116/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 116/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Syamsul Jahidin, S.I.Kom, S.H., M.I.Kom., M.H., MIL. Pekerjaan : Mahasiswa/Karyawan Swasta Alamat : Jalan Gili Gede Nomor 23, RT/RW 001/223, Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaprang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 116/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 16 Juli 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara PengujiaN Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...” 2. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya Pemohon; 3. Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, terhadap terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon in casu pengujian konstitusional Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 4 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 5 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-01) yang hak-hak konstitusionalnya secara potential terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 40 UU No.2 Tahun 2002, a. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai Dalam sistem demokrasi, pengawasan publik terhadap lembaga penegak hukum adalah syarat mutlak. Salah satu bentuk pengawasan itu adalah lewat mekanisme Anggaran negara. Kalau Kompolnas yang hanya lembaga penasihat saja diatur jelas pembiayaannya, maka Polri yang menjalankan fungsi keamanan nasional justru tidak di termaktub secara tegas (expresiss verbis) dalam undang-undang, dan tidak secara eksplisit penegasan dalam Undang – undang yang dapat berujung pada penyalahgunaan Anggaran yang jamak dipahami : power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely; - Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagai Hak atas kepastian hukum yang adil terganggu dimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Ketidakseimbangan norma ini menimbulkan ketidakjelasan sumber dan mekanisme pendanaan 6 Polri, yang berdampak pada kualitas dan independensi penegakan hukum yang dihadapi Pemohon saat mendampingi klien. - Sebagai Advokat, Pemohon memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa Polri bekerja secara transparan dan akuntabel. Karena tidak ada pengaturan anggaran Polri di tingkat UU, Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk menuntut keterbukaan penggunaan anggaran yang mempengaruhi proses penyidikan atau pelayanan publik di kepolisian. - Ketidakjelasan pendanaan Polri dapat menyebabkan disparitas pelayanan antar wilayah atau unit kepolisian. Pemohon sebagai Advokat sering mewakili klien dari berbagai daerah dan latar belakang ekonomi, sehingga ketiadaan kepastian ini merugikan Pemohon dalam memastikan bahwa semua kliennya mendapat perlakuan setara di hadapan hukum. Bahwa, Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 40 UU No.2 Tahun 2002 terhadap UUD NRI 1945. 4. Bahwa Pemohon memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Pemohon adalah warga negara Indonesia/advokat yang memiliki kepentingan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: Hak untuk memperoleh keuangan negara yang dikelola secara transparan (Pasal 23 UUD 1945), Hak atas pemerintahan yang bersih dari korupsi dan akuntabel (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), Hak sebagai pembayar pajak yang dananya digunakan untuk pembiayaan institusi negara, termasuk Polri. 7 Kemudian potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara rakyat sebagai pembayar pajak berhak mengetahui dan memastikan bahwa lembaga seperti polri dibiayai secara legal dan transparan, kekosongan norma ini bisa dimaknai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak warga negara atas pengelolaan keuangan publik yang terbuka dan bertanggung jawab. 5. Bahwa, Dalam negara hukum, setiap tugas dan kewenangan harus dibatasi sedemikian rupa agar suatu kekuasaan dapat terkontrol, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), termasuk kontrol terhadap kewenangan serta tugas POLRI, namun rupanya Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002 sama sekali tidak menjamin tercapainya kontrol hukum serta kepastian hukum . Sebagai Pejabat Kepolisian, kekuatan Polri jelas berfungsi untuk kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan Pemohon. Oleh karena fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat serta pelaksanaan fungsi Polri tersebut, maka Pemohon jelas berkepentingan untuk memastikan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seharusnya di berikan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terkontrol dan terbuka atau transparan seperti yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945 tepatnya Pasal 23 ayat (1) tentang keterbukaan anggaran Pendapatan Negara dan di Peruntukkan untuk apa saja, termasuk dalam hal ini Penggunaan Anggaran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Bahwa, persoalan norma hukum dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002, hal mana dimaksud oleh Pemohon pada poin di atas, menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon., Tidak jelasnya diatur mekanisme anggaran dalam UU Polri yang merupakan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan keuangan negara oleh publik termasuk didalamnya Pemohon Padahal Faktanya Polri merupakan institusi pengguna APBN yang sangat besar hingga Rp. 126 Triliun pada tahun 2025. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan penggunaan APBN dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. UU Polri tidak mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak 8 memberikan norma kewajiban laporan keuangan secara berkala kepada DPR atau publik. 7. Bahwa keberlakuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertang gung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” Dengan adanya ketidak jelasan dari pelaksaaan pasal A quo serta tidak adanya mekanisme anggaran dalam UU Polri yang merupakan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan keuangan negara oleh publik yang dimana Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur tentang anggaran untuk Komisi Polisi nasional (KOMPOLNAS) tepatnya dipasal 40 uu a quo, artinya UU Polri sama sekali tidak mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak memberikan norma kewajiban laporan keuangan secara berkala kepada DPR atau publik. 8. Bahwa, Pasal 40 UU Polri telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini Melanggar prinsip Negara hukum dan Mengabaikan hak atas kepastian Hukum serta prinsip transparansi, akuntabilitas dalam Pengelolahan Anggaran Pendapatan Negara. Norma ini secara substantif juga menciptakan ketidakpastian dalam negara hukum yang diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk Pemohon dan membuka ruang sempit dalam keterbukaan tata kelola terhadap sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan serta prinsip transparansi, akuntabilitas dalam Pengelolahan Anggaran Pendapatan Negara. 9. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23 ayat c UUD NRI 1945. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut baik 9 yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini. III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON A. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 c UUD NRI 1945. 1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi: a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” b. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbukan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing- masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 10 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. 2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut: 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara; 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya; 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka; 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat 11 individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan”. 3. Bahwa tentang transparansi Anggaran pendapatan dan pengelolaann keuangan negara merupakan Keterbukaan sebagai Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) yang menekankan bahwa transparansi adalah salah satu pilar utama good governance. tanpa transparansi, sulit mewujudkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut Mardiasmo: Mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan dan sejalan dengan Pendapat dari Lalolo yang berpendapat bahwa Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian Transparansi Mendorong Akuntabilitas Keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik, dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah serta Transparansi Mencegah Korupsi dengan adanya transparansi, potensi penyalahgunaan keuangan negara akan lebih mudah terdeteksi dan dicegah yang mana Peran Masyarakat juga memberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan negara. 12 4. Bahwa konsep negara hukum dengan konsep kepastian hukum saling berhubungan satu sama lain. Hubungan kedua konsep tersebut sebagaimana dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, dalam pertimbangan pada putusan a quo Mahkamah menyatakan: “[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti 13 secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang- undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.” [vide Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 48-49]. 5. Bahwa dalam Pasal 40 UU NRI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” Pasal ini bersifat imperatif yang hanya mengatur tentang anggaran untuk Komisi Polisi nasional (KOMPOLNAS) dan sama sekali tidak mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak secara jelas menyampaikan terkait tata kelola anggaran yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonsia yang dimana norma ini secara substantif juga menciptakan ketidakpastian dan kekosongan Hukum dalam negara hukum. Tidak adanya pengaturan anggaran Polri dalam UU UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa semua keuangan negara harus diatur dengan undang-undang. Namun dalam UU Polri, anggaran Polri tidak diatur secara tegas sementara anggaran Kompolnas diatur secara eksplisit, Ini menimbulkan disharmoni dan potensi ketidakpastian hukum (bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Meskipun demikian adanya ketidakpastian dan kekosongan hukum dalam norma a quo namun dalam praktiknya bahwa nyatanya anggaran yang ada dari kepolisian ialah anggaran keuangan dari negara yang dibuktikan baru-baru ini Polri meminta kenaikan anggaran 37% Rp 63,7 Triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) , dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam satu waktu yang sama hingga total anggaran kepolisian menjadi 14 Rp 173,4 Triliun tentunya dalam hal tersebut masyarakat termasuk Pemohon bertanya-tanya : A. bahwa apakah anggaran yang ada pada Polri dari Keungan Negara atau hanya sumbangan dari DPR RI.? B. Bahwa, apakah urgentsitas anggaran polri di naikan secara cepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanpa melihat fakta berbanding terbalik dari kinerja kepolisian..? 6. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hanya memuat frasa “Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, Norma tersebut mengalami kekosongan hukum yang dimana Pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya diperuntukkan terhadap Komisi Kepolisian Nasional Indonesia bukan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana hal tersebut tidak hanya menggambarkan kekosongan hukum melainkan juga tidak adanya Kepastian dalam Negara Hukum. Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip lex certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum. Sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), segala tindakan administrasi Institusi negara harus tunduk pada hukum yang didasarkan pada hukum tertulis, Memiliki batasan obyektif. Maria Farida (2007) menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam peraturan memberi ruang penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar prinsip legalitas 7. Bahwa sudah jelas Polri sebagai lembaga negara yang pasti dibiayai negara, namun ketiadaan pasal yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut bisa menimbulkan persoalan besar di kemudian hari. Ini bukan sekadar soal administrasi keuangan, tapi soal legitimasi dan pengawasan publik. 15 Bahwa atas norma tersebut pembiayaan Kompolnas Lebih Jelas daripada Polri padahal Kompolnas adalah lembaga yang tugasnya memberi saran dan masukan kepada Presiden tentang kebijakan kepolisian. Kompolnas bukan lembaga penegak hukum, tidak punya pasukan, tidak menyidik, tidak mengatur lalu lintas, dan tidak menangkap penjahat. Sementara itu, Polri yang memilik ratusan ribu personel, senjata, kendaraan, dan peran vital menjaga keamanan serta ketertiban sama sekali tidak diatur secara eksplisit soal sumber dana yang diperoleh dalam undang-undang yang sama. Celah ini bisa jadi pintu masuk masalah di masa depan. 8. Ketentuan pasal a quo berpotensi untuk membenarkan tindakan-tindakan para anggota bahkan Pejabat Polri untuk mendapatkan dana atau pembiayaan diluar dari Keuangan Negara dan apabila juga norma tersebut ditafsirkan mengatakan bahwa Polri tidak diwajibkan dibiayai APBN, maka secara logika, Polri bisa mencari dana dari mana saja, yang tentunya Ini sangat berbahaya semisalnya ialah Polri bisa punya “bos lain” selain negara. Serta Jika Polri menerima dana dari swasta atau kelompok tertentu, akan muncul potensi konflik kepentingan. Polri bisa lebih tunduk pada penyandang dana ketimbang pada konstitusi. Kemudian potensi korupsi akan rawan terjadi, dikarenakan pembiayaan yang ada pada kepolisian bukan dari APBN sehingga tidak ada pengawasan dari DPR, BPK, dan publik sehingga ketika pendanaan berasal dari luar APBN akan lebih tidak dimungkinkan diawasi oleh Pihak terkait, dan jika hal tersebut terjadi maka di sinilah potensi penyimpangan muncul , salah satunya terkait Netralitas Polri terancam yang tentu merusak kepercayaan masyarakat. Warga akan bertanya, Polri bekerja untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk donatur? Berikut perbandingan Instansi atau lembaga negara yang pembiayaan berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mencakup berbagai lembaga. 16 No INSTANSI/LEMBAGA PEMBIAYAAN DARI ABPN DASAR HUKUM 1 Tentara Nasional Indonesia BAB VIII UU 34/2004 TTG TNI PEMBIAYAAN Pasal 66 (1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan. Pasal 67 (1) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2 Mahamah Konstitusi 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003: 3. Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU sebelumnya dan 17 memuat ketentuan terkait pembiayaan Mahkamah Konstitusi. 3 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 1. UU No. 30 Tahun 2002: Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang kewenangan, tugas, dan struktur organisasi KPK, termasuk aspek pembiayaan. 2. UU No. 19 Tahun 2019: Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU No. 30 Tahun 2002 dan juga mengatur beberapa hal terkait pembiayaan KPK dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN: Pasal 4: Menjelaskan bahwa modal BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan 5 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Pasal 31 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 18 Bahwa berdasarkan tabel diatas jika berkaitan dengan keuangan negara harus diatur dengan undang-undang yang sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 45. Bahwa pengaturan dalam Pasal 40 UU Polri mengabaikan prinsip kepastian hukum dan persamaan kedudukan karena (Sisdiknas). Pasal tersebut mengatur tentang alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD 6 Kementerian Kesehatan Pembiayaan APBN untuk Kementerian Kesehatan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 171 undang-undang tersebut mengamanatkan alokasi anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN di luar gaji. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur tentang pemenuhan pendanaan kesehatan sesuai kebutuhan program. 7 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) UU No. 62 Tahun 2024 mengatur APBN untuk tahun anggaran 2025, termasuk alokasi pembiayaan untuk PUPR. 8 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tata cara pelaksanaan anggaran Pemilu 19 hanya mengatur sumber anggaran Kompolnas, sementara tidak mengatur sumber anggaran Polri dalam UU yang sama, padahal keduanya terkait langsung dalam sistem keamanan negara. Hal ini menimbulkan kekosongan norma (normative gap). Dalam putusan Mahkamah No. 70/PUU-XVII/2019: Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kekosongan hukum biasanya muncul ketika ada celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum. MK berperan dalam mengisi kekosongan hukum ini dengan memberikan tafsir atau putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menciptakan kepastian hukum. Contoh Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait praperadilan dalam hukum acara pidana, dimana MK memperluas objek praperadilan dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang meminta pembentuk undang-undang untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU tersebut dan membentuk undang-undang baru. 9. Bahwa ketentuan pasal a quo berpotensi untuk membenarkan tindakan- tindakan para anggota bahkan Pejabat Polri mengingat untuk anggaran kepolisian hanya di atur di dalam Perkap (peraturan Kapolri): A. PERKAP NO 1 TH 2006 TTG RENJA POLRI B. perkap-22-th-2011-perwabkeu-polri-batang-tubuh C. perkap-nomor-5-tahun-2022-pertanggungjawaban-keuangan-polri (Vide Bukti: P14 s/d P16) Bahwa, oleh karena tidak adanya Undang – undang yang mengatur keuangan Kepolisian RI dan /atau pembiayaan adalah termasuk Anggaran Negara, Maka sejak di undangkan tidak adanya pemeriksaan secara terbuka untuk publik sekalipun menurut pemberitaan media massa POLRI mendapatkan 12 Kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK RI, akan tetapi tidak pernah di ketahui publik mengenai tentang penilain tersebut kepada publik yang menimbulkan kecurigaan serius terhadap Anggaran Negara yang di gunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. 20 (Sumber:https://news.detik.com/berita/d-7670610/irwasum-polri- pertahankan-opini-wtp-12-tahun-berturut-jangan-turun) 10. Bahwa, untuk mendapatkan dana atau pembiayaan diluar dari Keuangan Negara dan apabila juga norma tersebut ditafsirkan mengatakan bahwa Polri tidak diwajibkan dibiayai APBN, maka secara logika hukum, Polri bisa mencari dana dari mana saja, yang tentunya Ini sangat berbahaya semisalnya ialah Polri bisa punya “bos lain” selain negara. Serta Jika Polri menerima dana dari swasta atau kelompok tertentu, akan muncul potensi konflik kepentingan. Polri bisa lebih tunduk pada penyandang dana ketimbang pada konstitusi. 11. Bahwa, karena pemberlakuan norma pada pasal a quo Pasal 40 Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana sejak di undang kan dan /atau semangat pasca reformasi., jika ada terdapat kepolisian melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran keuangan negara tidak dapat di tindaklanjuti karena kekosongan norma (legal vacuum), dan /atau tidak adanya aturan Undang – undang yang mengatur anggaran kepolisian republik indonesia adalah anggaran yang bersumber dari APBN / APBD., hal tersebut pemohon mengambil sample tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh AKBP Brotoseno yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tapi tidak di pecat. (https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/07185511/akbp- brotoseno-polisi-pernah-korupsi-yang-tidak-dipecat) 12. Bahwa, oleh karena kekosongan Hukum (rechtsvacuum) dalam UU NO 2 Tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia menjadi Organisasi Absolute pengguna Anggaran yang menciderai semangat Reformasi dalam penggunaan dan pemanfaatan penggunaan Anggaran Negara., hal tersebut tercermin dari tidak adanya laporan keuangan kepolisian yang bisa di akses masyarakat atau pemohon. Bahwa, saat ini banyaknya Oknum Kejaksaan, Oknum Hakim dan oknum TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang di tangkap dan di proses karena melakukan tindak pidana korupsi, hanya institusi kepolisian yang tidak pernah di proses tindak pidana korupsi karena faktanya Kepolisian 21 Negara Indonesia adalah instansi penyelanggara Negara yang bukan “penyelanggara negara” karena bisa di artikan atau dianggap tidak menggunakan Anggaran Negara karena kekosongan Norma Hukum (rechtsvacuum) dalam UU NO 2 Tahun 2002. (Vide: Bukti P18 - UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan tindak pidana korupsi) 13. Bahwa dalam Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hanya memuat “Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, Jika dilihat dari frasa diatas maka tidak jelasnya suatu Pembiayaan dari APBN terhadap anggaran Polri yang dimana hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum dan pengawasan terhadap Pembiayaan pejabat Polri. Tanpa aturan terkait pembiayaan anggara Polri berasal dari APBN akan berpotensi menyimpangi tugas dan kewenanganya. 14. Bahwa Secara konstitusional, Indonesia menganut prinsip penyelenggaraan negara yang terbuka, transparan, dan saling mengawasi antar-lembaga (checks and balances) sebagaimana tercantum dalam:Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”serta Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 45 “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaann keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk seesar- besarnya kemakmuran rakyat” Maka norma ini tidak sejalan dengan semangat demokratisasi dan profesionalisasi institusi kepolisian yang terbuka untuk akuntabilitas publik 15. Bahwa jika dilihat dari sistemik dalam Hukum Administrasi Negara Dalam praktik kenegaraan Indonesia, setiap lembaga negara atau instansi 22 pemerintahan yang menjalankan fungsi negara secara otomatis dibiayai oleh APBN, kecuali diatur lain, Karena Polri adalah lembaga negara yang berada di bawah Presiden (Pasal 8 ayat (1) UU Polri), maka asumsi sistemiknya adalah dibiayai APBN, meskipun Namun tidak disebutkan eksplisit dalam undang-undangnya. 16. Bahwa Kekosongan Norma dalam UU Polri tidak dicantumkannya sumber anggaran secara eksplisit bisa dianggap kekosongan norma (legal vacuum), Kekosongan ini bisa berbahaya karena tidak memberikan batasan hukum yang tegas terhadap sumber pendanaan Polri. Misalnya, potensi sumber anggaran di luar APBN (dari swasta, kerja sama, atau “sumbangan”) dapat membuka celah penyalahgunaan, intervensi, atau konflik kepentingan. Padahal, sebagai alat negara dalam penegakan hukum, Polri harus netral, independen, dan bebas dari pengaruh eksternal. Disisi lain Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho berbicara dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan Policetube di Jakarta, Rabu (30/7/2025). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri) Jakarta (ANTARA) - Divisi Humas Polri mengungkapkan bahwa sistem platform Policetube adalah hibah dari sebuah perusahaan swasta, yakni PT Digital Unggul Gemilang. Hal diatas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, jika menerima pendanaan dari pihak-pihak tertentu, netralitas polri dapat dipertanyakan, menyulitkan pengawasan publik dan DPR, serta tidak jelasnya dasar hukum sumber anggaran membuat pertanggungjawaban keuangan polri menjadi kurang transparan. tidak sejalan dengan prinsip konstitusional pasal 23 UUD NRI 1945 pasal 23 ayat (1) uud 1945: "anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat." 17. Beberapa poin yang bisa dianggap sebagai kekosongan hukum terkait anggaran Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 antara lain: 23 1. Rincian Penggunaan Anggaran: UU ini belum secara rinci mengatur pos-pos anggaran yang spesifik untuk kegiatan kepolisian. Misalnya, bagaimana anggaran dialokasikan untuk operasional, pelatihan, pengadaan sarana prasarana, atau penelitian dan pengembangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran dan berpotensi terjadi penyalahgunaan. 2. Mekanisme Penganggaran dan Pertanggungjawaban: Meskipun ada ketentuan umum mengenai penganggaran, UU ini belum secara jelas mengatur mekanisme penganggaran yang detail, termasuk proses perencanaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kekosongan ini dapat menyulitkan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran Polri. 3. Keterkaitan dengan APBN: UU ini belum secara tegas mengatur keterkaitan antara anggaran Kepolisian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perlu ada peraturan yang lebih detail mengenai bagaimana anggaran Kepolisian diintegrasikan dalam APBN, termasuk proses penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaannya. 4. Pengawasan Anggaran: Meskipun ada ketentuan umum mengenai pengawasan, UU ini belum secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan anggaran Kepolisian. Perlu ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan pengawasan, bagaimana mekanismenya, dan apa sanksi yang diberikan jika terjadi penyalahgunaan anggaran. 5. Keterlibatan Pihak Eksternal: UU ini belum secara jelas mengatur keterlibatan pihak eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga independen lainnya, dalam pengawasan anggaran Kepolisian. Keterlibatan pihak eksternal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Kekosongan-kekosongan hukum ini perlu segera diatasi melalui peraturan perundang-undangan yang lebih detail, sehingga pengelolaan 24 anggaran Kepolisian dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penyempurnaan aturan ini juga akan membantu dalam mewujudkan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 18. Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan politik praktis dan mereka dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik. Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai alat negara, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik. Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke ranah tersebut oleh karena norma tentang pembiayaan yang tidak jelas sehingga netralitas tersebut tidak hanya hilang secara simbolis tetapi juga akan ada ancaman Ancaman terhadap Independensi dan objektivitas serta bisa terpengaruh oleh loyalitas ganda kepada institusi kepolisian dan kepada kepentingan orang tertentu atas Kehadiran oknum yang membiayai Polri . 19. Bahwa Selanjutnya dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap cabang kekuasaan harus bebas dari intervensi satu sama lain untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh adanya pemilu, tetapi juga oleh berfungsinya prinsip-prinsip dasar negara hukum, yang masing-masing harus berdiri secara independen namun saling mengawasi. 20. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (legal certainty), Teori negara hukum dari Friedrich Julius Stahl dan Hans Kelsen menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Ayat (3) ini menjadi sangat krusial untuk mencegah 25 pelampauan wewenang, diskresi Polri yang bisa berpotensi menjadi bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali. 21. Bahwa tidak adanya sumber pendanaan yang disebut Kekosongan Norma (legal vacuum dalam UU Polri tepatnya UU NO 2 Tahun 2002 tidak dicantumkannya sumber anggaran secara eksplisit, bertentangan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 22. Bahwa, oleh karena kekosongan Hukum (rechtsvacuum) dalam UU NO 2 Tahun 2002 dalam permohonan a quo sudah sepatutnya Pembuat Undang-Undanng untuk mengatur tata kelola anggaran Kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 hal tersebut sudah sangat benar terlebih RUU Polri termasuk dalam rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 itu sudah dilakukan sejak 2024. 26 23. Bahwa dengan demikian ketidakadaan Pengaturan Norma dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia terkait sumber dan rincian Penggunaan Anggaran, Mekanisme Penganggaran dan Pertanggungjawaban, Keterkaitan dengan APBN dan Pengawasan Anggara serta Keterlibatan Pihak Eksternal, hal ini merupakan kekosongan norma (legal vacuum), dan ketidak pastian dalam negara Hukum serta mengabaikan asas Keterbukaan dalam Anggaran Negara. Pasal a quo bersifat imperatif yang hanya mengatur tentang anggaran untuk Komisi Polisi nasional (KOMPOLNAS) dan sama sekali tidak mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak secara jelas menyampaikan terkait tata kelola anggaran yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonsia yang dimana norma ini secara substantif juga menciptakan ketidakpastian dan kekosongan Hukum dalam negara hukum. B. PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN ANTAR INSTANSI DAN /ATAU LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA: 24. Bahwa, karena ketidakadanya Pengaturan Norma dalam Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia terkait sumber dan rincian Penggunaan Anggaran, Mekanisme Penganggaran dan Pertanggungjawaban, Keterkaitan dengan APBN dan Pengawasan Anggara serta Keterlibatan Pihak Eksternal, Pemohon menguraikan dengan perbandingan laporan keuangan 7 instansi penegak hukum lainnya termasuk KOMPOLNAS di dalamnya sebagai berikut: 1. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI KOMPOLNAS: A. Bahwa, pemohon bisa mengakses laporan keuangan KOMPOLNAS secara terbuka, akan tetapi tidak jelas kemanfaatan penggunaan anggaran oleh kompolnas. B. Bahwa dalam Laporan keuangan Kompolnas tidak secara konferhensif dan kemanfaatan penggunaan anggaran yang sejatinya tercantum di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian., lebih ke Testimoni mengenai kegiatan menghamburkan uang negara tanpa kemanfaatan. 27 (Vide: Bukti P05 – Laporan Keuangan Kompolnas) 2. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI KEJAKSAAN RI; A. Bahwa, pemohon bisa mengakses laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia secara terbuka dan terperinci Penggunaan dan manfaatnya. (Vide: Bukti P06 – Laporan Keuangan KEJAKSAAN RI) 3. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI): A. Bahwa, pemohon bisa mengakses laporan keuangan KPK secara terbuka dan terperinci Penggunaan dan manfaatnya. (Vide: Bukti P07 – Laporan Keuangan KPK) 4. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI KEMHAN (KEMENTRIAN PERTAHANAN) A. Bahwa, pemohon bisa mengakses laporan keuangan KEMHAN (KEMENTRIAN PERTAHAAN) secara terbuka dan terperinci Penggunaan dan manfaatnya. B. Bahwa, Pemohon dapat melihat laporan keuangan Kemhan yang dimana anggarannya di bagi untuk instansi TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang dimana di dalam Tubuh Instansi TNI terdapat 3 (tiga Matra (Laut, Darat, Udara). C. Bahwa, Laporan keuangan jelas terperinci tersebut menunjukan keterbukaan informasi atas penggunaan anggaran Negara. (Vide: Bukti P08 – Laporan Keuangan Kementrian pertahanan) 5. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI LEMHANAS (LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL) A. Bahwa, pemohon bisa meng akses laporan keuangan LEMHANAS (LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL) secara terbuka dan terperinci Penggunaan dan manfaatnya. (Vide: Bukti P09 – Laporan Keuangan LEMHANAS) 6. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI MA (MAHKAMAH AGUNG) A. Bahwa, pemohon bisa mengakses laporan keuangan MAHKAMAH AGUNG secara terbuka dan terperinci. (Vide: Bukti P10 – Laporan Keuangan MAHKAMAH AGUNG) 28 7. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI MK (MAHKAMAH KONSTITUSI) A. Bahwa, pemohon bisa meng akses laporan keuangan MK (Mahkamah Konstitusi) secara terbuka dan terperinci Penggunaan dan manfaatnya. B. Bahwa, pemohon menilai laporan Keuangan MK (Mahkamah Konstitusi) sangat lah baik dan bagus karena tercatat pengunaannya, berbanding terbalik dengan laporan keuangan institusi kepolisian Republik indonesia yang tidak dapat di akses pemohon sama sekali. (Vide: Bukti P11 – Laporan Keuangan MAHKAMAH KONSTITUSI) Bahwa, oleh karena kekosongan Hukum (rechtsvacuum) dalam UU NO 2 Tahun 2002 dalam permohonan a quo sudah sepatutnya Pembuat Undang-Undanng untuk mengatur tata kelola anggaran Kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD NRI 1945, dan di pertegas oleh “UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” yang memuat dalam pertimbangannya: a) bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; b) bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; c) bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang- undang; d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Keuangan Negara; akan tetapi Anggaran Kepolisian tidak termaktub didalam UU No 2 Tahun 2002 “Kepolisian Republik Indonesia”, Maka oleh karena hal tersebut sudah sangat benar RUU Polri termasuk muatan anggaran dan pembiayaan dalam rancangan undang-undang yang masuk ke 29 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 itu sudah dilakukan sejak 2024. 25. Bahwa dalam Pasal 40 UU NRI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaann keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” 26. Bahwa Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya pasal 40 UU 02 Tahun 2002 tentang Polri, karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 23D ayat (1) UUD NRI . 27. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 40 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat 30 IV. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: “Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” 3. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur tata kelola anggaran Kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD NRI 1945; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan profesi Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Bukti P-4 : Fotokopi RUU Polri; 5. Bukti P-5 : Fotokopi LK Kompolnas; 6. Bukti P-6 : Fotokopi LK Kejaksaan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi LK KPK; 8. Bukti P-8 : Fotokopi LK Kemhan 9. Bukti P-9 : Fotokopi LK Lemhanas; 31 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili 10. Bukti P-10 : Fotokopi LK MA ; 11. Bukti P-11 : Fotokopi LK MK; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Perkap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Renja Polri; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Perkap 22 Tahun 2011 tentang Perwabkeu-Polri- Batang-tubuh; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Perkap Nomor 5 Tahun 2002 tentang pertanggungjawaban Keuangan Polri; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tengtang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 32 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 33 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 40 UU 2/2002 yang menyatakan sebagai berikut: Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya norma Pasal 40 UU 2/2002. 34 4. Bahwa menurut Pemohon norma Pasal 40 UU 2/2002 menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang merupakan lembaga “pengawas” diatur dengan jelas sumber pembiayaannya, yaitu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian) yang memiliki fungsi menjaga keamanan nasional sumber anggarannya tidak diatur dalam undang- undang. Dengan tidak adanya pengaturan dimaksud, norma Pasal 40 UU 2/2002 a quo berpotensi untuk melemahkan fungsi pengawasan keuangan negara oleh publik sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak adanya pengaturan perihal anggaran Kepolisian dalam suatu undang-undang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki dasar hukum memadai untuk menuntut keterbukaan penggunaan anggaran yang menurut Pemohon akan mempengaruhi proses penyidikan dan pelayanan publik di institusi kepolisian. Selain itu ketidakjelasan pendanaan kepolisian dapat menyebabkan disparitas pelayanan antarwilayah atau antarunit kepolisian yang dapat berdampak bagi Pemohon sebagai advokat, Pemohon memastikan agar semua kliennya mendapat perlakuan setara di hadapan hukum. 6. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dari pelaksanaan Pasal 40 UU 2/2002 serta tidak adanya mekanisme anggaran kepolisian dalam UU 2/2002 berisiko menimbulkan kekosongan hukum. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-1]. Berkenaan dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 40 UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian atau setidak- tidaknya anggapan potensi kerugian hak konstitusional memiliki hubungan sebab- akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial, karena dengan adanya norma a quo menyebabkan warga negara termasuk Pemohon tidak 35 dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik yang melekat pada kepolisian jika norma a quo tidak memuat pengaturan mengenai anggaran kepolisian diatur dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, hal ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya masalah konstitusionalitas norma Pasal 40 UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 40 UU 2/2002 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 40 UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 40 UU 2/2002 merupakan pasal yang bersifat imperatif karena hanya mengatur mengenai anggaran untuk Kompolnas berasal dari APBN, sedangkan anggaran kepolisian tidak diatur dalam undang- undang. Akibat, adanya ketidakpastian dan menciptakan kekosongan hukum karena tidak mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas terkait tata kelola anggaran kepolisian yang seharusnya diatur dalam undang-undang, sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, sebagai suatu lembaga negara, anggaran kepolisian dapat dipahami berasal dari anggara negara. Namun anggaran dimaksud tidak diatur secara jelas dalam undang-undang menyebabkan publik tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengawasi institusi kepolisian. 36 3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 40 UU 2/2002 potensial membenarkan tindakan-tindakan para anggota, bahkan pejabat kepolisian, mendapatkan dana atau pembiayaan di luar keuangan negara bilamana norma Pasal 40 UU 2/2002 ditafsirkan kepolisian tidak diwajibkan dibiayai APBN. Menurut Pemohon, jika kepolisian menerima dana dari swasta atau kelompok tertentu, akan muncul potensi konflik kepentingan sehingga netralitas kepolisian dapat dipertanyakan, menyulitkan pengawasan publik dan DPR. Selain itu, tidak jelas dasar hukum pertanggungjawaban anggaran kepolisian. 4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 40 UU 2/2002 dapat menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum), jika terdapat oknum polisi melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat ditindaklanjuti karena adanya kekosongan hukum yang mengatur perihal anggaran kepolisian bersumber dari anggaran negara. Untuk menghindari kekosongan hukum dimaksud, pembentuk undang-undang harus mengatur tata kelola anggaran kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan. 1. Pasal 40 UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: “Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”; 2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur tata kelola anggaran kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 37 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil- dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah beralasan secara hukum norma Pasal 40 UU 2/2002 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat apabila tidak dimaknai menjadi: “Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Selain itu, apakah beralasan bagi Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang mengatur tata kelola anggaran kepolisian tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 40 UU 2/2002 yang mengatur sumber pembiayaan bagi Kompolnas, sedangkan anggaran atau sumber pembiayaan bagi kepolisian tidak diatur dalam UU 2/2002 a quo harus dipahami secara pengelolaan keuangan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini, perihal keuangan negara, secara umum harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003). Misalnya, Pasal 11 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan, “anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang”. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 12 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan, “APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara”. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan, “Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya”. Pada pokoknya, sebagaimana kutipan sejumlah ketentuan dalam UU 17/2003 tersebut, dalam posisi sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan negara [vide Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945], anggaran kepolisian harus tunduk kepada 38 prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, termasuk angggaran kepolisian haruslah berasal dari kausa/sebab yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3.10.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon, jika dicermati secara saksama, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat adalah norma Pasal 40 UU 2/2002. Secara sistematis, pengelompokan Pasal 40 UU 2/2002 berada dalam Bab VI perihal LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL, yang terdiri atas empat pasal, yaitu Pasal 37 sampai dengan Pasal 40. Pada pokoknya, Bab VI UU 2/2002 dimaksud mengatur kedudukan, tugas, kewenangan, keanggotaan serta sumber pembiayaan Kompolnas. Berdasarkan acuan angka 63 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), pengelompokan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Berdasarkan pedoman dalam UU 12/2011 dimaksud, dikaitkan dengan permohonan Pemohon, substansi Bab VI UU 2/2002 merupakan pengaturan perihal institusi Kompolnas, yang antara lain, berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU 2/2002, Kompolnas berkedudukan di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukan demikian, Kompolnas bukan merupakan atau menjadi bagian dari struktur organisasi kepolisian. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 2/2002 dengan Pasal 37 ayat (1) UU 2/2002, kepolisian dan Kompolnas berada dalam struktur organisasi yang berbeda, namun demikian sama- sama berada di bawah Presiden. Dengan struktur organisasi yang terpisah tersebut, pembentuk undang-undang perlu mengatur sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kompolnas. Berbeda dengan kepolisian, sekalipun tidak diatur dalam UU 2/2002, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, anggaran kepolisian ditentukan, disusun, dan tunduk pada pengaturan dalam rezim keuangan negara. 39 [3.10.3] Bahwa dengan menggunakan dasar pertimbangan tersebut di atas, petitum Pemohon yang menghendaki agar anggaran kepolisian diatur dalam Pasal 40 UU 2/2002 dengan cara menambahkan frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia dan” sehingga norma a quo dimaknai menjadi “segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, secara sistematis adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan pengelompokan materi norma Pasal 40 UU 2/2002. Oleh karena norma Pasal 40 UU 2/2002 berada dalam Bab pengaturan Kompolnas, menjadi tidak tepat dan tidak relevan untuk menambahkan frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia dan” dimaksud. Selain memiliki potensi mengacaukan struktur norma Pasal 40 UU 2/2002, penambahan frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia dan” juga potensial merusak penyusunan anggaran kepolisian yang harus tunduk pada prinsip-prinsip penentuan dan penyusunan anggaran lembaga negara dalam APBN. Dalam batas penalaran yang wajar, jika pemaknaan yang dimohonkan Pemohon, dilaksanakan menjadi substansi norma Pasal 40 UU 2/2002, justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena seolah-olah anggaran kepolisian menjadi bagian dari anggaran Kompolnas. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 40 UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkan ihwal norma Pasal 40 UU 2/2002 tidak beralasan menurut hukum, oleh karena petitum yang menghendaki agar Mahkamah “memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur tata kelola anggaran kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945” berkelindan dengan petitum yang berkenaan dengan Pasal 40 UU 2/2002, dalil a quo kehilangan 40 relevansi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, dalil a quo harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 40 UU 2/2002 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak atas perlindungan oleh negara, pengelolaan APBN, pengaturan keuangan negara dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 41 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 16.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 42 ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani