119/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 119/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Leonardo Petersen Agustinus Turnip Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar Alamat : Jalan Limau Manis, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara; Selanjutnya disebut ---------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Jovan Gregorius Naibaho Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar Alamat : Jalan Taman Vanda VII No.38 Palem Semi, Karawaci, Tangerang; Selanjutnya disebut --------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut ----- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118/PUU/ PAN.MK/AP3/07/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 21 Juli 2025, 2 yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan keempat menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai poltik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut "UU PPP"), mengatur bahwa hierarki atau kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi daripada undang- undang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP, setiap ketentuan di dalam undang- undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945; 3 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPP, menyatakan: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" 8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (untuk selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) menyatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa, objek permohonan pengujian undang-undang a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 4 b. Bahwa, objek permohonan yang diuji ialah Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, yang selengkapnya berbunyi: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”; c. Adapun pengujian objek permohonan tersebut ialah terhadap: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 195, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dakan undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara” 2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: 5 “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing- masing Pemohon. A. Kualifikasi 4. Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan - Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1207022708030001; (vide Bukti P-3) yang berdomisili di Sumatera Utara yang masih marak akan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta masih minimnya perspektif lingkungan hidup dalam penegakan hukum (sumber: https://walhisumut.or.id/download/ribak-catahu-walhi-sumut-2024/) - Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disebut “FH USU”) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut “PDDikti”) (sumber: https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail- mahasiswa/2E1sNjJCsYcpXCN7eFXobwCh88FaY5c95MIaZoYDiRv SfQygJnK1Ioa1l6Vztj_7J73Q==) dengan Nomor Induk Mahasiswa (selanjutnya disebut “NIM”) 210200671 beserta Kartu Tanda Mahasiswa FH USU (vide Bukti P-6). Adapun, USU menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Bukti P-5) dan sebagai bagian dari sivitas akademika USU harus bijak dalam pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana termaktub dalam Rencana Jangka Panjang USU 2014-2039 (vide Bukti P-10) dan diamatkan berperan aktif dalam Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau berdasarkan Peraturan Rektor 6 Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau di Lingkungan Universitas Sumatera Utara (vide Bukti P-11) - Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XV/2018 pernah memberikan kedudukan hukum kepada bagi perseorangan yang pekerjaannya ialah pelajar/mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi perguruan tinggi mahasiswa tersebut yang berkaitan dengan pokok permohonan para Pemohon (halaman 30, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.5] poin 2). Atas dasar tersebut, sudah selayaknya Pemohon sebagai perorangan dengan pekerjaan pelajar/mahasiswa yang kondisi perguruan tingginya berkaitan dengan pokok Permohonan, yaitu memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan peka terhadap potensi kerugian konstitusional dalam sistem hukum di Indonesia in casu Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang tidak optimal dan komprehensif dirumuskan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Bahwa Pemohon I menjalani program studi Ilmu Hukum berkonsentrasi pada ilmu Hukum Tata Negara dan berdasarkan Surat Keterangan Anggota Aktif Nomor 13/Permata/Fh- Usu/Viii/2025 (vide Bukti P-12) tergabung sebagai anggota Persatuan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disebut “PERMATA FH USU”) yang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut “AD/ART”) (vide Bukti P-13) anggota PERMATA FH USU menyadari sepenuhnya tugas dan kewajiban terhadap masyarakat dan tanah air dan oleh karena itu harus menyumbangkan pemikiran dan pengabdian dalam kerja-kerja penyadaran dan kajian terkait konstitusi dan hukum tata negara. Pemohon I memiliki concern bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 7 hukum, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman fisik, psikis, digital dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Namun, hak ini terderogasi atas Penjelasan Pasal 66 UU PPLH akibat ketidakjelasan rumusan dan pembatasan yang tidak berkeadilan. Sebagai mahasiswa yang menjalankan pendidikan ilmu hukum di bidang tata negara tidak boleh berpangku tangan, melainkan harus terlibat aktif di bidang pemikiran dan perumusan kebijakan negara di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia. (Jimly Asshidiqie, 2009, Green Constitution, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 3). - Bahwa Pemohon I merupakan anggota sekaligus Kepala Departemen Riset dan Keilmuan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Periode 2024-2025 (selanjutnya disebut “BEM FH USU”) dan Kepala Departemen Riset dan Keilmuan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nomor: 002/SK/BEM-FH/USU/IV/2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (BEM FH USU) Periode 2024-2025 (selanjutnya disebut “SK BEM FH USU”) yang dapat dibuktikan dengan (vide Bukti P-14) dan AD/ART BEM FH USU 2024/2025 yang disahkan pada 20 Januari 2025 (vide Bukti P-15) sebagai acuan dalam bertindak bagi anggota BEM FH USU yang mana dalam Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa, “BEM FH USU bertujuan: … b. Mengisi kemerdekaan sesuai dengan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kesejahteraan umum yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.” Adapun BEM FH USU sebagai bagian dan Koordinator Pusat dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum se-Sumatera melaksanakan bentuk partisipasinya dalam hal penegakan hukum, perlindungan HAM, tanpa terkecuali hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi juga aktor 8 intelektual yang terus berkomitmen terhadap perbaikan tata kelola hukum dan kebijakan nasional, melalui gerakan kolektif kemahasiswaan baik jalur tindakan unjuk rasa, konferensi/forum diskusi, audiensi dengan pemerintah terkait, dan sebagainya. (vide Bukti P-16) - Bahwa Pemohon I dalam kegiatan sebagai sivitas akademika perguruan tinggi aktif dalam mengembangkan diri terkait pemahaman keilmuan hukum lewat kegiatan perlombaan debat dan penulisan hukum yang tidak terlepas sebagai bentuk partisipasi atau advokasi tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat secara ilmiah terutama hal-hal yang berkenaan dengan isu hak atas lingkungan hidup, seperti FPCI Chapter UI Foreign Policy Boot Camp 2023 dengan policy paper berjudul “Optimalisasi Transportasi Publik Bertenaga Listrik Sebagai Bentuk Kebijakan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan”, Kegiatan Lomba Surat Dakwaan pada acara Lokajaya Law Fair 2024 dengan tema “Penegakan Hukum Pelaku Kejahatan Lingkungan: Menjaga Bumi Untuk Generasi Mendatang”, Lomba Debat APBN dengan judul policy brief “Indonesia Transit Oriented Development and Sustainable Mobility 2030: Akselerasi Bertahap Elektrifikasi Transportasi Publik Bus Dengan Skema Buy The Service”, Debat Hukum Integrity Scholarship III Tahun 2023 dengan Mosi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain, “Hak Imunitas terhadap Pelaku Kritik dan Aktivis Lingkungan” dan “Larangan Kegiatan Pertambangan Secara Mutlak di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, dan sebagainya. (Lampiran Kegiatan, vide Bukti P-17). Selain itu, Pemohon I ikut serta dalam organisasi-organisasi yang mengkaji maupun melaksanakan advokasi hukum lewat seminar, diskusi publik, dan perlombaan, terutama berkenaan dengan lingkungan hidup, seperti menjadi bagian dari Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Nomor 001/Sk/Ipmhi/Iii/2024 tentang Susunan Pengurus Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Periode 9 2023-2024 (vide Bukti P-18) dengan kegiatan khusus terkait lingkungan antara lain; turut serta dalam Kepanitiaan Lex Energia 2023 (Kolaborasi Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia dan Dewan Energi Mahasiswa Semarang) dengan tema “Transisi Energi Berkeadilan Di Era Perubahan Iklim” dengan serangkaian acara yaitu, Call for Paper, Seminar Nasional, Student Colloquium, dan juga pelatihan jurnal, Webinar IPMHI 2023: “Refleksi Hukum Pertanian Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan di Era Global Food Crisis: IPMHI Policy Brief Release 2023”, Webinar IPMHI Goes To Institute: “Penerapan Hilirisasi Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045” (Lampiran kegiatan, vide Bukti P-19), Unit Kegiatan Mahasiswa Meriam Debating Club FH USU sebagai Coach (Pelatih Debat) dalam Periode 2024-2025 (vide Bukti P-20) yang bertanggungjawab dan mendorong pembangunan analisis kritis isu- isu berkaitan dengan ilmu hukum terhadap anggota organisasi, termasuk isu-isu lingkungan hidup. Adapun organisasi ini telah melaksanakan berbagai aktivitas berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: Debat Santai: “Polemik Perppu Cipta Kerja”, Diskusi Riset II: “Polemik Revisi Undang-Undang Minerba: “Pemberian Hak Pengelolaan Tambang Kepada Perguruan Tinggi”. (Lampiran aktivitas, vide Bukti P-21), dan Sustainable Renewable Energy USU komunitas yang berdedikasi untuk mempromosikan dan mengembangkan energi terbarukan di lingkungan kampus dan masyarakat. (lihat: https://www.usu.ac.id/id/kehidupan-kampus/unit-kegiatan- mahasiswa/ukm-society-of-renewable-energy-usu) sebagai anggota Academic Team sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor: 01.001/SK/SRE-USU/IX/2023 tentang Pengurus dan Dewan Penasihat Unit Kegiatan Mahasiswa (vide Bukti P-22) dengan aktivitas pada saat periode kepengurusan 2024/2025 antara lain, SRE Goes To School: “Eksplorasi Tenaga Surya Sebagai Alternatif Pengembangan Energi Berkelanjutan”, Webinar: “Empowering Students to Discover Opportunities in Sustainable Energy, 10 Education, and Global Experiences”, New&Renewable Energy Festival 2024: “Indonesia Emas 2045: “Youth empowering on accelerating Energy Transistion Goals for greener Indonesia” (Lampiran aktivitas, vide Bukti P-23). - Bahwa, Pemohon I menjalankan kehidupannya berbangsa dan bernegara berpartisipasi memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, melainkan menempuh cara-cara sebagai sivitas akademika, dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi yang menjalankan kegiatan advokasi terkait lingkungan hidup maupun pengembangan kajian keilmuan hukum terkait lingkungan hidup melalui jalur kegiatan perlombaan bersifat publik. Akan tetapi, di tengah maraknya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, Pemohon I juga melihat meningkatnya tindakan kriminalisasi maupun berbagai disparitas putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan konsep Anti-SLAPP terutama pihak-pihak yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maupun Tindakan Pembalasan yang terjadi bukan dari Terlapor (vide Penjelasan Pasal 66 UU PPLH). Pemohon I menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh Penjelasan Pasal 66 UU PPLH khususnya sebagaimana termaktub dalam: (i) Pasal 28D ayat (1), yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Akan tetapi, kepastian hukum yang adil tidak tercermin dalam redaksi kalimat subjek hukum “korban dan/atau pelapor” dengan kualitas tertentu “yang menempuh cara hukum” dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang menimbulkan tafsiran baru dari subjek hukum “Setiap orang” dan kualitas “yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dalam Pasal 66 UU PPLH sebagai batang tubuh. 11 Terdapat ketidaksesuaian syarat prosedural suatu perlindungan dan mengaburkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup itu sendiri (pro natura) yang mana keadilan ekologis pun terancam akibat pembatasan dan ketidakjelasan rumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. Perlindungan hukum terbatas dalam dalam ruang lingkup litigasi, yaitu frasa “..korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” dan frasa “..tindakan pembalasan dari terlapor..”. Sejatinya, seluruh elemen masyarakat, termasuk Pemohon I pun memiliki hak bahkan kewajiban yang sama dengan kedudukan hukum korban dan/atau pelapor pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena pada dasarnya tujuannya untuk saling melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama pula ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. (ii) Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Akan tetapi, Pemohon I menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang membatasi perlindungan hukum tersebut baik dari segi subjek hukum maupun syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, sehingga tidak tercapai rasa aman dan perlindungan dari ancaman psikis berupa ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, in casu, memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (iii) Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 12 lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Akan tetapi, Pemohon I menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang membatasi kualitas subjek hukum yang berhak untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seakan tidak berlaku bagi setiap orang dan tidak memfokuskan pada itikadnya berupaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup karena redaksi kalimat “..menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” maupun unsur “Terlapor” berarti perjuangan dan perlindungan terhadap lingkungan dalam Penjelasan Pasal a quo berorientasi pada fenomena destruktif, bukan upaya preventif agar lingkungan hidup tersebut baik dan sehat sebagaimana paradigma ekosentrisme dan sustainable development. - Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 66 UU PPLH dan dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi. 5. Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan - Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3671091702020005; (vide bukti P-4) - Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa di FH USU yang terdaftar dalam PDDikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail- mahasiswa/ IH0HhCCZvl0euxY3jd9yQ4BCgcJeLXuXwY0eu4XfViM8DZJDlwKO lP v4kFNWtD5_1IoOQ==) dengan NIM 210200306 beserta KTM FH USU (vide bukti P-7) Adapun, USU menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas 13 Sumatera Utara (vide Bukti P-5) dimana sebagai bagian dari sivitas akademika USU harus bijak dalam pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana termaktub dalam Rencana Jangka Panjang USU 2014-2039 (vide Bukti P-10) dan diamatkan berperan aktif dalam Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau di Lingkungan Universitas Sumatera Utara (vide Bukti P-11). - Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XV/2018 pernah memberikan kedudukan hukum kepada bagi perseorangan yang pekerjaannya ialah pelajar/mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi perguruan tinggi mahasiswa tersebut yang berkaitan dengan pokok permohonan para Pemohon. (halaman 30, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.5] poin 2). Atas dasar tersebut, sudah selayaknya Pemohon sebagai perorangan dengan pekerjaan pelajar/mahasiswa yang kondisi perguruan tingginya berkaitan dengan pokok Permohonan, yaitu memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan peka terhadap potensi kerugian konstitusional dalam sistem hukum di Indonesia, in casu, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang tidak optimal dan komprehensif dirumuskan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Bahwa Pemohon II melaksanakan studi Ilmu Hukum berkonsentrasi pada ilmu Hukum Internasional dan tergabung sebagai anggota International Law Student Association Fakultas Hukum (selanjutnya disebut “ILSA FH USU”) yang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga 2015 – Sekarang (selanjutnya disebut “AD/ART”) (vide Bukti P-24) sebagaimana yang tercantum dalam Bagian Ketiga tujuan dan fungsi Pasal 9 huruf e yang menyatakan bahwa “....sebagai organisasi yang berperan aktif dalam menyikapi situasi bangsa dan negara, maupun perkembangan Hukum Internasional.” 14 anggota ILSA FH USU dan dapat dibuktikan dengan SK Nomor 01/SK/ILSA/FH-USU/XII/2024 tentang Pembaharuan dan Pengangkatan Pengurus International Law Students Association (ILSA) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Periode 2024- 2025 yang dapat dibuktikan (vide Bukti P-25) sebagai anggota Kepengurusan Bidang Kompetisi. Bahwa sebagai mahasiswa hukum internasional secara khusus sebagai masyarakat internasional bahwa asas universalitas menjadi objek kajian hukum internasional terhadap hak asasi manusia dalam mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas terciderainya harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum untuk secara khusus dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemohon II sadar dan mengkaji bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman fisik, psikis, digital dalam ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Namun, hak ini yang harus diperjuangkan, tetapi terderogasi atas Penjelasan Pasal 66 UU PPLH akibat ketidakjelasan rumusan dan pembatasan yang tidak berkeadilan, berimplikasi pada terderogasinya hak konstitusional sebagai mahasiswa yang menjalankan pendidikan ilmu hukum. - Bahwa Pemohon II merupakan anggota Departemen Kajian dan Strategis dalam BEM FH USU yang dibuktikan dengan SK Pelantikan anggota BEM FH USU yang dapat dibuktikan dengan (vide Bukti P-14) dan AD/ART BEM FH USU tahun 2024-2025 (vide Bukti P-15) sebagai acuan dalam bertindak bagi anggota BEM FH USU yang mana dalam Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa, “BEM FH USU bertujuan: .. b. Mengisi kemerdekaan sesuai dengan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kesejahteraan umum yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.” 15 Adapun BEM FH USU sebagai bagian dan Koordinator Pusat dari Aliansi BEM FH se-Sumatera melaksanakan bentuk partisipasinya dalam hal penegakan hukum, perlindungan HAM, tanpa terkecuali hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi juga aktor intelektual yang terus berkomitmen terhadap perbaikan tata kelola hukum dan kebijakan nasional. (vide Bukti P-16) - Bahwa Pemohon II dalam kegiatan sebagai sivitas akademika perguruan tinggi aktif dalam mengembangkan diri terkait pemahaman keilmuan hukum lewat kegiatan penulisan hukum baik itu penulisan esai, penulisan artikel, perlombaan terkait penulisan surat dakwaan berkenaan dengan tindak pidana lingkungan hidup pada acara Lokajaya Law Fair 2024 dengan tema “Penegakan Hukum Pelaku Kejahatan Lingkungan: Menjaga Bumi Untuk Generasi Mendatang” sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum khususnya tindak pidana lingkungan hidup, mengikuti lomba penulisan esai dengan tema: TRIPLE KEY: KRITIS, KREATIF, KONTRIBUTIF yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Gemar Belajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023 dengan judul esai “URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN FAKTOR LINGKUNGAN, EKONOMI, DAN HUKUM” dengan penguraian tersebut di atas, hal tersebut merupakan bentuk partisipasi atau advokasi tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat secara ilmiah terutama hal-hal yang berkaitan dengan isu hak atas lingkungan hidup (Lampiran Kegiatan, vide Bukti P-26). - Bahwa, Pemohon melakukan penulisan 2 (dua) artikel di media berita, pada penulisan artikel pertama yang dituliskan pada kompasiana tulisan pemohon yang berjudul “Sentralisasi vs Desentralisasi: deforestasi hutan produksi dalam UU cipta kerja dan ancaman terhadap komitmen iklim Indonesia, [lihat: https://www.kompasiana.com/jovangregorius 16 8740/682b3530c925c46ed53df953/sentralisasi-vs-desentralisasi-de forestasi-hutan-produksi-dalam-uu-cipta-kerja-dan-ancaman- terhadap-komitmen-iklim-indonesia]. Selanjutnya, di tulisan artikel kedua Pemohon yang dituliskan dalam harian analisa yang berjudul “Food Estate: Solusi Ketahanan Pangan atau Ancaman Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat?” [lihat: https://analisadaily.com/berita/baca/2024/ 10/08/1056222/food- estate-solusi-ketahanan-pangan-atau -ancaman-bagi-lingkungan- dan-masyarakat-adat/]. - Bahwa, Pemohon II menjalankan kehidupannya berbangsa dan bernegara berpartisipasi memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menempuh cara atau kegiatan sebagai masyarakat sipil di lingkungan sivitas akademika. Akan tetapi, di tengah maraknya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, Pemohon II juga melihat meningkatnya tindakan kriminalisasi maupun berbagai disparitas putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan konsep Anti-SLAPP terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup (terutama pihak yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maupun Tindakan Pembalasan yang terjadi bukan dari Terlapor (vide Penjelasan Pasal 66 UU PPLH). Padahal, memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan partisipasi publik yang diamanatkan dalam Pasal 4 jo Pasal 65 jo Pasal 70 UU PPLH, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (i) tidak terbatas pada cara menempuh hukum saja, (ii) ruang lingkup dalam berpartisipasi tidak sebatas pencemaran dan/atau perusakan, tetapi mulai dari tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Atas dasar tersebut, Pemohon II menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh Penjelasan Pasal 66 UU PPLH khususnya sebagaimana termaktub dalam: (i) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 17 yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Akan tetapi, kepastian hukum yang adil tidak tercermin dalam redaksi kalimat subjek hukum “korban dan atau pelapor” dengan kualitas tertentu “yang menempuh cara hukum” dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang menimbulkan tafsiran baru dari subjek hukum “Setiap orang” dan kualitas tertentunya “yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dalam Pasal 66 UU PPLH sebagai batang tubuh telah menimbulkan ketidaksesuaian syarat prosedural suatu perlindungan dan mengaburkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup itu sendiri (pro natura) yang mana keadilan ekologis pun terancam akibat pembatasan dan ketidakjelasan dalam rumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak bahkan kewajiban yang sama dengan kedudukan hukum korban dan/atau pelapor pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena pada dasarnya tujuannya untuk saling melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama pula ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. (ii) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Akan tetapi, Pemohon II menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang membatasi perlindungan hukum tersebut baik dari segi subjek hukum maupun syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, sehingga tidak tercapai rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan 18 hak asasi in casu memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (iii) Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Akan tetapi, Pemohon II menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang membatasi kualitas subjek hukum yang berhak untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak berlaku bagi pihak yang bukan “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan” dan tidak memfokuskan pada itikadnya berupaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup karena redaksi kalimat “..menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” maupun unsur “Terlapor” berarti perjuangan dan perlindungan terhadap lingkungan dalam Penjelasan Pasal a quo berorientasi pada fenomena destruktif, bukan upaya preventif agar lingkungan hidup tersebut baik dan sehat sebagaimana paradigma ekosentrisme dan sustainable development - Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 66 UU PPLH dan dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi. B. Kerugian Konstitusional 6. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 2021, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) syarat agar dapat dianggap bahwa adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK,antara lain: 19 “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 7. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut: 1.) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD NRI 1945, yaitu atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang secara berurutan tertuang dalam dalam Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: 20 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 2.) Hak konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 66 UU PPLH - Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.” - Pengaturan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH merupakan bentuk penjelasan terhadap Pasal 66 UU PPLH yang berbunyi: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata.” - Bahwa, beleid dalam Pasal 66 UU PPLH merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap partisipasi publik in casu perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia (baik sebagai hak individual maupun kolektif) dari serangan dengan cara-cara yudisial (judicial harassment) yang dikenal pula dengan istilah Strategic Lawsuit Against Public Participation yang berkembang pula menjadi Strategic Litigation Against Public Participation (untuk selanjutnya disebut “SLAPP”) yang disebut “Tindakan Pembalasan” dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. SLAPP/Tindakan Pembalasan berupa tuntutan pidana dan gugatan perdata yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghambat dan/atau menghentikan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik perjuangan dengan mekanisme peradilan maupun di luar mekanisme peradilan. - Berdasarkan Pasal 1 angka 32 UU PPLH, unsur “Setiap orang” yang dimaksud dalam UU PPLH adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang 21 tidak berbadan hukum. Kemudian setiap orang tersebut memiliki hak yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak substansial dan hak prosedural. Hak substansial diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH dan Hak Prosedural diatur dalam Pasal 65 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). Kemudian dalam Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Uraian peran masyarakat tersebut dalam Pasal 70 ayat (2) UU PPLH dapat berupa: “a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.” - Bahwa, berdasarkan asas legalitas, pemberlakuan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH sebagai sebuah tafsiran resmi pemerintah memiliki kedudukan hukum dalam pengimplementasian Pasal 66 UU PPLH yang dipedomani oleh aparat penegakan hukum terkait maupun terhadap pembentukan regulasi dan/atau kebijakan terkait Pasal 66 UU PPLH. Sehingga, hak konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. - Namun, rumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH tersebut memiliki ketidakjelasan dalam rumusan. Rumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH apabila dibaca secara sistematis, terdapat beberapa kriteria unsur untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui 3 (tiga) legal framework analysis yang dapat diuraikan para Pemohon bahwa hak konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, maka unsur Penjelasan Pasal 66 UU PPLH a quo dapat dianalisis sebagai berikut: 1. Pemberlakuan rumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH menggunakan frasa “dan/atau” yang artinya berlaku secara kumulatif dan alternatif. Sehingga subjek hukum yang mendapatkan perlindungan untuk diakui memperjuangkan 22 hak atas lingkungan hidup yaitu korban, pelapor, dan korban sekaligus pelapor pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 2. Kemudian dilanjut dengan pemberlakuan kata “yang” dan “akibat” dalam alinea pertama penjelasan pasal a quo menciptakan Subjek hukum tersebut harus memenuhi dua kualitas, yaitu syarat prosedural yang berbunyi “yang menempuh cara hukum” dan syarat kausalitas/penyebab yang berbunyi “akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”; dan 3. Pemberlakuan rumusan “..Tindak Pembalasan dari Terlapor..” dapat dimaknai bahwa, syarat terjadinya Tindakan Pembalasan ialah pada unsur “Terlapor terkait Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup” saja yang melakukan SLAPP/Tindakan Pembalasan tersebut, sehingga Pasal 66 UU PPLH baru dapat diimplementasikan pada pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. - Bahwa, kata “Setiap orang” yang termaktub dalam keseluruhan bagian batang tubuh UU PPLH sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dibatasi pada kualitas tertentu, melainkan sepanjang tindakan yang dilakukan ialah berkenaan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Frasa “Setiap Orang” dalam penjelasan pasal demi pasal juga dinyatakan “Cukup jelas”, kecuali Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. Sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), bahwasanya “Setiap orang” termasuk para Pemohon, berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di pengadilan terutama ketika berhadapan dengan SLAPP/Tindakan Pembalasan. Bahwa, SLAPP/Tindakan Pembalasan merupakan sebuah ancaman 23 terhadap memperjuangkan sesuatu yang merupakan hak asasi berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana Pasal 28G ayat (1) sehingga “Setiap orang” termasuk para Pemohon berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman tersebut, dimana hak asasi yang dimaksud dalam konteks UU PPLH a quo ialah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia yang dimiliki oleh “Setiap orang” termasuk para Pemohon; yang tidak selaras nilai-nilai konstitusional tersebut apabila rumusan Penjelasan Pasal terbatas pada “..korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Oleh sebab itu, Pemberlakuan rumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH a quo telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. 3.) Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Rumusan Bahasa, kata, istilah dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH terkait legal standing dan pembatasan tindakan pembalasan yang dirumuskan sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak sesuai dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tolok ukur yang digunakan untuk menunjukan kerugian konstitusional para Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi ialah berdasarkan teori efektivitas hukum, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture) terkait Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. - Bahwa secara substansi hukum (legal substance) dengan pendekatan yuridis-normatif, menjadi sebuah penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional para Pemohon. Redaksi ketidakjelasan rumusan dalam meng- adressat-kan perlindungan hukum dengan legal standing dalam dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH serta pembatasan dengan 24 syarat kualitas tindakan pembalasan yang dirumuskan tidak sesuai dengan fakta dan data fenomena SLAPP, menguatkan unsur potensial terhadap kerugian konstitusional dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Bahwa dengan penafsiran normatif terhadap subjek perlindungan hukum menunjukkan bahwa ketidakjelasan dan sempitnya Penjelasan Pasal 66 UU PPLH membuat kekhawatiran akan legal standing mendapatkan perlindungan hukum bagi para Pemohon yang antara lain: (i) termasuk “korban” atau bertindak sebagai “pelapor” atau berstatus sebagai korban sekaligus menjadi pelapor atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan “tidak menempuh cara hukum”, tetapi memperjuangkan berdasarkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana berdasarkan Pasal 65 UU PPLH dan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya: - Pasal 14 ayat (1) UU HAM: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.” - Pasal 14 ayat (2) UU HAM: “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” - Pasal 15 UU HAM: “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” - Pasal 24 ayat (1) UU HAM: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud- maksud damai.” - Pasal 24 ayat (2) UU HAM: “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, 25 lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” - Pasal 25 UU HAM: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” - Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum: “Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum.” - Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum: “Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.” - Pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum: “(1) bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas.” - Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme: “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; b. hak untuk 26 memperoleh kekayaan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” - Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” - Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: “Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.” (ii) bukan termasuk “korban” dan/atau “pelapor” pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan “tidak menempuh cara hukum”, tetapi memperjuangkan berdasarkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana berdasarkan Pasal 65 UU PPLH dan peraturan perundang- undangan lainnya. Misalnya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para Pemohon selaku sivitas akademika yang melakukan kajian, penelitian, atau berorganisasi yang 27 turut beraktivitas advokasi hukum lingkungan berkenaan dengan pasal-pasal sebagai berikut: - Pasal 14 ayat (1) UU HAM: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.” - Pasal 14 ayat (2) UU HAM: “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” - Pasal 15 UU HAM: “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” - Pasal 24 ayat (1) UU HAM: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud- maksud damai.” - Pasal 24 ayat (2) UU HAM: “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” - Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum: “Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum.” - Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka 28 Umum: “Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.” - Pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum: “(1) bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas.” - Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” - Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: “Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.” (iii) Tindakan Pembalasan yang terjadi bukan dilakukan oleh Terlapor atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pada hakikatnya, SLAPP/Tindakan Pembalasan dapat terjadi dengan upaya hukum apapun dengan mempertimbangkan strategi dan celah hukum. Selain itu, pelaku dari SLAPP/Tindakan Pembalasan tidak hanya pihak yang berkaitan langsung dengan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. SLAPP/Tindakan Pembalasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak setuju atau tidak suka dengan bentuk-bentuk partisipasi 29 publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat melakukan SLAPP/Tindakan Pembalasan terhadap pihak-pihak yang memperjuangkan hak tersebut. Penyempitan makna sebuah Tindakan Pembalasan “dari” Terlapor, telah mempersempit tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan merugikan hak konstitusional para Pemohon. Apabila ketika melakukan partisipasi untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang tidak menempuh cara hukum untuk mendapatkan subjek “Terlapor”, tetapi terkena upaya kriminalisasi atau gugatan keperdataan atas partisipasi yang dilakukan, para Pemohon tidak mendapatkan hak atas perlindungan hukum yang adil tersebut. - Bahwa secara struktur hukum (legal structure), seperti aparat penegak hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum lingkungan menunjukkan kekhawatiran akan implementasi Pasal 66 UU PPLH dengan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH tersebut. Masih terdapat multitafsir dari tiap sektor aparat penegak hukum terkait perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, masih ada lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan penegakan hukum ini yang tidak menunjukkan upaya penegakan, baik berbentuk peraturan maupun kebijakan, seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, maupun sebuah undang-undang sebagai hukum acara pidana maupun perdata, terkait SLAPP/Tindakan Pembalasan. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya posibilitas pencideraan hak konstitusional terhadap para Pemohon. - Bahwa secara budaya hukum (legal culture) menjadi sebuah analisis/penalaran yang wajar dapat dipastikan 30 akan terjadi kerugian konstitusional para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempertimbangkan kondisi budaya penegakan hukum di negara Indonesia, khususnya di sektor lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Berdasarkan data laporan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), antara tahun 2014 hingga 2024, tercatat 1.131 orang mengalami tindakan kekerasan dan kriminalisasi karena membela lingkungan. Dari jumlah tersebut, 544 di antaranya menghadapi tuntutan di pengadilan. (Sumber: https://auriga.or.id/press_release/detail/50/status-pem bela-lingkungan-di-indonesia-2014-2023-ancaman- kian-tinggi-saatnya-negara-hadir?lang=id) - Bahwa, berdasarkan kajian World Justice Project, Indeks Aturan Hukum (Rule of Law Index) berpandangan bahwa rule of law yang efektif mampu mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan, dan penyakit, dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Adapun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Justice Project, Negara Indonesia ada pada 2024, meskipun skornya sama dengan tahun 2023, peringkat Indonesia mengalami penurunan dua tingkat dari semula di peringkat ke-66 menjadi ke-68 dari 142 negara. 31 Indonesia dinilai termasuk negara yang sedang memasuki fase otoritarian. (https://www.kompas.id/ artikel/indeks-negara-hukum-stagnan-dibutukan- komitmen-kon sistensi-dan-ketegasan-dari-presiden- untuk-perbaikan). Budaya hukum yang bernuansa otoritarian akan berdampak pada pencideraan hak konstitusional terutama dalam proses penegakan hukum. Pihak yang memiliki kekuasaan, baik secara politis maupu ekonomis akan dapat melanggengkan kepentingannya. Budaya relasi kuasa tersebut juga terdapat dalam penegakan HAM terutama dalam sektor lingkungan hidup. - Bahwa berdasarkan teori efektivitas hukum, ketentuan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, merugikan atau setidak- tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4.) Berdasarkan penjelasan atau uraian-uraian kerugian konstitusional para Pemohon tersebut di atas, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang sifatnya potensial akan diderita oleh para Pemohon dengan berlakunya pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu. - Bahwa, materi muatan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang menyatakan tujuan perlindungan hukum dalam rumusan “..korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” dan “..tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.” telah mempersempit hak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, in casu, hak untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan 32 mempersempit ruang lingkup Tindakan Pembalasan yang dapat terjadi bukan hanya dari Terlapor pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. - Hal tersebut telah memunculkan potensi tidak adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menempuh cara hukum terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. - Bahwa dengan demikian, setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar Penjelasan Pasal 66 UU PPLH tidak hanya menimbulkan “ketidakpastian hukum” tetapi juga telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum atau dengan kata lain menciderai equality before the law. Kemudian, konsep dari hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dan memperjuangkan hak tersebut tidak sepatutnya mendapat ancaman berupa Tindakan Pembalasan, dimana Tindakan Pembalasan yang semakin berkembang tipologinya tidak sepatutnya dibatasi dengan frasa “..dari terlapor..”, Berdasarkan perkembangannya SLAPP/ Tindakan Pembalasan dapat berwujud berbagai upaya hukum dan juga dapat dilakukan oleh siapapun yang tidak teridentifikasi identitasnya, seperti pihak “terlapor pencemaran dan/atau perusakan lingkungan” yang sudah sangat jelas keterkaitannya dengan kasus lingkungan. Akan tetapi, SLAPP/Tindakan Pembalasan akan muncul dalam berbagai cara dengan celah-celah hukum tertentu/dengan upaya-upaya licik maupun terselubung agar tujuan pelaku SLAPP/Tindakan Pembalasan dapat mengaburkan permasalahan fundamental terkait lingkungan yang sedang diperjuangkan tersebut. Apabila kedinamisan tersebut tidak responsif untuk dipandang oleh aparat penegak hukum, setidaknya dalam bentuk rumusan beleid, maka pencegahan dan pemberantasan Tindakan Pembalasan di Indonesia tidak optimal dan sangat berpotensi menimbulkan 33 kerugian konstitusional bagi hak perlindungan hukum yang adil dan berkepastian hukum terhadap hak setiap orang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari ancaman Tindakan Pembalasan para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5.) Jika Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka dalam penalaran yang wajar, kerugian hak konstitusional para Pemohon akan potensi terancamnya hak para Pemohon mendapatkan perlindungan hukum ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari ancaman SLAPP/Tindakan Pembalasan. - Bahwa, eksistensi sebuah penjelasan pasal undang-undang sangat krusial dan fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat berdampak pada quo vadis pembentukan peraturan perundang-undangan (regeling) maupun kebijakan (beschikking) dan tindakan nyata pemerintah. Berkenaan dengan suatu dampak akan penjelasan pasal undang-undang yang rancu telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada Sub- paragraf [3.13.1], yaitu: “[3.13.1] Bagian Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Meskipun penjelasan pasal bukan sebuah norma hukum , keberadaan penjelasan pasal yang tidak memenuhi UU PPP dapat menimbulkan kerancuan hukum, sehingga terdapat kemungkinan para pemangku kepentingan akan merumuskan peraturan pelaksana serta menerapkannya dengan merujuk pada penjelasan pasal aquo.” - Ketidakpastian hukum akibat ketidakjelasan rumusan serta cakupan yang terlalu sempit terkait fenomena tindakan pembalasan yang berkembang di masyarakat dapat teratasi dengan Putusan MK yang bersifat final and binding serta erga 34 omnes dalam putusan yang mengabulkan bersifat declatoir karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945, pada saat yang bersamaan putusan tersebut meniadakan keadaan hukum terkait dan menciptakan keadaan hukum baru. (Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal. 55-56). III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON A. Pemilihan Bahasa, Kata, dan Istilah dalam Perumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH Berdimensi Ketidakjelasan Rumusan dan Penyempitan Makna Sehingga Berimplikasi Pada Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Setiap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. ➔ Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 1. Dalam konsep negara hukum, kepastian hukum merupakan hal yang fundamental dan krusial terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. UU PPLH adalah undang-undang yang bertujuan menciptakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. UU PPLH sebagai undang-undang yang berisi asas, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berperan fundamental dalam sistem hukum nasional terutama terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, baik 35 terhadap produk peraturan perundang-undangan lainnya maupun terhadap kebijakan pemerintah. 2. Bahwa kepastian hukum berkenaan dengan asas legalitas yang dapat diderivasi menjadi 3 (tiga) proposisi, yaitu (1) lex scripta berarti hanya diakui hukum tertulis, (2) lex stricta berarti hukum harus ditafsirkan sesuai dengan yang ditulis, dan (3) lex certa berarti hukum harus jelas dan tidak multitafsir agar tidak terbuka celah hukum yang dapat menderogasi hak dalam bentuk sesama undang-undang maupun yang setingkat serta peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 UU PPP dan jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 UU PPPP serta kebijakan pemerintah (beschikking) dan tindakan nyata pemerintah. (vide Bukti P-9) 3. Rumusan yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH menguraikan subjek hukum dengan kualitas tertentu serta akibat tertentu untuk mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman Tindakan Pembalasan. Pertama, frasa “korban dan/atau pelapor” sebagai sebuah subjek hukum. Kedua, rincian kualitas subjek hukum frasa “menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” sebagai sebuah unsur untuk terpenuhinya syarat mendapatkan perlindungan hukum memiliki dimensi ketidakjelasan rumusan. 4. Bahwa, ketidakjelasan rumusan maupun inkonsistensi dalam penulisan dan pemaknaan sebuah beleid tercerminkan dalam redaksi Penjelasan Pasal 66 UU PPLH terbatas pada “korban dan/atau pelapor” sebagai sebuah penjelasan terhadap batang tubuh Pasal 66 UU PPLH yang secara explicit verbis menggunakan unsur “Setiap orang”. 5. Bahwa, secara sistematis, penulisan Pasal 66 UU PPLH merupakan bagian dari hak dalam UU PPLH sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 65 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baiik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 36 Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.” 6. Ketentuan lain yang memuat unsur “hak” juga terdapat dalam Pasal 70 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: “(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.” 7. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 65 UU PPLH maupun Pasal 70 UU PPLH memiliki perbedaan dengan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, dimana unsur setiap orang yang dimaksud dalam batang tubuh Pasal 65 UU PPLH dan Pasal 70 UU PPLH dinyatakan “cukup jelas” dalam bagian penjelasan pasal demi pasal, sedangkan unsur “Setiap Orang” dalam batang tubuh Pasal 66 UU PPLH ditafsirkan bagi “korban 37 dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. 8. Pada dasarnya, Pasal 65 UU PPLH dan Pasal 70 UU PPLH menguraikan adanya hak substansial dan hak prosedural yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar peradilan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Pasal 66 UU PPLH menyatakan bahwa dalam memperjuangkan hak-hak tersebut, maka akan mendapat perlindungan hukum dalam hal terjadi Tindakan Pembalasan. Akan tetapi, penafsiran tersebut berbeda dengan redaksi kata dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH dimana ketentuan perlindungan ketika memperjuangkan hak dirumuskan dengan frasa “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. 9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan frasa “Korban” dan “Pelapor” dapat dimaknai berdasarkan berbagai undang-undang yang pada dasarnya menguraikan kedudukan hukum berdasarkan kondisi untuk berkaitan dengan suatu delik dan ketentuan menempuh cara hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut “UU LPSK”) (vide Bukti P-8), antara lain: Pasal 1 angka 3 UU LPSK yang selengkapnya berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” Pasal 1 angka 4 UU LPSK yang selengkapnya berbunyi: “Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi” Berdasarkan rumusan beleid di atas, dapat ditarik benang merah dalam menguatkan alasan Pemohon, bahwasanya dalam sistem hukum Indonesia, frasa “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” adalah subjek hukum dan tindakan hukum dengan perspektif 38 prosedur/hukum acara dalam sistem peradilan semata. Frasa demikian kurang tepat untuk dituliskan dalam sebuah konsep partisipasi publik, suatu perjuangan hak asasi manusia secara universal, terutama dalam hal lingkungan hidup. Oleh sebab itu, subjek hukum yang menempuh cara di luar hukum juga harus diakomodasi kedudukan hukumnya dalam mendapatkan perlindungan hukum yang adil. 10. Bahwa, kendati terdapat acuan peraturan perundang-undangan lain dalam mendalilkan penyempitan makna dan subjek hukum yang mendapatkan perlindungan atas memperjuangkan haknya, UU PPLH juga merupakan undang-undang yang bersifat lex spesialis, yang mana memiliki kondisi kekhususan legalitas yang diatur di dalamnya. Berdasarkan systematic legal framework analysis, dapat ditemukan ketentuan dalam UU PPLH yang menjadi adressat dari perlindungan hukum Pasal 66 UU PPLH dengan Penjelasan Pasal a quo: ”..korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Adapun dalam pandangan positivistik, pihak yang tidak termasuk ketentuan-ketentuan sebagai “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” dalam UU PPLH, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum kendati memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat selain menempuh cara hukum. Ketentuan-ketentuan dalam UU PPLH yang dimaksud dalam memaknai redaksi Penjelasan Pasal 66 UU PPLH a quo, antara lain: (i) Pasal 87 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. 39 (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (ii) Pasal 90 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (iii) Pasal 91 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (iv) Pasal 92 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. (v) Pasal 93 yang selengkapnya berbunyi: (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: 40 a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal. b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. (vi) Pasal 98 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (vii) Pasal 99 yang selengkapnya berbunyi: (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan 41 manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). (viii) Pasal 100 yang selengkapnya berbunyi: (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. (ix) Pasal 101 yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (x) Pasal 102 yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (xi) Pasal 103 yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (xii) Pasal 104 yang selengkapnya berbunyi: 42 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (xiii) Pasal 105 yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (xiv) Pasal 106 yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (xv) Pasal 107 yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (xvi) Pasal 108 yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (xvii) Pasal 109 yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 43 (xviii) Pasal 110 yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (xix) Pasal 111 yang selengkapnya berbunyi: (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (xx) Pasal 112 yang selengkapnya berbunyi: Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (xxi) Pasal 113 yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 11. Problematika terkait ketidakjelasan rumusan dari beleid a quo juga telah menjadi kajian dalam Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Mitigasi Pencemaran Lingkungan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 44 Tahun 2020 oleh Analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-.51.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Mitigasi Pencemaran Lingkungan, halaman 60 (lihat: https://bphn.go.id/data/ documents/laporan_akhir_pokja_pplh_draft_11_edit_a5rev1-1.pdf) dan Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2024, (lihat: https://bphn.go.id/data/documents/6.bukupokja pencemarapdf), yang mana Analisis dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Tim Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-04.HN.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang diuraikan sebagai berikut: Pengaturan : Pasal 66: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dimensi : Kejelasan Rumusan Variabel : Penggunaan Bahasa, Istilah, kata Indikator: Mulltitafsir Analisis : Pelaksanaan ketentuan tersebut menimbulkan multitafsir yang disebabkan oleh adanya pembatasan makna “setiap orang dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang hanya dimaksudkan untuk melindungi “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum”. Dengan dibatasinya makna setiap orang tersebut dapat menyempitkan makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup Rekomendasi : Ubah. 45 12. Bahwa berdasarkan pemikiran Baron de Montesqiuieu, C.K. Allen, Lon. L. Fuller, Jeremy Bentham, Van der lies, P. Nicolai dan A. Hamid S. Attamimi, mengemukakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan lingkungan yang baik sebagai pedoman peraturan perundang-undangan lingkungan memiliki kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan yang baik (behoorlinjke wetgewing/regelgeving), antara lain: a) Asas tujuan yang jelas (“het beginselen van de duidelijke doelstelling”) b) Asas kebutuhan adanya pengaturan yang bersifat umum (het noodzakelijkeidsbeginsel”) c) Asas institusi dan substansi yang tepat (het beginselen van het juiste organ en substantie”) d) Asas dapat diimplementasikan (”het beginsel van de uitvoerbaarheid”) e) Asas diumumkan dan mudah dikenali (”het beginsel van de publicatie en kenbaarheid”) f) Asas perumusan yang ringkas dan padat (“ireedudency principle”) g) Asas penggunaan istilah yang mudan dimengerti dan sistematis (”het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek”) h) Asas konsensus dan konsistensi (“het beginsel van de consensus en consistenntie”) i) Asas tidak saling bertentangan (”noncontradiction”/”non controversy principle”) j) Asas kepastian hukum (”het rechtszekerheidsbeginsel”), k) Asas tidak berlaku surut (“non retroactive legislation principle”), serta l) Asas menjangkau masa depan (prediktibilitas atau “rule prospective principle”) (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013, Laporan 46 Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup, halaman 73-74) 13. Bahwa dengan menginventarisasi dan membandingkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan berkenaan sistem penegakan hukum yang menindaklanjuti Pasal 66 UU PPLH dapat ditemukan pemaknaan yang berbeda-beda tentang perlindungan hukum Anti- SLAPP orang yang memperjuangkan lingkungan hidup. Adapun produk hukum tersebut antara lain, Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (selanjutnya disebut “Pedoman Kejaksaan 8/2022”) (vide Bukti P-27), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “Perma 1/2023”) (vide Bukti P-28), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (selanjutnya disebut “PermenLHK”) (vide Bukti P-29) yang substansi terkait SLAPP/Tindakan Pembalasan dan keetentuan terkait Anti- SLAPP dalam masing-masing regulasi dan kebijakan diuraikan duraikan dalam tabel sebagai berikut: Perma 1/2023 PermenLHK 10/2024 Pedoman Kejaksaan 8/2022 SLAPP dan Anti- SLAPP dibahas dalam Bagian Kelima (Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup Pasal 48-50) Pasal 48 (1) Perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak Pasal 1 1. Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat yang selanjutnya disebut Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup adalah orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat SLAPP dan Anti-SLAPP dibahas dalam Bab VI tentang PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP (ANTI-SLAPP) 1. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup 47 atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (2) Dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim pemeriksa perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor sebagai berikut: a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses artisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; c. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup; d. hak untuk berperan dalam pelindungan sebagai korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 2. Pelindungan Hukum adalah upaya untuk mencegah dan melakukan pembelaan atas tindakan pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup. 3. Tindakan Pembalasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diduga atau berpotensi melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup. Pasal 2 (1) Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. (2) Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 2. Perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan antara lain dengan: a. penyampaian usulan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik; b. penyampaian keberatan, keluhan, atau pengaduan terkait pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; c. pelaporan dugaan tindak pidana, pengajuan gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 48 dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/atau laporan; g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan a. orang perseorangan; b. kelompok orang; c. Organisasi Lingkungan Hidup; d. akademisi/ahli; e. masyarakat hukum adat; dan f. badan usaha. Pasal 5 (1) Tindakan Pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup dapat berupa: a. pelemahan perjuangan dan partisipasi publik; b. somasi; c. proses pidana; dan/atau d. gugatan perdata. (2) Pelemahan perjuangan dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk: a. ancaman tertulis; b. ancaman lisan; c. kriminalisasi; dan/atau d. kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan diri, jiwa, dan harta termasuk keluarganya. (3) Proses pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa: d. penyampaian pendapat di muka umum; e. penyampaian kesaksian atau keterangan di persidangan; dan/atau f. komunikasi kepada kementerian/lemba ga terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, secara lisan maupun tulisan baik langsung maupun melalui sarana elektronik. 3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan tidak secara melawan hukum dan iktikad baik dalam rangka pemenuhan akses atas informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 4. Untuk keperluan pelindungan hukum terhadap Setiap Orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penuntut umum 49 Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; i. keterhambatan perjuangan hak ketika gugatan diajukan terhadap Tergugat; j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap Tergugat. (3) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun tertulis; b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan a. pelaporan dugaan tindakan pidana; dan/atau b. tuntutan pidana. (4) Gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa ganti kerugian. Pasal 7 (1) Pencegahan terjadinya Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum; b. membentuk forum aparat penegak hukum bersertifikasi lingkungan; c. koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat kanal pengaduan mengenai: 1. dokumen lingkungan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah, kajian lingkungan hidup strategis, dan analisis mengenai dampak lingkungan; 2. perizinan; dalam mempelajari dan meneliti hasil Penyidikan dari penyidik, memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materiel, khususnya terkait: a. hubungan kausalitas antara laporan dan pengaduan tindak pidana dengan perbuatan tersangka dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; b. kualifikasi tersangka, antara lain sebagai pejuang/aktivis lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup, korban terdampak pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, wartawan/jurnalis, dan/atau komunitas masyarakat adat; c. motif tersangka; d. ada tidaknya sifat melawan hukum dan kesalahan; dan 50 tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan; d. penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya; dan/atau e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (4) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan hukum 3. pengawasan; dan/atau 4. dugaan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. d. membentuk jaringan komunikasi antar penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait; dan/atau e. bersama-sama dengan pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan untuk pembentukan paralegal lingkungan. (2) Pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. fasilitasi; b. pelatihan; dan/atau c. sosialisasi Pasal 8 Penanganan Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. penetapan kasus sebagai Tindakan Pembalasan; dan b. pemberian bantuan hukum. Pasal 9 e. ada tidaknya alasan pembenar dan pemaaf. 5. Untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, penuntut umum melalui fungsi jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis) agar mengoptimalkan prapenuntutan. 6. Dalam hal berdasarkan penelitian hasil Penyidikan dari penyidik, penuntut umum berpendapat perbuatan tersangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan iktikad baik maka tersangka tidak dapat dituntut secara pidana dan penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar melakukan penghentian penyidikan demi hukum. 7. Dalam hal perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan secara 51 yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa: a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas. Pasal 49 (1) Gugatan perdata atau gugatan rekonvensi yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menghambat perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Setiap orang yang melakukan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan (1) Untuk memperoleh penanganan Pelindungan Hukum, Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup harus mengajukan permohonan Pelindungan Hukum kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh: a. pemohon Pelindungan Hukum sendiri, keluarga inti, atau yang diberikan kuasa mewakili; b. penasihat hukum pemohon pelindungan Hukum; c. perseorangan yang diberikan kuasa mewakili dalam hal permohonan diajukan oleh masyarakat; d. pimpinan badan usaha atau Organisasi Lingkungan Hidup; atau e. akademisi/ahli (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diajukan oleh kementerian/lembaga atau instansi daerah berdasarkan permintaan pemohon. melawan hukum, perbuatan dimaksud dapat mempunyai pembenaran yang layak jika: a. tidak ada alternatif atau pilihan tindakan yang lain selain tindakan yang melawan hukum (asas subsidiaritas); dan b. dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau memenuhi kewajiban hukum yang lebih penting (asas proporsionalitas). 8. Pemenuhan asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan huruf b bersifat kumulatif. 9. Tindakan penuntut umum untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dengan mempertimbangkan: a. motif tersangka atau keadaan yang melatarbelakangi perbuatan; 52 sehat yang digugat secara perdata dapat mengajukan eksepsi atau jawaban bahwa gugatan tersebut berhubungan dengan upayanya dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 50 (1) Dalam hal Tergugat mengajukan eksepsi disertai dengan bukti awal bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi eksepsi Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penyampaian eksepsi diterima. (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan eksepsi sebagaimana dimaksud Pasal 10 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi dokumen persyaratan minimal: a. salinan kartu identitas dan/atau kartu keluarga untuk permohonan yang diajukan oleh perorangan; b. akta pendirian untuk permohonan yang diajukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup atau badan usaha; c. dokumen permohonan Pelindungan Hukum terdiri atas: 1. kronologi kejadian, termasuk di dalamnya kegiatan yang telah dilakukan serta bentuk pelemahan dan/atau Tindakan Pembalasan yang diterima; dan 2. dokumen pendukung yang terkait dapat berupa: a) surat; b. hubungan kausalitas antara tindak pidana yang dilakukan dengan pembatasan atau pelanggaran hak atas akses informasi, akses partisipasi, dan/atau akses keadilan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; c. upaya yang telah dilakukan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; d. sifat melawan hukum dan kesalahan; dan e. ada tidaknya pembenaran yang layak. 10. Dalam hal Berdasarkan hasil Penyidikan yang lengkap, perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan secara melawan hukum, penuntut umum wajib mempertimbangkan ada tidaknya pembenaran yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 7. 11. Dalam hal berdasarkan hasil penyidikan yang lengkap, perbuatan 53 ayat (1) menjatuhkan putusan sela. (3) Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan berupa gugatan tidak dapat diterima apabila Tergugat mampu membuktikan dalil eksepsinya berdasarkan bukti awal yang cukup bahwa gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (4) Apabila berdasarkan bukti awal Hakim Pemeriksa Perkara belum menemukan indikasi pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan. (5) Apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa gugatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap b) rekaman suara dan/atau gambar; c) laporan; d) surat panggilan oleh lembaga penegak hukum; e) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan; f) berita acara pemeriksaan; g) somasi; h) gugatan perdata; dan/atau i) putusan pengadilan. (2) Dalam hal salinan kartu identitas, kartu keluarga, atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak ditemukan, dapat digantikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat: a. dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud pada angka 3; atau b. terdapat pembenaran yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 7, penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena perkara ditutup demi hukum. 12. Penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). 13. Dalam hal fakta hukum di persidangan berdasarkan pemeriksaan alat bukti ditemukan alasan pembenar atau pembenaran yang layak maka penuntut umum menuntut: a. terdakwa lepas dari segala 54 Pasal 66 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan ditolak. (6) Dalam hal gugatan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pemeriksa Perkara dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi Tergugat apabila dimintakan dalam gugatan rekonvensi.” Pasal 11 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri melakukan penilaian permohonan terhadap: a. aspek administratif; dan b. substansi Tindakan Pembalasan. (2) Dalam melakukan penilaian permohonan sebagaimana pada ayat (1), Menteri membentuk tim penilai penanganan Tindakan Pembalasan yang keanggotaannya terdiri atas unsur: a. Kementerian; b. aparat penegak hukum; c. kementerian/lembaga terkait; d. pemerintah daerah; e. akademisi/ahli; dan f. unsur terkait lainnya. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan; b. menilai permohonan Pelindungan Hukum; c. menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri; dan d. tugas lain yang terkait Pelindungan Hukum tuntutan hukum; dan b. memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. 55 yang diberikan oleh Menteri. (4) Tim penilai penanganan Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pasal 12 (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bersifat ad hoc. (2) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang. (3) Susunan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota Bahwa, dalam Perma 1/2023, substansi dan rumusan perlindungan hukum terkait Tindakan Pembalasan secara explicit menjamin unsur setiap orang tidak seperti rumusan penjelasan Pasal 66 UU PPLH a quo. Akan tetapi, hal tersebut masih belum menjamin efektivitas pelaksanaan apabila Undang-Undang a quo masih belum jelas dan tegas dalam mengakomodasi perlindungan hukum, mengingat kedudukan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang- undangan yang sangat krusial. Selain itu, dalam sistem penegakan hukum yang terpadu, kehadiran Perma tidak akan optimal apabila aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah tidak selaras pandangannya dalam perlindungan hukum Pasal 66 UU PPLH. 56 Misalnya dari sisi Pemerintah in casu Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki pandangan yang kurang komprehensif dan pemanfaatan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH a quo terhadap Tindakan Pembalasan dalam Permen LHK 10/2024. Adapun terdapat kebijakan yang menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dibantu oleh Tim Penilai dapat mengeluarkan Penilaian Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pembalasan, apakah memenuhi syarat dan standari yang ditetapkan oleh Kementerian tersbut. Oleh sebab itu, peran dan kedudukan undang-undang yang hadir dengan substansi lebih tegas dan jelas sangat diperlukan. Adapun ketidakselarasan tersebut tampak pula dengan penerbitan Permen LHK yang memasukkan definisi Penjelasan Pasal 66 UUPPLH dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Permen LHK 10/2024 mendefinisikan Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup ialah korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Selain itu, terdapat Pasal 11-14 yang menunjukkan bahwasanya terdapat tim sendiri untuk menganalisis Tindakan Pembalasan berdasarkan standar dan penafsiran internal sektor kementerian lingkungan hidup. Dalam Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Penilaian substansi Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai: a. kedudukan hukum pemohon; b. upaya dan/atau tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; c. bentuk Tindakan Pembalasan yang diterima atau berpotensi diterima; dan d. pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan masih rancunya substansi dari Penjelasan Pasal 66 UU PPLH dan substansi dalam PermenLHK itu sendiri, maka sangat memungkinkan potensi terjadinya kerugian konstitusional terhadap pejuang lingkungan hidup, yaitu pihak yang terkena Tindakan Pembalasan tidak akan mendapat perlindungan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk memutuskan menerima atau menolak 57 permohonan Perlindungan Hukum. Kemudian, apabila berpandangan secara futuristik, jika rumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH sudah lebih jelas dan lebih inklusif terhadap setiap orang dan aparat penegak hukum bertindak selaras dengan makna dan tujuan sejati dari Pasal 66 UU PPLH, penyidik seharusnya dapat menghentikan SLAPP sejak tahap penyelidikan dengan mengidentifikasi tindakan terlapor sebagai bentuk partisipasi publik dalam gelar perkara dan menyatakan perkara bukan tindak pidana. Sehingga, penyelidikan tidak dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik) (Surat Edaran Polri, tentang Penghentian Penyelidikan., No. SE/7/VII/2018) ataupun menghentikannya dalam tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, 109 ayat (2) dan jika kasus berlanjut ke kejaksaan, maka jaksa perlu melihat unsur partisipasi publik yang dilakukan dan menentukan bahwa perkara adalah SLAPP. Sehingga, perkara tidak dapat dituntut secara pidana dan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) (Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 140 ayat (2). Hal ini tentunya berkaitan dengan bunyi Pasal 66 UU PPLH itu sendiri yang mengecualikan pemidanaan dan peran jaksa sebagai dominus litis. Kemudian, jika kasus tetap berlanjut ke tahap persidangan di Pengadilan tentunya hakim perlu mengikuti Perma 1/2023 . 14. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan kelembagaan negara di Indonesia, masih terdapat kekosongan hukum berkenaan dengan penegakan Pasal 66 UU PPLH, seperti, Pemerintah (Peraturan Pemerintah), Kepolisian Republik Indonesia (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, maupun produk hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat bersinggungan dengan Perlindungan orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana ataupun Rancangan Kitab Hukum Acara Perdata karena beleid a quo 58 juga berkenaan dengan tindakan mengatasi Tindakan Pembalasan yang berwujud pemidanaan dan/atau gugatan keperdataan. Atas dasar tersebut, menjadi urgensi dalam permohonan ini, eksistensi sebuah undang-undang in casu UU PPLH menjadi landasan yuridis dalam quo vadis perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak lagi terdistorsi pemaknaannya terutama secara sektoral dan agar tidak ada kerugian konstitusional terhadap masyarakat akibat Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, sehingga tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dapat lebih terarah. 15. Selain itu, masih masif terjadi SLAPP terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat multitafsir penjelasan Pasal 66 UU PPLH sampai dengan berbagai disparitas putusan pengadilan terhadap kasus SLAPP sehingga kerap pula menciptakan tafsiran-tafsiran hukum, baik yang sesuai dengan semangat Anti Eco-SLAPP maupun yang tidak selaras dengan semangat tersebut. Artinya, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH masih menciptakan penafsiran sektoral dari aparat penegak hukum yang mana tidak sesuai dengan eksistensi sebuah produk hukum Undang- Undang dalam sistem hukum di Indonesia maupun tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan data laporan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), antara tahun 2014 hingga 2024, tercatat 1.131 orang mengalami tindakan kekerasan dan kriminalisasi karena membela lingkungan. Dari jumlah tersebut, 544 di antaranya menghadapi tuntutan di pengadilan. 59 (Sumber: https://auriga.or.id/press_release/detail/50/status- pembela-lingkungan-di-indonesia-2014-2023-ancaman-kian-tinggi- saatnya-negara-hadir?lang=id) Peningkatan kualitas ancaman dan/atau serangan yang dialami pembela HAM Lingkungan Hidup pada periode 2024 ini dapat dilihat juga dari bentuknya. Satya Bumi dan Protection International mencatat bentuk ancaman dan/atau serangan yang dialami pembela HAM Lingkungan Hidup pada periode ini meliputi perusakan (2 kasus), intimidasi (11 kasus), serangan fisik (10 kasus), penangkapan paksa (3 kasus) kriminalisasi (15 kasus), pembubaran (2 kasus), penculikan (1 kasus), peretasan (1 kasus), pembunuhan (2 kasus), perampasan (2 kasus), pembungkaman (2 kasus) dan serangan bom (1 kasus). (Lihat: Eghi Irfansyah, Salma Inaz, Andi Muttaqien (2025). Laporan Pemantauan Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2024, Satya Bumi, Hal. 35-36, link terkait: https://satyabumi.org/laporan-ehrd-indonesia-tahun-2024/) 16. Bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan, eksistensi produk hukum undang- undang sangat fundamental dan krusial terhadap sistem hukum. Konsekuensi logisnya ialah, rumusan dalam suatu beleid dalam Undang-Undang harus dijabarkan secara jelas dan tegas agar dapat dimaknai sebagaimana mestinya. Ketika suatu perumusan beleid tidak jelas maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang secara tidak langsung diakui dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Terkait kepastian hukum, sejumlah putusan pengujian Undang-Undang yang menempatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu ujinya, Mahkamah Konstitusi memberikan panduan terkait pemaknaan frasa “kepastian hukum” dalam konstitusi, baik berkenaan dengan hukum materiil maupun hukum formil, yaitu: 60 1. Kepastian hukum dalam konteks pembentukan hukum materil mengharuskan rumusan undang-undang tidak boleh menimbulkan penafsiran berbeda dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum (Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010) 2. Kepastian hukum dalam konteks pembentukan hukum formil menempatkan kepastian hukum sebagai kepastian yang tidak harus/mesti diukur secara matematis, melainkan juga dapat diukur dan tersedianya kontrol terhadap hukum tersebut oleh aparat penegak hukum (Putusan MK Nomor 018/PUU-IV/2006, dalam Ismail Hasani (Ed), 2013: hlm 195-196) 17. Bahwa, menurut para pemohon frasa dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah meletakkan pembatasan terhadap korban dan/atau pelapor yang tidak menempuh cara hukum dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau terhadap bukan korban dan/atau pelapor yang tidak menempuh cara hukum dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana ketidakjelasan dan penyempitan makna dari Penjelasan Pasal a quo dengan Pasal 66 menunjukkan kontradiksi dimana unsur setiap orang dalam klausul yang secara expressive verbis dalam pasal 66 degan penjelasan pasal yang secara explicit verbis menyebutkan korban dan/atau pelapor dengan menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak telah melanggar esensi dari asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Jika merujuk kepada ketentuan tersebut di atas ketidakjelasan kalimat dalam penjelasan pasal yang justru membatasi makna daripada unsur setiap orang secara potensial masyarakat akan mengalami overkriminalisasi dari aparat penegak hukum atas suatu norma hukum yang multitafsir bagi siapapun yang tidak memasuki salah satu dari dua subjek hukum tersebut. Hal ini justru bersesuaian dengan prinsip- prinsip kriminalisasi de Roos, bahwa kriminalisasi kemungkinan terjadi 61 dan motivasi kebahayaan (aannemelijkheid en van de schade, feasibility and motivation of harm) Berdasarkan prinsip ini, suatu perbuatan yang hendak dikriminalisasi harus memiliki efek kebahayaan terhadap pihak ketiga atau terhadap masyarakat, dan pembuat undang-undang mesti dengan hati-hati menentukan membuktikan eksistensi kebahayaan itu. Terdapat 7 (tujuh )isu yang harus diklarifikasi dalam prinsip ini: a. latar belakang struktural dari perbuatan; b. identifikasi yang jelas terhadap perbuatan dan hubungannya dengan latar belakang; c. identifikasi terhadap konsekuensi dari perbuatan (antara lain adalah kebahayaannya) yang sedapat mungkin dalam bentuk “fakta keras”; hal ini memungkinkan adanya identifikasi terhadap korban dan kepentingan yang dirugikan; d. pemahaman mengenai bagaimana para pihak yang terlibat langsung (pelaku, korban, dan pihak ketiga) menilai perbuatan dimaksud; e. mengidentifikasi mekanisme hukum atau non-hukum yang telah ada untuk menangani perbuatan tersebut beserta efeknya, dan juga konsistensi/inkonsistensi dalam legislasi yang relevan; f. frekuensi terjadinya perbuatan; dan g. informasi komparatif mengenai legislasi, case law, dan lain sebagainya dari negara lain. 18. Menurut Moeljanto, bahwa kriminalisasi harus bersifat melawan hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan secara nyata menimbulkan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dilabeli dan tidak disukai oleh masyarakat dan harus dilindungi oleh negara. Namun, dalam perkembangannya, hal ini malah tergerus ke dalam overkriminalisasi akibat kerancuan dalam suatu pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya undang-undang memberikan kepastian hukum namun pada praktiknya menyebabkan banyaknya korban atas suatu 62 peraturan perundang- undangan tanpa ada limitasi terhadap penafsiran suatu norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. 19. Bahwa, tujuan para Pemohon menguatkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menambahkan unsur partisipasi publik dengan subjek masyarakat agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama perlindungan terhadap perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya bersifat litigasi. Sehingga pengakuan dan penjaminan, baik unsur korban dan/atau pelapor ditambah dengan unsur masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan atas nama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi, “..menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” telah menciptakan multitafsir dalam penegakan hukum lingkungan, menciptakan ketidakpastian terhadap masyarakat akan legal standingnya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan perlindungan hukum ketika mendapat SLAPP atau Tindakan Pembalasan dan implikasi terburuknya adalah sistem penegakan hukum lingkungan dan demokrasi hijau terancam. Atas dasar tersebut, para Pemohon memahami bahwa unsur korban dan/atau pelapor sebagai sebuah kriteria khusus dan menjadi perhatian khusus dalam prosedur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam kedudukan UU PPLH sebagai lex spesialis sehingga tetap diperlukan pencantumannya dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. Akan tetapi, perlu juga untuk membuka penjaminan dan pengakomodiran unsur publik, secara expressive verbis yakni perlindungan hukum bagi pihak lain yang memerankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan sebagai korban dan/atau pelapor yang dimaksud dalam UU PPLH, yaitu unsur setiap elemen masyarakat yang diakui sebagai subjek hukum dan memiliki hak serta kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidup. 20. Oleh sebab itu, ketidakjelasan rumusan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap 63 setiap orang agar mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembalasan melalui pemidanaan dan.atau gugatan keperdataan ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. B. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Asasi Manusia dan Kedudukan Pejuang Lingkungan Hidup dalam hal Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Kacamata Internasional dan Nasional. ➔ Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 21. Berdasarkan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan diuangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Dalam hal penjaminan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, dijamin, diatur, dan dituangkan dalam UU PPLH. 22. Bahwa bagian Menimbang; huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f UU PPLH yang secara poin berbunyi: “a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; .. d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semaki menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari 64 perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;” 23. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPP (vide Bukti P-9), menyatakan bahwa: “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.” Adapun ayat (2) menyatakan, “Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan.” Adapun dalam hukum lingkungan, UU PPLH menyatakan asas-asas sebagai berikut: o Pasal 2 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ecoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemaran membayar k. partsipatif; l. kearifan local; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. 24. Adapun tujuan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: o Pasal 3 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 65 d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; j. mengantisipasi isu lingkungan global. 25. Adapun hak-hak yang diatur dalam UU PPLH yang menjadi upaya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sebagai berikut: o Pasal 65 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baiik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.” 26. Adapun dalam UU PPLH masyarakat berhak untuk berperan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai berikut: o Pasal 70 UU PPLH yang berbunyi sebagai berikut: (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: 66 a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.” 27. Bahwa, dapat ditemukan ketidakselarasan muatan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH dengan Penjelasan Umum UU a quo, pokok-pokok ketidakselarasn tersebut antara lain: “1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 2. . … Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. … 8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur: a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; … g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global; h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; …” Uraian Penjelasan Umum a quo menjelaskan bahwa nilai-nilai dari kehadiran UU a quo ialah untuk peningkatan demokratisasi lingkungan, penguatan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang 67 baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang jelas. Hal tersebut tidak akan terwujud apabila perlindungan hukum terhadap hak itu sendiri masih tidak inklusif dengan rumusan Penjelasan Pasal Demi Pasal in casu Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. 28. Bahwa, menurut Heringa, untuk mewujudkan hal tersebut negara wajib : “(1) menerjemahkan prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan; (2) berupaya melindungi hak asasi tersebut dan melakukan upaya-upaya yang layak untuk melindungi hak tersebut; (3) mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri (dalam hal ini berarti pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku); (4) memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat diperhatikan dan diperlakukan seimbang dengan kepentingan publik, termasuk di dalamnya memastikan bahwa setiap warga negara dijamin hak-hak proseduralnya dan mendapat kompensasi apabila haknya dilanggar; (5) memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara transparan dan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidupnya.” (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), hlm. 22-23) 29. Bahwa tujuan UU PPLH juga dibagi menjadi gagasan untuk pemenuhan 3 akses, yaitu (Prayekti Murhajanti, et.al., Menutup Akses, Menuai Bencana, (Jakarta: ICEL, 2008), hlm. 51.): - Akses Informasi (access to information) pada intinya bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang utuh (full), akurat (accurate), dan mutakhir (up to date) untuk berbagai tujuan. Akses terhadap informasi dibagi 2 (dua) tipe, yaitu: 1) hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dimana pejabat publik berkewajiban menyediakan informasi tanpa harus didahului adanya permintaan dari masyarakat (akses informasi secara 68 pasif); 2) hak masyarakat untuk menerima informasi dari dari pejabat publik yang berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi apabila ada permintaan dari masyarakat (akses informasi secara aktif). - Akses partisipasi dalam pengambilan keputusan (public participation in decision making) merupakan pilar demokrasi yang menekankan pada jaminan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu: a) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan, rencana, dan program pembangunan; b) berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan; dan c) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada suatu kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingannya. - Akses keadilan (access to justice) adalah akses untuk memaksakan dan memperkuat hak akses informasi maupun hak akses partisipasi. Untuk itu hak ini perlu dimasukan ke dalam sistem hukum nasional/domestik (domestic legal system) serta memperkuat penegakan hukum lingkungan nasional/domestik (domestic environmental law) agar dijalankan dengan benar. Yang penting dari akses keadilan ini adalah tersedianya suatu mekanisme bagi masyarakat untuk menegakan hukum lingkungan secara langsung (The justice pillar also provides a mechanism for public to enforce environmental law directly). Hak- hak tersebutlah yang secara keseluruhan sebagai hak untuk diperjuangkan untuk menikmati hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 30. Bahwa, partisipasi publik dalam sebuah negara demokrasi memiliki peran untuk menjaga nilai demokrasi itu sendiri, seperti: a) menghindari penyalahgunaan kekuasaan; b) menyalurkan aspirasi masyarakat (warga) kepada pemerintah; c) melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik; d) menegakkan kedaulatan rakyat. (Laurensius Arliman, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan 69 Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan, Jurnal Politik Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, Agustus 2017, halaman 66). 31. Bahwa, teori terkait Partisipasi Publik berdasarkan berbagai literatur, antara lain (i) A Ladder of Citizen Participation by Sherry R. Arnstein (1969) Penjelasan: 1. Tidak Partisipatif (Non-Participation) terdiri dari manipulation dan therapy. - Manipulation, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan public dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi. - Therapy, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola piker masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri. 2. Tokenisme (Tokenism) terdiri dari informing, consultation, dan placation 70 - Informing, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun. - Consultation, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagai pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. - Placation. Pemegang kekuasaan perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat untuk diberikan akses tertentu dalam penyaluran. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukannya relative rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan. 3. Citizen Control, terdiri atas citizen control, delegated power, dan partnership - Citizen Control, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan atas wewenangnya untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. - Delegated Power, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan 71 masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah. - Partnership, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan,, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.” (ii) Menurut Hessel mengutip pernyataan Nelson, menyebutkan ada dua macam bentuk partisipasi, yaitu: 1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan; dan 2. Partisipasi Vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien. (Hessel Nogi S Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), halaman 323-324.) Bahwa, berdasarkan teori partisipasi publik tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektifnya pelaksanaan sebuah partisipasi public ialah apabila seluruh elemen masyarakt dapat berpartisipasi dengan optimal tanpa ancaman, baik dalam pengambilan keputusan maupun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Suatu konsep dengan nuansa pembatasan atau formalitas/prosedural semata akan menciptakan sebuah konsep partisipasi publik yang tidak optimal dan berdampak buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia. Partisipasi publik tidak boleh dipandang hanya dari sisi vertikal semata, misalnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap partisipasi berbentuk korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat 72 pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang berarti konsep partisipasi publik yang diberikan perlindungan hanya apabila melalui pihak yang berwenang dalam hukum lingkungan. (vide Penjelasan Pasal 66 UU PPLH). Hal tersebut yang seharusnya diperhatikan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH agar lebih jelas dan tegar mengedepankan konsep perlindungan hukum terhadap konsep partisipasi publik yang optimal. 32. Bahwa, perihal memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat disebut pula sebagai bentuk partisipasi publik. Hal tersebut berakar dari gerakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (aktivisme lingkungan) serta pengakuan dan penjaminannya sebagai hak asasi manusia juga berkaitan dengan perkembangan paradigma ekosentrisme yang kemudian terkristalisasi dalam sebuah label dengan terminologi Pejuang Lingkungan Hidup. 33. Bahwa, secara gramatikal banyak istilah atau terminologi yang dipakai untuk menyebut Orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti Pejuang Lingkungan, Pembela HAM Lingkungan, Environmental Defender, Aktivis Lingkungan, Environmental Human Rights Defender (EHRD), dan sebagainya, akan tetapi secara konseptual, seluruh terminologi tersebut tertuju pada satu pemaknaan, yaitu pihak- pihak yang bertindak memperjuangkan sesuatu yang merupakan hak asasi in casu memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan prinsip partisipasi publik. Pihak-pihak tersebut dapat bersifat terdampak langsung sampai yang tidak terdampak langsung, berangkat pula dalam konsep hak itu sendiri yang dapat bersifat individual maupun kolektif dalam menjalankan partisipasi tersebut. 34. Dalam dokumen internasional United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, Pembela HAM dalam sektor lingkungan merupakan kelompok yang berisiko tinggi menjadi target dari berbagai bentuk pelanggaran HAM dan hukum, di antaranya stigmatisasi, penuntutan, kekerasan, dan kriminalisasi akibat kerja 73 mereka dalam melaksanakan partisipasi publik yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Penindakan yang kerap dilakukan terhadap mereka ialah, ditangkap, dan diadili dengan tuduhan palsu atau tanpa dakwaan, tanpa proses peradilan, tanpa bantuan hukum, perawatan medis dan/atau tanpa diberitahu alasan penangkapannya. (United Nations Special Rapporteur on the Sutuation of Human Rights Defenders, “Commentary to the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms”,https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Com mentarytoDeclaratio nondefendersJuly2011.pdf dan Center for International Environmental Law, “Environmental Human Rights Defenders in the Spotlight at the Human Rights Council”, https://www.ciel.org/environmental-human-rights-defenders-human- rights-council/). 35. Bahwa, universalitas dari partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terdapat dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio yang menyatakan: “Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities intheir communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available.Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.” Prinsip tersebut menyatakan bahwa, partisipasi publik merupakan upaya terbaik untuk mengatas isu lingkungan. Partisipasi publik tersebut mencakup hak akses informasi, partisipasi dalam membuat keputusan, dan adanya peradilan yang efektif terhadap seluruh pihak tersebutyang dijamin olen negara. 36. Dalam dokumen nasional, bahwa pada hakikatnya, profil dari pembela HAM sektor lingkungan/orang yang memperjuangkan hak atas 74 lingkungan hidup yang baik dan sehat haruslah dilihat dari tindakannya atas hak yang diperjuangkan tersebut, bukan berfokus kepada status sosial, identitas, maupun profesinya. Peraturan Komnas HAM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM pada Bagian E Angka 54 yang selengkapnya berbunyi: “Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kriteria Pembela HAM dalam SNP ini, sebagai berikut: a. Individu (perorangan) atau kelompok atau organisasi; b. Secara konsisten melakukan kerja-kerja yang memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; c. Menerima dan mengakui universalitas HAM; d. Melakukan aktivitasnya dengan cara damai [Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan No. 6 tentang Pembela HAM, (Jakarta: Komnas HAM,2021) diakses melalui https://www.komnasham. go.id/files/1635987255-standar-norma-dan pengaturan- nomor-$O5FFZ.pdf.] 37. Bahwa berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Protection International oleh Alexandra Loaiza dan Enrique Eguren berjudul “Critical approach to the right to defend human rights” [vide Bukti P-30] dalam halaman 2 menyatakan: “the right of everyone, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realisation of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels, professionally or occasionally, without geographical boundaries, in the community, in specific regions, nationally or internationally, regardless of profession, age, sex, nationality or any other status.” Kemudian dalam halaman 7 menyatakan: “Human rights defenders are defined by their actions and the rights they are defending, regardless of whether or not they self- identify as human rights defenders. The focus on action in the defence of human rights offers a broader interface for the inclusion of all individuals and collectives engaged in activities that defend rights.” Secara ringkas, yang dimaksud dalam narasi tersebut ialah, hak untuk memperjuangkan hak asasi manusia merupakan hak fundamental dimiliki oleh setiap orang, baik secara individual maupun kolektif tanpa memandang status tertentu. Hal tersebut dikarenakan Pejuang HAM 75 bukan dipandang sebagai sebuah identitas semata melainkan berfokus pada tindakan memperjuangkan hak asasi tersebut. Berbeda dengan rumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang memfokuskan konteks perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara prosedural dengan syarat tertentu bagi subjek hukum yang mendapat perlindungan atas memperjuangkan hak tersebut. 38. Bahwa, berdasarkan UN Fact Sheet No. 29 dalam analisis Protection International oleh Alexandra Loaiza dan Enrique Eguren berjudul “Critical approach to the right to defend human rights”[Vide Bukti P- 30], dalam memaknai Pejuang Lingkungan Hidup sebagai Pejuang HAM pula, terdapat tiga poin refleksi kritis perihal pengakuan dan penjaminan hak Pejuang HAM yang mana analisis kekhawatiran yang dimaksud sejalan dengan alasan permohonan para Pemohon dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, beberapa diantaranya: “..the universality of human rights can be built on the logic that “all rights are for all”, considering specific contexts and conditions; many defenders resort to direct actions that do not involve violence, but are often labelled as “violent” by governments to justify the repression of those involved in these struggles; there should be no expectation of objectivity, nor should HRDs be expected to make neutral observations or give impartial accounts of what may affect them directly.” Secara sederhana, permasalahan dalam suatu penjaminan dan perlindungan Pejuang HAM dan perlindungan terhadapnya kerap menghiraukan “universalitas” HAM itu sendiri, tindakan kriminalisasi oleh pihak yang berkuasa, maupun aturan yang mempertanyakan objektivitas Pejuang HAM bahkan terkait akuntabilitas terkait hal kerugian HAM yang terdampak langsung pada dirinya. 39. Bahwa uraian ketentuan di atas pada dasarnya hendak menyatakan dalam hal melindungi dan mengelola lingkungan hidup fokus utamanya adalah itikad dan tindakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk kepentingan lingkungan hidup agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional tetap tetap dillindungi. 40. Bahwa, dalam sudut pandang sustainable development, perlindungan dan pengelolaan dalam hukum lingkungan berdasarkan konteks 76 memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan sekedar menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Peran aktif seluruh elemen masyarakat didorong untuk bergerak dalam upaya preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta menjaganya untuk generasi kini dan yang akan datang. 41. Pada dasarnya, penegakan hukum lingkungan mengenal asas In Dubio Pro Natura, dimana hal tersebut hendak menyatakan pemahaman bahwa dalam suatu proses peradilan, pun apabila terdapat keragu-raguan, fokus yang harus diutamakan ialah agar tetap berpatokan pada kepentingan publik (lingkungan) bukan dibatasi prosedur dan kriteria untuk memenuhi unsur subjek hukum dan tindakan pembalasan agar mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak konstitusional dan insentif memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 42. Oleh sebab itu, rumusan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan berpotensi merugikan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat karena rumusan penjelasan pasal a quo menderogasi semangat dan dorongan kepada masyarakat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma tidak semua orang dapat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar mendapat pengakuan dan penjaminan perlindungan hukum atas hak tersebut. C. Reformulasi Konsep Anti-SLAPP dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH a quo yang Responsif dan Progresif Berkenaan dengan Perkembangan Fenomena SLAPP/Tindakan Pembalasan dan Partisipasi Publik dalam Perjuangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ➔ Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 77 kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 43. Bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berangkat dari fenomena SLAPP yang kemudian melahirkan konsep Anti- SLAPP. Fenomena SLAPP ini merupakan sebuah tindakan dengan menggunakan strategi hukum untuk memberikan chilling effect, yaitu menghambat dan/atau menghentikan/membungkam suatu bentuk partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Subyek sasaran umumnya menyasar pada masyarakat kelas menengah kebawah dan kaum berkerah biru yang menyuarakan hak bersuaranya guna mempengaruhi keputusan pemerintah. Hasil penelitian mereka menunjukan adanya kecenderungan redamnya aktivitas perjuangan para aktivis, putusnya dukungan baik sumber daya maupun pendanaan, serta matinya kelompok masyarakat dalam memperjuangkan haknya akibat ketakutan yang ditimbulkan dari gugatan klaim ganti rugi atas tindakan yang mereka lakukan. 44. Bentuk kasus SLAPP/Tindakan Pembalasan terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup dapat berupa: fitnah, gangguan yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, gangguan yang dilakukan terhadap pribadi (privat), konspirasi, tindakan yang berbahaya, tindakan yang menimbulkan kerugian, dan seterusnya. Fitnah merupakan tipe yang paling umum terjadi pada kasus SLAPP.1 (George W. Pring, “SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation”, 7 Pace Envtl.L.Rev.3, 1989, hlm. 1-7) Konsep Anti-SLAPP pada dasarnya dihadirkan untuk dapat melindungi para pihak yang memperjuangkan hak tersebut atau dengan cara mendeteksi dan menghentikan upaya SLAPP/Tindakan Pembalasan agar tujuan SLAPP itu sendiri tidak terjadi. 45. Bahwa, dengan pendekatan historis, perumusan Pasal 66 dan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH dapat ditemukan dalam Naskah Akademis dan Risalah RUU TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN ICEL, WALHI, JATAM, KEHATI, 78 HUMA WWF DAN GREENOMICS & PCLI (vide Bukti P-31), mengutip pernyataan Prayekti (ICEL): “… Kemudian terkait dengan peran serta masyarakat, ini ada di pasal 55, kalau dalam RUU versinya DPR yang kami terima, kami mengusulkan agar ditambahkan satu ayat terkait dengan anti SLAPSUT, SLAPSUT itu singkatannya Strategic Klausut Again Public Participation, jadi selama ini seringkali kami merasakan bahwa ketika kami menyuarakan kepentingan lingkungan, atau menyuarakan kepentingan masyarakat yang terkena dampak lingkungan, itu di bungkam, oleh baik pemerintah maupun pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembungkaman tersebut, misalnya saja waktu kemarin dalam pertemuan di Manado, WOC, itu Berry menjadi salah satu korban pembungkaman partisipasi ini, , …” 46. Bahwa, Usulan tersebut didasarkan pada banyaknya pembungkaman terhadap masyarakat dan aktivitas lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik. Dalam rapat Panja tanggal 28 Juli 2009, Rapiuddin Hamarung selaku ketua rapat kembali menyampaikan usulan dari organisasi non-pemerintah mengenai konsep perlindungan bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup. Adapun ketentuan pasal yang diusulkan oleh organisasi non-pemerintah adalah “…yang memperjuangkan hak asasi lingkungan hidup yang sehat yang dilandasi itikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata". Simon Patrice (Anggota Komisi VII) mengomentari usulan ini dengan memaparkan bahwa perlu dirumuskan sebuah aturan untuk melindungi peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup karena banyak sekali terjadi kasus penuntutan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang diduga atau dilaporkan sebagai pencemar lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut sering sekali menggugat balik aktivis- aktivis lingkungan yang mengomentari/berpendapat tentang pencemaran lingkungan dengan dalil pencemaran nama baik. Simon Patrice berpendapat bahwa seharusnya setiap orang yang memperjuangkan masalah lingkungan mendapatkan perlindungan hukum. Tim Ahli KLH menanggapi bahwa yang dimaksud oleh Simon Patrice adalah Strategic Legal Action Against Public Participation (SLAAPP). Menurut KLH yang dimaksud dengan SLAAP adalah gugatan balik, pengaduan atau pelaporan untuk membungkam peran serta masyarakat. Hal ini umum terjadi pada saat pelapor yang melaporkan adanya pencemaran 79 lingkungan, dilaporkan balik dengan dalil pencemaran nama baik. Dalam prakteknya, seringkali hakim lebih fokus pada gugatan pencemaran nama baik dan melupakan pokok permasalahannya, yaitu pencemaran/perusakan lingkungan. KLH menanggapi usulan organisasi non-pemerintah sebagai hal yang penting dengan argumen bahwa setiap orang yang berperan serta memang harus dilindungi haknya. Asfihani (Anggota Komisi VII) kemudian menambahkan mengenai kasus yang terjadi di Kotabaru, dimana anggota DPR yang berjuang untuk rakyat ternyata di sidang (pengadilan). Gusti Iskandar Sukma Alamsyah (Anggota Komisi VII) mendukung konsep yang diajukan oleh organisasi non pemerintah dan mengusulkan agar dibahas di Timus. Airlangga Hartarto (Anggota Komisi VII) kemudian meminta pemerintah (KLH) untuk membuat rumusan apa yang dimaksud dengan “…yang dilandasi dengan itikad baik.” 47. Bahwa, Pada rapat Panja tanggal 29 Juli 2009, Rapiuddin Hamarung memaparkan suatu pendapat tentang kemungkinan pelanggaran terhadap hak asasi pihak terlapor untuk mengajukan gugatan balik tercederai akibat rumusan pasal ini. Namun kemudian Tim Ahli KLH menanggapi dengan memaparkan bahwa tujuan dari perumusan pasal ini bukanlah untuk menghalangi hak pihak terlapor untuk melakukan gugat balik, tetapi memberikan kisi-kisi bagi hakim agar hakim berkonsentrasi memeriksa gugatan pencemarannya, lalu hakim bisa memeriksa gugatan pihak terlapor tentang pencemaran nama baik. Pembahasan mengenai ketentuan Anti-SLAPP tidak terjadi lagi, namun pada rumusan akhir, usulan dari organisasi non-pemerintah mengenai “…yang dilandasi dengan itikad tidak baik" dalam ketentuan Anti-SLAPP dihapus. 48. Bahwa, rumusan yang disahkan nyatanya tidak sejalan dengan pemaknaan perlindungan partisipasi public dari tindakan pembalasan. Sebagaimana mengutip Buku yang berjudul “Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang diterbitkan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dalam Halaman 79, yaitu: “… Kemudian, “tindakan pembalasan pada Penjelasan Pasal 66 sebagikan tidak dipahami bahwa pasal ini hanya berlaku jika korban 80 dan/atau pelapor sudah menempuh jalur hukum saja. Hal ini disebabkan tindakan SLAPP dapat terjadi kapan saja, baik sebelum atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuh jalur hukum.” 49. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum, Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung RI dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Anti- SLAPP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” halaman 140, menyatakan bahwa: “… Hal ini dikarenakan penjelasan Pasal 66 UU No. 32/2009 jo. UU 6/2023 sebaiknya tidak dipahami bahwa pasal ini hanya berlaku jika korban dan/atau pelapor sudah menempuh jalur hukum. Hal ini disebabkan tindakan SLAPP dapat terjadi kapan saja, baik sebelum atau sesudah Korban dan/atau Pelapor menempuh jalur hukum. Menurut Penulis, yang dimaksud dengan menempuh cara hukum adalah tindakan/perbuatan masyarakat/aktivis lingkungan hidup atau aktivis hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat, pengaduan, ataupun keberatan tanpa melanggar hukum (secara anarkis dan/atau untuk kepentingan pesaing usaha dari pelaku usaha dengan menerima imbalan sejumlah orang.)” 50. Gagasan dasar dari Anti-SLAPP ini sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri yang menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik sebagai hak subyektif (subjective rights). Heinhard Steiger cs sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa apa yang dinamakan hak- hak subyektif adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak subyektif merupakan hak yang memberikan kepada yang mempunyai tuntutan sah guna meminta kepentingannya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dihormati, didukung oleh prosedur hukum, mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan dan perangkat- perangkat lainnya. Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu yang dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya dan yang dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki. 51. Bahwa berdasarkan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 8 No. 1 oleh Handayani, M. M., Achmadi, J. C., & Apsari, P. K. yang berjudul “Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia” terdapat berbagai tipologi SLAPP/Tindakan Pembalasan yang berkembang di Indonesia, antara lain: 81 “... Dari tiga belas fenomena SLAPP yang terjadi, penulis mencoba mengklasifikasikan fenomena SLAPP yang terjadi di Indonesia berdasarkan jenis serangan hukumnya ke dalam tiga kategori, yaitu: SLAPP (Textbook SLAPP), SLAPP Terselubung (Concealed SLAPP), dan SLAPP Licik (Sly SLAPP). Penulis juga mencoba merumuskan bagaimana ketiga kategori SLAPP perlu direspons oleh aparat penegak hukum (APH). Indikator SLAPP Textbook SLAPP Terselubung SLAPP Licik Bentuk serangan Gugatan dan/atau pelaporan pidana Pelaporan pidana Pelaporan pidana Ciri khas Gugatan atas kerugian yang timbul akibat partisipasi publik dan/atau pelaporan pidana dengan ketentuan pidana yang bernuansa privat berhubungan dengan partisipasi publik. (pencemaran nama baik) Pelaporan pidana dengan ketentuan pidana yang tidak berhubunga n dengan partisipasi publik. Pelaporan pidana karena terjadi tindak pidana sebagai bentuk partisipasi publik akibat rasa frustrasi dan kecewa yang diderita masyaraka t Cara penanganan APH harus dapat mengenali partisipasi publik. APH harus memiliki perspektif yang luas dan menggali partisipasi publik yang terselimuti oleh tindak pidana yang dilaporkan APH harus menggali alasan pembenar pidana dalam perkara yang berhubung an dengan partisipasi publik. 82 Akan tetapi, cara penanganan tersebut dan penegakan hukum tidak akan terjalankan dengan efektif dan optimal, apabila rumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH masih belum jelas dan terbatas dan memunculkan multitafsir baik dalam bentuk penindakan maupun produk hukum dari aparat penegak hukum tersebut. 52. Bahwa, Tindakan Pembalasan bukan hanya datang dari Terlapor pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup. Cara bekerja Tindakan Pembalasan dapat berawal dari orang perorangan atau kelompok yang menganggap diganggu kepentingannya. George W. Pring menyebutkan tuntutan/gugatan diajukannya SLAPP Suit pada umumnya mengandung empat kriteria, yaitu : (1) keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat sipil atau balasan atas kerugian; (2) diajukan terhadap individu non-pemerintah atau kelompok; (3) karena komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang; (4) dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian Publik; Dan ditambahkan oleh Dwight H. Merriam and Jeffrey A. Benson kriteria kelima bahwa “SLAPP Suit dilakukan dengan tidak berdasar dan mengandung motif politik atau motif ekonomi tersembunyi.” 53. Bahwa, frasa “.. akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” juga kurang tepat apabila dikaitkan dengan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup aspek perencanaan dan pemanfaatan merupakan koreksi atas pandangan yang menanggap persoalan lingkungan hidup hanya sebatas reaksi terhadap dampak lingkungan hidup berupa pencemaran atau kerusakan berdasarkan baku mutu dan analisis mengenai dampak lingkungan. (Wawancara dengan Bapak Imam Hendargo Abu Ismoyo, Deputi I Tata Lingkungan Kementerian LH. Wawancara dilakukan tanggal 22 Oktober 2013 dalam Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, halaman 83). UU No. 32 Tahun 2009 pada dasarnya hadir tidak hanya menegaskan isu-isu pencemaran atau 83 perusakan lingkungan hidup saja (brown issue), melainkan juga isu pengelolaan SDA (green issue). Oleh sebab itu, instrumen-instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berparadigma green issue pula in casu Pasal 66 UU PPLH dan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH agar selaras dengan nilai-nilai tersebut dengan tidak mencantumkan frasa “.. akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” sebagai konsep memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melainkan, mencantumkan frasa “..berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” 54. Pasal 4 UU PPLH menyatakan bahwa: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.” Ruang lingkup tersebut harus dipahami sebagai bentuk logika hukum.terkait proses manajemen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dalam perencanaan misalnya dalam Pasal 5 UU PPLH, yaitu “(1) inventarisasi lingkungan hidup; (2) penetapan wilayah ekoregion; (3) penyusunan RPPLH.” Seperti, pengambilan keputusan masyarakat dalam penetapan wilayah ekoregion, keikutsertaan masyarakat dalam memberikan pandangan dalam penyusunan RPPLH, akses keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan sebagainya. Ketiga tahapan tersebut merupakan kesatuan rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan memperhatikan sifatnya, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu perencanaan informatif, perencanaan indikatif, dan perencanaan operasional/normatif. Dari ketiga kategori perencanaan ini, yang memiliki akibat hukum atas pelanggarannya adalah perencanaan indikatif dan perencanaan operasional/normatif. Perencanaan indikatif merupakan rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. (Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA UU PR dan UU PPLH dalam Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, halaman 85.). 84 Perencanaan operasional/normatif merupakan rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan ketetapan- ketetapan yang mana tidak secara eksplisit termasuk kegiatan “pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” dalam UU PPLH. Kendati demikian, partisipasi publik tetap harus masuk dalam ruang lingkup tersebut dan sepatutnya untuk dilindungi dari ancaman Tindakan Pembalasan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga termasuk memperjuangkan dalam ruang lingkup keseluruhan tahapan tersebut. 55. Bahwa, berdasarkan kasus-kasus Tindakan Pembalasan yang berkembang tidak secara eksplisit berkaitan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, melainkan ada pula terkait kritik terhadap aktivitas pembangunan yang berkaitan yang menjadi perhatian terhadap pejuang lingkungan hidup. Contoh: (i) Bu Paini, seorang ibu dan petani yang juga aktivis lingkungan di Banyuwangi. Ia berdiri paling depan menolak tambang emas di Tumpang Pitu, salah satu kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan untuk eksploitasi tambang. Tapi setelah bersuara, ia justru dijerat sebagai tersangka karena dianggap menghalang-halangi kegiatan usaha tambang berizin”, menggunakan Pasal 162 UU Minerba. Ironisnya, pasal itu menjerat Bu Paini hanya sehari setelah revisi UU Minerba disahkan. Suara penolakan direspons dengan alat hukum yang lentur tapi mematikan: pasal karet. Bu Paini bukan satu-satunya. Warga Bojonegoro, Lumajang, hingga Pakel juga mengalami hal serupa. Petani dan masyarakat lokal yang memperjuangkan ruang hidupnya justru dilabeli “tidak pro pembangunan”, dianggap pengganggu. Padahal, yang mereka perjuangkan adalah air, tanah, dan hidup. (vide:https://www.google.com/url?q=https://walhi jatim.org/2025/06/27/kenapa-harus-bersuara/&sa=D&source=docs& ust=1751383296779353&usg=AOvVaw0MDfgskNH9mOO-12NH93g) (ii) Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang terkena SLAPP karena melakukan kajian dengan judul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya Jendaral BIN Juga Ada ” dalam 85 YouTube pribadinya, 20 Agustus 2021 Laporan itu diluncurkan YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, dan gerakan #BersihkanIndonesia. Berdasarkan laporan yang dikemukakan tersebut, ada empat perusahaan yang teridentifikasi menguasai konsesi lahan tambang di Blok Wabu. Satu di antaranya adalah PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) yang diduga terhubung dengan Toba Sejahtra Group. Pihak yang terkait dalam kajian tersebut melapor secara pidana bahwa kajian tersebut merupakan sebuah pencemaran nama baik. Peneliti LIPI menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pengancaman terhadap pejuanng lingkungan hidup. Walaupun Majelis Hakim memvonis bebas para Terdakwa , tetapi fenomena tersebut menunjukkan Penjelasan Pasal a quo memiliki kontekstualisasi tidak terlindunginya setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. [vide:https://www.tempo.co/hukum/lengkap-kilas-balik-kasus-haris- azhar-dan-fatia-versus-luhut-berawal-dari-youtube-somasi-hingga- jadi-tersangka-201688] 56. Bahwa terdapat berbagai putusan pengadilan terkait kasus Tindakan Pembalasan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang menunjukkan bahwasanya masih terjadinya disparitas putusan pengadilan dan distorsi dalam memaknai tujuan dari Pasal 66 UU PPLH dan hal ini menunjukkan pula ketidakefektifan perumusan norma dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH sebagai tafsiran resmi pemerintah. Putusan-putusan tersebut antara lain: PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SLAPP TINDAKAN PEMBALASAN TERHADAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT ANALISIS YURIDIS ATAS PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL 66 UU PPLH DAN PENJELASAN PASAL 66 UU PPLH Putusan Dr. Rignolda: 246/F/2008/ 1720/K/PDT/2006 (vide Bukti P-32) Penggugat: Dr. Rignolda Djamaluddin Bahwa, dengan putusan tersebut kasus slapp yang terjadi ini pada putusan Dr. Rignolda adalah Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 memang belum 86 Tergugat: PT Newmont Minahasa Raya Kasus Posisi: Bahwa, PT Newmont Minahasa Raya dituduh oleh Dr. Rignolda Djamaulddin melalui media kabar yaitu Harian Kompas pada tanggal 20 Juli 2004 dan Harian Sinar Harapan pada tanggal 21 Juli 2004. Dimana, pada media kabar Kompas dinyatakan oleh Dr. Rignolda Djamaluddin sebagai Direktur Yayasan Kelola Sulawesi Utara dan anggota stafnya Lita mamontoh bahwa, kejadian kematian bayi atas nama Andini terkait dengan pencemaran logam berat diindikasikan mirip dengan segala penyakit minamata. Hal tersebut diungkapkannya melalui media kabar Kompas karena pada bulan juni lalu didapati hasil penelitian oleh sejumlah dokter kesehatan masyarakat dari Universitas Sam Ratulangi terkait gejala penyakit minamata. Pada laman kabar Harian Sinar Harapan: dinyatakan kembali oleh Dr. Rignolda yang menegaskan bahwa “cara hukum adalah cara yang pantas bagi Newmont”, “Namun sebaliknya pihak Newmont lebih dahulu memeriksa kenyataan bahwa sudah empat orang dewasa yang meninggal dan dua orang bayi akibat terkontaminasi merkuri yang berasal dari sungai dan Teluk Buyat sebagai tempat akhir pembuangan limbah Newmont.” katanya. Pada Pengadilan Negeri Nomor 278/Pdt.G/2004/PN. Mdo. Penggugat: PT Newmont Minahasa Raya dibentuk yang menyebabkan sukarnya atau simpang siurnya putusan yang hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara apakah penggugat telah benar melakukan gugatannya atas itikad yang baik atau hanya agar keuntungan suatu perusahaannya yang diuntungkan/kepentingan pribadi. Bahwa, 1365 KUHPerdata dijadikan acuan bagi setiap orang yang dianggap memiliki kerugian atas perbuatan orang lain. Dalam kasus ini Penggugat menganggap dirinya sebagai korban pencemaran nama baik oleh tergugat yang notabene adalah seorang tenaga pengajar. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 belum mengatur dengan jelas bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun hakim di sini dapat menggali lebih dalam apa yang diinginkan oleh tergugat dalam gugatan rekonvensinya/penggugat rekonvensi mengacu pada Pasal 1366 dan 372 KUHPerdata apakah ujaran yang dilakukan oleh penggugat rekonvensi/ tergugat konvensi disebabkan adanya kebohongan semata atau untuk menyatakan bawasannya perbuatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi lalai atas perbuatannya sendiri yang menyebabkan beberapa orang meninggal akibat usaha tambangnya yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdata. Lalu pada 1372 KUHPerdata 87 Tergugat: Dr. Rignolda Djamalludin Bahwa, dalam dalil penggugat penyakit minamata yang diderita penduduk Teluk Buyat bukan merupakan akibat dari penambangan penggugat yang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen penelitian terdahulu yang dianggap berintegritas dan memiliki reputasi tinggi. Pada akhirnya anggapan dari penggugat adalah tindakan dari tergugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum (pmh) yang tercantum pada pasal 1365 KUHPErdata dengan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap penggugat. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Gugatan Error in Persona: 1. Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat: bahwasannya pasal 1365 KUHPErdata yang digunakan oleh Penggugat bukan hanya Dr. Djamaludiin melainkan badan hukumnya yaitu PT Yayasan, Koperasi, dll. 2. Pihak yang ditarik sebagai pihak perkara tidak lengkap: bahwa pihak yang harus ditarik tim peneliti dokter kesehatan dari UNSRAT dan Lita mamontoh, bukan hanya itu melainkan media berita kabar yang dijadikan tempat untuk menulis tersebut juga ikut ditarik ke dalam perkara ini. In casu, Kompas dan Harian Sinar Harapan Gugatan Kabur (Obscurrlibel) 1. Bahwa, dalil gugatan yang harus dibayar oleh tergugat sebesar US Dollar 1.500.000. bahwa, nominal tersebut harus dijelaskan secara rinci untuk membuktikan bentuk penghinaan sebagai tindakan melawan hukum yang harus diuraikan lebih jelas sebagaimana syarat dari Pasal 1365 KUHPerdata. 88 dikeluarkan untuk apa saja dala petitum primer 2. Bahwa, dalam gugatannya, menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata yang harus memenuhi syarat: a. adanya PMH; b. melanggar hak subjektif orang lain; c. adanya kerugian bahwa, ketidakjelasan penggunaan pasal tersebut tanpa adanya uraian fakta yang terkandung dalam 3 syarat tersebut tidak jelas dan terang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv. Sehingga gugatan penggugat dapat dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima. Putusan: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dr. Rignaldo membanding dengan Putusan Nomor 28/PDT/2006/PT. Mdo. menguatkan Putusan PN. Bahwa, pada putusan Kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Dr. Rignolda Djamaluddin dimana, pertimbangan eksepsi error in persona dari Pemohon Kasasi tentang unsur kualitas perbuatan melawan hukum harus memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata dan diuraikan dengan jelas yang sebagaimana dikuatkan dalam Putusan PT, lalu dalam pertimbangan terhadap unsur kesalah dalam kualitas perbuatan melawan hukum dari pemohon kasasi yaitu menurut hakim pada tingkat kasasi putusan pengadilan tinggi manado sudah tidak menerapkan asas kehati-hatian, seharusnya 89 dapat dilihat dalam Pasal 28I UU 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa, Pemohon Kasasi merupakan staf pengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, sebagaimana wajib memiliki kriteria kewajiban hukum yakni: pengajar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Penetapan Pencabutan Gugatan PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Prof. Dr. Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr: 220/Pdt.G/2018/Cbi (Bukti P-33) Penggugat: PT Jatim Jaya Perkasa Tergugat: Prof. Dr. Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr Pada kasus ini, Penggugat, in casu PT Jatim Jaya Perkasa menggugat Tergugat karena perkara PT Jatim Jaya Perkasa pada tahun 2016 yang menjatuhkan vonis bersalah kepada asisten kepala PT JJP, Kosman Vitoni Immanuel Siboro atas kebakaran hutan 2013 yang diperkuat oleh Mahkamah Agung. Bukan hanya itu pada aspek perdata bahwa PT JJP diputus bersalah dalam gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan sebesar Rp29.437 milia pada PN Jakarta Utara. Lalu, pada PT Jakarta memperberat hukuman ganti rugi dan pemulihan hutan gambut sebesar Rp491.025 miliar dan uang paksa sebesar Rp25 juta. Hubungannya dengan Tergugat adalah ketika KLHK menghadirkan Ahli, yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, memberikan pernyataan- pernyataan soal hasil analisanya terhadap kebakaran yang menyebabkan hilangnya seribu hektar hutan pada Rokan Hilir dan Bahwa, pada kasus kali ini, Pasal 66 UU PPLH sudah dibentuk dengan pengaturan yang lebih rinci bahwa kedudukan daripada Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr adalah ahli yang diminta oleh KLHK dalam kasus kebakaran hutan Rokan Hilir yang membakar seribu hectare lalu tidak terima dengan pernyataan yang dilontarkan di dalam persidangan sebagaimana yang diketahui bahwa fakta persidangan adalah mutlak dan dapat dipertanggungjawabkan dan ahli menyatakan analisisnya bukanlah hal yang sembarangan untuk diberikan di dalam persidangan. Lalu, kenyataannya adalah penggugat, in casu PT JJP menggugat Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. Dengan ketentuan dalam Pasal 66 UU PPLH adalah setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Sedangkan, penjelasan pasal 66 UU PPLH menyatakan “ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelaku yang menempuh cara hukum akibat 90 PT JJP meminta kepada ahli untuk mencabut pernyataan- pernyataan hasil analisanya yang berujung pada gugatan a quo antara Penggugat: PT Jatim Jaya Perkasa; Tergugat: Prof. Dr. Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr. Namun, gugatan tersebut dicabut oleh penggugat setelah membacakan gugatannya. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Perlindugan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.” Adapun, dalam hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal maupun penjelasan pasal 66 uu pplh adalah korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dia pun bukanlah seorang pelapor dan/atau korban akibat perusakan dan/atau kerusakan lingkungan hidup, bahkan PT JJP pun bukanlah seorang Terlapor olehnya. Sehingga seseorang tidak dapat memperjuangkan hak asasinya sebagai orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat berdasarkan asas in dubio pro natura. Putusan Heri Budiawan Pego: Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw (Bukti P-34) Kasus Posisi: Terdakwa Budi Pego pada tanggal 3 April 2017 sekitar pukul 17.00 WIB mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penambangan di daerah Gunungsalak. Lalu, pada keesokan harinya berdasarkan insturksi oleh terdakwa sehari sebelumnya berkumpul peserta aksi/unjuk rasa di rumah terdakwa kurang lebih 50 orang yang kemudian membuat Dalam kasus ini, Hakim dari PN s.d. Kasasi menyatakan terdakwa Budi Pego bersalah dengan Pasal Pasal 107a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Bahwa hakim tidak mempertimbangkan apakah tindakannya adalah memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ketika berdemonstrasi bahkan dalam 91 spanduk. Lalu, pada saat pembuatan spanduk tersebut terdapat seseorang tidak dikenal meneriakan “ayo gambar palu arit ae”, posisi terdakwa pun tidak menghentikan atau melarang spanduk digambari atau ditambah gambar palu arit yang identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah selesai memasang spanduk di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan peserta aksi unjuk rasa melakukan unjuk rasa di depan kantor Camat Pesanggaran, bahwa spanduk yang terdapat simbol palu arit tersebut dibentangkan di tempat umum yaitu di depan Kantor Camat Pesanggaran dengan maksud agar bisa dibaca oleh orang-orang yang lewat atau melihat aksi unjuk rasa tersebut. Dakwaan: Pasal 107a Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Pembelaan penasihat hukum yang menyatakan Terdakwa sebagai salah satu warga yang sedang memperjuangkan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan bersih sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 UU PPLH. Namun, perlindungan khusus tersebut dibatasi oleh negara yang hanya memberikannya kepada orang yang memperjuangkan haknya dengan melakukan cara-cara yang bernar menurut hukum. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 66 UU PPLH “bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang persidangan tidak secara jelas menunjukkan keterlibatan budi dalam tindak pidana dan jaksa tidak dapat menunjukkan bukti fisik atas spanduk tersebut dan hanya melalui rekaman video. 92 menempih cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Putusan: Menyatakan Terdakwa Budi Pego terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap keamanan negara” Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 10 tahun. Pada Banding yang dilakukan oleh Budiawan Pego Putusan Nomor 174/PID/2018/PT SBY (Bukti P-35) Bahwa, pada tingkat banding hakim menimbang, setelah memeriksa dan mempelajari secara seksava berkas perkara pada tingkat pertama dengan putusan pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/ PN.Byw. majelis hakim pada tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa maupun pemidanaannya dengan seluruh kualifikasi unsur yang dikenakan oleh terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi: 1. Menyatakan Terdakwa Heri Budiawan alias Budi Pego tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum, dimuka umum dengan tulisan menyebarkan ajaran komunisme dalam segala bentuk dan perwujudannya” 2. memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Dst 93 Pada tingkat Kasasi Nomor 1567/K/Pid.Sus/2018 (P-36), bahwa pelarangan penggunaan palu arit yang identik dengan simbol Komunis selama ini dianggap membahayakan kehidupan bangsa dan bernegara karena dari segala aspek teologi, ideologi, sosial, politik, dan sejarah yang diajarkan paham ini sangat bertentangan dengan ajaran bangsa indonesia sebagai negara demokrasi dan ideologi pancasila dan dalam perjalanan sejarah ternyata komunisme sangat membawa penderitaan yang mendalam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, secara judex facti pengadilan tinggi Surabaya tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi/pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II dinyatakan ditolak dengan perbaikan sebagaimana harus diperabaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Menjadi:  Menolak permohonan kasasi II/Terdakwa Heri Budiawan Pego  Menolak permohonan kasasi I Penuntut umum pada kejaksaan negeri banyuwangi  Memperbaiki putusan pengadilann tinggi jawa timur nomor 174/PID/2018/PT.SBY dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Putusan Daniel Frits: Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN JPA (Bukti P-37) jo. Nomor Bahwa, kasus ini merupakan bentuk daripada SLAPP/Tindakan Pembalasan 94 374/Pid.Sus/2024/PT SMG (Bukti P- 38) Kasus Posisi: Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan seorang aktivis lingkungan hidup justru diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor Putusan 14/Pid.Sus/2024/PN JPA yang terbukti pada dakwaan penuntut umum yakni, Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi penjara selama 7 bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000. Padahal tindakan beliau untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan memposting di lama Facebook miliknya dan membalas salah satu publik yang menyatakan bahwa masyarakat otak udang dalam hal ini masyarakat Karimunjawa dan menyinggung tempat ibadah. Hal inilah yang menjadi dasar ujaran kebencian terhadap masyarakat karimunjawa untuk melaporkan Daniel frits. Setelah itu, Daniel frits mengajukan banding dengan nomor putusan 374/Pid.Sus/2024/PT SMG dalam mengadilinya bahwa Daniel Frits dinyatakan secara sah dan meyakinkan lepas dari tuntutan pidana jaksa penuntut umum yang mengacu pada Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (2) huruf d dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dapat terjadi dari mana saja, tanpa terkecuali. Bahwa, pada hakim pengadilan negeri Jepara yang memutus Terdakwa Daniel Frits secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa menggunakan pasal Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal pada saat Nota Pembelaan dibacakan oleh Penasihat Hukum telah dimasukan Pasal 66 UU PPLH yang menyatakan tindakan daripada Daniel Frits hanyalah untuk melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun pada pertimbangan Hakim PN JPA, Daniel Frits merupakan seorang aktivis lingkungan hidup di daerah Karimunjawa. Menimbang, terhadap Pasal 66 UU PPLH jo. Pasal 78 ayat (3) PERMA 1 Tahun 2023. Bahwa, Daniel Frits pada saat berkomentar “masyarakat otak udang” dan “menyinggung tempat ibadah” tidak dalam keadaan tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas yang seharusnya dapat melakukan apa yang tertulis dalam Pasal 78 ayat (2) Perma 1 Tahun 2023. Namun, tetap harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan 95 dengan hukum dalam hal ini hukum pidana. Hakim dalam Pengadilan tinggi Semarang telah menunjukan mekanisme Anti SLAPP itu sendiri dimana, dalam pertimbangan hakim Daniel Frits merupakan pengurus Kawali untuk aktif dalam proses pencegahan, penanggulangan, penindakan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup sebagai individu dan kelompok pemerhati lingkungan hidup sebagai individu dan kelompok pemerhati lingkungan hidup mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Sehingga, menjadi perhatian Daniel frits untuk melindungi karena yang terjadi sudah pengusahaan tambak udang telah merusak lingkungan pantai. Bahwa hakim telah sepakat perbuatan Daniel frits memenuhi unsur pasal 66 UU PPLH Sehingga, mekanisme pada Pasal 77 Perma nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan hidup harus diberlakukan terhadap Daniel Frits maka alasan dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf b Perma nomor 1 Tahun 2023 telah beralasan hukum untuk menyatakan tindakan Daniel Frits untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, dapat diartikan pada persidangan hakim terlebih dahulu memeriksa dari tindakan terdakwa merupakan bentuk partisipasinya terhadap lingkungan bahwa walaupun unsur dari tindak pidananya 96 terpenuhi tetapi unsur melawan hukumnya hapus menggunakan perma nomor 1 tahun 2023 Bahwa terdapat pula kriminalisasi terhadap Sawin, Sukma, dan Nanto melakukan partisipasi publik dengan mengibarkan bendera merah putih di lapangan setempat sebagai bentuk perayaan atas kemenangan mereka dalam gugatan menolak pembangunan PLTU Indramayu. Beberapa hari kemudian, penyidik menemukan bendera tersebut terbalik. Sehingga, mereka diputus bersalah dalam Putusan No. 397/Pid.Sus/2018/PN.Idm. (vide Bukti P-39). Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pembelaan yang dinyatakan bahwa “..Para Terdakwa mengibarkan bendera merah putih dengan maksud untuk merayakan kemenangan gugatan masyarakat dari Desa Mekarsari terhadap Izin Lingkungan PLTU Indramayu di PTUN Bandung, Para Terdakwa tidak melakukan tindakan atau perbuatan untuk menodai, menghina atau merendahkan karena pemasangan bendera yang dilakukan Para Terdakwa adalah bentuk kegembiraan umum atas kemenangan masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan hidup, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang..” Kemudian Majelis Hakim menyangsikan adanya perayaan kemenangan gugatan masyarakat dari Desa Mekarsari terhadap Izin Lingkungan PLTU Indramayu di PTUN Bandung sehingga Para Terdakwa mengibarkan bendera merah putih, oleh karena kalau ingin dikatakan kemenangan tersebut adalah merupakan kemenangan bagi perkumpulan orang yang menamakan dirinya Jatayu, lalu bagaimana bisa disebut sebagai perayaan jikalau saja orang-orang yang tergabung di dalam Jatayu tidak tahu menahu mengenai perayaan dimaksud. (Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN.Idm.) (vide Bukti P-39) Hal tersebut juga menunjukkan masih adanya paradigma dalam penegakan hukum lingkungan dan perjuangan hak asasi manusia yang berfokus pada subjek hukum dan luput akan hak setiap orang untuk berpartisipasi dan mengekspresikan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 97 57. Kemudian, para Pemohon juga melakukan komparasi mengenai pengaturan Anti Eco- SLAPP atau perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup dari Eco- SLAPP/Tindakan Pembalasan di beberapa negara lain sebagai berikut: Filipina Kanada Amerika Serikat Pada 2010, Mahkamah Agung Filipina mengumumkan Aturan Prosedur untuk Kasus Lingkungan atau Rule of Procedure for Environmental Cases A.M. No. 09-6-8-SC. Dalam aturan ini, SLAPP dibahas dalam Rules 6 dan Rules 19. Definisi SLAPP Rule 1, Sec. 4(g): “An action whether civil, criminal or administrative, brought against any person, institution or any government agency or local government unit or its officials and employees, with the intent to harass, vex, exert, undur pressure of stifle any legal recourse that such person, institution or Government agency has taken or may take in the enforcement of environmental laws, protection of the environment or assertion of environmental rights Terjemahan: Court of Justice Ontario, Section 137 (1) The purposes of this section are: (a) to encourage individuals to express themselves on matters of public interest; (b) to promote broad participation in debates on matters of public interest; (c) to discourage the use of litigation as a means of unduly limiting expression on matters of public interest; and (d) to reduce the risk that participation by the public in debates on matters of public interest will be hampered by fear of legal action.” Terjemahan: “Pemberhentian proses yang membatasi perdebatan 137.1 Tujuan dari pasal ini adalah: (a) untuk mendorong individu untuk mengekspresikan diri mereka tentang hal-hal yang menjadi kepentingan umum; (b) untuk mempromosikan New York Civil Practice Law and Rule Section 3211 “(g) Stay of proceedings and standards for motions to dismiss in certain cases involving public petition and participation. 1. A motion to dismiss based on paragraph seven of subdivision (a) of this section, in which the moving party has demonstrated that the action, claim, cross claim or counterclaim subject to the motion is an action involving public petition and participation as defined in paragraph (a) of subdivision one of Civil Rights Law § 76-A (Actions involving public petition and participation), shall be granted unless the party responding to the motion demonstrates that the cause of action has a substantial basis in law or is supported by a substantial argument for an extension, modification or reversal of existing law. The court shall grant preference in the hearing of such motion. 2. In making its 98 “Suatu tindakan, baik perdata, pidana, maupun administratif, yang dilakukan terhadap siapa pun, lembaga, atau lembaga pemerintah atau pemerintah daerah, atau pejabat dan karyawannya, dengan maksud untuk melecehkan, mengganggu, memberikan tekanan yang tidak semestinya atau menahan upaya hukum apa pun yang telah diambil atau dapat diambil oleh orang, lembaga, atau badan pemerintah tersebut dalam penegakan hukum lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup atau tuntutan hak lingkungan hidup.” Rule 6 Section 1 “Strategic lawsuit against public participation (SLAPP). – A legal action filed to harass, vex, exert undue pressure or stifle any legal recourse that any person, institution or the government has taken or may take in the enforcement of environmental laws, protection of the environment or assertion of environmental rights shall be treated as a SLAPP and shall be partisipasi luas dalam perdebatan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan umum; (c) untuk mencegah penggunaan litigasi sebagai sarana untuk membatasi ekspresi yang terlalu berlebihan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan; (d) untuk mengurangi risiko bahwa partisipasi publik dalam perdebatan tentang hal- hal kepentingan publik akan terhambat oleh ketakutan akan tindakan hukum.” Section 136.1 (3) “Order to dismiss 137.1 (3) On motion by a person against whom a proceeding is brought, a judge shall, subject to subsection (4), dismiss the proceeding against the person if the person satisfies the judge that the proceeding arises from an expression made by the person that relates to a matter of public interest. 2015, c. 23, s. 3.” Terjemahan: Perintah untuk Menolak 137.1 (3) Atas permohonan seseorang yang menjadi pihak determination on a motion to dismiss made pursuant to paragraph one of this subdivision, the court shall consider the pleadings, and supporting and opposing affidavits stating the facts upon which the action or defense is based. No determination made by the court on a motion to dismiss brought under this section, nor the fact of that determination, shall be admissible in evidence at any later stage of the case, or in any subsequent action, and no burden of proof or degree of proof otherwise applicable shall be affected by that determination in any later stage of the case or in any subsequent proceeding. 3. All discovery, pending hearings, and motions in the action shall be stayed upon the filing of a motion made pursuant to this section. The stay shall remain in effect until notice of entry of the order ruling on the motion. The court, on noticed motion and upon a showing by the nonmoving party, by affidavit or declaration under penalty of perjury that, for specified reasons, it cannot present facts essential to justify its opposition, may order that specified 99 governed by these Rules.” Section 2: “SLAPP as a defense; how alleged. – In a SLAPP filed against a person involved in the enforcement of environmental laws, protection of the environment, or Assertion of environmental rights, the defendant may file an answer interposing as a defense that the case is a SLAPP and shall be supported by documents, affidavits, papers and other evidence; and, by way of counterclaim, pray for damages, attorney’s fees and costs of suit. The court shall direct the plaintiff or adverse party to file an opposition showing the suit is not a SLAPP, attaching evidence in support thereof, within a non- extendible period of five (5) days from receipt of notice that an answer has been filed. The defense of a SLAPP shall be set for hearing by the court after issuance of the order to file an opposition within fifteen (15) days from filing of the comment or the lapse of the period.” tergugat dalam suatu proses hukum, hakim harus, dengan tunduk pada ayat (4), menolak proses hukum terhadap orang tersebut jika orang tersebut dapat meyakinkan hakim bahwa proses hukum tersebut timbul dari suatu pernyataan yang dibuat oleh orang tersebut dan pernyataan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik. 2015, c. 23, s. 3.” Section 137.1 (4) “No dismissal 137.1 (4) A judge shall not dismiss a proceeding under subsection (3) if the responding party satisfies the judge that, (a) there are grounds to believe that, (i) the proceeding has substantial merit, and (ii) the moving party has no valid defence in the proceeding; and (b) the harm likely to be or have been suffered by the responding party as a result of the moving party’s expression is sufficiently serious that the public interest in permitting the proceeding to continue outweighs the public interest in discovery be conducted notwithstanding this subdivision. Such discovery, if granted, shall be limited to the issues raised in the motion to dismiss. 4. For purposes of this section, “complaint” includes “crosscomplaint” and “petition”, “plaintiff” includes “crosscomplainant” and “petitioner”, and “defendant” includes “crossdefendant” and “respondent.” Terjemahan: “Penundaan Proses dan Standar untuk Permohonan Penolakan (Motion to Dismiss) dalam Kasus Tertentu yang Melibatkan Petisi Publik dan Partisipasi 1. Sebuah permohonan penolakan berdasarkan paragraf tujuh subbagian (a) dari bagian ini, di mana pihak yang mengajukan permohonan dapat membuktikan bahwa tindakan, klaim, gugatan silang, atau klaim balik yang menjadi subjek permohonan adalah tindakan yang melibatkan petisi publik dan partisipasi sebagaimana didefinisikan dalam paragraf (a) sub-bagian satu dari Civil Rights Law § 76-A, harus dikabulkan kecuali 100 Section 3 “Summary hearing. – The hearing on the defense of a SLAPP shall be summary in nature. The parties must submit all available evidence in support of their respective positions. The party seeking the dismissal of the case must prove by substantial evidence that his acts for the enforcement of environmental law is a legitimate action for the protection, preservation and rehabilitation of the environment. The party filing the action assailed as a SLAPP shall prove by preponderance of evidence that the action is not a SLAPP and is a valid claim.” Terjemahan: Pasal 1 “Gugatan strategis terhadap partisipasi publik (SLAPP). – Suatu tindakan hukum yang diajukan untuk mengganggu,menyuli t kan, memberikan tekanan yang tidak semestinya, atau membungkam dengan upaya hukum apa pun yang telah atau dapat diambil oleh individu, institusi, atau pemerintah dalam penegakan protecting that expression. 2015, c. 23, s. 3” Terjemahan: Tidak dapat ditolak 137.1 (4) Seorang hakim tidak boleh menolak suatu proses hukum berdasarkan ayat (3) jika pihak yang menanggapi dapat meyakinkan hakim bahwa: (a) terdapat alasan untuk percaya bahwa: (i) proses hukum tersebut memiliki dasar yang kuat, dan (ii) pihak yang mengajukan permohonan tidak memiliki pembelaan yang sah dalam proses tersebut; dan (b) kerugian yang kemungkinan besar akan atau telah dialami oleh pihak yang menanggapi sebagai akibat dari pernyataan pihak pemohon cukup serius sehingga kepentingan publik untuk mengizinkan proses hukum tersebut dilanjutkan lebih besar dibandingkan dengan kepentingan publik dalam melindungi pernyataan tersebut. 2015, c. 23, s. 3” Quebec’s Code of Civil Procedure Section 54 pihak yang merespons permohonan tersebut dapat menunjukkan bahwa penyebab tindakan memiliki dasar yang kuat dalam hukum atau didukung oleh argumen substansial untuk perpanjangan, modifikasi, atau pembalikan hukum yang ada. Pengadilan harus memberikan preferensi dalam mendengarkan permohonan semacam itu. 2. Dalam menentukan permohonan penolakan berdasarkan paragraf satu sub- bagian ini, pengadilan harus mempertimbangkan pleading, dan affidavit pendukung maupun yang menentang yang menyatakan fakta-fakta yang menjadi dasar tindakan atau pembelaan.Tidak ada penentuan yang dibuat oleh pengadilan dalam permohonan penolakan berdasarkan bagian ini, atau fakta dari penentuan tersebut, yang dapat diterima sebagai bukti pada tahap berikutnya dari kasus ini, atau dalam tindakan selanjutnya, dan tidak ada beban pembuktian atau tingkat pembuktian yang biasanya berlaku akan terpengaruh oleh penentuan tersebut pada tahap selanjutnya 101 hukum lingkungan, perlindungan lingkungan, atau pengakuan hak lingkungan, akan dianggap sebagai SLAPP dan diatur oleh aturan ini.” Pasal 2 “SLAPP sebagai pembelaan; cara diajukan. – Dalam SLAPP yang diajukan terhadap seseorang yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan, atau Pengakuan hak lingkungan, tergugat dapat mengajukan jawaban dengan menyatakan bahwa kasus tersebut adalah SLAPP sebagai pembelaan, yang harus didukung oleh dokumen, pernyataan, bersumpah, kertas kerja, dan bukti lain. Selain itu, tergugat dapat mengajukan tuntutan balik untuk meminta ganti rugi, biaya pengacara, dan biaya perkara. Pengadilan akan memerintahkan pengggat atau pihak lawan untuk mengajukan tanggapan yang menunjukkan bahwa gugatan tersebut bukanlah SLAPP, dengan melampirkan “54.2 If a party summarily establishes that an action or pleading may be an improper use of procedure, the onus is on the initiator of the action or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law. A motion to have an action in the first instance dismissed on the grounds of its improper nature is presented as a preliminary exception. 54.3 If the court notes an improper use of procedure, it may dismiss the action or other pleading, strike out a submission or require that it be amended, terminate or refuse to allow an examination, or annul a writ of summons served on a witness. In such a case or where there appears to have been an improper use of procedure, the court may, if it considers it appropriate, (1) subject the furtherance of the action or the pleading to certain conditions; (2) require undertakings from the party concerned with dari kasus ini atau dalam proses berikutnya. 3. Semua proses penemuan fakta (discovery), sidang yang tertunda, dan Permohonan dalam tindakan tersebut harus ditangguhkan setelah diajukannya permohonan berdasarkan bagian ini. Penundaan ini tetap berlaku hingga pemberitahuan atas putusan terhadap permohonan tersebut. Pengadilan, melalui permohonan yang diberitahukan dan berdasarkan pernyataan tertulis di bawah sumpah dari pihak yang tidak mengajukan permohonan, dapat memerintahkan dilaksanakannya penemuan fakta tertentu jika pihak tersebut menunjukkan alasan- alasan tertentu mengapa mereka tidak dapat menyajikan fakta-fakta penting untuk menentang permohonan tersebut. Penemuan fakta tersebut, jika diizinkan, harus dibatasi pada isu- isu yang diangkat dalam permohonan penolakan. 4.Untuk bagian ini, istilah "Komplain" mencakup "gugatan silang" dan "petisi; "Penggugat" mencakup "penggugat silang" dan 102 bukti pendukung, dalam jangka waktu yang tidak dapat diperpanjang selama lima (5) hari sejak pemberitahuan bahwa jawaban telah diajukan. Pembelaan SLAPP akan dijadwalkan untuk siding oleh pengadilan setelah dikeluarkannya perintah untuk mengajukan tanggapan dalam waktu lima belas (15) hari sejak pengajuan tanggapan atau berakhirnya periode.” Pasal 3 “Sidang pembelaan. – Sidang terkait pembelaan SLAPP akan bersifat ringkas. Para pihak harus menyerahkan semua bukti yang tersedia untuk mendukung posisi mereka masing-masing. Pihak yang meminta pembatalan kasus harus membuktikan dengan bukti yang substansial bahwa tindakannya dalam penegakan hukum lingkungan adalah tindakan yang sah untuk melindungi, melestarikan, dan merehabilitasi lingkungan. Pihak yang mengajukan gugatan yang diserang sebagai SLAPP harus membuktikan dengan regard to the orderly conduct of the proceeding; (3) suspend the proceeding for the period it determines; (4) recommend to the chief judge or chief justice that special case management be ordered; or (5) order the initiator of the action or pleading to pay to the other party, under pain of dismissal of the action or pleading, a provision for the costs of the proceeding, if justified by the circumstances and if the court notes that without such assistance the party’s financial situation would prevent it from effectively arguing its case. 54.4 On ruling on whether an action or pleading is improper, the court may order a provision for costs to be reimbursed, condemn a party to pay, in addition to costs, damages in reparation for the prejudice suffered by another party, including the fees and extrajudicial costs incurred by that party, and, if justified by the circumstances, award punitive "pemohon."; "Tergugat" mencakup "tergugat silang" dan "tergugat." 3212 “(h) Standards for summary judgment in certain cases involving public petition and participation. A motion for summary judgment, in which the moving party has demonstrated that the action, claim, cross claim or counterclaim subject to the motion is an action involving public petition and participation, as defined in paragraph (a) of subdivision one of Civil Rights Law § 76-A (Actions involving public petition and participation), shall be granted unless the party responding to the motion demonstrates that the action, claim, cross claim or counterclaim has a substantial basis in fact and law or is supported by a substantial argument for an extension, modification or reversal of existing law. The court shall grant preference in the hearing of such motion.” Terjemahan: Standar untuk Putusan (pembelaan) ringkas (Summary Judgment) dalam Kasus Tertentu yang Melibatkan Petisi Publik dan Partisipasi. Sebuah permohonan untuk putusan 103 bukti yang lebih kuat bahwa gugatan tersebut bukan SLAPP dan merupakan klaim yang sah.” damages. If the amount of the damages is not admitted or may not be established easily at the time the action or pleading is declared improper, the court may summarily rule on the amount within the time and under the conditions determined by the court. Terjemahan: Pasal 54.2 Jika suatu pihak dapat secara ringkas membuktikan bahwa suatu tindakan atau pengajuan mungkin merupakan penggunaan prosedur yang tidak layak, beban pembuktian ada pada penggagas tindakan atau pengajuan untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak berlebihan atau tidak wajar dan dibenarkan menurut hukum. Permohonan untuk menolak tindakan pada instansi pertama atas dasar sifatnya yang tidak layak diajukan sebagai pengecualian pendahuluan. Pasal 54.3 Jika pengadilan mencatat adanya penggunaan prosedur yang tidak (pembelaan) ringkas (summary judgment), di mana pihak pemohon dapat membuktikan bahwa tindakan, klaim, gugatan silang, atau klaim balik yang menjadi subjek permohonan adalah tindakan yang melibatkan petisi publik dan partisipasi sebagaimana didefinisikan dalam paragraf (a) sub-bagian satu dari Civil Rights Law § 76-A (Tindakan yang Melibatkan Petisi Publik dan Partisipasi), harus dikabulkan kecuali pihak yang menanggapi permohonan tersebut dapat menunjukkan bahwa tindakan, klaim, gugatan silang, atau Klaim balik tersebut memiliki dasar yang kuat dalam fakta dan hukum, atau didukung oleh argumen yang substansial untuk memperpanjang, memodifikasi, atau membalikkan hukum yang ada. Pengadilan harus memberikan preferensi dalam mendengarkan permohonan semacam itu.” 104 layak, pengadilan dapat menolak tindakan atau pengajuan lainnya, mencoret pengajuan, atau meminta agar pengajuan tersebut diubah, mengakhiri atau menolak pemeriksaan, atau membatalkan surat panggilan yang disampaikan kepada seorang saksi. Dalam kasus seperti itu atau jika tampak telah terjadi penggunaan prosedur yang tidak layak, pengadilan dapat, jika dianggap tepat: (1) mensyaratkan kelanjutan tindakan atau pengajuan dengan kondisi tertentu; (2) meminta jaminan dari pihak terkait untuk memastikan proses berjalan dengan tertib; (3) menangguhkan proses selama periode yang ditentukan oleh pengadilan; (4) merekomendasikan kepada ketua hakim atau ketua pengadilan agar pengelolaan kasus khusus ditetapkan; atau (5) memerintahkan penggagas tindakan atau pengajuan untuk membayar kepada pihak lain, 105 dengan ancaman penolakan atas tindakan atau pengajuan, suatu jaminan biaya proses, jika dibenarkan oleh keadaan dan jika pengadilan mencatat bahwa tanpa bantuan tersebut, situasi keuangan pihak tersebut akan menghalangi kemampuan mereka untuk menyampaikan kasusnya secara efektif. Pasal 54.4 Saat memutuskan apakah suatu tindakan atau pengajuan tidak layak, pengadilan dapat memerintahkan penggantian jaminan biaya, menghukum pihak tertentu untuk membayar, selain biaya, ganti rugi sebagai reparasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, termasuk biaya dan biaya ekstra- yudisial yang dikeluarkan oleh pihak tersebut, dan, jika dibenarkan oleh keadaan, memberikan ganti rugi bersifat punitif. Jika jumlah ganti rugi tidak diakui atau tidak dapat ditentukan dengan mudah pada saat tindakan atau pengajuan 106 dinyatakan tidak layak, pengadilan dapat secara ringkas memutuskan jumlah tersebut dalam waktu dan dengan syarat yang ditentukan oleh pengadilan. Pasal 54.5 Jika penggunaan prosedur yang tidak layak terjadi akibat kecenderungan suka berselisih dari suatu pihak, pengadilan dapat, sebagai tambahan, melarang pihak tersebut untuk mengajukan proses hukum kecuali dengan izin dan dengan syarat- syarat yang ditentukan oleh ketua hakim atau ketua pengadilan.” Protection of Public Participation Act British Columbia Section 4.1 Application to Court “In a proceeding, a person against whom the proceeding has been brought may apply for a dismissal order under subsection (2) on the basis that a. the proceeding arises from an expression made by the applicant, and b. the expression relates to a matter of public interest.” 107 58. Bahwa, berdasarkan Laporan Tahun 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development, The Protection and Promotion of Civic Space: Strengthening Alignment with International Standards and Guidance (https://doi.org/10.1787/d234e975-en) halaman 226, melaporkan data terkait SLAPP/Tindakan Pembalasan yang dihadapi oleh Civil Society Organisations or Civil Society Actors, journalists, and activist di berbagai negara. Kawasan Asia Pasifik memiliki persentase 25% dalam kasus SLAPP/Tindakan Pembalasan. Oleh sebab itu, OECD dalam berbagai laporannya menyarankan agar suatu kebijakan berbentuk lebih inklusif dan responsif terhadap fenomena—fenomena berkenaan dengan partisipasi publik yang terciderai: “In the light of the broad scope of the guidelines and due to the word limit, the guidelines are neither comprehensive nor able to address all aspects of the right to participate, such as the right to have access on general terms of equality to public service positions; similarly, the references to situations pertaining to the participa tion of specific individuals and groups that may face discrimination are not Terjemahan: Pasal 4.1 Pengajuan ke Pengadilan Dalam suatu proses hukum, seseorang yang menjadi tergugat dapat mengajukan permohonan untuk perintah penolakan berdasarkan ayat (2) dengan alasan bahwa: a. Proses hukum tersebut timbul dari suatu pernyataan yang dibuat oleh pemohon, dan b. Pernyataan tersebut berkaitan dengan suatu hal yang menjadi kepentingan publik.” 108 exhaustive. States are encouraged to develop further guidance at the national level in relation to the participation of individuals and groups that are marginalized or discriminated against, with a systematic integration of a gender perspective.” (https://www.ohchr.org/sites/ default/files/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticip atePublicAffairs_web.pdf, halaman 4) (Sumber:https://www.oecd.org/en/about/programmes/reinforcing- democracy-initiative.html) 59. Bahwa perkembangan gerakan aktivisme lingkungan, baik individual maupun kolektif yang tidak hanya melalui mekanisme peradilan atau upaya hukum dan perkembangan fenomena SLAPP/Tindakan Pembalasan yang tipologinya tidak lagi hanya dilakukan oleh Terlapor pencemaran dan/atau perusakan lingkungan mendorong agar paradigm hukum seharusnya fokus memaknai: (i) Perlindungan Hukum terhadap Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ialah atas dasar “Berbagai Tindakan Perjuangan atas nama Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” bukan sekadar pada identitas subjek hukum tersebut, dan (ii) Perkembangan Tindakan Eco-SLAPP atau Tindakan Pembalasan Terhadap Perjuangan atas Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat tidak sebatas dilakukan oleh Terlapor Pencemaran dan/atau 109 Perusakan Lingkungan Hidup, melainkan hukum harus selalu mencari kebenaran bahwa suatu tindakan pembalasan terhadap pejuang tersebut merupakan “tindakan yang menghambat dan/atau menghentikan tindakan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. 60. Penggerakan masyarakat dalam pengawasan terhadap aktivitas lingkungan hidup ditujukan untuk ekspansif, harus sampai ke tingkat daerah atau satuan wilayah yang terbawah. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki jangkauan yang sangat luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta setiap individu yang terkena dampak dari berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan/atau organisasi dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat secara efektif akan dapat melampaui kemampuan orang- seorang, sehingga peran serta seluruh masyarakat sangat diperlukan bergerak di bidang lingkungan hidup. (Kahfi, A. (2015). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2(2), 41–52. https://doi.org/10.24252/ jurisprudentie.v2i2.4003) 61. Bahwa, pengawasan merupakan syarat bagi pemerintah di dalam pengenaan sanksi administrasi bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Bahwa pemerintah menunjukan pengawasan atau pemantauan tersebut dalam rangka keseriusan untuk menegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Di samping itu, pengawasan yang melibatkan masyarakat bertujuan untuk membina penanggung jawab usaha dan. Atau kegiatan sebagai pelaksanaan asas kecermatan sebelum penerapan sanksi administrasi di bidang lingkungan hidup diberlakukan. (Joko Soebagyo, 1999, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan (Cetakan II), Rineka Cipta, Jakarta, halaman 47.) 62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, baik secara filosofis, yuridis, dan sosio- empiris, kekhawatiran para Pemohon semakin kuat dalam menunjukkan terderogasinya hak asasi in casu hak untuk mendapatkan 110 perlindungan hukum ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak terkena Tindakan Pembalasan dengan upaya pemidanaan dan gugatan secara perdata Hukum tidak hanya ada untuk memeriksa keadilan, apalagi ketika keadilan yang dituju ialah keadilan prosedural semata. Akan tetapi, sudah seharusnya hukum menghasilkan serta mengejawantahkan keadilan, yaitu keadilan demi generasi mendatang (intergeneration justice). Cara pandang mendalam mengenai ekologi (deep ecology) yang dasarnya adalah kepentingan peradaban dan mulai tersisihkan harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum. (Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, 2014: 2). 63. Berdasarkan uraian alasan-alasan para Pemohon di atas, maka jelas bahwa rumusan kriteria persyaratan pemberlakuan perlindungan hukum dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang menggunakan kalimat “yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” pada alinea pertama Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemidanaan dan/atau gugatan keperdataan ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 64. Berdasarkan uraian alasan-alasan para Pemohon di atas, maka jelas bahwa rumusan kriteria sebuah Tindakan Pembalasan dalam Penjelasan Pasal 66 hanya ketika dilakukan oleh terlapor yang menggunakan kalimat “dari terlapor” bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan berpotensi tidak terakomodirnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari Tindakan Pembalasan/Eco-SLAPP sebagai sebuah ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi in casu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 65. Bahwa Penjelasan Pasal 66 UU PPLH tidak harus menuliskan norma ataupun istilah sama persis dengan penulisan ketentuan yang ada dalam regulasi negara-negara lain karena perumusan suatu penjelasan pasal 111 undang-undang merujuk pada kaidan penulisan peraturan perundang- undangan negara terkait. Akan tetapi, penyesuaian dapat diterapkan kepada Penjelasan Pasal 66 UU PPLH agar rumusan penjelasan pasal dapat menjawab ketidakpastian hukum, inklusifitas terhadap setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup serta menjawab perkembangan tindakan pembalasan. 66. Oleh karena itu, dalam amar putusan para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi lewat permohonan a quo untuk mengubah redaksi Penjelasan Pasal dengan tujuan, antara lain: (i) agar subjek hukum yang mendapatkan perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak asasi manusia in casu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat lebih universal, lebih terbuka luas maka perlu untuk menambahkan unsur masyarakat, sebagai unsur yang bersifat lebih umum, yang memiliki konsep hak sebagaimana tertera dalam Pasal 70 UU PPLH. Sehingga, inklusifitas perlindungan HAM tetap terjaga, yaitu Pertama, pemenuhan hak atas unsur korban dan/atau pelapor pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagai perhatian khusus dalam prosedur litigasi sebagaimana ketentuan prosedural/formil upaya litigasi dalam UU PPLH. Kedua, mengakomodasi unsur masyarakat yang menjalankan hak dan kewajiban fungsi sosialnya dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan tindakan memperjuangkan hak yang dimaksud tidak lagi “menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” melainkan proses penegakan sistem perlindungan hukumnya berfokus pada tindakan “yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” (ii) fokus pemberian perlindungan hukum dan tolok ukur utama aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti sebuah fenomena SLAPP ialah melihat apakah pihak yang terkena SLAPP/Tindakan Pembalasan berdampak negatif (menghambat dan/atau menghentikan) sebuah perjuangan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 112 yang hendak dihambat dan/atau dihentikan serta mengedepankan kepentingan lingkungan (pro natura); dan (iii) Perihal fenomena SLAPP/Tindakan Pembalasan terjadi bukan hanya berasal dari Terlapor, aparat penegak hukum harus cermat dan memahami tipologi SLAPP/Tindakan Pembalasan terhadap pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahwa SLAPP/Tindakan Pembalasan merupakan mekanisme yudisial dengan memanfaatkan celah hukum atas dasar itikad tidak baik in casu melawan, menghambat, menghentikan, dan mengaburkan upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan berbagai jenis upaya terselubung. Oleh sebab itu, frasa “dari Terlapor” dihapus agar fokus dalam sistem penegakan hukum ketika merespon adanya dugaan Tindakan Pembalasan dan mencermati bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan yang menghambat dan/atau menghentikan pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta Tindakan Pembalasan dapat dilakukan oleh pihak manapun. (iv) Berkenaan dengan reformulasi rumusan penjelasan pasa a quo, penting untuk diingat bahwa frasa “kemandirian peradilan” tetap menjadi unsur penting dalam menilai dan memutuskan suatu tuntutan dan.atau gugatan keperdataan merupakan Tindakan Pembalasan. Adapun, reformulasi yang dimaksud dalam permohonan ini ialah agar perumusan dapat lebih rinci dan responsif terutama untuk menegaskan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berimplikasi pada substansi, struktur, dan budaya hukum menyangkut perlindungan hak-hak konstitusional. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan para Pemohon di atas, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 113 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan ini dimaksudkan untuk korban dan/atau pelapor serta masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah upaya penghambatan dan/atau penghentian perjuangan hak lewat tindakan pembalasan berupa pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 39 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonardo P. Agustinus Turnip (Pemohon I); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jovan Gregorius Naibaho (Pemohon II); 114 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Leonardo P. Agustinus Turnip; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Jovan Gregorius Naibaho ; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Rencana Jangka Panjang Universitas Sumatera Utara 2014-2039; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau di Lingkungan Universitas Sumatera; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota Aktif Nomor 13/Permata/Fh-Usu/Viii/2025 tergabung sebagai anggota Persatuan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera ; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PERMATA FH USU 2024/2025; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Eksekutif mahasiswa Universitas Sumatera Utara Nomor telah 002/SK/BEM- FH/USU/IV/2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (BEM FH USU) Periode 2024-2025 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; 115 15. Bukti P-15 : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BEM FH USU 2024/2025; 16. Bukti P-16 : Fotokopi BEM FH USU bagian dan Koordinator Pusat dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Se- Sumatera; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Kegiatan Leonardo P. Agustinus Turnip (Pemohon I); 18. Bukti P-18 : Fotokopi Lampiran Kegiatan ke-2 Leonardo P. Agustinus Turnip (Pemohon I); 19. Bukti P-19 : Fotokopi Lampiran Kegiatan ke-3 Leonardo P. Agustinus Turnip (Pemohon I); 20. Bukti P-20 : Fotokopi COACH UKM MERIAM DEBATING CLUB PERIODE 2024-2025; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran Aktivitas Leonardo P. Agustinus Turnip (Pemohon I); 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Sustainable Renewable Energy Universitas Sumatera Utara Nomor: 01.001/SK/SREUSU/IX/2023 tentang Pengurus dan Dewan Penasihat Unit Kegiatan Mahasiswa; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Lampiran Aktivitas ke-2 Leonardo P. Agustinus Turnip (Pemohon I) 24. Bukti P-24 : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ILSA FH USU Periode 2015-Sekarang; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor:01/SK/ILSA/FHUSU/ XII/2024 tentang Pembaharuan dan Pengangkatan Pengurus International Law Student Association; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Lampiran Kegiatan Jovan Gregorius Naibaho (Pemohon II); 27. Bukti P-27 : Fotokopi Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; 116 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan 28. Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat; 30. Bukti P-30 : Fotokopi The Analysis of International Protection by Alexandra Loaiza and Enrique Eguren, "Critical approach to the right to defend human rights"; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup RDPU dengan ICEL, WALHI, JATAM, KEHATI, HUMA WWF DAN GREENECONOMICS; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Putusan Kasasi Dr. Rignaldo vs PT NMR Nomor 246/F/2008/1720/K/PDT/2006; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Penetapan Pencabutan Gugatan PT JJP vs Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr Nomor 220/Pdt.G/2018/Cbi; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Heri Budiawan Pego Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Heri Budiawan Pego Nomor 174/PID/2018/PT.SBY; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Putusan Kasasi Heri Budiawan Pego Nomor 1567/K/Pid.Sus/2018; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Daniel Frits Nomor 14/Pid.SUs/2024/PN; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Daniel Frits Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sawin, Sukma, Nanto Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN.Idm; 117 Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, selanjutnya disebut UU 32/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 118 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 119 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang menyatakan: Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing adalah perorangan warga negara Indonesia, berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [vide Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, dan Bukti P-7]; 4. Bahwa Pemohon I adalah Kepala Departemen Riset dan Keilmuan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Periode 2024-2025 dan Kepala Departemen Riset dan Keilmuan berdasarkan Surat Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nomor: 002/SK/BEM-FH/USU/IV/2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (BEM FH USU) Periode 2024-2025, yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengikuti berbagai perlombaan, pengembangan kajian keilmuan hukum mengenai lingkungan hidup, dan melakukan advokasi terkait lingkungan hidup. Pemohon I bukan 120 merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, melainkan sebagai pihak yang berpartisipasi memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun merasa hak konstitusionalnya atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tidak terpenuhi karena meningkatnya tindakan kriminalisasi maupun berbagai disparitas putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan konsep anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) terutama terhadap pihak-pihak yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maupun tindakan pembalasan yang terjadi bukan dari terlapor yang disebabkan karena berlakunya Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009. 5. Bahwa Pemohon II adalah juga anggota International Law Student Association Fakultas Hukum (ILSA FH USU) [vide Bukti P-25] yang berpartisiapsi aktif melalui berbagai tulisan dan melakukan kegiatan lomba serta lokakarya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusioanl warga negara. Namun hak yang harus diperjuangkan tersebut terderogasi oleh Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang tidak jelas rumusannya karena membatasi hak setiap orang dan menimbulkan ketidakadilan. Dengan adanya Penjelasan a quo menurut Pemohon II terjadi peningkatan tindakan kriminalisasi maupun berbagai disparitas putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan konsep anti-SLAPP terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup, terutama pihak yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maupun tindakan pembalasan yang terjadi bukan dari terlapor. Sehingga menimbulkan rasa takut, padahal memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan partisipasi publik sebagaimana maksud dalam Pasal 65 dan Pasal 70 UU 32/2009; 6. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 berpotensi merugikan hak konstitusionalnya karena subtansi Penjelasan a quo telah mempersempit hak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hak 121 atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, in casu hak untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mempersempit ruang lingkup tindakan pembalasan yang dapat terjadi bukan hanya dari terlapor pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut menimbulkan potensi tidak adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menempuh cara hukum terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. 7. Bahwa apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka dalam penalaran yang wajar, potensi terancamnya hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari ancaman SLAPP/Tindakan Pembalasan, menjadi terlindungi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang dalam kesehariannya melakukan kajian, penelitian, atau berorganisasi, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6, dan Bukti P-26] serta memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-2]. Berkenaan dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II akibat berlakunya Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan adanya anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya Penjelasan yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan potensi kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan potensial yang dapat dipastikan akan terjadi, karena dengan adanya Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II berpotensi tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik 122 dan sehat melalui kegiatan sebagai masyarakat sipil di lingkungan civitas akademika karena adanya ancaman eco-SLAPP atau tindakan pembalasan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya persoalan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 telah ternyata membatasi hanya untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata. Sehingga, tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap bukan korban dan/atau pelapor yang tidak menempuh cara hukum ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan adanya ketidakjelasan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang tidak sejalan bahkan mempersempit berlakunya norma Pasal 66 UU 32/2009 yang menyebabkan penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 123 2. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 menderogasi atau mendegradasi semangat dan dorongan kepada masyarakat berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan paradigma tidak semua orang dapat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar mendapat pengakuan dan penjaminan perlindungan hukum atas hak tersebut. Oleh karenanya, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 tidak mengakomodir hak atas rasa aman dan perlindungan dari tindakan pembalasan/eco-SLAPP karena menimbulkan ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, in casu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Ketentuan ini dimaksudkan untuk korban dan/atau pelapor serta masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah upaya penghambatan dan/atau penghentian perjuangan hak lewat tindakan pembalasan berupa pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 13 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. 124 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah benar Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta menimbulkan rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat, dan menghambat hak masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 tersebut di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa sejak lebih dari 5 (lima) dekade yang lalu, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi perhatian dan concern masyarakat dunia, yang kemudian melahirkan berbagai kesepakatan internasional. Kesepakatan tersebut, antara lain, tertuang dalam sejumlah deklarasi tentang arah pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yakni Deklarasi Stockholm 1972 (Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment); Deklarasi Rio de Janeiro 1992 (Rio Declaration on Environment and Development); dan Deklarasi Johannesburg 2002 (Johannesburg Declaration on Sustainable Development). Ketiga deklarasi tersebut memuat pokok-pokok kebijakan global terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengikatkan diri terhadap deklarasi-deklarasi tersebut. Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia juga menindaklanjuti hal-hal yang menjadi concern dunia internasional terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat ke dalam hukum nasional. Puncak pengaturan tersebut, dapat dibaca dari pemuatan secara eksplisit ihwal hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahkan sebelum perubahan konstitusi, kebijakan terkait dengan perlindungan lingkungan hidup tersebut diatur dalam Ketetapan Majelis 125 Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (TAP MPR IV/1978). Dalam Bab III TAP MPR IV/1978, butir 10, Bagian Pendahuluan, dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, sumber- sumber alam Indonesia harus dipergunakan secara rasional, sehingga penggalian sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Secara normatif, TAP MPR IV/1978 tersebut telah ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 4/1982) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/1997) dengan tetap mempertahankan beberapa prinsip dan doktrin penting yang ada dalam UU 4/1982. Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan kesadaran dan kesepakatan tentang pentingnya perlindungan lingkungan hidup pada level internasional dan guna memenuhi pengaturan yang lebih komprehensif setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, UU 23/1997 diubah dengan UU 32/2009, yang beberapa ketentuan di dalamnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). [3.11.2] Bahwa salah satu substansi penting dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah adanya pengaturan dasar terkait lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) atas lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip, yang salah satunya adalah berwawasan lingkungan. Sedangkan, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Artinya, dengan berlakunya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara. Pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945 sekaligus menahbiskan konstitusi Indonesia sebagai konstitusi hijau (green constitution). Selanjutnya, ihwal hak konstitusional warga negara berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, 126 cakupan hak tersebut tidak hanya hak atas iklim dan air yang sehat, udara dan lingkungan fisik yang bersih, tetapi juga mencakup hak-hak lainnya seperti hak atas akses informasi, partisipasi dan keadilan dalam pengelolaan serta perlindungan lingkungan. Cakupan hak demikian telah diakui secara internasional seperti termuat dalam UN OHCHR, What is a Healthy Environment: Information Note, 2022. Dengan demikian, hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah diakui oleh dunia internasional dan diterapkan di banyak negara demokrasi berbasis hukum (nomokrasi), termasuk Indonesia. Dalam hal ini, UUD NRI Tahun 1945 sejatinya telah mengadopsi konsep green constitution guna menjamin kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup yang tidak hanya untuk kepentingan nasional, namun juga untuk kepentingan internasional baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. [3.11.3] Bahwa terkait dengan hak atas partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pada prinsipnya dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk menyampaikan pendapat di ruang publik, melakukan pelaporan kepada instansi pemerintah dan aparatur penegak hukum yang berwenang, memberikan keterangan untuk kepentingan suatu proses hukum dan/atau administrasi hingga mengajukan gugatan perdata dan/atau tata usaha negara untuk menguji kebijakan, keputusan atau tindakan tertentu dari badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak tersebut penting guna mewujudkan checks and balances terhadap berbagai kebijakan, keputusan dan kegiatan yang memberi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks hak konstitusional warga negara, hak warga negara untuk berpatisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik juga merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara, sekaligus hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Artinya, jaminan dan perlindungan terhadap hak untuk berpartisipasi secara aktif bagi warga negara adalah dalam rangka menjaga dan melindungi lingkungan hidup yang merupakan bagian dari komitmen dari bangsa dan negara terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. [3.12] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang pada pokoknya 127 mempersoalkan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap setiap orang dalam mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembalasan, yakni adanya ancaman dalam berbagai bentuk, termasuk dengan menggunakan jalur hukum secara pidana dan/atau perdata terhadap subjek yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 tidak mengakomodir semua subjek, termasuk para Pemohon, yang seharusnya mendapatkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut karena kemungkinan adanya tindakan pembalasan, antara lain dalam bentuk eco-SLAPP, dan oleh karenanya Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon selengkapnya menyatakan, “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”. Sementara, norma Pasal 66 UU 32/2009 menyatakan, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Oleh karena yang dipersoalkan para Pemohon adalah penjelasan suatu undang-undang, maka penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan fungsi penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011 jo. UU 13/2022), yang menyatakan, “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang 128 tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”. Selanjutnya dinyatakan pula, “Penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma” [vide angka 176 dan angka 177 Lampiran II UU 12/2011]. Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menguji konstitusionalitas penjelasan suatu pasal dalam undang-undang, hal demikian tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari norma pasal yang terdapat dalam batang tubuh. Hal ini dikarenakan fungsi penjelasan pada suatu pasal adalah sebagai tafsir resmi dan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, bukan justru mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma dimaksud melalui perluasan ataupun penyempitan cakupan pasal. Oleh karena itu, meskipun ketentuan yang diajukan pengujian terkait dengan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009, namun Mahkamah tidak dapat melepaskan diri dari keharusan untuk mempertimbangkan norma yang terdapat dalam batang tubuh, in casu norma Pasal 66 UU 32/2009 yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Norma Pasal 66 UU 32/2009 tersebut merupakan bagian dari Bab X yang mengatur mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan, yang memiliki keterkaitan dengan norma pasal sebelumnya. Dalam kaitan ini, Pasal 1 angka 32 UU 32/2009 telah memberikan definisi mengenai frasa “setiap orang” adalah “orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” [vide Pasal 1 angka 32 UU 32/2009]. Hal ini berarti UU 32/2009 menetapkan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, termasuk kewajiban untuk memelihara, mencegah, dan menanggulangi pencemaran, serta hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan, berlaku bagi setiap orang atau individu dan badan usaha, tidak terbatas pada korban dan/atau pelapor pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Mahkamah, dengan definisi “setiap orang” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 32 UU 32/2009 tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.11] tersebut di atas, maka cakupan ketentuan Pasal 66 UU 32/2009 yang pada hakikatnya mengatur hak setiap orang, harus dimaknai sebagaimana dimaksud pada substansi norma dalam batang tubuh dan tidak 129 dibatasi pada korban dan/atau pelapor atas dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pemaknaan tersebut mencakup setiap orang yang terlibat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan/atau memperjuangkan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak karena tindakan tertentu. Pemaknaan demikian menjadi penting mengingat hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional tersebut selanjutnya ditegaskan pula dalam UU 32/2009 yang dijabarkan lebih lanjut dengan adanya hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, setiap orang juga berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup [vide Pasal 65 UU 32/2009]. Dengan demikian, dalam konteks tujuan sesungguhnya norma Pasal 66 UU 32/2009, setiap orang sebagai subjek yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dibatasi hanya pada subjek yang menjadi korban dan/atau pelapor saja atas terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga mencakup seseorang dan/atau kumpulan orang yang tergabung atau berada di bawah badan hukum/lembaga tertentu, termasuk organisasi swadaya masyarakat, yang secara terus-menerus dan berkelanjutan melakukan kegiatan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Demikian pula, subjek tersebut seharusnya secara jelas mencakup pula seseorang yang menjadi saksi atau ahli terkait dengan proses hukum atau administrasi pemerintahan akibat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Jika cakupan makna setiap orang ini diabaikan dan terlebih dipersempit dengan rumusan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 maka tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sulit tercapai, yakni salah satunya untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia [vide Pasal 3 huruf g UU 32/2009]. Oleh karena tujuan ketentuan dimaksud di antaranya berkaitan dengan jaminan perlindungan hak maka UU 32/2009 juga menekankan pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan salah satunya pada asas partisipasi agar setiap anggota masyarakat 130 didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung [vide Pasal 2 huruf k UU 32/2009 dan Penjelasannya]. [3.12.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi UU 32/2009, termasuk asas dan tujuan UU 32/2009 maka jika dicermati dari sisi formulasi norma, Pasal 66 UU 32/2009 esensinya tidak hendak membatasi orang yang berhak mendapat perlindungan hukum karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah yang telah mengajukan upaya hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sebaliknya, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan adalah untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan demikian bertujuan mencegah pembalasan melalui pemidanaan atau gugatan perdata dengan tetap menjaga kemandirian peradilan. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 telah secara jelas membatasi terhadap orang yang mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU 32/2009 hanya jika orang tersebut melakukan upaya hukum atas peristiwa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut Mahkamah, pengertian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 merupakan pembatasan dari makna “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 66 UU 32/2009. Pembatasan ini selain dapat mereduksi semangat partisipasi setiap orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang juga didorong dalam UU 32/2009, juga dapat mempersempit makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup sebatas pada melakukan upaya hukum tertentu saja. Dengan kata lain, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 secara langsung mempersempit berlakunya norma Pasal 66 UU 32/2009 yang disebabkan oleh adanya pembatasan makna “setiap orang” dalam Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang hanya dimaksudkan untuk melindungi “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum”. Dengan dibatasinya makna “setiap orang” tersebut dapat menyempitkan makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Padahal rumusan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh dan tidak boleh pula memperluas, mempersempit atau 131 menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Sehingga, pembatasan makna frasa “setiap orang” sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang hanya dimaksudkan untuk melindungi “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum” sebagaimana didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah Penjelasan a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 telah ternyata tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum secara utuh berkenaan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas rasa aman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 132 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua 133 ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia