115/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 115/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Alamat : Jalan Puntadewa Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Pekerjaan : Jaksa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Agustus 2024 dan 9 Oktober 2024 memberi kuasa kepada Adi Guna Prawira Lubis, S.H., M.H., Andy Stefanus Harahap, S.H., Muhammad Muklis Harahap, S.H., Yunius Nduru, S.H., Azhari Mardianta Daulay, S.H., Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H., M.H., Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., Welly Anggara, S.H., M.H., Hengki Parningotan Napitupulu, S.H., Abdul Husein Simamora, S.H., Hasbi Munandar Nasution, S.H., Rifky Septian, S.H., Riskan Sholeh Nasution, S.H., Ahmad Husein Batubara, S.H., M.H., dan Barita Raja Siregar, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara pada kantor LAW OFFICE ADI GUNA PRAWIRA & Partners, beralamat di Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 7 Nomor 75 Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Presiden; Membaca kesimpulan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 2 Agustus 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 115/PUU-XXII/2024 pada 20 Agustus 2024, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 18 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh 3 Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (I) menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of Constitution). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang- undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang 4 merupakan tafsir satu-satunya (The Sole Interpreter of Constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan: (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) (Bukti P- 2) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Berdasarkan uraian pada Butir 1 s.d. Butir 7 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi jelas dan tidak terbantahkan berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada permohonan a quo berkaitan dengan Uji Materi Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon miliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu: Pertama, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan Kedua, adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak 6 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Berdasarkan uraian pada Butir 1 s.d. Butir 3 tersebut Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan Uji Materi a quo: a. Bahwa berlakunya Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) telah membuat terjadinya kerugian konstitusional Pemohon yang saat ini sedang mengalami upaya kriminalisasi hanya karena melontarkan kritik terhadap berbagai penyimpangan yang terdapat di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Kriminalisasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh perlindungan hokum yang berkepastian dan berkeadilan dengan berlakunya Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan 7 Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang sangat rentan digunakan untuk mengkriminalisasi/memenjarakan warga negara atau masyarakat (termasuk Pemohon) yang mengkritik terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di sosial media. Akibat adanya kriminalisasi yang terjadi Pemohon harus ditahan di Lembaga Pemasyarakatan IIB Padangsidimpuan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara berpotensi dipecat dari Kejaksaan jika dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 2 tahun hanya karena mengkritik penggunaan mobil dinas agar tidak disalahgunakan dan/atau agar tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pada permohonan a quo. b. Bahwa Pemohon secara personal merupakan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan aktivis penegakan hukum serta aktivis birokrat sekaligus Jaksa (Sarjana Hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dan pengamat Hukum Tata Negara yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Bukti P-5). Pemohon sebagai seorang aktivis penegakan hukum berulang kali menunjukan kepeduliannya terhadap pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia dengan terlibat baik sebagai Pemohon maupun bagian dari tim kuasa hukum dalam beberapa upaya Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain sebagai berikut: - Pertama, Pemohon pada tahun 2019 berperan sebagai Koordinator Utama Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 8 Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menguji konstitusionalitas kedudukan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019. - Kedua, Pemohon pada tahun 2020 berperan sebagai bagian dari tim kuasa hukum Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang teregistrasi pada Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana sempat memberikan nasihat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berani mengabulkan permohonan tersebut melepaskan diri dari segala kemungkinan intervensi politik pihak manapun baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Presiden sebelum akhirnya Pemohon memutuskan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum agar fokus pada pemberkasan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia. - Ketiga, Pemohon pada tahun 2024 berperan sebagai Pemohon dan Koordinator Utama permohonan Uji Materi Pasal 20 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 berjuang untuk membebaskan Kejaksaan Republik Indonesia dari belenggu rasa cemas dipimpin oleh anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemohon pada permohonan Uji Materi Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut berhasil menutup celah hukum bagi anggota atau pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung yang mana Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon pada permohonan tersebut. Sehingga saat ini seorang anggota atau pengurus partai politik tidak lagi dapat diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden. c. Bahwa Pemohon yang merupakan satu-satunya Jaksa dari ribuan Jaksa di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pahlawan yang 9 berani bahkan berhasil berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk membebaskan Kejaksaan Republik Indonesia dari belenggu rasa cemas dipimpin oleh Jaksa Agung yang berasal dari anggota atau pengurus partai politik dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 saat ini sedang mengalami kriminalisasi dilaporkan ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (BUKTI P-3) dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan/atau mendistribusikan Informasi Elektronik mengandung kesusilaan hanya karena mengkritik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi jabatan Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar tidak menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanpa disertai adanya Surat Perintah dan Akta Pengawasan Melekat apalagi untuk kepentingan pribadi. (BUKTI P-4) Padahal Pemohon pada postingannya di akun media sosialnya hanyamenyatakan sebagai berikut: Postingan 1 “Bagi rekan-rekan LSM dan para pegiat anti korupsi di Tapsel dan Padangsidimpuan, apabila melihat pegawai perempuanyang hanya berstatus tata usaha ini mengendarai mobil dinas Pajero atau Innova Kepala Kejaksaan Negeri untuk pacaran atau keperluan pribadi tolong difoto dan dikirim ke saya untuk saya laporkan ke jaksa agung muda pengawasan” Postingan 2 “Kasarnya itu kalau maupacaran sekadar ketemuan atau malah ngentot sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri jangan menggunakan kendaraan dinas apalagikendaraandinas pimpinan” Postingan 3 “Pacaran apalagi mau sampai berhubungan badan atau kencan turu alias kentu urusan masing-masing. Namun, apabila bertemu pacar alias pacaran menggunakan mobil dinas apalagi mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah jaksa agung”. d. Bahwa tentu adanya Laporan Pengaduan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan tersebut menunjukan ketidakdewasaan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menanggapi kritik terkait dirinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah seharusnya berkenan menerima kritik dan saran terutama apabila kritik tersebut 10 berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak. Tidak seharusnya seorang warga negara yang mengkritik untuk kepentingan umum dipidana hanya karena menggunakan hak konstitusionalnya menyatakan pendapat di hadapan umum dan tidak seharusnya negara mengakomodir adanya regulasi yang membuka celah hukum terjadinya kriminalisasi terhadap setiap warga negara yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak. Berlakunya Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. e. Bahwa adanya laporan pengaduan di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yang dibuat oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bersedia menerima kritik tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya ketidakjelasan atau ambiguitas (contradiction in terminis) dalam memaknai frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan frasa “untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 11 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905). Ketentuan tersebut bertentangan dengan asas legalitas dalam ilmu hukum pidana. Sehingga sudah seharusnya ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan pengujian konstitusionalitas supaya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang sangat jelas terkait makna dari frasa “kepentingan umum” dalam kedua ketentuan yang diujikan pada permohonan a quo. f. Bahwa ambiguitas pemaknaan terhadap frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan frasa “untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) tersebut berpotensi membuat terbukanya posibilitas atau kesempatan untuk mengkriminalisasi Pemohon hanya karena mengkritik sesama Penyelenggara Negara berkaitan dengan status kedudukannya sebagai Penyelenggara Negara/ Penyelenggara Pemerintahan baik berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak. Sehingga terdapat kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional Pemohon apabila rumusan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) tidak dimaknai sebagaimana dinyatakan dalam pokok permohonan a quo. 12 g. Bahwa selain itu, upaya kriminalisasi terhadap Pemohon juga tidak terlepas dari adanya ambiguitas pemaknaan (contradiction in terminis) terkait frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905). Sekalipun pengertian Informasi Elektronik dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya tetapi pada praktiknya terdapat ambiguitas pemaknaan terkait frasa “melanggar kesusilaan” walaupun Penjelasan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah mendefinisikan “melanggar kesusilaan” sebagai “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.” Sehingga jelas unsur “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE bersifat kumulatif dan bukan alternatif yang terdiri atas suatu gabungan perbuatan mempertunjukan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual karena konjungsi yang digunakan dalam Penjelasan frasa “melanggar kesusilaan” menggunakan kata sambung “dan” bukan “atau”. Namun, praktiknya Pemohon yang hanya mengkritik demi kepentingan umum malah dikriminalisasi hanya karena menyatakan kalimat sebagai berikut: Postingan 2 'Kasarnya itu kalau mau pacaran sekadar ketemuan atau malah ngentot sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri jangan menggunakan kendaraan dinas apalagi kendaraan dinas pimpinan' 13 Postingan 3 'Pacaran apalagi mau sampai berhubungan badan atau kencan turu alias kentu urusan masing-masing. Namun, apabila bertemu pacar alias pacaran menggunakan mobil dinas apalagi mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah jaksa agung'. Padahal kritik tersebut bertujuan untuk kepentingan umum, yaitu agar mobil dinas yang merupakan Baran Milik Negara (BMN) yang dibeli menggunakan “Uang Rakyat” agar tidak disalahgunakan dan agar tidak digunakan oleh pegawai / orang yang tidak berhak. Sehingga terdapat urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak terjerat upaya kriminalisasi memberikan tafsir konstitusional terhadap frasa “melanggar kesusilaan” harus sesuai pemaknaan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.” Oleh karena itu frasa, “melanggar kesusilaan”dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang diartikan, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.” h. Bahwa selain itu, Pemohon yang sangat aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dan Penyelenggaraan Pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga berpotensi dilaporkan ke Kepolisian atau mengalami upaya kriminalisasi dengan berlakunya Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE berkaitan dengan penyebaran berita bohong. Padahal sesungguhnya karena frasa “berita bohong atau pemberitahuan bohong” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 14 dan/atau Pasal 14 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Namun, mirisnya pembentuk undang-undang malah memunculkan pengaturan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE yang rumusannya kurang lebih hampir sama dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut: Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) Pasal 28 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.” Pasal 45A ayat (3) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ” Sehingga jelas dan tidak terbantahkan Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 1 15 ayat (3) UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun1945. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Uji Materi a quo. Terlebih dengan berlakunya Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2) hurufa, dan Pasal 45 ayat (7), UU ITE Pemohon menjadi terlanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mengingat upaya kriminalisasi terhadap Pemohon telah terjadi hingga foto Pemohon di dalam Rumah Tahanan Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yang diambil oleh pegawai Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui handphone-nya malah disebarluaskan ke wartawan dan saat ini telah terdapat pemberitaan yang terkesan menggiring opini masyarakat bahwa Pemohon memang berniat untuk mencemarkan nama baik Nella Marsela sebagai Pelapor. Padahal niat Pemohon itu sangat baik, yaitu untuk mengkritik agar mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan dan tidak digunakan oleh orang-orang atau pegawai yang tidak berhak. Sehingga terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, Pemohon memohon dengan penuh kerendahan hati berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Besar juga harapan Pemohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon a quo untuk mencegah agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga negara yang dengan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara mengkritik Penyelenggara Negara atau Penyelenggaraan Pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 16 III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI KUHAP DAN UU ITE A QUO A. Ketentuan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan secara expressis verbis, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bahkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan bahwa terdapat keinginan penyusun UUD NRI Tahun 1945 agar adanya perlindungan terhadap kebebasan hak warga negara untuk menyatakan pendapat dengan menggunakan media apapun dalam rangka mendukung konsep Indonesia sebagai negara Demokrasi-Konstitusional. 2. Bahwa Indonesia sebagai negara Demokrasi-Konstitusional membawa pada adanya konsekuensi logis berupa Penyelenggaraan Pemerintahan dalam ruang lingkup kekuasaan apapun baik cabang kekuasaan Ekesekutif, Legislatif, maupun Yudikatif yang seharusnya dan seyogyanya wajib bersedia untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat tanpa terkecuali kritik yang dilontarkan oleh sesama 17 pegawai internal institusi pemerintahan. Sebab kritik dalam konsep negara demokrasi sangat diperlukan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak keluar dari koridor hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, kritik juga diperlukan untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebab terdapat adagium yang dinyatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan rentan terjadi penyimpangan apalagi kekuasaan absolut tanpa pengawasan sangat rentan terjadi penyimpangan (power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely). Namun, pada praktiknya tidak jarang ditemukan banyak Warga Negara Indonesia yang melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan/ negara, dan penyelenggara pemerintah/negara malah mengalami upaya kriminalisasi alias dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia agar dipidana. Misalnya saja, seperti Pemohon pada perkara a quo yang hanya karena mengkritik agar mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan atau agar tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak harus dilaporkan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan atas keberatan seorang Pegawai Tata Usaha berstatus jabatan Pengawal Tahanan Bernama Nella Marsela yang sebenarnya masih merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara dengan dugaan pencemaran nama baik. Selain itu, upaya kriminalisasi terhadap Warga Negara Indonesia yang mengkritik penyelenggaraan atau penyelenggara pemerintahan dapat dilihat dari perkara yangmana saudara Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan dugaan pencemaran nama baik atas kritik yang dilontarkan melalui media Informasi dan Transaksi Elektronik berupa hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil terkait dugaan adanya keterlibatan para pejabat atau petinggi atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Darat (TNI-AD) di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah melalui media popular dan mengamplifikasi dukungan bagi masyarakat yang menolak. Tentu adanya upaya kriminalisasi terhadap Warga 18 Negara Indonesia yang menunjukan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara dengan mengkritik penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan demi kepentingan agar tidak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tersebut yang seringkali menggunakan ketentuan terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP menunjukan adanya kemunduran dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. 3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara expressis verbis menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Namun, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum karena ketentuan-ketentuan tersebut termasuk ketentuan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi warga negara yang dengan kepeduliannya mengkritik penyelenggara pemerintahan atau kebijakan pemerintah agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 4. Bahwa sesungguhnya apabila setiap warga negara khususnya aparat penegak hukum membaca dan memahami secara komprehensif ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, maka terdapat suatu keniscayaan akan diperoleh suatu pemahaman bahwa kritik untuk/demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Mengingat pengaturan demikian secara 19 eksplisit tertuang dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, tetap harus diakui masih terdapat kelemahan normatif yang dapat menimbulkan ambiguitas pemaknaan (contradictio in terminis) berujung pada ketidakjelasan atau disparitas penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya penjelasan secara spesifik terkait makna dari frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE yang mana penjelasan tersebut sangat diperlukan mengingat dalam hukum pidana berlaku asas legalitas yang menuntut adanya pengaturan dalam Undang-Undang yang harus secara spesifik dan eksplisit tertulis (lex certa) menyatakan suatu perbuatan itu dapat atau tidak dapat dipidana. 5. Bahwa Pemohon pada permohonan a quo sangat memahami adanya ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Namun, ketentuan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan pembenar atau justifikasi bagi penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap setiap warga negara yang mengkritik penyelenggaraan pemerintahan/negara apalagi tujuannya untuk kepentingan umum, yaitu agar tidak terjadi penyimpangan dalam jabatan dan/atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kritik terhadap penyelenggara pemerintahan/negara sekalipun mengandung unsur agitasi yang secara subyektif seringkali dianggap tidak beretika dan melanggar batasan moral (yang mana indikator etika dan moral antar pribadi sangat subyektif serta berbeda-beda) selama dilakukan dengan tujuan demi kepentingan umum sudah seharusnya pelakunya tidak 20 dipidana dan andaikan memang dianggap tidak beretika biarkan saja sanksi sosial berupa penilaian orang yang menganggapnya tidak beretika dan tidak bermoral saja yang dijatuhkan secara natural tanpa perlu adanya instrumen pemidanaan atau penegakan hukum yang diterapkan. Mengingat pemidanaan itu dalam perspektif pemidanaan modern sifatnya Ultimum Remedium, bukan Primum Remedium. Penjara tidak layak bagi Warga Negara yang didorong dengan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara mengawasi penyelenggaraan pemerintahan/negara mengkritik penyelenggaraan pemerintahan/negara tersebut baik secara lisan maupun tulisan dan postingan menggunakan media Informasi dan Transaksi Elektronik di sosial media. Penyelenggara pemerintahan/negara baik itu Pejabat Negara maupun Aparatur Sipil Negara apabila dikritik seharusnya melakukan evaluasi atau introspeksi alias perbaikan baik secara personal maupun institusional, bukan malah membuat laporan Kepolisian dengan tuduhan telah terjadi pencemaran nama baik agar setiap Warga Negara yang mengkritik dipidana. 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada Butir 1 s.d. Butir 4 tersebut jelas dan tidak terbantahkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang tidak secara spesifik menjelaskan makna dari frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE yang tidak secara spesifik menjelaskan makna dari frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” sebagaimana berpotensi besar menimbulkan ambiguitas pemaknaan (contradiction in terminis) tersebut bertentangan dengan asas legalitas atau prinsip kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas makna dari frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE. 7. Bahwa frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE tersebut seharusnya dimaknai termasuk juga tetapi 21 tidak terbatas pada “kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama konstitusi (the sole interpreter of constitution) dan pengawal konstitusi (the guardian of constitution) untuk mencegah adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan yang membatasi hak asasi manusia terutama berkaitan dengan ketentuan yang mengandung unsur-unsur pemidanaan atau penghapusan unsur kesalahan dalam pemidanaan sudah seharusnya memberikan tafsir konstitusional (constitutional interpretation) terkait frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE sesuai dengan permohonan Pemohon pada permohonan a quo tersebut. Mengingat memang terdapat urgensi dan legitimasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Activism memberikan tafsir konstitusional memperjelas makna dari frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE tersebut, yaitu semata-mata bertujuan untuk mencegah adanya ambiguitas pemaknaan (contradictio in terminis) pada praktik empiris penegakan hukum terhadap Warga Negara yang melontarkan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebab memang tidak ada satupun warga negara yang ingin dipenjara hanya karena menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap penyelenggara atau penyelenggaraan pemerintahan/negara. Terlebih Prof. Satjipto Rahardjo pernah menyatakan, “hukum itu ada untuk manusia bukan malah sebaliknya manusia untuk hukum”. Pernyataan seorang Ahli Hukum terkemuka yang menggunakan pendekatan hukum progresif tersebut merupakan kritik keras terhadap praktik penegakan hukum yang menjadikan masyarakat sebagai obyek penegakan hukum bukan subyek yang mengendalikan dan menerapkan hukum. Karena pada praktiknya tidak jarang ditemukan berbagai bentuk superioritas penyelenggara negara atau pemerintahan 22 yang berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat dengan berlindung dibalik tameng kekuasaan dan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, bahkan tidak jarang instrumen pemidanaan digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menunjukan sikap bertentangan atau berseberangan dengan mereka. 8. Bahwa rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE a quo adalah sebagai berikut: “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. Dilakukan untuk kepentingan umum; b. Dilakukan karena terpaksa membela diri. ” Rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE tersebut tidak mencantumkan termasuk juga ayat (6) sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana. Lebih lanjut, berikut Pasal 45 ayat (6) UU ITE secara expressis verbis menyatakan sebagai berikut, “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE a quo membuka celah hukum penjatuhan sanksi pidana bagi warga negara yang melontarkan aspirasi, kritik, dan saran melalui media Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Sosial Media dengan tuduhan fitnah hanya karena tidak dapat membuktikan kebenaran dari suatu tuduhan terhadap Penyelenggara Pemerintahan/Negara yang dilontarkan. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP berkaitan dengan penyebaran berita bohong bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan Pasal 45 ayat (7) UU ITE yang tidak memasukan Pasal 45 ayat (6) kedalam rumusannya bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan bertentangan dengan spirit atau semangat penegakan hukum yang 23 terdapat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 intinya menyatakan bahwa ketentuan terkait larangan penyebaran “berita bohong” atau “kabar yang tidak pasti” tersebut merupakan norma yang mengandung pembatasan untuk mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik yang berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong tanpa sungguh-sungguh mengidentifikasi perbuatan pelaku merupakan bentuk kesengajaan dalam perspektif memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif yang seharusnya menjadi tugas negara untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi, bukan justru yang ditekankan adalah penilaian terhadap adanya “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” dan menindak pelakunya untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal a quo menjadi “pasal karet” (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. 9. Bahwa rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE a quo yang tidak mencantumkan Pasal 45 ayat (6) UU ITE tersebut berpeluang digunakan oleh Penyelenggara Pemerintahan baik Pejabat Negara maupun Aparatur Sipil Negara yang merasa keberatan dikritik dengan dalih tuduhan Warga Negara tidak dapat dibuktikan malah melakukan upaya kriminalisasi terhadap Warga Negara yang mengkritik tersebut dengan melaporkannya kepada pihak Kepolisian agar Warga Negara yang melontarkan kritik tersebut dijatuhi sanksi berupa hukuman pemidanaan. Padahal tujuan Warga Negara melontarkan kritik yang tidak selalu dapat dibuktikan tersebut adalah baik, yaitu untuk semata- mata demi kepentingan umum seperti agar Penyelenggara Negara tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang 24 terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak. Tentu rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE a quo tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 sehingga perlu terdapat perbaikan normatif secara komprehensif dan holistik sebagaimana tertuang dalam Pokok Permohonan (Petitum) Permohonan a quo. B. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 Melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 1. Bahwa Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE secara langsung melanggar hak konstitusional kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kebebasan berpendapat adalah fondasi demokrasi yang menjamin setiap individu dapat mengemukakan pandangannya tanpa takut akan penindasan atau kriminalisasi. Pasal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan proses pengambilan keputusan, yang esensial bagi pemerintahan yang demokratis. Namun, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE, hak ini menjadi terancam. Definisi yang tidak jelas tentang apa yang dimaksud dengan "berita bohong yang menimbulkan kerusuhan" dapat digunakan untuk mengekang kritik atau pandangan yang berbeda dari narasi resmi, yang pada akhirnya mereduksi ruang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi oleh negara, bukan dibatasi secaraberlebihan, dan UU ITE seharusnya tidak menjadi instrumen yang merongrong prinsip ini. Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan yang berbeda, yang berlawanan dengan semangat UUD NRI 1945 untuk melindungi hak-hak fundamental. 25 2. Bahwa Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan ketentuan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), khususnya Pasal 19. Dalam konteks Legal Positivism, undang-undang harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat agar dapat ditegakkan dengan adil. ICCPR, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, memberikan panduan internasional tentang bagaimana kebebasan berpendapat harus dilindungi dan diatur. Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE tidak memenuhi standar ini karena tidak ada kejelasan dalam definisi atau parameter yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu informasi dianggap "bohong" dan "menimbulkan kerusuhan." Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang. Secara praktikal, ini menciptakan lingkungan hukum yang tidak stabil dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk menjaga keharmonisan antara hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia, pasal-pasal ini harus dihapus atau direvisi secara signifikan. 3. Bahwa dalam prinsip kedaulatan rakyat, hukum harus mencerminkan kehendak rakyat dan melindungi hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk berpendapat dan menerima informasi. UU ITE, khususnya pasal- pasal ini, menciptakan ancaman terhadap hak-hak tersebut dengan membatasi ruang lingkup kebebasan berpendapat dan informasi yang seharusnya dilindungi. Jika hukum digunakan untuk menekan pendapat yang berbeda atau kritik terhadap pemerintah, maka itu bertentangan dengan prinsip demokrasi di mana kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan demikian, Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. Pemerintah yang demokratis harus menghormati dan melindungi hak-hak warga negaranya untuk menyuarakan pendapat mereka, bahkan ketika pendapat tersebut berbeda dari pandangan mayoritas atau pemerintah. Ketika hukum digunakan untuk mengekang kebebasan ini, maka hukum tersebut menjadi alat penindasan, bukan alat keadilan. 26 4. Bahwa frasa "berita bohong" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum yang tinggi, yang rentan terhadap kriminalisasi di negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, prinsip kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan wewenang. Ketidakpastian dalam hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan definisi tindak pidana, dapat menyebabkan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Frasa "berita bohong" dalam ketentuan ini tidak memiliki kriteria yang objektif atau spesifik, sehingga terbuka untuk interpretasi yang luas dan subjektif oleh aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan risiko bahwa seseorang dapat dikriminalisasibukan karena tindakan yang benar-benar melanggar hukum, tetapi karena interpretasi yang bias atau politis. Dalam konteks kebebasan berpendapat, ketidakpastian ini dapat menyebabkan efek jera (chilling effect), di mana masyarakat enggan menyampaikan pandangan yang sah karena takut akan konsekuensi hukum yang tidak jelas. Dalam sistem hukum yang adil, setiap undang-undang harus dirumuskan denganjelas dan pasti agar tidak ada ruang untuk interpretasi yang dapat merugikan hak-hak konstitusional individu. 5. Bahwa aturan pidana harus memberikan kejelasan hukum dan kepastian, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege (tidak ada kejahatan tanpa undang- undang). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ada undang-undang yang jelas dan pasti yang mengatur tindakannya sebagai perbuatan pidana. Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE tidak memenuhi prinsip ini karena mendefinisikan "berita bohong" secara ambigu dan tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "menimbulkan kerusuhan." Ketidakpastian ini tidak hanya membahayakan individu yang mungkin dihukum secara tidak adil tetapi juga merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan. Hukum pidana yang tidak pasti membuka ruang bagi penegakan hukum yang sewenang-wenang dan tidak konsisten, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik untuk memastikan 27 bahwa individu dapat mengetahui dan memahami apa yang dilarang oleh hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan hukum tersebut. 6. Bahwa Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE menunjukan adanya rumusan tindak pidana terkait makna “berita bohong” yang terlalu luas dan tidak jelas indikatornya. Hal ini bertentangan dengan asas Lex Certa dalam prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana. Sebab perbuatan yang dilarang dalam undang-undang sebagai tindak pidana harus dijabarkan secara spesifik. Ketika suatu perumusan tindak pidana dalam undang-undang itu mengandung kekaburan atau ketidakjelasan, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang secara tidak langsung diatur dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Adanya rumusan tindak pidana yang tidak jelas pada suatu undang-undang tersebut dapat diartikan secara luas dan beragam sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi orang-orang yang dipandang atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut atau dengan kata lain berpotensi besar dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi orang lain. 7. Bahwa dalam memenuhi unsur-unsur pemidanaan terkait actus reus, ketentuan ini menyebutkan, "menyebarkan berita bohong" tanpa memberikan definisi yang konkret mengenai apa yang dimaksud dengan "berita bohong". Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kriteria yang dapat diukur secara objektif. Akibatnya, perbuatan yang seharusnya sah secara hukum dapat dikriminalisasi hanya karena adanya interpretasi yang subyektif dari pihak yang berwenang. Dari sudut pandang mens rea, pasal ini juga bermasalah karena tidak jelas bagaimana niat atau kesengajaan pelaku dalam menyebarkan informasi tersebut ditentukan. Tanpa kejelasan dalam menentukan apakah pelaku memiliki niat untuk menimbulkan kerusuhan atau hanya menyebarkan informasi yang menurutnya benar, pasal ini berisiko menimbulkan penegakan hukum 28 yang sewenang-wenang. Unsur kesengajaan dalam hukum pidana adalah krusial untuk membedakan antara perbuatan yang layak dihukum dan yang tidak. Ketidakjelasan dalam mens rea mengarah pada potensi ketidakadilan karena seseorang dapat dihukum bukan karena niat jahat, tetapi karena perbuatan yang dianggap berbahaya oleh pihak yang berwenang. Secara praktikal, ketentuan ini berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat yang ingin menyebarkan informasi atau menyampaikan pendapat. Tanpa definisi yang jelas, siapa pun yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan pandangan pemerintah atau pihak berwenang berisiko dikriminalisasi. Ini bertentangan dengan tujuan pencegahan dalam teori pemidanaan, karena hukum yang tidak jelas tidak akan secara efektif mencegah tindak pidana, tetapi justru menciptakan lingkungan ketakutan yang tidak sehat dalam masyarakat. Selain itu, jika kita merujuk pada perlindungan masyarakat, pasal ini justru dapat mengancam kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi yang sah, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam masyarakat yang takut untuk berbicara atau menyebarkan informasi karena ketidakjelasan hukum, efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi sangat diragukan. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP karena alasan ketidakjelasan definisi dan potensi penyalahgunaan, dan alasan ini relevan untuk Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE. Teori Legal Certainty menegaskan bahwa hukum harus memberikan kepastian agar individu dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Mahkamah Konstitusi telah mengakui pentingnya prinsip ini dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, di mana ketidakjelasan definisi "berita bohong" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP dianggap tidak memenuhi standar kepastian hukum yang diperlukan dalam sistem hukum pidana. Ketentuan serupa dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE menghadirkan masalah yang sama, yaitu frasa yang tidak jelas membuka ruang untuk interpretasi yang bias dan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Secara praktikal, ini menciptakan risiko 29 besar bagi kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana orang dapat dihukum bukan berdasarkan tindakan yang jelas melanggar hukum, tetapi karena interpretasi yang kabur dan subyektif dari hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi dan integritas hukum di Indonesia, Mahkamah harus menyatakan ketentuan ini inkonstitusional. 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Putusan Nomor 78/PUU- XXI/2023 menyatakan sebagai berikut: “Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 jika dicermati ketentuan tersebut mengandung unsur- unsur esensial antara lain (1) “berita atau pemberitahuan bohong”, (2) “onar atau keonaran”, dan (3) “kabar yang tidak pasti, atau kabaryang berkelebihan”. Dari unsur-unsur tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan unsur “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Lebih lanjut, berkaitan dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” a quo, jika dicermati oleh Mahkamah telah mengandung adanya sifat “ambiguitas” yang dikarenakan sulitnya menentukan ukuran atau parameter akan “kebenaran“ sesuatu hal yang disampaikan oleh masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar pembenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut. Adanya ketidakjelasan ukuran atau parameter demikian dapat menjadi benih atau embrio bahwa seseorang yang menyampaikan sesuatu hal tersebut telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyampaian berita atau pemberitahuan bohong. Terlebih, jika seseorang akan menyampaikan pendapat atau pikiran, penilaian akan “kebenaran” dan “kabar yang berkelebihan” atas hal yang disampaikan sangat tergantung penilaian oleh subjek hukum yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, misalnya dari sudut pandang nilai-nilai agama, budaya dan sosial. Oleh karena itu, apabila ukuran atau parameter dalam mengeluarkan pendapat ataupun pikiran yang hanya memperbolehkan menyampaikan sesuatu yang dianggap “benar” saja (tidak bohong) dan tidak berkelebihan yang tidak jelas ukuran atau parameternya baik hal tersebut dilakukan di tempat umum maupun di ranah pribadi, maka hal demikian justru dapat menimbulkan pembatasan terhadap hak setiap orang untuk berkreativitas dalam berpikir guna menemukan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi, karena pada hakikatnya keputusan demokratis yang diambil oleh negara membutuhkan pendapat dan informasi dari warga negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong. 30 Artinya, negara memberikan ruang kepada warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas dalam memberikan pendapatnya atau menyumbangkan pikirannya kepada negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.” 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, telah menetapkan preseden bahwa ketidakjelasan definisi dalam hukum pidana yang dapat menyebabkan penyalahgunaan harus dinyatakan inkonstitusional. Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE menghadirkan situasi yang hampir identik dengan kasus yang telah diputuskan tersebut. Untuk menjaga konsistensi dan memastikan bahwa prinsip kepastian hukum tetap ditegakkan, Mahkamah harus mengambil sikap yang sama dan menyatakan ketentuan ini inkonstitusional. Secara praktikal, keputusan ini akan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berpendapat dan mencegah potensi penyalahgunaan hukum oleh pihak berwenang, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem hukum dan demokras di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas dan tidak terbantahkan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih memang sudah seharusnya Negara memberikan perlindungan hukum berkepastian dan berkeadilan agar masyarakat atau warga negara tidak mengalami kriminalisasi hanya karena mengkritik Penyelenggara Negara atau Penyelenggara Pemerintahan di sosial media. Sebab Penyelenggara Negara memperoleh gaji dan tunjangan dari uang rakyat. Sehingga sesuatu yang wajar apabila Penyelenggara Negara atau Penyelenggara Pemerintahan menerima kritik dari masyarakat atau warga negara. C. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 Bertentangan dengan hak atas atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 31 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap tindakan negara dan pejabat publik harus didasarkan pada hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk kritik terhadap penyelenggara negara, merupakan salah satu elemen fundamental dalam negara hukum yang demokratis. 2. Bahwa era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berkomunikasi, termasuk dalam menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara. Sosial media menjadi platform utama bagi warga negara untuk mengekspresikan pandangan dan kritik mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital harus diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. 3. Bahwa Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE yang menyatakan bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tidak dapat dipidana jika dilakukan demi kepentingan umum, harus ditafsirkan secara konstitusional untuk melindungi hak warga negara dalam mengkritik penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat publik lainnya. Kritik yang dilakukan demi kepentingan umum seharusnya tidak dipidana, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa kriminalisasi kritik terhadap penyelenggara negara yang disampaikan melalui media sosial, tanpa memandang tujuan kritis tersebut, berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE harus dipahami sebagai pengecualian yang memungkinkan warga negara untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut terhadap tindakan pidana, selama kritik tersebut dilakukan demi kepentingan umum. 5. Bahwa dalam pandangan teori hukum progresif, hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, 32 penafsiran Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE harus dilakukan secara progresif untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga negara untuk mengkritik penyelenggara negara. Hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik yang sah terhadap penyelenggara negara. 6. Bahwa penafsiran konstitusional terhadap Pasal 45 ayat (2) hurufa UU ITE yang mengakui kritik terhadap penyelenggara negara sebagai bagian dari kepentingan umum juga sejalan dengan prinsip proportionality. Prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Dengan demikian, Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE harus ditafsirkan secara kondisional konstitusional, sepanjang dimaknai bahwa kritik terhadap penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat publik lainnya demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pengaturan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE seharusnya dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. Mengingat konstruksi UUD NRI Tahun 1945 pascaamandemen telah merumuskan pasal-pasal yang memberikan perlindungan hak warga negara terkait dengan kebebasan berpendapat, membagikan informasi, menerima informasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, negara, dan pemerintahan. Hak-hak ini tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kritik yang disampaikan melalui media sosial adalah bentuk partisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara yang dijamin oleh konstitusi. 8. Bahwa hak menyampaikan pendapat oleh penyelenggara negara juga dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang- 33 undangan lainnya. Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999) menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. Pemberian hak ini menunjukkan bahwa penyelenggara negara memiliki mekanisme yang jelas untuk menanggapi kritik secara bertanggung jawab, bukan dengan kriminalisasi melalui pemidanaan, tetapi dengan klarifikasi atau jawaban yang sesuai di muka umum. 9. Bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 UU 28/1999 memberikan hak sekaligus kewajiban kepada masyarakat untuk turut serta menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 8 UU 28/1999 menyatakan bahwa "Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih". Melalui kritik, masyarakat menjalankan hak dan kewajiban tersebut untuk memastikan bahwa penyelenggara negara berfungsi dengan integritas dan transparansi. 10. Bahwa Pasal 9 UU 28/1999 lebih lanjut merinci bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara (huruf a), serta hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara (huruf c). Dengan menjalankan hak-hak ini melalui media sosial, masyarakat seharusnya dilindungi oleh hukum, bukan justru dikriminalisasi. Selain itu, UU 28/1999 juga memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum saat melaksanakan hak-hak tersebut, yang berarti bahwa setiap tindakan yang mengancam atau menghalangi pelaksanaan hak-hak ini, termasuk pemidanaan atas kritik, adalah bertentangan dengan hukum. 11. Bahwa dengan mempertimbangkan perlindungan yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU 28/1999 terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan kritik terhadap penyelenggara negara, ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE harus 34 ditafsirkan untuk tidak mencakup kriminalisasi terhadap kritik yang disampaikan demi kepentingan umum. Kritik tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk berpendapat, memperoleh, dan membagikan informasi, serta berperan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi, dan nepotisme. 12. Bahwa Pemohon pada postingan di sosial medianya menyatakan sebagai berikut: "Kasarnya itu kalau maupacaran sekadar ketemuan atau malah ngentot sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri jangan menggunakan kendaraan dinas apalagi kendaraan dinas pimpinan" dan "Pacaran apalagi mau sampai berhubungan badan atau kencan turu alias kentu urusan masing-masing. Namun, apabila bertemu pacar alias pacaran menggunakan mobil dinas apalagi mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah jaksa agung". Dalam menilai apakah muatan postingan yang diunggah olehpemohon melanggar kesusilaan, perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai definisi kesusilaan dalam konteks hukum pidana. Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa pemidanaan dapat dilakukan terhadap penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Namun, definisi "melanggar kesusilaan" haruslah dipahami dalam kerangka hukum yang tidak semata-mata menilai dari bahasa atau kata-kata yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks, niat, dan tujuan dari penyampaian informasi tersebut. Dalam hal ini, meskipun kalimat yang diunggah oleh pemohon mungkin saja dinilai kasar, substansi dari kritik yang disampaikan adalah terkait penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi, yang jelas merupakan isu kepentingan umum. Penggunaan bahasa yang dianggap kasar tidak serta merta berarti bahwa muatan tersebut melanggar kesusilaan dalam arti hukum. Kesusilaan dalam konteks hukum pidana lebih mengarah pada norma-norma moral yang dilanggar secara nyata dan serius, seperti pornografi atau pelecehan, yang bukan merupakan esensi dari kritik yang disampaikan pemohon. 35 Teori pemidanaan mengajarkan bahwa pidana harus dijatuhkan hanya ketika benar-benar diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Jika postingan tersebut dinilai melanggar kesusilaan hanya karena penggunaan bahasa yang kasar, tanpa memperhitungkan tujuan dan niat kritik yang sah, maka pemidanaan tersebut akan kehilangan proporsionalitasnya. Kritik yang disampaikan oleh Pemohon bertujuan untuk menyoroti penyalahgunaan wewenang, yang merupakan isu serius dan relevan bagi publik, dan oleh karenanya masuk dalam kategori kepentingan umum yang dilindungi oleh Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE. Bahwa oleh karena itu, muatan postingan tersebut tidak seharusnya dianggap melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sebaliknya, muatan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dilindungi, terutama ketika kritik tersebut menyangkut penyelenggaraan negara dan dilakukan demi kepentingan umum. Pemidanaan atas dasar kesusilaan dalam hal ini akan mengabaikan tujuan utama dari kritik tersebut dan mereduksi kebebasan Pemohon sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. 13. Bahwa dengan demikian, pemidanaan atas tindakan kritik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi, serta menghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. D. Ketentuan frasa “melanggar kesusilaan” Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum dan hak atas atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan hak 36 atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak diartikan “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. ” 1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE terkait frasa “melanggar kesusilaan” menunjukan adanya rumusan tindak pidana yang terlalu luas cakupannya dan tidak jelas indikatornya. Hal ini bertentangan dengan asas Lex Certa dalam prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana. Sebab perbuatan yang dilarang dalam undang- undang sebagai tindak pidana harus dijabarkan secara spesifik. Ketika suatu perumusan tindak pidana dalam undang-undang itu mengandung kekaburan atau ketidakjelasan, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang secara tidak langsung diatur dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Adanya rumusan tindak pidana yang tidak jelas pada suatu undang-undang tersebut dapat diartikan secara luas dan beragam sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi orang-orang yang dipandang atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut atau dengan kata lain berpotensi besar dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi orang lain. 2. Bahwa frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) sesungguhnya berpotensi besar dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi seseorang yang menyatakan kritik atau pendapat di sosial media terhadap penyelenggara negara tanpa mempertimbangkan niat dan tujuan pembuatan tulisan atau kritik tersebut. Misalnya saja Pemohon yang saat ini mengalami kriminalisasi 37 dengan dugaan melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905). Padahal Pemohon memiliki niat yang sangat baik dalam menuliskan kritik disosial medianya, yaitu bertujuan agar mobil dinas Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan dan/atau tidak digunakan oleh pegawai/orang yang tidak berhak. Adapun kalimat yang ditulis di Instagram Story sebagai berikut: Postingan 1 "Kasarnya itu kalau mau pacaran sekadar ketemuan atau malah ngentot sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri jangan menggunakan kendaraan dinas apalagi kendaraan dinas pimpinan" Postingan 2 "Pacaran apalagi mau sampai berhubungan badan atau kencan turu alias kentu urusan masing-masing. Namun, apabila bertemu pacar alias pacaran menggunakan mobil dinas apalagi mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah jaksa agung". 3. Bahwa frasa “melanggar kesusilaan” dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) dimaknai “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.” Melalui permohonan a quo pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional (constitutional interpretation) terhadap frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat 38 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) agar praktik empiris penegakan hukum berkepastian dan berkeadilan tidak terjadi kriminalisasi yang harus diartikan terbatas sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.” 4. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) tersebut harus dipahami unsur perbuatan dapat dinyatakan melanggar kesusilaan apabila memenuhi 3 (tiga) kondisi bersifat kumulatif bukan alternatif yang artinya semua kondisi atau perbuatan tersebut harus terpenuhi dilakukan dalam perbuatan yang diduga melanggar kesusilaan, yaitu: Pertama, melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan. Kedua, alat kelamin. Dan ketiga, aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. 5. Bahwa demi kepastian hukum frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) agar tidak menimbulkan ambiguitas 39 pemaknaan dan membuka ruang praktik kriminalisasi diera digitalisasi, maka dengan penuh kerendahan hati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu mengeluarkan tafsir konstitusional bahwa frasa “melanggar kesusilaan” harus dimaknai sebagai “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” atau dengan kata lain frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” atau dengan kata lain Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) harus dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang diartikan “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan ”. 6. Bahwa frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) apabila tidak diartikan terbatas bersifat kumulatif mencakup unsur-unsur “melakukan perbuatan mempertunjukkan 40 ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” berpotensi sangat besar digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara akibat tidak jelasnya parameter perbuatan yang dinyatakan melanggar kesusilaan. Jangan sampai warga negara hanya karena memposting suatu tulisan dengan perkataan atau pernyataan di sosial media yang dinilai secara subyektif oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu melanggar kesusilaan dengan tujuan untuk mengawal penyelenggara pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) malah dijatuhi hukuman pidana. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) apabila tidak diartikan terbatas bersifat kumulatif mencakup unsur-unsur “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” melanggar prinsip kepastian hukum dalam negara hukum (rechtstaats) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip perlindungan hukum yang adil serta berkepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) apabila tidak diartikan terbatas bersifat kumulatif mencakup unsur-unsur “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup 41 dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. POKOK PERMOHONAN (PETITUM) Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa rumusan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2) huruf a, dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. Sehingga rumusan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berubah rumusannya menjadi, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap 42 masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak ”. 3. Menyatakan bahwa frasa “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal”. Sehingga rumusan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) secara keseluruhan rumusannya berubah menjadi, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal: a. Dilakukan untuk kepentingan umum b. Dilakukan karena terpaksa membela diri. ” 4. Menyatakan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. 5. Menyatakan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 43 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. 6. Menyatakan frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. ” 7. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 44 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Kepolisian Reso Tapanuli Selatan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Bukti kritik terhadap Saudari Nella Marsela selaku Pegawai Non Jaksa di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP dan Surat Keputusan Pengangkatan Jaksa atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H.; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulisnya bertanggal 13 November 2024 yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KETENTUAN UU ITE 2024 DAN KUHP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap UU ITE 2024 dan KUHP yang berketentuan sebagai berikut: • Dalam Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 Pasal 310 ayat (3) KUHP: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 45 dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024: “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.” Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE 2024: “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum;” Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024: “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri.” Pasal 45A ayat (3) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 46 mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Selanjutnya, Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya masing-masing telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo dengan alasan sebagai berikut: • Dalam Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 Pemohon menyatakan kerugian konstitusionalnya berupa harus ditahan di Lembaga Pemasyarakatan IIB Padang Sidimpuan akibat melontarkan kritik terhadap berbagai penyimpangan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Pasal-Pasal a quo KUHP dan UU ITE 2024 rentan digunakan memenjarakan warga negara atau masyarakat yang mengkritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di sosial media. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 5) Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: • Dalam Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. Sehingga rumusan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berubah rumusan menjadi, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak.” 47 3. Menyatakan bahwa frasa “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tidak dipidana dalam hal”. Sehingga rumusan Pasal 45 ayat (7) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6905) secara keseluruhan rumusannya berubah menjadi, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal: a. Dilakukan untuk kepentingan umum b. Dilakukan karena terpaksa membela diri.” 4. Menyatakan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6905) juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalagunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. 5. Menyatakan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 48 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6905) juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalagunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak.” 6. Menyatakan frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.” 7. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 49 Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: • Dalam Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 a. Bahwa Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional akibat keberlakuan Pasal-Pasal a quo KUHP dan UU ITE 2024 berdasarkan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Perlu DPR RI 50 sampaikan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai Negara Indonesia sebagai negara hukum, sehingga ketentuan a quo tidak dalam konteks spesifik mengatur mengenai hak konstitusional warga negara. b. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Jaksa tetap dapat menjalankan aktivitasnya dan haknya sebagai warga negara, antara lain dalam mendapat hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ditahannya Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan IIB Padang Sidimpuan karena melontarkan kritik terhadap berbagai penyimpangan di Kejaksaan Negeri Tapanuli tidak berarti menunjukkan tidak diberikannya perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon. Proses hukum dimaksud justru merupakan bentuk perwujudan negara Indonesia sebagai negara hukum, yang menjadikan hukum sebagai alat untuk memberikan ketertiban umum bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c. Bahwa Pemohon juga tidak terkurangi hak konstitusionalnya atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia berdasarkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Pemohon sejatinya dapat menggunakan hak konstitusionalnya tersebut dan melakukan aktivitas dalam informasi dan transaksi elektronik sepanjang tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. d. DPR RI perlu menanggapi bahwa permohonan Pemohon obscuur libels (tidak jelas/kabur). Pemohon tidak dapat mempertautkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian 51 oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana korelasi keberlakuan Pasal-Pasal a quo yang diimplementasikan dalam perkara yang sedang Pemohon hadapi saat ini, karena Pemohon hanya menyebutkan kerugian konstitusional berdasarkan kronologis perkara konkret yang sedang dihadapi berdasarkan kekecewaan Pemohon. Kemudian, Pemohon secara serta merta menjadikan Pasal- Pasal a quo sebagai pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tanpa mengkorelasikan kerugian spesifik yang Pemohon alami. Padahal dalam kasus konkret yang dihadapi, penting untuk mendudukkan secara jelas bagaimana hak konstitusional tersebut diberikan khususnya dalam posisi Pemohon sebagai perorangan WNI yang berprofesi sebagai jaksa. Lebih lanjut, dikarenakan permohonan Pemohon berkaitan dengan kasus konkret yang sedang dihadapi, maka hal ini bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Ketetapan Nomor 134/PUU-XII/2014 sebagai berikut: “bahwa terhadap substansi permohonan a quo, sebelumnya pernah diajukan permohonan pengujian oleh Pemohon yang sama, yaitu dalam permohonan Nomor 91/PUU- X/2012. Meskipun dalam permohonan Nomor 91/PUU- X/2012 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh Pemohon adalah Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dan dalam permohonan a quo Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 huruf a UU ASN, tetapi setelah Mahkamah membahas secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon merupakan kasus konkret yang menyangkut penerapan norma hukum, bukan pengujian konstitusionalitas norma, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.” e. DPR RI berpandangan Pemohon tidak dapat membuktikan Pasal- Pasal a quo menjadi penyebab kerugian langsung dan berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan akibat keberlakuan Pasal-Pasal a quo. Oleh karena tidak ada 52 hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk 53 mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Oleh karena itu, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum atau yang dikenal dengan kejahatan siber. 2. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. 3. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata, Secara yuridis kegiatan 54 pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. 4. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. 5. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. 6. Mengingat dewasa ini kejahatan yang dilakukan dalam ruang siber (cyber space) semakin marak terjadi, maka diundangkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) untuk memberikan kerangka hukum untuk melandasi pemanfaatan teknologi informasi agar dilakukan secara aman, bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Hal tersebut dimaksudkan guna mencegah adanya penyalahgunaan atau potensi pelanggaran hukum dalam menggunakan teknologi informasi. 7. Bahwa UU ITE 2008 tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) dan terakhir dengan UU ITE 2024. Lahirnya UU ITE 2024 menyempurnakan dan melengkapi beberapa materi muatan yang belum termaktub ataupun sudah termaktub di dalam UU ITE 2008 dan UU ITE 2016. Adapun penyempurnaan norma tersebut, meliputi: a. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; 55 c. transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. perbuatan yang dilarang, antara lain Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B; e. peran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan f. kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. Sedangkan, untuk materi-materi yang belum diatur dalam UU ITE 2008 dan UU ITE 2016, juga dilengkapi melalui UU ITE 2024, yaitu meliputi: a. identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi eletronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A; b. pelindungan anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B; c. Kontrak Elektronik internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A; dan d. peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Bahwa DPR RI memberikan pandangan terhadap perkara pengujian UU ITE 2024 dan KUHP dalam Perkara 115/PUU-XXII/2024 berdasarkan tiap pasal-pasal yang diujikan sebagai berikut: • Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024 1. Bahwa Pemohon Perkara 115/PUU-XXII/2024 mendalilkan ketentuan frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024 berpotensi besar dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi seseorang yang menyatakan kritik atau pendapat di sosial media terhadap penyelenggara negara tanpa mempertimbangkan niat dan tujuan pembuat tulisan atau kritik tersebut (vide Perbaikan Permohonan hal. 25-26). 56 Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa DPR RI perlu terlebih dahulu menguraikan mengenai perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal-Pasal a quo UU ITE 2024 yang diujikan. Bahwa S. R. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan yang mengutip Moeljatno menerjemahkan strafbaar feit sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah: 1) adanya subjek; 2) adanya unsur kesalahan; 3) perbuatan bersifat melawan hukum; 4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; 5) dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. b. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana tersebut disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah berkenaan dengan orang yang mampu bertanggung jawab karena adanya suatu kesalahan. Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah berkenaan dengan perbuatan orang, akibat dari adanya perbuatan tersebut, dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. c. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024 telah mengatur mengenai perbuatan dilarang dan telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Pasal-pasal a quo terdiri atas unsur- unsur sebagai berikut: 1) “setiap orang” sebagai Pelaku; 2) “dengan sengaja” berkenaan dengan unsur kesalahan atas niat jahat yang dilakukan secara sadar atau dengan kata lain menghendaki perbuatan dan/atau akibat perbuatan yang dilakukan; 57 3) “menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” berkenaan dengan dilakukannya perbuatan dilarang; 4) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” berkenaan dengan dilakukannya perbuatan dilarang; 5) “untuk diketahui umum”, berkenaan dengan dilakukannya perbuatan dilarang; 6) Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024 yang dikenakan dalam hal unsur-unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 telah terpenuhi. d. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024, yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penjelasan Pasal a quo berfungsi sebagai panduan interpretasi bagi penegak hukum dan masyarakat agar norma kesusilaan lebih dipahami. e. Berdasarkan Lampiran I Nomor 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU Pembentukan PUU), Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Lebih lanjut penjelasan undang-undang merupakan norma hukum yang mengikat karena menjadi bagian dari kerangka undang-undang dan diundangkan pada Tambahan Lembaran Negara. Oleh karena pemaknaan yang dimohonkan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam penjelasan Pasal a quo, maka tidak relevan untuk ditafsirkan ulang. f. Selain itu, Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tersebut juga telah selaras dengan ketentuan terkait lain yang membatasi perbuatan kesusilaan. Sebagaimana diketahui, pemaknaan frasa “melanggar kesusilaan” berdasarkan rezim UU ITE 2016 jo. UU 58 ITE 2008 juga masih memiliki tafsir yang beragam. Sehingga dibentuk Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Impelementasi Atas Pasal Terentu dalam UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016 (SKB UU ITE) yang dibuat sebagai respons atas kebutuhan harmonisasi dalam penerapan UU ITE, mengingat dinamika kasus-kasus digital yang sangat beragam. SKB UU ITE tersebut juga mempersempit ruang subjektivitas dan mengarahkan penerapan hukum secara lebih konsisten. Frasa “melanggar kesusilaan” dalam SKB UU ITE dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Sedangkan, dalam arti luas diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. SKB UU ITE tersebut memberikan batasan lebih konkret mengenai pelanggaran kesusilaan di ranah digital. g. Bahwa berkaitan dengan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, unsur “melanggar kesusilaan” meliputi: • Pasal 281 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.” • Pasal 282 KUHP (1) “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, 59 atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.” Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “melanggar kesusilaan” dapat terjadi dalam konteks terbuka dan di muka umum. Terdapat jaminan bahwa sekalipun dilakukan di ranah privat, hanya dapat disebut melanggar kesusilaan apabila konten tersebut bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Kesusilaan dalam KUHP bertitik tolak pada rasa malu seseorang dalam lapangan seksualitas, hal ini sifatnya sangat subjektif dan harus dinilai secara kontekstual. R.Soesilo menyatakan sifat merusak kesusilaan kadang-kadang sangat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan ditempat itu. Disebutkan, bahwa apabila penyidik mengatasi kasus ini, maka hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut menurut tempat dan keadaan dapat dipandang merusak kesusilaan. Harus ditekankan sesuai 60 dengan ketentuan KUHP, bahwa perbuatan tersebut harus sengaja merusak kesusilaan/kesopanan di depan umum. h. Berdasarkan seluruh uraian mengenai batasan “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE 2024, DPR RI berpandangan pembatasan makna “melanggar kesusilaan” telah sejalan dan selaras dengan ketentuan kesusilaan sebagaimana diatur SKB UU ITE yang merujuk pada UU Pornografi dan KUHP. Hal ini menunjukkan Pemohon kurang cermat dalam mengonstruksikan permohonannya karena justru memohonkan pemaknaan frasa yang sudah jelas dan terang diatur dalam Penjelasan Pasal a quo. i. Dengan demikian, APH tidak serta-merta memiliki kebebasan interpretasi, tetapi harus merujuk pada instrumen-instrumen hukum tambahan tersebut dalam menilai suatu perbuatan apakah benar-benar melanggar kesusilaan. Instrumen-instrumen hukum ini memastikan bahwa penerapan hukum dapat diukur dan sejalan dengan asas due process of law. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, karena ketentuan mengenai kesusilaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pandangan subjektif, tetapi merujuk pada standar yang telah dibakukan. Dengan demikian, ketentuan Pasal-Pasal a quo telah memberikan kepastian hukum dan tidak relevan untuk diberikan pemaknaan kembali. Dalil Pemohon patut dinyatakan tidak beralasan hukum dan hanya merupakan kekhawatiran Pemohon dalam menghadapi persoalan konkret yang sedang berlangsung. • Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE 2024 1. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 mendalilkan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE 2024 melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17). Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 61 a. Bahwa Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024 yang berketentuan: “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.” merupakan bagian dari ketentuan mengenai perbuatan dilarang telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana, sebagai berikut: 1) “setiap orang” berkenaan dengan pelaku; 2) “dengan sengaja” berkenaan dengan unsur kesalahan atas niat jahat yang dilakukan secara sadar atau dengan kata lain menghendaki perbuatan dan/atau akibat perbuatan yang dilakukan; 3) “menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” berkenaan dengan dilakukannya perbuatan dilarang; 4) “yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong” berkenaan dengan dilakukannya perbuatan dilarang; 5) “yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat” berkenaan dengan akibat dari dilakukannya perbuatan dilarang tersebut. Bahwa selanjutnya, Pasal 45A ayat (3) UU ITE 2024 memuat sanksi atas dilanggarnya ketentuan dimaksud, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024 terhadap perbuatan menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong akan dikenakan sanksi Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2024. b. Bahwa rumusan ketentuan Pasal a quo merupakan delik formil dan materiil yang artinya APH harus bisa membuktikan perbuatan beserta akibat yang terjadi. Dalam hal ini perbuatan yang dilarang sebagai delik formil adalah 62 “menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong”. Adapun akibat timbulnya kerusuhan sebagai delik materiil telah diberikan dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024, yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.” c. DPR RI berpandangan bahwa Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024 telah secara jelas mengatur dalam batas penalaran yang wajar bagaimana delik formil dan materiil yang mensyaratkan pemenuhan unsur perbuatan dilarang serta akibat kerusuhan yang terjadi, yakni dengan menganggu ketertiban umum. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki, serta yang dapat dibuktikan akibatnya. Pembuktian delik dimaksud akan bergantung pada seluruh proses pemeriksaan perkara yang melihat bagaimana terjadinya seluruh peristiwa hukum. d. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024 merupakan pengaturan yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan hukum saat ini. Bahwa internet merupakan pola teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak digunakan dan menjadi wadah komunikasi digital yang dapat melibatkan siapapun dengan karakteristik penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sangat cepat, luas, dan masif dengan tidak mengenal ruang dan waktu. Pengaturan mengenai pemberitahuan berita bohong atau yang sering disebut “hoax” perlu diatur dalam rangka menjaga ketertiban umum dan menjawab kebutuhan hukum di ruang digital saat ini. e. Bahwa Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024 merupakan salah satu materi perbaikan mengenai perbuatan yang dilarang. Mengingat pada UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 masih terjadi munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap 63 beberapa ketentuan pidana seperti dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang telah beberapa kali diajukan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi; masih dianggap belum dapat menyelesaikan masalah; serta munculnya pemahaman yang berbeda terhadap beberapa pasal sehingga penerapannya dapat dikenakan kepada subjek yang seharusnya tidak menjadi sasaran dari ketentuan tersebut. f. Bahwa selain untuk menjawab kebutuhan hukum saat ini, perumusan norma mengenai berita bohong dalam UU ITE 2024 juga sejalan dengan politik hukum diberlakukannya KUHP 2023. KUHP 2023 dalam bab mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum, telah mengatur beberapa pasal tentang penyiaran atau penyebarluasan berita/pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Ketentuan dimaksud diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP 2023 sebagai berikut: Pasal 263 KUHP 2023: (1) “Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (2) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Selanjutnya, Pasal 264 KUHP 2023 mengatur: “Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.” 64 g. Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal a quo merupakan norma yang oleh pembentuk undang-undang dianggap penting untuk diatur guna menjamin ketertiban umum dan menjawab kebutuhan hukum saat ini, dan tidak ada relevansinya dengan pelanggaran hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tercapainya ketertiban hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum juga bergantung pada berbagai aspek pada proses seluruh tahapan pemeriksaan yang melihat seluruh peristiwa hukum secara konret dan utuh serta dengan pembuktian unsur-unsur delik dimaksud, yang dilakukan oleh APH yang berwenang. • Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE 2024 dan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 mendalilkan: - Pasal 310 ayat (3) KUHP sepanjang frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE 2024 sepanjang frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” inkonstitusional bersyarat karena tidak menjelaskan makna secara spesifik dari frasa tersebut (vide Perbaikan Permohonan hlm. 15); - Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE 2024 sepanjang frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” inkonstitusional bersyarat karena pemidanaan atas kritik bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi dan menghambat partisipasi (vide Perbaikan Permohonan hlm. 22-25) Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa materi muatan Pasal-Pasal a quo yang diujikan mengatur hal sebagai berikut: 65 • ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP mengecualikan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum; • ketentuan 45 ayat (2) huruf a UU ITE 2024 berkaitan secara sistematis dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024 yang memberikan pengecualian ketentuan sanksi pidana atas dilanggarnya ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024, dalam hal dilakukan demi kepentingan umum; • ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 berkaitan secara sistematis dengan Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 yang memberikan pengecualian ketentuan sanksi pidana atas dilanggarnya ketentuan Pasal 27A UU ITE 2024, dalam hal dilakukan demi kepentingan umum. b. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 2024 secara rinci mengatur batasan makna atas frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.” Penjelasan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 secara eksplisit menyebutkan contoh perbuatan misalnya unjuk rasa dan kritik sebagai bentuk pengawasan, koreksi, dan saran berkaitan denga kepentingan masyarakat. c. Bahwa selain itu, UU ITE 2024 telah direvisi dengan memperhatikan politik hukum pidana nasional dalam KUHP 2023 yang diberlakukan tahun 2026. Pengecualian pasal pencemaran nama baik juga telah diatur dalam Pasal 433 KUHP 2023 Bab XVII Tindak Pidana Penghinaan, selengkapnya sebagai berikut: 66 Pasal 433 KUHP 2023: (1) “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.” Selanjutnya, Pasal 433 ayat (3) KUHP 2023 mengatur bahwa “Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.” d. Merujuk pada uraian normatif dan konstruksi Pasal-Pasal a quo KUHP dan UU ITE 2024, serta memperhatikan Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 2024, DPR RI menanggapi bahwa negara telah mengakomodir ketentuan yang mengecualikan pemidanaan dalam hal perbuatan dilarang yang “dilakukan untuk kepentingan umum”. Pengecualian pemidanaan atas perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum sebagaimana Pasal- Pasal a quo KUHP dan UU ITE 2024 justru merupakan penormaan yang memberikan solusi dan jalan tengah yang baik bagi warga negara yang hendak menyatakan pendapatnya, dalam bidang dan sektor apapun termasuk penyelenggaraan pemerintahan, tentunya selama dilakukan di dalam koridor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal-Pasal a quo KUHP dan UU ITE 2024 merupakan penormaan yang bernilai positif karena merupakan manifestasi dan bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak menyatakan pendapat dan 67 hak kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. e. Adapun mengenai makna kepentingan umum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut: 1) Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huuf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.” 2) Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” 3) Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.” Dengan demikian, makna "kepentingan umum" dalam berbagai undang-undang di Indonesia telah diatur secara konsisten, dan diartikan sebagai kepentingan yang mencakup bangsa, negara, dan masyarakat luas. Ketentuan dalam berbagai undang-undang terkait tersebut juga berkelindan dengan pengecualian pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum berdasarkan Pasal-Pasal a quo UU ITE 2024 dan KUHP. Diakomodirnya ketentuan tersebut dapat menjadi rujukan yang baik bagi APH dalam memeriksa dan membuktikan perkara konkret terkait. f. DPR RI berpendapat bahwa Petitum Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk pemaknaan frasa yang tidak beralasan hukum, sehingga alasan pokok permohonan menjadi kehilangan relevansi dan urgensitasnya. DPR RI berpandangan perumusan 68 frasa yang dikehendaki oleh Pemohon bersifat subjektif karena mencampuradukkan kepentingan subjektif atas perkara yang dihadapinya karena melakukan kritik terhadap berbagai penyimpangan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Selain itu, Pemohon memasukkan unsur-unsur konkret dari perkara yang Pemohon hadapi, ke dalam pemaknaan Pasal-Pasal a quo KUHP dan UU ITE 2024, misalnya memasukkan frasa “tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan”. Dengan demikian, DPR RI berpandangan hal tersebut justru mereduksi nilai penting dari tafsir konstitusional suatu norma undang- undang yang digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi kepentingan umum. g. Oleh karena kasus yang Pemohon hadapi berkaitan dengan adanya pihak yang merasa diserang nama baik dan/atau kehormatannya, sehingga Pemohon dianggap telah melanggar batas-batas etika moral, maka DPR RI berpandangan hal tersebut berada pada ranah penegakan hukum dan pembuktian suatu tindak pidana. Di samping itu, penyelenggara negara sebagai pihak yang menyelenggarakan kepentingan umum juga menyadari dan memahami berbagai peraturan perundang- undangan yang telah melindungi hak warga negara dimaksud sehingga tidak serta merta melaporkan seseorang yang memberikan kritik berkaitan dengan kepentingan umum. h. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tersedia mekanisme pengawasan yang digunakan untuk memastikan penerapan prinsip good governance, antara lain sebagai berikut: 1) Pengawasan internal antara lain sebagaimana yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, kebijakan, dan program pemerintah, terdiri atas: - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; - Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan 69 bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); - Inspektorat Pemerintah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; - Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 2) Pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan uraian di atas, maka apabila Pemohon merasakan terdapat dugaan terjadinya penyimpangan oleh ASN yang berkenaan dengan pelanggaran dan profesionalitas, maka Pemohon dapat menggunakan mekanisme pengawasan yang tersedia tersebut, bukan dengan melakukan pengujian UU ITE 2024 di Mahkamah Konstitusi. i. Bahwa terkait dengan pengimplementasian berkaitan dengan Pasal-Pasal a quo, DPR RI dapat memberikan contoh fakta hukum yang terdapat di berbagai media mengenai misalnya kasus dugaan pelanggaran UU ITE 2016 jo. UU ITE 2008 oleh Bima Yudho Saputro yang mengkritik infrastruktur dan layanan pendidikan di Provinsi Lampung yang dilakukan demi kepentingan umum. Bima Yudho Saputro dilaporkan oleh Kuasa Hukum Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gindha Ansori Wayka. Kepolisian Daerah Provinsi Lampung telah menghentikan kasus dimaksud karena tidak menemukan unsur pidana dalam laporan tersebut. Berkaca dari kasus tersebut, terhadap kasus konkret yang dialami Pemohon yang merasa dirugikan karena diproses hukum, maka hal tersebut terjadi dalam hal APH menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana atas suatu peristiwa hukum. Hal tersebut tidak berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma-norma a quo. j. Pemohon hendaknya dapat memperhatikan bahwa ketentuan perbuatan dilarang beserta sanksi pidananya, termasuk 70 sebagaimana dalam Pasal-Pasal a quo KUHP dan UU ITE 2024 yang harus diatur dengan melihat kepentingan untuk seluruh warga negara tanpa kecuali. Sehingga pembentuk undang- undang tidak mungkin hanya memberlakukan undang-undang yang berlaku untuk pihak tertentu. Dengan kata lain, apabila perumusan sebagaimana Petitum Pemohon dikabulkan, justru akan mempersempit pelaksanaan atas penormaan Pasal-Pasal a quo dan menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan esensi hukum, dan mencederai hak asasi manusia lain, dimana setiap warga negara harus dijamin haknya untuk mendapat perlindungan hukum dalam akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara bertanggungjawab. • Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 1. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 mendalilkan rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 tidak mencantumkan termasuk juga ayat (6) sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana sehingga ketentuan Pasal a quo membuka celah hukum penjatuhan sanksi pidana bagi warga negara yang melontarkan aspirasi, kritik, dan saran melalui media informasi dan transaksi elektronik khususnya sosial media dengan tuduhan fitnah hanya karena tidak dapat membuktikan kebenaran dari suatu tuduhan terhadap penyelenggara pemerintahan/negara yang dilontarkan (vide Perbaikan Permohonan hal.16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 mengatur pengecualian pemidanaan sebagaimana Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 yang berketentuan sebagai berikut: • Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024: Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 71 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). • Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024: Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri. Berdasarkan ketentuan-ketentuan a quo UU ITE 2024, terlihat hubungan keterkaitan dan korelasi antara Pasal 45 ayat (7) dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. Ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 yaitu mengatur pengecualian terhadap pemidanaan atas pelanggaran perbuatan bagi setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pengecualian dimaksud Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 diberikan dalam hal perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum dan terpaksa membela diri. Ketentuan a quo UU ITE 2024 merupakan salah satu bentuk perlindungan oleh negara bagi warga negara yang menggunakan haknya, antara lain hak atas kebebasan berpendapat dan hak berekspresi. b. Oleh karena Pemohon melalui posita dan petitumnya pada intinya memohonkan agar Pasal 45 ayat (6) UU ITE 2024 dicantumkan dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024, maka DPR RI menganggap pemaknaan sebagaimana petitum Pemohon adalah hal yang tidak perlu dan tidak berdasar hukum. Sebab secara normatif ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 sudah tepat dirumuskan sesuai peruntukannya, dengan hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. Perumusan norma dalam ketentuan Pasal 45 ayat (6) UU ITE 2024 akan diberlakukan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 tidak dapat dibuktikan. Hal ini merupakan bentuk penafsiran hukum secara sistematis, yaitu memahami suatu ketentuan dengan merujuk pada keseluruhan norma yang terkait di dalam undang-undang. Penafsiran sistematis berasumsi bahwa setiap ketentuan dalam suatu undang-undang saling terkait dan 72 membentuk satu sistem hukum yang utuh. Berikut merupakan ketentuan Pasal 45 ayat (6) UU ITE 2024 selengkapnya: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” c. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (6) UU ITE 2024 pada pokoknya mensyaratkan adanya kewajiban untuk membuktikan tuduhan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Unsur penting dalam ketentuan Pasal a quo yaitu berkaitan dengan pembuktian. Dalam ketentuan ini, jika tuduhan yang dibuat melalui media elektronik tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atas fitnah. Unsur pembuktian menjadi kunci untuk menentukan apakah tindakan tersebut benar-benar didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi atau sekadar tuduhan tanpa dasar yang merugikan orang lain. Dari perspektif hukum, beban pembuktian ini menegaskan bahwa tuduhan yang bersifat merusak reputasi seseorang tidak boleh hanya berdasarkan spekulasi atau persepsi subjektif. d. Berdasarkan uraian normatif ketentuan Pasal a quo, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 45 ayat (6) UU ITE 2024 merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 yang menegaskan dan memperberat sanksi jika tuduhan yang disebarkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam hal ini, hukum memberikan perlindungan lebih terhadap orang yang dirugikan oleh penyebaran informasi palsu, dengan pidana yang lebih berat jika terbukti sebagai fitnah. e. Berdasarkan penjelasan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa apa yang dimohonkan Pemohon adalah hal yang tidak beralasan hukum, sebab menghendaki suatu perbuatan yang jelas merupakan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (6) 73 UU ITE 2024 untuk dirumuskan dan dikecualikan dari sanksi pidana. Ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 dengan jelas memperlihatkan keseimbangan antara perlindungan hak individu terhadap pencemaran nama baik dan kebebasan menyatakan pendapat yang sah. Pengecualian yang diatur dalam Pasal tersebut, seperti tindakan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, tetap mengharuskan pelaku untuk membuktikan bahwa informasi yang disampaikan didasarkan pada fakta yang benar. Jika kebenaran informasi tidak dapat dibuktikan, pelaku tetap dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (6) UU ITE 2024. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam kebebasan berbicara, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut di era digital, di mana informasi yang tidak benar dapat dengan cepat tersebar dan merusak reputasi seseorang. • Bahwa selain argumentasi-argumentasi di atas DPR RI juga memberikan pandangan atas Petitum Pemohon: a. DPR RI menegaskan bahwa kepentingan subjektif Pemohon tidak sepatutnya untuk dijadikan alasan hukum Pemohon untuk menjawab kebutuhan hukum dalam mengimplementasikan UU ITE 2024. Artinya dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dan permohonannya termasuk petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon sudah sepatutnya tidak dikabulkan Mahkamah karena tidak berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal-pasal a quo melainkan permasalahan tersebut berkenaan dengan implementasi norma. b. DPR RI kembali menegaskan pendiriannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 bahwa jaminan warga negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat juga tetap mempunyai batasan atau aturan karena kebebasan berpendapat tersebut harus menghargai hak-hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum serta harus memperhatikan etika, norma dan moral, sehingga kebebasan tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik atau pertikaian dan 74 perpecahan antar warga negara. Penghormatan atas hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara ini juga sejalan dengan prinsip hukum internasional. Sehingga diaturnya ketentuan Pasal- Pasal a quo yang diujikan Para Pemohon merupakan bagian dari terciptanya instrumen hukum yang menjadi rambu-rambu untuk melaksanakan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang penuh tanggung jawab. c. Bahwa perluasan makna hukum yang menuju kearah perumusan delik merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 sebagai berikut: [3.12]… Lebih jauh perihal kebijakan pidana atau politik hukum pidana dikaitkan dengan permohonan a quo benar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan undang-undang sehingga daya ikatnyapun setara dengan undang-undang. Namun kesetaraan itu adalah dalam konteks pemahaman akan kedudukan Mahkamah sebagai negative legislator, bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang (positive legislator). Benar pula bahwa Mahkamah melalui putusannya telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional beryarat (conditionally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-undang dimaksud adalah inkonstitusional. Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang- undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembebasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Sehingga apabila Pemohon memohon perumusan delik sebagaimana yang dikehendaki oleh Para Pemohon hendaklah dapat mengajukan legislative review kepada DPR RI. 75 d. Dengan demikian, DPR RI sebagai pembentuk undang-undang berkesimpulan Pasal-Pasal a quo UU ITE 2024 dan KUHP telah telah mengatur hal yang sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik guna menjawab kebutuhan hukum sehingga tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam mewujudkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum D. PERMOHONAN DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 45A ayat (3), dan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. 76 Keterangan Tambahan DPR RI yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 13 November 2024, yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi kepada DPR RI, sebagai berikut: 1. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. dan Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. • Mengapa rumusan Pasal II UU ITE 2024 dirumuskan berlaku hanya sampai dengan KUHP 2023 berlaku? Mengapa pada saat perumusan UU ITE 2024 tidak dilakukan penyesuaian dengan KUHP 2023? • Mengapa pilihan politik hukum pembentukan UU ITE 2024 tidak mengadopsi KUHP 2023? Mengapa memilih ketentuan pidana sendiri yang hanya berlaku sampai 2026? Jawaban: a. UU ITE 2024 dibentuk segera untuk merespon kebutuhan hukum di masyarakat, sementara KUHP 2023 baru dapat diberlakukan `pada tahun 2026. Beberapa kebutuhan hukum dimaksud terkait permasalahan antara lain: • munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap beberapa ketentuan pidana seperti dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang telah beberapa kali diajukan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi; • UU ITE Perubahan Pertama dianggap masih belum dapat menyelesaikan masalah; • munculnya pemahaman yang berbeda terhadap beberapa pasal sehingga penerapannya dapat dikenakan kepada subjek yang seharusnya tidak menjadi sasaran dari ketentuan tersebut. • UU ITE Perubahan Kedua ini menyempurnakan norma yang diatur dalam UU ITE sebelumnya meliputi: ✓ alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; ✓ sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan ✓ Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 77 ✓ perbuatan yang dilarang, antara lain Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 278, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B; ✓ peran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan ✓ kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. • Selain itu, UU a quo juga melengkapi materi yang telah diatur dalam UU ITE sebelumnya yang meliputi: ✓ identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A; ✓ pelindungan anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16El; ✓ Kontrak Elektronik internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A; dan ✓ peran Pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A. b. Penyesuaian UU ITE 2024 dengan KUHP 2023 Bahwa selain untuk penyempurnaan dengan UU ITE 2008 dan 2016, UU ITE 2023 telah dilakukan dengan membawa semangat kodifikasi KUHP 2023. Pembentuk undang-undang bersepakat untuk membentuk UU ITE 2024 yang beberapa rumusannya mengadopsi beberapa ketentuan rumusan yang telah diatur di dalam KUHP 2023, contohnya: Pasal 27A UU ITE 2024: Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan 78 yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Oleh karena menjawab kebutuhan hukum saat ini serta telah ada KUHP 2023, maka keberlakuan mengenai pasal-pasal pemidanaan di dalam UU ITE 2024 hanya dinyatakan berlaku sampai dengan berlakunya KUHP 2023 yang baru (Pasal II angka 1 UU ITE Perubahan Kedua). 2. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Sejauh mana batasan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE 2024? Apakah terdapat pengecualian? Jawaban: DPR RI berpandangan bahwa dengan merujuk pada Risalah Pembahasan UU ITE 2024, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE merupakan delik aduan. Artinya, perbuatan tersebut dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari korban atau orang yang terkena kejahatan, dan bukan oleh badan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa frasa “orang lain” dalam norma a quo merujuk pada korban yang dituduhkan, sehingga korban disini adalah orang perseorangan dan bukan merupakan badan hukum. Sehingga, dalam konteks ini, badan hukum atau institusi yang diserang kehormatannya oleh orang perseorangan tidak dapat menggunakan norma ini untuk menjerat orang tersebut, karena norma tersebut bukan peruntukannya untuk badan hukum/institusi, melainkan antar orang ke orang. 3. Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum. Apakah Komisi yang membahas KUHP 2023 dan UU ITE 2024 berbeda? Apakah ketidaksinkronan ini karena pembahasan di Komisi ? Jawaban: Ya, Komisi yang membahas KUHP 2023 dan UU ITE 2024 berbeda. Pembahasan KUHP 2023 dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, sedangkan pembahasan RUU ITE 2024 berada di bawah 79 kewenangan Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika. Kendati demikian, original intent pembentuk undang-undang dalam pembahasan RUU ITE 2024 adalah untuk menyelaraskan materi muatan dalam undang-undang ini dengan ketentuan-ketentuan KUHP 2023 yang akan berlaku tiga tahun mendatang. Dengan adanya penyelarasan ini, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa UU ITE 2024 dapat langsung diimplementasikan secara efektif tanpa menimbulkan potensi pertentangan hukum dengan KUHP 2023. A. RISALAH PEMBAHASAN UU 1/2024 Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk memperhatikan risalah pembahasan terkait Pasal a quo dalam undang-undang a quo sebagai berikut: 1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Akademisi/Pakar (25 Januari 2023) • F-P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah) “Tapi saya ingin masuk ke substansinya karena kemarin kita dengar statement dari Wamen Kumham bahwa Pasal 27 ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 ayat (2) itu dicabut oleh RKUHP. Nah, ini yang sebenarnya butuh kejelasan dari pihak kementerian ataupun sebenarnya dari para pakar. Nah, kalau misalnya Pasal 27 ayat (1) dan (3), kemudian Pasal 28 ayat (2) dicabut oleh KUHP, apakah baiknya kita masih tetap atur dalam undang-undang atau revisi Undang- Undang ITE ini, tapi diganti secara substansinya atau benar-benar kita lepaskan ke KUHP tersebut. Saya yakin, Bapak dan Ibu sudah dengar kemarin statement dari Wamen Kumham. Apa perlu saya bacakan, Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE selama ini disebut sebagai pasal karet dan dicabut. Dan, beliau sampaikan ini menjadi kabar baik untuk kebebasan berpendapat, katanya seperti itu. Nah, saya minta masukan dari Bapak dan Ibu semua, apakah artinya kita masih bakal atur dalam revisi undang- undang ini, karena ini menyangkut komisi kami kebebasan 80 berpendapat bukan transaksi elektroniknya, itu di Komisi XI mungkin atau di Baleg, karena menyeluruh itu, Pak. Jadi itu masukan pertama.” • Ketua Cyber Law Center Unpad (Dr. Hj. Shinta Dewi, S.H., LL.M) “…Mengenai Pasal 27, menurut saya karena sudah ada di KUHP dan ada khususnya mengatur tentang transaksi elektronik, kalau menurut saya pribadi sebagai akademisi saya pikir harusnya kembalikan saja kepada KUHP, karena nanti overlapping di dalamnya. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih atas kesempatannya.” • Pembicara: Pakar Kebijakan ICR Telkom University (Dr. Helni Mutiarsih Jumhur) “Izin saya memberikan pendapat dari pertanyaan yang pertama tentang beberapa ayat yang sudah dihilangkan karena adanya, sudah dicabut karena adanya Undang-Undang KUHP Pidana. Kalau saya mungkin agak berbeda pendapat dengan Bu Shinta, bahwa karena ini ranahnya spesifik tentang cyber gitu, jadi sebaiknya memang ada pasal khusus yang terkait dengan cyber crime yang memang tentu saja menggunakan asas-asas yang ada di KUH Pidana, tapi pasalnya ditempatkan secara khusus di Pasal 27 ini gitu. Jadi saya masih merasa bahwa treatment dari dunia cyber dan dunia nyata itu agak susah disatukan dalam suatu perundang- undangan. Jadi, kalau pendapat saya bahwa pasal ini harus tetap ada di Undang-Undang ITE sebagai pasal lex specialis yang akan membantu menyelesaikan beberapa persoalan pidana yang terjadi di dunia cyber. Karena tetap kalau saya baca di Pasal 42 Undang- Undang ITE bahwa beberapa hal yang terjadi di dunia cyber tetap menggunakan asas-asas yang ada di KUH Pidana. Jadi artinya kalau tadi saya menyatakan tentang konsep duality kita masih mem-blended antara kaidahkaidah yang ada di dunia cyber dan di dunia nyata, tetapi kita harus mentreatment secara lex specialis itu saja.” • Pembicara: F-P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah) “RKUHP di situ bunyinya mencabut Pasal 27 ayat (1) dan (3) dan 28 ayat (2) di Undang-Undang ITE.” 81 • Pembicara: F-PDIP (Mayjen TNI. Mar (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.) “Itu yang nggak boleh.” • Pembicara: F-P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah) “Walaupun persetujuan.” • Pembicara: F-PDIP (Mayjen TNI. Mar (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.) “Karena dia tidak ada, kita kan ada dibuat peraturan pembuatan undangundang, Pak. Kecuali menggunakan metoda omnibus boleh, kalau yang itu nggak boleh. Terima kasih.” 2. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Amnesty Internasional Indonesia, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (27 Maret 2023) • Amnesty Internasional (Wira Adiwena) ... Yang kedua Pasal 27 ayat (1), pasal ini sebenarnya kalau kita lihat di Pasal 14 Undang-Undang TPKS sudah ada yang mengatur kondisi khusus terkait perlindungan korban ketika menyebarluaskan konten seksual untuk tujuan pembelaan. Dan, di sini yang perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu sekalian, jika kasus kekerasan seksual dilaporkan menggunakan UU ITE, kami khawatir korban tidak akan memperoleh hak-haknya, penanganan hukumnya akan melibatkan unit siber atau cyber, bukan unit khusus perempuan dan anak yang akan lebih paham cara melindungi dan memenuhi hak-hak korban dalam sebuah kasus yang sangat sensitif seperti kasus kekerasan seksual. Lebih lanjut, unsur melanggar kesusilaan pun masih tidak jelas, belum ada pendefinisian dalam UU ITE tentang kesusilaan sehingga jika terjadi sebuah pertukaran informasi katakanlah yang dilakukan tanpa paksaan berdasarkan informasi dalam ruang privat itu pun berpotensi dikriminalisasi. Yang ketiga, Pasal 28a ayat (1) urgensi 82 parameter dan proporsionalitas bentuk kebencian yang dibahas dalam pasal ini masih subjektif dan sangat rentan multitafsir. Selain itu, perbuatan mengajak atau menggerakkan bukanlah ranah Undang- Undang ITE. Dan, seperti dalam konteks pasal sebelumnya, jika ini terjadi dalam ruang privat pun sesuai dengan informasi sebelumnya disetujui dan lain sebagainya ini masih rentan dikriminalisasi apalagi dasar kata kebencian tadi multitafsir.” • Aliansi Jurnalis Independen (Ika Ningtyas) …kemudian Pasal 45 ayat (4) yang memuat ketentuan pidana terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (7) yang memuat tentang delik aduan berupa individu dan juga korban dan bukan oleh badan hukum. Catatan kami bahwa sebenarnya Pasal 27 ayat (3) ini sudah dimuat dalam KUHP baru, sehingga apabila ini tetap diakomodir dalam revisi kedua Undang-Undang ITE ini akan berpotensi menjadi duplikasi pasal dan juga memberikan ketidakpastian hukum. Pasal ini telah banyak digunakan sebagai instrumen balas dendam dan juga mempidanakan jurnalis dan narasumber. Bukan hanya yang terkait pada karya jurnalistiknya maupun karya jurnalistik yang diedarkan melalui media sosial. Pasal ini menghalangi ekspresi yang sah yang telah dikeluarkan atas kepentingan umum, karena tidak mengenal pengecualian serta membatasi hak untuk berekspresi dan berpendapat. Pasal berikutnya adalah Pasal 28a ayat (1) dan yang terkait dengan pasal tersebut dalam ketentuan pidananya adalah Pasal 45a ayat (2). Ketentuan Pasal 28a ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penyebaran kebencian, sebenarnya telah diatur juga dalam KUHP yang baru serta Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 4 dan Pasal 16 untuk lingkup ras dan etnis. Sebelumnya juga sama dengan Pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2)a ini telah digunakan juga untuk mempidanakan jurnalis yang telah mempublikasikan karya jurnalistiknya. Contoh kasus pertama jurnalis, Banjar Hits.id, dari Kumparan dan Kumparan.com juga Diananta Putra Semedi, dia divonis penjara 3 83 bulan 15 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Baru, pada 10 Agustus 2020. Dia dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) setelah mempublikasikan berita berjudul “Tanah dirampas Johnlin, Dayak mengadu ke Polda Kalsel”. Kasus yang kedua adalah menimpa Muhammad Sadli Saleh, dia divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pasar Wajo, Kabupaten Buton, setelah menulis berita yang mengkritik kebijakan Bupati Buton Tengah, Samahudin dalam proyek pembangunan Jalan Simpang Lima. Ketiga adalah Pasal 28a ayat (2) yang berisi tentang “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat”. Catatan dari kami adalah, satu ketentuan mengenai pemberitahuan bohong ini nantinya dapat menyasar juga kepada jurnalis dikenakan pada produk jurnalistiknya, mengingat dalam 2 tahun terakhir sejumlah karya jurnalistik dilabelin hoax oleh institusi Polri, di antaranya misalnya, berita Kompas.id, kemudian, Magdalene, sorry dari Project Multatuli ketika menulis serial tentang 3 anak saya diperkosa saya lapor ke Polisi. Artinya dengan pelabelan hoax ini membuka peluang jurnalis dan juga tim redaksi yang bekerja dalam pemberitaan yang dilabeli hoax itu bisa dikenakan dengan Pasal 28a ayat (2). Nah, yang perlu diketahui sebenarnya dalam gangguan informasi kita harus membedakan antara misinformasi dan disinformasi. Misinformasi adalah informasi keliru yang dia dibagikan oleh orang tanpa niat jahat. Dan, disinformasi adalah informasi salah yang dibagikan dengan kesengajaan untuk tujuan merugikan publik. Karya jurnalistik tidak termasuk dalam miss dan disinformasi tersebut, karena karya jurnalistik sudah melalui verifikasi yang ketat di lapangan dengan melakukan wawancara, dengan mengumpulkan sumber-sumber primer yang bisa dipertanggungjawabkan oleh tim redaksi. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan mana informasi bohong, mana juga karya jurnalistik. Meskipun demikian kami juga mendorong dengan berbagai jenis informasi bohong atau menyesatkan di masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan hak 84 asasi manusia yang dapat membantu, baik dalam hal mengidentifikasi bahaya yang harus ditangani, maupun dalam menyusun tanggapan yang tepat. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): … Nah, tadi juga ada contoh-contoh kasus kriminalisasi yang terjadi akibat potensi multitasir tadi itu tentu menjadi perhatian dari teman- teman di Komisi I. Kami setuju kesempatan merevisi tidak akan datang dua kali, jadi ini menjadi momen yang bagus untuk menelusuri segala sesuatunya yang memang perlu. Cuma tadi menarik juga, kalau ingin membahas lintas komisi itu memang pendapat saya dulu di awal sebelum Surpres-nya turun, tapi kalau sekarang kan Surpres-nya sudah turun, lalu Pimpinan DPR juga sudah menugaskan Komisi I. Nah, kalau ingin ini untuk dirubah itu pasti harus kembali dulu menjadi kewenangan dari Pimpinan DPR untuk menentukannya dan kita harus bicara juga soal waktu di sini. Ini kan periode sudah 2023 ya, waktunya tidak akan panjang lagi, tentu menjadi harapan bersama agar undang- undang ini bisa diselesaikan secepat mungkin untuk mencegahlah terjadinya kasus-kasus yang tadi juga Mas Arsyad tadi sempat sampaikan. Mungkin itu saja, Pimpinan, terima kasih. • F-P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah): … Tapi dilemanya memang jelas, Pak, kita ingin men-translate atau kita ingin menerjemahkan norma dalam kehidupan sosial kita sehari- hari di dunia nyata ke dunia online. Yang tadi juga disempat disebutkan dari beberapa narasumber yang memang kompleks gitu loh. Di sisi lain tadi juga kami menerima masukan-masukan yang yang kami sangat apresiasi, pertama harus sejalan dengan KUHP, ini membutuhkan effort ataupun kerja sama antar lintas sektor, lintas komisi, tapi dari pengalaman kami, Pak, itu juga belum memastikan atau belum bisa memastikan bahwa hak masyarakat untuk bisa berdaulat secara digital atau hak digital yang tadi disampaikan oleh SAFEnet itu bisa terpenuhi. 85 Karena kalau disampaikan atau dikumpulkan dari komisi untuk pelecehan seksual atau perempuan, atau misalnya di kumpulan dari seluruh lintas komisi ini prosesnya pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan, yang kami lakukan di Komisi I adalah merespon surpres yang sudah turun untuk melakukan revisi terbatas tersebut itu, Pak, tanpa mereduksi poin-poin penting tadi yang disampaikan dari Bapak dan Ibu sekalian, jika ada usulan-usulan baru atau usulan substansi baru yang akan ditambahkan. • Koordinator Safenet (Damar Juniarto): … Perkenankan saya menjawab pertanyaan tentang tadi ya tentang pentingnya sinkronisasi dan di mana tumpang tindihnya Undang- Undang ITE dengan undang-undang atau produk hukum yang lain. Karena persoalan duplikasi hukum ini memang cukup jelas, semisal saya bisa menyebutkan sekarang mengenai Pasal 27 ayat (1) yang sudah dimasukkan dalam rumusan rancangan ini sebetulnya sudah diatur dalam KUHP yang baru. Diatur dalam Pasal 407 KUHP, lalu dia dalam Ketentuan tersebut juga sudah dicantumkan tentang bunyi yang sebetulnya sama ya, sebetulnya sudah ada di dalam KUHP kita. Lalu dalam 45, aturan tentang pidananya di 45 ayat (1) itu dia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lalu saya juga bisa menunjukkan lagi tentang 45 ayat (2) dalam revisi Undang-Undang ITE ini, juga masuk dalam 407 KUHP yang baru, begitu juga yang lain-lain. Sebetulnya, tidak terlalu sulit untuk bisa menunjukan tumpang tindihnya. … Nah, di mana bisa Bapak-Ibu bisa temukan tumpang tindih ini. Sebetulnya kami sudah mengirimkan DIM dan di dalam DIM tersebut sudah dicantumkan juga di mana pasal-pasal yang tumpang tindih tadi. Jadi, saya setuju bahwa sinkronisasi memang sudah harus dilakukan sejak mulai dari pembahasan di DPR, terutama dalam Komisi I. • Pembicara: F.P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah) 86 Tadi disampaikan juga oleh Ibu dari AJI ini bukan, ini cuma exercise saja, Bu, sebenarnya. Tadi Ibu menyampaikan Pasal 27 ayat (3) yang bisa mengriminalisasi jurnalis dan lain sebagainya. Ini pasal- pasal yang sudah dikunci oleh KUHP kemarin gitu loh. Dan, kita di Komisi I juga nggak bisa sebenarnya ber-manuver untuk membongkar pasal-pasal yang tadi disampaikan Pak Bobby, yang nggak sinkron dengan ada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang KUHP itu sendiri. Jadi, bagaimana cara merumuskannya jika tetap ingin dirumuskan dalam RUU ITE kedua ini dalam bentuk DIM yang sudah konkrit bisa disampaikan ke kami, di Komisi I. • Pembicara: F-PKS (H. Sukamta Ph.D) “Yang kedua, pertanyaan yang ada hari ini sama juga dengan pertanyaan dulu. Jadi, kalau kita tidak ingin memidanakan orang tidak bersalah, kan faktanya tetap saja ada orang yang di dalam dunia nyata maupun dunia maya itu melakukan tindakan-tindakan yang memang membuat masalah. Nah, apakah pertanyaannya ini akan diatur atau tidak diatur. Dulu pertanyaan itu muncul waktu itu kalau ini tidak diatur kok dunia online, dunia online akan menjadi rimba yang tanpa aturan, maka pilihannya adalah waktu itu kita tetap mengatur, walaupun di dalam larangan-larangan ini kalau dilihat dari asal- usulnya dirujuk tahun 2008, memang itu tambahan dari rancangan awal soal transaksi elektronik. Namun demikian, karena ini sebagai tambahan sudah masuk maka di dalam revisi kemudian semangatnya adalah Undang- Undang ITE itu tidak membuat norma baru di dalam hal-hal yang dilarang. Nah, kita hanya merujuk pada undang-undang yang ada khususnya KUHP. Nah, bahwa kemudian sekarang ada KUHP yang sudah direvisi, sudah pasti itu memerlukan Undang-Undang ITE yang harus direvisi juga untuk diadaptasi karena semangatnya adalah semangat yang sama. Nah, walaupun kalau kita lihat nanti beberapa pasal yang dipersoalkan menjadi pasal karet, itu di dalam undang-undang yang sama yang kita rujuk, itu ya memang apa adanya seperti itu karet juga 87 gitu loh. Artinya Undang-Undang ITE itu boleh dibilang copy paste pengaturan offline diatur di dalam pengaturan online. Waktu itu kenapa perlu dimasukkan di dalam pengaturan online, apakah itu tidak ada double atau redundansi. Nah, argumen waktu itu kita hanya tidak ingin sebuah tindakan yang dilarang menurut undang-undang yang itu dilarang secara offline itu tidak masuk di dalam online. Nah, itu semangat karena waktu itu internet belum semasif sekarang, ya.” • Pembicara: Wakil Paguyuban Korban Undang-Undang ITE (Muhammad Arsyad) Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya bicara singkat saja, Pimpinan, memang pasti ketika tadi Bapak Anggota menyampaikan bahwa ada 10 kali dilakukan uji di MK dan selalu batal, salah satunya yang bisa lolos hanya ketika pengujian terkait dengan alat bukti, perekaman itu bisa dijadikan alat bukti. Yang semuanya itu dibatalkan karena alasannya cuman satu, Pak, karena itu induknya adalah KUHP. Makanya direvisi terakhir, hasil MK terakhir diminta 27, Pasal 3, itu mengadopsi Pasal 310 dan 311. Tetapi yang menjadi persoalan sebenarnya adalah proses penanganannya, tetapi di penanganan inilah yang memang banyak menjadi problem. Kami di PAKU ITE adalah orang-orang yang pernah dijerat, kita bercerita, kita berdiskusi mencari kenapa sih Undang-Undang ITE ini. Hanya 3 indikator orang yang menggunakan Undang-Undang ITE, Pak. … Nah, dalam proses di kepolisian yang banyak kita temui, memang pada saat hari ini telah dibuka ruang untuk melakukan mediasi dalam proses ini. Tetapi ruang mediasi-mediasi ini terkadang banyak oknum-oknum dari pihak kepolisian sendiri yang memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan …. 3. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (13 Februari 2023) • Menkominfo (Jhonny G. Plate): 88 Penyusunan Rancangan Perubahan kedua Undang-Undang ITE diperlukan untuk meningkatkan penataan dan pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah mengusulkan tujuh perubahan materi muatan Undang-Undang ITE, sebagai berikut: 1. Pertama perubahan terhadap ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 mengenai kesusilaan, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk ketentuan KUHP. 2. Kedua perubahan ketentuan Pasal 28, sehingga hanya mengatur ketentuan mengenai berita bohong atau informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiil konsumen. 3. Ketiga penambahan ketentuan Pasal 28 (a), diantara Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai ketentuan saran dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. 4. Keempat perubahan ketentuan penjelasan Pasal 29 mengenai perundungan atau cyber bullying. 5. Kelima perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. 6. Keenam perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan denda serta menambah pengaturan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); dan 7. Ketujuh perubahan ketentuan Pasal 45 (a) terkait pidana atas pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Selain perubahan pasal Undang-Undang ITE tersebut Pasal 622 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut: 1. Pertama ketentuan Pasal 27 ayat (1), mengenai kesusilaan dan ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. 2. Kedua ketentuan Pasal 28 ayat (2), mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA. 89 3. Ketiga ketentuan Pasal 30, mengenai akses ilegal. 4. Keempat ketentuan Pasal 31, mengenai intersepsi atau penyadapan. 5. Kelima ketentuan Pasal 36, mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. 6. Keenam ketentuan Pasal 45 ayat (1), ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) terkait kesusilaan dan ayat (3) mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3), terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. 7. Ketujuh ketentuan Pasal 45 (a) ayat (2), mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (2), terkait ujaran kebencian berdasarkan SARA. 8. Kedelapan ketentuan Pasal 46, mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 30 terkait akses ilegal. 9. Kesembilan ketentuan Pasal 47, mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan dan 10. Kesepuluh ketentuan Pasal 51 ayat (2), mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. • F-P. DEMOKRAT (Rizky Aulia Rahma Natakusumah): Pertama kita welcome, Pak, adanya keseriusan antara Pemerintah dengan DPR dalam merevisi Undang-Undang ITE ini. Kita bahas beberapa Undang-Undang di Komisi I terkait dengan Penyiaran, terkait dengan PDP yang diminta sama masyarakat Undang Undang ITE ini, Pak. Jadi kita welcome di bawah kepemimpinan Pak Menteri, kita bisa merevisi undang-undang ini dengan …, dengan baik. Tapi memang ada kerancuan Pak, yang kita dapati di DPR ini karena kemarin kita sadar bahwa surat Presiden yang masuk untuk merevisi Undang-Undang ITE ini di tahun 2021, sedangkan kemarin KUHP disahkan oleh Komisi III bersama Kementerian Kumham di tahun 2023. 90 Pertanyaan saya pertama sebenarnya, nanti bisa dinyatakan secara tertulis, berarti kalau misalnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dicabut oleh KUHP. Apakah DIM dari pemerintah kemarin yang disampaikan kepada DPR terkait dengan revisi Undang Undang ITE yang melalui Surpres 2021 itu masih relevan atau tidak? Begitu Pak, karena kalau misalnya sudah dicabut oleh KUHP harusnya pasal dan penjelasannya artinya juga dicabut. Artinya apa? Barang yang kita pegang, Pak Ketua, sejauh ini masih perlu harmonisasi. Harmonisasi ini karena ini inisiatif dari pemerintah artinyakan pemerintah yang harus bisa mengharmonisasi itu, Pak Ketua, dan kemarin DIM yang kita sudah kumpulkan yang tadi Pak Ketua sampaikan akan diberikan kepada pemerintah itu adalah DIM sandingan dari Surpres yang disampaikan kepada kami di 2021 itu, Pak. … • F-P. GOLKAR (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): … Lalu terkait dengan Undang-Undang ITE sebagai Lex Specialis tapi kalau memang KUHP sudah mengatur itu saya lihat tidak masalah jadi bukan omnibus law juga jadinya, intinya adalah tinggal kita masukan ketentuan peralihan saja yang menyatakan bahwa sepanjang ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP itu akan diberlakukan, something like that, mungkin itu jadi kita klarifikasi dulu beberapa poin ini Pak Menteri terima kasih, Pimpinan. … • F-P. DEMOKRAT (Rizky Aulia Rahma Natakusumah): Sebentar, Pak Ketua, mohon izin kita hanya minta klarifikasi dari Pemerintah terkait dengan kerancuan yang ada barangnya sudah basi, Pak. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Rizky tolong ditahan, karena itu nanti berkaitan dengan mekanisme di kita, mekanisme di kita. 91 • F-P. DEMOKRAT (Rizky Aulia Rahma Natakusumah): Tapi menurut saya nggak ada salahnya kalau kita mendengar sedikit saja. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Jadi salah kalau kalau konfirmasinya ke sana. • F-P. DEMOKRAT (Rizky Aulia Rahma Natakusumah): Ya Oke, baik, Pak Ketua, terima kasih, ini Pak Ketua kita memang luar biasa mungkin bisa diteliti lagi, Pak. Terima kasih, Pak. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Nanti kita, saya jelaskan di luar ya, karena memang ini sesungguhnya adalah domain di kita, itu ya. Oke saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian, prosedur kita lalui mekanisme kita lalui, nanti ada saatnya seperti kata Pak TBH, kita akan berdebat tentang yang disampaikan ini tapi waktunya bukan sekarang. Kalau waktunya dipaksakan sekarang nanti ada kaitannya dengan mekanisme prosedur di kita yang kita langkahi, gitu. Jadi, oke ya saya kira demikian. 4. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (13 Februari 2023) • Menkominfo (Jhonny G. Plate): … Secara umum Undang-Undang ITE memuat dua materi pokok yakni, yang pertama penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan yang kedua pengaturan tentang cyber crime yang merujuk kepada budapest convention on cyber crime serta memperbaharui ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang cyber pada ketentuan hukum pidana. Dalam kurung waktu hampir 15 tahun pasca perundangannya, pelaksanaan Undang-Undang ITE berjalan penuh dinamika. Masyarakat sendiri telah mengajukan 12 permohonan 92 pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 sampai tahun 2022. Pemerintah menghormati berbagai perbedaan pendapat yang disampaikan masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang ITE serta secara aktif mendengarkan beragam masukan terhadap pelaksanaan Undang- Undang ITE. Merespon dinamika yang ada, pemerintah telah melakukan beberapa strategi agar Undang-Undang ITE dapat diimplementasikan secara optimal bahkan pasca pengundangan, Undang-Undang ITE di tahun 2008, Undang-Undang ITE direvisi pada tahun 2016. Namun revisi tersebut belum dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan yang ada, bahkan implementasi beberapa pasal Undang- Undang ITE di lapangan dianggap kerap menimbulkan polemik. Undang-Undang ITE kemudian diusulkan untuk direvisi kembali untuk pengaturan yang lebih baik. Dalam merespon hal tersebut, terdapat dua strategi yang ditempuh. Pertama, sebagai strategi jangka pendek, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan pedoman implementasi atas pasal-pasal tertentu Undang-Undang ITE pada tahun 2021. Pedoman ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan maupun penuntutan dapat memiliki pemahaman yang sama dan dapat menerapkan ketentuan pidana konten ilegal secara konsisten. Kedua, sebagai strategi jangka panjang pemerintah menyiapkan rancangan perubahan kedua Undang-undang ITE bersama naskah akademis yang telah Bapak Presiden sampaikan kepada Ketua DPR RI pada tanggal 16 Desember tahun 2021 yang lalu. Kementerian Kominfo juga mengadakan diskusi publik Undang-Udang ITE di bulan September dan Desember Tahun 2022. Dari diskusi tersebut terdapat masukan bahwa Undang-Undang ITE perlu menyertakan norma restorative justice. Usulan ini direncanakan dimuat dalam Undang- Undang ITE sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan di Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ITE terkait bentuk aplikasi restorative justice. 93 Penyusunan Rancangan Perubahan kedua Undang-Undang ITE diperlukan untuk meningkatkan penataan dan pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah mengusulkan tujuh perubahan materi muatan Undang-Undang ITE, sebagai berikut: … Ketiga penambahan ketentuan Pasal 28 (a), diantara Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai ketentuan saran dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. … Keenam perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan denda serta menambah pengaturan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); dan Ketujuh perubahan ketentuan Pasal 45 (a) terkait pidana atas pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. … • F-P. Demokrat (Rizky Aulia Rahma Natakusumah): Pertanyaan saya pertama sebenarnya, nanti bisa dinyatakan secara tertulis, berarti kalau misalnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dicabut oleh KUHP. Apakah DIM dari pemerintah kemarin yang disampaikan kepada DPR terkait dengan revisi Undang-Undang ITE yang melalui Surpres 2021 itu masih relevan atau tidak? Begitu Pak, karena kalau misalnya sudah dicabut oleh KUHP harusnya pasal dan penjelasannya artinya juga dicabut. Artinya apa? Barang yang kita pegang, Pak Ketua, sejauh ini masih perlu harmonisasi. Harmonisasi ini karena ini inisiatif dari pemerintah artinyakan pemerintah yang harus bisa mengharmonisasi itu, Pak Ketua, dan kemarin DIM yang kita sudah kumpulkan yang tadi Pak Ketua sampaikan akan diberikan kepada pemerintah itu adalah DIM sandingan dari Surpres yang disampaikan kepada kami di 2021 itu, Pak. Jadi itu pertama. Poin kedua, Pak Ketua, mohon izin sedikit lagi sepengetahuan kami Pak, ini ada Kementerian Kumham juga sebenarnya bisa 94 menjelaskan sepemahaman kami yang bisa mencabut pasal-pasal atau poin-poin dari undang-undang spesifik adalah omnibus law itu ketentuannya. Nah, apakah KUHP ini masuk kepada kriteria omnibus law? Itu pertama dan kalau memang tidak benar yang…, yang saya pertanyakan apakah kalau misalnya kita membahas Undang-Undang ITE ini yang sudah dicabut oleh KUHP beberapa pasalnya ada tidak ketentuan perundang-undangan yang sebenarnya kalau misalnya kita lakukan bisa terkesan terlanggar, itu yang kami minta klarifikasi. Satu lagi, Pak Ketua, apakah boleh atau tidak, diizinkan atau tidak, kita merevisi sebagian pasal yang tidak masuk dalam surpres tersebut? Karena kalau tadi Pak Menteri menyampaikan ini harus diharmonisasi dengan Undang-Undang KUHP, berarti Pasal 26 juga harus kita harmonisasi dengan Undang-Undang PDP, Pak. Jadi, ada beberapa pasal, Pak, Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): … Senada cepat saja, Pak Menteri, jadi kalau di poin tiga titik tiga dari penjelasan Pemerintah di sini kan perlu dilakukan harmonisasi, itu notabene given-lah, karena ini dari pemerintah inisiatifnya pasti pemerintah yang harus melakukan harmonisasi, jadi draf yang kami terima saat ini boleh dibilang tidak akan relevan lagi, Pimpinan, itu pandangan saya Lalu yang kedua, setelah melakukan harmonisasi tersebut bagaimana pandangan Pemerintah saat ini jika nanti bergulir dalam pembahasan untuk kita juga masuk ke pasalpasal lain karena ada kemungkinan karena memang kita ingin melakukan revisi terbatas tapi dalam kenyataannya ada masih banyak masukan ke kami jadi ada kemungkinan kita juga akan melihat lagi untuk pasal-pasal lain. Nah, bagaimana pandangan pemerintah tentang hal ini, itu yang kedua. Lalu terkait dengan Undang-Undang ITE sebagai Lex Specialis tapi kalau memang KUHP sudah mengatur itu saya lihat tidak masalah jadi bukan omnibus law juga jadinya, intinya adalah tinggal kita masukan ketentuan peralihan saja yang menyatakan bahwa sepanjang ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP itu akan diberlakukan, 95 something like that, mungkin itu jadi kita klarifikasi dulu beberapa poin ini Pak Menteri terima kasih, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Ya itu juga yang saya maksudkan, kenapa tidak perlu saya buka pertanyaan karena ini penyampaian. Kalau pertanyaan nanti jadi panjang ya karena ada mekanisme prosedur di DPR sendiri ya, saya kira hari ini kita mendengarkan jadi cukup nggak usah ditanggapi Pak Menteri. … 5. Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (24 Mei 2023) • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): … Ya, jadi kalau kita melihat usulan dari F-PKB, Fraksi PKB berarti nanti berkaitan dengan DIM 11, ya? Kemudian dari Partai Demokrat, dua perubahan substansi. Usulan substansi pertama 1A ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Substansi kedua, Pada DIM nomor 15 1B ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 dihapus. Alasannya untuk menyesuaikan dengan usulan Fraksi Partai Demokrat agar menghapus beberapa ayat yang sudah diatur secara lengkap dalam KUHP maka bagian ini perlu diubah redaksinya. Kemudian, dari Fraksi PAN usulannya dihapus. Catatan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebab pasal tersebut sudah dicabut dalam Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023, tidak ada urgensi untuk menghidupkan pasal yang telah dicabut oleh Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 karena redaksi dan substansinya hampir sama. Menurut Undang- Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023, bahwa pasal 27 dinyatakan tidak berlaku, bunyinya, Pasal 622 ayat (1) huruf (r), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik 96 Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ada dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Kemudian, ayat (10) huruf (a), (b), dan (c) dalam hal ketentuan pasal mengenai tindak pidana terhadap informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (r) diacu oleh ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan. Pengacuannya diganti dengan pasal dalam undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 243, oke. … • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Saya ingin mengajak kepada seluruh rekan-rekan yang saya hormati, baik dari Pemerintah maupun Anggota Komisi I, tentang istilah bahwa Pasal 27 itu sudah diganti dalam Kitab Undang Hukum Pidana, yang notabene akan bisa diberlakukan pada 3 tahun ke depan. Kebetulan, saya bersama Pemerintah, dulu, juga yang membuat revisi itu ya, dan saya kira kita semua paham ya. Lahirlah kemudian undang-undang yang diresmikan kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. … • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Terima kasih, saya tanya dulu dengan KUMHAM ini. Apakah ada di peraturan perbuatan perundang-undangan kalau sudah dibuat undang-undang yang lain juga menyesuaikan dicabut, apakah ada kewenangan undang-undang itu misalnya KUHP mencabut undang- undang yang lain ada kewenangan itu. Setahu saya yang bersifat yang kita kemarin seperti Undang-Undang Tenaga Kerja, itu memang kita 97 buat peraturannya, undang-undang lain menyesuaikan dengan undang- undang ini. Apakah KUHP itu bisa mencabut undang-undang lain? Pertanyaan saya itu, Pak, mohon dijawab. Izin, Pimpinan, terima kasih. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Izin, Pak Dirjen. Yang terhormat Pimpinan sidang dan Anggota yang terhormat, Kontekstual cara kita kemudian memahami apakah ada larangan di satu undang-undang, begitu pasal itu dicabut maka kemudian kita, tanda kutip, wajib menyesuaikan secara umum. Tapi, secara mendasar adalah pasal itu dicabut oleh undang-undang yang baru, berarti kan pada posisi kita memahami secara teoritis ini maupun perundang- undanganya, lex posterior derogat lex prior, yang terbaru mengalahkan yang kemarin, apalagi pada konsep pencabutan maka kita wajib taat juga pada rumpun keilmuan itu, karena sudah ditegas soal pencabutan. Yang menjadi perdebatan kita adalah saat ada undang-undang yang cipta kerja khususnya omnibus law sudah merubah banyak undang-undang, apa undang-undang aslinya undang-undang prinsipalnya atau undang-undang originnya juga harus kita sesuaikan. Tapi, kalau untuk pencabutan kami di KUMHAM sudah tegas dengan kebijakan one criminal policy, karena KUHP memang sudah mencabut beberapa pasal walaupun kita, Pemerintah, nanti Pak Dirjen yang lebih detail tidak semua pasal Undang-Undang ITE dicabut oleh KUHP tapi begitu ayat itu dicabut dengan tegas maka kita wajib taat sama pencabutannya. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Nah, pertanyaan saya belum dijawab, Pak, apakah ada kewenangan, Bapak mengatakan tadi, undang-undang yang baru boleh mencabut undang-undang yang lama iya kan? • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): 98 Mengalahkan. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Mengalahkan lama. Kalau gitu bisa dong kita sekarang mau buat mengalahkan KUHP, nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kenapa? • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Untuk pencabutan, tidak. Izin... • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Kenapa? Makanya pertanyaan saya tadi, apakah ada kewenangan undang-undang yang sama yang selevel ya, bisa saling cabut mencabut ini, itu pertanyaannya, Pak. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Kalau dicari dasar hukum di undang-undang dengan segala hormat memang tidak ada pada posisi kemudian kita akan menjadi satu garis tegas, garis merah. Kemudian, undang-undang yang baru mengalahkan yang kemarin sehingga dengan konteks pencabutan, terus undang-undang yang tadi yang sudah dicabut kita hidupkan lagi. Nah, kalau cari dasar hukum memang tidak, Bapak, tapi ini ketaatan berhukum saja. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Ketaatan kepada? • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Kita bernegara hukum. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): 99 Bernegara hukum, hukum berarti ada peraturannya dong, mengapa kita melakukan itu kan ada dasarnya, Pak. Kita mau buat undang-undang ada peraturan pembuatan undang-undang, peraturan pembuatan undang-undang ada kita buat itu dia. Nah, kita dasarnya itu, Pak, kalau kita. Jadi, kalau kita cabut mencabut ini, kita kan harus berdasarkan undang-undang juga, Pak, karena kan negara hukum. Jadi, kalau Bapak bilang nggak ada dasarnya, bisa KUHP mencabut undang-undang yang lain misalnya yang terkait, mungkin kita harus Bapak cari dulu alasannya, Pak, supaya kita bisa saling cabut mencabut ini. Persoalannya kan, Bapak, nggak bisa menjelaskan berdasarkan kesepakatan kita negara hukum. Justru negara hukum itulah kita berdasarkan aturan yang sudah kita buat sehingga dasar itu kita bisa mengolah yang lain. Demikian, Pimpinan, terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Sebentar kita (suara tidak jelas), Pak Taufiq dulu. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Sebentar saya menengahi saja apakah ada pasal pencabutan? Kan, ndak ada. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.): Izin, Pimpinan ya. Ini yang sebenarnya kita harus apa namanya, sepakati bagaimana menyikapi. Meman ada, Pak, pencabutan, Pak. Undang-Undang KUHP ini mencabut beberapa pasal yang ada di Undang-Undang ITE, tapi harus diingat Undang-Undang KUHP itu baru berlaku tahun, 3 tahun lagi. Ini kan ada kesenjangan, apakah …. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Mohon izin, narasinya itu memang di situ tertulis pasal sekian mencabut, begitu? Iya? 100 • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.): Ya, tegas, Pak, tegas, Pak. Tapi itu kan baru…, KUHP, tegas Pak. Makanya izin, Pak Ketua, jadi gitu ini yang harus kita, ini bukan hanya satu pasal banyak beberapa pasal. Bagaimana kita menyikapi perubahan ini supaya kita yang harus dipegang adalah jangan sampai ada kekosongan hukum, ini, Pak. Karena itu baru berlaku 2026, Januari, tanggal 1 Januari 2026, ini bagaimana? • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Dalam pengetahuan saya, belum ada satu undang-undang itu dapat mencabut pasal undang-undang lain, nggak ada. Kalau undang- undang yang sama dibuat atau dibentuk, ya, dibentuk istilah, undang- undang yang baru dan itu istilahnya bukan dicabut, ya, mungkin tidak berlaku, begitu. Ini tapi nggak bisa didiskusikan sekarang ini, kita lebih baik mungkin jalan tengah saja. Saya sepakat dengan, Pak Ketua, dari pihak Pemerintah, itu ya sudah ada sebuah kekosongan, kevakuman ketika diberlakukannya KUHAP 3 tahun yang akan datang, nah, ini harus kita isi dengan catatan tentu kita harus duduk lagi menselaraskan dan mensinkronisasikan pasal ini, ya 3 tahun yang akan datang, ya? • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.): Ini yang kita harus sepakati. Karena tadi ya, ada beberapa memang Undang-Undang KUHP itu baru berlakunya, tanggal 1 Januari tahun 2026. Nah, kita kan memang Pemerintah sudah masukkan ini dan sebagai ini adalah juga tuntutan dari masyarakat untuk menyelaraskan, Pak. Nah, mekanismenya bagaimana nanti ini, sebelum kita bicara substansinya nanti akan kita bahas, Pak, jadi ini mekanisme menyikapi adanya Undang-Undang KUHP yang berlaku 3 tahun lagi, yang di mana juga akan berdampak pada undang-undang yang sedang kita bahas ini beberapa pasalnya, Pak. Mekanisme itunya sih sebenarnya, Pak, 101 substansi baru itu. Oke nanti apakah ini biarkan saja kita bahas saja itu nanti 3 tahun ya. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Ya maksud saya begitu jadi ketika nanti tanggal 1, apa Juni atau Juli ya? • Peserta Rapat: Januari, Pak. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Januari 2026, KUHP mulai berlaku, inikan menjadi hal yang perlu kita diskusikan lagi ya. Begitu maksud saya. • F-PKB (Drs. H.Taufiq R. Abdullah): Mungkin, mungkin anu, Pak Ketua. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Taufiq dulu. • F-PKB (Drs. H.Taufiq R. Abdullah): Mungkin Pak Semmy bisa memberikan penjelasan agak cukup detail soal perubahan-perubahan atau istilahnya pencabutan oleh KUHP, itu dictum apa saja. Lalu saya agak kurang setuju kalau kita sekarang merumuskan dictum-dictum yang pada nanti 3 tahun lagi kita diskusikan lagi. Sebaiknya, kalau toh kita sekarang merumuskan ketentuan-ketentuan hukum melalui dictum di undang-undang ini, ya kita seiring saja dengan yang ada di KUHP yang berlakunya 3 tahun lagi, sehingga 3 tahun lagi kita tidak ribut lagi soal ini. Terima kasih. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. 102 • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Jazuli dulu. • F-PKS (Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.): Ya terima kasih, Saudara Pimpinan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Taufiq itu selaras dengan apa yang saya ingin sampaikan. Kalau di KUHP akan berlaku 3 tahun lagi, tidak mungkin undang-undang ini disandera. Kalau kita mau sandera undang-undang ini, kenapa kita revisi sekarang? Ya, nanti aja 3 tahun lagi. Saya setuju bahwa konten yang kita perlukan, yang kita selaraskan dengan yang di KUHP yang akan berlaku 3 tahun lagi, ya, dimasukkan di sini. Sehingga, berlakunya undang-undang ini, selesai langsung berjalan dan tidak bertentangan, kan tidak ada perintah juga, kalau sudah ada undang-undang, ada undang-undang baru nunggu dulu undang-undang itu berlaku kan nggak ada begitu juga ya? KUMHAM nggak ada begitu kan? Apa yang kita setujui di Undang-Undang KUHP, yang akan berlaku 3 tahun lagi, ya, kita masukkan di RUU ini, supaya ini tetap berjalan KUHP akan berjalan dipending 3 tahun ya 3 tahun. Menurut saya sih begitu terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Bu Christina. • F-P. GOLKAR (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Ini kan jadi baru kelihatan, nih, memang ada masalah KUHP-nya sudah mengatur tapi berlakunya masih 3 tahun lagi, lalu kita mau revisi saat ini terus dengan pretensi, ini ada kekosongan hukum kita berharap dengan ini berlaku sampai 3 tahun ini. Padahal kan ini permasalahannya kita sudah tahu, dan lagian juga banyak masukan dari yang kita terima selama ini bahwa pasal-pasal ini bermasalah gitu, maksud saya kenapa kita harus membatasi diri hanya mau merevisi sesuai DIM, padahal masalahnya itu banyak di Undang-Undang ITE. Kalau dibilang nanti 3 103 tahun lagi, ya, kita bahas lagi nggak mungkin, momentumnya kita nggak akan dapat, susah ngerevisi undang-undang itu, nggak mudah gitu ya. Belum lagi kita nanti, apa namanya, saingan dengan undang- undang lain ini bisa jadi hilang-hilang kesempatan. Jadi, ini kesempatan yang kita punya saat ini, kalau pendapat saya ya kita harus memanfaatkan baik-baik. Toh kita belum lihat ini sandingannya, pasal ini dengan KUHP. Kita kan bingung, Pak, iyakan saya juga barusan minta mana coba KUHP-nya, dibilang ada NGO dulu pernah nyampaikan ini sudah diatur dengan TPKS, kenapa nggak disandingkan? Jadi, kita bisa lihat, gitu. Baru kita selaku legislator ngelihat, oh kita mau aturnya seperti ini, kalau kita mau bicara soal kekosongan hukum, oke berarti yang ini kita aturnya. Kalau sekarang masih ada 2 redundant tapi berlakunya satu, yang ini hanya kekosongan, saya rasa agak-agak ini ya, agak-agak apa namanya absurd gitu ya. Kita sudah tahu kok ada masalahnya, kok kita kekeuh, kita nggak mau lihat dulu masalahnya, kita petakan, kita cari solusinya. Terima kasih, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Mungkin ada lagi masukan? • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Izin, Pimpinan, mungkin kita.… • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Sturman, silakan. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Siap, terima kasih. Pemerintah dan Anggota Panja, yang saya hormati. Kita harus melihat dulu dasar-dasar hukum yang kita gunakan, seperti undang-undang, saya lagi cari Undang-Undang PPP itu apa sih yang diatur di situ. Kita ada revisi yang baru, Pak, apakah dia omnibus menggunakan seperti itu, Omnibus, seperti yang sudah kita 104 sepakati karena di Undang-Undang PPP yang baru sudah ada, pola pembuatan undang-undang menggunakan metode omnibus. Jadi, itu kalau omnibus memang bisa, itu memang sudah kita sepakati. Tapi, kalau undang-undang sama, level sama-sama undang- undang bukan undang-undang dasar ya, lah itu apakah bisa kita cabut mencabut itu yang dikatakan tadi? Sehingga atau, okelah katakan karena memang sudah boleh disesuaikan monggo. Seperti apa yang dikatakan Ibu Christina yang wajahnya agak sedikit tegang sekarang ini bisa saja kita melihat itu dengan kondisi aktual gitu loh. Kondisi aktual yang kita hadapi, atau kalau memang perlu supaya kita memang, kan waktunya jangan terburu-buru karena ini banyak menuai proteslah dari masyarakat, kita sandingkan saja dulu mana yang pas itu. Demikian saran, Pimpinan, terima kasih. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Pimpinan, izin, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Ya. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Saya mohon nanti kita bahas bersama-sama, yang saya tangkap dalam KUHP baru itu, yang nanti satu 1 Januari 2026 itu berlakukan, soal pencemaran nama baik itu real sebuah kejahatan di TKP. Bukan kejahatan yang namanya pencemaran nama baik melalui media sosial di elektronik, itu ya. Jadi, kalau menurut hemat saya, ya ndak apa-apa kita bahas pencemaran nama baik di elektronik itu untuk melengkapi KUHP nanti juga, begitu ya. Tapi, kita tidak bisa kemudian harus menyesuaikan dengan KUHP, karena KUHP itu sendiri khusus pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik belum dicantumkan. Saya ulangi lagi, tidak dicantumkan itu, begitu. Jadi, kita harus paham juga masalah ini terima kasih. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): 105 Izin, Pimpinan, itulah…. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Bobby dulu. • F-P. GOLKAR (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Terima kasih, Pimpinan. Jadi, memang ini sudah teknis legal drafting, Pimpinan. Jadi, mungkin saya bisa mengusulkan bahwa tadi yang disampaikan Pak TBH itu, itu adalah pasal contohnya pencemaran nama baik, itu Pasal 45 sampai ayat (3), lantas ada Pasal 27 ayat (3), itu sudah dimutakhirkan di Undang-Undang KUHP Pasal 441 yang mengatur tentang pemberatan tindakan pidana pencemaran melalui sarana teknologi informasi. Jadi, ini diatur sudah. Semua yang berbeda dari KUHP yang pertama, kalau KUHP yang pertama yang dulu itu hanya mengatur lisan dan tulisannya. Sekarang di Pasal 441 itu sudah jelas bukan hanya lisan dan tulisan tapi diberatkan pidananya kalau menggunakan sarana teknologi informasi di Undang-Undang KUHP Pasal 441 ayat (1) dan juga sampai diatur lagi ketentuan pidananya di Pasal 433 dengan Pasal 439, jelas ditambah sepertiga jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Itu sudah ada di KUHP. Jadi, sebenarnya ini sudah ada. Tinggal mungkin supaya semua memiliki interpretasi yang sama, Pimpinan, mungkin kita sandingkan saja. Karena memang utamanya undang-undang ini adalah memastikan bahwa semua yang ada di Undang-Undang ITE itu selaras dengan KUHP yang sudah diatur. Di KUHP sudah diatur, pencemaran nama baik itu dibagi dua lagi. Kalau pencemaran plus ada fitnah, plus ada sarana teknologi informasinya dan itu ada mekanismenya bagaimana pembuktiannya. Kalau bisa dibuktikan pencemaran nama baik itu ada fitnahnya, yang melakukan itu ditambah lagi sampai 4 tahun pidananya. Itu sudah sebenarnya sudah jelas di KUHP ini sehingga mungkin yang kita hanya perlu pastikan bagaimana dalam masa transisi ini, ini memasukkan ke yang mana. 106 Nah, masalah transisi ini sebenarnya tidak perlu dipusingkan lagi, selama transisi itu kita menunggu KUHP yang baru, berarti yang normal KUHP yang lama ini kan masih berjalan berarti dan itu tidak…tidak…bukan, kita yang ngikutin saja tidak perlu kita bikin norma baru. Karena kalau kita mau sampai pencabutan pasal ya kalau cara gampangnya ya gampang aja, kita selesaikan saja Undang-Undang ITE ini, ini apa pun jadinya entar kita suruh orang judicial review entar dicabut juga itu pasal, seperti yang dilakukan. Dan model seperti ini sudah ada, pencabutan di Undang-Undang Bea materai contohnya. Terima kasih, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Oke Bu Christina, dulu, cukup? Ada lagi Pak TBH? • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Saya melanjutkan dari Pak Bob, betul sepakat. Nah, sekarang tinggal dari hari ini sampai 1 Januari 2026, mau seperti apa? Mari kita diskusikan mana yang terbaik itu saja, terima kasih. • F-PAN (Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si): Tambahan sedikit, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Ya, Pak Rizki. • F-PAN (Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si): Terima kasih, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak TB yang sebelumnya, bahwa forumnya mungkin belum cocok kalau membahas tentang masalah mendiskusikan masa transisi, karena itu butuh persandingan sandingan yang disampaikan Bu Christina. Tapi yang jelas kita semua paham bahwa aturan yang disampaikan di KUHP semuanya sudah lengkap. Itu pun juga kita tadi sempat berbeda kan, 107 ada yang menyatakan tidak ada, ada yang menyatakan ada, walaupun kita nggak ikut bahas KUHPnya gitu. Jadi, saya kira ini masalah sensitif yang, jangan kita kemudian wacana kita yang otaknya masih kosong terhadap undang-undang yang lain ini kemudian terkontaminasi dengan informasi yang salah. Jadi, saya kira kalau memang ini sensitif dan berkaitan dengan undang- undang yang sudah ada pencabutan, kan fungsinya sinkronisasi itu, nggak mungkin juga kita ini membuat undang-undang yang saling tabrak satu sama lain, kan memalukan kita juga Komisi I. Terima kasih, Pimpinan. • F-P. GOLKAR (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Izin, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Ya. • F-P. GOLKAR (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Jadi, mungkin boleh mengusulkan kepada tim tenaga ahli yang koordinasi dengan Tim Panja Pemerintah, kita sandingkan saja pasal- pasal yang ada di tadi 27 itu dicabut diganti 43…, dan 433 itu disandingkan sehingga nantinya kita memiliki keyakinan yang sama bahwa norma itu sudah diatur di KUHP. Sehingga, transisi ini hanya masalah teknis drafting sinkronisasi yang disampaikan oleh Pak Ketua, Jawa Timur. Terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Baik, Pak Semmy, silakan. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. Izin, Pak Pimpinan, terakhir. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): 108 Oke. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Jadi, izin, selain sandingan tadi sebetulnya yang ingin kita tahu juga ini dimaksudkan untuk mengatur apa? Karena bisa jadi, bukan di luar KUHP itu sudah ada diundang, kita kan bikin Undang- Undang TPKS juga, Pak, gitu. Jadi, kalau kita tahu ini dimaksudkan untuk mengatur tindak pidana apa, kita bisa pikir, apakah ini sudah bisa dipakai dengan norma yang lain karena kita tidak mau juga bikin undang-undang yang saling tabrak menabrak gitu kan nanti akhirnya jadi dagang pasal, mana hukumannya yang paling ringan. Terima kasih, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Semmy. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.): Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, terima kasih atas masukkannya, jadi memang ini yang makanya tadi saya tawarkan bagaimana apa, metodologinya, karena ada yang tadi jadi jangan satu-satu toh nanti semuanya jadi kita urutkan semua, Pak, yang ada di KUHP apa saja, kita sandingkan dengan sini. Di situ pun nanti kami lihat apakah KUHP sudah meng-cover semua seperti yang yang diusulkan, Pak TB, kok belum ya, kita atur. Nah, kayak gitu, Pak, tapi yang kita nanti revisi sekarang harus selaras dengan yang di KUHP, karena dia akan berlaku. Itu secara selaraskan, ya, tadi ,jadi dan itu harus jelas sekarang Bu Christina, tidak 3 tahun lagi, kita maunya sekarang selesai. Itu, Pak, jadi kita sepakat nanti kita akan sandingkan yang ITE yang lama bagaimana, KUHP itu nantinya bagaimana, yang diusulkan Pemerintah mana, itu yang nanti kita bahas, Pak, kurang lebihnya itu ya kita di situ bahasnya, Pak. Begitu Bapak, yang kami usulkan untuk di pembahasan supaya terstruktur. Terima kasih. 109 • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Oke, saya kira ada titik temu, bahwa kita perlu menyiapkan sandingannya dulu, nah…. 6. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (29 Mei 2023) • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): … Agenda rapat kita hari ini adalah melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah pada rapat sebelumnya, di mana kita waktu itu ada pada DIM ke 10, setelah kita menyepakati DIM 1 dan DIM 5. Pada DIM ke 10 ini, kita kemarin ingin meminta kepada tim, tim, baik Tim Asistensi di Komisi I di DPR maupun Tim Pemerintah untuk bersama- sama membahas menyandingkan antara matriks persandingan Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Perubahan kedua ITE, dan KUHP yang baru. Kenapa? Karena kemarin dalam pembahasan, kita ketahui bahwa KUHP yang baru, baru akan berlaku mulai tanggal…mulai tahun 2026. Sementara kemudian, kalau ini nanti segera kita selesaikan dan segera diundangkan tentunya akan berlaku segera. Nah, oleh karena itu kemarin sudah dilakukan pembahasan disandingkan, dari berbagai unsur tadi dan sudah diberikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Namun, saya hanya ingin memberikan garis bawah bahwa saya kira kemarin arahnya bahwa menyandingkan ini bukan berarti kemudian kita ingin membuat langkah baru seperti apa tapi mungkin kita tetap akan membuat undang-undang revisi kedua Undang- Undang ITE ini tetap bersesuaian dengan KUHP, bukan berarti yang KUHP yang baru itu kemudian tidak kita nyatakan lagi dalam undang- undang ini, tetap dinyatakan dalam undang-undang ini, agar ketika undang-undang ini diundangkan itu bisa segera langsung bisa digunakan. Toh semangatnya sudah mengacu ke sana. Itu mungkin 110 yang bisa kami simpulkan dari apa yang kemarin dibahas bersama antara Tim Asistensi DPR RI dengan Tim Pemerintah. … • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): … Untuk DIM 11 Pasal 27 ayat (1) di Undang-Undang ITE, hukum positif saat ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Kemudian, di usulan perubahan kedua Undang-Undang ITE rumusan Pasal 27 ayat (1), sebagai berikut “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Kemudian, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, delik yang sama ada di Pasal 406 kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 406 berbunyi sebagai berikut “Dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori dua (2), setiap orang yang: a. melanggar kesusilaan di muka umum, atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.” Kemudian, untuk menambahkan keterangan “di muka umum” Pasal 158 KUHP “di muka umum adalah di suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik”. Untuk menambahkan lagi pengertian, di Pasal 167 KUHP ada pengertian ruang. “Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal 111 komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu”. Analisis dari Tim Asistensi dan Pemerintah Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf r, kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahan keterangan analisanya unsur “di muka umum” dalam KUHP sudah mencakup ruang virtual yang bisa diakses dengan komputer. Selanjutnya unsur “di muka umum” mencakup unsur mendistribusikan dalam Undang-undang ITE. Keterangan berikutnya analisis berikutnya, unsur “di muka umum” dalam KUHP dapat mencakup sebagai unsur membuat dapat diaksesnya dalam Undang- Undang ITE, sepanjang informasi tersebut dapat diakses secara publik. Selanjutnya unsur “di muka umum” dalam KUHP belum dapat mencakup unsur mentransmisikan dalam Undang-Undang ITE. Demikian, kami bacakan tanpa membacakan penjelasan hukum positif yaitu penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan yang dimaksud mentransmisikan. … • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D.): Pimpinan, Boleh sedikit, Pak. Jadi, ada Pasal 27 ayat (1) ini, ada 2 persoalan memang yang sebetulnya mungkin sudah di-cover oleh Undang-Undang KUHP namun memang di dalam KUHP itu juga ada persoalan di dalamnya. Satu, soal transmisi yang sedang kita diskusikan, yang kedua adalah soal melanggar kesusilaan karena di dalam KUHP, itu juga tidak diperjelas, apa batasan melanggar kesusilaan itu. Nah, sehingga kalau kita ada ruang untuk memperjelas di dalam Pasal 27 ayat (1) ini, mungkin itu lebih baik untuk kita bahas. Karena di dalam KUHP juga tidak memperjelas apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan itu. Demikian, Pak Ketua. Jadi, kalau saya lihat di KUHP nanti, ya “melanggar kesusilaan terjadi dalam hal membuat malu seseorang dalam ranah nafsu birahi seksualitas”, masih sebatas itu, nah, ini kan menurut saya masih perlu penjelasan bentuk perbuatan apa yang dimaksud membuat malu seseorang dalam ranah nafsu birahi itu. Kan, mestinya tidak hanya itu 112 kan, kalau ada orang yang memang jualannya, jualan itu dia tidak malu lagi, begitu. Dia mungkin malah justru. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Tidak membuat nafsu birahi juga, Pak, ya? • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D.): Dia cari uang dari situ, cari nafkah dari situ, ya kan? Dia tidak malu justru dengan sengaja dia expose gitu. Nah, sehingga di KUHP ini menurut saya masih perlu penjelasan lebih rinci, yang itu peluangnya di dalam Undang-Undang ITE ini, Pasal 27 ayat (1). Terima kasih, Pimpinan. … • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Kan, kira-kira begini ini Pasal 27 ayat (1), mau di otak-atik seperti apa pun masih selaras atau sudah selaras, masih ya, masih selaras dengan KUHP yang akan berlaku tahun 2026. Oleh karena itu, saya kira jika ini disetujui oleh seluruh Poksi, saya kira tidak ada masalah dengan nanti karena ini akan ketika revisi ini diundangkan maka akan segera bisa di pakai untuk menjadi rujukan begitu, ya? Masih ada masukan Pasal 27 ayat (1), DIM Nomor 11? Gimana teman-teman Pasal 27 ayat (1)? • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Saya kira kalau dari pakar hukum dalam hal ini diwakilkan KUMHAM sudah oke, kami sepakat. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): PKB oke? PKB oke, Demokrat? nggak ada. Oke ya. Nasdem bagaimana Nasdem oke? Oke ya? Golkar oke Insya Allah, ya. PKS? • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D.): Pasal 407 ayat (1) ini, Pak, ini KUHP itu dengan tegas mengatakan pornografi, nah, pornografi itu kan definisinya lebih jelas 113 sebetulnya dengan melanggar kesusilaan. Nah, kalau Pasal 407 ini diajukan rujukan, saya kira ini lebih tepat lebih baik ya karena juga dijelaskan nanti di Pasal 172 KUHP. Jadi, pornografi itu ada gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, dan seterusnya. Saya kira itu sudah cukup baik, Pak, hanya tinggal mungkin jembatan ketika KUHP ini belum diberlakukan dari hari ini sampai masa berlakunya KUHP yang baru itu mungkin perlu jembatan seperti apa rumusannya nanti, terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Mungkin jembatannya, ya Pasal 27 ayat (1) ini kan? Ya, artinya ketika Pasal 27 ayat (1) kita sepakati dan Undang-Undang ITE revisi kedua…perubahan kedua ini disepakati diundangkan berarti berlaku, ketika KUHP belum berlaku ini menjadi rujukan kan gitu ya? Oke kita ketok, sepakat? Saya bacakan lagi ya baik. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D.): Yang Pasal 27 bunyinya masih kesusilaan itu ya? Kalau saya usul melanggar kesusilaan itu, di Pasal 27 ayat (1) ini, mungkin diberikan definisi, Pak, diberikan definisi yang tidak multi tafsir karena ini kalau nanti multi tafsir, ini jadi pasal karet lagi. Definisi seperti Pasal 407 di KUHP yang baru mungkin lebih tepat, langsung saja pornografi. Tapi, Pasal 27 ayat (1) ini kan berbicara tentang orang yang mendistribusikan, tidak membicarakan pelaku. Pelakunya malah tidak masuk di sini, karena itu masuknya di KUHP, kan? Nah, karena bicaranya adalah proses distribusi mestinya rujukannya bukan Pasal 406 tapi Pasal 407 KUHP itu rujukannya. Nah, Pasal 407 itu, di situ dengan lebih eksplisit disebutkan pornografi. Nah, cuma pornografi itu kan sering kali di dalam hal lain atau di dalam…, saya nggak tahu ada undang-undangnya nggak juga di sering disandingkan dengan pornoaksi, nah, apakah pornografi dan pornoaksi ini bisa dicakup dengan satu cakupan pornografi sebagaimana di dalam Pasal 407 ayat (1), ini. Nah, ini pertanyaan saya terima kasih. 114 Kalau itu bisa dicakup maka cukup misalnya kata kesusilaan diganti dengan pornografi misalnya, terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Mestinya, coba, 27 ayat (1) itu tidak hanya dirujukan mestinya tidak hanya dirujukkan pada pasal berapa ya tadi? 406 ya, 406 ya, 407 itukan untuk mengatakan referensi hukuman pidananya tapi sesungguhnya apa yang dipidana itu ya termasuk 406 juga. Pengertian yang saya tangkap begitu, ya kan? Masuk di 27 ayat, sorry 27 ayat (1) juga? Nggak? • F-PKB (Drs. H.Taufiq R. Abdullah): Kalau menurut saya begini yang Pak Kamta tadi itu, kalau pornoaksi itu dibuat 406. Itu pornoaksinya. “Disebarkan” itu diatur oleh pasal grafi, di mana tadi itu yang pasal berikutnya ya di anu ya, di KUHP-nya oh ya di Pasal 407, 407 itu memang menyebarkan. Karena itu yang disebarkan, kan, grafinya, aksinya itu di 406, karena kita Undang-Undang ITE memang kita tidak sedang mengadili pelaku asusila. Kita sedang mengatur tentang ITE, Pak. Jadi, tidak perlu mengatur pelakunya kecuali pelakunya menyebarkan, baru dia kena, begitu. Mestinya begitu mestinya Ariel selamat loh itu, mestinya. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Masih ingat juga. • F-PKB (Drs. H.Taufiq R. Abdullah): Kalau dia tidak menyebarkan selamat lho mestinya karena Undang-Undang ITE lho ini. Sedangkan, yang mengatur tentang pelaku asusila itu di KUHP Pasal 406. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Saya coba tambahkan, penjelasan KUHP 406 huruf A, “yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan alat kelamin dan aktivitas seksual 115 yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” Jadi, tentang, tentang melanggar kesusilaan ada penjelasan di KUHP 406 huruf A. Oke, sekarang kan kita mau apa, mau merumuskan ini, 27 ayat (1) apakah cukup dengan kata-kata melanggar kesusilaan atau sehingga nanti mungkin perlu ditambahkan pengertian dari melanggar kesusilaan dipenjelasannya mengacu pada KUHP 406 huruf A atau perlu ditambah juga pengertian di 407. • F-P. GOLKAR (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Izin, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Silakan, Pak Bobby. • F-P. GOLKAR (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Izin, Pimpinan. Kiranya memang di dalam Undang-Undang ITE ini kan kita mengatur mengenai apa pun yang berformat tentang sistem elektroniknya tetapi secara substansinya itu memang diatur undang- undang yang lain. Jadi, misalkan kena dia penyebaran pornografi pasti sebelumnya dia ada Pasal KUHP yang mengenakan dia tentang pornografi dan ada pasal lain di Undang-Undang Pornografi yang dilanggar. Jadi, seperti waktu sebelum KUHP yang baru itu kan ada semua substansi kepidanaan itu ada dimuat di dalam KUHP tetapi hanya lisan dan tulisan. Kalau substansi kepidanaan itu objeknya itu berupa sistem elektronik baru me-refer kepada Undang-Undang ITE. Jadi, hendaknya kami mengusulkan di Pasal 27 ayat (1) yang diusulkan pemerintah ini sudah cukup. Karena kan utamanya adalah semua pasal yang ada pemidanaan di dalam KUHP bilamana ada transmisi elektroniknya ini masuk di dalam Pasal 27. Yang mungkin, yang perlu kita sinkronkan adalah bagaimana nanti referensi hukuman atau sanksinya apakah ini diatur di dalam KUHP, kita merujuk ke sana atau justru KUHP yang merujuk kepada undang-undang ini. Tetapi, 116 kalau secara substansi saya rasa tidak perlu ditambahkan karena substansinya itu diatur oleh undang-undang yang lain, terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/ F-PKS): Oke, oke. Jadi, sepakat dengan yang disampaikan Pak Bobby hanya masalahnya ini apakah di KUHP yang lama sudah masuk atau belum? Ini kan problem kita diskusi panjang lebar karena KUHP ini baru akan berlangsung, berlaku 2026, itu. Apakah yang lama juga seperti ini? Ya, sama? Coba Kumham coba, tunjukkan pada kita agar ketika kita ngetok sudah yakin banget. Yang disampaikan Pak Bobby kita sepakat hanya ini kan jadi diskusi karena, lah sampai tahun 2026 ini yang acuannya adalah KUHP yang baru yang kita rujuk ini, ini kan belum, belum berlaku ini, terus Undang-Undang ITE ngapain, kalau apa, kalau yang diacu itu belum berlaku kan gitu ada nggak, Pak? • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Iya, pornografi tidak hanya di KUHP yang saat ini masih berlaku ya bukan KUHP baru, ada Undang-Undang Khusus juga untuk pornografi yang disampaikan Pak, Pak itu betul. Jadi, sudah banyak juga Kepolisian menjerat, menghukum pelaku yang melakukan pornografi. Nah, tinggal yang ITE ini kan, begitu menggunakan sarana elektronik, informasi elektronik baru ITE yang dipakai, sudah itu. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Oke, Pak, gini saja tunjukkan saja dulu, biar Pak Taufik, Pak Kamta, dan kita semuanya oke, yakin sudah terus kemudian kita segera melangkah. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Sebentar, Pimpinan, kami siapkan, sambil kami menyiapkan, dari POLRI ingin menambahkan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): 117 Oh ya, silakan dari POLRI. • Siber Bareskrim Polri (AKBP Andi Haloho): Mohon izin, Bapak, saya dengan AKBP Andi Haloho dari Siber Bareskrim Polri, Pak. Mohon izin, memberikan contoh saja, Pak, terkait dengan beberapa perkara yang sudah kita tangani terkait dengan kesusilaan ini. Kami sependapat sekali, Pak, mohon izin terkait dengan beberapa yang disampaikan tadi bahwa antara pelaku yang membuat konten dengan yang menyebarkan ini memang cenderung tidak sama gitu, berbeda. Sebagai contoh, ada beberapa kasus yang kami tangani itu adalah berawal dari hubungan asmara begitu, saling video call kita sebutnya VCS (video call sex) begitu, salah satu merekamnya, Pak, setelah salah satu merekamnya tanpa sadar tersimpanlah di handphone-nya begitu. Ada yang memang dengan maksud secara tegas yang bersangkutan itu langsung menyebarkan, itu memang pelaku dan pembuat adalah sama. Ada juga kondisi di mana gadget atau alat yang digunakan oleh orang ini hilang atau kondisi tertinggal atau dalam proses reparasi di satu tempat, orang yang reparasi itulah yang menyebarkan. Artinya, di sana ada orang lain yang berperan dalam menyebarkannya, Pak, nah gitu. Jadi, tidak ada di sini kesengajaan yang membuatnya begitu. Nah, ini contoh kasus yang ada, bagaimana kami membedakan, satu yang membuat konten sekaligus sebagai pelaku, ada juga di sana tadi yang bersangkutan bukan membuat konten tetapi dialah pelaku penyebarannya. Kurang lebih begitu, Bapak, izin. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Sudah, Pak Semmy? Jelas sekali, ya, saya kira cukup ya? Cukup ya. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Izin, Pimpinan, tadi yang pengertian yang dikatakan Pak Kamta tadi tentang kesusilaan itu, sudah pas itu. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/ F-PKS): 118 Gimana? • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Penjelasan kesusilaannya itu, itu sudah sesuai? • Peserta Rapat: Sudah, Pak, lengkap banget. … 7. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI (Tertutup) (30 Mei 2023) • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Jadi, sesuai dengan kesepakatan kita tadi malam kami setelah menyusun secara DIM terlepas Pasal 27 secara lengkap ada penambahan dan juga ada penjelasan yang akan kami bacakan sebagai berikut. Untuk Pasal 27, jadi untuk ayat (1) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diketahui, untuk diketahui umum”. Itu saja anunya terus di penjelasannya nanti “ketentuan ini ditujukan terhadap perbuatan dengan menggunakan sistem elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diketahui umum, ketentuan ini tidak ditujukan untuk perbuatan dengan menggunakan sisi elektronik untuk konsumsi pribadi”. Jadi, itu penjelasan pertamanya. Kedua, adalah yang dimaksud dengan menyiarkan tanda kutip “termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik”. Ini kami ambil dari penjelasan Pasal 247 Undang-Undang KUHP. Berikutnya yang dimaksud dengan “mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebar…menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai 119 pihak melalui sistem elektronik”. Ini adalah penjelasan yang sudah ada di Undang-undang ITE yang saat ini berlaku. Penjelasan berikutnya adalah yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Ini kami ambil dari penjelasan Pasal 406 huruf A, Undang-Undang KUHP. Penjelasan berikut adalah penafsiran, penafsiran pengertian kesusilaan sesuai dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu atau contemporary community standar, ini di ambil dari pasal penjelasan sorry penjelasan Pasal 407 UU KUHP. Berikutnya, yang dimaksud dengan diketahui umum adalah untuk dapat dan/atau sehingga dapat diakses oleh publik, titik, sedangkan yang dimaksud dengan publik ialah kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Ini kami ambil dari pedoman SKB UU ITE 2021, yang dimaksud dengan, berikutnya yang dimaksud dengan “Di muka umum adalah di suatu tempat atau ruang yang di…yang dapat dilihat didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen atau dokumen elektronik”. Ini diambil dari penjelasan Pasal 158 UU KUHP. • Tim Asistensi (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.): Baik, terima kasih, Ketua. Mohon izin usulan Tim Asistensi RUU Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk di RUU kami menyajikan dalam bentuk matriks sebelah kiri adalah RUU-nya, sebelah kanan adalah argumentasinya. Alternatif satu atas Pasal 27 ayat (1) “Setiap orang dilarang menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik 120 dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara tanpa hak”. Penjelasannya, “yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin dan/atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik”. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu, garis miring, dalam kurung, satu, pihak lain melalui sistem elektronik”. Alternatif dua, dari Pasal 27 ayat (1) ini adalah “setiap orang”, ayat (1) nya “dilarang menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Jadi, frasa secara tanpa haknya dihapus karena langsung diturunkan menjadi ayat (2) mengenai pasal pengecualiannya yaitu pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, pendidik kedokteran, dan/atau tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal perbuatan ayat (3) “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembelaan atas diri sendiri tidak dapat dipidana”. Ayat (4) “setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh daya paksa, tipu daya, atau penyesatan”. Argumentasinya kami sampaikan di sebelah kanan. Mohon izin, apa tidak perlu, baik terima kasih, Bapak. Kami bacakan argumentasinya. Asas tindak pidana tanpa kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana, oleh karenanya, ketiadaan kesalahan 121 dalam perbuatan tersebut. Mohon izin, Pak Ketua. Jadi itu sebabnya dalam draft kami langsung menyatakan setiap orang dilarang. Yang berikutnya, struktur tindak pidana secara umum memuat tentang subjek hukum, perbuatan yang dilarang, baik dalam bentuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau menimbulkan akibat, serta ancaman pidananya. Kesalahan sebagai mens rea atau keadaan batin/intention atau niat atau mental biasanya dalam perumusan berbagai undang-undang dirumuskan tanda kutip dengan sengaja atau karena tanda kutip kealpaan. Tetapi tindak pidana adalah berisi larangan terhadap perbuatan, bukan larangan terhadap keadaan batin. Oleh karenanya strafbaar sebaiknya tidak merumuskan keadaan batin atau, keadaan batin orang atau mens rea yang melakukan perbuatan tersebut sebagai, tanda kutip, kesalahan. Asumsi umum, semua tindak pidana dilakukan dengan sengaja, sehingga tidak diperlukan penegasan lagi. Berbeda halnya dengan kealpaan yang sifatnya perkecualian. Jika perkecualian maka dapat tetap dirumuskan. Jadi, seperti alternatif kedua yang kami rumuskan alternatif pengecualiannya. Mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, rumusan dari penjelasan Pasal 409 KUHP cukup memadai untuk diadopsi. Unsur yang, unsur dan penjelasan dalam tanda kutip untuk diketahui umum, tidak diperlukan karena sudah termasuk dalam penjelasan mengenai mendistribusikan. Di dalam KBBI pun arti mendistribusikan sudah termasuk menyalurkan (membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat). Jika, sudah terbukti mendistribusikan maka selanjutnya harus dilihat apakah punya dalam tanda kutip “tanpa hak”. Jika tidak, jika terbukti mendistribusikan tanpa hak maka sudah dapat dipastikan niatnya untuk diketahui umum. … Menurut Lamintang, meliputi beberapa pengertian istilah tersebut bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain tanpa hak yang ada pada diri sendiri atau tanpa kewenangan. 122 “melawan hukum” menurut kutipan dari Sudarto ada tiga pendapat yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain tanpa kewenangan atau tanpa hak. Karena tadi kita memberikan alternatif, Pak Ketua… • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan): Izin, Pak, saya sih melihat alternatif kedua lebih mudah dipahami, Pak. Terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Pak Farhan, alternatif dari Tim Asistensi, Tim DPR. Oke, ada tambahan keterangan? Cukup. Pak Sukamta, silakan. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Saya baru ingat ketika kemarin itu memperdebatkan frase dapat diaksesnya. Itu dulu perdebatan ketika kita membahas di, apa, revisi Undang-Undang ITE, itu maksudnya itu bukan pada pelaku langsung saja, tapi siapa pun yang menyebabkan barang itu bisa diakses termasuk di dalamnya adalah penyelenggara elektronik, dalam hal ini misalnya Facebook. Facebook tahu ini melanggar hukum, sudah diperingatkan, tidak juga dalam waktu tertentu, 1X24 jam atau 2X24 jam, ternyata tidak men-takedown, tidak menurunkan maka Facebook bisa dipidana, diancam pidana dengan Undang-Undang ITE ini, itu juga sudah berlaku di negara lain di Eropa berlaku, di Amerika juga berlaku. Nah, sehingga asalnya seingat saya frase dapat diaksesnya itu supaya memang bisa menjerat bukan hanya orang per orang tapi kita ingin seluruh pihak yang terkait dengan kriminal itu bisa juga diancam dengan ancaman pidana, gitu. Nah, itu ketika dihilangkan, ini alternatif pasal ini, menjadi hanya mengancam personal, semata-mata hanya pelaku langsung. Sementara, yang menjadi medium, ketika dia sudah diingatkan tidak mau, itu tidak dikenai, tidak dapat dikenai. 123 Misalnya, gini ada satu bangunan pemilik bangunan tahu bangunannya itu dipakai untuk tindakan yang dilarang oleh undang- undang misalnya untuk perjudian online, sekarang di mana-mana sedang muncul perjudian online. Polisi sudah mengingatkan itu gedungmu dipakai perjudian online, tolong kamu hentikan, kamu larang. Tapi pemilik gedung masih nekat. Nah, apakah pemilik gedung tidak bisa ikut dipidana dalam hal ini, apakah hanya pelaku langsung yang berjudui online di situ yang dipidana? Nah, kalau semangatnya dulu di Undang-Undang ITE yang dulu itu sebetulnya itu, tapi dari situ justru yang terkena pelakunya. Dalam konteks kaitan dengan kasus-kasus yang lama itu, bukan si server, bukan si pemilik platform yang diancam pidana, tapi justru yang di ancam adalah si pelaku, karena masuk dalam kategori dapat diakses. Terima kasih, Pimpinan. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Iya, saya juga lebih banyak, lebih dapat memahami apa yang dirumuskan oleh tim kita. Hanya mungkin, perlu perbaikan juga ya. Jadi, pertama misalnya soal sistematika penulisan mungkin ya juga ya. Karena ini misalnya Pasal 27 ayat (1) itukan ketentuan yang bersifat umum, artinya berlaku untuk siapa saja. Ayat (2), (3) dan (4) itu kan selevel yaitu semua adalah pengecualian. Ayat (2), ayat (3), ayat (4) itu bisa saja susunannya 2, 3, 4 tapi kalau bisa di, diselaraskan ya kalimatnya. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke, sebelum lanjut ke pembicara yang lain, jadi kalau saya tangkap apa yang disampaikan oleh Tim Pemerintah dia sampaikan Pasal 27 ayat (1) kemudian diperkaya dalam penjelasan sehingga ruang untuk menjadikannya pasal karet ini dibatasi semaksimal mungkin dengan makin banyaknya penjelasan kira-kira begitu. Kan makin banyak penjelasan berarti makin sempit ruang untuk bisa ngaret, itu yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh pemerintah. 124 Kemudian, kalau yang disampaikan oleh Tim Asistensi, mungkin nanti kalau kalau kemudian ditambahkan dengan penjelasan argumentasinya ini bisa dirumuskan dalam penjelasan mungkin akan, akan lebih baik ya. Tapi, ketika berdiri hanya ayat-ayat itu, rasanya pasal karet masih akan banyak sekali ya bisa-bisa muncul di situ. Jadi, secara sistematika saya kira, mungkin yang disampaikan, ini pandangan saya, ya yang disampaikan oleh pemerintah lebih memungkinkan untuk mengurangi menekan semaksimal mungkin terjadinya pasal karet. Oke, silakan yang lain dulu kita explore dulu, belum ada? • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Substansinya digabung saja. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Digabung? Saya coba bacakan ya, yang usulan dari pemerintah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Sementara yang dari Pemerintah yang dari Tim Asistensi “setiap orang dilarang menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Saya kira plus minus ini. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Jadi, kalau yang dari DPR itu “menghilangkan sengaja dan tanpa hak” kemudian memasukkannya dalam ayat (2) gitukan ya terus kalau yang dari Pemerintah, itu masih tetap, menambahkan “untuk diketahui umum” ya. 125 • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Izin, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Silakan, Pak. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Saya kira, dua-dua itu punya kelemahan dan kelebihan masing- masing, kalau saya dengan dihapuskannya “sengaja tanpa hak” itu saya sudah suka gitu, Pak, karena kalimat ini buat saya nggak pas. Kalau kemarin kan Pemerintah mesti mempertahankan “sengaja dan tanpa hak”, satu tarikan nafas katanya begitu. Mana bisa, orang itu beberapa frasa kata kok, kok bisa disatukan satu tarik nafas. nggak bisa. Tapi kalau sekarang yang dibuat oleh Tim Asistensi kita, saya lebih suka itu, Pak. Kemudian di ayat keduanya dibuat lagi, apa yang khusus tadi kata Pak Taufiq kemarin, umum dulu kemudian baru yang khusus. Itu lebih pas yang ini. Terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke, kita dengar Bu Christina. • F-P.Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.) Ya, terima kasih, Pimpinan, saya lebih cocok dengan rumusan dari Tim Asistensi sih jadi larangannya langsung jelas perumusan normanya itu larangannya langsung diatur di atas. Tapi, mungkin concern saya di soal pengecualian. Jadi, yang kayak untuk budaya, lalu untuk karya seni dan lain-lain itu harus bunyi juga, karena kalau nggak kesusilaan inikan terlalu luas. • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan): 126 Izin, Pimpinan. Kalau dari usulan yang disampaikan oleh asistensi, apa yang dikhawatirkan oleh Ibu Christina tadi, ada di penjelasan poin mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan rumusan dari penjelasan Pasal 409 KUHP, untuk diadopsi, mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Poin kedua paling bawah, Pak, ya itu dia yang ada kursornya. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Memang benar kalau ada dua orang ahli hukum berdiskusi pendapatnya bisa sampai 5, ya. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Ya, ini nanti kalau misalnya yang di Tim Asistensi itu poin-poin dalam argumen ini kan menjadi penjelasan, itu akan sangat bagus. • F-P.Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H): Izin, Pimpinan, kalau bisa masuk dalam norma sih lebih baik, gitu. Jadi tidak ada harus dilihat lagi di penjelasan sudah jelas pengecualiannya apa, masuk dalam norma yang diaturnya tidak harus dilihat di penjelasan lagi. Terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Pak Darizal. • F-P. Demokrat (H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.): Ya. kami melihat ya. versi yang dari pemerintah ini bagus ya, karena langsung merujuk pada KUHP dan memiliki banyak penjelasan. Namun juga versi DPR banyak keunggulan karena memiliki pengecualian yang dapat meminimalisir kriminalisasi dan menjawab tantangan. Nah, untuk itu barangkali, apa, mungkin kedua ini digabung sehingga lebih sempurna lagi. Demikian, Ketua, terima kasih. 127 • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Kalau digabung jadi usulan pertama nantinya. Oke, Pak Irmadi dulu kita dengarkan. • F-PDIP (H. Irmadi Lubis): Dari kemarin kan yang kita ini kan, bahwa di Pasal 27 ini jangan sampai korban itu yang bertugas yang menjadi apa namanya, yang terdakwanya, kan itu kemarin. Saya kira dari apa ini, dari apanya usulan Tim DPR saya kira sudah cukup mengakomodir itu. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Kalau mengenai kita, satu-satu jadi memang apapun nanti kita akan ini disepakatin, Pak Ketua. Jadi memang kalau khususnya untuk Pasal 27 ayat (1) itu tanpa memasukkan diketahui umum itu berarti kita masuk ke ranah private, lho. Kalau tanpa memasuki diketahui umum, itu berarti kita masuknya ke ranah private loh, nggak boleh juga. Padahal, kita di undang-undang lain di bolehkan, Pak. Makanya kita bilang ini yang nggak boleh, itu umum, tidak boleh dipublikasikan secara terbuka gitu loh, itu Pak ininya. Nah, terkait tadi umpamanya kalau itu 27-nya itu setiap orang dilarang ini akan merubah konstruksi, Pak, karena Bab 27 dan sampai ke bawah itu, hal yang dilarang, babnya itu sudah hal yang dilarang. Nggak perlu lagi kita ngomong yang dilarang, dilarang. Semuanya itu sudah dilarang, Pak. Makanya tadi ini adalah konstruksi menyusun undang-undangnya. Jadi, kita harusnya fokusnya dulu ke sustain, kalau nggak itu nanti merombaknya panjang, Pak, itu Pak. Babnya sendiri sudah bab yang dilarang. Kalau kita ngomong dilarang, saya harus merombak banyak ini, Pak. Itu kira-kira dari kami, Pak. Jadi, kalau yang dari kami paparkan ini tadi sebenarnya ini berdasarkan masukan dari Bapak- Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, bagaimana sih supaya, kan intinya jangan sampai ada orang yang tidak bersalah itu terjerat. Nah, ini yang kita masukanlah pedoman-pedoman ini bukan lagi menjadi pedoman SKB, 128 Pak, tapi undang-undang walaupun ada di penjelasan di mana memberikan pedoman yang secara hakiki pada para penyidik. “Eh kamu nggak boleh keluar dari sini ada loh, tafsirannya sudah ada di sini jangan menafsirkan sendiri”. Kira-kira demikian, Pak Ketua, dan Bapak-Ibu sekalian. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Ada lagi? Jika usulan dari Pak Semmy yang akan kita pakai “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Berarti kalau dari usulan yang awal itu dibalik saja, ya? Diketahui umumnya di belakang, kalau yang usulan awalnya kan di teng…di depan ya, sebentar saya bacakan yang usulan awalnya. Naskah RUU dari Pemerintah, “setiap orang dengan sengaja tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, menunjuk menunjukan, dan seterusnya…mempertunjukkan, dan seterusnya sampai muatan yang melanggar kesusilaan titik”. Jadi, diketahui umumnya dipindah di belakang saja. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Berdasarkan masukkan dari ahli bahasa jadi menjelaskan itu harusnya di belakang. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Baik, terima kasih, jadi kalau semangat dari yang tim rumusan yang dibuat oleh Tim DPR ini, ini kan semangat untuk menyederhanakan konstruksi dengan nanti di belakang hari itu membuat setiap orang, membuat orang itu lebih mudah memahami tapi juga tidak mudah dijerat sehingga kosakata dengan sengaja itu dihilangkan. Di semangat yang dibuat oleh DPR itu. Kemarin kita mendengar penjelasan dari Kejaksaan, sangat menarik sekali ternyata 129 satu kosakata itu di dalam studi hukum ternyata sangat mendalam sekali, konsekuensi hukumnya juga sangat luas. Nah, sehingga supaya orang awam itu tidak terjebak di situ, karena kan kadang- kadang orang awam terjebak “oh saya nggak sengaja kok” gitu. Nah, saya usul supaya kalau nanti akan dipakai oleh Tim Pemerintah sebetulnya ini sama saja sebetulnya, kosakata “dengan sengaja” itu dihilangkan sehingga menjadi “setiap orang” tanpa hak atau tanpa haknya ini mau di depan atau di belakang, itu saya kira nanti tinggal redaksionalnya saja yang sesuai dengan konstruksi kalimat di atasnya. Kalau di atasnya kan hal-hal yang dilarang. Maka yang dilarang, satu, “setiap orang menyiarkan”, sudah masuk di situ karena sudah dilarang kan “setiap orang menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dengan tanpa hak”, itu. Jadi dihilangkan dengan sengajanya tapi tanpa haknya tetap masih ada di situ. Karena, kenapa tanpa haknya dipertahankan? Penjelasan dari Tim Asistensi DPR itu cukup, cukup masuk akal itu, unsur tanpa hak atau melawan hukum perlu ada, karena dimungkinkan perbuatan- perbuatan tersebut dilakukan tidak melawan hukum, misalnya polisi pada saat melakukan penyidikan saling mendistribusikan data ke rekan penyidik atau Dosen Kedokteran, ketika sedang mengajar dan seterusnya. Jadi, frasa tanpa hak masih perlu dipertahankan walaupun saya usul dengan sengajanya dihilangkan. Terima kasih, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Terima kasih. Dari Kumham saya coba konfirmasi, Pak. Untuk tadi menghilangkan apa kata dilarang karena ini babnya adalah bab perbuatan yang dilarang Bab VII ya, Bab VII kan ya, Pak ya, Bab VII perbuatan yang dilarang, 27 ayat (1) ini bunyinya ya…yang lama, ya “setiap orang dengan sengaja dan seterusnya”. Kalau misalnya kemudian kata dilarang itu tetap dimunculkan untuk menghindari bahwa ketika orang membaca, sengaja hanya itu tanpa tahu ini bab 130 apa, mungkin nggak dalam drafting itu tetap dimunculkan? Rasanya tidak, tidak masalah rasanya. Coba tolong Kumham. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Pada posisi kita men-drafting, kalau lepasan tentu tidak ada persoalan dengan kata dilarang kita cantumkan, tapi masalahnya Undang-Undang ITE sudah terlanjur mensistematisasikan itu ada bab yang khusus perbuatan yang dilarang. Artinya kita maknai semua itu adalah dilarang. Nah, kalau sekarang kita perubahan kedua untuk pasal yang baru ini perubahan ini kemudian kita ganti teknik drafting-nya, nanti pasal yang tidak kita ubah itukan jadi pertanyaan juga. Inkonsistensi kita dalam menorma, itu lho. Ini satu, satu, satu persoalan sendiri. Kemudian yang persoalan apa kita masih mencantumkan dengan sengaja? KUHP di Pasal 36 sudah menegaskan, sebenarnya pendulum politik hukum pidananya tidak kita cantumkan dengan sengaja pun sudah bisa dibuktikan oleh aparat untuk, itu tugasnya aparatlah, tugasnya penyidik, tugasnya penuntut dan hakim untuk menentukan dengan sengaja atau tidak gitu lho. • F-P.Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Ya oke jadi ini kan Bab VII ya perbuatan yang dilarang, berarti kita harus konsisten ikuti konstruksinya seperti itu setiap orang bla, bla, bla langsung jadi tidak bisa pakai narasi dilarang lagi, karena semua yang masuk di sini adalah perbuatan yang dilarang. Tapi, mungkin kita definisikan dulu saja Pimpinan sebelum dinarasikan. Intinya kan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, itu sudah oke, informasi elektronik atau dokumen elektronik oke yang melanggar muatan kesusilaan. Itu poin intinya. Nah, sekarang pengecualiannya apa saja yang mau kita atur, yang kita bisa normakan siapa yang boleh lakukan lalu informasi muatan kesusilaan yang dikecualikan kayak tadi bicara olahraga budaya, karya seni, kesehatan mungkin itu-itu saja. Jadi, tidak 131 mungkin orang yang melakukan otherwise itu kena, gitu. Kita hanya mau memberikan ruang jadi untuk konteks yang pengecualian- pengecualian itu sudah tidak ada dispute lagi, itu boleh. Nah, sekarang masalah sengaja atau tidak sengaja, kalau dia sudah mengeluarkan kan ya pasti ya, sudah masuk gitu, sudah masuk mau didefinisikan seperti apa gitu, apakah itu penting untuk dia sengaja, apa sengaja padahal kita udah ada pengecualian. Itu saja, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Pak Semmy, tadi tentang sengaja tanpa hak gimana, Pak ? • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Ya, kalau “sengajanya” kami seperti yang tadi dijelaskan itu bisa dihapus “dengan sengajanya” dengan konstruksi. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Sengaja tanpa hak dihapus? • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Nggak, “sengajanya” harus, Pak, “dengan sengajanya” yang bisa dihapus, Pak, karena itu sudah…. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Berarti bunyinya bagaimana? • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Ya itu nanti bisa di depan atau belakang, Pak Ketua. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): 132 Coba-coba jangan nanti. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Oke. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Setiap orang dengan tanpa hak menyiarkan dan seterusnya. • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan): Jadi, kata “sengajanya” dihilangkan ya Pak, ya, begitu ya. Setiap orang dengan tanpa hak menyiarkan. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Nggak pakai “dengan”, “dengan, sampe dan-nya” di hapus Pak. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Gimana bahasanya, gimana? • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan): Pak, ini kalau setiap orang tanpa hak menyiarkan, artinya kalau yang tidak sengaja tetap kena ya, Pak? Iya dong yang tanpa sengaja tetap kena ini, tanpa sengaja boleh gini nggak. • F-PDIP (H. Irmadi Lubis): Pimpinan. • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan): Ini case-nya ini, handpone saya dicopet, dibongkar ini sama mereka terus disebarkan. 133 • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Yang menyebarkan bukan Bapak kan? Yang menyebarkan dia. • F-P. NASDEM (MUHAMMAD FARHAN): Oh yang mentransmisikan ya. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Bukan Bapak kan, Bapak kehilangan, lapor Polisi, Pak “HP saya hilang”. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke, Pak Irmadi. • F-PDIP (H. Irmadi Lubis): Pak Pimpinan, jadi saya kira soal sengaja, nggak sengaja itu sesuai dengan yang oleh tim kita, bahwa semua perbuatan pidana itu ada diasumsikan sengaja kecuali nanti ditemukan hakim ada alasan pembenar ada mens rea-nya ada itu ini di hakim. Jadi, bukan di sini kita atur jadi “dengan sengajanya” itu memang bisa dihilangkan, semua perbuatan pidana adalah ini, ada perbuatan pidana yang sengaja tapi dengan tidak dengan mens rea yang kriminal, seperti pembelaan diri. Jadi, itu di ruang lain, Pimpinan. Saya kira sepakat, kalau saya sepakat dengan ini Pemerintah bahwa “sengajanya” bisa dihilangkan tapi “tanpa haknya” harus dan “tanpa hak” tadi yang didefinisikan oleh DPR itu ditambahin bahwa jangan sampai dilimitasi, sampai dengan ini saja tenaga kesehatan, ada, dan/atau pihak lain yang sesuai yang aturan perundang- undangan. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): 134 Menambahkan masukan Bapak, mengingatkan, kalau dari Pemerintah kita tidak membatasi pada jenis-jenis subjek hukum, pada hukum yang seperti tenaga kesehatan, polisi, pendidik, ini kita tidak batasi. Di rumusan Pemerintah di ayat (1A), ayat (1A) itu kita sudah menggeneralisasi, tidak membatasi diri yang penting ada alasan pemaaf dan ada alasan pembenar sehingga tidak dipidana. Jadi, bisa termasuk nanti profesi yang mana saja yang suatu ketika undang- undang baru melahirkan profesi baru. Nah, saat ini komisi berapa itu lagi membahas RUU Penilai, itu profesi baru juga, nah kalau nanti ada lagi profesi baru lagi tidak dibatasi. Tapi, kalau kita batasi saat ini, kita terkunci, yang penting kuncinya di KUHP, pidana yang baru yang berlaku di 2026, sudah ditegaskan soal alasan pemaaf, alasan pembenar, sudah ditegaskan itu sifatnya lebih luas. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke sebentar. Dari Tim Asistensi coba kata-kata dilarang tadi bisa dijelaskan. • Tim Asistensi: Terima kasih. Jadi, menurut kami kata dilarang itu justru mempertegas bahwa bab itu merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi, kalau tidak ada kata dilarang, ketika Pasal 27 ayat (1) itu menjadi berdiri sendiri jadinya tidak ada kata dilarang norma dilarangnya gitu, karena adanya di judul bab itu penjelasannya. • F-P.Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Betul memang dibacanya lebih mudah kalau kita masukkan dilarang tapi nggak konsisten dengan yang existing, karena exisisting itu ada satu bab judulnya perbuatan yang dilarang, lalu di semua A, B, C, 1, 2, 3 itu semua langsung tanpa ada kata dilarang lagi, jadi kalau ujug-ujug masuk dia sendiri nggak konsisten dengan yang sebelumnya. 135 • Tim Asistensi: Karena inikan merupakan perubahan, maaf ya, Bu, inikan merupakan perubahan, jadi nanti di sinkronkan juga dengan ayat-ayat yang berikutnya dan pasal-pasal yang berikutnya. Jadi, ada kata perbuatan dilarang maksudnya begitu. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia, S.H., M.M): Izin, Pak ketua, Panja Pemerintah. … Sehingga, kalau saat kita satu naskah kan kelihatan itu Pasal 27 yang baru ini bagian dari bab itu juga. Iya kan, jadi bagian dari bab itu juga sehingga KUMHAM di waktu Pemerintah kita konstruksi Undang- Undang ITE-nya yang kita pertahankan. Tapi, kalau teknik penormaan sepakat dari TA kalau pada ilmu perancang peraturan perundangannya yang dikenai sanksi pidana itu memang harus ada kata dilarang, yang melanggar larangan, melanggar perintah dikasih sanksi. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Alasan pembenar inikan mau dicantumkan hari ini, lalu bulan depan misalnya ditetapkan oleh presiden, sementara alasan pembenar dan pemaaf rujukannya KUHP. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Nggak, kan sudah ada di tempat. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Di tempat lain ada, Pak ? 136 • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Banyak Pak, banyak, ada pembenarnya sudah banyak, tadi salah satu yang paling yang baru adalah di Undang-Undang Kekerasan Seksual itu kan ada pembenar itu. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Pembenar dan pemaaf. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Iya itu ada itu ada salah satunya bahwa dia berhak untuk menyajikan untuk membela dirinya, umpamanya itu bersifat pornografi umpamanya, foto-fotonya umpamanya itu untuk membela diri. Itu dia tidak bisa dipindanakan. • F-P.Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H): Ini satu pendapat saja ya, Pimpinan, ya, masalahnya kan ini undang-undang kan memang kental sekali dengan perbedaan pendapat, multitafsir dan lain-lain jadi kalau kita bilang di sini alasan pembenar dan pemaafnya sebagaimana diatur di undang-undang lain yang kita tidak spesifik sebutkan di sini, ya kita buka ruang lagi untuk orang berbeda pendapat multitafsir. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Artinya mungkin begini, Pak, di KUHP itu kan, itu dalam kerangka menjelaskan apa ini kan pembenar dan pemaaf, ya. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke ya, coba…coba saya tarik anu, ya, sementara tarik kesimpulan sementara, Tim Asistensi bahwa ini yang dirubah Pasal 27, kalau kemudian ini apa ya, memastikan bahwa kita tidak 137 menggunakan kata “dilarang” lagi ya, karena nanti harus merubah yang tidak diusulkan untuk ada perubahan. Berarti konstruksinya tetap mengikuti drafting yang sudah ada, oke, ya, satu dulu. • Kepolisian RI: Terima kasih, mohon izin Bapak, sedikit ada pendapat sajalah. Kami tadi sebenarnya tetap berpikir bahwa ada kesengajaan gitu, karena yang kita hindari kenapa terjadi akhir-akhir ini, sebelum, sebelumnya terjadi perdebatan karena di sana ada multitafsir. Di mana multitafsir antar APH ini pandangannya kan kadang-kadang tidak semua APH ini punya kemampuan hukum yang sama, begitu. Jadi, saya, kita khawatirnya bahwa dengan kita menghilangkan “dengan sengaja” berarti kealpaan juga, ada berpikir nanti kealfaan jadi masuk, berpikir begitu, Pak, yang pertama. Yang kedua, kondisi ini kan di sana ada kemungkinan seseorang mentransmisikan karena tipu daya, hasutan, karena di dunia cyber atau di dunia maya ini kan, antar orang yang menyuruh dan disuruh ini, cenderung tidak saling kenal, cenderung sulit. Jadi, saran Pak, dari kami dari praktisi agar memang tadi kita sudah coba buat penjelasan yang detail di dalam penjelasannya pada saat rapat bersama dengan Pemerintah, tadi. Alasan kami, kami adalah kenapa setiap orang dengan sengaja tetap di kita dorong untuk dimasukkan dengan sengaja itu adalah yang ingin kita hukum adalah orang yang berbuat begitu, siapa yang mengirimkan itu yang kita kejar, bukan sebenarnya milik pribadi. Kalau dia mengirimkan dari gadget dia ke punya dia, dan keinginannya hanya untuk pribadi dia, konsumsi pribadi dia, tentu itukan ranah privasi dia, Pak. Tetapi di saat itu di sana ada 2, yang 2 poin yang penting menurut kami, nanti mungkin kami mohon dibimbing, Pak, izin. Yaitu yang pertama, dengan sengaja, yang kedua tujuan orang itu harus, yang pertama harus itu adalah untuk diketahui umum, begitu. Jadi, bukan untuk bukan diruang umum, begitu, kalau diruang umum seperti kita ini, apakah kalau dibuat kondisi terbuka rapatnya 138 tentu ini menjadi ruang umum tapi ini untuk diketahui umum. Diketahui umum ini ada dua, Pak, yang menurut pandangan kami. Yang pertama, orang ke orang dikirim pun, kalau seluruh ruangan ini saya kirim orang per orang yang bermuatan kesusilaan, itu pun menjadi tujuannya untuk umum juga, orang per orang. Kalau di grup pun itu kalau seandainya dikirimkan itu, kembali ke tadi kita di grup ini, apa ini kita pengertiannya, makanya tadi kami coba untuk memasukkan dalam pengertian-pengertian, Pak. Nanti mohon izin ini kami pandangan kami, Pak, mungkin kami mohon bimbingan atau arahan supaya pada praktiknya antara APH ini punya pandangan yang sama dalam praktiknya. … • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): kalau menurut hemat saya. Pimpinan, kita sudah benar, sudah ya, masa kita mau terus, terus-terusan begini, ya, nanti nggak apa-apa, nanti kita revisi lagi berikutnya, iya kalau kurang sempurna, kita bukan membuat Firman, Pak. Iya nanti kita, oh, ini ada masukan-masukan, ada teknologi lagi dan sebagainya, ya sudah kita revisi lagi. Iya, konsinyering lagi gitu, Pak. Menurut hemat saya begitu, Pimpinan. Jadi, kita sudah mendekati, ya, kesempurnaan dan sebagainya begitu. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Ya maksud saya, kalau kita beri ruang kepada penyidik untuk membuktikan menafsirkan sengaja nggak sengaja itu tadi, terus ruang itu merugikan kepada terdakwa sudah kadung di penjara 6 bulan terus baru ngomong oh ternyata benar nggak sengaja gitu. Mungkin APH, mungkin Pengadilan, itu yang kita hindari sebetulnya, Pak. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Ini bayangan-bayangan seperti ini harus kita luruskan. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): 139 Bukan bayangan, Kang, ini kan terbukti dari 300 sekian kasus yang sebelum revisi dan sesudah revisi 300 lagi itukan terjadi orang dipenjara…. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Masalahnya, Pimpinan. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Di penjara dengan Undang-undang ITE jadi ini bukti Kang bukan, bukan. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Kita dulu kita batasi dulu diskusi itu soal dalam “sengaja” dan “tidak sengaja”. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Betul maksud saya begitu. Jadi…. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Oke, jadi draf ini dikatakan “tidak sengaja” atau “sengaja”, kita pilih kan “sengaja” berarti penyidik nanti ya, membuktikan bahwa seseorang itu melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Oke, ada teknik-teknik lain di dalam para penyidik untuk mengetahui itu. Misalnya saja, apakah orang ini kebiasaan, ya, kebiasaan ini, membuat film? Apakah orang ini punya kebiasaan pamer alat kelaminnya misalnya, dan lain sebagainya. Itu ada teknik-teknik menurut hemat saya itu urusannya dari penyidik. Kalau kita kemudian terus muter-muter lagi dan sebagainya semua kekhawatiran itu kita tuangkan dalam aturan perundang-undangan tidak akan selesai biar di situ urusannya penyidik kalau menurut hemat saya, Kang, terima kasih. 140 • KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Oke, Pak Kamta. • F-PKS (H. SUKAMTA, Ph.D): Ya, justru masalahnya ini kan terlalu banyak kasus yang terjadi sehingga Undang-Undang ITE ini revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi gitu loh. Kalau kita beri ruang abu-abu terlalu besar lagi, ini nanti akan timbul masalah lagi sama mengulang tidak ada gunanya revisi, itu. Maka, kita usahakan supaya kasus-kasus yang sudah terjadi itu supaya tidak terulang maka kita rumuskan pasal mana yang memungkinkan supaya tidak mengulang itu gitu loh maksud saya itu. “Sengaja” itu kemarin kan menurut ilmu hukum ternyata dalam gitu loh, ada sengaja pasif, sengaja aktif, gitu. Itu yang diungkap baru dua, saya nggak ngerti, jangan-jangan nanti kalau sekolah S3 kata “sengaja” itu tafsirnya mungkin 15 gitu loh yang saya nggak tahu sebagai orang yang ikut merumuskan undang-undang ini. Nah, kita pengin tahu sebetulnya dari teman-teman Kejaksaan atau Kepolisian, kata sengaja itu sebetulnya tafsirnya seperti apa aja yang ada gitu? Kalau kemarin kan, baru dua yang diungkap itu, sengaja aktif dan sengaja pasif, kalau dihilangkan kan sudah tidak masuk ranah itu. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Dihilangkan, untuk menjerat bahwa seseorang yang melakukan sengaja, sulit Pak, sulit justru kembali kita…. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Artinya kembali kepada larangan, Pak, semuanya dilarang kecuali yang terbukti menurut pengecualian undang-undang nanti, gitu. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Sebentar, sebentar ini perdebatannya di mana ini, kata-kata sengaja, sekarang begini, begini, kita kan tadi konsisten bahwa yang 141 dirubah, kan, Pasal 27 tidak merubah konstruksi yang lain, sama juga ini nanti karena Pasal 29 itu setiap orang dengan “sengaja” dan tanpa hak juga, itu. Berarti 27 harus begitu dong sengaja tanpa hak kan? Iya, 28 nya, sengaja tanpa hak. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Kalau dihilangkan dari 27, semua kontruksinya harus berubah. … • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Nah, jadi oke jadi ini agak beralih soalnya diskusinya, diskusi kita tadi malam itu sesungguhnya adalah pada kata tanpa hak tanpa hak dan dimuka umum. Dua hal itu. Nah, saya kita semalam mendiskusikan bahwa undang-undang itu umum dulu baru ada taksis atau khususnya ya khususnya dan ini sudah dilakukan sesungguhnya, sudah dilakukan. Jadi kayaknya yang sengaja saya lebih cenderung tetap ada. Nah, keberatan kami soal tanpa hak, kan itu tim kami ya tim, di FKB tanpa hak itu semalam kita pertanyakan adakah orang yang berhak untuk mentransmisikan? Ternyata ada. Nah, penjelasan ada, itu pengecualian yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tapi, dengan hanya menyebutkan alasan pemaaf dan pembenar, Pak, ini sangat debatable. Karena itu, maka perlu dijelaskan yang disebut, ya, disengaja ya, bukan tanpa hak? Bukan, yang diperbolehkan, artinya yang berhak, yang berhak melakukan itu adalah manakala ada alasan pemaaf atau pembenar, kan itu kan. Ini yang menurut saya perlu dirinci jadi yang disampaikan di sini dalam sebuah penjelasan, ini norma sebenarnya tadi kita sepakati dengan norma begini pun masih menimbulkan multitafsir. Kalau kembalinya kepada KUHP yang baru, sudahkah berlaku? Gitu kan pertanyaannya tadi ada penjelasan bahwa di undang-undang lain juga ada, karena itu saya ingin dapat contoh di undang-undang lain, apakah kalimatnya begini gitu, pemaaf dan pembenar, alasan pemaaf dan alasan pembenar memang hanya begitu? 142 • Kejaksaan: Jadi kalau kita tadi mengacu ke KUHP masalah “sengaja”, di Undang-Undang 1/2023 itu memang di Pasal 36 itu dikatakan semua tindak pidana dianggap sengaja. Kemudian, kalau di ayat (2) nya, itu kalau, misalnya itu ada suatu kealpaan itu dijelaskan secara tegas di undang-undang, itu. Itu perbedaannya. … Akan tetapi Undang-Undang 1/2023 ini baru berlaku 2026, Pak. Sedangkan, undang-undang kita ini, kita memprediksi kalau disepakati bisa berlaku tahun ini atau tahun depan. Artinya, undang-undang kita ini masih mengacu ke KUHP yang lama yang mana KUHP yang lama itu tidak menentukan hal seperti ini. Jadi, semuanya ditulis dengan sengaja untuk menghilangkan kekosongan hukum di situ. Jadi, kenapa kami tetap berpikiran mungkin sengaja dan tanpa hak itu tetap harus melekat, karena kita paradigmanya masih mengacu ke Undang- Undang KUHP sekarang, yang yang akan datang 2023 ini, baru berlaku tahun 2026. Jadi, itu Pak, jadi jangan sampai nanti ada ada kekosongan hukum dan menimbulkan banyak korban, karena banyak sekali kritik yang terkait mengenai pasal karet, jadi itu. Nah, yang pasti, intinya adalah yang dilarang itu adalah orang dengan sengaja dan tanpa hak kemudian untuk diketahui oleh umum, Pak. Intinya seperti itu yang terkait kesusilaan ya. Kalau yang bersifat pribadi artinya itu kan tidak kena, private. Kalau memang ada niat dan dia memang tidak punya hak untuk menyebar luaskan, apa, ke muka umum itu dia bisa kena. Ini juga kalau tadi dikatakan ada alasan pemaaf ada alasan Pemerintah itu saya kemarin menyampaikan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang ada, apa, ada kaitannya juga dengan pornografi, seperti misalnya penyuluh keluarga berencana, Pak. Nah, penyuluh keluarga berencana dia kan kadang juga apa menggunakan alat peraga itu kan bagaimana caranya memasang. Nah, itu bisa juga sebenarnya terkena pornografi sebenarnya kalau dikatakan ini bisa kena, tapi dia karena dia memang tugasnya dan memang karena pekerjaannya itu bisa dilindungi. … 143 Akan tetapi, kalau di kejaksaan Bapak-Ibu sekalian ini sudah clear bagi kami, karena Pak Jaksa Agung juga sudah mengeluarkan Pedoman Nomor 24 tahun 2021 yang menjadi guidance yang menjadi petunjuk bagi penuntut umum seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan penuntutan maupun juga berkoordinasi dengan penyidik tentang bagaimanakah cara menafsirkan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) ini yaitu harus ada perbuatan aktif dan kemudian kontennya itu harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang tempat ataupun juga yang dianut oleh si terdakwa atau si pelaku. • F-P. Gerindra (Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si): Terima kasih, Pimpinan. Kalau saya melihat relevansi daripada Pasal 27 ayat (1) yang kita perdebatkan ini, sebenarnya kalau kita bilang relevan ini apabila aplikasi yang kita awasi itu masih terbatas mungkin dua atau tiga itu tapi kalau era teknologi sekarang, aplikasinya terlalu banyak, itu, dan susah untuk kita awasi itu, untuk membuktikan sengaja dan tidak sengaja tadi itu. Sehingga, memang pasal ini yang sering dibilang publik karet itu, dari berbagai macam evaluasi yang saya terima dari mana-mana ya, saya pikir ini harus perlu kita selesaikan dengan melihat perkembangan teknologi digital yang makin hari makin canggih, gitu. Sehingga pasal pun juga dengan redaksional kata per kata yang akan kita atur ini, itu benar-benar bisa mendukung perkembangan teknologi yang saat ini digunakan oleh publik. Jangan sampai nanti di sisi lain kita lemah dari sisi penegakan hukum itu, dengan dibilang pasal karet. Jadi, saya tadi membandingkan bahwa “sengaja” ini oke, tapi bagaimana ketika saya itu sebagai pelaku, kemudian saya itu beralibi bahwa saya tidak sengaja, sedangkan postingan yang saya katakan saya tidak sengaja itu sudah tersebar. Nah, tentunya untuk membuktikan, inikan, pasti penyidik punya syarat untuk menentukan alat bukti. Nah, tapi pertanyaannya apakah perkembangan penyidikan untuk, yang tadi saya katakan tidak sengaja ini bisa dibuktikan sebatas 144 alat bukti penyidik, baik saksi rekaman dan lain-lain dengan misalkan tadi mengatakan bahwa tujuan. Nah, inikan kita tidak bisa mengatakan kalau orang beralibi, kan pasti membela diri itu. Pada akhirnya yang menentukan benar tidaknya itu adalah penyidik. Nah, ini yang dibilang pasal karet sehingga yang korban bisa jadi pelaku, ya, pelaku bisa jadi korban. Oh, bukan, maksud saya pelaku bisa jadi korban, ya, bahkan korban pun bisa dibalik menjadi pelaku. Itu yang akan terjadi seperti saat ini itu. Sehingga, kata sengaja tadi ya, saya minta untuk harus perlu diperjelas bukan soal rujukan sengajanya di mata hukum gitu. • F-P. Golkar (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): … Usul, bahwa kalau kita akan mengubah frasa “sengaja” dengan “tanpa hak” itu, itu nanti akan berbeda interpretasinya dengan KUHP yang baru. Karena kalau KUHP yang baru ini sebenarnya itu sudah sangat detail karena bedanya dengan KUHP yang lama, KUHP yang baru itu frasa “sengaja dan/atau tanpa hak” yang di sini “sengaja” itu ada rumusan lainnya yaitu dengan merencanakan terlebih dahulu. Nah, tapi sebenarnya bukan itu yang kita perdebatkan di publik, yang publik perdebatkan, penggiat-penggiat itu, karena mereka kan ingin menghilangkan pasal ini karena di KUHP itu adanya bahwa melanggar kesusilaan itu kalau sudah membuat malu orang ada efeknya untuk diketahui umum, sudah umum. Nah, yang menjadi banyak polemik adalah karena di Pasal 27 ini disebutkan ada mendistribusikan dan transmisi, nah distribusi dan transmisi kan kita menganggapnya, karena di KUHP itu tidak mencakup mengenai transmisi elektronik tetapi di masyarakat, mereka merasa, kalau ditransmisi hanya kepada satu pihak itu pun sudah pidana. Nah, ini yang kita perdebatkan harusnya. Jadi, kalau misalkan ditransmisi kepada satu pihak di mana di Undang-Undang TPKS itu Pasal 14, bahwa kalau dia menjadi korban dia melapor dengan bahan bukti muatan kesusilaan dia itu yang proses Direktorat Cyber Crime 145 apa Direktorat Anak dan Wanita, norma itu yang kita ingin ambil untuk masuk di dalam Pasal 27 ayat (1) di Undang-Undang ITE ini. Jadi kalau misalkan saya boleh usul, Pimpinan. Bagaimana menginterpretasikan yang sama dari penegak hukum dan Pemerintah bahwa muatan yang ada di Undang-undang TPKS, muatan yang di ada di KUHP itu bisa disinkronkan. Karena perbedaannya itu, transmisi itu satu pihak saja itu sudah dianggap transmisi dan sudah ada pidananya. Sedangkan di dalam Undang-Undang TPKS kalau mentransmikan satu itu sebagai alat bukti dia harus dilindungi, dia korban, tapi dengan Undang-Undang ITE dia jadi pelaku. Nah, supaya ini tidak menjadi kerancuan di dalam kasus-kasus berikutnya ada Baiq Nuril ada segala macam. Nah, ini bagaimana kita mengharmonisasikan norma-norma yang sudah ada tetapi kita bridging meng cover kalau ini format oral dan tulisan ini menjadi transmisi elektronik bagaimana agar tidak terjadi kriminalisasi di sini terima kasih, Pimpinan. • F-PDIP (H. Irmadi Lubis): Sedikit, Pak, persoalan tadi malam, kan kita menyerahkan kepada Pemerintah dan kepada tim kita untuk membuat, terutama kemarin banyak sekali dari, dari ini terkait persoalan kata “sengaja”. Saya kira, kita sudah apa, sudah sampai kepada kesimpulan menurut dari kita tim DPR, bahwa kesengajaan itu tidak perlu dicantumkan karena pada asasnya semua perbuatan pidana itu dilakukan dengan sengaja, kecuali ada alasan pembenar dan pemaaf. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): … Terima kasih, Pak Ketua, kalau jadi kalau tadi hasil penyusunan bersama itu untuk Pasal 27 ayat (1), izin membacakan menjadi “setiap orang tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen 146 elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan maksud untuk diketahui umum” Itu yang di inikan dengan alasan catatannya unsur “dengan maksud untuk diketahui umum” bermakna “perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perbuatan aktif yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk diketahui umum”. Catatan kedua unsur “sengaja” tidak perlu dimunculkan kembali karena sudah terserap dalam frasa “dengan maksud” sebagai bentuk kesengajaan dengan gradasi tertinggi. Catatan ketiga unsur “tanpa hak” dipertahankan untuk melindungi orang yang diberikan hak oleh peraturan perundangan untuk melakukan perbuatan ini. Sedangkan untuk penjelasannya terkait Pasal 27 ayat (1) “yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik” Ini diambil dari penjelasan yang ada sudah ada penjelasan sebelumnya yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, Tahun 2016 sedangkan penjelasan berikutnya ada yang dimaksud dengan transmisi adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain atau lebih melalui sistem elektronik. Ini juga diambil dari Undang-Undang ITE. Yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang cukup…, yang…nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran mengenai…, penafsiran, pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu, diambil dari diselaraskan dengan penjelasan Pasal 406 huruf A UU KUHP. Berikutnya mengenai yang mengenai umum. “Yang dimaksud dengan umum adalah kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal”. 147 • Ahli Bahasa: Mohon izin, barangkali tadi ada ilustrasi tadi ada transmisi yang dilakukan oleh seseorang ke…, ada satu pihak di Amerika kemudian di Indonesia pun juga di mana-mana dan pihak-pihak yang disebari itu tidak berkumpul gitu tapi cukup, menurut hemat saya dari sisi bahasa, cukup umum itu ya orang banyak, gitu. • F-P.Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah): Karena prinsipnya seperti ini Pak Ketua, kita merancang seperti apa pun ini Pasal 27 ayat (1) pasti bakal ada celah-celah dan masyarakat pun pasti bakal menganggap ada karetnya, mau karet gelang atau karet yang lain. Jadi, kita perlu penekanannya memang di pasal pengecualiannya ini seperti yang Pak Semmy tadi sampaikan, cuma Pasal 27 ayat (1A) ini Pak, inikan mana tadi, dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal perbuatan tersebut mempunyai atau didasarkan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Ini lagi-lagi harus bisa dicek, Pak, ini Undang-Undang KUHP yang lama, mempunyai definisi yang sama atas alasan pemaaf atau alasan pembenar atau tidak dengan yang baru? Karena kalau yang dimaksud di sini KUHP yang baru, nah bagaimana, Pak Semmy. • F-P.Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah): Demokrat minta agak sedikit lebih lagi, Pak Semmy. Karena kayaknya bagus juga mungkin untuk jadi pertimbangan kita bersama, ini Pasal 27 ayat (1) menjerat banyak orang, jadi harusnya ada disandingkan dengan pasal-pasal pengecualian secara eksplisit ditulis di situ bisa dibaca secara jelas. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): … Sekedar mengingatkan kembali ya, mengingatkan, sekali lagi ini hanya mengingatkan, bahwa sesungguhnya kemarin kan 148 perdebatannya Pasal 27 ayat (1) ini kan dicabut oleh, tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang KUHP, hanya KUHP ini kan tidak berlaku langsung, masih nunggu 2026. Untuk menghindari adanya kekosongan 2023 sampai 2026 maka harus diambil Undang-Undang ITE ini direvisi, fokusnya pada transmisi dan distribusi yang belum ter cover kemudian juga hal-hal yang sifatnya kita ngambil dari KUHP yang akan mencabut nanti tahun 2026 sehingga kita tarik maju ke depan. Jadi, seperti itu. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS) Bapak-Ibu, kalau misalnya begini, kalau misalnya begini, agar kita bisa satu step maju ya, Pasal 27 ini kita tambahkan dengan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, dan/atau dapat menyebabkan diaksesnya, gitu kan, eh membuat…dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dan/atau data elektronik. Coba…dokumen. Membuat dapat diaksesnya. Oke, sampai di situ nanti di penjelasan itu untuk tambahan yang baru ini harus dimunculkan dengan kesepakatan kita. Ini di dedikasikan untuk membatasi agar platform dan semacam platform tidak memfasilitasi tapi juga jangan sampai menjerat pada per orang individu yang memang tidak ada niatan di sana. • F-P. Golkar (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Nah, tetapi sebagai legal drafting itu tadi, Kalau Pasal 27 ayat (1) ini, haram, ya kita Pasal 27 (1) A, B, C. termasuk juga secara substansi kita harus mengakomodir di mana Pasal 407 KUHP ini belum sinkron dengan Pasal 14 ayat (4) di TPKS, yang tadi sudah dinormakan di situ. Jadi, saya rasa ada dua hal, pertama, kita harus diketok dulu, Pimpinan, kita harus menyetujui dulu substansinya bahwa kita sama- sama memahami Pasal 407 KUHP itu, tidak sempurna, perlu tambahan. Nah, itu dulu, kalau dari Pemerintah dibilang Pasal 407 itu adalah harga mati, ya berarti, tidak ada pembahasan ini. Jadi, itu dulu, setelah substansi kita sama-sama setuju bahwa Pasal 407 KUHP itu 149 perlu disempurnakan dengan substansi baru di klaster Pasal 27, kita ketok itu, baru masalah legal drafting, tapi kalau secara substansinya semuanya harga mati di Pasal 407, ya ngapain dibahas begitu. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke ya, jadi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Bobby, Pak Bobby saya sepakat. Yang pertama, mau kita ketok dulu ini hal- hal yang prinsip, kita lanjutkan rapat berikutnya soalnya ini, waktunya sudah habis. Lampu sudah mau dimatikan. Waduh, Pak Ketua, nggak lihat saya. Oke, jadi yang pertama, bahwa 407 kita punya apa ya, pemahaman, bahwa ini tidak…atau perlu dilakukan, dilakukan dilengkapi, itu ya, kita sepakat ya? Perlu kita lengkapi, kaitanya dengan Undang-Undang ITE ini ya, artinya bahwa 407 itu belum lengkap, sudah sepakat ya? Untuk…untuk bahas lebih lanjut, kalau dianggap 407 sudah segala-galanya, tutup kita, selesai. Keluar kita. Ya, oke ya sepakat ya, 407 itu belum lengkap. Artinya akan dilengkapi dalam revisi Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE Tahun 2023 nanti. Oke ya sepakat ya. (RAPAT:SETUJU) Yang kedua, berkaitan dengan apa yang kita bahas dua hari ini, substansinya sudah hampir pas, tinggal nanti melakukan drafting, teknik drafing. Mohon dari KumHAM benar-benar dikonsultasikan, jangan sampai kemudian ada kesalahan, sebenarnya nggak apa-apa, tapi apa-apa atau sebenarnya apa-apa tapi kita anggap nggak apa- apa, itu tolong benar-benar dikonsultasikan sehingga pada rapat yang akan datang substansi yang sudah 99% kita sepakati ini, akan kita bahas lanjut masuk pada penjelasannya, oke ya. Tok. (RAPAT:SETUJU) Cukup ya? Sampai di situ dulu ke kesimpulan kita, ya. 150 8. Rapat Kerja Komisi I DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (22 November 2023) • Ketua Panja (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Pada Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 10 April 2023, disepakati jumlah Daftar Inventarisasi Masalah RUU sebanyak 38 DIM, yang terdoro atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansi 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi dan DIM penjelasan sebanyak 26 DIM. Adapun identifikasi atas substansi yang dimaksud, yaitu: 1. Perubahan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), mengenai muatan kesusilaan, ayat (3) mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan ayat (4) mengenai pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk pada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; 2. Perubahan ketentuan Pasal 28 ayat (1) mengenai larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; 3. Perubahan ketentuan Pasal 28 ayat (2) mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA; 4. Perubahan ketentuan Pasal 29 mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti; 5. Perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain; 6. Perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan pidana denda, serta menambahkan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); 151 7. Perubahan ketentuan Pasal 45a terkait ancaman pidana atas perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Selanjutnya, Panja Komisi I DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah melakukan pembahasan terhadap materi dimaksud. Dalam rangka menambahkan argumentasi terhadap pasal-pasal yang dibahas, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, Komisi I DPR RI telah menyelenggarakan rapat dengan pendapat umum dengan menghadirkan para pakar hukum telekomunikasi, pakar informasi teknologi komunikasi, organisasi profesi yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang ITE, serta lembaga kajian yang bergerak di bidang ITE, serta secara keseluruhan Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE telah menyelenggarakan rapat panja sebanyak 14 kali guna membahas seluruh substansi dan usulan baru atas pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. … Dalam perjalanan pembahasan rapat panja, Panja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah telah menyetujui materi-materi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, sebagai berikut. 1. Perubahan konsideran menimbang; 2. Perubahan ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4); … 10. Perubahan ketentuan Pasal 27 ayat (1) mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, serta penjelasan Pasal 27 ayat (2) mengenai ketentuan perjudian; 11. Penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud 152 supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik diaturdalam Pasal 27a; … 21. Perubahan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 45a; … 23. Pemberlakuan beberapa pasal perubahan Undang-Undang ITE sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diatur dalam Pasal 2, romawi; 24. Penjelasan umum RUU ITE, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua ITE selanjutnya menugaskan kepada Timus dan Timsin RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang ITE agar seluruh substansi dimaksud dan ditambah dengan penjelasan pasal per pasal dilakukan penyempurnaan rumusan berdasarkan teknis penulisan perundang-undangan dan kaidah bahasa Indonesia yang baik, serta juga dilakukan sinkronisasi pasal. Selanjutnya pada rapat panja tanggal 21 November 2023, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE telah menerima laporan Timus dan Timsin RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE dan menyetujui laporannya. Untuk selanjutnya secara keseluruhan dilaporkan pada Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan Tingkat I, untuk pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. • Ketua Rapat (Meutya Viada Hafid/F-PG): Baik, terima kasih yang terhormat Ketua Panja. Perubahan atas RUU ITE, yang sudah bekerja kurang lebih, kurang dari setahun ya, setahun itu masuk ke sini ya 8 bulan. Saya lupa menyampaikan dari Pemerintah, Ketua Panjanya Pak Dirjen APTIKA, ya, jadi sangat produktif yang sudah dilakukan Pak Menteri, sehingga akhirnya sebagaimana dilaporkan tadi kita melihat banyak masukan lain atau kesepakatan lain antara DPR dengan Pemerintah dari RUU inisiatif pemerintah yang dikirimkan ke DPR. Jadi, artinya tidak hanya 153 mengurusi hal-hal yang terkait dengan sanksi tapi yang terkait dengan khususnya mengamankan transaksi digital sesuai dengan undang- undang ini, undang-undang ini namanya informasi transaksi elektronik. Kita hampir lupa karena banyak kasus ITE ini justru bukan digunakan untuk transaksi elektronik, tapi dengan masukan dari tadi, beberapa RDPU yang kita lakukan kita juga menyempurnakan agar ekosistem digital khususnya untuk transaksi ekonomi itu juga diperbaiki. Sehingga, sebagaimana tadi ketua panja sampaikan cukup banyak dan cukup komprehensif tambahan-tambahan lainnya untuk melindungi transaksi digital di dalam RUU ITE ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Panja, baik itu dari Komisi I maupun juga dari Panja Pemerintah, yang sampai pada titik ini, ini cukup progresif menurut hemat kami dan semoga ini kemudian dapat kita sepakati semua hari ini. Saya akan tanyakan kepada Bapak-Ibu, baik dari Komisi I maupun dari Pemerintah setelah kita mendengarkan laporan panja terkait pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang ITE, apakah dapat kita setujui laporan panja? Setuju, ya. (RAPAT: SETUJU) Ketua Panja, setuju? Pemerintah setuju juga, ya, semua setuju. Dengan telah disetujuinya laporan panja pada rapat kerja hari ini, maka selesai tugas panja dalam membahas materi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Kita masuk pada agenda berikutnya, yaitu pembacaan naskah RUU. Di hadapan yang terhormat Bapak dan Ibu, telah terdapat naskah akhir RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, untuk dapat Bapak dan Ibu, baca. Ini adalah perubahan terbatas sesuai bahasanya pemerintah. Jadi saya rasa kalau dibaca keseluruhan tidak perlu dan kalau memang semua sudah membaca, saya izin untuk melanjutkan ke agenda berikutnya. Apakah kita sepakat tidak perlu dibaca? Setuju ya. (RAPAT: SETUJU) Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan akhir mini dari fraksi-fraksi, kami persilakan kepada juru bicara fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali lagi ini disebut pandangan akhir 154 mini karena memang diharapkan tidak terlalu berpanjang-panjang. Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, juru bicara yang ditunjuk di catatan saya adalah Bapak Mukhlis Basri yang terhormat. Belum ya, Pak? Ini diganti Pak Junico, kami persilakan, Pak Junico. • F-PDIP (Junico BP Siahaan, S.E.): Pimpinan sidang, para Anggota Komisi I, serta hadirin sekalian, Merujuk pada persoalan pada implementasi Undang-Undang ITE dan dinamika yang terjadi di masyarakat, maka kami Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat mengenai akhir, sebagai berikut: Yang kedua, perubahan terhadap sejumlah pasal dalam undang- undang ini merupakan jawaban terhadap persoalan dan dinamika dalam masyarakat khususnya terkait hal-hal substansial, antara lain perbuatan yang dilarang mengenai muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta perubahan terhadap perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Yang ketiga, perubahan terhadap sanksi pidana sudah sejalan dengan prinsip keadilan hukum sekaligus memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat, antara lain perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ancaman pidana penjara dan pidana denda, penambahan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam perubahan ketentuan terkait ancaman pidana atas perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Yang keempat, penambahan dalam penjelasan pasal-pasal termasuk penambahan penjelasan pasal mengenai ketentuan perjudian, membuat rancangan undang-undang ini menjadi lebih jelas. Kelima, penyempurnaan dan perubahan sejumlah pasal dan ketentuan peralihan dalam rancangan undang-undang ini telah juga 155 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya penyempurnaan dan perubahan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang ini, maka kami Fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa rancangan undang-undang ini dapat menjadi acuan hukum yang komprehensif dan tidak multitafsir. Undang-Undang ITE dapat menjadi produk legislasi yang merupakan pionir yang meletakan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, guna menjaga agar ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, aman, serta produktif. • F-P. Golkar (Dave Akbarshah Fikarno, M.E.): Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Mencermati perkembangan teknologi yang sedemikian pesat berkembangnya bukan tidak mungkin kebebasan dalam segala sendi kehidupan dijadikan topeng untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain. Sudah banyak contoh di sekitar kita yang memperlihatkan bagaimana informasi keruh akibat perbuatan atau penyampaian Informasi yang tidak benar dan mempunyai potensi memecah belah, banyak ragam penipuan ekonomi yang berbasis digital dengan mengatasnamakan kecepatan dan efektivitas. Atas dasar itulah Fraksi Partai Golkar DPR RI memandang perlu adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendesak dan sangat dibutuhkan. Pembaharuan hukum ini ditujukan untuk menjaga stabilitas demokrasi dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kebebasan berpendapat, berserikat, serta integral dengan jaminan atas rasa aman dan hal lainnya seperti martabat, kehormatan diri dan pribadi tetap terlindungi. Ketiga, dalam pelaksanaannya segala bentuk kebebasan berpendapat dan berserikat, serta transaksi sistem elektronik harus dibuatkan satu batasan yang jelas dan terukur, tidak mengandung bias tafsir termasuk juga memberikan efek jera dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini dinilai cukup 156 komprehensif sebagaimana sudah dituangkan dalam Pasal 27a dan 27b di antara Pasal 27 dan 28. Dengan mencermati poin-poin yang disampaikan, maka kami dari Fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk kemudian dapat ditindaklanjuti agar disahkan menjadi undang-undang dalam rapat sidang paripurna berikutnya. • F-P. Gerindra (H. Subarna, S.E., M.Si.): … Satu, berpandangan bahwa keberadaan RUU ITE harusnya dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan, serta kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konvensional sebagai warga negara. Dua, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia tidak boleh terciderai oleh tindakan- tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman. Berdasarkan pandangan yang telah kami paparkan di atas, dengan ini menyatakan menyetujui, mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan, S.E.): … Setelah beberapa tahun proses legislasi RUU ITE ini, banyak terjadi masukan dari masyarakat untuk melakukan berbagai macam perbaikan. Dalam berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE sebelumnya tidak sepenuhnya dapat melindungi 157 korban khususnya perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi dalam dunia siber, terutama dari perbuatan penyebaran materi bermuatan seksual. Hal ini malah membuat korban semakin distigmatisasi dan dikriminalisasi. Untuk itu, Fraksi Partai Nasdem sepakat harus adanya pengaturan tentang penyebaran konten intim nonkonsensual bahwa seseorang yang menjadi objek muatan yang mengandung materi pornografi tidak dipidana jika perbuatan penyebarluasan materi tersebut dengan menggunakan sarana elektronik dilakukan tanpa persetujuannya. Dan, setelah mendengar pendapat serta audiensi yang kami lakukan, Fraksi Partai Nasdem DPR sepakat bahwa harus ada penjaminan hak korban tindak pidana ITE seperti adanya penghapusan jejak digital dan perlindungan hak privasi. Maka dari itu, Fraksi Partai Nasdem setuju dan menerima RUU ITE ini untuk disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akhir kata, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Panja RUU ITE, DPR RI beserta seluruh anggotanya, Panja RUU ITE dari pihak pemerintah beserta seluruh anggotanya, kepada Pimpinan Komisi I, kepada Pimpinan Kementerian Kominfo, dan Pimpinan Kementerian Kumham, serta lembaga-lembaga negara lainnya yang telah menunjukkan kerja sama yang sangat baik, sehingga kita bisa menuntaskan revisi undang-undang yang sangat penting ini. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Kami memandang bahwa RUU ini sangat penting sebagai instrumen negara dalam mengatur batasan-batasan hak asasi manusia, karena sesungguhnya bahwa hak asasi manusia satu itu harus dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Di dalam kaidah fiqih dikenal dengan hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati goirihi, bahwa kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. RUU ini juga diharapkan menjadi instrumen hukum yang dapat mengatur untuk penciptaan lingkungan yang baik bagi dunia digital, sehingga sistem informasi dan sistem transaksi elektronik benar-benar dapat melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya perilaku yang 158 merugikan, seperti misalnya pelanggaran atas norma-norma sosial, perjudian online, penyebaran berita bohong, konten elektronik yang bermuatan intimidasi, ancaman, atau hasutan yang menjadi pemantik bagi keonaran dan pertikaian antara individu di masyarakat. Kemudian, RUU ini juga diharapkan menjadi bagian instrumen hukum yang memberikan proteksi terhadap hak asasi anak. Di mana mereka membutuhkan lingkungan siber yang mendukung pertumbuhan jiwa mereka. Selanjutnya, kami memandang bahwa undang-undang ini memang telah beberapa diuji di MK, akan tetapi tentu kita, tidak pernah putus asa untuk terus melakukan perubahan-perubahan karena kita meyakini bahwa untuk tugas-tugas konstitusional kita salah satunya adalah bagaimana mencegah kehancuran. Karena menurut pandangan kami bahwa mencegah kehancuran itu lebih utama di atas upaya perbaikan. Selanjutnya kami berharap bahwa RUU ini juga menjadi sebuah aturan perundang-undangan yang tidak menghambat dinamika pemikiran masyarakat. Dan, juga jangan sampai membungkam hak- hak asasi manusia khususnya dari sisi bagaimana hak berekspresi atau berpendapat. Kami juga berharap bahwa undang-undang ini memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk memperkecil adanya ayat-ayat, ketentuan-ketentuan, atau pasal yang ambigu, yang multitafsir sehingga tidak digunakan untuk kepentingan kepentingan yang tidak semestinya. Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah mengikuti secara serius di dalam proses-proses panja dan memperhatikan berbagai perkembangan, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju RUU ini untuk dilanjutkan di dalam proses-proses berikutnya. • F-P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah): Pertama, efektifitas implementasi muatan-muatan yang diatur dalam revisi Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang KUHP 159 akan sangat bergantung pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu mengoordinasikan instrumen penegak hukum untuk menghindari terjadinya kriminalisasi dan penegakan dalam kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan pasal-pasal yang sebelumnya dinilai kontroversial. Dua, terkait penguatan peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggara sistem elektronik, dalam menyikapi konten-konten yang mengisi ruang digital, Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa kewenangan ini harus disertai dengan perilaku yang netral dan senantiasa memperjuangkan norma-norma yang menjadi nilai pegangan bangsa Indonesia. Tiga, terkait muatan di dalam revisi Undang-Undang ITE yang juga menyentuh aspek keamanan data dan transaksi elektronik, Fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu menciptakan peraturan turunan yang adil, berimbang, dan tidak berpihak. Hal ini demi terciptanya iklim yang kondusif dalam mendukung kemajuan sektor usaha digital di Indonesia. … dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk dapat disahkan di tingkat selanjutnya. • F-PKS (Dr. H. Sukamta): … Fraksi PKS menilai kasus-kasus dengan sangkaan menggunaan Undang-Undang ITE ini terbagi di dalam dua kelompok utama. Yang pertama, kasus kejahatan tindak kriminal yang dengan sengaja dengan motif jahat, mau merugikan orang lain, menguntungkan diri atau kelompoknya. Kasus dalam kriminal murni ini seperti kasus perjudian, pengancaman, pemerasan yang mendominasi kasus di Undang-Undang ITE. 160 Sedangkan yang kedua, kriminalisasi kasus yaitu suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana, namun dengan tafsir atau pandangan subjektif sulit diukur dan sulit dibuktikan, namun tindakan tersebut menjadi tindakan kejahatan yang disangkakan. Kasus yang sering terjadi adalah kasus berita palsu dan penistaan agama. Perlunya revisi kedua Undang-Undang ITE untuk meminimalisasi kasus-kasus hukum yang menjerat warga dengan acuan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang dianggap karet. Selain itu, revisi kedua Undang-Undang ITE ini perlu dilakukan karena ada jeda waktu antara sekarang dengan pemberlakuan KUHP yang baru, yaitu pada tahun 2026 yang di dalamnya ada beberapa pasal Undang-Undang ITE yang telah dicabut oleh KUHP yang baru. Selama jeda waktu kurang lebih 2 tahun ke depan ini perlu ada penegasan dan pengaturan yang jelas dan tidak multitafsir terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE yang dianggap karet dan tidak memakan korban lebih banyak lagi. Fraksi PKS mengikuti dan mengawal dengan serius pembahasan revisi kedua Undang-Undang ITE serta memberikan masukan- masukan dan pendapat. Ada 8 catatan penegasan Fraksi PKS terhadap hasil Panja RUU ITE Komisi I DPR RI bersama Tim Pemerintah, sebagai berikut. Pertama, perlindungan terhadap anak-anak. Perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik untuk menjaga masa depan anak-anak, masa depan bangsa dari kejahatan- kejahatan dan pengaruh negatif dari dunia digital. Kedua, konten kesusilaan dan perjudian. Negara Indonesia harus melindungi rakyat Indonesia dari informasi elekronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, serta yang memiliki muatan perjudian. Dua kegiatan ini terbukti merusak masa depan bangsa, revisi Undang Undang ITE telah mengatur pembedaan antara penyebaran konten asusila dengan pengecualian untuk membela diri, sebagaimana kasus yang menimpa Baiq Nuril. Sehingga, diharapkan 161 pasal konten kesusilaan ini tidak lagi multitafsir yang berpotensi menjadi pasal karet. Ketiga, keabsahan dokumen elektronik, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan tanda tangan sertifikat elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik ini memberikan dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, keamanan data dan kedua pengujian terhadap keabsahannya. Kedua hal ini untuk memastikan bahwa penyalahgunaan dan penipuan memanfaatkan dokumen elektronik ini tidak terjadi. Keempat, pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana untuk mencegah setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana, yaitu fungsi preventif atau pencegahan. Pemberian sanksi pidana dengan ancaman lebih berat dari undang-undang sebelumnya, harapannya permasalahan terkait dengan ancaman kekerasan, penipuan digital, kesusilaan, kebencian, dan permusuhan, pencemaran nama baik, hoax, dan perjudian bisa berkurang kejadian dan kerugian yang ditimbulkan. … Keenam, pasal karet pencemaran nama baik. Salah satu dorongan kuat revisi Undang-Undang ITE yaitu mengenai pasal karet pencemaran nama baik terhadap personal maupun pejabat publik. Revisi Undang-Undang ITE mengenai pencemaran nama baik memperjelas mengenai bentuk pencemaran nama baik terhadap personal maupun pejabat publik harus berdasarkan aspek objektifitas dan penilaian yang adil dan terukur. Sedangkan dalam konteks kritik membangun dalam batasan norma dan kesusilaan terhadap pejabat publik tidak termasuk sebagai pencemaran nama baik. Ketujuh, konten penyebaran berita bohong, penghasutan, ujaran kebencian atau hate speech berdasarkan SARA yang dapat menimbulkan kerusuhan. Revisi kedua Undang-Undang ITE kali ini menegaskan aturan yang tidak lagi multitafsir agar dapat meminimalisasi kasus-kasus kriminalisasi pihak-pihak yang kritis. Menimbang delapan hal yang sudah kami paparkan di atas, dengan memohon Taufiq Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan 162 mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibawa ke pembicaraan tingkat dua di Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. • F-PAN (Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.) … Setelah melakukan pembahasan secara mendalam oleh Anggota Panja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah dan mendengar masukan dari berbagai kalangan, pemangku kepentingan dalam revisi undang- undang, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah disepakati perubahan-perubahan terhadap beberapa pasal dan ayat sebagai berikut. Ini kalau saya bacakan panjang, jadi nomor 1 sampai nomor 10 jadi saya lewati saja bisa dibaca sendiri-sendiri. Selanjutnya, hal yang tak kalah penting dalam revisi kali ini adalah terkait dengan sanksi pidana. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa kekisruhan yang selama ini terjadi hingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait dengan sanksi pidana. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional telah menyepakati bahwa berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sampai dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Bertitik tolak dari hasil kerja Panja Komisi I DPR RI bersama dengan pemerintah dan masukan dari berbagai kalangan, pemangku kepentingan dalam revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan setuju revisi Rancangan Undang 163 Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk disahkan menjadi undang-undang dalam tahapan selanjutnya. • Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (Budi Arie Setiadi): … Berikut beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penerapan norma-norma pidana dalam Undang-Undang ITE berbeda-beda di berbagai tempat. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap normal Undang-Undang ITE multitafsir, karet, memberangus kemerdekaan pers, hingga mengancam kebebasan berpendapat. Kedua, Undang-Undang ITE yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna internet Indonesia, khususnya anak anak yang menggunakan produk atau layanan digital. … Ketiga, UU ITE yang ada saat ini perlu mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, pada tahun 2022 nilai dari ekonomi digital Asean mencapai 194 miliar US Dollar dan Indonesia berkontribusi 40% dari nilai tersebut. … Rapat panja serta rapat tim perumus dan tim sinkronisasi telah menghasilkan dan menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua Undang Undang ITE, di mana beberapa poin yang dihasilkan di antaranya adalah penyempurnaan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana norma yang dimaksud meliputi, alat bukti 164 elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, perbuatan yang dilarang antara lain Pasal 27, Pasal 27a, Pasal 27b, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45a, dan Pasal 45b. Peran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah meyakini bahwa RUU Perubahan Kedua UU ITE akan dapat menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk itu, pemerintah dapat menyetujui naskah RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE yang sudah disepakati bersama Komisi I DPR RI untuk dibawa ke pembahasan tingkat dua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE ini kami sampaikan. • Ketua Rapat (Meutya Viada Hafid/F-PG): … Terima kasih sudah disampaikan tadi, baik itu dari pemerintah. Saya harus ketok, Pak, sebagai prasyarat bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE untuk dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapur DPR RI untuk disetujui menjadi undang undang ya, kita ketok. (RAPAT: SETUJU) B. PERMOHONAN DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 165 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak- setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 45A ayat (3), dan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 25 Oktober 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2024, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon Pemohon pada intinya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa ambiguitas pemaknaan frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946 dan frasa “untuk kepentingan umum” dalam pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024 berpotensi membuat terbukanya posibilitas atau kesempatan untuk mengkriminalisasi Pemohon 115 karena mengkritik sesama penyelenggara negara, sehingga melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; 166 2. Bahwa upaya kriminalisasi terhadap Pemohon 115 juga tidak terlepas dari ambiguitas pemaknaan frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE 1/2024. Frasa “melanggar kesusilaan” dalam ketentuan a quo UU ITE 1/2024 harus sesuai dengan pemaknaan dalam Penjelasannya, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Masyarakat agar tidak terjerat upaya kriminalisasi. Definisi “melanggar kesusilaan” haruslah dipahami dalam kerangka hukum yang tidak semata-mata menilai dari bahasa atau kata-kata yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks, niat, dan tujuan dari penyampaian informasi. Perumusan tindak pidana dalam ketentuan a quo UU ITE 1/2024 yang mengandung kekaburan atau ketidakjelasan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; dan 3. Bahwa frasa “berita bohong atau pemberitaan bohong” dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023, namun pembentuk undang- undang memunculkan pengaturan frasa “berita bohong” dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024 yang rumusannya hampir sama dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) KUHP. Selain itu, ketentuan a quo UU ITE 1/2024 tidak menggunakan parameter yang jelas untuk menilai apakah suatu informasi dianggap “bohong” dan “menimbulkan kerusuhan” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, ketentuan a quo UU ITE 1/2024 melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. II. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Pemerintah, Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan a quo UU ITE 1/2024 dan KUHP 1946 yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (legal standing) Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali 167 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 168 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Terhadap Pemohon 115, Pemerintah berpendapat Pemohon 115 tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa permohonan Pemohon 115 didasarkan pada kasus konkret yang dialami oleh Pemohon 115 dimana menurut Pemerintah dalil kerugian Pemohon tersebut lebih tepat disebut sebagai kerugian akibat implementasi norma, bukan kerugian akibat inkonstitusionalitas norma. b. Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon 115 halaman 5 s.d. halaman 11 angka 4, Pemohon 115 sebagai peorangan Warga Negara Indonesia pada intinya mendalilkan diri sebagai aktivis penegakan hukum, Jaksa, serta pengamat Hukum Tata Negara yang sedang mengalami kriminalisasi karena melontarkan kritik terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi di tempat Pemohon 115 bekerja, namun demikian pemidanaan tersebut bukan masalah kritik akan tetapi lebih pada masalah implementasi penyampaian pandangan Pemohon 115 melalui media sosial yang materinya diduga memuat informasi yang melanggar kesusilaan dan dapat menyerang kehormatan nama baik seseorang. Selain itu, terhadap pelaporan tindak pidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap di pengadilan, sehingga kerugian yang didalilkan Pemohon 115 baru berupa asumsi. Dalam hal ini Pemerintah berpendapat bahwa untuk dapat dianggap memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan di MK, Pemohon 115 harus dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusi yang nyata dan spesifik akibat ketentuan yang dipermasalahkan. c. Menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan adalah mereka yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Dalam konteks ini, Pemohon 115 seharusnya mampu menjelaskan dengan tegas perannya dalam kapasitas mana Pemohon 115 mengajukan permohonan: apakah sebagai Jaksa yang memiliki kewenangan hukum, sebagai aktivis 169 yang memperjuangkan kepentingan publik, atau sebagai individu yang mengalami kerugian secara pribadi. d. Pemohon 115 tidak memiliki hubungan langsung dan nyata dengan ketentuan hukum yang dipersoalkan. Dalam hal ini, Pemohon 115 tidak menunjukkan bagaimana setiap peran yang diakuinya berkontribusi pada kerugian konstitusi yang dialami. Ketidakjelasan mengenai peran Pemohon 115 dapat mengakibatkan keraguan klaim dan substansi permohonan yang diajukan, sehingga akan sulit untuk melakukan identifikasi terkait kedudukan hukum Pemohon 115, apakah pasal yang diajukan untuk diuji telah mengakibatkan kerugian kepada hak dan kewajibannya sebagai Jaksa ataukah merugikan hak konstitusional sebagai warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah memohon kepada MK kiranya mempertimbangkan ketidakjelasan legal standing Pemohon 105 ini sebagai tidak cukup untuk melanjutkan permohonan. e. Bahwa pihak Pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon 115 bukan merupakan bentuk kesalahan aturan atau salah tafsir (misinterpretation) terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Pemohon 115 saat ini berstatus sebagai tersangka dalam suatu perkara yang terkait dengan pengungkapan ujaran asusila melalui media elektronik. Ketentuan dalam UU ITE secara jelas mengatur bahwa setiap individu bertanggung jawab atas konten yang mereka sampaikan di platform digital. Pengungkapan ujaran yang dianggap asusila tidak hanya melanggar norma-norma sosial yang berlaku, tetapi juga berpotensi merugikan pihak lain serta menciptakan dampak negatif di masyarakat. f. Bahwa tidak ada relevansi Pemohon 115 mengajukan pengujian terhadap Pasal a quo dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Pemohon 115, selain itu pasal yang dimohonkan pengujian merupakan pengecualian perbuatan pidana pencemaran yang tidak dapat dikategorikan kriminalisasi kepada pihak Pemohon 115. Hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai kerugian hak konstitusi yang disebabkan hukum yang berlaku. Sebaliknya status tersangka Pemohon 115 menunjukkan konsekuensi hukum yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang relevan terhadap perbuatannya. 170 g. Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa setiap individu, termasuk Pemohon 115 yang mendalilkan diri sebagai seorang penegak hukum (jaksa), harus menghormati norma hukum dan etika yang ada, serta memahami bahwa kebebasan berekspresi tetap terikat pada tanggung jawab individu bahkan profesi Pemohon 115 (kode etik). Dalam menggunakan hak untuk berpendapat tetap harus didasarkan pada tanggung jawab menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi tanggung jawab etik profesi. h. Selain itu, Pemohon 115 dalam permohonannya berusaha ingin mengarahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menjadi positive legislator dan bertindak sebagai pembentuk undang-undang dalam membuat rumusan norma baru sesuai petitum Pemohon 115 karena Pemohon 115 lebih banyak menguraikan masukan-masukannya terkait perbaikan rumusan ketentuan-ketentuan yang diuji dibandingkan menguraikan hubungan kerugian yang dialaminya sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon 115 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon 115 memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji 171 A. Landasan Filosofis UU ITE 1/2024 Landasan Filosofis Perubahan Kedua UU ITE sebagaimana dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE) pada BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis hal. 110 s.d. 113, yang pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut: 1. Perubahan Kedua UU ITE bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta merupakan salah satu pegangan bagi bangsa Indonesia dalam membentuk pola pikir yang bijaksana dalam bersikap maupun melakukan tindakan, termasuk menghadapi perubahan cepat dari globalisasi saat ini. 2. Teknologi dan informasi yang didorong oleh globalisasi akan berguna dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional sehingga tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan sarana pemanfaatan Teknologi Informasi secara tepat. Oleh karenanya, demi menyesuaikan perkembangan zaman yang terus berubah dan untuk mencapai kesejahteraan sosial tersebut dilakukan perubahan kedua dalam UU ITE untuk menyesuaikan perkembangan di masyarakat. 3. Berangkat dari falsafah negara Pancasila dan demi mencapai tujuan negara tersebut, dipandang perlu diadakan perubahan kedua UU ITE karena terdapat pasal-pasal dan penjelasan pasal yang dirasa belum menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sehingga pengaturan hak seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara elektronik harus kembali disesuaikan untuk memperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi warga negara. 4. Kebebasan berpendapat sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa seorang warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya mengenai sesuatu hal. Kendati demikian, Undang-Undang Dasar juga membatasi kebebasan berpendapat dengan maksud menjaga penghormatan, menjamin pengakuan, dan melindungi kebebasan dari orang lain. Pembatasan 172 tersebut selanjutnya diatur dalam undang-undang yang dilakukan agar dalam menjalankan hak dan kebebasannya, seseorang terus berpegang pada moral, nilai yang hidup di masyarakat, keamanan, dan senantiasa menjaga ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Pasal 28E ayat (3) dan 28J ayat (2) UUD NRI 1945 telah memberikan dasar bahwa seorang warga negara memiliki kebebasan dalam berpendapat dengan beberapa pembatasan yang harus diatur oleh undang-undang. 5. Sesuai dengan norma Pasal 28J UUD NRI 1945, UU ITE mengatur adanya pembatasan dalam menjalankan kebebasan berpendapat. Pembatasan ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 6. UU ITE 19/2016 dirasa kurang mencerminkan penerapan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan terdapat pasal yang multitafsir sehingga meningkatkan kriminalitas yang merugikan masyarakat. Oleh karenanya, perlu diadakan perubahan kedua UU ITE demi menjaga kebebasan berpendapat orang lain secara adil sesuai dengan dasar negara dan konstitusi. Pembatasan yang diatur kembali dalam perubahan kedua pun dilakukan dengan mempertimbangkan Pancasila sebagai falsafah negara yang berisikan agama, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis serta demi mencapai tujuan negara. 7. Perubahan kedua UU ITE dilakukan agar penataan dan perbaikan pengaturan mengenai komunikasi dan transaksi elektronik dapat terlaksana dengan baik. Perubahan ini pun diharapkan akan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna maupun Penyelenggara Sistem Elektronik, sehingga keadilan sosial seperti butir sila kelima dalam Pancasila dan tujuan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan umum dapat terlaksana. 8. Realitas globalisasi informasi tetap harus ditempatkan sebagai perkembangan yang tetap berada dalam nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dipahami dampak 173 perkembangan dan interaksi dalam globalisasi informasi tidak hanya berdampak positif tetapi dapat berdampak negatif bagi proses berbangsa dan bernegara. 9. Tujuan yang ingin dicapai oleh UU ITE yaitu untuk melakukan penataan dan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi alat penting dalam kegiatan kehidupan pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih sejahtera dan adil. Untuk itu penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional. 10. Perubahan UU ITE terhadap penyadapan dan penurunan sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik dengan menggunakan Teknologi Informasi menjadi kebutuhan karena secara filosofis pengaturan mengenai penyadapan menjadi kebutuhan mendasar dalam menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang oleh konstitusi merupakan hak asasi. Membangun keadilan dan kesejahteraan tetapi melupakan hak-hak individu sebagai manusia akan menimbulkan ketidakadilan yang baru dan mendorong pengabaian atas hak prinsipil dari nilai kemanusiaan. Di samping itu, pengecualian karena kepentingan hukum dapat dipahami dalam rangka menciptakan tatanan bernegara yang lebih baik. Namun, menjaga kehormatan serta hak individu sebagai manusia dan warga negara merupakan fondasi dalam bernegara. B. Asas dan Tujuan Asas dalam Perubahan Kedua UU ITE sebagaimana dituangkan dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE dalam BAB II. B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Norma, hal. 70 s.d. 74, menguraikan Asas sebagai berikut: 1. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dengan uraian sebagai berikut: 174 “... dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Terdapat tiga nilai identitas pada hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu: a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut yuridis; b. Asas keadilan hukum (gerechtigheid), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; c. Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility). Secara normatif, asas kepastian hukum dilihat ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak akan menimbulkan konflik norma atau benturan atas adanya keraguan atau multitafsir. Maka dari itu, aturan dan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, asas keadilan hukum tidak dapat dipandang sama dengan arti penyamarataan dan berarti bahwa tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun pertimbangan menurut tiap-tiap perkara tersendiri. Sedangkan kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kemanfaatan, dengan arti bahwa kedua asas tersebut harus memiliki manfaat didalamnya.” 2. Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Nasionalitas Pasif, dengan uraian sebagai berikut: “Asas Nasionalitas aktif dan pasif dapat ditemukan di Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada pasal 4 dan 5, sehingga merupakan salah satu asas keberlakuan hukum pidana indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan asas nasionalitas aktif merupakan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun dia berada, sedangkan asas nasionalitas pasif berarti ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. .......................... Asas Nasionalitas Aktif disebut juga asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya kemana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi. Dalam hal penegakan hukum mengenai pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik akan berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sehingga WNI harus tunduk pada UU ITE. Asas nasional pasif atau Asas Perlindungan ialah suatu asas yang memberlakukan suatu peraturan terhadap siapa pun juga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan 175 perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Berdasarkan asas ini yang dilindungi bukanlah kepentingan individu orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Demikian hendaknya ketika konsepsi pencemaran nama baik UU ITE diberlakukan. Apabila terdapat orang asing yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang Indonesia yang mana tindakan tersebut dilakukan di wilayah Indonesia, maka harus tunduk pada ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang melanggar UU ITE.” 3. Asas Efektivitas, dengan uraian sebagai berikut: “Efektivitas hukum merupakan situasi ketika hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan tujuan perubahan UU ITE ini ialah berkaitan dengan perumusan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang perubahan UU ITE. Hal tersebut yang dikarenakan adanya kemajuan yang begitu pesat dibidang Teknologi Informasi yang telah memberikan sumbangan besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik.” Selain itu, Perubahan Kedua UU ITE memiliki tujuan sebagaimana diuraikan dalam BAB V. A. Sasaran, hal. 119, dengan uraian sebagai berikut: “Sasaran pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua atas ITE adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Lebih spesifik lagi, pengaturan dalam RUU ITE dimaksudkan untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Dengan perubahan kedua dari UU ITE diharapkan akan dapat dicapai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.” C. Arah Pengaturan Arah Pengaturan Perubahan Kedua UU ITE sebagaimana dituangkan dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE pada BAB V. B. 1. Arah Pengaturan hal. 119 dinyatakan untuk memperbaiki rumusan delik pidana, penyesuaian beratnya ancaman pidana, dan keselarasan dengan KUHP, sebagai berikut: 176 “Arah pengaturan dari RUU Perubahan Kedua atas UU ITE ITE adalah memperbaiki rumusan delik pidana dan menyesuaikan bobot/beratnya beberapa ancaman pidana di dalam BAB XI UU ITE yang memuat Ketentuan Pidana agar selaras dengan KUHP atau rasionalisasi norma- norma pidana yang diatur dalam BAB VII UU ITE yang memuat Perbuatan yang Dilarang.” Selain Arah Pengaturan, Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE memuat mengenai Jangkauan Pengaturan (BAB V. B.2. Jangkauan Pengaturan hal. 119 s.d. 120) sebagai berikut: “Jangkauan Subjek Pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua atas ITE adalah setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia di luar negeri, dan badan hukum sebagaimana pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE. Sedangkan mengenai jangkauan objek pengaturan dalam rancangan undang undang ini adalah penyempurnaan norma-norma pidana dalam UU ITE yang meliputi pengaturan perbuatan hukum terkait muatan kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan yang merugikan konsumen, menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, cyberbullying. Selain itu, dalam jangkauan objek pengaturan dalam rancangan undang-undang ini ditambahkan juga norma penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.” E. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 No Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon 1. Pasal 310 ayat (3) KUHP (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 (3) Setiap orang berhak atas 2. Pasal 27 ayat (1) UU ITE 1/2024 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen 177 No Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD NRI 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 3. Pasal 28 ayat (3) UU ITE 1/2024 (3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. 4. Pasal 45 ayat (1) UU ITE 1/2024 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 5. Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE 1/2024 (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum; b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan. 6. Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024 178 No Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon (7) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri 7. Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024 (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 1. Terhadap pokok permohonan Pemohon 115 yang pada intinya mendalilkan bahwa ambiguitas pemaknaan frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946 dan frasa “untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024 berpotensi membuat terbukanya posibilitas atau kesempatan untuk mengkriminalisasi Pemohon karena mengkritik sesama penyelenggara negara, sehingga melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Penggunaan frasa “demi kepentingan umum” sering termuat dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Pemahaman frasa “demi kepentingan umum” juga termuat dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memaknai frasa “demi Frasa “Demi Kepentingan Umum” Pasal 310 ayat (3) KUHP 179 kepentingan umum” diartikan sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. b. Frasa “kepentingan umum” juga ditemukan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU 2/2012”) yang telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memaknai frasa “kepentingan umum” adalah Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. c. Bahwa “frasa demi kepentingan umum” juga telah dijelaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024, yang menjelaskan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik” d. Ketentuan yang terkandung dalam batang tubuh Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946, merupakan ketentuan pengecualian bagi seseorang untuk dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis bilamana perbuatan tersebut jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. e. Apabila mencermati secara gramatikal batang tubuh ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946, pengecualian ketentuan pidana terbatas pada suatu tindakan “pencemaran” atau “pencemaran tertulis”, yakni dimaknai pencemaran secara lisan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. f. UUD NRI 1945 khususnya ketentuan dalam Pasal 28E telah memberikan hak kepada setiap orang memiliki kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tersebut wajib tunduk kepada 180 pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 amandemen ke-2 (dua), sehingga adalah dalil yang tidak benar apabila Pemohon 115 yang menyatakan pembatasan kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 merupakan alasan pembenar. g. Adapun perwujudan dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946 tersebut antara lain unjuk rasa atau demonstrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (“UU 9/1998”). h. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya secara demonstrasi di muka umum, hal ini sebagaimana termaktub dalam ketentuan umum Pasal 1 UU 9/1998. Dalam Pasal 4 UU 9/1998, dinyatakan bahwa penyampaian pendapat harus dilakukan dengan cara yang menghormati hak dan kebebasan orang lain serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tanggung jawab. Adapun tata cara unjuk rasa diatur dalam Pasal 10 UU 9/1998 penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. i. Unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU 9/1998 merupakan salah satu contoh bentuk pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana; j. Kebebasan hak untuk mengeluarkan pendapat perlu memperhatikan dan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak- hak orang lain. 181 k. Tanpa bermaksud menilai kasus yang dialami oleh Pemohon 115 yang mendalilkan berprofesi sebagai seorang Jaksa, sudah selayaknya Pemohon yang berprofesi sebagai Jaksa patuh dan tunduk pada kode etik profesi Jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa (“Perja No.014/2012”); l. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Perja No.014/2012, mewajibkan Jaksa kepada negara bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, Pemohon 115 sebagai seorang Jaksa dilarang memberikan pendapat dan berekspresi dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. m. Dalam hal penyampaian unjuk rasa atau kritik yang atau kritik yang disampaikan kepada Pemerintah atau pihak manapun sudah seharusnya Pemohon 115 menyampaikannya dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan. n. Bahwa terkait frasa “untuk kepentingan umum” dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE 1/2024 yang diujikan oleh Pemohon, norma dan frasa tersebut harus dipahami dengan kesatuan norma/pengaturan sebelumnya yaitu Pasal 45 ayat (1) yang mengatur mengenai rumusan perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1). Begitu pula, dengan penambahan frasa “untuk kepentingan umum” dalam ketentuan Pasal 45 ayat (7) huruf a dalam UU ITE 1/2024 juga perlu dipahami dengan kesatuan norma/pengaturan sebelumnya yaitu Pasal 45 ayat (4) yang mengatur mengenai rumusan perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” yang diatur dalam Pasal 27A yang merupakan delik Frasa “untuk Kepentingan Umum” Pasal 45 ayat (2) (illegal content melanggar kesusilaan) dan ayat (7) UU ITE 1/2024 (illegal content menyerang nama baik/kehormatan orang lain) 182 aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) UU ITE 1/2024. o. Bahwa frasa “untuk kepentingan umum” dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024 merupakan ketentuan pengecualian tidak dipidana, dengan kata lain merupakan alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan memenuhi kualifikasi tindak pidana “melanggar kesusilaan” (Pasal 27 ayat 1) dan “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” (Pasal 27A). p. Dengan adanya ketentuan pengecualian tindak pidana dalam UU ITE 1/2024 justru telah memberikan keseimbangan yang proporsional terhadap hak dan kewajiban seseorang, baik mengenai perbuatan tindak pidana “melanggar kesusilaan” menjadi kesatuan norma/pengaturan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2). Maupun, kesatuan norma/pengaturan mengenai perbuatan tindak pidana “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” yang diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU ITE 1/2024. q. Bahwa dalam kajian mengenai teori delik pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik yang termuat dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE BAB II, angka 7, huruf c), hlm. 53 s.d. 56, menjelaskan: “Tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik perlu untuk diatur dengan alasan bahwa ketentuan pidana ini banyak menimbulkan kontroversi dalam UU ITE. Perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana informasi elektronik, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang tentu jangkauannya dapat tersebar sangat luas tidak hanya lokal ataupun nasional namun dapat pula secara internasional. Bahwa oleh karena ketentuan pidana ini dianggap bermasalah pada peraturan perundang- undangan sebelumnya, maka perlu dilakukan perubahan diantaranya adalah adanya penambahan unsur, yang sebelumnya hanya tertulis muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, harus diperluas pengertiannya menjadi perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud diketahui orang lain melalui sarana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. 183 Sesuai dengan dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan 53 menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku (fitnah). Menjadi catatan, adakalanya tuduhan hanya perlu diketahui oleh 1 orang (orang lain) dan tidak perlu diketahui umum (lebih dari 1 orang). Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-V/2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas (melalui ahli Bahasa). Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menjadi catatan bahwa frasa membuat dapat diaksesnya yang mana merupakan semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik dihilangkan. Karena frasa tersebut dianggap seperti frasa yang masih luas dan tidak spesifik. Selanjutnya bukan delik yang berkaitan dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik. Delik pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik adalah delik aduan absolut. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan 184 identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Hal ini disebabkan karena jika bukan orang perseorangan yang menjadi objek pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik lebih tepat untuk digunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena esensi dari pasal ini adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat dari seseorang dan bukanlah institusi. Fokus pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui orang lain (Pasal 310 KUHP). (Penjelasan Soesilo bahwa titik beratnya berubah, sehingga tidak penting bahwa korban ini tercemar atau terhina, tidak perlu dibuktikan. Sehingga ketika sudah diadukan maka korban sudah pasti dianggap terhina/tercemar nama baiknya. Karena fokus perbuatan ini adalah pada perbuatan pelaku. oleh karena itu, secara materiil korban dirugikan dengan terhina atau dicemarkan nama baiknya tidak penting untuk dibuktikan). Kriteria "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa mengupload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group). Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan. Ancaman pidana terhadap pelanggaran atas Pasal 27 ayat (3) ini kurangi menjadi 2 tahun, pertimbangannya Pasal 310 hukuman hanya 9 bulan dan Pasal 311 KUHP ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan. Sehingga ancaman 2 tahun merupakan hukuman yang telah sesuai. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).” 185 r. Bahwa sebagaimana Pemerintah telah jelaskan mengenai frasa “Demi Kepentingan Umum” Pasal 310 ayat (3) KUHP dalam bagian E angka 1 huruf a sampai dengan huruf m di atas, dimana pada intinya kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tanggung jawab dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka Pemerintah juga mengambil argumentasi tersebut berkenaan dengan dalil Pemohon terhadap frasa “untuk Kepentingan Umum” Pasal 45 ayat (2) dan ayat (7) UU ITE 1/2024. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon 115 yaitu ketentuan a quo melanggar: 1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945], Pemerintah berpendapat bahwa hukum harus menegakkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat dan reputasi individu. Pasal-pasal tersebut memberikan ruang bagi individu untuk menuntut perlindungan terhadap diri mereka sendiri, sehingga tidak bertentangan dengan hak konstitusi yang dijamin oleh UUD NRI 1945; 2) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat [Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945], Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan ini tidak bersifat absolut dan tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab. Ketentuan yang ada tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak tersebut, melainkan untuk memberikan batasan yang wajar guna mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan pihak lain.Oleh karena itu ketentuan yang terdapat dalam UU ITE bukanlah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Pemohon, melainkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghormati martabat setiap individu dalam masyarakat. 3) Hak atas komunikasi dan memproleh informasi (Pasal 28F UUD NRI 1945), faktanya Pemohon 115 masih dapat menggunakan akses informasi dari berbagai sumber untuk dapat memberikan informasi kepada publik, dengan demikian UU ITE telah menjamin 186 Pemohon untuk dapat menggunakan hak informasi yang telah dijamin. Kiranya dapat Pemerintah terangkan kembali bahwa terkait legal standing Pemohon 115 bahwa tidak ada alasan hukum yang cukup dari Pemohon 115 yang menunjukkan bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Dalam hal ini bukan ketentuan a quo yang membatasi hak Pemohon 115 sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945 namun konsekuensi dari tindakan Pemohon 115 sendiri yang dalam menyatakan pendapat seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946 dan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024 yang diujikan oleh Pemohon 115, dirumuskan untuk melindungi hak-hak individu serta menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Pengaturan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHPidana dan ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 1/2024 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebab ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana dan ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 1/2024 merupakan ketentuan pengecualian tindak pidana pencemaran yang telah selaras dengan ketentuan tata cara penyampaian unjuk rasa atau kritik sebagaimana diatur dalam UU 9/1998 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (2) dan (7) UU ITE 1/2024 tidak merugikan hak konstitusional Pemohon 115, justru ketentuan a quo telah menunjukkan adanya kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D UUD NRI 1945, menjamin hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, dan tidak menghilangkan hak untuk memperoleh informasi dan komukinasi sesuai dengan Pasal 28F UUD NRI 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon 115 merupakan dalil yang keliru, dan sekiranya dalil 187 Pemohon 115 dapat dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim MK tidak beralasan secara hukum. 2. Terhadap pokok permohonan Pemohon 115 yang pada intinya mendalilkan bahwa upaya kriminalisasi terhadap Pemohon 115 juga tidak terlepas dari ambiguitas pemaknaan frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE 1/2024. Frasa “melanggar kesusilaan” dalam ketentuan a quo UU ITE 1/2024 harus sesuai dengan pemaknaan dalam Penjelasannya, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Masyarakat agar tidak terjerat upaya kriminalisasi. Definisi “melanggar kesusilaan” haruslah dipahami dalam kerangka hukum yang tidak semata-mata menilai dari bahasa atau kata-kata yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks, niat, dan tujuan dari penyampaian informasi. Perumusan tindak pidana dalam ketentuan a quo UU ITE 1/2024 yang mengandung kekaburan atau ketidakjelasan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa dalam kajian mengenai teori delik pidana atas muatan yang melanggar kesusilaan melalui Sistem Elektronik yang termuat dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE, BAB II, angka 7, huruf a), hlm. 49 s.d 51, menjelaskan: “Tindak pidana muatan yang melanggar kesusilaan melalui sarana elektronik perlu untuk diatur dengan alasan bahwa demi terciptanya sebuah ketertiban umum dan perlindungan bagi kejahatan terhadap kesusilaan yang mana dapat terganggu apabila ada yang menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana Informasi Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang tentu jangkauannya dapat tersebar sangat luas tidak hanya lokal ataupun nasional namun dapat pula secara Internasional. Makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE 1/2024 188 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/ atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. "Muatan melanggar kesusilaan" dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/ atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting). Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri. Disebut melakukan perbuatan "untuk diketahui umum, menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum", jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang- undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Kemudian, untuk memberikan kepastian hukum, sesuai dengan asas lex certa, dalam menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE oleh Aparat Penegak Hukum, maka perlu ada pengaturan pengecualian bahwa tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh daya paksa, tipu daya, atau penyesatan. b. Bahwa dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE pada BAB V, Bagian C, angka 1 huruf a, hlm. 120, mengenai ruang lingkup pengaturan dari Perubahan Kedua atas UU ITE (UU 1/2024) dengan meliputi perubahan beberapa pasal terkait ketentuan pidana. Salah 189 satunya, adalah mengenai “Materi Muatan yang melanggar Kesusilaan” menjelaskan: “Penambahan frasa ‘untuk diketahui umum’ di dalam unsur dalam muatan yang melanggar kesusilaan untuk memberikan penegasan pembatasan bahwa pengaturan undang undang tidak menjangkau pada perbuatan yang dimaksudkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Hal ini dimaksudkan agar kasus-kasus pembuatan konten yang ditujukan untuk konsumsi pribadi atau menyebarkan muatan kesusilaan oleh orang lain yang tanpa izin dari pihak pembuatan konten, yang diproses secara hukum, tidak terjadi lagi.” c. Pemerintah menegaskan bahwa frasa "melanggar kesusilaan" dalam konteks UU ITE, khususnya dalam kesatuan norma/pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dirumuskan untuk melindungi norma-norma moral dan etika yang hidup di masyarakat. Definisi kesusilaan itu sendiri bersifat kontekstual dan dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari konten yang dianggap tidak senonoh atau merusak norma kesusilaan yang berlaku. Dalam hal kepastian hukum, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan ini sudah diatur secara jelas dan dapat dipahami. Meskipun istilah "kesusilaan" bersifat relatif, pengaturan ini telah melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Selain itu, terdapat mekanisme hukum untuk menguji dan mengklarifikasi apa yang dianggap melanggar kesusilaan melalui proses peradilan. d. Bahwa Pemerintah memahami kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap adalah hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Dalam konteks kebebasan berekspresi, terdapat batasan-batasan yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Pasal 28J UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain. Kebebasan berpendapat harus tetap mempertimbangkan norma-norma sosial dan etika yang 190 berlaku dalam masyarakat. Pemerintah berpendapat bahwa pengaturan tentang kesusilaan bertujuan untuk memastikan bahwa konten yang disebarkan tidak merugikan masyarakat, terutama dalam hal moralitas. Oleh karena itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial serta melindungi hak kebebasan individu lain. e. Bahwa Pemohon 115 mendalilkan, “Bahwa frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) sesungguhnya berpotensi besar dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi seseorang yang menyatakan kritik atau pendapat di sosial media terhadap Penyelenggara Negara tanpa mempertimbangkan niat dan tujuan pembuatan tulisan atau kritik tersebut. Misalnya saja PEMOHON yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan dugaan melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905). Padahal PEMOHON memiliki niat yang sangat baik dalam menuliskan kritik di sosial medianya, yaitu bertujuan agar mobil dinas Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan dan/atau tidak digunakan oleh pegawai/orang yang tidak berhak. …” Pemerintah memberikan penjelasan dan kembali menegaskan sebagai berikut: 1) Bahwa unsur pasal yang dimaksud oleh Pemohon 115 merupakan delik kesusilaan yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan kritik. Delik kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE 1/2024, difokuskan pada tindakan yang dianggap merugikan norma moral dan etika masyarakat, bukan pada ekspresi kritik terhadap kebijakan pemerintah atau 191 tindakan penyelenggara negara. Tindak Pidana yang berkaitan dengan kesusilaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindakan yang dilakukan dalam konteks kritik atau pengawasan. Kritik yang konstruktif seharusnya difasilitasi dalam sebuah negara demokratis, dan ketentuan hukum yang ada tidak boleh disalah artikan sebagai alat untuk membungkam suara masyarakat. 2) Bahwa terkait dengan norma postingan di sosial media Pemohon 115, Pemerintah tidak dapat menilai atau memberikan justifikasi apakah hal tersebut termasuk delik kesusilaan atau kritik. Namun yang pasti terjadi dari postingan Pemohon 115 ada seseorang yang merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Sehingga apa yang dialami oleh Pemohon bukanlah bentuk kriminalisasi untuk dapat membungkam Pemohon 115 melaksanakan hak kebebasan berpendapatnya atau bahkan bentuk diskriminasi hukum terhadap Pemohon 115. Pemerintah berpendapat bahwa proses hukum yang sedang dialami oleh Pemohon 115 adalah bentuk pengejawantahan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dimana semua orang akan mengalami proses hukum tanpa memandang status kedudukan, pekerjaan, dan/atau latar belakang orang tersebut. 3) Bahwa pada dasarnya tidak hanya UUD NRI 1945 yang menjamin hak asasi Pemohon 115, namun juga dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa” 4) Pasal tersebut telah secara jelas (self-explanatory) cukup terang dan mudah dipahami oleh semua orang, ketika mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat harus tetap memperhatikan norma- norma yang berlaku. 192 5) Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE 1/2024 yang dimaksud oleh Pemohon 115 merupakan bentuk perlindungan hukum kepada setiap warga negara dari perbuatan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Sudah seharusnya Pemohon memahami pasal tersebut sebagai aparat penegak hukum, namun alih-alih mematuhi ketentuan yang ada, Pemohon 115 justru memilih untuk menggunakan media sosial sebagai sarana menyampaikan kritik, yang dapat berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah menganggap bahwa tindakan Pemohon 115 dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait pemahaman hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang penegak hukum. Oleh karena itu, seharusnya Pemohon 115 memilih saluran yang tepat dalam menyampaikan pendapat dan kritiknya, misalnya melalui laporan resmi kepada instansi terkait, daripada mengekspresikan ketidakpuasan melalui media sosial yang dapat memperburuk situasi dan menimbulkan dampak negatif. 6) Bahwa Pemohon 115 mendalilkan “Bahwa frasa “melanggar kesusilaan” dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) dimaknai “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.” Pemerintah memberikan penjelasan dan kembali menegaskan sebagai berikut: 1) Bahwa konsep kesusilaan sering kali dipengaruhi oleh norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang dapat beragam tergantung pada konteks sosial. Pengaturan yang ada dalam UU ITE mengenai kesusilaan tidak hanya bertujuan untuk melindungi individu dari perilaku yang merendahkan martabat, 193 tetapi juga untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi semua anggota masyarakat, termasuk perempuan, yang sering kali menjadi korban eksploitasi dan kekerasan berbasis gender di ruang digital. 2) Bahwa Pemerintah menegaskan kembali, delik kesusilaan tidak ada sangkut pautnya dengan kritik dan/atau pengawasan konstruktif. frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dimaksudkan untuk membatasi konten-konten yang berpotensi merusak moral publik dan mengancam tata nilai sosial yang hidup di masyarakat. Pembatasan tersebut dilakukan dengan pertimbangan hukum yang proporsional, yaitu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan nilai-nilai moral dan kepatutan. Dalam konteks hukum internasional, kebebasan berekspresi memang diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental, namun tetap dapat dibatasi oleh alasan moral, ketertiban umum, dan perlindungan hak-hak orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. 3) Bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas frasa “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE, Pemerintah berpendapat bahwa frasa tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Sebaliknya, pembatasan terhadap konten yang melanggar kesusilaan diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan untuk menyebarkan konten yang merusak moral, yang pada akhirnya justru merugikan kepentingan masyarakat secara luas. 4) Bahwa Konstitusi memberikan tanggung jawab pada Pemerintah pada Pasal 28I UUD NRI 1945 yang menyatakan: 194 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Kemudian kembali dipertegas pada Pasal 28J UUD NRI 1945 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” f. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan hak asasi manusia adalah dengan pemberlakuan dan penerapan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Hal ini ditujukan agar masyarakat tidak sembarang menggunakan haknya untuk melanggar hak asasi orang lain, karena pada dasarnya pasal a quo ditujukan untuk penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia bukan untuk membatasi hak asasi manusia. g. Bahwa Pemerintah juga menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kesusilaan, sebagaimana diatur dalam UU ITE, dilakukan dengan tetap memperhatikan asas lex certa, yaitu kejelasan norma hukum, serta asas lex scripta, yang menekankan bahwa ketentuan hukum harus tertulis dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penegakan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan prinsip due process of law, sehingga tidak akan digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan terkait kesusilaan dalam UU ITE tidak bertentangan dengan konstitusi dan diperlukan untuk menjaga moralitas publik serta melindungi hak asasi semua individu, terutama kelompok yang rentan terhadap eksploitasi di ranah digital. h. Bahwa konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada 195 banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting). Kemudian mengenai frasa "membuat dapat diaksesnya" memiliki makna bahwa apabila pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku. i. Pemaknaan frasa “melanggar kesusilaan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE menurut Pemerintah telah mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, pendidikan dan budaya, kebiasaan warga masyarakat, berdasarkan seluruh penjelasan diatas, maka keinginan Pemohon mempersempit pemaknaan tafsir frasa “melanggar kesusilaan” sebagaimana termaktub dalam petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) tidak memberikan asas kemanfaatan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. j. Dampak apabila dikabulkan keinginan Pemohon untuk menafsirkan frasa “melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, untuk dibatasi dan hanya dimaknai melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan justru mempersempit pemaknaan frasa “kesusilaan”, dan bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang beragam, tidak mampu mengantisipasi dinamika pengaturan ke depan, serta menjadi tidak sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (“SKB”), yang menyebutkan tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilan, Harus dilihat konteks sosial budaya dan 196 tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Dengan demikian kesusilaan dilihat dari tujuan dan konteksnya. 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon 115 yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa “berita bohong atau pemberitaan bohong” dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP 1946 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui putusan MK Nomor 78/PUU- XXI/2023, namun pembentuk undang-undang memunculkan pengaturan frasa “berita bohong” dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024 yang rumusannya hampir sama dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) KUHP. Selain itu, ketentuan a quo UU ITE 1/2024 tidak menggunakan parameter yang jelas untuk menilai apakah suatu informasi dianggap “bohong” dan “menimbulkan kerusuhan” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, ketentuan a quo UU ITE 1/2024 melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa dalam kajian mengenai teori delik pidana Tindak Pidana Menyebarluaskan Informasi atau Pemberitahuan Bohong yang Menimbulkan Keonaran di Masyarakat dan Tindak Pidana Menyebarluaskan Informasi Elektronik yang Berisi Pemberitahuan yang Tidak Pasti atau yang Berkelebihan atau yang Tidak Lengkap yang termuat dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE BAB II, angka 7, huruf i), hlm. 67 s.d 70, menjelaskan: “Tindak Pidana menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat dan Tindak Pidana menyebarluaskan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan yang tidak pasti atau yang berkelebihan atau yang tidak lengkap perlu untuk diatur dengan alasan yang paling mendasar adalah demi tegaknya ketertiban Frasa “berita bohong” dalam Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024 197 umum yang dapat terganggu jika ada yang menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong atau jika ada yang menyebarluaskan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan yang tidak pasti atau yang berkelebihan atau yang tidak lengkap. Perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana informasi elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang tentu jangkauannya dapat tersebar sangat luas tidak hanya lokal ataupun nasional namun dapat pula secara Internasional. Untuk menentukan kapan perbuatan menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong, atau menyebarluaskan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan yang tidak pasti atau yang berkelebihan atau yang tidak lengkap dianggap sebagai actus reus yang mengganggu ketertiban umum maka perlu ada parameter yang jelas sebagai contoh menimbulkan keonaran di masyarakat. Unsur ini kemudian menjadi parameter yang sangat penting untuk dibuktikan berdasarkan prinsip kausalitas dalam hukum pidana. Oleh karena akibat yang dituju adalah “menimbulkan keonaran di masyarakat” maka unsur ini kemudian menjadi corpus delicti yang harus ada terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya “civil disorder” dimana sekelompok masyarakat turun kejalan menyampaikan aspirasinya (demonstrasi) secara hostile toward authority (melawan pihak yang berwenang). Oleh karenanya keonaran tersebut harus mengganggu ketertiban umum di ruang fisik/secara nyata dan bukan diruang digital/secara maya. Jika demonstrasi dilakukan secara baik (peacefully) maka tidak dapat dianggap sebagaimana dimaksud dengan “keonaran” karena penyampaian aspirasi adalah bagian penting dari negara demokrasi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pro dan kontra di media sosial berdasarkan informasi yang disebarkan tidak serta merta dapat dijadikan ukuran bahwa telah timbul keonaran. Untuk memperjelas actus reus perlu disebutkan secara tegas sebagai berikut: 1) Bahwa menyebarluaskan informasi yang menimbulkan keonaran dilarang. 2) Bahwa menyebarluaskan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran dilarang. 3) Bahwa menyebarluaskan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan yang tidak pasti menimbulkan keonaran dilarang. 4) Bahwa menyebarluaskan informasi elektronik yang berkelebihan menimbulkan keonaran dilarang. 5) Bahwa menyebarluaskan informasi elektronik yang tidak lengkap menimbulkan keonaran dilarang. Mens rea untuk actus reus sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 harus dilakukan dengan sengaja dimana “niat sengaja” tergambar secara obyektif dan akibat keonaran adalah yang dituju. Sedangkan untuk poin 3, poin 4 dan poin 5 juga harus dilakukan dengan sengaja sebagaimana penjelasan untuk poin 198 satu dan poin 2 namun untuk akibat keonaran tidak harus sesuai dengan niat pelaku, bisa culpa. Hal ini lebih dikenal dengan peristilahan pro parte dolus pro parte culpa. Adapun pemidanaan untuk perbuatan pidana dimaksud disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang dalam konteks ini adalah menjerakan (deterence) baik umum maupun khusus. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 adalah perbuatan pidana yang dianggap lebih berat dari poin 3, poin 4 dan poin 5 dengan alasan standar kesalahan yang lebih tinggi. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dianggap sesuai dengan keseriusan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2. Sedangkan Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) dianggap sesuai dengan keseriusan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada poin 3, poin 4 dan poin 5. Adapun dasar rujukan penentuan berat ringan hukuman mengacu pada RKUHP yang telah disusun. b. Bahwa dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE pada BAB V, Bagian C, angka 2, mengenai “Perubahan Pasal 28” menjelaskan: “Arah pengaturan Pasal 28 UU ITE terdiri dari [**] aspek. Pertama, Pasal 28 UU ITE tidak lagi memuat dua ayat. Pasal 28 UU ITE hanya memuat pengaturan mengenai penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian material bagi konsumen. Ayat kedua dari Pasal 28 UU ITE mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 28A ayat (1). Selanjutnya, Pasal 28 UU ITE yang mengatur berita bohong tersebut mempertegas bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum ialah kerugian materiil. Kemudian mengenai mens rea dalam delik ini harus dilakukan dengan sengaja dimana “niat sengaja” tergambar secara obyektif namun, akibat kerugian konsumen belum tentu merupakan akibat yang dituju oleh pelaku. Sehingga, ketika seseorang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan tersebut, ia harus patut untuk menduga bahwa perbuatannya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan kata lain, perbuatan ini tidak harus berupa dolus namun juga culpa, atau lebih dikenal dengan peristilahan pro parte dolus pro parte culpa. Selain itu, ketentuan ini tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. c. Bahwa Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024 tidak bermaksud untuk 199 melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sebaliknya, ketentuan ini dirancang untuk melindungi individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan, termasuk penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kerugian reputasi atau menciptakan ketidakpastian dalam ruang digital. d. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Ketentuan dalam UU ITE 1/2024 tidak menghilangkan prinsip ini. Sebaliknya, UU ITE 1/2024 berfungsi untuk memastikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran, seperti pencemaran nama baik atau penyebaran informasi hoaks, akan dikenakan sanksi yang sama dan tidak diskriminatif, tanpa memandang status atau kedudukan. e. Bahwa Pasal 45 ayat (2) UU ITE 1/2024 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang menyesatkan dan berpotensi merugikan. Ketentuan ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta untuk mencegah terjadinya keonaran yang dapat disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau berbahaya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak individu untuk berpendapat dan tanggung jawab sosial untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat membahayakan orang lain. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, sehingga terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh berita bohong. f. Bahwa Pemohon 115 mendalilkan mengenai ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024 khususnya pada frasa “berita bohong yang menimbulkan kerusuhan” menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga seseorang dapat dikriminalisasi bagi mereka yang melakukan kritik terhadap Penyelenggara Negara. Sebaliknya, frasa tersebut dirumuskan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap tindakan penyebaran informasi yang dapat merugikan masyarakat, khususnya yang dapat memicu kerusuhan atau konflik sosial. g. Bahwa Pemohon 115 mendalilkan “Bahwa Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE menunjukkan adanya rumusan tindak pidana 200 terkait makna “berita bohong” yang terlalu luas dan tidak jelas indikatornya. Hal ini bertentangan dengan asas Lex Certa dalam prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana. Sebab perbuatan yang dilarang dalam undang-undang sebagai tindak pidana harus dijabarkan secara spesifik. Ketika suatu perumusan tindak pidana dalam undang-undang itu mengandung kekaburan atau ketidakjelasan, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang secara tidak langsung diatur dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”, Pemerintah memberikan penjelasan dan menegaskan sebagai berikut: 1) Bahwa untuk pemaknaan “berita bohong” yang dimaksud dapat ditemukan pada Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE dimana perlu diatur ketentuan pidana yang memuat larangan untuk menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Norma ini telah diatur dalam KUHP 1946 namun perlu dikontekstualisasikan dalam ruang siber. Penafsiran menurut tata bahasa dari unsur ini dapat dikatakan mencakup perbuatan menyiarkan berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu (hoaks). 2) Bahwa dijelaskan dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE, mengenai “berita bohong” dari apa yang disebarkan tersebut, pelaku tindak pidana dinilai melakukan perbuatan menyebarkan kabar tersebut dengan sadar dan mengerti dari apa yang ia lakukan dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat/rakyat secara luas. Disimpulkan yang mengatur tentang tindak pidana penyiaran berita bohong terhadap publik terdapat unsur Ia Mengerti Setidak-Tidaknya Patut Dapat Menduga, Bahwa Kabar Demikian Akan Atau Mudah Dapat Menerbitkan Keonaran Di Kalangan Rakyat. Sehingga frasa “berita bohong yang menimbulkan kerusuhan” merupakan bentuk kepastian hukum agar masyarakat tidak menyebarluaskan berita secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan akibat perbuatannya. 201 3) Bahwa adanya Pasal a quo telah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dari berita bohong yang beredar, sehingga Pemerintah kembali menegaskan Pasal a quo bukan untuk melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang melakukan kritik, atau mengekang kebebasan berpendapat, justru pasal tersebut berusaha untuk melindungi kritik atau ekspresi masyarakat yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan informasi yang tidak benar sebagai alat untuk merusak reputasi individu atau kelompok. Dengan demikian, Pasal a quo berfungsi sebagai upaya pencegahan agar kritik yang konstruktif dan berdasarkan fakta dapat disampaikan tanpa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil. 4) Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024 memberikan jaminan bahwa suara masyarakat tetap dapat didengar, asalkan kritik yang disampaikan dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta yang akurat. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap aktif dalam menyampaikan pendapat, selama hal tersebut tidak mengandung unsur fitnah atau berita bohong yang merugikan orang lain. 5) Pemerintah menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya Pasal ini, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama di era digital di mana informasi dapat dengan mudah disebarluaskan. Pasal ini juga bertujuan untuk menciptakan ruang bagi diskusi yang sehat dan produktif, di mana kritik yang disampaikan dapat dipertimbangkan secara objektif tanpa mengorbankan integritas maupun melanggar hak asasi individu lain. Dengan demikian, hukum ini tidak hanya melindungi masyarakat dari berita bohong, tetapi juga memberikan landasan bagi pertukaran ide yang lebih baik. 202 IV. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian II mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan bagian III mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa: Perkara 115/PUU-XXII/2024 a. Berkenaan dengan legal standing Pemohon 115: 1) Permohonan Pemohon 115 didasarkan pada kasus konkret yang dialami oleh Pemohon 115 dimana menurut Pemerintah dalil kerugian Pemohon tersebut lebih tepat disebut sebagai kerugian akibat implementasi norma, bukan kerugian akibat inkonstitusionalitas norma. 2) Pemohon 115 tidak dapat menunjukkan/menjelaskan adanya kerugian konstitusi yang nyata secara pribadi dan spesifik akibat ketentuan yang dipermasalahkan sehingga tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan permohonnan dimaksud. 3) Pemohon 115 tidak memiliki hubungan langsung dan nyata dengan ketentuan hukum yang dipersoalkan karena Pemohon 115 tidak menunjukkan bagaimana setiap peran yang diakuinya berkontribusi pada kerugian konstitusi yang dialami 4) Kerugian yang dialami oleh Pemohon 115 bukan merupakan bentuk kesalahan aturan atau salah tafsir (missinterpretation) terhadap ketentuan hukum yang berlaku, namun Pemohon 115 saat ini berstatus sebagai tersangka dalam suatu perkara yang terkait dengan pengungkapan ujaran asusila melalui media elektronik. Dengan demikian, Pemohon 115 tidak memiliki legal standing karena tidak memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian b. Berkenaan dengan Keterangan Pemerintah atas Pokok Permohonan Pemohon 115: 1) Pengaturan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHPidana dan ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 1/2024 tidak bertentangan dengan 203 UUD NRI 1945 karena telah menjamin hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat, sebab ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana dan ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 1/2024 merupakan ketentuan pengecualian tindak pidana berupa alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan memenuhi kualifikasi tindak pidana “menyerang kehormatan/nama baik seseorang” 2) Pemerintah tidak menemukan alasan hukum yang cukup dari Pemohon 115 yang menunjukkan bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Pemohon 115 seharusnya dapat menunjukkan secara konkret bagaimana tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) UU ITE 1/2024, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, telah merugikan hak-haknya sebagai individu. Namun, pemerintah kembali berpendapat bahwa ketentuan yang ada dalam UU ITE justru berfungsi untuk melindungi hak-hak individu lainnya serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. 3) Bahwa frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dimaksudkan untuk membatasi konten-konten yang berpotensi merusak moral publik dan mengancam tata nilai sosial yang hidup di masyarakat. Pembatasan tersebut dilakukan dengan pertimbangan hukum yang proporsional, yaitu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan nilai-nilai moral dan kepatutan. Dalam konteks hukum internasional, kebebasan berekspresi memang diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental, namun tetap dapat dibatasi oleh alasan moral, ketertiban umum, dan perlindungan hak-hak orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005. 4) Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024 memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dari berita bohong yang beredar, sehingga Pemerintah kembali menegaskan Pasal a quo bukan untuk melakukan kriminalisasi 204 terhadap mereka yang melakukan kritik, atau mengekang kebebasan berpendapat, justru pasal tersebut berusaha untuk melindungi kritik atau ekspresi masyarakat yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan informasi yang tidak benar sebagai alat untuk merusak reputasi individu atau kelompok. Dengan demikian, Pasal a quo berfungsi sebagai upaya pencegahan agar kritik yang konstruktif dan berdasarkan fakta dapat disampaikan tanpa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil. 5) Bahwa UU ITE 1/2024 telah memberikan keseimbangan yang proporsional terhadap hak dan kewajiban seseorang, baik mengenai perbuatan tindak pidana “melanggar kesusilaan” menjadi kesatuan norma/pengaturan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2). Maupun, kesatuan norma/pengaturan mengenai perbuatan tindak pidana “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” yang diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU ITE 1/2024. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara Register 105/PUU-XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon Perkara Register 105/PUU- XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon Perkara Register 105/PUU-XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara 205 Register 115/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, 5. Menyatakan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (7) huruf a, dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan tertulis tambahan bertanggal 13 Desember 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H., M.Hum. 1. Berkaitan dengan Pasal II ini memang agak unik ini Pasal II ini, ya. Karena di situ ditentukan ada beberapa pasal. Jadi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan seterusnya sebagaimana yang kemudian didalilkan atau dimohonkan oleh Para Pemohon, itu dinyatakan berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Belum dijelaskan di dalam penjelasan ini … di dalam keterangan ini, apa sih sebetulnya yang melatarbelakangi munculnya rumusan sampai dengan diberlakukannya KUHP yang baru. Karena justru di dalam keterangan Pak Dirjen tadi di halaman 34 itu menyebutkan di situ bahwa norma yang disebutkan di dalam Pasal II itu berlaku sampai dengan 206 diberlakukannya KUHP baru, artinya adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE ini juga harus tetap dilanjutkan. Nah, ini kan dua hal yang kontradiktif sebetulnya dengan apa yang tertulis di dalam Pasal II dari undang-undang itu sendiri. Yang kalau dibaca di sini sih sebetulnya tidak perlu tafsir yang lain, ya, berlakunya sampai dengan … apa namanya … tanggal 2 Januari 2026. Tapi di sini kalau di Keterangkan Pemerintah justru berlaku terus. Apakah itu tidak menimbulkan nanti persoalan terkait dengan keberlakuannya? Nah, ini yang saya perlu mendapatkan keterangan tambahan, mengapa kemudian muncul rumusan demikian? 2. Pada saat KUHP-nya sebetulnya sudah ada, walaupun belum diberlakukan, kenapa tidak misalnya diakomodasi yang ada dalam KUHP tersebut? Karena kalau dilihat dalam KUHP Pasal 433 penjelasannya itu sebetulnya yang dikecualikan itu termasuk lembaga pemerintah, kemudian kelompok orang- orang tertentu, termasuk yang dikecualikan di situ. Kenapa pada saat perumusan norma ketentuan peralihan ini kok tidak dimunculkan? Itu tolong, Pak, diberikan keterangan yang bisa memberikan gambaran komprehensif soal ini, termasuk kemudian naskah akademiknya dilampirkan dan risalah persidangannya juga. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan latar belakang rumusan “sampai dengan berlakunya KUHP baru”, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pasal II UU ITE 1/2024 dirumuskan untuk mengantisipasi kekosongan hukum dan mengantisipasi komplikasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dari Perubahan Kedua UU ITE terhadap Pasal 622 ayat (1) huruf r dan Pasal 622 ayat (10) UU 1/2023 (KUHP 2023), dengan kronologis dan penjelasan sebagai berikut: 1) Sebagaimana dalam Risalah Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 13 Februari 2023, salah satu penjelasan Pemerintah dilakukan penyusunan Rancangan Undang- 207 Undang (RUU) Perubahan Kedua UU ITE adalah karena revisi UU ITE 1/2008 UU ITE 19/2016 pada waktu itu masih dianggap belum dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan yang ada, bahkan implementasi beberapa pasal Undang-Undang ITE di lapangan dianggap kerap menimbulkan polemik. Undang-Undang ITE kemudian diusulkan untuk direvisi kembali untuk pengaturan yang lebih baik. 2) Pada awalnya, dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE terdapat 7 (tujuh) usulan perubahan materi muatan norma pidana sebagai berikut: a) Pertama, perubahan terhadap ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 mengenai kesusilaan, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk ketentuan KUHP; b) Kedua, perubahan ketentuan Pasal 28, sehingga hanya mengatur ketentuan mengenai berita bohong atau informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiil konsumen; c) Ketiga, penambahan ketentuan Pasal 28 (a), diantara Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai ketentuan saran dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat; d) Keempat, perubahan ketentuan penjelasan Pasal 29 mengenai perundungan atau cyber bullying; e) Kelima, perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain; f) Keenam, perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan denda serta menambah pengaturan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); dan g) Ketujuh, perubahan ketentuan Pasal 45 (a) terkait pidana atas pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. 3) Selain perubahan terhadap norma pidana dalam UU ITE tersebut, Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023 mengatur ketentuan dalam UU ITE 19/2016 dan UU ITE 1/2008 yang dicabut dan dinyatakan 208 tidak berlaku, beberapa contohnya antara lain yang mengatur mengenai kesusilaan beserta sanksi pidananya (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1)), penghinaan dan pencemaran nama beserta sanksi pidananya (Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3)), dan ujaran kebencian berdasarkan SARA besert sanksi pidananya (Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 huruf a ayat (2)) dst. Dicabutnya ketentuan-ketentuan dimaksud perlu diantisipasi kekosongan hukumnya dan komplikasi dari implementasinya yang perlu dituangkan dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE yang nantinya menjadi Pasal II UU ITE 1/2024. 4) Secara historis, perubahan norma-norma pidana konten ilegal dalam UU 11/2008 jo. UU 19/2016 seperti ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dilatarbelakangi diterbitkannya dan diterapkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang- Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SK Menkopolhukam 22/2021). 5) Dalam SK tersebut dibentuk dua sub tim yaitu Sub Tim I yang disebut Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE dan Sub Tim II yang disebut Tim Telaah Substansi UU ITE. Sub Tim I menghasilkan SKB Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229/2021, Nomor 154/2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman UU ITE). Sedangkan Sub Tim II menghasilkan rumusan ketentuan dari UU 11/2008 jo. UU 19/2016 yang perlu direvisi pada RUU Perubahan Kedua UU ITE. 6) Pada dasarnya RUU Perubahan Kedua UU ITE menekankan pada perubahan atas ketentuan pidana terkait diseminasi, transmisi, atau distribusi konten yang dilarang, termasuk Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016. Meskipun dalam perkembangan pembahasan dengan DPR, Pemerintah dan DPR juga menilai 209 penting untuk mengubah norma-norma lain, seperti Pasal 5 ayat (4) UU 1/2024 dan menambah norma seperti Pasal 16A UU 1/2024 terkait pelindungan anak. 7) Perubahan atas norma-norma pidana dalam UU 11/2008 jo. UU 19/2016 didasarkan pada pertimbangan perlunya memperjelas norma ketentuan a quo karena dianggap masih multitafsir. Dalam pembahasan dengan DPR, Pemerintah dan DPR menggunakan UU 1/2023 sebagai rujukan dalam perubahan UU ITE. Misalnya, dalam menyusun perubahan atas ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016, Pemerintah telah menggunakan norma Pasal 433 KUHP 2023. Penggunaan rujukan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu tujuan dari KUHP 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum adalah membangun harmonisasi dalam kodifikasi melalui “rekodifikasi”, termasuk terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 8) Meskipun norma-norma pidana konten ilegal dalam UU ITE telah diakomodir dalam KUHP 2023 (misalnya Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 telah diakomodir dalam Pasal 433 jo. Pasal 441 KUHP 2023), Pemerintah tidak menghapus pasal-pasal dalam UU ITE karena pilihan tersebut akan menimbulkan kekosongan hukum, mengingat KUHP 2023 baru akan berlaku pada 2 Januari 2026. Kekosongan hukum dari tahun 2024 hingga 2 Januari 2026 dapat berdampak signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Pemerintah mengharmonisasikan norma- norma pidana konten ilegal dalam UU 1/2024 dengan norma-norma pidana konten ilegal dalam KUHP 2023. 9) Dengan perkataan lain, in casu, Pemerintah menilai Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 tetap perlu dilakukan perubahan meskipun telah diakomodir dalam Pasal 433 KUHP 2023 karena secara de facto penerapan norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 masih tidak sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, tetapi secara de jure norma Pasal 433 KUHP 2023 belum berlaku hingga 2 Januari 2026. 210 10) Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023 mengatur bahwa pada saat KUHP 2023 mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 2a ayat (2) Pasal 30, Pasal 31 ayat (l), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11) Perubahan atas norma-norma pidana dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan implikasi hukum terhadap ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023. Pasal a quo mengatur secara limitatif dua hal yaitu: a) pertama pasal-pasal dari UU ITE yang akan diubah, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) UU ITE; b) kedua, dasar hukum eksisting (pada waktu itu) dari UU ITE, yaitu hanya terbatas pada UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 12) Perubahan atas norma ketentuan-ketentuan pidana dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan implikasi hukum yang kontraproduktif terhadap ketentuan Pasal 622 ayat (10) KUHP 2023. Pasal ini menegaskan bahwa acuan beberapa pasal dalam UU ITE telah diganti dengan asumsi bahwa ketentuan dalam UU ITE tersebut telah diatur dan diakomodir secara harmonis dalam KUHP 2023, yaitu: a) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407 KUHP 2023; 211 b) Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441 KUHP 2023; c) Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 243 KUHP 2023; d) Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan Pasal 332 KUHP 2023; e) Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2) KUHP 2023; 13) Dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE, in casu hubungan antara UU ITE dan KUHP 2023 salah satunya pada pembahasan agenda sidang DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 13 Februari 2023, muncul pertanyaan hukum: apakah dalam hal norma atau nomor pasal dari UU 11/2008 jo. UU 19/2016 diubah dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE akan menyebabkan Pasal 622 ayat (1) huruf r tetap berlaku atau tidak? Secara konkrit terhadap perubahan sebagai berikut: a) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 telah diubah menjadi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024; (meskipun nomor pasal sama tetapi norma pasal dan nomor serta tahun undang-undang berbeda); b) Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 telah diubah menjadi Pasal 27A dan Pasal 54 ayat (4) UU 1/2024 (nomor pasal, norma pasal, serta nomor dan tahun undang-undang berbeda); 14) Pertanyaan hukum yang menjadi implikasi atas perubahan tersebut yang perlu dicermati adalah apakah Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023 akan tetap berlaku terhadap Pasal Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024? Selain itu, apakah dengan diundangkannya UU 1/2024 maka secara otomatis tanpa ada permasalahan hukum Pasal 407 KUHP 2023 merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 dan Pasal 441 KUHP 2023 merujuk kepada Pasal 27 A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024? 212 Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditekankan pada asas lex posterior derogat legi priori atau undang-undang yang lahir kemudian mengesampingkan undang-undang yang terdahulu. Berdasarkan asas tersebut, maka Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023 tidak berlaku terhadap Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024. Akan tetapi, jawaban atas pertanyaan tersebut juga dapat didasarkan pada asas substansi dan esensi yang dihubungkan dengan tujuan dari Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023. Berdasarkan pilihan tersebut, maka tujuan dari ketentuan a quo adalah menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 tidak berlaku, sehingga pasal pengganti dari kedua pasal tersebut juga seharusnya dinyatakan tidak berlaku. Pertanyaan tersebut juga mungkin dijawab dengan asas atau konsep hukum lain. Artinya, akan timbul ketidakpastian hukum. 15) Oleh karena itu, dibentuklah Pasal II UU 1/2024 yang mengatur bahwa pada saat undang-undang a quo berlaku, beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP 2023. Dengan demikian, Pasal II UU 1/2024 mengatur dan menegaskan sunset provision dari beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE yang telah diakomodir dalam KUHP 2023. b. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah perlu mengklarifikasi dan memperjelas kembali Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2024 pada halaman 34 sebagai berikut: 1) Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2024 pada halaman 34 sebelumnya menyatakan: Ketentuan Pasal II angka 1 UU ITE 1/2024 diatur bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP 2023 artinya adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE 1/2024 juga harus dapat dilanjutkan saat 213 KUHP 2023 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, rumusan ini telah sesuai dengan asas lain di bidang hukum peraturan perundang- undangan terkait, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPP. 2) Bahwa frasa “ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE 1/2024 juga harus dapat dilanjutkan saat KUHP 2023 mulai berlaku” ialah bahwa ketentuan pidana dalam UU ITE 1/2024 yang diundangkan setelah KUHP 2023, namun berlaku lebih dahulu dari KUHP 2023 tetap dapat sinkron dengan ketentuan pidana dalam KUHP 2023 yang diundangkan lebih awal, namun berlaku setelah UU 1/2024. Dengan perkataan lain, ketentuan-ketentuan pidana dalam UU 1/2024 yang telah diakomodir dalam KUHP 2023 merupakan bayangan atau refleksi keberlakukan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP 2023. 3) Apabila norma ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan terjadi disharmonisasi hukum dengan norma-norma pidana yang diatur dalam KUHP 2023. Norma Pasal 27A UU ITE 1/2024 mengakomodir Pasal 433 KUHP. Pengaturan pidana terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pehabat publik telah diatur dalam Pasal 241 dan 243 KUHP 2023 sebagai berikut: a) ketentuan Pasal 241 KUHP 2023 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara; dan b) ketentuan Pasal 243 KUHP 2023 yang mengatur tindak pidana menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian apabila ketentuan norma Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban, maka akan terjadi disharmoni norma antara UU ITE dengan KUHP 2023 yang akan menimbulkan efek tidak 214 sinerginya antar peraturan perundang-undangan dan dapat terjadi tumpang tindih serta dapat menimbulkan kebingungan masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam mematuhi ketentuan pasal yang mana apabila terjadi pertentangan (perbedaan) ketentuan pasal antar undang-undang. 4) Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah mereformulasi Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2024 pada halaman 34 menjadi: Ketentuan Pasal II angka 1 UU ITE 1/2024 diatur bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP 2023 artinya adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE 1/2024 yang berlaku lebih dahulu dari KUHP 2023 juga tetap harus sinkron dan sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP 2023 yang diundangkan lebih dulu dari UU ITE 1/2024 namun berlaku lebih kemudian dibandingkan UU ITE 1/2024, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026, rumusan ini telah sesuai dengan asas lain di bidang hukum peraturan perundang-undangan terkait, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPP. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai rumusan pengecualian dalam Pasal 433 KUHP 2023 yang tidak diakomodir dalam UU ITE 1/2024, Pemerintah memberikan penjelasan dan klarifikasi sebagai berikut: a. Dalam Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2024 pada halaman 24 – halaman 27, Pemerintah menyampaikan: 1) Bahwa tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dan golongan penduduk telah diatur dalam BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM dalam Paragraf 2 dan Paragraf 3 mulai dari ketentuan Pasal 240 sampai dengan ketentuan Pasal 243 KUHP 2023, sedangkan tindak pidana penghinaan bagi masyarakat umum diatur dalam BAB XVII TINDAK PIDANA 215 PENGHINAAN dalam Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Ketujuh mulai dari ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 KUHP 2023. 2) Frasa “Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini” dalam Penjelasan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 bertujuan menegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih pemaknaan dengan ketentuan Pasal 241 dan Pasal 243 KUHP 2023 yang berada pada BAB lain dan telah secara spesifik mengatur tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara dan golongan penduduk. Ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 tidak bertujuan untuk mengecualikan lembaga negara dan golongan penduduk sebagai korban tindak pidana penghinaan, karena tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara dan golongan penduduk sudah diatur pada ketentuan Pasal lainnya dari KUHP 2023. 3) KUHP 2023 tidak mengecualikan lembaga pemerintah dan pejabat publik dari ketentuan tindak pidana penghinaan. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana atas tindak pidana penghinaan pejabat publik (pemerintah) dan lembaga pemerintah (lembaga negara) diatur dalam ketentuan Pasal 241 KUHP 2023 yang menyatakan: Pasal 241 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Kemudian, Penjelasan Pasal 240 KUHP 2023 menyatakan: Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan "lembaga negara" adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, frasa “orang lain” dari ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 terkait dengan pejabat publik 216 (pemerintah) dan lembaga pemerintah (lembaga negara) tidak dapat disandingkan dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 saja, melainkan juga dengan ketentuan lainnya dalam KUHP 2023, yaitu Pasal 241 KUHP 2023; 4) KUHP 2023 juga tidak mengecualikan kelompok perorangan dari ketentuan tindak pidana penghinaan. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana atas tindak pidana penghinaan kelompok orang (golongan penduduk) diatur dalam ketentuan Pasal 243 KUHP 2023, dan bukan dalam Pasal 433 KUHP 2023, yang menyatakan: Pasal 243 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dengan demikian, frasa “orang lain” dari ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 terkait dengan kelompok orang (golongan penduduk) tidak dapat disandingkan dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 saja, melainkan juga dengan ketentuan lainnya dalam KUHP 2023, yaitu Pasal 243 KUHP 2023; 5) Terkait dengan pengecualian figur publik sebagai korban tindak pidana dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai frasa “orang lain” itu sendiri karena tidak ada ukuran yang jelas untuk menentukan “orang lain” tersebut merupakan publik figur atau bukan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 karena menimbulkan diskriminasi bagi orang yang dinyatakan bukan sebagai publik figur; 6) Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 tidak dapat diberikan penafsiran untuk mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik karena apabila yang dijadikan pembanding oleh Pemohon adalah KUHP 2023, maka sesungguhnya norma ketentuan a quo UU ITE 1/2024 sudah mencakup ketentuan dalam Pasal 241 dan Pasal 243 KUHP 2023 atau dengan kata lain KUHP 2023 pun tidak mengecualikan 217 korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban tindak pidana penghinaan. b. Terhadap Keterangan Presiden pada halaman 24 – halaman 27 tersebut, Pemerintah perlu mengelaborasi dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut: 1) Frasa “orang lain” yang diatur dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 perlu dipahami dari aspek historis, aspek substantif kepentingan hukum, aspek kontekstual, dan aspek sistematika pengaturan norma penghinaan. Secara historis, pemahaman frasa “orang lain” harus dikembalikan pada konteks Pasal 27A UU ITE 1/2024 yang mengakomodir Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Dalam kedua pasal tersebut digunakan frasa “orang lain”. Secara historis, Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 merupakan penormaan kembali Pasal 310 KUHP dan dalam pasal tersebut unsur yang digunakan adalah “seseorang.” Secara historis, mengingat KUHP berasal dari Wetbook van Strafrecht yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1918, unsur seseorang dalam Pasal 310 KUHP hanya mengacu kepada pribadi kodrati (natuurlijk person) dan bukan pribadi hukum (rechtspersoon). Tidak ada perbedaan maksud dan tujuan antara pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dengan Pasal 310 KUHP. Sehingga dapat ditegaskan bahwa unsur “seseorang” adalah sama maksud dan tujuannya dengan “orang lain”, yaitu pribadi kodrati dan bukan pribadi hukum. 2) Secara kontekstual, frasa “orang lain” perlu disandingkan dengan definisi “Orang” yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 tidak mengacu pada pribadi hukum, tetapi pribadi kodrati. Dengan perkataan lain, perbuatan “menyerang kehormatan nama baik orang lain” adalah perbuatan terhadap pribadi kodrati atau individu dan bukan terhadap pribadi hukum seperti lembaga pemerintah serta bukan terhadap kelompok orang secara umum. 3) Secara substantif kepentingan hukum, perlu ditegaskan kembali bahwa norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 218 yang kemudian diubah menjadi Pasal 27A UU ITE 1/2024 dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia. Tujuan ketentuan penghinaan untuk melindungi hak asasi manusia telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya sebagaimana Pemerintah telah sebutkan dalam Keterangan Pemerintah halaman 22. Hanya manusia sebagai pribadi kodrati (natuurlijk persoon) yang memiliki hak asasi manusia, sedangkan pribadi hukum (rechtspersoon) tidak memiliki hak asasi manusia. Untuk memperkuat konstruksi hukum bahwa Pasal 27A UU ITE 1/2024 hanya ditujukan bagi korban pribadi kodrati, Pasal 45 ayat (5) UU ITE 1/2024 juga sudah menegaskan bahwa ketentuan a quo merupakan indak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Oleh karena itu, maka frasa “orang lain” tidak bisa ditafsirkan untuk pribadi hukum (rechtspersoon). Kepentingan hukum yang ingin dilindungi dari Pasal 433 KUHP 2023 berbeda halnya dengan substansi kepentingan hukum yang mau dilindungi dari pasal 241 dan Pasal 243 KUHP 2023. Kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 241 KUHP 2023 adalah melindungi integritas martabat pemerintah atau Lembaga negara. Kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 243 KUHP 2023 adalah menjaga dan melindungi kesatuan dan nilai positif keberagaman bangsa Indonesia. Dengan demikian, pengecualian bahwa Pasal 27A UU ITE 1/2024 terhadap lembaga pemerintah maupun kelompok orang (sebagai kelompok) sudah tidak diperlukan lagi. 4) Dari aspek sistematika pengaturan ketentuan penghinaan dalam UU 1/2024, Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 juga sudah menegaskan bahwa ketentuan penghinaan tersebut merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. 5) Dengan demikian, meskipun Pasal 27A UU ITE 1/2024 mengacu pada Pasal 433 KUHP 2023 dan dalam penjelasan Pasal 433 KUHP 219 2023 disebutkan “Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini”, penjelasan semacam itu tidak diperlukan dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024. Aspek historis, aspek substantif, aspek konteks, dan aspek sistematika yang membangun maksud dan tujuan Pasal 27A UU ITE 1/2024 sudah memadai untuk menegaskan bahwa penjelasan in casu tidak diperlukan. c. Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 sudah sejalan dengan konstruksi pembagian aspek kepentingan hukum yang dimaksud dalam Pasal 241, Pasal 243, dan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Bagaimana komdigi, ini kan Kementerian Komdigi, ya, (Komunikasi dan Digital) membedakan antara kritik, ya, dengan sesuatu yang bersifat menghasut dari perspektif elektronik digital ini? 2. Nah, ada enggak? Kalau misalnya ada data yang bisa ditampilkan, karena ini larinya ke penggunaan data elektronik, ya, ada enggak data yang bisa kita … Mahkamah bisa … apa … dapatkan, bahwa apa … mentransmisikan, mentransfer data-data, pembicaraan-pembicaraan itu, itu menunjukkan sebagai bentuk distribusi yang … distribusi data digital yang telah masuk kategori penghasutan. Nah, ini kami butuh data ini supaya bisa melihat apakah memang di Kementerian ini punya instrumen, punya mekanisme, atau punya kriteria untuk membedakan antara kritik? Kan tadi Pak Dirjen sampaikan kalau kritik itu boleh sah-sah saja, tapi yang menghasutnya ini enggak boleh, karena ini … apa … enggak boleh dan seterusnya.. 3. Nah, menurut hemat saya, kalau itu misalnya ... ya, ini minta nanti di keterangan tambahannya, dijelaskan sudut pandang dari Komdigi. Kalau itu misalnya dikecualikan terhadap kritik badan hukum, ya, kritik terhadap badan hukum. Jadi, normanya menjadi kritik terhadap badan hukum, ya. Jadi, itu kecuali kritik terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok 220 perorangan, pejabat, dan seterusnya. Kalau seperti itu, bagaimana menurut ... apa ... sudut pandang Kominfo ... Komin ... Komdigi? Mungkin bisa dipahami, ya, Pak Dirjen.. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai cara membedakan antara kritik dan hasutan dalam perspektif elektronik digital, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kritik" didefinisikan sebagai: - Kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. - Penelitian atau pembahasan mengenai baik buruk suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Dengan kata lain, kritik adalah suatu cara untuk memberikan penilaian yang dapat berupa komentar, analisis, atau evaluasi terhadap sesuatu. b. Kritik yang konstruktif melibatkan beberapa aspek penting agar kritik tersebut dapat diterima dan bermanfaat bagi yang menerima. Berikut adalah beberapa persyaratan yang umum diterima: ● Objektif atau berimbang: Kritik sebaiknya didasarkan pada fakta dan bukti, bukan pada perasaan atau pendapat pribadi. ● Spesifik: Kritik yang baik fokus pada aspek-aspek tertentu yang bisa ditingkatkan, bukan hanya mengatakan sesuatu itu buruk secara umum. ● Konstruktif: Kritik memberikan saran atau solusi yang konkret untuk perbaikan. ● Empati: Penyampai kritik perlu tetap menghormati pihak yang dikritik, termasuk memahami perasaan dan perspektif orang yang dikritik, sehingga kritik disampaikan dengan cara yang sopan dan tidak merendahkan. 221 ● Jelas dan Terstruktur: Kritik mudah dipahami, disampaikan dengan bahasa yang jelas dan disusun secara teratur. c. Kritik yang disampaikan dengan baik di media dapat membantu memajukan diskusi publik dan membawa perubahan positif. Namun, penting untuk selalu memperhatikan etika dan dampak dari kritik tersebut. d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "hasutan" adalah kata benda yang berarti dorongan, anjuran, atau bujukan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik atau melanggar hukum. Secara umum, hasutan sering kali diartikan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan negatif atau merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, hasutan dapat membawa dampak negatif yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat, sehingga penting untuk selalu berhati-hati dalam memberikan atau menerima pengaruh dari orang lain. e. Sebagai bentuk kebertanggungjawaban dalam penggunaan media sosial, perlu ada aturan dan kode etik yang dapat digunakan oleh masyarakat yang menggunakan media sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman serta membangun budaya penggunaan media informasi secara bijaksana. Meskipun aturan dan kode etik telah dibuat dalam masyarakat, ternyata masih banyak celah yang menjadi peluang bagi pengguna media untuk melakukan aktivitas- aktivitas yang melanggar hukum, dimana salah satunya adalah dengan membuat akun palsu untuk digunakan sebagai sarana menyerang/mengomentari kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Kondisi seperti ini menjadi hal yang sangat wajar, dikarenakan tidak ada syarat yang mewajibkan pengguna media sosial menyertakan identitas aslinya dalam pembuatan akun user, terlebih tidak ada batasan khusus bagi pengguna media sosial untuk memiliki jumlah akun tertentu dalam waktu yang bersamaan. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta untuk menyajikan data yang diperoleh melalui instrumen, mekanisme, atau kriteria di Kementerian 222 Komunikasi dan Digital yang dapat membedakan antara kritik dan hasutan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Menurut arti dari kata hasutan dalam KBBI online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hasutan, makna dari kata hasutan adalah sebagai berikut: 1) n, hasutan adalah perbuatan, perkataan, dan sebagainya yang bersifat menghasut : ia marah karena ~ tetangganya 2) v, menghasut” adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya) : ia ditangkap polisi karena ~ rakyat b. Hasutan mengandung unsur provokatif atau bahkah manipulatif yang sengaja dibuat untuk membentuk opini yang keliru, isinya tidak selalu fakta, tendensius, dan tidak berimbang. c. Kritik merupakan tanggapan disertai dengan uraian yang berisi opini atas pemikiran, dapat didasarkan pada fakta/keadaan sebenarnya, menggunakan banyak pendekatan pemikiran, tidak bersifat menyerang kepada personal, berisi informasi yang tidak menyesatkan, berdasarkan analisa suatu keadaan. d. Berdasarkan Pedoman Implementasi UU ITE angka 6 huruf f halaman 19 menjelaskan bahwa penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA 3. Terhadap pertanyaan Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta pandangan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait pengecualian kritik terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat, dan seterusnya, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Sebagaimana Pemerintah telah nyatakan sebelumnya pada angka 1 di atas, “kritik” adalah penilaian yang dapat berupa komentar, analisis, atau evaluasi terhadap sesuatu, dan dapat bertujuan memberikan masukan untuk perbaikan. 223 Hal ini berbeda dengan “hasutan” yang merupakan dorongan, anjuran, atau bujukan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan dampaknya negatif. b. Kata “kritik” dalam UU ITE 1/2024 terdapat dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024 yang merupakan pengecualian dari sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024, yaitu atas dasar “dilakukan untuk kepentingan umum” yang berbunyi sebagai berikut: “Huruf a Yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Pada dasamya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.” Memperhatikan uraian di atas, kata kritik yang termasuk kepentingan umum dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024 bukanlah termasuk dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024. c. Memperhatikan rumusan ketentuan Pasal 27A UU ITE 1/2024 dimana pada pokoknya terdapat frasa “menyerang kehormatan nama baik orang lain” dan “dengan cara menuduhkan suatu hal…”. Dalam Penjelasan Pasal 27A UU ITE 1/2024 telah dijelaskan lebih lanjut ihwal tersebut sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau 224 harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah.” Contoh dari perbuatan yang diberikan penjelasan Pasal 27A UU ITE 1/2024 adalah termasuk menista dan/atau memfitnah. Unsur-unsurnya perbuatannya juga telah disebutkan yaitu “merendahkan” dan “merusak” yang berakibat “merugikan” orang (pribadi kodrati) yang diserang kehormatan nama baiknya. Sedangkan cara menyerang kehormatan nama baik orang lain dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 adalah dilakukan dengan cara “menuduhkan suatu hal”. Apabila melihat arti dari kata menuduh dalam KBBI online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menuduh, makna dari kata menuduh adalah sebagai berikut: 1) v, menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik: ia ~ saya bersekongkol dengan penjahat 2) v, menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum; mendakwa: mereka ~ kedua pedagang itu menerima barang selundupan Dari pemaknaan gramatikal kata “menuduh” tersebut sudah cukup terang dan jelas makna “menuduhkan suatu hal” dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 adalah hal yang berkonotasi negatif yaitu menunjuk dan mengatakan bahwa orang tertentu melakukan perbuatan yang kurang baik bahkan melanggar hukum. Sekali lagi Pemerintah terangkan bahwa hal tersebut bukanlah karakteristik dari pengertian “kritik” yang merupakan suatu penilaian yang dapat berupa komentar, analisis, atau evaluasi terhadap sesuatu, dengan tujuan memberikan masukan untuk perbaikan. Dengan perkataan lain “kritik” bukanlah maksud atau cakupan dari Pasal 27A UU ITE 1/2024, sehingga dalil Pemohon 105 dan juga Para Pemohon secara bersama-sama berkenaan dengan pengecualian kritik terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat, dan 225 seterusnya merupakan dalil yang tidak pada tempatnya karena Pasal 27A UU ITE 1/2024 bukan ketentuan pidana untuk pihak yang melakukan kritik. d. Selain hal-hal di atas, juga berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Nomor 229 Tahun 2021; Nomor 154 Tahun 2021; dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) pada angka 3 huruf c merupakan bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Memperhatikan uraian di atas, kata “penilaian” ataupun “pendapat” dapat diartikan sebagai kritik, maka melihat dalam uraian muatan dari implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimaksud dapat diartikan bahwa kritik merupakan hal yang dikecualikan dari muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sudah sepatutnya dalil Pemohon pada umumnya untuk ditolak dan dinyatakan tidak beralasan hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Sekaligus saya titip sedikit juga tambahan. Begini, Pak Dirjen, sebagus apapun atau selengkap apapun penjelasan dari Pihak Pemerintah, kalau secara ... secara apa ... secara sederhana dipahami keterangan dan penjelasannya tadi, kan sulit untuk keluar dari anggapan bahwa norma-norma yang diuji ini tetap masih kesannya adalah pasal-pasal karet itu, Pak. Apalagi kalau kemudian, para pengkritis itu mengaitkan dengan bagaimana kebebasan yang dijamin oleh konstitusi untuk berpendapat, berserikat, mengeluarkan pikiran, yang itu dijamin oleh konstitusi? Tapi kalau kemudian ada norma-norma undang-undang yang 226 masih seperti ini, kan tetap juga kemudian ’ada benturan-benturan’ bagaimana ini bisa ... bisa diterima? Ada satu ... atau handicap begini, ada beberapa handicap begini, sementara jaminan konstitusi untuk berpendapat, menyampaikan sesuatu itu, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu, mohon Keterangan itu mungkin lebih di-explore lagi, lebih kepada hal yang sifatnya lebih ... apa ... lebih filosofis, lebih … bagaimana filosofis dan sosiologinya bisa ... bisa memahami ini kalau ... supaya tidak kemudian pasal ini quod and quod masih seperti kemasannya kemasan pasal karet, gitu, Pak, supaya bisa keluar dari itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Terhadap pertanyaan Nomor 3 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan filosofis dan sosiologis agar ketentuan yang diuji tidak dianggap sebagai pasal karet, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pertimbangan filosofis perubahan terhadap UU ITE 1/2024 merupakan akumulasi berbagai pertimbangan filosofis terhadap dinamika penerapan ketentuan pidana, antara lain Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) UU ITE 11/2008 dan UU ITE 19/2016. Dinamika tersebut tidak hanya terkait penerapan ketentuan-ketentuan pidana dalam praktik peradilan tetapi juga dalam pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi. b. Pemerintah mendengar dan mencermati dengan seksama berbagai pertimbangan, masukan, tanggapan, kritik, bahkan keluhan yang disampaikan masyarakat, termasuk para akademisi dan praktisi hak asasi manusia serta pers. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk berusaha secara optimal menyeimbangkan berbagai kepentingan yang muncul dalam penerapan ketentuan-ketentuan pidana. c. Sebagai contoh, secara filosofis, nilai instrumental ketentuan penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 11/2008 yang sekarang telah menjadi Pasal 27A UU ITE 1/2024 sudah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 227 Nomor Nomor 50/PUU-VI/2008 bahwa Indonesia menggunakan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk menyikapi, mentransplantasi, atau mengabsorbsi nilai-nilai hak asasi manusia yang tercantum dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Berkaitan dengan globalisasi dan pergerakan HAM,Indoensia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal,maupun moralitas institutional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk social,dan ebagai warga negara yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaannya ebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa; [Pertimbangan 3.15.1] d. Landasan filosofis perubahan kedua UU ITE sebagaimana telah dimuat dalam Keterangan Presiden halaman 13 s.d halaman 16, didasari atas nilai- nilai dalam Pancasila yang bersumber dari kepribadian bangsa sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Perubahan Kedua UU ITE lebih meningkatkan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sehingga pengaturan hak seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara elektronik disesuaikan dengan perkembangan masyarakat untuk memperoleh rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi warga negara. e. Tiap-tiap hak asasi yang diatur dalam Konstitusi dapat menjadi checks and balances terhadap hak asasi lainnya yang diatur dalam Konstitusi. Misalnya hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, atau martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dapat menjadi checks and balances terhadap hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang 228 diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. Itu sebabnya, secara filosofis, Pasal 28J UUD NRI 1945 merupakan jembatan untuk membangun dan menghadirkan checks-and-balances dari pemenuhan hak-hak asasi yang diatur dalam Konstitusi. f. Pembentuk undang-undang mengalami banyak tantangan dalam menghadirkan keseimbangan pemenuhan hak-hak asasi yang dapat saling bersitegang tersebut, sehingga keseimbangan yang dimaksud dalam banyak situasi tidak dapat sempurna. Rumusan norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 telah dibahas bersama dengan DPR. Akan tetapi, banyak pihak menilai norma tersebut masih belum memberikan keseimbangan dalam pemenuhan hak-hak asasi yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap diri dan martabat. g. Pemerintah memiliki komitmen untuk berusaha secara optimal menghadirkan keseimbangan yang dimaksud dengan menganalisa aspek lex certa dan lex scripta. Itu sebabnya, Pemerintah bersama dengan DPR telah dua kali mengubah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) serta norma- norma pidana lain yang masih dianggap belum memberikan perlindungan. Kondisi ini membawa pertanyaan besar secara filosofis apakah norma pidananya tidak konstitusional ataukah norma pidananya diterapkan salah atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan norma? Berkali- kali norma penghinaan dalam UU ITE diuji dan berkali-kali pula norma tersebut dinyatakan konstitusional oleh Penjaga Konstitusi. Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga telah diuji konstitusionalitasnya dan secara hakiki, norma tersebut tetap diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam dan, dengan perkataan lain, mencegah terjadinya disintegrasi bangsa (vide Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara [3.11] hal 64-65). h. Perubahan kedua UU ITE diadakan demi menjaga kebebasan berpendapat orang lain secara adil sesuai dengan dasar negara dan konstitusi. Pembatasan yang diatur kembali dalam perubahan kedua pun dilakukan dengan mempertimbangkan Pancasila sebagai falsafah negara yang berisikan agama, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis serta demi mencapai tujuan negara. Selain itu, realitas globalisasi informasi 229 tetap harus ditempatkan sebagai perkembangan yang tetap berada dalam nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dipahami dampak perkembangan dan interaksi dalam globalisasi informasi tidak hanya berdampak positif tetapi dapat berdampak negatif bagi proses berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. i. Landasan sosiologis perubahan kedua UU ITE didorong beberapa faktor. Salah satunya adalah jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat, yaitu sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya, pada 2020 pengguna internet berjumlah 175,4 juta dan kini di tahun 2021 jumlah pengguna internet meningkat menjadi 202,6 juta pengguna. Hal ini menunjukan kondisi masyarakat saat ini, teknologi dan transaksi elektronik suatu hal yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. j. Pertimbangan sosiologis yang lain adalah realita sosial mengenai sikap atau perilaku banyak anggota masyarakat pengguna sosial media di Indonesia dan. Banyak pihak dan publikasi telah menyebutkan serta mempertanyaan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah, tetapi dapat berbeda di dunia virtual. (Misalnya, Indonesian netizens: The uncivil society? https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/ 06/13/indonesian-netizens- the-uncivil-society.html) Kondisi ini memberikan indikasi penting bahwa perlu ada pengaturan larangan pidana diseminasi konten ilegal seperti konten penghinaan atau penghasutan berdasarkan atribut-atribut diri seperti suku, agama, ras, disabilitas. k. Kesalahan penerapan pasal-pasal pidana konten ilegal juga merupakan realita sosial yang menjadi pertimbangan sosiologis dalam perubahan kedua atas UU ITE. Dalam Naskah Akademik halaman 115 s.d. 116 menguraikan hal sebagai berikut: “Perkembangan teknologi menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan UU ITE, namun demikian persoalan yang mendesak saat ini di masyarakat terletak pada implementasi atas UU ITE. UU ITE memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, namun kondisi masyarakat 230 memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan terhadap penafsiran UU ITE, salah satunya dapat dilihat dari permohonan pengujian UU ITE terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi. Persoalan implementasi UU ITE terkait dengan pasal-pasal ketentuan pidana. Pasal-pasal ketentuan pidana dalam UU ITE memiliki potensi perbedaan implementasi masing-masing pihak terhadap pasal-pasal tersebut. Koalisi masyarakat sipil menghimpun laporan sejak tahun 2016 sampai Februari 2020, kasus-kasus terkait dengan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (conviction rate) hingga 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan mencapai 88% (676 perkara). Tahun 2020 Laporan Situasi Hak-hak Digital SAFEnet menunjukan bahwa terdapat 84 kasus pemidanaan yang 64 diantaranya menggunakan pasal yang dinilai karet.125 Kondisi yang ada di masyarakat tersebut tidak juga dapat diartikan bahwa UU ITE disusun dengan maksud pemidanaan terhadap masyarakat, sebab pada dasarnya peraturan perundang undangan disusun dengan maksud dan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian perlu menjadi evaluasi bahwa terdapat permasalahan implementasi terhadap beberapa pasal dalam UU ITE. ………………………………………………………………………………….. Kondisi masyarakat Indonesia yang terus berkembang secara cepat akibat dari tuntutan perkembangan teknologi serta keadaan yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum menjadi sangat kuat. Urgensi terhadap pemenuhan tuntutan masyarakat tersebut menyebabkan perlunya rumusan pengaturan tentang ketentuan terkait dengan dengan kesusilaan, dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan, menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, cyberbullying, dan membuat keonaran dalam masyarakat yang diatur secara jelas dan komprehensif dalam UU ITE. Perubahan terhadap UU ITE adalah upaya negara dalam merespon aspirasi dan perubahan nilai yang ada di masyarakat untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam informasi dan transaksi elektronik.” Berdasarkan uraian tersebut, tujuan perubahan kedua UU ITE merupakan suatu wujud negara dapat lebih responsif terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Dengan perubahan terhadap UU ITE diharapkan dapat menimbulkan ketahanan sosial yang lebih baik dalam melakukan penataan masyarakat untuk mencapai tujuan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta diharapkan menimbulkan ketahanan sosial yang lebih baik dalam melakukan 231 penataan masyarakat dan mengarah pada tujuan negara yang adil dan sejahtera. IV. Nilai Konstitusionalitas Unsur “Tanpa Hak” Selain menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, dapatlah juga kami sampaikan mengenai nilai konstitusionalitas unsur “tanpa hak” yang diatur dalam UU ITE, termasuk dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024. a. Pasal “tanpa hak” merupakan unsur yang dimasukkan untuk melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan pola penormaan rumusan pidana di beberapa instrument internasional. b. Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 mengatur norma pidana perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individua tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atribut tertentu. Berdasarkan ketentuan a quo, beberapa hal yang akan dipermasalahkan adalah: 1. Apakah konten adalah konten penghasutan; 2. Apakah pelaku sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan; 3. Apakah pelaku memiliki hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan; 4. Apakah hasil dari perbuatan distribusi atau transmisi tersebut berdampak pada menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu; c. Nilai konstitusionalitas unsur “tanpa hak” ada pada nilai instrumental unsur tersebut yang berkaitan dengan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan. Adanya unsur “tanpa hak” tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ada orang yang memiliki hak untuk melakukan incitement atau hak untuk mendiskriminasi. Secara lebih tegas, seseorang yang sama sekali tidak berniat untuk menghasut orang lain tetap dapat dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan. d. Dengan demikian, adanya unsur “tanpa hak” diperlukan untuk melindungi orang-orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah untuk 232 mendstribusikan atau mentransmisikan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024. e. Hubungan atau interaksi dalam ruang virtual menyebabkan konten dapat diakses dari berbagai tempat dan waktu. Konten yang menurut hukum Indonesia dapat dipidana belum tentu diatur sebagai kontan yang dilarang menurut hukum negara lain. Negara-negara lain mungkin mengatur bahwa apa yang termasuk dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 bukanlah konten yang dapat dipidana. Dalam hal konten yang menurut negara lain bukanlah konten hate speech yang dapat pidana seperti menurut Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tetapi didiseminasi oleh warga negara asing dari luar wilayah Indonesia dan dapat diakses di Indonesia, apakah hukum Indonesia dapat serta merta memproses warga negara asing tersebut? Hal yang serupa juga dapat terjadi dalam situasi di mana pers memberitakan konten hate speech di media online dengan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam UU Pers. f. Pembentuk undang-undang memahami kondisi lintas batas negara yang mungkin terjadi dalam diseminasi konten dan adanya kemungkinan bahwa satu pihak mungkin memiliki hak berdasarkan peraturan perundang- undangan. Permasalahan cross-border access dan adanya hak tersebut juga menjadi perhatian negara-negara lain dan banyak negara berusaha untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dalam pemenuhan hak asasi atau fundamental dengan mencantumkan unsur “tanpa hak”. g. Dari aspek historis, Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 merupakan revisi Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008. Unsur “tanpa hak” ada di dalam ketentuan- ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE. Konsep unsur “tanpa hak” juga mengakomodasi unsur “without right” yang diadopsi dari Budapest Convention on Cybercrime 2001 (Budapest Convention 2001). Norma- norma pidana dalam Budapest Convention on Cybercrime 2001 juga memuat unsur “without right”. h. Explanatory Report to the Budapest Convention on Cybercrime (Explanatory Report Budapest) menegaskan nilai penting dari unsur “without right”, untuk kepentingan hukum publik dan kepentingan hukum privat. Dalam Explanatory Report Budapest ditegaskan bahwa unsur “without right” adalah persyaratan yang perlu diatur dalam hukum masing- 233 masing negara anggota Budapest Convention. Lebih jauh, unsur makna “without right” didasarkan pada konteks di dalam mana unsur tersebut digunakan. 38. A specificity of the offences included is the express requirement that the conduct involved is done "without right". It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self-defence or necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression "without right" derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect national security or investigate criminal offences). “38. Kekhususan pelanggaran yang tercakup adalah ketentuan yang jelas bahwa tindakan terkait dilakukan “tanpa hak”. Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa tindakan yang dideskripsikan tidak selalu dapat dipidana dengan sendirinya (per se), tetapi dapat menjadi sah secara hukum atau dijustifikasi tidak hanya dalam kasus saat pembelaan diri umum dapat diterapkan, seperti adanya izin, sebagai pembelaan diri, atau dalam keadaan diperlukan, tetapi juga pada saat prinsip atau kepentingan lain mengarah pada pengecualian pertanggungjawaban pidana. Ungkapan “tanpa hak” diartikan dari konteks di mana ungkapan tersebut digunakan. Dengan 234 demikian, tanpa membatasi cara Para Pihak dapat mengimplementasikan konsep ini dalam hukum domestiknya, ini dapat merujuk pada tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan (baik legislatif, eksekutif, administratif, yudisial, kontraktual, atau konsensual) atau tindakan yang tidak tercakup dalam pembelaan diri, alasan, justifikasi, atau prinsip terkait yang ditetapkan berdasarkan hukum domestik. Oleh karena itu, Konvensi tidak memengaruhi tindakan yang dilakukan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah yang sah menurut hukum (misalnya, apabila pemerintah suatu Pihak bertindak menjaga ketertiban umum, menjaga keamanan nasional, atau menyelidiki pelanggaran pidana).” i. Additional Protocol to the Budapest Convention on Cybercrime 2003 (Additional Protocol Budapest 2003) secara khusus mengatur kriminalisasi terhadap perbuatan distribusi atau membuat dapat diaksesnya konten xehophobic. Article 3 – Dissemination of racist and xenophobic material through computer systems 1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct: distributing, or otherwise making available, racist and xenophobic material to the public through a computer system. Article 5 – Racist and xenophobic motivated insult Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct: insulting publicly, through a computer system, (i) persons for the reason that they belong to a group distinguished by race, colour, 235 descent or national or ethnic origin, as well as religion, if used as a pretext for any of these factors; or (ii) a group of persons which is distinguished by any of these characteristics. j. Tidak hanya Budapest Convention on Cybercrime 2001, Draft United Nations Convention Against Cybercrime tertanggal 7 Agustus 2024 sebagai hasil kesepakatan negara-negara di dunia juga memuat unsur “without right”. Article 14. Offences related to online child sexual abuse or child sexual exploitation material 1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct: (a) Producing, offering, selling, distributing, transmitting, broadcasting, displaying, publishing or otherwise making available child sexual abuse or child sexual exploitation material through an information and communications technology system; (b) Soliciting, procuring or accessing child sexual abuse or child sexual exploitation material through an information and communications technology system; (c) Possessing or controlling child sexual abuse or child sexual exploitation material stored in an information and communications technology system or another storage medium; (d) Financing the offences established in accordance with subparagraphs (a) to (c) of this paragraph, which States Parties may establish as a separate offence. Article 16. Non-consensual dissemination of intimate images 1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed 236 intentionally and without right, the selling, distributing, transmitting, publishing or otherwise making available of an intimate image of a person by means of an information and communications technology system, without the consent of the person depicted in the image. Menghilangkan unsur “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 untuk memenuhi permintaan Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan permasalahan konstitusionalitas karena nilai konstitusionalitas dari pasal a quo juga dibangun melalui adanya unsur “tanpa hak”. [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-3, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SK Menkopolhukam 22/2021); 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Senin, 13 Februari 2023; Selain itu, Presiden dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2024 mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.A. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024, serta 1 (satu) orang ahli yakni Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: 237 Ahli Presiden 1. Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.A. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering dituding sebagai draconian code, UU yang mengancam dan menakut nakuti pengguna internet. Pasal-pasal di UU ITE sudah beberapa kali digugat atau di-judicial review dengan alasan membungkam kritik, menghambat kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat sehingga dianggap bertentangan dengan konstitusi. Padahal konstitusi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Walau selanjutnya menurut Pasal 28 J ayat (1) disebutkan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Kemudian Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 mengatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Artinya menurut konstitusi, walau hak atas kebebasan berkomunikasi, atau kebebasan berekspresi itu dijamin dan diakui, namun hak itu bukanlah kebebasan absolut. Kebebasan Berekspresi bukanlah hak yang bersifat derogable right, hak yang tidak boleh dikurangi. Konstitusi Pasal 28 J membenarkan, dan bahkan mengamanahkan agar negara membuat undang undang untuk mengatur kebebasan berpendapat ini supaya tidak merugikan hak hak yang dimiliki warga negara lain. UU ITE dengan pasal pasalnya dapat dipandang sebagai salah satu UU yang mengatur kebebasan berpendapat dan berkomunikasi sebagaimana hak yang diberikan oleh konstitusi RI yaitu UUD 1945. Hak Kebebasan Berpendapat Warga Negara Tidak Menghilangkan Kewenangan Negara Membuat UU. Meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, juga hak untuk berekspresi dan berpendapat, tetapi hak warga negara 238 tersebut tidak menghilangkan kewenangan negara (parlemen dan pemerintah) untuk membuat UU yang mengatur agar kebebasan berpendapat maupun hak untuk berkomunikasi tidak melanggar atau merugikan hak-hak orang lain. Cara mengatur dan membatasi hak tersebut lewat regulasi Undang Undang. Kewenangan atau hak negara untuk mengatur itu dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI menuangkan kesepakatan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan situasi ketertiban umum sehingga terpenuhinya hak warga negara sekaligus menjaga dan menjamin hak warga negara yang lain. Di situlah UU ITE dibuat dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. UU ITE salah satu alasannya dibuat untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan internet. Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) UU ITE 1/2024 merupakan perubahan dari Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016 telah 5 kali diajukan pengujian. Sejak UU nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan, secara konseptual norma di dalamnya, terutama norma Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) UU ITE 1/2024 merupakan perubahan dari Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016 telah beberapa kali diajukan pengujian. Norma yang diuji beberapa kali sama, tetapi pasalnya sudah berbeda karena telah ada revisi, atau batu ujinya yang berbeda. Hasilnya ada beberapa putusan MK antara lain: a. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dengan batu pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945; b. Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009 tanggal 5 Mei 2009 dengan batu pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; c. Putusan MK Nomor 36/PUU-XX/2022 dengan batu pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D 239 ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945; d. Putusan MK Nomor 25/PUU-XXI/2023 dengan batu pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945; e. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 dengan batu uji yang sama, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Beberapa kali proses uji materi itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari proses penyempurnaan materi isi pasal UU ITE, apalagi ditambah Revisi Pertama UU ITE yang dilakukan DPR dan Pemerintah tahun 2016 dan Revisi Kedua UU ITE tahun 2024. Semua itu merupakan upaya hukum dan legislasi untuk memperbaiki dan memenuhi tuntutan agar norma yang ada dalam UU ITE memiliki pemaknaan yang lebih jelas sesuai azas lex certa. Sayangnya dalam implementasi penerapan hukum, pasal pasal UU ITE yang telah dua kali direvisi dan telah 5 kali diuji secara materil di MK, tetap saja pelaksanaannya di lapangan memunculkan kontroversi. Problema Pasal-Pasal UU ITE Ada Di Implementasi Penerapan Ini terkait banyaknya kasus konflik, “permusuhan” dan sengketa antar para pengguna internet atau media sosial di era digital. Berdasar pengalaman dan pengamatan ahli, penanganan dan penerapan pasal pasal dalam penegakkan hukum di masyarakat proses dan keputusannya sering tidak sesuai dengan norma pengertian yang ada dalam UU ITE. Banyak kasus di lapangan terjadi penerapan yang salah atau keliru dilakukan oleh penegak hukum. Salah satunya dikarenakan adanya relasi kekuasaan dan kepentingan politik antara oknum penegak hukum dengan pelapor. Ada pula pertimbangan Kamtibmas karena ada tekanan massa, atau tekanan medsos yang viral. Terdapat faktor sensitifitas sosial, masyarakat mudah marah, mudah tersinggung pada kelompok politik lain, mereka mudah saling melaporkan kasus kasus siber disebabkan ketersinggungan. Seolah ketersinggungan masyarakat adalah alat bukti pidana siber. Bahkan ada aktivis hukum yang 240 pekerjaannya membuat laporan pelanggar ITE, walau tidak sesuai dan tidak relevan dengan pasal pasal UU ITE. Kasus kasus kontroversi tetap diproses dengan menghadirkan “ahli” yang langganan untuk memasukkan dan menjerat terlapor kendati substansinya tidak sesuai norma UU ITE. Mereka menggunakan pasal-pasal langganan yang sering “dipaksakan” dibantu ahli pesanan. Salah satunya dengan Pasal 27A jo Pasal 45 Ayat (4) UU ITE 1/2024 merupakan perubahan dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016. Kemudian juga digunakan pasal 28 ayat (2) UU ITE dan sekarang ditambah pasal baru yaitu pasal 28 ayat (3) UU Nomer 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua UU ITE. Walhasil pasal pasal langganan di UU ITE yang sering dipakai menjerat orang di pengadilan digugat di Mahkamah Konstitusi. Walau sebenarnya norma pasal a quo itu sudah beberapa kali diperbaiki dan disesuaikan azas lex certa. Baik revisi di DPR dan Pemerintah, maupun dalam peradilan materiel Undang Undang di MK. Ahli memandang, ini bukan semata ketidakjelasan norma di dalam pasal pasal UU ITE, namun lebih terkait dengan perilaku banyak oknum penegak hukum di lapangan, yang menggunakan UU ITE tidak sesuai norma sebenarnya. UU ITE digunakan as a tool of economical and political engineering. Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 dan UU 19/2016 tentang Revisi UU ITE, sekarang menjadi Pasal 27A UU 1/2024 dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan pasal yang berisi norma yang paling dipakai sekaligus dikritik, hingga diuji materi. Terutama untuk pasal pasal yang ancaman sanksinya di atas 5 tahun. Itu yang bisa dipakai untuk menahan terlapor, menjadi pasal yang laris digunakan penegak hukum. Walau sering kemudian keputusan pengadilan tidak terbukti. Tapi terlapor atau pelakunya sudah ditahan sekian bulan. Selama ini tidak ada sanksi terhadap oknum-oknum penegak hukum yang memaksakan menggunakan pasal-pasal UU ITE secara tidak tepat, sehingga yang dipersalahkan adalah norma UU-nya yang dianggap karet. Salah Memahami Pasal 27A UU 1/2024 Dalam sistem hukum Indonesia, pencemaran nama baik, atau (defamation) adalah ranah pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 27A UU No 1 tahun 2024 tentang Revisi Kedua UU ITE. Siapapun korbannya berhak mengadukan 241 pelaku pencemaran nama baik kepada kepolisian (penegak hukum), tidak peduli jabatan atau kedudukan korban. Indonesia menjamin right to honor pada setiap orang. Beda dengan konsep defamation (pencemaran nama baik) di AS dan beberapa nergara Eropa yang masuk di ranah perdata. Karena Perdata, dalam pembuktian defamation di AS, beban pembuktian dibedakan antara kasus yang korbannya orang biasa dan public figure. Bagi Pejabat dan Public figure untuk membuktikan pelaku defamation bersalah di Pengadilan, penggugat atau korban harus membuktikan pelaku memiliki actual malice, niat Jahat. Tak cukup hanya alasan karena negligence, ketidak hati-hati, atau sembrono. Sedang bagi rakyat biasa pembuktian lebih mudah, tidak perlu bukti ada niat jahat (actual malice). Di Indonesia, korban defamation diperlakukan sama, equality before the law. Semua boleh mengadu atau melapor. Presidenpun harus mengadu sendiri ke penegak hukum. Sebab defamation dalam Pasal 27A jo Pasal 45 Ayat (4) UU ITE 1/2024 merupakan perubahan dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016 adalah delik aduan absolut. UU ITE juga tidak mengenal konsep Anti SLAPP – Strategic Lawsuit Against Public Participation Kontroversi ketidakpahaman pada UU ITE, tak hanya di kalangan aktivis Indonesia, tapi juga terjadi di luar negeri. Tahun 2022-2023, ada 3 kali surat dari Special Procedure Mandate Holders (SPMH, yaitu Kelompok Pakar Dewan HAM PBB) yang mempertanyakan kenapa terjadi Judicial Harassment dan pembungkaman demokrasi di Indonesia? Ternyata opini tersebut muncul karena UU ITE. Mereka tidak mendalami dinamika media sosial negeri ini, makna dan substansi UU ITE. Bahkan mencampuradukkan kebebasan berpendapat dengan fitnah, pencemaran nama baik, dan hasutan kebencian (hate speech). Ujung ujungnya minta pasal pasal di UU ITE diubah, bahkan dihapus. Berpendapat Itu Hak Setiap Orang Kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya adalah hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab, serta tanpa ada 242 tekanan dari siapapun, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun pengertian Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, ada dan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendapat, Kritik, Pencemaran Nama Baik itu merupakan konsep yang berbeda. Pengertian “pendapat”, sebagaimana tertuang dalam peraturan Perundangan, dapat dimaknai sebagai gagasan atau pikiran yang berasal dari sikap dan hasil evaluasi seseorang terhadap objek tertentu. Dalam ilmu komunikasi, pendapat atau opini itu selain merupakan hasil pemikiran atau gagasan, konsep ini terkait dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Gordon W Allport, Handbook of Social Psichology (2010) “opinion is verbal expression of attitude”. Sebelum muncul pendapat, terdapat terlebih dahulu sikap (attitude). Kemudian tatkala sikap disampaikan dalam bentuk kata kata, gambar, tulisan, text, atau bahasa verbal yang lain, itulah yang pendapat atau opini. Berarti sikap dan pendapat itu dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Sikap ada di dalam diri seseorang (inherent) tidak tampak, baru nampak saat diekspresikan. Nah saat sikap diekspresikan dalam bentuk kata kata itulah pendapat, atau opinion. Tapi sikap juga bisa disembunyikan, misal ada orang sikapnya menolak, tapi memilih diam, tidak bicara dengan berbagai alasan. Sikap juga bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan (action) atau gerakan yang memiliki makna. Jadi kemerdekaan atau kebebasan berpendapat itu bisa diartikan sebagai kebebasan untuk mengekspresikan sikap dalam bentuk verbal (words) kata kata, secara tertulisan, ataupun lisan, dan bentuk pesan verbal lainnya. UU ITE tidak melarangnya. Menyampaikan Fakta Kebenaran Itu Tidak Bisa Dipidana Di UU ITE tidak ada larangan ataupun ancaman bagi warga negara untuk mengekspresikan sikap atau pendapatnya di internet atau ruang publik. Kalau ada warga negara bersikap atau berpendapat makna arahnya setuju, atau 243 tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sangat tidak setuju, ataupun netral terhadap kebijakan pemerintah, lembaga negara, pejabat, atau siapapun, tidak ada sanksi terhadap sikap seperti ini. Warga negara berhak memiliki pendapat atau penilaian terhadap suatu objek, baik objeknya manusia, lembaga, kebijakan, ataupun peristiwa. Orang menilai sebuah objek itu dikatakan “buruk”, “gagal”, “baik”, “rusak” dan kata-kata atau kalimat lain bersifat opinionative itu adalah hak warga negara, dan sesuatu yang wajar, tidak dilarang oleh pasal manapun di UU ITE. Kecuali Tindakan bullying. Jadi UU ITE khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) sama sekali tidak melakukan pelarangan atau menghalangi kebebasan berpendapat, ataupun kritik, bahkan pasal itu tidak terkait dengan kemerdekaan berpendapat. Dalam konsep defamation, libel, atau kasus pecemaran nama baik, terdapat prinsip hukum secara umum yang menjadi yurisprudensi “truth is an absolute defense of libel cases. Kebenaran itu adalah sebuah pembelaan absolut untuk kasus pencemaran nama baik. Artinya jika yang dituduhkan itu adalah fakta kebenaran, walaupun dianggap menyakitkan atau merugikan orang lain, pelaku tidak bisa dikenakan ancaman delik pencemaran nama baik. Truth is an absolute defends to a claim of defamation. By definition, a true statement cannot be defamatory. Prinsip umum itulah yang diadopsi di Indonesia, khususnya dalam SKB antara Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Kominfo 2021 terkait pemahaman pasal pasal tertentu dalam UU ITE. Kenapa Perbuatan Pidana Siber Diatur Berbeda Dan Sanksinya Lebih Berat Dibanding Perbuatan Di Dunia Fisik? Aktivitas komunikasi di dunia siber itu mempunyai karakter yang khas, yaitu : (1) Komunikatornya bisa siapapun, dan komunikator bisa sangat mudah menyembunyikan identitas, ganti ganti penampilan. (2) Penyebaran kontennya sangat cepat dan meluas, berupa mass self communication (Manuel Castells, 2007) Yaitu komunikasi yang dilakukan oleh self to self, person to person yang bisa melibatkan jutaan orang, siapapun dan dimanapun, borderless dan berulang-ulang ; (3) konten konten komunikasi siber dapat bersifat destruktif, berisi materi yang melanggar hukum, tata nilai dan perundang undangan 244 seperti fitnah, pornografi, penipuan, perjudian, hingga kabar bohong dan provokasi yang dibuat secara sengaja. Dengan memahami dunia siber beserta karakter, perkembangan dan pemanfaatannya, hingga ragam kejahatan, logis kiranya diperlukan pengaturan tersendiri yang berbeda dengan aktivitas di dunia fisik, termasuk besaran sanksinya. Karena menggunakan media elektronik atau internet itu sangat luar biasa, memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Perbuatan Hasutan Kebencian Yang Dilarang UU ITE Pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur setiap orang sebagai subjek pelakunya bisa naturlijk persoon, maupun recht persoon. Unsur dengan sengaja (artinya pelaku sadar, mengetahui dan menghendaki perbuatan dan/atau akibat perbuatan yang dilakukan, hasutan menimbulkan kebencian). Unsur Tanpa Hak, Pelaku orang yang tidak memiliki hak, atau tidak ada alas hak, tidak ada peraturan perundang-undangan yang membenarkan, atau tidak ada perjanjian yang memperbolehkan. Unsur Perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan aktif mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, 245 kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Ada unsur korban yaitu individu dan/atau kelompok masyarakat yang jadi sasaran kebencian dan permusuhan. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Untuk Melindungi HAM, Mencegah Diskriminasi dan Dehumanisasi Unsur utama pasal ini adalah adanya informasi berupa hasutan (incitement), mengajak, atau mempengaruhi orang lain supaya muncul kebencian dan atau permusuhan pada individu atau kelompok masyarakat. Unsur hasutan tersebut materinya bisa dicermati dari informasi elektronik yang disdistribusikan dan atau ditransmisikan. Bisa dilihat dari intonasi (tone) yang menunjukan intensi ujaran tersebut bersifat menghasut, mengajak, atau menganjurkan. Materi kebencian dan/atau permusuhan itu bisa berupa ajakan melakukan diskriminasi (perbuatan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama). Materi kebencian dan/atau permusuhan juga bisa berupa ajakan melakukan kekerasan (yaitu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologis). Materi kebencian dan/atau permusuhan juga bisa berupa ajakan, anjuran, membenarkan, menyetujui melakukan perseteruan, atau permusuhan atau penganiayaan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Jadi pasal ini justru merupakan pasal untuk melindungi HAM, mencegah diskrimasi, dan dehumanisasi, melindungi warga negara yang beragam dari kebencian atau permusuhan. Norma Asli Hasutan Kebencian Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara 4 tahun … 246 156a : Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 157 KUHP: Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yg isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan golongan rakyat Idonesia dengan maksud isinya supaya diketahui oleh umum, diancam pidana maksimal 2 tahun 6 bulan ... UU No. 40 tahun 2008: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 16: Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasar diskriminasi ras atau etnis. Mengapa Istilah Menstransmisikan Digunakan Di Pasal 28 Ayat (2) UU ITE? Norma Pasal 28 ayat (2) UU No. 1/2024 tentang ITE memang menjerat pelaku pengiriman informasi elektronik yang ditujukan pada satu pihak, selama pelaku itu sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau menstransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Pengertian “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Mengapa pengiriman pada satu pihak (menstransmisikan) masuk dalam norma hasutan kebencian dan permusuhan? Ini dikarenakan munculnya fenomena komunikasi yang disebut Manuel Castells sebagai Mass self Communication. Fenomena baru menggeser Mass Communication, berupa komunikasi yang menyebarkan informasi ke jutaan orang lewat self to self 247 communication, atau person to person communication (Manuel Castells, dalam Communication, Power and Counter-power in the Network Society 2007). Informasi yang berupa hasutan kebencian dan permusuhan bisa nyebar lewat komunikasi privat, self to self communication. Maka kendati hanya disampaikan ke satu pihak, jika isinya adalah hasutan, dia bisa merambat kemudian menyebar ke masyarakat yang luas lewat person to person communication. Delik Materiel Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Bunyi normanya adalah; “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”. Ini harus dibuktikan secara materiel. Rasa kebencian dan Permusuhan harus ada (materiel) sebagai akibat informasi elektronik yang sifatnya menghasut (ini juga harus ada). Memenuhi unsur-unsurnya jika secara materiel, dalam informasi elektronik itu bersifat hasutan, mengajak, atau memengaruhi orang lain”, juga harus secara materiel, pesan atau kalimat itu terbukti telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu (sebagai korban) berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Jadi pelakunya selain harus terbukti punya motif ingin menimbulkan kebencian dan permusuhan (ada informasi yang menghasut). Selain itu juga ada bukti materiel atau alat bukti nyata atas efek langsung yang ditimbulkan oleh informasi elektronik yang dimaksud, yaitu benar benar menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap korban, tanpa terbukti secara materiel maka unsur norma pasal 28 ayat (2) itu tidak terpenuhi. Makna Hasutan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah larangan perbuatan aktif mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang berupa hasutan (memicu emosi) agar orang lain ikut membenci dan ikut memusuhi terhadap individu atau kelompok orang berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, 248 kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Jadi pelakunya selain harus terbukti punya motif ingin menimbulkan kebencian dan permusuhan, juga ada bukti materiel, terjadi efek langsung yang ditimbulkan oleh informasi elektronik yang dimaksud, yaitu benar benar menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap korban, maka unsur norma Pasal 28 ayat (2). Maksud Mendistribusikan informasi elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Negara Wajib Melindungi Warganya Dari Objek Hasutan Kebencian Dan Permusuhan Hasutan kebencian adalah perbuatan mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk, dalam hal ini adalah memicu kebencian dan permusuhan Wujudnya bisa berupa ajakan melakukan pengucilan, diskriminasi, hingga kekerasan pada individu dan/atau kelompok tertentu. Pada tingkat paling ekstrim, hasutan bisa menimbulkan kebencian kolektif, hingga memunculkan keinginan penyerangan, persekusi, yang tidak hanya di media sosial tapi juga di kehidupan fisik, di kehidupan nyata. Oleh karena itu negara harus melarang hasutan, agar tidak terjadi pengucilan, kerusuhan, pembantaian, pembakaran, pengusiran, pembumihangusan kampung, atau pemusnahan terhadap kelompok tertentu yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Di dalam sejarah kerusuhan dan pembantaian di beberapa negara. Tindakan kekerasan terhadap suatu individu, atau kelompok acap kali didahului dengan hasutan, ajakan membenci dan memusuhi. Provokasi sekarang banyak dilakukan melalui media sosial atau transaksi elektronik. Hate speech berupa hasutan kebencian bisa merampas hak asasi dan kebebasan pihak lain. Namun dalam praktek, "hate speech" sering berlindung di balik prinsip prinsip demokrasi, sebagian orang mengacaukannya dengan kebebasan berbicara dan berpendapat. Karenanya negara memiliki kewajiban 249 melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas negara dan aparat meyakinkan bahwa distribusi/transmisi informasi elektronik yang bersifat hasutan, ajakan untuk menumbuhkan rasa kebencian dan/atau permusuhan yang memiliki potensi kekerasan, tidak boleh berkembang menjadi kekerasan yang faktual. Disitulah pentingnya keberadaan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Awalnya konflik itu bisa antar-individu, kemudian meluas menjadi konflik komunal, antar-kelompok kelompok masyarakat, bahkan bisa memunculkan persekusi, kerusuhan, dan kekerasan antar kelompok. Disitulah mengapa hate speech berupa hasutan itu dilarang karena sangat berbahaya bagi kerukunan, bahkan keutuhan sebuah bangsa. Negara Wajib Melindungi Warganya Dari Objek Hasutan Kebencian Dan Permusuhan Hasutan kebencian adalah perbuatan mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk, dalam hal ini adalah memicu kebencian dan permusuhan Wujudnya bisa berupa ajakan melakukan pengucilan, diskriminasi, hingga kekerasan pada individu dan/atau kelompok tertentu. Pada tingkat paling ekstrim, hasutan bisa menimbulkan kebencian kolektif, hingga memunculkan keinginan penyerangan, persekusi, yang tidak hanya di media sosial tapi juga di kehidupan fisik, di kehidupan nyata. Oleh karena itu negara harus melarang hasutan, agar tidak terjadi pengucilan, kerusuhan, pembantaian, pembakaran, pengusiran, pembumihangusan kampung, atau pemusnahan terhadap kelompok tertentu yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Di dalam sejarah kerusuhan dan pembantaian di beberapa negara. Tindakan kekerasan terhadap suatu individu, atau kelompok acap kali didahului dengan hasutan, ajakan membenci dan memusuhi. Provokasi sekarang banyak dilakukan melalui media sosial atau transaksi elektronik. Hate speech berupa hasutan kebencian bisa merampas hak asasi dan kebebasan pihak lain. Namun dalam praktek, "hate speech" sering berlindung di balik prinsip prinsip demokrasi, sebagian orang mengacaukannya dengan kebebasan berbicara dan berpendapat. Karenanya negara memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas negara dan aparat meyakinkan 250 bahwa distribusi/transmisi informasi elektronik yang bersifat hasutan, ajakan untuk menumbuhkan rasa kebencian dan/atau permusuhan yang memiliki potensi kekerasan, tidak boleh berkembang menjadi kekerasan yang faktual. Disitulah pentingnya keberadaan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Awalnya konflik itu bisa antar-individu, kemudian meluas menjadi konflik komunal, antar-kelompok kelompok masyarakat, bahkan bisa memunculkan persekusi, kerusuhan, dan kekerasan antar kelompok. Disitulah mengapa hate speech berupa hasutan itu dilarang karena sangat berbahaya bagi kerukunan, bahkan keutuhan sebuah bangsa. Beberapa Frasa Di UU ITE Yang Perlu Dipahami Makna frasa “orang lain” dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 1/2024 Tentang ITE, diartikan sebagai naturlijk persoon, orang secara alami, bukan badan hukum atau recht persoon, sehingga orang yang berhak mengadu itu adalah korban yang nama atau identitasnya disebut saat diserang kehormatannya. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU No. 1 tahun 2004 yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Sedang frasa “suatu hal” dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 itu terkait dengan pengertian perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP. Dengan demikian frasa “suatu hal” itu bermakna suatu perbuatan yang dituduhkan, yaitu melakukan perbuatan tertentu yang buruk atau melanggar perundangan. Sedangkan frasa “tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 menurut ahli, dipakai karena memang ada profesi yang perlu dilindungi dari pemberlakuan norma ini, yaitu mereka yang dalam profesinya berhak mengirimkan atau mendistribusikan informasi elektronik yang sifatnya hasutan. Misal wartawan, dan peneliti, dalam pekerjaannya sering harus mengirimkan informasi yang dibuat orang atau pihak tertentu yang bersifat menghasut. Dalam Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems (2001), ketentuan yang berlaku 251 di Uni Eropa ini juga memberlakukan frasa intentionally and without right, sengaja tanpa hak. Hal itu juga untuk melindungi profesi tertentu dalam menjalankan pekerjaannya. 2. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. Pendapat atau keterangan terkait permohonan pengujian norma KUHP dan UU ITE dalam Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024, di mana masalah konstitusionalitas norma yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut: 1. Frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk juga kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara serampangan apalagi tanpa hak”. 2. Frasa “perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak pidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang tidak dimaknai “perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal”. Artinya, Pemohon meminta agar ketentuan Pasal 45 ayat (6) UU ITE ikut dikecualikan dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE. 3. Frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara serampangan apalagi tanpa hak”. 4. Frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara serampangan apalagi tanpa hak”. 252 5. Frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Terkait pokok masalah yang dipersoalkan di atas terdapat 4 (empat) pokok masalah yang menurut ahli perlu dijelaskan. Pertama, apakah “frasa kepentingan umum” dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a ITE mengandung ambiguitas norma dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945? Kedua, apakah dengan tidak dikecualikannya norma Pasal 45 ayat (6) dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945? Ketiga, apakah frasa “pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian sehingga bertentangan dengan UUD 1945? Keempat, apakah frasa “kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945? Pertama, terkait frasa “kepentingan umum” yang dituangkan dalam UU ITE, frasa tersebut memiliki makna yang sama dengan penggunaan frasa dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Diantaranya dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, di mana kepentingan umum diartikan sebagai “kesejahteraan dan kemanfaatan umum”; dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, kepentingan umum diartikan sebagai “kesejahteraan umum”; dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, kepentingan umum juga dimaknai sebagai “kesejahteraan umum”, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang juga menggunakan frasa “kepentingan umum”. Seluruh UU yang berlaku merupakan satu kesatuan dalam sistem norma negara Indonesia, sehingga penggunaan konsep tertentu dalam satu UU memiliki hubungan dan dapat dijelaskan dengan menghubungkan dengan UU lainnya. Apalagi untuk konsep “kepentingan umum”, hal ini sudah digunakan secara umum pada semua peraturan perundang-undangan yang ada, di mana maknanya sama, yaitu kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Maksud yang sama pun berlaku untuk menjelaskan maksud frasa “kepentingan umum” dalam 253 UU ITE, di mana kepentingan umum yang dikecualikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan atau kemanfaatan umum. Bagaimana jika frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 310 KUHP dan UU ITE dimaknai sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, yaitu dimaknai “termasuk juga kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara serampangan apalagi tanpa hak”? Jika frasa “kepentingan umum” dimaknai demikian, justru akan menimbulkan ketidakpastian maksud. Kepentingan umum adalah kesejahteraan atau kemanfaatan umum, sedangkan kritik terhadap kebijakan, penyelenggara negara, dan penyalahgunaan wewenang berbeda dengan kepentingan umum. Berbeda dalam arti, kepentingan umum itu bukan cara, melainkan tujuan, sedangkan kritik adalah cara mengekspresikan pikiran terhadap kondisi yang terjadi. Tujuan dan cara itu merupakan dua hal berbeda, sehingga bagaimana mungkin memaknai norma berisi maksud/tujuan dengan rumusan norma yang berisi tentang cara? Kedua, terkait pengecualian norma Pasal 45 ayat (6) dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE. Rumusan norma-norma tersebut sebagai berikut: (1) Pasal 45 ayat (4): Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Pasal 45 ayat (6): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (3) Pasal 45 ayat (7): Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri. 254 Menurut Ahli, pilihan pembentuk undang-undang untuk hanya mengecualikan perbuatan pidana dalam Pasal 45 ayat (4) dan tidak termasuk Pasal 45 ayat (6) melalui Pasal 45 ayat (7) UU ITE sudah tepat. Sebab, perbuatan menyerang kehormatan dan nama naik seseorang mungkin saja terjadi karena adanya kepentingan umum, sehingga ketika hal itu dilakukan untuk kepentingan umum, maka ia tidak dapat dipidana atas dasar norma pengecualian. Lain halnya dengan fitnah, di mana perbuatan ini sama sekali tidak dapat dikecualikan, termasuk untuk kepentingan umum sekali pun. Dalam konteks ini, atas nama kepentingan umum sekalipun, seseorang tidak boleh difitnah. Dengan demikian, pilihan pembentuk undang-undang untuk tidak memasukkan perbuatan pidana fitnah sebagai yang dikecualikan dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE justru memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap orang untuk tidak difitnah, sekali pun untuk alasan kepentingan umum. Ketiga, mengenai frasa “pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE. Rumusan Pasal 28 ayat (3) UU UTE tersebut sesungguhnya sejalan dengan Pasal 263 KUHP. Menurut ahli, rumusan terkait “pemberitahuan bohong” dalam UU ITE sudah berbeda dengan apa yang sebelumnya dimuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang telah diuji dan dikabulkan MK melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Sebab, dalam Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE, frasa “pemberitahuan bohong” tidak berdiri sendiri melainkan disatukan dengan frasa “yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat”. Artinya, makna atau cakupan dari perbuatan menyebarkan pemberitahuan bohong yang diancam pidana hanya pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Jadi, suatu pemberitahuan bohong yang dikriminalisasi melalui Pasal 28 ayat (3) UU ITE sudah memiliki ukuran yang jelas. Dalam konteks itu, perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam norma tersebut sangat terukur dan pasti, sehingga tidak dapat dinilai telah mengandung ambiguitas dan ketidakpastian. Berbeda jika rumusannya hanya berhenti sampai pada frasa “pemberitahuan bohong” saja tanpa diikuti frasa “yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat”, maka baru dapat dikualifikasi mengandung ketidakjelasan batas dan dapat menimbulkan ketidakpastian. 255 Dengan rumusan tersebut, penilaian MK terhadap ketidakjelasan ukuran “berita atau pemberitahuan bohong” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 telah ditindaklanjuti pembentuk undang-undang dengan memberikan parameter yang jelas terhadap perbuatan menyebarkan pemberitahuan bohong, yaitu pemberitahuan yang menimbulkan kerusuhan. Dengan kejelasan ukuran itu, maka tidak akan ada ancaman terhadap kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau salah. Dengan demikian, ruang aktualisasi warga negara memberikan pendapat dan pikirannya kepada negara tetap terlindungi. Sebab, larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan menyampaikan pemberitahuan bohong dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE dibatasi hanya untuk pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat. Keempat, mengenai frasa “kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang dinilai terlalu luas dan tidak jelas indikatornya, sehingga mengandung kekaburan atau ketidakjelasan. Menurut ahli, dalam merumuskan norma tersebut, pilihan menggunakan kata “kesusilaan” merupakan jalan yang tidak dapat dielakkan. Hanya saja, maksud atau ukuran frasa tersebut jelas dapat dipahami, yaitu berkenaan dengan standar moral yang hidup dalam masyarakat, sehingga ia tidak dapat dinilai tidak jelas. Kalau “kesusilaan” tidak digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menilai konten tertentu yang disebarkan melalui media elektronik, maka hal-hal berkenaan dengan sesuatu yang tidak senonoh dan tidak sesuai standar moral masyarakat, tidak akan dapat dikendalikan dan akan dapat merusak tatanan sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. [2.6] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi), yaitu pada tanggal: 1. 10 Oktober 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR RI yang dimohonkan penundaan oleh Pemerintah; 256 2. 29 Oktober 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR RI; 3. 13 November 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemohon Perkara 105/PUU-XXII/2024; 4. 5 Desember 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 105/PUU-XXII/2024 dan Ahli Presiden; dan 5. 17 Desember 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli Presiden, atas 2 (dua) permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE 1/2024 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP 1946 terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, sebagai berikut: Permohonan pengujian ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (7) huruf a, dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024 terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Adi Guna Prawira Lubis, S.H., M.H., dkk kesemuanya adalah advokat dan/atau konsultan hukum yang berkantor di Kantor Hukum Adi Guna Prawira & Partners beralamat di Jalan H.T. Rizal Nurdin Km.7 Nomor 75 Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai kuasa hukum dari Jovi Andrea Bachtiar, S.H., selanjutnya disebut Pemohon 115, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Perbaikan Permohonan tanggal 18 September 2024, yang secara bersama-sama disebut sebagai Pemohon. Perkenankanlah Presiden (selanjutnya disebut Pemerintah) menyampaikan Kesimpulan Presiden yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden dan Tambahan Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada saat persidangan, yaitu sebagai berikut: 257 I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, dengan alasan sebagai berikut: Terhadap Pemohon 115, Pemerintah berpendapat Pemohon 115 tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa permohonan Pemohon 115 didasarkan pada kasus konkret yang dialami oleh Pemohon 115 dimana menurut Pemerintah dalil kerugian Pemohon tersebut lebih tepat disebut sebagai kerugian akibat implementasi norma, bukan kerugian akibat inkonstitusionalitas norma. b. Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon 115 halaman 5 s.d halaman 11 angka 4, Pemohon 115 sebagai peorangan Warga Negara Indonesia pada intinya mendalilkan diri sebagai aktivis penegakan hukum, Jaksa, serta pengamat Hukum Tata Negara yang sedang mengalami kriminalisasi karena melontarkan kritik terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi di tempat Pemohon 115 bekerja, namun demikian pemidanaan tersebut bukan masalah kritik akan tetapi lebih pada masalah implementasi penyampaian pandangan Pemohon 115 melalui media sosial yang materinya diduga memuat informasi yang melanggar kesusilaan dan menyerang kehormatan nama baik seseorang. Selain itu, terhadap pelaporan tindak pidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap di pengadilan, sehingga kerugian yang didalilkan Pemohon 115 baru berupa asumsi. Dalam hal ini, Pemerintah berpendapat bahwa untuk dapat dianggap memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan di MK, Pemohon 115 harus dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusi yang nyata dan spesifik akibat ketentuan yang dipermasalahkan. c. Menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK, pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah mereka yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Dalam konteks ini, Pemohon 115 seharusnya mampu menjelaskan dengan tegas perannya dalam kapasitas mana Pemohon 115 mengajukan permohonan: apakah sebagai Jaksa yang memiliki kewenangan hukum, 258 sebagai aktivis yang memperjuangkan kepentingan publik, atau sebagai individu yang mengalami kerugian secara pribadi. d. Pemohon 115 tidak memiliki hubungan langsung dan nyata dengan ketentuan hukum yang dipersoalkan. Dalam hal ini, Pemohon 115 tidak menunjukkan bagaimana setiap peran yang diakuinya berkontribusi pada kerugian konstitusi yang dialami. Ketidakjelasan mengenai peran Pemohon 115 mengakibatkan ketidakjelasan klaim dan substansi permohonan yang diajukan, sehingga sulit untuk melakukan identifikasi terkait kedudukan hukum Pemohon 115, apakah pasal yang diajukan untuk diuji telah mengakibatkan kerugian kepada hak dan kewajibannya sebagai Jaksa ataukah merugikan hak konstitusional sebagai warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah memohon kepada MK kiranya mempertimbangkan ketidakjelasan legal standing Pemohon 105 ini sebagai tidak cukup untuk melanjutkan permohonan. e. Bahwa pihak Pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon 115 bukan merupakan bentuk kesalahan aturan atau salah tafsir (misinterpretation) terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Pemohon 115 saat ini berstatus sebagai tersangka dalam suatu perkara yang terkait dengan pengungkapan ujaran asusila melalui media elektronik. Ketentuan dalam UU ITE secara jelas mengatur bahwa setiap individu bertanggung jawab atas konten yang mereka sampaikan di platform digital. Pengungkapan ujaran yang dianggap asusila tidak hanya melanggar norma- norma sosial yang berlaku, tetapi juga berpotensi merugikan pihak lain serta menciptakan dampak negatif di masyarakat. f. Bahwa tidak ada relevansi Pemohon 115 mengajukan pengujian terhadap Pasal a quo dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Pemohon 115, selain itu pasal yang dimohonkan pengujian merupakan pengecualian perbuatan pidana pencemaran yang tidak dapat dikategorikan kriminalisasi kepada pihak Pemohon 115. Hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai kerugian hak konstitusi yang disebabkan hukum yang berlaku. Sebaliknya status tersangka Pemohon 115 menunjukkan konsekuensi hukum yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang relevan terhadap perbuatannya. g. Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa setiap individu, termasuk Pemohon 115 yang mendalilkan diri sebagai seorang penegak hukum 259 (jaksa), harus menghormati norma hukum dan etika yang ada, serta memahami bahwa kebebasan berekspresi tetap terikat pada tanggung jawab individu bahkan profesi Pemohon 115 (kode etik). Dalam menggunakan hak untuk berpendapat tetap harus didasarkan pada tanggung jawab menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi tanggung jawab etik profesi. h. Selain itu, Pemohon 115, dalam permohonannya, berusaha ingin mengarahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menjadi positive legislator dan bertindak sebagai pembentuk undang-undang dalam membuat rumusan norma baru sesuai petitum Pemohon 115 karena Pemohon 115 lebih banyak menguraikan masukan-masukannya terkait perbaikan rumusan ketentuan-ketentuan yang diuji dibandingkan menguraikan hubungan kerugian yang dialaminya sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI A. Persidangan tanggal 29 Oktober 2024: Pada masa persidangan atas permohonan pengujian register 105/PUU- XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., dan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya terhadap Keterangan Presiden pada persidangan tanggal 29 Oktober 2024. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi tersebut, 260 Pemerintah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 13 Desember 2024 yang telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2024 dengan inti pokok keterangan sebagai berikut: 1. Berkenaan dengan Pasal II UU ITE 1/2024: a. Ketentuan Pasal II UU ITE 1/2024 merupakan penyelarasan dan pengharmonisasi hukum norma pidana Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan KUHP 2023 dan mengantisipasi kekosongan hukum dan komplikasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dari UU ITE 1/2024 terhadap Pasal 622 ayat (1) huruf r dan Pasal 622 ayat (1) KUHP 2023 sebelum KUHP baru efektif diberlakukan pada 2 Januari 2026. b. Meskipun beberapa pasal terkait kasus konkrit Pemohon yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE 11/2008 jo. UU ITE 19/2016 telah diakomodir dalam Pasal 433 jo. Pasal 441 KUHP 2023, Pemerintah tidak menghilangkan pasal berkenaan dengan materi muatan tersebut dalam UU ITE 1/2024 karena secara de facto penerapan norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 masih tidak sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, tetapi secara de jure KUHP 2023 belum berlaku hingga 2 Januari 2026. Kekosongan hukum tersebut dapat berdampak signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan dalam UU ITE yang telah dikomodir dalam KUHP 2023 dirumuskan kembali selaras dengan norma KUHP 2023 terkait, dengan tetap mempertimbangkan aspek lex posterior derogat legi priori. c. Oleh karena itu, dibentuklah Pasal II UU ITE 1/2024 yang mengatur bahwa pada saat undang-undang a quo berlaku, beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP 2023. Dengan demikian, Pasal II UU ITE 1/2024 mengatur dan menegaskan sunset provision dari beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE yang telah diakomodir dalam KUHP 2023. d. Selain hal tersebut, berkenaan dengan norma pemberlakuan Pasal II UU ITE 1/2024 dan pernyataan Pemerintah yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE 1/2024 juga harus dapat 261 dilanjutkan saat KUHP 2023 mulai berlaku, Pemerintah memberikan klarifikasi bahwa maksud Pemerintah adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE 1/2024 juga tetap harus sinkron dan sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP 2023 yang diundangkan lebih dulu dari UU ITE 1/2024 namun berlaku lebih kemudian dibandingkan UU ITE 1/2024. 2. Berkenaan dengan rumusan pengecualian dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang tidak diakomodir dalam UU ITE 1/2024: 1. Frasa “orang lain” yang diatur dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 perlu dipahami dari aspek historis, aspek substantif kepentingan hukum, aspek kontekstual, dan aspek sistematika pengaturan norma penghinaan. 2. Dilihat dari aspek-aspek dimaksud, unsur “seseorang” yang sama maksud dan tujuannya dengan “orang lain” adalah berkenaan dengan pribadi kodrati (natuurlijk persoon) dan bukan pribadi hukum (rechtspersoon). 3. Dalam UU ITE 1/2024 juga telah ditegaskan ketentuan a quo merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. 3. Berkenaan dengan perbedaaan Kritik dengan Hasutan: a. Kritik didefinisikan sebagai penilaian yang objektif, spesifik, dan konstruktif, sedangkan hasutan melibatkan ajakan atau provokasi untuk tindakan negatif. b. Pemerintah menegaskan bahwa UU ITE tidak membatasi kritik konstruktif yang dilakukan untuk kepentingan umum, tetapi mengatur pidana untuk hasutan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. 4. Berkenaan dengan nilai Filosofis dan Sosiologis: a. Perubahan UU ITE didasarkan pada Pancasila sebagai falsafah negara untuk menyeimbangkan hak atas kebebasan berpendapat dan perlindungan martabat individu. b. Pertimbangan sosiologis mencakup peningkatan pengguna internet dan tantangan pengelolaan konten ilegal di era digital. 262 5. Berkenaan dengan Unsur "Tanpa Hak": a. Unsur “tanpa hak” dalam ketentuan UU ITE termasuk juga yang ada dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 merupakan unsur yang dimasukkan untuk melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan pola penormaan rumusan pidana di beberapa instrumen internasional. Konsep unsur “tanpa hak” juga mengakomodasi unsur “without right” yang diadopsi dari Budapest Convention on Cybercrime 2001 (Budapest Convention 2001). Tidak hanya Budapest Convention 2001, Draft United Nations Convention Against Cybercrime tertanggal 7 Agustus 2024 sebagai hasil kesepakatan negara-negara di dunia juga memuat unsur “without right”. b. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan dalam Keterangan Presiden tertulis halaman 42 sampai dengan halaman 43, unsur “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 yang dimohonkan dalam pengujian undang-undang a quo ini mencerminkan upaya melindungi hak hukum tertentu, misalnya dalam hal distribusi atau transmisi konten elektronik yang memuat hate speech yang secara hukum sah berhak untuk melakukan hal tersebut, seperti dalam kajian, telaahan, atau penelitian akademik, penegakan hukum, dan pemberitaan/jurnalistik. Unsur “tanpa hak” diperlukan untuk melindungi orang-orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mendstribusikan atau mentransmisikan konten elektronik dalam suatu Sistem Elektronik tersebut. Uraian lebih lanjut mengenai “unsur tanpa hak” juga akan Pemerintah elaborasi di bagian lain Kesimpulan ini ada tanggapan atas pertanyaan Hakim Konstitusi pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 dan atas tanggapan Ahli Pemohon 105. 6. Berkenaan dengan kekhawatiran Pasal Karet: Pemerintah menjelaskan bahwa norma dalam UU ITE 11/2008 jo. UU ITE 19/2016 yang dianggap multitafsir justru dengan pembentukan UU ITE 1/2024 telah dirancang ulang dan diselaraskan dengan KUHP 2023 untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum, sehingga tidak menjadi alat kriminalisasi yang sewenang-wenang. 263 B. Persidangan tanggal 13 November 2024: Atas Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M pada persidangan tanggal 13 November 2024 terkait mengapa Pemerintah tidak menggunakan norma penghinaan dan norma penghasutan dalam KUHP 2023 ke dalam UU ITE 1/2024 sehingga UU ITE 1/2024 tidak perlu mengatur kembali norma penghinaan dan norma penghasutan hanya dalam kurun waktu 2024 s.d. 2026, dapat Pemerintah berikan keterangan sebagai berikut. 1. Secara hakiki, norma pidana penghinaan dan penghasutan yang diatur dalam UU ITE 1/2024 adalah murni cybercrime dalam kategori cyber- enabled crime, sedangkan norma pidana penghinaan dan penghasutan dalam KUHP 2023 mencakup perbuatan pidana konvensional dan cyber-enabled crime. 2. Norma dasar penghinaan yang diatur dalam Pasal 433 KUHP 2023 tidak menunjukkan adanya karakteristik perbuatan yang dilakukan di ruang siber. Pasal 441 KUHP 2023 merupakan pemberatan terhadap Pasal 433 KUHP 2023 dalam hal perbuatan menyerang kehormatan tersebut dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Akan tetapi, ketentuan pidana dalam KUHP 2023 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud “sarana teknologi informasi.” Di lain pihak, UU ITE telah mendefinisikan “Informasi Elektronik”, “Dokumen Elektronik”, dan “Sistem Elektronik” sebagaimana digunakan dalam Pasal 27A UU 1/2024. 3. Norma Pasal 242 KUHP 2023 juga mengatur penghasutan yang dilakukan secara konvensional maupun cyber-enabled crime, yaitu dengan memperluas ruang lingkup “Di Muka Umum”. Pasal 242 KUHP 2023 mengatur: Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas lisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 264 Pasal 158 KUHP 2023 mendefinisikan “Di Muka Umum” sebagai berikut. “di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.” 4. Mengingat UU ITE mengatur perbuatan yang dilakukan secara elektronik, maka UU ITE menggunakan unsur-unsur yang merefleksikan perbuatan yang dilakukan secara elektronik tersebut, yaitu: (1) Dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024, konten “menyerang kehormatan atau nama baik …” adalah “dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” (2) Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024, “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” 5. Mengingat keterbatasan KUHP 2023 dan karakteristik UU ITE, Pemerintah mempertahankan karakteristik transaksi elektronik UU ITE dan mengadopsi konsep dan konstruksi hukum KUHP 2023 ke dalam UU ITE 1/2024. Akan tetapi, mengingat norma pidana penghinaan dan penghasutan sudah diatur dalam KUHP 2023, UU ITE 1/2024 hanya mengatur keberlakuan norma penghinaan dan penghasutan hingga akhir tahun 2025. Politik hukum ini bukanlah suatu inkonsistensi atau keragu-raguan, tetapi politik hukum tersebut dimaksudkan untuk mencegah kekosongan hukum dan mempertahankan integritas kodifikasi dalam KUHP 2023. C. Persidangan tanggal 17 Desember 2024: Atas Pertanyaan Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. terkait permasalahan rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 usulan Pemohon 105 pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, dapat Pemerintah sampaikan tanggapan permasalahan konstitusionalitas usulan rumusan dari Pemohon 105 tersebut, sebagai berikut: 265 Norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 eksisting Usulan Pemohon 105 Perubahan Norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan distriminasi, pemusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. 1. Bahwa dalam usulan Pemohon 105 Perubahan Norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 tidak dimuat unsur “tanpa hak”. Padahal sebagaimana telah Pemerintah jelaskan di bagian A di atas serta uraikan dan tegaskan dalam Tambahan Keterangan Pemerintah hal 30 s.d. 34 dan keterangan Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, SH, MA dalam sidang tanggal 17 Desember 2024, unsur “tanpa hak” memiliki nilai kostitusionalitas untuk melindungi profesi tertentu (seperti pers atau peneliti) dalam menjalankan aktivitas profesinya. Selain itu, dimuatnya unsur “tanpa hak” juga sejalan dengan praktik instrument regional dan internasional dalam mengkriminalisasi hate speech atau xenophobic content. Menghilangkan atau menghapus unsur “tanpa hak” akan dapat mengkriminalisasi profesi-profesi tersebut. 2. Unsur mentransmisikan merupakan unsur yang penting dan relevan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024. Sebagaimana telah dijelaskan dengan gamblang oleh Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.A. dalam sidang tanggal 17 Desember 2024 bahwa hasutan 266 sangat mungkin terjadi melalui perbuatan mentransmisikan dari satu orang ke satu orang lain. Dalam hal diakukmulasikan, perbuatan mentransmisikan melalui konsep mass-self communication, dapat memiliki efek yang sama dengan mendistribusikan: “di era digital, di era digital sekarang ini, terjadi apa yang disebut fenomena mass self communication, informasi itu menyebar ke jutaan orang, bahkan mungkin ratusan juta orang, bukan lagi lewat media massa, komunikasi massa yang diketahui umum, yang sifatnya umum, tapi seringkali informasi-informasi yang melanggar undang-undang itu disebarkan, itu lewat self to self communication, komunikasi dari pribadi ke pribadi, person to person communication. Itu yang oleh Manuel Castell tahun 2007 disebut sebagai mass self communication. Jadi, kalau ada … ada saya tidak suka kepada satu kelompok orang tertentu karena berbeda suku, ras, agama, saya menghasut tidaklah lewat secara umum, tapi lewat WA pribadi untuk mengajak kepada orang lain memusuhi atau katakanlah melakukan diskriminasi kepada orang yang berbeda.” 3. Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 memiliki norma operasional yang lebih luas dan elaboratif dibandingkan Pasal 28 ayat (2) usulan Pemohon 105. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 digunakan “yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain”. Unsur “yang sifatnya” menekankan pada makna bahwa esensi, ciri, atau kekhasan dari konten yang dipermasalahkan adalah menghasut, mengajak, atau memengaruhi. Sebaliknya, unsur “yang merupakan hasutan” menunjukkan sempitnya dan terbatasnya ruang lingkup pasal tersebut. KBBI mendefinisikan menghasut dengan perbuatan “membangkitkan hati orang supaya marah.” Padahal, pelaku tidak perlu harus membuat orang lain marah terhadap individu atau kelompok Masyarakat tertentu agar orang lain tersebut mendiskriminasi individu atau kelompok masyarakat yang dimaksud. Perbuatan mengajak atau memengaruhi orang lain untuk mendiskriminasi atau menimbulkan rasa benci terhadap individu atau masyarakat tertentu (tanpa menimbulkan orang lain marah) dapat 267 memiliki nilai cela atau bahaya (harmful) dengan menghasut. Dengan demikian, unsur “menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain” memiliki jangkauan lebih luas dan lebih memberikan perlindungan bagi perlindungan hak asasi dibandingkan “merupakan hasutan”. 4. Norma usulan Pemohon 105 merupakan delik formil. Delik formil tanpa ada unsur “tanpa hak” jelas akan mempermudah kriminalisasi terhadap perbuatan distribusi konten yang dianggap menghasut. Lebih jauh lagi, Pemohon 105 mengusulkan agar delik formil tersebut mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Konstruksi delik formil dengan ancaman pidana yang dapat dilakukan penahanan akan kontraproduktif dengan upaya perlindungan hak asasi manusia yang diusung oleh Pemohon 105 dalam permohonannya. Sebaliknya, norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 diatur dalam delik materiel. Pasal a quo tidak perlu menunggu terjadinya violence seperti “kekerasan” atau “menyerang balik” sebagaimana diasumsikan oleh ahli Pemohon 105, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman (Risalah Sidang Perkara 105/115, tanggal 5 Desember 2024, hal. 16). Akibat yang dilarang berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2028 adalah “timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.” Timbulnya “rasa kebencian” adalah akibat yang dilarang yang dinilai sesuai atau pantas mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Timbulnya “rasa kebencian” tidak harus muncul “kekerasan” atau “menyerang balik” sebagaimana dimaksud Ahli Pemohon 105 tersebut. Dalam media sosial, timbulnya rasa kebencian dapat dinilai dari komentar atau tanggapan para pengguna lain yang melihat, membaca, menonton konten yang di-posting oleh pelaku. 5. Norma Usulan Pemohon 105 belum sejalan dengan konsep hate speech yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech mendefinisikan hate speech: “any kind of communication in speech, writing or behaviour, that attacks or uses pejorative or discriminatory language with 268 reference to a person or a group on the basis of who they are, in other words, based on their religion, ethnicity, nationality, race, colour, descent, gender or other identity factor.” Norma usulan Pemohon 105 tidak menjelaskan apakah pasal yang diusulkannya ditujukan untuk melindungi seseorang, satu kelompok tertentu, atau keduanya. Tidak ditegaskannya unsur seseorang atau kelompok tertentu merupakan permasalahan lex certa. Sebaliknya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 dengan tegas melindungi baik individu atau kelompok masyarakat tertentu karena faktor identitas yang mereka miliki. 6. Permasalahan siapa pihak yang dilindungi dalam Pasal 28 ayat (2) merupakan hal mendasar yang perlu diatur secara tegas. Dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE, Pemerintah telah menganalisa Pasal 242 KUHP 2023 yang mengatur norma sebagai berikut. “Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas lisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Dalam ketentuan tersebut, pembentuk KUHP 2023 menegaskan bahwa perlindungan yang diberikan Pasal 242 adalah terhadap “satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia”. Pasal a quo tidak dimaksudkan untuk diterapkan terhadap individu. 7. Frasa “yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar” usulan Pemohon 105 tersebut bermasalah dalam lex certa, yaitu rumusan tersebut secara literal dapat dibaca hasutan [mengenai] “kebencian melakukan diskriminasi …”, yang seharusnya hal tersebut tidak dikriminalisasi. Atas Pertanyaan Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 terkait konsekuensi dan 269 implikasi apabila yang dimohonkan Pemohon 105 itu agar dimaknai saja seperti yang dirumuskan dalam KUHP 2023 apa konsekuensinya atau implikasinya, dapat Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Sebagaimana Pemerintah jelaskan pada halaman 4 Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 13 Desember 2024 dan Bukti PK-3 Pemerintah, perumusan ketentuan pidana UU ITE 1/2024 berangkat dari permasalahan revisi UU ITE 1/2008 jo UU ITE 19/2016 yang pada waktu itu masih dianggap belum dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan yang ada, bahkan implementasi beberapa pasal UU ITE di lapangan dianggap kerap menimbulkan polemik. UU ITE kemudian diusulkan untuk direvisi kembali untuk pengaturan yang lebih baik. 2. Berkenaan dengan materi tanggapAn atas pertanyaan Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, Pemerintah menjawab dengan merujuk kembali hal yang telah Pemerintah uraikan pada Bagian II huruf A, huruf B, dan huruf C Kesimpulan Presiden ini di atas, yang pada intinya: a. Ketentuan UU ITE 1/2024 bertujuan mengantisipasi kekosongan hukum dan potensi komplikasi hukum terkait KUHP 2023 yanag baru berlaku. Ketentuan ini merupakan upaya harmonisasi norma pidana UU ITE dengan KUHP 2023. b. Norma pidana penghinaan dan penghasutan dalam UU ITE 1/2024 adalah cybercrime dalam kategori cyber-enabled crime, sementara dalam KUHP 2023, norma serupa mencakup tindak pidana konvensional dan cyber-enabled crime. Namun, KUHP 2023 tidak mendefinisikan "sarana teknologi informasi," sedangkan UU ITE telah mendefinisikan "Informasi Elektronik," "Dokumen Elektronik," dan "Sistem Elektronik" sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024. c. Untuk mengatasi keterbatasan KUHP 2023, UU ITE 1/2024 politik hukumnya adalah mempertahankan karakteristik transaksi elektroniknya sekaligus mengadopsi konsep hukum dari KUHP 2023. Namun, norma pidana penghinaan dan penghasutan dalam UU ITE 1/2024 hanya berlaku s.d. untuk mencegah kekosongan hukum dan menjaga integritas kodifikasi KUHP 2023. 270 3. Selain itu, kiranya juga dapat Pemerintah kembali nyatakan bahwa hal- hal yang didalilkan Pemohon 105 berkenaan dengan “kerugian konstitusionalnya yang dialaminya” sebenarnya bukan diakibatkan oleh keberlakukan UU ITE 1/2024 yang justru perumusannya sudah lebih menunjukkan adanya lex certa dibandingkan UU ITE 11/2008 jo. UU ITE 19/2016. Oleh karena itu mohon kiranya kebijaksaan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara a quo dengan tetap melihat kekhasan karakteristik transaksi elektronik UU ITE, politik hukum, dan goodwill pembentuk undang-undang berkenaan dengan ketentuan pidana dalam UU ITE 1/2024, serta tidak serta merta memberlakukan awal KUHP 2023 atas dasar permohonan a quo yang tidak tepat terkait objek permohonan dan kualitas kerugiannya. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimohonkan pengujian terbukti tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan menolak permohonan Pemohon seluruhnya. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan UU ITE 1/2024 dan KUHP 1946 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara Register 105/PUU-XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 271 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon Perkara Register 105/PUU- XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon Perkara Register 105/PUU-XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, 5. Menyatakan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (7) huruf a, dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 272 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 273 d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 274 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa ”melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), frasa ”melanggar kesusilaan” dalam Pasal 45 ayat (1), frasa ”dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, frasa ”perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7), frasa ”dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a, serta Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: 1. Pasal 310 ayat (3) KUHP (1)... (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. 2. Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum; (2) ... 3. Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 (1) ... (3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Eleketronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. 4. Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (2) ... 5. Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 (1) ...; (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum; b. ...; 275 6. Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 (1) ...; (7) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. ...; 7. Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 (1) ...; (7) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. ...; 8. Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 (1) ...; (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana diatur oleh Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa [vide bukti P-5] dan aktivis serta pengamat hukum tata negara yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia, antara lain terlibat dalam beberapa upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa Pemohon saat ini sedang mengalami kriminalisasi dan dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan [vide bukti P-3] dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung kesusilaan hanya karena mengkritik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi jabatan Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar tidak menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan [vide bukti P-4] tanpa disertai adanya Surat Perintah dan Akta Pengawasan Melekat, terlebih untuk kepentingan pribadi. Padahal tidak seharusnya seorang warga negara yang mengkritik untuk kepentingan umum dipidana, hanya karena menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyatakan pendapat di hadapan umum; 276 5. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat ketidakjelasan atau ambiguitas dalam memaknai frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, frasa ”melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), frasa ”dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a, frasa ”perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7), serta Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024, sehingga berpotensi terbukanya kesempatan untuk mengkriminalisasi Pemohon, padahal niat Pemohon hanya mengkritik agar mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusional tersebut, yang menurut Pemohon secara aktual dirugikan dengan berlakunya frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (2) huruf a, frasa ”melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), frasa ”dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a, frasa ”perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024, karena frasa-frasa dimaksud tidak jelas (ambigu) sehingga dianggap oleh Pemohon telah mengkriminalisasi Pemohon dalam menyampaikan pendapatnya di hadapan umum. Di samping itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan anggapan kerugian aktual sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 277 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (2) huruf a, frasa ”melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), frasa ”dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a, frasa ”perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bahkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan bahwa terdapat keinginan penyusun UUD NRI Tahun 1945 agar adanya perlindungan terhadap kebebasan hak warga negara untuk menyatakan pendapat dengan menggunakan media apapun dalam rangka mendukung konsep Indonesia sebagai negara demokrasi- konstitusional; 2. Bahwa menurut Pemohon, pada praktiknya tidak jarang ditemukan banyak Warga Negara Indonesia yang melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan dan/atau penyelenggara pemerintah/negara, justru mengalami upaya kriminalisasi. Misalnya saja, seperti Pemohon pada perkara a quo yang hanya karena mengkritik agar mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan kemudian dilaporkan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan dugaan pencemaran nama baik; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, termasuk pula Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45A ayat (3), dan 278 Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi warga negara yang dengan kepeduliannya mengkritik penyelenggara negara atau kebijakan pemerintah agar bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 4. Bahwa menurut Pemohon, frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 menimbulkan ambiguitas pemaknaan yang berujung pada ketidakjelasan atau disparitas penegakan hukum, dikarenakan tidak adanya penjelasan secara spesifik terkait makna frasa a quo yang diperlukan mengingat dalam hukum pidana berlaku asas legalitas yang menuntut adanya pengaturan dalam undang-undang yang harus secara spesifik dan eksplisit tertulis menyatakan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipidana; 5. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang merupakan perbuatan yang tidak dapat dipidana sehingga membuka celah hukum penjatuhan sanksi pidana bagi warga negara yang melontarkan aspirasi, kritik, dan saran melalui media informasi dan transaksi elektronik khususnya sosial media dengan tuduhan fitnah hanya karena tidak dapat membuktikan kebenaran dari suatu tuduhan terhadap penyelenggara negara; 6. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 mengancam hak kebebasan berpendapat, karena tidak jelasnya definisi “berita bohong yang menimbulkan kerusuhan” sehingga dapat mengekang kritik atau pandangan yang berbeda dan membuka peluang bagi penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang. Adanya rumusan yang tidak jelas dapat diartikan secara luas dan beragam sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena tidak memberikan kriteria yang dapat diukur secara objektif; 7. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 yang menyatakan bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tidak dapat dipidana jika “dilakukan demi kepentingan umum”, harus ditafsirkan secara konstitusional untuk melindungi hak warga negara dalam mengkritik penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat publik lainnya. Kriminalisasi kritik terhadap penyelenggara negara yang disampaikan melalui media sosial, tanpa 279 memandang tujuan kritis tersebut, berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi; 8. Bahwa menurut Pemohon, frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 menunjukkan adanya rumusan tindak pidana yang terlalu luas cakupannya dan tidak jelas indikatornya. Hal ini bertentangan dengan asas lex certa dalam prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana. Frasa “melanggar kesusilaan” dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 dimaknai “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”, sehingga Pemohon memohon untuk memberikan tafsir konstitusional (constitutional interpretation) terhadap frasa a quo dan harus dipahami unsur perbuatan dapat dinyatakan melanggar kesusilaan apabila memenuhi tiga unsur kondisi bersifat kumulatif bukan alternatif yang artinya semua kondisi atau perbuatan tersebut harus terpenuhi dilakukan dalam perbuatan yang diduga melanggar kesusilaan, yaitu melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan; Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya agar menyatakan: 1. frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. Sehingga rumusan Pasal 310 ayat (3) KUHP berubah rumusannya menjadi, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar 280 Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak ”. 2. frasa “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal”. Sehingga rumusan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 secara keseluruhan rumusannya berubah menjadi, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal: a. Dilakukan untuk kepentingan umum b. Dilakukan karena terpaksa membela diri. ” 3. frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. 4. frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. 5. frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. ” 281 6. Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 13 November 2024 yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 13 November 2024, kemudian diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 25 Oktober 2024 dan didengar dalam persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-3 dan 2 (dua) orang ahli Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.A yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 serta didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2024, dan ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada 16 Desember 2024. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. 282 [3.12] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengemukakan bahwa Mahkamah telah menguraikan pandangan berkenaan dengan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025 yang diucapkan sebelumnya [vide Paragraf [3.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 440]. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum berkaitan dengan kebebasan berekspresi dalam penggunaan media elektronik dimaksud berlaku pula terhadap putusan a quo. [3.13] Menimbang bahwa untuk menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 310 ayat (3) KUHP serta ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (7) huruf a, dan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024, serta frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 bersifat ambigu dalam pemaknaan yang berujung pada ketidakjelasan atau disparitas penegakan hukum, sehingga warga negara Indonesia yang melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan dan/atau penyelenggara pemerintah/negara, justru mengalami upaya kriminalisasi. Kemudian, Pemohon menyatakan agar frasa a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk juga/termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak". Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbedaan antara kata hasutan dan kritikan. Berdasarkan KBBI, menghasut artinya membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya) [vide KBBI edisi kelima, 2018, hlm. 581], 283 sedangkan kritik artinya kecaman atau tanggapan [vide KBBI edisi kelima, 2018, hlm. 888]. Dengan merujuk pada arti kata di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai perbedaan antara definisi hasutan dan kritikan berdasarkan KBBI. Hasutan merupakan ajakan untuk membenci atau merendahkan sesuatu, sedangkan kritik merupakan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman atau memperbaiki sesuatu. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, maka berdasarkan definisi tersebut dapat dinilai apakah postingan yang Pemohon sampaikan di media sosial [vide perbaikan permohonan hlm. 7, hlm. 9, dan hlm. 26] merupakan hasutan atau kritikan. Selain itu, harus dibedakan pula antara melakukan kritik dan penghinaan. Menghina adalah perbuatan tindak pidana sebab merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali oleh adanya niat jahat (criminal intent) agar nama baik dan kehormatan orang itu terserang. Jika suatu kritik didahului, disertai, atau diikuti dengan perbuatan menghina maka yang dipidana bukanlah perbuatan kritiknya tetapi perbuatan menghinanya. Selanjutnya, mengenai frasa “kepentingan umum”, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 November 2016, yang merupakan putusan pengujian norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai frasa “kepentingan umum” sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.10.9], yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. [3.10.9] Dari Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, diperoleh pemahaman bahwa (i) “kepentingan umum” diartikan sebagai “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” dan “seponering hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Oleh karena kepentingan umum diartikan “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” dan tidak dijelaskan lebih lanjut batasan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, sehingga dapat diartikan secara luas oleh Jaksa Agung selaku pemegang kewenangan seponering. Bahkan kewenangan tersebut sangat rentan untuk diartikan sesuai dengan kepentingan dari Jaksa Agung, meskipun dalam menerapkan seponering Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 menyatakan, “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”; 284 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa frasa “kepentingan umum” diartikan sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946), dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 21 Maret 2024, Mahkamah telah pula mempertimbangkan mengenai kebebasan berpendapat sebagaimana kutipan pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.18.2] sebagai berikut: [3.18.2] “…berkaitan dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” a quo, jika dicermati oleh Mahkamah telah mengandung adanya sifat “ambiguitas” yang dikarenakan sulitnya menentukan ukuran atau parameter akan “kebenaran“ sesuatu hal yang disampaikan oleh masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar pembenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut. Adanya ketidakjelasan ukuran atau parameter demikian dapat menjadi benih atau embrio bahwa seseorang yang menyampaikan sesuatu hal tersebut telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyampaian berita atau pemberitahuan bohong. Terlebih, jika seseorang akan menyampaikan pendapat atau pikiran, penilaian akan “kebenaran” dan “kabar yang berkelebihan” atas hal yang disampaikan sangat tergantung penilaian oleh subjek hukum yang mempunyai latar belakang yang berbeda- beda, misalnya dari sudut pandang nilai-nilai agama, budaya dan sosial. Oleh karena itu, apabila ukuran atau parameter dalam mengeluarkan pendapat ataupun pikiran yang hanya memperbolehkan menyampaikan sesuatu yang dianggap “benar” saja (tidak bohong) dan tidak berkelebihan yang tidak jelas ukuran atau parameternya baik hal tersebut dilakukan di tempat umum maupun di ranah pribadi, maka hal demikian justru dapat menimbulkan pembatasan terhadap hak setiap orang untuk berkreativitas dalam berpikir guna menemukan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi, karena pada hakikatnya keputusan demokratis yang diambil oleh negara membutuhkan pendapat dan informasi dari warga negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong. Artinya, negara memberikan ruang kepada warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas dalam memberikan pendapatnya atau menyumbangkan pikirannya kepada negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945”. 285 Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, tanpa bermaksud menilai kasus konkret Pemohon, menurut Mahkamah, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hal penting dalam sebuah negara demokrasi dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat antara lain dipertegas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) yang menyatakan setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Selanjutnya, Pasal 25 UU 39/1999 menyatakan, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat, khususnya ketika diekspresikan di muka umum, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Merujuk pada kedua undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, dan lain sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu hak orang lain dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kebebasan berekspresi juga telah mendapat pengakuan universal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 19 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai prinsip universal hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut. Namun, hak tersebut bukan termasuk hak yang mutlak dan tak terbatas. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak yang dapat dibatasi (derogable right), di mana pembatasan tersebut harus dirumuskan secara cermat dan hati-hati. Prinsip kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab merupakan kebebasan yang tetap memperhatikan kaidah hukum yang berlaku, sehingga kebebasan tersebut harus dilandasi oleh kesadaran bahwa kebebasan yang dimiliki tersebut bukan tanpa batas, tetapi dibatasi oleh hak 286 dan kebebasan orang lain. Batasan dalam menjalankan kebebasan ini tercatum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan di atas, menurut Mahkamah frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” merupakan frasa yang harus dijunjung tinggi dalam melakukan kebebasan berpendapat. Hal senada juga diuraikan dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 yang menyatakan, “yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berkespresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat”. Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 di atas dan Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024, makna kepentingan umum merupakan kepentingan sebagian besar masyarakat, termasuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini, negara tidak menghalangi warga negaranya untuk memberikan pendapat atau kritik di muka umum, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, budaya, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan memperhatikan keseluruhan uraian yang dipertimbangkan di atas, petitum sebagaimana yang Pemohon mohonkan justru mempersempit makna norma pasal-pasal a quo, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi yang lain, kebebasan berpendapat juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 serta nilai-nilai moral, kesusilaan, kepentingan umum serta keutuhan bangsa. Tindakan siapapun termasuk Pemohon dalam menyampaikan atau mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial harus memperhatikan ketentuan konstitusi dan nilai-nilai tersebut. Sehingga, kritik yang disampaikan dimaksud tidak dianggap dan memberi peluang kepada penegak hukum untuk menafsirkannya sebagai hasutan, fitnah, atau pencemaran nama baik. Lebih lanjut, menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengkhawatirkan norma Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 287 1/2024 karena tidak memberikan kepastian hukum, jaminan kebebasan berekspresi atau berpendapat, serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, adalah dalil yang tidak berdasar sebab norma pasal-pasal a quo telah memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang dari tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.2] Bahwa sementara itu berkenaan dengan pengujian frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024, setelah Mahkamah mencermati perbaikan permohonan hlm. 23 angka 6, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada bagian posita permohonan, Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai bahwa kritik terhadap penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat publik lainnya demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Sementara itu, pada bagian posita hlm. 23 angka 7 dan petitum angka 5 Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyakarat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata terdapat ketidakkonsistenan (inkonsistensi) antara posita permohonan yang memohon agar frasa a quo dinyatakan dengan conditionally constitutional dan petitum yang memohon agar frasa a quo dinyatakan dengan conditionally unconstitutional. Hal demikian menjadikan dalil Pemohon sepanjang pengujian frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) UU 1/2024 menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). 288 [3.13.3] Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 menunjukkan adanya rumusan tindak pidana yang terlalu luas cakupannya dan tidak jelas indikatornya, sehingga bertentangan dengan asas lex certa dan berpotensi besar dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi orang yang mengkritik atau berpendapat di media sosial tanpa mempertimbangkan niat dan tujuan kritik tersebut, sehingga Pemohon memohon agar frasa dalam pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Sebelum Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan dalil Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan definisi kata susila. Berdasarkan KBBI susila berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan [vide KBBI edisi kelima, 2018, hlm. 1625]. Sedangkan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun [vide KBBI edisi kelima, 2018, hlm. 1625]. Adapun sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya [vide KBBI edisi kelima, 2018, hlm. 125], sehingga asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang terjadi di masyarakat. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang memohon agar frasa “melanggar kesusilaan” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”, menurut Mahkamah, Pemohon perlu membaca pasal tersebut secara menyeluruh dan dalam satu-kesatuan dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024. Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 menyatakan, yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, makna frasa “melanggar kesusilaan” dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tersebut juga selaras dengan 289 Penjelasan Pasal 406 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walaupun belum berlaku saat ini, namun juga menyatakan, yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, dalam perbaikan permohonan hlm. 27 angka 3, Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional (constitutional interpretation) sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024. Sementara itu, pada bagian posita hlm. 27-28 angka 5, Pemohon selain memohon agar frasa a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”, juga memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional (constitutional interpretation) sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024. Sedangkan pada bagian petitum angka 6, Pemohon memohon agar frasa a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Terhadap hal tersebut, apabila yang Pemohon maksudkan sebagaimana sebagian dalil pada bagian posita yang mendalilkan agar frasa a quo diberikan tafsir konstitusional (constitutional interpretation) sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024, oleh karena telah terdapat kesesuaian makna pada frasa “melanggar kesusilaan” antara Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk menafsirkan kembali. Namun, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas terhadap norma tersebut, setelah Mahkamah mencermati posita permohonan yang memohon agar frasa a quo juga dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), sedangkan di bagian petitum permohonan hanya memohon agar frasa a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberikan 290 pemaknaan (conditionally unconstitutional), menurut Mahkamah, oleh karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum, maka hal demikian menjadikan dalil permohonan Pemohon a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur) . Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil permohonan Pemohon sepanjang pengujian frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.13.4] Bahwa Pemohon juga mendalilkan rumusan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 yang tidak mencantumkan ayat (6) sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana, membuka celah hukum penjatuhan sanksi pidana bagi warga negara yang melontarkan aspirasi, kritik, dan saran melalui media informasi dan transaksi elektronik khususnya media sosial karena tidak dapat membuktikan kebenaran dari suatu tuduhan, sehingga berpeluang digunakan oleh penyelenggara pemerintahan yang merasa keberatan dikritik dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Pemohon memohon agar frasa “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tidak dipidana dalam hal”. Terhadap dalil Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan pasal yang dimohonkan oleh Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mengutip bunyi Pasal 27A UU 1/2024 meskipun Pasal ini tidak dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Namun, isi Pasal 27A UU 1/2024 ini berkaitan dengan isi Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 dan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon. Untuk itu, Mahkamah akan mengutip Pasal 27A UU 1/2024 yang selengkapnya menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Selanjutnya, Pasal 45 ayat (4) pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sehingga, terdapat keterkaitan antara Pasal 27A UU 1/2024 yang menguraikan jenis tindak pidananya dengan 291 Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 yang memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 27A UU 1/2024. Dalam permohonannya, Pemohon memohon agar frasa “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 ditambahkan bunyi pasalnya, yakni dengan menambahkan frasa “ayat (6)” pada pasal a quo, sehingga pasal a quo akan menjadi berbunyi, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tidak dipidana dalam hal”. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah untuk mengutip Pasal 45 ayat (6) UU 1/2024 yang selengkapnya menyatakan, Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (6) UU 1/2024, jelas bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27A UU 1/2024 apabila tidak dapat membuktikan kebenaran atas apa yang telah diperbuat atau dilakukannya dan apa yang telah diperbuat atau dilakukannya itu bertentangan dengan apa yang diketahui sebagai fakta yang benar, dan untuk ini yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, maka orang tersebut dipidana karena fitnah. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2006, dinyatakan bahwa dalam delik fitnah dipersyaratkan pelaku harus mengetahui bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar. Fitnah merupakan salah satu bentuk pencemaran nama baik di mana keduanya merupakan tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar. Namun keduanya memiliki perbedaan makna, yakni fitnah memiliki unsur tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya, sedangkan pencemaran nama baik termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan, maupun menyebarkan informasi yang substansinya bisa jadi benar atau tidak benar adanya, tetapi dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat dan kehormatan subyek yang bersangkutan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara kritik, pencemaran nama 292 baik, fitnah serta penghinaan. Berdasarkan definisi tersebut, tidaklah tepat menyamakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan fitnah. Bahkan sejak awal KUHP telah membedakan keduanya di dalam pengaturannya, di mana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- XXI/2023 dan Pasal 310 ayat (2), serta Pasal 315, sedangkan delik fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 317 KUHP. Sejalan dengan rumusan norma dalam KUHP sebagaimana disebutkan di atas, pembuat undang-undang juga membedakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan fitnah. Pasal 27A UU 1/2024 telah jelas menguraikan bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain akan dipidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024. Sedangkan fitnah, ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (6) sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya. Secara normatif, ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 sudah tepat dirumuskan sesuai peruntukannya dengan hanya merujuk pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024. Perumusan norma dalam ketentuan Pasal 45 ayat (6) UU 1/2024 akan diberlakukan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 tidak dapat dibuktikan. Frasa “tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya” yang menjadi perbedaan dengan pencemaran nama baik. Dengan demikian, tidaklah tepat apabila Pemohon menginginkan agar perbuatan yang dimasukkan ke dalam kategori “dipidana karena fitnah” kemudian tidak mendapat sanksi pidana, sebagai pengecualian dan digabung dalam norma Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024. Terlebih lagi, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang telah dikutip di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa negara memberikan ruang kepada warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas dalam menyampaikan pendapat atau menyumbangkan pikiran kepada negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong. 293 Artinya, informasi yang disampaikan adalah benar atau dapat dibuktikan kebenarannya, dan bukan merupakan delik fitnah. Lebih lanjut, menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengkhawatirkan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak memberikan kepastian hukum, jaminan kebebasan berekspresi atau berpendapat, serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, adalah dalil yang tidak berdasar sebab norma pasal a quo telah memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang dari tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil permohonan Pemohon sepanjang pengujian frasa, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.5] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai maksud frasa “berita bohong yang menimbulkan kerusuhan”, sehingga dapat digunakan untuk mengekang kritik yang akhirnya mereduksi kebebasan berpendapat atau perbuatan yang seharusnya sah secara hukum menjadi dapat dikriminalisasi hanya karena adanya interpretasi subjektif dari aparatur penegak hukum atau pihak yang berwenang. Untuk itu, Pemohon memohon agar kedua norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mengutip Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang selengkapnya menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyakarakat.” Selanjutnya, Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, Sub-paragraf [3.18.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.18.6], 294 Mahkamah telah mempertimbangkan frasa-frasa yaitu, (1) “berita atau pemberitahuan bohong”, (2) “onar atau keonaran”, dan (3) “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan”, sebagai berikut. [3.18.2] Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 jika dicermati ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur esensial antara lain (1) “berita atau pemberitahuan bohong”, (2) “onar atau keonaran”, dan (3) “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan”. Dari unsur-unsur tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan unsur “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Lebih lanjut, berkaitan dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” a quo, jika dicermati oleh Mahkamah telah mengandung adanya sifat “ambiguitas” yang dikarenakan sulitnya menentukan ukuran atau parameter akan “kebenaran“ sesuatu hal yang disampaikan oleh masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar pembenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut. Adanya ketidakjelasan ukuran atau parameter demikian dapat menjadi benih atau embrio bahwa seseorang yang menyampaikan sesuatu hal tersebut telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyampaian berita atau pemberitahuan bohong. Terlebih, jika seseorang akan menyampaikan pendapat atau pikiran, penilaian akan “kebenaran” dan “kabar yang berkelebihan” atas hal yang disampaikan sangat tergantung penilaian oleh subjek hukum yang mempunyai latar belakang yang berbeda- beda, misalnya dari sudut pandang nilai-nilai agama, budaya dan sosial. Oleh karena itu, apabila ukuran atau parameter dalam mengeluarkan pendapat ataupun pikiran yang hanya memperbolehkan menyampaikan sesuatu yang dianggap “benar” saja (tidak bohong) dan tidak berkelebihan yang tidak jelas ukuran atau parameternya baik hal tersebut dilakukan di tempat umum maupun di ranah pribadi, maka hal demikian justru dapat menimbulkan pembatasan terhadap hak setiap orang untuk berkreativitas dalam berpikir guna menemukan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi, karena pada hakikatnya keputusan demokratis yang diambil oleh negara membutuhkan pendapat dan informasi dari warga negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong. Artinya, negara memberikan ruang kepada warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas dalam memberikan pendapatnya atau menyumbangkan pikirannya kepada negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. [3.18.3] Bahwa di samping uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan pembatasan mengeluarkan pendapat, baik lisan 295 maupun tulisan yang mengandung unsur merugikan orang lain atau masyarakat dan juga keamanan negara, secara universal juga diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ICPPR yang menyatakan: (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Di samping itu, dalam Siracusa Principles (prinsip-prinsip Siracusa yakni prinsip-prinsip yang dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984) juga diatur mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan prinsip Siracusa tersebut pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak asasi dan harus ditafsirkan secara tegas dan jelas serta ditujukan untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang dan hanya bisa dilakukan jika memenuhi situasi-situasi sebagai berikut: (a) Diatur berdasarkan hukum (prescribed by law/conformity with the law). Pembatasan hak hanya bisa diberlakukan berdasarkan oleh hukum nasional. Aturan hukum yang membatasi hak harus didefinisikan secara jelas, tidak ambigu, teliti dan hati-hati, dapat diakses siapapun, tidak sewenang-wenang, dan bersandar pada argumen yang kuat. Di samping itu, negara juga mengupayakan perlindungan dan pemulihan hak. (b) Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (in a democratic society). Aturan pembatasan yang diberlakukan memang lahir karena kebutuhan masyarakat dalam proses yang demokratis. (c) Untuk melindungi ketertiban umum (public order/ordre public). Ketertiban umum yang dimaksud di sini mengacu pada sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga mencakup penghormatan terhadap HAM. Selain itu, ketertiban umum harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasi. Negara berwenang menjaga ketertiban umum dan harus dapat dikontrol oleh parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten. 296 (d) Untuk melindungi kesehatan publik (public health). Pembatasan hak dilakukan sebagai cara untuk menangani sebuah ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat atau anggota masyarakat. Langkah ini harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyakit atau kecelakaan atau dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi yang terluka atau sakit. (e) Untuk melindungi moral publik (public moral). Pembatasan hak dipandang perlu untuk memelihara nilai-nilai dasar dari masyarakat, namun hal itu tidak boleh menyimpang dari tujuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. (f) Untuk melindungi keamanan nasional (national security). Pembatasan hak diperkenankan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Alasan keamanan nasional tidak boleh dipakai untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas. Alasan keamanan nasional menjadi tidak valid jika tujuan atau dampak yang dihasilkan dari pembatasan itu tidak lain hanya untuk melindungi kepentingan-kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional, misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusuhan industrial. (g) Untuk melindungi keselamatan publik (public safety). Pembatasan diperbolehkan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas milik mereka. Namun demikian, alasan ini tidak sah jika digunakan untuk pembatasan yang sewenang-wenang. Pembatasan dengan argumen ini mensyaratkan adanya perlindungan yang cukup dan pemulihan yang efektif terhadap penyalahgunaan aturan pembatasan. (h) Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (rights and freedom of others). Pembatasan dengan argumen ini tidak bisa dipakai untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik. Adapun ketika terjadi konflik antar hak, maka hak dan kebebasan yang paling mendasar harus lebih diutamakan. [3.18.4] Bahwa dengan demikian unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menurut Mahkamah merupakan norma yang mengandung pembatasan untuk mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik yang berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong tanpa sungguh-sungguh mengidentifikasi perbuatan pelaku merupakan bentuk kesengajaan dalam perspektif memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif yang seharusnya menjadi tugas negara untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi, bukan justru 297 yang ditekankan adalah penilaian terhadap adanya “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” dan menindak pelakunya untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal a quo menjadi “pasal karet” (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “pasal karet” adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya. Terlebih, dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini yang memudahkan masyarakat dalam mengakses jaringan teknologi informasi, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat yang acapkali tanpa diketahui apakah berita yang diperoleh adalah berita bohong atau berita benar dan berita yang berkelebihan, sehingga berita dimaksud tersebar dengan cepat kepada masyarakat luas yang hal demikian dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut. [3.18.5] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946 jika dicermati pada bagian Penjelasannya, keonaran diartikan lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Dari unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946 dan Penjelasannya, menurut Mahkamah jika dicermati terdapat ketidakjelasan terkait ukuran atau paramater yang menjadi batas bahaya. Artinya, apakah keonaran tersebut juga dapat diartikan sebagai kerusuhan yang membahayakan negara. Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Oleh karena itu, dari telaahan makna kata onar atau keonaran dalam KBBI dimaksud, makna kata keonaran adalah bersifat tidak tunggal. Oleh karena itu, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana. Di samping itu, jika hal ini dikaitkan dengan hak kebebasan untuk berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945, meskipun sesungguhnya bertujuan memberikan masukan atau kritik kepada penguasa sekalipun, hak-hak tersebut akan terancam aktualisasinya. Sebab, yang dapat atau mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan. Terlebih, dengan tidak adanya ketidakjelasan makna ”keonaran” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut, seseorang atau masyarakat yang dianggap menyebarkan berita bohong tidak lagi diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada, sehingga hal tersebut 298 menyebabkan masyarakat menjadi tidak dapat secara bebas mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selain itu, unsur ”onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, menurut Mahkamah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat, di mana masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Sehingga dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik yang bukan serta merta dapat dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran dan dapat dikenakan tindakan oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui media apapun meskipun berita atau pemberitahuan tersebut masih diragukan kebenarannya, kemudian berita atau pemberitahuan tersebut menimbulkan diskursus di ruang publik, maka seharusnya diskusi tersebut tidaklah serta merta merupakan bentuk keonaran di masyarakat yang langsung dapat diancam dengan hukuman pidana. [3.18.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur “kabar yang tidak pasti”, atau “kabar yang berkelebihan” atau “yang tidak lengkap” yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 15 UU 1/1946 pada pokoknya menjelaskan berkenaan dengan Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Dengan memerhatikan dan mencermati kandungan yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946 beserta Penjelasannya, menurut Mahkamah unsur “kabar tidak lengkap atau berkelebihan” adalah sulit ditentukan batasan atau parameternya, karena unsur “kabar tidak lengkap atau berkelebihan” dapat dikatakan sebagai data/informasi yang tidak valid dan tidak reliable atau data yang validitas dan reliabilitasnya rendah, sehingga Pasal 15 UU 1/1946 hampir dapat dipastikan sama dengan pemaknaan unsur “pemberitahuan bohong” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 1/1946. Di samping itu, berkaitan dengan unsur “kabar yang berkelebihan” sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, oleh karena dengan adanya pengulangan penerapan unsur “pemberitahuan bohong” yang esensinya sebenarnya sama antara unsur “kabar yang berkelebihan” dengan unsur “pemberitahuan bohong” hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (overlapping) dalam pengaturan norma Pasal 15 UU 1/1946 yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu. Terlebih, Penjelasan pasal a quo tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (lex scripta), jelas (lex certa), dan tegas tanpa ada analogi (lex stricta). Dengan 299 demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dalam Pasal 14 UU 1/1946 mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pertimbangan unsur “kabar yang tidak pasti” atau “kabar yang berkelebihan” dalam Pasal 15 UU 1/1946. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dengan adanya rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, pada pokoknya Mahkamah telah menegaskan bahwa berkenaan dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 merupakan norma yang hakikatnya ditempatkan untuk pembatasan dalam mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik, yang norma tersebut berpotensi digunakan sebagai dasar hukum untuk memulai dilakukannya proses pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong oleh aparatur penegak hukum atau pihak yang berwenang dengan proses pidana. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi secara mendalam apakah perbuatan pelaku yang bersangkutan sesungguhnya merupakan perbuatan memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif yang menjadi tugas negara untuk mempertimbangkannya dan kritik atau masukan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi. Dalam penilaian Mahkamah, unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menjadikan norma dalam pasal-pasal a quo sebagai “pasal karet” (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, berkenaan dengan unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, penggunaan kata “keonaran” dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir 300 tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran patut atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana. Unsur ”onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat, di mana masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Sehingga, dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, seyogianya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik dan bukan serta merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum. Selain hal yang dijelaskan di atas, UU 1/1946 menitikberatkan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat tanpa memastikan apakah berita bohong yang menimbulkan keonaran tersebut terjadi di masyarakat dalam ruang fisik atau bukan ruang fisik, sehingga keonaran yang terjadi tidak di ruang fisik juga dapat dikenakan UU 1/1946. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 1/2024 yang hanya meliputi akibat pemberitahuan bohong berupa kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik. Namun demikian, jika dicermati berkenaan dengan pengaturan tindakan menyebarkan berita/pemberitahuan bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.” Telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. Artinya, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan/kerusuhan yang terjadi di ruang digital/siber. Pembatasan dimaksud sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 sehingga aparat penegak hukum hanya dapat melakukan proses 301 hukum terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan keributan/kerusuhan secara fisik yang terjadi di masyarakat. Hal demikian dimaksudkan agar penerapan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang merupakan delik materiil yang menekankan pada akibat perbuatan atau kerusuhan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Sementara itu, berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon, dengan telah dimaknainya norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 sebagai norma primer maka konsekuensi yuridisnya, Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 harus menyesuaikan dengan pemaknaan norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang kata “kerusuhan” dalam norma Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. Dengan demikian, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 45 ayat (7), dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024, telah memberikan kepastian hukum, jaminan kebebasan berekspresi atau berpendapat, serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang konstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 45 ayat (7), dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Adapun berkenaan dengan norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 telah ternyata tidak memberikan kepastian hukum, jaminan kebebasan berekspresi atau berpendapat, serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dalil Pemohon sepanjang norma Pasal 28 ayat (3) UU 302 1/2024 dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang pengujian frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.4] Pokok permohonan Pemohon sepanjang frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/20204, frasa “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 303 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan kata “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.” 3. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, 304 Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita