12/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 12/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dra. Sumilatun, M.PD.I Alamat : Tegalpare, RT/RW 04/01, Muncar Banyuwangi Jawa Timur; sebagai----------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : JN. Raisal Haq, S.Si. Alamat : Tegalpare, RT/RW 04/01, Muncar Banyuwangi Jawa Timur; sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Oktober 2014, memberi kuasa kepada Fathul Hadie Ustman, Direktur ACC/SERGAP (Abnormalism to Constitutional Control/Suara Etis Rakyat Menggugat Ambivalensi dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-Undangan), yang berlamat di Tegalpare, RT. 01/RW. 02, Muncar, Banyuwangi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Presiden serta saksi Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Mendengar dan membaca keterangan ad informandum Anggito Abimanyu; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Dersember 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 332/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor 12/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa karena objek permohonan Pemohon adalah pengujian Undang Undang atau muatan Pasal dari Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945 B. Kedudukan Hukum (Legal Satanding) Pemohon Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan: Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, dalam Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU - V/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyatakan bahwa kerugian hak konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; Bahwa Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji, merugikan hak-hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil perlindungan dari memperoleh peril dungan dari harta benda yang menjadi kekuasaanya yang tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapapun yang berbunyi sebagai berikut: a. Pasal 28D ayat (1) (1) ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” b. Pasal 28G ayat (1) (1) ”Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi dan harta bendanya yang menjadi kekuasaannya.” c. Pasal 28H ayat (4) (4) ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” ( bukti P. 1.1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal-pasal Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50, yang berbunyi, 1. Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) (1) “Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji. (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.” 2. Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) (4) “Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.” 3. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji. 4. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) (1) “Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. Belanja pegawai; dan b. Belanja operasional kantor. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.” 5. Pasal 50 “BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah. “ (bukti P. 1.2) 1. Bahwa Pemohon menganggap hak- hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal yang berbunyi, Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) (1) “Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji. (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya”. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji”. Bahwa Pemohon menganggap berlakunya Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), UU Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji merugikan hak- hak konstitusional Pemohon yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), UUD 1945 yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya yang tidak boleh diambil alih oleh siapapun secara sewenang wenang. Bahwa Pemohon I menganggap hak-hak konstitusional Pemohan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo, apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, dalam pengertian apabila pasal a quo tidak dimaknai dalam pengertian yang boleh dibayarkan ke rekening atas nama BPKH adalah setoran dan nilai manfaat dari BPIH tahun berjalan dan sumber sumber dana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 lain yang dibenarkan menurut peraturan yang dibenarkan, tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH atau tambahan nilai setoran nilai BPIH dari calon jamaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), UU Pengelolaan Keuangan Haji a quo, apabila dimaknai bahwa setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran BPIH masuk ke rekening atas nama BPKH karena pada dasarnya setoran awal BPIH dan tambahan nilai setoran awal BPIH adalah milik pribadi dari calon jemaah haji dafrar tunggu yang harus mendapat perlindungan dan tidak boleh diambil alih oleh siapapun secara sewenang -wenang.. Bahwa pengambilalihan setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH ke rekening atas nama BPKH merupakan salah satu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang-wenang atas hak milik calon jemaah haji walaupun kedudukan BPKH dianggap sebagai wakil yang sah dari jemaah haji. Hal ini Pemohon anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil, karena dapat dimaknai bahwa setoran awal BPIH yang pada dasarnya merupakan hak milik pribadi Pemohon yang semestinya harus dilindungi dan tidak boleh diambil alih oleh siapapun, dimaknai dapat diambil alih oleh BPKH dan dapat dikuasai oleh BPKH yang dianggap sebagai wakil yang sah dari calon jemaah haji. Bahwa Pemohon mendalilkan secara penalaran yang wajar kerugian konstisional Pemohon tersebut pasti akan terjadi, sebab setoran awal BPIH dan tambahan nilai setoran awal BPIH Pemohon dipastikan akan beralih ke rekening atas nama BPKH melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenenggaraan Ibadah Haji selanjutnya disebut BPS BPIH. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam pengertian yang boleh diambil alih atau dibayarkan ke rekening atas nama BPKH adalah BPIH dan tambahan nilai manfaat BPIH tahun perjalan atau dana-dana yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan, maka hak-hak Pemohon tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo, dalam pengertian tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH atau tambahan nilai setoran awal BPIH dari calon jemaah haji daftar tunggu, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 sehingga setoran awal BPIH dan tambahan nilai setoran awal BPIH tidak boleh masuk ke rekening BPKH. Bahwa apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak- hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan, karena setoran awal BPIH tidak boleh masuk ke rekening atas nama BPKH, tetapi setoran awal BPIH harus dikembalikan pada rekening atas nama calon jemaah haji daftar tunggu. 2. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi, (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. Bahwa pemohon mendalilkan berlakunya Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), UUD 1945, yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya yang tidak boleh dimbil alih oleh siapapun secara sewenang wenang. Bahwa pemohon mendalilkan pasal a quo dapat merugikan hak- hak konstitusional Pemohon apabila tidak dimaknai konstitusional secara bersyarat, dalam pengertian yang tidak boleh diambil alih oleh jemaah haji adalah saldo setoran BPIH tahun berjalan, sedangkan dana setoran awal BPIH harus dimaknai dapat diambil oleh calon jemaah haji. Bahwa pada dasarnya setoran awal BPIH adalah merupakan hak milik pribadi calon jemaah haji, calon jemaah haji berhak mengambil dana setoran awal tersebut dari BPS BPIH. Bahwa pasal a quo Pemohon anggap konstitusional manakala dana setoran awal dapat di ambil oleh calon jemaah haji tanpa alasan dan tanpa syarat apapun dan kapanpun calon jemaah haji daftar tunggu menghendaki. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Bahwa Pemohon menganggap Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang a quo tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil, apabila dimaknai dana setoran awal BPIH tidak boleh diambil oleh calon jemaah haji daftar tunggu, karena pada hakikatnya dana setoran awal BPIH tersebut merupakan hak milik pribadi calon jemaah haji daftar tunggu, yang semestinya tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian kontitusional tersebut secara pelaran yang wajar pasti akan terjadi apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, dalam pengertian yang tidak boleh diambil oleh calon jemaah haji adalah setoran BPIH pada tahun berjalan, setelah calon jemaah haji memperoleh kuota haji pada tahun berjalan dan tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH dari calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak-hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo, dalam pengertian Pemohon dapat mengambil setoran awal BPIH Pemohan dengan tanpa syarat. Bahwa apabila pasal a quo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka akan merugikan hak-hak Pemohon dalam pengertian Pemohon tidak berhak untuk mengambil setoran awal BPIH. 3. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. Belanja pegawai; dan b. Belanja operasional kantor. (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji. 1. Bahwa Pemohon mendalilkan berlakunya norma yang ada dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), UUD 1945 yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya yang tidak boleh diambil alih oleh siapapun secara sewenang wenang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Bahwa Pemohon mendalilkan pasal a quo merugikan hak-hak kostitusional Pemohon apabila dimaknai pengeluaran operasional belanja pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambilkan dari nilai prosentase nilai manfaat setoran awal BPIH. Bahwa pasal a quo tidak merugikan hak konstitusional Pemohon apabila dimaknai bahwa, pengeluaran operasional pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambilkan dari prosentase nilai manfaat keuangan haji, baik dari BPIH tahun berjalan ataupun dari sumber lain yang dibenarkan menurut peraturan perundang undangan. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pengeluaran operasional pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambikan dari prosentase nilai manfaat setoran awal BPIH, karena pada hakikatnya nilai setoran awal BPIH harus dikembalikan ke rekening atas nama calon jemaah haji dan tidak boleh digunakan untuk gaji pegawai dan operasional kantor BPKH. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal a quo tidak menjamin adanya kepastian hukumn yang adil, apabila dimaknai bahwa prosentase nilai setoran awal BPIH dapat digunakan untuk biaya gaji pegawai dan operasional kantor BPKH. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional tersebut secara penalaran yang wajar pasti akan terjadi apabila pasal a quo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak-hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo, dalam pengertian nilai manfaat setoran awal BPIH Pemohon tidak diperbolehkan untuk biaya gaji pegawai dan biaya operasional kantor BPKH. 4. Pasal 50 BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah 1. Bahwa Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) yaitu yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 memperoleh jaminan perlindungan atas harta benda yang menjadi kekuasaannya. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah Pemohon anggap merugikan hak konstitusional Pemohon karena Pemohon anggap tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil, dan tidak dapat memperoleh perlindungan atas harta benda yang menjadi kekuasaan Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan karena biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan pelunasan BPIH bagi calon jemaah haji yang memperoleh quota haji pada tahun berjalan selalu dihitung dan ditentukan dengan kurs US Dollar, maka dalam pengelolaan keuangan haji BPKH menggunakn satuan hitung mata uang rupiah yang harus di kurskan dengan US Dollar yang dipakai standart untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bahwa Pemohon menganggap pasal a quo tidak akan merugikan hak- hak konstitusional Pemohon apabila pasal a quo dinyatakan secara bersyarat, dalam pengertian agar memperoleh kepastian hukum yang adil dan memperoleh jaminan keamanaan dari merosotnya nilai tukar rupiah atas US Dollar, maka setoran BPIH harus dihargai dengan kurs US Dollar seharga kurs US Dollar pada saat calon jemaah haji membayar setoran BPIH. Bahwa apabila pasal a quo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka dapat merugikan hak- hak konstitusional Pemohon karena keamanan nilai setoran BPIH Pemohon tidak memperoleh jaminan perlindungan dari merosotnya nilai rupiah atas kurs nilai US Dollar, dalam pengertian setoran BPIH Pemohon sewaktu-waktu akan habis nilainya apabila nilai rupiah mengalami penurunan yang drastis atas US Dollar. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak-hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo dan setoran BPIH Pemohon dikurskan dengan dikurskan US D ollar. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. Norma-Norma yang Dimohonkan, Dasar Hukum, Dalil-Dalil dan Alasan- Alasan Permohonan Bahwa berlakunya Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji a quo, merugikan hak konstitusional Pemohon yang berupa, hak setiap warga negara berhak atas perlindungan harta bendanya yang menjadi kekuasaannya, yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil . Bahwa Pemohon sebagai jemaah haji daftar tunggu, menganggap hak konstitusional Pemohon dirugikan karena diwajibkan untuk membayar setoran awal BPIH sebesar Rp 25 juta dan uang Pemohon tersebut beserta nilai manfaatnya masuk ke rekening atas nama menteri Agama Republik Indonesia yang akan dialihkan ke rekening atas nama BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusional Pemohon dirugikan karena tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH Pemohon, dapat dipergunakan untuk operasional kantor BPKH beserta gaji karyawan BPKH, padahal tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH mutlak menjadi hak milik pribadi Pemohon.. Bahwa Pemohon mendalilkan hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon karena hak milik Pemohon yang berupa dana setoran awal BPIH tersebut diambil alih BPKH dan Pemohon tidak dapat mengambil dan memanfaatkan setoran awal BPIH beserta nilai manfaatnya, karena dikuasai sepenuhnya oleh BPKH, padahal semestinya yang boleh dikelola dan dikuasai oleh BPKH menurut Pemohon adalah dana setoran BPIH dan tambahan dari nilai manfaatnya adalah dari BPIH pada tahun berjalan, dan seharusnya untuk mendaftarkan sebagai calon jemaah haji daftar tunggu tidak wajib membayar setoran awal BPIH. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dirugikan oleh berlakunya Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan: “BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah”, dalam hal ini Pemohon merasa tidak memperoleh kepastian hukum yang pasti karena BPKH dalam pengelolan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah, sedangkan dalam pembayaran BPIH pada tahun berjalan menggunakan satuan US Dollar. Bahwa apabila Pemohon diharuskan membayar dengan mata uang rupiah, sedangkan yang digunakan perhitungan riil BPIH menggunakan satuan US Dollar, maka disini terjadi ketidakpastian nilai rupiah yang sudah Pemohon bayarkan, misalkan pada saat membayar nilai kurs US Dollar sama dengan 10 ribu rupiah, sedangkan pada waktu pelunasan BPIH kurs US Dollar sama dengan 15 ribu rupiah, maka yang diperhitungkan adalah nilai kurs US Dollar terakhir, berarti Pemohon sangat dirugikan karena pada saat pembayaran awal nilai kurs US Dollar masih 10 ribu rupiah. Bahwa sebagai contoh pada tahun 1999 BPIH sekitar 8.8 juta rupiah, waktu itu terjadi waiting list yang pertama kali sehingga sebagian calon jemaah haji tidak bisa berangkat tahun itu dan harus menunggu pada tahun berikutnya, namun pada saat tahun pemberangkatan haji nilai rupiah merosot atas nilai kurs US Dollar sehingga BPIH menjadi 23.37 juta rupiah atau naik sekitar tiga kali lipat dari BPIH sebelumnya, dan calon jemaah haji yang pada saat itu sudah melunasi BPIH pada tahun sebelum waiting list, harus menambah BPIH lagi sesuai dengan nominal tahun pemberangkatan, padahal semestinya kalau setoran pelunasan BPIH sebelumnya di kurskan dengan US Dollar semestinya calon jemaah haji tidak harus menambah BPIH lagi, karena saat itu sudah dianggap lunas (terlampir bukti P. 3.1). Bahwa Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal a quo, apabila pasal-pasal yang ada dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji a quo tidak dibatalkan atau tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya dinyatakan konstitusional secara bersyarat akan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan apabila pasal-pasal tersebut dibatalkan atau dinyatakan konstitusional secara bersyarat maka hak-hak konstitusional Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 tersebut tidak akan dirugikan oleh berlakunya UU Pengelolaan Keuangan Haji, dalam pengertian pada saat mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji daftar tunggu tidak diharuskan membayar setoran awal BPIH. Setoran awal BPIH sifarnya sukarela dan tidak diwajibkan, Pemohon yang sudah terlanjur membayar setoran awal BPIH ke rekening atas nama Menteri Agama/BPKH, setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaatnya harus masuk kembali ke rekening tabungan haji atas nama Pemohon, dan Pemohon dapat mengambil kembali atau memanfaatkan biaya setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaatnya. Biaya operasioal dan gaji pegawai BPKH tidak boleh diambilkan dari tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH. Setoran awal BPIH/pelunasan BPIH harus dinilai dengan kurs US Dollar yang menjadi standart biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Bahwa berdasarkan dasar hokum. Dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut di atas maka menurut Pemohon, Pemohon mempunyai kedudukan hokum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap UUD 1945, dengan dasar hukum, dalil-dalil, alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan dalam uji materi atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam permohonan ini. Bahwa Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas secara bersyarat terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji a quo terutama terhadap pasal-pasal yang mengandung norma bahwa: 1. Adanya norma yang menyatakan bahwa setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaatnya /keuangan haji/saldo keuangan haji, masuk ke rekening atas nama BPKH dan dapat dikelola oleh BPKH 2. Adanya norma yang menyatakan bahwa setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaatnya tidak boleh diambil lagi oleh jamaah haji daftar tunggu. 3. Adanya norma yang menyatakan bahwa biaya operasional dan gaji pegawai BPKH dapat diambilkan dari tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 4. Adanya norma yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah, yang penjelasannya adalah sebagai berikut: 1. Adanya norma yang menyatakan bahwa setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaatnya /keuangan haji/saldo keuangan haji, masuk ke rekening atas nama BPKH dan dapat dikelola oleh BPKH. Bahwa Pemohon mendalilkan sepanjang frasa yang tercantum dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji yang menyangkut frasa “BPIH, Keuangan Haji, Saldo Keuangan Haji, Tambahan Nilai Manfaat”, Pemohon menganggap bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai BPIH, Keuangan Haji, Saldo Keuangan Haji, Tambahan Nilai Manfaat, dari setoran BPIH pada tahun berjalan setelah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dimaknai sebagai “BPIH, Keuangan Haji, Saldo Keuangan Haji, Tambahan Nilai Manfaat”, dari setoran awal BPIH calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon menganggap pasal-pasal yang ada dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji sebagai berikut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: a. Bahwa Pasal 6 UU Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan: (1) ”Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji. (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “Setoran BPIH” sepanjang tidak dimaknai sebagai “setoran BPIH pada tahun berjalan”. b. Bahwa Pasal 8 UU Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji, sepanjang frasa “nilai manfaat keuangan haji” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagai nilai manfaat keuangan haji dari setoran BPIH pada tahun berjalan”. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal-pasal dalam UU Pengelolaaan Keuangan Haji a quo Pemohon anggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) a quo, apabila yang dimaksud dengan setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran BPIH adalah setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH yang dibayarkan oleh calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon mendalilkan dana BPIH dan tambahan nilai manfaatnya yang boleh disetor ke rekening atas nama BPKH adalah setoran BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan, bukan setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH yang dibayarkan oleh calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa yang menjadi permasalahan saat ini adalah besarnya nominal setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaatnya dari jamaah haji daftar tunggu, yang saat ini dipermasalahkan oleh banyak kalangan, siapa yang berhak untuk mengelola dana tersebut, dan untuk apa dana tersebut digunakan. Bahwa saat ini setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaatnya dari jamaah haji daftar tunggu yang jumlahnya sudah mendekati seratus trilyun rupiah pengelolaanya dilakukan oleh Kementerian Agama, dan nilai manfaat dari setoran awal tersebut, menurut peraturan menteri digunakan untuk operasional penyelenggaraan haji yang dianggap sebagai sumber dana indirect cost Bahwa alokasi dana indirect cost dan transparansi dari penggunaannya sampai saat ini dianggap bermasalah dan kurang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 transparan, sehingga banyak yang mengusulkan perlunya dibentuk lembaga lain yang lebih berhak untuk mengelola dana setoran awal BPIH dan nilai manfaatnya dari jemaah haji daftar tunggu. Bahwa pada tahun 2014 ini Pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolan Keuangan Haji yang pada intinya membuat lembaga baru yang berhak untuk mengelola keuangan haji yang disebut dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang berwenang untuk mengelola dana setoran awal BPIH dan nilai manfaatnya dari setoran awal calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa pembentukan BPKH yang berwenang mengelola setoran awal dana tersebut beserta tambahan nilai manfaatnya untuk mengambil alih wewenang Kementerian Agama sebelumnya, Pemohon anggap inkonstitusional karena pada dasarnya dana setoran awal BPIH beserta nilai manfaatnya adalah hak mutlak dari calon jemaah haji daftra tunggu yang tidak boleh dikuasai oleh siapapun dan harus dikembalikan kepada tabungan haji dari calon jemaah haji daftar tunggu, bukan dimasukkan ke dalam rekening atas nama BPKH ataupun rekening virtual atas nama calon jemaah haji yang pada dasarnya hanyalah merupakan rekening simbolis/bayangan atas nama calon jemaah haji daftar tunggu yang tidak bisa diambil dan dimanfaatkan untuk kebutuhan calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon mendalilkan dan mengkhawatirkan pengalihan setoran awal BPIH beserta nilai manfaatnya dari rekening atas nama Menteri Agama ke rekening atas nama BPKH Pemohon menilai kurang efektif dan efisien dan merupakan pemborosan, sebab biaya operasional BPKH dibebankan kepada calon jemaah haji daftar tunggu dengan menggunakan anggaran dari prosentase nilai manfaat setoran awal BPIH calon jemaah haji daftar tunggu. Hal ini menurut pemohon jangan sampai terjadi anggapan bahwa nasib tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH bisa seperti pepatah lepas dari mulut naga jatuh ke mulut buaya, sebab saat ini penggunaan nilai manfaat dari setoran awal BPIH dianggap kurang transparan dan dianggap menguap begitu saja oleh beberapa kalangan, walaupun menurut Kementerian Agama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 dana tersebut untuk tambahan operasional penyelenggaraan ibadah haji yang dilaporkan sudah sesuai prosedur dan transparan, sedangkan saat mendatang nilai manfaat dari setoran awal BPIH akan digunakan untuk biaya operasional kantor dan gaji pegawai BPKH. Bahwa Pemohon mendalilkan keberadaan BPKH kalau sekadar untuk mengelola dana setoran BPIH beserta tambahan nilai manfaatnya sangatlah tidak diperlukan, sebab kebijakan untuk mengelola setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaatnya menurut Pemohon cukup diserahkan kepada Bank pengelola setoran awal BPIH dan kesepakatan dengan calon jemaah haji daftar tunggu, untuk memilih jenis pengembangan mana yang pas yang sesuai dengan keinginannya, apakah dalam bentuk investasi syariah ataupun bentuk investasi lain yang tidak perlu campur tangan BPKH yang hanya akan menjadi beban calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon mendalilkan yang dapat digunakan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah setoran BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan, bukan setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH yang dibayarkan oleh calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon mendalilkan yang dapat dikatagorikan saldo setoran keuangan haji adalah setoran BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan dan dari sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan, bukan setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH yang dibayarkan oleh calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon mendalilkan dana setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH pada hakekatnya adalah hak milik pribadi calon jemaah haji daftar tunggu yang harus mendapat perlindungan dan tidak boleh dimanfaatkan atau diambil paksa secara sewenang-wenang oleh siapapun sesuai dengan ketentuan yang ada dalan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) a quo. Oleh karena itu pengalihan hak milik calon jemaah haji daftar tunggu (setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaatnya) ke rekening atas nama BPKH adalah inkonstitusional dan Pemohon menganggap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 konstitusional manakala dana yang masuk ke rekening atas nama BPKH adalah setoran BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan. Bahwa Pemohon mendalilkan dana yang boleh digunakan biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah setoran BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan dan Pemohon menganggap inkonstitusional manakala yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah termasuk setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 6 ayat (1),ayat (2) dan ayat ( 3,) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), UU Pengelolaan Keuangan Haji merugikan hak- hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan pasal-pasal yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya yang tidak boleh di alih oleh siapapun secara sewenang wenang. Bahwa Pemohon I menganggap hak hak konstitusional Pemohan dirugika oleh berlakunya pasal a quo, apabila tidak dinyatakan konstitusiunal secara bersyarat dalam pengertian apabila pasal a quo tidak dimaknai secara bersyarat dalam pengertian yang boleh dibayarkan ke rekening atas nama BPKH adalah setoran dan nilai manfaat dari BPIH tahun berjalan dan sumber sumber dana lain yang dibenarkan menurut peraturan yang dibenarkan, tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH atau tambahan nilai setoran nilai BPIH dari calon jamaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstusional Pemohon dirugikan oleh berlaku Pasal 6 Undang-Undang a quo, apabila dimaknai bahwa setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran BPIH masuk ke rekening atas nama BPKH karena pada dasarnya setoran awal BPIH dan tambahan nilai setoran awal BPIH adalah milik pribadi dari calon jamaah haji dafrar tunggu yang harus mendapat perlindungan dan tidak boleh diambil alih oleh siapapun secara sewenang wenang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Bahwa pengambil alihan setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH ke rekening atas nama BPKH merupakan salah satu bentuk pengambil alihan paksa secara sewenang-wenang atas hak milik calon jamaah haji walaupun kedudukan BPKH dianggap sebagai wakil yang sah dari jamaah haji, Pemohon anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil, karena dapat dimaknai bahwa setoran awal BPIH yang pada dasarnya merupakan hak milik pribadi Pemohon yang semestinya harus dilindungi dan tidak boleh diambil alih oleh siapapun, dimaknai dapat diambil alih oleh BPKH dan dapat dikuasai oleh BPKH yang dianggap sebagai wakil yang sah dari calon jemaah haji Bahwa Pemohon mendalilkan secara penalaran yang wajar kerugian konstisional Pemohon tersebut pasti akan terjadi sebab setoran awal BPIH dan tambahan nilai setoran awal BPIH Pemohon dipastikan akan beralih pada rekening atas nama BPKH melalui BPS BPIH. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam pengertian yang boleh diambil alih atau dibayarkan kerekening atas nama BPKH adalah BPIH dan tambahan nilai manfaat BPIH tahun perjalan atau dana-dana yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka hak- hak Pemohon tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo, dalam pengertian tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH atau tambahan nilai setoran awal BPIH dari calon jamaah haji daftar tunggu, sehingga setoran awal BPIH dan tambahan nilai setoran awal BPIH tidak boleh masuk ke rekening BPKH. Bahwa apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak- hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan karena setoran awal BPIH tidak boleh masuk kerekening atas nama BPKH, tetapi setoran awal BPIH harus dikembalikan pada rekening atas nama calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut Pemohon menganggap bahwa Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945, apabila dimaknai yang dibayarkan kerekening atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji adalah BPIH tahun berjalan, dan nilai manfaat dari BPIH tahun berjalan, serta tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH. 2. Adanya norma yang menyatakan bahwa setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaatnya tidak boleh diambil lagi oleh jamaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) UU Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan: (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, sepanjang frasa “saldo setoran BPIH “bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai saldo keuangan haji dari setoran BPIH serta nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan”. Bahwa Pemohon mendalilkan yang tidak boleh diambil lagi oleh calon jemaah haji sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) UU Pengelolaan Keuangan Haji adalah “saldo setoran BPIH serta nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan”, dan pemohon menganggap inkonstitusional apabila yang tidak boleh diambil lagi oleh calon jemaah haji sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) UU Pengelolaan Keuangan Haji adalah “saldo setoran awal BPIH serta nilai manfaat saldo setoran awal BPIH” calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon mendalilkan “saldo setoran awal BPIH serta nilai manfaat saldo setoran awal BPIH” calon jemaah haji daftar tunggu, harus masuk ke rekening tabungan haji calon jemaah haji daftar tunggu dan sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan serta diambil lagi oleh calon jemaah haji daftar tunggu, karena dana tersebut merupakan dana pribadi yang menurut UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 28H ayat (4) harus mendapat perlindungan dan tidak boleh diambil alih oleh siapapun secara sewenang-wenang. Bahwa Pemohon mendalilkan yang tidak boleh diambil adalah BPIH dan tambahan nilai manfaatnya pada tahun berjalan, sedangkan setoran awal BPIH sifatnya hanya untuk menunjukkan bahwa calon jemaah haji daftar tunggu mempunyai kemampuan finasial untuk melunasi BPIH dan seharusnya dapat pula cukup menunjukkan aset yang dimiliki yang membuktikan calon jemaah haji mempunyai kemampuan finansial untuk membayar BPIH, bahkan dapat pula dengan menunjukkan slip gaji atau yang lainnya. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya yang tidak boleh di alih oleh siapapun secara sewenang wenang. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal a quo dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon apabila tidak dimaknai konstitusional secara bersyarat dalam pengertian yang tidak boleh diambil alih oleh jemaah haji adalah saldo setoran BPIH tahun berjalan. Sedangkan dana setoran awal BPIH harus dimaknai dapat diambil oleh calon jemaah haji. Bahwa pada dasarnya setoran awal BPIH adalah merupakan hak milik pribadi calon jemaah haji, calon jemaah haji berhak mengambil dana setoran awal tersebut dari BPS BPIH. Bahwa pasal a quo Pemohon anggap konstitusional mana kala dana setoran awal dapat di ambil oleh calon jemaah haji tanpa alasan dan tanpa syarat apapun dan kapanpun calon jemaah haji daftar tunggu menghendaki. Bahwa Pemohon menganggap, Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) a quo tidak menjamin kepastian hukum yang adil, apabila dimaknai dana setoran awal BPIH tidak boleh diambil oleh calon jemaah haji daftar tunggu, karena pada hakikatnya dana setoran awal BPIH tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 merupakan hak milik pribadi calon jemaah haji daftar tunggu, yang semestinya tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian kontitusional tersebut secara pelaran yang wajar pasti akan terjadi apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, dalam pengertian yang tidak boleh diambil oleh calon jemaah haji adalah setoran BPIH pada tahun berjalan, setelah calon jemaah haji memperoleh kuota haji pada tahun berjalan dan tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH dari calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak-hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo dalam pengertian Pemohon dapat mengambil setoran awal BPIH pemohan dengan tanpa syarat. Bahwa apabila pasal a quo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka akan merugikan hak- hak Pemohon dalam pengertian Pemohon tidak berhak untuk mengambil setoran awal BPIH. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) UU Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan: (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, sepanjang frasa “saldo setoran BPIH “bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai saldo keuangan haji dari setoran BPIH serta nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan”. 3. Adanya norma yang menyatakan bahwa biaya operasional dan gaji pegawai BPKH dapat diambilkan dari tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 a. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan: (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. Belanja pegawai; dan b. Belanja operasional kantor. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji, sepanjang frasa “ditentukan berdasarkan prosentase dari nilai manfaat keuangan haji“ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “ditentukan berdasarkan prosentase dari nilai manfaat keuangan haji dari “setoran BPIH serta nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan”. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan yang ada dalam pasal UU Pengelolaan Keuangan Haji a quo inkonstitusional secara bersyarat apabila dimaknai dana operasional dan gaji pegawai BPKH dapat diambilkan dari nilai manfaat setoran awal BPIH, karena hal tersebut Pemohon memganggap tidak layak dan tidak pada tempatnya sebab Pemohon tidak merasa berkepentingan atas keberadaan BPKH untuk mengelola setoran awal BPIH calon jemaah haji daftar tunggu. Pemohon tidak mempermasalahkan apabila dana operasioal kantor dan belanja pegawai BPKH diambilkan dari dana tambahan nilai manfaat BPIH pada tahun berjalan dan dari sumber-sumber lain yang dibenarkan menurut peratueran dan perundang-undangan. Bahwa Pemohon mendalilkan keberadaan BPKH apabila sekedar untuk mengelola dana BPIH tahun berjalan keberadaanya semestinya tidak diperlukan, karena BPIH dan tambahan nilai manfaat BPIH tahun berjalan digunakan langsung untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian tidak memerlukan badan pengelola khusus seperti BPKH tersebut, tetapi kalau keberadaannya untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 mengelola Dana Abadi Umat ataupun dana-dana lain keberadaannya tidak pemohon permasalahkan asalkan biaya operasional dan gaji pegawai BPKH tidak dibebankan kepada calon jemaah haji/calon jemaah haji daftra tunggu, terutama tidak diambilkan dari tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila dana setoran awal BPIH diinvestasikan dalam bentuk deposito atau bentuk investasi yang lain, maka dengan bunga 6 sampai dengan 8 % saja dalam jangka 20 tahunan (daftar tunggu haji saat ini sudah mencapai rata-rata antara 18 sampai 20 tahun), bunga investasinya sudah hampir cukup/lebih untuk pelunasan BPIH, bahkan misalkan oleh seorang petani dana tersebut dibelikan induk sapi unggul dalam jangka waktu 20 tahun sapi tersebut akan beranak pinak menjadi puluhan ekor sapi yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. 1. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal-pasal yang ada dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat merugikan hak hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan pasal-pasal yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD ayat 1945 yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya yang tidak boleh di alih oleh siapapun secara sewenang wenang. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal a quo merugikan hak hak kostitusional Pemohon apabila dimaknai pengeluaran operasional belanja pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambilkan dari nilai presentase nilai manfaat setoran awal BPIH. Bahwa pasal a quo tidak merugikan hak konstitusional Pemohon apabila dimaknai bahwa, pengeluaran operasional pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambilkan dari prosentase nilai manfaat keuangan haji, baik dari BPKH tahun berjalan ataupun dari sumber lain yang dibenarkan menurut peraturan perundang- undangan. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pengeluaran operasional pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambikan dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 prosentase nilai manfaat setoran awal BPIH karena pada hakikatnya nilai setoran awal BPIH harus dikembalikan kerekening atas nama calon jemaah haji dan tidak boleh digunakan untuk gaji pegawai dan operasional kantor BPKH. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal a quo tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil, apabila dimaknai bahwa prosentase nilai setoran awal BPIH dapat digunakan untuk biaya gaji pegawai dan operasional kantor BPKH. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusinal tersebut secara penalaran yang wajar pasti akan terjadi apabila pasal a quo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak-hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo, dalam pengertian nilai manfaat setoran awal BPIH Pemohon tidak diperbolehkan untuk biaya gaji pegawai dan biaya operasional kantor BPKH. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon beranggapan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai bahwa operasional belanja pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambilkan dari prosentase dari nilai manfaat BPIH tahun berjalan dan keuangan haji dari sumber sumber lain yang sah menurut perundang undangan yang sah. 4. Adanya norma yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan: BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah, sepanjang frasa ”menggunakan satuan hitung mata uang rupiah“ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “setoran BPIH dikurskan dengan mata uang US Dolar yang digunakan sebagai standart dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Bahwa Pemohon mendalilkan uang adalah merupakan salah satu bentuk kepemilikan harta benda yang menurut UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) a quo harus juga mendapat perlindungan yang adil dan memperoleh kepastian hukum yang jelas, dalam hal ini Pemohon menganggap berlakunya Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan: BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah, sepanjang frasa ” menggunakan satuan hitung mata uang rupiah “ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “setoran BPIH dikurskan dengan mata uang US Dollar yang digunakan sebagai standart dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji”. Bahwa Pemohon mendalilkan hak-hak Pemohon tersebut potensial untuk dirugikan oleh berlakunya pasal a quo yang kerugiannya pasti akan terjadi manakala nilai setoran BPIH hanya menggunakan satuan hitung mata uang rupiah, sedangkan pada saat pelunasan BPIH pada tahun berjalan yang digunakan standart sebagai biaya perjalanan ibadah haji menggunakan kurs US Dollar. Dalam pengertian apabila terjadi kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap kurs US Dollar maka Pemohon akan dirugikan dan harus membayar lebih banyak dari biaya yang sewajarnya Pemohon bayarkan, namun apabila setoran awal BPIH sejak awal sudah dikurskan dengan US Dollar, maka calon jemaah haji yang secara sukarela membayar setoran awal BPIH sebagai tabungan biaya pejalanan ibadah haji tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo. Bahwa Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji merugikan hak hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) yaitu yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh jaminan perlindungan atas harta benda yang menjadi kekuasaannya. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah kami anggap merugikan hak konstitusional Pemohon karena Pemohon anggap tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil, dan tidak dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 memperoleh perlindungan atas harta benda yang menjadi kekuasaan Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan karena biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan pelunasan BPIH bagi calon jemaah haji yang memperoleh kuota haji yang berjalan selalu dihitung dan ditentukan dengan kurs US Dollar, maka dalam Pengelolaan Keuangan Haji BPKH menggunakn satuan hitung mata uang rupiah yang harus di kurskan dengan US Dollar yang dipakai standart untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bahwa Pemohon menganggap pasal a quo tidak akan merugikan hak hak konstitusional Pemohon apabila pasal a quo dinyatakan secara bersyarat, dalam pengertian agar memperoleh kepastian hukum yang adil dan memperoleh jaminan keamanaan dari merosotnya nilai tukar rupiah atas US Dollar, maka setoran BPIH harus dihargai dengan kurs US Dollar seharga kurs US Dollar pada saat calon jemaah haji membayar setoran BPIH. Bahwa apabila pasal a quo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat maka dapat merugikan hak hak konstitusional Pemohon karena keamanan nilai setoran BPIH Pemohon tidak memperoleh jaminan perlindungan dari merosotnya nilai rupiah atas kurs US Dollar. Dalam pengertian setoran BPIH Pemohon sewaktu waktu akan habis nilainya apabila nilai rupiah mengalami penurunan yang drastis atas US Dollar. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat maka hak hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo dan setoran BPIH Pemohon dikurshkan dengan US Dollar. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon beranggapan Pasal 50 UU Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai dan dihargai dengan US Dollar yang menjadi standart dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 D. Kesimpulan Berdasarkan uraian, penjelasan, dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah disertai dengan alat-alat bukti dan dasar hukum yang sudah beralasan menurut hukum di atas, Pemohon beranggapan bahwa: 1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, dan mengadili permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji a quo terhadap Undang- Undang Dasar 1945. 2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji a quo terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemohon menganggap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tantang Pengelolaan Keuangan Haji a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila dinyatakan konstitusional secara bersyarat: a. Pemohon menganggap bahwa Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2), UU Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila dimaknai yang dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji adalah BPIH tahun berjalan, dan nilai manfaat dari BPIH tahun berjalan, serta tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH. b. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas Pemohon beranggapan bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai nilai manfaat BPIH yang ditempatkan pada kas haji adalah nilai manfaat dari BPIH tahun berjalan c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon beranggapan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai bahwa operasional belanja pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambilkan dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 prosentase nilai manfaat BPIH tahun berjalan, dan dana-dana dari sumber lain yang sah menurut perundang-undangan E. Petitum Berdasarkan uraian, penjelasan, dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah disertai dengan alat-alat bukti dan dasar hukum yang sudah beralasan menurut hukum di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila dimaknai yang dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji adalah BPIH tahun berjalan dari BPIH tahun berjalan, serta tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH. 3. Menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan: (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, sepanjang frasa “saldo setoran BPIH bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai saldo keuangan haji dari setoran BPIH serta nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan”. 4. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila dimaknai yang dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji adalah nilai manfaat dari BPIH tahun berjalan, serta tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 5. Menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai bahwa operasional belanja pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambilkan dari prosentase dari nilai manfaat BPIH tahun berjalan dan keuangan haji dari sumber sumber lain yang sah menurut perundang undangan yang sah. 6. Menyatakan bahwa Pasal 50 UU Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai dan dihargai dengan US Dollar yang menjadi standart dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji. 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2.1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Haji; Fotokopi Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-1.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathul Hadie, Sumilatun, dan JN. Raisal Haq; 4. Bukti P-1.1.1 : Fotokopi Tabungan Haji atas nama Fathul Hadie; 5. Bukti P-1.2.2 : Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji, atas nama Sumilatun; 6. Bukti P-1.2.3 : Fotokopi Bukti Setoran BPIH atas nama Sumilatun Dan Bukti Pembayaran Setoran Awal BPIH; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 7. Bukti P-3.1 : Fotokopi artikel yang disadur dari www.ugasplatinum.com; 8. Bukti P-3.2 : Fotokopi artikel berjudul “Kisah Tragis Calon Haji Tahun 1999” dari laman www.investasigo.com 9. Bukti P-3.4 : Fotokopi Tabungan Haji, atas nama Sanusi Afandi dan Bukti Pembayaran Setoran Pelunasan BPIH; Selain itu, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi dan seorang ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PARA PEMOHON Abd. Halim Soebahar Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Keuangan Haji [Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 1. Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) (1) “Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji. (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.” 2. Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. Berlakunya Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya yang tidak boleh dimbil alih oleh siapapun secara sewenang wenang. Sebagaimana dalil Pemohon bahwa pasal a quo dapat merugikan hak- hak konstitusional Pemohon apabila tidak dimaknai konstitusional secara bersyarat, dalam pengertian yang tidak boleh diambil alih oleh jemaah haji adalah saldo setoran BPIH tahun berjalan, sedangkan dana setoran awal BPIH harus dimaknai dapat diambil oleh calon jemaah haji. Karena dana setoran awal BPIH adalah merupakan hak milik pribadi calon jemaah haji, calon jemaah haji berhak mengambil dana setoran awal tersebut dari BPS BPIH. Bahwa pasal a quo Pemohon anggap konstitusional manakala dana setoran awal dapat di ambil oleh calon jemaah haji tanpa alasan dan tanpa syarat apapun dan kapanpun calon jemaah haji daftar tunggu menghendaki, dan semestinya tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pemohon mendalilkan kerugian kontitusional tersebut akan terjadi apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, dalam pengertian yang tidak boleh diambil oleh calon jemaah haji adalah setoran BPIH pada tahun berjalan, setelah calon jemaah haji memperoleh kuota haji pada tahun berjalan dan tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH dari calon jemaah haji daftar tunggu. Bahwa apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak-hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo, dalam pengertian Pemohon dapat mengambil setoran awal BPIH Pemohan dengan tanpa syarat. 3. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji”. Menurut Pemohon menganggap berlakunya Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji merugikan hak- hak konstitusional Pemohon yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 perlindungan atas harta yang dimilikinya yang tidak boleh diambil alih oleh siapapun secara sewenang wenang. Bahwa Pemohon hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal a quo, apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, dalam pengertian apabila pasal a quo tidak dimaknai dalam pengertian yang boleh dibayarkan ke rekening atas nama BPKH adalah setoran dan nilai manfaat dari BPIH tahun berjalan dan sumber sumber dana lain yang dibenarkan menurut peraturan yang dibenarkan, tidak dimaknai sebagai setoran awal BPIH atau tambahan nilai setoran nilai BPIH dari calon jamaah haji daftar tunggu. Dengan demikian, pengambilalihan setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH ke rekening atas nama BPKH merupakan salah satu bentuk pengambil alihan paksa secara sewenang-wenang atas hak milik calon jemaah haji walaupun kedudukan BPKH dianggap sebagai wakil yang sah dari jemaah haji. Hal ini Pemohon anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil, karena dapat dimaknai bahwa setoran awal BPIH yang pada dasarnya merupakan hak milik pribadi Pemohon yang semestinya harus dilindungi dan tidak boleh diambil alih oleh siapapun, dimaknai dapat diambil alih oleh BPKH dan dapat dikuasai oleh BPKH yang dianggap sebagai wakil yang sah dari calon jemaah haji. Sebagaimana daalil Pemohon bahwa secara penalaran yang wajar kerugian konstisional Pemohon tersebut pasti akan terjadi, sebab setoran awal BPIH dan tambahan nilai setoran awal BPIH Pemohon dipastikan akan beralih ke rekening atas nama BPKH melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenenggaraan Ibadah Haji selanjutnya disebut BPS BPIH. Pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam pengertian yang boleh diambil alih atau dibayarkan ke rekening atas nama BPKH adalah BPIH dan tambahan nilai manfaat BPIH tahun perjalan atau dana-dana yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak- hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan, karena setoran awal BPIH tidak boleh masuk ke rekening atas nama BPKH, tetapi setoran awal BPIH harus dikembalikan pada rekening atas nama calon jemaah haji daftar tunggu. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 4. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. Belanja pegawai; dan b. Belanja operasional kantor. (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji. Berlakunya norma yang ada dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), UUD 1945 yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya yang tidak boleh diambil alih oleh siapapun secara sewenang-wenang. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal a quo merugikan hak-hak kostitusional Pemohon apabila dimaknai pengeluaran operasional belanja pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambilkan dari nilai prosentase nilai manfaat setoran awal BPIH. Dan, pasal a quo tidak merugikan hak konstitusional Pemohon apabila dimaknai bahwa, pengeluaran operasional pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambilkan dari prosentase nilai manfaat keuangan haji, baik dari BPIH tahun berjalan ataupun dari sumber lain yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalil yang dikemukakan Pemohon apabila pengeluaran operasional pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambikan dari prosentase nilai manfaat setoran awal BPIH, karena pada hakikatnya nilai setoran awal BPIH harus dikembalikan ke rekening atas nama calon jemaah haji dan tidak boleh digunakan untuk gaji pegawai dan operasional kantor BPKH. Pemohon mendalilkan pasal a quo tidak menjamin adanya kepastian hukumn yang adil, apabila dimaknai bahwa prosentase nilai setoran awal BPIH dapat digunakan untuk biaya gaji pegawai dan operasional kantor BPKH. Selain itu, Pemohon mendalilkan kerugian konstitusinal tersebut secara penalaran yang wajar pasti akan terjadi apabila pasal a quo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat. Dengan demikian dapat dikemukakan, baha apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak-hak konstitusional Pemohon tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 akan dirugikan oleh berlakunya pasal a quo, dalam pengertian nilai manfaat setoran awal BPIH Pemohon tidak diperbolehkan untuk biaya gaji pegawai dan biaya operasional kantor BPKH. 4. Pasal 50 BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah Bahwa Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) yaitu yang berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh jaminan perlindungan atas harta benda yang menjadi kekuasaannya. Sebagaimanas dalil yang dikemukakan Pemohon apabila pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah Pemohon anggap merugikan hak konstitusional Pemohon karena Pemohon anggap tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil, dan tidak dapat memperoleh perlindungan atas harta benda yang menjadi kekuasaan Pemohon. Menurut Pemohon mendalilkan karena biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan pelunasan BPIH bagi calon jemaah haji yang memperoleh quota haji pada tahun berjalan selalu dihitung dan ditentukan dengan kurs US Dollar, maka dalam pengelolaan keuangan haji BPKH menggunakn satuan hitung mata uang rupiah yang harus di kurskan dengan US Dollar yang dipakai standart untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kami sependapat dengan pemohon bahwa pasal a quo tidak akan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon apabila pasal a quo dinyatakan secara bersyarat, dalam pengertian agar memperoleh kepastian hukum yang adil dan memperoleh jaminan keamanaan dari merosotnya nilai tukar rupiah atas US Dollar, maka setoran BPIH harus dihargai dengan kurs US Dollar seharga kurs US Dollar pada saat calon jemaah haji membayar setoran BPIH. Dengan demikian, apabila pasal a quo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka dapat merugikan hak- hak konstitusional Pemohon karena keamanan nilai setoran BPIH Pemohon tidak memperoleh jaminan perlindungan dari merosotnya nilai rupiah atas kurs nilai US Dollar, dalam pengertian setoran BPIH Pemohon sewaktu -waktu akan habis nilainya apabila nilai rupiah mengalami penurunan yang drastis atas US Dollar. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 Petitum Berdasarkan uraian, penjelasan, dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah disertai dengan alat-alat bukti dan dasar hukum yang sudah beralasan menurut hukum tersebut, perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kami selaku ahli memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila dimaknai yang dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji adalah “BPIH tahun berjalan”, serta tidak dimaknai sebagai “setoran awal BPIH.” 3. Menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) UU Pengelolaan KeuanganHaji yang menyatakan. (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, sepanjang frasa “saldo setoran BPIH” tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “saldo setoran BPIH tahun berjalan“ dan tidak dimaknai sebagai “saldo keuangan haji dari setoran awal BPIH serta nilai manfaat setoran awal BPIH.” 4. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2), UU Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila dimaknai yang dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji adalah “nilai manfaat dari BPIH tahun berjalan” serta tidak dimaknai sebagai “setoran awal BPIH serta nilai manfaat setoran awal BPIH.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 5. Menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai bahwa operasional belanja pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambilkan dari prosentase dari “nilai manfaat BPIH tahun berjalan” dan keuangan haji dari sumber sumber lain yang sah menurut perundang- undangan yang sah, dan tidak dimaknai sebagai prosentase dari “nilai manfaat setoran awal BPIH.” 6. Menyatakan bahwa Pasal 50 UU Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, dan dihargai dengan US Dollar yang menjadi standart dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji. 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya. SAKSI PARA PEMOHON 1. H. Sanusi Afandi • Saksi berangkat haji pada tanggal 13 September 2014. Pembayaran awal yaitu pada tanggal 29 Juni 2009 dan pelunasan pembayaran yaitu pada tanggal 16 Juni 2014; • Proses pendaftaran haji yang pertama pada saat itu adalah tabungan haji sebanyak Rp20.000.000; Kedua, melampirkan beberapa persyaratan seperti pas foto, fotokopi kartu keluarga, keterangan dokter, dan lain sebagainya; Ketiga, mendaftar Kemenag kabupaten dengan menunjukkan tabungan haji; Keempat, mendaftarkan pada bank yang ditunjuk untuk memperoleh nomor kursi haji atau nomor urut perkiraan tahun keberangkatan haji; Kelima, setelah memperoleh nomor kursi haji, uang tabungan haji langsung berkurang Rp20.000.000,00, (Sekarang Rp25.000.000,00 dan berpindah ke rekening atas nama Menteri Agama, yang ke depan, ke rekening atas nama BPKH; Keenam, selama mendaftar haji, tidak ada uang masuk ke rekening calon jamaah haji dari bunga atau tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH; Ketujuh, pelunasan haji memakai standar US dolar sekitar 3.000-an lebih, sehingga kalau di kurs kurang lebih Rp12.500,00 maka calon jemaah haji harus melunasi sekitar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 Rp 40.000.000,00 sampai Rp43.000.000,00 tergantung nilai kurs dolar pada saat pelunasan, sehingga calon jemaah haji harus menambah biaya kurang lebih Rp20.000.000,00 sampai Rp Rp20.000.000,00 tanpa memperhitungkan adanya bunga dari setoran awal BPIH dan tanpa mempertimbangkan kurs dolar saat menabung setoran awal BPIH; Kedelapan, apabila kurs dolar dan bunga atau nilai manfaat diperhitungkan sekarang, calon jemaah haji hanya menambah kurang lebih Rp7.500.000,00 karena setoran awal BPIH dapat berkembang menjadi Rp32.500.000,00 dengan perhitungan: o biaya deposito kurang lebih Rp7.500.000,00 kurang lebih 7,5% x Rp20.000.000,00 x 5 tahun = Rp7.500.000,00. o kurs dolar saat menabung Rp10.000,00 dibagi Rp20.000.000,00 = Rp10.000,00 = 2.000 US dolar. Setoran awal BPIH senilai 2.000 US dolar, saat pelunasan harus menjadi kurang lebih Rp12.500,00 per dolar = 2.000 x Rp12.500,00 = Rp25.000.000,00 ditambah bunga deposito Rp7.500.000,00, uang setoran awal seharusnya menjadi Rp32.500.000,00. Berikutnya kami juga harus membayar KBIH. Saksi ikut KBIH dengan biaya Rp1.250.000,00 dan juga masih dikenakan biaya paspor yaitu sebesar Rp450.000,00. • Saksi sebelum berangkat ke tanah suci mendapatkan satu koper, satu tas tenteng, dan satu tas paspor, tetapi dari ketiga tas yang didapat tersebut setelah dibawa sampai ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya ternyata ketiga tas itu sudah rusak terutama dibagian talinya, begitupula dengan tali paspor juga sudah putus. Saksi menanyakan hal tersebut kepada teman-teman saksi yang berangkat haji ternyata memang kualitas tasnya itu tidak standar; • Pada saat saksi akan masuk di bandara, saksi dan yang lainnya harus melakukan salat dulu, namun di bandara tersebut fasilitasnya kurang nyaman karena tempat mengambil air wudhu dan juga toiletnya sangat bau sekali. Sehingga banyak ibu-ibu yang tidak bisa melaksanakan wudhu dengan sempurna, begitupula jika ingin membuang air kecil dan air besar itu sulit sekali; • Pada waktu saksi berada di Madinah, saksi tinggal di Awali. Di sana saksi sangat merasakan kesulitan karena jarak antara Maktab dengan Masjidil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 Haram sangat jauh sekali, kurang lebih ada 2km dan tidak disediakan sarana transportasi oleh Pemerintah walaupun informasinya ada transportasi dari Maktab menuju ke Masjidil Haram ternyata tidak pernah kami jumpai, sedangkan di Madinah sendiri saksi dibatasi dengan waktu yaitu hanya 8 hari, sehingga harus berpacu dengan arbain; • Dengan kondisi jemaah yang sudah sepuh, dari kloter saksi sudah ada yang usianya 89 tahun, dia berjalan 2 km dengan terik panas matahari yang suhunya 45 sampai 47 derajat. Dia pulang-pergi tidak mungkin sama sekali, sehingga kami mengambil jalan bagaimana bisa melaksanakan arbain dengan sempurna, maka pada waktu subuh saksi berangkat dan pulang jalan kaki bersama-sama dengan yang lain, namun pada waktu Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya, saksi dan yang lainnya tidak pulang karena saksi dan yang lainnya harus mengeluarkan transport. Pada waktu itu Rp3.000,00, kalau PP berarti Rp6.000,00. Rp6.000,00 kali 5 berarti 30 riyal yang harus kami keluarkan, sehingga itu hitungan saksi dan yang lainnya sangat berat sekali; • Pada waktu siang, yaitu Zuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya saksi dan yang lainnya tidak makan, sehingga saksi hanya makan kurma atau makan buah karena jatah makan kami yang ada di maktab ada di Madinah, sehingga saksi dan lainnya makannya adalah pada waktu malam hari; • Kondisi kamar (jika di Indonesia dengan sebutan hotel melati), saksi tidak paham pakah apakah yang ditempati saksi termasuk hotel atau bukan? Karena fasilitasnya sangat minim sekali, satu kamar itu ditempati oleh 9 orang, kamarnya kecil kurang lebih ukuran 4x4. Terdapat dua atau tiga kamar, untuk satu kamar mandi, sehingga untuk melaksanakan salat Subuh harus cepat-cepat mandinya, yaitu pukul 01.00. Kadang-kadang pukul 10.00 sudah mandi; • Tempat masak ada di lantai 15, dan tempat nyuci ada di lantai 12, sedangkan saksi dan yang lainnya berada di lantai 2, sehingga banyak ibu- ibu yang tidak mau menggunakan fasilitas tersebut karena tidak mau naik turun, sehingga dengan terpaksa masak di dalam kamar, begitujuga makan dan tidur di dalam kamar, sehingga bisa dibayangkan bagaimana kondisi kamar yang sempit ditempati sekian banyak untuk masak dan makan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 • Kalau di Mekah, pemerintah sudah baik sekali yaitu menyediakan transportasi, yang pertama dari Maktab sampai menuju ke transit di lapangan yaitu untuk Indonesia menggunakan bus berwarna hijau, kemudian dari lapangan ganti menggunakan bus berwarna ungu. Hanya transportasi semacam ini banyak kendala bagi orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak bisa berbahasa Arab, dan bagi orang dari daerah yang tidak pernah menunaikan ibadah haji, karena banyak dari teman-teman yang tersasar pada waktu pulang dari mesjid. Meskipun ada petugas Indonesia sudah ada tetapi jumlahnya masih kurang banyak; 2. Ali Masyhar • Saksi adalah seorang guru PNS, dan belum haji; • Saksi berniat untuk mendaftarkan haji, dengan membayar setoran awal BPIH sebanyak Rp25.000.000,00, yang memberatkan saksi, ditambah berangkatnya masih harus menunggu menunggu 20 sampai 25 tahun; . • Oleh karena saksi PNS oleh karena itu berangkatnya atau mendaftarnya setelah dana Taspen cair. Padahal dana Taspen cair setelah pensiun ketika berumur 60 tahun. Jika saksi mendaftar haji berumur 60 ketika dana Taspen cair, berarti jika menunggu 20 sampai dengan 30 tahun mendatang, umur saksi 85 sampai 90 tahun baru bisa berangkat ke Mekkah; • Sampai saat ini saksi belum mendaftarkan diri untuk pergi haji karena belum mempunyai keberanian; • Saksi keberatan apabila harus membayar dana awal setoran BPIH, karena karena saksi mesti mengutamakan pendidikan anak; [2.3] Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 3 Maret 2015 telah memberikan keterangan dalam persidangan dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon 1. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan (3) Undang-Undang a quo karena pengambilalihan setoran awal BPIH Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH ke rekening atas nama BPKH merupakan salah satu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang-wenang, sehingga tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 2. Para Pemohon merasa dirugikan atas ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang a quo apabila tidak dimaknai konstitusional bersyarat dalam pengertian tidak boleh diambil alih oleh jemaah haji adalah saldo setoran BPIH tahun berjalan, sedangkan dana setoran awal BPIH harus dimaknai dapat diambil alih oleh calon jamaah haji; a. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo dimaknai dana yang boleh digunakan untuk biaya penyelenggaran ibadah haji adalah setoran BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran BPIH pada tahun berjalan dan para Pemohon 3. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan atas ketentuan Pasal 12 ayat (1) apabila dimaknai pengeluaran operasional belanja pegawai dan belanja operasional kantor BPKH diambil alih dari prosentase nilai manfaat setoran awal BPIH, dan ketentuan Pasal 12 ayat (3) merugikan para Pemohon karena biaya operasional penyelenggaran ibadah haji dan pelunasan BPIH bagi calon jemaah haji pada tahun berjalan selalu dihitung dan ditentukan dengan kurs US dollar sehingga tidak menjamin kepastian hukum. 4. Bahwa para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji merugikan jika nilai setoran awal BPIH menggunakan satuan hitung mata uang rupiah, sedangkan pada saat pelunasan BPIH pada tahun berjalan menggunakan Kurs US Dollar. Kerugian para Pemohon akan terjadi pada saat terjadi kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap kurs US Dollar, karena para Pemohon harus membayar biaya yang lebih banyak. Lain Halnya jika sejak awal setoran awal BPIH sudah dikurskan dengan US Dollar, maka calon jemaah haji yang secara sukarela membayar setoran awal BPIH sebagai tabungan biaya perjalanan haji tidak akan dirugikan. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperrtimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 hukum (legal standing) atau tidak dalam permohonan Pengujian Undang- Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahu 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-I11/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V12007). III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji Sebelum Pemerintah menjawab dalil para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah menyampaikan keterangan terhadap materi pasal yang diuji tidak dengan pasal per-pasal baik dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji secara runtun karena menurut Pemerintah maksud dan tujuan dari para Pemohon adalah sama, namun Pemerintah menjawab secara garis besar dari kedua Undang-Undang tersebut. Sehubungan dengan dalil para Pemohon terhadap ketentuan dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: 1. Terhadap ketentuan Pasal 6 UU Pengelolaan Keuangan Haji yang mengatur pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh BPKH, menurut Pemerintah: a. Bahwa Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan: a. kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu, pengelolaannya dibagi dengan dasar a. penerimaan; b. pengeluaran; dan c. kekayaan.(vide Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pengelolaan Keuangan Haji). b. Bahwa Penerimaan Keuangan Haji terdiri dari: setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; nilai manfaat Keuangan Haji; dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji; DAU; dan/atau; sumber lain yang sah dan tidak mengikat. c. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus diperoleh dari Jemaah Haji dan dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. Saldo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. d. Bahwa pengeloaan keuangan haji yang dibayarkan ke rekening atas nama BPKH karena kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. Hal ini dilakukan semata-mata pengelolaan Keuangan Haji dapat dikelola dengan balk dengan rasionalitas dan efisiensi serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam. 2. Terhadap ketentuan Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji, para Pemohon merasa dirugikan karena BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah. Menurut Pemerintah sebagai berikut: a. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang hares dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.(vide UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang). b. Dalam Pasal 50 tidak mengandung pengertian bahwa setoran BPIH oleh jemaah haji harus dalam bentuk rupiah. Namun dalam pasal ini hanya mengatur bahwa proses administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan haji digunakan satuan mata uang rupiah karena hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum digunakan. IV. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 3) Menyatakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Presiden mengajukan tiga orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Ramadhan Harisman Pertama, bahwa dalil para Pemohon yaitu orang yang sudah pernah berhaji baru dapat berhaji kembali manakala daftar tunggu berhaji sudah habis, atau dapat berhaji lagi manakala bertugas untuk urusan haji, pembimbing haji, atau yang ada kaitannya dengan urusan haji, atau ada alasan lain yang dibenarkan menurut hukum. Menurut Ahli bahwa hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Para Pemohon hanya mengacu kepada Pasal 4 ayat (1) UU 13/2008, di mana setiap warga negara berhak melaksanakan ibadah haji apabila telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, serta membayar BPIH. Padahal ada ayat (2) yang harus dibaca secara keseluruhan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Apa yang diatur dengan Peraturan Menteri? Sebagai eksekutor, tentunya Pemerintah berhak membuat regulasi. Regulasi yang membatasi haji berulang, mohon dipahami dan dimengerti, membatasi tidak diartikan melarang karena kalau melarang berarti bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Dalam Pasal 8, “Jemaah haji yang telah mendaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan musim haji tahun berjalan berhak melunasi BPIH dengan persyaratan belum pernah melaksanakan ibadah haji, telah berusia 18 tahun, atau telah menikah”. Bagaimana bisa tahu bahwa seseorang itu telah melaksanakan ibadah haji atau belum, atau sudah? Kita Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 punya sistem informasi komputerisasi haji terpadu yang dengan aplikasi tersebut bisa memfilter siapa yang telah melaksanakan ibadah haji. Persyaratan pada ayat (1) tidak berlaku bagi jemaah haji yang telah berhaji tetapi bagi yang telah berhaji boleh apabila yang akan memahromi istri karena wajib kalau istri atau anak kandung, serta orang tua itu harus punya makhrom kalau mereka berjalan sendiri. Kemudian Pasal 10 Peraturan Menteri Agama tersebut menegaskan, “Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji berjalan dan sudah pernah menunaikan ibadah haji berhak melunasi BPIH asal selama masih ada kuota”. Kalau kuotanya sudah habis, berarti hilang kesempatan mereka. Pasal 14 ayat (1), menegaskan bahwa kuota haji provinsi kalau masih ada sisanya dikembalikan menjadi kuota nasional. Kemudian pada ayat (2)-nya bahwa kriteria untuk pengisian kuota nasional yang paling utama adalah belum pernah menunaikan ibadah haji. Jadi Pemerintah telah melakukan tugasnya dalam membatasi orang untuk melaksanakan haji lebih dari satu kali tetapi tidak boleh melarang orang untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi pembentuk undang-undang, setoran BPIH dimaksudkan sebagai indikator kesiapan dan komitmen dari jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji yang dibayarkan pada saat pendaftaran. Kami coba membuat list apabila setoran awal tersebut tidak perlu atau jemaah mendaftar saja tanpa membayar setoran awal. Pertama, yang paling penting adalah dampaknya daftar tunggu jemaah akan meningkat secara signifikan. Bayi yang baru lahir kalau dia yang beragama Islam, setelah dimasukkan dalam kartu keluarga bisa didaftarkan menjadi jemaah haji dan ini akan menambah daftar tunggu jemaah. Kedua, tidak ada kepastian untuk persiapan operasional ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji merupakan suatu siklus yang dilakukan continue sepanjang tahun. Setelah ibadah haji selesai kita melakukan evaluasi. Setelah evaluasi, kita melaksanakan persiapan untuk haji tahun berikutnya. Apa yang kita lakukan pada persiapan? Kita harus menyewa pemondokan di Mekah, menyewa transportasi, kontrak katering, dan itu kita laksanakan dalam bentuk langsam. Jadi berapa pun yang jemaah yang akan berangkat, kita bayar sejumlah kuota yang masuk di kuota kita. Jadi kita tidak bias, misal setahun sebesar 155.000 jemaah, kita harus kontrak 155.000 jemaah. Seandainya yang berangkat kurang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 dari 155.000, siapa yang akan bayar? Siapa yang akan membayar selisih tersebut? Ini akan menjadi potensi kerugian, bisa jadi kerugian negara. Kemudian berpotensi menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum. Jadi sangat butuh kepastian siapa yang akan berangkat, yang membayar setoran awal saja pada saat kita minta melunasi, masih ada yang tidak sanggup melunasi. Apalagi kalau tidak, mulai dari nol sulit dibayangkan bagaimana nanti banyak sekali sisa kuota yang tidak bisa kita manfaatkan. Kemudian bagaimana dana haji tersebut dikelola? Karena dalil yang diajukan oleh para Pemohon bahwa nilai manfaat itu tidak boleh digunakan oleh jemaah yang berangkat tahun berjalan, kecuali nilai manfaat yang dihasilkan pada tahun berjalan. Kalau tidak ada setoran awal, tidak akan pernah ada nilai manfaat. Istilahnya setor langsung lunas. Kalau tidak ada setoran awal dan nilai manfaat yang digunakan, biaya haji akan naik cukup besar. Jadi, dana haji dikelola di Kementerian Keuangan sebagian dengan ditempatkan di deposito di bank syariah, yang ada imbal hasilnya yang digunakan sebagian besar untuk membiayai perjalanan haji jamaah. Sebenarnya kalau kita melihat dari definisi akuntansi biaya, direct cost itu biaya yang langsung berdampak kepada jamaah. Kalau kita lihat di tahun 2014 yang dibayar jamaah adalah tiket pesawat, sebagian pemondokan Mekah, malam Madinnah gratis, dan living cost, tapi living cost tersebut hanya dititipkan. Pada saat jemaah berangkat di embarkasi akan dikembalikan. Padahal seorang ingin melaksanakan ibadah haji, dia harus punya semua item tersebut. Mulai dari tiket pesawat, pemondokan di Mekah, hotel, kalau tahun lalu ada transit di Jeddah, JSF untuk perkemahan di Madinah, antar kota perhajian, pelayanan bongkar muat, dan di dalam negeri untuk manasik, konsumsi, akomodasi, dan sebagainya. Kalau dihitung, tahun kemarin rata-rata nasional yang dibayar jamaah 3.219. Pada hal kalau biaya ini (3.219) dikeluarkan plus Rp 15.700.000,00. Dari mana Rp 15.700.000,00? dari nilai manfaat. Kalau jamaah tidak ada setoran awal atau setor langsung lunas, Rp 15.000.000,00 ini tidak ada. Jadi jamaah akan bayar sekitar Rp 50.000.000,00. Ada setoran awal saja mereka ada yang tidak sanggup melunasi apalagi kalau tidak ada setoran awal. Kemudian mengenai KBIH tidak boleh. Pada intinya bahwa Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2008, “Pembinaan haji pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah tanpa memungut biaya apa pun dari jemaah haji.” Kalau mengacu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 Pasal 6, “Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, termasuk bimbingan ibadah haji.” Pasal 30 dimaksudkan memberi kesempatan kepada masyarakat yang menguasai pembinaan ibadah haji untuk memberikan bimbingan ibadah haji, tetapi ini hanya memberi kesempatan, kebebasan, jamaah boleh memilih ikut atau tidak ikut untuk masuk ke dalam KBIH. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UU 13/2008 bahwa kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah, dan di ayat (4), “Pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.” Jadi sudah ada amarnya dalam pasal sebelumnya. Tetapi yang perlu ditekankan bahwa jamaah ikut bimbingan dengan masyarakat tersebut adalah opsi, jadi bukan kewajiban. Bahwa setoran BPIH dapat diambil jamaah setiap saat. Pasal 6 UU 34/2014 ayat (4), “Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH khusus tidak dapat diambil oleh jemaah haji. Saldo tersebut bisa diambil apabila meninggal dunia dan alasan- alasan yang sah sesuai peraturan perundangan.” Kita sudah mempunyai peraturan perundangan yang terkait, yaitu Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012. Siapa saja yang bisa membatalkan tersebut? Setoran awal BPIH adalah indikator kesiapan dan komitmen. Jadi kalau ditarik setiap saat berarti kesiapan dan komitmen dari jamaah haji tersebut patut dipertanyakan. Kemudian, pengeluaran untuk operasional BPKH tidak boleh menggunakan nilai manfaat keuangan haji. BPKH tidak mendapat dukungan anggaran dari APBN. Berdasarkan persentase dari nilai manfaat keuangan haji, tapi ini ada frame yang memfilter yang mengawasi bahwa pertama pengeluaran operasional BPKH dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan accountable. Bagaimana kita mengujinya? Pertama dari sisi perencanaan anggaran, besaran untuk operasional BPKH diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh menteri, karena ini bukan bagian dari Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR. Pada saat pelaksanaannya nanti diaudit oleh BPK dan DPR. Kemudian, penggunaan US Dollar, Pasal 50 BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan sistem satuan hitung mata uang rupiah. Yang dimaksudkan di sini lebih kepada mata uang untuk penyusunan pelaporan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 keuangan. Karena kalau kita mengacu ke Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan standar yang digunakan untuk pembuatan laporan keuangan di Indonesia yang mengacu ke IRS. Bahwa ada Pasal PSAK Nomor 52 Tahun 1998 mengenai mata uang pelaporan pencatatan dan fungsional, dimana mata uang pelaporan tersebut adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan keuangan. Dalam membuat laporan keuangan harus mengacu kepada standar. Karena kalau tidak mengacu kepada standar, maka laporan keuangan tersebut tidak bisa dibandingkan dengan institusi sejenis atau kepada periode-periode tertentu, sehingga pada saat diaudit, lembaga auditor BPK, BPKH dan sebagainya tidak memberikan opini atau menjadi disclaimer, jadi sangat perlu mengacu kepada ketentuan mengenai bagaimana suatu laporan keuangan itu diacu. Selebihnya yang paling penting adalah kaitannya dengan Undang-Undang Mata Uang Republik Indonesia. Di mana sebagai negara kesatuan yang berdaulat, sudah sepantasnya kalau BPKH itu menggunakan mata uang rupiah sebagai dasar untuk pengelolaan keuangannya. Apalagi BPKH sebagai badan hukum publik. Menurut Ahli sudah sangat sepantasnya malah seharusnya BPKH menggunakan mata uang Rupiah sebagai dasar untuk mengelola keuangan. 2. Qomaruddin I. Pendahuluan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Berdasarkan keputusan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut secara normatif konstitusional setiap penduduk di Negara Indonesia bebas untuk memeluk agama yang dipercayai dan diyakininya. Untuk itu, bagi penduduk yang memeluk agama Islam dijamin dan dilindungi kemerdekaannya untuk beribadat menurut ajaran Islam. Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu (istitha'ah) menunaikannya, baik finansial, fisik, maupun mental. Di samping itu, quota haji yang sangat terbatas tidak sebanding dengan calon jamaah baji yang semakin banyak. Hal ini mengakibatkan kesempatan bagi setiap orang Islam yang bermaksud/berniat untuk menunaikan ibadah haji Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 juga menjadi sangat terbatas. Oleh sebab itu, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji secara tegas menentukan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, baik aspek filosofis yang berhubungan dengan hak konstitusional warga negara/penduduk yang beragama Islam yang harus dijamin, dilindungi, dan dihormati dalam melaksanakan kewajibannya menunaikan ibadah haji, aspek sosiologis jumlah orang Islam yang bermaksud/berniat menunaikan ibadah haji yang sangat banyak dan semakin banyak untuk setiap tahun dibandingkan jumlah quota haji yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, maupun aspek yuridis yang secara normatif/regulatif masih perlu peningkatan kualitas secara substantif dan/atau teknis perumusannya. Selain itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji pelaksanaannya memerlukan manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan berbagai Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk itu, Undang-Undang secara tegas menentukan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional. Oleh sebab itu, pelaksanaanya harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ketentuan ini sangat penting dan harus dilaksanakan, karena melibatkan jumlah jamaah haji yang sangat besar dan berbagai instansi dan lembaga baik di dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan berbagai aspek pelayanan yang meliputi antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, dan akomodasi serta aspek keamanan dan perlindungan bagi jamaah haji. Selain itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu tertentu dan tempat tertentu yang sangat terbatas. Dengan kompleksitas permasalahan yang ada, termasuk hal-hal yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa di mata luar negeri, khususnya di Arab Saudi maka Penyelenggaraan Ibadah Haji harus menjadi tanggung jawab negara dan merupakan tugas nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dan koordinasikan oleh Menteri Agama dan/atau bekerjasama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 dengan masyarakat, kementerian/instansi terkait dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sehubungan dengan hai tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dikelola secara professional, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan Jamaah Haji dengan prinsip nirlaba. II. Pengelola Keuangan Haji Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo bahwa: (1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR. (2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sepenuhnya untuk keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selanjutnya ketentuan Pasal 22 Undang-Undang a quo sebagai berikut: (1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri (2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan. Kemudian ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang a quo bahwa BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang a quo sebagaimana dikutip di atas, sangat jelas bahwa secara normatif yuridis bahwa Pengelola Keuangan Haji adalah Menteri Agama. Menteri Agama oleh Undang-Undang a quo diberi kewenangan untuk: 1. mengusulkan besaran BPIH kepada Presiden setelah mendapat persetujuan DPR; 2. menerima setoran BPIH ke rekeningnya melalui Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk; dan 3. Mengelola BPIH yang disetor ke rekeningnya melalui Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional yang telah ditunjuk dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 Dengan demikian, Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang yang secara konstitusional diberi amanat untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, adalah pengelola Keuangan Haji. Namun demikian, dalam perkembangannya, setelah melalui proses pengkajian yang sangat panjang dan komprehensif, baik dari aspek filosofis, sosiologis, dan yurudis, maka Pemerintah dan DPR sepakat untuk meninjau kembali kewenangan Menteri Agama sebagai Pengelola Keuangan Haji. Atas dasar pertimbangan dari aspek filosifis bahwa penyatuan suatu kewenangan/ kekuasaan untuk mengatur dan melaksanakan suatu kebijakan publik, dapat menimbulkan penyalah gunaan kekuasaan bagi pemilik kewenangan atau pemegang kekuasaan tersebut. Apalagi kewenangan/kekuasaan disini adalah untuk mengelola Keuangan Haji yang sangat besar dan merupakan uang titipan calon jamaah haji untuk biaya Penyelenggaraan Haji. Secara sosiologis, Keuangan Haji berasal dari BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama oleh calon jamaah haji melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk merupakan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Oleh sebab itu, hal tersebut merupakan amanah dari calon jamaah haji kepada Pemerintah agar dikelola secara professional, adil, dan akuntabel dengna prinsip nirlaba. Nilai manfaat hasil pengembangan Keuangan Haji yang dilakukan dalam dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji juga harus digunakan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. Oleh sebab itu, potensi penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan dalam pengelolaan Keuangan Haji harus ditutup rapat jangan sampai terjadi. Dengan Demikian, perlu ada pemisahan kewenangan antara regulator dan pelaksanaan regulasi (operator) dalam pengelolaan Keuangan Haji. Untuk itu, secara tegas dapat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji harus ada pemisahan yang jelas antara Pengelola Keuangan Haji dengan pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain pertimbangan dari aspek filosofis dan sosiologis tersebut, aspek yuridis juga harus dipertimbangkan, karena hal ini akan menjadi dasar hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji yang transparan dan akuntabel. Atas dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yurudis tersebut Pemerintah dan DPR pada tanggal 17 Oktober 2014 menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang tentang Pengelola Keuangan Haji untuk disyahkan menjadi Undang-Undang. Rancangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji telah disyahkan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyatakan: (1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum publik. (3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. (4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang a quo, sangat jelas normanya bahwa BPKH adalah Pengelola Keuangan Haji. BPKH sebagai Pengelola Keuangan Haji adalah badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan secara korporatif dan mandiri. Dengan ketentuan ini berarti secara hukum BPKH dalam mengelola Keuangan Haji berwenang mengembangkan Keuangan Haji, baik melalui penempatannya dalam bank syariah dan/atau bank umum nasional maupun investasi langsung dan/atau tidak langsung dalam usaha yang produktif sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara nirlaba, mengandung norma bahwa BPKH dalam mengelola Keuangan Haji tersebut tidak berarti tidak boleh mencari keuntungan. BPKH dalam mengelola Keuangan Haji secara hukum tetap boleh mencari keuntungan, tetapi bukan untuk dibagi kepada anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas BPKH. Keuntungan yang diperoleh BPKH dalam mengelola Keuangan Haji sebagai hasil dari pengembangan Keuangan Haji yang secara normatif disebut nilai manfaat Keuangan Haji digunakan untuk biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 Berdasarkan posisi BPKH yang sangat sentral dan menentukan dalam pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang a quo tersebut, maka BPKH diberi tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat mendasar dan signitikan oleh Undang-Undang a quo sebagai berikut: 1. Tugas BPKH Pasal 22 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa: penempatannya dalam bank syariah dan/atau bank umum nasional maupun investasi langsung dan/atau tidak langsung dalam usaha yang produktif sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Selanjutnya ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara nirlaba, mengandung norma bahwa BPKH dalam mengelola Keuangan Haji tersebut tidak berarti tidak boleh mencari keuntungan. BPKH dalam mengelola Keuangan Haji secara hukum tetap boleh mencari keuntungan, tetapi bukan untuk dibagi kepada anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas BPKH. Keuntungan yang diperoleh BPKH dalam mengelola Keuangan Haji sebagai hasil dari pengembangan Keuangan Haji yang secara normatif disebut nilai manfaat Keuangan Haji digunakan untuk biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Berdasarkan posisi BPKH yang sangat sentral dan menentukan dalam pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang a quo tersebut, maka BPKH diberi tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat mendasar dan signifikan oleh Undang-Undang aquo sebagai berikut: 1. Tugas BPKH Pasal 22 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa: BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. 2. Fungsi BPKH Pasal 23 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 a. perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; b. pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; c. pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji. 3. Wewenang Pasal 24 menentukan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang: a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan, b. melalukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji. Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang BPKH sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang a quo dapat dijelaskan bahwa secara normatif yuridis BPKH memiliki/mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat penting dan mendasar serta menentukan dalam mengelola Keuangan Haji. Tugas, fungsi, dan wewenang tersebut diperlukan oleh BPKH dalam mengelola Keuangan Haji dalam rangka keuntungan sebagai nilai manfaat melalui pengembangan Keuangan Haji. Dengan nilai manfaat yang sangat besar, diharapkan ke depan ongkos/biaya haji yang disebut BPIH dan harus disetorkan oleh calon jamaah haji akan semakin rendah karena pertambahan nilai manfaat Keuangan Haji yang diperoleh BPKH melalui pengelola Keuangan Haji semakin besar, sehingga bisa digunakan untuk menutup sebagaian atau bahkan seluruhnya biaya Penyelenggara Ibadah Haji yang dibutuhkan. Dengan demikian, dengan diundangkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji secara yuridis kedudukan Menteri Agama sebagai Penyelenggaraan Ibadah Haji dipisahkan dengan kedudukan sebagai Pengelola Keuangan Haji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 Ketentuan mengenai. pemisahan status Menteri Agama sebagai penyelenggara Ibadah Haji dengan Menteri Agama sebagai Pengelola Keuangan Haji ini dapat dibaca dalam Pasal 56 Undang-Undang a quo yang menjelaskan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang a quo tersebut, sangat jelas normanya bahwa beberapa ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pengelola Keuangan Haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji beserta peraturan pelaksanaannya tidak berlaku, kecuali yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang a quo. Untuk itu ketentuan yang mengatur mengenai Pengelola Keuangan Haji, secara yuridis yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji. Atau secara jelas dapat dikatakan bahwa BPKH adalah badan hukum publik yang secara hukum berwenang mengelola Keuangan Haji. Dengan diundangkan dan diberlkakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Menteri Agama sebagai regulator Penyelenggaraan Ibadah Haji dipisahkan fungsinya dari Pengelola Keuangan Haji (operator). Hal im dimaksudkan agar Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dilaksanakan secara professional, transparan, adil, dan akuntabel dengan prinsip independen dan nirlaba. Selain itu, dengan pemisahan fungsi tersebut dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan. III. Konstitusionalitas Beberapa Ketentuan Sebagaimana Diatur dalam Undang- Undang Pengelolaan Keuangan Haji A. Beberapa Ketentuan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 1. Terhadap ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, menyatakan bahwa: (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji. (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam ayat (4) Pasal 6 tersebut diatas normanya mengatur mengenai larangan pengambilan setoran BPIH dan BPIH Khusus oleh Jemaah Haji. terhadap ketentuan ini menurut ahli justru untuk menjamin adanya kepastian hukum, bahwa calon jamaah haji yang sudah terdaftar dalam siskohat (telah memiliki porsi harus tetap komit untuk menunaikan ibadah haji). Calon jamaah haji tersebut tidak boleh main-main dengan niatnya untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan jadwal sebagaimana telah tercantum dalam daftar pemberangkatan. Apabila calon jamaah haji degan bebas kapan saja dapat mengambil setoran BPIH dan atau BPIH Khusus maka kepastian Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat terganggu karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah. direncanakan. Namun demikian, berdasarkan ketentuan ayat (5) nya sangat jelas pengaturannya yaitu saldo setoran BPIH dan atau BPIH Khusus tersebut dapat diambil apabila Jamaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang syah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaran Ibadah haji. 2. Terhadap ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 menurut ahli pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalil yang menganggap bahwa pasal-pasal tersebut di atas inkonstitusional menurut ahli tidak tepat karena dalilnya menyatakan bahwa Keuangan Haji dan nilai manfaat tersebut harus dihitung dari tahun berjalan. argumentasi yuridis untuk masalah tersebut sudah diuraikan pada uraian sebelumnya. Oleh sebab itu, menurut ahli tidak ada hak konstitusional warga negara yang dirugikan oleh ketentuan- ketentuan pasal tersebut di atas. 4. Khusus terkait dengan Pasal 50 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang berbunyi "BPKH dalam Pengelolaan Keuangan Haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah". Terhadap ketentuan Pasal 50 tersebut, menurut ahli dapat dijelaskan bahwa: a. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat mimiliki Mata Uang sebagai salah satu symbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibandingkan oleh seluruh warga Negara Indonesia, (vide UU 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang). b. Dalam Pasal 50 tidak mengandung pengertian bahwa setoran BPIH oleh Jemaah Haji harus dalam bentuk rupiah. Namun dalam pasal ini hanya mengatur bahwa proses administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan haji digunakan satuan mata uang rupiah karena hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum digunakan. IV. Penutup Demikian pendapat ahli terkait dengan konstitusionalitas beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji disampaikan untuk memberikan kejelasan status beberapa ketentuan Pasal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan yang mulia hakim majelis mahkamah konstitusi dapat mempertimbangkan bahwa pasal-pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 tersebut tidak merugikan hak konstitusional warga negara yang bermaksud atau berniat untuk menunaikan ibadah haji, Karena beberapa ketentuan pasal tersebut tidak bertentangan dengan beberapa pasal-pasal Undang- Undang Dasar 1945. 3. Siswo Sujanto Dalam permohonan para Pemohon bila dicermati pada intinya dipicu oleh ketidaksetujuan para Pemohon terhadap tiga hal, yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yaitu: Pertama, adanya kewajiban para calon jemaah haji daftar tunggu untuk melakukan pembayaran uang muka kepada pemerintah yang untuk selanjutnya dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Kedua, penyerahan pengelolaan dana haji kepada suatu lembaga khusus yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Ketiga, penggunaan mata uang rupiah dalam kewajiban pembayaran uang muka. Bagi tim penyusun, rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, ketiga hal tersebut di atas merupakan inti materi permohonan Pemohon, bukanlah hal baru yang muncul pada hari ini. Dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang memakan waktu lebih dari tiga tahun, ketiga hal tersebut merupakan topik yang telah berulang kali diajukan dan diperdebatkan oleh para pakar dan berbagai pihak yang ketika itu kurang sependapat dengan pemikiran tim penyusun rancangan Undang-Undang. Perdebatan demi perdebatan tersebut pada akhirnya berujung pada pemahaman berbagai pihak terhadap konsepsi pemikiran yang disampaikan oleh penyusun, dan alhamdulillah berbagai kajian yang berujung pada ketidaksesuaian pendapat atau keberatan yang telah disampaikan oleh berbagai pihak pada masa itu, justru kemudian berubah menjadi bagian yang memperkokoh fondasi, konsepsi yang kemudian dituangkan dalam Undang- Undang tersebut. Bahwa kasus yang terjadi adalah sebuah kasus yang terjadi dalam lingkup hukum keuangan negara, yaitu merupakan kasus yang terjadi dalam rangka pengelolaan keuangan negara khususnya terkait dengan cara bagaimana pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat dan bagaimana teknik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 pembiayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pembiayaan layanan tersebut. Oleh karena itu, tanpa memiliki potensi yang berlebihan dan mengurangi arti penjelasan dari sudut disiplin ilmu lainnya, sebagaimana berkali-kali ahli sampaikan dalam forum seperti ini, ahli berpendapat bahwa penjelasan dari sudut ilmu hukum keuangan negara sudah selayaknya dipandang memiliki relevansi yang relatif tinggi dibandingkan penjelasan dari sudut disiplin ilmu lainnya. Hal ini tentunya dengan mengacu pada asas proporsionalitas, yaitu dengan menempatkan disiplin ilmu hukum keuangan negara sebagai instrumen untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang timbul dalam bidang hukum keuangan negara. Dalam praktik selama ini, mengingat disiplin ilmu hukum keuangan negara di Indonesia belum berkembang, sekadar untuk mencari pembenaran bahwa masalah-masalah keuangan negara telah dianalisis dan dari aspek hukum, kasus-kasus yang terjadi dalam lingkup keuangan negara seringkali dianalisis oleh berbagai pihak dengan menggunakan sudut pandang dari berbagai disiplin ilmu hukum. Padahal, ini adalah satu pemahaman yang kurang tepat atau boleh dikatakan keliru. Penggunaan sudut pandang dimaksud sebagaimana tampak dalam berbagai kasus yang diajukan, akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Sehubungan dengan itu, ahli menyampaikan penjelasan kasus tersebut dari sudut ilmu hukum keuangan negara, sebagaimana yang telah ahli pelajari di beberapa universitas baik di Indonesia, maupun di negara lain serta yang Ahli dalami selama ini, sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. Sebagai praktisi, yaitu selaku pejabat pemerintah di Kementerian Keuangan yang ditunjuk sebagai ketua tim kecil penyusunan rancangan Undang-Undang bidang Keuangan Negara, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam kaitan tersebut sekedar menyegarkan ingatan berbagai pihak, perlu pada kesempatan ini Ahli sampaikan bahwa pada prinsipnya suatu produk perundang-undangan terdiri dari dua unsur, yaitu Pertama unsur frame atau wadah yang lebih dikenal dengan aspek hukum. Kedua, unsur content atau isi yang merupakan substansi atau materi yang akan dituangkan dalam produk perundang-undangan itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam penyusunan ketentuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 perundang-undangan diperlukan pemahaman yang mendasar terhadap dasar- dasar filosofi keilmuan substansi, yang bersangkutan sebagai content. Dasar- dasar pemikiran filosofi inilah yang kemudian dituangkan dalam penjelasan umum, yang kemudian menjiwai pasal-pasal ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan. Atas dasar pemikiran di atas, ketika melakukan analisis terhadap pasal-pasal suatu ketentuan perundang-undangan, harus didasarkan pada pemikiran filosofis keilmuan yang bersangkutan, bukan dengan melakukan analisis dengan menggunakan peralatan displin ilmu lain. Beranjak dari hal-hal tersebut di atas, gugatan terhadap norma-norma yang dijadikan landasan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, harus dianalisis dari sudut pandang pemikiran filosofis hukum keuangan negara, harus dilihat dari sudut pandang hubungan antar pemerintah dan rakyatnya, baik dari segi politis, ekonomi, dan hukum, khususnya terkait dengan pengertian hubungan hukum antara negara, ataupun pemerintah dengan rakyat. Menurut studi ilmu hukum keuangan negara dengan mengacu kepada hak-hak asasi masyarakat yang secara rinci dituangkan dalam Declaration of Human Rights yang kemudian dimuat dan dijadikan landasan konstitusi berbagai negara di dunia, secara konstitusional Pemerintah berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik atau seringkali disebut juga dengan istilah layanan publik. Dalam konsepsi ilmu keuangan negara, pengertian barang dan jasa publik atau yang lebih dikenal dengan istilah public goods and services, pada prinsipnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah. Layanan dasar tersebut menurut berbagai kepustakaan berupa keamanan dan ketertiban, kesehatan, pendidikan, keadilan, dan semua layanan dalam bentuk fasilitas yang tergabung dalam kelompok pekerjaan umum Pemerintah. Mengingat semua jenis layanan dimaksud merupakan kebutuhan dasar yang harus disediakan tanpa kecuali kepada seluruh penduduk, penyediaannya oleh negara tidak dapat dilakukan atas dasar mekanisme harga. Artinya, Pemerintah harus menyediakan layanan tersebut secara cuma-cuma. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah memiliki kewenangan memungut pajak dari masyarakat untuk mendanai segala kegiatan dimaksud. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 Konsepsi tentang layanan publik dari masa ke masa semakin berkembang dan bervariasi menurut kebutuhan masyarakat dan negara. Atas dasar kenyataan itulah di Indonesia kebutuhan melaksanakan ibadah haji kemudian dinyatakan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan haji merupakan suatu bentuk layanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sejarah masa lalu, kendati pengaturan penyelengaraan perjalanan haji bagi penduduk Hindia-Belanda oleh pemerintah pada masa kependudukan kolonial Belanda memiliki sisi kepentingan yang berbeda dibandingkan pada masa kini, secara historis menunjukkan bagaimana Pemerintah telah sejak lama ikut campur dalam mengatur masalah kegiatan beribadah ke tanah suci bagi penduduknya yang beragama Islam. Selanjutnya baru pada tahun 1912 dibentuklah bagian penolong haji oleh Perserikatan Muhammadiyah, yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan yang konon merupakan cikal bakal direktorat urusan haji di republik ini. Dari penulisan sejarah, sejak saat itulah tampaknya pemikiran bahwa penyelenggaraan ibadah haji menjadi bagian dari layanan publik dalam sistem sosial dan tata kelola pemerintahan di Indonesia benar- benar dicanangkan. Keputusan tersebut membawa akibat terhadap konsekuensi pendanaan yang harus disediakan oleh Pemerintah dalam bentuk alokasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam perkembangannya, masalah pengelolaan haji bukan lagi hanya sekadar masalah bagaimana seseorang dinyatakan layak untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan mengusahakan pengangkutan untuk berangkat ke tanah suci, melainkan juga dihadapkan pada jumlah kuota yang diberikan oleh Pemerintah Saudi Arabia yang ternyata semakin tahun menjadi semakin kecil bila dihadapkan dengan animo masyarakat untuk pergi haji. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Pemerintah harus mampu mengatur dan menyeleksi para calon jemaah haji secara adil. Ditinjau dari sisi pengelolaan haji itu sendiri, hal tersebut kemudian menempatkan Pemerintah sebagai satu-satunya otoritas yang memiliki kewenangan memutuskan calon yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Kenyataan bahwa kenaikan jumlah masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji setiap tahun dibandingkan dengan kenaikan jumlah kuota yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 diberikan oleh Pemerintah Saudi Arabia kepada Pemerintah Indonesia telah mengakibatkan antrian panjang yang kemudian dicatat sebagai daftar tunggu. Salah satu cara untuk dapat mengendalikan calon yang terdaftar dalam daftar tunggu, Pemerintah mensyaratkan bahwa yang bersangkutan diwajibkan melakukan pembayaran sejumlah uang yang kemudian dikenal dengan setoran awal BPIH. Dengan demikian, setoran awal tersebut dilihat dari satu sisi pada hakikatnya merupakan alat seleksi yang mengendalikan pendaftaran calon jemaah haji. Artinya bahwa seseorang yang telah mendaftar dan membayar setoran awal akan terkualifikasi sebagai calon jemaah mampu, bukan seseorang yang sekedar mendaftarkan diri padahal belum memiliki kemampuan finansial yang memadai, yang kemungkinan besar justru akan menghambat orang lain yang secara finansial telah memiliki kemampuan pada saat pendaftaran. Kemampuan dimaksud bukan diukur pada saat sekian tahun yang akan datang, melainkan pada saat melakukan pendaftaran. Jadi pendaftaran diukur atas dasar kemampuan finansial seseorang pada saat melakukan pendaftaran, bukan diukur dari kesempatan atau kecepatan mendaftar yang dilakukan oleh seseorang. Pola ini merupakan suatu langkah yang dipandang cukup adil, lebih-lebih bila memperhatikan persyaratan menunaikan ibadah haji yang salah satunya adalah memiliki kemampuan finansial yang mencukupi. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah setoran awal para calon jemaah haji semakin besar jumlahnya, bahkan sangat besar sekali yang mencapai jumlah triliunan rupiah. Sementara itu uang triliunan tersebut hanya dibiarkan menumpuk dalam rekening atas nama Menteri Agama, tanpa dikelola dengan cara yang memadai menurut tata kelola keuangan yang baik. Bila dicermati salah satu alasannya adalah bahwa ternyata Menteri Agama selaku menteri teknis, tidak memiliki kewenangan pengelolaan uang tersebut, ini adalah harga mati menurut ketentuan tata kelola keuangan negara. Meskipun menurut kenyataan berada dalam rekening Menteri Agama, uang tersebut merupakan uang yang dikuasai negara, harus dikelola dan di bawah kendali pemerintah c.q. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Namun demikian, karena status uang dimaksud bukanlah merupakan penerimaan negara dalam arti sebenarnya, sebagaimana layaknya penerimaan dari sektor pajak atau pun pungutan lainnya, melainkan merupakan uang titipan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 masyarakat yang akan digunakan untuk tujuan tertentu, yakni biaya penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaannya memerlukan pengaturan tersendiri yang bersifat khusus. Padahal seharusnya uang yang dimaksud bila dikelola dengan baik akan menghasilkan manfaat yang sangat besar yang akan dapat digunakan antara lain untuk: 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 2. Merasionalkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. 3. Memberikan nilai tambah terhadap dana haji. 4. Kemaslahatan jemaah dan umat. Dengan mendasarkan pada organisasi kelembagaan dalam tata kelola keuangan negara sesuai prinsip yang dianut dalam paket Undang-Undang bidang keuangan negara di satu sisi dan manfaat yang diperoleh untuk tujuan sebagaimana tersebut di atas di sisi lain, maka dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebagai lembaga keuangan negara untuk tujuan tertentu, Badan Pengelola Keuangan Haji memiliki karakter yang unik, kendati di bawah kendali pemerintah sebagai lembaga tersebut bersifat non-struktural atau non- organik. Oleh karena itu, lembaga tersebut tidak dibiayai melalui sistem APBN, melainkan dibiayai melalui manfaat yang diperoleh dari pengelolaan dana yang dipercayakan kepadanya. Berada langsung di bawah Presiden, tetapi di bawah pengawasan Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Walaupun harus dikelola secara korporatif dengan mendasarkan pada prinsip syariah Islam, Badan Pengelola Keuangan Haji merupakan lembaga nirlaba (non for profit). Artinya, manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan keuangan maupun aset harus seluruhnya dimasukkan kembali dalam lembaga tersebut untuk digunakan bagi kepentingan bersama. Dalam kaitan ini pencapaian tujuan pengelolaan keuangan haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji akan dapat diwujudkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini akan mencakup tiga hal utama penyelenggaraan ibadah haji, yaitu pemondokan, katering, dan transportasi. Dengan adanya kewenangan untuk menggunakan dana yang terkumpul dari para calon jemaah haji, termasuk calon daftar tunggu akan memungkinkan Kementerian Agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan haji untuk melakukan pembayaran lebih awal, misalnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 satu tahun sebelumnya. Hal tersebut di samping memberikan kepastian dan lokasi yang lebih menguntungkan dalam hal pemondokan, akan memberikan keuntungan dalam bentuk harga yang tentunya lebih murah. Perlu disampaikan bahwa selama ini antara penetapan PPIH dan waktu pelaksanaan ibadah haji relatif sangat dekat sehingga pihak Kementerian Agama selalu menghadapi kesulitan untuk dapat memperoleh lokasi pemondokan yang menguntungkan untuk para jemaah, dengan pula halnya dengan transportasi dan katering. Di samping itu, dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan berbagai kegiatan pendukung yang ternyata tidak dapat dibiayai melalui APBN, kebutuhan akan dana pendukung dimaksud ditinjau dari segi pengelolaan keuangan negara memang tidak selayaknya dibiayai dari sektor perpajakan karena akan menimbulkan aspek ketidakadilan, sementara itu dana yang disetorkan oleh calon jemaah haji pada hakikatnya mencakup biaya transportasi pemondokan dan biaya hidup selama di tanah suci. Oleh karena itu, manfaat yang berasal dari pengelolaan dana haji dimaksud akan merupakan sebuah pembiayaan yang dapat diandalkan. Dalam hal merasionalkan biaya penyelenggaraan ibadah haji, konkretnya gagasan tersebut adalah menjawab keinginan masyarakat agar biaya ibadah haji tidak selalu naik setiap tahun, akan tetapi diharapkan dapat lebih rendah dari tahun sebelumnya atau setidak-tidaknya sama. Dengan memperhatikan besarnya jumlah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang akan menghasilkan manfaat yang sangat besar akan memungkinkan penurunan biaya ibadah haji tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Memberikan nilai tambah terhadap dana haji dan kemaslahatan jemaah serta umat. Dengan penerapan prinsip nirlaba, berbagai manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana haji akan terakumulasi dengan baik dengan bentuk aset dan modal yang dikelola yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada seluruh jemaah haji pada khususnya, maupun seluruh umat Islam pada umumnya. Hal-hal tersebut di atas merupakan manfaat yang diharapkan dapat dirasakan dan diterima oleh para jemaah haji maupun umat Islam pada umumnya, sebagaimana layaknya pengelolaan dana publik yang diarahkan penggunaannya untuk kepentingan publik, memiliki karakter sebagaimana layanan publik pada umumnya, yaitu bahwa si penerima manfaat tidak dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 diidentiifikasi, tetapi seluruh kelompok akan menerima dan merasakan manfaat serta dalam jumlah yang sama. Dari penjelasan tersebut di atas dapat kiranya disimpulkan sebagai berikut. 1. Perkembangan animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji yang tidak seimbang dengan besaran kuota yang diberikan Pemerintah Saudi Arabia telah mengakibatkan daftar tunggu para calon jemaah haji. 2. Pemerintah selaku pemegang otoritas penyelenggaraan ibadah haji memiliki kewenangan pengaturan calon jemaah haji yang dapat diberangkatkan. 3. Pengaturan dimaksud ditempuh antara lain dengan cara mewajibkan seluruh calon jemaah haji untuk melakukan pembayaran sebagai biaya ibadah haji. 4. Agar pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien kemudian dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai sebuah institusi pengelola keuangan negara, Badan Pengelola Keuangan Haji bersifat independen dan nirlaba dengan mengacu pada sikap korporatif berdasarkan prinsip syariat Islam. 6. Tujuan yang diharapkan dari pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji adalah untuk memberikan nilai tambah dan rasionalisasi biaya bagi kemaslahatan jemaah dan umat Islam secara kaffah. 7. Hal-hal tersebut pada angka 6 di atas merupakan manfaat yang diharapkan dapat dirasakan dan diterima oleh para jemaah haji maupun umat islam pada umumnya. 8. Sebagaimana layaknya pengelolaan dana publik yang diarahkan penggunaannya untuk kepentingan publik, memiliki karakter sebagaimana layanan publik pada umumnya, yaitu bahwa si penerima manfaat tidak dapat diidentifikasi, tetapi seluruh kelompok akan menerima dan merasakan manfaat serta dalam jumlah yang sama. Selanjutnya atas dasar kesimpulan dimaksud, perkenankanlah Ahli menyampaikan pendapat terhadap permohonan para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa Pemerintah sebagai otoritas memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi calon jemaah daftar tunggu, yaitu antara lain dengan menerapkan kewajiban pembayaran sebagian biaya ibadah haji yang kemudian dikenal dengan istilah setoran awal BPIH. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 2. Bahwa pendaftaran calon jemaah bersifat sukarela, tetapi pembayaran setoran awal BPIH adalah wajib. Artinya, pemerintah tidak pernah dengan sewenang-wenang mengambil hak masyarakat melainkan hal tersebut dilakukan demi keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini masyarakat bebas untuk tidak membayar setoran awal BPIH dengan konsekuensi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kualifikasi untuk dimasukkan dalam daftar tunggu. 3. Bahwa pengelolaan dana setoran awal BPIH yang terhimpun oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, semata-mata ditujukan untuk efisiensi dan efektifitas agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dalam rangka memberikan nilai tambah dan rasionalisasi biaya bagi kemaslahatan jemaah haji dan umat Islam secara kaffah, dan tidak akan merugikan para calon jemaah haji. 4. Bahwa manfaat yang diterima oleh masing-masing calon jemaah dari pengelolaan dana secara kolektif akan lebih besar dibandingkan hasil pengelolaan dana sendiri. Sementara itu, sebagai anggota suatu kelompok, semua anggota yang akan memperoleh manfaat dari hasil kerja institusi dalam kelompok tersebut berkewajiban membiayai kegiatan tersebut. Hal itu merupakan sebuah kewajaran. 5. Bahwa manfaat yang diperoleh bagi semua calon dirasakan oleh seluruh calon jemaah, bahkan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Setiap anggota akan menikmati manfaat dari setoran awal PPIH anggota sebelumnya dalam bentuk rasionalitas biaya haji dan calon anggota sesudahnya ketika penyelenggara ibadah haji melakukan pembayaran di muka untuk berbagai kegiatan ibadah haji yang pada saat itu, yaitu tahun berjalan, calon jemaah yang bersangkutan belum melaksanakan pelunasan karena BPIH-nya belum ditetapkan oleh lembaga legislatif. 6. Bahwa penggunaan rupiah sebagai satuan hitung merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 karena merupakan wujud kedaulatan negara. Oleh karena itu, secara konsisten Pemerintah menetapkan bahwa transaksi dalam wilayah Republik Indonesia harus menggunakan satuan hitung rupiah. Hal tersebut tidak terbatas pada hubungan antara hubungan transaksi antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, atau pun antara pemerintah dengan warganya. Sementara itu, penggunaan mata uang asing Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 hanya dilakukan dalam hubungan internasional dengan negara lain, termasuk dengan warga masyarakatnya. Terkait dengan itu, hanya perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan menggunakan sistem akuntansi yang menggunakan mata uang asing yang diizinkan untuk melakukan pembayaran pajaknya dalam mata uang asing. 7. Bahwa norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang dipertanyakan oleh Pemohon sebagaimana telah dikemukakan dalam penjelasan, diturunkan dari kaidah atau sistem pengelolaan keuangan negara, sedangkan kaidah atau sistem pengelolaan keuangan negara itu sendiri dibangun atas dasar filosofi yang dianut dalam hukum keuangan negara. [2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 15 April 2015 telah memberikan keterangan dan telah menyampaikan keterangan secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 50 Undang- Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Pasal 6 (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji. (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 8 (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. belanja pegawai; dan b. belanja operasional kantor. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji. Pasal 50 “BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah”. Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo. C. Keterangan DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007DPR. 2. Pengujian UU Pengelolaan Keuangan Haji Terhadap permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 50 Undang-Undang a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa keberlakuan Undang-Undang a quo telah dijamin dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” b. Bahwa pembentukan Undang-Undang a quo didasari atas meningkatnya jumlah jemaah haji tunggu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji, dimana akumulasi dana jemaah haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya, sehingga dapat digunakan dalam mendukung penyelenggaraan haji yang berkualitas. c. Bahwa pengaturan Pengelolaan Keuangan Haji yang diatur lebih lanjut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 dalam Undang-Undang a quo bertujuan untuk meningkatkan: 1) kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; 2) rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan 3) manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. d. Bahwa UU Pengelolaan Keuangan Haji tidak mengatur mengenai “setoran awal” tetapi mengatur mengenai setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (BPIH Khusus) pada prinsipnya merupakan bagian dari Dana Haji sebagaimana diatur dalam Pasal l angka 2 Undang-Undang a quo yang secara keseluruhan berbunyi: “Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.” e. Bahwa setoran BPIH dan BPIH Khusus yang diperoleh dari Jemaah haji yang selanjutnya dibayarkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang a quo bukan merupakan pengambilalihan setoran sebagai salah satu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang- wenang dari BPKH. Hal ini mengingat bahwa BPKH merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang a quo untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, bersifat mandiri, berbadan hukum publik, dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Lembaga ini juga memiliki tugas untuk mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang a quo. f. Bahwa setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji secara sepihak, kecuali apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya karena meninggal dunia maupun alasan lain Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang a quo, karena hal dimaksud dapat mempengaruhi Penyelenggaraan Ibadah Haji secara keseluruhan. Bagaimana jadinya jika seorang Jemaah Haji dapat secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan mengambil setoran BPIH/BPIH Khusus berdasarkan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang a quo, tentunya akan mempengaruhi Penyelenggaraan Ibadah Haji secara keseluruhan. g. Bahwa nilai manfaat Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji ditempatkan pada Kas Haji sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tepat, apabila melihat pengertian dari Keuangan Haji dan Kas Haji sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 8 Undang-Undang a quo. Dalam Pasal 1 angka 1 secara keseluruhan berbunyi: “Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.” Selanjutnya Pasal 1 angka 8 secara keseluruhan berbunyi: “Kas Haji adalah rekening BPKH pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji” h. Bahwa penempatan nilai manfaat Keuangan Haji pada Kas Haji sebagaimana tertuang pada poin g dimaksudkan agar alur rekening BPKH dapat diketahui dan ditentukan karena hanya terdapat Kas Haji yang jelas sehingga akuntabilitas pengelolaan Keuangan Haji yang salah satunya adalah pengelolaan nilai manfaat dari Keuangan Haji dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. i. Bahwa besaran pengeluaran operasional BPKH yang ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang a quo tidak ditentukan secara sepihak oleh BPKH, namun persentase Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 dimaksud ditentukan berdasarkan usulan BPKH dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang a quo. Sehingga dengan demikian besaran persentase dimaksud diharapkan tidak akan merugikan nilai manfaat yang akan diterima/dikembalikan kepada Jemaah Haji. j. Bahwa struktur komponen BPIH, bagian yang dibayar dengan menggunakan mata uang Dollar USA hanya biaya penerbangan haji, sedangkan untuk biaya pelayanan haji di Arab Saudi dibayar dengan menggunakan mata uang Riyal Arab, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri dibayarkan dengan Rupiah. Pembayaran BPIH dengan mata uang Rupiah juga bertujuan untuk memudahkan calon jamaah yang mungkin kurang mengerti mata uang asing. Oleh karenanya, untuk memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh calon jamaah maka penyelenggaraan ibadah haji menggunakan mata uang Rupiah. k. Bahwa pengelolaan Keuangan Haji yang dilakukan oleh BPKH dengan menggunakan satuan hitung mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena hal ini juga telah sesuai dengan pelaksanaan terhadap Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang secara keseluruhan berbunyi: “Rupiah wajib digunakan dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” l. Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 50 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan tambahan (ad informandum) di depan persidangan pada tanggal 15 April 2015 dari Anggito Abimanyu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Menyimak pokok permohonan uji materi UU Nomor 34 Tahun 2015 yang dimaksudkan oleh Pemohon, pada hakekatnya menyangkut materi dalam kedua UU tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50 UU Nomor 34 Tahun 2014 mengenai setoran awal dan nilai manfaat setoran awal BPIH ke rekening BPKH. Mengamati, melihat dan memperlajari substansi yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan penyelenggaraan haji, sejujurnya kami berkesimpulan bahwa materi yang dimohonkan tersebut tidak perlu menjadi materi pengujian di Mahkamah Konstitusi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pemohon, terdapat pemahaman dan persepsi yang kurang lengkap terhadap substansi tersebut oleh pihak Pemohon yang seharusnya dapat diselesaikan apabila dilakukan dialog antara pihak Pemohon dan Termohon. Perlu juga kami sampaikan bahwa substansi yang disampaikan pemohon sekarang sedang dirumuskan oleh DPR dalam perubahan UU Nomor 13 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 2008 dan materi perubahan Undang-Undang tersebut telah masuk dalam jadwal program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015. Kami sendiri diminta menjadi nara sumber oleh Bidang Kesra Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi VIII DPR telah menyampaikan draf naskah akadamik dan perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008. Dengan ijin Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi VIII DPR RI kami akan menyampaikan draf naskah akademik dan Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008 kepada yang mulia panel hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjadi bahan pertimbangan. Materi perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008 yang sedang digodog terkait uji materi diantaranya menyangkut kewajiban haji satu kali seumur hidup, setoran awal BPIH, nilai manfaat setoran awal BPIH dan pembinaan serta standar biaya KBIH serta harmonisasinya dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji. Kami sungguh sangat yakin perubahan Undang- Undang tersebut dapat diterima oleh DPR, Pemerintah dan stakeholder lainnya. Momentum perubahan Undang-Undang tersebut sangat relevan dan urgen sekaligus sebagai jawaban atas kelemahan-kelemahan penyelenggaraan ibadah haji selama ini. Pertama, pembatasan keberangkatan haji satu kali seumur hidup. Pemohonan ini menurut kami kiranya dapat diterima dan ditampung dalam substansi perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008. Kementerian Agama telah membuat kebijakan penundaan keberangkatan jemaah haji yang pernah berhaji tersebut dalam 4 tahun terahir dan tetap dilanjutkan hingga saat ini. Karena ketetapan dalam UU 13 Tahun 2008 ayat (4) belum mengatur secara tegas hal tersebut, Kementerian Agama hanya melakukan “penundaan” keberangkatan kepada jemaah haji yang sudah berhaji pada tahap pengisian kuota haji tahun diperuntukan bagi yang belum pernah berhaji. Alasan penundaan tersebut adalah memberikan kesempatan bagi yang belum berhaji dan antrean haji mencapai lebih dari 12 tahun. Kami sepakat dengan Pemohon agar pembatasan haji satu kali dijadikan suatu norma agar memiliki kepastian hukum. Perlu kami sampaikan dalam naskah akademik dan perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008 pasal 4 telah disusulkan perubahan persyaratan menunaikan ibadah haji dengan syarat: poin c) belum pernah melakukan perjelanan ibadah haji, dengan keterangan pengecualian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 pada pasal penjelasan. Kami yakni pihak legislatif komisi VIII DPR dan Pemerintah setuju dengan ketentuan tersebut. Kedua, ketentuan mengenai perlu tidaknya membayar setoran awal BPIH. Pihak Pemohon menyampaikan argumen bahwa pembayaran setoran awal BPIH oleh jemaah tunggu tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) yang berupa hal untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk memperoleh atas hak milik yang tidak boleh diambil alih oleh siapapun secara sewenang-wenang dirugikan oleh berlakukanya UU Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (2). Sehubungan dengan hal tersebut perlu disampaikan pendapat kami sebagai berikut: Perjalanan haji ke Arab Saudi memerlukan biaya perjalanan yang tidak murah. Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH tersebut jika dihitung secara nominal, diperkirakan diatas US$3.150 untuk direct cost dan sekitar Rp 15 juta per orang untuk indirect cost. Bukan tidak mungkin 10 tahun lagi besarnya BPIH akan mencapai diatas US$5.000 plus Rp. 25 juta. Untuk meringankan beban biaya tinggi bagi calon jemaah haji, maka dengan dasar UU Nomor 13 Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembayaran setoran awal atau cicilan (DP) BPIH. Jadi setoran awal tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban calon jemaah haji yang akan berangkat haji dengan cara mencicil. Setoran awal tersebut disimpan pada rekening Menteri Agama di Bank Syariah dengan maksud untuk menjaga tingkat keamanan, jaminan, tanggung jawab dan nilai manfaat setoran awal tersebut. Penetapan Bank Syariah sebagai bank penerima setoran awal dipersyaratkan bank yang telah dijamin oleh Lemnbaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi uang setoran awal tersebut tidak diambil alih kepemilikannya, tetapi “dititipkan” dan “diwakilkan” kepada Menteri Agama dengan akad wakalah untuk dikelola melalui manajemen syariah, profesional dan amanah serta nirlaba. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 masalah kepemilikan dana dan pengelolaan dana telah tegas-tegas diatur sehingga memberikan kepastian hukum bahwa dana setoran awal dan nilai manfaat BPIH jemaah tunggu adalah milik jemaah dan diwakilkan kepada BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Setoran awal tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan niat calon jemaah haji dan sekaligus menunjukkan indikator kemampuan keuangan (istita’ah) dari calon jemaah haji. Argumentasi pemohon bahwa adanya setoran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 awal jemaah tunda tersebut menutup hak mendaftar pada para calon jemaah usia muda yang belum berpenghasilan cukup, dapat dilakukan diatasi dengan melakukan kerjasama atau meminta bantuan dari pihak keluarga atau pihak terkait secara sukarela dan dengan dasar saling tolong menolong untuk membayar setoran awal. Kami sepakat dengan Pemohon yang dinyatakan pada hal 13 uji materi UU 13/2008 dan hal 9 uji materi UU Nomor 34 Tahun 2014 bahwa “nilai manfaat dari setoran awal adalah hakikatnya milik Pemohon sebagai calon jemaah yang harus mendapatkan perlindungan hukum yang tidak boleh diambil secara sewenang- wenang oleh siapapun”. Baik setoran awal dan nilai manfaat adalah milik jemaah haji mendapat perlindungan hukum karena dikelola oleh pejabat negara, yakni Menteri Agama serta disimpan di Bank Syariah yang mendapat penjaminan dari LPS. Perlu kami tambahkan bahwa menurut penelitian dari Ditjen PHU bekerjasama dengan peneliti dari FEB UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2014, setoran awal dapat mengurangi antrean haji. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa apabila jemaah tidak diwajibkan membayar setoran awal BPIH, maka antrean jemaah haji akan menjadi lebih panjang lagi. Dengan setoran awal atau DP, saat ini antrean rata-rata mencapai 14 tahun, tanpa setoran awal antrean diperkirakan akan dapat bertambah hingga 20 tahun. Hal tersebut tentu tidak dikehendaki oleh calon jemaah haji tunggu, termasuk Pemohon. Secara legal perlu ditambahkan bahwa nilai setoran awal juga bukan merupakan substansi yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 dan UU Nomor 34 Tahun 2014. Penetapan setoran awal merupakan kebijakan Pemerintah, dan besarannya ditetapkan oleh Menteri Agama dengan berbagai pertimbangan. Penetapan besaran setoran awal, lazimnya juga dikonsultasikan ke DPR karena berdampak luas pada calon jemaah haji. Nilai manfaat dari setoran awal merupakan bagian dari sumber pembiayaan BPIH, semakin tinggi nilai manfaat, maka kewajiban pelunasan akhir BPIH pada tahun keberangkatan akan semakin kecil. Bahkan menurut perkiraan kami, pada tahun 2020 nanti, Jemaah haji tidak perlu lagi melakukan pelunasan pembayaran BPIH, karena kebutuhan pembiayaan BPIH sudah dapat dipenuhi oleh setoran awal dan nilai manfaat setoran awal BPIH jemaah tunggu. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 Besaran setoran awal dapat dilakukan perubahan sesuai dengan berbagai pertimbangan, sosial, antrean dan ekonomi serta kondisi jemaah haji. Setoran awal yang saat ini bernilai Rp. 25 juta per jemaah dapat saja ditinjau ulang oleh Kementerian Agama. Terhadap besaran tersebut, Pemohon dipersilahkan memberikan masukan langsung ke Kemenag atau menyampaikan aspirasi ke Komisi VIII DPR setiap saat, tanpa harus merubah Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2008. Adapun keberatan Pemohon adanya beban jemaah atas pelemahan/kemerosotan nilai tukar pada waktu pelunasan BPIH merupakan risiko yang tidak seluruhnya bisa dihidari. Seperti dimaklumi pergerakan nilai tukar rupiah merupakan faktor eksternal ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran rupiah. Untuk mengatasi beban pelemahan nilai tukar bagi jemaah haji, Kementerian Agama dapat menerapkan kebijakan lindung nilai atau hedging seperti yang telah ditetapkan dalam fatwa MUI. MUI telah menerbitkan Fatwa baru perluasan dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/2002 tentang Jual Beli Mata Uang sebelumnya. Fatwa yang baru ini telah memberikan makhraj syar’i berupa forward agreement berikut penjelasan dan rincian. Fatwa MUI atas aktivitas lindung nilai forward tersebut menyangkut beberapa akad penting, beberapa diantaranya, Pertama 'Aqd al tahawwuth al basith atau Transaksi Lindung Nilai Sederhana, kedua 'Aqd al tahawwuth al murakkab atau Transaksi Lindung Nilai Kompleks dan ketiga 'Aqd al tahawwuth fi suq al sil’ah atau Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah. Sebagai seorang ekonom syariah, kami memahami bahwa apabila terjadi pelemahan dalam nilai tukar rupiah, Bank Indonesia akan melakukan penyesuaian suku bunga yang berarti bagi hasil bank syariah dari setoran awal akan meningkat dan kenaikan manfaat tersebut akan dikembalikan kepada jemaah untuk membiayai biaya indirect cost penyelenggaraan ibadah haji. Apabila pelemahan nilai tukar melebihi manfaat dari nilai bagi hasil, untuk melindungi keuangan jemaah haji, Kementerian Agama dapat memanfaatkan kebijakan lindung nilai mengacu pada fatwa MUI. Dengan logika tersebut, kami meyakini risiko kerugian keuangan kepada jemaah haji apabila terjadi pelemahan nilai tukar dapat dimitigasi selama manajemen keuangan haji dikelola dengan profesional, amanah dan transparan. Kiranya pemohon dapat mendiskusikan dengan Kementerian Agama mengenai upaya mitigasi risiko nilai tukar Jemaah Haji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 Ketiga, pemohon menyampaikan pendapat bahwa nilai manfaat BPIH yang digunakan langsung untuk membiayai operasional penyelenggaraan ibadah haji tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama nilai manfaat dari setoran awal dibayarkan pada tahun berjalan dan bukan jemaah daftar tunggu. Permohonan ketiga ini berarti sejalan dengan permohonan kedua yakni bahwa dengan alasan keadilan, hak kepemilikan dan kemampuan keuangan, Pemohon berpendapat bahwa jemaah tunggu tidak perlu membayar setoran awal. Pendapat kami adalah dalam hal pembayaran setoran awal BPIH jemaah tunggu seperti dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 dan UU Nomor 34 Tahun 2014 meringankan beban jemaah haji dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Disamping itu tersurat bahwa Pemohon juga menghendaki adanya penggunaan BPIH untuk pembiayaan terkait dengan operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. Terhadap substansi ini, kami setuju dengan Pemohon bahwa nilai manfaat BPIH hanya dipergunakan untuk operasional langsung terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Ini berarti dalam hal terdapat biaya tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tidak boleh dibiayai dari sumber nilai manfaat BPIH. Konsekuensinya biaya-biaya tersebut harus dibiayai dari sumber APBN dan APBD. Kami dapat menyetujui pendapat tersebut, dan dengan masih adanya penggunaan BPIH untuk biaya tidak langsung operasional penyelenggaraan ibadah haji, maka kiranya Kementerian Keuangan dan Bappenas perlu mengalokasikan tambahan DIPA DJPHU. Tahun 2015, BPIH yang diusulkan Kemenag masih mengandung usulan sekitar Rp. 120 milyar biaya yang tidak langsung terkait dan seharusnya dibiayai oleh APBN-P 2015. BPIH seharusnya dialokasikan hanya untuk biaya- biaya yang langsung terkait dengan kepantingan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sehubungan pendapat Pemohon, perlu disampaikan bahwa apabila pembayaran BPIH dilaksanakan pada waktu keberangkatan jemaah haji bukan oleh jemaah tunggu, maka tidak ada nilai manfaat setorsan awal BPIH yang diperoleh dan dialokasikan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut beratrti bahwa jemaah haji harus membayar BPIH secara penuh yang berarti memberatkan jemaah haji. Keempat, pemohon mengajukan pendapat bahwa Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 208 mengenai bimbingan oleh KBIH tidak boleh memungut biaya dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 seharusnya menjadi bagian dari BPIH. Substansi tersebut menurut pendapat kami tidak terkait langsung dengan materi Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2008. Pungutan biaya oleh KBIH tidak diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 dan juga tidak diatur oleh Pemerintah karena hal tersebut merupakan kegiatan swasta atau masyarakat sendiri. Besaran biaya KBIH kepada Jemaah haji ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara jemaah dan pembimbing KBIH, dan tingkat kewajarannya sebaiknya dibicarakan oleh Pemohon dengan KBIH yang bersangkutan. Biaya tersebut adalah pungutan yang bersifat sukarela dan terkait dengan jasa pembimbingan atau kegiatan manasik haji yang diberikan oleh pembimbing KBIH. Jemaah haji membutuhkan pengetahuan ibadah dan pelatihan teknis perhajian, sementara KBIH memberikan jasa pembimbingan, dan jika terdapat biaya yang timbul hal tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Permohonan dari pihak pemohon agar biaya KBIH ditanggung oleh BPIH justru akan menimbulkan ketidak-adilan diantara jemaah, karena dalam pengamatan kami sekitar sepuluh (10) persen Jemaah Haji Indonesia tidak mendapat bimbingan dari KBIH. Kementerian Agama telah menyediakan pembimbing pendamping jemaah yang disebut sebagai Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia atau TPIHI, sebelum dan selama di Arab Saudi. TPIHI adalah pembimbing haji ahli yang telah diseleksi secara ketat, dan kedepan pembimbing tersebut juga harus sudah mendapat sertifikat kelayakan dan kempotensi pembimbing. Di samping itu, Kemenag menyelenggaraan beberapa kali manasik haji di tingkat propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara reguler dengan program manasik klasikal dan mutakhir. Kemenag juga mendorong tumbuhnya sikap haji mandiri dengan memberikan materi-materi tertulis dan elektronik yang dapat dipelajari sendiri oleh Jemaah setiap saat, sehingga sewaktu berangkat haji, jemaah tersebut telah memiliki ilmu perhajian yang memadai dan tidak tergantung pada pembimbing KBIH ataupun Kemenag. Biaya TPIHI dan manasik dibebankan kepada nilai manfaat setoran awal BPIH jemaah yang bersangkutan. Apabila Pemohon menghendaki agar biaya bimbingan KBIH juga dibiayai oleh BPIH berarti terjadi tumpang tindih dan in- efisiensi pembiayaan pembimbingan jemaah dalam BPIH. Kelima, pemohon beranggapan bahwa pengambilalihan setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH ke rekening atas nama BPKH Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 merupakan salah satu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang-wenang atas hak milik calon jemaah haji oleh BPKH. Menurut kami pendapat tersebut agak berlebih-lebihan. Dana setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat setoran awal BPIH adalah milik jemaah haji. Pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2014 disebutkan bahwa setoran BPIH merupakan dana titipan jemaah haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jadi sifat dana tersebut adalah titipan jemaah haji yang disimpan ke rekening BPKH sebagai wakil jemaah haji untuk dikelola secara profesional, amanah, dengan prinsip syariah dan memperoleh nilai manfaat. Pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh BPKH dengan prinsip korporatif dan nirlaba. Hak jemaah atas dana setoran awal BPIH adalah mutlak termasuk penarikan dana apabila jemaah melakukan pembatalan keberangkatan. Pembayaran setoran awal dan nilai manfaat setoran awal BPIH dilakukan secara berkala oleh BPKH ke rekening virtual jemaah haji. Jadi tidak terdapat pengambilalihan kepemilikan, baik nilai setoran awal maupun nilai manfaat setoran awal BPIH dari rekening jemaah haji ke rekening BPKH. BPKH adalah lembaga keuangan berbadan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini adalah subjek audit oleh BPK dan diawasi secara langsung oleh DPR. Dengan adanya BPKH nantinya, pengelolaan keuangan haji terpisah dari DJ-PHU yang dilakukan dengan prinsip korporatif, dan jika BPKH membukukan laba atas pengelolaan dana setoran awal jemaah tunggu, hasilnya akan dikembalikan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi jemaah haji. Keberadaan BPKH sebagai pengelolan dana haji yang bertindak untuk dan atas nama jemaah haji justru memberikan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan atas harta atau dana jemaah haji dan tidak boleh diambil oleh siapapun secara sewenang-wenang kecuali oleh pemilik dana tersebut. Jelas-jelas UU Nomor 34 Tahun 2014 tidak merugikan hak-hak konstitusional pemohon yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat 91) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pada bagian penutup, ijinkanlah kami menyampaikan ringkasan keterangan atas permohonan uji materi Undang-Undang tersebut kepada Panel Hakim yang mulia; Pertama, menyetujui permohonan mengenai perjalanan ibadah haji ditetapkan satu kali seumur haji dan perlu ditetapkan dengan payung hukum dalam perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 Kedua, tidak dapat menerima permohonan untuk menghilangkan pembayaran setoran awal jemaah haji tunggu, dan masukan terhadap besaran setoran awal BPIH dapat dibicarakan oleh Pemohon dengan Kemenag dan DPR; Ketiga, menerima sebagian permohonan mengenai penggunaan nilai manfaat oleh jemaah haji untuk biaya langsung terkait penyelenggaraan ibadah haji. Tidak menerima permohonan pemanfaatan nilai manfaat BPIH jemaah tahun berjalan. Alokasi nilai manfaat setoran awal BPIH hanya untuk dipergunakan biaya langsung dapat ditampung dalam perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008 disertai dengan persyaratan agar APBN memenuhi anggaran DJPHU untuk biaya-biaya operasional yang selama ini dibiayai dari nilai manfaat BPIH. Keempat, tidak menyetujui permintaan pemohon agar biaya pembimbingan KBIH ditiadakan, dan dialokasikan oleh BPIH karena akan menimbulkan ketidak-adilan dan tumpang tindih atau inefisiensi BPIH. Substansi KBIH yakni standar pembinaan dan standar biaya KBIH dapat ditampung dalam perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008; dan Kelima, tidak menyetujui permintaan Pemohon agar pembayaran setoran awal BPIH jemaah tunggu kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jemaah haji ditiadakan. Pembayaran setoran awal BPIH mempunyai tujuan meringankan beban jemaah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pembayaran kepada rekening BPKH sebagai wakil jemaah haji dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa tidak ada pengalihan kepemilkan dana jemaah haji. Pada akhirnya, ingin kami sampaikan terkait dengan pembahasan substansi di depan bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan haji kami menyampaikan rekomendasi kepada panel hakim MK, sebagai berikut; pertama, meminta kepada DPR untuk mempercepat perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008 dengan mengakomodir substansi yang relevan didepan, kedua, mempercepat pembahasan BPIH 2015 termasuk pengalihan dana operasional yang tidak terkait langsung dari BPIH ke APBNP 2015, ketiga, memastikan pembentukan BPKH sesuai jadwal untuk memberikan kepastian hukum dan pengelolaan dana haji dengan secara profesional, amanah, manfaat dan dengan prinsip syariah. Mudah-mudahan keterangan, masukan dan rekomendasi kami tersebut dapat menjadikan pertimbangan objektif bagi panel Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan uji materi UU 13 tahun 2008 dan UU 34 tahun 2014 secara adil dan memberikan nilai tambah bagi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji kedepan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya; [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusional Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605, selanjutnya disebut UU 34/2014), yang menyatakan: 1. Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5): (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji. 3. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: belanja pegawai; dan belanja operasional kantor. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji. 4. Pasal 50: BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah. terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu UU 34/2014 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon jamaah haji yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 UU 34/2014, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa dengan berlakunya pasal tersebut di atas telah mengambil alih setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hal tersebut merupakan satu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang- wenang hak milik calon jemaah haji dan tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil karena dapat dimaknai setoran awal BPIH merupakan hak milik pribadi para Pemohon yang semestinya harus dilindungi dan tidak boleh diambil oleh siapapun; - Bahwa para Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan tidak memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya, karena setoran awal BPIH merupakan hak milik pribadi calon jamaah haji, maka seharusnya calon jamaah haji berhak mengambil dana setoran awal dari Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) tanpa syarat apapun dan kapanpun calon jamaah haji daftar tunggu menghendaki; - Bahwa dengan berlakunya pasal tersebut di atas setoran awal BPIH digunakan untuk gaji pegawai dan operasional kantor BPKH, seharusnya hal tersebut tidak boleh, karena nilai setoran awal BPIH harus dikembalikan ke rekening calon jamaah haji; - Bahwa pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil. Seharusnya agar para Pemohon memperoleh kepastian hukum yang adil dan memperoleh jaminan keamanan dari merosotnya nilai tukar rupiah atas US Dollar maka setoran BPIH harus dihargai dengan kurs US Dollar seharga kurs US Dollar pada saat calon jamaah haji membayar setoran BPIH; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 UU 34/2014, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 UU 34/2014, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dan termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa terhadap Pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karena setelah dicermati pasal-pasal dari Undang-Undang yang diajukan pengujian oleh para Pemohon ternyata saling berkaitan erat kecuali Pasal 50 UU 34/2014, maka dalam hal ini Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersamaan; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, mendengarkan keterangan ahli dari Presiden, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis ahli Anggito Abimanyu (ad informandum), memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, serta membaca kesimpulan para Pemohon, sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 [3.10.1] Bahwa melaksanakan ibadah Haji merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim terhadap Allah SWT. Kewajiban tersebut dapat diartikan bahwa umat muslim tersebut sudah diizinkan oleh Allah SWT atau sudah mampu berhaji, yaitu sudah mempunyai niat, mampu secara materi dan fisik serta hal-hal yang mendukung dalam melakukan ibadah haji. Dalam Islam tidak membeda-bedakan umat muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji, semua golongan, suku, maupun status sosial berhak untuk melaksanakan Ibadah haji. Umat muslim yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Haji adalah orang-orang yang beruntung, karena untuk mendapatkan nomor porsi haji sangatlah sulit, mereka harus menunggu bertahun-tahun, menunggu antrian dari sekian juta umat muslim yang akan berangkat ke tanah suci. Oleh karena itu bagi umat muslim yang telah mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji seharusnya tidak menyia-nyiakannya, kecuali terjadi kejadian atau kondisi yang menyebabkan seseorang atau umat muslim gagal untuk melaksanakan ibadah haji; [3.10.2] Bahwa dengan semakin banyaknya umat muslim yang berminat melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya, terutama dari Indonesia, pemerintahan Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan kuota bagi umat muslim dari seluruh negara yang hendak melaksanakan ibadah haji. Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun lalu telah menerapkan pendaftaran haji dengan sistem tabungan haji terbuka sepanjang tahun yang memungkinkan adanya daftar tunggu (waiting list). Oleh karena itu, untuk calon jamaah haji yang belum mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini akan dimasukkan ke dalam daftar tunggu untuk berangkat tahun berikutnya. Kebijakan tersebut, menurut Mahkamah, merupakan dasar untuk menerapkan prinsip keadilan dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji agar setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam memperoleh kesempatan yang sama. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai penanggung jawab yang diamanatkan konstitusi mempunyai tugas mengatur tentang persyaratan bagi setiap warga negaranya yang hendak menunaikan ibadah haji termasuk mengenai biaya pengelolaan keuangan ibadah haji itu sendiri; [3.10.3] Bahwa salah satu cara untuk mengendalikan calon yang terdaftar dalam daftar tunggu, Pemerintah mensyaratkan bahwa yang bersangkutan diwajibkan melakukan pembayaran sejumlah uang yang kemudian dikenal dengan setoran awal BPIH. Setoran awal tersebut pada dasarnya merupakan sarana seleksi yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 mengendalikan pendaftar calon jamaah haji. Artinya, bahwa seseorang yang telah mendaftar dan membayar setoran awal akan terkualifikasi sebagai calon jamaah mampu, bukan seseorang yang sekedar mendaftarkan diri padahal belum memiliki kemampuan finansial yang memadai, yang kemungkinan besar justru akan menghambat orang lain yang secara finansial telah memiliki kemampuan pada saat pendaftaran. Kemampuan dimaksud bukan diukur pada saat sekian tahun yang akan datang, melainkan pada saat melakukan pendaftaran. Jadi, pendaftaran diukur atas dasar kemampuan finansial seseorang pada saat melakukan pendaftaran, bukan diukur dari kesempatan atau kecepatan mendaftarkan yang dilakukan seseorang; [3.10.4] Bahwa pengaturan atau pengelolaan keuangan haji dimaksudkan untuk meningkatkan keuangan penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu pengelolaannya dibagi sebagai dasar untuk penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Dengan besarnya biaya perjalanan ibadah haji, menurut Mahkamah, pemerintah sudah tepat mengeluarkan aturan yang termuat dalam UU 34/2014, khususnya mengenai ketentuan yang mengatur mengenai setoran BPIH. Dengan adanya pembayaran setoran awal atau cicilan BPIH tersebut dimaksudkan agar meringankan calon jamaah haji yang akan berangkat haji dengan cara dicicil, yang kemudian disimpan pada rekening Menteri Agama di Bank Syariah dengan maksud untuk menjaga tingkat keamanan, jaminan, tanggungjawab dan nilai manfaat setoran awal tersebut. Penetapan bank syariah sebagai bank penerima setoran awal dipersyaratkan bank yang telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi, uang setoran awal tersebut tidak diambil alih kepemilikannya, tetapi dititipkan dan diwakilkan kepada Menteri Agama dengan akad wakalah untuk dikelola melalui manajemen syariah, profesional dan amanah serta nirlaba. Dalam UU 34/2014 masalah kepemilikan dana dan pengelolaan dana haji telah tegas diatur sehingga memberikan kepastian hukum bahwa dana setoran awal dan nilai manfaat BPIH jemaah tunggu adalah milik jemaah dan diwakilkan kepada BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Selain itu, setoran awal tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan niat calon jemaah haji dan sekaligus menunjukkan indikator kemampuan keuangan dari calon jemaah haji. Lagipula, setoran awal BPIH anggota sangat bermanfaat bagi seluruh calon jemaah haji. Setiap anggota akan menikmati manfaat yang berasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 dari setoran awal BPIH anggota sebelumnya dalam bentuk rasionalitas biaya haji dan calon anggota sesudah ketika penyelenggara ibadah haji melakukan pembayaran di muka untuk berbagai kegiatan ibadah haji yang pada saat itu (tahun berjalan) calon jemaah haji yang bersangkutan belum melaksanakan pelunasan karena BPIH-nya belum ditetapkan. Masyarakat bebas untuk tidak membayar setoran BPIH, dengan konsekuensi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kualifikasi untuk dimasukkan dalam daftar tunggu. Pengelolaan dana setoran awal BPIH yang terhimpun oleh Badan Pengelola Keuangan Haji semata- mata ditujukan untuk efisiensi dan efektifitas agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dalam rangka memberikan nilai tambah dan rasionalisasi biaya bagi kemaslahatan jemaah haji dan umat islam yang tidak akan merugikan para calon jemaah haji. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, pengelolaan keuangan haji dalam bentuk setoran awal biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan tambahan nilai manfaat dari setoran BPIH ke rekening Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang diatur dalam UU 34/2014 bukan merupakan suatu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang-wenang hak milik calon jemaah haji atau masyarakat, melainkan pengaturan tersebut untuk efisiensi dan efektifitas agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dalam rangka memberikan nilai tambah dan rasionalisasi biaya bagi kemaslahatan jemaah haji dan umat Islam dan tidak merugikan para calon jemaah haji. Pengaturan tersebut justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah haji demi keadilan dan ketertiban masyarakat yang dapat terkontrol pelaksanaannya; [3.10.5] Bahwa tugas BPKH adalah mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Adapun wewenangnya yaitu menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Dengan demikian, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji, seperti yang diatur dalam UU 34/2014. Dari perolehan dana operasional tersebut, BPKH memiliki kewajiban yaitu mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 umat Islam, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap enam bulan, melaporkan pelaksanaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agama dan DPR, dan membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah haji. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, penggunaan dana operasional BPKH tidaklah menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan konstitusi karena segala biaya yang telah dikeluarkan oleh BPKH untuk keperluan operasional mempunyai laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya; [3.10.6] Bahwa dalam konsiderans Menimbang, huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan, “bahwa Negara Kesatuan Rupublik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia”. Begitupula pada bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang a quo, antara lain menyatakan, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kemudian dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b, yang menyatakan, “a. bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah”. Hal tersebut juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP, tanggal 1 Juni 2015, perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada bagian Ketentuan Umum, huruf A menyatakan, “Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 Republik Indonesia menganut asas teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.” Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, ketentuan Pasal 50 UU 34/2014 yang menyatakan, “BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah”, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang mewajibkan setiap transaksi yang berada di wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan rupiah termasuk dalam pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH. Lagipula, ketentuan tersebut justru memberikan kepastian hukum yang adil, karena ketentuan tersebut mengatur proses administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan haji dan bukan mengenai setoran BPIH oleh jemaah haji harus dalam bentuk rupiah seperti yang didalilkan oleh para Pemohon; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.48 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Patrialis Akbar ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id