118/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 118/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ilham Fariduz Zaman Pekerjaan : Founder Pinter Hukum Alamat : Srengganan Lebar 16, RT001/RW007, Sidodadi, Simokerto, Sidoarjo Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : A. Fahrur Rozi Pekerjaan : Mahasiswa HTN UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Alamat : Gunung Malang RT002/RW014, Poteran, Talango, Kabupaten Sumenep Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juli 2025, memberi kuasa kepada Moh. Qusyairi, S.H., M.H., Abdul Hakim, S.H., M.H., Sipghotullah Mujaddidi, S.H., M.H., Asip Irama, S.H., M.I. Kom., dan Moh. Ali Murtadho, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Liberte Law yang berkedudukan di Jalan H. Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 123/PUU/PAN.MK/ AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Juli 2025 dengan Nomor 118/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Agustus 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 3 Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP”. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji ketentuan frasa “Menteri” pada Pasal 23 UU Kementerian Negara, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap sejumlah pasal pada UUD NRI 1945, di antaranya: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 10. Bahwa oleh karena permohonan a quo adalah menguji konstitusionalitas dari suatu norma undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Pasal 23 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5 B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, maka perlu dijelaskan kualifikasi para Pemohon dalam kedudukannya mengajukan permohonan a quo. [PEMOHON I] Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda penduduk (KTP) [Bukti P.4]. Pemohon I merupakan perorangan yang memiliki perhatian (concern) terhadap isu-isu demokrasi dan konstitusi, in casu terhadap persoalan yang menyangkut hajat orang banyak, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pasalnya selama ini Pemohon I aktif mengedukasi masyarakat dan mengawal berjalannya demokrasi dan konstitusi di negeri ini. Hal itu imbas dari kapasitas Pemohon I sebagai seorang asisten dosen [Bukti P.9] sekaligus Founder Pinter Hukum, sebuah badan hukum privat/organisasi non pemerintah yang bergerak sebagai platform digital dalam menyajikan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas [Bukti P.5]. Sebuah platform yang aktif dalam penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin, majalah, portal web dan/atau media sosial yang menyajikan pengetahuan hukum dengan metode kekinian agar dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas. Selain itu, juga aktif menyelenggarakan pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta dalam pendirian badan hukum, izin berusaha, atau penyediaan jasa bagi pihak yang menghadapi persoalan hukum. Dalam kapasitasnya tersebut Pemohon I menulis sejumlah buku yang telah diterbitkan dan disebarkan kepada masyarakat luas, di antaranya: 6 a. Buku dengan judul “Pemikiran Hukum Indonesia” Surabaya: Pustaka Aksara, 2024; b. Buku dengan judul “Jual Beli dalam Perspektif Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” Surabaya: Pustaka Aksara, 2024; c. Buku dengan judul “Pemerintah Daerah (Dalam Menyikapi Alih Fungsi Lahan Secara Ilegal)” Surabaya: Pustaka Aksara, 2024. [PEMOHON II] Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P.4] yang belakangan ini terlibat aktif dalam dalam dunia aktivisme hukum. Dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [Bukti P.6], Pemohon II mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu ketatanegaraan dengan melakukan sejumlah kegiatan aktivisme dan advokasi terhadap sejumlah persoalan kontroversial. Hal itu dapat dilihat dari aktivisme hukum Pemohon II yang kerap melakukan pengujian norma undang-undang yang bermasalah ke Mahkamah Konstitusi, seperti isu konstitusionalitas izin kampanye kepala daerah aktif pada pilkada (putusan 52/PUU-XXII/2024) dan isu konstitusionalitas titik hitung syarat usia minimal calon kepala daerah (putusan 70/PUU-XXII/2024). Selain itu, Pemohon II juga aktif melakukan menulis di sejumlah platform media digital dan cetak dalam mengomentari sejumlah isu yang bertolak dari penegakan hukum, demokrasi, dan konstitusi. Pemohon II aktif menulis di sejumlah media nasional seperti detikNews, Kompas, Hukumonline, Times Indonesia, Geotimes, dll. 3. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 7 e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; 4. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan bahwa hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon adalah: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya itu, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional berupa hak mendapat kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD NRI 1945. 5. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yakni hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, maka perlu dijelaskan bahwa Pasal 23 UU Kementerian Negara menciderai hak para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menduduki jabatan komisaris/pengawas pada perusahaan BUMN. Akibatnya, pasal a quo membuat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pihak merangkap jabatan sebagai wakil menteri sekaligus menjabat sebagai komisaris atau pengawas pada perusahaan BUMN. Terbukti, sebanyak 30 wakil menteri Kabinet Merah Putih merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengawas pada perusahaan BUMN [sumber: https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-30-wamen-rangkap-komisaris-bumn- teranyar-stella-christie-dan-taufik-hidayat-1985551]. 6. Bahwa untuk mengukur kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021, yakni kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang 8 wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan beberapa hal berikut ini. Pertama, para Pemohon belakangan ini benar-benar resah dengan fenomena rangkap jabatan wakil menteri yang menduduki pengawas/komisaris pada perusahaan BUMN. Keresahan itu para Pemohon tuangkan dalam bentuk tulisan yang secara spesifik mengkritisi fenomana rangkap jabatan, dengan harapan tulisan para Pemohon menjadi kritik yang dapat mengakhiri atau setidak-tidaknya mengurangi intensitas praktik rangkap jabatan. Pemohon I menulis sebuah artikel berjudul “Tawaran Solusi Praktis Rangkap Jabatan Wakil Menteri-Komisaris BUMN” yang tayang di media kabarbaru.com pada 10 Juli 2025, sedangkan Pemohon II menulis artikel “Celah Hukum Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri-Komisaris BUMN” yang tayang di Kompas.com pada 9 Juli 2025 [Bukti P.7]. Kala tulisan itu dibuat, sebanyak 25 wakil menteri sudah dilaporkan merangkap jabatan sebagai pengawas atau komisaris pada perusahaan BUMN. Alih-alih tulisan para Pemohon menjadi kritik ampuh bagi pejabat pemerintah berwenang segera mengakhiri praktik rangkap jabatan dimaksud, selang beberapi hari sejak tulisan para Pemohon tayang, jumlah wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris/pengawas BUMN bertambah menjadi 30 orang. Tepatnya 2-3 hari dari pemuatan artikel para Pemohon, media kembali melaporkan daftar wakil menteri merangkap jabatan teranyar yang mengalami jumlah kenaikan [Sumber: https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-30-wamen- rangkap-komisaris-bumn-teranyar-stella-christie-dan-taufik-hidayat- 1985551]. 7. Bahwa fakta hukum demikian secara spesifik merugikan para Pemohon yang mengharapkan dan sudah melakukan ikhtiar agar praktik rangkap jabatan diakhiri. Bukannya sadar dengan banyaknya gelombang kritik yang masyarakat berikan—termasuk tulisan para Pemohon—Pemerintah justru menambah rentetan daftar wakil menteri merangkap jabatan yang terjadi belakangan ini. 8. Bahwa kedua, sebagai perorangan warga negara Indonesia para Pemohon benar-benar merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak vital terhadap program dan pelayanan di sektor pendidikan. Sebagai civitas akademika [vide Bukti P.6 dan P.9], para Pemohon dapat merasakan dampak efisiensi anggaran yang dapat mengurangi layanan 9 pendidikan dalam aktivitas belajar mengajar di sebagian besar kampus. Dapat dirasakan bagaimana dampak pengurangan akses terhadap penggunaan fasilitas, pembatasan jam kegiatan akademik, dan penyewaan ruangan kini menjadi berbayar [Bukti P.8]. Meskipun di satu sisi kebijakan efisiensi anggaran berdampak positif untuk mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih optimal, sehingga anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk program yang lebih prioritas dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, harus dipastikan penggunaan dana hasil efisiensi anggaran bisa dipertanggungjawabkan kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Bahwa pada posisi ini, telah ternyata sebagian besar dana hasil efisiensi dialokasikan ke BPI Danantara sebagai ‘superholding’ yang menyuntikkan pendanaan ke sejumlah perusahaan BUMN. Dari 750 triliyun hasil kebijakan efisiensi pada tahun 2025, sebesar 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325 triliun akan diinvestasikan ke BPI Danantara [sumber: https://www.kompas.id/artikel/efisiensi-anggaran-dipakai-untuk-mbg-dan- danantara-apa-dampaknya-ke-rakyat]. 10. Bahwa sebagai perorangan yang merasakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan, para Pemohon berhak atas kepastian hukum struktur organ dan sistem tata kelola yang bersih sekaligus bertanggung jawab terhadap dana yang sebagian besar dialirkan ke Danantara/BUMN tersebut. Tetapi faktanya organ BUMN (pengawas/komisaris) yang akan menerima manfaat dari pengelolaan dana hasil efisiensi anggaran justru direkrut dari perorangan yang sudah berstatus sebagai wakil menteri, suatu jabatan yang tidak berkepastian apakah dilarang atau tidak merangkap jabatan pada pasal a quo. Padahal praktik tersebut dapat memicu potensi konflik kepentingan, praktik korupsi terselubung, ketidakadilan, dan penurunan kinerja. Fakta rangkap jabatan demikian jelas merugikan para Pemohon secara spesifik yang berhak atas jaminan kepastian hukum larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menduduki komisaris/pengawas BUMN dalam rangka memperoleh pengelolaan struktur, investasi, dan operasi BUMN yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari segala bentuk konflik kepentingan. 10 11. Bahwa pada posisi ini, para Pemohon yang telah merelakan hak pelayanan akademik dari alokasi anggaran dialihkan pada pembiayaan modal- operasional perusahaan BUMN, berhak untuk memastikan struktur organ dan pengelolaan pada BUMN dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa adanya konflik kepentingan. Tapi dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan pada pasal a quo, larangan rangkap jabatan wakil menteri menjadi ranah abu-abu. Keberadaannya menjadi celah hukum yang mengakibatkan praktik rangkap jabatan wakil menteri kian bertambah dari waktu ke waktu. Akibat ketidakpastian hukum dari norma a quo, komisaris/pengawas BUMN justru direkrut dari banyak wakil menteri di dalamnya. 12. Bahwa untuk mengukur kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, perlu dijelaskan bahwa kerugian spesifik yang dialami para Pemohon diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 23 UU Kementerian Negara yang tidak memberikan kepastian hukum terkait ketentuan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, sehingga menjadi leluasa menduduki pengawas/komisaris pada sejumlah perusahaan BUMN secara bersamaan. Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak menyebutkan adanya frasa “wakil menteri” secara eksplisit sebagai objek normatif dari larangan rangkap jabatan. Akibatnya, pasal tersebut memuat celah hukum menganga yang dimanfaatkan oleh sejumlah pihak sehingga rangkap jabatan wakil menteri dianggap bukan bagian dari praktik yang melanggar hukum, padahal secara nyata praktik demikian menciderai hak-hak konstitusional para Pemohon. 13. Bahwa untuk mengukur kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, maka perlu dijelaskan bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo dapat dipastikan kerugian yang didalilkan para Pemohon tidak akan terjadi lagi. Kerugian konstitusional yang dialami akan segera berakhir dengan sendirinya karena pasal-pasal yang diujikan sudah dimaknai dalam 11 kerangka yang konstitusional oleh Mahkamah. Pemaknaan Mahkamah menjadi suatu keniscayaan karena pada akhirnya akan dengan segera mengakhiri kerugian para Pemohon mendapat kepastian hukum yang adil dari norma yang diujikan. 14. Bahwa bertolak dari hal tersebut, Mahkamah terbilang sangat ketat dan sulit memberikan kedudukan hukum dalam pengujian isu konstitusionalitas yang relatif sama berkenaan dengan kedudukan wakil menteri pada UU Kementerian Negara. Tercatat dalam sejumlah putusan, seperti putusan 151/PUU-VII/2009, putusan 80/PUU-XVII/2019, putusan 76/PUU-XVIII/2020, dan putusan 35/PUU-XXIII/2025 di mana Mahkamah menilai sejumlah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam pengujian norma a quo. Pada pokoknya, Mahkamah beranggapan sejumlah Pemohon sebagaimana dimaksud tidak cukup membuktikan dan menjelaskan antara anggapan kerugian yang didalilkan dengan berlakunya pasal yang diujikan. Dalam hal ini, Mahkamah tidak melihat adanya keterhubungan/keterkaitan antara kedudukan Pemohon dengan berlakunya pasal a quo. Dengan demikian, seandainya pun terdapat persoalan konstitusional dari norma yang diujikan, Mahkamah tetap menyatakan sejumlah Permohonan “tidak dapat diterima” karena Pemohon tidak cukup mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon. 15. Bahwa jika dijabarkan, pokok persoalannya adalah sejumlah Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang menjelaskan berlakunya pasal yang diujikan mengakibatkan kerugian nyata dan spesifik bagi Pemohon. Pada posisi ini, Pemohon perkara 151/PUU- VII/2009 tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia, dan Pemohon perkara 80/PUU-XVII/2019 tidak dapat menunjukkan adanya kerugian dalam kapasitasnya sebagai warga negara dan aktivis mahasiswa yang diakibatkan oleh berlakunya pasal yang diujikan. Begitu pula dengan Pemohon 76/PUU- XVIII/2020 tidak dapat menguraikan anggapan kerugian secara spesifik dan aktual ataupun setidak-tidaknya berpotensi terjadi karena berlakunya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008, sedangkan Pemohon perkara 35/PUU-XXIII/2025 tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan antara warga negara Indonesia, 12 mahasiswa, aktivis, dan pembayar pajak (tax payer) dengan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal yang diujikan. Pasalnya Mahkamah pun menegaskan, keberlakuan muatan norma yang dipersoalkan tersebut hanya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan, dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. 16. Bahwa kendati demikian, Mahkamah pula yang menegaskan, kendati norma dimaksud hanya mengikat bagi penyelenggara negara/organ pemerintahan bukan berarti keberadaannya tidak dapat dipersoalkan. Norma sebagaimana dimaksud tetap dapat dipersoakan konstitusionalitasnya oleh warga negara pada umumnya sepanjang kepentingan hukum warga negara bersangkutan tersangkut baik langsung maupun tidak langsung akibat keberlakuan norma undang-undang a quo. Hal itu ditegaskan melalui putusan 151/PUU-VII/2009 pada Paragraf [3.12.1], sebagai berikut: [3.12.1] … Pasal-pasal/materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti Undang-Undang a quo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara; Undang-Undang a quo tetap dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan dalam Undang-Undang a quo khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian; 17. Bahwa berbeda dengan anggapan kerugian sebagaimana didalilkan para Pemohon dalam permohonan a quo, kerugian yang didalilkan bersifat spesifik dan mempunyai hubungan kausalitas dengan ketentuan norma yang diujikan. Pertama, para Pemohon telah menuangkan kritik berupa tulisan di media mainstream sebagai bukti aktual dan konkret untuk menegaskan peran serta dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin secara konstitusional pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, tetapi justru direspon dengan pengabaian dan bahkan penambahan daftar nama wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris/pengawas BUMN. Kedua, para Pemohon telah merelakan hak pelayanan akademik dengan adanya 13 kebijakan alih lokasi anggaran untuk pembiayaan modal-operasional BUMN, tetapi struktur organ pengelola yang diangkat di dalamnya, in casu komisaris/pengawas BUMN, justru berstatus sebagai wakil menteri yang sarat dengan konflik kepentingan. Dua kerugian tersebut diakibatkan oleh keberlakuan pasal a quo di mana frasa “Menteri” tidak mencakup pula pemaknaan frasa “Wakil Menteri” sebagai objek normatif dari larangan rangkap jabatan. Akibatnya, terdapat celah kosong yang mengakibatkan praktik rangkap jabatan seorang wakil menteri menjabat komisaris/pengawas BUMN secara bersamaan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. 18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan, dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian materiil Pasal 23 UU Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa sebelum masuk pada uraian pokok permohonan, terhadap Pasal 23 UU Kementerian Negara yang menjadi objek permohonan a quo sudah pernah diujikan dan diputus oleh Mahkamah melalui perkara 151/PUU- VII/2009, 76/PUU-XVIII/2020, 21/PUU-XXIII/2025, 35/PUU-XXIII/2025, dan termasuk pula perkara 80/PUU-XVII/2019 yang sedikit mempertimbangkan isu konstitusionalitas Pasal 23 UU Kementerian Negara. 14 2. Bahwa kendati pernah diujikan dan pernah dipertimbangkan, pasal a quo masih dapat diajukan pengujian kembali pada permohonan a quo. Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 2020 menyebutkan, (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Demikian pula Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan, (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. (2) (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 3. Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, syarat suatu pasal yang telah dipertimbangkan isu konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dapat diajukan kembali jika memenuhi dua hal, yaitu jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Maka perlu diuraikan titik perbedaan antara permohonan yang telah diputuskan Mahkamah dengan permohonan a quo. 4. Bahwa perkara 151/PUU-VII/2009 menggunakan dasar pengujian Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Perkara 76/PUU-XVIII/2020 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Perkara 21/PUU-XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 17, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sedangkan perkara 35/PUU- XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. 5. Bahwa sebelum beranjak menguraikan perbedaan dasar pengujian, telah ternyata sejumlah permohonan sebagaimana disebutkan diputus Mahkamah dengan amar “tidak dapat diterima” dengan alasan tidak memenuhi syarat formil berupa tidak terpenuhinya syarat kerugian konstitusional. Dengan amar tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pokok masing-masing permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka tidak ada relevansinya untuk 15 menguraikan titik perbedaan dasar pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. 6. Bahwa selain itu pula, kendati Mahkamah juga sempat mempertimbangkan isu konstitusionalitas Pasal 23 UU Kementerian Negara pada perkara 80/PUU-XVII/2019 juga tidak dapat dijadikan dasar menyebut permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali. Hal itu disebabkan oleh karena objek permohonan pada perkara 80/PUU-XVII/2019 adalah Pasal 10 UU Kementerian Negara, sedangkan objek permohonan a quo adalah Pasal 23 UU Kementerian Negara. Selain itu, terdapat alasan-alasan pokok yang berbeda pada permohonan a quo yang tidak dipertimbangkan pada perkara 80/PUU-XVII/2019, dan oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut pada permohonan a quo. Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan, permohonan a quo dapat diajukan kembali dan dapat dipertimbangkan lagi oleh Mahkamah. 7. Bahwa lebih lanjut, sebelum menjelaskan inkonstitusionalitas norma yang diujikan pada perkara a quo, penting juga untuk menjelaskan bahwa isu pokok persoalan yang diajukan kepada Mahkamah adalah berkenaan dengan “ketiadaan norma larangan rangkap jabatan” wakil menteri atau pejabat pemerintah menjadi komisaris atau pengawas BUMN. Ketiadaan norma seperti yang dimaksudkan mengakibatkan adanya celah hukum (loophole) yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mengingkari penegakan hukum yang seharusnya. Padahal secara tidak langsung, disadari atau tidak, mereka melanggar aturan hukum yang berlaku. Celah hukum larangan rangkap jabatan memungkinkan mereka menghindari kepatuhan penuh tanpa melanggar hukum secara eksplisit. 8. Bahwa ketiadaan norma sebagaimana dimaksud timbul oleh karena pasal a quo tidak memuat frasa “Wakil Menteri” sebagai objek normatif dari ketentuan larangan rangkap jabatan. Ketiadaan frasa eksplisit “Wakil Menteri” pada gilirannya mengakibatkan banyaknya wakil menteri menduduki komisaris atau pengawas pada perusahaan BUMN. Sebanyak 25 yang saat ini menjabat sebagai wakil menteri merangkap jabatan dengan menduduki posisi komisaris atau pengawas pada sejumlah perusahaan BUMN, sebagaimana tampak pada tabel berikut: 16 No Nama Jabatan Menteri Jabatan BUMN 1 Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Wakil Komisaris Utama Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero). 2 Aminuddin Ma’ruf Wakil Menteri BUMN Komisaris PLN 3 Veronica Tan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Komisaris PT Citilink Indonesia 4 Kartika Wirjoatmodjo Wakil Menteri BUMN Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI 5 Helvi Yuni Moraza Wakil Menteri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Komisaris BRI. 6 Diana Kusumastuti Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero) 7 Suntana Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) merangkap Wakil Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo 8 Yuliot Tanjung Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 9 Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Kepala Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) 10 Didit Herdiawan Ashaf Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia 11 Fahri Hamzah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) merangkap Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN 12 Angga Raka Prabowo Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) merangkap Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 13 Silmy Karim Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Komisaris Telkom Indonesia 14 Ossy Dermawan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Komisaris Telkom Indonesia. 15 Dante Saksono Harbuwono Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC 17 16 Diaz Faisal Malik Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Komisaris Utama PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel 17 Ahmad Riza Patria Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Komisaris Telkomsel 18 Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel 19 Juri Ardiantoro Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk 20 Donny Ermawan Taufanto Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Komisaris Utama PT Dahana 21 Christina Aryani Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI)/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merangkap Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG 22 Dyah Roro Esti Widya Putri Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Komisaris Utama PT Sarinah. 23 Todotua Pasaribu Wakim menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Komisaris Utama Pertamina 24 Giring Ganesha Wakil Menteri Kebudayaan Komisaris PT Garuda Ma intenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) 25 Immanuel Ebenezer Gerungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) 26 Bambang Eko Suhariyanto Wakil Menteri Sekretaris Negara Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 27 Ferry Juliantono Wakil Menteri Koperasi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 28 Arif Havas Oegroseno Wakil Menteri Luar Negeri, Komisaris PT Pertamina International Shipping 29 Taufik Hidayat Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia 30 Stella Christie Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi Sumber:https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-30-wamen-rangkap-komisaris- bumn-teranyar-stella-christie-dan-taufik-hidayat-1985551 18 9. Bahwa persoalannya, di tengah intensitas rangkap jabatan sebagaimana tampak pada tabel di atas, pemerintah justru tegas menganggap hal tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, wakil menteri boleh melakukan rangkap jabatan termasuk jabatan komisaris/pengawas BUMN. Menurutnya rangkap jabatan diperbolehkan dalam aturan. Hal itu tampak dalam ungkapannya yang menyebutkan, "Jadi kalau anggota kabinet, kepala PCO, enggak boleh memang. Menteri sekretaris negara enggak boleh. Tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan," katanya pada Selasa, 3 Juni 2025. Bahkan, terhadap pertimbangan Mahkamah pada putusan 80/PUU- XVII/2019, Hasan menyebut putusan 80/PUU-XVII/2019 tidak memuat bunyi amar yang melarang wakil menteri untuk rangkap jabatan. Sehingga, kata dia, menteri yang rangkap jabatan tidak melanggar putusan MK tersebut, sebagaimana ungkapannya, “Yang jelas sampai hari ini, di putusan MK Nomor 80 tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada," katanya. 10. Bahwa ungkapan tersebut jelas melukai hati nurani dan penegakan hukum di Indonesia. Suatu perbuatan yang jelas-jelas dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dan mengancam profesionalisme kerja pemerintah dilegitimasi sebagai suatu tindakan yang benar karena ketiadaan norma (frasa) eksplisit yang melarang akan hal itu. Ketiadaan norma eksplisit justru dijadikan sebagai celah hukum untuk melegalisasi suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan spirit penegakan hukum yang adil. 11. Bahwa terhadap persoalan hukum yang demikian, para Pemohon mengidentifikasi adanya celah hukum pada sejumlah pasal yang diujikan konstitusionalitasnya pada perkara a quo. Celah hukum tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjadikan tindakan rangkap jabatan wakil menteri-komisaris dan pengawas pada perusahaan BUMN—seolah- olah—sebagai suatu tindakan yang tidak melanggar aturan sehingga menjadi sah untuk dilakukan. Oleh karena demikian, pasal yang diujikan menjadi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan inkonstitusional bersyarat untuk diberlakukan sepanjang tidak terdapat penafsiran konstitusional yang 19 memberikan kepastian hukum terhadap norma larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 UU Kementerian Negara. • PASAL 23 UU KEMENTERIAN NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP “PEMBANTUAN DAN PEMBAGIAN KERJA” PADA PASAL 17 AYAT (3) UUD NRI 1945 12. Bahwa Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Ketentuan ini menjadi salah satu landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penunjukan adanya seorang menteri menandakan adanya pembantuan dan pembagian kerja dan spesialisasi yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan modern. Adanya menteri dalam desain ketatanegaraan dewasa ini berakar pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, di mana kompleksitas permasalahan bangsa dan negara memerlukan penanganan yang terspesialisasi dan profesional. 13. Bahwa prinsip pembantuan dan pembagian kerja (division of labor) dalam konteks pemerintahan telah sejalan dengan pemikiran administratif modern dimana penyelenggaraan urusan negara yang kompleks dan beragam tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu orang atau satu lembaga saja. Kementerian di Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang menunjukkan bahwa setiap kementerian memiliki fokus dan keahlian khusus dalam bidangnya masing-masing. Maka setiap menteri niscaya memiliki kompetensi, keahlian, dan pengalaman yang relevan dengan urusan yang akan ditanganinya, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. 14. Bahwa melalui teori birokrasi, Max Weber menyebut salah satu ciri utama dari pemerintahan eksekutif yang efektif adalah tersedianya struktur birokrasi yang hierarkis dan efisien. Menurut Weber, pemerintahan yang dijalankan secara birokratis memungkinkan adanya spesialisasi tugas dan pengaturan administrasi yang menjamin pelaksanaan kebijakan negara berjalan dengan konsisten dan stabil. Pelaksanaan kebijakan negara merupakan tugas eksekutif selaku eksekutor yang menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh hukum. Untuk melaksanakan tugas ini, 20 eksekutif berwenang membentuk struktur pemerintahan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait sebagai perpanjangan tangannya dalam melaksanakan kewenangan eksekutif secara lebih spesifik dan terfokus sesuai dengan tujuan negara. Dalam konteks ini, kementerian diposisikan sebagai organ yang melaksanakan tugas-tugas administratif negara berdasarkan bidang atau fungsi tertentu. 15. Bahwa dengan menetapkan setiap menteri membidangi urusan tertentu, konstitusi memberikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas bidang tertentu, sehingga memudahkan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 telah memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan. Setiap menteri memiliki domain kewenangan yang spesifik namun tetap berada dalam koordinasi dan pengawasan Presiden sebagai kepala pemerintahan, menciptakan sistem yang seimbang antara otonomi sektoral dan kesatuan komando dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 16. Bahwa oleh karena adanya prinsip “pembantuan dan pembagian kerja” dalam desain konstitusional pengangkatan seorang menteri, konstitusi juga mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang. Pasal 17 ayat (4) kemudian memberikan wewenang delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk pengaturan lebih lanjut terkait pembentukan, pemberhentian, hingga pembubaran menteri. 17. Bahwa sebagai wujud implementasi dari prinsip pembantuan dan pembagian kerja tersebut, pembentuk undang-undang merumuskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Secara spesifik, Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 5 UU Kementerian Negara merumuskan pelbagai bidang “urusan tertentu” dari sejumlah kementerian yang dikelompokkan menjadi tiga urusan pemerintahan, yaitu urusan yang disebutkan langsung nomenklaturnya dalam UUD, urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD, dan urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan, dengan uraian sebagai berikut. 21 Urusan yang disebutkan langsung nomenklaturnya dalam UUD Urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan Urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan Urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 18. Bahwa selain memberikan kualifikasi-kualifikasi urusan pemerintahan, UU Kementerian Negara juga memberikan larangan rangkap jabatan bagi menteri menduduki sejumlah jabatan. Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara secara eksplisit melarang menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, direksi atau komisaris pada perusahaan negara/swasta, dan organisasi yang dibiayai melalui pendanaan APBN/APBD. Sebagai bagian dari prinsip pembantuan dan pembagian kerja sebagaimana disebutkan, larangan rangkap jabatan menegaskan bahwa menteri senantiasa fokus bekerja di bidang urusan tertentu yang disebutkan. 19. Bahwa, bahkan, UU Kementerian Negara juga mengkonsepsikan desain jabatan pembantuan terhadap beban kerja menteri. Hal itu diatur pada Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyebutkan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Artinya, pasal a quo mendesain jabatan pembantuan (wakil menteri) dalam mengatasi situasi di mana suatu kementerian menghadapi beban kerja yang sangat berat atau kompleks yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh menteri seorang diri. Konsep "beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus" mengacu pada kondisi di mana volume pekerjaan, tingkat kompleksitas 22 masalah, atau cakupan wilayah kerja suatu kementerian telah melampaui kapasitas normal yang dapat dikelola oleh satu menteri, sehingga memerlukan bantuan tambahan dalam bentuk wakil menteri untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kementerian tersebut. 20. Bahwa larangan rangkap jabatan yang diatur pada Pasal 23 UU Kementerian Negara sebagai artikulasi dari prinsip “pembantuan dan pembagian kerja” sebagaimana disebutkan, memiliki alasan mendasar yang bermuara pada prinsip pencegahan konflik kepentingan (conflict of interest) dan penjaminan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 23 UU 39/2008 melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, dimaksudkan untuk memastikan bahwa menteri dapat menjalankan tugasnya dengan dedikasi penuh tanpa terganggu oleh kepentingan-kepentingan lain yang berpotensi bertentangan dengan tugas kementerian. Larangan rangkap jabatan ini bertujuan untuk menjauhkan menteri dari konflik kepentingan. Pasalnya, rangkap jabatan dapat menciptakan situasi di mana menteri harus memilih antara kepentingan kementerian dengan kepentingan organisasi atau perusahaan lain yang dipimpinnya, yang pada akhirnya dapat mengganggu objektivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. 21. Bahwa jelas larangan ini bertujuan untuk memastikan menteri dapat memberikan fokus dan perhatian penuh terhadap bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan prinsip spesialisasi yang telah ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945. Rangkap jabatan memunculkan masalah konflik kepentingan yang serius di kalangan pejabat negara dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi, karena posisi ganda tersebut dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. 22. Bahwa larangan rangkap jabatan ini sudah dikonsepsikan melalui Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara [hal. 24-25] yang menempatkan menteri sebagai jabatan strategis dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan dikatakan, alasan di balik larangan rangkap jabatan tidak hanya dalam rangka memfokuskan kinerja seorang menteri dalam pemerintahan, melainkan juga menghindari terjadinya resiko 23 penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan jabatan lainnya, selengkapnya sebagai berikut: Bagian Kedua mengatur tentang larangan jabatan bagi seorang menteri pada jabatan/kepengurusan pada lembaga negara lainnya, organisasi politik, pimpinan perusahaan dan organisasi lainnya yang dibiayai negara. Alasan yang mendasari pengaturan ini adalah adanya keyakinan atas penting dan strategisnya jabatan menteri dalam menjalankan pemerintahan sehingga rangkap jabatan tidak diperbolehkan tidak hanya karena alasan supaya menteri tersebut dapat sepenuhnya mengabdikan diri terhadap bidang tugasnya tetapi menghindari terjadinya resiko penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pada jabatan publik lainnya. Namun demikian, dalam pengaturan ini seorang menteri masih diberi ruang untuk menduduki organisasi sosial dan kemasyarakatan lainnya sepanjang organisasi tersebut tidak dibiayai oleh anggaran negara [hal. 24-25]. 23. Bahwa pada posisi ini juga penting untuk ditegaskan, keberadaan larangan rangkap jabatan tidak dalam rangka melemahkan prinsp presidensialisme yang melekat pada hak prerogatif Presiden dalam membentuk menteri. Justru norma larangan rangkap jabatan dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efisien, dengan tetap menjaga kinerja seorang menteri dualisme peran dan potensi penyalahgunaan wewenang, selengkapnya disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kementerian Negara [hal. 2]. Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab. 24. Bahwa, bahkan sebagai bentuk perbandingan di Amerika Serikat, seorang menteri secara ketat dilarang melakukan rangkap jabatan. Sejumlah ketentuan dalam Konstitusi AS, United States Code (USC), dan Code of Federal Regulations (CFR) menyebutkan, seorang menteri dilarang menduduki jabatan-jabatan yang memungkinkan menimbulkan adanya 24 konflik kepentingan, termasuk menjadi direktur atau dewan di perusahaan atau organisasi swasta kendatipun tidak menerima manfaat gaji dari posisinya tersebut. Di samping itu, seorang menteri di AS juga dilarang menjalankan usaha pribadi, seperti bisnis keluarga atau startup, sepanjang dia aktif menjabat sebagai menteri, atau mereka juga dilarang menjadi relawan hingga menjalankan aktivitas yang memasang bayaran dari aktivitasnya tersebut. Berikut sejumlah larangan rangkap jabatan dan larangan aktivitas seorang menteri AS sepanjang aktif dalam jabatannya. Kategori Aktivitas Status Bagi Menteri (Cabinet Secretary) Dasar Hukum/Peraturan Penjelasan Singkat Menjabat di Kongres (Senator/Anggota DPR) ❌ Dilarang Konstitusi AS, Pasal I Ayat 6 (Incompatibility Clause) Tidak boleh merangkap sebagai pejabat eksekutif dan legislatif pada saat yang sama. Menjabat di posisi federal lain (mis. Direktur Lembaga lain) ❌ Dilarang 5 U.S.C. § 5533 (Dual Compensation); § 2635.705 Tidak boleh menerima gaji penuh dari dua jabatan federal sekaligus. Menjabat di organisasi/badan asing ❌ Dilarang Konstitusi AS, Pasal I Ayat 9 (Foreign Emoluments Clause); 18 U.S.C. § 219 Tidak boleh menerima jabatan, hadiah, atau gaji dari pemerintah asing. Menjabat di organisasi negara bagian/daerah ⚠️ Diizinkan secara hukum federal tapi tidak lazim & berpotensi konflik 18 U.S.C. § 209 (pengecualian untuk gaji dari negara bagian) Secara praktik dihindari karena konflik kewenangan dan prinsip pemisahan kekuasaan. Menjadi direktur/dewan di perusahaan atau organisasi swasta ❌ Dilarang 5 C.F.R. § 2635.804; § 2635.802; 18 U.S.C. § 208 Baik yang dibayar maupun tidak dibayar, sangat dibatasi karena potensi konflik kepentingan. Menjadi konsultan / memberikan jasa profesional ❌ Dilarang 5 C.F.R. § 2635.804(a); 18 U.S.C. § 209 Pejabat Presiden penuh waktu tidak boleh menerima penghasilan luar. 25 Kategori Aktivitas Status Bagi Menteri (Cabinet Secretary) Dasar Hukum/Peraturan Penjelasan Singkat Menjalankan usaha pribadi (misalnya bisnis keluarga atau startup) ❌ Dilarang selama aktif menjabat 5 C.F.R. § 2635.802; 18 U.S.C. § 208 Aktivitas bisnis sendiri tetap dianggap sebagai konflik kepentingan dan dilarang. Mengajar, menulis, atau memberikan ceramah berbayar ❌ Dilarang untuk pejabat penuh waktu Presiden 5 C.F.R. § 2635.807 Tidak boleh menerima bayaran dari aktivitas tersebut selama masa jabatan. Menjadi sukarelawan di organisasi sosial/nonprofit ⚠️ Diperbolehkan dengan syarat ketat 5 C.F.R. § 2635.802–803 Harus mendapat persetujuan sebelumnya dan tidak boleh terkait organisasi yang berhubungan dengan tugas kementerian. 25. Bahwa dalam hubungannya dengan pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya, larangan rangkap jabatan berlaku semata-mata hanya untuk jabatan menteri. Sedangkan larangan tersebut tidak mencakup pula terhadap jabatan wakil menteri yang keberadaannya dapat dibentuk berdasarkan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Larangan rangkap jabatan pada pasal a quo hanya ditujukan kepada menteri sebagai objek normatif yang tunggal. Padahal, jabatan wakil menteri sebagai jabatan pembantu pada jabatan menteri juga menjalankan peran yang sama dengan jabatan yang diwakilkan (in casu menteri). Tetapi terhadap suatu jabatan yang dikonstruksikan untuk membantu peran dan kerja jabatan menteri, justru tidak dilarang melakukan praktik rangkap jabatan. Padahal pada posisi itu, keberadaan dari jabatan wakil menteri ditentukan oleh kebutuhan terhadap tugas pembantuan pada kinerja seorang menteri. Maka menjadi tidak mungkin, suatu jabatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan tugas pembantuan untuk jabatan menteri justru diberikan ruang terbuka untuk melakukan praktik rangkap jabatan, sedangkan secara bersamaan jabatan yang diwakilkan (menteri) justru dilarang merangkap jabatan. 26 26. Bahwa fakta hukum demikian tidak sejalan dengan logika presidensialisme dalam menghadirkan pelayanan yang optimal, begitu pula tidak sejalan dengan prinsip “pembantuan dan pembagian kerja” yang diatur pada Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketiadaan larangan rangkap jabatan terhadap wakil menteri pada pasal a quo jelas menyalahi kaidah logis yang tidak koheren dengan logika sistem pembagian kerja pemerintahan yang diatur oleh konstitusi. Dalam penalaran yang wajar, Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945 mengonsepsikan jabatan menteri sebagai pembantu presiden dalam pemerintahan. Sebagai pembantu presiden, menteri dituntut fokus pada pembagian kerja tertentu yang diamanatkan kepadanya. Oleh karena luasnya tugas seorang menteri, maka mereka dilarang merangkap jabatan melalui Pasal 23 UU Kementerian Negara—di samping juga terjaga dari penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Bahkan, dalam rangka mengantisipasi beban kerja pada jabatan menteri, dikonstruksikan suatu jabatan wakil menteri yang sifatnya fakultatif melalui Pasal 10 UU Kementerian Negara. Akan tetapi, terhadap suatu jabatan wakil menteri— yang sedari awal dikonstruksikan sebagai jabatan pembantu menteri—justru tidak dilarang atau terbuka peluang untuk merangkap jabatan. Bagaimana mungkin, suatu jabatan yang dijadikan sebagai wakil dari jabatan lain yang jabatan lain tersebut dilarang merangkap jabatan, justru tidak dilarang untuk merangkap jabatan. Maka ketiadaan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menjadi fakta hukum yang tidak koheren dengan proposisi logika sistem pembantuan dan pembagian kerja pemerintahan sebagaimana diamanatkan konstitusi, Pasal 17 ayat (1) juncto ayat (3) dan Pasal 10 UU Kementerian Negara. 27 27. Bahwa berdasarkan uraian dalil sebagaimana disebutkan, frasa “Menteri” pada Pasal 23 UU Kementerian Negara menjadi bertentangan dengan prinsip “pembantuan dan pembagian kerja” pada Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”, sehingga pasal a quo selengkapnya berbunyi, “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. • PASAL 23 UU KEMENTERIAN NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL PADA PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 28. Bahwa terhadap isu konstitusionalitas yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah telah memutus suatu permohonan yang kurang lebih sama melalui putusan 80/PUU-XVII/2019. Melalui putusan a quo, Mahkamah menegaskan keberadaan menteri dan wakil menteri merupakan bentuk satu- kesatuan entitas jabatan. Keberadaannya merupakan entitas jabatan opsional yang melekat sebagai bagian dari hak prerogatif presiden. Hal itu menegaskan suatu fakta hukum di mana ketentuan normatif yang dikenakan kepada jabatan menteri juga berlaku terhadap jabatan wakil menteri, in casu norma larangan rangkap jabatan menteri berlaku pula pada jabatan wakil menteri. Dengan demikian, ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara yang mengatur ihwal norma larangan rangkap jabatan menteri menduduki sejumlah jabatan berlaku secara mutatis mutandis terhadap jabatan wakil menteri, sebagaimana kutipan pendapat Mahkamah berikut ini: [3.13]…Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada 28 menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. 29. Bahwa kendati Mahkamah telah menegaskan adanya ketentuan larangan rangkap jabatan serupa terhadap jabatan wakil menteri, praktik rangkap jabatan wakil menteri menduduki jabatan Komisaris/Pengawas BUMN terus mengalami tren kenaikan yang masif dari waktu ke waktu. Hal itu menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah pada putusan a quo tidaklah berlaku efektif sebagai suatu norma yang mengikat. Penegasan Mahkamah di atas seolah menjadi norma mati yang kehilangan daya ikatnya untuk dipatuhi wakil menteri saat ini. Pada posisi ini para Pemohon melakukan telaah kritis terhadap fenomena intensitas rangkap jabatan yang dilegalisasi sebagai suatu tindakan yang tidak melanggar aturan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut budaya hukum yang buruk (a bad legal culture) yang mengurangi ketaatan subjek hukum terhadap suatu ketentuan norma. Lebih dari itu, terdapat persoalan konstitusional yang mengakibatkan celah hukum menganga, sehingga keberlakuan norma larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menjadi tidak berdaya. Untuk menguraikan titik inkonstitusional dari norma yang diujikan, penting terlebih dahulu menguraikan entitas jabatan menteri-wakil menteri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. 30. Bahwa jabatan menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur secara konstitusional melalui Pasal 17 UUD NRI 1945. Dalam rumusan aslinya, Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara," yang kemudian diperkuat dengan ayat (2) yang menyatakan "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden." Original intent dari pasal ini menunjukkan bahwa para perumus konstitusi menghendaki adanya lembaga pembantu presiden yang berfungsi sebagai eksekutor kebijakan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu. Konsepsi ini mencerminkan adopsi sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan tunggal, namun dengan pengakuan bahwa kompleksitas tugas pemerintahan modern memerlukan pembagian kerja melalui departemen-departemen yang dipimpin oleh menteri. 29 31. Bahwa dalam perspektif teoritis kelembagaan negara modern, jabatan menteri dalam sistem Indonesia dapat dipahami melalui kerangka teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Menteri merupakan bagian integral dari cabang kekuasaan eksekutif yang secara kelembagaan berada di bawah presiden sebagai chief executive. Namun, kedudukan menteri tidak sekadar sebagai bawahan administratif, melainkan sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang masing-masing. Teori ini sejalan dengan konsep "unity of command" dalam sistem presidensial, di mana presiden memiliki kendali penuh atas kabinet, tetapi juga mengakui prinsip spesialisasi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. 32. Bahwa evolusi pemahaman terhadap Pasal 17 UUD 1945 mengalami perkembangan signifikan pasca-amandemen. Amandemen ketiga tahun 2001 menambahkan ayat (3) yang menyatakan "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan," dan ayat (4) yang mengatur bahwa "Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang." Penambahan ketentuan ini memperkuat legitimasi konstitusional jabatan menteri dan memberikan kepastian hukum mengenai fungsi spesifik setiap menteri dalam struktur pemerintahan. Ketentuan ini juga mencerminkan evolusi pemikiran ketatanegaraan yang mengakui pentingnya pembagian tugas yang jelas dan akuntabilitas yang terukur dalam penyelenggaraan pemerintahan. 33. Bahwa dalam konteks ini jabatan menteri mengemban fungsi ganda yang mencerminkan kompleksitas sistem pemerintahan modern. Pertama, menteri berfungsi sebagai pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, yang berarti mereka merupakan perpanjangan tangan presiden dalam mengimplementasikan kebijakan nasional sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945. Kedua, menteri berperan sebagai pimpinan departemen atau kementerian yang memiliki tanggung jawab teknis dan operasional dalam bidang tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 9 UU Kementerian Negara. Dua fungsi ini menciptakan dinamika kelembagaan yang unik, di mana menteri harus mampu menjalankan kehendak politik presiden sambil tetap mempertahankan profesionalisme administratif dalam pengelolaan kementerian. 30 34. Bahwa aspek penting dari jabatan menteri adalah fleksibilitas struktural yang diberikan oleh konstitusi. Ketentuan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang memberikan ruang adaptasi bagi pemerintah untuk menyesuaikan struktur kementerian dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Fleksibilitas ini terbukti dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, di mana jumlah dan nomenklatur kementerian mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan prioritas pembangunan dan dinamika politik. Namun, fleksibilitas ini tetap dibatasi oleh keharusan adanya persetujuan DPR dalam pembentukan undang-undang yang mengatur struktur kementerian. 35. Bahwa pendekatan interpretatif terhadap Pasal 17 UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi sama sekali tidak mengonsepsikan adanya jabatan wakil menteri. Pasal 17 secara eksplisit hanya mengatur mengenai "menteri- menteri negara" tanpa menyinggung sama sekali adanya jabatan wakil menteri (deputy minister). Kekosongan ini bukan tanpa konsekuensi, mengingat dalam sistem hukum Indonesia yang menganut hierarki peraturan perundang-undangan, segala bentuk jabatan negara idealnya harus memiliki legitimasi konstitusional yang jelas. Ketiadaan konstruksi jabatan wakil menteri dalam konstitusi menciptakan ruang interpretasi yang luas mengenai eksistensi dan kewenangan jabatan tersebut, yang pada akhirnya berimplikasi pada aspek legitimasi jabatan wakil menteri dalam struktur ketatanegaraan. 36. Bahwa ketiadaan landasan konstitusional bagi wakil menteri kemudian "diisi" melalui Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyatakan bahwa "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu". Frasa "dapat mengangkat" dalam ketentuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan wakil menteri bersifat fakultatif atau opsional, bukan imperatif. Pilihan kata "dapat" menunjukkan bahwa pembentukan jabatan wakil menteri merupakan diskresi politik yang sepenuhnya bergantung pada pertimbangan dan keputusan presiden. Hal ini berbeda dengan ketentuan mengenai menteri dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menggunakan diksi "dibantu oleh menteri-menteri negara," yang menunjukkan sifat wajib atau imperatif dari keberadaan menteri dalam struktur pemerintahan. 31 37. Bahwa sifat opsional dari jabatan wakil menteri ini menjadi bagian pula dari hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial. Hak prerogatif merujuk pada kewenangan eksklusif kepala negara atau kepala pemerintahan untuk mengambil keputusan tertentu tanpa perlu persetujuan lembaga lain. Dalam konteks jabatan wakil menteri, hak prerogatif presiden termanifestasi dalam kebebasan untuk memutuskan apakah suatu kementerian memerlukan wakil menteri atau tidak, siapa yang akan diangkat sebagai wakil menteri, dan kapan jabatan tersebut akan dibentuk atau dihapuskan. Bahwa hal itu selaras dengan pertimbangan hukum putusan 79/PUU-IX/2011, bertanggal 5 Juni 2012, yang menyebutkan: [3.12]…Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. 38. Bahwa dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia mutakhir, oleh karena undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus”, maka penggunaan hak prerogatif presiden dalam membentuk jabatan wakil menteri cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan politik praktis, seperti akomodasi kepentingan koalisi, manajemen konflik internal partai, atau respons terhadap tuntutan kinerja sektor tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 memberikan dasar hukum bagi keberadaan wakil menteri, implementasinya tetap sangat bergantung pada dinamika politik dan preferensi personal presiden, termasuk pendudukan sejumlah jabatan komisaris/pengawas BUMN oleh wakil menteri. Fenomena ini mencerminkan karakteristik sistem presidensial Indonesia yang memberikan kewenangan luas kepada presiden dalam mengelola struktur birokrasi eksekutif, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan prediktabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 39. Bahwa ketiadaan frasa “wakil menteri” secara pada Pasal 17 UUD NRI 1945 menunjukkan jabatan tersebut bersifat fakultatif. Dalam kaitannya dengan norma yang diujikan konstitusionalitasnya, in casu Pasal 23 UU Kementerian 32 Negara, ketentuan pasal a quo tidak dapat serta-merta dapat diterjemahkan berlaku secara mutatis mutandis terhadap jabatan wakil menteri. Pasalnya, kendatipun menteri dan wakil menteri merupakan satu-kesatuan entitas jabatan dan struktur kelembagaan yang serumpun sebagaimana ditegaskan Mahkamah pada putusan 79/PUU-IX/2011 dan putusan 80/PUU-XVII/2019, tetapi secara ketatanegaraan sifat kedudukan di antara keduanya relatif berbeda. Keberadaan menteri bersifat “imperatif” berdasarkan konstitusi, sedangkan jabatan wakil menteri bersifat “fakultatif” yang diterjemahkan melalui undang-undang. Fakta hukum demikian harus diterima sebagai suatu konsekuensi logis dari interpretasi Pasal 17 UUD NRI 1945. Ketentuan ini kemudian diterjemahkan ke dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara yang secara eksplisit menyebutkan sejumlah struktur organisasi kementerian, termasuk menteri sebagai pimpinan. Sedangkan khusus untuk jabatan wakil menteri—oleh karena sifatnya yang fakultatif—diatur secara tersendiri melalui Pasal 10 UU Kementerian Negara. 40. Bahwa kendatipun Mahkamah menyebut keberlakuan logika analogis antara jabatan menteri dan wakil menteri kendati tidak disebutkan dalam Pasal 17 UUD NRI 1945, sebagaimana dituangkan pada putusan 79/PUU-IX/2011 sebagaimana kutipan berikut ini: [3.1] Menimbang, bahwa karena ketentuan Pasal 17 UUD 1945 hanya menyebutkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, maka menurut Mahkamah kalau menteri dapat diangkat oleh Presiden, logikanya bahwa Presiden pun tentu dapat mengangkat wakil menteri; Tanpa bermaksud menegasikan pendapat Mahkamah dimaksud, menurut para Pemohon, keberadaan jabatan wakil menteri tetaplah tidak diamanatkan secara langsung oleh konstitusi, in casu Pasal 17 UUD NRI 1945. Menurut para Pemohon, jabatan wakil menteri yang kedudukannya bersifat opsional hanya bentuk penerjemahan dari asas pembantuan dan pembagian kerja yang terkandung pada Pasal 17 UUD NRI 1945. Bahkan, pendapat Prof Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan ahli pada putusan 79/PUU-IX/2011 menyebutkan, Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara tidak memenuhi pula syarat formil. Karena menambahkan sebuah norma baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh norma Undang-Undang Dasar. Hal ini menegaskan bahwa dalam desain ketatanegaraan yang ada, sifat kedudukan antara jabatan menteri dan wakil menteri memang 33 dikonstruksikan secara berbeda berdasarkan pada asas pembantuan dan pembagian kerja sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 UUD NRI 1945. 41. Bahwa akibat dari sifat ketatanegaraan yang berbeda antara menteri dan wakil menteri, Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak dapat serta-merta diinterpretasikan secara mutatis mutandis berlaku untuk jabatan wakil menteri. Secara logis, tidak mungkin memberlakukan suatu rumusan norma terhadap jabatan yang secara struktur perundang-undangan disebutkan/dikonstruksikan berbeda, kecuali disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan norma dimaksud. Bagaimana mungkin memberlakukan suatu rumusan pada pasal a quo terhadap suatu jabatan yang memang dikonstruksikan secara eksplisit dengan makna leksikal “wakil menteri”. Artinya, ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara yang mengatur secara eksplisit larangan rangkap jabatan bagi menteri bersifat eksklusif untuk diberlakukan secara serupa terhadap jabatan wakil menteri. Dengan demikian, ketentuan pasal a quo sejatinya mengeksklusi jabatan wakil menteri dari ketentuan larangan rangkap jabatan. 42. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum demikian, Pasal 23 UU Kementerian Negara menjadi tidak berkepastian hukum karena tidak dapat diberlakukan untuk jabatan wakil menteri, sehingga jabatan wakil menteri yang dikonstruksikan terpisah (dengan jabatan menteri) dalam UU Kementerian Negara bisa lepas dari kualifikasi ketentuan dimaksud. Oleh karena itu menjadi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam posisi itu, para Pemohon berpendapat bahwa pasal a quo harus mendapatkan pemaknaan ulang dengan menambahkan frasa “Wakil Menteri” secara eksplisit sebagai entitas jabatan yang juga dilarang merangkap jabatan. Sebagai pembantu menteri, tetapi sifat kedudukannya dikonstruksikan secara berbeda dalam desain UUD dan undang-undang, sudah semestinya jabatan wakil menteri dilarang merangkap jabatan dengan memasukkannya sebagai bagian dari entitas secara rigid yang diatur pada Pasal 23 UU Kementerian Negara. 43. Bahwa sejumlah peraturan perundang-undangan telah menegaskan adanya larangan rangkap jabatan terhadap wakil menteri, terlebih putusan 79/PUU- IX/2011 juga telah menegaskan bahwa jabatan menteri dan wakil menteri adalah satu-kesatuan karena sama-sama ditunjuk berdasarkan kewenangan 34 eksklusif presiden. Maka jika sudah terdapat pemaknaan ulang terhadap Pasal 23 UU Kementerian Negara, maka semestinya aturan yang ada terkait larangan rangkap jabatan juga berlaku terhadap jabatan wakil menteri, di antaranya: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 17 huruf a Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; b. … Pasal 1 Angka 5 Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Pasal 27B Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 56B Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 44. Bahwa pada posisi itu, para Pemohon berpendapat adanya pertimbangan Mahkamah pada putusan 80/PUU-XVII/2019 di mana Mahkamah sudah tegas menyatakan, “…dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri” perlu diakomodir secara eksplisit dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap frasa “Menteri” pada Pasal 23 UU Kementerian Negara. Pemaknaan ulang terhadap pasal a quo justru menegaskan pertimbangan Mahkamah tersebut dalam kerangka normatif yang eksplisit dan rigid. Hal ini penting dalam 35 rangka menutup celah menganga yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk mengingkari penegakan hukum yang seharusnya. 45. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Pasal 23 UU Kementerian Negara menjadi tidak berkepastian hukum yang adil dan oleh karena itu harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang frasa “Menteri” tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”, sehingga selengkapnya menjadi “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. • ALASAN MENGAPA MAHKAMAH PERLU MENGGESER PERTIMBANGAN PUTUSAN 80/PUU-XVII/2019 MENJADI AMAR PUTUSAN PADA PERMOHONAN A QUO 46. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan, persoalan konstitusional yang harus dijawab Mahkamah apakah Mahkamah perlu menggeser pendiriannya terkait larangan rangkap jabatan terhadap wakil menteri. Pasalnya selama ini, Mahkamah telah menegaskan larangan dimaksud dalam pertimbangan hukumnya pada putusan 80/PUU-XVII/2019 yang menegaskan keberlakuan Pasal 23 UU Kementerian Negara berlaku secara mutatis mutandis untuk jabatan wakil menteri. Hal itu mengingat kedudukan menteri dan wakil menteri merupakan jabatan serumpun yang dibentuk berdasarkan prinsip asas pembantuan dan pembagian kerja berdasarkan kewenangan eksklusif seorang presiden. Maka jika dirumuskan 36 dalam bentuk pertanyaan, persoalan yang harus dijawab Mahkamah apakah Mahkamah perlu menggeser pendirian dari yang awalnya menegaskan larangan rangkap jabatan dalam bentuk pertimbangan hukum putusan menjadi rumusan amar putusan? Apakah terdapat persoalan konstitusional jika frasa “Menteri” pada Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak dimaknai menjadi “Menteri dan Wakil Menteri”? Apakah pertimbangan Mahkamah pada putusan 80/PUU-XVII/2019 sudah cukup menjadi norma tersendiri untuk melarang wakil menteri merangkap jabatan? 47. Bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, menurut para Pemohon, terdapat fakta-fakta yang harus menjadi pertimbangan pokok dalam kaitannya dengan pokok permohonan a quo. 48. Bahwa pertama, rangkap jabatan adalah praktik yang jelas-jelas dilarang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, in casu UU 5/2009 dan UU 1/2025. Larangan ini bertujuan untuk menjaga independensi suatu jabatan dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan struktural yang inheren. Selain itu, rangkap jabatan berpotensi besar membuka ruang adanya penyalahgunaan kewenangan, posisi ini memberikan peluang yang sangat besar untuk eksploitasi informasi dan kekuasaan. Dalam konteks rangkap jabatan wakil menteri menjadi komisaris BUMN, hal ini dapat berakibat fatal pada sistem pengelolaan pemerintahan yang baik. Jelas akan terjadi konflik kepentingan di mana ia merupakan bagian dari eksekutif pemerintahan di satu sisi, dan di sisi yang lain juga memiliki kewenangan atas BUMN. Eksekusi tugas pembantuan menteri dan pengawasan pada BUMN menjadi tidak objektif dan tidak efektif, sehingga penyimpangan atau praktik korupsi lebih sulit terdeteksi atau dicegah. Terlebih, tanggung jawab antara peran sebagai pejabat negara dan pengawas korporasi menjadi tidak jelas. Pada gilirannya hal ini akan berdampak serius pada fokus dan profesionalisme kinerja seorang wakil menteri. Kedua jabatan yang diduduki secara bersamaan akan menuntut fokus dan profesionalismenya masing-masing. Akan sulit bagi satu individu untuk menjalankan kedua peran tersebut secara optimal, sehingga kinerja di salah satu atau kedua bidang bisa terganggu. Pada konteks tersebut, pada gilirannya rakyat yang akan menjadi korban akibat menurunnya fokus dan profesionalisme seorang wakil menteri. 37 hal tersebut jelas dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam tata kelola pemerintahan-tata kelola korporasi BUMN (pemerintahan vis-à-vis korporasi). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam “Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara” [Oktober 2009] mengualifikasi 13 bentuk konflik-konflik kepentingan, yang salah satunya adalah perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis [hal. 44] [Bukti P.10]. 49. Bahwa kedua, Mahkamah melalui putusan 79/PUU-IX/2011 dan putusan 80/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa kedudukan menteri dan wakil menteri merupakan jabatan serumpun yang dibentuk oleh kewenangan eksklusif presiden berdasarkan asas pembantuan dan pembagian kerja pada Pasal 17 UUD NRI 1945. Sebagai konsekuensinya, segala bentuk larangan hukum yang dilekatkan pada jabatan menteri secara mutatis mutandis juga berlaku untuk jabatan wakil menteri, termasuk larangan rangkap jabatan pada Pasal 23 UU Kementerian Negara. 50. Bahwa ketiga, praktik jabatan wakil menteri menduduki komisaris BUMN terus berlangsung hingga saat ini, bahkan mengalami tren kenaikan dari waktu ke waktu. Sebelumnya, daftar wakil menteri yang merangkap komisaris (Persero)/pengawas (perum) BUMN berjumlah 25 wakil menteri. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2025, rentetan daftar 25 wakil menteri rangkap jabatan bertambah menjadi 30 wakil menteri. Kemudian bertambah menjadi 31 wakil menteri menyusul Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Reza, menduduki Komisaris Utama PT Pertamina Gas. Bahkan, daftar nama yang ke-31 ini tidak muncul dalam daftar yang dirilis media. Artinya, sangat mungkin 38 terdapat banyak lagi daftar wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN namanya tidak diketahui oleh publik. 51. Bahwa keempat, pemerintah menolak praktik rangkap jabatan wakil menteri menduduki komisaris BUMN sebagai tindakan yang melanggar hukum. Teranyar pada 23 Juli 2025, Hasan Nasbi kembali menegaskan tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menduduki komisaris BUMN. Bahkan, ia meminta masyarakat untuk membaca ulang putusan 80/PUU- XVII/2019 yang, menurutnya, sama sekali tidak mengamarkan (mengabulkan) adanya larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Bahkan, pada hari yang sama, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani juga menyebut penegasan norma rangkap jabatan bagi wakil menteri pada putusan 80/PUU-XVII/2019 bukanlah bentuk larangan, melainkan sebatas pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah. "Itu sebenarnya bukan larangan. Bukan larangan karena bukan (amar) keputusan (MK). Tapi, MK memberi pertimbangan," kata Ahmad Muzani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025). [Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/09594811/ketua- mpr-nilai-rangkap-jabatan-wamen-jadi-komisaris-bukan-dilarang-mk- tapi?page=all] “Sejauh ini pemerintah tidak ada menyalahi amar-amar putusan MK. Kalau kita bicara putusan MK, tidak ada yang disalahi oleh pemerintah. Coba teman-teman baca lagi amar putusan MK. Jadi yang dipegang tentu amar putusan MK. Jadi sejauh ini pemerintah tidak menyalahi dan tidak melanggar putusan MK,” kata Hasan Nasbi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/7/2025). [Sumber: https://www.kompas.tv/nasional/607206/istana-pede-wamen- rangkap-jabatan-komisaris-bumn-tidak-salah-aturan-mk] 52. Bahwa kelima, intensitas praktik rangkap jabatan wakil menteri dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sedikitnya lapangan kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana-mana. Hal ini saling berkelindan satu sama lain. Gelombang PHK terus terjadi sejak awal 2025 hingga memasuki bulan Juni. Kementerian Ketenagakerjaan RI melaporkan korban PHK periode Januari-Juni 2025 mencapai angka 42.385. Jumlah ini mengalami kenaikan 32,1% dibanding periode sebelumnya (Baca: Kompas, “Kemnaker: 42.385 Pekerja Jadi Korban PHK pada Januari-Juni 2025”). Di tengah kondisi tersebut, praktik rangkap jabatan justru dapat melukai hati masyarakat Indonesia. Hal ini menciptakan disparitas yang sangat tajam antara penderitaan rakyat yang berjuang mempertahankan pekerjaan 39 dengan elite politik yang dengan mudah mengakumulasi multiple posisi dan kompensasi. 53. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan, menurut para Pemohon, Mahkamah perlu bergeser dari pendiriannya selama ini terhadap penormaan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri dengan memaknai frasa “Menteri” pada Pasal 23 UU Kementerian Negara menjadi “Menteri dan Wakil Menteri”. Mahkamah harus menegaskan pertimbangan pada putusan 80/PUU-XVII/2019 sebagai amar putusan pada permohonan a quo. Hal ini— sebagaimana diuraikan pada pokok permohonan—pada pokoknya didasarkan pada: 1. Adanya perbedaan sifat kedudukan antara jabatan menteri dan wakil menteri. Keberadaan menteri bersifat “imperatif” berdasarkan konstitusi, sedangkan jabatan wakil menteri bersifat “fakultatif” yang diterjemahkan melalui undang-undang; 2. Penyebutan antara frasa “Menteri” dan “Wakil Menteri” yang dikonstruksikan secara berbeda dan sendiri-diri dalam ketentuan leksikal perundang-undangan. Menteri dikonstruksikan secara bersama-sama pada struktur organisasi kementerian sebagaimana disebut pada Pasal 9 UU Kementerian Negara, sedangkan wakil menteri dikonstruksikan secara sendiri melalui Pasal 10 UU Kementerian Negara; 54. Bahwa mengacu pada dua dasar konstruksi hukum di atas, maka larangan rangkap jabatan terhadap wakil menteri harus ditegaskan pada rumusan Pasal 23 UU Kementerian Negara dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap frasa “Menteri” menjadi “Menteri dan Wakil Menteri”. Pasalnya, makna leksikal dari objek normatif pada Pasal 23 UU Kementerian Negara hanya mencakup pada jabatan menteri, sedangkan jabatan wakil menteri dieksklusikan dari ketentuan a quo. Maka pada posisi ini berlaku asas “lex certa, lex stricta, lex scripta” dalam merumuskan objek normatif wakil menteri pada pasal a quo. Pada batas penalaran ini, praktik rangkap jabatan wakil menteri menduduki komisaris BUMN bukan semata persoalan implementasi norma yang didorong oleh budaya ketaatan hukum pemerintah yang rendah terhadap konstitusi dan putusan MK, tetapi juga persoalan konstitusionalitas norma yang tidak berkepastian hukum secara adil dalam mengonstruksi larangan rangkap jabatan pada Pasal 23 UU Kementerian Negara. 40 55. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Maka cukup kiranya dalil-dalil yang diajukan para Pemohon menjadi dalil yang beralasan menurut hukum untuk seluruhnya bagi Mahkamah menegaskan adanya larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap Pasal 23 UU Kementerian Negara. Di samping itu, juga penting bagi Mahkamah menegaskan adanya pemaknaan yang sama terhadap pasal yang masih memiliki irisan ketentuan dengan Pasal 23 UU Kementerian Negara, in casu Pasal 24 ayat (2) huruf d yang memiliki irisan langsung terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan pada Pasal 23. Hal ini penting agar pemaknaan Mahkamah menjadi norma yang dapat ditindaklanjuti pada pemberhentian terhadap wakil menteri bersangkutan ketika melakukan praktik rangkap jabatan. 56. Bahwa dengan demikian, Pasal 23 UU Kementerian Negara harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Menteri” tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Menteri” pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”, sehingga selengkapnya menjadi berbunyi: “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 41 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilham Fariduz Zaman dan A. Fahrur Rozi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Pendirian Perseroan Perorangan PT. Pinter Hukum Indonesia Nomor AHU- 037049.AH.01.30.Tahun 2023; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama A. Fahrur Rozi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi tangkap layar artikel para Pemohon di laman kabarbaru.com dan kompas.com; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat para kuasa hukum; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan sebagai Asisten Dosen atas nama Ilham Fariduz Zaman; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 42 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008] terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 43 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 44 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 23 UU 39/2008 yang menyatakan: “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-4] yang memiliki perhatian (concern) terhadap isu-isu demokrasi dan konstitusi terutama terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Pemohon I merupakan asisten dosen sekaligus founder Pinter Hukum yaitu sebuah badan hukum privat/organisasi non pemerintah yang bergerak sebagai platform digital dalam menyajikan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas berupa surat kabar, jurnal dan bulletin, majalah, portal web dan/atau media sosial [vide Bukti P-5]. Dalam kapasitasnya Pemohon I aktif menulis sejumlah buku dan artikel yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada masyarakat; 4. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang saat ini bersatus mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [vide Bukti P-6] dan mempunyai perhatian terhadap isu-isu ketatanegaraan yang aktif melakukan sejumlah kegiatan dan advokasi terhadap sejumlah persoalan kontroversial, salah satunya aktif melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah, seperti isu konstitusionalitas izin kampanye kepala daerah aktif (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXI/2024) dan isu 45 konstitusionalitas titik hitung syarat usia minimal calon kepala daerah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI/2024). Selain itu, Pemohon II juga aktif menulis pada sejumlah platform media digital dan cetak terkait dengan isu yang bertolak dari penegakan hukum, demokrasi, dan konstitusi; 5. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, berlakunya Pasal 23 UU 39/2008 menciderai hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena pasal a quo membuat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk merangkap jabatan sebagai wakil menteri sekaligus menjabat sebagai komisaris atau pengawas pada perusahaan BUMN, hal ini dibuktikan dengan adanya 30 wakil menteri Kabinet Merah Putih yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengawas pada perusahaan BUMN. Fakta hukum demikian telah membuat Pemohon I dan Pemohon II resah dan kemudian menuangkan keresahannya dalam bentuk tulisan yang secara spesifik mengkritisi fenomena rangkap jabatan dengan harapan tulisan tersebut dapat menjadi kritik untuk mengakhiri atau mengurangi intensitas rangkap jabatan, yaitu Pemohon I menuliskan artikel berjudul “Tawaran Solusi Praktis Rangkap Jabatan Wakil Menteri-Komisaris BUMN” yang ditayangkan di media kabarbaru.com pada 10 Juli 2025, sedangkan Pemohon II menulis artikel berjudul “Celah Hukum Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri-Komisaris BUMN” yang ditayangkan pada Kompas.com pada 9 Juli 2025 [vide Bukti P-7]. Namun, alih-alih tulisan Pemohon I dan Pemohon II menjadi kritik ampuh bagi pejabat pemerintah untuk mengakhiri praktik rangkap jabatan, selang beberapa hari sejak tulisan Pemohon I dan Pemohon II ditayangkan, jumlah wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris/pengawas BUMN justru mengalami penambahan. Hal tersebut secara spesifik merugikan hak Pemohon I dan Pemohon II yang melakukan ikhtiar untuk dapat mengakhiri praktik rangkap jabatan namun yang terjadi bukan mengakhiri praktik rangkap jabatan tetapi justru terdapat penambahan praktik rangkap jabatan wakil menteri; 6. Bahwa para Pemohon benar-benar merasakan dampak dari efisiensi anggaran terutama terhadap program dan pelayanan di sektor pendidikan seperti pengurangan akses terhadap penggunaan fasilitas, pembatasan jam kegiatan akademik, dan penyewaan ruangan kini menjadi berbayar [vide Bukti P-8]. Oleh karena sebagian besar dana hasil efisiensi anggaran dialokasikan ke BPI Danantara sebagai superholding yang kemudian menyuntikan pendanaan ke 46 sejumlah perusahaan BUMN, maka sebagai perorangan yang merasakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan, Pemohon I dan Pemohon II berhak atas kepastian hukum struktur organ dan sistem tata kelola yang bersih sekaligus bertanggung jawab terhadap dana yang sebagian besar dialirkan ke Danantara atau BUMN tersebut. Namun faktanya organ BUMN, in casu pengawas/komisaris yang menerima manfaat dari pengelolaan dana hasil efisiensi anggaran justru direkrut dari perorangan yang berstatus sebagai wakil menteri, padahal praktik tersebut dapat memicu potensi konflik kepentingan, praktik korupsi terselubung, ketidakadilan, dan penurunan kinerja; 7. Bahwa kerugian spesifik Pemohon I dan Pemohon II diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 yang tidak memberikan kepastian hukum terkait ketentuan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, sehingga menjadi leluasa menduduki jabatan sebagai pengawas/komisaris pada sejumlah BUMN secara bersamaan. Ketiadaan penyebutan frasa wakil menteri dalam Pasal a quo secara eksplisit sebagai objek normatif dari larangan rangkap jabatan telah membuat celah hukum yang dimanfaatkan oleh sejumlah pihak sehingga praktik rangkap jabatan wakil menteri dianggap bukan bagian dari praktik yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon dan pemaknaan konstitusional oleh Mahkamah terhadap Pasal a quo maka kerugian para Pemohon dapat dipastikan tidak akan terjadi. Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk melihat kembali pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang mengajukan pengujian materiil Pasal 23 huruf c UU 39/2008 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2010 sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa benar, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang mengenai organ pemerintahan in casu Undang-Undang Kementerian Negara yang di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan hubungan kementerian dengan pemerintah 47 daerah. Pasal-pasal/materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti Undang-Undang a quo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara; Undang-Undang a quo tetap dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan dalam Undang-Undang a quo khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian; Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas yang kemudian diikuti oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020, meskipun Mahkamah menegaskan bahwa UU 39/2008 mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan sehingga mengikat bagi penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan tidak mengikat bagi warga negara pada umumnya, namun Mahkamah juga menegaskan bukan berarti UU 39/2008 tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara jika terdapat warga negara yang tersangkut kepentingan hukumnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdapat kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diberikan kedudukan hukum. [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dalam menerangkan kedudukan hukumnya, para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai bagian dari akademisi dan memiliki perhatian terhadap isu-isu ketatanegaraan, demokrasi, dan konstitusi, yang oleh Pemohon I diwujudkan dengan cara mendirikan sebuah badan hukum privat/organisasi non pemerintah 48 yang bergerak sebagai platform digital dalam menyajikan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas, sedangkan Pemohon II menuangkan perhatiannya dengan aktif melakukan kegiatan dan advokasi terhadap sejumlah persoalan kontroversial salah satunya dengan aktif melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya berupa hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 23 UU 39/2008 yang mengatur terkait larangan rangkap jabatan bagi menteri. Bahwa para Pemohon telah melampirkan bukti berupa karya tulisnya yang dipublikasikan pada media massa nasional berupa kritik terhadap kebijakan rangkap jabatan wakil menteri. Meskipun kegiatan para Pemohon tersebut merupakan bentuk perhatiannya terhadap isu ketatanegaraan tentang rangkap jabatan wakil menteri, namun karena substansi yang disampaikan oleh para Pemohon dalam tulisannya tidak digunakan oleh pemerintah dalam kebijakan rangkap jabatan wakil menteri, bukan berarti hak konstitusional para Pemohon serta merta mengalami kerugian spesifik, aktual, ataupun setidaknya potensial karena karya tulis tersebut tetap diakui, dijamin dan dilindungi, serta diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan para Pemohon dengan pihak lain yang juga memberikan kritik terhadap kebijakan rangkap jabatan wakil menteri. Selain itu, terhadap uraian para Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual akibat dari diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan, sementara sebagian besar dana hasil efisiensi anggaran tersebut kemudian akan digunakan untuk mendanai sejumlah perusahaan BUMN. Sedangkan, BUMN dikelola oleh organ BUMN yang berstatus rangkap jabatan sebagai wakil menteri sehingga dapat memicu potensi konflik kepentingan, praktik korupsi terselubung, ketidakadilan, dan penurunan kinerja. Menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan para Pemohon tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual bahkan bukan juga sebagai kerugian yang bersifat potensial, karena kerugian yang bersifat potensial haruslah dimaknai sebagai kerugian yang berdasarkan penalaran yang wajar yang dapat dipastikan terjadi atau akan terjadi, bukan hanya sebagai bentuk kekhawatiran semata. Terlebih, dalam menguraikan kerugian hak konstitusional, para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya 49 hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tidak spesifik, aktual maupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar akan terjadi dan memiliki keterkaitan dengan berlakunya norma pasal yang diajukan pengujiannya. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap UU 39/2008 sehingga menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 50 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman 51 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca