118/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 118/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Juliana Helemayana Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Komp. Ria Lestari RT.008 RW.002 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Selatan, Kota Pekanbaru; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Asril Pekerjaan : Petani Alamat : Dusun III Padang Raja RT.010/RW 005 Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing Nomor SK/01/MK/IV/2022-BW, bertanggal 19 April 2022 dan Nomor SK/07/MK/XI/2022-BW, bertanggal 8 November 2022 memberi kuasa kepada Faigi’asa Bawamenewi, S.H. dan Ridhuan Syahputra Notatema Zai, S.H., keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BAWAMENEWI & Rekan, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Komp. Puri Nangka Sari Blok E14 Kota Pekanbaru, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 23 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 118/PUU-XX/2022 pada 30 November 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 November 2022 dan diterima Mahkamah pada 17 Desember 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek 3 permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 79 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON I DAN PEMOHON II. 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahakamah Kontitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mengatur “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) Lembaga Negara; 2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusi dan kerugian konstitusional sebagai berikut: 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) adanya hubungan sebab-akibat (casual verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang dimohonkan untuk diuji; 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa dari lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh 4 Mahkamah Konstitusional melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan “dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer; vide putusan Nomor 003/PUU1/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil Undang-Undang Dasar 1945” 4. Bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan diatas, pada Pemohon selaku warga Negara Indonesia dan pembayar pajak (tax prayer), masing-masing memenuhi kualifikasi pemohon dalam permohonan ini sebgai perorangan warga Negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan, perlindungnan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b) Bahwa para Pemohon telah mengalami kerugian konstitudional berupa terlanggarnya hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 79 angka 1 KUHP. c) Bahwa para Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena sebagai warga Negara, para Pemohon dimungkinkan terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelapor, korban atau tersangka yang tentunya dalam setiap proses tersebut akan diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam pasal yang para Pemohon ujikan. Dengan berlakunya pasal tersebut, proses peradilan pidana yang mungkin akan ditempuh oleh para Pemohon tidak mampu menjamin kepastian hukum yang adil dan juga bertentangan dengan prinsip Negara hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dalam 5 menemukan adanya peristiwa tindak pidana, penyidikan dalam membuat terang peristiwa tindak pidana dan penuntutan oleh Penuntut Umum sebagai pengendali perkara serta peristiwa tindak pidana yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan. d) Bahwa Pemohon I baru mengetahui “Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Camat Rumbai Nomor: 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995, Surat Pernyataan tidak bersengketa tanggal 5 Desember 1994, Gambar Situasi Tanah (sceet kaart), Surat Keterangan Sepadan tanggal 5 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 5 Desember 1994 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik 304 tanggal 16 Agustus 1995 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai atas nama Rusnah, Surat Ukur Nomor: 2058/1995 tanggal 22 Pebruari 1995, luas 11.850 m-2 adalah diduga keras palsu dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau palsu dan/atau tidak benar ditanda tangani oleh Mahyudin alm (orang tua kandung Pemohon I) yang dibuat sebagai batas sebelah Barat“, adalah: ”pada waktu pembuktian Perkara Perdata Nomor: 188/Pdt.G/2019/PN. Pbr berlawanan dengan H. KASMIJAN (Tergugat 1), RUSNAH (Tergugat 2) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat 3), dimana tanah yang diperkaran adalah merupakan hak milik Pemohon I dan ahli waris lainnya”. e) Bahwa Pemohon II baru mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 2721/Simpang Baru “tanggal 11 Mei 1999” atas nama EFFENDI DS, Surat Ukur Nomor 2753/1993, luas 11.125 m-2, Akta Jual Beli No: 81/20/Tampan/IV/2001 tanggal 23 April 2001 atas nama EFFENDI DS (penjual) dengan IWAN WIJAYA (pembeli), Sertipikat Hak Milik Nomor 2721 tanggal 11 Mei 1999 atas nama IWAN WIJAYA (Tergugat 2), Surat Ukur Nomor 2753/1993, luas 11.125 m-2 dan Akta Jual Beli No. 07/2018 tanggal 28 November 2018 antara IWAN WIJAYA (penjual) dengan IRWAN (pembeli) dan sekarang telah menjadi Sertikat Hak Milik Nomor: 912/Tuah Karya atas nama IRWAN, Surat Ukur Nomor: 2753/1993, luas 11.125 m-2 atas nama IRWAN yang diterbitkan 6 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987 yang telah diuji dan diperiksa di laboratoris Forensik Nomor: 479/DTF/VIII/1999 tanggal 12 Nopember 1999, telah ternyata tanda tangan Pemohon II yang terdapat di dalam Akta Jual Beli Nomor: 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987 “Non Identik” dengan tanda tangan Pemohon II adalah “pada waktu pembuktian dalam perkara Perdata Nomor: 269/PDT.G/2019/PN. Pbr yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Agustus 2020, Sertipikat tanah yang merupakan produk Akte Jual Beli Nomor: 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987 dipergunakan sebagai alat bukti oleh para Tergugat”. f) Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP tersebut, hak-hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar dan dirugikan, terbukti tanah para Pemohon dikuasai dan dimiliki oleh orang lain secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Pemohon dan sedangkan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan oleh para Pemohon tidak dapat dilanjutkan karena ketentuan pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang pasti, adil dan melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian menurut pendapat para Pemohon, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. g) Bahwa dari ketentuan pasal 79 angka 1 KUHP dan/atau pasal 137 huruf a RKUHP, sangat tidak jelas apakah daluarsa pemalsuan surat itu dihitung sejak surat palsu itu dipergunakan pada pertama dan atau dipergunakan terakhir, kurang jelas juga tentang produknya, apakah produk atau turunan surat palsu itu palsu dan atau tidak, sehingga jika produknya itu palsu juga, maka perlu ada kepastian hukum, kapan perhitungan kadaluarsa itu dihitung, apakah termasuk dihitung sejak produknya atau turunannya itu digunakan. h) Bahwa menurut pendapat para Pemohon, untuk melindungi korban kejahatan pemalsuan surat, maka daluarsa dihitung pada kapan 7 terakhir kali corcus delicti atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Terlepas dari orang pertama yang menggunakan berbeda, jadi katakanlah surat itu digunakan dalam beberapa tahun oleh orang yang berbeda-beda, itu tidak menjadi persoalan. Jadi dilihat terakhir kali kapan surat tersebut digunakan pada Subjek hukumnya dan dihitung ketika korban atau pihak yang dirugikan mengetahui perbuatan pemalsuan surat tersebut. Apabila menggunakan pendekatan daluarsa dihitung sejak perbuatan dilakukan dan atau dipergunakan pertama, maka jelas saja semua pelaku dapat lolos dari pertanggungjawaban pidana karena delik pemalsuan surat merupakan delik yang mayoritas dilakukan secara diam-diam atau sembunyi- sembunyi tanpa diketahui oleh yang berhak, bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu, seperti aparat Desa, Kepala Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Badan Pertanahan yang saat sekarang sedang viral dalam media sosial di tengah-tengah masyarakat tentang keberadaan mafia tanah. Sehingga tidak adil apabila penghitungan daluarsa dimulai sejak perbuatan pemalsuan surat dilakukan dan atau sejak dipergunakan pertama. Oleh karena itu penghitungan daluarsa dalam perkara pemalsuan surat sebaiknya dilakukan sejak korban atau pihak yang dirugikan mengetahui perbuatan pemalsuan surat tersebut. i) Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi; 4. adanya hubungan sebab-akibat 8 (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. j) Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat pertama, adalah kualifikasi para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, untuk bertindak sebagai para Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua, dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. k) Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dan kawan-kawan. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)”; l) Bahwa berdasarkan uraian yang sudah para Pemohon kemukakan di atas membuktikan bahwa para Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai para Pemohon. m) Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan 9 pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 79 angka 1 KUHP sepanjang frasa kata “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. n) Bahwa nyatalah jika pasal a quo tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, padahal para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. o) Bahwa berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum ketentuan kadaluarsa pemalsuan surat yang dihitung sejak digunakan, kiranya dapat diperbaiki dengan menambahkan frasa “sejak diketahui dan digunakan” akan tetapi dihitung sejak diketahui oleh korban atau pelapor atau pihak yang dirugikan, sehingga pasal 79 angka 1 KUHP dan atau Pasal 137 huruf a RKUHP, berbunyi:” Mengenai pemalsuan surat dan/atau turunannya, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan“. p) Jika permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal 79 angka 1 KUHP dan/atau Pasal 137 huruf a RKUHP yang diuji dalam permohonan ini tidak akan menimbulkan multitafsir oleh aparat penegak hukum dan tidak dapat diterapkan terhadap laporan para Pemohon, sehingga hak- hak konstitusional para Pemohon tidak akan dirugikan lagi dan para Pemohon mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. 10 III. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “(3) Negara Indonesia adalah Negara hukum “. 2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum” 3. Bahwa Pasal 79 KUHP menyebutkan: ”Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 4. Bahwa Pasal 79 angka 1 KUHP menyebutkan: ”1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan “. 5. Bahwa Pasal 137 huruf a RKUHP menyebutkan “Tindak Pidana pemalsuan dan Tindak Pidana Perusakan mata uang, kadaluwarsa dihitung sejak keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan” 6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, melalui kuasa Pemohon I melaporkan dan mengadukan dugaan tindak pidana pemalsuan Surat kepada Penyidik Polda Riau, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Nomor: B/15/PID/I/2020-BW tanggal 17 Januari 2020, Perihal Laporan dan Pengaduan, karena pada waktu acara pembuktian dalam perkara Perdata Nomor: 188/Pdt.G/2019/PN. Pbr, Pemohon I baru mengetahui adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Mahyudin Alm (orang tua Pemohon I) yang terdapat di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Camat Rumbai Nomor: 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995 antara Penjual H. Kasmijan dan Pembeli Rusnah, Surat Pernyataan tidak bersengketa tanggal 5 Desember 1994, Gambar Situasi Tanah (sceet kaart), Surat Keterangan Sepadan tanggal 5 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 5 Desember 1994. 7. Bahwa terhadap laporan dan pengaduan Pemohon I tersebut, Penyidik telah melakukan penyelidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada tanggal 10 September 2020, Pemohon I menerima Surat dari Penyidik Nomor: 11 B/39.a/IX/2020/Reskrimumum, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, dimana pada pokonya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tersebut menyebutkan: “tindak pidana pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Camat Rumbai Nomor: 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995 tidak dapat ditingkatkan kepada tingkat penyidikan karena peristiwanya telah daluarsa “. 8. Bahwa penghitungan daluarsa tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pemohon I tersebut, dihitung oleh Penyidik sejak surat palsu itu digunakan pertama yakni sejak digunakan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 304 tanggal 16 Agustus 1995 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atas nama RUSNAH. 9. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2019 Pemohon II melaporkan penggunaan surat palsu kepada Penyidik Polda Riau sebagaimana dimaksud Laporan Polisi Nomor: LP/540/2019/SPKT/Riau, karena dalam acara pembuktian perkara Perdata Nomor: 269/PDT.G/2019/PN. Pbr., Pemohon II mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 2721 tanggal 11 Mei 1999 atas nama EFFENDI DS, Surat Ukur Nomor: 2753/1993, luas 11.125 m-2, sekarang telah diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Tuah Karya atas nama IRWAN, Surat Ukur Nomor: 2753/1993, luas 11.125 m-2 atas nama IRWAN., diterbitkan berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987 yang telah diuji dan diperiksa di laboratoris Forensik Nomor: 479/DTF/VIII/1999 tanggal 12 Nopember 1999, dengan hasil tanda tangan Pemohon II yang terdapat di dalam Akta Jual Beli Nomor: 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987 “Non Identik“ dengan tanda tangan Pemohon II. Laporan Pemohon II tersebut dilimpahkan kepada Penyidik Polresta Pekanbaru untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. 10. Bahwa pada tanggal 12 November 2020, Pemohon II menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/928- a/XI/RES.1.9/2020/Reskrim dari Penyidik yang pada pokoknya menghentikan penyelidikan karena sudah Daluarsa. 11. Bahwa penghitungan daluarsa tindak pidana pemalsuan surat yang 12 dilaporkan oleh Pemohon II tersebut, dihitung oleh Penyidik sejak surat palsu itu digunakan pertama yakni sejak digunakan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2721 tanggal 11 Mei 1999 atas nama EFFENDI DS, Surat Ukur Nomor 2753/1993, luas 11.125 m-2, sekarang telah diganti menjadi Sertipikat Hak Milik No. 912/Tuah Karya atas nama IRWAN, Surat Ukur Nomor: 2753/1993, luas 11.125 m-2 atas nama IRWAN. 12. Bahwa dari berbagai putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta beberapa pendapat para ahli hukum), ditemukan fakta hukum adanya multitafsir terhadap kadaluarsa pemalsuan surat yang dimaksud, di antaranya: a) Putusan MA-RI No. 2224 K/Pid/2009. Ketentuan hukum yang seharusnya digunakan untuk menghitung kadaluarsa adalah pasal 79 KUHP dan bukan pasal 79 ayat (1) KUHP. Karena dalam rumusan pasal 79 ayat (1) KUHP secara spesifik menjelaskan perhitungan kadaluarsa itu adalah untuk perbuatan memalsu atau merusak uang, jadi dalam frasa tersebut yang dipalsu dan dirusak dalam pengertian ini adalah objeknya adalah uang dan tidak masuk dalam pengertian memalsu surat/akta otentik seperti yang diatur dan diancam pidana dalam perkara a quo, sehingga ketentuan hukum yang digunakan untuk menghitung kadaluarsa tindak pidana pemalsuan/akta otentik yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya menggunakan ketentuan pasal 79 KUHP saja yang berbunyi “tenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan “. b) Putusan MA-RI No. 103 PK/Pid/2013. Dalam bagian pertimbangannya dinyatakan bahwa alasan Termohon menghentikan penyidikan karena kadaluarsa sebagaimana diuraikan dalam point 7 tersebut di atas adalah alasan yang tidak berdasarkan pasal 79 ayat (1) KUHP yang secara jelas menyatakan bahwa mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang rusak digunakan, dengan demikian perkara laporan Penggugat 13 terhadap Sdri Hj. Solichah alias Marifah dkk, belum kadaluarsa, karena Pemohon baru mengetahui Sdri. Hj. Solichah dkk, menggunakan Sertipikat palsu tersebut pada bulan April 2008. c) Putusan MA-RI No. 2278 K/Pid/2007 tanggal 30 Januari 2008. Bahwa Sertipikat yang diketahui palsu oleh pelapor baru diketahui yaitu pada saat digunakan untuk pengurusan terhadap tanah yang digarap pelapor yaitu pada tanggal 24 April 2008 dan kemudian pada tanggal 24 April 2008 itu juga Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/ Pemohon Asal telah melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat tersebut pada Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Termohon Asal sehingga tenggang waktu antara diketahuinya tindak pidana pemalsuan dengan Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/ Termohon Asal melaporkan perkara a quo baru 1(satu) hari. Dan karenanya menurut hukum perkara a quo belum kadaluarsa. d) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT. Bdg (putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 98/Pid.B/2014/PN. Bks tanggal 12 Juni 2014, dimana Pengadilan Negeri bekasi berpendapat bahwa penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa adalah gugur karena daluwarsa dan karenanya penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tidak dapat diterima. Akan tetapi Majelis Hakim Tinggi Bandung memberikan pertimbangan: “Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulainya dan dihitung tenggang waktu daluarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut. Sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah”. e) Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Pidana Nomor: Pid. 569/Pid/B/2013/PN.Pdg., tanggal 23 Desember 2013, dalam perkara 14 tindak pidana pemalsuan, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: • Kalau kita membaca Pasal 77 KUHP yang berbunyi “Hak menuntut gugur bila tertuduh meninggal dunia”, ini berarti kita tahu telah terjadi tindak pidana dan kita telah tahu siapa pelakunya. Dan kalau kita baca pasal 78 KUHP yang berbunyi “Hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktu”, ini berarti kita harus tahu telah terjadi tindak pidana dan kita harus tahu pelakunya. Dan kalau kita baca pula pasal 80 KUHP yang berbunyi “Tiap-tiap perbuatan penuntutan mencegah daluwarsa asal saja perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberi tahukan kepadanya sesuai ketentuan undang-undang”. Ini artinya harus diketahui dulu terjadi tindak pidana dan diketahui pula pelakunya;-------------------------------------- • Bahwa dalam perkara sekarang ini, yaitu kasus membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu yang dilakukan terdakwa dan saudaranya pada tahun 1979/1980, yang baru diketahui 34 tahun kemudian oleh korban yaitu pada tahun 2003, maka untuk menghitung adanya daluwarsa adalah sejak tahun 2003 bukan tahun 1979/1980, sedangkan tahun 2003 telah dilaporkan oleh korban ke Polda, dan telah di periksa tersangka Rustian pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2003 jam 09.45 oleh penyidik Amrizal seperti dimuat di BAP, tapi proses ini belum tuntas bukan kesalahan korban;--------------------------------------------------------------- • Bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap warga Negara Indonesia, maka saksi Putri Kartina wajib dilindungi karena dia tidak mengetahui hartanya dirampas dengan cara mengunakan surat palsu, dan telah berjalan waktu 34 tahun, dan semua saksi yang batasan dengan tanah Putri Kartina mengakui bahwa tanah itu adalah milik Putri Kartina;-------------------------------- • Bahwa sangat tidak sesuai dengan rasa prikemanusiaan dan rasa prikeadilan kalau terhadap Putri Kartina dirampas haknya, karena dia tidak tahu selama 34 tahun yaitu 1979-2003 ada tindak pidana 15 pemalsuan surat terhadap haknya, sangat tidak adil kalau menyatakan ada daluwarsa pada hal tidak ada yang tahu terjadi tindak pidana, dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya, dan baru diketahui pada tahun 2003. f) Putusan Mahkamah Agung No. 825 K/Pid/2014 tanggal 29 Oktober 2014. • Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang melalui putusan Nomor: 14/PID/2014/PT.Pdg tanggal 19 Maret 2019, dengan pertimbangan: “bahwa perbuatan Terdakwa memalsukan surat atau menggunakan surat palsu (sesuai dakwaan) terjadi pada bulan Oktober 1979 dan dilaporkan oleh saksi/pelapor kepada Kepolisian pada tanggal 16 Juni 2003 serta dilakukan penyidikan pada 17 Juni 2003. Terhitung sejak Oktober 1979-16 Juni 2003, rentang waktu berlangsung lebih dari 23 tahun, atau jika dikaitkan dengan Pasal 78 dan 79 KUHP berarti telah lebih dari 12 tahun. Maka peristiwa pidana tersebut telah lewat waktu atau daluarsa”. • Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor: 825 K/PID/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan pertimbangan: - Bahwa terbukti fakta hukum pada tahun 2003 saksi Putri Kartina mengetahui bahwa tanah miliknya dikuasai Terdakwa berdasarkan SHM No. 727 dan ternyata setelah melakukan pengecekan di BPN, BPN menerbitkan SHM No. 727 tersebut karena dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 05 Oktober 1979 yang ditandatangani Terdakwa yang isinya tidak benar surat tersebut seakan-akan ditandatangani juga oleh Sutan Kardinal, padahal saksi Sutan Kardinal tidak pernah menandatangani surat tersebut; - Bahwa terhadap waktu kadaluwarsa, Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena jika penggunaan surat palsu atau perbuatan surat palsu dihitung sejak keesokan hari surat palsu 16 tersebut dibuat atau dipergunakan, maka hal tersebut akan memberi peluang kepada masyarakat, bahwa jika ingin mempergunakan surat maka setelah dibuat surat palsu, surat palsu tersebut disimpan dalam waktu lama kemudian setelah lewat waktu baru dipergunakan; - Bahwa karena saksi Putri Kartina yang sudah lama tinggal di Jakarta kemudian tahun 2003 pulang ke Padang ternyata tanahnya dikuasai Terdakwa berdasarkan SHM No. 727 maka sejak saat itu Terdakwa mengurus ke BPN dan setelah diketahui bahwa SHM No. 727 tersebut terbit karena adanya surat palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya saksi Putri Kartina melaporkan kejadian/masalah tersebut ke Polisi dan Rustian/ kakak Terdakwa sudah diperiksa; • Bahwa dari putusan perkara Pengadilan Negeri Padang ini, dapat diketahui adanya multitafsir dan perbedaan antara Pengadilan tingkat Pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi tentang penghitungan kadaluarsa pemalsuan surat. • Kadaluarsa menurut Mahkamah Agung yaitu:” kadaluarsa dihitung sejak surat palsu itu diketahui dan digunakan”. • Bahkan di antara Hakim Agung sendiri yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, berbeda satu dengan yang lainnya. Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. selaku Ketua Majelis, dan Sri Murwahyuni, S.H., M. Hum., selaku anggota Majelis sependapat: ”kadaluarsa dihitung sejak surat palsu itu diketahui dan digunakan”, sedangkan satu orang anggota Majelis lainnya Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M. Hum., berbeda pendapat dan berpendapat: ”kadaluarsa dihitung sejak surat itu dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 79 KUHP “. g) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Praperadilan Nomor: 05/Pid.Pra/2018/PN. Pbr., tanggal 26 Pebruari 2018, dalam pertimbangan hukum ditegaskan: “Menimbang, bahwa kami selaku hakim tidak sependapat dengan pembahasan dan pertimbangan 17 Kejaksaan Tinggi tersebut seperti yang dipertimbangkan di atas bahwa aturan yang mengatur bagaimana cara perhitungan mulai sampai habisnya tenggang waktu hak untuk menuntut hukuman diatur dalam pasal 79 KUHPidana, untuk berbagai tindak pidana umumnya tenggang waktu hak untuk menuntutnya terhitung sejak sehari setelah tindak pidana itu dilakukan, kecuali untuk beberapa tindak pidana pemalsuan atau pengerusakan uang, tenggang waktu itu dihitung mulai sehari sesudah benda yang dipalsukan tersebut dipakai orang. h) Bahwa dalam bidang hukum Perdata, tindakan dan perbuatan pemalsuan dan penggunaan surat palsu ini dikenal sebagai perbuatan melawan hukum dan dipertimbangan hampir sama oleh hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata: • Putusan MA-RI Nomor: 2125 K/PDT/1995 tanggal 6 Februari 1997. Bahwa semua perbuatan lainnya yang bersumber pada perbuatan melawan hukum tersebut adalah batal demi hukum. 13. Bahwa dengan adanya pendapat yang multitafsir terhadap kadaluarsa pemalsuan surat yang dimaksud oleh aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polri dan ahli hukum), hak konstitusional Para Pemohon telah dilanggar dan dirugikan serta tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu pasal pasal 79 angka 1 KUHP yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 14. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka pasal 79 angka 1 KUHP yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP, perlu diperbaiki dan dirubah menjadi: ”mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan”. 18 15. Bahwa jika permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal 79 angka 1 KUHP yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP yang diuji dalam permohonan ini tidak akan menimbulkan multitafsir oleh aparat penegak hukum dan tidak dapat diterapkan terhadap laporan para Pemohon, sehingga hak-hak konstitusional para Pemohon tidak akan dirugikan lagi dan para Pemohon mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. 16. Bahwa berdasarkan kepada segala apa yang telah dikemukakan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat berkenan memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon ini dengan memberi putusan sebagai berikut: M E N G A D I L I: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP, bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” tidak dimaknai: “mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang telah disahkan dalam persidangan pada 9 Januari 2023, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor: B/15/PID/I/2020-BW, tanggal 17 19 Januari 2020 Perihal Laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana Pemalsuan dan/atau penggunaan surat palsu; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Perdata Nomor: 188/Pdt.G/2019/PN. PBR tanggal 01 April 2020 berlawanan dengan H. KASMIJAN (Tergugat 1), RUSNAH (Tergugat 2) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat 3); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pengantar bukti Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 11 Desember 2019 dalam perkara Perdata Nomor: 188/PDT.G/2019/PN.PBR; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor: 6766/XII/ RES.7.5/2020/Bareskrim tanggal 8 Desember 2020; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A1 Nomor: B/39/II/2020/Reskrimum tanggal 10 September 2020; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan perkara Perdata Nomor: 259/PDT.G/ 2019/PN.PBR tanggal 6 Agustus 2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/540/XI/2019/SPKT/ RIAU tanggal 25 November 2019; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan No. 2224 K/Pid/ 2009, tanggal 29 Juli 2010; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan Nomor: B/928-a/XI/ RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 18 November 2020; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan No. 103 PK/Pid/2013, tanggal 11 Februari 2014; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan MA-RI No. 2278 K/Pid/2007 tanggal 30 Januari 2008; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT. Bdg; 13. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Pidana Nomor: Pid. 569/Pid/B/2013/ PN.Pdg., tanggal 23 Desember 2013; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Nomor: 825 K/PID/2014 tanggal 29 Oktober 2014; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Praperadilan Nomor: 05/Pid.Prap/2018/ PN. Pbr., tanggal 26 Februari 2018; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Azas-azas Hukum Pidana dan Hukum Panitensier di Indonesia, oleh DUWI HANDOKO,SH., M.H., Cetakan Pertama, November 2017. 20 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946, selanjutnya disebut KUHP) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 21 a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 22 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [vide Lampiran KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II]; 2. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 79 angka 1 KUHP yang menyatakan: “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” 3. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusionalitas yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 4. Bahwa Pemohon I baru mengetahui adanya tindakan pemalsuan surat pada tahun 2019 dan surat yang diduga palsu diterbitkan pada tahun 1995; 5. Bahwa Pemohon I melaporkan terkait dugaan pemalsuan surat sebagaimana angka 4 pada tahun 2020 ke Polda Riau dan telah mendapatkan jawaban yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan Pemohon I telah daluwarsa; 6. Bahwa Pemohon II baru mengetahui adanya tindakan pemalsuan surat pada tahun 2019 dan surat yang diduga palsu diterbitkan pada tahun 1987; 7. Bahwa Pemohon II melaporkan terkait dugaan pemalsuan surat sebagaimana angka 6 pada tahun 2019 ke Polda Riau dan telah mendapatkan jawaban yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan Pemohon II telah daluwarsa; 8. Bahwa ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP sangat tidak jelas apakah daluwarsa pemalsuan surat itu dihitung sejak surat palsu itu dipergunakan pada pertama dan/atau dipergunakan terakhir, kurang jelas juga tentang produknya, apakah 23 produk atau turunan surat palsu itu palsu dan atau tidak, sehingga jika produknya itu palsu juga, maka perlu ada kepastian hukum, kapan perhitungan daluwarsa itu dihitung, apakah termasuk dihitung sejak produknya atau turunannya itu digunakan; 9. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional para Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak akan terjadi; Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 9 di atas, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, dan hak konstitusional para Pemohon dimaksud dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu telah tampak secara jelas adanya hubungan sebab akibat (causal- verband) yang bersifat spesifik, termasuk adanya anggapan kerugian yang bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya potensial. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal- pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang, khususnya berlakunya norma Pasal 79 angka 1 KUHP dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu adanya ketidakpastian mengenai awal penghitungan daluwarasa pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 79 angka 1 KUHP yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni para Pemohon tidak dapat melakukan penuntutan terkait dengan adanya pemalsuan surat dikarenakan waktu untuk pengajuan penuntutan dimaksud telah daluwarsa. Anggapan kerugian konstitusional tersebut tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon a quo dikabulkan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 24 permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 angka 1 KUHP, para Pemohon mengemukakan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan mengenai daluwarsa pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 79 angka 1 UUD 1945 bersifat multitafsir yang dibuktikan dengan adanya perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh peradilan; 2. Bahwa berdasarkan dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 79 angka 1 KUHP yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” tidak dimaknai “mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan.” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan 25 mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 79 angka 1 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan multitafsir terkait penafsiran mengenai waktu penghitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, daluwarsa (kedaluwarsa) adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP, pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa [vide Pasal 78 KUHP]. Daluwarsa dimaksud ditujukan agar kewenangan penuntutan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan bukan dilakukan dengan tanpa batas waktu. Ketentuan daluwarsa memberikan kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan agar pelaku tidak terus- menerus berada dalam keadaan tidak tenang tanpa batas waktu karena ketidaktenangan hidup sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Lamanya tenggang waktu daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat. Semakin berat tindak pidana diperbuat maka akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dibuatnya. Selain itu, daluwarsa juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal mengungkap kasus perkara sebagaimana kejadian sebenarnya di waktu yang lalu. Hal ini dikarenakan dalam mengungkap suatu peristiwa diperlukan bukti sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Semakin lama lewatnya waktu suatu peristiwa maka akan semakin sulit untuk memperoleh alat bukti tersebut. Begitu pula dengan ingatan seorang saksi yang akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihat atau dialaminya. 26 Demikian juga dengan barang bukti, yang semakin lama akan menyebabkan benda itu menjadi rusak, musnah, atau hilang dan tidak ada lagi. Sehingga, dengan berlalunya waktu yang lama akan memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu penuntutan. Lebih dari itu, rasa keadilan juga menjadi terusik manakala keadilan yang dicapai bukanlah keadilan hakiki yang digali dari persidangan yang menggunakan alat bukti yang tidak valid. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan mengenai daluwarsa pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat terutama terkait dengan penanganan suatu perkara. Bagi pelaku, daluwarsa memberikan kepastian hukum kepada pelaku mengenai sampai kapan jangka waktu perkaranya dapat dilakukan penuntutan. Adapun bagi penegak hukum, daluwarsa memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara. [3.10.2] Bahwa secara umum, jangka waktu daluwarsa harus mulai dihitung pada hari sesudah tindak pidana dilakukan [vide Pasal 78 KUHP]. Sehingga, untuk dimulainya jangka waktu penghitungan daluwarsa ialah bukan pada waktu tindakan dilakukan, melainkan pada saat munculnya akibat dari tindak pidana tersebut. Pasal 79 angka 1 KUHP menyatakan, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan”. Ketentuan ini memberikan pengecualian terhadap berlakunya tenggang waktu daluwarsa yang umumnya mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, yakni berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. Bahwa terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat, diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yakni Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yaitu pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP), pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP), menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan mempergunakan akta tersebut (Pasal 266 KUHP), pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP), pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 KUHP); dan pemalsuan surat keterangan 27 Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP). Adapun dalam permohonan a quo, pemalsuan surat yang dimaksudkan oleh para Pemohon ialah yang terkait dengan Pasal 263 KUHP yang menyatakan: (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Dalam ketentuan tersebut, pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara yaitu paling lama enam tahun penjara. Sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, kewenangan penuntutan atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun. Bahwa yang dimaksud dengan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah: 1) Yang dapat menimbulkan suatu hak; 2) Yang dapat menimbulkan suatu perjanjian/perikatan; 3) Yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang; 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa. Bentuk pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara membuat surat palsu, memalsu surat, memalsu tanda tangan, dan penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Pengertian membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu sehingga surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsu surat adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula atau disebut juga surat yang dipalsukan. Pasal 263 KUHP merupakan delik sengaja, baik perbuatan sengaja maupun sengaja sebagai maksud dan tidak ada delik kelalaian (culpa) dalam 28 pemalsuan surat. Ketentuan ini pada dasarnya melindungi kepentingan umum yakni kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat serta timbulnya kerugian. Kerugian yang mungkin ditimbulkan sehubungan dengan pemalsuan berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan masyarakat dapat dirugikan, misalnya penggunaan surat yang dipalsukan tersebut dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara. Oleh karenanya Pasal 263 KUHP merupakan delik pemalsuan yang secara spesifik sangat penting bagi pergaulan masyarakat dan pidana tambahan yang dapat diterapkan ialah pencabutan hak serta tidak ada pidana perampasan. Dalam pemalsuan surat juga harus ternyata: 1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. 2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. 3. Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu, yaitu orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu maka ia tidak dihukum. 4. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut diperlukan. 5. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Berdasarkan uraian di atas, delik pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP merupakan delik pokok yang dapat menjadi berkualifikasi apabila pemalsuan yang dimaksudkan dalam Pasal 263 KUHP dilakukan terhadap akta autentik; surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya atau suatu lembaga umum; surat sero (saham) atau utang atau sertifikat sero atau dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya atau suatu lembaga umum dan surat sero atau utang atau sertifikat sero atau dari suatu perkumpulan, 29 yayasan, perseroan atau maskapai atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut; suatu kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan. [3.10.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam sub-paragraf [3.10.2] di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP, menurut Mahkamah, penghitungan daluwarsa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP adalah setelah seluruh unsur dari perumusan tidak pidana pemalsuan surat terpenuhi, yaitu pada hari sesudah barang yang dipalsu tersebut diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan kerugian. Ketiga unsur dimaksud haruslah dimaknai secara kumulatif. Dengan kata lain, penghitungan daluwarsa pemalsuan surat adalah pada hari sesudah surat yang diduga palsu tersebut dipergunakan dan kepalsuan tersebut diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain serta korban dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut. Ketentuan demikian lebih memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama bagi korban, yang mungkin saja baru mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat ketika timbul suatu kerugian pada dirinya dikarenakan adanya penggunaan surat dimaksud. Artinya, korban mungkin tidak akan mengetahui adanya pemalsuan surat apabila surat yang dipalsukan tersebut tidak dipergunakan oleh seseorang dan menimbulkan kerugian pada dirinya. Keadaan demikian juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat, in casu korban, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”. Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga menutup peluang bagi orang yang berniat untuk menggunakan surat yang dipalsukan tersebut setelah lewat daluwarsa yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, guna menghindari adanya ketidakpastian hukum dalam penghitungan daluwarsa pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP serta guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, menurut Mahkamah, terkait dengan penghitungan daluwarsa pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP adalah pada hari sesudah pemalsuan surat tersebut diketahui, 30 dipergunakan, dan menimbulkan kerugian. Dengan demikian, adanya penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum di dalam mengimplementasikan ketentuan norma Pasal 79 angka 1 KUHP, yang juga sebagian didalilkan oleh para Pemohon dapat dihindari. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan penghitungan daluwarsa pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dapat diterima. Namun, oleh karena pemaknaan akan syarat dimulainya penghitungan masa daluwarsa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 79 angka 1 KUHP, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon tidak sama dengan pendirian Mahkamah maka dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, termasuk Pasal 137 huruf a RKUHP tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 31 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian”. Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula berbunyi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” menjadi selengkapnya berbunyi, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 32 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 16.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih 33 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia