115/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 115/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Hermus Indou, S.IP.M.H. Tempat/Tanggal Lahir : Jatubou, 15 Agustus 1976 Jabatan : Bupati Kabupaten Manokwari Alamat : Jalan Drs. Esau Sesa Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari-Papua Barat 2. Nama : Yustus Dowansiba Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari, 15 Maret 1980 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Alamat : Jalan Drs. Esau Sesa Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari-Papua Barat 3. Nama : Norman Tambunan, S.E. Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 20 Mei 1981 Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari Alamat : Jalan Drs. Esau Sesa Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari-Papua Barat 4. Nama : Bons Sanz Rumbruren, S. Sos Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari, 24 November 1970 Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manokwari 2 Alamat : Jalan Drs. Esau Sesa Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari-Papua Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2022 memberi kuasa kepada Emilianus Jimmy Ell, S.H., M.H., Alemina Tarigan, S.H., M.H., Humisar H. Tambunan, S.H., M.H., dan Andy R. Situmorang, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “JIMMY ELL, S.H., M.H. & Rekan” yang berdomisili di Jalan Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw bagian Pojok, depan Gereja Pentakosta Tabernakel Kristus Ajaib) Nomor 5, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 16 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 23 November 2022 dengan Nomor 115/PUU- XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 13 Desember 2022 dan diterima Mahkamah pada 13 Desember 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Perubahan UUD 1945 dalam perjalanan perubahannya telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal tegaknya konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK’’, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945. Eksistensi atau keberadaan Mahkamah Konstitusi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 3 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) untuk selanjutnya disebut “UU MK’’; 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar…’’. 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Kostitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b. Memutus sengketa kewenangan lemga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 4. Bahwa menyangkut kewenangan MK telah diatur juga secara tegas di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut ‘’UU KK’’ menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: “Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’’. 5. Bahwa selanjutnya Peraturan MK Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 4 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945; 7. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal (5) ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 8. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang- undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang- Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang- Undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu: 5 a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu (I) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan (II) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang. 3. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan kontitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan”. 6 5. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Bahwa selanjutnya Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian umum menyebutkan: “Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah”. 6. Bahwa kedudukan DPRD Kabupaten Manokwari yang bertindak selaku Pemohon dalam pengajuan pengujian Undang-Undang bersama-sama dengan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari adalah berdasarkan hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 yang khusus diadakan untuk memberi persetujuan dilakukannya Judicial Review Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon selaku Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manokwari adalah merupakan representasi 7 Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang karena menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT A. PUTUSAN MK NOMOR 127/PUU-VII/2009 a. Bahwa pada awalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Tambrauw terdiri dari 6 (enam) distrik yang tadinya merupakan dan masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong masing- masing distrik yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor dan Distrik Abun. b. Bahwa para Pemohon sangat setuju dan sependapat serta mendukung penuh lahirnya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, karena cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri dari 6 (enam) distrik yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor dan Distrik Abun yang kesemua distrik tersebut adalah merupakan distrik yang sebelumnya berada di bawah wilayah Kabupaten Sorong selaku Kabupaten Induk dan tidak ada distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari yang bergabung di dalam wilayah Kabupaten Tambrauw. c. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat telah dilakukan uji materiil oleh MAURITS MAJOR , DKK sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009, dimana berdasarkan Putusan MK tersebut, Mahkamah telah mengabulkan permohonan uji materiil dengan merubah cakupan wilayah distrik yang masuk dalam Kabupaten 8 Tambrauw yang tadinya terdiri dari 6 (enam) distrik menjadi 11 (sebelas) distrik yang terdiri dari yaitu : Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor; Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani; dan Distrik Moraid, dimana 4 (empat) distrik yang digabung tersebut merupakan distrik yang berada di bawah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani dan ditambah 1 (satu) distrik yaitu distrik Moraid yang berada di wilayah Kabupaten Sorong. d. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, khususnya Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), maka keempat distrik, yakni: Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani yang tadinya berada di bawah wilayah Kabaupaten Manokwari dipisahkan dari wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari dan digabungkan ke wilayah pemerintahan Kabupaten Tambarauw, atau dengan kata lain terjadi pengurangan cakupan wilayah Kabupaten Manokwari sebanyak 4 Distrik. e. Bahwa tujuan dari pemekaran wilayah pemerintahan dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan dalam rangka mensejehaterakan rakyat yang berada dalam wilayah yang dimekarkan, termasuk mengejar ketertinggalan karena kurangnya perhatian disebabkan kondisi wilayah yang jauh dari jangkauan, serta kondisi adat istiadat yang berbeda, namun faktanya penggabungan 4 (empat) distrik yang ada di bawah Wilayah Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrauw justru bukan memperpendek rentang kendali atau mendekatkan pelayanan sebaliknya penggabungan tersebut malah semakin menjauhkan rentang kendali maupun pelayanan masyarakat. f. Bahwa selain itu di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani berdiam warga masyarakat adat suku Meyah dan suku Mpoor yang mempunyai bahasa sendiri, yakni bahasa Meyah dan Mpoor, mempunyai adat istiadat sendiri yakni terwujud dalam : Kain Timur Lebar, kepercayaan tidak lagi mengenal yang mistik, pemahaman 9 suatu tempat yang sakral tidak ada, peminangan dilakukan dengan acara perkenalan dimana orang tua pihak laki-laki pergi menyampaikan maksudnya kepada orang tua pihak perempuan mempunyai budaya sendiri yakni budaya cara memasak menggunakan bambu dan kulit kayu, terbuka menerima orang luar untuk hidup didalam wilayahnya, yang telah secara turun temurun dan hal ini sangat berbeda rumpun dengan masyarakat adat suku Madik, Suku Karon Gunung dan Pantai, yang berdiam di 6 (enam) distrik lainnya (Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah) di wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw (pegunungan Tambrauw) yang tidak dapat dipersatukan ataupun dilebur menjadi satu adat, satu bahasa dan satu kebudayaan. g. Bahwa para Pemohon dalam Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009 yang menyatakan dirinya adalah sebagai salah satu kesatuan masyarakat adat dari 4 (empat) distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani adalah suatu kebohongan dan memanipulasi karena para Pemohon masing-masing atas nama MAURITS MAJOR, BARNABAS SEDIK, MARTHEN YEBLO, STEVANUS SYUFI DAN HOFNI AJOI bukanlah merupakan masyarakat yang berasal dari 4 (empat) distrik tersebut hal ini terlihat dari marga para Pemohon yaitu MAJOR, SEDIK, YEBLO, SYUFI dan AJOI dimana masing-masing PARA PEMOHON tersebut bukanlah merupakan marga yang berasal dari suku Mpoor dan suku Meyah yang mendiami 4 (empat) distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani yang berada di bawah Kabupaten Manokwari melainkan marga dari para Pemohon dalam perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 tersebut adalah merupakan marga dari suku-suku yang mendiami distrik-distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Sorong dan berasal dari suku Biak Provinsi Papua. h. Bahwa selain itu, para Pemohon dalam Putusan Nomor 127/PUU- VII/2009 telah melakukan kebohongan dari manipulasi karena: ➢ MAURITS MAYOR telah menyatakan dirinya sebagai kepala Suku BIKAR padahal tidak ada Suku BIKAR di Papua karena BIKAR 10 adalah merupakan perkumpulan atau ikatan dari Suku Biak (BI) dari Provinsi Papua yang datang berbaur dengan masyarakat KARON (KAR). Selain itu, saudara MAURITS MAYOR bukanlah seorang Kepala Suku apapun melainkan hanya warga masyarakat biasa dari Suku Biak sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai PEMOHON mewakili 4 (empat) distrik yang berada di bawah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distri Mubrani. ➢ BARNABAS SEDIK mengaku sebagai Wiraswasta dan kepala suku Miyah padahal yang bersangkutan adalah merupakan anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan Suku Miyah adalah merupakan suku yang mendiami Distrik-Distrik yang berada atau mendiami 4 (empat) yang berada di bawah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani sehingga yang bersangkutan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili keempat distrik yang berada di bawah Kabupaten Manokwari tersebut. ➢ MARTHEN YEBLO telah mengklaim dirinya sebagai Kepala Suku Abun dan pekerjaannya Swasta padahal yang bersangkutan bukanlah sebagai Kepala Suku dan status pekerjaannya bukanlah swasta melainkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, Sukun Abun adalah salah satu suku asli di Kabupaten Tambrauw yang mendiami distrik-distrik yang sebelumnya berada di bawah wilayah Kabupaten Sorong sehingga tidak mempunyai kapasitas bertindak mewakili 4 (empat) distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari dan merupakan suku besar Arfak. ➢ STEVANUS SYUFI adalah merupakan Kepala Suku Ireres yang mendiami 6 (enam) Distrik yang sebelumnya merupakan cakupan wilayah yang masuk ke dalam Kabupaten Tambrauw berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 yaitu Distri Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor dan Distrik Abun sehingga dengan demikian yang bersangkutan tidak memiliki 11 kapasitas untuk mewakili 4 (empat) distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani. ➢ HOFNI AJOI di dalam mengajukan permohonan mengaku sebagai buruh tani dan selaku Kepala Suku AKK padahal yang bersangkutan adalah merupakan anggota Polri aktif dan AKK bukanlah merupakan suku melainkan perkumpulan atau Ikatan kelompok yang terdiri dari Distrik Ambarbaken, Distrik Kebar dan Distrik Karon yang disingkat menjadi AKK karena suku yang benar dan memiliki Kepala Suku masing-masing adalah suku Mpoor dan suku Karon dengan adat, budaya dan Bahasa yang berbeda-beda sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai hak dan Kapasitas untuk mewakili 4 (empat) distrik yaitu Distrik Ambarbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani. i. Bahwa selain itu, baik sejak baru dibentuknya wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari sampai dengan digabungkannya keempat Distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani, warga masyarakat adat suku Meyah, suku Mpoor dan suku Karon lebih senang dan nyaman mengurus keperluan pelayanan administrasi pemerintahan, pembiayaan serta pelayanan pemerintahan ke Kabupaten Manokwari tidak lain karena merasa satu rumpun adat istiadat, satu bahasa dan secara geografis, jangkauan pelayanannya jauh lebih dekat dibandingkan dengan jangkauan pelayanan pemerintahan ke Kabupaten Tambrauw dengan perbandingan untuk ke Manokwari hanya cukup ditempuh dua sampai tiga hari dengan kendaraan serta jika melalui udara (pesawat) perjalanan harus ditempuh melalui rute Manokwari ke Sorong kemudian dilanjut dengan jalan darat dari Sorong ke Tambrauw selama lima sampai enam jam; j. Bahwa kondisi warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tidak lagi leluasa hidup sesuai dengan tata cara adat istiadat dan kebiasaanya seperti sedia kala, mereka merasa terkekang dan dipaksakan oleh keharusan bergabung 12 dengan masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw yang pada umumnya telah ‘berbeda’ suku, bahasa, tata cara adat istiadat dan budaya mereka. k. Bahwa tindakan manipulasi yang dilakukan para Pemohon dalam perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 sebagaimana Pemohon uraikan tersebut diatas telah dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat melalui surat Nomor 09/MA/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang diajukan oleh Pemilik Ulayat Distrik Mubrani, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Amberbaken selaku Pelapor. Bahwa surat laporan tertulis tersebut di atas telah ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi di Polda Papua Barat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/306/XI/2022/Papua Barat/SPKT tertanggal 12 Desember 2022 engan laporan Dugaan Tindak Pidana memebrikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang diduga dilakukan oleh BARNABAS SEDIK, DKK. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 telah didasarkan pada tindakan manipulasi data dan fakta-fakta atau rekayasa yang dilakukan oleh para Pemohon sehingga Landasan Konstitusi yang disasarkan pada suatu kepalsuan dan manipulasi tidak layak untuk dipertahankan. B. DASAR PENGUJIAN Bahwa adapun yang menjadi dasar pengujian berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) adalah Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 18B ayat (1), “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. 2. Pasal 18B ayat (2), “negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang” 13 3. Pasal 28D ayat (1), ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’’. 4. Pasal 28I ayat (3), ‘Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban’’. Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 sebagaimana Pemohon uraikan di atas dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa gagasan terbentuknya Kabupaten Tambrauw bermula dari adanya aspirasi tertulis dari masyarakat 4 (empat) kecamatan/distrik di Kabupaten Sorong yaitu Distrik Fef, Distrik Suusapor, Distrik Abun dan Distrik Yembun pada akhir tahun 2003. selanjutnya aspirasi masyarakat adat tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong yang kemudian gagasan untuk membentuk pemekaran Kabupaten Tambrauw dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tanggal 14 September 2004 Nomor 03.A/KPTS/DPRD/SRG/2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan Untuk Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintah Untuk Kabupaten Tambrauw di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, dengan usul ibukota Kabupaten Tambrauw berada di Distrik Fef. 2. Bahwa aspirasi masyarakat adat ini kemudian ditanggapi positif dan diteruskan oleh Bupati Sorong kepada Gubernur Papua dengan Surat tanggal 15 September 2004 Nomor 146.1/715/2004 dan DPRD Provinsi Papua mendukung rencana pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Sorong sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi yang ditujukan Kepada Gubernur Papua Nomor 135/749 tanggal 24 September 2004. 3. Bahwa untuk memperkuat gagasan pembentukan Kabupaten Tambrauw yang diusulkan melalui aspirasi warga masyarakat adat (suku Abun dan suku Karon) yang berdiam dan tinggal di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik 14 Fef, Distrik Sausapor, Distrik Abun, dan Distrik Yembun, maka Bupati Sorong memberi dukungan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sorong tanggal 26 November 2004 Nomor 75 Tahun 2004 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw Sebagai Daerah Pemekaran. (vide Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009) 4. Bahwa guna menguatkan dukungan terhadap rencana pembentukan Kabupaten Tambrauw, Pimpinan DPRD Provinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua tanggal 1 Februari 2005 Nomor 4/PIM/-DPRD/2005 tentang Persetujuan Pemekaran/ Pembentukan Kabupaten Pegunungan Tambrauw. Selanjutnya, pada tahun yang sama DPRD Kabupaten Sorong menegaskan kembali pembentukan Kabupaten Tambrauw melalui Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tanggal 23 Februari 2005 Nomor 01/DPRD/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/ Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintah untuk Kabupaten Tambrauw di wilayah Kabupaten Sorong. 5. Bahwa sementara proses pemekaran Kabupaten Tambrauw berlangsung, tiba-tiba terbit Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sehingga semua dokumen yang terkait dengan Pembentukan Kabupaten Tambrauw harus direvisi dengan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sorong telah memekarkan Distrik FEF menjadi 2 (dua) yaitu, Distrik Miyah dan Distrik Woro. Dengan demikian, Jumlah distrik yang termasuk dalam cakupan wilayah pemekaran Kabupaten Tambrauw sebanyak 6 (enam) distrik, yaitu: Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah, terdiri dari 30 (tiga puluh) kampung. 6. Bahwa selanjutnya Gubernur Papua Barat meneruskan usulan pemekaran/pembentukan Kabupaten Tambrauw kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 130/412/GPB/2007 tanggal 8 Juni 2007, perihal: Usulan Pembentukan Kabupaten Tambrauw. (vide Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009) 15 7. Bahwa dalam proses pembentukan Kabupaten Tambrauw, Bupati Sororng melalui suratnya Nomor 125/801/2007 tanggal 30 Oktober 2007 telah menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat, yang isinya antara lain mengatakan: “bahwa upaya usul pembentukan Kabupaten Tambrauw di atas dimulai tahun 2004 oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, dan apabila Kabupaten Manokwari ingin memekarkan 4 (empat) distrik di wilayahnya menjadi Kabupaten baru disarankan tidak memakai nama Tambrauw”. 8. Bahwa dengan adanya Surat Bupati Sorong Nomor 125/801/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tersebut telah menandakan adanya sikap PENOLAKAN oleh Bupati Sorong untuk dilakukan penggabungan beberapa distrik dalam pembentukan dan/atau pemekaran daerah otonom baru karena secara hukum hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang, yang intinya menjelaskan, “setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri” termasuk dalam memekarkan daerah bawahannya. 9. Bahwa sebagai tanda keseriusan dalam proses pembentukan Kabupaten Tambrauw, Bupati Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelepasan Beberapa Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Sebagai Daerah Bawahan Kabupaten Tambrauw dan Surat Keputusan Nomor 275 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Distrik Fef sebagai Ibukota Kabupaten Tambrauw. 10. Bahwa selain itu, Bupati Sorong juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 276 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Berupa Barang Bergerak Maupun Barang Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang dan Dokumen Kepada 16 Kabupaten Tambrauw dan Surat Keputusan Nomor 277 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Milik Pemerintah Kabupaten Sorong Yang Terletak Dalam Wilayah Kabupaten Tambrauw dan Sebagai Aset Kabupaten Tambrauw Dalam Rangka Penyelenggaran Pemerintah. 11. Bahwa terakhir, Bupati Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor 278 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tambrauw Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan Surat Keputusan Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana Bagi penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali Di Kabupaten Tambrauw Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. 12. Bahwa penetapan distrik-distrik bekas wilayah Kabupaten Sorong menjadi bagian wilayah Kabupaten Tambrauw merupakan pilihan kebijakan (legal policy) yang diambil oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setelah melalui serangkaian kajian dan pertimbangan, baik politik, teknis serta administratif yang dipersyaratkan dalam pembentukan daerah otonom baru dan mengacu kepada usulan dan aspirasi dari masyarakat yang berdiam dan tinggal di 6 (enam) distrik, yaitu: Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah, terdiri dari 30 (tiga puluh) kampung wilayah Kabupaten Sorong. Pilihan kebijakan yang diambil adalah Kabupaten Tambrauw yang akan dibentuk sepenuhnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong saja, sesuai dengan ide awal usulan pemekaran wilayah. Pilihan kebijakan itu tentunya telah dipikirkan secara matang-matang agar pada saat nanti setelah terbentuk dan dioperasionalkan tidak terjadi kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintah, dibandingkan bila Kabupaten baru dimaksud merupakan hasil dari 2 (dua) kabupaten induk, misalnya dalam pengisian anggota DPRD, apabila berasal dari 2 (dua) Kabupaten Induk harus menata kembali daerah pemilihan di 2 (dua) kabupaten. Begitu pula dalam hitungan pemberian DAU dan DAK. 17 13. Bahwa selanjutnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat termasuk Kedalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940. 14. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, ditegaskan antara lain: Pasal 3 ayat (1), berbunyi: “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah”: a. Distrik Fef; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; dan f. Distrik Abun Pasal 5 ayat (1), berbunyi: “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas - batas wilayah”: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Aifat Utara, Distrik Mare, dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong. 15. Bahwa pada awalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Tambrauw terdiri dari 6 (enam) distrik yang tadinya merupakan dan masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong masing- 18 masing distrik yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor dan Distrik Abun. 16. Bahwa Pemohon sangat setuju dan sependapat serta mendukung penuh lahirnya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, karena cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri dari 6 (enam) distrik yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor dan Distrik Abun yang kesemua distrik tersebut adalah merupakan distrik yang sebelumnya berada di bawah wilayah Kabupaten Sorong selaku Kabupaten Induk dan tidak ada distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari yang bergabung di dalam wilayah Kabupaten Tambrauw. 17. Bahwa kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku dan dirubah dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut: ➢ Pasal 3 ayat (1), Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fef; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani; dan k. Distrik Moraid 19 ➢ Pasal 5 ayat (1), Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah; a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik. b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifa Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong; 18. Bahwa pemindahan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani dari wilayah pemerintah Kabupaten Manokwari ke wilayah pemerintah Kabupaten Tambrauw telah berakibat terjadinya pembelengguan dan pengkebirian atas aspirasi warga masyarakat adat Suku Meyah dan Suku Mpoor sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di keempat distrik tersebut yang secara rumpun, suku, bahasa, adat istiadat dan budaya berbeda dengan masyarakat adat di 6 (enam) distrik lainnya, yaitu: Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah yang telah masuk kategori pelanggaran terhadap Hak Konstitusionalnya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. 19. Bahwa sebenarnya isi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat adalah sudah tepat dan sejalan dengan aspirasi awal warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, Distrik Miyah, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) kampung Kabupaten Sorong, saat pertama kali mengusulkan pemekaran Kabupaten Tambrauw. 20 20. Bahwa dengan dimasuknya 4 (empat) distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw serta adanya pergeseran batas-batas wilayah kampung Wariki dan kampung Kasi Kecamatan Sidey Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, berakibat pergeseran batas wilayah hak ulayat masyarakat adat Suku Miyah, dan Suku Mpoor sebagai suku asli Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, maka secara konstitusional telah menyimpangi aspirasi warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari. 21. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, yang tidak menyerap aspirasi warga masyarakat adat Suku Miyah dan Suku Mpoor yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, dalam proses pembentukannya tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 22. Bahwa sebenarnya dari sisi formalnya juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, merupakan penggabungan 2 (dua) daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong, dimana pembentukan dan/atau pemekaran daerah otonomi baru yang menggabungkan 2 (dua) daerah sebagai Kabupaten Induknya adalah menyimpang/bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat juncto Undang- 21 Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang intinya menjelaskan, "setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri" termasuk dalam memekarkan daerah bawahannya. 23. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, juga secara formal tidak melibatkan DPD RI dari perwakilan Papua Barat, padahal DPD RI dari perwakilan Papua Barat dianggap lebih mengetahui kondisi riil yang terjadi pada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehadiran Undang-Undang tersebut, yakni warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang mendiami dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani di wilayah Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid di wilayah Kabupaten Sorong. 24. Bahwa pada beberapa kesempatan, DPR RI telah mengundang pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, DPRD Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang berasal dari 5 (lima) distrik yang dimasukan dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw pada pembahasan dimaksud, akan tetapi faktanya adalah tidak sesuai dengan hasil pembahasan itu sendiri, karena sekalipun Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang berasal dari 5 (lima) distrik tersebut, kecuali DPRD Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, telah secara tegas menolak kehadiran Undang-Undang Nomor 14 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, namun penolakan tersebut tidak bernilai sama sekali karena Pemerintah dan DPR RI tetap memaksakan untuk mengesahkan Undang-Undang tersebut. 25. Bahwa selain itu di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani berdiam warga masyarakat adat suku Meyah dan suku Mpoor yang mempunyai bahasa sendiri, yakni bahasa Meyah dan Mpoor, mempunyai adat istiadat sendiri yakni terwujud dalam Kain Timur Lebar, kepercayaan tidak lagi mengenal yang mistik, pemahaman suatu tempat yang sakral tidak ada, peminangan dilakukan dengan acara perkenalan dimana orang tua pihak laki-laki pergi menyampaikan maksudnya kepada orang tua pihak perempuan mempunyai budaya sendiri yakni budaya cara memasak menggunakan bambu dan kulit kayu, terbuka menerima orang luar untuk hidup didalam wilayahnya, yang telah secara turun temurun dan hal ini sangat berbeda rumpun dengan masyarakat adat suku Madik, Suku Karon Gunung dan Pantai, yang berdiam di 6 (enam) distrik lainnya (Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah) di wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw (pegunungan Tambrauw) yang tidak dapat dipersatukan ataupun dilebur menjadi satu adat, satu bahasa dan satu kebudayaan. 26. Bahwa ketidakhadiran DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat sangat berdampak kepada pengambilan keputusan antara Pemerintah dan DPR RI yang pada akhirnya membawa kerugian konstitusional pada diri Pemohon. Masyarakat adat Suku Miyah dan Suku Mpoor di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari, dan Suku Moi di Distrik Moraid Kabupaten Sorong, dipaksa harus meninggalkan masyarakat adatnya hanya karena mengikuti keinginan dari Pemerintah dan DPR RI yang tidak memahami secara mendalam kultur, suku, adat dan budaya yang secara turun-temurun berlaku dalam sistem masyarakat hukum adat suku Miyah, dan suku Mpoor di Kabupaten Manokwari yang wajib 23 dipertahankan secara turun temurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. 27. Bahwa walaupun secara formal, warga masyarakat adat Suku Miyah dan Suku Mpoor yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Kabupaten Manokwari telah berusaha menyampaikan kondisi riil dan faktual kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI di Jakarta, sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 79 huruf j juncto Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi hal tersebut tetap diabaikan, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Hal mana berpotensi membawa kerugian konstitusional pada diri masyarakat, karena pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi warga masyarakat adat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusionalnya dan pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus pemerintahan dan pelayanan terhadap warga masyarakat adat yang berada dan tinggal di distrik-distrik tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengabaian tersebut juga menyebabkan terlanggarnya hak mempertahankan identitas budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". 28. Bahwa fakta hukum hak-hak konstitusional warga masyarakat adat di Distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Senopi dan distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, yang beraspirasi menolak bergabung dengan Kabupaten Tambrauw, dan sebagai warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, secara konstitusional berhak mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian 24 hukum yang adil serta perlakuan yang sama dari negara, sehingga secara konstitusional negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fullfill) hak-hak konstitusional tersebut dengan menggunakan instrumen yang ada manakala syarat-syarat dan mekanismenya berdasarkan konstitusi maupun peraturan dibawahnya telah terpenuhi. Hak konstitusional warga masyarakat adat dan kewajiban konstitusional negara secara tegas (expressis verbis) maupun secara penafsiran termuat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". 29. Bahwa kondisi dan keadaan masyarakat adat di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani sejak dipisahkan dari Kabupaten induk, incasu Manokwari dan digabungkan kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, situasi di daerah tersebut bergejolak, karena faktualnya, kondisi adat istiadat, budaya dan rumpun dalam pemerintahan yang baru tidak sesuai dan bertentangan dengan hak tanah adat Arfak di Kabupaten induknya. 30. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU- VII/2009 tanggal 25 Januari 2010, yang memasukan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw mengakibatkan terjadinya gejolak dan pertikaian yang terus-menerus di perbatasan kedua wilayah, kemudian hal tersebut berusaha diredam dengan diadakannya pertemuan pada hari Jumat, tanggal 01 November 2013 yang inisiatifnya dari Bupati Manokwari sebelumnya (Dr. Bastian Salabai), dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan pemilik hak ulayat Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken, dan Distrik Mubrani, Kepala-kepala Suku Besar Arfat Kabupaten Manokwari, Tokoh Pemuda, Kepala-kepala Distrik dan Kepala-kepala Kampung pada Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, serta Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Provinsi Papua Barat, untuk mendengar penjelasan atas aspirasi 25 dan sikap masyarakat adat di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, yang menghasilkan "Kesepakatan Bersama", antara lain isinya berbunyi, "Sepakat menolak keberadaan 4 (empat) Distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari masuk kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw dan menginginkan tetap masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari". 31. Bahwa dari sisi materiilnya, setelah kesepakatan tanggal 6 April 2013 ditandatangani, terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, dan menjadi PERMASALAHAN BARU sebab batas-batas wilayah Tambrauw dalam undang-undang tersebut kembali mencaplok beberapa wilayah dari Kabupaten Manokwari di Distrik Sidey, maupun Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Teluk Bintuni. Keberadaan Undang- undang ini ditanggapi masyarakat dengan berbagai aksi, seperti pembakaran rumah, pemalangan jalan trans Papua Barat, pemalangan kantor-kantor pemerintahan, dll. 32. Bahwa untuk menghakhiri konflik tersebut, pada tanggal 23 Juli 2013 Gubernur Papua Barat mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemilik hak ulayat Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, dan Distrik Sidey, Kepala-kepala suku besar Arfak dan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Provinsi Papua Barat dalam pertemuan tingkat tinggi bersama Gubernur Papua Barat beserta jajarannya, yang dihadiri utusan Polda Papua, Kepala Fasilitas Pemeliharaan TNI AL Manokwari, dan Kapolres Manokwari. 33. Bahwa dari kedua pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat di atas, sangat jelas terlihat sikap dan aspirasi dari Kepala Suku Besar Arfak Kabupaten Manokwari, Kepala-kepala Suku sebagai pemilik hak ulayat di 4 (empat) yaitu Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh masyarakat, yang tidak akan 26 menyerahkan 4 (empat) distrik tanah adat Arfak Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrauw, sehingga keberadaan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, telah melanggar hak konstitusional PEMOHON. 34. Bahwa sejak terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhitung smapai saat ini pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari belum pernah melaksanakan pemindahan dan penyerahan personil, aset-aset dan dokumen terkaitDistrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani (P3D) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw. Selain itu, batas-batas antar kedua Kabupaten juga belum pernah disetujui. 35. Bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, tidak menyerap seluruh aspirasi, pikiran, dan hati nurani warga masyarakat adat di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, sesuai dengan pemenuhan persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah otonom baru, termasuk kesatuan etnis, bahasa, suku, adat istiadat, dan budaya sebagaimana implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat juncto Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 36. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas beralasan hukum untuk dikabulkan secara konstitusional bersyarat, dan tidak 27 menghilangkan eksistensi wilayah Kabupaten Tambrauw, karena Kabupaten Tambrauw tetap memiliki cakupan wilayah, yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Abun, dan Distrik Moraid dan Distrik Sausapor serta batas- batas wilayah; 37. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengembalikan kembali 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani masuk ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari, seperti sedia kala; Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, secara nyata-nyata Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di provinsi Papua Barat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonon uji materil ini terbukti bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak 28 dimaknai bahwa Distrik Ambarbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari. 3. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai batas-batasnya sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak. c. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. 4. Menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Distrik Ambarbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari. 5. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai batas- batasnya sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak. c. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. 6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon bermohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-382 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-278 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Papua Barat; 30 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Nomor 146.1/01/2016 tertanggal 21 Maret 2016; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Pemohon II; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 100/393 tertanggal 08 November 2022; 8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Bupati Manokwari Nomor 180/1478/PEMKAB/2022; 9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Wakil Bupati Manokwari Nomor 180/1479/PEMKAB/2022; 10. Bukti P-10 : Surat Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay Nomor 64/DAP/WIL III DOB/XI/2022; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Suku Besar Arfak Manokwari Nomor 031/KSBA-TB/IX/2022 tertanggal 31 Oktober 2022; 12. Bukti P-12 : Foto Terkini 4 Distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dari Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 008/1717/MRPB/XI/2022 tertanggal 09 November 2022; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Nomor 06/415/DPR-PB/XI/2022; 15. Bukti P-15 : Kronologis Permasalahan tertanggal 15 November 2022; 16. Bukti P-16 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Yustus Dowansiba; 17. Bukti P-17 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Norman Tambunan; 18. Bukti P-18 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Bons Sanz Rumbruren; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 170/187/9/2019 tentang Peresmian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Masa Jabatan 2019-2024; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 170/285/12/2019 tentang Peresmian Dan Pengangkatan Wakil 31 Ketua I Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Masa Jabatan 2019-2024; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Rapat Paripurna Nomor 100/466 tertanggal 05 Desember 2022; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Nomor 09/MA/XI/2022 perihal Laporan Pemalsuan Identitas di Mahkamah Konstitusi; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/306/ XI/2022/Papua Barat/SPKT tertanggal 12 Desember 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di 32 Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416, selanjutnya disebut UU 14/2013) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, mengatur yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 33 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013 “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fef; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani; dan k. Distrik Moraid.” Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; 34 b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; 3. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari yang terdiri dari Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon dalam kualifikasi sebagai Pemerintahan Daerah, yakni: Bupati Kabupatan Manokwari [vide bukti P-3] dan Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, serta Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manokwari [vide bukti P-19 dan bukti P-20] berdasarkan Berita Acara Rapat Paripurna Nomor 100/466 tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Mewakili DPRD Kabupaten Manokwari bersama dengan Bupati Manokwari dan Wakil Bupati Manokwari untuk mengajukan judicial review, bertanggal 5 Desember 2022 [vide bukti P-21]. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, Pemohon telah menguraikan secara jelas dan mampu menerangkan kualifikasinya sebagai pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah/Bupati serta DPRD yang berwenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya karena mewakili Pemerintahan Daerah, in casu Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari. Dalam kualifikasi demikian, meskipun Pemohon adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Manokwari bukan di Kabupaten Tambrauw, namun karena masalah konstitusional norma a quo yang dimaksud adalah bukan semata-mata mengenai kepentingan daerah tetapi berkenaan pula dengan cakupan wilayah daerah pemekaran yang menyangkut kepentingan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada dalam wilayah yang dimekarkan. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum tidak hanya didasarkan pada kewenangan tetapi juga berkait dengan kerugian hak konstitusional. 35 Selanjutnya, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan atau potensial dirugikan, dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karenanya, telah tampak adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan Pemohon tentang kerugian atau potensi kerugian, hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon ihwal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 Pemohon mengemukakan argumentasi pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, pada awalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (UU 56/2008), Kabupaten Tambrauw terdiri dari 6 (enam) distrik yang tadinya merupakan dan masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, dan Distrik Abun; 2. Bahwa menurut Pemohon, terhadap UU 56/2008, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 mengabulkan untuk sebagian permohonan para Pemohon sehingga menambah cakupan Kabupaten Tambrauw yang tadinya terdiri dari 6 (enam) distrik menjadi 11 (sebelas) distrik yang terdiri dari: Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor; Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik 36 Mubrani; dan Distrik Moraid. Dalam hal ini, 4 (empat) distrik yang digabung tersebut merupakan distrik yang sebelumnya berada di Kabupaten Manokwari, yaitu: Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani dan ditambah 1 (satu) distrik yaitu Distrik Moraid yang berada di wilayah Kabupaten Sorong. Perubahan tersebut dituangkan dalam UU 14/2013; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dalam Perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 yang menyatakan dirinya adalah sebagai salah satu kesatuan masyarakat adat dari 4 (empat) distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari adalah suatu kebohongan dan memanipulasi asal marga masing-masing Pemohon. Tindakan manipulasi tersebut, telah dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat melalui surat Nomor 09/MA/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang diajukan oleh Pemilik Ulayat Distrik Mubrani, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Amberbaken selaku Pelapor. Kemudian, surat laporan tertulis tersebut telah ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi di Polda Papua Barat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/306/XI/2022/Papua Barat/SPKT tertanggal 12 Desember 2022 dengan laporan dugaan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu seperti dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang diduga dilakukan oleh Barnabas Sedik dan kawan-kawan. Dengan demikian ditambahkan Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 telah didasarkan pada tindakan manipulasi data dan fakta-fakta atau rekayasa yang dilakukan oleh para Pemohon sehingga landasan konstitusi yang disasarkan pada suatu kepalsuan dan manipulasi tidak layak untuk dipertahankan; 4. Bahwa menurut Pemohon, salah satu tujuan dari pemekaran wilayah pemerintahan dimaksudkan adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan dalam rangka mensejehaterakan rakyat yang berada dalam wilayah yang dimekarkan, termasuk untuk mengejar ketertinggalan karena kurangnya perhatian disebabkan kondisi wilayah yang jauh dari jangkauan, serta kondisi adat istiadat yang berbeda. Namun demikian, faktanya penggabungan 4 (empat) distrik yang ada di wilayah Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrauw justru bukan memperpendek rentang kendali atau mendekatkan pelayanan sebaliknya penggabungan tersebut malah semakin menjauhkan rentang kendali maupun pelayanan masyarakat; 37 5. Bahwa menurut Pemohon, sejak pembentukan wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari sampai dengan digabungkannya keempat distrik, warga masyarakat adat Suku Meyah, Suku Mpoor, dan Suku Karon lebih senang dan nyaman mengurus keperluan pelayanan administrasi pemerintahan, pembiayaan serta pelayanan pemerintahan ke Kabupaten Manokwari tidak lain karena merasa satu rumpun adat istiadat, satu bahasa dan secara geografis, jangkauan pelayanannya jauh lebih dekat dibandingkan dengan jangkauan pelayanan pemerintahan ke Kabupaten Tambrauw; 6. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya UU 14/2013, baik secara formal, penggabungan 2 (dua) daerah Kabupaten Induk menjadi pembentukan dan/atau pemekaran daerah otonomi baru yakni Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong menjadi Kabupaten Tambrauw adalah menyimpang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, secara materiil, menimbulkan permasalahan baru sebab batas-batas wilayah Tambrauw dalam undang-undang tersebut kembali mencaplok beberapa wilayah dari Kabupaten Manokwari di Distrik Sidey, maupun Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Teluk Bintuni; 7. Bahwa menurut Pemohon, sejak UU 14/2013 diterbitkan hingga kini, pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari belum pernah melaksanakan pemindahan dan penyerahan personil, aset-aset dan dokumen terkait Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw. Selain itu, batas-batas antar kedua Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 juga belum pernah disetujui; 8. Bahwa menurut Pemohon, pemindahan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani dari wilayah pemerintah Kabupaten Manokwari ke wilayah pemerintah Kabupaten Tambrauw telah berakibat terjadinya pembelengguan dan pengkebirian atas aspirasi warga masyarakat adat Suku Meyah dan Suku Mpoor sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di keempat distrik tersebut yang secara rumpun, suku, bahasa, adat istiadat dan budaya berbeda dengan masyarakat adat di 6 (enam) distrik lainnya, yaitu Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah yang telah masuk kategori pelanggaran 38 terhadap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013 konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai batas-batasnya sebagai berikut : a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak, c. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan ihwal konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan Pemohon, oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian dan diregitrasi dalam Perkara Konstitusi Nomor 105/PUU-XI/2013 dan Perkara Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara 39 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 pernah diajukan dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2014 dengan amar masing-masing menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, telah ternyata dalam Perkara Konstitusi Nomor 105/PUU-XI/2013 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta Perkara Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014 dasar pengujiannya adalah Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, Pemohon a quo menggunakan dasar pengujiannya Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945; Selanjutnya, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam Perkara Konstitusi Nomor 105/PUU-XI/2013 adalah ihwal masuknya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani yang berasal dari Kabupaten Manokwari ke dalam Kabupaten Tambrauw menghilangkan aspirasi masyarakat adat Suku Meyah dan Suku Mpoor sehingga perlu dibentuk kabupaten baru yakni Kabupaten Manokwari Barat. Kemudian dalam Perkara Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014 alasannya ihwal bergabungnya Distrik Moraid dari wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw menghilangkan aspirasi masyarakat adat Suku Moi yang ingin tetap berada di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa di Kabupaten Sorong. Sedangkan, 40 alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 yang memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani dari wilayah Kabupaten Manokwari ke dalam Kabupaten Tambrauw didasarkan pada tindakan manipulasi data dan fakta- fakta atau rekayasa yang dilakukan oleh para Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009; Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional antara permohonan dalam Perkara Konstitusi Nomor 105/PUU-XI/2013 dan Perkara Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014 dengan dasar maupun alasan pengujian permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pada intinya permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 yakni mengenai cakupan dan batas wilayah Kabupaten Tambrauw setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 yang menurut Pemohon bertentangan secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada Paragraf [3.7]. Ihwal permasalahan konstitusionalitas tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkenaan dengan pembentukan Kabupaten Tambrauw berdasarkan UU 56/2008, Kabupaten Tambrauw merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang terdiri dari 6 (enam) distrik, yaitu: Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, dan Distrik Abun dengan batas-batasnya seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo. Tujuan pemekaran Kabupaten Sorong untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru yakni Kabupaten Tambrauw merupakan wujud 41 aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Nomor 03.A/KPTS/DPRD/SRG/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan Untuk Kabupaten Tambrauw di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, Surat Bupati Sorong Nomor 146.1/235 tanggal 14 Mei 2007 perihal Pengusulan Pemekaran Kabupaten Tambrauw, Surat Ketua DPRD Kabupaten Sorong Nomor 130/54/2007 tanggal 8 Februari 2007 perihal Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tentang Pemekaran Kabupaten Tambrauw, Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Daerah Papua Barat Nomor 160/101/DPRD/PB/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Keputusan Pimpinan DPR Provinsi Daerah Papua Barat Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai Daerah Pemekaran, Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 78 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw Sebagai Daerah Pemekaran, Surat Gubernur Papua Barat Nomor 130/412/GPB/2007 tanggal 8 Juni 2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/770/GPB/2007 tanggal 5 September 2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Surat Bupati Sorong Nomor 135/189/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Penegasan Ibukota Calon Kabupaten Tambrauw, Surat Bupati Sorong Nomor X/135/01 tanggal 31 Maret 2008 perihal Cakupan Wilayah dan Ibukota Kabupaten Tambrauw, Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/294/GPB/2008 tanggal 11 April 2008 perihal Peninjauan kembali Penetapan Ibukota Pemekaran Kabupaten Tambrauw, dan Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/524/GPB/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal Pemekaran Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maibrat [vide Penjelasan Umum UU 56/2008]. Bahwa selanjutnya terhadap UU 56/2008 khususnya pengaturan mengenai cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 wilayah Kabupaten Tambrauw dilakukan perubahan dengan memasukkan 5 (lima) distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong, menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 sekaligus 42 untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, dan meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw, disahkan UU 14/2013. Sebagai perubahan atas UU 56/2008, dalam Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013 menyatakan cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri dari atas 11 (sebelas) distrik, yaitu: Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid. Berkenaan dengan dengan batas wilayah Kabupaten Tambrauw dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013. [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan batas wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 dimaksud, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XI/2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.13] Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416] menyatakan, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fef b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani; dan k. Distrik Moraid”. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tersebut, berhubung dimasukkannya lima distrik baru yang sebelumnya tidak termasuk cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 juga ikut berubah; [3.14] Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon dalam permohonan a quo adalah supaya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani yang berasal dari Kabupaten Manokwari dikeluarkan lagi dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, dan dibentuk kabupaten baru yakni Kabupaten Manokwari Barat; [3.15] Menimbang Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Kemudian Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Menurut Mahkamah, suatu wilayah dalam hal ini distrik masuk menjadi cakupan wilayah atau tidaknya dalam suatu provinsi, kabupaten/kota tertentu sangat 43 tergantung pada efektivitas dan efisiensi secara objektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk pembangunan daerah dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010; [3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah dari ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang dikutip di atas, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang menggunakan frasa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas ...”, bukan menggunakan frasa, “terdiri atas” menegaskan bahwa wilayah atau distrik-distrik yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk dinyatakan tidak termasuk cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat tetap merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah termasuk wilayah Kabupaten Tambrauw atau wilayah kabupaten lainnya. Pengutamaan serta pengedepanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemilik wilayah dapat dipahami dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang telah dikutip di atas; Bahwa masih berkenaan dengan norma yang sama dalam UU 14/2013 a quo, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014 pun telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.11.1] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940), menyatakan, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fef; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun;” dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut. Kemudian Maurits Major, dan kawan- kawan mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas atas kedua pasal tersebut dengan permohonan yang diregistrasi di Mahkamah dengan Nomor 127/PUU-VII/2009 yang diputuskan Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2010; Dalam amar Putusan Mahkamah tersebut, yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, antara lain, “Menyatakan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di 49 Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak memasukkan Disktrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, sehingga cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw seluruhnya meliputi, Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik 44 Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid; Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan ini”; [3.11.2] Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416), yang antara lain, dapat dibaca dalam konsiderans (menimbang) huruf a yang menyatakan, “bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010 perlu dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat”; [3.11.3] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416), menyatakan, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fef; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; 50 e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani; dan k. Distrik Moraid.” Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 tersebut, berhubung dimasukkannya lima distrik yang sebelumnya tidak termasuk cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw di dalam Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 tersebut juga ikut berubah; [3.11.4] Menimbang bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah supaya Distrik Moraid, yang semula dalam wilayah Kabupaten Sorong, kemudian atas permohonan Maurits Major dan kawan-kawan yang dikabulkan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 127/PUU-VII/2009 tersebut, sehingga Distrik Moraid dimasukkan dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw. Sekarang atas permohonan para Pemohon (bukan Maurits Major dan kawan-kawan) memohon agar Distrik Moraid tersebut dikembalikan menjadi cakupan wilayah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat; [3.11.5] Menimbang Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Kemudian Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Menurut Mahkamah, suatu wilayah dalam hal ini distrik masuk menjadi cakupan 45 wilayah atau tidak masuknya dalam suatu provinsi, kabupaten/kota tertentu sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi secara objektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk pembangunan daerah dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tersebut; [3.11.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan pasalpasal UUD 1945 yang dikutip di atas, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang menggunakan frasa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas...”, bukan menggunakan frasa, “terdiri atas”, menegaskan bahwa wilayah atau Distrik Moraid yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk dinyatakan tidak termasuk wilayah Kabupaten Tambrauw, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU 14/2003 dan dikembalikan atau dimasukkan kembali sebagai cakupan wilayah Kabupaten Sorong, tetaplah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah dimasukkan ke wilayah Kabupaten Tambrauw atau wilayah Kabupaten Sorong, atau wilayah kabupaten lainnya. Bahwa selain putusan yang berkenaan dengan batas Kabupaten Tambrauw tersebut, berkenaan dengan batas wilayah administrasi, Mahkamah telah beberapa kali menyatakan pendiriannya ihwal batas wilayah. Di antara putusan Mahkamah yang terbaru, yaitu sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2019, pada Sub-paragraf [3.11.1] pertimbangan hukum menyatakan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon I yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dengan amar “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”, yang dalam pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.13.1] menyatakan antara lain: [3.13.1] Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Adapun maksud kata “dibagi” dalam pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata 46 “dibagi” karena untuk menghindari kata “terdiri dari” atau “terdiri atas”. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal; Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya…”; Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012 tersebut, batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk menetapkan batas-batas daerahnya. Pembagian daerah dimaksud tercermin pula dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah [vide Pasal 31 dan Pasal 32 UU Pemda]. Dengan demikian, dalam konteks pemekaran dan penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan di atas, telah jelas permasalahan Pemohon a quo dikaitkan dengan cakupan wilayah dan batas wilayah administrasi menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk batas-batas daerahnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan a quo mengenai Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013 dimaknai bahwa Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari serta penyesuaian batas-batasnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 sebagaimana tercantum dalam petitum Pemohon Mahkamah tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, terutama dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014. 47 [3.14] Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo antara lain disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 didasarkan pada tindakan manipulasi data dan fakta-fakta atau rekayasa, sebagaimana didalilkan Pemohon dilakukan oleh para Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009. Dugaan manipulasi yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, semua alat bukti maupun keterangan saksi telah diperiksa dan diadili dalam sidang pleno yang dinyatakan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Sementara itu, berkaitan dengan kondisi faktual yang didalilkan Pemohon, seperti pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari belum pernah melaksanakan pemindahan dan penyerahan personil, aset-aset dan dokumen terkait Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw, tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan atau mengoreksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009. Terhadap hal tersebut perlu bagi Mahkamah untuk menegaskan: berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau Mahkamah mengubah pendirian khusus dalam perkara a quo karena alasan-alasan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal demikian sama saja dengan Mahkamah menciptakan ketidakpastian hukum; [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dalil Pemohon perihal cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tidak termasuk Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani serta penyesuaian batas-batas wilayahnya sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah tidak menghormati hak masyarakat tradisional sebagaimana dijamin oleh Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 48 [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 49 tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah