119/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 119/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Agus Pekerjaan : Karyawan PT Bukit Muria Jaya Alamat : Adiarsa Pusaka RT 01 RW 07, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Kawarang Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 23 Agustus 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Agustus 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 245/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 119/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 September 2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2015, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 1. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No. 24/2003) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“; dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON: 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, ”Pemohon Adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 2. Bahwa kelanjutannya dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan berdomisili di Karawang Jawa Barat, warga Negara Indonesia pada periode tahun 2001-2004 sebagai ketua Serikat Pekerja Tingkat perusahaan (SPTP) PT. BUKIT MURIA JAYA , di tahun periode 2005 - 2008 pemegang mandat dari Dewan pengurus daerah Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (DEPENDA GASPERMINDO) Jawa Barat sebagai ketua Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Karawang, pemohon juga sangat peduli terhadap Advokasi Ketenagakerjaan sehingga mendapat beberapa sertifikat yang diantaranya, sertifikat Labour Education Centre (LEC), sertifikat Departemen Tenaga kerja Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, sertifikat tentang Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial serta sertifikat tentang partisipasi dalam hal Ikut serta dan partisipasi aktif dalam acara sosialisasi tentang Problematika dan solusi implementasi PPHI, dan sampai hari ini masih tercatat sebagai karyawan PT. Bukit Muria Jaya, sejak diberlakukannya Undang-Undang BPJS pada bulan Juli 2015 dan pada saat itu pula pemotongan upah sebesar 1% dari upah tanpa mengisi formulir BPJS di berlakukan, maka dari itu sangatlah dirugikan oleh berlakunya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, maka dari itu Pemohon telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materi (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116); 4. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional pemohon yakni; Pasal 28H ayat (3) berbunyi, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” Pasal 28I ayat (5) berbunyi, “untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan“; Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116) Berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, pada Pasal 4 menegaskan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: (a) kegotongroyongan; (b) nirlaba; (c) keterbukaan; (d) kehati-hatian; (e) akuntabilitas; (f) portabilitas (g) Kepesertaan bersifat wajib; (h) dana amanat; dan (i) hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta. Khususnya dalam frasa pada huruf (g) kepesertaan bersifat wajib telah merugikan hak Pemohon yang pada awalnya telah memperoleh jaminan kesehatan sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2015 jaminan perlindungan kesehatan 100% yang dijamin oleh pihak Perusahaan yang telah memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan perlindungan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 5. Bahwa, pada Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Frasa kepesertaan bersifat wajib sehingga Pemberi kerja berasumsi bahwa perusahaan (pemberi kerja) bila si penerima upah (karyawan) tidak di ikut sertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan akan mendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) a. teguran tertulis; b. denda dan/atau; c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. 6. Bahwa, dalam menentukan kebijakan pihak pemberi kerja (perusahaan) dihadapkan dengan dua pilihan, kebijakan yang sudah disepakati dengan serikat pekerja (perjanjian kerja bersama) disisi lain hadirnya Undang- Undang BPJS Kesehatan dengan sanksi mulai dari teguran sampai dengan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. BPJS Kesehatan ketenagakerjaan juga dalam Penggunaan fasilitas kepesertaan BPJS sangat menyulitkan penggunaannya mulai dari prosedur, fasilitas kesehatan, sampai dengan fasilitas obat yang dijamin, yang lebih menyulitkan lagi, kepesertaan BPJS tidak dapat digunakan diluar fasilitas kesehatan yang ditentukan oleh BPJS. 7. Bahwa dalam Bab IX Pemeliharaan kesehatan Pasal 41 dalam kesepakatan kerja bersama (PKB) PT. BUKIT MURIA JAYA dengan Serikat Pekerja telah menegaskan; a. Pada dasarnya pemeliharaan kesehatan pekerja beserta keluarganya adalah merupakan tanggung jawab pekerja yang bersangkutan. b. Perusahan menyadari sepenuhnya bahwa perlu diberikan perhatian dan bantuan yang layak dan wajar terhadap pemeliharaan kesejahtraan pekerja beserta keluarganya agar dapat menciptakan ketenangan dalam bekerja. c. Untuk pekerja tetap tunjangan pengobatan dan perawatan kesehatan, diberikan kepada pekerja yang bersangkutan dan keluarganya, yang dimaksud dengan keluarga pekerja disini adalah jaminan kesehatan yang menjadi tanggungan perusahaan 3 (tiga) orang anak. d. Jika istri-suami pekerja, bekerja dan memperoleh tunjangan pengobatan/ kesehatan ditempatnya bekerja (bagi dirinya dan atau anak-anaknya), maka perusahaan hanya akan membayar kekurangannya dari hak yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 seharusnya diperoleh dari prusahaan. Untuk manfaat kesehatan setara Jamsostek (suami), maka anak-anaknya dapat didaftarkan di BMJ untuk jaminan kesehatannya dengan melampirkan surat keterangan yang syah. e. Jika suami-istri bekerja dalam 1 (satu) perusahaan, maka tanggungan keluarga dibebankan kepada pekerja dengan jabatan yang lebih tinggi. f. Setiap pekerja akan diberikan kartu peserta Asuransi yang dikeluarkan oleh General Affair yang digunakan untuk keperluan berobat pekerja dan keluarganya. g. ………. dst h. ………. dst i. ………. dst j. ………. dst k. ………. dst l. Tindakan-tindakan medis yang khusus (operasi, opname, bersalin, dsb), harus benar-benar didasari oleh alasan medis yang kuat dan disahkan oleh Dokter/rumah sakit. 8. Bahwa besaran biaya pengobatan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PT. BUKIT MURIA JAYA dengan Serikat Pekerja adalah tertera dalam Pasal 41 ayat (8) adalah Besaran biaya pengobatan; a. Pekerja yang bersangkutan sebesar 100 % b. Keluarga pekerja yang berhak sebesar 90 % c. Besalin atau gugur kandungan sebesar 100 % 9. Bahwa, perbuatan melakukan suatu perjanjian Kerja yang dibuat antara serikat pekerja dengan management PT. Bukit Muria Jaya merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Dasar 1945. 10. Bahwa, suatu perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan demikian Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja dengan Management PT. Bukit Muria Jaya dengan sendirinya melahirkan Hak dan Kewajiban. Maka dari itu Negara telah melindungi bagi mereka yang membuat suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 11. Bahwa, bukti Negara telah menjamin hak dan kewajiban yang muncul karena perjanjian kerja bersama di uraikan pada Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan“. 3. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa Undang-Undang BPJS Kesehatan hadir untuk melayani publik sebagai layanan jaminan Sosial yang mewajibkan pihak pemberi kerja untuk mendaftarkan pihak pekerjanya ke BPJS kesehatan dan bila pihak Pemberi kerja tidak mendaftarkan pihak pekerjanya akan mendapatkan sanksi, mulai dari sanksi teguran sampai dengan sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu. 3. Bahwa kewajiban mendaftarkan ke BPJS kesehatan menyebabkan pihak PT. BUKIT MURIA JAYA (pemberi kerja) tidak bisa memilih penyelenggara jaminan sosial lain, padahal jaminan sosial kesehatan yang sudah berlangsung selama 25 tahun, pihak PT. BUKIT MURIA JAYA harus merubah jaminan kesehatannya, disebabkan oleh diberlakukannya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 4. Bahwa, PT. BUKIT MURIA JAYA sudah melindungi Pemohon dan keluarganya (pekerjanya) dan melaksanakan jaminan kesehatan selama 25 tahun dengan asuransi yang berkelas internasional dimanapun kita berada dapat digunakan dengan tidak membebankan biaya sepeserpun pada Pemohon (Karywan PT. BUKIT MURIA JAYA) dan keluarganya atau 100% ditanggung oleh pihak PT. BUKIT MURIA JAYA. 5. Bahwa, komitment PT. BUKIT MURIA JAYA melindungi Pemohon dan atau keluarganya (karyawan dan keluarganya) dalam hal kesehatan yang selama 25 tahun itu, dalam setiap perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 BAB IX Pemeliharaan kesehatan Pasal 41 tidak pernah ada perubahan sampai dengan saat ini.dalam pasal tersebut pada angka 8 menyebutkan besaran biaya pengobatan adalah; (a) Pekerja yang bersangkutan sebesar 100% (b) Keluarga Pekerja yang berhak sebesar 90% (c) Bersalin atau gugur kandungan sebesar 100% Hal-hal yang menyangkut jaminan dan pemeliharaan kesehatan di tempat pemohon bekerja (PT. BUKIT MURIA JAYA) sudah melebihi standar kelayakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka dari itu dengan adanya Undang-Undang BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan sangatlah merugikan Pemohon. 6. Bahwa hak Konstitusional Pemohon dan keluarganya yang dijamin oleh Konstitusi yang di tuangkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama yakni hak untuk memperoleh layanan kesehatan, dengan hadirnya Undang-Undang BPJS Kesehatan, hak untuk mendapat layanan kesehatan sangatlah berimbas langsung bagi Pemohon dan keluarganya (Pekerja dan keluarga pekerja PT. BUKIT MURIA JAYA), pada Undang-Undang BPJS membebankan biaya kepesertanya sebesar 4%, selanjutnya 3% di tanggung pihak pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pihak pekerja, jadi pemotongan 1% dari upah/gaji yang dibebankan oleh pekerja merupakan kerugian materil yang dialami oleh Pemohon dan bertolak belakang dengan Kesepakatan Kerja Bersama (PKB) PT. BUKIT MURIA JAYA dengan Serikat Pekerja (SP PT. BUKIT MURIA JAYA). 7. Bahwa, perjanjian kerja bersama (PKB) yang buat dan disepakati oleh kedua belah pihak antara Serikat Pekerja dengan Management PT. Bukit Muria Jaya merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta beritikad baik dan tidak melanggar Undang-Undang; 8. Bahwa, perjanjian kerja yang demikian melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, seharusnya negara menjamin dan melindungi perjanjian kerja tersebut, selama perjanjian kerja tersebut bersifat kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang, sehingga Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) lahir seharusnya tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 mengenyampingkan Hak asasi yang dilahirkan karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 9. Bahwa, Pengajuan Permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (g) Khususnya pada frasa “Kepesertaan bersifat wajib“ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) Pasal 28I ayat (5) UUD 1945; 10. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 khusus pada frasa “Kepesertaan bersifat wajib“ telah menimbulkan kerugian dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 11. Bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pelaksanakan programnya bersifat sosial, seharusnya tidak memaksakan setiap warga negara untuk menjadi peserta Jaminan sosial, sehingga pemberi kerja dan pekerjanya bebas memilih dalam perlindungan jaminan kesehatan. 12. Bahwa, hadirnya norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (g) Khususnya dalam frasa “Kepesertaan bersifat wajib” Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menganut prinsip hak asasi manusia, sehingga norma yang terkandung dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 a quo tersebut inkonstitusional; 4. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116) khususnya dalam frasa “Kepesertaan bersifat wajib“ bertentangan dengan UUD 1945. 3. Menyatakan Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116) khususnya dalam frasa “Kepesertaan bersifat wajib” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keterangan Masih Bekerja di PT. Bukit Muria Jaya, Nomor LN283/hrd-bmj/VIII/2015; 3. Bukti P – 3 : Fotokopi Kartu Asuransi Swasta; 4. Bukti P – 4 : Fotokopi bagian Surat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Antara PT. Bukit Muria Jaya dengan Serikat Pekerja (SP.PT.BMJ); 5 Bukti P – 5 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon; 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (5). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang in casu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU 24/2011) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 4 huruf g UU 24/2011, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:  Bahwa hak konstitusional Pemohon dan keluarganya dijamin oleh konstitusi yang dituangkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama, yakni hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Dengan hadirnya UU 24/2011, hak untuk mendapat layanan kesehatan sangatlah berimbas langsung bagi Pemohon dan keluarganya. UU 24/2011 membebankan biaya kepada pesertanya sebesar 4%, selanjutnya 3% ditanggung pihak pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pihak pekerja, sehingga pemotongan 1% dari upah yang dibebankan kepada pekerja merupakan kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon dan bertolak belakang dengan Kesepakatan Kerja Bersama PT Bukit Muria Jaya dengan Serikat Pekerja PT Bukit Muria Jaya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13  Bahwa norma dalam Pasal 4 huruf g UU 24/2011, khusus pada frasa “kepesertaan bersifat wajib“ telah menimbulkan kerugian dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;  Bahwa hadirnya norma dalam Pasal 4 huruf g, khususnya dalam frasa ‘kepesertaan bersifat wajib‘ UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, sehingga norma yang terkandung dalam Pasal 4 huruf g UU 24/2011 tersebut inkonstitusional; [3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah: • Pemohon telah menyebutkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5). Hak-hak konstitusional itulah yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 4 huruf g UU 24/2011 meskipun tidak diuraikan secara rinci; • Kerugian konstitusional Pemohon setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; • Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 huruf g UU 24/2011, yang menyatakan, “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: ... g. kepesertaan bersifat wajib” terhadap Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Menurut Pemohon Pasal 4 huruf g UU 24/2011, khususnya dalam frasa “kepesertaan bersifat wajib” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945; [3.9.2] Bahwa salah satu tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan tersebut hendak diwujudkan, antara lain, dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Pengembangan sistem jaminan sosial adalah amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang- undang. Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan adanya sistem jaminan sosial nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta; [3.9.3] Bahwa pembentukan UU 24/2011 merupakan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. UU 24/2011 merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU 40/2004 yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan jaminan sosial yang ada. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan antara lain, peserta, program, serta hak dan kewajiban. Dengan UU 24/2011 dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Menurut Mahkamah, transformasi kelembagaan jaminan sosial tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; [3.9.4] Bahwa tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan pembangunan nasional adalah di antaranya menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu bentuk terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja adalah terpenuhinya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan sendiri merupakan faktor penting terciptanya sumber daya manusia unggul yang dapat membantu terwujudnya pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Terpenuhinya jaminan kesehatan dapat dicapai dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak bagi tenaga kerja. Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam rangka menjamin terwujudnya hak asasi manusia dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka negara bertanggung jawab atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, termasuk bagi tenaga kerja. Penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak, akan mendukung program jaminan kesehatan nasional, khususnya pembangunan ketenagakerjaan. Dengan demikian upaya untuk terus mengembangkan penyediaan dan pelayanan kesehatan dan sistem jaminan sosial nasional menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan; [3.9.5] Bahwa semangat dikeluarkannya program pemeliharaan kesehatan dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah baru yang diterapkan agar jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dikelola tersendiri dengan tujuan agar kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Khusus untuk program jaminan kesehatan, para pekerja dapat mengikuti dengan cara mendaftarkan kembali dalam program BPJS Kesehatan. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar pekerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban membayar iuran kepesertaan program BPJS Kesehatan setiap bulan. Menurut Mahkamah, negara dalam hal ini Pemerintah telah berupaya untuk memberikan suatu jaminan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja swasta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU 40/2004, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembentukan BPJS nasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. [3.9.6] Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat UUD 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, secara konstitusional sesungguhnya penyelenggaraan jaminan sosial adalah merupakan tanggung jawab atau kewajiban negara dan juga merupakan hak konstitusional bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh bertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan Pukul 10.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id