117/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 117/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Indra Wiliams Liempepas; Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pelajar/Anggota DPRD Kota Manado; Alamat : Singkil Dua, Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Christovel Liempepas; Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pelajar; Alamat : Singkil Dua, Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/JR.MK/KVLF/VII/2024 bertanggal 24 Juli 2024 memberikan kuasa kepada Kris Tumbel, S.H., dan Vico Judi Saputro, S.H., M.Ec., Dev., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor KRISVICO LAW FIRM yang beralamat di Jln. Pumorow No 29, Kel Taas, Kec. Paal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 7 Agustus 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 27 Agustus 2024 dengan Nomor 117/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 September 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. ⁠Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang - Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa sebelumnya Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum belum pernah diajukan Uji Materiil. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Nomor Perkara 117/PUU-XXII/2024 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut: Permohonan Uji Materiil dalam Nomor Perkara 117/PUU-XXII/2024 Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 117/PUU-XXII/2024 meminta: "Menyatakan bahwa materi Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ; Bahwa alasan Pemohon dalam Permohonan Nomor Perkara 117/PUU- XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 pada pokoknya menyatakan: "Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak 3 dan kepentingan konstitusional Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakukan dan jaminan perlindungan kepastian yang adil di hadapan hukum" Bahwa Permohonan ini memfokuskan kepada memperjelas tafsiran kapan dimulainya Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara ; 3. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan Perubahan Ketiga dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, jo pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 ; 4 5. Bahwa Selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah mengatur tata urutan dan hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dan tidak sejalan/selaras dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ; 7. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi’; 8. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang- Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 5 9. Bahwa ketentuan dalam beracara pada Mahkamah Konstitusi diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, Juncto Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia ; b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ; c. Badan hukum publik atau privat, atau ; d. Lembaga Negara. Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: 6 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon 7 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa berpijak pada ketentuan diatas, para PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor No. 7171032105980001atas nama Indra Wiliams Liempepas dan 8 Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7171030803930001 atas nama Christovel Liempepas dan para pemohon pada kontestasi pemilihan legistlatif di tahun 2024 yang berasal dari golongan kaum muda ini berkeinginan untuk menjadi anggota legistaif pusat maupun daerah asal pemohon ; 8. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon DPR RI serta DPRD Kota, dan karenannya Pemohon memiliki legal standing dalam pengujian Objek Permohonan. 9. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalikan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 10. Bahwa objek permohonan yaitu Pasal 482 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa” ; 11. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 482 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional para Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ; 12. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 482 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah melanggar dan 9 merugikan Hak Konstitusional para pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum ; b. Hak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 13. Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengikuti rangkaian pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Manado terkait dugaan Money Politic ; 14. Bahwa Para Pemohon telah berjuang mempertahankan haknya di sidang Pengadilan Negeri Manado yang di dampingi oleh Kuasa Hukumnya atas dugaan Tindak Pidana Pemilu dan telah hadir serta mendengar Putusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 19 Juni 2024 (Bukti P-1) ; 15. Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Manado pada pertimbangan Hakim mengesampingkan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dinilai kurang jelas sehingga pada fakta persidangan Pengadilan Negeri Manado secara sengaja dan mengetahui untuk melewati batas 7 Hari sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dan setelah hadir dan mendengar Putusan Pengadilan Negeri Manado yang pada intinya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka para Pemohon yang di damping Kuasa Hukumnya saat itu juga menyatakan banding atasan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd tertanggal 19 Juni 2024; 16. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado lewat Putusannya Nomor: 78/PID/2024/PT MND yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/Pid.Sus/2024/PN (Bukti P2) ; 17. Bahwa untuk memastikan para pemohon mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan konstitusi maka penasehat hukum dari pemohon secara intens tampil di media untuk mengawal hak warga negara dengan cara mengedepankan pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; 10 18. Bahwa hal tersebut diatas mengakibatkan kerugian para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 482 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 19. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) berbunyi : “Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa”. 13. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juga dinilai tidak jelasnya limitasi yang mengatur pasal tersebut telah menimbulkan kerugian nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas- jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal Pasal 28 D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 14. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 482 ayat (1) Undang- Undang a quo telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: 1. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; 2. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pemilihan legislatif. 3. Hak Perlindungan yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat mutlak bagi setiap Warga Negara 4. Dengan adanya pasal 482 ayat satu (1) tidak adanya jaminan akan mendapat perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum. 15. Bahwa demikian para pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024 dan oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional ; 11 16. Bahwa dengan besar hati serta memiliki jiwa ksatria Para Pemohon pada akhirnya ingin memperjuangkan terkait kejelasan dari Pasal 482 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk di uji materilkan di Mahkamah Konstitusi agar kedepannya tidak adalagi masyarakat atau warga negara yang menjadi korban atau dihalangi hak konstitusionalnya terkait kepastian hukum khususnya pada Pasal 482 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; 17. Bahwa di dalam penjelasan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945; 18. Bahwa Para Pemohon hilang kerugiannya jika permohonan a quo dikabulkan yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk mengabulkan pemaknaan ketentuan 7 hari pada Pasal 482 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dengan pemaknaan “ketentuan 7 hari dihitung sejak satu hari setelah dilimpahkan berkas perkara “ atau setidak-tidanya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI 1. NORMA MATERIIL Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) berbunyi: “Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa”. 2. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI PENGUJI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 12 III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (Posita) 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang- wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu; 3. Bahwa kepastian realisasi hukum yang memungkinkan orang untuk mengandalkan diri pada perhitungan, bahwa norma-norma yang berlaku memang dihormati dan dilaksanakan, keputusan-keputusan Pengadilan sungguh-sungguh dilaksanakan dan ditaati; 4. Bahwa berdasarkan keadilan korektif bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal pemohon merasa sebagai warga negara Indonesia yang semestinya berhak mendapatkan keadilan yang sama pula yang sudah dijamin dalam UUD 1945 merasa perlu untuk memperjuangkan hak tersebut sebagai suatu pemulihan sebagai suatu upaya untuk menyeimbkan suatu hal yang akibat adanya ketidakadilan. 5. Pemohon beranggapan bahwa dengan tetap diterapkan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara” yang dalam hal perkara pemohon sebelumnya di Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado, dapat menimbulakan penurunan terhadap calon anggota legistatif terkhusus yang berasal dari golongan kaum milenial; 6. Bahwa dengan hal Pemohon mengajukan dengan permohonan terkait pemaknaan dan penafsiran yang jelas terhadap pasal 482 ayat 1 Undang Undang Pemilihan Umum, maka siapapun yang dipilih atau memilih baik potensial Pemohon sebagai calon atau siapapun nanti yang akan maju sebagai Calon Legislatif baik dari tingkat pusat hingga daerah kota/kabupaten 13 sehingga Pemohon sebagai pemilih atau yang dipilih nantinya tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar ; 7. ⁠Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan sehingga Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara; 8. Bahwa salah satu prinsip keadilan dan/atau kepastian hukum yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dipertegas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilu harus berprinsipkan keadilan dan kepastian hukum namun pada kenyataanya pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu pada akhirnya merugikan para Pemohon dengan alasan karena Pasal 482 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap tidak jelas sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum; 9. Bahwa dengan diberlakukanya Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dianggap tidak jelas tersebut menimbulkan beragam multitafsir sehingga berpotensi digunakan untuk kepentingan golongan tertentu. Dan oleh karena hal tersebut berpotensi pula menimbulkan kerugian bukan hanya pemohon maupun subjek lainya yang memiliki hak konstitusi yang sama. 10. ⁠Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Pasal 482 (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tuiuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. 14 11. Bahwa mengenai open legal policy dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...". 12. Bahwa keberadaan Objek Permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena keketentuan dalam Objek Permohonan menciptakan suatu diskriminasi yang mengakibatkan terciderainya suatu kepastian hukum, sebagaimana: "Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama". 13. Bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu: Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 10. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 482 ayat (1) Undang- Undang a quo telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: 1. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; 2. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pemilihan legislatif. 3. Hak Perlindungan yang dijamin Undang Undang Dasar 1945 yang bersifat mutlak bagi setiap Warga Negara 15 4. Dengan adanya pasal 482 ayat satu (1) tidak adanya jaminan akan mendapat perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum. 11. Bahwa terdapat pula perkara yang memperjelas terkait limitasi 7 hari sejak diberikan berkas perkara atau konsekwensi hukum yang terjadi ketika melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu pada perkara 81/Pid.Sus/2018/PN Thn pada Pengadilan Negeri Tahuna yang putusanya perkara tersebut gugur demi hukum. Hal ini yang kami nilai tidak adanya kesetaraan yang adil maupun mencerminkan prinsip kepastian hukum akibat dari mulitafsirnya diberlekukan pasal ini. 12. Bahwa menurut hemat kami terhadap pasal Pasal 482 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki intrepteasi yang cenderung belum jelas sehingga menimbulkan kerugian oleh Para Pemohon terhadap putusan yang dikeluarkan hakim Pengadilan Negeri Manado dan Hakim Pengadilan Tinggi Manado, maka dari itu kami mengajukan permohonan untuk diuji materil terhadap objek permohonan ini untuk memperkuat dan memperjelas pasal 482 ayat (1) agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan masyarakat dan elemen- elemen yang terkait. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, PEMOHON I dan PEMOHON II (PARA PEMOHON) mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima dan mengadili sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. ⁠Menyatakan Pasal 482 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) yang berbunyi “Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan " ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak satu hari setelah dilimpahkan berkas perkara.” 16 3. Meminta Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk mengabulkan pemaknaan ketentuan 7 hari pada Pasal 482 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dengan pemaknaan “ketentuan 7 hari dihitung sejak satu hari setelah dilimpahkan berkas perkara “: 4. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ; ATAU : Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO Nomor perkara: 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd; 2. Bukti P-2 : Fotokopi PUTUSAN PENGADILAN TINGGI Nomor: 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pledoi/Nota Pembelaan pada perkara Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Memori banding pada perkara Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Lembar Kutipan Pasal 482 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum; 7. Bukti P-7 : Fotokopi media berita terkait pengungkapan 7 hari kewenangan pengadilan negeri dalam mememeriksa hingga memutus perkara; 8. Bukti P-8 : Fotokopi lembaran Kalender bulan Mei dan Juni 2024; 17 9. Bukti P-9 : Fotokopi Jadwal Penetapan Hakim, Panitera Penganti, dan Sidang Pertama; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Jadwal Sidang Pengadilan Negeri Nomor Perkara 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Manado No. 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Manado dalam Pemilu 2024; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 18 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 19 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional, yaitu hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum di hadapan hukum dan hak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dalam mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai pemilih dan juga sebagai calon anggota legislatif; 4. Bahwa para Pemohon telah mengikuti rangkaian pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Manado terkait dugaan tindak pidana Pemilu, dan oleh karena itu para Pemohon telah berjuang mempertahankan haknya di sidang Pengadilan Negeri Manado yang didampingi oleh kuasa hukumnya atas dugaan tindak 20 pidana pemilu dan telah hadir serta mendengar Putusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 19 Juni 2024 (Bukti P-1); 5. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Manado pada pertimbangan Hakim mengesampingkan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 yang dinilai kurang jelas sehingga pada fakta persidangan Pengadilan Negeri Manado secara sengaja dan mengetahui untuk melewati batas 7 (tujuh) hari sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Setelah hadir dan mendengar Putusan Pengadilan Negeri Manado yang pada intinya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka para Pemohon yang didamping kuasa hukumnya saat itu juga menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd tertanggal 19 Juni 2024. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Manado lewat Putusannya Nomor: 78/PID/2024/PT MND pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd (Bukti P-2); 6. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017, di mana terdapat ketidakjelasan limitasi yang mengatur pasal tersebut telah menimbulkan kerugian nyata terhadap para Pemohon, yang mana hal ini telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial mengenai anggapan kerugian hak konstitusional karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berkenaan batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur oleh Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 dalam kaitannya dengan kasus konkrit yang dihadapi oleh para Pemohon. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 21 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, dengan diberlakukannya Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 yang dianggap tidak jelas tersebut menimbulkan multitafsir sehingga berpotensi digunakan untuk kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu, hal tersebut berpotensi pula menimbulkan kerugian bukan hanya para Pemohon maupun subjek lainnya yang memiliki hak konstitusional yang sama. 2. Bahwa menurut para Pemohon, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 memiliki interpretasi yang cenderung belum jelas sehingga menimbulkan kerugian oleh para Pemohon terhadap putusan yang dikeluarkan hakim Pengadilan Negeri Manado dan Hakim Pengadilan Tinggi Manado, maka dari itu menurut para Pemohon perlu untuk memperkuat dan memperjelas Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan masyarakat dan elemen-elemen yang terkait. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon pada petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017, yang berbunyi “Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan 22 memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak satu hari setelah dilimpahkan berkas perkara.” Selain itu, para Pemohon juga meminta Mahkamah untuk mengabulkan pemaknaan ketentuan 7 hari pada Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 dengan pemaknaan “ketentuan 7 hari dihitung sejak satu hari setelah dilimpahkan berkas perkara.” [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 September 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo telah jelas, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah apakah norma Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat karena menimbulkan multitafsir dalam menetapkan tenggat waktu penyelesaian perkara tindak pidana pemilu pada pengadilan negeri sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap isu konstitusional tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa norma yang diajukan untuk diuji oleh para Pemohon adalah Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 yang pada pokoknya merupakan norma yang memberikan batasan waktu bagi pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Selain itu, pada norma yang sama, ditentukan pula bahwa pelaksanaan kewenangan oleh pengadilan negeri dalam perkara-perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam konteks penanganan tindak pidana Pemilu, norma a quo dapat dipahami sebagai salah satu perwujudan 23 peradilan dengan acara cepat (speedy trial). Hal ini terlihat bahwa Pasal 482 a quo merupakan salah satu dari serangkaian norma dalam UU 7/2017 pada bagian yang mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu, di mana sebagian besar pasal yang tercakup dalam bagian tersebut mengatur mengenai batas waktu atau tenggat waktu dalam rangkaian tata cara penanganan tindak pidana pemilu. Norma-norma yang substansinya mengatur mengenai batas waktu dalam UU 7/2017 antara lain mengenai batas waktu penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu dari Bawaslu kepada Polri [Pasal 476 ayat (1)], batas waktu penyelidik menyampaikan hasil penyelidikan kepada penyidik (Pasal 479), batas waktu penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 480), batas waktu pemeriksaan tindak pidana Pemilu oleh pengadilan negeri [Pasal 482 ayat (1)], batas waktu pengajuan banding [Pasal 482 ayat (2)], batas waktu pelimpahan berkas perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi [Pasal 482 ayat (3)], serta batas waktu pemeriksaan perkara banding pengadilan tinggi [Pasal 482 ayat (4)]. Batasan waktu tersebut selain merupakan keniscayaan dalam menerapkan penyelenggaran peradilan yang cepat dan berbiaya ringan, juga menjadi penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam perkara tindak pidana Pemilu. Salah satu alasan penting perkara tindak pidana Pemilu diselesaikan dalam jangka waktu sesegera mungkin adalah karena penyelesaian tindak pidana Pemilu tersebut merupakan salah satu dari rangkaian penegakan hukum Pemilu yang terintegrasi, di mana hasil dari proses peradilan tersebut dapat berpengaruh sebagai informasi dalam pertimbangan putusan yang diambil oleh lembaga penegak hukum pemilu yang lain, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sifat kesegeraan terhadap penyelesaian tindak pidana Pemilu merupakan tuntutan penting tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan sifat kesegeraan ini, norma Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 juga mengatur mengenai tidak harus hadirnya terdakwa ketika pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana Pemilu. Ketentuan ini haruslah diterapkan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan ketentuan mengenai batas waktu a quo, karena ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari potensi penundaan persidangan yang disebabkan ketidakhadiran terdakwa. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar rumusan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 yang menyandingkan ketentuan mengenai 24 batas waktu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu dengan ketentuan bahwa proses peradilan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan kepastian hukum Pemilu. Selanjutnya dengan memedomani pertimbangan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang berpendapat adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 a quo. [3.10.2] Bahwa menurut para Pemohon, dengan diberlakukannya Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 yang dianggap tidak jelas tersebut menimbulkan multitafsir sehingga berpotensi digunakan untuk kepentingan golongan tertentu, para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 memiliki interpteasi yang cenderung belum jelas sehingga menimbulkan kerugian. Menurut Mahkamah, sebagaimana pertimbangan Sub-Paragraf [3.10.1] di atas, batas waktu sebagaimana diatur Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 merupakan keniscayaan yang harus diterapkan dengan memedomani prinsip peradilan cepat (speedy trial). Berkenaan dengan hal tersebut makna dari rumusan Pasal 482 ayat (1) a quo, yang menyatakan “Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa” berarti paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, perkara yang telah dilimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri harus telah diputus. Secara implisit, batas waktu dimulainya atau berlakunya jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut adalah sudah jelas, yaitu hari berikutnya setelah berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan negeri. Selanjutnya, pengadilan negeri harus menggunakan waktu selama 7 (tujuh) hari tersebut untuk menyelenggarakan proses peradilan yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dengan berpedoman pada prinsip kepastian hukum dan peradilan cepat serta berbiaya ringan sebagaimana yang telah Mahkamah uraikan dalam pertimbangan di atas, maka selayaknya dimulainya waktu 7 (tujuh) hari tersebut adalah sesegera mungkin setelah pelimpahan berkas perkara, dan hal ini secara implisit telah tercantum dalam rumusan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, rumusan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 adalah cukup jelas, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 25 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.10.3] Bahwa berkenaan dengan rumusan norma yang dimintakan oleh para Pemohon, yaitu memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 yang berbunyi “Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak satu hari setelah dilimpahkan berkas perkara”. Menurut Mahkamah sebagaimana telah diuraikan di atas, rumusan norma Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 secara sengaja menyandingkan ketentuan mengenai batas waktu bagi pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu dengan ketentuan bahwa proses peradilan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Penyandingan ini adalah hal yang penting untuk menghindari adanya penundaan proses peradilan yang terjadi karena ketidakhadiran terdakwa baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menafsirkan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 secara utuh berdasarkan rumusan pada petitum permohonan, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak satu hari setelah dilimpahkan berkas perkara”, maka ketentuan mengenai proses peradilan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa akan menghilang dari penafsiran Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017. Di samping itu, dengan menghilangkan atau tanpa menyertakan frasa “dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa” sebagaimana petitum yang dimohonkan para Pemohon, akan berakibat hilangnya kewenangan peradilan untuk mengadili tanpa kehadiran terdakwa (verstek) yang menjadi salah satu prinsip atau sifat khusus dari peradilan dengan acara cepat (speedy trial) yang juga menjadi ciri khas dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan sama sekali alasan dalam permohonan para Pemohon berkaitan dengan permohonan untuk menghilangkan ketentuan bahwa proses peradilan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Oleh karena itu, petitum dalam permohonan para Pemohon jika dikabulkan dapat mengakibatkan 26 norma Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 menjadi tidak utuh yang bermuara pada ketidakpastian hukum. Bahwa berkenaan dengan kasus konkrit yang dihadapi oleh para Pemohon, yaitu adanya anggapan para Pemohon mengenai ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari penerapan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 oleh Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado, hal tersebut bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Persoalan bagaimana lembaga peradilan menerapkan Pasal 482 ayat (1) a quo merupakan persoalan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada Sub-paragraf [3.10.2] di atas, ketentuan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 adalah tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 tidak bertentangan secara bersyarat dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 27 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.24 WIB oleh Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 28 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas