114/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 114/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Leonardo Olefins Hamonangan Pekerjaan : Swasta Alamat : Perumahan Taman Alamanda Blok B7 Nomor 24 Tambun Utara, Bekasi Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 114/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 11 Oktober 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: 2 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang 3 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi; 7. Bahwa permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a. ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau d. setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; e. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian kon stitusional dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan f. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan , kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi at.au tidak akan terjadi 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-1) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo; 5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 5 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (bukti P-2 salinan Undang-Undang Dasar 1945) 6. bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional sesuai yang dijamin berdasarkan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”. frasa “tanpa alasan” Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (bukti P-3 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96)) Bahwa Pemohon sebagai profesi Legal Research di HeyLaw.id memiliki tugas melakukan pembedahaan Undang-Undang serta melakukan pencarian Undang-Undang asing serta menterjemahkannya (bukti P-4 Paklaring dan Pengumuman Penerimaan Legal Research HeyLaw.id) yang memiliki tugas melakukan pengajaran hokum kepada setiap peserta. Rasa kekhawatiran Pemohon terletak bahwa Pemohon tak luput dari aktifitas lalu lintas pulang pergi ketempat berbagai perpustakaan untuk 6 mencari referensi dari tugas pekerjaan melakukan research. Dikarenakan tak luput dari berbagai aktifitas lalu lintas maka Pemohon tak luput pula melihat fenomena kecelakaan yang kerap kali Pemohon lihat dijalan Semakin khawatirnya Pemohon dan memiliki kerugiaan potensional dikarenakan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memberikan suatu penegasan seseorang yang melakukan pertolongan/menolong korban kecelakaan apabila dapat membahayakan kepada korban tersebut dan bagi orang lain maka orang yang melakukan pertolongan/menolong korban kecelakaan tersebut dapat dipidana, padahal secara hati nurani yang timbul secara sepontanitas kebiasaan masyarakat Indonesia apabila melihat orang sedang dalam kesusahan atau membutuhkan pertolongan maka langsung cepat membantu. Pemohon memandang bahwa frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” Pasal 531 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak memberikan apresiasi dari tindakan nurani seseorang yang menolong korban kecelakaan atau mengecualikan pertanggungjawaban spontanitas yang timbul dari naluri kepedulian membantu sesame yang sedang membutuhkan pertolongan. Sedangkan apabila melihat frasa “tanpa alasan” Pasal 312 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sangat Nampak bahwa seseorang tidak diberikan kesempatan penjelasan mengapa tidak melapor ke kepolisian padahal bisa jadi seseorang tersebut mempunyai alasan yang wajar dan dapat diterima akal sehat dan mungkin bisa jadi seseorang yang berada di TKP melihat kecelakaan kemudian sedang berada didalam perjalanan dan berselang 5 menit setelah seseorang tersebut berusaha melaporkan kejadian kecelakaan ke kantor polisi ternyata korban kecelakaan langsung menghebuskan nafas terakhirnya 7 III. ALASAN PERMOHONAN Dalil dalil alasan permohonan pemohon dibawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensional dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 1. Teori hubungan sebab-akibat menjadi penting untuk melihat pertanggungjawaban seseorang dalam hal terjadi menolong korban kecelakaan Contohnya si Budi melihat secara langsung dihadapan nya ada korban kecelakaan, kemudian Budi segera bergegas inisiatif menolong korban kecelakaan tersebut. Budi mengotong si korban kecelakaan untuk dimasukkan ke mobilnya dan segera di bawa kerumah sakit. Sesampainya di rumah sakit beberapa hari kemudian si korban kecelakaan mengalami kelumpuhan akibat si Budi salah penanganan atau asal sembarangan menolong korban kecelakaan, tak berselang lama korban kecelakaan tersebut meninggal dunia akibat pendarahan otak. Melihat kasus tersebut bila dihubungkan dengan teori hubungan sebab- akibat maka meninggal nya korban kecelakaan tersebut adalah karena pendarahan otak ini sesuai dengan teori Generalisir yang dilihat dari perhitungan yang layak menimbulkan akibat. Si Budi tidak bisa dipersalahkan dari kasus tersebut seandainya si Budi tidak menolong korban kecelakaan tersebut maka si korban dapat langsung meninggal dunia ditempat lokasi kecalakaan karena tidak ada pertolongan medis Tentu saja seandainya si Budi tidak menolong korban kecelakaan tersebut dia dapat dipidana karena mengabaikan pertolongan kepada korban kecelakaan sesuai bunyi Pasal 531 KUHP 8 2. Bahwa untuk memahami bahayanya frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perlu melihat secara keseluruhan isi Pasalnya yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,–. Jika orang yang perlu ditolong itu mati” Adanya ketidak sinkronan satu sisi Pasal 531 KUHP tersebut mengharus bagi siapapun melihat korban kecelakaan (yang dalam arti frasa “keadaan bahaya”) harus segera memberikan pertolongan sedangkan Pasal 531 KUHP tersebut juga mengharuskan menolong korban kecelakaan tersebut tidak membahayakan korban kecelakaan tersebut yang dapat menimbulkan hilangnya fungsi bagian tubuh atau dapat membuat meninggal atau membahayakan orang lain. Menjadi sebuah pertanyaan: a) bagaimana kejadian korban kecelakaan tersebut saat dalam keadaan sepi, minim fasilitas kesehatan, jarak kantor polisi yang jauh sedangkan dilokasi kejadian yang melihat langsung hanya seorang diri saja yang bukan berlatar belakang pendidikan kedokteran/medis? b) apabila korban kecelakaan tersebut sudah nampak jelas tidak dapat tertolong lagi yang disebabkan sudah banyak pendarahan sedangkan sudah dilakukan pertolongan pertama apakah konteks demikian termasuk membahayakan korban kecelakaan sebagaimana yang dimaksud frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 9 3. Bahwa tanpa jelas adanya keresahan terhadap frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirasakan pemohon dikarenakan frasa tersebut masih dipertahakan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 531 KUHP versi lama Pasal 432 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,–. Jika orang yang perlu ditolong itu mati” Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. 4. Bahwa frasa “tanpa alasan” Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bersifat memaksa dan rawan tindakan sewenang-wenang dari kepolisian dan tanpa memperdulikan factor hambatan yang membuat seseorang tersebut melaporkan kejadian kecelakaan. Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui kapan, dan dimana terjadinya, peristiwa yang dapat menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lain yang dapat 10 membahayakan dan mengancam keselamatan manusia. Akibat fatal dari terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah menjadi kematian seseorang. Kemudian didukung dengan adanya keadaan jarak tempuh antara kantor kepolisian setempat dengan lokasi kecelakaan yang jauh bisa menjadi tidak dipertimbangkan alasan tersebut dikarenakan seseorang yang berada dikejadian kecelakaan dianggap telah lalai melakukan kewajibannya melaporkan kejadian ke kantor polisi setempat. 5. Bahwa pertanggungjawaban pidana frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lah manusiawi dan tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang selama ini dianut adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang didasarkan pada perbuatan sengaja maupun lalai akan tetapi Pasal 531 KUHP tidak mempertimbangkan ketidakniatan seseorang tersebut menimbulkan kerugian fatal bagi seseorang korban kecelakaan hal ini disebabkan rasa membantu secara spontan timbul secara tiba-tiba yang muncul dari naluri kemanusiaannya 6. Bahwa apabila dilakukan perbandingan hukum di berbagai Negara, bahwasanya terdapat beberapa Negara yang tidak mengelompokkan menolong korban kecelakaan dapat dipidana Daftar Negara Civil Law menerapkan A Good Samaritan Law No Negara Aturan Hukumnya 1 China General Provisions of the Civil Law of the People’s Republic of China Article 184 “Seseorang tidak memikul tanggung jawab perdata karena bertindak secara sukarela untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat dan dengan 11 demikian menyebabkan kerugian pada orang yang ditolong”. 2 Belgia Pasal 422 bis Code Penal Belgium Akan dihukum dengan hukuman penjara delapan hari sampai (satu tahun) dan denda lima puluh sampai lima ratus [euro] atau salah satu dari hukuman ini saja, siapa pun yang tidak datang membantu atau memberikan bantuan kepada seseorang yang berada dalam bahaya serius, baik dia telah mengamati sendiri situasi orang tersebut, atau situasi ini dijelaskan kepadanya oleh mereka yang meminta intervensinya Pelanggaran tersebut mengharuskan orang yang abstain dapat melakukan intervensi tanpa membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Apabila ia tidak melihat sendiri bahaya yang dihadapi oleh orang yang akan dibantunya, maka orang yang abstain tidak dapat dihukum Daftar Negara inquisitorial civil law yang menganut A Good Samaritan Law No Negara Aturan Hukumnya 1 Korea Selatan Article 5-2 EMERGENCY MEDICAL SERVICE ACT “Tidak ada orang yang memberikan layanan medis darurat atau pertolongan pertama berikut kepada 12 pasien darurat dalam kondisi kritis, tidak bertanggung jawab secara perdata atas kehilangan harta benda, atau bertanggung jawab secara pidana atas cedera atau kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penyediaan layanan tersebut, dan dibebaskan dari tanggung jawab pidana atas kematian, kecuali ada perbuatan yang disengaja atau sangat lalai” Daftar Negara Common Law menerapkan Goof Samaritan Law No Negara Aturan Hukumnya 1 Australia Section 56 Civil Liability Act 2002 (NSW) “dengan itikad baik dan tanpa mengharapkan imbalan atau imbalan lainnya, datang membantu orang yang tampaknya terluka atau berisiko terluka”. Section 57 (1) Civil Liability Act 2002 (NSW) “tidak menimbulkan tanggung jawab perdata pribadi sehubungan dengan tindakan atau kelalaian apa pun yang dilakukan atau dilakukan oleh orang samaria yang baik hati dalam keadaan darurat ketika membantu seseorang yang 13 tampaknya terluka atau berisiko terluka”. 2 India Section 134A The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 Orang Samaria yang Baik Hati tidak bertanggung jawab atas tindakan perdata atau pidana apa pun atas cedera atau kematian korban kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor, dimana cedera atau kematian tersebut disebabkan oleh kelalaian Orang Samaria yang Baik Hati dalam bertindak atau kegagalan bertindak ketika melakukan keadaan darurat. perawatan atau bantuan medis atau non-medis Yang dimaksud dengan A Good Samaritan Law adalah orang yang secara sukarela membantu orang lain dalam keadaan bahaya, dapat dipahami bahwa berdasarkan Pasal 134A peraturan hukum India di atas seseorang secara sukarela yang membantu korban kecelakaan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata 7. Bahwa Pasal 531 KUHP frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” justru tidak dapat membuat masyarakat secara bebas membantu korban kecelakaan dikarenakan dalam Pasal 531 KUHP dalam melakukan penolongan korban kecelakaan tidak boleh merugikan secara fatal korban kecelakaan, merugikan orang lain disekitarnya dan sebagainya. 8. Bahwa Pasal 531 KUHP dapat dikatakan tidak sesuai dengan kondisi Indonesia dilansir Data Korlantas Polri juga memperlihatkan terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan motor sejak 2020 14 sampai 2022. Kenaikannya cukup signifikan. Terdata pada 2020 sebanyak 100,028 kasus. Kemudian tahun berikutnya mencatatkan 103,645 kasus, serta 137,851 kasus pada 2022. Persentase kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua melebihi 70 persen. Dalam data tersebut kendaraan dua atau sepada motor menyumbang angka kecelakaan tinggi. Dan bila melihat data tersebut sangatlah korelasi penerapan Pasal 531 KUHP frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dikarenakan masih tingginya angka kecelakaan di Indonesia dampak parah penerapan frasa diatas adalah akan semakin menimbulkan keresahan masyarakat yang padahal secara niat baik atau tulus membantu korban kecelakaan akan tetapi dikarenakan adanya penerapan frasa diatas maka semakin membuat masyarakat semakin enggan untuk menolong korban kecelakaan 9. Bahwa penerapan penerapan Pasal 531 KUHP frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” sudah tidak relevan atau tidak pantas lagi diberlakukan, apabila melihat perkembangannya banyak Negara- negara yang sudah memberlakukan menolong korban kecelakaan secara sukarela tidak dapat dipidana. Hal ini dikenal dengan nama Good Samaritan Law dapat didefinisikan menawarkan perlindungan hukum kepada orang-orang yang memberikan bantuan wajar kepada mereka yang, atau mereka yakini terluka, sakit, dalam bahaya, atau tidak mampu. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mengurangi keengganan para penolong korban kecelakaan untuk membantu, karena takut dituntut atau dituntut karena cedera yang tidak disengaja atau kematian yang tidak disengaja IV. PETITUM PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 15 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 3. Menyatakan frasa “tanpa alasan” Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 4. Bukti P-4 : Paklaring dan pengumuman penerimaan Legal Research HeyLaw.id. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 16 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 531 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 17 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak 18 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 531 KUHP, khususnya frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dan Pasal 312 UU 22/2009, khususnya frasa "tanpa alasan" yang rumusannya sebagai berikut : • Pasal 531 KUHP : "Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". • Pasal 312 UU 22/2009 : ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warganegara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide bukti P-1] yang mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya secara potensial dengan penalaran yang wajar dirugikan oleh oleh frasa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon bekerja sebagai asisten peneliti hukum (legal research assistant) [vide bukti P-4] pada kantor HeyLaw.id untuk mencari dan membedah undang-undang asing, menerjemahkannya, serta mengajar hukum kepada peserta. Pemohon memiliki kekhawatiran karena untuk menjalankan aktivitasnya tersebut, Pemohon melalui jalan lalu lintas pulang pergi untuk melakukan penelitian yang kerap kali melihat fenomena kecelakaan di perjalanan. Oleh sebab itu, hak konstitusional Pemohon secara potensial 19 dirugikan oleh berlakunya frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 531 KUHP. 4. Bahwa Pemohon menjelaskan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam Pasal 531 KUHP menyebabkan orang yang menolong korban kecelakaan dapat dipidana apabila membahayakan korban kecelakaan, sehingga tidak memberikan apresiasi kepada orang yang menolong korban kecelakaan, dan frasa tersebut mengecualikan pertanggungjawaban spontanitas yang timbul dari naluri kepedulian membantu sesama warga negara yang sedang membutuhkan pertolongan. Selain itu, frasa "tanpa alasan" dalam Pasal 312 UU 22/2009 tidak memberikan kesempatan kepada orang yang melihat kecelakaan untuk menjelaskan alasan tidak melapor ke kepolisian. Padahal orang tersebut memiliki alasan yang wajar dan dapat terjadi ia berada di tempat terjadinya kecelakaan, kemudian berusaha melaporkan kecelakaan ke kantor polisi, namun selang beberapa menit korban kecelakaan meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut Pemohon, kedua frasa dalam pasal-pasal dimaksud merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan anggapan kerugian hak konstitusionalnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) dan bersifat spesifik antara potensi anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan berlakunya norma Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU 22/2009 yang dimohonkan pengujiannya. Dalam batas penalaran yang wajar, setidak-tidaknya Pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya Pasal 531 KUHP, yakni frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya”, dan Pasal 312 UU 22/2009, yakni frasa "tanpa alasan" yang dimohonkan pengujian. Sehingga, potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 KUHP, menurut 20 Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 531 KUHP, yakni frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya”, dan Pasal 312 UU 22/2009, yakni frasa "tanpa alasan" yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, dalam teori sebab-akibat mengenai pertanggung- jawaban seseorang dalam menolong korban kecelakaan, misalnya Budi melihat secara langsung korban kecelakaan dan ia berinisiatif menolong korban kecelakaan dan membawanya ke rumah sakit. Namun beberapa hari kemudian, korban kecelakaan mengalami kelumpuhan dan meninggal beberapa waktu kemudian karena Budi sebagai penolong korban salah menangani korban kecelakaan. Budi tidak dapat disalahkan seandainya ia tidak menolong korban kecelakaan, namun korban tersebut dapat langsung meninggal di lokasi kecelakaan karena tidak mendapat pertolongan medis. Namun seandainya Budi tidak menolong korban kecelakaan maka ia dapat dipidana karena mengabaikan pertolongan korban kecelakaan sesuai ketentuan Pasal 531 KUHP. 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 531 KUHP menimbulkan ketidaksinkronan karena di satu sisi pasal tersebut mengharuskan orang yang melihat korban kecelakaan segera memberikan pertolongan terhadap korban tersebut. Namun di sisi lain, pasal tersebut juga mengharuskan penolong korban tidak membahayakan korban kecelakaan yang dapat menimbulkan hilangnya fungsi bagian tubuh, membuatnya meninggal, atau membahayakan orang lain. 21 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam Pasal 531 KUHP, tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan teori pertanggujawaban pidana yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelanggaran pidana. Namun, norma Pasal 531 KUHP tidak mempertimbangkan ketidakniatan seseorang yang menimbulkan kerugian fatal terhadap korban kecelakaan. 4. Bahwa menurut Pemohon, frasa “tanpa alasan” dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 bersifat memaksa dan rawan tindakan sewenang-wenang dari kepolisian tanpa memperdulikan hambatan seseorang untuk melaporkan kejadian kecelakaan. Terlebih lagi, kondisi jarak tempuh antara kantor kepolisian dan lokasi terjadinya kecelakaan yang jauh dapat dikesampingkan karena seseorang yang berada di tempat terjadinya kecelakaan dianggap telah lalai melakukan kewajibannya melaporkan kejadian kecelakaan ke kantor polisi setempat. 5. Bahwa menurut Pemohon, setelah melakukan perbandingan hukum di beberapa negara, yakni China dan Belgia sebagai negara civil law, negara Korea Selatan sebagai negara inquisitorial law, negara-negara Australia dan India sebagai negara common law, semua negara tersebut tidak menerapkan hukuman pidana terhadap seseorang yang menolong korban kecelakaan, karena negara-negara tersebut menerapkan a good samarintan law, yang berarti kerelaan seseorang untuk membantu orang lain dalam keadaan bahaya. Pemohon juga menambahkan, bahwa di negara India, seseorang yang menolong korban secara sukarela juga tidak dapat dituntut secara perdata. 6. Bahwa menurut Pemohon, frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam norma Pasal 531 KUHP tidak dapat membuat masyarakat secara bebas membantu korban kecelakaan karena tidak boleh merugikan korban kecelakaan secara fatal dan merugikan orang lain di sekitarnya. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat yang memiliki niat baik menolong korban kecelakaan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “sedang pertolongan itu dapat 22 diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam norma Pasal 531 KUHP dan frasa “tanpa alasan” dalam norma Pasal 312 UU 22/2009, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon a quo, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam norma Pasal 531 KUHP dan frasa "tanpa alasan" dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam norma Pasal 531 KUHP, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa frasa yang dikutip Pemohon tersebut tidak sama persis dengan bunyi dalam norma Pasal 531 KUHP yang dilampirkan dalam bukti permohonan, yakni bukti P-3, yang frasanya berbunyi, “tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain”. Sedangkan, dalam permohonannya pada halaman 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, dan 15, Pemohon menuliskan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya”. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak teliti mengutip frasa dalam norma Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujian, sehingga menimbulkan ketidakpastian frasa manakah yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 23 Namun demikian, Mahkamah dapat memahami yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah frasa “tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain” dalam norma Pasal 531 KUHP. [3.10.2] Bahwa menurut Mahkamah, apabila frasa "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma Pasal 531 KUHP, dihapuskan, maka pasal tersebut menjadi berbunyi "Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", maka norma Pasal 531 KUHP tersebut justru akan mengalami perubahan makna. Hal ini berarti siapapun yang menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut maka diancam pidana, bahkan jika orang yang menghadapi maut tersebut meninggal, maka siapapun yang menyaksikan meninggalnya orang tersebut dikenakan pidana denda atau kurungan; [3.10.3] Bahwa menurut Mahkamah, norma Pasal 531 KUHP tersebut justru memberikan makna bahwa siapapun yang melihat seseorang sedang menghadapi bahaya maut, maka orang yang melihat kejadian yang berbahaya akan menjurus ke arah orang yang terancam bahaya maut tersebut seharusnya memberikan pertolongan kepada orang dimaksud, namun dengan memastikan bahwa dirinya atau orang lain tidak menimbulkan bahaya dan tetap aman bagi dirinya dalam memberikan pertolongan. Artinya, keharusan memberi "pertolongan" dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan makna yang esensial dan mendasar menurut kemanusiaan yang beradab, sehingga urgensi memberikan pertolongan dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan suatu conditio sine qua non. Dalam kaitannya dengan "Good Samaritan Law", meskipun Indonesia tidak menganut “Good Samaritan Law” seperti di negara-negara yang diteliti oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Mahkamah esensi “pertolongan” dalam norma Pasal 531 KUHP memiliki intensi dan motif yang sama dengan "Good Samaritan Law", yaitu sama-sama menempatkan seseorang yang dalam/sedang menghadapi bahaya maut, yang menurut penalaran wajar, membutuhkan pertolongan. Artinya, norma Pasal 531 KUHP dan "Good Samaritan Law" sejatinya beranjak pada prinsip yang sama, yaitu adanya kepedulian pada keselamatan hidup 24 manusia (le soin à la sécurité de la vie humaine), meskipun dapat dipahami terdapat perbedaan konseptual antara "Good Samaritan Law" dan rumusan norma Pasal 531 KUHP, baik dari aspek dorongan/hasrat untuk menolong dan implikasinya bagi penolong. Pada konsep "Good Samaritan Law", faktor dorongan/hasrat untuk menolong terletak pada diri orang yang menyaksikan atau dapat dikatakan bersifat volunter dan tidak ada ancaman sanksi jika tidak memberikan pertolongan karena semata-mata berangkat dari dasar sukarela. Sementara, pada norma Pasal 531 KUHP, tidak hanya atas dasar sukarela, namun lebih karena dorongan yang dilatari oleh adanya kewajiban hukum dan tampak lebih bersifat imperatif. Sehingga, sikap “abai” terhadap keharusan memberikan pertolongan ketika seseorang menyaksikan bahwa ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan karena menghadapi maut, namun orang yang menyaksikan kejadian tersebut tidak memberi pertolongan maka dapat dikenakan ancaman sanksi pidana. Konstruksi hukum demikian, menunjukkan bahwa ketentuan dalam norma Pasal 531 KUHP terlihat lebih impresif daripada "Good Samaritan Law" dalam memaknai arti pertolongan bagi seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan karena menghadapi bahaya maut atau ancaman fisik yang dapat mematikan. Sehingga, adanya ancaman sanksi pidana dan sifat imperatif dari pertolongan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan wujud dari prinsip "beneficience dan non- maleficence" yakni mendahulukan untuk mengatasi bahaya di satu sisi dan di sisi lain tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ihwal ini juga sejalan dengan prinsip "primum non-nocere" (first, do no harm), yang dalam pemaknaan ini mengutamakan pertolongan dan tidak boleh menyakiti/merugikan orang lain. Dengan demikian, keharusan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam frasa norma Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujiannya perlu dipertahankan eksistensinya agar masyarakat memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan (human and social responsibility) untuk menolong orang yang sedang menghadapi bahaya maut, terancam jiwanya dan/atau orang yang mengalami kecelakaan dalam lalu lintas. Pengutamaan demikian sejalan dengan prinsip sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. [3.10.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa “tanpa alasan” dalam norma Pasal 312 UU 22/2009, menurut Mahkamah, jika frasa tersebut dinegasikan justru mewajibkan setiap orang yang mengemudikan 25 kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, karena jika frasa “tanpa alasan” tersebut dihilangkan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, maka norma Pasal 312 UU 22/2009 menjadi berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Artinya, setiap orang yang tidak menghentikan kendarannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian terdekat namun terlibat kecelakaan lalu lintas, patut dipidana tanpa perlu mengetahui alasannya mengapa orang tersebut tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan terkait kejadian dimaksud pada kepolisian terdekat. Menurut Mahkamah, frasa "tanpa alasan" dalam konteks norma a quo memiliki implikasi yuridis yang serius, sebab akan dapat diketahui motif seseorang mengapa tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, atau tidak menghentikan kendaraannya padahal yang bersangkutan terlibat kecelakaan lalu lintas merupakan elemen penting untuk diketahui oleh aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum lalu lintas khususnya dan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu, frasa “tanpa alasan” tampak jelas merupakan bagian dari esensi norma Pasal 312 UU 22/2009, karena setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan/atau setiap orang yang melihat terjadinya kecelakaan sudah sepatutnya menolong korban kecelakaan dan tidak boleh mengabaikan korban kecelakaan tanpa alasan yang patut/sah menurut hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap frasa "tanpa alasan" dalam konteks keberadaan norma a quo. Justru jika mengabaikan atau menghilangkan frasa "tanpa alasan" akan memutus hubungan antara perbuatan pidana dengan ancaman pidananya. Dengan demikian, keberadaan frasa “tanpa alasan” merupakan unsur penting dalam memahami keutuhan bangunan norma a quo dan tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 dimaksud. 26 [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma Pasal 531 KUHP dan frasa “tanpa alasan” dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 telah ternyata tidak melanggar jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 27 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.49 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman 28 ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri