118/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 118/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : PT. SUKHAWATI LOKA FUNERAL yang diwakili oleh Sumarmiasih selaku Direktur; Alamat : Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2015 memberi kuasa kepada Gatot Goei, S.H., Muhamad Daud Bereuh, S.H., Rino Fernando Pardede, S.H., K. Guntoro, S.H., dan Andi Tantowi, S.H., yang semuanya adalah advokat dan advokat magang dari Gatot Goei & Partners Law Office yang berkedudukan hukum di Equity Tower, 49th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, 12190, Telp. 021-29651270, Fax. 021-29651222, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam Permohonannya bertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Agustus 2015 berdasarkan SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 244/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 118/PUU-XIII/2015 pada tanggal 17 September 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Pemohon merupakan sebuah badan hukum yang bergerak di sektor bisnis, dalam hal ini urusan rumah duka dan pengurusan jenazah, di Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, berdasarkan perjanjian Pemohon dengan Primer Koperasi RSPAD Gatot Subroto Nomor SPK/087/XII/2006 berlaku sejak tanggal 1 Desember 2006 dengan jangka waktu selama 20 tahun; Bahwa Primer Koperasi RSPAD Gatot Subroto adalah penyewa atas sebidang tanah hak pakai Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto yang berhak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana Nota Kesepahaman tentang Sewa Menyewa tanggal 27 November 2006 dengan Komando Daerah Militer (KODAM) Jaya/Jayakarta sebagaimana diketahui oleh Pemohon; Bahwa sebagaimana perjanjian tersebut, kedudukan usaha Pemohon adalah di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 33, Departemen Pertahanan Republik Indonesia/TNI AD a.n. KODAM Jaya/Jayakarta, yang terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Senen, Jakarta Pusat, seluas 1.481 m2 (seribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) dengan status perjanjian sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah tersebut yang diperuntukkan sebagai Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto yang kemudian dilakukan kegiatan usaha oleh Pemohon sebagai kegiatan urusan rumah duka dan pengurusan jenazah sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut; Bahwa ketika Pemohon sedang menjalankan aktivitas bisnisnya sebagaimana perjanjian tersebut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KASAD) mengeluarkan Surat Telegram dengan Nomor ST/1944/2015 tanggal 15 Juli 2015 perihal perintah segera melaksanakan pemutusan kerjasama pemanfaatan aset tanah TNI AD c.q. KODAM JAYA, Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Jakarta Pusat, yang digunakan untuk Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto. Selanjutnya dikeluarkan lagi Surat Nomor B/2131/VII/2015 perihal Peringatan Kedua Pengosongan Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 yang dikeluarkan oleh Panglima KODAM Jaya/Jayakarta; Bahwa Pemohon sebagai Mitra Kerja Sama pengurusan Rumah Duka sudah menjalankan kewajibannya dalam hal pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayaran penerimaan jasa sewa lahan. Selain itu, Pemohon juga memberikan tanggung jawab sosial dalam hal pengurusan Rumah Duka kepada anggota TNI AD setiap bulannya; Bahwa dengan dikeluarkannya surat tersebut, Pemohon telah mengajukan gugatan melalui kuasanya kepada Ketua Pengadilan Militer II Jakarta perihal Gugatan Tata Usaha Angkatan Bersenjata/Tentara Nasional Indonesia tanggal 4 Agustus 2015. Selanjutnya Kepala Pengadilan Militer Tinggi II melalui Surat Nomor W2-Mil/293/B/VIII/2015 perihal Jawaban Permohonan Gugatan Tata Usaha Angkatan Bersenjata/TNI, bertanggal 7 Agustus 2015, yang baru diterima tanggal 21 Agustus 2015, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “bahwa Gugatan Tata Usaha Angkatan Bersenjata/Tentara Nasional Indonesia memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tetapi sampai saat ini operasionalisasi Peradilan Tata Usaha Militer belum dibentuk karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya. Padahal sesuai dengan amanat Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 disebutkan Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal diundangkan, khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mengajukan uji materi atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terutama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 353 terhadap UUD 1945. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) tersebut, kemudian diatur secara lebih rinci dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa berdasarkan kewenangan MK, Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap terhadap UUD 1945 dengan merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU MK (Bukti P-1: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer); III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 4. Pemohon menjadi korban akibat ditolaknya gugatan Tata Usaha Militer pada tanggal 7 Agustus 2015, gugatan yang diajukan berdasarkan Keputusan dari Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: ST/1944/2015 perihal pemutusan Kerja Sama Pemanfaatan Aset Tanah dan Surat dari Pangdam Jakarta Nomor: B/2131/VII/2015 perihal Peringatan Pengosongan Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto yang sedang dikelola oleh Pemohon; 5. Pemohon mengalami ketidakpastian hukum dan keadilan akibat dikeluarkannya Jawaban Permohonan Gugatan Tata Usaha Angkatan Bersenjata/TNI oleh Kepala Pengadilan Militer II Jakarta dengan Nomor : W2-Mil/293/B/VIII/2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Militer Tinggi II khususnya mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer belum diatur Peraturan Pemerintah perihal pelaksanaannya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 sehingga Pengadilan Militer Tinggi II belum bisa mengadili perkara tersebut; 6. Bahwa dampak dari 2 (dua) keputusan KASAD dan Surat Pangdam Jaya/Jayakarta serta Jawaban dari Kepala Pengadilan Tinggi Militer II mengakibatkan korban mengalami kerugian sebagai berikut: a. Kerugian Materiil Bahwa kerugian materiil yang dimaksud adalah kerugian nyata yang diderita oleh Pemohon karena aktifitas kegiatan usahanya telah dihentikan sepihak berdasarkan keputusan dari Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: ST/1994/2015 perihal Pemutusan Kerja Sama Pembatalan Aset Tanah dan Surat dari Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor: B/2131/VII/2015 perihal Peringatan Pengosongan Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto namun saat diuji secara administrasi ke Pengadilan Militer Tinggi II pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Pemohon, Permohonan Pemohon dijawab dengan jawaban belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur perangkat Peradilan Tata Usaha negara militer. Dampak dari upaya Pemohon yang tidak dapat diteruskan ini merugikan pengurusan Rumah Duka berupa fasilitas yang sudah dibangun oleh Pemohon, hilangnya keuntungan dan tanggungan biaya yang sudah dikeluarkan untuk dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan; b. Kerugian Immateriil Bahwa kerugian immateriil yang dimaksud adalah ketiadaan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon ketika Pemohon mengajukan upaya hukum atas surat-surat dan/atau kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh KASAD c.q. Panglima KODAM dan Jawaban dari Kepala Pengadilan Tinggi II yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Militer. Dalam konteks ini Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena ketiadaan akses keadilan dan kepastian hukum; 7. Berdasarkan hal tersebut sebagai badan hukum sudah sangat jelas bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 8. Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum (legal standing), selain diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut: “Permohonan dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah : a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d) Lembaga negara.” 9. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai badan hukum telah dipenuhi oleh Pemohon berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005; IV. ALASAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 10. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon telah diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan- putusan selanjutnya, yang memberikan batasan sebagai berikut: “Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” A. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945 dan yang dirugikan oleh Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 11. Bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memberikan pengertian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dan (2) Bahwa kekuasaan Kehakiman adalah dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya termasuk lingkungan peradilan umum; 12. Bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak bagi Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 13. Bahwa hak konstitusional Pemohon juga dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang memberikan hak bagi Pemohon untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 14. Bahwa hak konstitusional Pemohon juga dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) yang memberikan hak bagi Pemohon untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; 15. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan dan dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 28I ayat (2) dirugikan oleh Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997; B. Kerugian konstitusional 16. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Khususnya pada Pasal 353 dinyatakan: “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat- lambatnya 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.”; 17. Bahwa pasal tersebut mengakibatkan kerugian Konsitusional Pemohon yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya memberikan jaminan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan serta lingkungan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung; 18. Bahwa pasal tersebut mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28D ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 19. Bahwa pasal tersebut mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon yang telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) di mana konstitusi memberikan hak pada setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 20. Bahwa pasal tersebut mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon yang telah dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) di mana konstitusi memberikan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; 21. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 memeriksa dan memutus perkara yang berkenaan dengan tata usaha militer, sebagai berikut: a. Pada poin e bagian menimbang: “bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pengadilan militer juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata.” b. Pasal 1 angka 3: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah Badan atau Pejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara.”; c. Pasal 1 angka 34: “Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.”; d. Pasal 1 angka 35: ”Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai akibat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.”; e. Pasal 265 ayat (1) dan ayat (2): “(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. (2) Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”; f. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 secara khusus pada BAB V telah memberikan pengaturan perihal Hukum Acara Tata Usaha Militer, khususnya diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 343; 22. Bahwa sejumlah pasal yang telah secara eksplisit dimuat dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk memutus perkara Tata Usaha Militer, namun kemudian karena ketiadaan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 353 dijadikan dasar bagi Pengadilan Militer Tinggi untuk tidak memeriksa perkara Tata Usaha Militer. Dalam hal ini Pemohon mendapatkan ketidakpastian dalam proses hukum; 23. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Negara secara khusus diatur oleh Pasal 2 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara dalam UU ini salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia; 24. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan, “bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 25. Bahwa dengan demikian karena ketiadaan aturan berupa Peraturan Pemerintah mengakibatkan hak konsitusional Pemohon dirugikan secara jelas dan nyata sehingga Pemohon dalam hal ini tidak bisa menggunakan upaya hukum dalam melakukan telaah dan/atau gugatan atas Keputusan Tata Usaha Militer dalam hal ini yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan demikian kerugian konstitusional Pemohon jelas dan nyata; C. Hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diujikan Fakta Hukum 26. Bahwa PT. Sukhawati Loka Funeral adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik lndonesia, dalam hal ini diwakili Pemohon; 27. Bahwa kedudukan usaha Pemohon di atas bidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 33, Departemen Pertahanan Republik Indonesia/TNl AD a.n KODAM Jaya/Jayakarta, yang terletak di Jalan Abdul Rachman Saleh Nomor 24, Senen, Jakarta Pusat, seluas 1.481 m2 (seribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi), adalah sebagai mitra kerjasama pemanfaatan tanah yang diperlukan sebagai Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 28. Bahwa keberadaan Pemohon sebagai mitra kerjasama pemanfaatan Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto adalah selama 20 tahun berdasarkan perjanjian dengan Prirner Koperasi RSPAD Gatot Subroto sebagaimana Perjanjian kerja Sama Nomor. SPK/ 087/III 2006 yang berlaku sejak tanggal 1 Desember 2006; 29. Bahwa Primer Koperasi RSPAD Gatot Subroto merupakan penyewa sebidang atas Tanah Hak Pakai Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto yang berhak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana Nota Kesepahaman tentang Sewa Menyewa tanggal 27 November 2006 dengan KODAM Jaya/Jayakarta sebagaimana diketahui oleh Pemohon; 30. Bahwa berdasarkan latar belakang hubungan hukum yang ada, selama ini Pemohon selalu senantiasa menjalankan hak dan kewajibannya termasuk pembayaran kontribusi sebagai mitra kerjasama pemanfaatan RSPAD Gatot Subroto dengan Primer Koperasi RSPAD; 31. Bahwa pada bulan Maret 2015, secara tiba-tiba Pemohon dikejutkan dengan tindakan dari pihak KODAM Jaya yang melakukan penyegelan dan penutupan secara tiba-tiba Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto yang sedang dikelola dan dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan bunyi "UNTUK SEMENTARA AKTIFITAS RUMAH DUKA AGAR DIHENTIKAN. HUBUNGI KODAM JAYA". Tindakan tersebut dilakukan saat masih adanya jenazah disemayamkan dalam Rumah Duka tersebut; 32. Bahwa setelah penyegelan dan penutupan tersebut, pihak KODAM Jaya meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan maksud bahwa uang tersebut harus diserahkan untuk rnembuka segel dan penutup Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto; 33. Bahwa Pemohon yang dalam posisi lemah akhirnya terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2015 dan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Maret 2015 demi mempertahankan kedudukan Penggugat sebagai mitra kerjasama pemanfaatan Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto; 34. Bahwa selain itu, pihak KODAM Jaya juga rnelakukan penagihan- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 penagihan Jasa Sewa Lahan terhadap Pemohon yang seharusnya hal tersebut dimintakan kepada penyewa lahan, yakni Koperasi Primer RSPAD Gatot Subroto. Pada 21 April 2015, Pemohon dipaksa membayarkan sewa langsung kepada KODAM Jaya, sehingga Pemohon memenuhi permintaan tersebut; 35. Bahwa tindakan pengosongan tersebut didasarkan pada Telegram Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor ST/1944 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang perintah segera melaksanakan Pemutusan kerjasama pemanfaatan aset tanah TNI AD c.q. Kodam Jaya di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24 Jakarta Pusat yang digunakan untuk Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto dan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/2131/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Peringatan Kedua Pengosongan Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto; 36. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mengajukan gugatan TUN untuk membatalkan kedua keputusan TUN tersebut namun dibalas dengan menjelaskan tidak ada perangkat operasionalisasi Peradilan Tata Usaha Militer belum dibentuk karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengaturnya berdasarkan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997; 37. Bahwa adanya ketentuan Pasal 353 UU Nomor 31 Tahun 1997 yang mengharuskan adanya peraturan pemerintah untuk perangkat kepaniteraan di TUN Militer bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Tidak Dapat Mengatur Hukum Acara Peradilan karena Kekuasaan Kehakiman adalah yang Merdeka 38. Bahwa hukum acara merupakan proses atau tata cara atau hukum formil yang digunakan untuk membuktikan sebuah perkara hukum. Pada lingkup peradilan, hukum acara diatur dalam ketentuan setingkat Undang-Undang. Hal ini dikarenakan untuk menjaga independensi peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; 39. Bahwa amanat Hukum Acara Tata Usaha Militer yang di dalam delegasinya diatur dengan Peraturan Pemerintah adalah bertentangan dengan Kekuasaan Kehakiman yang bebas, mandiri, dan imparsial, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan yaitu, “Kekuasaan kehakiman merupakan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal ini disebabkan peraturan pemerintah adalah produk regelling yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini kekuasaan eksekutif. Maka keberadaan peraturan pemerintah untuk mengatur Hukum Acara Tata Usaha Negara militer telah bertentangan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan kekuasan kehakiman sebagai cabang kekuasaan yang independen dari pengaruh cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif; 40. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur sebagian tentang hukum cara peradilan tata usaha militer tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian pelaksanaan hukum acara tata usaha militer secara mutatis mutandis mengacu harusnya juga pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) bukan diatur dalam peraturan pemerintah; 41. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya; 42. Bahwa sebagai perbandingan bahwa hukum acara diatur dalam Undang- Undang dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut: a. Hukum acara Peradilan Agama diatur oleh Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; b. Hukum acara peradilan HAM diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; c. Hukum acara Peradilan Anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak; d. Hukum acara Peradilan Pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 e. Hukum acara Peradilan Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Undang- Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 43. Bahwa dengan demikian dengan adanya Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan hukum acara tata usaha militer yang penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan imparsial maka tidak tepat apabila penerapan Hukum Acara Tata Usaha Militer diatur dalam peraturan pemerintah; 44. Bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh peradilan yang berada di wilayah Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang; 45. Bahwa sebagaimana diatur oleh Pasal 4 ayat (2) “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”; 46. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”; 47. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (4) “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Militer yang di dalamnya terdapat hukum acara peradilan tata usaha militer tidak relevan jika penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 48. Bahwa dengan adanya penolakan untuk menyidangkan gugatan TUN Pemohon dikarenakan ketiadaan Peraturan Pemerintah mengakibatkan hak Pemohon menjadi kehilangan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perkakuan yang sama di depan hukum; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 49. Bahwa adanya penolakan dikarenakan belum adanya ketentuan Pasal 353 UU Nomor 31 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan dan keadilan. Pemohon berharap mendapatkan keadilan, karena usaha pengelolaan rumah duka Pemohon telah mendapatkan kredit dari bank namun secara sepihak usaha Pemohon diputus dan Pemohon tidak dapat mendapatkan keadilan melalui pengadilan TUN Militer karena adanya klausul yang mengharuskan adanya peraturan pemerintah yang mengatur perangkat kepaniteraan; Kesamaan Hukum Acara Tata Usaha Negara dengan HIR 50. Bahwa perihal kepaniteraan Tata Usaha Negara dalam hal pengaturan teknis adalah masih menggunakan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) tidak dengan menggunakan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam perdata maupun Tata Usaha Negara HIR masih diberlakukan; 51. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesamaan dalam peradilan Tata Usaha Negara dan Perdata, sebagai berikut: - Dalam hal Pengajuan gugatan menurut hukum acara PTUN diatur dalam Pasal 54 UU PTUN, Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan itu bahwa gugatan sama-sama diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat; - Dalam hal isi gugatan hukum acara PTUN diatur dalam Pasal 56 UU PTUN, dan Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv yang menyebutkan bahwa isi gugatan terdiri dari: identitas para pihak, posita, dan petitum; - Dalam hal pendaftaran perkara, pendaftaran perkara Hukum Acara PTUN diatur dalam Pasal 59 UU PTUN, dan Hukum acara Perdata pada Pasal 121 HIR. Persamaannya adalah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan kemudian kemudian didaftarkan panitera dalam buku daftar perkara. Bagi penggugat yang tidak mampu boleh tidak untuk membayar uang muka biaya perkara, dengan syarat membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat (Pasal 60 UU PTUN dan Pasal 237 HIR); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 - Dalam hal pemanggilan para pihak menurut hukum acara PTUN diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU PTUN, sedangkan Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 390 ayat (1) dan Pasal 126 HIR. Dalam Hukum Acara TUN jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari, kecuali sengketanya tersebut diperiksa dengan acara cepat. Panggilan dikirim dengan surat tercatat; - Dalam hal Pemberian kekuasaan terhadap kedua belah pihak menurut hukum acara PTUN diatur dalam Pasal 57 UU PTUN, Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Pemberian kuasa dilakukan sebelum perkara diperiksa harus secara tertulis dengan membuat surat kuasa khusus. Dengan ini si penerima kuasa bisa melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan jalannya pemeriksaan perkara untuk dan atas nama si pemberi kuasa; 52. Bahwa dengan adanya kesamaan hukum acara yang digunakan dalam Tata Usaha Negara dengan Hukum Acara Perdata “HIR” telah memberikan kejelasan secara menyeluruh bahwa dalam Hukum Acara Tata Usaha Militer bisa menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara; 53. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ketentuan Pasal 353 UU Nomor 31 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. Dampak Dikabulkannya Permohonan a quo Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo akan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang yang dirugikan konstitusionalnya sebagai akibat dari Keputusan Tata Usaha Militer atau Tentara Nasional Indonesia sehingga Keputusan Tata Usaha Militer yang merugikan perseorangan dan publik di luar persoalan kemiliteran bisa dilakukan pengujian melalui Tata Usaha Militer. Dengan demikian sejalan dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 V. PETITUM Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut dan dengan bukti- bukti (terlampir) dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan menjauhkan putusan, sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara:  Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  Menyatakan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;  Menyatakan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;  Menyatakan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan “sepanjang dimaknai hukum acara tata usaha militer dipersamakan tata caranya sebagaimana Hukum Acata Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN…”;  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-6 namun tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Sukhawati Loka Funeral Nomor 1 bertanggal 5 September 2001; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03 bertanggal 20 Februari 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarmiasih; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Nomor W2- Mil/293/ B/VIII/2015 bertanggal 7 Agustus 2015; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 [3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, yang dihadiri oleh Pemohon. Namun, pada persidangan kedua dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, Pemohon maupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah melalui Surat Panggilan Sidang dari Panitera Mahkamah Nomor 1054.118/PAN.MK/ 10/2015 bertanggal 13 Oktober 2015, tidak menghadiri persidangan tersebut tanpa disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah perihal ketidakhadiran Pemohon tersebut, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; Bahwa Juru Panggil Kepaniteraan Mahkamah, sebelum dilangsungkannya sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan a quo, telah mendapat konfirmasi melalui hubungan komunikasi telepon bahwa pihak Pemohon, melalui kuasa hukumnya, menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat menghadiri persidangan a quo dikarenakan pada saat yang bersamaan sedang menghadiri sidang pada badan peradilan lain. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang patut dan sah bagi Pemohon untuk tidak menghadiri sidang dimaksud karena Mahkamah sebelumnya telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak bersungguh-sungguh tentang Permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan permohonan Pemohon gugur. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut; [4.2] Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon gugur. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 09.43 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan MP Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Wiwik Budi Wasito Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id