114/PUU-XXII/2024

F PUTUSAN Nomor 114/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat : : : Antonius Nicholas Stephanus Kosasih Karyawan BUMN Jalan Cipinang Jaya JJ/8 RT 02/RW 07, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, memberi kuasa kepada Andra Reinhard Pasaribu, S.H., M.H., Alex Argo Hernowo, S.H., Vicky Alexander Arifin, S.H., Martchel A. F., S.H., Helmi Bostam, S.H., Cynthia Aghata Belinda Alma, S.H., Sonia Ayu Maharani Puteri, S.H., Mutia Zalika Asdianti, S.H., Chrismotarofa Baeha, S.H., Diastika Fajar A, S.H., Richard C.S.A Pasaribu, S.H., Adam Andriantama Bayu Aji, S.H., dan Rafisya Rahma Fathanaila, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARP Law Office, beralamat di Graha Binakarsa, 10th floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-18, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 1 Agustus 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 20 Agustus 2024 dengan Nomor 114/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 September 2024 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 September 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU No. 24/2003”) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No. 48/2009”), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 12/2011”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 13/2022”), menyatakan: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (“PMK No. 2/2021”), menyatakan: “Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang- Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 6. Bahwa Pasal 1 angka 3 PMK No. 2/2021, menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah Undang-Undang yang materi muatan dalam pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut berbunyi sebagai berikut: 4 Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Pasal 3 UU Tipikor “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 8. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang menjadi objek permohonan pengujian materiil sebagaimana telah yang diuraikan di atas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 dengan ketentuan berbunyi sebagai berikut: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Daerah Provinsi; dan f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” 9. Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berupa pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 UU 24/2003 menyatakan: 5 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 2. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” sebagaimana dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk Pemohon. (Bukti P-4) 3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 juncto Putusan 11/PUU-V/2007 juncto Putusan 006/PUU-III/2005 diatur bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila telah memenuhi 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif, sehingga apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang- undang dasar. Adapun ke-lima syarat tersebut adalah sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 6 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa terhadap Parameter kerugian konstitusional yang disebutkan di atas, sehubungan dengan permohonan ini maka: a. Adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon yang Diberikan oleh UUD 1945; Dalam hal ini Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Kemudian, Pemohon juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi atas kehormatan dan martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. b. Hak dan atau Kewenangan Konstitusional Pemohon Dirugikan oleh Berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang Dimohonkan Pengujian; Bahwa dalam hal ini hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor oleh karena kedua pasal a quo tidak merumuskan secara jelas perbuatan yang dilarang (actus reus). Actus reus merupakan elemen esensial dalam perumusan tindak pidana agar setiap subjek hukum dapat memahami batasan mana yang merupakan tindak pidana dan mana yang bukan. Ketiadaan actus reus ini menciptakan ketidakpastian hukum, membuka ruang interpretasi yang luas bagi penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya (hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) Pemohon dirugikan). Akibatnya, Pemohon merasa takut untuk 7 berbuat atau tidak berbuat sesuatu, karena interpretasi yang tidak jelas atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dapat mempidanakan tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan bisnis yang sah dan bukan tindak pidana (hak konstitusional Pasal 28G ayat (1) Pemohon dirugikan). c. Kerugian Konstitusional tersebut Harus Bersifat Spesifik (Khusus) dan Aktual atau Setidak-Tidaknya Potensial yang Menurut Penalaran Yang Wajar dapat Dipastikan akan Terjadi; Bahwa kerugian konstitusional Pemohon telah nyata dan spesifik terjadi pada Pemohon berupa ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh KPK berdasarkan Surat Nomor: B/143/DIK.00/23/03/2024 tertanggal 01 Maret 2024 (Bukti P-5). Penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut diakibatkan dari tidak adanya batasan yang jelas terhadap perbuatan yang dilarang (actus reus) dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga tindakan administratif atau kebijakan bisnis yang berada di wilayah business judgment rule pun dapat dikenakan tuduhan tindak pidana korupsi. Bahwa penetapan tersangka yang dialami Pemohon sebagai akibat dari pemberlakuan pasal a quo merupakan bentuk dari kerugian konstitusional yang secara nyata dan aktual. Hal yang demikian itu, juga dikuatkan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memperkuat alasan Pemohon dalam kedudukannya sebagai Tersangka memiliki Legal Standing untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi yang dijamin dalam konstitusi, yang pada pertimbangannya, menyatakan: “Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf (3.14) bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas due process of law sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi Lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam 8 mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945)” Bahwa dengan demikian ingin kami tegaskan, dalam Permohonan ini Pemohon tidak sedang melakukan upaya hukum atas Penetapan Tersangka yang menjadi ranah praperadilan dalam sistem hukum acara pidana, melainkan Pemohon meyakini bahwa Penetapan Tersangka yang menjadi kerugian konstitusional Pemohon lahir karena pemberlakuan pasal a quo yang materi muatannya tidak mengandung unsur actus reus, oleh karenanya Permohonan ini bukanlah berkaitan dengan apakah Pemohon melakukan tindak pidana atau bukan, melainkan Permohonan ini untuk memberikan kepastian hukum apakah pasal a quo memiliki kejelasan dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam kedudukannya sebagai Tersangka memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan a quo. d. Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Kerugian Konstitusional dan Berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang Dimohonkan Pengujian; Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berisi norma yang tidak adil atau yang sejak semula berpihak atau setidak-tidaknya sangat lentur kemudian ditafsirkan secara semena-mena oleh para penegak hukum karena akibat dari tidak mengikuti norma hukum pidana yaitu ketiadaaan actus reus, sehingga bisa dimanfaatkan dengan mudah untuk menghukum. Bahwa kewajiban institusi peradilan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah menjamin Pemohon untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan imparsial. Bahwa dipandang dalam kedudukan Pemohon yang ditetapkan sebagai Tersangka akibat dari berlakunya pasal undang-undang a quo, keyakinan peradilan yang adil dan imparsial tersebut nyatanya dipolarisasi oleh materi muatan suatu pasal yang sudah mengandung 9 ketidakadilan atau keberpihakan untuk menjerat atau menghukum. Dengan demikian, maka ketentuan itu tidak dapat dikatakan adil dan tidak berpihak apabila pelaku yang tidak mempunyai niat atau opset (tidak ada mens rea) untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal a quo tetap dapat dijatuhi pidana hanya karena “dianggap” melakukan perbuatan yang tidak jelas tolok ukurnya. Bahwa di samping diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, hak konstitusionalitas atas jaminan kepastian hukum yang adil sejatinya pun telah diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, terutama terkait dengan kewajiban juga diberikan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Akan tetapi, hak konstitusional Pemohon tersebut secara faktual telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena kelenturan materi muatan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan, padahal materi muatan suatu undang-undang harus dapat memastikan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan secara benar dan baik oleh institusi peradilan. Berdasarkan perkara yang dialami oleh Pemohon, penegakan hukum dan keadilan oleh institusi peradilan sumir dalam pelaksanaannya sebagai akibat rapuhnya kaidah dalam pasal itu, sehingga Pemohon nyata-nyata 10 menderita kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual, dimana: Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka karena perbuatan Pemohon yang melakukan kebijakan optimalisasi dalam upaya penyelamatan aset PT Taspen (Persero) atas Sukuk Ijarah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang berpotensi pailit, yang mana kebijakan tersebut harus dijalankan karena merupakan core business perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan bersifat diskresioner (freies ermessen) sebagai langkah strategis yang diambil untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar bagi PT Taspen (Persero) dan negara. Kebijakan juga telah melalui prosedur yang sah dengan melalui pertimbangan tim internal dan tim eksternal, serta persetujuan Rapat Direksi. Namun, justru kebijakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana korupsi karena dinilai tidak memberikan output yang baik dan berpotensi merugikan keuangan negara/perekonomian negara. -quod non- Perbuatan yang bersifat administrasi atau business tersebut ditafsirkan secara lentur oleh penegak hukum sebagai suatu tindak pidana korupsi karena akibat dari ketiadaan rumusan perbuatan yang dilarang (actus reus) dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga batasan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang menjadi kabur. Padahal dalam hukum pidana, actus reus merupakan elemen penting yang harus dirumuskan secara tegas agar setiap subjek hukum, termasuk pejabat publik seperti Pemohon, dapat mengetahui dengan pasti batasan mana yang merupakan tindak pidana dan mana yang bukan. Namun, dengan tidak adanya rumusan actus reus yang jelas, interpretasi terhadap kedua pasal tersebut menjadi sangat luas dan subjektif. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas kiranya terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Adanya Kemungkinan Bahwa dengan Dikabulkannya Permohonan maka Kerugian Konstitusional tersebut Tidak Akan atau Tidak Lagi Terjadi; 11 Bahwa jika materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang diuji dalam Permohonan a quo dinyatakan inkonstitusional dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena materi muatannya tidak dapat lagi digunakan sebagai alat untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana terhadap perbuatan-perbuatan yang secara unsur bukanlah termasuk sebagai suatu tindak pidana, melainkan secara prinsipnya termasuk dalam wilayah administrasi atau perdata ataupun setidaknya terdapat kejelasan perbuatan apa yang dituduhkan sehingga perbuatan itu dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor. Oleh karenanya, dengan dikabulkannya permohonan a quo dapat memberikan titik terang bagi Pemohon dalam melakukan upaya hukum selanjutnya dan juga dapat mengembalikan serta memulihkan hak-hak konstitusional Pemohon yang telah hilang karena berlakunya pasal a quo. 5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas kiranya Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya pasal-pasal yang diuji, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat legal standing dalam mengajukan permohonan ini. III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM 1. Bahwa sebagaimana telah diutarakan di atas, pasal a quo telah mengalami banyak pengujian materiil dan terlepas dari apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi faktanya tidak hanya pemohon yang mengalami kerugian konstitusi, namun demikian apa yang pemohon ajukan dalam permohonan atas pasal a quo berbeda dengan pemohon lainnya karena Pemohon tidak menguji unsur-unsur atau frasa yang tercantum dalam pasal a quo melainkan keseluruhan pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum akibat tidak adanya unsur perbuatan yang dilarang (actus reus) yang tegas dinyatakan dalam pasal a quo, dengan batu uji yang berbeda pula dari pengujian materiil sebelumnya. Batu uji yang digunakan oleh Pemohon yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa dalam Pasal 60 UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 dinyatakan: 12 “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Sedangkan dalam Pasal 78 PMK-2/2021 diatur sebagai berikut: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Dengan demikian terhadap materi muatan dalam undang-undang dapat diajukan kembali pengujiannya apabila batu uji (syarat konstitusionalitas atau materi muatan dalam UUD 1945) yang dipergunakan sebagai dasar permohonan adalah berbeda atau alasan permohonan yang diajukan tidak sama. 3. Bahwa Pemohon akan menampilkan perbedaaan permohonan uji materiil dalam permohonan a quo dengan permohonan uji materil sebelumnya. Terhadap materi muatan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor pernah diajukan uji materiilnya dan juga telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sebagai berikut: Perbedaan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Alasan Pemohon mendalilkan: 1. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mempunyai pengertian ganda dan akibatnya ada dua jenis tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana korupsi yang telah Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan 13 merugikan negara dan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara, dengan adanya pengertian ganda berdampak pada adanya multitafsir 2. Adanya kesamaan antara ancaman hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana yang telah merugikan negara (Pasal 3 UU PTPK) dengan yang tidak merugikan negara (Pasal 2 UU PTPK). 3. Ancaman Pidana Untuk Percobaan Tindak Pidana Disamakan dengan Tindak Pidana Pokoknya. (Pasal 15 jo. Pasal 2 ayat 1 UU PTPK). 4. Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengesampingkan prinsip- prinsip yang universal tentang ancaman hukuman, menimbulkan multitafsir, tidak adil dan cenderung irasional. ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. Perbedaan Perkara No. 3/PUU-IX/2011 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 3/PUU-IX/2011 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 14 Alasan Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa materi muatan Pasal 2 belum dapat memberikan efek jera kepada koruptor sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan dan penguatan terhadap Pasal 2 ayat (1) yang tidak menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan tidak dijelaskan nilai minimal dan maksimal kerugian negara serta tidak dijelaskan. Nilai minimal melakukan korupsi hukumannya berapa lama dan nilai maksimal melakukan korupsi hukumannya berapa lama. Sehingga Pemohon meminta rumusannya diubah. Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. Perbedaan Perkara No. 39/PUU-X/2012 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 39/PUU-X/2012 Perkara Pemohon 15 Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Alasan Permohonan Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sepanjang frasa, "pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun". bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dikarenakan lamanya pidana penjara tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum terkait peran Pemohon dalam perkara pidana yang dituduhkan kepada Pemohon. Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. Perbedaan Perkara No. 44/PUU-XI/2013 dengan Perkara Pemohon 16 Perkara No. 44/PUU-XI/2013 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Alasan Permohonan Permohonan menitikberatkan pada bagian penjelasan atas Undang-Undang Korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” sehingga dapat berdampak multitafsir saat interpretasinya. Pada kualitas pelaku dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan penjelasannya, dimana menurut dalil Pemohon seharusnya Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diberlakukan atau diterapkan terhadap aparatur pemerintah/negara karena jabatan, kekuasaan, tugas dan/atau perintah. Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan 17 (karena analogi), atau multitafsir. Perbedaan Perkara No. 25/PUU-XIV/2016 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 25/PUU-XIV/2016 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Alasan Permohonan Pemohon mendalilkan penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi para Pemohon, menimbulkan rasa khawatir dan tidak aman dalam membuat keputusan, meskipun keputusan tersebut mungkin menguntungkan rakyat. Mengenai frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat 1 UU TIPIKOR tersebut memungkinkan seseorang dikenai tindak pidana korupsi walaupun seorang aparatur sipil negara mengeluarkan suatu kebijakan dengan itikad baik dan menguntungkan negara atau rakyat dan pada saat yang lain menguntungkan orang lain atau korporasi, padahal kebijakan tersebut Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, 18 sama sekali bukan merupakan perbuatan jahat. ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. Perbedaan Perkara No. 32/PUU-XVII/2019 dengan Perkara Pemohon Perkara No.32/PUU-XVII/2019 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Alasan Permohonan Pemohon menguji secara khusus frasa “setiap orang” dalam Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan makna dari “setiap orang” itu sangat luas karena tidak mengecualikan pejabat-pejabat BUMN padahal tindakan atau perbuatan BUMN lebih berada pada ranah hukum perdata yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian, sehingga kedua frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1), yang seharusnya BUMN menjalankan usahanya berorientasi pada laba dan rugi. Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak 19 mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. Perbedaan Perkara No. 157/PUU-XXI/2023 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 157/PUU- XXI/2023 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Alasan Permohonan Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK seharusnya mencantumkan ancaman pidana mati sebagai alternatif hukuman untuk tindak pidana korupsi yang disertai dengan kejahatan tambahan seperti kolusi, nepotisme, atau pembunuhan berencana, karena mereka merasa tanpa ancaman tersebut, hukum saat ini kurang efektif dalam mencegah korupsi. Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan 20 lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. 4. Bahwa terhadap materi muatan Pasal 3 UU Tipikor pernah diajukan uji materiilnya dan juga telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sebagai berikut: Perbedaan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 003/PUU- IV/2006 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Alasan Permohonan 1. Kata “dapat” dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTPK mempunyai pengertian ganda dan akibatnya ada dua jenis tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara dan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara, dengan adanya pengertian Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. 21 ganda berdampak pada adanya multitafsir. 2. Adanya kesamaan antara ancaman hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana yang telah merugikan negara (Pasal 3 UU PTPK) dengan yang tidak merugikan negara (Pasal 2 UU PTPK). 3. Ancaman Pidana Untuk Percobaan Tindak Pidana Disamakan dengan Tindak Pidana Pokoknya. (Pasal 15 jo. Pasal 3 UU PTPK). 4. Pasal 3 UU PTPK mengesampingkan prinsip- prinsip yang universal tentang ancaman hukuman, menimbulkan multitafsir, tidak adil dan cenderung irasional. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang- undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. Perbedaan Perkara No. 20/PUU-VI/2008 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 20/PUU-VI/2008 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Alasan Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pasal a quo telah berlaku secara diskriminatif terhadap Pemohon yang telah menjalankan tugas secara maksimal pada saat situasi kerusuhan di Maluku, dan Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik 22 Pemohon beranggapan yang melakukan korupsi adalah Pihak yang dilaporkan oleh Pemohon. telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang- undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. Perbedaan Perkara No. 3/PUU/IX/2011 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 3/PUU/IX/2011 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Alasan Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa materi muatan Pasal 3 UU PTPK belum dapat memberikan efek jera kepada koruptor sehingga perlu untuk Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan 23 dilakukan perbaikan dan penguatan terhadap Pasal 3 UU PTPK tersebut, karena tidak menjelaskan bentuk- bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukannya yang merugikan negara dan merugikan rakyat, juga tidak menjelaskan minimal kerugian negara atau rakyat dan maksimal kerugian negara atau rakyat atas kebijakan penyalahgunaan kewenangan atau kedudukannya sebagai pejabat penyelenggara negara. hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang- undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. Perbedaan Perkara No. 44/PUU-XI/2013 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 44/PUU-XI/2013 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Alasan Permohonan Dikarenakan tidak ada border antara memperkaya dan menguntungkan terhadap Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 24 Pasal 3 UU PTPK tersebut akan mengakibatkan hakim bisa salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Terhadap memperkaya dan menguntungkan memberikan peluang kepada kekuasaan kejaksaan/kepolisian dan kekuasaan kehakiman menjadikan suatu norma hukum menjadi kabur akibat kekuasaannya yang melekat kepada institusi maupun kepada aparatnya. Sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “menguntungkan” sehingga dapat berdampak multitafsir saat interpretasinya. Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang- undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. Perbedaan Perkara No. 25/PUU-XIV/2016 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 25/PUU- XIV/2016 Perkara Pemohon Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 25 Alasan Permohonan Pemohon mendalilkan penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 3 UU TIPIKOR menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi para Pemohon, menimbulkan rasa khawatir dan tidak aman dalam membuat keputusan, meskipun keputusan tersebut mungkin menguntungkan rakyat. Mengenai frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut memungkinkan seseorang dikenai tindak pidana korupsi walaupun seorang aparatur sipil negara mengeluarkan suatu kebijakan dengan itikad baik dan menguntungkan negara atau rakyat dan pada saat yang lain menguntungkan orang lain atau korporasi, padahal kebijakan tersebut sama sekali bukan merupakan perbuatan jahat. Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang- undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir.. Perbedaan Perkara No. 32/PUU-XVII/2019 dengan Perkara Pemohon Perkara No. 32/PUU- XVII/2019 Perkara Pemohon 26 Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Alasan Permohonan Pemohon menguji secara khusus frasa “setiap orang” dalam Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan makna dari “setiap orang” itu sangat luas karena tidak mengecualikan pejabat-pejabat BUMN padahal tindakan atau perbuatan BUMN lebih berada pada ranah hukum perdata yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian, sehingga kedua frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam permohonan ini dimohonkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang- undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. 27 5. Bahwa berdasarkan komparasi alasan pokok permohonan dan batu uji di atas, maka antara permohonan Perkara No. 003/PUU-IV/2006, Perkara No. 20/PUU-VI/2008, No. 3/PUU-IX/2011, No. 39/PUU-X/2012, No. 44/PUU- XI/2013, No. 25/PUU-XIV/2016, No. 32/PUU-XVII/2019, No. 157/PUU- XXI/2023, dengan Permohonan a quo baik pemohonnya, substansi, batu uji konstitusi maupun permohonan (posita) merupakan permohonan yang berbeda dan tidak ada kesamaan. 6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan baik pemohonnya, substansi, batu uji konstitusi maupun permohonan (posita) maka permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2/2021 sehingga permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. IV. ALASAN PERMOHONAN 4.1. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang Berhak atas Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan untuk Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu yang Merupakan Hak Asasi 1. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon mendalilkan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dibatalkan karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi, akibat dari ketiadaan actus reus yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana asas ini setidaknya mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dimana suatu ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana, rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. 2. Bahwa namun dengan dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikatnya pasal a quo bukan berarti membenarkan adanya tindak pidana korupsi. Hal demikian itu didasari pada kenyataan bahwa semua perbuatan yang bersifat jahat atau melawan hukum sebagaimana perbuatan suap, curang, penggelapan, pungutan liar, atau pemerasan oleh pejabat atau aparatur 28 negara telah diatur dalam UU Tipikor dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 yang juga selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). 3. Bahwa materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang mana Indonesia, sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum.", mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berdasarkan hukum bukan pada dasar kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam kerangka negara hukum, adanya jaminan serta tegaknya kepastian hukum yang adil merupakan salah satu pilar utama, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (Idee des Rechts), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: purposiveness— kemanfaatan (zweckmassigkeit), justice—keadilan (gerechtigkeit), dan legal certainty—kepastian hukum (rechtssicherheit). (Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban, cet. 1, (Jakarta : UKI Press, 2006), hlm. 135.) 4. Bahwa sejalan dengan teori Gustav Radbruch mengenai cita hukum, UUD 1945 juga telah menegaskan pentingnya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 5. Bahwa lebih lanjut menurut Gustav Radbruch, asas kepastian hukum ini merupakan tujuan hukum itu sendiri (Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.). Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Hal ini sejalan karena hukum mengatur tingkah laku masyarakat dengan memberikan peraturan perundang-undangan yang jelas dan pasti supaya setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta terlindungi dari tindakan yang sewenang-wenang. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan 29 suatu perilaku, mengetahui perbuatan apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dibebankan serta boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Untuk membuat seorang individu mengetahui perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, Friedrich Hayek berpendapat kepastian hukum berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, yaitu apabila seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. 6. Bahwa Prof. Dr. Nurhasan Ismail juga berpendapat kepastian hukum didefinisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku setiap orang sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010. Kejelasan norma tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya indikator, yaitu: 1) Norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang- undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; 2) Konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir; 3) Ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa dengan demikian, kepastian hukum berhubungan erat dengan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan mampu secara jelas mengatur suatu tingkah laku tertentu supaya memberikan kejelasan bagi setiap individu subjek hukum yang menjalaninya. 8. Bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak mampu memberikan kepastian hukum yang adil, sebagaimana tujuan hukum seharusnya. Maka hal tersebut dapat merugikan hak subjek hukum yang diatur atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 30 9. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Gustav Radbruch, Friedrich Hayek, Prof. Dr. Nurhasan Ismail mengenai kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dengan uraian melalui sub-bab berikut. 4.1.1 Ketidakpastian Hukum Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor Akibat dari Ketiadaan Actus Reus 1. Bahwa para ahli hukum berpendapat suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi dua unsur, yaitu unsur actus reus dan unsur mens rea. 2. Bahwa Actus Reus adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan harus nyata terjadi (Moeljatno). Dalam kepustakaan hukum, actus reus terdiri atas act (commission) dan omission. Commission adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, sementara Omission adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 60). Sehingga bukan hanya larangan atas suatu perbuatan tetapi juga dapat berupa tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diwajibkan. Jan Remmelink sebagaimana dalam Buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia” halaman 113-114, menekankan pentingnya pengaturan actus reus dalam rumusan pasal pidana karena cara mencegah timbulnya akibat atau resiko yang tidak diharapkan bagi masyarakat hanya akan dicapai oleh pembuat undang-undang dengan melarang atau mengharuskan tindakan tertentu, yang berdasarkan pengetahuan, pemahaman, pandangan- pandangan manusia yang melakukannya harus ia pertanggungjawabkan (Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar 31 atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 113-114.). 3. Bahwa Mens Rea adalah niat atau sikap batin pelaku di balik melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam hukum pidana terdapat asas “actus non facit reum nisi mens sit rea”, yaitu asas suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali dengan sikap batin yang salah. Sehingga dari asas tersebut, perlu adanya hubungan kausal antara perbuatan dan sikap batin pelaku. Jan Remmelink menyampaikan “Suatu tindakan atau perbuatan seseorang hampir selalu dikehendaki ... Jika tangan seseorang dipiting sedemikian rupa sehingga picu senapan tertarik dan menyebabkan seseorang mati, maka gerakan yang dilakukan secara pasif ini terletak di luar kategori tindakan yang dikehendaki dan karena itu berada di luar cakupan hukum pidana.” (Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 113-114.) 4. Bahwa actus reus dan mens rea ini harus secara eksplisit ditentukan dalam peraturan perundang-undangan agar masyarakat dapat membedakan dengan jelas antara perbuatan yang sah dan yang melanggar hukum. Namun, Pemohon menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mengatur Perbuatan yang Dilarang (Actus Reus) dalam rumusan pasal a quo. Apakah unsur perbuatan yang dilarang (actus reus) dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor itu ada di “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” atau “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”? 32 Dan untuk Pasal 3 UU Tipikor, apakah unsur perbuatan yang dilarang ada di “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” atau “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” atau “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”? Bahkan dalam Buku Saku yang berjudul “Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi” (Bukti P-6) yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri, KPK tidak mampu mendefinisikan secara jelas bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dalam pengelompokkan jenis tindak pidana korupsi yang disusunnya. KPK mengelompokkan kedua pasal a quo sebagai “kerugian keuangan negara”. Namun apakah kerugian keuangan negara merupakan suatu perbuatan? Jenis Tindak Pidana Korupsi Jenis Pasal Isi Peraturan Kerugian Keuangan Negara Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 33 keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Suap Menyuap Pasal 5 ayat (1) huruf a memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 5 ayat (1) huruf b memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 5 ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 34 Pasal 12 huruf a pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 12 huruf b pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal 6 ayat (1) huruf a memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 6 ayat (1) huruf b memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang- 35 undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Pasal 6 ayat (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 12 huruf c hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 12 huruf d seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Penggelapan Dalam Jabatan Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),pegawai negeri atau 36 orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 10 huruf a menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya. Pasal 10 huruf b membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Pasal 10 huruf c membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak 37 dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Pemerasan Pasal 12 huruf e pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pasal 12 huruf g pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Pasal 12 huruf h pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah- olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Perbuatan Curang Pasal 7 ayat (1) huruf a pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. 38 Pasal 7 ayat (1) huruf b setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pasal 7 ayat (1) huruf c setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Pasal 7 ayat (1) huruf d setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Pasal 7 ayat (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 12 huruf h pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan 39 dengan peraturan perundang- undangan. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Pasal 12 huruf i pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Gratifikasi Pasal 12B Pasal 12 B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 40 Pasal 12C (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi Pasal 21 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus 41 lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar Pasal 22 jo. Pasal 28 Pasal 22 Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 28 Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka Pasal 22 jo. Pasal 29 Pasal 22 Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 42 Pasal 29 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi Pasal 22 jo. Pasal 35 Pasal 22 Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 43 keterangan palsu dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 35 (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu Pasal 22 jo. Pasal 36 Pasal 22 Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 36 Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan 44 martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. Saksi yang membuka identitas pelapor Pasal 24 jo. Pasal 31 Pasal 24 Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 31 (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. 5. Bahwa ketiadaan actus reus ini mengakibatkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memenuhi Unsur Prediktabilitas sebagai suatu elemen kunci dalam pemenuhan kepastian hukum. Dengan tidak adanya perbuatan yang dilarang, maka subjek hukum tidak mengetahui secara pasti atau memperkirakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Sehingga rumusan pasal a quo tidak memenuhi Unsur Prediktabilitas. 6. Bahwa tidak memenuhinya Unsur Prediktabilitas ini sendiri juga tampaknya tercermin ketika KPK sebagai lembaga penegak 45 hukum tindak pidana korupsi tidak dapat mengidentifikasikan (memperkirakan) bagaimana pencegahan atas perbuatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor supaya tidak terjadi, sebagaimana dalam data Lampiran Laporan KPK Tahun 2023 data Lampiran Laporan KPK Tahun 2023 Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) (Bukti P-7) menjelaskan terdapat daftar inventaris masalah yang menjadi potensi adanya tindak pidana korupsi. Dari data tersebut, jelas kiranya perbuatan-perbuatan yang dapat diidentifikasi sehingga menjadi potensi tindak pidana korupsi adalah suap, gratifikasi, dan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU Tipikor. 7. Bahwa ketika subjek hukum tidak mampu memperkirakan perbuatan yang dilarang pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor untuk ditafsirkan dan dilaksanakan, hal ini menimbulkan ketakutan bahwa tindakan mereka, sewaktu-waktu dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi. Khususnya terhadap para pejabat publik yang berhubungan dengan keuangan dan perekonomian negara, setiap keputusan atau tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Ketidakpastian hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ini menciptakan iklim ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mana tidak sejalan/bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 8. Dengan demikian, ketiadaan unsur actus reus dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 UU Tipikor menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. 4.1.2 Ketiadaan Actus Reus dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Bertentangan dengan Lex Certa dan Lex Stricta, yang mana Tidak Dapat Dipisahkan dari Pemenuhan Kepastian Hukum 46 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Kepastian Hukum, tidak dapat dipisahkan dengan Prinsip Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang- undangan pidana yang telah ada (asas legalitas). Untuk dapat memenuhi asas legalitas terdapat 4 (empat) prinsip pokok harus dipenuhi suatu rumusan peraturan perundang-undangan, diantaranya: a. Rumusan undang-undang hukum pidana itu harus tertulis (lex scripta); b. Rumusan undang-undang pidana harus memiliki rumusan yang pasti serta tidak memiliki makna ganda (lex certa); c. Rumusan undang-undang pidana harus tegas dan tidak dapat dimaknai lain (lex stricta); dan d. Rumusan undang-undang hukum pidana tidak boleh berlaku surut (non-retroactive). 2. Bahwa prinsip lex certa menyatakan rumusan undang-undang pidana harus jelas, pasti, dan tidak boleh memiliki makna ganda. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga setiap orang dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidana apa yang dikenakan. Dengan tidak adanya perbuatan yang dilarang (actus reus) dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mengakibatkan luasnya interpretasi perbuatan-perbuatan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut, dan mengakibatkan kekaburan antara batasan-batasan mana yang perbuatan pidana, perdata, atau administrasi. Prinsip lex stricta menyatakan bahwa undang-undang pidana harus dirumuskan dengan tegas dan tidak dapat dimaknai lain. Tidak boleh ada analogi dalam penerapan hukum pidana, hukum harus diterapkan secara ketat sesuai dengan rumusan undang-undang. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang tidak tegas mengatur actus reus membuka ruang bagi penafsiran yang lebih luas. 47 3. Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian tersebut di atas patut lah kiranya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil. 4. Bahwa dengan telah dibuktikannya ketidakpastian hukum pada pasal a quo yang dijamin oleh konstitusi, maka pasal a quo juga telah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena secara konstitusi dengan kedudukan Pemohon tersebut diatas berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 4.1.3 Proses Kriminalisasi Dan Perumusan Perbuatan Dalam Anasir Delik 1. Bahwa berkaitan dengan kriminalisasi, Hukum Pidana memiliki rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan dalam menciptakan kriminalisasi atas suatu perbuatan. Titik yang paling mendasar, proses kriminalisasi perlu didasarkan pada tiga komponen penting yang oleh Husak disebut sebagai external constraints, dimana negara perlu membuktikan bahwa: (Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of Criminal Law, (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 120-121.) a. terdapat kepentingan negara yang substansial (substantial state interests) terhadap perbuatan yang sedang didiskusikan; b. proses kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut akan secara langsung mendukung tercapainya kepentingan negara dimaksud (direct advancement); serta c. pilihan sanksi yang dicantumkan terhadap perbuatan tersebut tidak melebihi apa yang seharusnya diberikan untuk mendukung terselesainya tujuan Negara tersebut (the minimum necessary extent). 2. Bahwa setelah berhasil mendiskusikan justifikasi konstitusional yang demikian, pembuat undang-undang perlu melihat secara lebih mendalam mengenai teknik perumusan tindak pidana. Dengan melihat prinsip-prinsip hukum pidana materiil (internal constraints), Husak menilai kriminalisasi terhadap suatu perbuatan perlu diarahkan agar dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: a. memastikan bahwa perbuatan yang akan dikriminalisasi adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang sedemikian 48 serius atau memiliki sifat jahat (nontrivial harm or evil constraint); (Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of Criminal Law, (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 120-121). b. rumusan tindak pidana perlu menjelaskan secara eksplisit jenis kesalahan yang dipersyaratkan dalam perbuatan tersebut (wrongfulness constraint). Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana tidak boleh dijatuhkan kecuali tindakan pelaku dapat dianggap sebagai suatu hal yang salah; (Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of Criminal Law, (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 72-73) c. hukuman yang akan dicantumkan terhadap perbuatan tersebut harus proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut (desert constraint); (Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of Criminal Law, (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 77) d. mengingat sedemikian kerasnya konsekuensi penal maupun stigma yang akan diterima individu jika melakukan tindak pidana, proses kriminalisasi hanya boleh dilakukan sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang sangat kuat bahwa pemberian sanksi pidana adalah opsi terakhir dan terbaik untuk mendukung tujuan Negara yang substansial tersebut (burden of proof constraint). (Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of Criminal Law, (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 100-103) 3. Bahwa terlepas dari jenis perbuatan yang akan dikriminalisasi, seyogyanya pembentuk undang-undang harus memperjelas unsur- unsur obyektif yang sebenarnya ingin dilarang dan disertai sanksi pidana, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut. Tanpa perumusan yang jelas mengenai hal-hal tersebut, proses kriminalisasi yang demikian menjadi tidak sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif terhadap upaya perlindungan hak asasi manusia mengingat penegak hukum memiliki ruang 49 diskresi yang sedemikian besar untuk menafsirkan ‘tindak pidana’ sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. 4. Bahwa dalam hal ini, pembentuk UU Tipikor telah gagal dalam mengatur unsur objektif yang sebenarnya ingin dilarang dan sanksi pidana yang dijatuhkan, sehingga dalam praktik penegakannya menjadi kurang efektif dan tidak adil. Perumusan pasal a quo tersebut menyebabkan subjek hukum terkait menjadi takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 4.1.4 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Mengandung Pertentangan Interpretasi 1. Bahwa jika ditelisik lebih dalam, akibat dari tidak adanya perbuatan yang jelas dalam pasal a quo, paradoksnya adalah keberhasilan agenda pemberantasan korupsi hanya semata-mata ditentukan dari seberapa jumlah (kuantitas) orang yang dijebloskan ke dalam penjara, yang mana kontribusi kuantitas tersebut dihasilkan oleh penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang disebut Abdul Latif sebagai “sarang laba-laba” bagi perbuatan yang tidak kriminalitas sifatnya (all embracing act dan all puposing act). (Abdul Latif, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, ed. Tarmizi (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 6.) 2. Bahwa lebih lanjut secara akademik, pernyataan Latif juga dibuktikan dengan adanya penelitian Dian Simatupang yang menyatakan 72,7% perkara yang seharusnya merupakan pelanggaran administratif, semuanya dipidanakan. Kasus hukum tersebut menyangkut tentang kebijakan publik yang terjadi karena dwaling (salah kira). Dwaling tersebut dapat berupa salah kira atas maksud pembuat peraturan; salah kira atas hak orang atau badan hukum lain; salah kira atas makna suatu ketentuan, dan salah kira atas wewenang sendiri. Padahal, terhadap persoalan dwaling penyelesaiannya buka melalui sanksi pidana melainkan harus melalui hukum administrasi. (Pendapat ini disampaikan Dian Puji Simatupang ketika menjadi saksi ahli dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 25/PUU-XIV/2016, 8/9/2016, hlm. 51. Sebelumnya, pendapat yang sama telah disampaikan Dian dalam seminar “Pengambilan Kebijakan Publik Patutkah Dipidana?” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt531b60851cc21/akademisi--pengambil-kebijakanpublik-tak-dapat- dipidana, diakses pada 16 September 2024; Fauzi Syam, Sukamto Satoto, Helmi, “Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang.” Undang: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, (2023), hlm. 201.). Oleh karenanya, ketidakjelasan pasal a quo sering kali memunculkan beragam interpretasi di kalangan para praktisi hukum dan pengadilan. Berbagai pihak mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai makna dan aplikasi pasal tersebut, yang mengarah pada ketidakselarasan dalam penerapan hukum. Hal ini tidak hanya membingungkan para pihak yang terlibat, tetapi juga dapat mempengaruhi keadilan dan konsistensi keputusan hukum. 3. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari kedua pasal a quo, terdapat berbagai interpretasi yang menciptakan tantangan bagi sistem hukum secara keseluruhan, yang memerlukan upaya terus-menerus untuk mencapai kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang efektif, sebagaimana telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30/2014”) (“Bukti P-8”), Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (“Perpres No. 3/2016”) (“Bukti P-9”) dan yang dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (“Inpres No. 1/2016”) (“Bukti P-10”), yang sebelumnya disebut-sebut dengan istilah “Inpres Anti Kriminalisasi Kebijakan”. 4. Bahwa diterbitkannya UU Nomor 30/2014, Perpres Nomor 3/2016, dan Inpres Nomor 1/2016 dapat dikatakan sebagai reaksi Pemerintah yang seolah sadar atas mudahnya suatu kebijakan dikriminalisasi sebagai suatu tindak pidana korupsi yang didasarkan 51 pada pasal a quo. Sebagaimana ketika RUU UU No. 30/2014 secara resmi disampaikan Pemerintah kepada DPR, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Nanang Samoedra, menyatakan sikap Fraksinya: (Sekretariat Jenderal DPR RI, “Risalah Rapat Paripurna DPR Tanggal 20 Mei 2014,” tidak dipublikasikan, hlm. 2-3, dalam jurnal Fauzi Syam, Sukamto Satoto, Helmi, “Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang.” Undang: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, (2023), hlm. 201) “Kuatnya nuansa hukum pidana dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini, akan menghambat inovasi dan kreatifitas para Pejabat Pemerintahan, sehingga para Pejabat merasa takut untuk mengambil keputusan, tindakan dan kebijakan. Padahal, berbagai keputusan tindakan dan kebijakan itu masih berada dalam ranah kesalahan administrasi. Akan tetapi dengan aturan yang ada pada saat ini putusan, tindakan, dan kebijakan itu dapat ditafsirkan menjadi ranah tindak pidana korupsi. Karena itu, kehadiran UU AP menyebabkan nuansa hukum administrasi negara akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan hukum pidana, sehingga para pengambil keputusan, tindakan, dan kebijakan pun akan merasa lebih nyaman dalam menggunakan hak diskresinya karena sudah ada payung hukumnya.” Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 30/2014, berbunyi: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan” 5. Bahwa pada pokoknya, UU Nomor 30/2014 mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa apakah tindakan yang dilakukan penyelenggara negara termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang atau tidak. Namun disayangkan mekanisme tersebut tidak efektif karena Mahkamah Agung memutuskan bahwa apabila telah dilakukan penyidikan terlebih dahulu maka PTUN tidak berwenang memeriksa permohonan tersebut berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 pada SEMA No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA No. 03/2015”). (Bukti P-11). 52 6. Bahwa polemik pertentangan interpretasi atas suatu perbuatan yang dituduhkan sebagai suatu tindak pidana dalam UU Tipikor dengan perbuatan administrasi dalam UU Nomor 30/2014 yang tidak efektif akibat dari dikeluarkannya SEMA Nomor 03/2015, kemudian dijawab lagi oleh Pemerintah dengan memberlakukan Inpres Nomor 1/2016 yang mengatur untuk mendahulukan proses administrasi terlebih dahulu sebagaimana berdasarkan UU Nomor 30/2014 sebelum dilakukan penyidikan apabila perkara menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam Proyek Strategis Nasional. Namun, dikarenakan pasal a quo dirumuskan secara abstrak, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana cara implementasi peraturan tersebut apabila penegak hukum tidak mampu mendeteksi ataupun mengklasifikasikan yang dimaksud sebagai perbuatan pidana dalam pasal a quo? dan bagaimana melakukan upaya pencegahan ataupun mendahulukan proses administrasi sebelum dilakukan penyidikan, bilamana perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal a quo dapat diinterpretasikan secara luas dan abstrak? Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: Keenam: 1. Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 2. Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai temuan tindak pidana yang bukan 53 bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan berdasarkan: a. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; b. alasan yang objektif; c. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan d. dilakukan dengan itikad baik 5. …. 7. Bahwa selain dari Inpres Nomor 1/2016, Pemerintah juga mengeluarkan Perpres Nomor 3/2016 sebagaimana dalam Pasal 31 BAB X tentang Penyelesaian Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres Nomor 3/2016 ini juga menyatakan bahwa proses administrasi harus didahulukan sebelum penyidikan dalam kasus penyalahgunaan wewenang pada Proyek Strategis Nasional. Perpres No. 3/2016 tersebut berbunyi sebagai berikut: “(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut dalam jangka waktu 54 paling lama 5 (lima) hari sejak laporan masyarakat diterima (3) Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima oleh kementerian/lembaga bersangkutan ataupun laporan yang diteruskan Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan. (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan. (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja. (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, 55 atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.” 8. Bahwa berdasarkan UU Nomor 30/2014, Perpres Nomor 3/2016, dan Inpres Nomor1/2016 tersebut di atas, dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara oleh badan atau pejabat pemerintahan, seharusnya diselesaikan melalui sarana yang ada dalam hukum administrasi terlebih dahulu yaitu oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah dan PTUN. 9. Bahwa benturan, pertentangan norma dalam pasal a quo dengan UU Nomor 30/2014, Perpres Nomor 3/2016, dan Inpres Nomor 1/2016 sebagaimana dijelaskan di atas, menimbulkan ketidakpastian hukum mekanisme penyelesaian perkara “penyalahgunaan wewenang” antara hukum pidana berdasarkan UU Tipikor dengan hukum administrasi berdasarkan UU Nomor 30/2014, Perpres Nomor 3/2016 dan Inpres Nomor 1/2016. 10. Bahwa karena ketidakmampuan Pasal 3 UU Tipikor dalam merumuskan perbuatan (actus reus), telah menimbulkan berbagai interpretasi, sebagaimana interpretasi pemerintah melalui UU Nomor 30/2014, Inpres Nomor 1/2016, dan Perpres Nomor 3/2016. Hal demikian berdampak pada ketidakpastian hukum. Norma mana yang seharusnya digunakan. 11. Bahwa namun demikian Inpres No. 1/2016 maupun Perpres No. 3/2016 sejatinya juga menimbulkan pertentangan terhadap UU No. 30/2014 karena objek interpretasi atas suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai administrasi dan bukan suatu tindak pidana dalam Inpres No. 1/2016 maupun Perpres No. 3/2016, hanya sebatas objek atas suatu perbuatan dalam melaksanakan proyek strategis nasional. Padahal kewenangan atributif dari aparat atau pejabat negara berdasarkan UU No. 30/2014 tidak hanya lahir untuk menjalankan proyek strategis nasional. 56 12. Bahwa dengan demikian nyatalah kiranya pasal a quo, UU Nomor 30/2014, Inpres Nomor1/2016, dan Perpres Nomor 3/2016 saling bertentangan terhadap satu sama lain dalam merumuskan suatu perbuatan apakah perbuatan itu administrasi, perdata, atau pidana. 13. Bahwa tidak hanya pertentangan interpretasi atas ketidakjelasan perbuatan apakah itu administrasi, perdata, atau pidana dalam pasal a quo antar peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya, ragam interpretasi atas perbuatan itu juga terjadi di berbagai putusan pengadilan, diantaranya sebagai berikut: 1) Putusan Nomor 426 K/Pid.Sus/2011 (Bukti P-12) Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana Pasal 3 UU Tipikor, sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Camat Tibawa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana Raskin selama 3 bulan dari April sampai Juni 2008, tidak menyetorkan dana Raskin sebesar Rp13.956.000,- yang telah diterima dari masyarakat penerima manfaat kepada pihak Bulog Gorontalo. Tindakan tersebut melanggar Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Dan Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin Tahun 2008 di Kabupaten Gorontalo, dan telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar jumlah tersebut atau lebih. Dalam pertimbangannya, hakim menyampaikan perbuatan tersebut bukan-lah tindak pidana melainkan kesalahan administratif berupa keterlambatan setor yang disebabkan tidak tertibnya pengelolaan administrasi setoran, padahal dana tersebut sudah seluruhnya disetor ke Bulog. Namun di sisi lain, Mahkamah Agung tetap mempidanakan Terdakwa karena sebagai peradilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak dapat memberikan putusan pembebasan murni sebagaimana berdasarkan Pasal 244 KUHAP. 2) Putusan Nomor 1218K/Pid.Sus/2017 (Bukti P-13) Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, selaku Kepala Desa Ngrencak Kecamatan 57 Panggul Kabupaten Trenggalek melakukan tindakan korupsi pada pelaksanaan program Pemerintah Pusat tentang Bantuan Beras Miskin (Raskin). Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp1.695.641.935,88 (satu milyar enam ratus sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, delapan puluh delapan sen). Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena adanya fakta hukum: - Beras Raskin yang diterima Terdakwa berupa bantuan beras bersubsidi dalam rangka pemulihan pangan bagi masyarakat kurang mampu (miskin) di Desa Ngrencak, Kecamatan Panggul, sebanyak 7.514 Kg untuk 578 KK seluruhnya telah disalurkan kepada 578 KK dan diterima oleh mereka meskipun jumlah telah dikurangi oleh Terdakwa, tidak lagi mendapat pembagian jatah sebanyak 15 Kg/KK/bulan tetapi menjadi 9 Kg setiap 2 (dua) bulan. - Bahwa sisa beras raskin yang bersubsidi tersebut tidak diambil atau digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi melainkan Terdakwa bagikan kepada seluruh masyarakat yang tidak termasuk dalam daftar RTS-PM akan tetapi kondisinya termasuk masyarakat tidak mampu/miskin. - Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari penyaluran beras raskin kepada masyarakat khususnya yang tercantum dalam RTS-PM, kesalahan Terdakwa ringan karena memperluas penerima beras raskin di luar daftar RTS- PM tetapi secara substansi keadilan masyarakat yang menerima seseorang golongan tidak mampu/miskin. - Terdakwa dalam melaksanakan penyaluran beras raskin bertindak menjalankan amanah musyawarah desa pada tanggal 9 Januari 2008. Musyawarah tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa beras raskin yang diterima warga akan disalurkan dan dibagi rata (dibagi roto/bagito) untuk seluruh penduduk desa. Bahwa yang hadir dalam masyarakat 58 tersebut adalah Terdakwa, semua perangkat Desa Ngrencak, unsur BPD, tokoh masyarakat, yang diwakili oleh RT, RW masing-masing dusun, Desa Ngrencak, Kecamatan Panggul. - Adapun sisa harga lelang telah digunakan untuk dana operasional untuk kepentingan umum. Putusan tersebut menjadi bukti, meskipun kebijakan telah berdasarkan konsensus warga dan dilakukan atas niat baik demi kepentingan seluruh warga, Terdakwa tetap dijatuhi pidana korupsi. 3) Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY (Bukti P-14) Bahwa Terdakwa adalah DAHLAN ISKAN selaku Direktur PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD Provinsi Jawa Timur didakwa atas dugaan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (Primair) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (Subsidair), terkait penjualan aset milik BUMD dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.821.112.899. Pada Pengadilan Tingkat Pertama, majelis hakim menyatakan Terdakwa bersalah atas Dakwaan Subsidair karena pada pokoknya Majelis Hakim melihat Terdakwa memiliki kewenangan dan sadar betul mengenai apa yang dilakukannya dalam menjual aset BUMD yang tidak hanya dilakukan secara unprocedural, tetapi juga tidak didasarkan pada harga NJOP. Namun pada Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah Dakwaan Primair dan Subsidair, oleh sebab perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan pada mens rea yang dielaborasikan dengan mempertimbangkan Business Judgement Rule atas keputusan Terdakwa sebagai Direksi disertai dengan risiko dalam bisnis. “…hingga saat ini, ada terpidana korupsi yang merasa tidak memiliki niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya 59 sendiri, orang lain, atau korporasi. Mereka menjadi terpidana karena aparat penegak hukum menekankan pada adanya kerugian negara. Padahal, tidak semua kerugian negara harus berujung dalam ranah pidana. Kerugian negara yang dapat diproses dalam ranah pidana adalah kerugian negara yang pelakunya memiliki niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi, baik secara melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangan...” Majelis Hakim berpendapat putusan tingkat pertama tidak adil dan bijaksana yang berpatokan harga aset PT PWU dengan membandingkan NJOP pada saat itu dalam situasi yang tidak normal, karena pada faktanya aset PT PWU tidak produktif dan hanya menjadi beban perusahaan. Dalam dunia bisnis, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan sangat penting. Risiko bisnis selalu ada dan tidak bisa dihindari. Berkaitan dengan ini, dikenal pendekatan Economic Analysist of Law (EAL) melalui Cost and Benefit Ratio yang memperhatikan integrasi antara hukum dan ekonomi dalam penerapan sanksi. Keputusan tersebut merupakan tindakan yang harus dilakukan demi kepentingan bisnis dan telah melalui persetujuan RUPS dan pemerintah terkait, sehingga tidak ditemukan mens rea dalam tindakan tersebut. 4) Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 (Bukti P-15) Bahwa Terdakwa adalah Ir. Galaila Karen Kardinah, Direktur Utama Pertamina 2009-2014. Terdakwa diduga terlibat dalam penyimpangan investasi terhadap aset, dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 3, karena menerima penawaran investasi dari Citi Group untuk Blok BMG Australia tanpa kajian atau pembahasan, serta menyetujui Participating Interest (PI) yang belum melalui Due Diligence atau analisis risiko, dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement tanpa persetujuan dari Legal dan Dewan Komisaris. Dalam putusan tingkat pertama, Terdakwa dinyatakan telah bersalah telah melakukan dakwaan subsidair. Namun terdapat 60 Dissenting Opinion dari Hakim Anggota III yang mempertimbangkan “Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair karena perbuatan Terdakwa untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga bukan merupakan kerugian negara dan tidak memperkaya atau menguntungkan Terdakwa…” Dalam tingkat banding, majelis hakim menguatkan putusan tingkat pertama karena Terdakwa tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengabaikan hasil due diligence yang menyatakan akuisisi berisiko tinggi. Sementara dalam tingkat kasasi, hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi tindakan Terdakwa bukan termasuk tindak pidana. Oleh karena itu, Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan pertimbangan Kerugian yang dialami PT Pertamina Hulu Energi dianggap sebagai penurunan nilai aset (impairment) yakni suatu tindakan korporasi berupa penurunan nilai aset yang sifatnya fluktuatif dan bukan kerugian keuangan negara. Serta, Terdakwa telah memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan untuk akuisisi, meskipun Dewan Komisaris menunjukkan sikap mendua. Perbuatan Terdakwa dan jajaran Direksi dianggap dalam ranah Business Judgement Rule, tanpa unsur kecurangan atau pelanggaran hukum. 14. Bahwa tidak hanya pertentangan interpretasi atas suatu perbuatan sebagaimana disebutkan di atas, ternyata dalam praktiknya terjadi juga pertentangan interpretasi atas jenis delik dalam pasal a quo. Apakah pasal a quo merupakan delik formil atau delik materiil? Hal tersebut dikarenakan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” dalam unsur “merugikan keuangan negara”, maka rumusan pasal a quo menjadi delik materil. 61 Sementara di sisi lain, ketika rumusan pasal a quo dianggap sebagai delik materiil, dalam penegakannya, penegak hukum kerap hanya melihat pada apakah ada kerugian keuangan atau perekonomian negara tanpa melihat unsur perbuatan karena rumusan perbuatan yang diatur dalam pasal a quo pun tidak jelas. Jika pasal a quo hanya semata-mata ditafsirkan atas adanya kerugian keuangan negara tanpa mempedulikan rumusan perbuatan yang jelas, hal itulah yang menimbulkan benturan atau pertentangan apakah perbuatan tersebut masuk dalam wilayah perdata, pidana, atau administrasi negara. 4.2. Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa perkara yang dialami Pemohon merupakan satu dari sekian banyak contoh nyata atas terlalu luasnya materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak dikehendaki atau direncanakan terlebih dirumuskan secara bersama-sama dengan pihak-pihak lainnya dalam perkara Pemohon yang oleh aparat penegak hukum dianggap sebagai bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. 2. Bahwa jika dituangkan dalam unsur-unsur pasal, Perkara yang dituduhkan kepada Pemohon adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor a. Setiap Orang Pemohon merupakan Direktur Investasi PT Taspen (Persero) b. Secara Melawan Hukum Pemohon tidak mengetahui sifat melawan hukum apa yang dituduhkan kepada Pemohon, karena jika yang dituduhkan adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemohon, faktanya dalam kedudukan Pemohon sebagai Direktur Investasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemohon dilakukan secara kolektif kolegial dan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Pemohon tidak mengetahui perbuatan apa yang dianggap sebagai perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 62 korporasi. Jika yang dipakai adalah unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang mana dalam perkara Pemohon adalah dianggap memperkaya PT Insight Investment Management (“PT IIM”), bagaimana jika kekayaan tersebut -quod non- didapatkan dari adanya suatu hubungan pekerjaan yang sah, manakah yang memiliki sifat melawan hukum, perbuatannya? atau memperkayanya? Bahwa dengan tidak adanya unsur actus reus yang jelas, melainkan hanya kata perbuatan saja, dalam perkara Pemohon, perbuatan yang dituduhkan tersebut diduga berupa perbuatan Pemohon yang melakukan kebijakan optimalisasi dalam upaya penyelamatan aset PT Taspen (Persero) atas Sukuk Ijarah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (“PT TPSF”) yang harus dilakukan untuk menghindari potensi kerugian keuangan negara karena PT TPSF berpotensi pailit. Dalam situasi tersebut, Pemohon berada dalam posisi pilihan untuk mengambil kebijakan penyelamatan karena jika kebijakan penyelamatan tidak dilakukan, maka sudah pasti akan menimbulkan kerugian negara akibat dari pailitnya PT TPSF. Sayangnya, ketika kebijakan penyelamatan tersebut dilakukan, penegak hukum menganggap kebijakan tersebut sebagai perbuatan tindak pidana korupsi hanya karena penegak hukum menilai adanya kerugian keuangan negara yang sampai permohonan ini diajukan, bentuk kerugian keuangan negaranya pun tidak jelas. d. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Bahwa sampai permohonan ini diajukan, Pemohon tidak mengetahui apa bukti kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan oleh penegak hukum, jika kerugian keuangan negara atau perekonomian negara diakibatkan atas kebijakan penyelamatan yang dilakukan oleh Pemohon, maka sudah dapat dipastikan kerugian keuangan negara tersebut tidak pernah ada sebab kebijakan penyelamatan yang dilakukan oleh Pemohon berupa investasi reksadana yang dikelola oleh PT IIM. Sebagaimana diketahui dalam dunia investasi, investasi reksadana tidak menimbulkan kerugian atau bahkan kehilangan nilai atas besaran investasi yang ditanamkan. Hal itu berbeda jika Pemohon dalam mengambil kebijakan penyelamatan 63 berupa melakukan kebijakan investasi melalui pembelian saham sebab investasi saham hakikatnya berbeda dengan reksadana yang mana nilai saham bersifat fluktuatif sehingga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. 3. Bahwa sayangnya dari unsur-unsur pasal apa yang dijabarkan serta dikaitkan dengan peristiwa yang dialami oleh Pemohon di atas, pemberitaan yang beredar di media massa atas perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon adalah investasi fiktif. Pertanyaannya, jika benar perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon adalah investasi fiktif -quod non-, kenapa penegak hukum tidak menggunakan Pasal 8 UU Tipikor yang mana perbuatan investasi fiktif lebih tepat digunakan terhadap Pasal 8 UU Tipikor dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor? Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum tidak memahami perbuatan mana yang bersifat jahat atau dapat dipidana, atau perbuatan mana yang merupakan bisnis atau risiko usaha. Bahwa ketidakpahaman penegak hukum dalam hal ini KPK tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan kepada KPK semata, melainkan karena adanya kontribusi kesalahan besar dari materi muatan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang tidak mengatur actus reus. 4. Bahwa ketiadaan unsur actus reus dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Pemohon, termasuk hilangnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak Pemohon untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman atau ketakutan yang dapat menghalangi kebebasan dalam bertindak atau tidak bertindak, yang merupakan hak asasi manusia. Kemudian, pasal a quo juga gagal memberikan batasan jelas mengenai bagaimana yang dimaksud sebagai perbuatan (actus reus), yang menyebabkan Pemohon tidak dapat memahami batasan mana yang dimaksud sebagai tindak pidana. Padahal secara prinsip hukum, actus reus merupakan elemen utama dalam suatu rumusan pasal tindak pidana. 5. Bahwa ketiadaan actus reus dalam pasal a quo telah membuka peluang besar terjadinya penegakan hukum yang tidak adil karena berpotensi 64 ditafsirkan semena-mena sesuai dengan perasaan dan keinginan para penegak hukum. Oleh karenanya, Pemohon tidak mampu mendeteksi dengan pasti tindakan mana yang dilarang dan diperbolehkan, ataupun yang dimaksud sebagai tindak pidana dalam pasal a quo. -Andaikan- perbuatan yang dimaksud pasal a quo disebutkan secara jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor, ataupun Pemohon menyadari bahwa pasal a quo dapat diinterpretasikan sedemikian rupa dan/atau dapat dituduhkan terhadap tindakan Pemohon yang merupakan pengambilan keputusan bisnis dalam upaya penyelamatan PT Taspen (Persero) yang dalam ancaman pailit, maka dapat dipastikan Pemohon tidak akan melakukan pengambilan keputusan tersebut. 6. Bahwa pengambilan keputusan yang Pemohon lakukan merupakan rumpun administratif atau business judgement rule yang ternyata justru dituduhkan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi karena akibat dari ketiadaan actus reus yang menyebabkan luasnya atas interpretasi pasal a quo, sehingga berdampak langsung pada diri Pemohon dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka atas tuduhan tindak pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Surat Nomor: B/143/DIK.00/293/03/2024 Hal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 01 Maret 2024. 7. Bahwa akibat dari penetapan tersangka terhadap Pemohon, Pemohon telah mengalami kerugian yang signifikan baik secara personal maupun profesional dengan munculnya labelisasi sebagai “Koruptor” bahkan muncul ungkapan “telah melakukan korupsi investasi fiktif di PT Taspen” sebagaimana yang terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Taspen (Persero) pada tanggal 24 Juni 2024 (Bukti P- 16) serta tercantum dalam laman berita-berita berikut ini: a. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd13gl011y5o (BBC News Indonesia, “Investasi fiktif PT Taspen berujung kerugian negara 'ratusan miliar' - Mengapa pengelolaan dana di BUMN kerap bermasalah?”, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd13gl011y5o, diakses pada 29 Juli 2024.) (Bukti P-17) b. https://www.cnbcindonesia.com/market/20240509221918-17-537049/5- fakta-korupsi-investasi-fiktif-rp1-t-di-taspen-eks-dirut-diperiksa (Rosseno Aji, “5 Fakta Korupsi Investasi Fiktif Rp1 T di Taspen Eks Dirut Diperiksa”, 65 https://www.cnbcindonesia.com/market/20240509221918-17-537049/5- fakta-korupsi-investasi-fiktif-rp1-t-di-taspen-eks-dirut-diperiksa, diakses pada 29 Juli 2024.) (Bukti P-18) c. https://news.detik.com/berita/d-7329746/kpk-tetapkan-eks-dirut-taspen- tersangka-kasus-dugaan-korupsi investasi#:~:text=KPK%20menetapkan%20mantan%20Direktur%20Uta ma,Taspen%20sekarang%20sedang%20berjalan%2C%20berlangsung. (Mulia Budi, “KPK Tetapkan Eks Dirut Taspen Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Investasi”, https://news.detik.com/berita/d-7329746/kpk- tetapkan-eks-dirut-taspen-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-investasi, diakses pada 29 Juli 2024.) (Bukti P-19) d. https://nasional.kompas.com/read/2024/04/29/14220401/kpk-sebut-pt- taspen-investasi-rp-1-triliun-sebagian-diduga-fiktif (Syakirun Ni’am, Ihsanuddin, "KPK Sebut PT Taspen Investasi Rp 1 Triliun, Sebagian Diduga Fiktif", https://nasional.kompas.com/read/2024/04/29/14220401/ kpk-sebut-pt-taspen-investasi-rp-1-triliun-sebagian-diduga-fiktif, diakses pada 29 Juli 2024.) (Bukti P-20) Stigma "koruptor" yang disematkan pada Pemohon karena penafsiran hukum yang luas dan tidak jelas oleh sebab ketiadaan actus reus dalam kedua pasal a quo, menciptakan kerugian yang tidak terhingga dan penderitaan yang mendalam bagi Pemohon. Tidak hanya mencoreng nama baik Pemohon di mata publik, tetapi juga menghancurkan reputasi dan martabat Pemohon dalam kehidupan pribadi maupun profesional. 8. Bahwa barang-barang pribadi Pemohon juga telah disita dengan adanya penetapan tersangka tersebut berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 Maret 2024 (Bukti P-21) dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Maret 2021 (Bukti P-22) 9. Bahwa dengan demikian hak konstitusional Pemohon telah dikriminalisasi akibat dari ketiadaan actus reus dalam Pasal a quo dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata serta telah membuka celah bagi penegakan hukum untuk sewenang-wenang. Yang mana tindakan Pemohon seharusnya dilindungi oleh prinsip business judgement rule atau setidak- tidaknya merupakan ranah administratif, justru klasifikasikan sebagai suatu tindak pidana. 66 4.3. Tidak Berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor BUKAN Bentuk Pelemahan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1. Bahwa Permohonan ini bukanlah upaya Pemohon untuk mengganggu atau bahkan mencegah niat pemerintah dan masyarakat anti korupsi dalam memberantas korupsi. Dalam Permohonan ini, Pemohon hanya berupaya untuk membela hak konstitusional Pemohon melalui Mahkamah Konstitusi untuk segera mengkaji ulang pandangan terhadap kegiatan/perbuatan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dianggap sebagai korupsi. Pemohon menyerahkan Hak konstitusional Pemohon di hadapan Mahkamah, sebab menurut pemohon yang dianggap sebagai korupsi dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jangkauan perbuatannya menjadi tidak ada batas. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memberi cek kosong untuk dapat dinyatakan korupsi. 2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor apabila dinyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tidak akan mengakibatkan kekosongan hukum yang didasarkan pada 2 (dua) hal: Pertama, sejarah rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengalami perubahan substansial dari waktu ke waktu yang mana dalam konteks penegakan hukum sudah tidak dapat lagi digunakan; Kedua, UU Tipikor telah mengakomodir seluruh perbuatan-perbuatan yang rumusannya jelas memiliki sifat jahat atau melawan hukum serta limitatif. 3. Bahwa terhadap penjelasan sejarah rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, pada pokoknya rumusan kedua pasal a quo dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1960 ditujukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan perampasan aset-aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara. Oleh karenanya, hukum acara tindak pidana korupsi pada era tersebut terdapat penyimpangan mengenai adanya pembuktian dari tersangka/terdakwa untuk membuktikan perolehan kekayaan yang didapatkannya dari hasil yang sah atau tidak sah. Sementara berbeda dengan pengaturan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang, penyimpangan hukum acara tindak pidana korupsi tersebut dihapuskan, akan tetapi substansi rumusan pasal tidak mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karenanya Pasal 2 ayat (1) 67 dan Pasal 3 secara kontekstual bagi penegakan hukum tidak lagi mengikuti perkembangan zaman. Namun demikian Pemohon akan menjabarkan lebih detail perkembangan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai berikut: a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi (Bukti P-23) “Pasal 1 ayat (1): a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.” b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 (Bukti P-24) Berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi). c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 (Bukti P-25) Merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi d. Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 (Bukti P-26) Dalam peraturan ini memisahkan korupsi dibagi menjadi dua macam, yaitu korupsi pidana dan korupsi lainnya. 1) Korupsi pidana (Pasal 2) : a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang 68 mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Masyarakat. b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 peraturan penguasa perang pusat ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. 2) Korupsi pidana lainnya (Pasal 3) : a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. e. Pidana Korupsi tersebut mengalami perkembangan dengan diaturnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang Undang (Bukti P-27) Pasal 1: “Yang disebut tindak pidana korupsi ialah: a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat; b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau 69 orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan; c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti P-28) Pasal 1A “Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Pasal 1B “Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” 4. Bahwa terhadap penjelasan UU Tipikor telah mengakomodir seluruh perbuatan-perbuatan yang rumusannya jelas memiliki sifat jahat atau melawan hukum serta limitatif, Pemohon akan membagi rumpun atau spektrum perbuatan tindak pidana korupsi yang dibuat oleh KPK dalam buku sakunya, namun mengecualikan kualifikasi “kerugian keuangan negara” sebagai perbuatan dengan rincian sebagai berikut Jenis Tindak Pidana Korupsi No. Jenis Perbuatan Pasal UU Tipikor 2. Suap Menyuap Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 13 Pasal 5 ayat (2) Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b Pasal 11 Pasal 6 ayat (1) huruf a 70 Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf d 3. Penggelapan Dalam Jabatan Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf b Pasal 10 Huruf c 4. Pemerasan Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf g Pasal 12 huruf h 5. Perbuatan Curang Pasal 7 ayat (1) huruf a Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf H 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i 7. Gratifikasi Pasal 12B jo. Pasal 12 C Jenis Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi 1. Merintangi proses pemeriksaan korupsi Pasal 21 2. Tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar Pasal 22 jo. Pasal 28 3 Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka Pasal 22 jo. Pasal 29 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu Pasal 22 jo. Pasal 35 71 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu Pasal 22 jo. Pasal 36 6. Saksi yang membuka identitas pelapor Pasal 24 jo. Pasal 31 5. Bahwa Pemohon menyadari upaya Pemohon ini akan menimbulkan kekhawatiran adanya kekosongan hukum apabila pasal a quo dinyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun pertanyaannya, kekosongan hukum apa yang patut dikhawatirkan karena seluruh perbuatan karena nyata-nyata jelas rumusan, sifat jahat, maupun melawan hukumnya telah tegas diatur dalam Pasal 5 s.d Pasal 13 UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan dalam tabel di atas. 6. Bahwa jika kekhawatiran tersebut berupa adanya kekosongan hukum mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh pejabat negara, maka UU Tipikor telah mengatur mengenai upaya Pemerintah dalam mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara melalui Pasal 32 UU Tipikor yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 UU Tipikor (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. 7. Bahwa hal demikian di atas, sejalan dengan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Prof Eddy OS Hiariej yang menyampaikan: “Persoalan lain yang sering jadi perdebatan apakah adanya kerugian keuangan negara serta merta berujung pada tipikor? anggapan ini telah mengalami sesat pikir aparat penegak hukum. Soalnya, tidak selamanya adanya kerugian keuangan negara otomatis tipikor karena dapat saja kerugian negara terjadi dalam lingkup (kesalahan) administratif atau perdata.” 72 “Sebenarnya Pasal 32 UU Tipikor telah memberi jalan keluar ketika unsur kerugian negara terjadi secara nyata, tetapi bukan tipikor melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara. Tetapi, praktis pasal ini hampir tidak pernah digunakan.” “Penerapan kedua pasal tersebut (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) ibarat ”pedang bermata dua”. Satu sisi, sangat efektif menjerat para pejabat negara, politisi, pebisnis secara sendiri-sendiri atau berkolaborasi merampok uang rakyat dengan modus operandi canggih demi kepentingan pribadi, golongan, atau parpol tertentu. Di sisi lain, tak jarang kedua pasal itu menjadikan aparat penegak hukum terjerembab dalam kubangan mafia peradilan untuk memeras calon tersangka atau menyingkirkan lawan-lawan politiknya.” (ASH, "Dua Ahli Hukum Ini Bongkar Kelemahan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor," https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-ahli-hukum-ini-bongkar- kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor-lt57330adb02c1b, diakses pada 29 Juli 2024.) Sehingga apabila ternyata ada unsur kerugian keuangan/perekonomian negara terjadi atas lingkup kesalahan administratif atau perdata, Pasal 32 UU Tipikor telah memberikan jalan keluar. Bukan dengan tindak pidana korupsi, melainkan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara. 8. Bahwa tidak hanya Pasal 32 UU Tipikor, Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU Tipikor juga dapat digunakan untuk mengatasi kekhawatiran terkait dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara, yang mana Pasal 18 UU Tipikor berbunyi sebagai berikut: (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 73 Meskipun Pemohon menyadari, terjadi kesalahpahaman dalam implementasi Pasal 18 UU Tipikor karena menganggap Pasal 18 UU Tipikor hanya dapat digunakan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Padahal materi muatan Pasal 18 tidak hanya terbatas pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. 9. Bahwa dicabutnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, bukanlah upaya untuk melemahkan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebaliknya, hal ini bertujuan untuk memperkuat kejelasan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. 10. Bahwa menyatakan pasal a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tidak berarti bahwa perbuatan korupsi tidak dapat dihukum, karena semua perbuatan tindak pidana korupsi sebenarnya telah diuraikan secara jelas dalam pasal-pasal lainnya di UU Tipikor. Apakah ada jenis perbuatan korupsi yang tidak masuk ke dalam rumusan pasal-pasal lainnya setelah penghapusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3? Melalui pertanyaan tersebut, dapatlah dipahami bahwa setiap bentuk perbuatan korupsi tetap terwadahi dalam undang-undang a quo meskipun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sudah tidak berkekuatan hukum mengikat. 11. Bahwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berkekuatan hukum mengikat, tidak ada celah bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk lolos dari jerat hukum. Tidak ada alasan perbuatannya bukan merupakan perbuatan korupsi, karena perbuatan yang dilarangnya telah jelas diatur dalam pasal-pasal lainnya di luar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Sebaliknya, menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat pada kedua pasal a quo ini diharapkan dapat mengurangi interpretasi yang berlebihan dan memfokuskan penegakan hukum pada pasal-pasal lain yang sudah mencakup semua perbuatan korupsi secara lebih spesifik dan rinci. 12. Bahwa selain daripada UU Tipikor yang mengatur pasal a quo terdapat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”) yang mencabut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 74 3 UU Tipikor sebagaimana diganti dengan ketentuan pasal Pasal 603 dan Pasal 604, yang berbunyi dikutip sebagai berikut: “Pasal 603 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Pasal 604 Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”. Bahwa namun demikian Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru itu belum berlaku, dan belum dapat dinyatakan merugikan hak konstitusional Pemohon, oleh karenanya Pemohon tidak mengajukan uji materi terhadap pasal tersebut. 13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat beralasan bagi Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4.4. PERMOHONAN PROVISI 1. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan beracara di Mahkamah Konstitusi, putusan provisi dikenal dalam Pasal 63 UU No. 24/2003 untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang berbunyi sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa meskipun tidak diatur secara spesifik putusan provisi dapat diajukan terhadap perkara pengujian undang-undang, namun ketentuan tersebut dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memerintahkan penghentian sementara suatu pelaksanaan tindakan hukum yang terkait dengan perkara yang sedang diuji, termasuk dalam hal perkara 75 pengujian undang-undang, sebagai bagian dari upaya untuk menjamin hak- hak konstitusional Pemohon selama proses pengujian undang-undang berlangsung. 3. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan pada uraian sebelumnya, saat ini Pemohon sedang dalam proses penyidikan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang mana ketentuan tersebut sedang diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon oleh karena Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya kedua pasal tersebut karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, khususnya terkait hak kepastian hukum yang adil serta perlindungan atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi setiap orang. 4. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional lebih jauh apabila suatu norma hukum diterapkan, sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan, atau setidak-tidaknya demi terjaminnya kepastian hukum terhadap Pemohon, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Provisi yang pada pokoknya memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk menunda menjalankan tindakan penyidikan dan upaya paksa terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sampai Permohonan pengujian materiil ini telah diputus akhir oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa penangguhan proses hukum tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, melainkan justru akan memberikan kepastian hukum yang baik serta memastikan bahwa proses hukum terhadap Pemohon dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuji secara konstitusional. 6. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan provisi dalam perkara pengujian undang- undang pada Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 dengan pertimbangan sebagai berikut: “meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara 76 sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi.” 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Mahkamah Konstitusi yang Terhormat berwenang dan layak untuk menjatuhkan putusan provisi serta diharapkan dapat mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon hingga adanya putusan akhir atas permohonan pengujian materiil undang-undang ini. V. PETITUM Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan disertai dengan bukti- bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunda menjalankan tindakan penyidikan dan upaya paksa terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 77 Pidana Korupsi [Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. ATAU Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 18 September 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor: B/143/DIK.00/23/03/2024 Hal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 01 Maret 2024; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Buku Saku yang berjudul “Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi”; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Laporan Tahunan KPK Tahun 2023 Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 (SEMA No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 78 Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan) yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta mengenai-“Titik Singgung antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi”; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan No. 426 K/Pid.Sus/2011; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 1218K/Pid.Sus/2017; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI jo. Putusan Nomor 121K/Pid.Sus/2020; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Taspen (Persero) pada tanggal 24 Juni 2024 yang bersumber dari https://www.youtube.com/watch?app= desktop&v=0arqzcBYdzE&embeds_referring_euri= https%3A%2F%2Ffinansial.bisnis.com%2F&feature=emb_imp _woyt; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Tangkapan layar laman BBC News Indonesia dengan judul: “Investasi fiktif PT Taspen berujung kerugian negara 'ratusan miliar' - Mengapa pengelolaan dana di BUMN kerap bermasalah?”. Link: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd13gl011y5o; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Tangkapan layar laman CNBC Indonesia dengan judul “5 Fakta Korupsi Investasi Fiktif Rp1 T di Taspen Eks Dirut Diperiksa”, Link: https://www.cnbcindonesia.com/market/20240509221918-17- 537049/5-fakta-korupsi-investasi-fiktif-rp1-t-di-taspen-eks- dirut-diperiksa; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Tangkapan layar laman Detik News dengan judul: “KPK Tetapkan Eks Dirut Taspen Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Investasi”, Link: https://news.detik.com/berita/d-7329746/kpk-tetapkan-eks- dirut-taspen-tersangka-kasus-dugaan-korupsi- investasi#:~:text=KPK%20menetapkan%20mantan% 20Direktur% 20Utama,Taspen%20sekarang% 20sedang%20berjalan%2C%20berlangsung; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Tangkapan layar laman Nasional Kompas dengan judul: 79 "KPK Sebut PT Taspen Investasi Rp 1 Triliun, Sebagian Diduga Fiktif", Link: https://nasional.kompas.com/read/2024/04/29/14220401/kpk- sebut-pt-taspen-investasi-rp-1-triliun-sebagian-diduga-fiktif; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 Maret 2024; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Maret 2024; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Penjitaan dan Perampasan Harta Benda jang asal mulanja diperoleh dengan perbuatan jang melawan hukum; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor No. PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta-Benda; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang Undang; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 80 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU Tipikor] setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 81 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 82 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-4) yang saat ini ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK berdasarkan Surat Nomor B/143/DIK.00/23/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024 (vide bukti P-5); 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang menyatakan: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 UU Tipikor Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan Pemohon hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi atas kehormatan dan martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; 4. Bahwa menurut Pemohon, ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka diakibatkan dari tidak adanya batasan yang jelas terhadap perbuatan yang 83 dilarang (actus reus) dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga tindakan administratif atau kebijakan bisnis yang berada di wilayah business judgment rule pun dapat dikenakan tuduhan tindak pidanan korupsi; 5. Bahwa menurut Pemohon, actus reus merupakan elemen esensial dalam perumusan tindak pidana agar setiap subjek hukum dapat memahami batasan mana yang merupakan tindak pidana dan mana yang bukan, termasuk pejabat publik seperti Pemohon agar dapat mengetahui dengan pasti batasan mana yang merupakan tindak pidana dan mana yang bukan. Ketiadaan actus reus menciptakan ketidakpastian hukum, membuka ruang interpretasi yang luas bagi penegak hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya; 6. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan perkara yang dialami Pemohon, penegakan hukum dan keadilan oleh institusi peradilan sumir dalam pelaksanaannya sebagai akibat rapuhnya kaidah dalam Pasal a quo, sehingga Pemohon nyata-nyata menderita kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Oleh karena itu, permohonan ini diajukan untuk memberikan kepastian hukum apakah Pasal a quo memiliki kejelasan dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dipidana; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon berkenaan dengan perbuatan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi baik yang dilakukan secara melawan hukum ataupun dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, norma tersebut terkait erat dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka oleh KPK. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dialaminya serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual telah terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang 84 didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi yang pada pokoknya agar KPK menunda proses penyidikan dan upaya paksa terhadap Pemohon hingga adanya putusan akhir dari Mahkamah atas permohonan a quo. Berkenaan dengan permohonan provisi Pemohon tersebut, setelah dicermati oleh Mahkamah telah ternyata terhadap permohonan a quo tidak dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo dengan sendirinya segara akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang- undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon dengan alasan agar penundaan proses penyidikan dan upaya paksa terhadap Pemohon yang dilakukan oleh KPK menunggu adanya kepastian hukum atas permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara dan apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya, sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan actus reus dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan ketentuan norma a quo tidak memenuhi unsur prediktabilitas yang merupakan elemen kunci dalam pemenuhan kepastian hukum, karena dengan tidak adanya perbuatan yang dilarang, maka subjek hukum tidak mengetahui secara pasti atau memperkirakan apa yang 85 boleh atau tidak boleh dilakukan serta akibatnya, sehingga akan timbul ketakutan bagi subjek hukum bahwa tindakan mereka sewaktu-waktu dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ketiadaan actus reus dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya perbuatan yang dilarang (actus reus) dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mengakibatkan kekaburan antara batasan-batasan mana yang merupakan perbuatan pidana, perdata, atau administrasi sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang lebih luas. Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memenuhi prinsip lex certa yang menyatakan rumusan undang-undang pidana harus jelas, pasti, dan tidak boleh memiliki makna ganda yang tujuannya memberikan kepastian hukum sehingga setiap orang dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidana apa yang dikenakan. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang kepastian hukum yang adil; 3. Bahwa menurut Pemohon, pembentuk undang-undang harus memperjelas unsur-unsur obyektif yang sebenarnya ingin dilarang dan disertai sanksi pidana, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut. Tanpa perumusan yang jelas mengenai hal-hal tersebut, proses kriminalisasi yang demikian menjadi tidak sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif terhadap upaya perlindungan hak asasi manusia mengingat penegak hukum memiliki ruang diskresi yang sedemikian besar untuk menafsirkan ‘tindak pidana’ sesuai dengan apa yang mereka pikirkan; 4. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal a quo, terdapat berbagai interpretasi yang menciptakan tantangan bagi sistem hukum secara keseluruhan yang memerlukan upaya terus menerus untuk mencapai kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang- undangan baru yang efektif sebagaimana telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 86 Strategis Nasional yang dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 5. Bahwa menurut Pemohon, tidak ada kekhawatiran tentang adanya kekosongan hukum jika kedua Pasal a quo dibatalkan oleh Mahkamah, karena seluruh perbuatan telah nyata-nyata jelas rumusan, sifat jahat, maupun melawan hukumnya tegas diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UU Tipikor. Adapun jika kekhawatiran terhadap pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh pejabat negara, maka hal tersebut telah diatur dalam Pasal 32 UU Tipikor. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 September 2024, selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 87 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2006 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan alasan permohonan adalah mempermasalahkan kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 beserta Penjelasan UU Tipikor karena mengandung atau mempunyai pengertian ganda/multitafsir yaitu mengakibatkan adanya dua tindak pidana korupsi yaitu yang merugikan negara dan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2011 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan alasan permohonan adalah sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU Tipikor tidak mampu memberi efek jera bagi pelaku korupsi sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap pasal a quo; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2013 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan bahwa Pemohon yang terbukti melakukan tindak pidana yang ringan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana kurang dari 4 (empat) tahun; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 17 September 2013 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan adalah sama dengan alasan permohonan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 88 1945 dengan alasan permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU- IV/2006 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik hukum pemberantasan korupsi dan unsur kerugian negara adalah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi serta kata “dapat” dalam Pasal a quo menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019 yang menggunakan dasar pengujian 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada pasal a quo merugikan hak konstitusional Pemohon karena memidanakan semua orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara tanpa kecuali termasuk pejabat BUMN meskipun yang bersangkutan beritikad baik ketika melakukan aksi korporasi. Sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan kembali pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan dalam Paragraf [3.8] di atas. Berkenaan dengan permohonan a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, pasal yang dimohonkan pengujian, dan dasar pengujian yang digunakan, Pemohon telah menguraikan alasan permohonannya yang pada pokoknya menekankan kepada ketiadaan perbuatan yang dilarang (actus reus) dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu serta menimbulkan kekaburan antara batasan- batasan mana yang merupakan perbuatan pidana, perdata, atau administrasi sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang lebih luas oleh aparat penegak hukum. Dalil permohonan demikian, meskipun menggunakan dasar pengujian yang juga telah beberapa kali digunakan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah, namun Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda yang kemudian disimpulkan dalam suatu permohonan sebagaimana terdapat dalam Petitum yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 89 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yaitu apakah ketiadaan perbuatan yang dilarang (actus reus) dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa pada bagian menimbang UU Tipikor telah menegaskan pada pokoknya tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime). Bahkan, jika dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara serius bahkan dengan cara-cara yang luar biasa sebagai konsekuensi yuridis akibat sedemikian sistematis dan meluasnya tindak pidana korupsi yang berakibat telah menimbulkan kerugian negara dan menyengsarakan rakyat. Bahwa lebih lanjut, berkenaan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai tindak pidana yang mempunyai dampak yang sangat luas, maka secara kategoris UU Tipikor telah memberikan klasifikasi terkait tindakan apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana korupsi. Terhadap hal a quo, jika dikelompokkan dari cara/modus di dalam melakukan perbuatannya, secara doktriner dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok, yaitu tindak pidana korupsi yang 90 berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. [3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan isu konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon, jika dicermati oleh Mahkamah, yaitu berkaitan dengan tidak adanya unsur “actus reus” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang menurut Pemohon dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan oleh karenanya Pemohon memohon agar norma pasal-pasal dimaksud dinyatakan inkonstitusional, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan lebih lanjut hakikat unsur “actus reus” dan relevansinya dengan tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan relasinya dengan syarat absolut norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pengertian dari actus reus secara terminologi adalah perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu yang merupakan tindak pidana. Dalam konteks perbuatan yang merupakan tindak pidana maka unsur esensial yang bersifat fundamental adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dimaksud harus bersifat melawan hukum. Lebih lanjut, actus reus secara universal sering disebut juga dengan unsur eksternal atau unsur objektif dari suatu perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, actus reus harus merujuk adanya dua unsur penting yaitu adanya perbuatan atau tingkah laku dan unsur perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah antara actus reus yang berupa perbuatan konkret dari subjek hukum tertentu untuk dapat dikenakan pidana harus terpenuhi adanya unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipersalahkan/dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana. Selanjutnya, berkenaan dengan pengertian unsur melawan hukum secara doktriner adalah perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum. Oleh karena itu, dengan mencermati pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki makna yang sangat luas di atas, maka jika dikaitkan dengan rumusan norma delik yang terdapat dalam undang-undang yang tidak 91 secara tegas memuat rumusan norma dengan menyertakan unsur actus reus termasuk dalam hal ini norma delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, apakah terhadap hal tersebut serta merta dapat mengakibatkan rumusan norma delik a quo menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menegaskan tentang setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan, Pasal 3 UU Tipikor merumuskan tentang setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa lebih lanjut, norma Pasal 2 UU Tipikor memiliki unsur-unsur, yaitu: 1) setiap orang; 2) memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 3) melawan hukum; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor yaitu: 1) setiap orang; 2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; 3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena adanya jabatan atau kedudukan; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, apabila dicermati kedua norma undang-undang yang oleh Pemohon dimohonkan agar dinyatakan inkonstitusional karena tidak secara konkret menyertakan adanya unsur actus reus, menurut Mahkamah dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 UU Tipikor, jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur actus reus secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 UU 92 Tipikor, dengan sendirinya telah terjawab bahwa fakta hukum demikian tidak serta merta dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Terlebih, jika norma tersebut diartikan secara parsial maka akan diperoleh tafsiran seolah-olah dengan tidak terdapatnya rumusan unsur actus reus berupa perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dapat dideskripsikan, sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi unsur melawan hukum dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sebab, secara filosofi hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit. [3.12.3] Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang seharusnya dengan telah adanya putusan a quo norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dinyatakan inkonstitusional, menurut Mahkamah, putusan tersebut sebatas menegaskan berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara, harus dapat dibuktikan adanya actual loss sehingga terpenuhi unsur merugikan keuangan negara sebagaimana telah dinyatakan dalam Sub-Paragraf [3.10.6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menyatakan sebagai berikut: [3.10.6] Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2] dan paragraf [3.10.3] di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption,2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan, “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materil, yakni suatu 93 perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersbut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat public memperkaya diri secara tidak sah, suap di sector swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan” [3.12.4] Bahwa sementara itu, kekhawatiran Pemohon berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi dapat disalahgunakan para penegak hukum dalam perbuatan yang mempunyai hubungan hukum tertentu seperti halnya business judgement rule yang seharusnya tidak dapat dibidik dengan proses penyelidikan dan penyidikan pidana, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, hal tersebut jika yang didalilkan Pemohon benar, adalah menjadi domain aparat penegak hukum yang menangani perkara yang terkait dengan Pemohon untuk menilainya. Sebab, dalam perspektif business judgement rule yang mengaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, aparat penegak hukum harus secara cermat membedah unsur- unsur yang terdapat dalam norma undang-undang yang menjadi dasar untuk mentersangkakan subjek hukum tertentu dengan benar-benar telah memenuhi fakta-fakta hukum yang melanggar prinsip-prinsip business judgement rule, di mana salah satu unsur fundamentalnya adalah adanya iktikad baik (good faith) dari subjek hukum yang bersangkutan dan sekali lagi hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian, bukan serta merta memohon norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan inkonstitusional. Di samping penegasan dari Mahkamah demikian, jika terhadap penegakan hukum yang diduga ada proses yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law, maka terhadap hal demikian juga telah tersedia mekanisme kontrol/pengawasan melalui lembaga praperadilan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil- dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 94 [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah memberikan kepastian hukum serta telah memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil- dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi Pemohon. 95 Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman 96 ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca