilkada 2024. Dalam kondisi tersebut, Pemilu menjadi second option karena tidak mungkin seorang calon Anggota DPR, Anggota DPD, atau Anggota DPRD yang tinggal menunggu pelantikan mendaftarkan diri menjadi pasangan calon peserta Pilkada jika yang bersangkutan tidak ingin menanggalkan mandatnya dalam Pemilu. Hal itu menunjukkan kesan bahwa Pemilu menjadi second option yang disandingkan dengan Pilkada; 6. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dapat mengakibatkan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terselenggara secara adil sehingga bertentangan dengan prinsip Pilkada sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 43 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “juga menyatakan pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum” sehingga selengkapnya berbunyi “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam permohonan provisi para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah permohonan agar Mahkamah melakukan pemaknaan secara bersyarat terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan a quo; [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.11] tersebut, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut: 44 [3.12.1] Bahwa terkait dengan keharusan bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD untuk mengundurkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015, dalam Paragraf [3.20] sampai dengan Paragraf [3.24], khususnya Paragraf [3.23] dan Paragraf [3.24] Mahkamah menyatakan: Paragraf [3.23] “… Dikatakan tidak proporsional (dan karenanya tidak adil) karena terhadap proses yang sama dan untuk jabatan yang sama terdapat sekelompok warga negara yang hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yaitu dalam hal ini warga negara yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Alasan pembentuk Undang-Undang bahwa jabatan DPR, DPD, dan DPRD adalah bersifat kolektif kolegial, sehingga jika terdapat anggota DPR, DPD, atau DPRD mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidaklah cukup untuk dijadikan alasan pembedaan perlakuan tersebut. Sebab orang serta-merta dapat bertanya, bagaimana jika yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah itu adalah Pimpinan DPR, atau Pimpinan DPD, atau Pimpinan DPRD, atau bahkan Pimpinan alat kelengkapan DPR, DPD atau DPRD? Bukankah hal itu akan menimbulkan pengaruh terhadap tugas dan fungsinya? Sebab, paling tidak, jika nantinya yang bersangkutan terpilih, hal itu akan berakibat dilakukannya proses pemilihan kembali untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, persoalannya bukanlah kolektif kolegial atau bukan, tetapi menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan....” Paragraf [3.24] “… Dengan demikian, Pasal 7 huruf s UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally inconstitutional) sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dalam Pasal tersebut tidak diartikan “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …” 45 [3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 oleh pembentuk undang-undang telah ditindaklanjuti dengan perubahan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Oleh karena itu, terkait dengan isu konstitusionalitas keharusan mengundurkan diri anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD bagi seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesungguhnya telah selesai. Terlebih, berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah mempertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2017, di mana kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD tetap melekat jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon dalam petitum permohonannya. Di mana pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dinyatakan konstitusional jika termasuk pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang telah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum, jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Terhadap persoalan yang dimohonkan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa terkait dengan status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan kekhawatiran para Pemohon sebagai pemilih yang berpotensi tidak mendapatkan jaminan adanya pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelaksanaan yang memberi rasa keadilan bagi para pemilih, maka kekhawatiran demikian adalah hal yang berlebihan. Sebab, jika dicermati berkenaan dengan sequence waktu yang ada saat ini, masih terdapat selisih waktu antara pelantikan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih dengan pelaksanaan 46 pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024], sedangkan pelantikan anggota DPR dan DPD akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024]. Sementara itu, untuk anggota DPRD akan disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD, baik anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten/kota [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024], maka dengan pertimbangan bahwa terhadap calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD belum melekat hak-hak konstitusional pada dirinya yang berpotensi melekat adanya penyalahgunaan kewenangan, serta gangguan kinerja jabatan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai syarat pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sehingga hal tersebut belum relevan diberlakukan. Namun demikian, melalui putusan perkara a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah. [3.13.2] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon belum diakomodirnya ketentuan pengaturan pengunduran diri terhadap calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD yang akan menjadi calon kepala daerah sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, hal tersebut bukanlah menjadi penyebab calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dan calon kepala daerah mengingkari amanat yang diberikan oleh pemilih atau konstituennya, termasuk dalam hal ini menjadi “second option” dalam memilih jabatan bagi calon yang bersangkutan. Namun, terhadap jabatan yang masuk dalam rumpun “jabatan yang dipilih” (elected official) sesungguhnya menjadi keleluasaan atau kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Sebab, tidak tertutup kemungkinan penilaian kapabilitas dan integritas dari calon yang bersangkutan para pemilih lah 47 yang lebih mengetahui dan merasakan, karena pemilih pada hakikatnya adalah sebagai “pengguna (user)” dari calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD serta calon kepala daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah belum diakomodirnya persoalan tersebut di atas tidak harus memperluas pemaknaan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas hal tersebut cukup diakomodir dengan penambahan syarat sebagaimana ditegaskan dalam Sub-paragraf [3.13.1] di atas. Terlebih, pengunduran diri calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD sebelum ditetapkan sebagai anggota justru hal tersebut berpotensi mengabaikan prinsip kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, bukan serta merta melanggar hak warga negara, termasuk hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. [3.13.3] Bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan Pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi terhadap makna keserentakan Pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil- dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada telah memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 28D ayat (1) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 49 -------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta dengan mempertimbangkan asas ex aequo et bono sehingga dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, berkenaan dengan Permohonan Pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat seharusnya Mahkamah dapat mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon (gegrond wordt verklaard). Adapun argumentasi hukum untuk mengabulkan permohonan a quo sebagai berikut: 1. Para Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menegaskan "menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”; 2. Ketentuan norma Pasal a quo mengakibatkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat potensi kehilangan mandat dari anggota DPR, DPRD, atau DPD (anggota legislatif) yang ternyata tidak memiliki komitmen menjalankan amanah rakyat karena norma Pasal a quo memungkinkan calon 50 anggota legislatif yang terpilih pada Pemilihan Legislatif 2024 (Pemilu Legislatif 2024) dapat pula ikut berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024) menjadi calon kepala daerah. 3. Menurut para Pemohon, apabila calon anggota legislatif terpilih mengikuti Pilkada 2024, maka sangat jelas intensi dan kehendak yang bersangkutan akan mengundurkan diri pasca dilantik menjadi anggota legislatif pada Oktober 2024. Namun apabila yang bersangkutan mengikuti Pilkada 2024 padahal sudah mengikuti Pemilu Legislatif 2024, maka akan menimbulkan kesan bahwa pemilu legislatif 2024 hanya dijadikan sebagai terminal atau batu loncatan dan arena untuk mengamankan posisi dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif bilamana targetnya menjadi kepala daerah tidak terwujud. Ini berarti bahwa mandat yang diberikan oleh para Pemilih pada Pemilu Legislatif 2024 akan terbuang sia-sia dan calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih terkesan “mempermainkan” mandat rakyat yang memilihnya pada Pemilu sebagai prosesi sakral dari negara demokrasi konstitusional. Ihwal tersebut jelas bertentangan dengan esensi dasar Pemilu untuk melaksanakan amanah rakyat sebab amanah sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD seolah menjadi ajang uji coba, cadangan atau pilihan kedua jika yang bersangkutan tidak terpilih pada Pilkada 2024. 4. Menurut para Pemohon, apabila norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 mencakup juga calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih, maka pihak yang akan menjadi peserta Pemilu Legislatif atau Pilkada akan berpikir-pikir kembali mempertimbangkan hendak memilih arena kompetisi dalam pemilu legislatif ataukah pemilihan kepala daerah. Jika demikian, maka tentunya dapat melahirkan calon anggota DPR, DPRD, atau DPD yang memiliki komitmen tinggi menjalankan mandat dan amanah rakyat sesuai dengan arena pemilihannya. Kalaupun calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih tetap akan mengikuti Pilkada 2024, maka yang bersangkutan hendaknya mundur terlebih dahulu dan tidak menyandang status calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih pada hari penetapan pasangan calon kepala daerah, sehingga akan tercipta Pilkada yang fair dan mencegah potensi membingungkan pemilih yang memilihnya dalam Pemilu legislatif yang diikutinya; 51 5. Apabila ditelusuri legal histrosinya, saya menemukan fakta bahwa keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 sejatinya merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2015. Dalam Putusan a quo, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 6. Pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusan a quo dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016. Meskipun demikian, pada saat dirumuskan sepertinya pembentuk undang-undang belum mempertimbangkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Pembentuk undang-undang merumuskan Pasal a quo yang secara expressis verbis hanya mengatur anggota legislatif aktif dan belum mengatur dalam kondisi bahwa di masa depan akan terdapat calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik namun hendak mengikuti pilkada pada tahun yang sama. Sehingga dengan adanya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, menurut saya terdapat celah hukum (loopholes) yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dimanfaatkan oleh calon anggota legislatif terpilih namun belum dilantik untuk dapat ikut serta mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dalam pilkada 2024 tanpa harus mundur sebagai calon anggota legislatif terpilih; 52 7. Dengan adanya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, secara normatif celah hukum (loopholes) tersebut semakin tinggi potensinya terutama jika melihat tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilkada sebagai berikut: Pemilu Legislatif 2024 (PKPU 3/2022) Pilkada 2024 (PKPU 2/2024) Pemungutan Suara 14 februari 2024 Pengumuman Pendaftaran pasangan Calon 24 – 26 Agustus 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 15 Februari – 20 Maret 2024 Pendaftaran pasangan Calon 27 – 29 agustus 2024 Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Prov/Kab/Kota (disesuaikan dengan akhir masa jabtan masing-masing) DPR dan DPD (1 Oktober 2024) Penelitian Persyaratan Calon 27 Agustus – 21 September 2024 Penetapan Pasangan Calon 22 September 2024 Pelaksanaan Kampanye 25 September – 23 November 2024 Pelaksanaan Pemungutan Suara 27 November 2024 Jika melihat lini masa tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilkada 2024 diatas, nampak jelas adanya titik singgung (tangere) tahapan antara penetapan pasangan calon kepala daerah pada tanggal 22 September 2024 dengan pengucapan sumpah atau janji anggota legislatif pada tanggal 1 Oktober 2024. Menurut saya, titik singgung (tangere) tahapan tersebut akan menciptakan dua kondisi dilematis sebagai berikut: a. anggota legislatif aktif yang terpilih kembali dan menyandang status calon anggota legislatif terpilih hasil pemilu legislatif 2024 namun belum dilantik dapat maju dalam kontestasi pilkada 2024. Pada kondisi ini, sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, anggota legislatif aktif harus mundur dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan kepala daerah tanggal 22 September 2024, namun demikian dirinya masih menyandang status sebagai calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik pada 1 Oktober 2024. Pasal 53 a quo secara normatif hanya mengatur kewajiban mundur bagi anggota legislatif aktif, sehingga akan muncul pertanyaan apakah dalam situasi demikian maka yang bersangkutan ketika sudah dilantik menjadi anggota legislatif 2024 harus mundur dari jabatannya sebagai anggota legislatif untuk kedua kalinya. Ataukah dia tetap berhak menyandang status sebagai anggota legislatif karena pada saat dilantik menjadi anggota legislatif 2024 dirinya sudah melewati tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah. Terhadap pertanyaan ini, saya memiliki keyakinan bahwa demi menjaga koherensi yang konstruktif dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, maka seharusnya yang bersangkutan menanggalkan statusnya baik sebagai anggota legislatif aktif maupun calon anggota legislatif terpilih secara bersamaan pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. b. calon anggota legislatif terpilih hasil pemilu legislatif 2024 namun belum dilantik dapat maju dalam kontestasi pilkada 2024. Terhadap kondisi ini, sekali lagi, Pasal a quo secara normatif hanya mengatur kewajiban mundur bagi anggota legislatif aktif. Sedangkan penetapan sebagai pasangan calon kepala daerah sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum adanya pelantikan sebagai anggota legislatif. Sehingga pertanyaan hukumnya adalah, apakah yang bersangkutan harus tetap mengundurkan diri? Terhadap hal ini, saya berkeyakinan seharusnya calon pasangan kepala daerah dimaksud harus menanggalkan statusnya sebagai calon anggota legislatif terpilih. Terlebih, jabatan kepala daerah yang dapat diraih melalui pemilu (elected official) seyogianya tidak dilakukan secara spekulatif, kedua jabatan tersebut merupakan jabatan terhormat. Dalam konteks ini, calon yang bersangkutan telah memiliki niat (intensi) untuk tidak menghiraukan suara pemilih yang telah memilihnya untuk menjadi calon anggota legislatif, dan lebih mengikuti hasrat kekuasaan untuk menjadi kepala daerah. Meskipun meraih jabatan kepala daerah bagi sosok yang akan atau sebelumnya calon/mantan anggotan legislatif adalah sah-sah saja dalam perspektif hak konstitusional warga negara, namun hal tersebut 54 tidak serta merta dapat digunakan sebagai dalih untuk membenarkan tidak mundur terlebih dahulu sebagai calon anggota legislatif terpilih. Sehingga, pengunduran diri menjadi anggota legislatif setelah dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 dapat diantisipasi sejak dirinya ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Hal tersebut penting dilakukan, semata-mata untuk menghormati prinsip pelepasan hak karena mengutamakan pilihan yang lain dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara secara adil dan akuntabel. 8. Apabila calon anggota legislatif terpilih tidak menanggalkan statusnya ketika hendak mengikuti pilkada 2024, maka dapat menciptakan unfairness dalam kompetisi pemilu dan pilkada 2024 serta dalam batas penalaran yang wajar berpotensi menjadikan pemilu sebagai “arena untuk mengamankan posisi dan jabatan”, dimana ketika seseorang yang tidak terpilih dalam pilkada 2024 maka dia tetap dapat menjadi anggota legislatif, sebaliknya jika dirinya terpilih menjadi kepala daerah, dia hanya perlu menanggalkan statusnya sebagai anggota legislatif. Hal ini tentu dapat dipandang sebagai tindakan yang mencederai mandat dan amanah rakyat, serta mempermainkan suara rakyat khususnya dalam pemilu 2024. Padahal, sebagaimana telah didengung- dengungkan bahwa suara rakyat adalah suarat tuhan atau vox populi, vox dei, sehingga ketika seseorang mempermainkan suara rakyat, maka pada dasarnya dia juga sedang mempermainkan suara tuhan; 9. Dalam konteks pemilu, menurut saya, prinsip fairness dalam suatu Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai hak bagi pihak yang akan dipilih, akan tetapi, pemilih seperti para Pemohon dan rakyat pada umumnya juga harus merasakan prinsip tersebut. Terhadap hal ini, Mahkamah dalam Putusan 45/PUU-XV/2017 dan 22/PUU-XVIII/2020 pernah menegaskan bahwa Pemilih yang telah memilih para anggota legislatif untuk menjadi wakilnya telah menerima tanggung jawab dan amanah sebagai anggota DPR dan DPRD, sehingga ketika anggota DPR dan DPRD yang terpilih dan duduk sebagai anggota dewan yang secara pribadi kemudian memilih untuk menjadi kepala daerah maka secara sadar telah melepaskan tanggung jawab dan amanah sebagai anggota dewan untuk kemudian memilih mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang berarti memiliki tanggung jawab dan amanah yang secara 55 hukum mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda meskipun merupakan rumpun yang sama. 10. Kendatipun ada anggapan bahwa calon legislatif terpilih yang belum dilantik secara de jure dan secara de facto belum memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab sebagai anggota legislatif, namun sejatinya mereka sudah menjadi anggota legislatif berdasarkan pilihan rakyat dan jika tidak ada aral tinggal menunggu waktu pelantikan. Bahkan, Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, yang notabene menjadikan seorang calon legislatif menyandang status “calon legislatif terpilih” menjadi objek yang dapat dipersengketakan dalam sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Artinya, calon anggota legislatif terpilih pada dasarnya telah sadar akan kemungkinan bahwa dirinya sudah selangkah menjadi anggota legislatif, namun hanya saja belum dilantik. Terlebih, permasalahan a quo bukan tidak dapat begitu saja diserahkan kepada pembentuk undang-undang dengan alasan open legal policy, sebab menurut saya, isu yang dibawa oleh para Pemohon terdapat isu terkait ketidakadilan yg intolerabel. Dalam batas penalaran yang wajar, anggota yang defenitif saja diminta mundur, apalagi yang baru akan definitif karena sudah mengemban amanah rakyat berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi KPU meskipun belum resmi dilantik. Terlebih lagi, keberadaan Pasal a quo memang belum mengatur dan memprediksi adanya calon anggota legislatif terpilih yang hendak maju berkontestasi dalam pilkada 2024. Ceteris paribus, kondisi demikian berpotensi terjadi pada pemilu-pemilu berikutnya. Dalam postulat latin dikenal quod per recordum probatum, non debet esse negatum atau sesuatu yang telah terbukti dengan tertulis, tidak bisa dibantah lagi. Artinya, Pasal a quo memang hanya diperuntukan bagi anggota legislatif aktif bukan bagi calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik. Sehingga, sudah seharusnya Mahkamah dapat memberikan tafsir terhadap ketentuan norma pasal 7 ayat (2) huruf s UU a quo yang mana harus dimaknai termasuk juga calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum. 56 11. Pemaknaan demikian —semel rursus— tidak berarti termasuk mengekang atau menghilangkan hak para calon anggota legislatif terpilih yang hendak mengikuti pilkada 2024, namun justru menyelamatkan calon anggota legislatif terpilih dari tindakan-tindakan yang dapat mengkhianati mandat rakyat. Para calon anggota legsilatif terpilih tetap dapat mengikuti kontestasi pilkada 2024 sepanjang dirinya mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif terpilih saat ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Dalam konteks ini, calon anggota legislatif terpilih sadar tentang kemungkinan bahwa dirinya akan terpilih ketika mengikuti kontestasi pilkada, sehingga motif-motif dan celah hukum (loopholes) untuk memanfaatkan dan mengamankan salah satu jabatan dalam arena konstestasi tersebut dapat dihilangkan sejak awal. Pemaknaan ini sekaligus memperkuat peran pendidikan politik bagi para kader-kader terbaik dalam menghadapi arena kompetisi pemilu dan pilkada. Dalam arti, partai politik seharusnya telah menyiapkan kader-kadernya secara merata untuk ditempatkan di arena-arena kompetisi tersebut. 12. kendatipun secara faktual tidak semua pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected official) dikenakan kewajiban mundur ketika hendak mengikuti kontestasi jabatan yang bersifat elected official lainnya. Sebagai contoh, aturan saat ini mengatur bahwa seorang bupati atau walikota tidak wajib mundur ketika hendak mengikuti pemilihan gubernur, atau seorang walikota, bupati, dan gubernur tidak wajib mundur ketika hendak mengikuti kontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, saya berpandangan bahwa ke depan, dikarenakan jabatan tersebut masuk dalam rumpun jabatan elected official, maka seharusnya setiap pejabat dalam jabatan elected official baik yang aktif/sedang, pernah, maupun belum dilantik pada jabatan yang dipilih melalui pemilu ketika hendak mengikuti kontestasi pemilihan dalam rumpun jabatan elected official lainnya maka seyogianya pejabat yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu. Vice versa, berbeda halnya jika seorang yang menduduki jabatan elected official hendak menduduki jabatan yang bersifat appointed official, maka dirinya tidak memiliki kewajiban mundur pada saat dirinya ditunjuk, melainkan kewajiban mundur tersebut dapat dilakukan setelah dirinya secara resmi dilantik dan menduduki jabatan yang bersifat appointed official tersebut. Demikian juga ketika seorang yang menduduki jabatan appointed official hendak mengikuti kontestasi dalam 57 jabatan yang bersifat elected official, maka dirinya tidak perlu sampai dengan menjelang pelantikan. Dalam konteks permohonan a quo, saya melihat urgensi dari keharusan mundur bagi anggota legislatif termasuk calon anggota legislatif terpilih sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah, selain untuk membuat jabatan legislatif dan jabatan elected official lainnya menjadi jabatan terhormat dan reputabel, juga untuk menjaga koherensi dengan spirit konstitusi tentang jabatan-jabatan yang bersifat constitusional importance, serta menjaga keselarasan dengan putusan mahkamah konstitusi. 13. The last but not least, dalam konteks edukasi, saya memberikan apresiasi kepada para Pemohon yang masih berstatus mahasiswa, bahkan salah satu pemohon memiliki keterbatasan (difabel), namun sanggup menyusun permohonan a quo dengan sangat baik, tidak hanya dari segi format namun juga substansi/argumentasi hukum yang diberikan. Sehingga dapat meyakinkan saya untuk menyatakan Pasal a quo inkonstitusional bersyarat semata-mata demi membangun budaya penghormatan terhadap amanah yang telah rakyat berikan. 14. Berdasarkan seluruh uraian diatas, saya berpendapat bahwa substansi permohonan para Pemohon hendaknya dikabulkan, sehingga ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sepanjang frasa "menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan” inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, menurut pendapat saya, Permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan (gegrond wordt verklaard). *** 58 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 16.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 59 PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto