118/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 118/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Abu Rizal Biladina Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan H. Naim Perumahan Bumi Mataram Indah, Blok C1, Jempong Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Agustus 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Agustus 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 118/PUU-XXII/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024, yang telah diperbaiki 2 dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” 3 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP” menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU 4 Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.” Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon. 4. Kualifikasi Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Bernomor Induk Kependudukan 5271041305040002 [vide bukti P-1] 5. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa aktif di Universitas Indonesia dan menempuh pendidikan Fakultas Hukum yang telah beranjak semester 3 pada saat ini dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2306255643 [vide bukti P-2] 5 6. Bahwa Pemohon telah berhak menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai “Pemilu” dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut “Pilkada”) serentak dilakukan pada tahun 2024 dan dibuktikan dalam cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu yang selanjutnya akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024. [vide bukti P-3] 7. Bahwa selama menempuh proses pendidikan jenjang kuliah sebagai mahasiswa, Pemohon terlibat dalam kegiatan aktivisme dengan bergabung dalam berbagai organisasi seperti menjadi staf bidang penelitian dari Lembaga Keilmuan dan Kajian Fakultas Hukum 2024. Dalam organisasi ini, pemohon tekun dalam mengkaji dan melakukan penelitian terhadap urgensi hukum ataupun fenomenal hukum dalam lingkup nasional maupun internasional. [vide bukti P-4] 8. Bahwa bukti lain aktivisme pemohon dapat dilihat dari keaktifan Pemohon dalam organisasi juga ditunjukkan dengan menjadi Staf Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang bergerak dalam mengkaji dan menyikapi langkah pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam mengkaji dan membuat pernyataan sikap terhadap pemerintah, adapun kajian-kajian yang telah dibuat oleh pemohon dan dipublikasikan dalam kanal instagram BEM UI dapat dijabarkan sebagai berikut. [vide bukti P-5] • Penyikapan terhadap PUU 90 MK • Penyikapan terhadap kriminalisasi Daniel Frits • Penyikapan Parpol Pragmatis • Penyikapan terhadap Tapera • Penyikapan Terhadap RUU Polri 9. Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa yang tengah menjadi pembelajar sekaligus aktivis di bidang hukum tata negara telah melakukan berbagai kajian seputar permasalahan penegakkan demokrasi di Indonesia yang salah satunya adalah keterlibatan masyarakat daerah dalam menyalurkan aspirasinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemohon merasa mendapat kerugian konstitusional dengan tidak adanya 6 prasyarat lokalitas seperti unsur domisili sebagai prasyarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 11. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka perlunya Pemohon untuk memenuhi kualifikasi kerugian untuk mengajukan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pemohon akan menjabarkan kerugian konstitusional sebagai berikut. a. Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945 yang sebagai dasar pengujian ini dalam perkara a quo, adalah: i. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” ii. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: 7 “Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” iii. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” b. Bahwa terdapat kerugian aktual dan kerugian potensial yang yang dialami oleh Pemohon disebabkan tidak adanya persyaratan terkait Domisili dan bertempat tinggal di daerah pencalonan bagi kepala daerah di wilayah Pemohon. Bahwa hak-hak konstitusional pemohon telah dirugikan secara aktual dengan keberlakuan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.” c. Bahwa kerugian aktual yang dialami Pemohon adalah pemohon sebagai warga daerah yang mendapatkan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah disuguhkan dengan calon-calon yang tidak mencerminkan unsur lokalitas yang dalam perkara a quo dimaknai berdomisili hukum dan bertempat tinggal di tempat pencalonan bagi calon kepala daerah. d. Bahwa hal ini dapat mempengaruhi lahirnya kebijakan yang tidak sesuai dengan representasi daerah tersebut yang seharusnya calon kepala daerah dapat memahami sensitivitas budaya dan kultur kedaerahan tempat pencalonannya. e. Bahwa kebijakan ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan sirkuit Mandalika yang dilakukan dengan pendekatan yang represifitas dan penggusuran guna membangun Sirkuit Mandalika. Masyarakat daerah mengharapkan dalam pembangunan tersebut seharusnya dilakukan dengan penyelesaian yang baik dengan melakukan dialog dan musyawarah dengan warga setempat bukan dengan penggusuran tanpa ada penyelesaian. Dalam hal ini ada 8 wawancara langsung dari kanal berita Lombok Today dengan Mamiq Tomy Arifin selaku warga asli Mandalika yakni sebagai berikut: ● Menurut Mamiq Tomy, pihaknya sangat-sangat mendukung pembangunan Sirkuit MotoGP. ‘’Saya yang paling mendukung pembangunan ini, apalagi di tempat saya. Tapi, mari selesaikan tanah saya dengan baik-baik dan saya tidak akan memaksa harga dengan harga tinggi demi kelancaran pembangunan ini,’’ kata Mamiq Tomy. ● Apalagi tanah miliknya sudah jelas dan tidak mau dikosongkan sebelum ada kesepakatan. ‘’Saya tidak mau disuruh pergi, digusur tanpa ada penyelesaian karena tidak ada jual belinya dengan ITDC,’’ ujarnya. (Sumber: https://lomboktoday.co.id/2020/09/28/penggusuran- tahap-2-di-area-motogp-tak-perlu-gubernur-diharapkan- kedepankan-kearifan-lokal-1601.html) f. Bahwa, penggusuran untuk pembangunan sirkuit Mandalika memang tak terhindarkan. Namun, Pemohon, sebagai warga Nusa Tenggara Barat, berpendapat bahwa Gubernur Zulkieflimansyah tidak melibatkan publik secara memadai dan mengabaikan sensitivitas budaya dan kultur kedaerahan masyarakat daerah. Mereka merasa diabaikan dalam proses kebijakan, yang berujung pada bentrokan. Pendekatan ini dinilai merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga Nusa Tenggara Barat (NTB). g. Dalam hal ini, berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Gubernur sebelum Zulkieflimansyah yaitu waktu masa menjabatnya TGH. M. Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) ketika ingin merealisasikan Sirkuit Mandalika dengan melakukan musyawarah dan dialog dengan Forkopimda. h. Bahwa jelas gaya kepemimpinan kepala daerah yang bukan berasal dari daerah pencalonannya, seperti mantan Gubernur Zulkieflimansyah, seorang politikus yang sebelumnya berkarier di Banten, berbeda dengan gubernur sebelumnya, Tuan Guru Bajang, yang merupakan warga daerah dan memiliki pendekatan dialogis dengan masyarakat. 9 i. Tentunya perbedaan pendekatan ini sangat merugikan Pemohon sebagai warga daerah Nusa Tenggara Barat ketika ada pemimpin daerah yang tidak merasakan sensitivitas budaya dan kultur kedaerahan yang dipimpinnya. Idealnya untuk memimpin daerah, pemimpin dapat merasakan sensitivitas budaya dan kultur kedaerahan tersebut guna menunjang pembangunan dan kebijakannya tidak mencederai hak-hak konstitusional Pemohon. j. Bahwa Pemohon menilai ketiadaan sensitivitas budaya dan kultur kedaerahan tersebut berdampak kepada kebijakan dalam pembangunan daerah yang tidak didasarkan pada nilai-nilai lokalitas dan pendekatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi daerah setempat. Ketiadaan sensitivitas budaya dan kultur kedaerahan ini dapat mengancam stabilitas daerah karena adanya tendensi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan kepala daerahnya. k. Bahwa Pemohon merasakan kegelisahan dan tidak merasa nyaman dengan pendekatan yang dilakukan oleh kepala daerah yang tidak berdomisili dan bertempat tinggal di daerah pencalonannya, sehingga Pemohon hanya bisa mengharapkan kegelisahan tersebut yang hanya bisa diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). l. Bahwa Pemohon mengharapkan kepada majelis hakim yang hanya bisa mengabulkan permohonannya Pemohon, sehingga dalam pemilihan Kepala daerah selanjutnya, terdapat unsur lokalitas yang dapat memahami sensitivitas budaya dan kultur kedaerahan tersebut guna mendapatkan kepuasan dari masyarakat dengan pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Daerahnya. m. Bahwa dalam permohonan Pemohon terdapat kerugian potensial yakni dengan rendahnya kemungkinan Pemohon untuk maju dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah karena mekanisme perekrutan calon kepala daerah masih rentan intervensi dari elit politik nasional terhadap politik daerah. n. Bahwa dengan masih berlangsung mekanisme tersebut, Pemohon yang merupakan representasi daerah dan memenuhi aspek lokalitas 10 serta aspirasi masyarakat daerah tentunya akan terhalangi karena adanya intervensi elit politik nasional terhadap politik daerah. o. Bahwa dalam permohonan Pemohon terdapat kerugian potensialnya berupa kehilangan partisipasi Pemohon sebagai kepala daerah karena mekanisme rekrut masih bergantung kepada elite politik, walaupun pemohon merupakan aspirasi masyarakat dan representasi daerah sehingga berpotensi melahirkan kebijakan yang sama sesuai dengan kerugian aktual bagi Pemohon terjadi karena penyelenggaraan Pilkada tidak menjamin representasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Pilkada memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memilih calon kepala daerah secara langsung, dan pemilihan ini berdampak pada kuatnya relasi antara rakyat dengan kepala daerah yang dipilihnya. Namun, meskipun Pilkada membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mencalonkan diri, kompetisi ini tidak diimbangi dengan kepastian diwakilinya kepentingan warga daerah. p. Bahwa dalam kenyataannya, banyak calon yang menjadi peserta maupun pemenang Pilkada tidak berasal dari daerah setempat. Hal ini terjadi karena persyaratan pencalonan kepala daerah tidak mengatur aspek lokalitas, sehingga masyarakat asli daerah harus bersaing dengan pendatang untuk memperebutkan posisi kepala daerah. Akibatnya, dalam banyak kesempatan, Pilkada terselenggara tanpa adanya calon dari daerah tersebut, yang menimbulkan kerugian potensial bagi Pemohon sebagai masyarakat setempat. q. Bahwa kepala daerah sebagai representasi pemimpin dari suatu daerah seharusnya dipilih berdasarkan domisili untuk memastikan bahwa calon tersebut memahami permasalahan daerah yang dipimpinnya, karena pernah menetap dan merasakan permasalahan tersebut secara langsung. Penerapan syarat domisili ini telah diterapkan dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008. Namun, hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan serupa yang mengatur syarat domisili dalam pemilihan kepala daerah. 11 r. Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena tidak adanya ketentuan yang memastikan kepala daerah berasal dari lokalitas tersebut. Padahal, urgensi representasi masyarakat daerah lebih penting dalam Pilkada, yang merupakan pemilihan umum khusus di daerah tertentu. Pemohon menilai, apabila paradigma kepemimpinan dari luar daerah terus berlanjut, maka akan terjadi kerugian yang nyata dan berkelanjutan akibat mismanajemen pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian Konstitusional akan tiada karena adanya kesempatan dan kesetaraan yang dicapai oleh putra dan putri daerah untuk memajukan daerahnya secara kolektif dan mendapatkan perlakuan yang khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama, sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” dan 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa “(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Sehingga Pemohon mengharapkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution), pelindung hak asasi manusia (protector of human rights) dan hak warga negara (citizen rights). III. POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. INTERVENSI ELIT POLITIK NASIONAL YANG MENGOOPTASI KEPENTINGAN KOLEKTIF DAERAH 1. Bahwa Pemohon merasa bahwa perpolitikan dan konstelasi dalam pencalonan kepala daerah saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa elit politik nasional, yang dipimpin oleh para Ketua Umum partai politik di tingkat dewan pimpinan pusat, tidak mengakomodir kader-kader daerah secara memadai, sehingga mereduksi kesempatan partisipasi politik yang adil dan representatif di tingkat daerah. 12 2. Bahwa contoh konkret dari permasalahan ini terlihat pada pencalonan kepala daerah yang tidak melibatkan kader daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat daerah. Sebagai contoh, Ridwan Kamil, yang merupakan warga Jawa Barat dan mantan Gubernur Jawa Barat, saat ini mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 (Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/articles/crlr0xzy980o.) Selain itu, pencalonan Andika Perkasa di Jawa Tengah juga menunjukkan fenomena ini, di mana Andika Perkasa bukanlah warga Jawa Tengah (Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1908697/andika-perkasa- maju-pilgub-jateng-prediksi-pengamat-terbukti-terjadi-perang- bintang.) Hal serupa juga dapat dilihat pada pencalonan Djarot Saiful Hidayat di Sumatera Utara, yang mana Djarot bukanlah penduduk asli Sumatera Utara. (Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 42567618). 3. Bahwa dalam pencalonan Djarot, di mana dalam bursa pemilihan kepala daerah tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turut ikut campur dalam mengusulkan kandidat calon Gubernur di Pilkada Sumut Tahun 2018. (Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42567618.) 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa partai politik semakin menunjukkan sikap pragmatisme, di mana mereka tidak lagi dipandu oleh ideologi dan pendidikan politik yang matang untuk setiap daerah. Sebaliknya, partai-partai politik lebih mengutamakan kepentingan elektoral semata, yang mengakibatkan minimnya perhatian terhadap konteks lokal dan aspirasi masyarakat daerah. Hal ini berpotensi merusak kualitas demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik, sehingga mengakibatkan hilangnya keterkaitan antara pemilih dan kandidat yang seharusnya mewakili mereka. 5. Bahwa penyikapan pragmatisme oleh elit nasional partai politik berdampak pada demokrasi daerah, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan demokrasi daerah sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan 13 imparsial. Adapun penyikapan Mahkamah Konstitusi dalam kondisi pragmatisme partai politik dapat dilihat dari Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala daerah dan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ketentuan Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah. Sehingga dalam putusan tersebut dapat memberikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah khususnya dalam sistem peradilan konstitusi dan sistem politik di Indonesia. 6. Bahwa salah satu penyebab pragmatisme tersebut adalah akibat kurangnya pendidikan politik yang memadai bagi kader-kader daerah, yang menunjukkan bahwa partai politik belum melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Padahal, pendidikan politik merupakan salah satu kewajiban partai politik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf (3) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (yang selanjutnya disebut UU Parpol) yang menyatakan: “melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya” 7. Bahwa Pemohon menyayangkan keadaan tersebut, karena sejatinya partai politik menerima alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana salah satu tujuan alokasi dana ini adalah untuk menjalankan pendidikan politik. Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Parpol yang menyatakan: “Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Maka, jelas bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kader yang berkualitas melalui pendidikan politik yang efektif. Bahkan, bantuan keuangan tersebut sejatinya harus diprioritaskan untuk pendidikan politik. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3a) UU Parpol yang menyatakan: 14 “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.” Dengan demikian, ketidakmampuan partai dalam melaksanakan fungsi ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pendidikan politik yang sehat dan inklusif di tingkat daerah sehingga menyebabkan kader-kader daerah untuk tertinggal. 8. Bahwa kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik termasuk sistem pengkaderan yang efektif. Hal itu dipertegas dalam Pasal 34 ayat (3b) UU Partai Politik yang menyebutkan: “Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.” Maka, jelas bahwa pendidikan politik ini tidak hanya untuk mengakomodasi kader-kader dalam lingkaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tetapi juga mencakup kader-kader di daerah, sehingga terbentuk jenjang pengkaderan yang berjenjang dan jaringan yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa pengkaderan dalam partai politik haruslah bersifat sistematis dan menyeluruh untuk mencapai tujuan partai politik dalam mengedukasi dan mempersiapkan kader yang kompeten di semua tingkatan. 9. Bahwa hal ini mempertegas praktik pragmatisme partai politik oleh elit politik nasional, sehingga yang terpilih dalam pencalonan partai hanya orang yang memiliki hubungan dekat dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. 10. Pragmatisme partai politik ini timbul akibat tiadanya ketentuan syarat lokalitas yang dalam perkara a quo dimaknai berdomisili hukum dan bertempat tinggal di tempat pencalonan bagi calon kepala daerah yang ingin maju menjadi kepala daerah, yang seharusnya tertuang 15 secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pilkada. Ketiadaan unsur lokalitas tersebut ini menimbulkan ketidakadilan kualifikasi calon bagi pemohon dan warga daerah yang ingin aktif dalam menghidupkan demokrasi daerah. 11. Sehingga warga daerah tidak dapat terlibat aktif dalam demokrasi daerah sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Sehingga pemaknaan demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan frasa yang semu, karena pada implementasinya makna demokratis tidak tumbuh dan berakar dari rakyat tetapi merupakan pilihan-pilihan yang dipilih oleh elit-elit politik di tingkat nasional. 12. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemohon berharap kepada mahkamah yang seharusnya memberikan kekhususan terhadap warga daerah dengan menambahkan frasa lokalitas dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon untuk ikut aktif guna menghidupkan demokrasi daerah, sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Sehingga kekhususan tersebut dapat dituang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pilkada mengenai muatan syarat lokalitas. Dengan penambahan lokalitas, warga daerah akan mendapatkan partisipasi secara aktif dalam menghidupkan demokrasi daerah. B. KETIADAAN SYARAT DOMISILI DAN BERTEMPAT TINGGAL TIDAK SEJALAN DENGAN SEMANGAT DAN GAGASAN PENGUATAN OTONOMI DAERAH YANG MUNCUL PASCA-REFORMASI 1. Bahwa setelah Pemohon menjelaskan dan menguraikan dalil-dalil Pemohon pada Posita Bagian A, Pemohon akan menguraikan 16 permohonan Pemohon pada Bagian B, yakni adanya unsur lokalitas dalam Pasal 7 ayat (1) dapat memperkuat otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasca-reformasi 1998. 2. Bahwa saat ini Indonesia berada pada masa Reformasi. Di mana salah satu tuntutan masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam pergerakan Reformasi tahun 1998 adalah pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, sebagai bagian dari upaya mendesentralisasikan kekuasaan dari pusat ke daerah. Tuntutan ini ditujukan untuk daerah-daerah dalam mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri, demi mencapai pemerintahan yang lebih efektif, demokratis, dan partisipatif. 3. Bahwa tuntutan otonomi daerah yang disuarakan dalam pergerakan Reformasi tahun 1998 sejatinya sudah diakomodasi dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) tentang pemerintahan daerah yang termuat dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah. 4. Bahwa UUD NRI 1945 yang telah amandemen, dengan semangat otonomi daerahnya, tidak hanya mengamanahkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis." Ketentuan ini sejatinya harus dimaknai sebagai bentuk keinginan untuk memperkuat partisipasi, khususnya keterlibatan masyarakat dalam daerah itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. 5. Bahwa partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan penuh masyarakat dalam konstelasi politik daerah, khususnya dalam proses pemilihan kepala daerah. Partisipasi ini merupakan wujud penguatan hak-hak sipil, politik, serta demokrasi bagi seluruh elemen dalam daerah tersebut. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam proses 17 pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah. 6. Otonomi daerah merupakan manifestasi nyata dari semangat reformasi yang bertujuan untuk mendemokratisasi pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah. Inti dari otonomi daerah adalah pengalihan kekuasaan yang sebelumnya terpusat pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan utama agar kebijakan dan pengelolaan yang dilaksanakan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu, paradigma otonomi daerah yang baru harus didefinisikan bukan hanya sebagai otonomi bagi pemerintah daerah atau wilayah tertentu, melainkan sebagai otonomi yang diberikan langsung kepada rakyat daerah. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah harus beroperasi tidak hanya sebagai administrator, tetapi sebagai pelaksana kehendak rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah secara demokratis. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya menjadi alat pemerataan pembangunan, tetapi juga sebagai medium peningkatan kesejahteraan dan pengakuan terhadap hak-hak daerah dalam kerangka negara kesatuan. 7. Bahwa Argumen yang mendasari pemikiran mengenai otonomi daerah ini adalah esensi dari demokrasi dan proses demokratisasi itu sendiri, yang menekankan pada pentingnya tercapainya kedaulatan rakyat. Kedaulatan ini sebagian besar berada di tangan masyarakat yang berada di berbagai daerah. Oleh karena itu, sejatinya otonomi daerah harus dilihat sebagai hak fundamental rakyat daerah, yang secara inheren harus terintegrasi dalam agenda demokratisasi. Dengan pemahaman ini, otonomi daerah tidak seharusnya direduksi menjadi sekedar masalah teknis berupa penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebaliknya, penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan ini seharusnya dianggap sebagai alat administratif yang mendukung penerapan hak rakyat daerah untuk mengatur dan 18 mengurus kepentingan daerah mereka, mencerminkan partisipasi aktif dan kedaulatan daerah dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. 8. Bahwa Asas Otonomi ini didefinisikan oleh Pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana (yang selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) yang telah dicabut sebagian oleh Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai: “Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.” Lebih lanjut, penyelenggaraan otonomi daerah sejatinya tidak dapat dilepaskan dari konsep “Desentralisasi” yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka (8) UU Pemerintahan Daerah) sebagai: "Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi." 9. Bahwa setelah menguraikan seluruh dalil pemohon dalam Posita B, menjadi jelas bahwa ketiadaan unsur lokalitas yang dimaksud pemohon dalam petitum dapat dipahami sebagai suatu kemunduran bagi otonomi daerah dan cita-cita reformasi. Dengan memperhatikan Posita A dan Posita B Pemohon, tampak bahwa kader daerah semakin tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan dirinya karena adanya sentralisasi kekuasaan yang kembali menguat. Hal ini tentunya mengkhianati cita-cita pelaksanaan penguatan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 10. Bahwa Pemohon hanya berharap kepada mahkamah yang hanya memiliki kewenangan tersebut. Otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan pusat ke kekuasan daerah dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 merupakan hasil dari cita-cita reformasi. Pemohon memohon pertimbangan Mahkamah untuk memperkuat otonomi daerah dengan memasukkan klausa lokalitas dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini diharapkan dapat lebih mendekatkan pelaksanaan Pilkada dengan 19 aspirasi serta kebutuhan spesifik masyarakat daerah, sejalan dengan semangat desentralisasi dan pemberdayaan daerah yang menjadi inti dari reformasi tersebut. 11. Bahwa dengan penambahan klausa lokalitas dalam Pasal 7 ayat (1) tentang Pilkada, Mahkamah Konstitusi diharapkan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Tindakan ini mencerminkan pelaksanaan cita-cita dari reformasi yaitu penguatan hak sipil atas warga daerah guna menghidupkan demokrasi daerah. C. PERLUNYA BERDOMISILI DAN BERTEMPAT TINGGAL DALAM DAERAH PENCALONAN KEPALA DAERAH 1. Bahwa Untuk membentuk sensitivitas budaya dan kultur kedaerahan yang kuat antara kepala daerah dan masyarakat yang diwakilinya, penting bagi calon kepala daerah tersebut memiliki domisili yang sesuai dengan area di mana ia mencalonkan diri. Sensitivitas budaya dan kultur kedaerahan dianggap esensial karena memungkinkan kepala daerah untuk lebih memahami dan merasakan secara langsung isu-isu serta kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi kepemimpinan mereka berdasarkan pengalaman dan keterikatan pribadi dengan wilayah tersebut tetapi juga menunjang keefektifan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang resonan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah. Keterkaitan ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah, memperkuat partisipasi publik, dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan warganya, yang pada akhirnya membawa kemajuan yang lebih substansial dan berkelanjutan bagi daerah tersebut. 2. Bahwa ketika calon kepala daerah berdomisili di daerah yang diajukan sebagai tempat pencalonannya, ini memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang wilayah tersebut. Berdomisili di suatu tempat berarti calon tersebut hidup dan berinteraksi sehari-hari dengan masyarakat 20 daerah, mengalami tantangan yang sama yang dihadapi oleh penduduk, serta memahami nuansa sosial, ekonomi, dan budaya yang unik dari daerah tersebut. Pengalaman langsung ini memperkaya pengetahuan dan empati kepala daerah terhadap masyarakat yang diwakilinya, yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan yang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat daerah. 3. Diharapkan bahwa pemahaman mendalam kepala daerah tentang daerah yang dipimpin akan meningkatkan sensitivitas budaya dan kultur kedaerahannya terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah. Kepahaman ini berasal dari interaksi langsung dan pengamatan sehari-hari terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya daerah tersebut. Sebagai hasil dari kedekatan ini, kepala daerah dapat mengidentifikasi isu-isu penting yang mungkin tidak tampak bagi mereka yang tidak berdomisili dalam komunitas tersebut. Sensitivitas budaya dan kultur kedaerahan yang lebih tinggi sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan inklusif, memastikan bahwa semua segmen masyarakat merasa diwakili dan didengar. 4. Bahwa domisili yang dimaksud adalah calon kepala daerah tersebut memiliki domisili KTP sesuai dengan daerah tersebut dan ada keterkaitan hukum dengan daerah tersebut (domisili hukum). 5. Akan tetapi, Pemohon mengkhawatirkan bahwasannya kepemilikan KTP yang sesuai dengan daerah tersebut hanya menjadi suatu formalitas administrasi saja, maka Pemohon meminta kepada mahkamah agar persyaratan pencalonan kepala daerah selain memperhatikan kepemilikan KTP dalam daerah tersebut, harus disertai dengan komitmen calon kepala daerah untuk tinggal lima tahun berturut-turut sesuai dengan domisili KTP tersebut sebelum penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 6. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk minimal lima tahun lamanya untuk tinggal didaerah tersebut sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi. 21 7. Bahwa sekurang-kurangnya lima tahun tinggal di daerah tersebut merupakan pola yang Pemohon pakai dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 mengenai syarat mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPD setidaknya telah melewati 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. 8. Bahwa pola lima tahun tersebut, Pemohon juga menggunakan dalil Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 mengenai pengunduran diri sebagai anggota partai politik sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun ketika ingin mendaftar sebagai calon (KPU). 9. Bahwa ketiadaan syarat Berdomisili hukum dengan daerah tersebut dan tinggal 5 (lima) tahun berturut-turut sesuai dengan daerah pencalonan kepala daerah tersebut akan mereduksi pemahaman calon kepala daerah dengan daerah pencalonannya. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “Warga negara yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil di daerah tempat pencalonan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun dan bertempat tinggal di daerah pencalonan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum penetapan calon Calon 22 Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n Abu Rizal Biladina; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Identutas Mahasiswa Universitas Indonesia, a.n Abu Rizal Biladina; 3. Bukti P-3 : Fotokopi hak pilih pilkada/DPT KPU, a.n Abu Rizal Biladina; 4. Bukti P-4 : Fotokopi bukti staf Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan staf Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi kajian infografis Departemen Kajian Strategi BEM UI 2023; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), 23 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Sic!] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut UU 1/2015), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 9 September 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengkaji kembali norma pasal yang menjadi objek pengujian, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 1/2015 [Sic!] [vide Risalah Sidang, 24 tanggal 9 September 2024, hlm. 7-15]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan dokumen perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada Senin, tanggal 23 September 2024, pukul 14.16 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antara posita dan petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”. [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun demikian, dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah, Pemohon mencantumkan judul pada bagian perihal, yaitu “Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang” (selanjutnya disebut sebagai UU 10/2016). Sedangkan, dalam hal-hal yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, Pemohon justru menuliskan “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara perihal permohonan dan petitum permohonan terkait undang-undang yang dijadikan objek pengujian; [3.3.4] Bahwa selanjutnya, dalam petitumnya, Pemohon merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/2015 [Sic!]. Namun, ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) dimaksud tidak terdapat dalam UU 1/2015, melainkan merupakan norma dalam UU 10/2016. Dengan demikian, terdapat kesalahan objek (error in objecto) dalam permohonan 25 Pemohon, karena norma pasal yang diajukan untuk diuji tidak terdapat dalam UU 1/2015; [3.3.5] Bahwa dengan demikian, sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.4] di atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, serta kesalahan objek yang diuji (error in objecto) dalam permohonan a quo, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon salah objek yang berakibat tidak terpenuhinya syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PMK 2/2021. Oleh karena itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum Pemohon, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 26 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.43 WIB oleh Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani 27 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika