12/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 12/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: I. Nama : Sandhy Handika Tempat/Tanggal lahir : Cirebon, 13 Oktober 1985 Warga Negara : Indonesia Alamat : Jalan Kemang Golf Blok DB/46 Kemang Pratama RT. 004 RW. 024 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon I; II. Nama : Danang Yudha Prawira, S.H. Tempat/Tanggal lahir : Bekasi, 25 November 1990 Warga Negara : Indonesia Alamat : Jalan Puskopad, Bekasi Barat Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; III. Nama : Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 30 Oktober 1991 Warga Negara : Indonesia Alamat : Perumahan Grya Mulya Asri Blok F Nomor 5 Jalan Daeng Ramang, Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 14.2/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 12/PUU- XVIII/2020 pada tanggal 30 Januari 2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2020 pada pokoknya sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah menerima permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 3 Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dengan amar putusan yakni Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Bahwa hubungan norma undang-undang dengan penjelasan undang-undang adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling memberikan pengertian dan penjelasan antara satu sama lain; 4. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang dan penjelasan undang-undang, in casu Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo; 4 B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 2. Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 akan menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu : a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 5 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa dari 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan “dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan warga negara Indonesia, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dari NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. 5. Bahwa selanjutnya kedudukan pembayar pajak (tax payer) sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU- XII/2014 yang menyebutkan “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Mahkamah dalam putusannya tersebut menegaskan “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”; 6. Bahwa para pemohon adalah orang-perorangan warga negara Indonesia dan juga merupakan pembayar pajak (tax payer) sehingga memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU- XII/2014. 7. Bahwa antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP tersebut dapat dipastikan mengakibatkan kerugian konstitusional dalam bentuk ketidakpastian hukum kepada para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi tersangka atau kuasa tersangka dalam hal apakah 6 pemberian berkas perkara terhadap tersangka merupakan hak didasari permintaan terlebih dahulu atau kewajiban bagi penuntut umum. 6. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 143 ayat (4) beserta Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang mewajibkan penuntut umum untuk memberikan berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukummnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri sangat berpotensi mengakibatkan berkas perkara yang secara ekonomis bersumber dari keuangan negara atau pajak masyarakat tersebut pun berpotensi menjadi sia-sia atau terbuang percuma pula apabila tersangka tidak mau menggunakannya, sehingga dapat dipastikan merugikan para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). 7. Bahwa dengan demikian, adanya antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP, serta adanya potensi berkas perkara yang berasal dari pajak masyarakat terbuang percuma, dapat dipastikan mengakibatkan para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi tersangka atau kuasa tersangka, serta sebagai pembayar pajak (tax payer) mengalami kerugian hak-hak konstitusional, yakni ketidakpastian hukum serta keuangan negara untuk berkas perkara yang sebagian bersumber dari pajak para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) menjadi terbuang percuma, dengan keberlakuan Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil. 8. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. C. Pokok Perkara Dalam pengajuan permohonan ini, para Pemohon tidak menyampaikan dalil-dalil hukum yang rumit atau teori-teori hukum yang canggih, karena menurut hemat para Pemohon, apa yang menjadi alasan permohonan ini sudah sangat jelas dan kuat 7 serta sulit dibantah bahwa Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut alasan-alasan permohonan ini : 1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 72 KUHAP berbunyi “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”, Penjelasan Pasal 72 KUHAP menyebutkan “yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pembelaannya" ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan "turunan" ialah dapat berupa foto copy. Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat - dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim”, Pasal 143 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan “Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikann kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri” dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang menyebutkan “yang dimaksud dengan “Surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara” terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 2. Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia menjamin hak-hak bagi warga negaranya yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam peradilan pidana. Hal tersebut secara implisit dapat dilihat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang mengatur “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” sebagai salah satu pasal yang berada dalam rubrik hak asasi manusia yang merupakan salah satu implementasi dari konsep negara hukum. KUHAP sebagai master piece atau karya besar bangsa Indonesia pun mengadopsi jaminan hak-hak bagi warga negara Indonesia yang dinyatakan sebagai 8 tersangka atau terdakwa dalam melaksanakan peradilan pidana secara cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan due process of law yang menekankan tindakan penegak hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang- undangan sebagai the right of due process; 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maksud dari pemeriksaan perkara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan (the speedy administration of justice) sebagai bagian dari due process of law, bukan berarti percepatan dalam pemeriksaan, ataupun sederhana tanpa didampingi oleh penasihat hukum, atau pemeriksaan yang tanpa hati-hati. Dalam hal ini, proses pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan untuk menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapai efiesiensi kerja mulai dari kegiatan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai kepada pelaksanaan putusan. Sedangkan proses pemeriksaan perkara pidana yang sederhana, dapat diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan, yang tidak memberikan peluang kerja yang berbelit-belit. Sementara pemeriksaan perkara pidana dengan biaya murah, adalah untuk menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya penegak hukum yang mengakibatkan beban biaya bagi negara, pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Sehubungan dengan the speedy administration of justice, maka pendekatan ekonomi sangat berpengaruh dalam kebijakan peradilan pidana karena dapat menekan efesiensi biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam penanganan perkara karena selain kerugian nyata yang dialami akibat tindak pidana juga terdapat biaya yang dikeluarkan untuk penanganan perkara; 4. Bahwa Pasal 1 angka 7 KUHAP menyebutkan “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP menyebutkan “Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikann kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang 9 bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri”. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 143 KUHAP menyebutkan “yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara”. Dengan demikian, ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan penjelasan Pasal 143 KUHAP menyatakan setiap perkara yang dilimpahkan penuntut umum ke persidangan, maka pada saat yang bersamaan penuntut umum wajib memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukummnya dan penyidik untuk semua jenis perkara; 5. Bahwa berkas perkara merupakan sekumpulan surat hasil penyidikan yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. Di dalam berkas perkara terdapat berbagai macam surat-surat hasil penyidikan, yakni berita acara pemeriksaan saksi-saksi, berita acara pemeriksaan ahli, maupun berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara penyitaan barang bukti, hasil laboratorium, surat-surat hasil penyidikan lainnya. Berkas perkara yang kemudian disadur oleh penuntut umum menjadi surat dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan, surat pelimpahan perkara adalah surat yang menyatakan penuntut umum melimpahkan berkas perkara baik itu disertasi maupun tidak disertai barang bukti ke pengadilan dengan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dan diadili. Dengan demikian, merujuk ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, maka surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara masing-masing adalah surat yang berbeda dan merupakan hak tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, yang wajib diberikan oleh penuntut umum pada saat melimpahkan perkara ke pengadilan. Apakah tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik menggunakan atau tidak menggunakan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara tersebut adalah merupakan hak dari tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya. Inilah kemudian yang disebut sebagai hak positif yang menimbulkan kewajiban sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan bagi negara in casu penuntut umum untuk memenuhi hak tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik; 10 7. Bahwa berkaitan dengan hak positif bagi tersangka untuk mendapatkan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara, KUHAP telah memberikan rubrik khusus untuk pemenuhan hak-hak tersangka sebagai bagian dari due process of model yakni pada Bab VI Tersangka Dan Terdakwa dalam Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP dan Bab VII Bantuan Hukum dalam Pasal 69 KUHAP sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Tidak satupun dari ketentuan pada bab tersebut yang menjadikan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara sebagai hak positif dari Tersangka, yakni hak Tersangka yang mewajibkan pejabat pada setiap pemeriksaan baik itu penyidik, penuntut umum, serta hakim untuk memberikan berkas perkara kepada Tersangka; 8. Bahwa hak tersangka untuk mendapatkan berkas perkara setidaknya dijumpai dalam ketentuan Pasal 72 KUHAP yang berbunyi “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 72 KUHAP menyebutkan “yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pembelaannya" ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan "turunan" ialah dapat berupa foto copy. Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat - dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim”. Ketentuan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP tersebut pada pokoknya menyatakan adanya hak tersangka atau penasihat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas perkara dan surat dakwaan pada tingkat penuntutan, serta berkas perkara termasuk putusan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Apakah tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas perkara dan surat dakwaan pada tingkat penuntutan, serta berkas perkara termasuk putusan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan adalah merupakan hak dari tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya. Dan sama sekali tidak ada kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, hakim untuk memberikan turunan 11 berita acara pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas perkara dan surat dakwaan pada tingkat penuntutan, serta berkas perkara termasuk putusan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya. Inilah kemudian yang disebut sebagai hak negatif yang berbeda dengan hak positif, yakni hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak. Hak negatif menekankan adanya otoritas pada tiap subjek hukum untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa campur tangan pihak lain; 9. Bahwa dalam KUHAP mengatur beberapa ketentuan mengenai hak positif, hak negatif, dan kewajiban berkaitan dengan tersangka antara lain : a. Hak positif yang menimbulkan Kewajiban: Pasal 50-Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57- Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 73, Pasal 74, Pasal 82 ayat (1) huruf b, Pasal 82 ayat (3) huruf a, Pasal 116 ayat (3), dan sebagiannya. b. Hak negatif : Pasal 72, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 95, Pasal 97, dan sebagainya. 11. Apabila ketentuan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, maka terdapat antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang menjelaskan adanya kewajiban bagi penuntut umum (hak positif bagi tersangka) untuk memberikan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan termasuk berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukummnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri, dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP yang menyatakan adanya hak (hak negatif) tersangka atau penasihat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan termasuk berkas perkara untuk kepentingan pembelaannya. Antinomi kedua pasal tersebut, mengakibatkan para pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berpotensi sewaktu-waktu menjadi tersangka atau kuasa tersangka, tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap apakah pemberian berkas perkara terhadap tersangka merupakan hak negatif yakni hak atas dasar permintaan tersangka ataukah kewajiban (hak positif tersangka) bagi penuntut umum, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kepastian hukum; 12 12. Bahwa melihat jumlah perkara pidana umum yang ditangani Kejaksaan tidaklah sedikit seperti: 1) jumlah perkara pidana umum pada tingkat penuntutan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan September 2019 sebanyak 102.883 perkara, serta 2) jumlah perkara pidana umum pada tingkat penuntutan yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan Oktober 2019 sebanyak 842 perkara, maka selain terjadinya antinomi hukum sebagaimana dijelaskan di atas, dengan kerberlakuan ketentuan Pasal 72, Penjelasan Pasal 72 KUHAP, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, maka terdapat ribuan berkas perkara baik itu tindak pidana yang pembuktiannya mudah maupun berat, baik itu dengan acara pemeriksaan cepat, singkat, maupun biasa, yang wajib diberikan oleh Penuntut Umum se-Indonesia kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukummnya dan penyidik. Hal tersebut dipastikan memberikan beban berlebih terhadap keuangan negara yang harus membiayai ribuan berkas perkara untuk diberikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukummnya dan penyidik pada saat Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan. Why the trial very expensive?; 13. Bahwa berkas perkara yang diberikan kepada tersangka tersebut pastilah bersumber dari keuangan negara yang diambil dari pajak masyarakat dan salah satunya dari para pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). Ketentuan Pasal 143 ayat (4) beserta Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang mewajibkan penuntut umum untuk memberikan berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukummnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri sangat berpotensi mengakibatkan berkas perkara yang secara ekonomis bersumber dari keuangan negara atau pajak masyarakat tersebut pun berpotensi menjadi sia-sia atau terbuang percuma pula apabila tersangka tidak mau menggunakannya, sehingga dapat dipastikan merugikan para pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). Antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP, serta adanya potensi berkas perkara yang berasal dari pajak masyarakat terbuang percuma, dapat dipastikan mengakibatkan para pemohon sebagai warga negara Indonesia yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi 13 tersangka atau kuasa hukum tersangka, serta sebagai pembayar pajak (tax payer) mengalami kerugian hak-hak konstitusional, yakni ketidakpastian hukum serta keuangan negara untuk berkas perkara yang sebagian bersumber dari pajak para pemohon sebagai pembayar pajak menjadi terbuang percuma, dengan keberlakuan Pasal 72, Penjelasan Pasal 72 KUHAP, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 14. Analisis ekonomi sangat berpengaruh dalam kebijakan peradilan pidana karena dapat menekan efesiensi biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam penanganan perkara karena selain kerugian nyata yang dialami akibat tindak pidana juga terdapat biaya yang dikeluarkan untuk penanganan perkara. Sistem peradilan pidana yang berprinsipkan the speedy administration of justice sebagai bagian dari due process of model, disatu sisi wajib memberikan perlakuan yang adil (equality before the law) kepada seorang tersangka, namun disatu sisi juga diharapkan tidak membebani keuangan negara yang dapat diminiminalisir dengan kebijakan yang berbasis benefit and cost dalam arti kata efektif dengan sedikit pengeluaran; 15. Bahwa dengan surat dakwaan sebagai hasil kesimpulan dari hasil penyidikan dapat digunakan sebagai dasar bagi tersangka atau penasihat hukum tersangka untuk mempersiapkan pembelaan baik dalam bentuk keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan, pada saat pemeriksaan di persidangan, penyusunan pembelaan (pledoi) terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, serta duplik. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menyebutkan bahwa fungsi Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan: a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan; b) Bagi 14 Penutut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum; c) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Dengan demikian, surat dakwaan sebagai hasil kesimpulan dari hasil penyidikan sudah cukup dan dapat digunakan sebagai dasar bagi terdakwa/penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaan; 16. Ketentuan Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang demikian tidaklah mewujudkan the speedy administration of justice sebagai bagian dari due process of model dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga seharusnya turunan berkas perkara hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa atau kuasanya atau penasihat hukummnya atas dasar permintaan (hak negatif) kepada pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkatan peradilan. 17. Bahwa selain itu, keberlakukan Ketentuan Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana; 18. Bahwa Pasal 72 KUHAP dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP memiliki antinomi tersendiri yakni Pasal 72 KUHAP menyatakan adanya hak negatif bagi tersangka untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan sedangkan dalam penjelasan Pasal 72 KUHAP menyatakan yang dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam Pasal 72 KUHAP ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka, dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat – dakwaan, pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, subjek hukum pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah tersangka. Subjek hukum pada tingkat penuntutan adalah tersangka yang dalam praktiknya seorang tersangka beralih statusnya menjadi terdakwa ketika Hakim pada Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan hari sidang. Atas hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dalam pemeriksaan pengadilan adalah terdakwa, sedangkan subjek hukum dalam tahap penuntutan adalah tersangka (sebelum hakim menetapkan hari sidang) dan terdakwa (pada saat sidang dimulai sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap) karena tahap penuntutan tidak hanya dimaknai terbatas pada proses pelimpahan perkara melainkan sampai kepada 15 pembuktian oleh penuntut umum di persidangan, upaya hukum, sampai pada putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Subjek hukum pemeriksaan di tingkat pengadilan tidak hanya terdakwa melainkan juga terpidana yang membutuhkan berkas perkara termasuk putusan hakim untuk melakukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali. Dengan demikian secara jelas, terdapat antinomi tersendiri dalam Pasal 72 KUHAP dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP pun juga menimbulkan ketidakpastian hukum. 19. Bahwa KUHAP telah memberikan perbedaan yang tajam antara defenisi tersangka, terdakwa, dan terpidana, yakni Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, Pasal 1 angka 15 KUHAP menyebutkan “terdakwa adalah seorang tersangka yang ditutut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”, serta Pasal 1 angka 32 KUHAP menyebutkan “terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Rumusan yang berbeda dapat dilihat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (diakses tanggal 25 Februari 2020 pada laman http://ditjenpp.kemenkumham.go.id via google) (selanjutnya disebut RUU KUHAP). Pada Pasal 1 angka 11 RUU KUHAP menyebutkan “Tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana”, Pasal 1 angka 12 RUU KUHAP menyebutkan “Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”, Pasal 1 angka 13 RUU KUHAP menyebutkan “Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Terlihat jelas perbedaan dalam RUU KUHAP yang dalam mendefinisikan konsep Terdakwa tidak menyebutkan Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, melainkan secara langsung menyatakan Terdakwa adalah seseorang yang dituntut. Selain itu, dalam RUU KUHAP pun mengatur rumusan yang berbeda dengan Pasal 72 KUHAP. Pada Pasal 106 KUHAP menyebutkan “Atas permintaan tersangka, terdakwa, atau penasihat hukumnya, penyidik, penuntut umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 memberi turunan atau salinan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya” dan penjelasan Pasal 106 RUU KUHAP menjelaskan “Yang dimaksud dengan “turunan” adalah 16 dapat berupa fotokopi”. Dapat dilihat, bahwa Pasal 106 RUU KUHAP mengakomodir hak terdakwa untuk mendapatkan berkas perkara disamping hak tersangka, meskipun tidak mengakomodir hak terpidana untuk mendapatkan berkas perkara dan putusan hakim untuk kepentingan melakukan upaya hukum luar biasa. Hal ini pun semakin menegaskan bahwa Pasal 72 KUHAP dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum. 21. Bahwa, selain itu, terdapat contradictio in terminis apabila ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yakni kewajiban penuntut umum pada saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri wajib memberikan turunan berkas perkara hasil penyidikan oleh penyidik kembali kepada penyidik, padahal sebelum penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, penyidik terlebih dahulu memberikan berkas perkara hasil penyidikannya kepada penuntut umum yang kemudian apabila telah lengkap, penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara yang telah diberikan oleh penyidik. Hal ini pun juga menegaskan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum. 22. Bahwa hal-hal yang demikian patutlah untuk menjadi pertimbangan bahwa benar ketentuan Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 menimbulkan ketidakpastian hukum. D. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan 17 turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya” tidak dimaknai “Atas permintaan tersangka atau terdakwa atau terpidana atau kuasanya atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”. 3. Menyatakan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Penjelasan Pasal 143 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara” tidak dimaknai “yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara, namun untuk berkas perkara diberikan atas permintaan tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya kepada penuntut umum”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), dengan tetap bijaksana mengedepankan analisis ekonomi dalam kebijakan hukum pidana. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 18 4. Bukti P-4 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; 5. Bukti P-5 : Laporan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2019; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 19 Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 20 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan a quo yang menjelaskan sebagai berikut: 1. Para Pemohon menjelaskan dalam uraian kedudukan hukumnya sebagai orang-perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan pembayar pajak (tax payer). Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP karena mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum kepada para pemohon sebagai warga negara Indonesia yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi tersangka atau kuasa tersangka dalam hal apakah pemberian berkas perkara terhadap tersangka merupakan hak yang didasarkan atas permintaan terlebih dahulu atau kewajiban bagi penuntut umum. 2. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 143 ayat (4) beserta Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang mewajibkan penuntut umum untuk memberikan berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri sangat berpotensi mengakibatkan berkas perkara yang secara ekonomis bersumber dari keuangan negara atau pajak masyarakat tersebut menjadi sia-sia atau terbuang percuma apabila tersangka tidak mau menggunakannya, sehingga dapat dipastikan merugikan para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). 21 3. Menurut para Pemohon, adanya antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP, serta adanya berkas perkara yang anggarannya berasal dari pajak masyarakat terbuang percuma sehingga dapat dipastikan mengakibatkan para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi tersangka atau kuasa tersangka, serta sebagai pembayar pajak (tax payer) mengalami kerugian hak-hak konstitusional, yakni ketidakpastian hukum. Selain itu, keuangan negara untuk anggaran berkas perkara yang sebagian bersumber dari pajak para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) menjadi terbuang percuma dengan keberlakuan Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP pada pokoknya mengatur mengenai hak tersangka untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan dan kewajiban penuntut umum berkaitan dengan pemberian atau penyerahan berkas turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya. Para Pemohon mengaitkan hak tersebut dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon, yaitu sebagai warga negara yang menurut para Pemohon berpotensi sewaktu-waktu dijadikan tersangka. Norma tersebut pada prinsipnya telah menegaskan bahwa tersangka memang memiliki hak atas salinan berkas berita acara pemeriksaan atas permintaan (Pasal 72 KUHAP) dan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan (Pasal 143 ayat (4) KUHAP). Berdasarkan norma a quo apabila dikaitkan dengan hak seorang tersangka, maka sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hak tersangka tersebut apabila penyerahan tersebut harus berdasarkan permintaan atau tidak berdasarkan permintaan, karena diartikan atas permintaan atau tidak atas permintaan sesungguhnya tidak mengurangi atau menghilangkan hak konstitusional tersangka terhadap salinan berkas sebagaimana dimaksud norma a quo. Dengan 22 kata lain tidak ada kerugian konstitusional yang dapat ditimbulkan oleh norma a quo terhadap seorang tersangka, walaupun norma Pasal 72 menentukan adanya syarat permintaan dari tersangka dan Pasal 143 ayat (4) tidak menentukan syarat yang demikian. Dalam hal ini sifat kepastian hukum terhadap kewajiban untuk memenuhi hak tersangka tersebut telah terpenuhi melalui kedua norma ini. Selain itu menurut Mahkamah, argumentasi para Pemohon yang menempatkan diri sebagai warga negara yang sewaktu-waktu dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah argumentasi yang terlalu luas karena para Pemohon tidak secara spesifik mengaitkan dengan kerugian aktual yang telah atau pernah dialami para Pemohon ketika berhadapan dengan implementasi norma a quo, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Jikapun para Pemohon benar dapat dianggap potensial ditetapkan sebagai tersangka maka sebagaimana pendapat Mahkamah di atas, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dimaksud. [3.7] Menimbang bahwa terkait dengan uraian yang menyatakan para Pemohon adalah pembayar pajak (tax payer) dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan undang-undang a quo, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang- undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) memang menunjukkan kerugian yang nyata. Alasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma baik berupa pasal, ayat, dan bagian-bagian tertentu dari undang-undang, termasuk penjelasannya, tidak cukup dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak (tax payer) tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial dan terdapat hubungan sebab- 23 akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam perkembangannya melalui putusan-putusannya telah menegaskan pendiriannya bahwa terhadap pembayar pajak (tax payer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, bertanggal 13 Maret 2019). Selain itu, setelah dicermati secara saksama uraian terhadap kerugian konstitusional para Pemohon, terdapat kontradiksi dalam argumentasi tersebut di mana pada satu sisi para Pemohon menguraikan adanya kerugian sebagai warga negara pembayar pajak karena norma tersebut dianggap menimbulkan biaya besar dalam implementasinya. Di sisi lain para Pemohon juga menempatkan diri sebagai warga negara yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dan mengaitkan potensi kerugian dengan hak tersangka sebagaimana diatur dalam pasal yang diajukan, sehingga tidak jelas posisi mana yang digunakan para Pemohon untuk menguraikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan nyata terhadap berlakunya norma tersebut. Dengan demikian para Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya kerugian konstitusional terhadap berlakunya norma a quo. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksudkan oleh para Pemohon dengan berlakunya penjelasan pasal dalam undang-undang a quo 24 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan sedikit pun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, 25 Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 13.22 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 26 PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas