115/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 115/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Leonardo Olefin’s Hamonangan Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Perumahan Taman Alamanda Blok B7 Nomor 24, RT. 004/RW. 012, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Advhp/Agustus/2023, bertanggal 30 Agustus 2023, memberi kuasa kepada Hosnika Purba, S.H., adalah Advokat pada Kantor Pengacara Hosnika Purba. S.H., beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, 01/02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2 110/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 115/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Oktober 2023, serta diterima Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”; 3 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari pada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang, baik pengujian formil maupun pengujian materil. 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 4 7. Bahwa permohonan Pemohon pengujian undang-undang Pasal 5 ayat (1) huruf a Nomor 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. 8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara;” 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Kemudian, berdasarkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 5 a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau; d. setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; e. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan f. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP bukti P-1) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo. Bahwa unutk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan merupakan perorangan taat membayar pajak, dimana manfaat pajak yang paling utama adalah untuk berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan hingga membayar gaji para pegawai negara, dalam hal ini gaji tugas Kepolisian berikut kegiatan opersional Kepolisian (bukti NPWP P-2) yang hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensional) akan terlanggar dengan keberadaan pasal a quo. 5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 6 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum,” Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas.” Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” (bukti P-3 salinan Undang-Undang Dasar 1945). 6. Bahwa, Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional sesuai berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Huruf a angka 3 KUHAP yaitu: menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Pasal 32 Kitab Undang Hukum Acara Pidana Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (bukti P-4 Pasal 5 ayat (1) huruf a Nomor 3 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). 7. Bahwa Pemohon berkhawatir timbul dari awal penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan Pasal 32 KUHAP akan semakin maraknya polisi yang berlindung mempergunakan haknya dan kewenangannya memeriksa HP pengendara atau seseorang dicurigai, padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari pengadilan setempat. Sebagai contoh ilustrasi Pemohon sering keluar malam dalam rangka pulang bekerja, sebagaimana saat ini Pemohon merupakan karyawan swasta di suatu perusahaan di wilayah Jakarta Timur (bukti Surat Keterangan Kerja P-5) dan Pemohon 7 kerap kali pulang malam disebabkan Pemohon lembur kerja sampai malam hari, kemudian Pemohon diberhentikan kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan di seluruh motor Pemohon dan memeriksa handphone Pemohon, Polisi melakukan pemeriksaan kepada Pemohon dengan alasan Pemohon dicurigai oleh Polisi, maka bisa dikatakan karena tidak semua kepolisian mengetahui prosedur hukum maka akan dikhawatirkan akan ada bentuk kesewenang-wenangan kepolisian menggunakan kuasanya memeriksa handphone, hal tersebut pernah terjadi di wilayah Jakarta Timur yang dilakukan Polisi Aipda Ambarita kepada warga. Contoh aktual kasus Polisi Aipda Ambarita di wilayah Polres Jakarta Timur Beredar video viral di media sosial memperlihatkan aksi seorang anggota kepolisian, Aipda Ambarita menggeledah paksa handphone seorang pemuda. Aipda Ambarita mendapat banyak kritik karena menggeledah tanpa surat perintah atau tertangkap tangan. Dalam video itu, Aipda Ambarita terlihat ngotot dan beralasan petugas kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa HP pemuda tersebut. Meski pemuda itu tampak sudah menolak saat dilakukan pemeriksaan paksa oleh Aipda Ambarita, Ambarita memaksanya, https://news.detik.com/berita/d- 5773371/viral-aipda-ambarita-periksa-hp-warga-saat-patroli-kompolnas- keliru (Berita di kutip dari Detiknews, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 11:20 WIB). III. ALASAN PERMOHONAN Dalil-dalil alasan permohonan Pemohon di bawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensional dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 8 GAMBARAN OBJEK BATU UJI Pasal Batu Uji Pasal Alasan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka 3 Terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Bahwa belum ada kepastian hukum tentang penggeledahan badan atau pakaian itu termasuk kedalam ponsel/smartpone Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka 3 Terhadap Pasal 30 (4) UUD 1945 Bahwa tentang penggeledahan apakah Kepolisian diberi wewenang untuk menggeledah ponsel/smartphone sepanjang jika tidak ditemukannya barang bukti kejahatan/barang bukti sifatnya melawan hukum/tertangkap tangan tindak pidana Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka 3 Terhadap Pasal 26 G (1) UUD 1945 Bahwa menurut hukum benda yang dibawa seseorang dilindungi hukum dan merupakan bukan bagian dari tanda pengenal diri 1. Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang ini berbeda dari segi pasal yang dimohonkan sampai dengan batu uji yang di gunakan dengan perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021. Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempermasalahkan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian sedangkan permohonan Pemohon memohon pengujian Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) huruf a nomor 3 dan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Bahwa Pemohon berkhawatir timbul dari awal penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf a nomor 3 dan Pasal 32 KUHAP akan semakin maraknya polisi yang berlindung mempergunakan haknya dan kewenangannya memeriksa handphone pengendara atau seseorang dicurigai, padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahah dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari Pengadilan setempat. 9 Sebagai contoh ilustrasi Pemohon sering keluar malam dalam rangka pulang bekerja, sebagaimana saat ini Pemohon merupakan karyawan swasta di suatu perusahaan di wilayah Jakarta Timur (bukti Surat Keterangan Kerja P-5) dan Pemohon kerap kali pulang malam disebabkan Pemohon lembur kerja sampai malam hari, kemudian Pemohon diberhentikan kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan di seluruh motor Pemohon dan memeriksa handphone Pemohon, Polisi melakukan pemeriksaan kepada Pemohon dengan alasan Pemohon dicurigai oleh Polisi, maka bisa dikatakan karena tidak semua kepolisian mengetahui prosedur hukum maka akan dikhawatirkan akan ada bentuk kesewenang-wenangan kepolisian menggunakan kuasanya memeriksa handphone, hal tersebut pernah terjadi di wilayah Jakarta Timur yang dilakukan Polisi Aipda Ambarita kepada warga. Contoh aktual kasus Polisi Aipda Ambarita di wilayah Polres Jakarta Timur Beredar video viral di media sosial memperlihatkan aksi seorang anggota kepolisian, Aipda Ambarita menggeledah paksa handphone seorang pemuda. Aipda Ambarita mendapat banyak kritik karena menggeledah tanpa surat perintah atau tertangkap tangan. Dalam video itu, Aipda Ambarita terlihat ngotot dan beralasan petugas kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa HP pemuda tersebut. Meski pemuda itu tampak sudah menolak saat dilakukan pemeriksaan paksa oleh Aipda Ambarita, Ambarita memaksanya. https://news.detik.com/berita/d-5773371/viral-aipda-ambarita-periksa-hp- warga-saat-patroli-kompolnas-keliru (Berita di kutip dari Detiknews, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 11:20 WIB). https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/19/15300941/paksa-periksa- handphone-orang-saat-bertugas-aipda-ambarita-diperiksa?page=all (Berita dikutip dari Kompas.com tanggal 19 Oktober 2021, pukul 15:30 WIB). Hasil Pelanggaran SOP Polisi Aipda Ambarita Kemudian menindak lanjuti hasil dari kasus Polisi Aipda Ambarita yang viral tersebut, Polda Metro Jaya dalam hal ini di depan awak media melalui ata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya mengakui, bahwa perbuatan Polisi Aipda Ambarita tersebut merupakan masuk kategori 10 kesalahan dari aturan Standar Operasional Prosedur SOP Kepolisian, sebagaimana dikutip dari berita: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019142438-12-709694/polda- metro-akui-aipda-ambarita-salah-sop-soal-periksa-hp (Berita di kutip dari CNN Indonesia, tanggal 19 Okotober 2021, pukul 14:51 WIB). 3. Bahwa polisi tidak serta merta melakukan pemeriksaan HP dengan alasan mencurigai seseorang. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar mengatakan bahwa aparat harus terlebih dulu mengantongi surat izin dari ketua pengadilan di tempat dia melaksanakan penggeledahan. "Polisi tidak bisa dan tidak boleh (melanggar hukum) jika menggeledah sembarangan tanpa izin ketua pengadilan.” "Wewenang penggeledahan tidak sembarangan dapat dilakukan oleh kepolisian/penyidik, karena penggeledahan harus didasarkan pada surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat dilakukannya penggeledahan. Pengecualiannya (tanpa surat izin), dalam hal tertangkap tangan," 4. Bahwa atas dasar ada berlindung dari untuk kepentingan Penyelidik atau Penyidik menjadi landasan yang kuat polisi secara bebas melakukan pemeriksaan HP warga. Polisi sendiri dibatasi oleh hukum dalam melakukan penggeledahan yaitu Pasal 37 ayat (1) KUHAP berbunyi, Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Ayat (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. 5. Bahwa dalam hal polisi menggeledah secara paksa, tanpa surat izin pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, polisi tersebut bisa dituntut telah melakukan penggeledahan yang tidak sah, karena itu tidak bisa polisi seenaknya melakukan penggeledahan paksa tanpa didasari surat perintah pengadilan, perintah Penyidik atau tertangkap tangan. Adapun mengenai privasi, telah terdapat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mendefinisikan data pribadi adalah data tentang orang 11 perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi tersebut pun dibedakan menjadi 2 jenis yaitu data pribadi bersifat spesifik seperti antara lain data biometrik, data genetika, data keuangan pribadi, serta data pribadi bersifat umum seperti antara lain nama lengkap, jenis kelamin, agama, nomor telepon seluler. Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, privasi merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya. Jika dikaitkan dengan pelanggaran privasi, yang kami artikan sebagai data-data pribadi, maka dalam konteks ini, pemeriksaan handphone untuk menemukan alat bukti elektronik memang harus dilandasi dengan persyaratan penggeledahan dan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga tidak hanya berbasis pada kecurigaan atau tuduhan semata. 6. Bahwa kepolisian sendiri masih kerap sekali melakukan penyalahgunaan kekuasaan, berbagai catatan data yang diperoleh: Data Tahun 2018-2021 Pada saat itu, terjadi pelanggaran disiplin sebanyak 3.304 kasus, pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri (KEPP) sebanyak 2.081 kasus, dan pelanggaran pidana sebanyak 1.024 kasus. Data merujuk paparan Divisi Propam Polri dalam laporan selama periode Januari hingga Oktober 2021. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 1.694 pelanggaran disiplin; 803 pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri (KEPP); dan 147 pelanggaran pidana. Divisi Propam Polri merinci masing- masing pelanggaran tersebut. Dari 803 kasus pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri (KEPP) di tahun 2021, tercatat sebanyak 408 kasus pelanggaran berasal dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum anggota Kepolisian RI. Disusul dengan pelanggaran karena menjadi beking atau calo sebanyak 322 kasus. Pelanggaran berupa arogansi juga turut menyumbang sebanyak 71 kasus. Sementara untuk pelanggaran paling sedikit ada pada netralitas pemilu, yakni sebanyak 2 kasus. 12 7. Bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi yang mendapat tugas untuk melakukan patroli malam tentunya diberi wewenang untuk melakukan pengamanan suatu daerah dari aksi kejahatan ataupun menggangu ketertiban masyarakat. 8. Bahwa seluruh kegiatan era saat ini yang dilakukan melalui ponsel/smartphone selalu melibatkan informasi dan transaksi elektronik karena segala kegiatan yang terjadi adalah secara digital. Konsepsi secara digital ini dapat disamakan dengan suatu teknologi yang dapat melakukan penyimpanan, melakukan sebuah proses dan menghasilkan berbagai data. Secara hukum sendiri, penggunaan smartphone yang tentunya tidak bisa dipisahkan unsurnya dari informasi dan transaksi elektronik (ITE) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Kedua Undang- Undang ini disebut Undang-Undang ITE). Dengan diundangkannya Undang- Undang ITE, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia telah mengakui bahwa aktivitas manusia telah berubah, dari kegiatan aktivitas secara konvensional (fisik langsung), menjadi kegiatan yang dilakukan secara digital (non fisik dan melalui sistem elektronik). Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ITE merupakan seperangkat aturan yang kegiatan manusia yang dilakukan secara elektronik. 9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE mendefinisikan informasi elektronik sebagai satu atau beberapa data elektronik seperti tulisan, gambar, peta, suara, foto, dan segala bentuk dokumen elektronik lainnya yang telah diolah sehingga memiliki arti yang dapat dipahami oleh seseorang. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah sebuah perbuatan tindakan hukum, yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, atau termasuk 13 jaringan komputer dan/atau alat (media) komputer lainnya. Lalu mengenai teknologi informasi diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, hingga menyebarkan suatu informasi dengan sebuah teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang ITE. 10. Bahwa hak privasi pertama kali secara ilmiah dikemukakan oleh Brandeis dan Warren dalam publikasi ilmiah berjudul “The Right to Privacy” yang dipublikasikan melalui Harvard Law Review pada tahun 1890. Brandeis dan Warren mendefinisikan privasi adalah “right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”11. Hak untuk menikmati hidup dan “dibiarkan sendiri” dalam maksud untuk menikmati kehidupannya sendiri adalah definisi sederhana dari privasi menurut Brandeis dan Warren. Hak privasi sendiri pada dasarnya diatur secara implisit sebagai hak asasi manusia dimana dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai berikut: Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 11. Bahwa secara lebih khusus mengenai privasi sebagai hak asasi manusia sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana dikatakan bahwa: Pasal 29 ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Pasal 29 ayat (2): “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada”. 12. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum informasi dan transaksi elektronik Indonesia yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: 14 Pasal 26 ayat (1) "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan." 13. Bahwa pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada tindakan seseorang yang sengaja dan tanpa hak, mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa ijin. Definisi “sengaja” mengacu pada makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam Memory Van Toelichting (Penjelasan KUHP Belanda). Pada Memory Van Toelichting, “kesengajaan” atau “opzet” diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (willen en wetens). Arti sederhana dari sengaja adalah secara sadar dan mengetahui tindakannya dan akibat yang ia timbulkan dari tindakannya itu. Lalu definisi dari tanpa hak adalah tidak memiliki hak, jadi bukan hak nya untuk melakukan tindakan itu. Ketentuan “tanpa hak” ini dilengkapi dengan keterangan “tanpa ijin” dari orang yang seharusnya berhak atas akses komputer/sistem elektronik itu. 14. Bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa polisi yang mendapat tugas untuk melakukan patroli malam tentunya diberi wewenang untuk melakukan pengamanan suatu daerah dari aksi kejahatan ataupun menggangu ketertiban masyarakat. Tidak sedikit polisi ketika melihat yang mencurigakan memberhentikan, memeriksa identitas diri, menggeledah badan dan ponsel. 15. Bahwa melihat kajian hukum di atas ada kontradiksi berlawanan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 KUHAP menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 15 Pasal 32 KUHAP “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini“, Berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi yakni: Pasal 26 (1) “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. Pasal 30 (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”. 16. Bahwa oleh sebab itu agar adanya kepastian hukum Mahkamah Konstitusi kiranya sudilah memberikan putusan batasan wewenang atau tafsir pasal tersebut bahwa kewenangan kepolisan dalam menggeledah badan sah menurut hukum sepanjang tidak dimaknai ponsel atau smartphone bukan merupakan tanda pengenal diri yang berarti bukan menjadi objek penggeledahan tampa terkecuali ditemukannya barang bukti kejahatan. Bahwa agar adanya kepastian hukum Mahkamah Konsitusi kiranya sudilah memberikan putusan mengenai makna tafsir Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang makna identitas diri. 17. Bahwa agar adanya kepastian hukum kiranya sudilah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan makna tafsir Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut yaitu: Kepolisian berhak menggeledah/memeriksa ponsel/smartphone sepanjang apabila ditemukan adanya bukti pemula cukup atau barang bukti yang diduga untuk melakukan kejahatan ataupun barang bukti yang bersifat melawan hukum dan dalam hal tertangkap tangan maka berhak kepolisian untuk menyelidiki lanjut melakukan penggeledahan ponsel/samrtphone untuk kepentingan pendalaman tindak pidana yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. 16 18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas telah terdapat pengaturan yang kontradiktif antara Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai penggeledahan/memeriksa ponsel/smartphone itu termasuk dari bagian objek penggeledahan, maka dari itu Mahkamah Konsitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo mengenai makna tafsir pasal tersebut sehingga ada kejelasan mengenai kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugas kepolisian di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. IV. PETITUM Petitum bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76), (Tambahan Lembara Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; atau 3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukugm Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai hukum mengikat menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, sepanjang dimaknai dalam hal pemeriksaan handphone atau sejenisnya merupakan bukan bagian dari identitas diri dan pemeriksaan handphone atau sejenisnya sah menurut hukum sepanjang ditemukannya barang bukti kejahatan; 17 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi NPWP Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 031/SKK/HRD/ RSN/X/23. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 18 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang 19 dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981, yang rumusannya adalah: Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981: (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: a. karena kewajibannya mempunyai wewenang: 20 1. … 2. … 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-1], berprofesi sebagai karyawan swasta [vide bukti P-5] yang memperjuangkan haknya karena berpotensi tercederai dengan berlakunya pasal a quo; 3. Bahwa dengan semakin maraknya polisi yang berlindung mempergunakan hak dan kewenangannya memeriksa handphone (HP) pengendara atau seseorang yang dicurigai, di mana dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari pengadilan setempat; Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia [vide bukti P-1] yang berprofesi sebagai karyawan swasta [vide bukti P-5], dan telah pula dapat menguraikan bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang secara potensial dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981. Selain itu, Pemohon telah dapat membuktikan pula anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial dimaksud memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dan bersifat spesifik, serta seandainya permohonan Pemohon a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 21 sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981, Pemohon mengemukakan dalil- dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pemohon khawatir penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 akan semakin marak oknum polisi yang berlindung menggunakan hak dan kewenangannya memeriksa handphone pengendara atau seseorang yang dicurigai, padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari pengadilan setempat; 2. Bahwa menurut Pemohon, polisi tidak dapat serta-merta memeriksa handphone dengan alasan mencurigai seseorang. Atas dasar berlindung untuk kepentingan Penyelidik atau Penyidik, dijadikan landasan polisi secara bebas memeriksa handphone warga. Dalam hal polisi menggeledah secara paksa tanpa surat izin pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, polisi dapat dituduh melakukan penggeledahan secara tidak sah. Oleh karena itu, polisi tidak dapat seenaknya menggeledah secara paksa tanpa didasari surat perintah pengadilan, perintah Penyidik, atau tertangkap tangan; 3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; atau menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 tidak mempunyai hukum mengikat menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, sepanjang dimaknai “dalam hal pemeriksaan handphone atau sejenisnya merupakan bukan bagian dari identitas diri dan pemeriksaan handphone atau sejenisnya sah menurut hukum sepanjang ditemukannya barang bukti kejahatan”; 22 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2023 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar dan meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan a quo serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yakni berkaitan dengan isu konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981, yang menurut Pemohon bertentangan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta ketertiban masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstitusionalitas yang diajukan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa sejalan dengan tujuan bernegara yang antara lain adalah untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka antara lain dibutuhkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri [vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002)]. Oleh karena itu, tugas pokok dari Kepolisian sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 13 UU 2/2002 adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 23 Selanjutnya, secara fungsional, Kepolisian negara bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yaitu meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia [vide Pasal 4 UU 2/2002]; [3.11.2] Bahwa menurut Pemohon, terkait dengan hak dan kewenangan polisi dalam melakukan pemeriksaan secara bebas dengan alasan mencurigai seseorang untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, di mana polisi menggeledah secara paksa tanpa surat izin pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, termasuk in casu pemeriksaan handphone. Berkenaan dengan hal tersebut, tambah Pemohon, polisi dapat dituntut telah melakukan penggeledahan yang tidak sah, sebab polisi tidak dapat seenaknya melakukan penggeledahan paksa tanpa didasari surat perintah pengadilan, perintah Penyidik, atau kecuali tertangkap tangan. Terhadap persoalan dimaksud, sesungguhnya secara substansial tidak berbeda dengan isu konstitusionalitas yang telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa kewenangan aparat Kepolisian untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002, merupakan norma yang sama isinya dengan norma dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu mengatur wewenang penyelidik untuk melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks permohonan para Pemohon, aparat Kepolisian yang melakukan patroli terutama pada malam hari dengan melakukan pemeriksaan seseorang yang dicurigai sesungguhnya akan memberikan rasa aman dan perlindungan pada masyarakat. Keberadaan aparat Kepolisian di jalan pada malam hari diharapkan akan meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari orang-orang yang berniat jahat ataupun orang-orang yang mengganggu ketertiban umum. Namun, yang menjadi permasalahan pokok permohonan a quo adalah kegiatan aparat Kepolisian yang sedang melakukan tugas memberhentikan orang yang dicurigai di jalan dan melakukan pemeriksaan identitas tersebut direkam dan ditayangkan di media televisi atau media lainnya. Bahwa saat ini, semakin marak tayangan di media televisi dan platform digital lainnya yang menayangkan kegiatan aparat Kepolisian yang sedang menjalankan tugasnya baik kegiatan sederhana seperti mendisiplinkan lalu lintas, memeriksa orang yang mencurigakan di jalan, membubarkan kerumunan, maupun kegiatan penangkapan dan penggeledahan atas 24 kejahatan berat seperti narkoba dan prostitusi. Bagi sebagian orang, tayangan di media televisi dan media sosial yang menayangkan kegiatan aparat Kepolisian sangat menarik untuk disaksikan. Tingginya minat masyarakat menonton tayangan demikian juga dapat dipahami karena orang-orang yang dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum itu berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian. Bahwa bagi Kepolisian, penayangan aktivitas aparat Kepolisian di berbagai media selain bertujuan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanakan tugas penegakan hukum dari Kepolisian, juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat menggunakan tayangan dari aksi nyata, di mana masyarakat dapat mengetahui aturan-aturan yang ada, kejahatan yang seringkali terjadi di jalan, sehingga masyarakat dapat lebih peduli dan waspada dengan lingkungan sekitarnya. Tayangan-tayangan seperti ini sesungguhnya juga menjadi pengetahuan hukum terutama hukum pidana bagi masyarakat, yang diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku yang tertangkap sedang melakukan hal yang melangar hukum ataupun mengganggu ketertiban umum. Selain itu, bagi masyarakat luas agar dapat lebih memperhatikan keluarga dan lingkungan sekitar sehingga menjauhi perilaku melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum; Bahwa di pihak lain, media masa baik itu televisi dan platform digital yang bekerjasama dengan Kepolisian untuk menayangkan kegiatan Kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dan benar kepada masyarakat. Namun sebaliknya, media masa dengan semua tayangannya dapat menjadi pembentuk opini masyarakat. Oleh karenanya, meskipun kemerdekaan pers dijamin oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999), namun Pasal 5 UU 40/1999 membatasi kebebasan pers dengan kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. [3.10.2] Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tayangan kegiatan aparat Kepolisian yang memberhentikan orang yang dicurigai dengan melakukan tindakan yang melanggar kehormatan dan martabat seseorang, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kehormatan, martabat, dan derajat manusia. Dalam suatu negara hukum, perlindungan terhadap kehormatan, martabat, derajat, serta nama baik seseorang harus dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dalam hukum, berlaku asas praduga tak bersalah, yang dalam butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP dinyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memeroleh kekuatan hukum tetap.” Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah seseorang harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan itulah yang menjadi objek pemeriksaan. Oleh karena itu, seseorang harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. 25 Bahwa dalam konteks permohonan a quo, menurut Mahkamah setiap tayangan di media manapun yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas akan membentuk opini publik, karena memang itulah tugas media dan pers sebagaimana telah disebutkan pada Paragraf [3.10.1] di atas. Oleh karena itu, yang harus menjadi perhatian adalah bahwa dengan tayangan tersebut persepsi penonton yang berasal dari berbagai kalangan akan terbentuk dan tidak bisa dibendung dan dibatasi, yang terkadang akan menyudutkan seseorang dan menimbulkan stigma yang tidak baik. Padahal orang yang diberhentikan di jalan yang ditayangkan di media belum tentu terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan opini masyarakat telah terlanjur terbentuk. Di sinilah pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah, di mana orang yang dicurigai dan diberhentikan petugas seharusnya diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun demikian, seandainyapun terjadi tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia saat aparat Kepolisian menjalankan kewenangannya yang diatur Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 dan kemudian ditayangkan di media, apakah dapat dikatakan norma a quo inkonstitusional karena tidak memberi batasan? Hal inilah yang menjadi persoalan utama yang harus dijawab. [3.10.3] Bahwa untuk menjawab persoalan utama permohonan para Pemohon, maka Mahkamah akan melihat kembali pada norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang tidak dapat dilepaskan dengan norma Pasal 13 UU 2/2002 mengenai tugas pokok Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mahkamah sebagai sebuah norma, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 telah jelas rumusannya, dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Norma-norma yang mengatur tugas dan kewenangan demikian menurut Mahkamah tidaklah harus dijelaskan lebih lanjut karena sudah cukup jelas. Kewenangan memberhentikan orang yang dicurigai merupakan langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dalam suatu peristiwa. Kewenangan demikian, adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian di negara manapun. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang tersurat dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang menyebutkan kalimat “untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”, sebagaimana permintaan para Pemohon, bukan berarti norma a quo melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat dan martabat apalagi merendahkan derajat manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Batasan-batasan dari kewenangan a quo dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang tidak mungkin kesemuanya tertuang dalam undang-undang. Selain itu, semua kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 UU 2/2002 tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 diatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 26 Pasal 34 UU 2/2002 juga menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa selain itu Kepolisian juga memiliki Standar Operasional Prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas, di mana setiap aparat Kepolisian terikat pada semua peraturan tersebut, dan jika melanggar peraturan maka aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Sebagai pedoman hidup Kepolisian juga memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya yang merupakan sumber nilai Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga harus tercermin pada aparat Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komitmen untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 2/2002 pada pokoknya menyatakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Selain itu, setiap anggota Kepolisian wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, aparat Kepolisian juga harus memerhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya antara lain KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian. Bahwa selain kutipan pertimbangan hukum di atas, hal lain yang penting untuk ditegaskan adalah persoalan anggapan tidak adanya batasan kewenangan Kepolisian yang mengakibatkan tindakan merendahkan harkat dan martabat seseorang akibat diperlakukan semena-mena oleh petugas Kepolisian. Terhadap hal ini pun juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 tersebut, khususnya dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.12], yang menyatakan sebagai berikut: [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak adanya batasan kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 bukanlah menjadi penyebab oknum Kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain. Persoalan yang para Pemohon dalilkan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002. Persoalan implementasi norma terkait dengan tayangan kegiatan Kepolisian yang marak di media masa menurut Mahkamah telah memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu, baik aparat Kepolisian maupun media massa diharapkan dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, 27 menurut Mahkamah Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 adalah norma yang konstitusional. Sehingga, kekhawatiran para Pemohon berkenaan dengan adanya tindakan merendahkan harkat dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan kekhawatiran akan diperlakukan semena-mena sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, merupakan persoalan implementasi norma a quo, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma. [3.11.3] Bahwa berdasarkan seluruh kutipan pertimbangan hukum di atas, terkait dengan kekhawatiran Pemohon telah terjawab karena persoalan sesungguhnya terletak pada tataran implementasi norma. Namun demikian, melalui pertimbangan hukum putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan kembali meskipun tidak terdapat adanya permasalahan konstitusionalitas norma, akan tetapi penting untuk diingatkan supaya anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya agar selalu menjaga keseimbangan antara unsur profesionalitas dan integritas dengan tetap memerhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam mengaktualisasikan ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981. Demikian pula halnya dengan warga masyarakat diharapkan selalu mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang berpendapat kewenangan polisi dalam memeriksa handphone pengendara atau seseorang yang dicurigai, yang dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau kecuali tertangkap tangan atau izin dari pengadilan setempat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa selain persoalan konstitusionalitas tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 di atas, hal lain yang penting untuk ditegaskan adalah tindakan petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan pada diri seseorang yang dicurigai karena ada dugaan melakukan tindak pidana adalah tindakan yang memerlukan kecepatan yang tidak memungkinkan untuk terlebih dahulu dipersiapkan surat-surat izin sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Jika surat izin demikian menjadi persyaratan maka seseorang yang akan dilakukan pemeriksaan berpotensi menggunakan kesempatan untuk melarikan diri bahkan menghilangkan barang bukti. Di samping itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap orang yang dicurigai karena diduga melakukan tindak pidana sebenarnya juga masih dalam batas pemeriksaan permulaan yang belum masuk pada tindakan atau upaya paksa 28 (pro justitia). Oleh karena itu, belum ada relevansinya untuk mempersoalkan surat izin penggeledahan dari pengadilan atau perintah Penyidik kecuali tertangkap tangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang meminta pemeriksaan handphone atau sejenisnya dikecualikan dari bagian yang tidak boleh dilakukan pemeriksaan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, sulit untuk memisahkan apakah handphone atau sejenisnya tersebut merupakan bagian dari barang bukti yang dipergunakan ataupun hasil tindak pidana atau bukan tanpa diperiksa terlebih dahulu. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kekhawatiran Pemohon, jika kekhawatiran tersebut benar terjadi dan jika memang anggota Kepolisian dimaksud terbukti melakukan pelanggaran prosedur hukum maka Pemohon dapat menempuh upaya hukum yang tersedia. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 telah ternyata memberikan kepastian hukum dan tidak melanggar hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 29 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden, atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 30 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi