119/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 119/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dhisky, S.S., M.Pd., M.Si. Alamat : Blimatraman, RT. 004, RW. 06, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Pekerjaan : Guru Honorer Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 Agustus 2024 dan 25 September 2024, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Nur Rizqi Khafifah, S.H., dan Andronikus Dianja, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 119/PUU-XXII/2024 pada tanggal 4 September 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 2 September 2024 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 3 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 66 UU 20/2023 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 4 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021, yakni PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3), Oleh karenanya PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Beberapa ketentuan Norma dalam UUD 1945 di bawah ini adalah Hak Konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 yang menjadi dasar PEMOHON, mengajukan Permohonan a quo, antara lain: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Oleh karenanya PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6 6. Bahwa Ketiga untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak- tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1 PEMOHON adalah Guru Honorer di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di wilayah Jakarta Barat, yang mengajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, dibuktikan dengan Data Guru Tenaga Kependidikan (Bukti P.4). 6.2 PEMOHON adalah Guru Non ASN, sudah mengajar selama 4 (empat) tahun, terhitung dari Tahun 2020 s.d 2024, sudah mendapatkan PTK Dapodik ID (Vide Bukti P.4), dan sudah masuk dalam Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau bimbingan Tahun ajaran 2020-2021 dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 506/073.554 (Bukti P.5), Tahun ajaran 2021-2022, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 526/073.554 (Bukti P.6), Tahun Ajaran 2022-2023, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 280/073.554/2022 (Bukti P.7), Tahun ajaran 2023-2024, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 235/PK.02.00/2023 (Bukti P.8) dan Tahun Ajaran 2024-2025, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 212 Tahun 2024 (Bukti P.9). Namun PEMOHON belum mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) karena terkendala pengurusan yang tidak jelas, tidak transparan dan subjektif untuk bisa mendapatkan NUPTK. 6.3 Pada tahun 2022, PEMOHON Tidak bisa ikut daftar PPPK guru karena data dapodik tidak dapat diverifikasi langsung di dalam akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) karena riwayat pendidikan dan pekerjaan yang belum diisi lengkap oleh operator sekolah saat itu sehingga ijazah tidak terverifikasi dan 7 validasi di dapodik, mengakibatkan tidak bisa ikut mendaftar PPPK in casu menjadi guru PPPK. 6.4 Pada tahun 2023, PEMOHON kembali tidak bisa ikut daftar PPPK guru karena di SSCASN terkunci hanya bisa melamar di sekolah induk (SMPN 22 Jakarta) namun pemda tidak membuka formasi. Tapi kenyataannya dari PPPK guru 2023 masuk guru mata pelajaran dari sekolah swasta. Jadi guru honor di dalam sekolah induk tidak bisa daftar namun guru dari sekolah swasta bisa mendaftar dan masuk mengisi posisi guru honor yang sudah ada di sekolah induk tersebut. 6.5 Bahkan PEMOHON sempat mengikuti Ujian untuk mendapatkan Kontrak Kerja Individu pada tahun 2023, namun tidak lulus tanpa ada kejelasan alasan tidak lulusnya. Hanya saja pernah dijelaskan oleh Dinas Pendidikan Jakarta, kalau yang lulus itu karena lebih dibutuhkan di sekolah incasu di tempat peserta yang lulus mengajar. 6.6 PEMOHON sempat terkena kebijakan Cleansing pada hari pertama saat mengajar tahun ajaran 2024-2025, hanya dengan chat WA yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, dengan dasar adanya Instruksi Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2024 dan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) perwakilan provinsi DKI Jakarta atas pengelolaan Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023 (S.D Triwulan III) yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2024. (Bukti P.10). 6.7 Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut: 6.4.1. Pada tanggal 3 Mei 2024, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 14 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Atas Pengelolaan Belanja Dinas Pendidikan 8 Tahun Anggaran 2023 (S.D Triwulan III) selanjutnya disebut Instruksi Kadisdik 14/2024 6.4.2. Instruksi Kadisdik 14/2024 pada intinya memuat instruksi kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk: (I) menyelesaikan proses cleansing atas data guru yang tidak lolos OCS namun terdaftar di Dapodik; (II) menyusun langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan guru honor sekolah sesuai ketentuan yang berlaku; (III) melaporkan hasil tindak lanjut Surat Instruksi ini kepada Kepala Dinas Pendidikan up. Kepala Bidang Program dan Anggaran secara tertulis. 6.4.3. Instruksi ini dilandasi adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pengelolaan Belanja 4/LHP/XVIII.JKT/1/2024 tanggal 25 Januari 2024, dengan Nomor Temuan 3.3, yaitu Realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atas Pembayaran Honor Belum Sesuai Ketentuan senilai Rp15.443.386.364. 6.4.4. Instruksi Kadisdik 14/2024 menyebabkan PEMOHON diberhentikan sebagai Guru Honor Murni di sekolahnya Jakarta oleh Kepala sekolah tempat PEMOHON mengajar pada hari Selasa, 9 Juli 2024. Pemberhentiannya pun tanpa disertai dengan Surat/Keputusan pemberhentian, melainkan sekedar secara verbal/lisan. 6.4.5. Kemudian tanggal 22 Juli 2024, PEMOHON dipanggil ke Dinas Pendidikan Jakarta bersama dengan kepala sekolah tempatnya mengajar. Karena saat itu dinas pendidikan memanggil semua guru honorer yang terkena cleansing bersama dengan kepala sekolahnya. 6.4.6. Pengarahan dari dinas Pendidikan Jakarta bahwa agar guru honorer yang diberhentikan/cleansing diminta untuk kembali mengajar di sekolah masing-masing termasuk PEMOHON, sambil menunggu Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Jakarta melalui ujian untuk mendapatkan Kontrak Kerja 9 Individu (KKI) yang akan diadakan pada Agustus 2024 dengan kuota 1700 orang untuk daerah Jakarta. 6.4.7. Pada tanggal 23 Juli 2024, PEMOHON datang kembali ke Sekolah tempat mengajar, dan diberikan jadwal mengajar namun dalam Jadwal mengajar sudah tidak terdapat nama PEMOHON sebagaimana sebelum PEMOHON terkena Cleansing (Bukti P.11). 6.4.8. Pada tanggal 13 Agustus 2024, muncul kesepakatan antara DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mengangkat 2704 guru honorer (non ASN) menjadi guru berstatus kontrak kerja individu (KKI) pada tahun ini. Dimana jumlah tersebut terdiri dari 2654 guru honorer dan 50 guru sekolah luar biasa (SLB). (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7487506/dprd-pemprov-dki- sepakat-angkat-2-704-guru-honorer-jadi-berstatus-kki/amp). 6.4.9. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU 20/2023 menyatakan Pegawai non-ASN (termasuk guru honorer) atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang 20/2023 mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN. 6.8 Artinya apabila PEMOHON sampai pada bulan Desember 2024 belum berstatus ASN ataupun PPPK, maka dapat dipastikan PEMOHON akan diberhentikan sebagai Pegawai Non-ASN atau nama lainnya incasu Guru Honorer, walaupun PEMOHON dapat lulus ujian untuk mendapatkan Kontrak Kerja Individu (KKI) sebagai Guru Kontrak. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU 20/2023, paling lambat Desember 2024, seluruh instansi pemerintah termasuk sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilarang adanya pegawai selain Pegawai ASN (PNS atau PPPK). 6.9 Sementara hingga saat ini belum terlihat upaya dari Pemerintah selaku penyelenggara satuan pendidikan untuk melakukan 10 pengangkatan. namun hanya sebatas memindahkan Guru-Guru Honorer ke sekolah-sekolah yang masih dapat di isi oleh Guru-guru honorer tersebut, sebagaimana pernyataan PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/22/08375711/kabar- baik-soal-kebijakan-cleansing-guru-honorer-bukan-diberhentikan- dan 6.10 Artinya proses pembersihan terhadap guru-guru honorer tinggal menunggu waktu bulan Januari 2025, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembersihan (Cleansing) sesuai dengan amanat Pasal 66 UU 20/2023. 6.11 adanya cleansing terhadap tenaga honorer pada tahun 2025 menyebabkan beberapa warga negara kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia secara alamiah, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan jaminan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". 6.12 apabila kita melihat data dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terdapat 2.355.092 Tenaga Honorer dan diantaranya 731.524 guru honorer. 6.13 Saat ini pemerintah sedang membuka Pendaftaran CPNS yang dibuka mulai tanggal 20 Agustus 2024, dimana Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), menyediakan formasi CPNS Tahun 2024 sebanyak 250.407 (Dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh) orang yang terbagi ke 69 Instansi Pusat dan 478 Instansi Daerah. (Sumber: https://www.bkn.go.id/pendaftaran-cpns-dibuka- mulai-20-agustus-2024-pukul-17-08-45-wib/). 6.14 Sementara untuk PPPK pemerintah membuka formasi sebanyak 1.031.554 (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima) orang. 11 6.15 artinya jumlah formasi penerimaan Pegawai PNS dan PPPK yang dibuka oleh Pemerintah sejumlah 1.281.961 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu) orang tidak dapat memenuhi semua tenaga honorer yang ada sebanyak 2.355.092 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh dua) orang. 6.16 Setelah tahun 2024 terhadap seluruh pegawai non ASN atau dengan nama lainnya termasuk pegawai dengan kontrak kerja individu (KKI) yang sudah ada sebelum UU 20/2023 diundangkan, apabila tidak memenuhi verifikasi dan validasi dalam proses penataannya, akan dilakukan Pembersihan (Cleansing). 6.17 padahal, tidak semua Pegawai Non ASN atau dengan nama lainnya tersebut yang tidak dapat memenuhi verifikasi dikarenakan ketidakmampuannya di lingkungan pekerjaannya, namun lebih ke soal teknis administrasi yang belum bisa dipenuhi karena mekanisme yang cenderung subjektif dari penyelenggara negara, sama seperti yang dialami oleh PEMOHON. 6.18 Maka, PEMOHON berpotensi dalam penalaran yang wajar akan mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 6.19 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Oleh karenanya PEMOHON memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana 12 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan, dengan berlakunya ketentuan norma a quo tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, maka PEMOHON akan mengalami kerugian konstitusional yakni tidak dapat lagi mengajar pada sekolah negeri tingkat pertama dimana pemohon saat ini mengajar. Padahal PEMOHON telah mengajar di sekolah negeri tersebut dari tahun 2020. Hal tersebut tentunya telah menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Maka terdapat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2023 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 66 UU 20/2023 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah: Pasal 66 UU 20/2023, menyatakan: 13 Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN dan PPPK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara Hukum.” Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. ayat (2), yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa adapun Alasan Permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 66 UU 20/2023 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan norma Pasal 66 UU 20/2023 menyatakan Pegawai non- ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN dan PPPK 2. Bahwa sementara terhadap kata “Penataan” sebagaimana dimaksud Pasal 66 UU 20/2023, kemudian dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 66, Yang dimaksud dengan "penataan" adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. 3. Bahwa artinya apabila dibaca secara gramatikal terdapat 2 point penting pada Pasal 66 UU 20/2023, yakni : 14 - Adanya kewajiban Pemerintah untuk menyelesaikan penataan Pegawai Non ASN atau nama lainnya, paling lambat bulan Desember 2024 - Adanya larangan kepada Instansi Pemerintah mengangkat Pegawai Non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak UU 20/2023 mulai berlaku in casu 31 Oktober 2023. sehingga secara normatif terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023, keberadaan tenaga honorer yang diangkat disetiap instansi pemerintah yang berstatus bukan Pegawai ASN atau PPPK, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU 20/2023. 4. Bahwa sementara terkait dengan kata “Penataan” yang dimaksud dalam Pasal 66 UU 20/2023 telah dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 66 Yang dimaksud dengan "penataan" adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. 5. Bahwa semangat dari kata “Penataan” yang dimaksud dalam Pasal 66 UU 20/2023 beserta pada bagian penjelasan, adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum UU 20/2023 di undangkan untuk dapat di tata in casu diangkat menjadi Pegwai ASN. 6. Bahwa tanpa bermaksud mengajak Mahkamah Konstitusi memeriksa Implementasi norma, namun untuk dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap Prinsip Negara Hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) yakni terhadap jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Faktanya Pemerintah tidak melakukan penataan dan pengangkatan, melainkan melakukan tindakan perekrutan untuk Pegawai ASN dan PPPK yang tentunya merugikan bagi para tenaga honorer yang kembali harus berkompetisi dengan dengan Fresh Graduate dan pelamar lainnya. 7. Bahwa selain itu, Ketentuan Pasal 66 UU 20/2023 ini tidak hanya berlaku kepada Pegawai Non ASN yang ada di Kementerian, namun akan berdampak kepada seluruh Instansi Pemerintahan sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan norma a quo tersebut, 15 termasuk kepada Tenaga Honorer ada Satuan Pendidikan baik pada tingkat Dasar, Menengah dan Atas (SD, SMP, SMA) yang diselenggarakan oleh Pemeintah, dengan penjelasan sebagai berikut: 7.1. apabila kita melihat pengertian dari “Instansi Pemerintah” sebagaimaan disebutkan dalam Pasal 66 UU 20/2023, maka kita dapat merujuk pada Pasal 1 angka 12 UU 20/2023 yang menyatakan Instansi Pemerintah adalah instansi Pusat dan Instansi Daerah. 7.2. kemudian dalam Pasal 1 angka 13 UU 20/2023, pengertian dari Instansi Pusat adalah Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan, lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Sementara pengertian Instansi Daerah dalam Pasal 1 angka 14 adalah perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota. 7.3. apabila didudukan dalam penyelenggaraan pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 1 angka 5, menyatakan: “Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal”. Kemudian pada Pasal 1 angka 6, menyatakan: Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 7.4. Bahwa dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat guru honorer dengan status sebagai Guru Honorer dengan Kontrak Kerja Individu dengan Dinas Pendidikan, atau Guru ASN yang terbagi dua yakni Guru PNS dan Guru PPPK. 8. Bahwa artinya ketentuan Norma a quo apabila diberlakukan pada januari 2025 akan menimbulkan ketidakadilan bagi para tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum UU 20/2023 di undangkan, karena akan mengalami pembersihan (cleansing) apabila tidak mengikuti seleksi 16 penerimaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Tidak hanya mengalami pembersihan (Cleansing) namun juga sudah tidak lagi dapat bekerja sebagai Tenaga Honorer karena dalam ketentuan Norma A quo, melarang Instansi Pemerintah in casu Pusat dan Daerah untuk mengangkat Pegawai Non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN dan PPPK. 9. Bahwa artinya apabila ketentuan norma a quo tidak ditunda keberlakuannya sampai seluruh tenaga honorer yang telah bekerja sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan diangkat menjadi Pegawai ASN in casu Sebagai PNS dan/atau PPPK, maka selain tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga menyebabkan terjadinya Pembersihan (Cleansing) terhadap seluruh Tenaga Honorer in casu akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut jelas bertentangan dengan jaminan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 66 UU 20/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 17 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sepanjang tidak dimaknai: ditunda keberlakuannya sampai seluruh tenaga honorer yang telah bekerja sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan, diangkat menjadi Pegawai ASN in casu Sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PPPK. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897). 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Guru Tenaga Kependidikan 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah Nomor 506/073.554 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Tahun Pelajaran 2020- 2021. 6 Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah Nomor 526/073.554 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Tahun Pelajaran 2021- 2022. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah Nomor 280/073.554/2022 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Tahun Pelajaran 2022-2023. 18 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah Nomor 235/PK.02.00/2023 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Tahun Pelajaran 2023-2024. 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah Nomor 212 Tahun 2024 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Tahun Pelajaran 2024-2025. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 18 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemerisaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Atas Pengelolaan Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023 (S.D. Triwulan III). 11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Mengajar Tahun Ajaran 2024-2025, yang mulai berlaku Hari Rabu 24 Juli 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 19 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 66 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023) terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 20 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 66 UU 20/2023, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1), dan 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 21 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai sebagai seorang Guru Honorer yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di salah satu Sekolah Menengah yang ada di Wilayah Jakarta Barat; 4. Bahwa Pemohon sebagai guru non- ASN telah mengajar selama 4 (empat) Tahun, terhitung dari tahun 2020 sampai dengan 2024. sudah mendapatkan PTK Dapodik ID (Vide Bukti P.4), dan sudah masuk dalam Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau bimbingan Tahun ajaran 2020- 2021 dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 506/073.554 (Bukti P.5), Tahun ajaran 2021-2022, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 526/073.554 (Bukti P-6), Tahun Ajaran 2022-2023, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 280/073.554/2022 (Bukti P-7), Tahun ajaran 2023-2024, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 235/PK.02.00/2023 (Bukti P.8) dan Tahun Ajaran 2024-2025, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 212 Tahun 2024 (Bukti P-9). Namun Pemohon belum mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) karena terkendala pengurusan yang tidak jelas, tidak transparan dan subjektif untuk bisa mendapatkan NUPTK. 5. Bahwa Pemohon sempat terkena kebijakan Cleansing pada hari pertama saat mengajar tahun ajaran 2024-2025, hanya dengan chat WA yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, dengan dasar adanya Instruksi Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2024 dan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) perwakilan provinsi DKI Jakarta atas pengelolaan Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023 (S.D Triwulan III) yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2024. (Bukti P-10). 6. Bahwa Pemohon sampai pada bulan Desember 2024 belum berstatus ASN ataupun PPPK, maka dapat dipastikan Pemohon akan diberhentikan sebagai Pegawai Non-ASN atau nama lainnya incasu Guru Honorer, walaupun Pemohon dapat lulus ujian untuk mendapatkan Kontrak Kerja Individu (KKI) sebagai Guru Kontrak. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU 20/2023, paling lambat Desember 2024, seluruh instansi pemerintah termasuk sekolah-sekolah yang 22 diselenggarakan oleh Pemerintah dilarang adanya pegawai selain Pegawai ASN (PNS atau PPPK). 7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan norma a quo tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, maka Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yakni tidak dapat lagi mengajar pada sekolah negeri tingkat pertama dimana pemohon saat ini mengajar. Padahal Pemohon telah mengajar di sekolah negeri tersebut dari tahun 2020. Hal tersebut tentunya telah menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan bersifat aktual yang dianggap Pemohon dirugikan dengan berlakunya frasa dalam norma Pasal 66 UU 20/2023. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab- akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 66 UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 66 UU 20/2023, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 66 UU 20/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat 23 dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 66 UU 20/2023 menyatakan Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN dan PPPK; 2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat 2 (dua) poin penting pada norma Pasal 66 UU 20/2023 yaitu: pertama, adanya kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya, paling lambat bulan Desember 2024. Kedua, adanya larangan kepada instansi pemerintah mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak UU 20/2023 mulai berlaku in casu 31 Oktober 2023. Sehingga, secara normatif terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023, keberadaan tenaga honorer yang diangkat di setiap instansi pemerintah yang berstatus bukan pegawai ASN atau PPPK, tidak sesuai dengan ketentuan norma Pasal 66 UU 20/2023. 3. Bahwa menurut Pemohon, semangat dari kata “penataan” yang dimaksud dalam Pasal 66 UU 20/2023 beserta pada bagian Penjelasan, adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum UU 20/2023 diundangkan untuk dapat ditata in casu diangkat menjadi pegawai ASN. 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 66 UU 20/2023 apabila diberlakukan pada bulan Januari 2025 akan menimbulkan ketidakadilan bagi para tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum UU 20/2023 diundangkan, karena akan mengalami pembersihan (cleansing) apabila tidak mengikuti seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebab tidak hanya mengalami pembersihan (cleansing) namun juga tidak lagi dapat bekerja sebagai tenaga honorer karena dalam ketentuan norma a quo, melarang instansi pemerintah in casu pusat dan daerah untuk mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN dan PPPK. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan, “Pasal 66 UU 20/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 24 mengikat, sepanjang tidak dimaknai, ditunda keberlakuannya sampai seluruh tenaga honorer yang telah bekerja sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan, diangkat menjadi pegawai ASN in casu Sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PPPK”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2024, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, pada intinya persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 66 UU 20/2023 yang pada pokoknya mengatur tenggat waktu penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 dan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak UU 20/2023 mulai berlaku in casu 31 Oktober 2023, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap persoalan konstitusionalitas tersebut, setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa pegawai ASN dan non-ASN yang berprofesi sebagai guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab (Konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Hal ini selaras dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Alinea IV yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan bernegara. Bidang pendidikan dimulai 25 dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah lanjutan pertama, sekolah menengah lanjutan atas sampai perguruan tinggi merupakan salah satu sarana/lembaga yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan negara tersebut. Keberadaan guru di masing-masing tingkatan pendidikan tersebut merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal mendidik, membimbing, dan menyiapkan generasi berikutnya di kalangan akademik. Artinya, di samping secara filosofi guru adalah seorang yang digugu dan ditiru, guru merupakan garda terdepan di dunia pendidikan. Walakin kondisi empirik, kesejahteraan guru, in casu guru honorer sungguh sangat nelangsa. Menurut survei lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), 74 (tujuh puluh empat) persen guru honorer dibayar lebih kecil dari upah minimum terendah di Indonesia, akan tetapi mereka masih mempunyai tekad untuk tetap mengabdi dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun walaupun kesejahteraan sebagian besar mereka jauh dari layak [IDEAS-Mei 2024, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional]; [3.10.2] Bahwa norma Pasal 66 UU 20/2023 merupakan norma yang bersifat einmalig (sekali selesai), artinya bahwa ada mandat dari ketentuan tersebut untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN in casu guru honorer paling lambat Desember 2024 dan sejak UU 20/2023 mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya sebagai ASN. Dalam hal ini, masih terdapat kesempatan pegawai non-ASN in casu guru honorer untuk menjadi PPPK. Mahkamah dapat memahami dampak dari keberlakuan norma Pasal 66 UU 20/2023 terhadap pegawai non-ASN in casu guru honorer kehilangan pekerjaaan, kesempatan mengembangkan karir sebagai guru, jika penataan tenaga honorer in casu guru honorer tidak menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan secara adil, transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga hasil yang diharapkan untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi tentu tidak akan tercapai. Terlebih, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, kebijakan cleansing guru honorer, tentu akan menyebabkan kekurangan guru di satuan sekolah sehingga menganggu proses belajar mengajar yang pada akhirnya murid/siswa di sekolah menjadi korban dari kebijakan tersebut. Mahkamah menilai, perspektif yang harus dibangun adalah memprioritaskan guru honorer untuk menjadi PPPK. Namun, guru honorer untuk menjadi PPPK harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Dalam hal ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Keputusan 26 Menteri, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi daerah Tahun Anggaran 2024, yang mempersyaratkan antara lain: a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; atau b. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidik (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar; c. Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat (D-4) dan/atau sertifikat pendidik. Artinya, berdasarkan persyaratan tersebut di atas, sekalipun guru honorer tersebut telah mengajar bertahun-tahun di satuan sekolah, guru honorer secara administrasi harus terdata terlebih dahulu di masing-masing tingkatan ataupun lintas kelembagaan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Dalam kaitan inilah lembaga/unit kerja tempat guru honorer bernaung harus pro aktif agar guru honorer terdaftar dalam database (database BKN, DAPODIK dan NUPTK), serta harus mengusulkan kebutuhan, formasi, dan kualifikasi. Sehingga, terbuka kesempatan bagi guru honorer tersebut untuk meningkatkan statusnya menjadi ASN atau PPPK. Sementara itu, berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak masuk ke dalam database tetapi secara faktual telah memenuhi persyaratan waktu mengabdi harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi PPPK sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 UU 20/2023. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya berkenaan dengan penundaan keberlakuan norma Pasal 66 UU 20/2023 yang pada pokoknya mengatur tenggat waktu penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 dan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain Pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak UU 20/2023 mulai berlaku in casu guru honorer. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu 27 mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa sebelum berlakunya UU 5/2014, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PP 48/2005) karena pada saat itu, kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagian dilakukan oleh tenaga honorer. Di antara tenaga honorer tersebut ada yang telah lama bekerja kepada Pemerintah dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah; Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan PP 48/2005, beberapa ketentuan mengenai batas usia dengan masa kerja, proses seleksi dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam PP 48/2005 belum dapat menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; Dengan demikian, Pemerintah telah memprioritaskan tenaga honorer untuk menjadi Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) karena pada saat itu, usia tenaga honorer yang melebihi 35 (tiga puluh lima) tahun pun dapat diangkat menjadi CPNS. Itulah sebabnya, Pemerintah menetapkan pengaturan khusus mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang mengecualikan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, guna mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS; Namun demikian, sejak ditetapkannya PP 48/2005, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis (vide Pasal 8 PP 48/2005); [3.13.2] Bahwa kini dengan berlakunya UU 5/2014, paradigma tentang pegawai pemerintah pun berubah karena lebih mengutamakan profesionalisme. Dalam konteks ini, pada hakikatnya pegawai ASN dibutuhkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural 28 and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat; [3.13.3] Bahwa Pasal 1 angka 1 UU 5/2014 menyatakan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2 UU 5/2014). Dengan demikian, P3K merupakan bagian dari ASN; [3.13.4] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 5/2014 menyebutkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Menurut Mahkamah, Pasal 1 angka 4 tersebut diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide Lampiran II C.1. 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran II C.1. 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan); Permohonan Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian atau hal lain mengenai P3K bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal berikutnya dalam UU 5/2014, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab ketentuan a quo adalah untuk memberikan batasan dan arah yang jelas mengenai P3K. Lagipula ketentuan umum a quo bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon terhadap Pasal 1 angka 4 UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum; [3.13.5] Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan mempunyai daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia pada tahun 2015 dimana akan berdampak terjadinya persaingan yang ketat di kawasan Asia, sehingga diperlukan adanya tenaga profesional di dalam birokrasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka UU 5/2014 memberlakukan pengadaan P3K. Itulah sebabnya, cara perekrutan P3K tidak harus meniti karier dari bawah dan P3K dapat langsung menduduki posisi yang dibutuhkan sebagai tenaga profesional; P3K bukanlah pegawai honorer. Sejak disahkannya UU 5/2014 maka secara otomatis pegawai honorer dihapuskan. Bahkan P3K pun mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah berupa jaminan hari tua, 29 jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum; Mahkamah sependapat dengan ahli Pemerintah Eko Prasojo yang menerangkan bahwa P3K diangkat dengan basis utama kualifikasi, kompetensi, kompetisi, dan kinerja. Keberadaan P3K setidak-tidaknya dimaksudkan dalam rangka memperkuat penerapan open career system, penegakan prinsip merit, dan mengubah lingkungan birokrasi dari comfort zone menuju competitive zone. P3K merupakan based practices aparatur sipil negara di negara-negara yang telah menerapkan performance based bureaucracy; Oleh karena P3K merupakan tenaga profesional yang dapat menduduki posisi tertentu di pemerintahan maka sudah sewajarnya jika pemerintah merekrut tenaga P3K yang berkualitas. Bahkan untuk menjadi tenaga P3K tidaklah dibatasi usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Hal ini berbeda dengan persyaratan menjadi CPNS yang dibatasi usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun; Meskipun demikian, tujuan perekrutan P3K dan pengadaan CPNS adalah untuk memperoleh tenaga profesional yang memiliki kualifikasi kompetensi, kompetisi, dan kinerja terbaik untuk berkarya di lingkungan pemerintahan dan birokrasi. Oleh karena itu maka sudah sewajarnya proses seleksi dan tes diselenggarakan, tanpa membedakan apakah seseorang yang akan direkrut telah memiliki pengalaman kerja di pemerintahan yang mempekerjakannya. Dimanapun seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja, walaupun di luar lingkungan pemerintahan sekalipun maka ia memiliki kesempatan yang sama dengan seseorang yang memiliki pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan untuk menjadi P3K atau CPNS sepanjang ia memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan lulus seleksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; Proses penerimaan P3K adalah hampir sama dengan proses pengadaan CPNS dari kalangan umum. Setiap tahapan proses rekrutmen dilakukan dengan penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Metode yang digunakan dalam penyaringan P3K adalah menggunakan metode ujian Computer Assisted Test (CAT) CPNS dengan penilaian utama, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum dan tes kepribadian. Jika seorang P3K ingin menjadi seorang PNS maka yang bersangkutan harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi seorang CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan terkait dengan isu PPPK yang diatur dalam UU ASN, in casu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang tidak hanya mengakomodir pelamar umum akan tetapi juga merupakan hak dari 30 pegawai honorer sepanjang yang bersangkutan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Namun, apabila diletakkan dalam konteks permohonan a quo, kesempatan dimaksud hanya berlaku bagi pegawai honorer. Artinya, lembaga/instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan membuka kesempatan bagi pelamar umum. Dalam kaitan dengan persoalan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2020 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: [3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku memang memerlukan waktu yang cukup untuk dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Batas waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana UU ASN bagi para tenaga honorer adalah batas waktu untuk menentukan pilihan tanpa menghilangkan hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada. Dalam hal ini, pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan UU ASN sehingga tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah tersebut dan pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.10.2] di atas, Pemohon tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU 20/2023 karena faktanya UU a quo yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan tetap mengakomodir hak para tenaga honorer. Dengan demikian, telah jelas berkaitan dengan kerugian konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon, telah terjawab dengan pendirian Mahkamah dimaksud. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 66 UU 20/2023 yang pada pokoknya mengatur tenggat waktu penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 dan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain Pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak UU 20/2023 mulai berlaku in casu 31 Oktober 2023 telah memberikan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang tidak bersifat diskriminatif, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 31 Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, 32 Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 33 PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra