116/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 116/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Yasrizal; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat : Jalan Kampung Setu Golf Cilangkap Tapos Depok. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Agustus 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111/PAN.MK/AP3/08/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 116/PUU-XXII/2024 pada tanggal 24 Agustus 2024, yang permohonannya telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut: 2 A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negada dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang0Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pasal 17 ayat (3); 3. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah mengatur tata urutan dan hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu setiap ketentuan dalam undang- undang termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dan tidak sejalan/selaras dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunya kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kuasa Pemohon (sic) 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3 c. Badan hukum public atau privat; d. Lembaga negara. 2. Bahwa berpijak pada ketentuan di atas, sebagai Pemohon atas permohonan saya adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (NIK.1304010506770002) atas nama Yasrizak. Maka dengan demikian, telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jo Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 3. Bahwa di dalam penjelasan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945; 4. Bahwa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang mengatur hak konstitusional PEMOHON dan dijadikan sebagai Dasar Utama dalam Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU/-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023; 5. Bahwa sesuai dengan Legal-Standing Pemohon yang telah bekerja sama dengan Instansi dan Lembaga Negara, yaitu: 1) Kementerian Sekretaris Negara; 2) Ombudsman ORI Pusat; 3) Kementerian ATR/BPN Pusat; 4) Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN Pusat; 5) Kemenko Polhukam; 6) Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pusat (Bukti P-9 dan P-4); C. Norma Yang Diajukan Untuk Diuji 1. Norma Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PEraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (2) huruf c yang berbunyi menentkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- 4 perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, (dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak dinyatakan secara jelas hanya memberikan ruang lingkup araria yang termasuk dalam konsideran berpendapat bahwa bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 17 ayatt (3) yang berbunyi tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketenautn dalam peraturan pemerintah. Negara tidak boleh membatasi pribumi memiliki hak atas tanah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) (Bukti P-8). 2. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Mejadi Penguji Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama). Hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang Demokrasi Ekonomi, yang mengutamakan kebersamaan (mutualisme), bukan berdasar individualism. Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena sebagaimana dikemukakan Mohammad Hatta dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 tentang perlunya melindungai hak-hak warga negara (Bukti P-8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan kesinambungan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, ayat (2) berbunyi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan degnan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil, (Pelaksanaannya bertolak belakang (Bukti P-5 dan P=7)). 5 D. Duduk Perkara 1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 05 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai Kepaniteran Mahkamah) sebagaimana mestinya dan pada sidang 9 September 2024, yang mulia Ketua Hakim Panel menasehati dan menyarankan agar merevisi surat permohonan dan surat kuasa Pemohon agar mengikuti aturan mahkamah konstitusi. 2. Bahwa PEmohon sudah mengikuti sidang pertama pada tanggal 9 September 2024 dan sudah memaparkan legalitas badan hukum data dokumen pemohon dalam menempati tanah tersebut ada pada (Bukti P-9, P-4). 3. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi, pada 2 Mei 2024 beredar di Media bahwa Kemenko Polhukam sudah melahirkan Hak Atas Tanah tersebut HPL untuk TNI dan HGB untuk Masyarakat). Dan inilah pokok persoalan besar bagi negara kalua kebijakan penyelenggara ini tidak mempertimbangkan asas hukum dan asal usul tanah yang ditempati masyarakat tersebut (Bukti P-12). 4. Bahwa Pemohon selanjutnya ada bukti ganti rugi di IKN dan daerah lainnya yang tidak bisa diterima masyarakat (Bukti P-5 dan P-7). 5. Bahwa Pemohon berpendapat penyelenggara negara sudah melakukan perampasan hak tanah masyarakat secara sepihak terjadi dimana-mana beberapa bukti ada pada (Bukti P-4, P-10, P-11, P-12) E. Alasan-Alasan Permohonan 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menajdi landasan hidup berbangsa dan 6 bernegara Indonesia karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan sehingga hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai serana untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara; 3. Bahwa salah satu prinsip keadilan dan atau kepastian hukum yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 huruf a tapi pelaksanaannya bertentnagan dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1), dikarenakan oleh UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) tidak ada dimunculkan tanah, ini wajib dimunculkan dan huruf c berbunyi menentuan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang terjadinmya konflik dimana-mana, karena pelaksanaan kerja dari BPN selaku eksekutor dalam Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) hutuf c tidak berkekuatan hukum yang jelas, sebab yang terjadi dilapangan perampasan hak tanah warga masyarakat secara sepihak dan BPN tidak mau tau dokumen data yang dimiliki warga masyarakat, dan yang lebih parah lagi kalua tanah sudah diberikan hak oleh BPN, selanjutnya BPN tidak bisa lagi berbuat apa-apa, masyarakat diarahkan ke pengadilan, dan di pengadilan masyarakat pasti tidak akan endapatkan keadilan, karena tanah itu diberikan hak pada warga negara asing, mereka macam-macam di atas tanah tersebut bisa saja terjadi segala kemungkinan yang tidak kita harapkan bisa membahayakan lingkungan sekitarnya dan Degnan artian sangat luas bisa membahayakan kedaulatan NKRI. Sementara BPN tidak bisa berbuat apa apa selain membebnarkan pendaftaran tanah tersebut. Selain itu tanah yang sudah tercatat dan didaftarkan melalui simak BMN Kemenkeu karena sudah ada Pola Ruang oleh BPN dan dilegalkan oleh Kemenko Polhukan starus HPL terhadap tanah tersebut untuk TNI AL dan HGB untuk masyarakat yang sudah berdomisili di atas lahan tersebut berpuluhan tahun (Bukti P-12). 7 4. Bahwa Pemohon sudah mengupayakan berbagai macam upaya sesuai norma aturan kesetiap instansi dan Kementerian, Kepala Daerah tapi semua bungkam tidka ada kepastian hukum yang didapat (Bukti P-3, P-4, P-6, P- 9). 5. Bahwa Pemohon atas uraian di ayas akibat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) huruf c sesuai informasi (Bukti P-12), Pemohon berpendapat perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam, BPN/Kekantah Tarakan, Kanwil BPN Kalimantan Utara/Timur dan Kementerian ATR/BPN Pusat, dan Kementerian Keuangan/DJKN Pusat serta KPKNL, sudah merugikan Pemohon dan bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pasal 10, tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan huruf (a) pertahanan dan keamanan nasinal sudah menyalahi amanat UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) Perbuatan dan kebijakan pejabat penyelenggara negara atas berlakunya UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (2) huruf c ini hanya untuk mengatur, peruntukan, pemberian hak pada pengguna tanpa ada kepedulian terhadap asas hukum yang mengasai menempati tanah tersebut, dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pemohon mengusulkan Uji Materiil UU Penguji Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 6. Bahwa Pemohon bunya (Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12), BPD tidak peduli asas hukum pada tanah yang ditempati masyarakat, BPN lah yang jadi pelaku sumber lahirnya konflik antara pemerintah dan konflik antar masyarakat dengan perusahaan bersifat umum. Dan Pemohon berkesimpulan kalau tidak diperkuat hukum pertanahan kit aini ancaman bersidat umum sudah didepan mat akita, dengan adanya kebijakan pemerintah memberikan ha katas tanah 90 tahun, apalagi ditempati oleh warga negara asing nantinya terjadi apa-apa diatas tanah tersebut atau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sementara BPN tidak bisa 8 berbuat apa apalagi maka perbuatan tersebut bisa saja terjadi sementara hukum atas tanah itu tidak ada (Bukti P-4) tanah ulaya adat yang sudah dirampas oleh negara dan terjad apa diatas lahan tersebut semua pihak diam, ada program Pemohon di PUPR, pembuatan embung dan saluran irigasi dibatas lahan tersebut taka da satupun pihak yang berpihak kepada masyarakat. Maka dari itu Pemohon mengusulkan, Pasal 2 ayat (2) huruf c diganti (Pasal pengganti: memberikan hak dan mencabut hak pada badan- badan hukum juga terhadap orang-orang dan perbuatan perbuatan hukum mengenai bumi, tanah, air dan luar angkasa); 7. Bahwa Pemoho sangat prihatin terhadap tanah Garapan masayarkat yang diperuntukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang ganti ruginya sangat bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pemohon mengajukan uji materiil Undang-Undang Penguji Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-5, P-7); 8. Bahwa Pemoho mengajukan pasal pengganti terhadap Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, karena pasal ini negara mencabut ha katas tanah pada pribumi sementara perusahaan ataupun badan hukum lainnya diberikan berates hektar, sedangkan banyak yang tidak dimanfaatkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 17 ayat (3) berbunyi tanah-tanah yang merupakan kelebihan maksimum dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam pemerintah, Undang-Undang ini sudah menjadi pro-kontra di masyarakat dan negara tidak boleh lagi membatasi masyarakat pribumi memiiliki ha katas tanah, Pasal Pengganti, Pasal 17 ayat (3) dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 terhadap Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud pada ayat (2) pas aini wajib harus melalui badan hukum bertujuan bisa memberdayakkan masyarakat setempat uji materiil pasal pengganti Undang-Undang penguji UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1). 9 F. Petitum 1. Menerima dan mengabulkan permohonan saya untuk seluruhnya. 2. Menyatakan agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) huruf c, (Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang. Dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruangan angkasa) dihapus, karena Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c, tidak ada asas tanah dan jelas pelaksanaannya melanggar konstitusi, sehingga pelaksanaan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c oleh penyelenggara negara mengabaikan badan hukum penguasaan tanah oleh Pemohon (Bukti P-2, P- 4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12) dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), dan Pemohon dirugikan, agar kepastian hukum terhadap UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c ada dan jelas berbunyi (memberikan hak dan mencabut hak pada badan-badan hukum juga terhadap orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, tanah, air dan liang angkasa, dikabulkan); 3. Menyatakan bahwa pada Pasal 17 ayat (3) tanah-tanah yang merupakan berkelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi kerugian untuk selanjutnya dibagikan rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah, hapus, Pasal Pengganti Pasal 17 ayat (3) kalau masyarakat pribumi melebihi dari batas maksimum dalam ayat (2) pasal ini, wajib ada badan hukum, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau Hakim Konstitusi berpendapat lain, agar Pemohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti 10 P-12 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 24 September 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pengaduan Nomor B-63/Kemensetneg/D- 2/Dumas/DM.05/09/2020; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kemenkeu Nomor 04/LKP/Kemenkeu/ VII/JKT/2023 YASRIZAL; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Ganti Rugi Lahan di IKN; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Walikota Tarakan Nomor 180/67/Pemb; 7. Bukti P-7 : Fotokopi bukti perampasan tanah oleh perusahaan dan Bupati Bulungan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kemenko Polhukam kepada Yasrizal Nomor B.1079/HK.02.01/4/2022; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat BPN/Kakantar Kota Tarakan Nomor HP.03.02/224/64.73.100/V/2022; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Masyarakat Pribumi tidak bisa urus sertifikat; 12. Bukti P-12 : Print Out Berita “Rakor Penyelesaian Masalah Lahan Antara Masyarakat Tarakan dan TNI AL”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 11 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 9 September 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki surat kuasa sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah menjelaskan bahwa 12 Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2024, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (1) PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Perkara 116/PUU- XXII/2024, 9 September 2024, hlm.12- hlm. 60]. Selanjutnya, terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan dokumen perbaikan pemohonan dan surat kuasa yang diterima Mahkamah pada Senin, 23 September 2024 pukul 13.34 WIB; [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai mengenai syarat formal suatu permohonan yaitu berkenaan dengan sistematika atau format dan substansi dari permohonan Pemohon. Dalam hal ini, Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, sebagai berikut: Pasal 31 ayat (1) UU MK Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. Hal-hal yang diminta untuk diputus Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 13 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika saja tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan a quo pada uraian di setiap bagian, Mahkamah mendapatkan adanya ketidakjelasan pada bagian yang memuat identitas Pemohon. Dalam sidang Perbaikan Permohonan tanggal 23 September 2024, Mahkamah kembali mengkonfirmasi kepada Pemohon terkait dengan perubahan dalam bagian identitas Pemohon dan dokumen surat kuasa yang diserahkan kepada Mahkamah karena dalam perbaikan permohonannya, Pemohon bertindak sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Dalam sidang perbaikan permohonan, Pemohon menyatakan bahwa surat kuasa tersebut merupakan bukti Pemohon mewakili Harmiati dalam mengajukan permohonan [vide Risalah Sidang tanggal 24 September 2024, hlm.4 – 5]. Padahal sebelumnya dalam persidangan pendahuluan, Pemohon adalah penerima kuasa dari Harmiati. Oleh karena itu, menjadi tidak jelas siapa yang bertindak menjadi Pemohon, sehingga Pemohon tidak menyertakan surat kuasa kembali pada perbaikan permohonannya. Bahwa pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas mengenai keterkaitan antara hak konstitusional dan kerugian yang dialami oleh Pemohon, adanya unsur sebab-akibat dari keberlakuan norma a quo terhadap hak konstitusionalnya. Kemudian pada bagian posita permohonan, Pemohon lebih banyak menerangkan persoalan konkrit yang dialami tanpa disertai argumentasi yang menerangkan pertentangan pasal a quo dengan 14 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga menguraikan penjelasan yang kurang relevan dengan norma a quo, karena itu sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas keterkaitan antara keberlakuan norma yang diujikan dengan hak konstitusional yang dimaksud Pemohon. Mahkamah pun tidak menemukan argumentasi mengenai pertentangan antara norma yang diujikan dengan UUD NRI Tahun 1945 padahal hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menilai norma yang dimohonkan Pemohon. Selanjutnya, pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum), pada pokoknya, dalam petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 2. Menyatakan agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) huruf c, (Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang. Dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruangan angkasa) dihapus, karena Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c, tidak ada asas tanah dan jelas pelaksanaannya melanggar konstitusi, sehingga pelaksanaan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c oleh penyelenggara negara mengabaikan badan hukum penguasaan tanah oleh Pemohon (Bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12) dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), dan Pemohon dirugikan, agar kepastian hukum terhadap UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c ada dan jelas berbunyi (memberikan hak dan mencabut hak pada badan-badan hukum juga terhadap orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, tanah, air dan liang angkasa, dikabulkan); 3. Menyatakan bahwa pada Pasal 17 ayat (3) tanah-tanah yang merupakan berkelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi kerugian untuk selanjutnya dibagikan rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan- ketentuan dalam peraturan pemerintah, hapus, Pasal Pengganti Pasal 17 ayat (3) kalau masyarakat pribumi melebihi dari batas maksimum dalam ayat (2) pasal ini, wajib ada badan hukum, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Perihal petitum yang dimaksud Pemohon tersebut sulit dipahami oleh Mahkamah karena bukan merupakan bentuk petitum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 yaitu antara lain tidak mencantumkan frasa ”bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 15 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara keseluruhan substansi permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, karena dalam permohonan Pemohon tidak memberikan argumentasi yang jelas mengenai pertentangan norma a quo dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Mahkamah sulit untuk memahami seluruh rumusan permohonan. Selain itu, secara formal rumusan petitum Pemohon bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 dan tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 16 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 17 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah