12/PUU-XX/2022

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 12/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. H. Ludjiono Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Alamat : Kampung KOM, RT. 003/RW. 001, Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 5 Januari 2022, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 26 Januari 2022 dengan Nomor 12/PUU-XX/2022, menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut "MK" sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah pertama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan sebagaimana telah diubah kedua dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 serta perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 1. Pasal 24 ayat (1) berbunyi: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 2 berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 berbunyi: Ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk: 3 a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (bukti P-4, terlampir). 4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (bukti P-5, terlampir). 5. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, sebagaimana dimaksud pada Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 , dan Nomor 4, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional atas suatu Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Dalam hal ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, pada Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 7. Dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (bukti P-9, terlampir). Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berbunyi: Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang; 4 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Mahkamah Konstitusi: "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 8. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Sebagai pemohon perorangan Warga Negara Republik Indonesia. Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya 5 bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat, (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Adanya kemungkinan. bahwa dengan dikabulkanya permohon maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. HAK HAK PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA PERORANGAN 10. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuaasaanya. 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 4. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Hak-hak itu dijamin berdasarkan: 1. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi 9 [Sic!], keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 6 3. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 4. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. HAK-HAK PEMOHON YANG DIRUGIKAN 11. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan didalam undang-undang a quo, "Oleh Karena" Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan "Tidak Memliki Identitas (Keterangan) Jati Diri Bahasa Indonesia” yang berupa "Definisi Bahasa Indonesia". 11. A. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang tidak memiliki definisi Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 25 sebagai berikut: Ayat 1) berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ayat 2) berbunyi "Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi 7 antar daerah dan budaya daerah. Ayat 3) berbunyi "Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Dengan tidak ada "Definisi Bahasa Indonesia" pada Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25 dan Pasal 30 serta Pasal 40 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, menyebabkan identitas kewarganegaraan yang berupa "Kartu Tanda Penduduk", Pemohon tidak jelas, dibuat dengan menggunakan bahasa lisan Indonesia atau bahasa tulis Indonesia, kalau dengan bahasa tulis Indonesia, ditulis dengan huruf/abjad/aksara apa? TIDAK ADANYA KEPASTIAN DEFINISI BAHASA INDONESIA INI, MENIADAKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON untuk: a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak ini dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kapastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. b. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hak-hak ini dijamin Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. c. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hak-hak ini dijamin Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk 8 bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. d. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, ini dijamin Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk [sic!] kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 11.B.1. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden. Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (bukti P-6, terlampir), sebagaimana dimaksud pada Bab menimbang huruf b yang berbunyi: Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. "Dan karena tidak ada/tidak tertulis nya definisi bahasa Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia "menggunakan huruf/abjad/aksara Latin” sebagamana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 9 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) yang berbunyi: • Pasal 32 ayat (7) berbunyi: "Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditulis dengan menggunakan asara Latin". • Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 ayat (4) berbunyi: "Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara Latin". • Pasal 37 ayat (5) berbunyi: "Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis dengan menggunakan aksara Latin". • Pasal 38 ayat (3) berbunyi: "Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditulis dengan menggunakan aksara Latin". • Pasal 39 ayat (4) berbunyi: "Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara Latin". Penggunaan Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf/abjad/aksara Latin sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Bahwa Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang tak punya definisi bahasa Indonesia itu, "Dipastikan" menggunakan huruf/abjad/aksara Latin, sebagaimana di Penggunaan Bahasa Indonesia pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. a. Penggunaan huruf/abjad/aksara Latin dan tidak adanya definisi bahasa Indonesia, untuk membuat Identitas kewarganegaraan berupa kartu tanda penduduk Pemohon sebagaimana dimaksud 10 pada Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan meniadakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan identitas jati diri yang berupa "definisi Bahasa Indonesia" menurut pakar/ahli bahasa Indonesia, kita harus angkat topi pada founding father kita yang begitu cermat dan teliti dalam membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang seharusnya hal ini diteladani oleh staf ahli, baik staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat maupun staf ahli Presiden dalam memberi masukan pembuatan Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Seperti Pemohon, ketika mengajukan permohonan Judicial tidak review/uji materi ini, persyaratan pertama kali yang diminta adalah "Identitas" diri. Identitas terdiri dari, identitas jati diri dan identitas yang terkait dengan jati diri. Identitas jati diri Pemohon terdiri dari nama, kemudian umur dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon. Sedang identitas yang terkait dengan identitas jati diri Pemohon adalah, Pekerjaan Pemohon, Agama Pemohon, kewarganegaraan Pemohon, alamat, serta nomor telpon/HP Pemohon. Hal "Identitas" ini tentu berlaku juga pada pembuatan Undang-Undang, termasuk pembuatan Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40, identitas Bahasa Indonesia hanya ada nama saja, sedang identitas yang menjadi jati diri selain nama Bahasa Indonesia yaitu identitas jati diri Bahasa Indonesia yang berupa definisi Bahasa Indonesia tidak ada. Identitas jati diri yang berupa nama sudah dipenuhi yaitu "nama Bahasa Indonesia". Tapi identitas jati diri yang lain yaitu "definisi Bahasa Indonesia" tidak ada atau tidak ditulis, sedang identitas yang 11 terkait identitas jati diri Bahasa Indonesia adalah: Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan bahasa Indonesia bersumber dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, selengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. b. Definisi Bahasa Indonesia ada 2 rujukan di Indonesia, yang dibuat oleh pakar/ahli atau Profesor dan Doktor ahli Bahasa Indonesia dari manusia Indonesia yaitu: 1. Definisi bahasa standar/baku yang dikeluarkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh pakar/ahli manusia Indonesia adalah Bahasa secara linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (bukti P-6, terlampir). Sedang lambang bunyi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 8 yaitu: abc,huruf, abjad, aksara, fonem, leter, abece, dan alfabet (bukti P-7, terlampir). Jadi kesimpulannya "Kalau bahasanya bernama Indonesia, maka, lambang bunyi, abc, huruf, abjad, aksara, fonem, leher, abece, dan alfabetnya juga bernama Indonesia. 2. Rujukan ke 2 adalah definisi bahasa menurut dosen Bahasa Indonesia Universitas Indonesia yaitu: Doktor Felicia Nuradi Utorodewo mendefinisikan "Bahasa adalah alat komunikasi bisa lisan maupun tulis", (bukti P-8, terlampir). Definisi bahasa menurut wikipedia dimana bahasa lisan menggunakan sarana bunyi/ucapan/perkataan sedang bahasa tulis menggunakan sarana huruf/abjad/aksara. Dari definisi ini ada perbedaan signifikan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan menggunakan sarana bunyi/ucapan/perkataan. Bahasa tulis menggunakan sarana huruf/abjad/aksara. Keduanya punya sarana yang berbeda beda tanpa sarana, masing2/keduanya tak punya arti apa2. Sebagai contoh: Seseorang dari Surabaya akan ke Jakarta pasti akan menggunakan sarana kendaraan. Sarana kendaraan itu jenisnya bisa kendaraan laut, 12 kendaraan darat, atau kendaraan udara. Tanpa sarana kendaraan sulit untuk sampai ke tujuan. Apalagi kalau kita akan pergi haji, tanpa sarana kendaraan kita tak mungkin meremangi lautan yang begitu luas. Begitu juga dengan bahasa, tanpa "sarana" bahasa akan menjadi tak punya arti apa2 atau tak berguna sama sekali. Bahasa lisan dengan "sarana" bunyi/ucapan/perkataan, jenisnya bisa ucapan Indonesia, ucapan Arab, atau ucapan Inggris. Dengan demikian definisi Bahasa Indonesia menurut pakar/ahli dari Indonesia yaitu dari pakan/ahli dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Doktor Felicia Nuradi Utorodewo menjadi: Bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis Indonesia serta bahasa lisan Indonesia dijadikan bahasa tulis Indonesia menggunakan huruf/abjad/aksara Indonesia. Dengan demikian, Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia", kalau didefinisikan menurut pakar/ahli/profesor/doktor Bangsa Indonesia, menjadi: Bahasa lisan Negara ialah Bahasa lisan Indonesia dan Bahasa tulis Negara ialah Bahasa tulis Indonesia serta aksara Negara ialah aksara Indonesia. Bahwa Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tak punya/tak ditulis definisi Bahasa Indonesia. Dengan tidak adanya definisi Bahasa Indonesia sebagaimana Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 ini berakibat merugikan Pemohon, karena identitas kewarganegaraan Pemohon yang berupa kartu tanda penduduk (bukti P-1, terlampir) tidak tahu, dibuat dengan Bahasa Lisan Indonesia, atau Bahasa Tulis Indonesia, apabila dibuat dengan Bahasa Tulis, menggunakan aksara apa. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berbunyi: Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden. Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal (40) adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (bukti P-9, terlampir). 13 Sebagaimana dimaksud dalam Bab menimbang huruf b yang berbunyi: Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ini Nunut [Sic!] penggunaan huruf/abjad/aksara Latin yang diperuntukan bangsa Belanda yang dibuat 120 tahun yang lalu oleh Bangsa Belanda Van Ophuijsen (bukti P-10, terlampir), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Inikah yang dimaksud Presiden dalam Pidato sambutan ulang tahun Nasdem 11/11/2021? Sebagai mental Inlander, mental Inferior, mental terjajah? (bukti P-10, terlampir). 11. B.2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai Pasal 39 diatur dengan Peraturan Presiden" adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud pada Bab menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang berbunyi "Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, perlu ditetapkan Penggunaan Bahasa Indonesia". Penggunakan rujukan huruf/abad/aksara Latin yang dibakukan untuk warga Belanda oleh Charles Van Ophuijsen pada tahun 1901, untuk dipakaikan pada Pasal 32 ayat (7), Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat 3,d an Pasal 39 ayat (4) yang berbunyi: 14 • Pasal 32 ayat (7) berbunyi: "Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditulis dengan menggunakan aksara Latin". • Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 ayat (4) berbunyi: "Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara Latin". • Pasal 37 ayat (5) berbunyi: "Penggunaan Bahasa Indoneskia untuk Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis menggunakan aksara Latin". • Pasal 38 ayat (3) berbunyi: "Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan aksara Latin". • Pasal 39 ayat (4) berbunyi: "Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana Kamu ya dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara Latin". Sebagai huruf/abjad/aksara negara Indonesia, dan kemudian pada tahun 1947 Suwandi yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, nunut huruf/abjad/aksara Latin untuk dijadikan sebagai huruf/abjad/aksara negara Indonesia, dengan membuat Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik, dengan tetap menggunakan nama huruf/abjad/aksara Latin tanpa ada perubahan nama huruf/abjad/aksara Latin tersebut, merupakan kesalahan konstitusional, dimana tak ada peraturan perundang-undangan yang "menyatakan"huruf/abjad/aksara Latin sebagai huruf/abjad/aksara negara Indonesia nunut huruf/abjad/aksara Latin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39, diteruskan dari Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik, lalu diubah dengan nama Ejaan Pembaruan (1957), kemudian diubah dengan nama Ejaan Melayu Indonesia (Melindo) 1959, dan diubah menjadi Ejaan Lembaga Bahasa dan Kebudayaan (LBK) 1966, kemudian diubah menjadi Ejaan Yang Disempurnakan 1972 dan tahun 2015 diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBLI) sampai sekarang. Hal ini inkonstitusional karena penggunaan huruf/abjad/aksara Latin yang nunut huruf/abjad/aksara yang dibuat untuk warga penjajah Belanda. 15 Dengan tetap menggunakan nama huruf/abjad/aksara Latin yang diperuntukan warga Belanda ini, seakan-akan kita masih mengaku sebagai warga Belanda. Padahal sebagai warga Belanda, sesuai dengan pembagian penduduk Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda, kita diakui sebagai warga klas 3/golongan pribumi/Inlander/inferior/terjajah/jongos/pelayan/budak (bukti P-12, terlampir). Ini merendahkan kehormatan, harkat, derajat, martabat Pemohon. Penggunaan huruf/abjad/aksara Latin yang dibakukan Van Ophuijsen (bukti P-11, terlampir) untuk warga Belanda, untuk membuat identitas kewarganegaraan Pemohon yang berupa kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 63 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, merugikan hak konstituaional Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pembuatan identitas kewarganegaraan Pemohon yang berupa kartu tanda penduduk berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Bendera, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada Bab III Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40, yang tidak ada definisi Bahasa Indonesia dan ditulis menggunakan huruf/abjad/aksara yang diperuntukan warga Belanda, sedang Pemohon bukan lagi warga Belanda jajahan, merugikan Pemohon dan meniadakan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: • Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." • Pasal 28G ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak sesustu yang merupakan hak asasi. 16 • Pasal 28G ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martatabat manusia dan berhak memperoleh suaka politk dari negara lain". • Pasal 28I ayat (1) berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Sedang hak Pemohon adalah: • Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. • Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya [dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]. • Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia [dijamin Pasal 28G ayat (2) UUD 1945]. • Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum [dijamin Pasal 28I ayat (1) UUD 1945]. Penggunaan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf/abjad/aksara Latin sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia, tidak berdasarkan hukum Indonesia. huruf/abjad/aksara Latin adalah huruf/abjad/ aksara bangsa penjajah Belanda yang dibuat/di"bakukan" bangsa penjajah Belanda, agar warga Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu (bahasa Indonesia). Penggunaan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf/abjad/aksara Latin berdasarkan huruf/abjad/aksara bangsa penjajah Belanda yang dibuat/di bakukan bangsa penjajah Belanda, agar warga Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu yang sekarang menjadi bahasa Indonesia!, selain bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juga bertentangan 17 dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemohon bukan lagi warga Belanda yang disebut sebagai inlander atau interior atau orang terjajah atau jongos atau pelayan atau budak. Pemohon adalah orang Merdeka dari bangsa yang telah merdeka, sesuai Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur [Sic!]. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada [Sic!] Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". 11. C. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan". Pasal 40 berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalan Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 18 diatur dalam Peraturan Presiden". Sedang Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Bab menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang berbunyi: "Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia". Maka Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang berbunyi: • Ayat 1) "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. • Ayat 2) "Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijasah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan", merupakan ketentuan lebih lanjut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, maka kerugian yang meniadakan hak konstiitusional Pemohon yang diakibatkan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40, yang bertentangan dengan hak-hak Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, tidak hanya pembuatan identitas kewarganegaraan Pemohon yang berupa kartu tanda penduduk, tetapi juga Surat Keputusan Pensiun, mulai ijasah Sekolah Dasar sampai ijasah Kedokteran Pemohon, dibuat dengan bahasa Indonesia tanpa definisi bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 19 Hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan yaitu: • Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum, dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum". • Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dijamin Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan ji [Sic!] untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" [Sic!]. • Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dijamin Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". • Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dijamin Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia". 12. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25,P asal 30, Pasal 40. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara. Oleh 20 karena dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi. 13. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dari Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005. B.III. Alasan-alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bab III Tentang Bahasa Negara Bab III Tentang Bahasa Negara Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bertentangan Dengan Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 14. Bahwa menambah alasan kerugian Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Nomor 11.A tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, berupa: a. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berbunyi: 1. Ayat (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang di ikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa. 2. Ayat (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. 3. Ayat (3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan 21 kebudayaan tingkat nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Di mana Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidak tertulis identitas jati diri Bahasa Indonesia yang berupa definisi Bahasa Indonesia. Ketika mengajukan permohonan yudicial review harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Syarat yang pertama adalah "Identitas". Identitas menyangkut 2 hal yaitu identitas tentang jati diri dan identitas yang terkait dengan jati diri. Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, mengenai identitas yang terkait dengan jati diri bahasa Indonesia telah ada pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, akan tetapi identitas jati diri bahasa Indonesia yang berupa keterangan jati diri/definisi bahasa Indonesia tidak tertulis, dimana yang tertulis hanya nama Bahasa Indonesia saja. b. Definisi bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Lambang bunyi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 8 yaitu abc, abjad, aksara, fonem, leter, huruf, abece, dan alfabet. Definisi bahasa menurut Doktor Felicia Nuradi Utorodewo adalah alat komunikasi lisan maupun tulisan. c. Pemohon ingin menghormati Profesor/Doktor Bahasa Indonesia dari negeri sendiri. Dengan menciptakan definisi Bahasa Indonesia bersumber dari Profesor/Doktor dalam negeri tersebut sebagaimana dimaksud pada definisi bahasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan definisi bahasa dari Doktor Felicia Nuradi Utorodewo. Definisi Bahasa Indonesia menurut dokter Ludjiono adalah alat komunikasi bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis Indonesia serta bahasa lisan Indonesia dijadikan bahasa tulis Indonesia dengan sarana huruf/abjad/aksara Indonesia. Atau singkatnya "Bahasa 22 Indonesia adalah alat komunikasi lisan Indonesia dan alat komunikasi tulis Indonesia serta dengan sarana aksara Indonesia". Ketiganya, bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis Indonesia serta aksara Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan disebut "Bahasa Indonesia" 15. Bahwa menambah alasan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Nomor 11.B.1. pada bab kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Bab III tentang Bahasa Indonesia Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden". Ketentuan lebih lanjut itu adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam bab menimbang huruf b yang berbunyi: "Bahwa berdasarkan pertimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia". Bahwa Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menggunakan huruf/abjad/aksara sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 sampai dengan 39 sebagaimana dengan ketentuan lebih lanjut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan maka bisa dipastikan Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menggunakan huruf abjad aksara Latin sehingga identitas kewarganegaraan Pemohon yang berupa kartu tanda penduduk ditulis dengan huruf abjad aksara Latin yang tidak punya dasar hukum merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 16. Bahwa menambah alasan kerugian sebagaimana dimaksud pada Nomor 11.B.2. bab Kedudukan hukumpulan [Sic!] (legal standing) Pemohon. 23 Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, dimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 menggunakan huruf/abjad/aksara Latin. Huruf/abjad/aksara Latin adalah huruf/abjad/aksara yang dibuat Charles Van Ophuijsen agar warga Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu pada tahun 1901, yang selanjutnya disebut Ejaan Van Ophuijsen. Kala itu bangsa Indonesia adalah warga Belanda jajahan yang digolongkan warga klas 3/Pribumi/inlander. Inlander artinya pelayan/jonos/budak. 28 Oktober 1928 terjadi Sumpah Pemuda yang merubah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Tahun 1947 Suwandi membuat Ejaan Bahasa Indonesia, tapi tetap menggunakan nama huruf/abjad/aksara Latin yang diperuntukan warga Belanda. Ejaan Suwandi kemudian diubah menjadi Ejaan Pembaruan (1957), lalu Ejaan Melon di (1959), lalu Ejaan LBK (1966), lalu Ejaan Yang Disempurnaka/EYD (1972), lalu diubah lagi menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) Tahun 2015 sampai sekarang. Sayangnya masih tetap memakai nama huruf/abjad/aksara Latin yang dibuat Charles Van Ophuijsen untuk warga Belanda agar mengerti kata-kata dalam Bahasa Melayu, atau kata-kata dalam Bahasa Indonesia saat ini Bangsa Nusantara seribu tahun lebih yang lalu punya kehormatan, harkat, derajat, martabat yang tak mau direndahkan, sehingga Ketika mereka memakai huruf/abjad/aksara Arab dengan Ejaan Bahasa Melayu, mereka namakan huruf/abjad/aksara Melayu, dan orang Jawa menamakan huruf/abjad/aksara Jawi (bukti P-13, terlampir) Apakah karena pernah, dijajah ratusan tahun itu, maka bangsa Indonesia kehilangan Kehormatan, harkat, derajat, dan martabatnya. Alasan itulah yang utama untuk menguji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bab III Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 yaitu "tidak punya definisi Bahasa Indonesia”. 17. Bahwa ketentuan lebih lanjut Pasal 30 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 24 Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia berbunyi: Ayat (1) "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara". Ayat (2)"Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijzasah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan". Dengan berdasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia maka yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40, tidak hanya identitas kewarganegaraan Pemohon yang berupa kartu tanda penduduk, tetapi juga surat keputusan pensiun dan ijasah Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tersebut. Karena dengan dibuatnya kartu tanda penduduk, surat keputusan pensiun, dan ijasah, dengan Bahasa Indonesia tanpa definisi Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud pada Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, merendahkan kehormatan, harkat, derajat, dan martabat Pemohon. 18. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang [Sic!]". Adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam bab menimbang huruf b yang berbunyi "bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang 25 mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan". Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 yang tidak punya definisi Bahasa Indonesia, sehingga tak jelas apa yang dimaksud dengan Bahasa Indonesia, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), Penjelasan Pasal 5 huruf f dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: • Pasal 1 ayat (2) berbunyi "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. • Penjelasan Pasal 5 huruf f berbunyi "Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan". • Penjelasan 'Pasal 6 ayat (1)' huruf b berbunyi "Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional". • Pasal 7 ayat (1) berbunyi "Jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan terdiri atas: a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 26 g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan tak tertulisnya definisi bahasa Indonesia yang berarti tak punya norma hukum yang mengikat, tak jelasnya apa yang dimaksud bahasa Indonesia menimbulkan multi interpRetasi, tak adanya perlindungan dan kehormatan, harkat dan maraaba [Sic!] serta dengan adanya hierarki yang ada di atas dan di bawah hierarki dimana hierarki di atas adalah UUD 1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia" diterjemahkan dengan "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia dengan menggunakan sarana huruf/abjad/aksara Latin", yang menurut istilah Jawa adalah "Londo Ireng", sedang hierarki yang di bawah adalah Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan 39, yang merujuk menggunakan aksara Latin yang dibuat Van Ophuim untuk warga Belanda yang berarti "Londo Ireng Kwadrat", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Penjelasan Pasal 5 huruf f dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) tersebut, merupakan salah satu alasan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40. C. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa identitas/keterangan/pengertian jati diri Bahasa Indonesia yang berupa definisi Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tidak ada, yang ada hanya nama Bahasa Indonesia, dan definisi yang terkait dengan nama bahasa Indonesia, tanpa ada wujud atau definisi Bahasa Indonesia atau kosong. Ibarat ada nama Suto, Noyo, sebagai pejabat negara, mendapat gaji dan tunjangan, akan tetapi, orangnya tidak ada. Dengan tidak adanya definisi bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang [Sic!] yang berarti tidak punya norma hukum. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). 27 Sehingga meniadakan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tidak hanya untuk bahasa Indonesia saja, teti [Sic!] juga untuk Bendera, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 36 berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Pasal 35 berbunyi "Bendera Negara ialah Sang Merah Putih". Pasal 36A berbunyi "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila,....". Pasal 36B berbunyi "Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya". Sang Merah Putih adalah Bendera resmi Negara. Bahasa Indonesia adalah Bahasa resmi Negara. Garuda Pancasila adalah Lambang resmi Necgara. Indonesia Raya adalah Lagu resmi Negara. Jadi Bahasa resmi bukan merupakan definisi Bahasa Indonesia. 3. Bahwa yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dimana identitas jati diri Bahasa Indonesia hanya berupa nama Bahasa Indonesia, dan identitas yang terkait dengan jati diri Bahasa Indonesia yang berarti tidak memiliki norma hukum, yang berarti tidak berdasarkan hukum, yang berarti bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia ialah negara hukum", tidak hanya identitas kewarganegaraan Pemohon berupa kartu tanda penduduk, tetapi juga ijasah, keputusan pensiun, dan lain-lain sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, dan juga untuk semua warga negara yang punya kartu tanda penduduk, ijazah dari ijasah Taman Kanak-Kanak sampai dengan ijasah Doktor, surat keputusan pengangkatan Gubernur, Walikota, Bupati, Profesor, dan lain- lain. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ini mungkin bisa disebut sebagai Undang-Undang mental Inlander sebagaimana dimaksud dengan 28 pidato Presiden karena ketentuan lebih lanjutnya menggunakan aksara Latin dan rujukanya berpedoman pada Ejaan Van Ophuijsen yang diperuntukkan warga Belanda. 5. Bahwa ada 37 definisi/pengertian Bahasa dari pakar/ahli di seluruh dunia, namun tak satupun menjadi definisi dari bahasa Indonesia, apakah bahasa Indonesia itu bahasa lisan atau bahasa tulis atau bahasa isyarat atau bahasa jadi-jadian dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dapat dipastikan atau dijamin tidak bisa melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 36 karena tidak ada definisi bahasa Indonesia. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan hanya bisa melaksanakan ketentuan lebih lanjut Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau memberi difinisi sebagaimana dimaksud dengan definisi bahasa Indonesia dr. Ludjiomo sehingga Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi: "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Akan berbunyi: "Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta bahasa lisan negara dijadikan bahasa tulis negara dengan aksara negara ialah bahasa lisan Indonesia dijadikan bahasa tulis Indonesia dengan aksara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40. Bahwa definisi bahasa Indonesia menurut dr. Ludjiono ini bisa sesuai sebagaimana dimaksud pada definisi bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia (bukti P-6 terlampir) dan Lambang bunyinya (bukti P-7 terlampir), efinisi bahasa Doktor Felicia Nuradi Utorodewo (bukti P-8 terlampir), dan definisi bahasa Wikipedis (bukti P-14 terlampir). 29 Sistimatika: A Identitas (jelas) B I Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji norma hukum, Undang- Undang Bahwa sebagaimana dimaksud pada Undang Nomor 12 tahun 11 tentang embemtulan [Sic!] Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan takunya [Sic!] norma hukum. B II Kedudukan hukum Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 tak punya norma hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga meniadakan hak-hak konstitusional Pemohon. BIII Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 tak punya definisi sebagaimana dimaksud pada Bendera, Garuda Pancasila, dan Lagu Indonesia Raya C Posita ada 5 dalil D Petitum memohon Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tak punya kekuatan hukum yang mengikat. D. PETITUM Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta, Lagu Kebangsaan Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memliki kekuatan hukum yang mengikat. 30 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas Kewarganegaraan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. H. Ludjiono; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian Pembukaan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 7B, Pasal 22A, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 36; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1), Pasal 51 ayat (1); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Konsideran menimbang huruf b, Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Definisi Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi 8 Arti Lambang bunyi di Kamus Besar Bahasa Indonesia; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Definisi Bahasa menurut Doktor Fekicia Nuradi Utorodewo; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Konsideran menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 sampai dengan Pasal 39; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sambutan Presiden di ulang tahun Nasdem; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Ejaan Van Ophuijsen; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Penggolongan Penduduk Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Aksara Melayu/Aksara Jawi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 31 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah melaksanakan persidangan pada 9 Februari 2022, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Namun, Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yang menurut informasi dari 32 Kepaniteraan hal ini terjadi karena adanya gangguan koneksi/jaringan online pada pihak Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah menjadwalkan kembali Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud untuk memeriksa permohonan a quo pada 22 Februari 2022 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, karena kewajibannya, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2/2021); [3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Maret 2022 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada 7 Maret 2022. Pemohon dalam perbaikan permohonannya ternyata tidak menguraikan sistematika permohonan yang meliputi: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Kedudukan Hukum Pemohon, namun Pemohon hanya menguraikan alasan-alasan Permohonan dan Petitum; [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya tidak sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2/2021, dengan mengacu pada perbaikan permohonan, Pemohon langsung menguraikan alasan- alasan Permohonan (posita) dan Petitum. Sementara itu, Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Kedudukan Hukum Pemohon terdapat pada permohonan awal dan tidak digabungkan dengan perbaikan permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, meskipun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada 22 Februari 2022 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya [vide Pasal 39 ayat (2) UU MK] agar Pemohon menguraikan sistematika permohonan, kedudukan hukum, dan memperjelas alasan-alasan dalam mengajukan permohonan terkait dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian sehingga dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga disarankan untuk memperbaiki petitum yang tidak lazim karena Pemohon meminta ganti kerugian kepada Pemerintah [vide Risalah Sidang Pemeriksaan 33 Pendahuluan pada 22 Februari 2022]. Namun demikian, Pemohon tetap tidak memperbaiki permohonannya, terutama menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945; Dengan demikian, setelah membaca dan mempelajari secara saksama perbaikan permohonan Pemohon, Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun karena permohonan Pemohon kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 34 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.51 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul 35 ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi