117/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 117/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Berkarya, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Muchdi Purwopranjono Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Alamat : Jalan Taman Margasatwa Raya, Nomor 11, RT. 1, RW. 1, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 2. Nama : Fauzan Rachmansyah Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Alamat : Jalan Taman Margasatwa Raya, Nomor 11, RT. 1, RW. 1, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2022 memberi kuasa kepada Rino, S.H., dan M. Malik Ibrohim, S.H., M.H., para Advokat dari kantor hukum Rino Maulana Iskandar & Co, yang beralamat di Jalan T1 Nomor 27, RT 008, RW 008, Cipinang Muara III, Jakarta Timur, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Nobvember 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 30 November 2022 dengan Nomor 117/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam: 1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 3 Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 6. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni sebagai pengawal kontitusi (the guardian of constitution), penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution), pengawal demokrasi (the guardian of democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights), dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). 7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the 4 guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas mengingat permohonan adalah pengujian undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum Dan Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Nomor 02 tertanggal 02 Mei 2016 dibuat di hadapan Walman Siagian, S.H., M.Kn, Notaris di Kab. Tangerang. Perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 08 tertanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-15.AH.11.03 TAHUN 2022 tertanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai 5 Berkarya) menjadi Partai Berkarya, serta Akta Nomor 09 tertanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-28.AH.11.02 TAHUN 2022 tertanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025. 3. Bahwa Pemohon sebagai partai politik didirikan di Jakarta pada tahun 2016 dan merupakan partai politik peserta pemilu 2019 dengan perolehan suara sebanyak 2.929.495 (2,09 persen) dari suara nasional, tepat berada di bawah Partai Perindo dengan 3.738.320 (2,67 persen). Selanjutnya, perolehan suara nasional berturut-turut setelah Pemohon ialah PSI 2.650.361 (1,89 persen), Partai Hanura 2.161.507 (1,54 persen), PBB 1.099.848 (0,79 persen) dan seterusnya. 4. Bahwa selanjutnya nama Pemohon tidak tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 14 Desember 2022, sehingga Pemohon tidak termasuk partai politik peserta pemilu 2024. Meskipun Pemohon bukan sebagai partai politik peserta pemilu 2024, namun Pemohon berpendapat tetap memiliki legal standing dari sudut pandang lain yang akan diuraikan lebih lanjut pada Permohonan ini. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Berkarya, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Berkarya berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Berkarya. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Berkarya sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan a quo. 6. Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut membahas UU Pemilu, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas 6 pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang a quo. 7. Bahwa sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur “non-parlemen”. Satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 8. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 9. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum partai politik dan/atau sebagai partai politik peserta pemilu 2019 dan/atau potensi sebagai partai politik peserta pemilu pasca 2024 diberikan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memegang jabatan selama lima tahun, serta berhak atas kepastian hukum yang adil dalam negara hukum Indonesia. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut di atas dijamin, diatur, dan diberikan oleh UUD 1945, yaitu: a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: 7 Negara Indonesia adalah negara hukum. b. Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. c. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. d. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 10. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali (vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945) yang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 dan pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam Pasal 227 UU Pemilu dimana pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu (vide Pasal 226 ayat (1) UU Pemilu). 11. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU Pemilu yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; 8 h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu telah memberikan penjelasan yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun. 12. Bahwa selanjutnya pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam ketentuan Pasal 227 UU Pemilu yang berbunyi: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia; b. surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU; 9 d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD; g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir; h. daftar riwayat hidup, profit singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan; o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. 13. Bahwa Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya (incumbent) untuk maju kembali dalam pemilu selanjutnya dan memegang jabatan selama lima tahun (vide Pasal 7 UUD 1945). Namun demikian, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah membatasi atau mereduksi hak 10 konstitusional Pemohon dalam Pemilu 2019 yang lalu untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena sedemikian rupa mengatur persyaratan calon presiden atau wakil presiden yaitu belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau sering disebut selama 2 (dua) periode yang dibuktikan dengan surat pernyataan (vide Pasal 227 huruf I UU Pemilu), sehingga pada Pemilu 2019 yang lalu dimana Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu Pemohon tidak dapat mengajukan salah satu calon yang sudah pernah menjabat selama 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama untuk dicalonkan kembali sebab keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu. 14. Bahwa kerugian Pemohon tersebut potensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kembali dalam pemilu pasca 2024 ketika Pemohon berpotensi kembali menjadi partai politik peserta pemilu pada pemilu pasca 2024. 15. Bahwa norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu merupakan norma baru yang menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945. Padahal tidak ada satupun kata bahkan kalimat dalam UUD 1945 yang menyebut dan mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUD 1945, pasal a quo berlaku terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu sebelumnya dan bukan untuk pasangan yang masih berstatus sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sebab calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal sebelumnya yaitu Pasal 6A UUD 1945. 17. Bahwa Pasal 7 UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan 2 (dua) periode atau 2 (dua) kali masa jabatan. Berdasarkan tafsir gramatikal dan tafsir sistimatis Pasal 7 UUD 1945, 2 (dua) periode atau 2 (dua) kali masa jabatan hanya berlaku terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang terpilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya dan sedang memegang jabatan selama lima tahun, kemudian mereka (Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang sedang memegang 11 jabatan) tersebut mencalonkan atau dicalonkan kembali dalam pemilu, sehingga dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan yaitu lima tahun. Oleh sebab itu, jelas dalam Pasal 7 UUD 1945 pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, sehingga pasangan yang sama tersebut hanya dapat memegang jabatan total selama 2 (dua) periode atau 2 (dua) kali masa jabatan (sepuluh tahun). 18. Bahwa di sisi lain secara a contrario, Pasal 7 UUD 1945 secara jelas tidak membatasi hak untuk Presiden atau Wakil Presiden terpilih untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan selanjutnya. Bahkan, Pasal 7 UUD 1945 bersifat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu sebelumnya apabila Presiden atau Wakil Presiden tersebut memilih pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, karena keberlakuan Pasal 7 UUD 1945 jelas mengatur dan hanya mengikat secara hukum untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama dan bukan untuk individu Presiden atau individu Wakil Presiden. 19. Bahwa oleh sebab itu, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang dibuktikan dengan surat pernyataan (vide Pasal 227 huruf I UU Pemilu) bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional Pemohon. 20. Bahwa norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu merupakan norma baru yang berusaha menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945 dan bahkan penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu memberikan perluasan makna tersendiri diluar yang telah ditentukan dalam konstitusi yang penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, berbunyi: Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan 12 belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun. 21. Bahwa karena itu, norma Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait syarat belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu terkait syarat surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menyamakan aturan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang dibuktikan dengan surat pernyataan (vide Pasal 227 huruf I UU Pemilu) terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama yang sedang memegang jabatan hasil pemilu sebelumnya dengan apabila Presiden atau Wakil Presiden terpilih yang sedang memegang jabatan hasil pemilu sebelumnya memilih pasangan yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya. Dengan demikian, norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dalam hal ini pembentukan norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yaitu konstitusi UUD 1945. 22. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu dengan hak konstitusional (vide Pasal 7 juncto Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 22E ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) Pemohon yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 13 huruf i UU Pemilu. 23. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu. III. Alasan-Alasan Permohonan A. Permohonan Tidak Ne bis in Idem 1. Bahwa ketentuan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu pernah dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 Batu uji meliputi Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan amar Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; pokok permohonan tidak dipertimbangkan. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018 Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan amar Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; pokok permohonan tidak dipertimbangkan. c. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVI/2018 Pemohon menyampaikan surat penarikan permohonan perihal Permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018, sehingga Mahkamah menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, menyatakan Permohonan dimaksud ditarik kembali, dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo. Sebelumnya, batu uji dalam permohonan a quo meliputi Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 7 UUD 1945. 2. Bahwa putusan-putusan dan ketetapan Mahkamah tersebut di atas tidak mempertimbangkan pokok permohonan karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga batu uji dan pokok permohonan belum diuji atau belum dipertimbangkan. 3. Bahwa selain itu, permohonan ini yang diajukan oleh Pemohon menggunakan batu uji yang berbeda yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 14 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK, permohonan Pemohon adalah tidak nebis in idem. B. Alasan-Alasan Permohonan 4. Bahwa Pemohon sebagai partai politik yang merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. 5. Bahwa dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan UUD 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945). 6. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU Pemilu yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan 15 kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 7. Bahwa selanjutnya bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu (vide Pasal 226 ayat (1) UU Pemilu) dilengkapi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 227 UU Pemilu, yang berbunyi: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia; b. surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU; d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD; g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir; h. daftar riwayat hidup, profit singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; 16 i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan; o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. 8. Bahwa apabila dicermati secara saksama, ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu tersebut di atas prinsipnya adalah sama, yaitu mengatur persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Berdasarkan kedua pasal a quo, UU Pemilu telah memberikan batasan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yaitu apabila belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dalam istilah lain hal ini sering disebut juga sebagai 2 (dua) periode. 9. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu dapatlah dikatakan merupakan norma baru yang menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945. Padahal substansi dan konsekuensi logis yang timbul antara Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu adalah berbeda dengan Pasal 7 UUD 1945. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 169 huruf n 17 dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 10. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu dapat dikatakan merupakan hasil menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 terdapat kata “dan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti/makna “penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda”. Dengan demikian, kata “dan” merupakan penghubung frasa/kalimat sebelum dan sesudahnya. Dalam artian frasa/kalimat sebelum dan sesudahnya tersebut saling bertalian atau berhubungan satu dengan yang lain. Selain itu, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 juga memuat dua tanda koma (,) yang menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), tanda koma (,) digunakan untuk beberapa hal diantaranya digunakan sebelum kata penghubung maupun digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Oleh sebab itu, telah jelas dan terang (expressive verbis) bahwa setiap frasa/kalimat dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 saling terkait/berhubungan dan karenanya tidak untuk ditafsirkan lain selain daripada yang tertulis dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945. 11. Bahwa dapatlah dikatakan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 terbagi atas dua kalimat yaitu: - Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, - dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Apabila membaca secara utuh satu kesatuan norma Pasal 7 UUD 1945 yang saling bertalian atau saling berhubungan, maka satu paket pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang memegang jabatan 18 selama lima tahun lah yang sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (lima tahun). Masa jabatan 5 (lima) tahun sejalan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Frasa dapat dipilih kembali hanya untuk satu paket pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya, yaitu Presiden dan Wakil Presiden (yang sedang) memegang jabatan selama lima tahun. Dan frasa hanya untuk satu kali masa jabatan menunjukan bahwa pada hakikatnya memang masa jabatan hasil pemilu adalah lima tahun. Oleh sebab itu, tidak ada satupun norma hukum di Indonesia yang mengatur masa jabatan hasil pemilu selain daripada satu kali masa jabatan, misalnya sepuluh tahun secara sekaligus. Dengan demikian, khusus terhadap satu paket pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang sedang menjabat, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Apabila individu Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri atau dicalonkan dengan memilih pasangan baru lainnya yang berbeda untuk menjadi calon Wakil Presiden atau calon Presidennya, maka terhadap individu Presiden atau individu Wakil Presiden yang sedang menjabat tersebut tidak terikat dan tidak berlaku ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan karena pasangan mereka (individu Presiden atau individu Wakil Presiden) dalam pemilihan selanjutnya bukanlah orang yang sedang menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, melainkan orang baru lainnya yang berbeda. 12. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan tafsir gramatikal dan tafsir sistimatis Pasal 7 UUD 1945 apabila dihubungkan dengan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan hanya berlaku terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang terpilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya yang sedang memegang jabatan selama lima tahun, kemudian pasangan (Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang sedang memegang jabatan) tersebut mencalonkan atau dicalonkan kembali dalam pemilu, sehingga dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali 19 masa jabatan yaitu lima tahun. Oleh sebab itu, jelas dan tegas dalam Pasal 7 UUD 1945 pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, sehingga pasangan yang sama tersebut hanya dapat memegang jabatan total 2 (dua) kali masa jabatan (sepuluh tahun). Sedangkan, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 tidak mengakui atau tidak mengatur 2 (dua) kali masa jabatan apabila individu Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri atau dicalonkan dengan memilih pasangan baru lainnya yang berbeda untuk menjadi calon Wakil Presiden atau calon Presidennya. 13. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, dari sisi penafsiran original intent ketentuan Pasal 7 UUD 1945 tetap membuka peluang kepada calon Presiden atau calon Wakil Presiden untuk dapat mencalonkan diri kembali setelah terdapat jeda dengan periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun Kamil selaku Ketua Rapat pada saat Rapat PAH III BP MPR ke-3 tanggal 9 Oktober 1999 sebagai berikut: “…tetapi, di dalam alternatif kedua dibuka kemungkinan sesudah melalui tenggang waktu tertentu, Presiden ini bisa saja dipilih kembali, seorang warga negara mantan Presiden itu bisa saja dipilih kembali. Ini sesuai dengan hak-hak asasi seseorang yang hak-hak asasi warga negara dimana kalau memang itu rakyat menghendaki, itu bisa saja diberi kesempatan seperti itu….” Pernyataan tersebut di atas menurut Pemohon telah sejalan dengan prinsip hak asasi manusia tentang hak-hak sipil dan politik. 14. Bahwa sebagai negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) yang mengakui hak-hak asasi manusia dimana Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, di mana Pasal 25 huruf (b) menyebutkan bahwa “setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara 20 secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih”. Sehingga, Pemohon berpandangan bahwa Presiden atau Wakil Presiden yang telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk dipilih menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden periode selanjutnya apabila memang rakyat menghendakinya. 15. Bahwa berangkat dari pemahaman konsep kedaulatan rakyat, dimana saat ini Indonesia berada pada era demokrasi langsung, rakyatlah yang memegang kendali untuk menentukan dan memutuskan segala sesuatu. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan yang berasal dari Abraham Lincoln yang sangat popular dalam mengartikan konsep demokrasi yaitu from the people, by the people, of the people. Rakyat harus terlibat langsung dalam setiap kebijakan, maka melalui sarana sistem pemilu dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden pilihannya adalah bagian dari pengejawantahan suatu pemerintahan itu datangnya atas dasar kehendak dari rakyat itu sendiri. 16. Bahwa lahirnya perubahan UUD 1945 pada masa reformasi dapatlah dikatakan untuk menata kembali sistem pemerintahan dan ketatanegaraan serta menghindari adanya kekuasaan yang terlampau besar dan abuse. Di sisi lain, semangat perubahan UUD 1945 telah mencerminkan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan yaitu saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga- lembaga negara atau yang biasa disebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara. Oleh sebab itu, dengan semakin membaiknya sistem ketatanegaraan dan penerapan prinsip check and balances cabang- cabang kekuasaan, telah mereduksi dan mencegah terciptanya suatu kekuasaan yang heavy dan abuse. Dengan demikian, Presiden atau Wakil Presiden yang telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan yang dipilih kembali oleh rakyat karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan menghendakinya demikian, tidak akan menyebabkan timbulnya executive heavy mengingat ada cabang-cabang kekuasaan lain baik legislatif maupun yudikatif yang akan saling mengontrol dan mengawasi cabang kekuasaan satu dengan lainnya sesuai dengan 21 prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan. 17. Bahwa dalam konteks perbandingan dengan negara lain, terdapat negara-negara yang mengatur dan membolehkan Presiden menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, diantaranya ialah negara Kongo, Tanjung Verde, Vietnam, Kiribati dan Iran. 18. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 UUD 1945 secara jelas tidak membatasi hak bagi Presiden atau Wakil Presiden terpilih untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan selanjutnya. Bahkan, Pasal 7 UUD 1945 bersifat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu sebelumnya apabila individu Presiden atau individu Wakil Presiden tersebut memilih pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, karena keberlakuan Pasal 7 UUD 1945 jelas mengatur dan hanya mengikat secara hukum untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama dan bukan untuk individu Presiden atau individu Wakil Presiden. 19. Bahwa oleh sebab itu, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang dibuktikan dengan surat pernyataan (vide Pasal 227 huruf I UU Pemilu) bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional Pemohon karena apabila Presiden atau Wakil Presiden terpilih hasil pemilu sebelumnya memilih pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, maka demi hukum tidak terikat atau tidak dibatasi pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan. 20. Bahwa selain itu, penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu memberikan perluasan makna tersendiri diluar yang telah ditentukan dalam konstitusi yang penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, berbunyi: Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan 22 belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun. Bahwa konstitusi tidak pernah mengatur ketentuan mengenai “belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”. Oleh sebab itu, jelas dan tegas bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n Juncto Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan berpotensi merugikan atau menghambat hak konstitutisional Pemohon dalam mengusulkan pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. 21. Bahwa secara yuridis, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sesuai dengan Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 pada waktu itu yang mengatur tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, yang dalam Pasal 1 berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Bahwa nomenklatur judul yang digunakan adalah pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di mana Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud tersebut hanya untuk satu paket pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang memegang jabatan selama lima tahun dan apabila dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 22. Bahwa telah jelas dan terang ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu berbeda dan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 yaitu ketentuan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu berbeda jauh dengan makna yang terkandung dalam Pasal 7 UUD 1945. 23. Bahwa akan menjadi berbeda cerita apabila ketentuan Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, misalkan: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan masing-masing Presiden dan Wakil Presiden sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 23 Atau berbunyi, misalkan: Tidak ada seorangpun yang dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden lebih dari dua kali masa jabatan. Bahwa permisalan yang kedua tersebut di atas mengacu pada perbandingan hukum dengan konstitusi Amerika Serikat hasil amandemen ke-22 yang berbunyi, “no person shall be elected to the office of the President more than twice”. Bahwa apabila ketentuan Pasal 7 UUD 1945 berbunyi sebagaimana permisalan-permisalan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi. 24. Bahwa sebaliknya, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan pemilihan umum yang adil sebagaimana telah dijamin dan dilindungi dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam kaitannya hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan Presiden dan calon Wakil Presiden yang dibatasi syarat belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang dibuktikan dengan surat pernyataan (vide Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu). 25. Bahwa karenanya ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu demi hukum dan untuk melindungi hak konstitusional Pemohon harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan Pasal 7 UUD 1945 telah terang dan jelas serta tidak perlu lagi diterjemahkan atau ditafsrikan ke dalam suatu Undang-Undang (in casu UU Pemilu) sebagaimana adagium interpretatio cessat in clarisatau plain meaning rule, yang berarti penafsiran berhenti ketika suatu teks atau pasal telah jelas. 26. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) yang membawa konsekuensi adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusonal warga negara dan pemerintahan dalam arti luas dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan stufentheorie, norma hukum dibawah harus berpegangan dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dalam hal ini UU 24 Pemilu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Dengan demikian, norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dalam hal ini pembentukan norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yaitu konstitusi UUD 1945 27. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, maka darimanakah Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU Pemilu bisa sedemikian rupa mengatur persyaratan calon Presiden atau Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama? Sedangkan, Pasal 7 UUD 1945 jelas tidak melarang Presiden secara individu (tunggal/tidak berpasangan) atau wakil Presiden secara individu (tunggal/tidak berpasangan) untuk ikut dalam pemilu dan bahkan tidak ada satu pun pengaturan dalam konstitusi yang membatasi seperti pengaturan dalam Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU Pemilu bahwa terdapat pembatasan selama 2 (dua) kali masa jabatan. Frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” dalam Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU Pemilu jelas berbeda makna dengan frasa “hanya untuk satu kali masa jabatan” dalam Pasal 7 UUD 1945. 28. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 169 huruf n terkait syarat belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu terkait syarat surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama menjadi tidak relevan lagi sebab bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dan menciderai pemilihan umum yang adil sebagaimana telah dijamin dan dilindungi dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 29. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Pasal 169 huruf n (termasuk dengan sendirinya penjelasan pasal) dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang 25 Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequeo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut: 1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P - 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P - 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti P - 4 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Nomor 02 tertanggal 02 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Walman Siagian, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Tangerang; 26 5. Bukti P - 5 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Republik (Nasrep) Nomor 05 tertanggal 14 September 2016 yang dibuat di hadapan Walman Siagian, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Tangerang; 6. Bukti P - 6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Republik; 7. Bukti P - 7 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Berkarya Nomor 48 tertanggal 14 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Walman Siagian, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Tangerang; 8. Bukti P - 8 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya Nomor 02 tertanggal 22 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Benny Benyamin Haryanto, S.H., Notaris di Tangerang; 9. Bukti P - 9 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Nomor 02 tertanggal 14 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., Notaris di Bekasi; 10. Bukti P - 10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya); 11. Bukti P - 11 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Nomor 02 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., Notaris di Bekasi; 12. Bukti P - 12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya); 13. Bukti P - 13 : Fotokopi Akta Perubahan Pengurus Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Nomor 1 tertanggal 10 Juni 2022 yang di buat dihadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., Notaris di Bekasi; 14. Bukti P - 14 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya Nomor 08 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang; 15. Bukti P - 15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) menjadi Partai Berkarya; 16. Bukti P - 16 : Fotokopi Akta Perubahan Pengurus Partai Berkarya Nomor 27 09 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang; 17. Bukti P - 17 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 28 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 29 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang masing-masing menyatakan: - Pasal 169 huruf n: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: a… n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama o… - Pasal 227 huruf i: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a… i. surat pemyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; j… 2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon adalah badan hukum berbentuk partai politik yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pernah menjadi peserta Pemilu pada tahun 2019, namun untuk tahun 2024 Pemohon tidak termasuk dalam partai politik peserta Pemilu [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-17] 30 b. Bahwa di dalam Anggaran Dasar Pemohon telah ditentukan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Berkarya berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya untuk melakukan perbuatan hukum yakni mewakili DPP Partai Berkarya dalam mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah, dan Pemohon menyatakan tidak terlibat dalam pembahasan UU 7/2017. c. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UD 1945. d. Bahwa Pemohon sebagai partai politik merasa memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya (incumbent) untuk maju kembali dalam pemilu selanjutnya dan memegang jabatan selama lima tahun. Namun dengan adanya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah membatasi atau mereduksi hak konstitusional Pemohon dalam Pemilu 2019 yang lalu untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena ketentuan a quo telah mengatur persyaratan calon Presiden atau wakil Presiden yang belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau sering disebut selama 2 (dua) periode yang dibuktikan dengan surat pernyataan, sehingga pada Pemilu 2019 Pemohon sebagai peserta pemilu tidak dapat mengajukan salah satu calon yang sudah pernah menjabat selama 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama untuk dicalonkan Kembali. Padahal tidak ada satupun di dalam UUD 1945 yang menyebut dan mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. e. Bahwa menurut Pemohon Pasal 7 UUD 1945 secara jelas tidak membatasi hak untuk Presiden atau Wakil Presiden terpilih untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan selanjutnya. Bahkan, Pasal 7 UUD 1945 bersifat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu sebelumnya apabila Presiden atau Wakil Presiden tersebut memilih pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, karena keberlakuan Pasal 7 UUD 1945 31 jelas mengatur dan hanya mengikat secara hukum untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama dan bukan untuk individu Presiden atau individu Wakil Presiden. f. Bahwa menurut Pemohon kerugian Pemohon tersebut di atas, dapat dipastikan akan terjadi kembali di Pemilu setelah tahun 2024 ketika Pemohon berpotensi kembali menjadi partai politik peserta Pemilu setelah tahun 2024. 3. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah berkaitan dengan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah partai politik yang telah mendapatkan legitimasi dari Kementeraian Hukum dan HAM serta di dalam akta pendiriannya telah dinyatakan siapa saja yang dapat mewakili partainya dalam persidangan di depan pengadilan yakni Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pemohon [vide bukti P-5 sampai dengan Bukti P-9]. Adapun dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah, Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilu tahun 2019, telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan atau potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut. Oleh karenanya, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017, Pemohon mengemukakan 32 argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 dapat dikatakan merupakan norma baru yang menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945. Padahal substansi dan konsekuensi logis yang timbul antara Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah berbeda dengan Pasal 7 UUD 1945. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, apabila diperhatikan secara seksama Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, dari sisi penafsiran original intent ketentuan Pasal 7 UUD 1945 tetap membuka peluang kepada calon Presiden atau calon Wakil Presiden untuk dapat mencalonkan diri kembali setelah terdapat jeda dengan periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang lainnya. 3. Bahwa menurut Pemohon, Indonesia sebagai negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang mengakui hak-hak asasi manusia dimana Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, dimana dalam Pasal 25 huruf (b) menyebutkan bahwa “setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih”. Sehingga, Pemohon berpandangan bahwa Presiden atau Wakil Presiden yang telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk dipilih menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden periode selanjutnya apabila memang rakyat menghendakinya. 33 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 secara jelas tidak membatasi hak bagi Presiden atau Wakil Presiden terpilih untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan selanjutnya. Bahkan, Pasal 7 UUD 1945 bersifat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu sebelumnya apabila individu Presiden atau individu Wakil Presiden tersebut memilih pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, karena keberlakuan Pasal 7 UUD 1945 jelas mengatur dan hanya mengikat secara hukum untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama dan bukan untuk individu Presiden atau individu Wakil Presiden. 5. Bahwa menurut Pemohon, konstitusi tidak pernah mengatur ketentuan mengenai “belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”. Oleh sebab itu, jelas dan tegas bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n jo Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan berpotensi merugikan atau menghambat hak konstitutisional Pemohon dalam mengusulkan pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. 6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagaimana dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional 34 yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan telah berpotensi merugikan atau menghambat hak konstitutisional Pemohon dalam mengusulkan pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2022. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); [3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 35 Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UD 1945, yang sebagian dasar pengujian tersebut belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain, yang membedakan karena dalam perkara a quo pada pokoknya Pemohon adalah partai politik yang merasa terhalang untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan adanya pasal yang diuji. Adapun permohonan sebelumnya adalah perseorangan warga negara Indonesia dan organisasi non partai politik yang pada pokoknya mendalilkan para Pemohon merasa terhalangi untuk memilih calon presiden dan wakil presiden terbaik yang dikehendaki rakyat. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo; [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah, yaitu apakah pengaturan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 36 [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan masalah tersebut, pertimbangan hukum Mahkamah akan disandarkan pada ketentuan UUD 1945, terutama norma Pasal 7 UUD 1945. Tidak hanya itu, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 juga berkaitan erat dengan norma persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, pertimbangan hukum Mahkamah juga akan menyentuh ketentuan norma Pasal 6 UUD 1945, in casu norma Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Kesemua norma Konstitusi tersebut merupakan hasil dari perubahan UUD 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR). Jamak diketahui, tujuan pokok perubahan UUD 1945 selama reformasi konstitusi 1999-2002, antara lain adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Apabila diletakkan dalam konteks sistem pemerintahan, sistem atau paham demokrasi yang dipilih oleh pengubah UUD 1945 adalah demokrasi presidensial. [3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 7 UUD 1945 merupakan salah satu norma dalam UUD 1945 yang diubah untuk pertama kalinya dalam agenda reformasi konstitusi tahun 1999. Sebagaimana diketahui, sebelum perubahan, Pasal 7 UUD 1945 menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Secara normatif, Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut tidak mengatur untuk berapa kali periode seseorang dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Bahkan, dengan adanya frasa “sesudahnya dapat dipilih kembali”, membuka atau memberi kesempatan bagi seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden tanpa pembatasan periode secara jelas. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, rumusan fleksibel Pasal 7 UUD 1945 inilah yang digunakan sebagai basis atau dasar argumentasi untuk mengangkat Presiden tanpa batasan periode pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Setelah perubahan, norma Pasal 7 UUD 1945 menjadi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk sekali masa jabatan”. [3.17] Menimbang bahwa sekalipun norma Pasal 7 UUD 1945 berhasil diubah dalam perubahan pertama pada tahun 1999, dinamika ketatanegaraan pada awal era reformasi menunjukkan Pasal 7 UUD 1945 telah terlebih dahulu diubah sebelum 37 perubahan UUD 1945. Karena Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan dinilai telah membuka celah (loop hole) bagi rezim Orde Baru merekayasa begitu rupa sehingga Soeharto menjadi Presiden lebih dari 32 tahun, Sidang Istimewa MPR 1998, sepakat untuk membatasi periodesasi masa jabatan Presiden dalam produk hukum bernama Ketetapan MPR, yaitu: Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Konsiderans “menimbang” huruf c Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menyatakan, “dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, tidak adanya pembatasan berapa kali Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali untuk memegang jabatannya telah menimbulkan berbagai penafsiran yang merugikan kedaulatan rakyat/kehidupan demokrasi”. Oleh karena itu, anggota MPR bersepakat untuk mengubah substansi Pasal 7 UUD 1945 tanpa menunggu perubahan UUD 1945 sesuai Pasal 37 UUD 1945 menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” [vide Pasal 1 Tap MPR No XIII/MPR/1998]. [3.18] Menimbang bahwa ketika tercapai kesepakatan untuk mengubah UUD 1945, MPR mengadopsi substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi salah satu materi perubahan UUD 1945 dalam perubahan pertama tahun 1999. Salah satu alasan mengangkat substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi substansi konstitusi, yaitu pengaturan di bawah konstitusi dinilai tidak memadai untuk materi yang sangat mendasar seperti pembatasan periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sekalipun secara konstruksi terdapat “sedikit perbedaan” antara norma Pasal 1 Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 dengan norma Pasal 7 UUD 1945 hasil perubahan, yaitu dari “Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk sekali masa jabatan”, namun secara substansi kedua norma dimaksud membatasi kesempatan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden tidak melebihi dari dua periode masa jabatan. Bahkan, selama pembahasan perubahan Pasal 7 UUD 1945 ditemukan beberapa original intent yang terkait langsung dengan pembatasan dimaksud, misalnya, ihwal dua kali masa jabatan tersebut apakah secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Berkenaan dengan hal tersebut, para pengubah UUD 1945 38 bersepakat, substansi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksudkan baik secara berturut- turut maupun tidak berturut-turut [vide Naskah Komprehensif UUD 1945 Buku IV, Jilid 1, hlm. 477]. Bahkan, apabila diletakkan dalam konteks demokrasi presidensial, batasan dua kali berturut-turut dimaksudkan merupakan batasan maksimal seseorang untuk dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden. [3.19] Menimbang bahwa oleh karena Pasal 7 UUD 1945 telah memberikan pembatasan yang jelas ihwal masa jabatan dan periodesasi masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, secara normatif diperlukan pengaturan lain dalam UUD dan ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi untuk mendukung agar pembatasan tersebut terwujud dalam proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, terutama berkenaan dengan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Berkenaan dengan pengaturan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.19.1] Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden secara konstitusional diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Dalam hal ini, norma Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Karena norma konstitusi tidak mungkin mengatur secara detail persyaratan tersebut, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengatur lebih lanjut dengan menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. [3.19.2] Bahwa saat ini undang-undang yang mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah UU 7/2017. Sebagai pengaturan yang mendapat delegasi dari UUD 1945, Pasal 169 UU 7/2017 mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; 39 e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 227 UU 7/2017 menyatakan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia; b. surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU; d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD; g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir; h. daftar riwayat hidup, profit singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil 40 Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan; o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. [3.19.3] Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sebagaimana disebutkan di atas adalah, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang diikuti surat pernyataan belum pernah menjabat selama 2 (dua) periode tersebut adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945. Bahkan, khusus Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 juga menegaskan maksud “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun juga merupakan penegasan terhadap maksud Pasal 7 UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilihan umum dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, kedua norma dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksud. 41 [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, telah ternyata Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ------------------------------------------------------------------------- 42 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Saya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon merupakan partai politik berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tertanggal 2 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Walman Siagian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan perubahan terakhir sebagaimana Akta Nomor 08 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor M.HH-15.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) menjadi Partai Berkarya, serta Akta Nomor 09 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor M.HH-28.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Berkarya, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disebut DPP) Partai Berkarya berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya serta melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Berkarya. 2. Bahwa Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilu 2019 yang memperoleh suara sebanyak 2.929.495 atau 2,09% dari suara nasional, namun tidak termasuk sebagai partai politik peserta Pemilu 2024. Menurut Pemohon, sebagai partai politik “non-parlemen” yang tidak ikut membahas dan mengambil keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Pemohon memiliki kesempatan untuk turut 43 menentukan arah penyelenggaraan negara melalui pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 terhadap UUD 1945. Kedua pasal yang dimohonkan pengujian selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 169 “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; 44 o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik lndonesia.” Pasal 227 “Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia; b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU; d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD; g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir; h. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; 45 i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/ PKI dari kepolisian; n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan; o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.” 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah membatasi atau mereduksi hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pada Pemilu 2019 yang lalu untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena norma a quo mengatur adanya pembatasan menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang dibuktikan dengan surat pernyataan, sehingga pada Pemilu 2019 yang lalu dimana Pemohon 46 sebagai partai politik peserta pemilu tidak dapat mengajukan salah satu calon yang sudah pernah menjabat selama 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama untuk dicalonkan kembali. Menurut Pemohon, kerugian tersebut potensial akan terjadi setelah Pemilu 2024 ketika Pemohon berpotensi kembali menjadi partai politik peserta pemilu pasca Pemilu 2024. 5. Bahwa terhadap penjelasan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa berkenaan dengan syarat “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan syarat “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, setiap partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu sepanjang telah memenuhi seluruh persyaratan dan tata cara untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana ditentukan undang-undang in casu UU 7/2017 serta ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 47 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan 518/2022) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan 518/2022), Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 dan karenanya bukan merupakan partai politik peserta Pemilu 2024. Hal ini juga diakui oleh Pemohon dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 117/PUU- XX/2022, tanggal 9 Januari 2023]. Dengan demikian, pemberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi atau mereduksi hak Pemohon untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme penetapan partai politik peserta pemilu. 7. Bahwa berkenaan dengan syarat “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, kerugian potensial sebagaimana didalilkan Pemohon belum dapat dipastikan akan terjadi sebab Pemohon masih mengandaikan diri terpilih menjadi partai politik peserta pemilu setelah Pemilu 2024. Sekalipun pernah ditetapkan menjadi partai politik peserta Pemilu 2019, dalil potensi kerugian Pemohon baru dapat dipastikan terjadi apabila ternyata Pemohon memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu sebab setiap partai politik pada hakikatnya memiliki hak dan kesempatan yang sama yang dijamin oleh UUD 1945 untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu dan mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang. Lebih lanjut, dalil kerugian Pemohon yang pada pokoknya menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan untuk 48 mengajukan pasangan calon yang sedang menjabat berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (incumbent) untuk maju kembali dalam pemilu berikutnya, hal tersebut tidaklah beralasan sebab Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat tetap dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus selalu berpedoman pada UUD 1945, undang-undang mengenai pemilihan umum, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 8. Bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, syarat “adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian” menjadi tidak terpenuhi karena tiadanya kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial terjadi. Lagi pula, di dalam pertimbangan hukum subparagraf [3.7.3] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, hlm. 31, Mahkamah telah menegaskan bahwa “Dengan logika demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah membaca konstruksi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan jika hendak dimaknai dengan lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya causal verband, pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” Sikap Mahkamah tersebut kembali dikutip saat menilai atau mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sebagaimana tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2018. Sementara itu, pendirian Mahkamah perihal kedudukan hukum (legal standing) 49 dalam pengujian norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 juga dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa norma a quo diperuntukkan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat menjadi Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. 9. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Terkait hal tersebut, selain bukan merupakan partai politik peserta Pemilu 2024 sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam persidangan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022, tanggal 9 Januari 2023], Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon sedang menjalin koalisi atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Fakta hukum tersebut semakin menegaskan tiadanya kerugian dan hubungan kausalitas antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017, sehingga tiada pula hak konstitusional Pemohon yang hendak dipulihkan (redressability). Dengan demikian, syarat “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi” dengan sendirinya tidak terpenuhi. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional Pemohon, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo dan Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 50 *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 16.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 51 ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar