115/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 115/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hosnika Purba Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Al Huda, 01/02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 17 Juni 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 115/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 16 Juli 2025, yang telah diperbaiki dan diterima 2 oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang- Undang Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945 ”; 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari pada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang, baik pengujian formil maupun pengujian materil. 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. 8. Bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi 4 berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kemudian, berdasarkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau d. setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; e. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. 5 4. Bahwa dari lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusional melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan “dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU1/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil Undang-Undang Dasar 1945; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003, sebagai perkara pertama yang menjadi preseden penggunaan doktrin pembayar pajak sebagai kedudukan hukum dalam praktik pengujian UU di Indonesia. Pemohon dalam perkara a quo mendalilkan dirinya sebagai pembayar pajak sebagai kedudukan hukumnya, yang direspons oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan pertimbangan hukum yang menyebutkan warga masyarakat pembayar pajak (taxpayer), dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 UU MK 2003, yang sejalan dengan adagium no taxation without participation, dan sebaliknya no participation without tax; 6. Bahwa ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia”. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang juga menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yang salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”; 7. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-1) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar 6 dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohonan menerangkan merupakan perorangan taat membayar pajak, di mana manfaat pajak yang paling utama adalah untuk berbagai pengeluaran negara, modal negara, modal Badan Usaha Milik Negara, pembangunan hingga membayar gaji para pegawai negara, dalam hal ini berkaitan modal dana usaha BUMN (Bukti NPWP P-2) yang hak Konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensional) akan terlanggar dengan keberadaan pasal a quo; 8. Bahwa, Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional dengan berlakunya Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) yang mengatakan: "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”, menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan persoalan multitafsir hukum yang tidak jelas, sehingga potensional hal ini bisa memengaruhi kewenangan KPK atau tidak bisa menangani kasus korupsi pada jabatan strategis di tubuh BUMN, mengingat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyatakan bahwa lembaga antirasuah itu berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkaitan. 9. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak- hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 7 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 10. Bahwa sebagai warga negara pembayar pajak yang merupakan sasaran dari program pembangunan itu sendiri, Pemohon dirugikan atas berlakunya Pasal yang Pemohon mohonkan dalam pengujian a quo, karena pasal tersebut mengandung ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI untuk menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan kalangan pejabat BUMN anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN. 11. Bahwa merujuk Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 740/KMK.00/1989, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, BUMN merupakan badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. 12. Bahwa salah satu modal BUMN adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah untuk BUMN. Modal ini dapat diberikan dalam bentuk hibah, pinjaman, penyertaan modal, atau penjaminan. Pemerintah dapat memberikan modal ini sebagai bentuk dukungan terhadap BUMN dalam mencapai tujuan-tujuan strategis negara, seperti membangun infrastruktur, mengembangkan industri strategis, atau meningkatkan kualitas pelayanan publik. 13. Bahwa Sumber APBN berasal dari pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara digolongkan menjadi tiga macam, yaitu pajak, penerimaan bukan pajak alias PNBP, dan hibah sebagaimana maksud penyusunan APBN dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 ayat (1) yang ditetapkan setiap tahun. 14. Bahwa selain berhak atas manfaat-manfaat pembangunan, selaku 8 perorangan warga negara Indonesia, Pemohon juga memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil peran serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah ditegaskan oleh Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”). Dalam ketentuan ayat (1) undang-undang ini dikatakan bahwa “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Selanjutnya dalam ketentuan ayat (2) huruf c dikatakan pula bahwa peran serta masyarakat membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu salah satunya dilakukan dengan “hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi”. Dalam ketentuan ayat (2) huruf e lebih dipertegas kembali bahwa “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. 15. Bahwa berlakunya pasal a quo menimbulkan keraguan bagi KPK RI untuk mengusut perkara korupsi yang disebabkan berlakunya ketentuan pasal yang Pemohon ajukan dalam pengujian a quo, jelaslah berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidak-tidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal. Kegagalan ataupun ketidak-optimalan penanganan perkara korupsi yang melibatkan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN itu tentulah merugikan hak konstitusional Pemohon, sebab manfaat-manfaat pembangunan yang semestinya Pemohon terima tidak akan pernah sampai kepada Pemohon. Kerugian itu tentu tidak akan terjadi apabila ketentuan hukum tersebut jelas dan gamblang itu memberikan kepastian hukum kepada KPK RI untuk mengusut dan menangani perkara korupsi di tubuh BUMN. 16. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat jelaslah Pemohon berhak untuk ikut serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pemberian saran dan pendapat secara bertanggung jawab yang dalam hal ini Pemohon lakukan dengan mengajukan pengujian a quo kepada Mahkamah semata agar kewenangan pengusutan perkara korupsi 9 dapat diperkuat. Dengan begitu, kerugian negara atau kerugian perekonomian negara dapat dicegah dan ditanggulangi sedemikian rupa dari kemunculannya di kemudian hari. 17. Bahwa sebagai peorangan warga negara, Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon itu telah dilanggar oleh ketentuan-ketentuan pasal yang Pemohon ajukan untuk diuji karena pasal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengusutan perkara korupsi bagi pejabat BUMN oleh KPK RI. Ketidakpastian itu memunculkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena berpotensi mengganggu kepentingan Pemohon untuk menerima manfaat-manfaat pembangunan akibat perkara korupsi berpotensi gagal ditangani atau ditangani secara tidak optimal. Atas dasar itu jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang Pemohon alami dengan berlakunya pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Sekiranya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan ketentuan ketentuan pasal yang dimohonkan diuji itu adalah termasuk pula KPK RI. Maka kepastian hukum tentang hal ini akan terwujud sehingga kerugian konstitusional Pemohon itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. 18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian atas dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN A. Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 10 GAMBARAN OBJEK BATU UJI Pasal Batu Uji Pasal Alasan Pasal 9G Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Pasal 1 ayat 33 (2) dan (3) UUD 1945 Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud pendirian BUMN adalah untuk memenuhi jasa pengabdian, melayani kepentingan umum, dan memupuk pendapatan Dalil dalil alasan permohonan Pemohon di bawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensional dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pengujian Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097). 1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 masa sidang-2 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/2/2025). 2. Bahwa terdapat Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Nwegara Nomor 7097) yang menyebut anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir hukum. 3. Bahwa telah berlakunya Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) muncul ketidakpastian hukum karena berbenturan dengan definisi 'penyelenggara negara' pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 1 11 ayat (2) yaitu “Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, sehingga potensional hal ini bisa memengaruhi kewenangan KPK atau tidak bisa menangani kasus korupsi pada jabatan strategis di tubuh BUMN, mengingat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa lembaga antirasuah itu berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkaitan. 4. Bahwa berlakunya pasal a quo menimbulkan keraguan bagi KPK RI untuk mengusut perkara korupsi yang disebabkan berlakunya ketentuan pasal yang Pemohon ajukan dalam pengujian a quo, jelaslah berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidak-tidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal. Kerugian itu tentu tidak akan terjadi apabila ketentuan hukum tersebut jelas dan gamblang dengan itu memberikan kepastian hukum kepada KPK RI untuk mengusut dan menangani perkara korupsi di tubuh BUMN. 5. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan kajian undang-undang jika dicermati Direksi dan Komisaris BUMN merupakan termasuk dari penyelenggara negara, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 12 penyelenggara negara tersebut, yakni pejabat negara pada lembaga tertinggi negara (karena pada saat itu lembaga MPR masih diberi status sebagai lembaga tertinggi negara); pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan penjabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. fungsi strategis dijelaskan di dalam Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu: “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (karena pada waktu itu masih ada BPPN yang sekarang diteruskan oleh PPA); Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek. 3) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 4) Pasal 14 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara adalah: a) nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; 13 b) nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; c) laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; d) hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; e) sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; f) mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; g) kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik; h) pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; i) pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; j) penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;perubahan tahun fiskal perusahaan; k) kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; l) mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau m) informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah 6. Bahwa Komisaris maupun Direksi memiliki peran penting dalam peran strategis menjalankan dan mengawasi kinerja BUMN. Terdapat dua organ utama yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan peraturan yang berlaku. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi”. 14 Tugas Pokok Komisaris yaitu: 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi. 2) Menguji dan mengevaluasi laporan keuangan dan tahunan perusahaan. 3) Memberikan nasihat terhadap risiko bisnis dan strategi perusahaan. 4) Menyetujui atau menolak kebijakan Direksi dalam hal-hal tertentu. 5) Meminta informasi dari Direksi secara berkala. 6) Memberhentikan sementara Direksi (dalam keadaan mendesak). Tugas Pokok Direksi yaitu: Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan”. 1) Menyusun dan menjalankan rencana kerja perusahaan. 2) Menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. 3) Menandatangani kontrak dan dokumen hukum atas nama PT. 4) Mewakili perusahaan di pengadilan. 5) Mengelola keuangan dan sumber daya. 6) Menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan. 7) Memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum. 7. Bahwa melihat aturan dan penjelasan di atas, Direksi dan Komisaris memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam suatu perusahaan. Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan operasional penting yang mempengaruhi arah dan kinerja perusahaan. Sementara komisaris berperan dalam memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi, namun mereka tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan operasional harian perusahaan. Komisaris lebih fokus pada pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, analisis laporan keuangan, dan perlindungan kepentingan pemegang saham. Sedangkan direktur lebih fokus pada pengelolaan operasional, pencapaian tujuan perusahaan, pengambilan keputusan taktis, dan pelaksanaan strategi perusahaan. Contoh kasus aktual sebelum berlakunya Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 15 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Komisaris dan Direksi Perusahaan BUMN. 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait perjanjian jual-beli gas antara PT PGN dan PT IAE. Kedua tersangka tersebut adalah ISW selaku Komisaris PT. IAE (2006-2023) dan DP selaku Direktur Komersial PT PGN (2016 -2019). https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tahan-2-tersangka- korupsi- terkait-perjanjian-jual-beli-gas-pt-pgn-dan-pt-iae Jakarta, 11 April 2025. 2) Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembelian liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair yang disebut merugikan negara Rp 2,1 triliun. https://news.detik.com/berita/d-6940697/karen-agustiawan-lepas-di-kasus- rp-568-m-kini-tersangka-korupsi-rp-2-1-t. Rabu, 20 Sep 2023 10:35 WIB. 3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto. https://www.tribunnews.com/nasional/2025/03/10/kpk-panggil-eks-dirut- petral-bambang-irianto-tersangka-kasus-mafia-migas. 4) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (persero) pada 2011-2014. Lembaga antirasuah tersebut mengkonfirmasi penyidikan ini adalah kelanjutan dari penanganan perkara terhadap eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustian. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/42448/usai-karen-kpk- tetapkan-2-eks-petinggi-pertamina-jadi-tersangka, 03 July 2024 05:30 5) Kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi isu serius yang mencoreng kepercayaan publik serta merugikan perekonomian nasional. Ironisnya, tidak sedikit direksi perusahaan pelat merah justru menjadi tersangka korupsi dengan berbagai modus operandi yang merugikan negara secara signifikan. https://icwpost.id/10-direksi-bumn-terseret-kasus-korupsi/ 16 Redaksi ICW Post 09 Mei 2025 8. Bahwa dengan berlakunya Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang sebelumnya KPK RI jelas berwenang menangani kasus korupsi pada jabatan BUMN, potensional hal ini bisa memengaruhi kewenangan KPK RI atau tidak bisa menangani kasus korupsi pada jabatan strategis di tubuh BUMN, karena disebabkan bergesernya makna definisi penyelenggara negara. 9. Bahwa kesimpulan Pemohon, Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyebut anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara, dalam perkara a quo telah muncul ketidakpastian hukum karena kontradiktif berlawanan dengan ruang lingkup penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7 beserta Penjelasannya dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. B. Ketentuan Penerapan Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Rentan menjadi Objek Praperadilan 10. Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 11. Bahwa menurut Pemohon, potensional dikemudian hari penerapan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) akan memunculkan ketidakjelasan hukum dan rentan menjadi Objek Praperadilan. 12. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan dengan menetapkan sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan yang baru. Hal itu sebagaimana tertuang dalam amar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 bunyinya sebagai berikut 1) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan 2) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan 13. Bahwa pasal a quo dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat menimbulkan keragu-raguan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk mengusut perkara korupsi di tubuh BUMN yang disebabkan berlakunya ketentuan pasal yang Pemohon ajukan dalam pengujian a quo, jelaslah berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidak-tidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal bahkan berpotensi kalah pada proses Praperadilan dalam penetapan Tersangka. 14. Bahwa selain rentan menjadi objek Praperadilan dan tidak ada kepastian hukum, perkara a quo dapat menjadi perbedaan pendapat dikemudian hari antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Polri mengenai kewenangan mengusut kasus korupsi di BUMN, hal tersebut pernah terjadi pada kasus lain di antaranya kasus yang terjadi perseteruan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kasus Cicak vs Buaya pada tahun 2009. 15. Bahwa selain kasus cicak buaya, tahun ini publik dikejutkan adanya penagguhan tahanan kades kohod kasus pagar laut di wilayah Tanggerang yang disebabkan berbeda penafsiran antara Polri dengan Kejaksaan Agung, Polri mengatakan dalam jumpa Pers kasus tersebut masuk kedalam kategori tindak pidana pemalsuan surat (KUHP), sementara Kejaksaan Agung mengatakan dalam jumpa Pers kasus tersebut masuk kedalam korupsi atau terkena undang undang tindak pidana korupsi (UUTPK), alhasil hari ini Kades Kohod sudah bebas dari tahanan dan tidak ada kejelasan status hukumnya. Berita Alasan Bareskrim Lepas Kades Kohod Cs: Penyidik dan Jaksa Belum Sepaham 18 https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/alasan-bareskrim- lepas-kades-kohod-cs-penyidik-dan jaksabelumsepaham?utm_source=others&utm_medium=websharing, 24 April 2024, pukul 18:43 16. Bahwa ketidak jelasan perkara a quo menjadi objek Praperadilan berdampak pada perkara pidana korupsi yang sedang berjalan. Jika pengadilan memutuskan bahwa tindakan penegak hukum tidak sah, maka, penetapan Tersangka, penangkapan atau penahanan dinyatakan tidak sah, Tersangka dibebaskan, penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah perkara dihentikan. Selain lepas dari tuntutan berdampak juga dengan adanya ganti kerugian yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. C. Kerugian Badan Usaha Milik Negara Merupakan Termasuk Sebagai Kerugian Negara 17. Pengertian keuangan negara dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun, pengertian dari kerugian keuangan negara atau kerugian negara dapat disimak di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 19 Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara ”adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. 18. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU- XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, yang kemudian diperkuat oleh Putusan MK Nomor 59/PUU-XVI/2018 dan Nomor 26/PUU-XIX/2021, Seluruh putusan tersebut menjadi acuan final mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam putusan-putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara, termasuk dalam konteks Badan Usaha Milik Negara sebagai derivasi dari penguasaan negara. Oleh karena itu, segala pengaturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh menyimpang dari tafsir konstitusi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. D. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi Adalah Kurang Efektifnya Lembaga Lembaga Penegak Hukum di Bidang Korupsi 19. Bahwa KPK merupakan salah satu lembaga khusus yang dibentuk untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Keberadaan KPK ini memiliki sejarah berdiri yang sudah diinisiasi sejak lama, yaitu sejak tahun 2002. Dikutip dari buku berjudul Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia oleh Rudy Cahya Kurniawan (2021: 64), pembentukan KPK disahkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, pada 5 April 2000, Abdurrahman Wahid yang menjabat sebagai Presiden RI kala itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 20. Bahwa Sebelum KPK berdiri, beberapa lembaga telah dibentuk untuk mengawasi dan menangani korupsi, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Ombudsman. Meskipun demikian, lembaga-lembaga ini dianggap belum cukup efektif, dan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Desember 2002, dengan tujuan menangani kasus korupsi secara lebih efektif dan 20 independen KPK dibentuk di Jakarta, itulah alasan dibentuknya KPK karena dianggap masih lemahnya lembaga lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi. E. Berlakunya Pasal 9G UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 Anggota Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Berdampak Tidak Wajib Lapor LHKPN 21. Bahwa setiap tahunnya para pejabat wajib mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Masyarakat dapat memantau LHKPN tersebut, bahkan melaporkan jika ada harta kekayaan yang tidak benar atau kurang. Semua mekanisme ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan korupsi yang melibatkan peran serta masyarakat. Kewajiban pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara diatur UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 22. Bahwa penyelenggara negara yang wajib melapor harta kekayaan adalah para pejabat di lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, serta para pejabat lain yang memiliki fungsi strategi penyelenggaraan negara. Dalam mengisi LHKPN, para pejabat negara wajib mencatatkan seluruh harta yang dimiliki diri sendiri, pasangan, dan anak yang masih dalam tanggungannya. Hal tersebut mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 19/2019 pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. 23. Bahwa yang wajib menyampaikan LHKPN ketika ia menjabat sebagai status penyelenggara negara, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu penjelasan makna penyelenggara negara dalam Pasal 2 UU 28/1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penjelasannya, diatur bahwa yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah: 1. pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; 21 2. pejabat negara pada lembaga tinggi negara; 3. menteri; 4. gubernur, yaitu wakil pemerintah pusat di daerah; 5. hakim, yaitu meliputi hakim di semua tingkatan pengadilan; 6. pejabat negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/wali kota; dan 7. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis meliputi: 8. direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN; 9. pimpinan Bank Indonesia; 10. pimpinan perguruan tinggi negeri; 11. pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian; 12. jaksa; 13. penyidik; 14. panitera pengadilan; dan 15. pemimpin dan bendaharawan proyek. Kemudian, per 30 April 2025, ketentuan mengenai rincian penyelenggara negara diatur lebih spesifik dalam Pasal 4A Peraturan KPK 3/2024. Pasal ini pada dasarnya mengatur bahwa penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN adalah penyelenggara negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU 28/1999. Oleh sebab itu jika berlaku Pasal 9G, maka berdampak tidak wajibnya lapor pejabat/penyelenggara dalam hal ini (Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN) mengenai harta kekayaan mereka kepada LHPKN di Komisi Pemberatasan Korupsi, dalam hal ini Pemerintah tidak bisa monitoring, mengawasi atau mencegah tindak pidana korupsi di BUMN hal tersebut bertentangan dengan semangat dan tujuan pencegahan korupsi sebagaimana maksud Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, sebab LHKPN instrumen penting yang dirancang untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, dengan mewajibkan pejabat negara melaporkan harta kekayaannya secara berkala guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sistem ini dikeola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pejabat publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 22 F. KPK RI Memiliki Kewenangan Lebih Dari Pada Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Perihal Pemberantasan Korupsi 24. Bahwa KPK dan Kejaksaan Agung termasuk juga Polri sama-sama punya tugas memberantas korupsi. Di dalam KPK terdapat unsur kepolisian sebagai penyidik dan juga kejaksaan sebagai penuntut umum. Secara undang-undang, KPK diberi kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan Kejaksaan Agung dan kepolisian. Pada dasarnya di KPK dan Kejaksaan sama, tugasnya menyelesaikan perkara. Bedanya hanya pada fasilitas kerja. KPK lebih memadai, dan dua jalur dalam pemberantasan korupsi yang bermuara pada dua pengadilan berbeda. KPK berakhir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Kejaksaan Agung akan berakhir di pengadilan umum. 25. Bahwa wewenang KPK yang diberikan undang-undang bersifat luar biasa. Misalnya, dalam tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang menyadap dan merekam pembicaraan. Bahkan, KPK juga dapat memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, sementara Kejaksaan Agung dalam hal penindakan masih belum memadai secara fasiltitas seperti KPK RI untuk menyadap merekam pembicaraan dan memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Oleh sebab itu ketika KPK RI dibatasi kewenanganya terhadap penindakan korupsi di BUMN, maka rugilah negara ini. 26. Bahwa di sisi lain, KPK terikat batas waktu penanganan perkara. Keterbatasan itu antara lain dalam hal penuntutan, yakni setelah menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut umum wajib melimpahkan berkas perkara itu ke pengadilan, selambat-lambatnya 14 hari kerja. Tak ada cerita KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Semua perkara yang sudah masuk ke tahap penyidikan harus tuntas hingga diantarkan ke pengadilan, dengan batasan itu, perkara menggelinding cepat dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. 27. Bahwa Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hilangnya pergeseran makna penyelenggara negara di BUMN, berakibat tidak dapatnya dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada Direksi, Komisaris, dan Pengawas BUMN. Pertanggungjawaban secara pidana ini dapat dikenakan 23 apabila kerugian keuangan negara tersebut timbul akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan atas prinsip Business Judgment Rule (BJR) sebagaimana diatur dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, hal ini mencakup tindakan seperti fraud, suap, tidak adanya iktikad baik, konflik kepentingan, maupun kelalaian dalam mencegah timbulnya kerugian negara. 28. Bahwa Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang makna Pasal 2 menegaskan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar”. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang makna Pasal 3 menegaskan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar”. 29. Bahwa Hal ini juga sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Putusan MK Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa frasa ‘dan/atau’ dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan secara kumulatif maupun alternatif. Artinya, KPK tetap dapat menangani kasus korupsi di BUMN jika terdapat penyelenggara negara, kerugian negara, atau keduanya. 30. Bahwa perkara a quo Pemohon ajukan secara explisit kontradiktif berlawanan mengenai makna penyelenggaran negara yang di atur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga Mahkamah dapat perlu membatalkan pasal tersebut. 31. Bahwa perkara a quo Pemohon ajukan secara explisit kontradiktif berlawanan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN 24 tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. 32. Bahwa seluruh uraian diatas menegaskan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia masih tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris, dan Pengawas pada jabatan BUMN. Hal ini karena secara hukum pidana, status mereka tetap sebagai penyelenggara negara, dan kerugian yang terjadi tetap dikategorikan sebagai kerugian negara, selama terdapat perbuatan melawan hukum atau penyimpangan prinsip BJR. 33. Bahwa oleh sebab itu agar adanya kepastian hukum Mahkamah Konstitusi kiranya sudilah memberikan Putusan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 34. Bahwa dengan demikian apabila Mahkamah mengabulkan Pemohon untuk memberikan frasa atau membatalkan terhadap Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097), sudah selayaknya dalam perkara a quo tidak mempunyai hukum mengikat. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Sepanjang dimaknai Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Merupakan Penyelenggara Negara. 25 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216093004940010 atas nama Hosnika Purba; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 76.256.765.9- 414.000 atas nama Hosnika Purba; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 26 Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 28 Juli 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 11 Agustus 2025. [3.3.2] Bahwa Pemohon dalam perbaikan pemohonan telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 1-3), kedudukan hukum Pemohon (hlm. 3-8), dan alasan permohonan (hlm. 9-22). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal 27 tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 2/2021, permohonan Pemohon juga telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus (hlm. 22-23). [3.3.3] Bahwa sistematika atau format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, namun demikian pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), meskipun Pemohon menyebutkan dasar pengujian yakni Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi tidak menguraikan pertentangan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 9G UU 1/2025. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan pertentangan norma pasal yang diuji dengan undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bahkan pada bagian akhir posita permohonan (angka 33 hlm. 22), Pemohon justru menyimpulkan norma pasal yang diuji bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak pernah disebutkan sebagai dasar pengujian permohonan a quo. Berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah, posita yang tidak menguraikan adanya pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dan terdapat inkonsistensi dasar pengujian yang digunakan menjadikan masalah konsitusional norma dari pasal yang dimohonkan pengujian tidak dapat dipahami secara jelas. [3.3.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 1. …; 2. Menyatakan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Sepanjang dimaknai Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Merupakan Penyelenggara Negara 3. …. 28 Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 9G UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) namun telah ternyata rumusan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon justru bertentangan dengan permohonan Pemohon itu sendiri. Karena, dengan pemaknaan tersebut artinya Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam hal sebagai penyelenggara negara adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara a contrario, rumusan demikian sama saja dengan mempertahankan keberlakukan Pasal 9G UU 1/2025 yang dinilai inkonstitusional oleh Pemohon. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan rumusan norma Pasal 9G UU 1/2025 dengan pemaknaan bersyarat yang dimohonkan oleh Pemohon. Seharusnya Pemohon menggunakan frasa “tidak dimaknai” bukan dengan menggunakan kata “dimaknai”, sehingga sesuai dengan yang dimohonkan Pemohon dan juga konsisten dengan alasan-alasan permohonan. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan petitum yang demikian menurut Mahkamah menjadikan masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan Pemohon semakin tidak jelas. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena posita dan petitum Pemohon tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 29 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh 30 Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd Ridwan Mansyur ttd Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Triyono Edy Budhiarto