114/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 114/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Riyanto Alamat : Dukuh Pesantren, RT 002 RW 011, Desa Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah sebagai--------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Nono Marijono Alamat : Bomar 4 Residence, Blok F1, RT 003 RW 006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Ibnu Rachman Jaya Alamat : Kp. Kalibata RT 001 RW 006, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai--------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Yuwono Pintadi Alamat : Jalan Kapuas IV Komp. DOLOG Nomor 40 BKI, RT 004 RW 002, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagai--------------------------------------------------------------Pemohon IV; 2 5. Nama : Demas Brian Wicaksono Alamat : Jalan Perum Tiara Brawijaya Blok Anggrek Nomor 5 Lingkungan Gaplek, RT 004 RW 003, Bakungan, Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon V; 6. Nama : Fahrurrozi Alamat : Jalan Irian RT 002 RW 001, Tanjung Agung, Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagai--------------------------------------------------------------Pemohon VI; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Oktober 2022 memberi kuasa kepada Sururudin, S.H., LL.M., Iwan Maftukhan, S.H., dan Aditya Setiawan, S.H., M.H., para advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum DIN LAW GROUP, yang beralamat di The Dharmawangsa Square, Lantai 3 Nomor 366, Jalan Dharmawangsa VI, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait M. Fathurrahman JS, Reza Pahlevi, Ade, dan Shandy Julian Pratama; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Sarlotha Febiola Mramra, Amrin, Rose Meilandabisay, Didimus Bemei, Yulyanus Sita, Yusup Hamo, Yohanis Nikson Kwano, Abihut Yeimo, Usman Harahap, Loth Urumban, Nimbrot Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Oktovianus Bitara, Simon Petrus Auri, Habel Auri, Theo Hirwa, dan Amos Masita; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Asnawi, Iqbal Fajar, Muhi Sanusi, Suherman Umar Isu, dan Randy Firdaus Sihombing; 3 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Hermawi Taslim; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Wibi Andrino; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Muhammad Sholeh; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Jansen Sitindaon; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Partai Garuda; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Hermawi Taslim dan Pihak Terkait Wibi Andrino; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Perludem; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Partai Garuda, Pihak Terkait Hermawi Taslim, Pihak Terkait Wibi Andrino, Pihak Terkait PKS, Pihak Terkait PSI, Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana, Pihak Terkait Muhammad Sholeh, Pihak Terkait PBB, Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon, Pihak Terkait Perludem, dan Pihak Terkait Jansen Sitindaon; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Sarlotha Febiola Mramra, Amrin, Rose Meilandabisay, Didimus Bemei, Yulyanus Sita, Yusup Hamo, Yohanis Nikson Kwano, Abihut Yeimo, Usman Harahap, Loth Urumban, 4 Nimbrot Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Oktovianus Bitara, Simon Petrus Auri, Habel Auri, Theo Hirwa, dan Amos Masita; Pihak Terkait Partai Garuda; Pihak Terkait Hermawi Taslim dan Pihak Terkait Wibi Andrino; Pihak Terkait PKS; Pihak Terkait PSI, Anthony Winza Prabowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana; Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon; Pihak Terkait Perludem; dan Pihak Terkait Jansen Sitindaon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 16 November 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Desember 2022 dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 5 terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan”. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang mengatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang- undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya 6 dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, sedangkan yang dimaksud “perorangan” termasuk “kelompok orang yang memiliki kepentingan sama”. 2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 jo Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara yang aktif sebagai Pemilih dalam Pemilu dan memiliki kepentingan untuk hadirnya wakil rakyat yang benar- benar mementingkan rakyat saat terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para Pemohon sebagai masyarakat sipil berharap agar Pemilu yang menggunakan biaya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemilu seharusnya menghadirkan anggota legislatif yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Para Pemohon ini mengharapkan calon yang dipilih dalam Pemilu yang menentukan jalannya pemerintahan haruslah orang-orang yang berkualitas dan berjuang untuk rakyat. Bahwa para wakil rakyat nantinya membuat kebijakan-kebijakan yang berefek pada kehidupan Para Pemohon. Oleh karena itu seharusnya mereka adalah orang- orang yang benar-benar disaring dan dididik untuk membangun bangsa bukan untuk kepentingan pribadinya. 7 4. Bahwa secara khusus Pemohon I, II, dan III adalah warga negara yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, berkumpul, dan berorganisasi di lingkungan, oleh karenanya melihat kondisi Pemilu yang terjadi merasa dirugikan jika proses demokrasi yang tidak berjalan secara baik dan mewakili kepentingan masyarakat luas. Oleh karenanya jika Pemilu tidak dapat menghadirkan calon yang berkualitas sedangkan mereka menjalankan negara tentu ada kerugian yang timbul dan diderita oleh para Pemohon sebagai masyarakat. Terlebih lagi Pemohon I dan II pernah aktif dalam aktivitas kepartaian yang partainya dinyatakan tidak dapat ikut dalam pemilihan umum. Oleh karena itu memahami begitu sulitnya mendirikan partai politik, mengelola administrasi kepartaian, apalagi untuk dapat menjadi peserta Pemilu. Pemohon III saat ini aktif dalam dunia pendidikan dan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pengajaran oleh karena itu berharap adanya kebijakan politik yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Pemohon IV bermaksud mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Bahwa Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dalam hal ini juga aktif dalam kegiatan partai politik, dalam hal ini selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tingkat cabang Kabupaten Banyuwangi, bermaksud mencalonkan diri dalam Pemilu namun merasa pesimis karena tidak populer ataupun memiliki biaya yang cukup, Pemohon VI adalah seorang anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD namun tidak terpilih karena tidak memiliki biaya yang cukup banyak untuk dapat meningkatkan popularitas dan membiayai proses pemilihan. 5. Bahwa secara keseluruhan para Pemohon adalah warga negara yang peduli terhadap kemajuan demokrasi dan proses pemilihan umum yang seyogyanya menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang final, oleh karena itu sudah selayaknya seluruh peraturan harus didasarkan pada tujuan bernegara tersebut. Para Pemohon bisa disebut sebagai Kaum Demokrat Kritis yang secara rasional ikut berpartisipasi politik dalam proses Pemilu (Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, 2019). Para Pemohon sebagai warga negara yang sadar dan 8 mencoba mengkritisi atau mengeveluasi hal-hal berkaitan dengan jalannya proses demokrasi dan pemilihan umum. 6. Bahwa para Pemohon meyakini bentuk negara harus dibangun oleh sebuah pondasi politik yang stabil yang dapat menguatkan eksistensinya. Penyangga bentuk negara haruslah solid dan kokoh, seperti halnya doktrin trias politica yang terdiri dari eksekutif/pemerintah, legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuasaan kehakiman yang independen. Bahwa salah satu hal yang diatur secara khusus di dalam konstitusi adalah perihal pengisian kekuasaan dalam bernegara, hal ini diatur secara khusus dalam beberapa bab. Partai Politik/Parpol memiliki peranan yang besar sebagai saluran pengisian kekuasaan sebagaimana perintah konstitusi tersebut. 7. Bahwa konstitusi sendiri mengatur mengenai pembagian dan tata cara pengisian kekuasaan dalam bernegara dimana Parpol memiliki andil yang tak tergantikan. Beberapa bab dalam UUD 1945 mengenai peranan partai politik adalah: Bab II mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat di mana di dalamnya adalah jabatan politik yang dipilih melalui Pemilu melalui saringan partai politik, Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara adanya jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang pemilihannya adalah dari partai politik, Bab VI mengenai Pemerintahan Daerah yaitu terkait adanya Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui Pemilu dan diisi dari wakil partai politik, Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilu yang jelas dan tegas pesertanya dari partai politik. 8. Bahwa hal tersebut menjelaskan bahwa begitu sangat esensialnya peranan partai politik dan menonjolnya peran partai politik dalam nadi konstitusi. Jabatan dan kekuasaan membutuhkan saluran politik dari sistem kepartaian yang sehat dan kokoh agar dapat menjalankan fungsinya sebagaimana cita- cita konstitusi. Partai politik sebagai sistem yang dapat mendidik kader- kadernya dalam saluran demokrasi dalam membangun bangsa dan negara, demi tercapainya tujuan bersama mencapai kesejahteraan masyarakat. 9. Bahwa oleh karena itu semua cita-cita mulia konstitusi menjadi terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 9 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: 1) Pasal 168 ayat (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. 2) Pasal 342 ayat (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan. 3) Pasal 353 ayat (1) huruf b Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 4) Pasal 386 ayat (2) huruf b Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan. 5) Pasal 420 huruf c dan d Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak. d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. 6) Pasal 422 Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan 10 ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. 7) Pasal 426 ayat (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya. 10. Bahwa norma-norma hukum yang kami sebutkan di atas yaitu Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 secara khusus menyebutkan kata “proporsional terbuka”, itu adalah sistem Pemilu yang ada di Indonesia. Tentunya adanya norma tersebut diikuti oleh petunjuk teknis operasionalisasi atas norma tersebut yang terdapat pada norma yang diatur selanjutnya. Oleh karena itu norma lain yang diatur adalah sebagai kelanjutan dari pasal 168 ayat (2) juga harus dibatalkan karena merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. 11. Bahwa norma-norma hukum sebagai tindak lanjut dari Pasal 168 ayat (2) yaitu terdapat pada Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu norma tersebut harus dilihat satu kesatuan makna. 12. Bahwa norma tersebut kami mohonkan untuk diuji karena mengatur peranan individu yang begitu besar dalam pemilihan umum padahal mereka menggunakan mesin partai politik dalam prosesnya. Adanya frasa proporsional terbuka, nomor urut, nama calon dan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak menunjukkan kekuatan perseorangan dalam proses pemilihan umum yang kami anggap merugikan. 13. Bahwa para pemohon melihat kekuatan dan pengaruh individu dalam proses Pemilu yang begitu besar cenderung mengarah pada populisme semata yang bisa membahayakan bentuk negara dalam hal ini adalah bentuk negara kesatuan sebagaimana Pasal 1 ayat (1). Hal ini dapat terlihat dari beberapa tahun sejak Pemilu tahun 2019 polarisasi masyarakat dan penggalangan massa oleh individu populis telah mengoyak rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena orang-orang memiliki hasrat untuk 11 menjadi populer demi menggalang dukungan massa. Tokoh populis ini berupaya terkenal secara instan dengan segala cara tanpa harus ada ikatan pada rambu-rambu konstitusi. Bahwa mereka justru memanfaatkan kendaraan ormas (organisasi massa) dan orang-orang kuat (strongman) untuk menggalang dukungan publik secara sporadik, seperti FPI, Forkabi, Laskar Merah Putih, PP, dan Forum Betawi Rempug/FBR (Ian Wilson dalam Made Supriatna dan Hui Yew Foong, 2022). 14. Bahwa hal itu terjadi karena tidak adanya pendidikan politik yang mapan dari sistem partai politik. Seseorang menampilkan diri ke publik tanpa melalui seleksi dan kaderisasi terlebih dahulu melalui sistem yang demokratis dan taat konstitusi dalam setiap langkahnya. Lebih jauh lagi dengan adanya bentuk liberalisasi dan kebebasan tanpa batas dalam Pemilu dalam demokrasi kita ternyata dapat dibajak oleh ideologi radikal, premanisme, dan mengarah kepada anarkis yang menunggangi kebebasan itu sendiri untuk dapat tumbuh di NKRI. Hal ini seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah di Jakarta tahun 2017 di mana terjadi penggalangan massa oleh tokoh populis perorangan. Hal ini tentu dapat mengancam negara kesatuan yang sebagai dasar negara kita. Oleh karena itu Pemohon menganggap Pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. 15. Bahwa norma yang mengatur mengenai norma proporsional terbuka yang mengarusutamakan perolehan suara terbanyak secara perseorangan/ individu dalam pemilihan calon anggota DPR/DPRD dalam Pemilu menyimpangi maksud dari norma-norma yang ditentukan konstitusi. Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UUD 1945 yang menerangkan bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih dalam Pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik. Namun, peranan partai politik terdistorsi dan terlihat samar-samar dalam sistem pemilihan yang berdasarkan “suara terbanyak berdasarkan nomor urut dan nama calon”. Hal yang lebih jauh lagi adalah peranan partai politik dikesampingkan dalam proses Pemilu, meskipun partai politiklah sebagai peserta Pemilu sebagaimana Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. 12 16. Bahwa selanjutnya hak para Pemohon sebagai warga negara yang dilindungi oleh konstitusi berpotensi dilanggar haknya karena sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilihan umum. Hal ini karena tidak adanya saringan yang baik dalam proses pencalonan anggota DPR/DPRD. Apabila sistem proporsional tertutup diterapkan, maka kader-kader yang sudah berpengalaman di kepartaian memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota DPR dan DPRD meskipun tidak memiliki kekuatan modal dan popularitas. Walaupun dalam struktur kepemimpinan nasional partai politik menentukan siapa saja yang dapat diusulkan menjadi calon anggota legislatif, namun pada kenyataannya partai politik akan terdorong mencari calon yang memiliki modal dana besar dan populer. Hal ini terbukti dari 3 kali Pemilu sejak ditetapkannya sistem proporsional terbuka. 17. Bahwa bagi Pemohon, berlakunya ketentuan norma-norma pada pasal a quo berupa sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak ini telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya modal “populer dan menjual diri” tanpa ikatan dengan ideologi dan struktur partai politik, tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya saat terpilih menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik, namun mewakili dirinya sendiri. Oleh karena itu seharusnya ada otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi, dan pembinaan ideologi partai; 18. Bahwa sebagai kader partai politik, berlakunya norma hukum dalam Pasal a quo yang kami mohonkan untuk diuji telah merugikan hak konstitusional pemohon karena telah menimbulkan individualisme para politisi, menyebabkan konflik internal, dan kanibalisme di internal partai politik sendiri. Format proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik atau “persaingan bebas”, yakni menempatkan kemenangan individual yang total dalam Pemilu. Padahal seharusnya kompetisi terjadi antar partai politik di arena Pemilu. Sebab peserta Pemilu adalah partai politik bukan individu sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; 19. Dengan demikian, penerapan ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c 13 dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu dengan sistem pemilu proporsional terbuka tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Maka dengan dibatalkannya ketentuan pasal a quo kerugian pemohon tidak terjadi karena kelak dalam Pemilu tidak lagi terjadi kompetisi antar individu di internal partai namun kompetisi antar partai politik dan partai politiklah yang menentukan siapa saja yang seharusnya duduk di parlemen; 20. Berlakunya sistem pemilu berdasarkan ketentuan a quo telah merugikan pemohon karena sistem pemilu ini telah melawan arus kebiasaan pilihan sistem pemilu proporsional. Kebanyakan penerapan sistem proporsional di dunia memakai varian daftar tertutup (closed list of proportional representation), artinya bahwa urutan Caleg yang dipilih berdasarkan daftar urut yang ditentukan oleh partai politik melalui seleksi ketat dan demokratis di internal partai politik. Sistem ini ditujukan untuk memperkuat sistem kepartaian. (Ramlan Surbakti dalam Widya P. Setyanto dan Halomoan Pulungan, 2009); 21. Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan pasal a quo yang mengatur sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak karena telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal (high cost). Sistem pemilu proporsional terbuka berbasis penentuan berdasarkan suara terbanyak ini telah menciptakan model kompetisi antar Caleg dalam pemilu yang tak sehat. Itulah sebabnya orientasi meraih suara terbanyak telah mendorong Caleg melakukan kecurangan, seperti pembagian uang (money politics) ke pemilih agar dipilih dalam pemungutan suara. Hal ini menyebabkan pemilih bersifat pragmatis dan materialistis dalam memilih caleg. Politik uang ini juga termasuk pemberian uang ke panitia penyelenggara pemilihan, hal ini misalnya untuk memindahkan suara partai ke suara perseorangan (nomor urut atau nama orang) dalam tahap rekapitulasi suara. Apabila ketentuan Pasal a quo dibatalkan maka akan mereduksi praktik politik uang dan menjadikan Pemilu lebih bersih, jujur, dan adil. 22. Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalitasnya terhadap berlakunya ketentuan a quo karena sistem pemilu proporsional berbasis proporsional terbuka telah membuat pemilu Indonesia berbiaya tinggi. Dalam hal ini biaya tersebut termasuk: pembiayaan alat peraga kampanye, menyewa konsultan 14 politik termasuk survei calon, menyusun tim sukses, membiayai posko pemenangan sebagai pusat mobilisasi massa, sewa kendaraan, biaya kampanye, pembiayaan saksi di TPS, pengolahan data perolehan suara, bantuan sosial ke daerah pemilihan. Semua ini menyebabkan caleg berlomba-lomba mengeluarkan biaya agar dapat terpilih sebagai anggota DPR/DPRD. Pemohon sebagai kader partai politik yang selama ini telah berkarir dan mengabdi pada partai politik menjadi enggan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dikarenakan kalah popularitas dan kalah modal (uang) dari calon pendatang di luar kader partai yang hanya bermodal popularitas dan uang tanpa mengikuti jenjang pengkaderan partai. 23. Bahwa mahalnya biaya Pemilu menyebabkan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh kader partai karena tidak mendapatkan prioritas untuk dicalonkan oleh partai sebab partai pada akhirnya lebih memilih mencalonkan calon anggota legislatif yang memiliki popularitas dan uang untuk mendapatkan suara dari para pemilih, sehingga kader partai yang sudah mengabdi selama ini dengan mudah tersingkir dari proses pencalonan anggota legislatif pada partainya sendiri. 24. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka ini hanya menguntungkan individu yang memiliki uang banyak dan tidak ada kompetisi yang sehat antara pengurus partai dan para caleg pragmatis tapi bermodal banyak. Menurut pemohon di sinilah terdapat korelasi yang cukup kuat mengapa korupsi politik (political corruption) menguat pasca pemilu di Indonesia. Karena para Anggota DPR dan DPRD harus mengembalikan modal uang yang dikeluarkan saat berkompetisi dalam pemilu. Materialisme ini tentu dapat merusak sistem demokrasi. 25. Bahwa selanjutnya para Pemohon adalah orang perorangan warga yang hak konstitusionalnya dilanggar atau berpotensi dilanggar karena membengkaknya biaya Pemilu yang diambil dari APBN dalam penyelenggaran Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, namun demikian tidak menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini terbukti dari jumlah peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak sejalan dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara. 15 26. Selain itu, para pemohon dirugikan karena banyaknya suara yang tidak sah sebagai akibat pemilih kebingungan dalam melakukan pencoblosan dan kerumitan pencoblosan surat suara yang memuat nama-nama partai berikut nama-nama Caleg padahal sudah menggunakan anggaran yang begitu besar. 27. Bahwa pada dasarnya Pemohon sebagai Pemilih juga tidak memiliki kewenangan kontrol terhadap calon yang telah dipilihnya, hal ini seperti melakukan recall atau penggantian kepada calon yang dipilih apabila tidak dapat bekerja sebagai anggota DPR/DPRD secara memuaskan atau justru menyalahgunakannya, pada kenyataannya penggantian (Penggantian Antar Waktu/PAW) ini merupakan kewenangan partai politik, namun demikian Parpol tidak bisa serta merta melakukan PAW, harus disertai dengan alasan yang kuat, karena jika keberatan seorang anggota DPR/DPRD akan mengajukan keberatan ke pengadilan yang tentunya memakan waktu berbulan-bulan/tahun agar dapat berkekuatan hukum tetap/inkracht. Dengan demikian seorang anggota DPR/DPRD tersebut kedudukannya begitu kuat. 28. Dengan adanya sistem proporsional terbuka Pemohon merasa dirugikan karena dalam masa kampanye pemandangan lingkungan menjadi semrawut dengan adanya baliho, banner, spanduk yang dibuat oleh para calon anggota legislatif yang bertujuan merebut simpati dan suara pemilih. Namun hal tersebut dipasang secara serampangan dan tanpa memperhatikan keindahan dan ketertiban dan justru menyebabkan gangguan di lingkungan. 29. Selain itu, para Pemohon dirugikan karena para caleg yang hadir hanya memanfaatkan materi semata dan tidak menjelaskan mengenai pendidikan politik kepada masyarakat, mengabaikan ide, gagasan dan platform politik partai politik. Caleg dalam mempengaruhi pemilih dan memasarkan parpol (political marketing) tak lagi berlandaskan ideologi parpol, melainkan berdasarkan sejumlah uang untuk menarik pemilih. Hal tersebut ditambah lagi segala cara untuk meraih dukungan termasuk adanya intimidasi dan ancaman kepada pemilih yang dilakukan oleh tim sukses caleg. 30. Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalitasnya atas diberlakukannya Pasal a quo karena melihat hilangnya peranan partai politik dalam menjelaskan pendidikan politik ke masyarakat karena terdistorsi pada kepentingan elektoral personal semata. Hal-hal yang berkaitan dengan 16 ideologi, nilai-nilai, visi-misi, dan program kerja dalam perpolitikan saat ini tidak lagi dibicarakan. Penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak dalam pemilu 2009, 2014 dan 2019 telah melahirkan kompetisi yang semu (pseudo competition) antar parpol dan melebih-lebihkan peranan individu pada Pemilu yang berdasarkan proporsional terbuka. III. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa pentingnya mengokohkan bentuk negara kesatuan adalah dengan membuat pondasi-pondasi hukum dan kelembagaan negara yang secara konsisten menguatkan, agar Indonesia tegak berdiri melalui lintasan zaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana menjadi pasal pembuka dalam konstitusi adalah suatu landasan eksistensial keberadaan kita semua. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 haruslah terus dijaga dari seluruh potensi yang bisa merongrong, kita belajar dari beraneka pengalaman zaman sejarah bangsa yang terus menguji tegaknya NKRI. Sejak berdiri bentuk kelembagaan dan sistem politik adalah cara untuk menjaga dan menguatkan bentuk negara kesatuan tersebut. Banyak bangsa yang dulu besar dan kini hilang karena sistem politik tidak dapat mendukung eksistensinya. Saluran politik begitu penting untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat, menjaga keseimbangan dan kestabilan antar kepentingan dan bentuk pendidikan masyarakat untuk membangun kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. 2. Bahwa integrasi kebangsaan harus dibangun dan identitas kebangsaan harus terus dijaga, hal ini begitu penting untuk menguatkan kepercayaan kepada pemerintah yang memiliki legitimasi politik (political confidence). Jangan sampai terjadi seperti pasca Pemilu tahun 1997 di mana tidak adanya kepercayaan politik kepada pemerintah setelah Pemilu dilaksanakan yang ditambah krisis ekonomi menyebabkan disintegrasi bangsa dan menyebabkan masalah politik dan konflik di negara kita, seperti yang terjadi di Aceh, Sambas, Ambon, Papua, serta lepasnya Timor Leste (Hermawan Sulistyo, 2002; Harold Crouch, 2000; Francis Fukuyama, 2014). 3. Bahwa persoalan integrasi bangsa juga terlihat dari beberapa tahun sejak Pemilu tahun 2019. Polarisasi masyarakat dan penggalangan massa oleh individu populis telah mengoyak rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena orang-orang memiliki hasrat individu untuk 17 menjadi populer demi menggalang dukungan massa dengan kekuatan modal/kapitalisme tanpa tunduk secara ketat pada rambu-rambu konstitusi. Hal tersebut adalah akibat dari sistem pemilu yang mengutamakan kekuatan individualisme dan liberalisme dalam proses pemilihan, sehingga mengabaikan kepentingan kolektif sebagai nilai dan jatidiri bangsa Indonesia. Peran Penting Partai Politik dalam Pemilu Sebagaimana Perintah Konstitusi 4. Bahwa salah satu yang begitu penting dalam mengokohkan negara dan masyarakat adalah adanya pemilihan umum (Pemilu). Ini adalah saluran politik agar kekuasaan dalam mengatur bangsa yang besar dapat sesuai hukum dan demokratis. Warga negara yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum ini seharusnya sudah memiliki latar belakang dan pandangan yang ideal akan konstitusi sebagai dasar bernegara dan mengatur pemerintahan. Mereka dididik, disaring, dipilih, dan memilih dalam Pemilu sesuai dengan kepentingan politik secara kolektif yang terkumpul dalam partai politik. Bukan sekedar kepentingan pribadi dalam mencari eksistensinya. Pemilu yang demokratis juga harus sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia, Bapak Bangsa kita, Ir. Soekarno menyatakan, “bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai tjorak nasional, satu tjorak kepribadian kita, satu tjorak jang dus tidak perlu sama dengan tjorak demokrasi jang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat tehnis. Artinja, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia yang membawa tjorak kepribadian bangsa sendiri” (Bung Karno, Pantjasila Dasar Filsafat Negara, Djakarta: Jajasan Empu Tantular, 1960); 5. Bahwa sebagaimana sejarah pembentukan parlemen di negara kita, lahir dari adanya tanggapan terhadap pentingnya aspirasi masyarakat disalurkan dalam badan yang kokoh dan bentuk kontrol pada pemerintah. Muhammad Hatta, sebagai wakil presiden pertama mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, maklumat ini dibuat setelah kemerdekaan dan pengesahan UUD 1945. Dibentuknya parlemen secara formal maka tentu dibutuhkan Partai Politik yang akan mengisinya, hal ini diperlukan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dan ideologi masyarakat sehingga dapat diarahkan ke dalam kekuatan bangsa dan negara. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan maklumat 3 November 1945 18 sebagai dasar pembentukan partai politik. Mulailah tumbuh subur partai politik sebagai saluran ideologi dan sarana pendidikan masyarakat menuju kemakmuran dan kemajuan bangsa. 6. Bahwa selanjutnya jika dilihat dari aktualisasi sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dengan memberikan ruang adanya permusyawaratan dalam menentukan perwakilan. Esensi nyata, dalam konsep tersebut, ditunjukkan dalam implementasi Pemilihan Umum 1955. Pemilih melakukan pilihan terhadap partai politik, antusiasme warga negara bergelora dan tidak terbendung. Dalam pemilihan anggota DPR saat itu, total suara yang sah sebanyak 37.875.299 atau 87,65% dari jumlah total pemilih 43.104.464. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019). Berdasarkan hal ini, menunjukkan bahwa tradisi pemilihan anggota DPR dengan sistem proporsional tertutup merupakan kehendak dari the founding fathers dalam mengaktualisasikan corak demokrasi Indonesia yang mendasarkan pada sila ke-4 Pancasila. 7. Bahwa Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 adalah sejarah keberhasilan pelaksanaan demokrasi secara langsung setelah melalui uji coba Pemilu secara lokal di Yogyakarta dan Sulawesi. Keberhasilan itu tidak tidak berjalan mulus pada tahapan selanjutnya karena tidak stabilnya kondisi politik di Indonesia pada saat itu (Herbert Feith, 1999 dan Faishal Hilmy Maulida, 2020). Sejarah Pemilu di Indonesia ini berkaitan erat dengan stabilitas politik dalam memperjuangkan cita-cita bangsa dengan latar belakang kepentingan yang berbeda dari masing-masing ideologi partai politik. 8. Bahwa Pemilu sejak zaman orde lama, orde baru, dan pasca reformasi tahun 1999 dan 2004 secara konsisten menggunakan sistem proporsional tertutup. Dari beraneka ragam sistem Pemilu dan variannya, tentunya terdapat hal-hal yang menjadi alasan khusus pemilihan sistem ini, disesuaikan dengan sejarah penyelenggaraan, kebutuhan, dan kriteria aturan main yang cocok dengan kondisi wilayah dan keterwakilan secara demokratis dalam membentuk pemerintahan (IDEA: Electoral System Design, 2008). Partisipasi politik yang tinggi Pemilu adalah dengan sistem proporsional tertutup seperti pada tahun 1999, di mana masyarakat begitu bergelora setelah mengalami 19 kebebasan pasca Orde Baru hingga tingkat partisipasinya adalah 93% dan 84% pada tahun 2004. Justru pada saat menggunakan sistem proporsional terbuka terjadi penurunan tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam Pemilu, yaitu 71% pada tahun 2009, 75% tahun 2014, serta 81% pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan justru terjadi tren penurunan kedatangan orang warga negara ke bilik suara semenjak adanya sistem proporsional terbuka di mana masyarakat ditawarkan mengenal langsung calon yang dipilihnya dan caleg berkampanye secara personal. Banyak kajian telah menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dan identitas kepartaian terkait erat (Campbell, Converse, Miller, dan Stokes, 1960; Brady, 1995). Perasaan kedekatan atau identifikasi dengan partai tertentu secara psikologi menghubungkan seseorang dengan politik atau permasalahan umum melalui afiliasi partisan. Partai politik memberikan sentimen dan perasaan apa yang salah dan benar serta tentang siapa yang merupakan “kita” dan “mereka” dalam kehidupan politik (Saiful Mujani, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi, 2019). 9. Bahwa hal tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu di mana Partai Politik memiliki peranan yang sangat besar dalam mendidik massa secara politik dalam menawarkan ide dan tawaran untuk program pembangunan dan pemerintahan. Serta partai politik menyaring orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan, dari tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis merupakan perwujudan dari negara hukum di mana masyarakat memiliki hak dan kehendak untuk menentukan penyelenggaraan negara (Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, 2013). 10. Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam norma yang terdapat pada Pasal 18 ayat (3) dan dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, yang memerintahkan agar pemilihan anggota DPRD dan DPR dipilih melalui pemilihan umum. Memang tidak disebutkan apakah itu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup, namun sejarah Pemilu dari tahun 1955 sampai 2004 pemilihan dilakukan dengan sistem tertutup. Pemilu saat itu berjalan dengan baik dan menghasilkan proses demokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan kebersamaan masyarakat melalui saluran partai politik. Partai politiklah yang cukup besar memberikan ruang bagi kader partai 20 dalam memperjuangkan cita-cita kemakmuran dan kemajuan bangsa melalui perwakilan yang duduk di DPR dan DPRD. 11. Bahwa hal ini juga masih sejalan dengan hakikat Partai Politik dari sejak dari pasca kemerdekaan hingga terbentuknya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 mengartikan bahwa Partai Politik “dibangun atas kesamaan kehendak dan cita-cita”. Sebagaimana dikutip dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Bahwa kesamaan kehendak dan cita-cita partai politik diperoleh melalui pendidikan politik, kaderisasi, proses diskusi menyamakan aspirasi anggota sehingga tercapai kesamaan cara pandang dalam bernegara yang demokratis yang menjunjung tinggi kesetaraan, persatuan dan kesatuan bangsa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011, menjelaskan tentang tujuan partai politik dalam pertimbangan hukumnya, yakni: “Jika pun Pasal a quo menentukan aturan yang ketat dalam pembentukan partai politik baru, hal tersebut dimaksudkan untuk penguatan partai politik di tengah masyarakat karena tujuan dibentuknya partai politik bukan hanya untuk ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi juga untuk: (i) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (ii) penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat; (iii) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (iv) wahana partisipasi politik warga negara; dan (v) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 21 mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;” 13. Putusan MK tersebut, menunjukkan bahwa Partai Politik bukan hanya sekedar menjadi kontestan dalam Pemilu, melainkan fungsi utama adalah pendidikan politik dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Untuk itu, fungsi rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan, tidak dapat dipisahkan dari proses Pendidikan politik yang didapatkan oleh anggota Partai Politik. Sehingga pengisian jabatan nantinya, seorang anggota Partai Politik mampu mengimplementasikan nilai dari cita-cita bersama demi kepentingan bangsa dan Negara. 14. Bahwa salah fungsi utama partai sebagai aktor Pemilu adalah sebagai organ yang melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: (1) anggota partai politik; (2) bakal calon anggota DPR dan DPRD; (3) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 29 UU Partai Politik. Dengan demikian pengurus partai politiklah yang secara demokratis menentukan seleksi caleg, membuat daftar urut caleg sekaligus menentukan siapa saja caleg yang layak terpilih dalam Pemilu. 15. Bahwa realitasnya dalam praktik penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, dengan adanya norma-norma pada Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu telah mengkerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal ini karena dalam hal penentuan caleg terpilih oleh KPU tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan. Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik. 16. Oleh karenanya norma itu harus dibatalkan karena: Pertama, mengembalikan perintah konstitusi bahwa peserta Pemilu calon anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Kedua, menegaskan caleg adalah utusan partai politik dimana partailah yang menyeleksi dan menempatkan ke dalam nomor urut dan partailah yang menentukan siapa yang layak terpilih 22 sehingga dapat meningkatkan loyalitas Caleg pada institusi partai politik yang selanjutnya dapat menguatkan sistem kepartaian. Ketiga, meningkatkan gairah dan semangat untuk menjadi pengurus partai politik. Dengan demikian, partai politik akan menjadi wadah organisasi politik yang sehat dalam rangka memupuk ideologi, program, dan pengkaderan dalam sistem kepartaian. Sistem Proporsional Terbuka melanggar Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dimana Pemilu ditujukan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD melalui Partai Politik jo Pasal 18 ayat (3) dan dan Pasal 19 ayat (1) serta Kepastian Hukum yang Diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 17. Ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 muncul pada pembahasan Kedua Perubahan UUD 1945, saat itu para perumus sepakat dengan gagasan pentingnya membuat bab khusus terkait pemilihan umum. Kesepakatan tersebut, diwarnai dengan cara pandang: a. Esensi pengaturan Partai politik, telah menjadi hal biasa di negara-negara lain; b. Kedudukan partai politik sebagai tiang demokrasi; c. Bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional maupun perwakilan, partai politik itu menjadi alat yang fundamental di dalam melaksanakan perwakilan rakyat; d. Tidak akan ada dewan perwakilan dan tidak akan ada pemilihan umum bila kita tidak punya partai politik (Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, 2010). 12. Bahwa Pemilihan umum saat ini, dengan sistem proporsional terbuka, seakan terjadinya pergeseran nilai permusyawaratan menjadi ke arah pasar bebas. Kedudukan Partai Politik tidak lagi diberikan ruang permusyawaratan dalam menentukan wakil-wakil yang terbaik untuk menduduki jabatan anggota DPR, melainkan Partai Politik dipaksa untuk menerima siapapun calon yang dikehendaki pemilih kendatipun karena popularitas tanpa melihat rekam jejak dan kualitas/kemampuan dari calon. Dengan kata lain, sistem menghadirkan kebebasan dari individu yang terpilih. Tanpa disadari, corak demokrasi kita telah bergeser, menjadikan “kerakyatan yang dipimpin tidak lagi oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” melainkan ke arah “kerakyatan yang dipimpin oleh perseorangan yang dipilih melalui Pemilu”; 23 13. Dalam Perspektif teori mandat, terdapat beberapa corak yang memperlihatkan relasi antara hubungan si wakil dengan yang diwakilinya. Terdapat pergeseran dari mandat representatif menjadi mandat bebas. a. Mandat Representatif yaitu wakil dianggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan. Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi pertanggungjawabannya. Badan perwakilan inilah yang bertanggung jawab kepada rakyat; b. Mandat Bebas yakni wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya. Wakil merupakan orang-orang terpercaya yang dapat bertindak atas nama rakyat yang diwakili; c. Mandat Imperatif yaitu wakil bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. 14. Korelasi antara teori mandat ini dengan Konstitusi, terlihat dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menempatkan anggota DPR dan DPRD dan peranan partai politik sebagai pesertanya, dengan demikian itu masuk dalam sistem representasi kepartaian bukan dengan mengarahkan pada mandat bebas sebagaimana Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. 15. Sebagai peserta dalam Pemilu, maka partai politik memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan fungsi rekrutmen politik yakni melakukan perekrutan dengan cara menyeleksi calon anggota legislatif yang memenuhi syarat dan berkualitas untuk kepentingan rakyat (pemilih). Fungsi rekrutmen politik tidak berhenti sampai disini, sebagai peserta pemilu, partai politik berwenang untuk menentukan calon anggota legislatif yang akan menduduki kursi di lembaga legislatif. Pemilih akan memilih partai politik yang mampu menjawab kebutuhan rakyat pemilih dengan mempertimbangkan daftar caleg yang diajukan oleh partai politik tersebut. 16. Bahwa konsep sistem Pemilu proporsional tertutup memiliki karakteristik pada konsep kedaulatan partai politik. Bahwa partai politik memiliki kedaulatan sebagai peserta Pemilu dan dalam menentukan kader-kadernya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat melalui serangkaian proses pendidikan dan rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis 24 sebagaimana diamanatkan UU Partai Politik. Dengan demikian, ada jaminan kepada pemilih calon yang dipilih Parpol memiliki kualitas dan kemampuan sebagai wakil rakyat; 17. Bahwa model penetapan calon anggota DPR dan DPRD menurut Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang menganut model sistem proporsional terbuka, sebagai konsekuensi logisnya lahirlah Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. Sistem ini telah menggeser makna peserta Pemilu dari partai politik menjadi perseorangan. Sebab, dalam penentuan calon terpilih, partai politik telah kehilangan kedaulatannya. Sistem “proporsional terbuka/suara terbanyak perseorangan” pada pokoknya telah menempatkan individu sebagai “peserta pemilu sebenarnya”. Partai politik kehilangan maknanya dengan hadirnya norma-norma yang liberal, menjunjung tinggi elektabilitas perseorangan daripada sistem kepartaian. Oleh karenanya sudah tidak ada bedanya pemilihan DPR/DPRD dengan pemilihan DPD yang sejatinya adalah calon perseorangan wakil dari daerah provinsi. 18. Bahwa selanjutnya berdasarkan matrik di atas dan dihubungkan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Frasa kepastian hukum yang adil, memberikan pemahaman bahwa hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan hukum sebagaimana adanya, merupakan hak konstitusional. Salah satu metode penafsiran yakni struktural (Philip Bobbitt dalam Albert H.Y Chen, 2000). Metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-Undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Dengan ini, maka hak konstitusional terhadap “kepastian hukum yang adil” menekankan pada konsistennya struktur-struktur ketatanegaraan dalam konstitusi dijalankan. Sementara, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menekankan pada Partai Politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPRD. Dengan demikian, bangunan ketatanegaraan kita, menghendaki bahwa sistem proporsional tertutup, dengan memberikan keleluasaan kepada Partai Politik. 25 19. Bahwa norma-norma dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu yang begitu menonjolkan dan mengutamakan kebenaran tunggal perolehan “suara terbanyak secara perseorangan” telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini dikarenakan tidak ada perintah dari konstitusi untuk memerintahkan adanya bentuk Pemilu yang “proporsional terbuka” yang dilanjutkan dengan “suara terbanyak”. Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Kerumitan dalam Pelaksanaan Pemilu 20. Bahwa sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, dirasakan menimbulkan kerumitan. Sistem Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak, telah dilakukan pada tahun 2019, dengan disediakannya 5 (lima) surat suara dalam waktu yang bersamaan, yakni Surat Suara Presiden/Wakil Presiden, Surat Suara Anggota DPR, Surat Suara Anggota DPD, Surat Suara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kerumitan sebagai akibat dari sistem proporsional terbuka, terindikasi berakibat pada banyaknya suara tidak sah. Titi Anggraini, menyampaikan bahwa sistem proporsional terbuka yang menitikberatkan pada perolehan suara terbanyak caleg menimbulkan banyaknya suara tidak sah. Akan tetapi, alokasi kursi yang besar di daerah pemilihan (dapil) disertai parpol yang jumlahnya juga banyak, dalam praktiknya mengakibatkan pemilih kesulitan dalam pemberian suara. Hal itu terbukti dari tingginya surat suara tidak sah (invalid votes) sejak pertama kali proporsional terbuka diterapkan. Terakhir di Pemilu 2019 lalu tercatat 17.503.953 suara tidak sah untuk Pemilu DPR. Angka itu setara 11,12% total pengguna hak pilih secara keseluruhan. (Titi Anggraini, Media Indonesia, Selasa 25 Oktober 2022). Angka suara tidak sah pada Pemilu 1999, saat sistem proporsional daftar tertutup, yakni 3.708.386 atau 3,4 persen dari total suara. Pemilu 2004, sistem proporsional semi terbuka, 10.957.925 atau 8,8 persen. Pemilu 2009, proporsional daftar terbuka, 17.540.248 atau 14,4 persen. 21. Indikasi kerumitan sebagai implikasi dari sistem proporsional terbuka, mengakibatkan Pemilih kebingungan dalam melakukan pencoblosan. Hal ini 26 disebabkan Sistem proporsional terbuka yang menitikberatkan pada perolehan suara terbanyak caleg, menimbulkan banyaknya daftar nama caleg pada surat suara yang menimbulkan kebingungan para pemilih. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama berpendapat bahwa suara tidak sah dapat disebabkan salah satunya karena pemilih mengetahui cara memilih tetapi bingung menentukan pilihan sehingga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara tanpa mencoblos. Pemilu 2019 kompleks di mana Pemilih mendapatkan lima surat suara sekaligus, dan besaran dapil (daerah pemilihan) juga besar. Banyaknya jenis pemilihan dan banyaknya calon segala kerumitan teknis memilih terjadi di balik bilik suara (https://rumahpemilu.org/kpu, 21 Mei 2019). 22. Selanjutnya kerumitan tidak hanya dirasakan oleh pemilih, namun juga oleh penyelenggara Pemilu yang berimbas pada besarnya anggaran. Menurut Hasyim Asy’ari (Ketua KPU) menyampaikan bahwa Pemilu di Indonesia adalah Pemilu yang paling kompleks sedunia (Viva.co.id, Sabtu, 29 Oktober 2022). Salah satunya adalah mengenai desain surat suara mesti berbeda untuk setiap daerah pemilihan (dapil) karena menyesuaikan nama partai dan caleg yang berbeda-beda. Menjadi kian rumit lagi karena jumlah dapil se- Indonesia mencapai 2.593 dapil. Maka kemudian KPU harus menyiapkan surat suara dengan desain dan nama calon yang berbeda-beda. Nama-nama atau informasi atau data yang harus masuk dalam surat suara, masuk dalam formulir, itu harus valid dan akurat. 23. Bahwa dengan adanya sistem proporsional terbuka, maka Pemilihan Umum akan dilaksanakan lebih rumit dan waktu lama serta melelahkan panitia pemungutan suara. Pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.00 dan harus selesai pada hari yang sama atau sampai selesai pada satu kesempatan. Sesudah itu akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari TPS hingga mencapai ke KPU RI. Dengan lamanya waktu dan jenjang yang ditempuh terdapat potensi kecurangan hasil surat suara sehingga kepastian hukum pilihan Pemilih tidak terjamin. Selain itu, kemampuan dan waktu yang terbatas dan kerumitan rekapitulasi menyebabkan banyak petugas yang meninggal dunia sebanyak 894 orang dan 5175 mengalami sakit karena kelelahan pada Pemilu 2019 (Kompas, 22 Januari 2020). 27 24. Bahwa sistem Proporsional Terbuka akan menyebabkan kerumitan karena ada 5 kotak serta kertas suara yang membingungkan karena terdiri dari belasan partai dan terdapat puluhan/ratusan nama caleg. Tentunya, hak Pemilih berpotensi terabaikan, dengan rumitnya kertas suara yang digunakan. Para Pemohon berpotensi menjadi Golput (Golongan Putih), sebab didorong oleh kejenuhan dan kebingungan untuk datang ke TPS dalam pemungutan suara (Sigit Pamungkas, 2010). Kesulitan dan kejenuhan dapat disebabkan untuk memilih siapa dan dari partai apa yang akan dipilih dari jumlah partai politik, puluhan/ratusan calon anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersedia dalam surat suara. 25. Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, akan jauh lebih sederhana bagi pemilih, sebab pemilih hanya akan memilih partai politik yang sesuai dengan kehendak pemilih. Penentuan caleg terpilih juga sederhana dan mudah, karena dilakukan berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan oleh partai politik. Pemilih akan dengan mudah mengetahui dan memahami siapa saja yang berpotensi menjadi anggota lembaga legislatif dengan memperhatikan daftar caleg sesuai nomor urut yang ditawarkan oleh partai politik. Partai politiklah yang menjamin kualitas dari calon yang ditawarkannya. Partai politik memiliki sistem yang dapat menilai dengan lebih baik siapa saja yang dapat menjalankan ide-ide dan tujuan partai politik dalam bernegara (Michael Gallagher dan Paul Mitchell, 2005). Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Pemborosan Anggaran Negara 26. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka telah menyebabkan praktik pemilu berbiaya tinggi (high cost) terutama dari aspek penyelenggaraan pemilu, memakan biaya yang mahal bersumber dari APBN, salah satunya guna membiayai percetakan surat suara untuk surat suara pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat gambar/lambang partai politik dan nama-nama caleg yang hanya dicetak untuk 1 (satu) Daerah Pemilihan (Dapil) karena nama-nama caleg yang diajukan setiap partai politik berbeda-beda pada setiap Dapil. Pada tahun ini saja Komisi Pemilihan Umum membutuhkan anggaran sekitar 76,6 triliun rupiah untuk Pemilu 2024 padahal pada tahun 2004 hanya membutuhkan 3,7 28 triliun rupiah, tahun 2009 membutuhkan dana 19,67 triliun, pada tahun 2014 membutuhkan dana 24,8 triliun rupiah, pada tahun 2019 membutuhkan dana 25,12 triliun. 27. Bahwa anggaran yang dialokasikan oleh KPU untuk pengadaan logistik pemilu 2024 mencapai angka 20,6 triliun. Selain soal logistik yang akan mahal, tingginya biaya Pemilu juga terjadi akibat kerumitan pelaksanaan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, sehingga membutuhkan pekerja pemilu yang lebih banyak yang harus direkrut oleh KPU. Menurut KPU, alokasi anggaran bagi pekerja pemilu yang meliputi honor dan operasional badan adhoc mencapai angka 34,4 triliun rupiah. 28. Badan adhoc tersebut harus direkrut oleh KPU untuk pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang memiliki kerumitan tinggi. Sebagai perbandingan, jumlah badan adhoc (pekerja pemilu) yang direkrut oleh KPU pada Pemilu 2019 terdiri atas anggota PPK sejumlah 36.005 orang, jumlah PPS sebanyak 250.212 orang, dan jumlah KPPS sebanyak 7.385.500 orang. 29. Pada pemilu tahun 2024, jumlah pekerja pemilu yang akan direkrut oleh KPU kurang lebih jumlahnya juga akan mencapai 8 juta orang. Jumlah tersebut belum memperhitungkan jumlah pengawas yang akan direkrut oleh Bawaslu. Banyaknya jumlah pekerja pemilu yang harus direkrut merupakan implikasi dari sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak yang menyebabkan pelaksanaan pemilu menjadi rumit. 30. Bahwa kenaikan dana yang sangat besar jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Pada tahun 2009 pada saat proporsional terbuka ada 11.301 kandidat untuk memperebutkan 560 kursi DPR, 1.116 kandidat untuk memperebutkan 128 kursi DPD dan 278.851 kandidat untuk pemilihan DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota. Selain itu dalam pelaksanaan, ada 528.217 titik pemungutan suara dan 700.000.000 surat suara yang dicetak. Pada tahun 2019 jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi 809.497 titik pada 514 kabupaten/kota dengan total pemilih 190.770.329. Pada tahun 2024 KPU mengusulkan ada 695.105 TPS dan ada 2.767 anggota KPU pusat dan daerah, belum termasuk staf pendukungnya untuk memfasilitasi 190.573.769 pemilih. Hal ini tentu butuh dana yang begitu besar dan tenaga kerja yang melelahkan serta banyaknya tantangan distribusi ke seluruh pelosok nusantara. Hal tersebut dilakukan demi terjaminnya kualitas dan 29 konsolidasi budaya berdemokrasi di masyarakat (Rizal Sukma dalam Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, 2010). 31. Peningkatan penggunaan dana yang begitu besar dari perubahan bentuk sistem pemilihan sistem proporsional tertutup ke terbuka, namun tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPR dan DPRD yang terpilih. Oleh karena itu jika dana tersebut bisa dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat tentu akan lebih bermanfaat. Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Politik Uang (Money Politics) dan Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 32. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak, telah menjadikan Pemilu legislatif sebagai “perang terbuka” antar caleg antar partai politik dan bahkan antar caleg intra partai politik. Sistem ini telah menjadikan pemilu sebagai “pasar bebas” kompetisi politik yang sangat rentan terhadap konflik sosial, massifnya politik uang, secara individualis bersaing untuk memenangkan kontestasi politik dengan berbagai cara dan intrik, termasuk melakukan praktik politik uang (money politics). 33. Riset yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi menemukan bahwa praktik politik uang di Indonesia sangat besar. Terdapat sebanyak 33% responden yang terpilih dalam post-election survey pasca Pemilu Legislatif 2014, mengakui pernah ditawari uang atau barang sebagai ganti suara. Angka ini sangat besar, yakni 33% dari 108 juta jumlah pemilih (62 juta orang) dari yang terdaftar pada tahun 2014. Fakta demikian menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga terbesar politik uang di dunia. Fenomena vote buying atau pembelian suara dengan membayar sejumlah uang tunai sebelum pencoblosan atau serangan fajar ini justru menjadi menjadi kegiatan utama dari Pemilu di Indonesia (Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019). 34. Sistem pemilu proporsional terbuka berbasis penentuan berdasarkan suara terbanyak ini telah menciptakan model kompetisi antar Caleg dalam pemilu yang tak sehat. Itulah sebabnya orientasi meraih suara terbanyak telah mendorong Caleg melakukan kecurangan, seperti pembagian uang (money politics) ke pemilih agar dipilih dalam pemungutan suara. Hal ini menyebabkan pemilih bersifat pragmatis dan materialistis dalam memilih caleg. Politik uang ini juga termasuk pemberian uang ke panitia 30 penyelenggara pemilihan, hal ini misalnya untuk memindahkan suara partai ke suara perseorangan (nomor urut atau nama orang) dalam tahap rekapitulasi suara. Apabila ketentuan Pasal a quo dibatalkan maka akan mereduksi praktik politik uang dan menjadikan Pemilu lebih bersih, jujur, dan adil. 35. Dalam sebuah artikel Jurnal Integritas KPK yang ditulis oleh Almas Ghaliya Putri Sjafrina (Indonesia Corruption Watch/ICW) disimpulkan bahwa Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar terkait politik uang. Politik uang dalam Pemilu ini semakin banyak terjadi pada pemilu dengan sistem proporsional terbuka, termasuk pemilu 2019. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga berdampak panjang pada lahirnya korupsi politik. Sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) kasus korupsi politik yang ditangani KPK beririsan dengan biaya pemenangan pemilu, seperti jual beli tiket pencalonan dan jual beli suara. 36. Dari aspek biaya yang harus dikeluarkan oleh Caleg, pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang berbasis suara terbanyak akan membuat Caleg mengeluarkan biaya tinggi. Sebab, sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak menitikberatkan pada individu (candidate-centered campaign), sehingga setiap Caleg berlomba-lomba untuk mengerahkan segala sumber daya supaya dapat terpilih (meraih suara terbanyak). Hal ini menyebabkan pemilu berbiaya mahal bagi Caleg. Ada banyak kebutuhan biaya yang harus ditanggung oleh Caleg, antara lain: biaya alat peraga kampanye atau media, tim kampanye, konsultan politik, branding politik, survei elektabilitas, posko pemenangan, bantuan kebutuhan masyarakat dapil untuk mendapatkan suara di masa kampanye, biaya saksi pada saat hari pemilihan pada masing-masing TPS. 37. Menurut riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pada 2014, rentang ongkos yang dibutuhkan seorang Caleg DPRD berkisar Rp250-500 juta dan untuk Caleg DPR mencapai angka Rp4 miliar rupiah. Angka tersebut disinyalir masih relatif kecil dibandingkan nilai modal yang sebenarnya dikeluarkan oleh para caleg. Pramono Anung dalam Disertasinya di Universitas Padjajaran mengkonfirmasi mahalnya biaya pemilu. Menurut Pramono, ada tingkatan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh calon legislator pada saat kampanye. Dana standar antara 31 600 juta hingga 1 miliar rupiah. Kemudian, ada yang mengeluarkan biaya diatas 1 miliar rupiah sampai 2,5 miliar rupiah, bahkan ada yang mencapai angka 6 miliar rupiah. 38. Pemilu yang berbiaya mahal tersebut sangat rentan menimbulkan korupsi. Modal yang sangat besar yang dikeluarkan oleh para caleg dalam kontestasi pemilu mendorong lahirnya tindakan koruptif ketika Caleg tersebut menjabat. Tindakan koruptif itu dilakukan untuk mengembalikan modal biaya pemilu dan menyiapkan modal baru untuk kontestasi pada pemilu berikutnya yang juga akan membutuhkan biaya besar. 39. Oleh karena itu pemborosan biaya ini seharusnya dapat diminimalisir jika pemilihan hanya cukup diwakili partai politik. Setiap partai akan mengatur dana kampanye yang diperlukan secara rasional dan tertata serta tidak berlebihan. KPU sendiri akan lebih mudah mengontrol keuangan parpol sebagaimana amanah Pasal 329 s.d. Pasal 331 UU Pemilu. Hal ini akan menghadirkan kadar demokrasi yang sehat dan akuntabel. Proposional Terbuka Mengakibatkan Pelemahan Pelembagaan Partai Politik 40. Bahwa pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (the process by which the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture) (Vicky Randal dan Lars Svasand, Randall, (2002). Bentuk pelemahan pelembagaan partai politik dalam sistem proporsional terbuka antara lain caleg yang terpilih dalam Pemilu tidak berperilaku dan bersikap terpola untuk menghormati lembaga partai politik, karena merasa yang menentukan terpilihnya bukan melalui kampanye yang diorganisir oleh partai politik, melainkan karena mengkampanyekan dirinya sendiri. 41. Bahwa hal tersebut menyebabkan rendahnya loyalitas Caleg pada partai politik dan akan berdampak pada krisis kewibawaan lembaga partai politik. Hal ini terjadi Karena Caleg merasa Parpol hanya kendaraan dan yang menentukan keterpilihannya adalah pemilih bukan lembaga partai politik. Melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai politik. Akibatnya partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bersifat ideologis dan organ pengkaderan calon pemimpin politik. Hal 32 tersebut menyebabkan Partai politik tak memiliki akar yang stabil dalam masyarakat. Jika partai politik mengakar kuat di masyarakat, maka pergeseran atau perpindahan dukungan dari pemilu ke pemilu akan terjadi secara terbatas karena partai mendapat dukungan stabil dari basis massa pendukungnya. 42. Sistem proporsional terbuka melemahkan identitas kepartaian (Party Identity/Party-ID). Ini adalah mengenai identitas yang bisa menguatkan demokrasi. Identifikasi diri dengan partai adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari 2021, menunjukkan bahwa party identity masyarakat Indonesia rendah. Hal ini melahirkan fenomena anti partai politik atau deparpolisasi (party dealignment). Deparpolisasi membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai (Roberto Biorcio dan Renato Mannheimer, 1995. 43. Bahwa fenomena anti partai politik atau deparpolisasi berdampak buruk pada Pemilu, yang hanya bergantung pada figur atau kandidat (candidate-centered politics). Sehingga pemilih dalam memilih lebih mempertimbangkan pada caleg yang popular dan bermodal uang bukan pada kesamaan party-ID (Ramlan Surbakti dalam Hasyim Asy’ari, 2019). Hal tersebut berdampak pada partai politik yang tak lebih hanya menjadi sarana non-ideologis untuk meraih kekuasaan. Padahal partai politik adalah organisasi demokratis bertujuan untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam Pemilu sebagaimana perintah konstitusi. Sistem Proporsional Terbuka Menimbulkan Masalah Multidimensi 44. Sistem proposional terbuka berdasarkan suara terbanyak, telah menimbulkan beberapa persoalan yang kompleks. Sistem ini memunculkan “gambling atau perjudian” yang mengakibatkan ekspektasi para calon anggota legislatif berlebihan dan terlalu merasa percaya diri akan terpilih pada pemilihan umum. Hal ini mengakibatkan calon legislatif yang gagal mengalami depresi hingga gangguan jiwa (https://www.bbc.com, 28 Mei 2019). Hal ini tentu menjadi kontradiktif dengan tujuan Pemilu yang bertujuan mencari pemimpin yang berjuang dan mampu berpikir untuk masyarakat. 33 45. Bahwa ekses dari Pemilu juga melahirkan caleg yang tidak terpilih justru jadi terlilit hutang, mengemis di pinggir jalan bahkan hendak jual ginjal di luar nalar seorang yang seharusnya berpikir rasional (https://medan.tribunnews.com, 20 April 2019). Terdapat pula calon legislatif yang gagal terpilih melakukan bunuh diri, yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (detikcom, 13 Februari 2019). 46. Bahwa sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, telah memicu konflik di internal antar calon anggota legislatif Partai Politik. Konflik tersebut, dikarenakan adanya persaingan yang keras antar Calon Legislatif di Internal Partai Politik, demi memenangkan kontestasi Pemilu Legislatif. Konflik tersebut juga terjadi secara fisik kearah kriminal seperti yang terjadi dalam kasus Penganiayaan terhadap sesama calon legislatif di Surabaya- Sidoarjo berkaitan dengan perebutan perolehan suara. (https://news.detik.com, tanggal 29 April 2019). Pidana penganiayaan akibat Pemilu ini juga terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. (https://kumparan.com, 18 Mei 2019). Matriks Perbandingan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup No Instrumen Pemilu Kelemahan Sistem Proporsional Terbuka Kelebihan Sistem Proporsional Tertutup Mekanisme Pencalonan Dicalonkan parpol, daftar terbuka. Partai dianggap penting pada saat proses pencalonan semata, setelah itu para calon anggota legislatif cenderung bergerak sendiri-sendiri, merasa tidak terikat pada kontrol partai politik. Caleg tidak merasa harus ikut pendidikan politik karena mengandalkan kepentingan personal. Dicalonkan parpol, daftar tertutup. Partai dapat mengontrol kandidat yang akan dicalonkan sejak pendaftaran, masa kampanye, dan setelah pemilihan. Partai melakukan pendidikan politik kepada kader-kadernya sejak masa perekrutan anggota, kaderisasi, dan akan bisa menentukan siapa saja yang layak menjadi perwakilan partai di DPR/DPRD Kemudahan teknis Pemilu Penyelenggaraan Pemilu lebih melelahkan dan menyebabkan banyaknya petugas pemilihan yang sakit bahkan meninggal dunia Pemilu lebih sederhana dan memudahkan penyelenggara Pemilu dalam menjalankan prosesnya 34 Metode Pemberian suara Memilih satu parpol dan/satu calon. Pemilih memilih secara langsung Caleg, namun tidak dapat menilai secara detail Caleg yang dipilihnya, Caleg hanya mengandalkan popularitas semata, tanpa harus memahami program, ideologi dan cita-cita partai politik Memilih satu parpol. Pemilih memilih melalui partai, partai yang akan memilih para caleg secara selektif dan disesuaikan dengan program, ideologi, dan cita-cita partai politik Formula perolehan kursi dan penetapan calon Proporsional dan suara terbanyak. Populisme perorangan karena orang-orang mementingkan dirinya sendiri untuk dapat meraih dukungan. Tidak ada lagi kepentingan bersama sebagaimana tujuan partai politik karena kompetisi terjadi di internal partai Proporsional dan nomor urut. Partai politik dapat mengarahkan kader- kader partainya yang akan ikut dalam Pemilu sehingga semua orang bergotong royong memenangkan program partai. Kampanye Kampanye diorganisir oleh perorangan Caleg. Sehingga Partai Politik tidak dapat mengkontrol materi kampanye. Karena ketika Caleg ditetapkan oleh Parpol, maka Caleg bergerak sendiri-sendiri menggunakan segala cara untuk mengumpulkan massa agar memilih dirinya. Kampanye diorganisir oleh Partai Politik. Sehingga Partai politik dapat mengontrol materi kampanye, dan hal-hal yang menjadi tujuan utama partai untuk disosialisasikan ke masyarakat sebagai program utama partai. Kontrol Pemerintah terhadap Pendanaan dan Keuangan Parpol Pemerintah kesulitan mengontrol dana parpol dan biaya Pemilu. Karena biaya masing-masing Caleg ini tidak pernah dilaporkan kepada KPU dan tidak pernah dibuka secara jujur atau tidak akuntabel. Pemerintah akan lebih mudah mengontrol dana keuangan partai politik peserta Pemilu sebagaimana UU Pemilu. Hal ini sudah ditentukan secara jelas di undang-undang mengenai keuangan Parpol. Ada sanksi bagi Parpol yang tidak melaporkan keuangannya. Kontrol Parpol dalam Pembiayaan Kampanye Partai Politik tak dapat mengkontrol biaya kampanye akibatnya marak pembelian suara (vote buyer) ke para pemilih secara massif. Hal ini melahirkan anggota legislatif yang korup dan tidak sesuai dengan tujuan utama menjadi anggota legislatif. Partai politik akan lebih dapat mengontrol biaya kampanye dan tidak terjadi pembelian suara (vote buyer) secara masif. 35 Keterwakilan Perempuan Caleg perempuan kurang mendapatkan kursi. Karena kuota 30% perempuan dalam daftar calon tetap di surat suara dan setiap 3 daftar calon terdapat 1 Caleg perempuan (zipper system) tidak berguna. Karena Caleg dipilih berdasarkan suara terbanyak bukan nomor urut Caleg perempuan lebih banyak mendapatkan kursi. Karena kuota 30% perempuan dalam daftar calon tetap di surat suara dan setiap 3 daftar calon terdapat 1 Caleg perempuan (zipper system) berguna Karena Caleg dipilih berdasarkan nomor urut. Kemudahan memilih Pemilih kesulitan karena harus memilih gambar Parpol dan Caleg. Pemilu dilakukan lebih kompleks dan mengakibatkan banyaknya suara rusak, salah pilih, dan banyaknya golput. Pemilih lebih mudah karena hanya memilih gambar Parpol. Pemilih akan lebih mudah menentukan pilihannya karena dengan mudah mengidentifikasi gambar dan nama Parpol. Hal ini akan mengurangi kerusakan suara, salah coblos, dan/atau golput Praktik Politik Uang Politik Uang Tinggi.Karena Caleg diutamakan bermodal uang besar dan popular. Caleg dituntut mengeluarkan biaya untuk kampanye. Sehingga hanya Caleg yang kaya dan punya modal besar yang bisa terpilih. Politik Uang Rendah. Karena Caleg tidak dituntut untuk memiliki dana karena kampanye sebab pengorganisasian kampanye menjadi tanggung jawab partai. Hal ini memberikan kesempatan secara adil kepada Caleg yang memiliki kemampuan finansial terbatas namun mampu memperjuangkan kepentingan partai politik. Kecurangan Pemilu Kecurangan pemindahan suara antar Caleng di internal partai Politik marak terjadi. Karena tidak hanya terjadi antara Caleg dan pemilih, namun juga kepada penyelenggara, seperti pemindahan suara partai ke suara Caleg. Hal ini tentu dilakukan dengan imbal balik/korupsi antara penyelenggara dan Caleg. Kecurangan pemindahan suara antar Caleg di internal partai politik dapat dihindari karena yang dipilih adalah partai politik Sengketa Pemilu Meningkatnya tingkat kecurangan dalam Pemilu, menyebabkan sengketa di Mahkamah Konstitusi begitu banyak karena banyaknya kecurangan yang terjadi pada saat proses pemilihan Sengketa pemilihan dapat diminimalisir karena dibatasi pada suara partai. 36 Sistem Kepartaian Peran Partai Lemah.Proporsional terbuka akan menghindari oligarki partai politik dalam proses Pemilu. Namun demikian justru melahirkan oligarki yang mengandalkan kekuatan modal dan jaringan personal keluarga. Hal ini terlihat dari pejabat akan menunjuk anggota keluarga pejabat untuk maju dalam pencalonan DPR/DPRD. Begitu juga dengan oligarki modal yang hanya yang punya dana besar bisa maju sebagai caleg dan terpilih. Peran Partai Kuat. Dengan proporsional tertutup kekuatan elit partai akan menguat seiring dengan peranan partai politik yang dominan dalam pemilihan umum, partai akan menyaring dan menentukan arah anggota DPR/DPRD yang terpilih dalam menjalankan program kebijakan partai. Ideologi Parpol Ideologi Parpol Lemah. Karena keterpilihan Caleg hanya berdasarkan popularitas dan modal uang bukan berbasis program dan ideologi Parpol. Ideologi Parpol Kuat.Karena keterpilihan Caleg tidak berdasarkan popularitas dan modal uang, namun berbasis program dan ideology Parpol. Identiitas Kepartaian/ Party-ID Identitas Kepartaian/party-ID lemah. Pemilih tak terikat secara psikologis dengan Partai Politik. Karena pemilih dalam memilih Caleg tidak mempertimbangkan logo dan Gambar Partai Politik, namun lebih cenderung memilih photo dan nama Caleg. Identitas Kepartaian/party-ID lemah. Pemilih terikat secara psikologis dengan Partai Politik tinggi. Karena pemilih dalam memilih Caleg tidak mempertimbangkan photo dan nama Caleg, namun dipaksa untuk memilih logo dan Gambar Partai Politik. Biaya Pemilu Mahal karena KPU harus mencetak surat suara berbeda setiap pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Murah karena KPU hanya mencetak surat suara satu daerah pemilihan (dapil) untuk seluruh Indonesia Konflik Internal Parpol Konflik internal sesama anggota partai marak terjadi, dimulai sejak tahap penentuan nomor urut, tahap kampanye, tahap pencoblosan, penghitungan suara, dan bahkan saat penentuan Caleg terpilih di KPU dan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Konflik dapat diminimalisir karena kemungkinan hanya terjadi pada saat penentuan nomor urut di internal Parpol yang dapat dilakukan dengan kontrol ketat di internal partai politik dan publik dalam mendorong demokratisasi internal partai politik. 47. Berdasarkan argumentasi dan matrik perbandingan di atas, maka norma- norma pada Pasal 168 ayat (2) khususnya kata “terbuka” dan tindak lanjut operasionalnya yaitu pada frasa “jumlah nilai terbanyak” dalam Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3), serta norma terkait penempatan nama calon legislatif pada Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, dan Pasal 386 ayat (2) huruf b UU Pemilu telah secara jelas dan terang bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana terkandung dalam 37 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 karena tidak pernah menyebutkan secara jelas atau terang benderang bahwa Pemilu Anggota DPR, DPRD dilakukan dengan Proporsional Terbuka. 48. Bahwa dengan dinyatakan frasa “terbuka” dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat makna frasa “proporsional” dalam Pasal 168 ayat (2) harus dimaknai “proporsional tertutup” sebagaimana pengejawantahan Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945. Sebagai tindak lanjut dari bentuk proporsional tertutup seharusnya frasa-frasa dalam Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu haruslah menyesuaikan dari bentuk proporsional tertutup tersebut. Oleh karena itu beberapa frasa pada norma-norma tersebut haruslah dinyatakan tidak berlaku. 49. Bahwa oleh karena itu frasa “nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan” pada Pasal 342 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 342 ayat (2) berbunyi “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik”. Hal ini dikarenakan jika Pemilu berdasarkan proporsional tertutup maka tidak ada lagi nomor urut dan nama anggota calon anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten/kota di surat suara. Oleh karena itu frasa tersebut menjadi beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 50. Bahwa sejalan dengan makna proporsional tertutup maka frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” pada Pasal 353 ayat (1) huruf b UU Pemilu juga harus dihilangkan sehingga tersebut berbunyi “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik”. Hal ini dikarenakan jika Pemilu berdasarkan proporsional tertutup maka tidak ada lagi nama calon anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk 38 Pemilu anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten/kota di surat suara. Sehingga beralasan frasa tersebut haruslah ditiadakan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 51. Selanjutnya, agar konsisten dengan surat suara yang tidak mencantumkan nama caleg maka frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan” pada Pasal 386 ayat (2) huruf b UU Pemilu juga harus ditiadakan, sehingga pasal tersebut berbunyi, “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik”. Hal ini dikarenakan jika Pemilu berdasarkan proporsional tertutup maka tidak ada lagi nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota di kolom surat suara, oleh karena itu frasa tersebut haruslah ditiadakan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 52. Bahwa dengan demikian frasa “jumlah nilai terbanyak” pada Pasal 420 huruf c harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sepanjang tidak dimaknai:“hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut.” dan huruf d menjadi tidak relevan lagi sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dikarenakan jika Pemilu berdasarkan proporsional tertutup maka tidak ada lagi “jumlah nilai terbanyak” atau calon anggota legislatif dengan perolehan suara terbanyak karena yang dipilih/dicoblos adalah gambar/logo partai politik peserta Pemilu. Sehingga beralasan frasa tersebut haruslah ditiadakan. 53. Bahwa oleh karena itu pula frasa “ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara” dalam Pasal 422 juga harus dimaknai dengan proporsional tertutup sehingga Pasal 422 UU Pemilu berbunyi, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”. Hal ini dikarenakan jika Pemilu berdasarkan proporsional 39 tertutup maka tidak ada lagi “jumlah nilai terbanyak” calon anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota sehingga penetapan calon terpilih diurutkan berdasarkan urutan calon yang ditetapkan oleh partai politik. Dengan demikian menjadi beralasan frasa tersebut haruslah dihilangkan. 54. Demikian juga frasa “berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya” dalam Pasal 426 ayat (3) juga harus dimaknai dengan proporsional tertutup sehingga Pasal 426 ayat (3) UU berbunyi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”. Hal ini dikarenakan jika Pemilu berdasarkan proporsional tertutup maka tidak ada lagi yang memperoleh suara terbanyak karena yang memperoleh suara adalah partai politik, dengan demikian menjadi beralasan frasa tersebut haruslah dihilangkan. UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup (The Living Constitution) 55. Bahwa kami perlu menjelaskan jika permohonan ini memiliki kaitan erat dengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 yang selama ini telah digunakan sebagai acuan sistem Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Apabila kita kaitkan dengan perspektif Living Constitution, maka hal tersebut tentunya bisa saja diubah guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, di mana sistem Pemilu harus adaptif dan responsif terhadap hal-hal baru sejalan dengan pengalaman bangsa yang terus berkembang. 56. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan MK No. Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyebutkan, “Jangankan UU 12/2011 jo. UU 15/2019, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi pun dapat saja diubah guna menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, salah satunya melalui jalur penafsiran oleh lembaga peradilan (judicial interpretation), yakni Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan UUD 1945 bertransformasi menjadi konstitusi yang hidup (the living constitution) karena adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Di sinilah pentingnya berhukum secara progresif dan tidak melulu 40 berpandangan positivis-legalistik formal. Sebab, hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum.” 57. Bahwa mengenai the living constitution sebagaimana dikemukakan oleh David Strauss yang bahwa konstitusi yang hidup merupakan konstitusi yang berkembang, berubah dari waktu ke waktu, dan beradaptasi dengan keadaan baru, tanpa diubah secara formal, penafsiran konstitusi sebagai bentuk dari perubahan konstitusi secara tidak langsung. Menurutnya masalah terbesar dalam persoalan menghidupkan konstitusi menurut Strauss adalah adanya fakta bahwa ada “orang-orang” atau majelis hakim yang tiap waktu untuk bisa mengubah konstitusi sesuai dengan kebutuhan zaman. “If the Constitution is not constant - if it changes from time to time - then someone is changing it. And that someone is changing it according to his or her own ideas about what the Constitution should look like. The “someone,” it’s usually thought, is some group of judges. So a living constitution would not be the Constitution at all; in fact it is not even law any more. It is just a collection of gauzy ideas that appeal to the judges who happen to be in power at a particular time and that they impose on the rest of us.” (Jika Konstitusi tidak tetap - jika berubah dari waktu ke waktu - maka ada orang yang mengubahnya. Dan bahwa seseorang mengubahnya sesuai dengan idenya sendiri tentang seperti apa Konstitusi itu seharusnya. "orang-orang", biasanya dianggap, adalah majelis hakim. Jadi konstitusi yang hidup bukanlah Konstitusi sama sekali; sebenarnya itu bahkan bukan hukum lagi. Itu hanyalah kumpulan ide-ide tipis yang menarik bagi para hakim yang kebetulan berkuasa pada waktu tertentu dan yang mereka terapkan pada kita semua. (David A. Strauss, The Living Constitution, 2010). 58. Sejalan dengan hal tersebut berkaitan dengan Putusan MK Nomor: 22- 24/PUU-VI/2008, tidak memerintahkan harus menggunakan sistem proporsional terbuka. Bahwa setelah adanya putusan tersebut ternyata tidak menghasilkan proses demokrasi seperti yang diinginkan. Prof. Mahfud MD selaku Mantan Ketua MK RI dan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI pada tahun 2019 mengusulkan untuk proses Pemilu dengan sistem tertutup (kompas.com, 30 Juni 2019). Pernyataan tersebut diulangi lagi pada tahun 2022 (kompas.com, 13 Oktober 2022). Beliau beralasan karena dengan sistem proporsional 41 terbuka hanya mengandalkan orang yang populer dan tidak lagi kualitas yang diutamakan. Dengan sistem tertutup diharapkan akan menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih bagus dan biaya politik yang lebih rendah. Dengan pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai kepentingan pemerintah yang setuju untuk Pemilu dengan sistem proporsional tertutup setelah melewati pengalaman melaksanakan Pemilu selama ini. Hal tersebut juga diamini oleh Hasyim Asy’ari sebagai Ketua KPU RI, yang setuju dengan Proporsional Tertutup karena adanya kerumitan dan hal-hal lain menjadi kendala dalam pelaksanaan Pemilu dengan Proporsional Terbuka (kompas.com, detik.com, 14 Oktober 2022). 59. Bahwa dengan adanya uji materi ini karena walaupun sudah ada pendapat dari Mahfud MD dan KPU selaku pemerintah terkait sistem proporsional terbuka, namun tidak ada itikad untuk mengubah undang-undang Pemilu. (https://www.republika.co.id).Adanya kesepakatan demikian, menunjukkan bahwa uji materi ke Mahkamah Konstitusi adalah satu cara yang tersedia dalam memperjuangkan hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan akibat munculnya sistem proporsional terbuka. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Idelolgi Bangsa (The Guardian of Ideology) 60. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya dikenal sebagai “the guardian of the constitution” atau pengawal konstitusi. Akan tetapi juga, MK berfungsi sebagai “guardian of state ideology” atau pengawal ideologi negara yakni Pancasila. Fungsi pengawal ideologi tidak lepas dari kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara serta dasar penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia. 61. Bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Atas dasar itu, keberadaan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 ini juga memberikan konstruksi bahwa partai politik sebagai penentu dalam menghadirkan para anggota DPR dan DPRD. Dengan kata lain, UUD 1945, menghendaki sistem proporsional tertutup karena mewakili ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dalam pemilihan di Indonesia. Ada rasa kebersamaan 42 dan kepentingan kolektif, bukan kepentingan individu yang melahirkan liberalisme dan inilah yang bisa dianggap sebagai bentuk penyimpangan ideologi bangsa sebagaimana dipandu oleh Pancasila. Kepentingan kolektif ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 62. Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan yang kami terangkan di atas memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. IV. PERMOHONAN PROVISI Bahwa terkait dengan semakin dekatnya proses Pemilu pada tahun 2024 dan sudah dimulainya jadwal dan tahapan di Komisi Pemilihan Umum. Hal ini sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 yang saat gugatan ini didaftarkan pada masa pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, pada tanggal 24 April 2023 sudah dimulai pendaftaran anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut termasuk adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan baik oleh KPU maupun oleh peserta Pemilu yaitu Partai Politik terkait dengan sistem pemilihan yang digunakan. Oleh karena itu mohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendahulukan proses pemeriksaan dan memutus permohonan perkara aquo, agar kiranya ada kepastian hukum dan manfaat dari permohonan yang kami ajukan ini. V. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan kata “terbuka” pada Pasal 168 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 2. Menyatakan kata “proporsional” pada Pasal 168 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 43 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sistem proporsional tertutup”; 3. Menyatakan frasa “nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan” pada Pasal 342 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 342 ayat (2) Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik”; 4. Menyatakan frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” pada Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik”; 5. Menyatakan frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan” pada Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD 44 kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik”; 6. Menyatakan frasa “jumlah nilai terbanyak” pada Pasal 420 huruf c Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut”; 7. Menyatakan Pasal 420 huruf d Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 8. Menyatakan frasa “ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara” pada Pasal 422 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 422 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”; 9. Menyatakan frasa “berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya” pada Pasal 426 ayat (3) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Calon terpilih 45 anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”; 10. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dalam Satu Naskah); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109); 3. Bukti P-3 : Print-out halaman website https://mediaindonesia.com/ opini/532189/pemilu-2024-terbuka-vs-tertutup sebagaimana diunduh pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 07.40 WIB; 4. Bukti P-4 : Print-out halaman website https://perludem.org/2016/ 09/08/ihwal-sistem-pemilu-oleh-heroik-m-pratama/ sebagaimana diunduh pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 07.48 WIB; 5. Bukti P-5 : Print-out halaman website https://www.beritapemilu.id/ read/2022/10/29/1183/pemilu-ri-sejak-2004-paling-rumit- di-dunia-lebih-rumit-lagi-di-2024 sebagaimana diunduh pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 07.54 WIB; 6. Bukti P-6 : Print-out halaman website https://nasional.kompas.com/ read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019- sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia sebagaimana diunduh pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 08.03 WIB; 7. Bukti P-7 : Print-out halaman website https://ww.bbc.com/indonesia/ indonesia-48419608 sebagaimana diunduh pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 08.06 WIB; 8. Bukti P-8 : Print-out halaman website https://medan.tibunnews.com/ 2019/04/18/kisah-memilukan-caleg-gagal-jual-ginjak- untuk-bayar-hutang-hingga-pilih-bunuh-diri sebagaimana 46 diunduh pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 08.13 WIB; 9. Bukti P-9 : Print-out halaman website https:/kumparan.com/ banjarhits/caleg-pkb-di-tanah-bumbu-pukuli-rekan- separtai-karena-data-c1-1r6NEhetRVH sebagaimana diunduh pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 08.20 WIB; 10. Bukti P-10 : Print-out halaman website https:/news.detik.com/berita- jawa-timur/d-4530133/berebut-suara-dua-caleg-perindo- cekcok-hingga-berujung-penganiayaan sebagaimana diunduh pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 08.18 WIB; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Buku berjudul “The Jokowi-Prabowo Election 2.0” sebagaimana diterbitkan oleh The ISEAS - Yusof Ishak Institute pada Tahun 2022 dengan ISBN 978-981-5011-36- 4; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Buku berjudul “Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955 – 2019 - Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum” yang ditulis oleh M. Nizar Kherid, S.H., M.H., sebagaimana diterbitkan oleh Rayyana Komunikasindo pada Tahun 2021 dengan ISBN 978-602-5834-70-7; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Buku berjudul “Sejarah Pemilu Yang Dihilangkan - Pemilihan Umum Dalam Kemelut Politik Indonesia Tahun 1950-an” yang ditulis oleh Faishal Hilmy Maulida, sebagaimana diterbitkan oleh Media Pressindo pada Tahun 2020 dengan ISBN 978-623-7254-42-3; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Buku berjudul “Democracy For Sale - Election Clientelism And The State In Indonesia” yang ditulis oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot, sebagaimana diterbitkan oleh Cornell University Press pada Tahun 2019 dengan ISBN 978-150-1732-98-0 15. Bukti P-15 : Fotokopi Buku berjudul “Kaum Demokrat Kritis - Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi” yang ditulis oleh Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, sebagaimana diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada Tahun 2019 dengan ISBN 978- 602-481-142-6; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Buku berjudul “Desain Sistem Pemilu - Buku Panduan Baru International IDEA” yang ditulis oleh Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis, sebagaimana diterbitkan oleh Perludem pada Tahun 2016 dengan ISBN 978-602-73248-5-5; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Buku berjudul “Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia” yang ditulis oleh Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Makmur Amir, S.H., M.H., sebagaimana diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas 47 Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 2013 dengan ISBN 978-96873-8-1; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Buku berjudul “Problem of Democratisation in Indonesia - Elections, Institutions and Society” sebagaimana diterbitkan oleh ISEAS Publishing pada Tahun 2018 dengan ISBN 978-981-4279-90-1; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Buku berjudul “The Politics of Electoral Systems” sebagaimana diterbitkan oleh Oxford University Press pada Tahun 2005 dengan ISBN 978-0-19-925756-0; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Buku berjudul “Contemporary Political Philosophy - An Introduction” yang ditulis oleh Will Kymlicka, sebagaimana diterbitkan oleh Oxford University Press pada Tahun 1997 dengan ISBN 0-19-827723-7; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Buku berjudul “Choosing An Electoral System - A Research Report Prepared For The British Academy” yang ditulis oleh Simon Hix, Ron Johnston, dan Ian Mclean, sebagaimana diterbitkan oleh Windsor Print Production Limited pada Tahun 2010 dengan ISBN 978-0-85672-588- 3; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Buku berjudul “Modern Theories of Justice” yang ditulis oleh Serge-Cristophe Kolm, sebagaimana diterbitkan oleh Massachutes Institute of Technology pada Tahun 1996 dengan ISBN 9-780262-112086 23. Bukti P-23 : Print-out halaman website https://www.pikiran- rakyat.com/nasional/pr-016101950/pakar-sistem-pemilu- proporsional-tertutup-tetap-konstitusional sebagaimana diunduh pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.26 WIB 24. Bukti P-24 : Print-out halaman website https://www.ugm.ac.id/id/ berita/23344-pengamat-politik-ugm-sistem-proporsional- tertutup-paling-cocok-untuk-pemilu-serentak sebagaimana diunduh pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.27 WIB 25. Bukti P-25 : Print-out halaman website https://fisip.ui.ac.id/prof-valina- singka-sarankan-sistem-pemilu-proporsional-tertutup- pada-2024/ sebagaimana diunduh pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.28 WIB 26. Bukti P-26 : Print-out halaman website https://genetika.id/news/ hamdan-zoelva:-saatnya-kembali-ke-sistem-proporsional- tertutup sebagaimana diunduh pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.29 WIB 27. Bukti P-27 : Print-out halaman website https://nasional.kompas.com/ read/2014/04/17/2214279/Jimly.Pemilu.2014.Lebih.Kisruh .karena.Sistem.Proporsional.Terbuka sebagaimana diunduh pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.34 WIB 28. Bukti P-28 : Print-out halaman website https://www.tayang9.com/ pemilu-dan-kritik-terhadap-sistem-pemilu-proporsional- 48 terbuka/ sebagaimana diunduh pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.31 WIB Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang ahli yaitu Fritz Edward Siregar dan Agus Riwanto yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 5 April 2023, serta Hafid Abbas dan Mada Sukmajati yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 12 April 2023. Masing-masing keterangan Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut: 1. Fritz Edward Siregar Terkait dengan Surat Permohonan yang dikirimkan kepada saya untuk menjadi Ahli pada Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang dikirimkan oleh Pemohon, ijinkan saya untuk menyampaikan pendapat hukum saya terhadap Permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Sebagai seorang pengajar hukum tata negara pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera), saya mendapat kesempatan untuk menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022 sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data dan Informasi. Selama periode tersebut, kami melakukan fungsi pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran untuk Pilkada 2017 Putaran ke 2, Pilkada 2018, Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Oleh karena itu, ijinkan saya menyampaikan pendapat saya dengan mengabungkan pengetahuan hukum yang saya miliki dan pengalaman saya selama menjadi pengawas pemilu. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan pada bagian pengantar ini, saya mengerti bahwa dalam persidangan ini, begitu banyak pendapat terhadap kebaikan dan keburukan dari sistem proportional terbuka atau sistem proportional tertutup. Dan saya berpendapat bahwa apapun constitutional choice yang dipilih, memiliki kebaikan dan keburukan, atau dalam bahasa saya, setiap constitutional choice ada konsekuensi yang harus diantisipasi terhadap pilihan yang dilakukan. Perubahan dalam sebuah konstitutional demokrasi adalah bagian dari suatu proses yang sangat penting untuk memastikan perlindungan, dan pemajuan prinsip-prinsip demokrasi yang berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh 49 Bruce Ackerman, “democratic systems need to be capable of adapting to evolving societal needs and challenges while maintaining their core values” [Sistem demokrasi harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat yang terus berkembang sambil mempertahankan nilai-nilai inti] (Ackerman, Bruce. “The Living Constitution. “Harvard Law Review, vol. 120, no. 7, 2007, pp. 1737-1812.). Ketika perubahan dibuat untuk mendukung proses demokrasi, maka perubahan tersebut berkontribusi pada ketahanan/resillience sistem demokrasi itu sendiri. Selama perubahan ini dilakukan melalui proses yang transparan, inklusif, dan partisipatif yang menghormati normanorma konstitusional dan nilai-nilai demokrasi, maka perubahan tersebut diperlukan untuk kelangsungan fungsi dan pertumbuhan demokrasi konstitusional kita. Dan perubahan yang saya maksud adalah perubahan dari sistem proportional terbuka kepada sistem proportional tertutup. Saya berpendapat bahwa menyesuaikan atau mengubah kebijakan hukum merupakan tindakan yang dapat dilakukan ketika implementasinya gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan atau menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Cass Sunstein berpendapat bahwa hukum dan peraturan harus dirancang untuk menjadi fleksible dan mampu beradaptasi dalam menghadapi informasi baru atau keadaan yang berubah. Inilah pentingnya proses pembelajaran dan pengalaman, untuk merevisi suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum tahun 2009, 2014 dan 2019 melalui sistem pemilu dengan system proportional terbuka. Layaknya sebuah constitutional choice, maka ada niat/original intent sebuah constitutional choice itu dibuat. Dan original intent tersebut kemudian akan diselaraskan kepada praktek di lapangan, apakah intent yang ingin tercapai itu terjadi atau tidak. Apakah ada efek dan konsekuensi yang harus kita hadapain? Apakah setelah menerapkan sistem tersebut selama tiga Pemilu terakhir, sudah saatnya kita melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut dengan mempertimbangkan konsekuensi yang sudah terjadi? Dalam keterbatasan waktu yang saya miliki, ijinkan saya untuk menyampaikan dampak dari pilihan tersebut dalam dua pendekatan yaitu teknis kepemiluan dan politik uang. 50 Dalam siklus tahapan kampanye, tahapan yang paling krusial ada di tiga tahapan, yaitu Kampanye, Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Suara. Saya tidak mengatakan tahapan lain tidak penting, tapi terkait dengan permohonan a quo, ketiga tahapan ini yang menjadi dasar argumetnasi saya. Definisi Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 Ayat 35 UU 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Akan tetapi apa yang kita temukan di lapangan lebih menonjolkan “keakuan” dan bukan “kepartaian”. Tidak menunjukkan visi, misi dan program dari partai, akan tetapi “citra diri”. Tidak dapat kita sanggah bahwa proses pemungutan suara, dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara adalah proses yang rumit, melelahkan dan sangat berpotensi kepada kesalahan. Proses pemungutan suara dimana harus memilih calon, dengan daftar nama, sangat berpotensi menyebabkan suara tidak sah. Pada pemilu 2019, jumlah suara tidak sah mencapai 17.503.953, atau setara 11,12%. Proses penghitungan suara juga terkena dampak akibat pilihan sistem propotional terbuka. Proses penghitungan yang memakan waktu lama karena harus menghitung dan mencatat nomor calon atau nomor partai dan meletakkan pada kolom yang benar. Potensi manipulasi suara rentan terjadi pada proses penghitungan suara dalam proses pencatatan pada kolom nama calon atau nama partai. Dalam proses rekapitulasi, persoalan yang sering terjadi TPS pada saat rekapitulasi adalah perpindahan suara dari satu calon kepada calon lain dalam satu partai. Yang tidak saja menyebabkan kehilangan suara calon legislatif tetapi juga pengingkaran terhadap masyarakat yang memilih calon tersebut. Persoalan yang sering terjadi dalam suatu pemilu, adalah tingginya politik uang. Adanya pemahaman bahwa hanya dengan politik uanglah seorang calon dapat memenangi sebuah pemilihan, menyebabkan maraknya politik uang. Meskipun pendapat tersebut tidak selalu benar, akan tetapi keinginan untuk menjadi pemenang menyebabkan praktek tersebut terjadi di tengahtengah masyarakat (Muhtadi, Burhanuddin, “Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru”, Kepustakaan Populer Gramedia). Adanya penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan Bawaslu menjadi suatu satu-satunya 51 lembaga pengawas pemilu. Bawaslu memiliki struktur organisasi secara permanent sampai tingkat Kabupaten/Kota dan memiliki Pengawas sampai kepada tingkat TPS. Penguatan Bawaslu tersebut merupakan bagian dari grand design untuk memastikan keadilan pemilu serta penegakan hukum pemilu terjadi. Penguatan juga terjadi dengan adanya kewenangan penanganan pelanggaran administrasi yang putusannya final termasuk pemidanaan secara absentia, akan tetapi semua itu tidak dapat meredam mengatasi politik uang yang terjadi. Dalam Pemilu 2019, terkait dengan penanganan pidana pemilu, Bawaslu menerima 20.072 temuan dan laporan pidana pemilu. Dan dari 20.072 temuan dan laporan tersebut, yang dapat memiliki Putusan Pengadilan adalah sebanyak 463 putusan. Yang terdiri antara lain pelanggaran pidana politik uang sebanyak 69 putusan, pengelembungan suara 43 putusan dan mengagalkan pemungutan suara sebanyak 10 putusan (Surbakti, Ramlan. “Keadilan Pemilu”, Rajawali Press, P. 235). Tentu saja, kita tidak puas dengan jumlah putusan yang dihasilkan. Akan tetapi, beban penanganan politik uang tidak saja ditanggung oleh Bawaslu sendiri, tetapi para pihak dalam Sentra Gakkumdu dan ketersedian pelapor, serta para pihak yang bersedia untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan dan persidangan. Begitu banyak literature baik yang ditulis para ilmuwan baik dari dalam atau luar negeri, bagaimana politik uang merusak proses pemilu yang sedang terjadi. Dan perubahan melaksanakan pemilu dengan system propostional tertutup, menjadi salah satu cara yang efektif untuk menghilangkan politik uang dalam proses pemilu. Pemilu tidak sekedar hanya mencoblos; tetapi pemilu merupakan satu proses yang fundamental dimana masyarakat belajar tentang partai politik, mencocokkan diri mereka dengan ide and nilai partai, dan terlibat dalam pendidikan politik. Sebagaimana Richard Pildes menekankan, “democracy thrives on the active participation of its citizens and the robust competition of ideas” [Demokrasi tumbuh subur karena partisipasi aktif dari warga negara dan adanya persaingan ide yang kuat] (Pildes, Richard H. “Romantizing Democracy, Political Fragmentation, and the Decline of American Government “Yale Law Journal, vol 124, no. 4, 2015, pp. 804-852). Pemilu berfungsi sebagai suatu forum yang penting untuk mendukung keterlibatan masyarakat, mempromosikan kesadaran politik, dan mendorong 52 pengambilan keputusan dimana para pihak mengetahui bagaimana suatu proses pemilu yang terjadi. Dengan mengakui bahwa pemilu adalah bagian penting dari proses demokrasi tanpa berusaha menebak atau mendesign hasil akhir dari sebuah pemilu, kita akan memberikan apresiasi terhadap pembentukan masyarakat yang demokratik. Masyarakat yang percaya kepada proses. Masyarakat yang menolak adanya politik uang yang mencederai proses. 2. Agus Riwanto Pasal 168 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, bahwa: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Kata “proporsional terbuka”, itu adalah sistem Pemilu yang dianut di Indonesia. Sebagaimana diikuti oleh petunjuk teknis operasionalnya atas norma tersebut yang terdapat pada norma yang diatur selanjutnya, yakni Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Dengan demikian, maka sistem Pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak tidak sesuai kehendak konstitusi sehingga patut dinyatakan inkonstitusional dan Pasal a quo dibatalkan melalui sejumlah argumentasi yuridis sebagai berikut: I. Melemahkan Pelembagaan Organisasi Partai Politik di Negara Demokrasi 1. Pelembagaan partai politik adalah upaya menempatkan Parpol sebagai organisasi utama dalam negara yang memiliki prilaku dan budaya yang terpola. Bentuk pelemahan pelembagaan Parpol dari bangunan sistem proporsional terbuka, antara lain Caleg yang terpilih dalam Pemilu tidak berperilaku dan bersikap terpola untuk menghormati lembaga Parpol, karena merasa yang menentukan terpilihnya bukan melalui organisasi Parpol melainkan berbasis suara terbanyak. 2. Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2009, 2014 dan 2019 di Indonesia tidak sesuai kehendak konstitusi sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, karena peserta Pemilu bukan Parpol 53 melainkan individu atau Calon Anggota Legislatif (Caleg). Organisasi Parpol kehilangan perannya secara signifikan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Karena sistem ini dimaknai dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut yang disiapkan oleh partai politik dalam surat suara. 3. Dalam praktinya sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak ini berdampak pada pemilu yang hanya bergantung pada figur atau kandidat (candidate-centered politics). Sehingga pemilih dalam memilih lebih mempertimbangkan pada Caleg yang popular dan bermodal uang. 4. Dalam praktinya kendati Parpol diberi kewenangan melakakukan perekruten Caleg dan menempatkan ke dalam nomor urut, namun hanya bersifat formalitas belaka karena Caleg yang ada di nomor urut tersebut tidak secara otomatis dapat terpilih dalam Pemilu. 5. Sistem Pemilu proporsional terbuka ini telah mendorong parpol untuk berlomba-lomba merekrut Caleg yang memiliki modal dana yang besar dan popular agar dipilih oleh pemilih bukan merekrut Caleg berdasarkan pada ikatan ideologi dan struktur partai politik, dan memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya saat Caleg terpilih menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik, namun mewakili dirinya sendiri. 6. Sistem Pemilu proporsional terbuka ini telah menjadi penyebab utama mengapa Caleg memiliki sikap yang tak loyal pada organisasi Parpol, karena Caleg merasa Parpol hanya kendaraan dan yang menentukan keterpilihannya adalah pemilih bukan organisasi Parpol. Akibatnya berdampak pada krisis kewibawaan organisasi partai politik. Melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai politik. Akibatnya partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bersifat ideologis dan organ pengkaderan calon pemimpin politik. 7. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan Caleg terpilih berdasar suara terbanyak telah menyebabkan model kampanye yang 54 tidak tepat, karena Caleg cenderung mengkampanyekan dirinya sendiri dan program personalnya, bukan visi-misi dan program Parpol. Akibatnya Kampanye diorganisir oleh perorangan Caleg. Sehingga Parpol tidak dapat mengkontrol materi kampanye dan berbiaya mahal (hight cost). Karena realitasnya ketika Caleg ditetapkan oleh Parpol, maka Caleg bergerak dan berkampanye sendiri-sendiri dengan menggunakan segala cara untuk mengumpulkan massa agar memilih dirinya. 8. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan Caleg terpilih berdasar suara terbanyak telah menyebabkan Politik Uang Tinggi (money politic). Karena Caleg diutamakan bermodal uang besar dan popular. Caleg dituntut mengeluarkan biaya untuk kampanye yang sangat mahal. Sehingga hanya Caleg yang kaya dan punya modal besar yang bisa terpilih. Studi yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi menemukan bahwa praktik politik uang di Indonesia sangat besar. Terdapat sebanyak 33% responden yang terpilih dalam post-election survey pasca Pemilu Legislatif 2014, mengakui pernah ditawari uang atau barang sebagai ganti suara. Angka ini sangat besar, yakni 33% dari 108 juta jumlah pemilih (62 juta orang) dari yang terdaftar pada tahun 2014. Fakta demikian menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga terbesar politik uang di dunia. 9. Maka jika sistem Pemilu proporsional terbuka dengan penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak ini dipertahankan akan dapat berpotensi merusak bangunan negara demokrasi Indonesia. II. Melemahkan Identitas Kepartaian (Party Identity/Party-ID) 1. Dalam negara demokrasi identitas kepartaian sangat penting karena akan dapat menggambarkan mengenai pilihan pada partpol tertentu dalam Pemilu merupakan identitas politik dan ideologinya. Sehingga Party-ID yang kuat akan mendorong pemilih yang ideologis bukan pemilih yang pragmatis. Party-ID ini merupakan komponen psikologis yang akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian yang bisa memperkuat demokrasi. (Lihat, Burhanuddin Muhtadi (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral Di 55 Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party-Id” dan Patron- Klien, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 No. 1 Juni 2013, hal, 41-58). 2. Berdasarkan Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari 2021, menunjukkan bahwa party-ID masyarakat Indonesia rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa hanya 6,8 persen dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, yang menyatakan bahwa ada partai politik yang dirasa dekat dengan responden. Selebihnya, 92,3 persen, menjawab tidak ada. Party ID yang rendah terlihat kembali pada jawaban responden atas pertanyaan “Sebagai pemilih dalam pemilihan anggota DPR, apakah Ibu/Bapak lebih merasa diwakili oleh orang yang Ibu/Bapak pilih sebagai anggota DPR atau lebih merasa diwakili oleh partai politik asal anggota DPR tersebut?”. 46 persen responden menyatakan merasa lebih terwakili oleh anggota DPR. 28,1 persen responden menjawab merasa lebih terwakili oleh partai politik. Hal ini menunjukkan sentimen terhadap partai rendah sekali. Kalau sentimen terhadap partai baik, pemilih akan merasa diwakili oleh partai, bukan oleh anggota DPR. Ini menunjukkan juga bahwa caleg makin berdaya dalam menentukan elektabilitas partai. Itulah kenapa banyak pemilih lebih banyak memilih Caleg ketimbang logo partai. (https://rumahpemilu.org/party-id-rendah/. Diakses pada tanggal, 4 Desember 2022). 3. Hasil survey nasional Litbang Kompas pada Januari 2022 dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, yang menyatakan bahwa 67,3% pemilih tidak ada ikatan party-ID sedangkan pemilih yang menyatakan ada ikatan party-ID hanya 23,8 persen. Rendanya ikatan partai dengan pemilih pada masing-masing partai politik sebagai berikut: (1) PDIP hanya 28,9%, Gerindra hanya 24,6%, Golkar hanya 29,1%, PKB hanya 30, 3%, Demokrat hanya 17,2%, PKS hanya 35,4%, Nasdem hanya 31,0%, PAN hanya 26,7% dan PPP hanya 23,5%. (https://www.kompas.id/baca/riset/2022/02/22/memahami- identitas-kepartaian-dan-pemilih-partai. Diakses pada tanggal, 4 Desember 2022). 4. Rendahnya Party-ID ini menunjukkan bahwa Pemilih dalam Pemilu di Indonesia berdasarkan sistem Pemilu proporsional terbuka dengan 56 penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak telah nyata memicu pemilih menjadi bersikap pragmatis dan menyebabkan lahirnya materialisme politik, yaitu suatu bentuk landasan atau cara bersikap seseorang atau kelompok yang mementingkan aspek kebendaan atau materi (dapat berbentuk seperti capital, uang, financial atau barang lainnya yang bernilai secara ekonomis), dalam setiap aktifitas politik yang dilakukan. Bagi orang yang berpandangan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, nilai-nilai, visi-misi, platform, jargon, dan program kerja dalam perpolitikan saat ini dinilai kurang relevan diperbincangkan, karena yang paling relevan menurut mereka sekarang adalah segala aktifitas atau kegiatan politik yang dapat memberikan keuntungan material yang bisa didapatkan baik secara individual maupun kelompok. 5. Sistem Pemilu proporsional terbuka dengan Penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak telah melahirkan kompetisi yang semu (pseudo competition), antar parpol, cara ini bukan saja memperlemah derajat sistem kepartaian yang diukur dari adanya kompetisi yang serius antar parpol dalam pemilu, dengan menghadirkan ideologi dan program- program parpol. melainkan atas dasar uang dan berbagai turunannya serta jaringan sosial yang membuat caleg popular di mata pemilih. Karena uang, modal sosial dan popularitas menjadi alasan utama caleg terpilih dalam dalam pemilu, maka tidak heran bila caleg yang terpilih lebih didominasi pengusaha, artis, tokoh populis, dan kerabat elit politik. III. Melahirkan Fenomena Anti Partai Politik Atau Deparpolisasi (Party Dealignment) 1. Dampak dari lemahnya Party-ID ini akan melahirkan fenomena Deparpolisasi adalah gejala psikologis yang membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai. Dalam leksikon ilmu politik, gejala ini bisa dilihat dari dua dimensi yang menghubungkan pemilih dengan partai: identifikasi diri dengan partai (dimensi afeksi) dan evaluasi massa pemilih atas fungsi intermediasi partai (dimensi rasional). (Lihat Roberto Biorcio dan Renato Mannheimer. 1995. “Relationships between Citizens and Political Parties”, dalam Hans-Dieter Klingemann and Dieter Fuchs (eds.) 57 Citizens and the State, Beliefs in Government. Vol I. Oxford: Oxford University Press). 2. Sistem Pemilu proporsional terbuka dengan penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak dapat melahirkan fenomena anti partai politik atau deparpolisasi (party dealignment) yang berdampak buruk pada Pemilu, antara lain: a. Perubahan pilihan pemilih dari satu parpol ke parpol lain, dari satu Pemilu ke Pemilu selanjutnya (Electoral volatility). Misalnya, hasil Pemilu selama 5 (lima) kali menghasilkan pemenang yang berbeda- beda dan tak ada parpol yang menjadi pemenang mayoritas dan menguasai mayoritas kursi di DPR. Pemenang Pemilu tahun 1999 PDIP, pemenang Pemilu tahun 2004 partai Golkar, pemenang Pemilu tahun 2009 partai Demokrat, pemenang Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 PDIP. Sehingga Pemilu juga menghasilkan perubahan dramatis yang ditandai naik-turunnya dukungan pemilih terhadap partai. b. Maraknya split-ticket voting, yakni dukungan konstituen yang tidak linear dalam memilih partai politik dan Caleg yang sama dalam Pemilu. Bahkan tak linier antara instruksi elit partai agar mendukung calon pejabat eksekutif yang dinominasikan partai dan afiliasi partai pemilih. Dalam pemilu presiden atau kepala daerah, banyak konstituen partai yang memilih calon yang tidak didukung partainya sendiri. d. Partai politik kelak hanya menjadi sarana demokrasi yang non- ideologis untuk meraih kekuasaan. Akibatnya politisi menjadikan Parpol sebagai kendaraan politik kepentingan sesaat. Seharusnya Parpol adalah organisasi untuk memperjuangkan ide-ide, nilai dan ideologi bernegara yang diejawantahkan dalam platform Parpol sebagai peserta pemilu guna meraih kekuasaan politik. e. Maraknya fenomena politisi kutu loncat atau pindah dari satu partai ke partai lainnya di Indonesia, saat Pemilu tiba. Sehingga politisi Indonesia telah dihinggapi oleh ketidakkonsistenan dalam memperjuang dan mempertahankan ideologi Parpol, maka sesungguhnya politisi kita hari ini juga tak konsisten pada party-ID. 58 f. Berdampak pada menurunnya secara drastis partisipasi massa dalam kampanye-kampanye yang diorganisir oleh partai politik. Dengan demikian sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dalam Pasal 168 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan kehendak konstitusi, karena kendati dalam konstitusi tidak menyebutkan secara tegas sistem pemilu yang dianut di Indonesia, namun berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan Parpol sebagai peserta pemilu, maka sistem pemilu yang paling mendekati kehendak konstitusi adalah sistem pemilu proporsional tertutup dengan penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut yang disediakan oleh Parpol sebagai manifestasi Parpol sebagai peserta Pemilu. Maka parpol sebagai peserta Pemilu ini seharusnya dimaknai peran dan fungsi parpol kuat dalam semua tahapan Pemilu terutama tahapan: (1). Penjaringan Calon; (2). Penyaringan Calon, (3). Penetapan Calon; (4). Penempatan nomor urut calon; dan (5). Penentuan Calon terpilih berdasar nomor urut. 3. Hafid Abbas Sejak seperempat abad silam (21 Mei 1998), kita telah meninggalkan era otoritarianisme panjang selama lebih tiga dekade, dan memilih jalan perjalanan baru yakni jalur demokrasi dan HAM. Keputusan itu diambil sendiri secara sadar sebagai bangsa yang berdaulat tanpa didikte oleh bangsa manapun atau oleh siapa pun. Dalam perjalanan panjang itu dengan segala dinamikanya, kita telah empat kali melakukan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, kita sepatutnyalah melakukan refleksi sejenak apakah keadaan kehidupan ekonomi, sosial dan politik kita seperti yang telah kita dambakan di masa lalu ketika kita memilih jalan demokrasi itu. Apakah kita akan tetap melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang menghadirkan konstasi politik wakil rakyat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang didikte oleh Hukum Darwin, survival of the fittest, yang kuatlah atau yang berduitlah yang akan terpilih, dan yang lemah atau yang miskin akan tertinggal dan akhirnya akan punah. Kini sistem pelaksanaan Pemilu 2024 secara proporsional terbuka seperti yang sudah berlangsung sebanyak empat kali sejak era reformasi menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Dengan sistem itu, banyak pihak yang 59 mengagumi bahwa Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilunya dengan baik dan telah menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, setelah India dan AS. Sebaliknya, banyak pula pihak yang menolak sistem terbuka, dan berpandangan bahwa sistem proporsional tertutup adalah pilihan yang lebih sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat reformasi yang telah digulirkan sejak 1998. Pihak yang menolak sistem terbuka berpandangan bahwa dengan berlakunya Pasal 168 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pasal 168 ayat 2 menegaskan bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka) secara langsung telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya selaku kontestan pemilu. Bahkan dinilai pergeseran hak untuk menempatkan kandidat dari partai politik kepada kuantitas suara terbanyak ini jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UU NRI Thn 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU 1945 telah menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia melainkan dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh UUD yakni oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dilakukan oleh partai politik melalui kepersertaannya di pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden. Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Partai politik diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk turut menentukan kebijakan publik dan memilih pemimpin politik yang dipercaya untuk menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu partai politik dibangun sebagai organisasi modern. Sebagai organisasi modern dan bersifat nasional, maka partai politik mesti dibangun dengan visi kebangsaan dengan governance culture yang demokratis. Sebagai 60 organisasi modern partai politik juga harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Dengan demikian partai politik akan menjadi organisasi yang sehat dan mampu memainkan peranannya dalam kehidupan politik. Dengan pemilu secara proporsional terbuka, kelembagaan partai politik teramputasi karena meski ia peserta pemilu legislatif tetapi yang muncul dominan adalah figur orang per orang. Akibatnya, partai politik tidak lagi dipandu oleh visi idealisme, kebangsaan, idiologi, kaderisasi, dedikasi dan kompetensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat, tetapi sudah tergantikan dengan demokrasi elektoral, pragmatis, short cut, dan ketika terpilih akan menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan modal. Dengan keadaan seperti itu, partai politik tidak lagi berdaya dalam menjalankan perannya, misalnya: menyiapkan kaderisasi terbaik bangsa; melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dst. Dengan polarisasi pro vs kontra terhadap pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, Saksi Ahli akan menyampaikan hasil kajiannya dari aspek Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang memperkuat pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Izinkanlah saya melihat isu ini dengan melakukan pendekatan reflektif melihat asas-asas filosofis konseptual dan bukti-bukti empiris untuk meneguhkan pilihan kita melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Selanjutnya, dikemukakan pula dampak yang telah ditimbulkan dalam pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka di semua lini kehidupan sosial, ekonomi dan politik negeri ini. Asas-asas Filosofis Konseptual Asas ini dibangun dengan merujuk satu analogi hasil penelitian dari seorang warga negara Belgia, pemenang Hadiah Nobel di bidang Biokimia, Ilya Prigogine, yang telah meneliti pola kehidupan semut. Dalam artikelnya “The Die is not Cast” (UNESCO, 1999) [UNESCO, Letters to Future Generation, (Paris: UNESCO, 1999), pp 133-140] melukiskan pola dan perilaku kehidupan semut, mirip pola kehidupan manusia. 61 Menurut Ilya, di alam raya ini terdapat sekitar 12000 jenis spesies semut yang sudah dikenal manusia. Kemungkinan masih terdapat jumlah yang lebih besar yang belum dikenal hingga dewasa ini. Yang menarik ditelaah lebih dalam adalah pola perilaku kehidupan semut tersebut. Jika mereka hidup dalam koloni atau kelompok kecil perilakunya sangat individualistik. Mereka mencari makanan secara bebas kemudian membawa makanan itu ke sarangnya tanpa ada aturan. Namun jika mereka hidup di koloni besar yang dapat bervariasi dari ratusan, ribuan hingga jutaan, maka mereka diatur oleh suatu sistem kontrol melalui auto catalytic reaction antarsemut yang kemudian melahirkan reaksi kimia yang berfungsi sebagai mediated exchange information yang mengatur tata kehidupannya. Semakin besar jumlah semut dalam satu koloni maka semakin ketat mekanisme kontrolnya untuk mengatur dirinya dan distribusi makanannya. Sekiranya ada semut yang melanggar aturan dengan berperilaku semaunya maka reaksi kimia tadi meracuninya dan menyebabkannya menjadi buta dan kemudian dimangsa oleh semut lainnya. Begitulah rentang pola hidupnya dari corak individualistik ke pola hidup berkelompok. Mari kita melihat analogi kehidupan semut ini dalam pola kehidupan umat manusia yang saat ini diperkirakan sudah mencapai delapan miliar jiwa. Seperti halnya semut, manusia mempunyai pula tiga pola polarisasi kehidupan. Polarisasi pertama adalah manusia yang hidup di dunia pertama yang umumnya berada di AS, Eropa Barat dan negara-negara Scandinavia. Sumber- sumber ekonominya relatif lebih maju dibanding di belahan bumi lainnya. Jumlah penduduknya relatif lebih kecil dan bahkan di negara-negara Scandinavia, tingkat pertumbuhannya di bawah nol. Pola hidup warga masyarakatnya cenderung lebih individualistik, lebih rasional, lebih materialistik dan mempunyai hubungan yang longgar dengan kehidupan kolektifnya. Kebebasan individu terlihat lebih dominan dan di atas sega-galanya. Dari sudut pandang kehidupan politiknya, mereka menerapkan sistem pelaksanaan pemilu secara proporsional terbuka. Sebagai gambaran, pada pemilu Presiden AS 2000 adalah pertarungan antara calon presiden dari Partai Demokrat, Al Gore, melawan calon dari Partai Republik, George W. Bush. Bush menang tipis dalam pemilu ini dengan memperoleh 271 suara elektoral, sementara Gore hanya mendapatkan 266 suara elektoral (selisih lima suara). Ini kemudian memunculkan sengketa 62 perhitungan suara, namun, keputusan Mahkamah Agung dalam penanganan kasus ini, pada 12 Desember 2000 dimenangkan Bush yang kemudian mengantarnya menjadi Presiden AS ke-43 (Al Gore meski kalah, namun kalah dengan terhormat dan terus berakarya. Ia kemudian mencapai reputasi dan popularitas yang jauh mengungguli Presiden George Bush. Al Gore telah menjadi icon dunia tentang climate change dan telah mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada 2007. Sebaliknya Bush dikenang sebagai pemimpin dunia yang paling berdarah dengan membantai rakyat Iraq pada 2001). Polarisasi kedua adalah pola perilaku kehidupan masyarakat di belahan dunia kedua yakni di negara-negara sosialis, seperti China, Korea Utara, Cuba, Eropa Timur, dan Rusia, dsb. Penduduknya berjumlah relatif besar dengan sumber daya ekonomi yang relatif terbatas memaksa pola kehidupan masyarakatnya membatasi kebebasan individu. Masyarakat di dunia sosialis ini yang dipentingkan adalah pemajuan dan perlindungan hak-hak kolektifnya. Mereka seringkali membatasi dan bahkan mengorbankan kepentingan individu apabila hal itu bersentuhan dengan kepentingan kelompok. Kebebasan berekspresi atau berpolitik begitu terbatas. Yang mereka pentingkan adalah pemajuan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Di China misalnya, sekiranya ada demonstrasi yang menentang kebijakan publik yang diberlakukan pemerintah, tidak menutup kemungkinan tragedi pembantaian massal dapat terulang lagi, seperti terjadi di lapangan Tiananmen pada 4 Juni 1989. Dari sudut pandang kehidupan politiknya, mereka tidak menganut paham demokrasi liberal seperti di negara-negara kapitalis, tapi totalitarian dictatorship. Misalnya, kita dapat melihat model pemilu di Korea Utara yang berpenduduk 25,97 juta jiwa (2021). Ketika pemilu itu dilaksanakan pada 9 Maret 2014, hasilnya telah mengantar kembali kemenangan mutlak, 100 persen, ke Presiden Kim Jong Un, tanpa ada seorang pun yang memilih calon presiden lain (https://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/north-koreas-kim-jong- un-elected-assembly-vote-against). Ketika jutaan penduduknya berbondong-bondong ke TPS-nya masing- masing untuk memilih calon presidennya, terlihat mereka benar-benar seperti berpesta, laki dan perempuan berpakaian resmi, antri untuk mendapatkan lembar suara pemilihan. Setiap wajib pilih sebelum masuk ke bilik TPS-nya, 63 terlihat membungkuk terlebih dahulu di hadapan baliho foto Kim Jong-Un sebagai calon presiden satu-satunya, dan di kertas suara yang akan dicoblos pun terlihat hanya dia juga satu-satunya juga yang akan dipilih. Inilah ciri pemilihan pada negara yang berhaluan politik totalitarian dictatorship (Catatan ini diangkat kembali ketika berbincang-bincang dengan Hassan Wirajudha (Menlu RI 2001-2009) bersama Tim pemantau pelaksanaan Pilpres di Komnas HAM pada awal Juni 2014). Polarisasi ketiga, Indonesia sebagai negara yang berhaluan politik dan berdasar pada falsafah Pancasila tentu tidak akan memilih model sistem pemilu seperti di Korea Utara, China atau di negara manapun yang berhaluan politik diktator dan sosialis. Di sadari atau tidak, Indonesia telah memilih model pemilu seperti di AS atau di negara-negara yang berhaluan politik kapitalis. Belajar dari kehidupan semut, Indonesia sebagai negara berpenduduk keempat terbesar di dunia yang mendiami gugusan kepulauan yang tersebar di garis equator, dengan tiga perbedaan zona waktu, atau seperdelapan dari pelanit bumi, sungguh keliru jika memilih salah satu di antara kedua model pemilu itu, AS atau Korea Utara. Jika memilih dan mempertahan model pemilu ala AS seperti yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali pemilu sejak reformasi (sistem proporsional terbuka), Indonesia haruslah berubah menjadi negara kapitalis yang liberal. Yang terjadi bangsa kita akan didikte oleh Hukum Darwin, “survival of the fittest”, tidak akan mengenal belas kasihan, seperti hukum rimba, yang kuatlah yang menang dan yang lemah akan tertinggal dan punah. Untuk menghindar dari kedua polarisasi yang ekstrim itu, dalam terminologi Bung Hatta, Indonesia haruslah mendayung di antara dua karang. Negeri ini tidak boleh terbawa arus politik yang mendekat ke pulau kapitalis, atau mendekat arus pulau sosialis. Karenanya, pelaksanaan pemilunya terlihat yang lebih sesuai adalah dengan sistem proporsional tertutup terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya. Namun dengan sistem ini dapat dicegah terjadinya keterbelahan bangsa yang kuat vs yang lemah yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Asas Empiris: Demokrasi dan Ekonomi Tuntutan untuk memilih jalan demokrasi di penghujung abad ke-20 sesungguhnya dipicu oleh memburuknya keadaan ekonomi nasional sebagai 64 akibat krisis moneter yang telah melanda Thailand pada pertengahan 1997. Krisis ini kemudian meluas, mewabah bagai virus penyakit ke kawasan dan membawa keterpurukan ekonomi nasional (hyperinflation and depression) hingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 1998 mencapai - 16,54%. Angka penduduk miskin tiba-tiba berlipatganda menjadi sekitar 79,4 juta orang atau 39,1 % dari 202 juta penduduk, dan PHK terjadi di mana- mana (Lihat laporan BPS 1998). Kegoncangan ini kemudian membawa pula kegoncangan sosial dan politik dan krisis multidimensi yang memaksa sistem pemerintahan sentralistik diakhiri yang kemudian melahirkan sistem pemerintahan desentralistik yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Era otoritarian pun harus diakhiri. Era kekuasaan Orde Baru yang didukung oleh kekuatan bersenjata harus digantikan dengan supremasi sipil dalam payung negara demokrasi, meski pada waktu itu kita belum mampu mengeja huruf demi huruf dari kata demokrasi, belum tahu bagaimana cara mengelola demokrasi yang mengharuskan, misalnya adanya pembagian kekuasaan yang berimbang antara kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif, antara pusat dan daerah, adanya kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan media, dst. Yang terjadi pada masa itu hanyalah sebuah keberanian untuk segera berubah. Akumulasi tuntutan reformasi itu dipicu oleh tertembaknya empat mahasiwa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 (Lihat laporan Kompas “Penembakan Mahasiswa Trisakti Segera Dilaporkan ke Pangdam Jaya”, 22 Mei 1998). Ibarat sumbu petasan, peristiwa itulah yang meledakkan perubahan sosial-politik. Peristiwa ini merupakan pintu gerbang lahirnya era demokratisasi yang telah mengantar pergantian kepemimpinan nasional secara amat dramatis. Euforia demokratisasi, hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi seakan tidak terelakkan. Bahkan kebebasan seperti itu dinilai telah melewati batas-batas kepatutan menurut ukuran-ukuran negara paling bebas dan paling demokratis sekalipun. Kalau dulu dikenang semangat heroisme sekali merdeka tetap merdeka, sekarang semangat itu bermakna “sekali merdeka, merdeka sekali.” Sebagai keputusan bersejarah yang emosional, kemarahan yang tidak terbendung, tentu tidak dimungkinkan terdapat pemikiran-pemikiran rasional yang sejuk, aspiratif, partisipatif dan antisipatif untuk memperhitungkan segala 65 konsekuensi dan implikasi yang akan ditimbulkan atas keputusan itu, termasuk pilihan kita melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Kita telah bergerak dari satu ekstrim ke ekstrim lain. Akibatnya, meski sudah seperempat abad berdemokrasi, kita masih terkesan kehilangan orientasi terhadap masa depan, bahkan kita seakan masih mencari bentuk tatanan masyarakat demokratis yang kita tuju (Meski tidak mudah melukiskan dan mewakili perasaan dan harapan masyarakat luas pada saat awal kita memilih jalan demokrasi, namun sekedar refleksi pengalaman pribadi, ketika dipercaya sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta 1997-1999, tepat pada situasi memuncaknya dinamika pergolakan kampus, saya dapat menangkap betapa besar harapan masyarakat Kampus dan masyarakat luas di seluruh tanah air di kala itu akan terwujudnya perubahan yang lebih baik. Namun, setelah menjalani seperempat abad berdemokrasi, ternyata masih terlihat kesenjangan antara apa yang mereka alami saat ini dan harapan mereka sebelumnya tentang reformasi seperempat abad lalu. Bahkan sebaliknya, KKN kini terlihat semakin meluas, kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar, dst). Boediono dalam pidato pengukuhan guru besarnya mengemukakan bahwa sejumlah studi juga menunjukkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu penting bagi keberlanjutan demokrasi. Suatu studi yang banyak diacu menyimpulkan bahwa, berdasarkan pengalaman empiris selama 1950- 90, rezim demokrasi di negara- negara dengan penghasilan per kapita 1500 dolar (dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP)-dolar tahun 2001) mempunyai harapan hidup hanya delapan tahun. Pada tingkat penghasilan per kapita 1500-3000 dolar, demokrasi dapat bertahan rata- rata 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas 6000 dolar daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1/500 (Zakaria (2003), hal 69- 70. Przeworski dan Limongi (1997). Posisi Indonesia di mana? Boediono memperlihatkan bahwa penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4000 dolar (2006) sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6600 dolar (Pandangan Boediono ini terlihat terbantahkan dengan melihat keadaan India yang tingkat pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah dari Indonesia, namun tetap mempertahankan sistem demorasinya). Kita belum 2/3 jalan menuju batas aman bagi demokrasi 66 (Mengutip pidato Pengukuhan Guru Besar Boediono: DIMENSI EKONOMI- POLITIK PEMBANGUNAN INDONESIA di UGM, pada 24 Februari 2007) Sejumlah studi lain memperlihatkan, sejak setelah berakhirnya Perang Dunia II, terdapat lebih 100 negara di dunia mengalami transisi politik dan pembangunan ekonomi secara amat mendasar. Bahkan dalam dua-tiga dekade terakhir, dunia bergerak ke arah yang lebih demokratis. Dari 191 negara berdaulat terdapat 117 di antaranya yang memilih haluan politik sebagai negara demokrasi. Kasus India, Brazil dan Mauritius terlihat pembangunan ekonominya cenderung semakin membaik setelah tatakelola demokrasinya lebih stabil, meski tetap dihadapkan pada goncangan-goncangan politik dan ketidakpastian. Namun sebaliknya, kasus Tunisia dan Libya tata kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya jauh lebih baik dibanding keadaannya sebelum memilih jalan demokrasi karena masih mewarisi pengalaman sejarah dan budaya yang belum sesuai dengan parameter-parameter negara demokrasi (https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_and_economic_growth). Bahkan yang amat tragis, Iraq yang telah dipaksa oleh Barat untuk berdemokrasi terutama pasca invasi AS dan sekutunya, ternyata kini kehidupan masyarakat terus dilanda konflik, kemiskinan dan keterpurukan dan terus terpuruk ke kondisi beberapa dekade sebelum mereka mengenal demokrasi. Bahkan terdapat pula sejumlah negara yang maju, damai dan menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan laju pembangunan yang amat signifikan dengan tanpa berdemokrasi, tidak membangun institusi-institusi demorasi yang kokoh. Bebebera contoh negara, seperti Chile dengan GDP per kapita $12 700, Hong Kong ($25 200), Taiwan ($12 000), Singapore ($28 000) dan Korea Selatan ($13 600) (https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_and_economic_growth), dan juga China ($12 732) (World Bank, 2022) Sejumlah studi lain, terutama oleh para ekonom, menyimpulkan bahwa demokrasi bukan penentu utama prestasi pembanguan ekonomi (Barro (2002), Friedman (2005), Bab 13), terdapat banyak variabel lain, seperti pendidikan. Jika pembangunan pendidikan Indonesia dinilai oleh Liga Global (2016) terburuk mutunya di dunia, tentu juga kualitas demokrasinya seperti itu. Ada juga pandangan lain, faktor rule of law satu negara akan menentukan kualitas demokrasinya, lalu jika kualitas penerapan hukum kita termasuk juga kelompok 67 terendah di dunia, korupsi masih merajalela, maka tentu kita tidak bisa berharap banyak dengan demokrasi yang cacat untuk memajukan negeri ini. Produk Empat Kali Pemilu sejak Reformasi Secara sepintas kita telah melihat produk pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang telah berlangsung selama ini, antara lain: Pertama, wakil rakyat bersama pemerintah telah menghasilkan undang-undang yang penerapannya jauh dari rasa keadilan. Indeks supremasi hukum Indonesia terus merosot dan kini berada di angka 0.52 (2021) yang berarti jika terdapat 10 kasus maka hanya lima di antaranya yang dinilai memenuhi rasa keadilan. Sedangkan Singapura 0.78, Jepang dan Australia masing-masing 0,79 (WJP Rule of Law Index 2022). Data ini memperlihatkan, Indonesia terlihat sebagai surga pelanggaran hukum, sehingga tidaklah mengherankan jika negeri ini menjadi pasar global peredaran narkoba, penyeludupan, dan kejahatan- kejahatan transnasional lainnya. Beberapa kasus besar yang melanda negeri kita akhir-akhir ini seperti kasus Ferdi Sambo, kasus Narkoba di Kepolisian, kasus Rafael Alun Trisambodo, pejabat Ditjen Pajak Eselon III, kasus transaksi gelap (mencurigakan) di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun yang telah diungkap oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, dan sejumlah kasus- kasus besar lainnya (Misalnya, penguasaan lahan yang berlebihan di kelompok tertentu, bahkan ada satu perusahaan diperkirakan menguasai 9 juta hektar tanah atau sekitar 137 kali lebih besar dari seluruh luas Jakarta atau 1.579 kali lebih luas dari Brunei Darussalam. Bahkan, terdapat sejumlah provinsi yang luas lahannya yang dikuasai oleh pihak oligarki jauh lebih luas dibanding seluruh wilayah daratan provinsi itu, misalnya, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan berbagai provinsi lainnya. Bahkan terdapat sekitar 50 juta hektar lahan hanya dikuasai oleh beberapa pengusaha (Kompas, 14-15/03/2018) adalah beberapa contoh produk pemilu yang lahir dari sistem proporsional terbuka. Di Singapura dan Australia misalnya, tidaklah mungkin ada seorang warga negara yang berani melakukan pelanggaran, misalnya, membuang sampah di sembaran tempat atau melanggar aturan lalu lintas karena pasti dihukum. Demikian pula di Jepang, selain kualitas penerapan hukumnya yang prima, masyarakatnya juga tumbuh di atas pelataran nilai-nilai etika dan budayanya yang kokoh. Misalnya, pada 1 Maret 2021, Surat Kabar Reuter memberitakan 68 kalau Juru Bicara PM Jepang, Makiko Yamada, mantan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri karena malu ketahuan ditraktir makan malam di satu restoran mahal dari seorang pengusaha (CNN Indonesia, 1 Maret 2021). Juga Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara, juga mengundurkan diri pada 6 Maret 2011 stelah ketahuan menerima donasi politik dari seorang warga Korea, tetangganya sebesar 50000 Yen atau Rp. 5,2 juta. Kedua, jika melihat laporan PBB (World Happiness Index 2022), dari 146 negara, tiga negara paling bahagia di dunia, terbebas dari korupsi, bersih, pekerja keras, disiplin, sejahtera adalah Finlandia dengan skor 7,84, Denmark (7,62) dan Swiss (7,57), dan yang paling menyedihkan adalah Afghanistan di urutan terendah 146 (2,5), Zimbabwe (3,14) dan Rwanda (3,41). Sementara di lingkup ASEAN, Indonesia tertinggal jauh dari Singapura di urutan ke-32 (6,38), Thailand ke-53 (5,99), Filipina ke-60 (5,88), Vietnam ke-77 (5,411), Malaysia ke-79 (5,38) dan Indonesia di urutan 80 dengan skor 5,38. Artinya, setengah dari 275,77 juta (BPS, 2022) penduduk Indonesia belum bahagia hidup di negeri ini (https://dmerharyana.org/world-happiness-index/). Ibarat satu keluarga, Indonesia adalah keluarga kacau, berantakan atau broken home. Berbeda dengan Finlandia di peringkat teratas di dunia selama enam tahun berturut- turut karena masyarakatnya memilki ciri, antara lain: bebas dari korupsi; lebih mementingkan budaya bekerjasama daripada bersaing; mencintai, memelihara dan senang menikmati lingkungan hidupnya yang bersih dan indah; warga selalu merasa aman karena karena terbebas dari segala jenis gangguan kejahatan (amat kecil); kesejahteraan merata, dan jumlah penduduk miskin amat kecil; memberi layanan pendidikan terbaik dan bermutu bagi anak- anaknya dan generasi mudanya secara bebas; dan tersedia pelayanan kesehatan secara bebas (Demikian pula, pencangan PBB tentang indikator kebahagiaan suatu keluarga, masyarakat dan bangsa yakni: psychological wellbeing (pandai bersyukur), health (sehat), education (pendidikan), time use (penghargaan pada waktu), cultural diversity and resillience (keragaman dan ketahanan budaya), good governance (ketatapemerintahan yang bersih), community vitality (masyarakat yang ramah untuk saling membantu), ecological diversity (keragaman lingkungan dan terpelihara), dan living standards (standar hidup terpenuhi). 69 Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka Berbiaya Mahal Belajar dari pelaksanaan empat kali pemilu dengan sistem proporsional terbuka, banyak pelajaran berharga yang patut kita petik. Sebagai ilustrasi, hasil penelitian Tempo satu dekade silam, menunjukkan bahwa biaya calon anggota DPR RI dapat mencapai Rp 6 miliar (Tempo, 22/4/2013). KPK telah mengungkapkan pula bahwa biaya yang harus dikeluarkan seseorang agar terpilih menjadi Kepala Daerah (Bupati, Walikota atau Gubernur) bervariasi antara Rp 20-100 miliar atau rata-rata Rp 60 miliar (Kompas, 23/7/2020) (Satu kasus di Desa Pasir Angin, Cileungsi, biaya yang harus dikeluarkan untuk terpilih sebagai Kepala Desa minimal Rp 2 miliar. Akibatnya, semua pelayanan publik, misalnya pengurusan akta jual beli tanah biaya telah diatur di Perdes dengan pembayaran 10 persen dari harga NJOP). Dengan biaya politik sebesar itu tentu hanya akan menjaring orang-orang yang berduit untuk mendominasi perolehan kursi di legislatif atau pun di eksekutif di pusat dan daerah. Di sisi lain gaji pejabat Indonesia 2019-2024, mulai dari Bupati hingga Presiden, terlihat amat rendah. Jika seorang Bupati berpendapatan hanya dari gaji pokok dan tunjangan resminya sebesar Rp 5,88 juta sebulan (gajimu.com), maka untuk mengembalikan modalnya, ia harus bekerja sebagai Bupati selama 170-171 tahun. Rentetan sisi gelap dari pemilu berbiaya mahal itu, dampaknya antara lain: Pertama, para wakil rakyat, dan para pejabat pusat dan daerah yang dipilih dengan sistem terbuka itu (elit politik), tentu tidak akan mengabdi untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab, mereka sudah tersandera oleh beban untuk mengembalikan biaya politinya. Cara mudah untuk mengembalikan biaya politik itu, adalah dengan merangkul korporasi dengan memberinya hak penguasaan lahan, tambang, dan sumber-sumber daya alam (SDA) setempat, dsb. Karenanya, jika dihitung jumlah pemberian izin konsesi lahan untuk penguasaan SDA oleh pemerintah pusat dan daerah kepada korporasi, misalnya di Sulawesi Tenggara ternyata luasnya sudah melebihi seluruh luas daratan provinsi itu sendiri. Ini juga terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan provinsi-provinsi lainnya di tanah air (Kompas,21/05/2018). 70 Bahkan, terdapat 35 juta hektar tanah yang dikuasai oleh beberapa korporasi besar, dan dan terdapat juga 14,6 juta hektar lahan sawit sehingga tanah seluas sekitar 50 juta hektar atau 758 kali luas Jakarta, hanya dikuasai oleh beberapa kelompok pengusaha (Kompas, 15/03/2018). Kedua, jika masyarakat memprotes lahirnya satu kebijakan diskriminatif dari elit politik, karena lahannya sebagai sumber kehidupannya harus diberikan ke pemilik modal, polisi hadir untuk meredam setiap gejolak yang timbul untuk mengamankan konspirasi antara korporasi dengan elit politik hasil pemilu. Akibatnya, kekerasan dan intimidasi yang dialami masyarakat semakin meningkat. KontraS mencatat dalam periode Juli 2021 hingga Juni 2022, terdapat 677 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kekerasan itu didominasi penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus yang telah menyebabkan 59 orang meninggal, 928 luka-luka, dan 1.240 ditangkap secara sewenang-wenang. Kasus terjadi di tingkat Polsek sebanyak 121, dan di Polda sebanyak 77 kasus (Kompas.com, 30/06/2022). Ketiga, jika masyarakat menempuh jalur hukum atas perampasan hak-haknya dapat dipastikan mereka akan kalah. Sepanjang 2014, sebagai contoh, Komnas HAM RI menerima 6967 pengaduan masyarakat terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dari seluruh wilayah tanah air. Mereka mengadukan: polisi 35,6% (2483 kasus), korporasi 1590 kasus (22,8%), Pemda 1270 kasus (18,3%), peradilan dan kejaksaan 836 (12%), dan selebihnya lain-lain. Data ini menunjukkan bahwa 88,7% kasus aktor utamanya adalah polisi, korporasi dan Pemda. Hingga saat ini, fotret kelam ini belum berubah. Institusi kepolisian tetap berada pada pososi tertinggi yang diadukan oleh masyarakat. Selanjutnya, substansi pengaduan itu memperlihatkan 43,2% (3011 kasus) terkait dengan hilangnya hak masyarakat memperoleh keadilan; 42,5% (2959 kasus) menyatakan hilangnya hak mereka atas kesejahteraan karena tanah mereka sebagai sumber kehidupannya telah dirampas; dan hilangnya rasa aman warga sebesar 12,5% (871 kasus). Data ini menunjukkan bahwa 98,2% keresahan masyarakat terkait dengan hilangnya ketiga hak dasar itu. 71 Indonesia Terancam Bubar Jika corak demokrasi dengan sistem pemilu secara proporsional terbuka terus dipertahankan kelihatannya Indonesia akan terancam bubar karena hanya akan memperbesar gurita oligarki. Kini jurang kaya-miskin di negeri ini terlihat ke empat terburukt di dunia. Bahkan, Oxfam menyebutkan kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia, sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin (2017). Bahkan kekayaan 50 WNI kelas atas menguasai lebih 48% total GDP atau 72% dari total APBN 2021 yang mencapai 2750 triliun rupiah (Jakarta Post, 18/12/2020). Bank Dunia memperkirakan Indonesia pada akhirnya akan bubar. Dalam publikasinya, Indonesia Rising Divide (2016, hal.28), terdapat empat sumber penyebab pecahnya NKRI. Pertama, adanya ketidaksamaam pemberian kesempatan kepada setiap warga negara untuk meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya, ada pihak diberi kesempatan menguasai jutaan hektar lahan, sementara pada 2016 orang miskin di DKI Jakarta, misalnya, digusur sebanyak 193 kali setahun (Tempo, 13/04/2017). Kedua, kelompok masyarakat miskin semakin tertinggal karena tidak memiliki pendidikan berkualitas untuk bersaing dengan kelas masyarakat atas di sektor ekonomi modern. Mereka hanya dapat diserap di sektor informal yang berupah amat rendah. Ketiga, kosentrasi peredaran uang dan modal di negeri ini hanya berputar di beberapa orang atau beberapa perusahaan. Misalnya, terdapat 56,5 juta UMKM yang tidak tersentuh dengan bantuan perbankkan (Data BUMN, 2019). Keempat, orang miskin ini tidak memiliki tabungan untuk membiayai pendidikan anaknya dan juga tidak memiliki tabungan untuk biaya kesehatannya di hari tuanya. Dengan gambaran itu, pandangan Prabowo Subianto kelihatannya cukup beralasan jika dikatakan Indonesia sudah tidak ada lagi pada 2030 (BBC, 24/03/2018). Penutup Semoga ke depan, pelaksanaan pemilu 2024 secara proporsional terbuka tidak akan diberlakukan lagi karena telah secara nyata menghasilkan wakil rakyat di pusat dan daerah yang telah membawa negeri ini semakin menjauh dari cita-cita proklamasi dan amanat reformasi 1998. Jalan tengah, belajar dari 72 kehidupan semut dan pandangan Bung Hatta, “Mendayung di antara Dua Karang,” mari menyalamatkan negeri ini dengan memilih sistem pemilu proporsional tertutup. Bukankah keledai saja tidak akan pernah terjatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Terakhir, mengutip pesan Mahatma Gandhi, the greatness of humanity is not being human, but in being humaniate. Manusiakanlah mereka yang miskin dan sengsara dengan tidak menyogoknya atau melemparinya amplop di pinggir jalan untuk mendapatkan suaranya karena ini adalah perilaku penghinaan kepada mereka yang miskin. Semoga negeri masih kelak bisa disaksikan oleh anak cucu kita, dan semoga tidak ada lagi pihak yang main-main dengan pemilu yang berbiaya mahal karena taruhannya terlalu besar. 4. Mada Sukmajati Pertama, saya akan menarik topik diskusi kita ke poin yang sangat strategis. Reynolds. et. al, (2008; 7) dari The International Idea menyatakan bahwa: “Successful electoral system design comes from looking at the framework of political institutions as a whole: ...” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pilihan pada sebuah sistem pemilu sebenarnya tidak berada pada ruang hampa. Pilihan pada sebuah sistem pemilu juga sangat bergantung pada perkembangan konteks yang melingkupi sebuah negara. Lebih dari itu, pilihan sistem pemilu juga didasarkan pada sebuah tujuan tertentu. Ada beberapa negara yang karena konteks konflik sosialnya tinggi kemudian memilih sistem pemilu tertentu agar pemilu tidak justru memperparah konflik sosial yang ada. Beberapa negara lain telah mengganti sistem pemilunya dalam rangka mencapai tujuan yang berbeda dari sebelumnya. Perdebatan tentang sistem pemilu kita ini seharusnya ditempatkan dalam kerangka pemikiran seperti itu. Jika tidak, maka perdebatan tentang sistem pemilu oleh aktor- aktor politik yang notabene merupakan pihak yang langsung terkait dengan sistem tersebut akan menjadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai (never ending debate). Hal ini karena masing-masing aktor politik akan memilih sistem pemilu yang menyediakan peluang yang paling besar bagi mereka untuk terpilih kembali di dalam sistem pemerintahan yang ada. Sartori di dalam tulisan Lijphart (1994; 139) mengingatkan kepada kita bahwa sistem pemilu adalah “the most specific manipulative instrument of politics.” 73 Oleh karena itu, saya mengajak perdebatan kita ini dikaitkan dengan tujuan kita dalam menyelenggarakan pemilu. Saya kira beberapa ahli sudah mendiskusikan keterkaitan sistem pemilu dengan UUD 1945. Saya tidak akan mengulangi kembali hal itu. Namun demikian, saya akan merujuk pada dokumen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Ada setidaknya beberapa poin di dalam dokumen ini, dimana rekayasa kelembagaan (institutional engineering) sistem politik di Indonesia sebenarnya telah dirumuskan. Pertama, perlunya upaya untuk membuat rancang bangun sistem presidensial yang efektif. Kedua, perlunya upaya untuk melakukan penyederhanaan sistem kepartaian dan juga bangunan koalisi yang bersifat strategis. Ketiga, perlunya penyelenggaraan pemilu serentak antara pilpres dan pileg. Keempat, penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien dari sisi anggaran dan waktu. Kelima, perlunya upaya untuk mengurangi gesekan horizontal di masyarakat. Keenam, perlunya upaya untuk melahirkan para pemilih yang cerdas. Poin-poin di atas sebenarnya merupakan tujuan dari desain kelembagaan politik kita. Dengan demikian, pilihan sistem pemilu (dalam hal ini adalah pemilu legislatif) juga perlu diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Kecuali, jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sekarang ini memiliki imajinasi yang berbeda tentang rancang bangun kelembagan politik kita ke depan. Jika kita bandingkan antara sistem pemilu proporsional daftar terbuka dan sistem proporsional daftar tertutup, maka saya akan menyampaikan dalam kesempatan yang sangat berharga ini bahwa desain sistem pemilu proporsional daftar tertutup adalah sistem yang lebih sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Untuk memperkaya pengetahuan kita, perlu juga diinformasikan bahwa jenis sistem proporsional daftar tertutup merupakan jenis sistem pemilu representasi proporsional (proportional representation) yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia sejauh ini (https://aceproject.org/main/english/es/esg03.htm). Pendapat saya tersebut didasari dengan beberapa penjelasan berikut ini. Pertama, sistem proporsional daftar tertutup lebih mendorong penyederhanaan sistem kepartaian karena fokus pemilih bukan lagi kepada kandidat, namun kepada partai politik. Apalagi jika hal ini dibarengi dengan angka ambang batas parlemen yang tinggi. Kedua, jika bangunan koalisi ideal yang dibayangkan adalah bangunan koalisi antar partai politik yang bersifat ideologis atau programatik, maka sistem 74 tersebut juga lebih tepat dipilih. Penjelasan dari banyak ahli sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional daftar terbuka sampai sejauh ini terlihat tidak berhasil dalam mengembangkan politik programatik. Apalagi, dalam konteks pemilu serentak sebagaimana terjadi di Pemilu 2019 lalu, di mana dinamika dari pileg ternyata telah tenggelam oleh dinamika dari pilpres. Ketiga, dari sisi efisiensi anggaran, waktu dan tenaga, sistem pemilu tersebut juga lebih sesuai. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh keterangan tertulis pihak terkait, yaitu KPU. Keempat, sebagaimana diargumentasikan oleh beberapa ahli sebelumnya, sistem proporsional daftar terbuka telah mendorong fenomena pilihan personal (personal vote) dari para pemilih yang bisa jadi menyisakan potensi konflik horizontal pasca pemilu karena fokus pemilih adalah pada individu calon dan bukan pada lembaga partai politik. Pendeknya, saya hendak menyampaikan bahwa sistem proporsional daftar tertutup lebih kompatibel dibandingkan dengan sistem proporsional daftar terbuka dalam rangka mewujudkan desain kelembagaan politik sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Poin kedua yang hendak saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini adalah perlunya meletakkan perdebatan tentang sistem pemilu dalam relevansinya dengan upaya untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu-pemilu kita sebelumnya. Sejauh ini, belum ada upaya yang serius untuk melakukan evaluasi pemilu yang bersifat substantif dan komprehensif. Seperti kita ketahui bersama, tidak ada upaya evaluasi pemilu ketika UU Pemilu disahkan oleh DPR. Demikian juga tidak ada evaluasi oleh Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) selain evaluasi yang bersifat teknis-administratif. Namun demikian, evaluasi pemilu dalam skala yang masih terbatas telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (https://bawaslu.go.id/en/berita/bawaslu-luncurkan-buku-evaluasi-pemilu-2019) dan beberapa kelompok dari masyarakat sipil (misalnya, Ramadhanil, etl. al, tanpa tahun). Oleh sebab itu, saya kira saat ini merupakan saat yang tepat untuk sekaligus kita melakukan evaluasi sistem pemilu legislatif yang sekarang kita pilih, yaitu sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli pemilu. Menurut Taagapera (1998), misalnya, ketika sebuah sistem pemilu sudah 75 digunakan selama minimal tiga kali pemilu, sistem tersebut sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk digunakan kembali pada pemilu berikutnya. Lebih lanjut, banyak ahli studi kepemiluan menawarkan instrument evaluasi pemilu. Namun demikian, secara mainstream, biasanya perdebatan tentang sistem pemilu hanya dikaitkan dengan sistem kepartaian semata. Adalah Gallagher (2005;571) yang kemudian meringkas pendapat para ahli tersebut menjadi delapan kriteria dalam melakukan evaluasi sistem pemilu, yaitu: 1. kekompakan dan disiplin partai politik, 2. agenda-agenda kebijakan partai politik yang jelas, 3. maksimalisasi kesempatan berpartisipasi dari masyarakat, 4. akurasi keterwakilan dari pilihan para pemilih, 5. representasi sosi-demografi para aleg terpilih di lembaga legislatif, 6. akuntabilitas personal dari aleg terpilih kepada konstituennya, 7. terbentuknya pemerintahan efektif yang stabil, dan 8. kesempatan dari para pemilih untuk menolak para wakil rakyat di pemilu berikutnya. Kita dapat menggunakan setiap indikator di atas untuk menilai sistem proporsional daftar terbuka dan sistem proposional daftar tertutup. Kita menilai keduanya dari pemilu terakhir yang menggunakan kedua sistem pemilu proporsional tersebut, yaitu Pemilu 1999 dan Pemilu 2019. Namun demikian, yang perlu dicatat, metodologi penilaian ini memiliki banyak keterbatasan karena konteks di kedua pemilu tersebut berbeda sehingga sebenarnya kedua kasus tidak memiliki kesetaraan yang tinggi. Sebagai contoh, Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca sistem politik yang otoriter, belum diselenggarakannya pilpres langsung di Pemilu 1999 ini dan beberapa perkembangan regulasi di Indonesia. Hasil analisa saya tersaji pada di tabel di bawah ini. Kriteria Sistem Proporsional Terbuka (berdasarkan Pileg 2019) Sistem Proporsional Tertutup (berdasarkan Pileg 1999) Kekompakan dan disiplin partai politik √ Agenda-agenda kebijakan partai politik yang jelas √ Maksimalisasi kesempatan berpartisipasi dari masyarakat √ (hak memilih) √ (hak dipilih) 76 Akurasi keterwakilan dari pilihan para pemilih √ Representasi sosio- demografi di lembaga legislatif √ (representasi perempuan) √ (variasi profil aleg) Akuntabilitas personal dari aleg kepada konstituennya √ Terbentuknya pemerintahan efektif yang stabil √ Kesempatan dari para pemilih untuk menolak para wakil rakyat di pemilu berikutnya √ Dari tabel yang sifatnya sangat simplifistik di atas, kita dapat melihat beberapa poin. Pertama adalah tentang kekompakan dan disiplin partai politik dan, kedua, tentang agenda-agenda kebijakan partai politik. Pemilu 1999 yang menggunakan sistem proporsional daftar tertutup jelas memiliki kelebihan untuk mendorong kedua poin tersebut. Kajian Mietzner (2008) menunjukkan bahwa sejak Pemilu 2004, sistem kepartaian di Indonesia semakin ke model sentripetal, di mana ideologi dan platorm partai- partai politik semakin tidak bisa dibedakan secara tegas. Dengan kata lain, model partai politik di Indonesia semenjak menggunakan sistem proporsionalitas terbuka adalah model partai elektoralis (catch-all party). Menurut saya, model partai politik ini tidak ideal (sama dengan model partai politik berbasis elit, partai kartel dan partai perusahaan-dagang). Model partai politik yang ideal, menurut saya, adalah partai politik berbasis massa, dimana partai politik model tersebut memiliki akar kuat di masyarakat (dan bukan dengan negara) dan tidak sekedar beraktivitas hanya menjelang periode pemilu dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan publik (lebih mendalam tentang model-model partai politik, lihat Crouwel dalam Katz dan Crotty (Ed.), 2006). Ketiga adalah maksimalisasi kesempatan berpartisipasi dari para pemilih. Ada dua poin penting di sini, yaitu penegakan hak dipilih dan penegakan hak memilih. Terkait dengan yang pertama, hasil observasi saya menunjukkan bahwa banyak politisi merasa bahwa proses kandidasi saat ini jauh lebih tertutup dibandingkan dengan proses kandidasi di Pemilu 1999. Beberapa politisi senior di tingkat pusat maupun daerah juga mengatakan bahwa jauh lebih mudah mendapatkan tiket pencalonan di Pemilu 1999 dibandingkan dengan pemilu-pemilu di beberapa tahun terakhir ini. Secara umum juga telah berkembang di opini di masyarakat bahwa “isi tas lebih 77 menentukan ketimbang kapasitas untuk mendapatkan tiket pencalonan saat ini.” Saya akan mengupas poin ini lebih mendalam di bagian berikutnya. Sedangkan terkait dengan penegakan hak memilih, memang sistem proporsionalitas daftar terbuka memberikan ruang yang lebih luas bagi para pemilih untuk menentukan pilihannya. Namun demikian, sebagai informasi tambahan, data partisipasi pemilih menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di Pemilu 1999 adalah 93,3% dan angka ini cenderung menurun di pemilu-pemilu berikutnya (https://www.idea.int/data-tools/country-view/142/40). Keempat adalah akurasi keterwakilan dari pilihan para pemilih. Untuk menilai kedua sistem pemilu yang ada, kita memerlukan data tentang jumlah surat suara terbuang (wasted votes) atau surat suara yang tidak memiliki representasi di lembaga legislatif. Sayangnya, saya tidak memiliki data ini. Secara subyektif, saya memperkirakan bahwa jumlah surat suara terbuang cenderung meningkat sejak Pemilu 1999. Namun demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi hal ini, yaitu angka ambang batas parlemen yang juga cenderung meningkat sejak Pemilu 1999. Sebagai informasi tambahan, jumlah suara tidak sah, sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh KPU di persidangan sebelumnya, menunjukkan angka yang meningkat pasca Pemilu 1999 (https://www.idea.int/data-tools/country- view/142/40). Sekali lagi, hal ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor selain faktor sistem pemilu, misalnya factor tingkat pendidikan kepemiluan dari masyarakat yang masih rendah. Kelima adalah representasi sosio-demografi di lembaga legislatif. Kita dapat menilai variabel ini dengan melihat beberapa data. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan perempuan meningkat sejak Pemilu 1999 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220920184132-35-850435/infografis- jumlah-keterwakilan-perempuan-di-dpr-sejak-1999). Namun demikian, hal ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan affirmative action yang diimplementasikan pasca Pemilu 1999. Belum lagi adanya indikasi bahwa mereka juga tidak terlepas dari fenomena politik dinasti (Wildianti dalam Sukmajati (Ed.), 2019). Contoh lain adalah data tentang profil anggota parlemen kita. Tempo menunjukkan data bahwa hampir separuh dari anggota DPR hasil Pemilu 2019 adalah pengusaha (https://grafis.tempo.co/read/1839/anggota-dpr-pebisnis-menyebar-di-semua- fraksi). Saya tidak memiliki data akuratnya, namun saya memprediksi bahwa profil anggota parlemen hasil Pemilu 1999 lebih bervariasi. Mengapa kita perlu 78 mendiskusikan hal ini? Karena profil anggota parlemen akan sangat mempengaruhi proses representasi politik yang akan mereka jalankan dan perbedaan profil juga akan sangat mempengaruhi pola interaksi di kalangan para anggota parlemen. Keenam adalah akuntabilitas personal dari anggota parlemen terhadap konstituennya. Hasil observasi saya selama ini menunjukkan bahwa akuntabilitas para anggota parlemen di beberapa pemilu legislatif terakhir adalah meningkat. Namun demikian, hal ini juga bisa saja dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya regulasi tentang lembaga perwakilan (UU MD3) yang juga mendorong kriteria ini, yaitu di Pasal 81 huruf (k) tentang kewajiban anggota DPR. Selain itu, jika kita telaah secara mendalam, akuntabilitas personal tersebut juga dibingkai oleh model tautan politik klientelisme atau kharismatik yang sebenarnya bukan merupakan model yang ideal. Saya akan kembali dengan topik ini juga di bagian berikutnya. Ketujuh adalah pemerintahan efektif yang stabil. Data menunjukkan bahwa pasca Pemilu 1999 terjadi turbulensi politik yang mengakibatkan pergantian Presiden dari Abdurahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri (meskipun di Pemilu 1999 belum diselenggarakan pilpres secara langsung). Namun demikian, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa saat itu belum diselenggarakan pilpres secara langsung sehingga presiden dipilih oleh MPR. Selain itu, saat itu juga belum dilakukan amandemen UUD 1945, terutama terkait dengan pengaturan tentang mekanisme pemakzulan yang lebih jelas dan tidak mudah dibandingkan dengan regulasi pemakzulan sebelumnya. Kedelapan adalah kesempatan dari para pemilih untuk menolak para wakil rakyat pasca pemilu. Untuk kriteria ini, kita bisa melihat data tentang jumlah petahana di lembaga legislatif. Data di Pileg 2019 menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan kembali para petahana di angka sekitar 55 persen. Saya tidak memiliki data untuk jumlah petahana di Pemilu Legislatif 1999. Namun demikian, secara logika, saya menduga bahwa jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan angka 55 persen. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca Pemerintahan Orde Baru yang menandai masuknya Indonesia di periode demokratisasi. Hal ini bisa jadi mempengaruhi jumlah petahana tersebut, di mana banyak elit baru menggantikan elit lama di periode sebelumnya. Dari analisa singkat di atas, berdasarkan atas kerangka evaluasi yang ditawarkan oleh para ahli studi kepemiluan dan berdasarkan pada pengalaman kita dalam menjalankan kedua jenis sistem pemilu proporsional sejauh ini, kita dapat melihat 79 bahwa sistem proporsional daftar tertutup ternyata lebih sesuai dibandingkan dengan sistem proporsional daftar terbuka. Dengan demikian, kita perlu mempertimbangkan dengan sangat seksama atas pilihan sistem proporsional daftar tertutup pada pemilu berikutnya. Sekarang kita menginjak pada poin ketiga terakhir. Pada poin ini saya akan memberikan tekanan pada kontribusi sistem pemilu proporsional daftar tertutup pada tiga agenda besar kita, yaitu institusionalisasi partai politik (sebagai input dalam sistem politik), upaya untuk menyelenggarakan pemilu secara efektif dan efisien (sebagai bagian dari proses dalam sistem politik), dan upaya penguatan representasi politik (sebagai ouput dalam sistem politik kita). Mengapa saya memilih ketiga poin ini? Karena ketiga poin ini sangat mempengaruhi karakter demokratisasi dan derajad demokrasi kita sejauh ini. Seperti kita ketahui bersama, indeks demokrasi di Indonesia menurut kajian banyak pihak terus mengalami penurunan (sebagai contoh, lihat Power dan Warburton, 2021). Pilihan pada sistem proporsionalitas daftar tertutup dapat kita jadikan salah satu upaya untuk melakukan perbaikan di dalam ketiga lembaga politik tersebut dan sekaligus momentum untuk meningkatkan menahan indeks demokrasi kita merosot lebih dalam. Terkait dengan poin pertama, yaitu agenda institusionalisasi partai politik dalam rangka meningkatkan fungsi-fungsi ideal partai politik. Berdasarkan hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga partai politik adalah lembaga yang paling tidak dipercayai oleh publik. Hal ini tentu saja sangat ironis, mengingat peran vital dan strategisnya partai politik dalam sistem politik kita saat ini. Kita berharap bahwa pilihan pada sistem proporsional daftar tertutup (dengan mekanisme pemilu pendahuluan) akan menjadi momentum untuk partai politik kembali meraih kepercayaan publik, terutama di kalangan generasi muda kita. Mengapa perlu pemilu pendahuluan? Pemilu pendahuluan ini diselenggarakan untuk menjamin prinsip partisipasi, kontestasi dan transparansi dalam proses kandidasi di setiap partai politik sehingga hal ini dapat mendorong demokrasi di internal partai-partai politik. Selain itu, pemilu pendahuluan juga merupakan forum untuk menyediakan insentif bagi mereka yang bersedia untuk mengelola lembaga partai politik sebagai para pengurus. Dengan demikian, pemilu pendahuluan menjadi bagian penting dari jenjang karir seorang politisi dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan mekanisme seperti ini, maka kita berharap lembaga partai 80 politik dapat menjalankan fungsi utama dan fungsi-fungsi turunannya secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Fungsi utama dari partai politik adalah menjadi penjembatan (intermediary) antara rakyat dan kebijakan publik (Mair, Muller and lasser (Eds.), 2004). Seperti telah dipaparkan oleh beberapa ahli di persidangan sebelumnya, fungsi utama ini kemudian diturunkan menjadi beberapa fungsi. Salah satunya adalah fungsi rekruitmen politik. Fungsi yang hanya dimiliki oleh lembaga partai politik dalam proses demokrasi elektoral. Fungsi rekruitmen politik yang diselenggarakan oleh partai politik adalah sangat terkait dengan proses nominasi atau kandidasi dari para calon anggota parlemen. Menurut Gallagher dan Marsh (1988), proses ini ibarat “taman rahasia” di dalam partai politik. Karenanya, hampir semua partai politik mengalami masalah, tantangan dan kendala dalam menegakkan prinsip-prinsip partisipasi, kompetesi, transparansi, dan lainnya. Lebih jauh, proses seleksi kandidat, menurut Hazan dan Rahat (2010) dan Scarrow (2015) mencerminkan derajad demokrasi di internal partai politik. Karena partai politik adalah salah satu lembaga yang memiliki peran vital dan strategis dalam sistem politik kita saat ini, partai politik di Indonesia seharusnya memiliki demokrasi internal yang baik. Dalam konteks ini, maka menjadi penting untuk mendorong derajad demokrasi di internal partai-partai politik kita melalui sistem proporsional daftar tertutup. Surbakti et. al. (2015), dalam sebuah kajian akademik menyongsong Pemilu Serentak 2019, merekomendasikan agar kita menggunakan sistem proporsional tertutup dengan mekanisme pemilu pendahuluan (preliminary election). Pemilu pendahuluan diselenggarakan sejak tingkat paling rendah dari kepengurusan partai politik (tingkat desa) sampai tingkat paling tinggi (nasional) yang diikuti oleh para anggota partai politik tersebut. Pemilu pendahuluan diselenggarakan untuk menyaring dan menjaring para bakal calon anggota legislatif di tingkatan kabupaten/kota, provinsi dan nasional dengan berbagai standar kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, mereka yang dapat dicalonkan menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah mereka yang telah memiliki pengalaman menjadi pengurus partai politik tersebut minimal dalam waktu satu tahun. Kualifikasi yang ada akan semakin tinggi jika seseorang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi dan DPRD RI. Dengan cara ini, maka proses kandidasi dapat menjamin bahwa seorang calon memiliki ketrampilan dalam 81 menterjemahkan ideologi dan platform partai politiknya secara kontekstual dan aktual. Pendek kata, kita perlu mendorong proses kandidasi yang mendorong pengembangan politik programatik, yaitu politik berbasis pada agenda-agenda kebijakan publik sesuai dengan arah ideologi dan platform partai politik. Menginjak pada poin kedua, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Beberapa ahli kepemiluan (sebagai contoh, Taagapera (1998)) telah memberikan rekomendasi bahwa ketika sebuah negara akan menyelenggarakan pemilu serentak untuk pemilu eksekutif dan legislatifnya, maka sebaiknya negara tersebut memilih sistem pemilu yang paling sederhana untuk masing-masing pemilu. Dengan demikian, aspek teknis dari penyelenggaraan pemilu seharusnya juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan sistem pemilu apa yang akan dipilih. Kita tentu saja tidak berharap bahwa praktek- praktek tidak baik di Pemilu Serentak 2019 yang lalu akan terulang di pemilu-pemilu kita berikutnya, misalnya banyaknya penyelenggara pemilu yang sakit atau meninggal karena kelelahan, semakin maraknya praktek pembelian suara (politik uang), dan lain sebagainya. Dengan demikian, saya berpandangan bahwa ketika kita mengimplementasikan pemilu serentak, maka sistem dalam pemilu presiden kita sebaiknya menggunakan sistem mayoritas sederhana (the first-past-the post) dan bukan dua kali putaran (two round system). Sedangkan untuk sistem dalam pemilu legislatif, kita sebaiknya memilih sistem proporsionalitas daftar tertutup dengan adanya mekanisme pemilu pendahuluan untuk menjamin prinsip partisipasi dan meningkatkan derajad demokrasi internal partai. Dengan kata lain, kita perlu memilih sistem yang secara teknis-administratif dapat diselenggarakan dengan paling efektif dan paling efisien. Poin ketiga adalah tentang penguatan lembaga perwakilan politik. Pada bagian sebelumnya, saya menyampaikan bahwa akuntabilitas personal dari anggota parlemen kita kepada konstituennya meningkat sejak pelaksanaan Pemilu 2009 dengan sistem proporsional daftar terbuka. Namun demikian, relasi yang terbangun antara rakyat dan wakil rakyat adalah model representasi klientelistik atau kharismatik, terutama dengan semakin maraknya penggunaan strategi pembelian suara (vote buying) untuk memobilsasi dukungan, terutama sejak Pemilu 2014 sebagaimana telah dikaji oleh banyak ahli kepemiluan. Menurut Kitschelt (2000), terdapat tiga model tautan politik antara rakyat dan wakilnya pasca pemilu. Pertama adalah model kharismatik, dimana tautan politik 82 didasarkan pada dimensi simbolik atau personalistik atau gaya personal dari politisi. Kedua adalah model klientelistik, dimana tautan politik didasarkan pada insentif material tertentu dalam sebuah jaringan pertukaran langsung antara rakyat dan wakilnya. Ketiga adalah model programatik, dimana tautan politik didasarkan pada program kebijakan kepada seluruh warganegara. Model ketiga ini adalah model yang paling ideal dibandingkan dengan yang lain. Terkait dengan sistem pemilu, kita dapat melihat relasi antara sistem pemilu dengan model tautan politik yang akan dihasilkan. Sistem pemilu proporsionalitas daftar terbuka cenderung melahirkan model tautan politik pertama dan kedua. Hal ini karena loyalitas para anggota lembaga legislatif terpilih mengarah pada dua tujuan, yaitu partai politik dan pemilih. Sedangkan sistem pemilu proporsionalitas daftar tertutup akan dapat mendorong lahirnya model tautan politik yang ketiga. Dengan demikian, kita sebenarnya dapat mendorong penerapan sistem proporsional daftar tertutup untuk dapat melahirkan tautan politik yang bersifat programatik antara rakyat dan wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Dengan cara ini. Lebih jauh, kita berharap bahwa kinerja lembaga legislatif dalam mengimplementasikan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan juga akan dapat meningkat. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa pilihan pada sistem proporsionalitas tertutup dapat diarahkan pada tiga agenda transformasi lembaga-lembaga politik kita saat ini. Pertama, kita perlu mendorong sistem proporsional daftar tertutup agar dapat meningkatkan derajad demokrasi internal partai politik, terutama terkait dengan fungsi rekruitmen politik dan proses kandidasi. Kedua, sistem tersebut juga dapat kita desain untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, tanpa mengurangi nilai, norma dan praktek demokrasi. Ketiga, sistem proporsional daftar tertutup juga dapat kita dorong untuk melahirkan model perwakilan politik yang programatik antara rakyat dan para wakilnya sehingga kita akan dapat mengembangkan politik berbasis ide atau gagasan ke depan. Apalagi, tantangan dan kendala baik di tingkat regional, nasional, maupun global, ke depan makin tidak ringan. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima di 83 Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana Pasal-Pasal a quo UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara, yaitu: - Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai konsep Negara Kesatuan berbentuk Republik (NKRI); - Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai Pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui Pemilu; - Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui Pemilu; - Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah Partai Politik. Berdasarkan hal di atas, Pasal-Pasal tersebut tidak relevan untuk dijadikan batu uji oleh para Pemohon. Terkait dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa Pasal-Pasal a quo UU Pemilu sama sekali tidak melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Para Pemohon tetap mendapatkan haknya untuk 84 memilih dan dipilih dalam kontestasi Pemilu. Selain itu, pengaturan dalam Pasal-Pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon merupakan suatu mekanisme dalam pelaksanaan Pemilu yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa adanya pengecualian. Sehingga pengaturan dalam UU Pemilu telah memenuhi hak konstitusional seluruh Warga Negara Indonesia termasuk para Pemohon. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian atas keberlakuan pasal-pasal a quo, tetapi tidak menguraikan secara jelas pertautan antara Pasal-Pasal yang dijadikan batu uji dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Sehingga menjadi tidak jelas apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan melalui batu uji yang digunakan tersebut. Bahwa selain itu, berlakunya Pasal-Pasal a quo tidak serta merta menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon karena para Pemohon tetap mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai warga negara untuk memilih maupun dipilih dalam Pemilu dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, DPR RI berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan Pasal-Pasal a quo. 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa DPR RI menerangkan, berlakunya pasal-pasal a quo tidak menghalangi para Pemohon tersebut dalam menjalankan aktivitas dan profesinya, dan tetap dijamin haknya untuk dapat memilih anggota DPR RI dan DPRD sesuai dengan mekanisme Pemilu yang diatur dalam UU a quo. Permasalahan pelaksanaan Pemilu yang disampaikan oleh para Pemohon sesungguhnya merupakan suatu hal yang wajar dalam pelaksanaan 85 Pemilu khususnya dengan mekanisme proporsional terbuka dimana pelaksanaan demokrasi melalui Pemilu menuntut adanya partisipasi langsung dan aktif masyarakat dalam memilih wakil-wakilnya untuk duduk di kursi legislatif. Dalam pelaksanaan Pemilu tersebut, tentunya masyarakat akan cenderung memilih wakil-wakil yang memang telah diketahui dan dikenal aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat. Di era perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, dengan adanya internet dan media sosial yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat, maka akan dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengenal calon-calon anggota legislatif yang turut serta dalam kontestasi Pemilu yang berlangsung. Melalui media sosial tersebut, calon-calon anggota legislatif memperkenalkan diri kepada masyarakat luas dan menyampaikan visi misi yang menjadi dasar atau alasannya turut serta sebagai peserta Pemilu. Sehingga pemilihan anggota legislatif telah sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat dan diisi dengan orang-orang yang terpilih berdasarkan suara yang telah diberikan dalam Pemilu. Bahwa terkait dengan dalil kerugian yang disampaikan para Pemohon mengenai jalannya pemerintahan yang merupakan hasil dari Pemilu. Pada dasarnya baik DPR RI maupun Pemerintah telah mengupayakan adanya pengaturan pelaksanaan Pemilu yang baik yang mampu mengakomodir dan menjabarkan apa yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Namun demikian, berjalannya pemerintahan bukan sesuatu yang bisa diprediksikan secara akurat karena banyaknya hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Partai Politik pun telah mengupayakan yang terbaik dengan mengajukan kader-kader yang menurut Partai Politik adalah kader terbaik dan mampu mengemban amanat pemerintahan dengan baik dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual 86 atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa dengan tidak adanya uraian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo UU Pemilu, dan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kepentingan hukum para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak permohonan para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi para Pemohon. Bahkan apabila MK mengabulkan permohonan para Pemohon, hal itu justru merupakan kemunduran besar dalam upaya pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dan dalam upaya perwujudan reformasi pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan 87 point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), MK telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU- V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa konstitusi Indonesia menjamin mengenai Pemilu anggota DPR RI dan DPRD melalui Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anggota DPR RI dan DPRD dipilih melalui Pemilu. Selain itu, prinsip pelaksanaan Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila. 2. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara Pemilu diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, konstitusi telah 88 memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai mekanisme dan tata cara Pemilu sebagai salah satu sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy). 3. Bahwa undang-undang mengenai kepemiluan di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai berbagai sistem Pemilu dengan sistem proporsionalitas terbuka, tertutup, dan melewati berbagai dinamikanya. Secara historis, pemberlakuan sistem proporsional tertutup di Indonesia diterapkan pada zaman Orde Baru, Pemilu tahun 1995, dan tahun 1999. Sedangkan pemberlakuan sistem proporsional terbuka di Indonesia diterapkan pada Pemilu legislatif tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. 4. Saat ini berdasarkan UU Pemilu, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dan ditegaskan melalui Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, sejatinya sistem proporsional terbuka ditujukan untuk lebih memperluas dimensi keadilan dalam pembangunan politik, yang telah menganut sistem pemilihan langsung. 5. Bahwa sistem proporsional terbuka merupakan salah satu metode atau cara yang mengatur warga negara untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. DPR RI berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. 6. Bahwa Pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Semangat mewujudkan cita hukum tersebut juga diwujudkan melalui Pasal-Pasal a quo UU Pemilu yang diujikan oleh para Pemohon. Melalui Pasal-Pasal a quo, Pemilu diharapkan dapat lebih menjamin prinsip keterwakilan. Artinya bahwa setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan, yang akan menyuarakan 89 aspirasi rakyat. Sehingga Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Di sisi lain, para Pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka melanggar Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 di mana seharusnya Pemilu ditujukan untuk memilih calon anggota legislatif melalui Partai Politik (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17). Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa melalui sistem proporsional terbuka serta diaturnya frasa “tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” pada Pasal-Pasal a quo UU Pemilu yang diujikan Para Pemohon, justru telah memberikan kejelasan dan kesempatan luas terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Diberlakukannya sistem proporsional terbuka telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. Hal tersebut akan menciptakan suatu keadilan, tidak hanya bagi calon anggota legislatif melainkan juga bagi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya meskipun ia tidak bergabung sebagai anggota Partai Politik peserta Pemilu. Sistem proporsional terbuka akan menyebabkan kemenangan seseorang calon anggota legislatif tidak hanya bergantung pada kebijakan Partai Politik peserta Pemilu, namun didasarkan pada seberapa besar dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. 8. Bahwa MK melalui Pertimbangan Hukumnya pada Putusan Nomor 22- 24/PUU-VI/2008, telah memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka, dengan menyatakan: Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan Pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan 90 Pemilu, untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang mengenai Pemilu secara singkat dan sederhana, yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata. Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak; … Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. (vide Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hlm 103-105). 9. Bahwa semangat MK untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang substantif terlihat melalui Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 22- 91 24/PUU-VI/2008 tersebut. MK juga menyatakan bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat itu Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah. MK kemudian menyatakan menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR RI atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik Partai Politik. Sehingga setiap calon anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing (vide Putusan MK Nomor 22- 24/PUU-VI/2008, hlm. 105). Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI berpandangan tidak benar jika peran Partai Politik menjadi terdistorsi sebagaimana didalilkan para Pemohon. 10. Bahwa selain itu, perlu dilihat secara utuh Pasal lain UU Pemilu yang telah mengatur mengenai tata cara pengajuan bakal calon anggota legislatif yang justru tidak mengurangi sama sekali peran dan kedudukan Partai Politik sebagaimana diatur UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 241 UU Pemilu, menentukan bahwa: “Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau penentuan internal Partai Politik Peserta Pemilu.” Berdasarkan Pasal a quo, jelas sekali bahwa Partai Politik diberikan wewenang penuh oleh undang-undang untuk menyeleksi bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 11. Bahwa meskipun materi muatan dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 dengan Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 diatur melalui dasar hukum yang berbeda, namun secara prinsip materi yang diujikan mengatur mengenai hal yang sama, yaitu penguatan sistem proporsional terbuka yang jelas memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan menentukan calon anggota legislatif secara bebas. Bahwa DPR RI selaku pembentuk undang-undang memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut sebagai dasar untuk menerapkan sistem proporsional terbuka dengan harapan proses Pemilu dapat lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada urgensi bagi MK untuk menilai dan menguji kembali materi muatan 92 berkaitan dengan UU a quo. Sehingga sudah sepatutnya MK menyatakan bahwa perkara a quo adalah ne bis in idem. 12. Berdasarkan dinamika historis pengaturan undang-undang kepemiluan di Indonesia dan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut, maka dalam konteks politik hukum Pemilu di Indonesia, DPR RI berpandangan bahwa potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila Pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, yang hanya memilih Partai Politik. Petitum para Pemohon justru mereduksi pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilan yang mereka kehendaki untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan suara masyarakat. 13. Terkait dengan dalil para Pemohon mengenai bergesernya nilai yang mengarah ke pasar bebas dengan kekuatan modal semata, kuatnya kebebasan individu tanpa melihat kualitas dan kemampuan calon (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17), DPR RI berpandangan hal tersebut tidak benar. Hal penting yang seharusnya menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan seorang calon anggota legislatif sebagai kader yang tumbuh dan menang karena adanya dukungan massa yang sudah mengetahui program kerja dan kualitasnya serta komitmen terhadap konstituen. Calon anggota legislatif terbaik dapat dipilih oleh Partai Politik, sehingga mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa secara positif sesuai kualitasnya. Seorang calon anggota legislatif yang berkualitas tentu perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk dikenal melalui program kerjanya, hal tersebut lazim mengingat ia merupakan bagian dari wakil rakyat. 14. Bahwa adapun hal-hal lain berkaitan dengan tingginya biaya Pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, munculnya potensi korupsi, dan sebagainya sebagaimana didalilkan para Pemohon, maka DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi, dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan. Pemilihan sistem Pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari diaturnya sistem proporsional terbuka pada Pasal-Pasal a quo 93 UU Pemilu. Bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sistem Pemilu karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan partisipasi masyarakat. 15. Bahwa setiap pilihan kebijakan memiliki konsekuensinya masing-masing. Dalam konteks sistem Pemilu di Indonesia, tidak ada jaminan masalah- masalah yang dikemukakan para Pemohon akan mengecil dengan diterapkannya sistem proporsional tertutup sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Sejatinya hal tersebut merupakan bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia. 16. Bahwa terkait ketentuan Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu yang diminta oleh para Pemohon agar dimaknai sesuai dengan petitumnya, maka hal tersebut juga dapat berpotensi akan terjadinya konflik, karena masyarakat tidak memilih perorangan. Hal ini justru akan menimbulkan konflik diantara para kader Partai Politik di internal partai khususnya dengan para ketua Partai Politik, karena semua kader pastinya akan merasa layak dan patut dipilih untuk menduduki kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Hal ini justru berpotensi menghambat pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah. 17. Bahwa terkait dengan kepedulian para Pemohon terhadap kemajuan demokrasi dan proses Pemilu yang seyogyanya menguatkan NKRI dengan mengkritisi dan mengevaluasi berkaitan dengan hal-hal tersebut, DPR RI sangat mengapresiasi upaya para Pemohon. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan pembangunan negara Indonesia dibutuhkan kontribusi positif dari seluruh komponen bangsa termasuk dari masyarakat. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh para Pemohon dalam permohonannya, kiranya dapat menyampaikan masukannya kepada pemerintah maupun kepada DPR RI untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Pemilu 2024. 18. Bahwa setelah adanya putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut hingga saat ini, DPR RI dan Pemerintah sebagai pembentuk undang- undang telah menunjukkan sikap yang sama dengan Putusan MK yang memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka. Hal ini tercermin 94 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU Pemilu. 19. Bahwa sikap DPR RI dan Pemerintah yang memilih sistem proporsional terbuka bukan hanya karena mengacu pada Putusan MK Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 berikut semua alasan dan argumentasinya, tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat luas yang cenderung lebih memilih sistem proporsional terbuka dibandingkan sistem proporsional tertutup. 20. Bahwa konsistensi sikap masyarakat yang lebih memilih sistem proporsional terbuka diserap oleh 8 (delapan) Partai Politik yang memiliki kursi di DPR, yakni Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FPGERINDRA), Fraksi Partai Nasdem (FNASDEM), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang secara resmi telah menolak sistem proporsional tertutup sebagaimana disampaikan dengan pernyataan sikap secara terbuka pada hari Minggu 8 Januari 2023, yang bunyinya: (1) Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. (2) Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas ne bis in idem. (3) KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Kami mengapresiasi kepada Pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama. (5) Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi. 95 21. Bahwa sangat jelas bahwa tidak ada situasi baru, dinamika baru atau perkembangan baru yang signifikan terkait sistem proporsional terbuka ini. Pelaksanaan Pemilu 2009, 2014 dan 2019 justru berlangsung dengan partisipasi yang terus meningkat yakni Pemilu Legislatif 2009 sebesar 70,9%, Pemilu Legislatif 2014 sebesar 75,11% dan Pemilu legislatif 2019 sebesar 81,69%. 22. Bahwa namun demikian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) lebih memilih sistem proporsional tertutup, sikap ini berbeda dengan sikap 8 (delapan) Fraksi Partai di DPR RI yakni FPG, FGERINDRA, FNASDEM, FPKB, FPD, FPKS, FPAN, dan FPPP. Bahwa dari FPDIP memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa FPDIP berpendapat meskipun Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun hal tersebut tidak untuk dimaknai bahwa peserta Pemilu adalah orang perorangan dalam Partai Politik dikarenakan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah Partai Politik. Dengan demikian amat terang dan jelas bahwa Partai Politik lah yang berkompetisi dalam ajang kontestasi pesta demokrasi yang sebagai konsekuensi logis Partai Politik lah yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja calon anggota legislatif terbaik menurut versi pertimbangannya yang dapat dipilih untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD sebelum dipilih oleh rakyat. Tentunya setelah melalui proses seleksi dan rekrutmen, pendidikan yang panjang. Sehingga sejatinya isu proporsional terbuka atau tertutup bukanlah menjadi isu konstitusional norma, melainkan lebih kepada aspek kemanfaatan. Tentunya, setelah melalui berbagai rangkaian proses, mulai dari rekrutmen, seleksi pendidikan kader yang berjenjang, penjaringan, dan penyaringan, hingga pada akhirnya akan diusulkan untuk dihadirkan sebagai calon anggota legislatif. Karena dalam rezim hukum pemilu, permasalahannya tidak sekadar lahirnya wakil rakyat melalui proses yang demokratis, melainkan lebih jauh lagi, agar dapat 96 mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berintegritas demi menjamin konstitusi, konsistensi, dan kepastian hukum, serta hadirnya sistem pemilu yang efektif dan efisien. Kedua hal terakhir ini luput dari pertimbangan pihak yang mendukung sistem proporsional terbuka. Mengingat lahirnya wakil rakyat yang berintegritas, tentu bukan saja kerja satu hari, membutuhkan proses panjang, dimana partai politiklah yang selama ini mewakafkan diri untuk mengambil peran tersebut. Memang sejatinya, isu proporsional terbuka dan tertutup bukanlah menjadi isu konstitusionalitas norma. Akan tetapi, setelah mengalami tiga kali pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara proporsional terbuka, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, Permohonan para Pemohon amat sangat relevan dan layak untuk diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terlebih, dengan mengedepankan aspek kemanfaatan, tanpa mengurangi aspek keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. b. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu yang harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia jujur dan adil, dan demokratis, maka yang harus menjadi pertanyaan saat ini apakah sistem Pemilu yang diterapkan telah memenuhi prinsip-prinsip Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, porporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Begitu juga halnya dengan kebijakan negara yang diambil di dalam pembentukan UU Pemilu (politik hukum UU Pemilu) sehubungan dengan permohonan pengujian undang-undang oleh para Pemohon. Sehingga amat sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan politik hukum pembentukan UU Pemilu, sekaligus untuk memastikan apakah politik hukum yang diharapkan melalui perumusan pasal-pasal a quo UU Pemilu sudah tercapai. Dan seandainya belum tercapai, sistem Pemilu seperti apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. c. Bahwa secara filosofis, kaidah demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Setelah mempelajari kembali risalah pembahasan dalam pembentukan UU Pemilu, pembahasan tentang sistem pemilu yang ideal untuk diterapkan di Indonesia tidak 97 dilakukan secara mendalam karena pembahasan saat itu dilakukan dengan memilih paket isu krusial Pemilu yang ditawarkan dalam pembahasan, yakni sebagai berikut: • Parliamentary threshold: 4-5 persen; • Presidential threshold: 10-25 persen; • Dapil magnitude: 3-10; • Sistem pemilu terbuka dan terbuka terbatas; dan • Metode konversi suara Sainte-Lague murni dan metode Kuota Hare. Pada saat itu tidak terdapat pembahasan secara mendalam terkait sistem Pemilu karena semua paket tersebut menawarkan opsi proporsional terbuka dan proporsional terbuka terbatas, hal ini dikarenakan pembahasan Pansus kala itu mengacu kepada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Seolah-olah semua terhipnotis bahwa sistem proporsional terbuka yang konsisten, padahal MK juga tidak pernah menyatakan bahwa sistem pemilihan umum proporsional tertutup itu adalah inkonstitusional, dikarenakan itu hanya pilihan hukum (open legal policy) pembentuk undang-undang. Di samping itu, perdebatan dalam pembahasan RUU Pemilu lebih dititikberatkan terhadap permasalahan Parliamentary Threshold dan raihan suara sah nasional untuk Partai Politik mencalonkan presiden. Dengan demikian sangat relevan apabila pengaturan mengenai sistem Pemilu diuji oleh para Pemohon a quo. d. Bahwa sehubungan dengan pengujian sistem Pemilu dalam Perkara a quo, perlu kiranya terlebih dahulu untuk melihat hal-hal yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim MK kala itu dalam memutus Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 yang menguatkan sistem Pemilu terbuka terbatas menjadi sistem proporsional terbuka. e. Bahwa pertimbangan MK pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, yang pada intinya sebagai berikut: …Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih 98 sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak; … Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. (vide Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hlm 103-105). Dengan mendasarkan pada Putusan MK terdapat beberapa hal yang diharapkan terwujud melalui sistem proporsional terbuka, yaitu: - rakyat bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih; - lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih dikarenakan dengan mendasarkan perolehan suara terbanyak; - lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya; - kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada Partai Politik peserta Pemilu; - konflik internal Partai Politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan, apakah yang diharapkan oleh MK dengan pelaksanaan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah terpenuhi dalam pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. 99 f. Bahwa ditinjau dari landasan sosiologis, penerapan sistem proporsional terbuka di Indonesia didasari oleh adanya kekhawatiran dominasi Partai Politik dan oligarki Partai Politik serta kebutuhan atas keterbukaan untuk mengakomodir partisipasi masyarakat secara luas sehingga pelaksanaan Pemilu diubah dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat yang diinginkan dan kondisi yang lebih baik dalam memilih wakilnya secara langsung sesuai kehendaknya. Pertanyaannya, seberapa besar manfaat dari penerapan sistem proporsional terbuka dalam konteks demokrasi dan penguatan Partai Politik setelah tiga kali Pemilu proporsional terbuka pasca putusan MK? g. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan dan regulasi Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, telah menegaskan yang menjadi peserta Pemilu adalah Partai Politik. Sehingga sudah sepatutnya yang bersaing dalam perolehan suara dalam kontestasi Pemilu adalah Partai Politik, bukan orang perorangan dari perwakilan Partai Politik. h. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) dan UU Pemilu. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum UU Partai Politik, Partai politik dikonstruksikan sebagai pilar demokrasi. Untuk itu Partai Politik perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Bahwa penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta 100 rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Kedua tujuan tersebut tidak akan mungkin tercapai apabila sistem Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dikarenakan dalam sistem proporsional terbuka tidak mensyaratkan dan membutuhkan adanya seleksi dan rekrutmen anggota yang selektif sampai kepada derajat ideologis. Padahal yang membedakan partai yang satu dengan partai yang lain adalah terletak pada ideologi partai. Pada sistem proporsional terbuka tidak dibutuhkan pengkaderan penguatan kapasitas kader melalui pendidikan politik atau sekolah partai yang selektif, ketat, dan berkesinambungan dikarenakan pada saat pencalonan nantinya tidak diberlakukan nomor urut sebagai prioritas calon anggota legislatif terpilih yang bakal jadi. Dalam sistem proporsional terbuka, partai tidak memiliki kekuasaan untuk menempatkan calon-calon terbaik menurut versi partai untuk bisa diprioritaskan terpilih. Padahal mereka yang diprioritaskan terpilih oleh partai, biasanya sudah melalui serangkaian proses seleksi yang begitu ketat tidak hanya proses rekrutmen tapi Pendidikan caleg dan penjaringan dan penyaringan yang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, politik, dan hukum dari Partai Politik kepada konstituennya. Begitu pula terhadap tujuan kedua yang mengutamakan fungsi partai terhadap negara dan rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan atau kompetensi akan sulit dicapai, mengingat dalam sistem proporsional terbuka basisnya bukan kompetensi melainkan berdasarkan kesukaan. i. Diaturnya peran Partai Politik sebagai peserta Pemilu dan sebagai pilar demokrasi, tentunya bukan tanpa alasan. Bahwa secara umum, Partai Politik bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, secara khusus, Partai Politik bertujuan untuk 101 meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan apabila dilihat lebih jauh lagi Partai Politik diamanatkan untuk menjadikan pabrikan calon pemimpin-pemimpin bangsa yang akan duduk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian dan oleh karenanya penguatan Partai Politik menjadi suatu keniscayaan yang cenderung bersifat mutlak, sehingga pengaturan terkait Pemilu dan khususnya sistem Pemilu sudah seharusnya mengarah kepada penguatan Partai Politik. j. Meskipun terdapat pendapat hukum MK berkaitan dengan sistem proporsional terbuka, FPDIP berpendapat bahwa tidak ada pernyataan secara tegas dari MK yang memerintahkan ditetapkannya sistem proporsional terbuka dalam Pemilu di Indonesia. FPDIP berpandangan bahwa pemilihan sistem Pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). Tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari diaturnya salah satu dari kedua sistem tersebut. Hanya saja pada saat merumuskan Pasal-Pasal a quo UU Pemilu yang diujikan para Pemohon, DPR RI memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan sistem proporsional terbuka dengan harapan proses Pemilu dapat lebih baik. k. Dengan demikian, sistem proporsional tertutup pada Pemilu dapat lebih sejalan dengan perkembangan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dikarenakan pertarungan tidak didasarkan pada orang- perorangan dalam satu partai melainkan lebih ditekankan pada kompetisi 102 antar partai yang pada akhirnya akan mempercepat proses konsolidasi demokrasi. l. Sistem proporsional tertutup memastikan penataan dan penyempurnaan Partai Politik akan menjadi terukur, jelas, dan transparan menuju model Partai Politik modern yang berorientasi pada fungsi, yakni lahirnya budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi dan memaksimalkan fungsi Partai Politik terhadap negara maupun rakyat. Kedua fungsi tersebut hanya bisa terlaksana melalui konsistensi giat Partai Politik melalui sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang baik, mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat, serta melalui pendidikan politik, pengkaderan, serta rekrutmen politik yang efektif untuk dapat menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing untuk mengisi jabatan- jabatan publik. m. Bahwa seandainya ada yang mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup cenderung menghasilkan oligarki politik seperti membeli kucing dalam karung, pertanyaannya adalah dalam perspektif apa? Apa iya Partai Politik mau sewenang-wenang untuk menempatkan sembarang orang? Pastinya tidak. Melalui sistem proporsional tertutup, Partai Politik dapat mendorong untuk memastikan kader-kader terbaiknya, orang-orang yang kompeten dan terbaik di bidangnya, keterwakilan semua pihak, baik berdasarkan suku, agama, kewilayahan, dan profesi, bisa diprioritaskan untuk menjadi calon terpilih. Kekuasaan yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai oligarki politik atau kekuasaan politik yang begitu dominan (dalam makna negatif) yang dimiliki oleh Partai Politik dikarenakan kesemuanya didasarkan kepada basis kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sehingga kekhawatiran untuk hadirnya anggota legislatif yang tidak berkualitas dan tidak paham akan fungsi kedewanan akan dapat dihilangkan. Kekhawatiran dapat direduksi dengan menempatkan nama-nama calon legislatif dalam format surat suara, disamping pengumuman publikasi-publikasi resmi di ruang publik. Apalagi saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. n. Terkait dengan anggapan anti demokrasi, partai dapat sewenang-wenang untuk menempatkan calon yang diprioritaskan jadi (nomor urut 1 atau 103 nomor urut 2), hal itu juga tidak beralasan dikarenakan sekalipun yang dicoblosnya Partai Politiknya tetapi mayoritas rakyat sudah sangat paham untuk berdemokrasi dan sudah berpengalaman mengikuti pemilu dengan berbagai sistem dan model. Partai Politik akan berpikir matang untuk menempatkan calon-calon terbaiknya di “nomor jadi” dikarenakan seandainya salah menempatkan calon akan langsung berpengaruh pada elektoral partainya. Bisa calon-calon potensial pindah ke partai lain atau masyarakat pemilih tidak akan memilih partai tersebut. o. Melalui sistem proporsional tertutup, penguatan Partai Politik dipastikan hadir, dan konsolidasi demokrasi pastinya akan lebih cepat. Sistem seleksi, rekrutmen keanggotaan, dan pengkaderan secara natural akan terlindungi. Keanggotaan, peran dan kontribusi aktif kader akan menjadi penilaian utama disamping kompetensi itu sendiri sehingga kelembagaan Partai Politik akan semakin matang dan masing-masing Partai Politik akan memiliki pola, sistem, karakter, bahkan ideologi sendiri yang menjadi pembeda dengan Partai Politik lainnya. Keadaan mana semakin diperkuat lagi dengan pendidikan politik dan pengkaderan Partai Politik untuk memastikan calon-calon terbaik yang akan dihadirkan kepada rakyat untuk dipilih. Pastinya, mereka populer tetapi kompeten dan berkualitas. Inilah yang menjadi pembeda dengan sistem proporsional terbuka yang memungkinkan siapa saja sepanjang disukai (belum tentu punya kompetensi dan kualitas dan bahkan memahami ideologi dan karakter partainya) dapat terpilih. p. Melalui sistem proporsional tertutup, Partai Politik pastinya akan bekerja lebih keras lagi, baik dalam proses seleksi, rekrutmen, pengkaderan, dan pendidikan politik guna menghasilkan kader-kader terbaik yang tidak hanya berkompeten dibidangnya dan berideologi partai, namun cakap secara elektoral. Setidaknya publik akan terlindungi dari kesalahan memilih orang dikarenakan kader-kader yang ditempatkan sebagai anggota legislatif oleh Partai Politik merupakan kader-kader terbaik Partai Politik yang berkompeten dan berkualitas. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, dimana kader-kader Partai Politik yang dipilih berdasarkan potensi perolehan suara terbanyak dari masyarakat, yang seringkali hanya didasarkan kepada kesukaan atau bahkan pada kekuatan 104 modal/kekuasaan tanpa memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan atau bahkan sama sekali tanpa melalui pembekalan dan pendidikan politik yang cukup. Oleh karenanya, dalam perjalanan pemerintahan seringkali kader-kader tersebut tidak mampu mempresentasikan kinerja dan value serta merepresentasikan ideologi Partai Politik. Saat ini sulit membedakan mana anggota legislatif yang merupakan kader partai A, mana yang kader partai B, mana yang kader partai C, dan seterusnya, karena kehadiran mereka bukan didasarkan pada pembedaan ideologi semata, tetapi lebih dititikberatkan pada kekuatan elektoral melalui dominasi kapital. q. Lebih lanjut, bahwa apa yang dicita-citakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk/agar: • Dalam Pemilu, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, pada faktanya justru berkebalikan dengan hadirnya dominasi pemegang kapital dan pemegang kekuasaan yang mengakibatkan rakyat tidak bebas dalam mempergunakan hak pilihnya. • Pemilu lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih dikarenakan dengan mendasarkan perolehan suara terbanyak; pada faktanya juga sangat berkebalikan dikarenakan terdapat kompleksitas format surat suara yang menyulitkan pemilih, di samping menimbulkan konsekuensi kerumitan dalam teknis pemungutan dan penghitungan suara, bahkan menimbulkan permasalahan yang luar biasa dalam konteks saksi, apakah saksi untuk kepentingan Partai Politik ataukah orang-perorangan dalam Partai Politik. • Lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya; justru berkebalikan karena bagi calon pada faktanya saksi yang ada hanya saksi Partai Politik, padahal saksi Partai Politik belum tentu mengamankan suara untuk semua calon yang namanya terdaftar sehingga berpotensi untuk hadirnya penyimpangan atau kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Bagi masyarakat, juga jauh dari rasa keadilan karena masyarakat kehilangan proteksi atau hak untuk mendapatkan calon-calon yang terbaik yang seharusnya direkomendasikan oleh 105 partai politik melalui sistem rekrutmen, pengkaderan dan pendidikan Partai Politik. • Kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada Partai Politik peserta Pemilu; pada faktanya dikarenakan kompetisi bersifat individualistis antara orang perorangan dalam satu partai atau terdapat kompleksitas pelaksanaan. Saksi adalah saksi Partai Politik justru kemenangan akan sulit dipastikan kalau calon anggota legislatif tersebut tidak menempatkan saksinya di setiap TPS untuk mengamankan suaranya. • Konflik internal Partai Politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi; pada faktanya justru konflik internal tersebut semakin tinggi dan memanas dikarenakan persaingan atau kompetisi bukan antar Partai Politik saja tetapi antar calon anggota legislatif dalam satu Partai Politik juga, sehingga potensi konflik akan semakin besar. Dengan demikian, tujuan-tujuan sebagaimana diharapkan oleh MK tidak tercapai melalui sistem proporsional terbuka. r. Sistem proporsional terbuka terbukti telah menghasilkan politik berbiaya tinggi, bahkan cenderung mengakibatkan kemunduran demokrasi dengan hadirnya money politics, liberalisasi demokrasi, demokrasi transaksional, kompetisi personal yang cenderung individualistis dan oligarki politik dikarenakan sistem Pemilu yang begitu kompleks dan rumit yang tidak hanya berimplikasi pada banyaknya kebutuhan akan sumber daya manusia penyelenggara Pemilu maupun pengawas Pemilu, sumber daya manusia peserta Pemilu, baik calon anggota legislatif maupun struktur Partai Politik, meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung, atribut kampanye yang bersifat personal, yang kesemuanya berimplikasi pada meningkatnya biaya Pemilu. Tidak hanya menjadi beban negara, namun juga menjadi beban Partai Politik maupun para calon anggota legislatif. s. Selain itu, FPDIP perlu juga menyampaikan bahwa sejak penerapan sistem Pemilu dengan proporsional terbuka, ternyata dalam praktiknya timbul berbagai dinamika yang tidak diharapkan. Sebagai contoh FPDIP 106 menyampaikan berbagai temuan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem proporsional terbuka sebagai berikut: • Diperlukan waktu dan tenaga sumber daya manusia yang lebih untuk melakukan rangkaian proses administrasi dalam pencalonan nama calon anggota legislatif yang masuk dalam surat suara; • Pencetakan surat suara masing-masing daerah pemilihan yang tidak seragam karena setiap daerah pemilihan di setiap tingkatan daerah memiliki nama calon yang berbeda-beda sehingga membutuhkan banyak tenaga dan waktu; • Kesulitan pemilih khususnya bagi pemilih yang tidak cukup memadai pengetahuan politiknya dalam menetapkan pilihannya karena banyaknya pilihan nama calon anggota legislatif dalam surat suara untuk tiap tingkatan daerah; • Proses penentuan keabsahan dan penghitungan suara dengan banyaknya pilihan nama calon anggota legislatif membutuhkan kecermatan, durasi waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan; • Proses pengadministrasian dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kolom calon dan kolom partai membutuhkan kecermatan, durasi waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan. Begitu pula dalam kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat pusat. t. Dengan sistem proporsional tertutup, pertempuran dikedepankan dengan pertempuran kolektif atas ide, gagasan, dan ideologi Partai Politik, bukan kompetisi perorangan atau personal yang lebih mengedepankan pada kekuatan kapital, kekuasaan, maupun oligarki politik. Jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka akan sulit untuk memproteksi siapa yang sejatinya layak dalam konteks mantap ideologi, mantap kompetensi, dikarenakan Partai Politik tidak memiliki kewenangan untuk memberikan prioritas. u. Selain itu, berkaca pada implementasi Pemilu Serentak tahun 2014 dan 2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka, masih terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut: 107 • Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 dan tahun 2019 tidak optimal karena pada implementasinya kandidat calon anggota legislatif terlalu fokus sosialisasi terkait sosok atau figur daripada sosialisasi ideologi atau program kerja yang dicanangkan para kandidat calon anggota legislatif. Sehingga hal tersebut menimbulkan persaingan ketat antar kandidat dalam satu partai dan mengakibatkan konflik internal partai peserta pemilu. • Maraknya money politics pada pelaksanaan Pemilu di tahun 2014 dan tahun 2019 sebagai dampak dari ketatnya persaingan antar kandidat calon anggota legislatif menimbulkan praktik jual beli suara melalui modus money politics. • Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, terdapat 16.418 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami permasalahan, dengan rincian 10.520 TPS yang logistiknya tidak lengkap, 3.411 TPS surat suaranya tertukar antar daerah pemilihan atau antar TPS, dan 2.487 TPS yang mulai pemungutan suara lebih dari 7 jam. v. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan tersebut, FPDIP memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat memutus untuk Menerima Keterangan FPDIP secara keseluruhan. Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 23. Selanjutnya, DPR RI menyampaikan hasil kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU) tertanggal 11 Januari 2023, sebagai berikut: a. Sesuai dengan UU Pemilu bahwa KPU adalah Lembaga pelaksana Undang-Undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan Pemilu. Atas dasar tersebut Komisi II DPR RI mengingat KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya dalam setiap tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. b. Komisi II DPR RI menekankan kembali agar KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, independen, 108 mandiri dan profesional untuk suksesnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. c. Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu. d. KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan UU Pemilu yang menggunakan sistem Pemilu Proporsional Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu dan dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 22-24/PUU- Vl/2008 pada 23 Desember 2008. e. Komisi II DPR RI mendesak kepada Bawaslu untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu secara definitif melalui mekanisme Job Fit guna memastikan penyelesaian seluruh masalah internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif. f. Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP bersepakat bahwa Penetapan Daerah Pemilihan untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama. C. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN UU PEMILU Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang- undang sebagai berikut: 1. Rapat Kerja Ke-1 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) (30 November 2016): • Tjahjo Kumolo – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: 109 “... bahwa Partai Politik merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga partai politik memiliki fungsi yang harus dijalankan secara berkelanjutan, baik itu fungsi kaderisasi maupun fungsi rekrutmen politik yang merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik. Pemerintah tidak dapat masuk pada ranah ini karena hal ini merupakan kewenangan masing-masing partai politik yang mempunyai anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yang mungkin berbeda atau sama serta tentu memiliki kebijakan dan strategi tersendiri dalam memasuki proses pemilihan umum.” • Drs. H. Akhmad Muqowam – Anggota DPD RI: “… sebuah idealitas penyelenggaraan Pemilu adalah menciptakan sebuah sistem Pemilu yang dan tata politik demokrasi yang mampu menciptakan pemerintahan yang stabil, bersih, berintegritas dan dihasilkan dari sebuah pemilihan demokratis secara langsung sebagaimana adagium voks populi voks day.” • Achmad Baidowi, S.Sos. – F. PPP: “… pemilihan DPR, DPRD bahwa sistem Pemilu yang diusulkan pemerintah dengan proporsional terbuka terbatas membuat kami juga cukup membingungkan maka kami bertahan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang sudah dilakukan dua periode yaitu dengan sistem terbuka proporsional murni dengan suara terbanyak. Keluhan yang ada terkait dengan banyaknya caleg yang lolos tanpa seleksi maka kita tinggal mengatur menyeleksi secara ketat, memperketat syarat menjadi calon anggota legislatif.” 2. Rapat Dengar Pendapat Umum ke-3 DPR RI dengan Kapus Penelitian dan Politik LIPI, Hakim Anggota Mahkamah Agung, Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pakar Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Mantan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI (18 Januari 2017): • Ir. Fandi Utomo – F. P. Demokrat: 110 “…pendapat Partai Demokrat yang terutama yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini skema penting buat kita untuk merumuskan skema yang utuh terhadap sistem Pemilu kita itu karena saya ingin mengingatkan tujuan kita menyusun satu skema yang utuh terhadap sistem Pemilu itu untuk memastikan pemerintahan yang efektif yang dinyatakan dengan satu presidensil yang kokoh. Yang kedua sistem yang menunjukan keterwakilan yang jelas. Keterwakilan yang jelas tanpa harus menghilangkan suara rakyat dalam hal ini prinsip kedaulatan rakyat sungguh-sungguh kita perhatikan. 3. Rapat Kerja Ke-5 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya (16 Februari 2017): • Sutriyono, S.Pd., M.Si – F. PKS: “… PKS memandang bahwa kalau kita bicara mengenai sistem Pemilu yang ideal ini barangkali pendekatannya sangat relatif, ini ideal menurut siapa? apakah ideal menurut pemerintah, menurut penguasa, ideal menurut partai politik, ideal menurut rakyat, atau ideal menurut kepentingan yang mana. Kami memandang bahwa, diantara berbagai titik temu yang memungkinkan, maka PKS mengambil kesimpulan bahwa, sesuai dengan DIM nya itu PKS memilih atau menentukan sikapnya untuk kepada ‘sistem proporsional terbuka’. Ini kami pandang dengan ‘sistem proporsional terbuka’ itu akan terbangun kedekatan antara pemilih dengan kandidat yang ditawarkan oleh partai politik. Hal ini kami pandang akan semakin meningkatkan responsibility, karena rakyat secara langsung bisa menagih/bisa menegur calon yang di pilih, dan dia mengemban tugas itu. Jadi dengan ‘sistem proporsional terbuka’ itu akan terjadi kedekatan antara pemilih dengan yang di pilih dan itu kami pandang tingkat tanggungjawab dari anggota DPR terhadap konsituen itu akan tinggi.” • Achmad Baidowi, S.Sos – F. PPP: 111 “… Fraksi PPP meyakini sistem Pemilu legislatif proposional terbuka yang mengisyaratkan penetapan anggota DPR sudah dilakukan 2 kali Pemilu masih sangat relevan, karena untuk memperkuat dukungan dan keterwakilan dalam jabatan legislatif yang berimbang, dalam Pemilu serentak artinya dalam Pemilu legislatif nanti penetapan caleg terpilih menggunakan suara terbanyak atau terbuka.” 4. Rapat Dengar Pendapat Umum ke-4 DPR RI dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) beserta jajarannya, Ketua LSM Kemitraan beserta jajarannya, dan Ketua Centre For Election and Political Party (CEPP) beserta jajarannya (1 Februari 2017) • Heru P. Kasidi – Kemeneg Pemberdayaan Perempuan: “... Dalam hal penyempurnaan UU Kepemiluan tahun 2019 usul kami yang pertama sistem Pemilu apapun yang akan ditetapkan oleh DPR apakah sistem proporsional tertutup atau terbuka tetap dengan menjamin kepastian terpenuhinya kuota tiga puluh persen keterwakilan di lembaga legislatif baik nasional, provinsi dan kabupaten.” 5. Rapat Kerja Ke-6 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya (17 Februari 2017): • Ketua Rapat: “… baik, kita rekap ini rekap mungkin. … Dua, sistem Pemilu anggota DPR dan DPRD diserahkan kepada Panja dengan pilihan, satu proporsional terbuka seperti Pemilu sebelumnya, itu diusulkan oleh Gerindra, PAN, PKB dan seterusnya. Masing- masing fraksi silakan di plototin ini supaya nanti kalau ada salah ketik ya misalnya ternyata di nomor dua tolong langsung di interupsi nanti. Kedua, proporsional tertutup mencoblos partai bukan calon, ya itu Golkar, PDIP tetap seperti usulan RUU ya ini seperti dalam usulan RUU. Tetap seperti usulan RUU itu disebelah sini jangan sebelah kanan, di tabel yang sebelah kiri, 112 nah gitu ya kan, Golkar, PDIP. Kemudian tiga proporsional terbuka terbatas varian baru boleh mencoblos partai dan boleh mencoblos ini usulan dari Pak Laoly kemarin ya, fraksi-fraksi tidak ada sikapnya disini ya, masih internalisasi ya kemarin itu.” 6. Rapat Kerja ke-7 Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu (22 Maret 2017): • Dr. IR. Hetifah Sjaifudian., MPP – F. P. Gerindra: “... Adapun hasil kunjungan kerja yang penting untuk menjadi masukan dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut: … Pemilu legislatif di Meksiko menggunakan sistem campuran. Pemilu legislatif di Meksiko dilakukan untuk memilih kongres dengan menggunakan sistem campuran baik itu sistem simple majority dan sistem representasi proporsional. Presentasi dari sistem simple majority adalah 60% dan sistem representasi proporsionalnya adalah sebesar 40%. … Adapun sistem simple majority di Meksiko adalah sistem dimana calon dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara terbanyak atau mirip dengan sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan di Indonesia. Sedangkan sistem representasi proporsional yang dijalankan di Meksiko lebih dekat pula dengan sistem tertutup sehingga bisa jadi sistem campuran ini adalah sistem alternatif dari dua pilihan yang ada mengemuka saat ini di RUU Pemilu yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Untuk mendapatkan suara pada pemilihan legislatif di Meksiko yang mendapatkan sistem campuran, baik itu sistem simple majority dan sistem representasi proporsional dilakukan melalui 1 surat suara. Pada saat hari H tersebut, pemilih akan menusuk atau mencoblos pada gambar partainya yang selanjutnya hal ini otomatis akan menjadi suara untuk simple majority dan sistem proporsional.” • Drs. Sirmadji, MPD – F. PDIP: 113 “… Adapun hasil kunjungan kerja adalah sebagai berikut: Terkait dengan Pemilu legislatif Jerman menggunakan sistem campuran. Pemilu Jerman menggabungkan dua sistem dimana dari 598 anggota burstaat itu 299 dipilih atau diperebutkan secara langsung oleh calon orang per orang 1 orang mewakili 1 distrik. Kemudian, yang 299 dipilih dengan sistem pemilihan tertutup jadi tertutup dan dihitung secara nasional. Jadi tidak untuk meminimalkan suara yang hilang itu di Jerman itu suara dari seluruh dapil itu dikumpulkan secara nasional baru dari situ dihitung berapa porsi dari masing-masing partai.” • Al Muzammil Yusuf – F. PKS: “Nah ini bagi pemerintah saya kira, kita rujukan utama di dalam menyusun UUD ini tentu ada pada UUD yang diatur Pasal 22E dan putusan-putusan MK yang tentu tidak bisa kita… Sepanjang itu tidak terlangkahi saya kira itu sampai untuk kitra diskusikan.” 7. Rapat Kerja Ke-12 DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, Dirjen Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan beserta jajarannya (29 Mei 2017): • Diah Pitaloka – F. PDIP: “… berhubungan bicara tentang konstruksi parlemen, bagaimana men-design satu sistem Pemilu dengan menjaga dan meningkatkan proporsionalitas ini kan bicara design Pemilu, sehingga derajat keterwakilannya atau design keterwakilannya termasuk juga ini konsekuensinya adalah design.” • Sekjen Kemendagri – Pemerintah: “... sistem Pemilu ini kita rancangkan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas termasuk didalamnya dalam konteks metode perhitungan perolehan suara. Pasal 4 huruf b RUU Pemilu itu sudah sangat tegas bahwa sistem Pemilu ini kita rancang untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas 114 termasuk dalam konteks metode perhitungan perolehan suara. Mengapa Pemerintah memberikan simulasi-simulasi pilihan, tentu pilihan kita semua di dalam pembentuk undang-undang ini. Simulasi bagaimana yang punya simpangan yang mendekatkan diri kepada keterwakilan daripada derajat keterwakilan yang lebih tinggi. Itulah kita sampaikan.” 8. Rapat Kerja Ke-15 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Dirjen Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia berserta jajarannya, Ketua dan Anggota KPU beserta jajarannya (8 Juni 2017): • Bambang Riyanto – F. P. Gerindra: “… Ya sebenarnya saya ini dulu pingin ini segera selesai, berkualitas, general dan visioner. Dari awal saya sudah mengatakan seperti itu. kita tidak bisa tanpa target karena ini berkaitan nanti pada penyelenggaraan Pemilu. Dari awal saya sudah mengingatkan itu dan saya sadar bahwa setiap kita membicarakan itu tidak selalu tetap, kadang-kadang berubah juga. Itu hal yang merupakan sebuah keniscayaan dan saya tidak merasa Pimpinan memaksa, saya tidak merasakan itu. kita berusaha mengakomodasi apalah yang berkembang. Dari Fraksi Partai Gerindra tetap mengusulkan terbuka.” • Achmad Baidowi – F. PPP: “... dengan sistem proposional terbuka maka representasi keterwakilan masyarakat akan terjalin melalui sistem prroposional terbuka ini.” • Rambe Kamarulzaman – F. P. Golkar “… misalnya sistem Pemilu, apakah tidak kita kerucutkan sekarang bukan lagi antara tertutup dan terbuka itu, saya kira fraksi kami pada waktu itu sudah rada bergeser varian yang disampaikan oleh Pemerintah terbuka terbatas. Pada akhirnya misalnya bukan lagi tertutup – terbuka atau terbuka terbatas, atau 115 tinggal satu misalnya terbuka terbatas. Seperti PKB, Ketua yang menyampaikan ke saya, kita mau terbuka terbatas ini asal begini aturan detilnya terbuka terbatas, ayo kita bicarakan.” • Hetifah – F. P. Golkar “… karena istilah yang kita gunakan tetap terbuka terbatas namun yang dimaksudkan itu berbeda, saya kira tidak ada salahnya kita meminta kembali Pemerintah di dalam Forum Pansus ini untuk sedikit menjelaskan Pak, usulan yang baru itu yang Bapak maksud terbuka terbatas itu apa sehingga kemudian menggugah Golkar sehingga mau berubah kesana, begitu dan saya juga yakin mungkin teman-teman yang lain termasuk Pak Benny dan Pak Fandi pun mungkin juga semerta-merta langsung berubah.” 9. Rapat Kerja Ke-19 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia berserta jajarannya, Ketua dan Anggota KPU beserta jajarannya, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, dan Ketua DKPP beserta jajarannya (13 Juli 2017): • H. Totok Daryanto, S.E. – F. PAN: “... bahwa sistem proposional terbuka merupakan pilihan ideal saat ini. Hal ini berbeda apabila diterapkan sistem proposional terbuka terbatas yang pada hakikatnya merupakan sistem proposional tertutup yang mengharuskan pemilih mencoblos tanda atau nomor urut partai dan setelahnya partai yang bersangkutan yang akan menentukan calon terpilih yang duduk diparlemen, bukan rakyat itu sendiri. Hal tersebut menurut Fraksi PAN merupakan bentuk langkah mundur dalam berdemokrasi di tanah air.” • Rambe Kamarun Zaman – F. P. Golkar: “... penegasan terhadap sistem Pemilu proporsional terbuka ini semata-mata dilandasi tekad Fraksi Partai Golkar dengan tujuan agar kedaulatan rakyat beroperasional secara nyata dalam 116 kehidupan politik. Proposional terbuka memberikan jaminan bagi rakyat atau pemilih untuk dapat menyeleksi calon dari daftar yang disediakan partai sesuai dengan yang diinginkan.” • Hj. Siti Masrifah, MA – F. PKB “…Bagi Fraksi PKB, sistem Pemilu proporsional terbuka lebih menjamin terpenuhinya hak demokrasi warga negara. Apalagi di tengah iklim berdemokrasi, dan tatanan masyarakat yang semakin terbuka seperti sekarang ini. Penentuan pilihan politik warga negara telah didasarkan pada pertimbangan yang lebih logis dan terbuka, dibandingkan pertimbangan primordialitas atau lainnya.” 10. Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU Tentang Pemilihan Umum (20 Juli 2017): • Ir. H. Muhammad Lukman Edi, M.Si. – Pimpinan Pansus “…3. Sistem pemilihan umum adalah suatu metode yang mengatur serta memungkinkan bagi warga negara Indonesia untuk memilih para calon wakil rakyat. Terkait dengan pilihan fraksi-fraksi terhadap isu ini, maka telah disepakati sistem pemilihan umum yang akan digunakan pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Sehubungan dengan sistem pilihan umum yang telah disepakati tersebut, pasal-pasal terkait yakni di dalam Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 411 ayat (2), Pasal 422 serta Pasal 426 ayat (3).” • Dr. Benny K. Harman. S.H. – F. P. Demokrat “… yang berkaitan dengan isu yang ketiga sistem Pemilu, Fraksi Partai Demokrat jelas mendukung sistem Pemilu terbuka untuk menjunjung tinggi kompetisi sehat dalam Pemilu dan juga menghargai kedaulatan rakyat.” • H. Yandri Susanto – F. PAN 117 “… Pertama, sistem Pemilu. Semua kita sepakat dengan sistem terbuka. Karena itu memang juga di Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Amanat Nasional menganut sistem terbuka.” • Johnny G. Plate – F. P. Nasdem “…Yang kedua saudara/saudari sekalian terkait dengan sistem pemilihan umum. Kita bersama-sama telah melaksanakannya dengan baik. Konstituen kita telah mengetahui dengan baik kalau tidak kita sebutkan sebagai ahli bahwa sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah sistem yang cocok dan tepat dengan kondisi politik masyarakat dan bangsa kita.” D. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 118 Keterangan Tambahan DPR KETERKAITAN PASAL DIUJIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT Pasal 168 ayat (2) “Pemilu untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Pasal 342 ayat (2) “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat (I) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.” Pasal 353 ayat (1) huruf b “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: a. … b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; dan” Pasal 386 ayat (2) Pasal 12 “KPU bertugas: a. …; b. …; c. …; d. …; e. …; f. …; g. …; h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya. …” Pasal 13 a. “…; b. …; c. …; d. …; e. …; f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; ….” Pasal 15 “Tugas KPU Provinsi: a. … b. … c. … d. … e. … f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; g. … h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; …” Pasal 16 119 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT huruf b “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: a. .... b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.” Pasal 420 huruf c dan d “Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: a. ... b. ... c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.” Pasal 422 “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dari partai politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di “KPU Provinsi berwenang: a. …; b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya; …” Pasal 18 a. “…; b. …; c. …; d. …; e. …; f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; g. … h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; …” Pasal 19 “KPU Kabupaten/Kota berwenang: a. …; b. …; c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya; …” Pasal 93 “Bawaslu bertugas: a. …; b. …; c. …; 120 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing- masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.” Pasal 426 ayat (3) “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.” d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 1. …; 2. …; 3. …; 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; …” Pasal 97 “Bawaslu Provinsi bertugas: a. …; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1. …; 2. …; 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi; 4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi; …” Pasal 101 “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. …; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1. …; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 4. …; 5. …; 6. …; 7. …; 8. …; 9. …; 10. …; 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;” Pasal 123 “Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan 121 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.” Pasal 167 a) “…; b) …; c) …; d) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. ….” Pasal 184 (1) “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 122 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT (3) … (4) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.” Pasal 185 “Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip: a. kesetaraan nilai suara; b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; c. proporsionalitas; d. integralitas wilayah; e. berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. kohesivitas; dan g. kesinambungan.” Pasal 187 (1) “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. (2) … (3) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan. (4) … (5) …” Pasal 189 (1) “Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. (2) … (3) … (4) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2014, daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.” 123 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT (5) … Pasal 192 (1) “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. (2) … (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.” Pasal 225 (1) “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. (2) …” Pasal 240 (1) “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. … b. … (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. …” Pasal 247 (1) “Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada: a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain; b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain. (2) Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.” 124 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT Pasal 248 (1) “KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.” Pasal 249 (1) “Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu. (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.” Pasal 250 (1) “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu. (2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik. 125 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” Pasal 251 (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (3) …” Pasal 252 (1) “Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh: a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR; b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota. (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru. (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 126 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari. (5) … (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.” Pasal 253 (1) “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat. (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan. (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik. (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara. (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon 127 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.” Pasal 254 “Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 255 “Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.” Pasal 256 (1) “KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR. (2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi. (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota. (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.” Pasal 257 (1) “Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. (3) ...” Pasal 270 (1) “Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, 128 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.” Pasal 274 (1) Materi kampanye meliputi: a. … b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan c. … (2) ….” Pasal 276 (1) “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang. (2) …” Pasal 278 (1) “… (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu.” Pasal 279 (1) “… 129 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, serta tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.” Pasal 285 “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.” Pasal 286 (1) “Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat 130 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. (3) … (4) …” Pasal 329 (1) “… (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. partai politik; b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. …” Pasal 330 “Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.” Pasal 331 (1) “Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). (3) …” Pasal 348 (1) “… (2) … (3) … (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih: a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; b. … c. … 131 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya. …” Pasal 357 (1) “Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk Pasangan Calon dan calon anggota DPR. …” Pasal 406 “Hasil perolehan suara Pemilu anggota DPR dari pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan DKI Jakarta.” Pasal 411 (1) “…; (2) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD.” Pasal 412 (1) “… (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka. (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka. Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka.” Pasal 413 (1) “KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara. (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara. (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.” 132 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT Pasal 421 (1) “Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU. (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi. (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.” Pasal 422 “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.” Pasal 424 (1) “Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.” Pasal 426 (1) “Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum. (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU 133 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. (4) … (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan.” Pasal 463 (1) “… (2) … (3) … (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. (6) … (7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. (8) …” Pasal 469 (1) “Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. …; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. …. (2) … (3) …” Pasal 470 134 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT (1) “Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara: a. … b. … c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.” Pasal 473 (1) “… (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. …” Pasal 474 (1) “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. (3) … (4) …” Pasal 518 “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai 135 PASAL YANG DIUJIKAN PASAL LAIN YANG TERKAIT politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Pasal 520 “Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).” [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan penyelenggaraan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa permasalahan yaitu mengakibatkan kerumitan dalam pelaksanaan Pemilu, pemborosan anggaran negara, terjadinya politik uang (Money Politics) dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, pelemahan pelembagaan Partai Politik, dan menyebabkan masalah multidimensi. Sedangkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 diatur konstruksi Partai Politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, dengan demikian 136 UUD 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup, karena mewakili ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dalam pemilihan di Indonesia. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maka dibentuklah lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang- undangan telah mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu selaku lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi dari rakyat. 2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan pilihannya. Pengaturan UU 7/2017 bertujuan agar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan dan penyampaian visi misi kepada rakyat pemilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dapat memilih Anggota DPR, DPRD 137 Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang benar-benar mewakilinya, serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan sesuai dengan niai-nilai Pancasila. 3. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pengaturan UU 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 4. Sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang tertuang dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945, kedaulatan itu berdasarkan atas “kerakyatan”, “permusyawaratan” dan “hikmat-kebijaksanaan”. Artinya, demokrasi Indonesia mengadung ciri kerakyatan (daulat rakyat), permusyawaratan (kekeluargaan), dan hikmat-kebijaksanaan (orientasi etis). Model demokrasi apapun (baik prosedural, agregatif, deliberatif, partisipatoris, mayoritarian ataupun konsensus) selalu membutuhkan lembaga perwakilan untuk mewujudkannya. 5. Bahwa tidak ada kata “demokrasi” dalam Pancasila, tetapi cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan, jelas-jelas menunjukkan nilai-nilai pokok demokrasi yang dikehendaki para pendiri Republik. Demikian juga, tidak ada kata “demokrasi” dalam naskah asli UUD 1945, namun penggunaan kata “kedaulatan rakyat” pada Pasal 1 UUD 1945 mempertegas pilihan para pendiri Republik untuk menempuh jalur demokrasi. Oleh karena “kedaulatan rakyat” tidak mungkin terwujud tanpa lembaga perwakilan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat ditata sedemikian rupa agar mampu mencerminkan kemajemukan masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat. 138 Di sinilah arti penting kata “perwakilan” dalam sila keempat Pancasila, bahwa cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan tidak mungkin terwujud tanpa adanya orang-orang yang mewakili rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, meskipun kata “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak muncul dalam naskah asli UUD 1945, namun kata-kata itu disampaikan berulangkali oleh para pendiri Republik Indonesia dalam membahas dasar negara dan konstitusi negara. Sebab, tanpa “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak mungkin rakyat bisa mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk pada lembaga pemerintahan. 6. Bahwa untuk mewujudkan kata “perwakilan” dalam sila keempat Pancasila dan guna mendukung sistem presidensial yang efektif, maka Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis. Partai Politik mewujudkan 2 (dua) hal utama, yaitu: Pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Sehingga Partai Politik mengajukan calon anggota DPR dan DPRD yang kompeten untuk berkontestasi dalam pemilihan umum, karena anggota DPR dan DPRD merupakan representasi dari rakyat, guna menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik, apabila Partai Politik dapat melahirkan kader-kader partai yang berkualitas, mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi dan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 139 7. Amanat UUD 1945 dalam Pasal 22E ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum masyarakat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meskipun para calon anggota DPR dan DPRD dan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (3) disiapkan oleh Partai Politik peserta pemilihan umum. 8. Pasca Amandemen ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 1999, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, makna kedaulatan rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden secara langsung, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka DPR dan Pemerintah mengubah sistem Pemilihan Umum. Pasca reformasi, untuk pertama kalinya Pemilihan Umum dilakukan secara langsung baik itu dalam memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota DPR dan DPRD yang dilaksanakan pada Pemilihan Umum tahun 2004 sampai dengan Pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka”. 9. Bahwa pengaturan sistem proporsional terbuka dalam UU 7/2017 merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang pada prinsipnya menyatakan : “Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih 140 sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak”. “Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut”. Dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem terbaik dalam penyelenggaraan Pemilu dengan one man, one vote, one value. 10. Bahwa argumentasi dan pandangan para Pemohon yang menyatakan praktek penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dianggap telah mengkerdilkan organisasi partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif, membuat daftar nomor urut calon legislatif, sekaligus menentukan siapa saja calon legislatif yang layak terpilih dalam pemilu. Anggapan para Pemohon tersebut kurang tepat, karena dalam sistem proporsional tertutup maupun terbuka, tetap Partai Politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Bedanya dalam sistem proporsional tertutup calon legislatif tidak dicantumkan dalam surat suara, sedangkan sistem proporsional terbuka memuat tanda gambar Partai Politik dan nama- nama calon legislatif pada surat suara. Sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak Partai Politik dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif. Meskipun calon legislatif merupakan perseorangan tetapi tetap bernaung dalam Partai Politik, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan (2) UU 7/2017, yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta seleksi bakal calon dilakukan secara 141 demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu. Sehingga Partai Politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif termasuk menentukan siapa calon legislatif yang layak untuk dipilih yang juga merupakan kader terbaik partai yang telah diseleksi oleh partai. Namun demikian dalam hal siapa yang akan terpilih menjadi anggota legislatif tentu diserahkan kepada pemilih, mengingat baik dalam sistem proporsional tertutup maupun dalam sistem proporsional terbuka, karena merupakan pemilihan langsung one man one vote one value maka yang menentukan calon legislatif terpilih adalah para pemilih pada setiap daerah pemilihan. Hal tersebut sesuai dengan asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam menentukan pilihannya berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 11. Bahwa perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup diakui mewarnai dalam setiap pembahasan dan dialog, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen selama pembahasan Undang-Undang Pemilihan Umum termasuk selama pembahasan UU 7/2017. Namun kami perlu sampaikan kepada Yang Mulia bahwa pilihan atas sistem porporsional terbuka dalam Undang-Undang merupakan hasil musyawarah pembentuk Undang-Undang dengan memperhatikan kondisi objektif proses transisi demokrasi Indonesia yang masih memerlukan penguatan sub-sub sistem politik dalam berbagai aspek antara lain, penguatan sistem kepartaian, budaya politik, budaya perilaku pemilih, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemajemukan ideologi, kepentingan dan aspirasi politik masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik dan lain-lain. Selain itu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 saat ini telah berjalan, sehingga perubahan yang bersifat mendasar seperti sistem pemilihan umum ditengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik baik di Partai Politik maupun masyarakat. 142 12. Bahwa dalam Naskah Akademik UU 7/2017 disampaikan kelemahan dan kelebihan pelaksanan sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia, sebagai berikut : a. Berdasarkan evaluasi dari Sekretariat Bersama Pemilu, Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka yang digunakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 teridentifikasi memiliki 4 (empat) kelemahan utama yaitu: Pertama, prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi legislatif terlalu komplek sehingga membingungkan pemilih. Salah satunya adalah jumlah pilihan anggota calon legislatif yang terlalu banyak. Di tingkat DPR, setiap pemilih harus memilih paling sedikit 36 nama calon dan paling banyak 120 nama calon dari 12 partai politik sedangkan untuk tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota paling sedikit 36 nama calon dan paling banyak 144 nama calon. Kedua, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terlalu panjang. Rekapitulasi dilakukan di 3 (tiga) tingkat (PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota) untuk DPRD Kabupaten/Kota, 4 (empat) tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi) untuk DPRD Provinsi dan 5 tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU) untuk DPR. Karena rekapitulasi yang bertingkat-tingkat, maka hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD baru dapat diketahui 30 hari setelah hari pemungutan suara, terhadap proses tersebut kemungkinan terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara sangat besar. Rekapitulasi yang lebih sederhana sudah diterapkan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2015, keberadaan rekapitulasi pada tingkat desa/kelurahan ditiadakan dengan tujuan untuk terciptanya efisiensi rekapitulasi dan meminimalisir adanya manipulasi suara di tingkat desa. Penghitungan suara dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) setelah itu dibawa ke kecamatan untuk direkapitulasi. Rekapitulasi di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di desa/kelurahan dihapus sehingga rekapitulasi suara hanya akan dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari kecamatan tersebut. 143 Ketiga, sistem pemilihan umum proporsional terbuka memudahkan bagi calon, pemilih ataupun petugas pemungutan dan penghitungan suara (KPPS, PPS dan PPK) untuk terlibat dalam transaksi jual-beli suara. Untuk memperoleh kursi legislatif, seorang calon tidak perlu mencapai mayoritas ataupun BPP melainkan cukup mencapai jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara masing-masing calon lain dari partai yang sama dan di Dapil yang sama. Hal ini menyebabkan calon anggota legislatif jauh lebih aktif mencari suara daripada Partai sebagai institusi sehingga persaingan dalam Pemilu bukan antar partai politik peserta Pemilu melainkan antar calon dalam partai dan Dapil yang sama. Karena itu bagi sejumlah calon, lebih menguntungkan mendapatkan kursi dengan cara “membeli suara‟ pemilih dari pada melakukan kampanye. Keempat, dari segi instrumen demokratisasi, sistem pemilihan umum proporsional terbuka mengandung enam kontradiksi antar unsur sistem pemilihan umum, yaitu: 1) Pada satu pihak besaran daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR termasuk kategori Dapil Berwakil Banyak Medium karena 70 dari 77 Daerah Pemilihan mendapat alokasi kursi sebanyak 6 sampai dengan 10 kursi. Besaran Dapil seperti ini niscaya akan menampilkan banyak partai di DPR. Hal ini kontradiksi dengan penerapan ambang-batas kursi di DPR sebesar 3.5% suara Pemilu yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah partai di DPR. 2) Dapil Berwakil Banyak Medium dimaksudkan untuk membentuk sistem perwakilan politik yang lebih menjamin derajat keterwakilan penduduk yang memadai. Akan tetapi pemberian suara kepada calon dan penetapan calon terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak menyebabkan tidak hanya partai politik kehilangan peran sebagai Peserta Pemilu tetapi menyebabkan sistem perwakilan politik bergeser dari mengedepankan keterwakilan penduduk menjadi mengedepankan akuntabilitas wakil rakyat. 3) Pola pencalonan menggunakan sistem daftar calon yang ditetapkan oleh partai sebagai Peserta Pemilu tetapi calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak. Partai politik diwajibkan menggunakan Visi, Misi dan Program Partai sebagai materi kampanye 144 tetapi para calon melakukan kampanye dengan segala cara yang ditentukan masing-masing calon sehingga wajarlah timbul pertanyaan tentang siapa yang mewakili konstituen, calon terpilih ataukah partai politik sebagai Peserta Pemilu. 4) Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR, Partai politik diwajibkan tidak hanya mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan di setiap daerah pemilihan tetapi juga menempatkan sekurang-kurangnya seorang perempuan untuk setiap tiga calon di setiap daerah pemilihan, namun kebijakan kuota calon dan kuota nomor urut kecil bagi perempuan secara faktual juridis menjadi batal dengan sendirinya karena calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak. 5) UUD 1945 menugaskan partai politik sebagai Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD tetapi suara yang diberikan pemilih kepada Peserta Pemilu tersebut dihargai lebih rendah (karena hanya mempengaruhi perolehan kursi partai) daripada suara yang diberikan kepada calon (yang menentukan tidak hanya perolehan kursi partai tetapi juga calon terpilih). 6) Untuk mengurangi jumlah partai di DPR diterapkan ambang batas sebesar 3.5%. Akan tetapi, pada saat yang sama UU Pemilu juga mengadopsi tiga unsur sistem pemilihan umum yang justru berakibat memudahkan partai politik memperoleh kursi. Ketiga unsur itu adalah besaran Dapil Berwakil Banyak Medium, formula pemilihan proporsional menggunakan metode kuota Hare dengan sisa kursi dialokasikan kepada partai berdasarkan urutan sisa suara terbanyak, dan waktu penyelenggaraan pemilihan anggota DPR berbeda sekitar 3 bulan dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. b. Namun demikian sistem pemilihan tertutup juga mengandung beberapa kelemahan yang kemudian mendorong lahirnya sistem proporsional terbuka, pada intinya: Pertama, pemilih tidak bisa mengontrol perilaku politik calon terpilih atau wakil rakyat sehingga selalu terjadi kesenjangan antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Kedua, partai politik menjadi lemah dan kesulitan 145 menghasilkan kader-kader mumpuni. Ketiga, partai politik tetap didominasi oleh segelintir orang. c. Kelemahan yang terdapat dalam Sistem pemilihan umum proporsional terbuka menyebabkan demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi. Namun demikian, selain melihat kelemahan sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang terjadi pada Pemilu Tahun 2009 dan Tahun 2014 patut juga untuk melihat kelebihan yang didapat dengan diterapkannya sistem tersebut, yaitu: 1) Meningkatkan keterkaitan hubungan antara caleg dengan pemilih karena dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat langsung memilih caleg sesuai dengan yang diinginkannya tanpa ditentukan dengan partai politik. 2) Proses rekrutmen caleg di internal partai politik masih bersifat tertutup sehingga dengan sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memutus oligarki partai tersebut. 3) Bagi caleg perempuan, sistem proporsional terbuka memberikan pembelajaran mengenai bagaimana cara berkompetisi dalam Pemilu, sistem ini telah mendorong perempuan untuk berpolitik praktis melalui berbagai kegiatan pemenangan Pemilu. Pendewasaan politik perempuan ini menjadi modal penting buat gerakan politik perempuan pada masa mendatang. 4) Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik dituntut untuk melakukan rekrutmen caleg secara demokratis. Tidak hanya caleg yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki modal besar yang dipilih menjadi caleg tetapi harus yang memang memiliki dukungan dari masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk mendapatkan sistem pemilihan legislatif yang ideal di masa yang akan datang maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan dengan mencari alternatif yang dapat mengurangi kelemahan dalam sistem proporsional tertutup pada Tahun 1999 dan 2004 ataupun sistem proporsional terbuka diterapkan pada Tahun 2009 dan 2014. 13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dinyatakan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 146 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”, namun demikian ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang”, sehingga pemilihan sistem pelaksanaan Pemilu merupakan kebijakan Open Legal Policy pembentuk Undang-Undang, dengan tetap memperhatikan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan agar pelaksanaan Pemilihan Umum secara demokrasi Pancasila dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. 14. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” adalah pengaturan yang bersifat Open Legal Policy. Dengan demikian pengaturan pelaksanaan sistem Pemilihan Umum dalam UU 7/2017 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum untuk calon anggota DPR dan DPRD serta rakyat sebagai pemilih, dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU-VI/2008. 15. Bahwa sistem pemilihan umum adalah hanya salah satu bagian dari substansi desain pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang, yang berkaitan erat dengan isu-isu pemilihan umum lainnya. Kami berpendapat bahwa susbtansi Pasal 168 ayat (2) yang didalilkan oleh para Pemohon masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun demikian mengingat keselarasan dalam konsep trias politica, penyelenggaraan ketatanegaraan bersifat dinamis, maka kami mohon pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi atas dinamika tersebut, sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang, sehingga tidak mengakibatkan kerugian konstitusional Partai Politik maupun Warga Negara pada umumnya, hal ini mengingat penentuan sistem Pemilihan Umum adalah Open Legal Policy pembentuk Undang-Undang. 16. Bahwa pada prinsipnya Pemerintah menghormati hak Warga Negara dan eksistensi Partai Politik secara proporsional dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, karena keduanya merupakan satu kesatuan komponen sebagai bagian pilar demokrasi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 147 17. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 18. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 148 Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Penjelasan terhadap ketentuan dalam sistem Pemilihan Umum baik secara terbuka atau tertutup yang berkaitan dengan objek permohonan UU 7/2017, sebagai berikut: 1. Sistem Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2) menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. 2. Desain Surat Suara Pasal 342 ayat (2) menyatakan “Surat suara untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan”. 3. Mekanisme Pemberian Suara Pasal 353 ayat (1) huruf b menyatakan “Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”. 4. Keabsahan Surat Suara Pasal 386 ayat (2) huruf b menyatakan “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila : b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan”. 5. Penetapan hasil perolehan suara Pasal 411 ayat (2) menyatakan “Hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD”. 6. Penetapan Calon Terpilih Pasal 422 menyatakan “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada 149 perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”. 7. Perolehan kursi Pasal 420 huruf c dan huruf d menyatakan “Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: Huruf c “Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak”. Huruf d “Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi”. 8. Penggantian Calon Terpilih Pasal 426 ayat (3) menyatakan “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 17 Januari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan hal sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan yang diajukan Pengujian Materil oleh Pemohon adalah Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU No. 7/2017) terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945); b. Bahwa menurut Pemohon sistem Pemilu proporsional daftar calon terbuka 150 menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena sistem a quo menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Berbanding dengan sistem proporsional daftar calon tertutup, kader-kader yang sudah berpengalaman di kepartaian memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Anggota DPR dan DPRD meskipun tidak memiliki kekuatan modal dan popularitas. Pemohon sebagai pemilih juga tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol calon yang terpilih, seperti halnya melakukan recall atau penggantian kepada calon terpilih apabila tidak bekerja sebagai Anggota DPR dan DPRD secara memuaskan, pada kenyataannya melakukan Penggatian Antarwaktu (PAW) tidak serta merta bisa dilakukan, harus disertai dengan alasan yang kuat; c. Bahwa menurut Pemohon sistem Pemilu proporsional daftar calon terbuka melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan d. Bahwa Pemohon juga menilai sistem Pemilu proporsional daftar calon terbuka menyebabkan kerumitan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu. Sebelum KPU selaku Pihak Terkait IV memberikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan a quo, dengan segala hormat izinkanlah KPU menyampaikan hal sebagai berikut: 1. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap 5 (lima tahun) sekali dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 7/2017, KPU dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. 3. Dalam penyelenggaraan Pemilu yang cukup mendasar dan teknis adalah sistem Pemilu. Dalam teorinya, sistem Pemilu adalah metode yang di dalamnya suara yang diperoleh dalam Pemilu diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai politik dan para kandidat (calon). Fungsi lain dari sistem Pemilu adalah bertindak sebagai saluran warga negara untuk menuntut 151 pertanggungjawaban dari para wakil terpilih. Sistem Pemilu juga membantu menetapkan batasan-batasan wacana politik yang dapat diterima dengan memberikan dorongan kepada para pemimpin partai politik. 4. Dalam pengaturan sistem Pemilu, terdapat beberapa variabel kunci dari sistem Pemilu, yaitu: a. Rumusan Pemilu yang digunakan, yakni apakah sistem pluralitas atau mayoritas, proporsional, campuran atau sistem lain yang dipakai; b. Rumusan matematis apa yang dipakai untuk memperhitungkan alokasi kursi; c. Struktur pemungutan suara, yakni apakah pemberi suara memilih seorang kandidat atau sebuah partai politik dan apakah pemberi suara membuat pilihan tunggal atau mengungkapkan serangkaian preferensi; dan d. Besaran daerah pemilihan (Dapil) yaitu berapa wakil di lembaga legislatif yang dipilih di daerah tersebut. 5. Sistem Pemilu di dunia, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sistem Pemilu mayoritas atau pluralitas (distrik), sistem Pemilu semi proporsional, dan sistem Pemilu perwakilan proporsional. 6. Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia selama ini dalam 12 (dua belas) kali penyelenggaraan Pemilu selalu menggunakan sistem proporsional, walau dengan format yang berbeda (sistem proporsional daftar calon tertutup atau sistem proporsional daftar calon terbuka). Seperti halnya pada Pemilu 1955 dan Pemilu orde baru (Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), serta Pemilu 1999 yang merupakan Pemilu pertama era demokratisasi, sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem Pemilu proporsional dengan daftar calon tertutup, sebagaimana penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU No. 3/1999). Implementasi dari sistem Pemilu tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 68 UU No. 3/1999. Sebagai contoh terkait dengan penentuan calon terpilih Anggota DPR berdasarkan sistem Pemilu tersebut diatur pada ayat (3), yang mengatur: “Penentuan calon terpilih Anggota DPR dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum oleh PPI berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut.” 7. Sistem proporsional daftar calon tertutup dalam Pemilu 1999 mengalami 152 perubahan pada Pemilu 2004. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut UU No. 12/2003), memperkenalkan Pemilu Anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 105 sampai dengan Pasal 107 UU No. 12/2003 metode penetapan konversi suara menjadi kursi dan penetapan calon terpilih untuk Anggota DPR dan DPRD dilakukan dengan sistem proporsional daftar calon tertutup. 8. Dalam sistem proporsional daftar calon tertutup, perolehan kursi partai politik di setiap Dapil menggunakan metode kouta atau di Indonesia dikenal dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan sisa kursi setelah habis dibagi berdasarkan BPP sepanjang di Dapil tersebut masih tersisa kursi. Untuk penentuan calon terpilih dari setiap partai politik yang mendapatkan kursi di Dapil tersebut juga mengacu pada BPP. Jika tidak memenuhi BPP maka penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Dengan demikian, Pemilu Anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2004 dilakukan dengan menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka dengan penentuan calon terpilih anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup. 9. Pada Pemilu 2009 mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut UU No. 10/2008), tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka tetapi penentuan calon terpilih berdasarkan BPP dan nomor urut kecuali bagi calon yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari BPP. Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 10/2008 mengatur calon terpilih Anggota DPR dan DPRD ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari BPP. Namun ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 10/2008 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut: 153 “---Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar- benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil-- -” “---Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak---" Selanjutnya, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU- VI/2008 pada pokoknya memutuskan hal sebagai berikut: • Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 154 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Pada Pemilu 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut UU No. 8/2012). Sistem Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 8/2012 yang pada pokoknya mengatur Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar calon terbuka. Untuk penentuan calon terpilih mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, di mana dalam pokok amar putusan pada point 1.8 Mahkamah Konstitusi memutuskan: “---1.8. Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) selengkapnya menjadi, “Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan---” 11. Pada Pemilu 2019 mengacu pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU No. 7/2017). Sistem Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2019 diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7/2017 yang pada pokoknya mengatur Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar calon terbuka. Untuk penetapan calon terpilih Anggota DPR dan DPRD didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu Dapil dan 155 berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota DPR dan DPRD di suatu Dapil. 12. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, sistem proporsional yang digunakan selama ini dipandang sebagai sistem Pemilu yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan dapat mewakili rakyat Indonesia yang plural dan heterogen. 13. Batas minimal alokasi kursi setiap Dapil untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagai wujud sistem proporsional adalah paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi untuk Pemilu DPR dan DPRD, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 187 ayat (2), Pasal 190 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (2) UU No. 7/2017. 14. Dalam sistem proporsional (multi member constituency), wilayah negara atau wilayah pemilihan dibagi-bagi dalam daerah-daerah pemilihan di mana tiap-tiap Dapil memiliki jumlah wakil yang akan duduk dalam perwakilan lebih dari 1 (satu) orang wakil. Kursi-kursi di parlemen dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentase atau perimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik dalam setiap Dapil. 15. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, akan diuraikan terkait dengan perbandingaan sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD Pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 sebagai berikut: Tabel 1. Perbandingan Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD Pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 No Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 1 Sistem Pemilu Proporsional Daftar Calon Tertutup (Proporsional berdasarkan stelsel daftar), Paal 1 ayat (7) UU No. 3/1999 Proporsional Daftar CalonTerbuk a (proporsional dengan daftar calon terbuka), Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2003 Proporsional Daftar CalonTerbuk a (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 10/2008 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2012 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 168 ayat (2) UU No. 7/2017 2 Daerah Pemilih an (Dapil) 1) Dapil DPR : Daerah Tingkat I (provinsi atau bagian- bagian provinsi) 1) Dapil DPR : provinsi atau bagian- bagian provinsi 2) Dapil DPRD 1) Dapil DPR : provinsi atau bagian provinsi 2) Dapil DPRD 1) Dapil DPR : provinsi, kabupaten/ kota, atau gabungan kabupaten/ kota 1) Dapil DPR : provinsi, kabupaten/ kota, atau gabungan kabupaten/ kota 2) Dapil 156 No Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 2) Dapil DPRD Provinsi/D PRD 1: satu Dapil (kabupaten /kota atau gabungan kabupaten/ kota) 3) Dapil DPRD Kabupaten /Kota / DPRD II: satu Dapil (kecamata n atau gabungan kecamatan ) Pasal 3 ayat (2) UU No. 3/1999 Provinsi : kabupaten /kota atau gabungan kabupaten /kota 3) Dapil DPRD Kabupaten /Kota: kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 46 ayat (1) UU No. 12/2003 Provinsi : kabupate n/kota atau gabunga n kabupate n/kota 3) Dapil DPRD Kabupate n/Kot: kecamata n atau gabunga n kecamata n Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 10/2008 2) Dapil DPRD Provinsi: kabupaten/ kota atau gabungan kabupaten/ kota 3) Dapil DPRD Kabupaten/ Kot: kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 8/2012 DPRD Provinsi : kabupaten/ kota atau gabungan kabupaten/ kota 3) Dapil DPRD Kabupaten /Kot: kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU No. 7/2017 3 Metode Pencal onan Partai politik sesuai tingkatannya mengajukan calon anggota DPR dan DPRD kepada penyelenggar a pemilu sebanyak- banyaknya dua kali dari jumlah kursi yang ditetapkan di setiap daerah pemilihan, Pasal 41 UU No. 3/1999 Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatik an keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%, Pasal 65 UU No. 12/2003 Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatik an keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%, Pasal 53 dan Pasal 54 UU No. 10/2008 Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatika n keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%, Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 8/2012 Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatika n keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%, Pasal 244 dan Pasal 245 UU No. 7/2017 4 Metode Pembe rian Suara Mencoblos nomor, nama dan tanda gambar partai politik, Peraturan Mencoblos salah satu tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dan Memberikan tanda satu kali pada surat suara, Pasal 153 ayat (1) UU No. 10/2008 Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau 157 No Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 KPU No. 24/1999. mencoblos satu calon dibawah tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dalam surat suara, Pasal 84 ayat (1) UU No. 12/2003 surat suara, Pasal 154 UU No. 8/2012 nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kot a untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kot a, Pasal 353 ayat (1) huruf b UU No. 7/2017 5 Metode Penghi tungan Suara 1) Hasil di TPS 2) Rekapitula si suara di PPS, PPK, KPU Kabupate n/Kota, KPU Provinsi dan KPU. 3) Penggabu ngan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapat kan 1 kursi). 1) Hasil di TPS 2) Rekapitul asi suara di PPS, PPK, KPU Kabupate n/Kota, KPU Provinsi dan KPU. 1) Hasil di TPS 2) Rekapitul asi di PPK, KPU Kabupate n/Kota, KPU Provinsi dan KPU 3) Penerapa n 2,5% Parliame ntary Threshol d (ambang batas peroleha n suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagi an kursi) DPR 1) Hasil di TPS 2) Rekapitula si di PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi dan KPU. 3) Penerapan 3,5% Parliament ary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi DPR 1) Hasil di TPS 2) Rekapitula si di PPK, KPU Kabupaten /Kota, KPU Provinsi dan KPU 3) Penerapan 4% Parliament ary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi) DPR 6 Metode Peneta pan Calon Terpiih 1) Penentuan calon terpilih Anggota DPRD II, berdasarka n pengajuan Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat II dengan 1) nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih. 2) nama calon yang tidak mencapai angka Memenuhi 30% BPP atau nomor urut (Setelah Putusan MK nomor 22- 24/PUU- VI/2008 berdasarkan suara terbanyak) 1) ditetapkan berdasarka n calon yang memperole h suara terbanyak. 2) Dalam hal jumlah suara calon sama ditetapkan berdasarka n 1) ditetapkan berdasarka n calon yang memperole h suara terbanyak. 2) Dalam hal jumlah suara calon sama ditetapkan berdasarka n 158 No Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 mengacu kepada suara terbanyak/ terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Wilayah Kecamatan . 2) Penentuan calon terpilih Anggota DPRD I berdasarka n pengajuan Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat I dengan mengacu kepada suara terbanyak/t erbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II. 3) Penentuan calon terpilh Anggota DPR berdasarka n pengajuan Pimpinan Partai PoIitik Tingkat Pusat dengan mengacu kepada suara terbanyak/t erbesar yang BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasark an nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangku tan. Pasal 107 ayat (2) UU No. 12/2003 persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertim bangkan keterwakila n perempuan. 3) Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperole h suara terbanyak berikutnya. Pasal 215 UU No. 8/2012 persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertim bangkan keterwakila n perempuan. 3) Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperole h suara terbanyak berikutnya. Pasal 422 UU No. 7/2017 159 No Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II. 4) penggabun gan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapatk an 1 kursi). Pasal 68 dan Pasal 69 UU No. 3/1999 Sumber: diolah dari UU tentang Pemilu dan Putusan MK Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap pokok-pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, izinkanlah kami KPU selaku Pihak Terkait IV untuk menyampaikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi guna menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut: 16. Dalam UUD NRI 1945, bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah Republik. Secara prinsip pilihan bentuk negara Republik salah satunya adalah untuk menjaga kedaulatan rakyat. Dalam konteks menjaga kedaulatan rakyat tersebut untuk memilih jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan melalui mekanisme Pemilu. 17. Demokratisasi di Indonesia dalam konteks penyelenggaraan Pemilu diawali dengan dilaksanakannya Pemilu 1999. Dalam penyelenggaraan Pemilu 1999 sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional daftar calon tertutup, di mana persyaratan mengenai calon Anggota DPR dan DPRD diatur dalam UU No. 3/1999. Artinya, kualifikasi calon Anggota DPR dan DPRD tetap dijaga sehingga masyarakat dapat melihat bahwa calon Anggota DPR dan DPRD yang dicalonkan oleh partai politik harus memiliki kualifikasi tertentu. 160 18. Bahwa implikasi sistem Pemilu akan membawa konsekuensi pada teknis pelaksanaan dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilu baik dari segi persyaratan administrasi, prosedur, waktu, tenaga pelaksana, sarana, anggaran maupun dukungan lembaga lain. Terkait dengan hal tersebut, KPU selaku Pihak Terkait IV akan membandingkan sistem proporsional daftar calon tertutup dan sistem proporsional daftar calon terbuka berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu yang diuraikan sebagai berikut: a. Muatan Surat Suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tabel 2. Muatan Surat Suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD No Pemilu Muatan Surat Suara Sistem Pemilu 1 7 Juni 1999 Memuat nomor urut dan tanda gambar partai politik tanpa memuat nama calon, Peraturan KPU No. 24/1999. Proporsional Daftar Calon Tertutup (proporsional berdasarkan stelsel daftar), Pasal 1 ayat (7) UU No. 3/1999 2 5 April 2004 Memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon untuk setiap Dapil, Pasal 82 ayat (2) UU No. 12/2003 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional dengan daftar calon terbuka), Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2003 3 9 April 2009 Memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon untuk setiap Dapil, Pasal 143 ayat (1) UU No. 10/2008 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 10/2008 4 9 April 2014 Memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon untuk setiap Dapil, Pasal 143 ayat (1) UU No. 8/2012 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2012 5 17 April 2019 Memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon untuk setiap Dapil, Pasal 342 ayat (2) UU No. 7/2017 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 168 ayat (2) UU No. 7/2017 Sumber: diolah dari UU tentang Pemilu b. Desain Surat Suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD 1) Sistem Proporsional Daftar Calon Tertutup (Pemilu 1999) Dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup berkonsekuensi pada desain surat suara, di mana desain surat suara memuat nomor urut dan tanda gambar partai politik peserta Pemilu tanpa memuat nama calon. Dengan demikian hanya terdapat 1 (satu) desain surat suara pada setiap tingkatan Pemilu Anggota DPR dan DPRD (DPRD TINGKAT I atau DPRD Provinsi 161 dan DPRD TINGKAT II atau DPRD Kabupaten/Kota) untuk semua Dapil, atau terdapat 3 (tiga) desain surat suara pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD 1999. Adapun jumlah partai politik pada Pemilu 1999 sebanyak 48 (empat puluh delapan) partai politik. Berikut gambaran desain surat suara sistem proporsional daftar calon tertutup (Pemilu DPR dan DPRD 1999): a) Surat Suara Pemilu DPR 1999 Gambar 1. Desain Surat Suara Pemilu DPR 1999 162 Sumber: Komisi Pemilihan Umum b) Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi 1999 Gambar 2. Desain Surat Suara Pemilu DPRD I 1999 Sumber: Komisi Pemilihan Umum 163 c) Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota 1999 Gambar 3. Desain Surat Suara Pemilu DPRD II 1999 Sumber: Komisi Pemilihan Umum 164 2) Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka (2019) Dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka berkonsekuensi pada desain surat suara, di mana desain surat suara lebih kompleks. Ketentuan dalam Pasal 342 ayat (2) UU No. 7/2017 pada pokoknya mengatur bahwa surat suara memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon untuk setiap Dapil. Dalam Pemilu 2019, yang menjadi peserta Pemilu adalah partai politik, maka yang ditonjolkan dalam surat suara adalah nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik. Sedangkan, nama calon berupa teks tanpa foto. Setiap calon dalam daftar mempunyai nomor urut, namun keberadaan nomor urut tersebut tidak mempengaruhi keterpilihan, karena keterpilihan calon sepenuhnya didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Daftar calon dalam surat suara disusun berdasarkan Dapil, sehingga desain surat suara setiap Dapil tidak sama, beda Dapil, beda desain surat suara. Desain surat suara untuk Pemilu legislatif 2019, sebanyak Dapil Anggota DPR dan DPRD yaitu 2.558 (dua ribu lima ratus lima puluh delapan). Adapun rinciannya adalah 80 (delapan puluh) desain surat suara untuk Pemilu Anggota DPR, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) desain surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan 2.206 (dua ribu dua ratus enam) desain surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota. Berikut gambaran desain surat suara sistem proporsional daftar calon terbuka (Pemilu DPR dan DPRD 2019): a) Surat Suara Pemilu DPR 2019 165 Gambar 4. Desain Surat Suara Pemilu DPR 2019 Dapil DKI JAKARTA II Sumber: Komisi Pemilihan Umum 166 b) Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi 2019 Gambar 5. Desain Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi 2019 Dapil Jawa Barat 1 Sumber: Komisi Pemilihan Umum 167 c) Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota 2019 Gambar 6. Desain Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten 2019 Dapil TANGERANG 2 Sumber: Komisi Pemilihan Umum 168 Gambar 7. Desain Surat Suara Pemilu DPRD Kota 2019 Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 3 Sumber: Komisi Pemilihan Umum c. Dapil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Jumlah Dapil pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD sangat mempengaruhi desain surat suara pada setiap penyelenggaraan Pemilu. 169 Pada faktanya, dari penyelenggaraan Pemilu ke penyelenggaraan Pemilu baik menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup maupun sistem proporsional daftar calon terbuka selalu terjadi penambahan jumlah Dapil, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3. Jumlah Dapil Pemilu Anggota DPR dan DPRD No Pemilu Penambahan Jumlah Dapil Sistem Pemilu DPR DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota 1 1999 27 27 0 Proporsional Daftar Calon Tertutup (proporsional berdasarkan stelsel daftar), Pasal 1 ayat (7) UU No. 3/1999 2 2004 69 211 1.745 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional dengan daftar calon terbuka), Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2003 3 2009 77 217 1.847 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 10/2008 4 2014 77 259 2.102 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2012 5 2019 80 272 2.206 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 168 ayat (2) UU No. 7/2017 Sumber: Komisi Pemilihan Umum d. Biaya Cetak Surat Suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD Dari sisi pengadaan logistik surat suara, ukuran kertas surat suara pada Pemilu 2019 lebih besar dari seluruh kertas suara Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia, khususnya untuk kertas suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2019 surat suara menggunakan desain potrait atau vertikal dengan ukuran 51 cm × 82 cm. Sedangkan untuk surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 berukuran 22 cm × 31 cm atau sedikit lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain landscape atau horizontal. Ukuran surat suara yang besar tidak lepas dari banyaknya jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019, ukuran kertas tersebut berpotensi menjadi lebih banyak pada Pemilu 2024 mengingat jumlah partai politik yang ditetapkan 170 sebagai peserta Pemilu 2019 sebanyak 20 (dua puluh) partai politik nasional dan lokal aceh, dan pada Pemilu 2024 sebanyak 24 (dua puluh empat) partai politik nasional dan lokal aceh yang telah ditetapkan KPU. Untuk memberikan gambaran terperinci biaya pengadaan surat suara maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 1) Sistem Proporsional Daftar Calon Tertutup (Pemilu 1999) Tidak tersedia data tentang biaya pengadaan cetak surat suara dalam penyelenggraan Pemilu Anggota DPR dan DPRD 1999 oleh KPU penyelenggara pemilu 1999. 2) Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka (Pemilu 2019) Tabel 4. Rincian Biaya Cetak Surat Suara Pemilu 2019 No Jenis Surat Suara Jumlah Surat Suara Harga Satuan (Rata-Rata) Total Biaya 1 DPR dan DPRD 560.985.671 Rp. 807,839 Rp. 453.186.259.209,00 Sumber: Komisi Pemilihan Umum 3) Perencanaan Anggaran Cetak Surat Suara Pemilu 2024 KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 terkait dengan desain surat suara mengacu kepada sistem Pemilu proporsional daftar calon terbuka sebagaimana konstruksi dalam UU No. 7/2017. Alokasi anggaran dalam pengadaan cetak surat suara dalam penyelenggraan Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 5. Rincian Biaya Cetak Surat Suara Pemilu 2024 No Jenis Surat Suara Alokasi Anggaran 1 Pemilu DPR Rp. 271.373.926.278,00 2 Pemilu DPRD Provinsi Rp. 271.373.926.278,00 3 Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Rp. 261.114.885.416,00 Total Rp. 803.862.737.972,00 Sumber: Komisi Pemilihan Umum e. Distribusi Logistik Pemilu Anggota DPR dan DPRD Surat suara merupakan sarana konversi suara menjadi kursi. Surat suara dalam Pemilu legislatif terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu surat suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Terdapatnya beberapa jenis surat suara dalam Pemilu legislatif 171 khususnya dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat menimbulkan permasalahan dalam hal manajemen logistik Pemilu khususnya distribusi surat suara. Permasalahan manajemen logistik khususnya distribusi logistik yang mengakibatkan surat suara tertukar terjadi pada Pemilu 2004 – Pemilu 2019. Permasalahan surat suara tertukar cukup masif pada Pemilu 2004 karena tidak hanya terjadi antar provinsi tetapi juga terjadi antar pulau. Permasalahan manajemen logistik Pemilu khususnya distribusi surat suara sangat erat dipengaruhi oleh desain surat suara Pemilu, di mana desain surat suara Pemilu dipengaruhi atau merupakan konsekuensi teknis dari pelaksanaan sistem Pemilu, baik sistem Pemilu proporsional daftar calon tertutup maupun sistem Pemilu proporsional daftar calon terbuka. 1) Sistem Proporsional Daftar Calon Tertutup (Pemilu 1999) Pada Pemilu 1999 menggunakan sistem Pemilu proporsional daftar calon tertutup, di mana dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD 1999 terdapat 3 (tiga) desain surat suara pada setiap tingkatan Pemilu (DPRD TINGKAT I atau DPRD Provinsi dan DPRD TINGKAT II atau DPRD Kabupaten/Kota) untuk semua Dapil. Dengan 3 (tiga) desain surat suara pada setiap tingkatan Pemilu Anggota DPR dan DPRD 1999, tidak tersedia data tentang kesalahan atau tertukarnya surat suara dalam distribusi logistik Pemilu Anggota DPR dan DPRD 1999 oleh KPU penyelenggara Pemilu 1999. 2) Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka (Pemilu 2004 – 2019) Pemilu 2019 menggunakan sistem Pemilu proporsional daftar calon terbuka, desain surat suara untuk Pemilu legislatif 2019 sebanyak Dapil Anggota DPR dan DPRD yaitu 2.558 (dua ribu lima ratus lima puluh delapan). Konsekuensi teknis atas desain surat suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD terbilang cukup rumit, mengingat nomor urut dan nama calon harus tercantum pada surat suara Pemilu. Akibatnya surat suara pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD memiliki ukuran yang sangat besar dan lebar. Persoalan menjadi lebih rumit di tingkat penyelenggara Pemilu dalam hal 172 terjadi peningkatan surat suara tertukar antar Dapil. Pada Pemilu 2004 terjadi 189 (seratus delapan puluh sembilan) kasus, pada Pemilu 2009 terjadi 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kasus, pada Pemilu 2014 terdapat 770 (tujuh ratus tujuh puluh) kasus dan pada Pemilu 2019 terdapat 3.371 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu) kasus. f. Metode Pemberian Suara, Alokasi Kursi dan Penetapan Calon Terpilih 1) Sistem Proporsional Daftar Calon Tertutup (Pemilu 1999) Metode pemberian suara dalam Pemilu 1999 dilakukan dengan cara mencoblos nomor urut dan/atau tanda gambar partai politik, di mana penghitungan suara diberikan kepada partai politik dan suara tersebut digunakan untuk menghitung perolehan kursi partai politik. Untuk penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari Dapil di mana seseorang dicalonkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UU No. 3/1999, pada pokoknya mengatur metode kuota digunakan untuk mengonversi perolehan suara setiap partai politik di Dapil menjadi kursi. Sebelum konversi suara dilakukan terlebih dulu ditetapkan BPP, yaitu jumlah suara sah di setiap Dapil dibagi jumlah kursi di Dapil tersebut. Setelah diperoleh angka BPP, perolehan kursi ditentukan dengan cara membagi suara sah yang diperoleh masing- masing partai politik dengan BPP. Jika masih terdapat sisa kursi maka pembagian kursi selanjutnya dilakukan berdasarkan sisa suara terbesar secara berurutan sampai kursi habis terbagi. Partai politik juga diperbolehkan melakukan stembus accoord atau penggabungan sisa suara. Penentuan calon terpilih untuk partai politik yang melakukan penggabungan sisa suara ditentukan berdasarkan isi perjanjian atau kesepakatan partai tersebut. 2) Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka (Pemilu 2019) Metode pemberian suara dalam Pemilu 2019 dilakukan dengan mencoblos nomor urut dan/atau tanda gambar partai politik atau nomor urut dan/atau nama calon. Penghitungan suara sah dalam hal mencoblos partai politik dan/atau mencoblos calon tetap sah, dengan konsekuensi berbeda dalam penghitungan suara. Jika 173 yang dicoblos partai politik, maka suara kepada partai politik dan suara tersebut digunakan untuk menghitung perolehan kursi partai politik, namun tidak digunakan untuk menentukan calon terpilih. Jika mencoblos kolom calon saja, konsekuensi sama dengan mencoblos partai dan calon, yaitu suara tersebut dihitung sebagai suara partai politik dan calon serta digunakan untuk menghitung perolehan kursi partai politik atau penentuan calon terpilih. g. Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu Anggota DPR 1) Sistem Proporsional Daftar Calon Tertutup (Pemilu 1999) Metode pemberian suara dalam Pemilu 1999 dilakukan dengan cara mencoblos nomor urut, nama, dan/atau tanda gambar partai politik. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 24 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II Tahun 1999, suara pemilih dinyatakan sah apabila: a) Lubang hasil pencoblosan terdapat dalam persegi empat yang memuat nomor, nama dan tanda gambar/lambang partai politik peserta pemilu; b) Lubang hasil pencoblosan dapat lebih dari satu tetapi terdapat dalam persegi empat yang memuat nomor, nama, dan tanda gambar/lambang partai politik peserta pemilu; dan c) Lubang hasil pencoblosan terdapat pada garis batas persegi empat yang memuat nomor, nama dan tanda gambar/lambang partai politik tetap dinyatakan sah. Berikut perbandingan suara sah dan suara tidak sah pada Pemilu Anggata DPR 1999: Tabel 6. Perbandingan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu 1999 No Pemilu Jumlah Data Pemilih Jumlah Suara Daftar Pemilih Tetap Pengguna Hak Pilih (%) Suara Sah (%) Suara Tidak Sah (%) 1 1999 117.866.337 109.262.094 (92,7%) 105.553.708 (96,6%) 3.708.386 (3,4%) Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2) Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka (Pemilu 2019) 174 Metode pemberian suara dalam Pemilu 2019 dilakukan dengan mencoblos nomor urut, nama, dan/atau tanda gambar partai politik atau nomor urut dan/atau nama calon. Berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) huruf a dan Huruf b UU No. 7/2017 juncto Pasal 54 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, suara pemilih untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD dinyatakan sah, apabila: a) Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; b) Tanda coblos pada nomor urut dan/atau tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan; c) Tanda coblos pada nomor urut dan/atau nama calon Anggota DPR dan DPRD berada pada kolom yang disediakan; dan d) Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon Anggota DPR dan DPRD berada pada kolom yang disediakan. Berikut perbandingan suara sah dan suara tidak sah pada Pemilu Anggata DPR 2019: Tabel 7. Perbandingan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu 2019 No Pemilu Jumlah Data Pemilih Jumlah Suara Daftar Pemilih Tetap Pengguna Hak Pilih (%) Suara Sah (%) Suara Tidak Sah (%) 1 2019 192.770.611 157.475.213 (81,69%) 139.972.260 (88,88%) 17.503.953 (11,12%) Sumber: Komisi Pemilihan Umum h. Perbandingan Suara Parpol dan Calon Pemilu Anggota DPR 1) Sistem Proporsional Daftar Calon Tertutup (Pemilu 1999) Bahwa berdasarkan metode pemberian suara pada Pemilu Anggota DPR 1999 sebagaimana pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor Nomor 24 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II Tahun 1999, pemberian suara hanya 175 diperuntukkan bagi partai politik. Berikut perbandingan suara partai politik dan calon pada Pemilu Anggata DPR 1999: Tabel 8. Perbandingan Suara Parpol dan Calon Pemilu Anggota DPR 1999 No Pemilu Jumlah Suara Jumlah Suara Suara Sah (%) Suara Tidak Sah (%) Suara Parpol (%) Suara Calon (%) 1 1999 105.553.708 (96,6%) 3.708.386 (3,4%) 105.553.708 (100%) 0 (0%) Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2) Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka (Pemilu 2019) Bahwa berdasarkan metode pemberian suara pada Pemilu Anggota DPR 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 353 ayat (1) huruf a dan Huruf b UU No. 7/2017 juncto Pasal 54 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pemberian suara dapat diperuntukkan bagi partai politik atau calon. Berikut perbandingan suara partai politik dan calon pada Pemilu Anggata DPR 2019: Tabel 9. Perbandingan Suara Parpol dan Calon Pemilu Anggota DPR 2019 No Pemilu Jumlah Suara Jumlah Suara Suara Sah (%) Suara Tidak Sah (%) Suara Parpol (%) Suara Calon (%) 1 2019 139.972.260 (88,88%) 17.503.953 (11,12%) 34.811.304 (24,87%) 105.159.956 (75,13%) Sumber: Komisi Pemilihan Umum i. Beban Kerja Penyelenggara Pemilu 1) Sistem Proporsional Daftar Calon Tertutup (Pemilu 1999) Berdasarkan data perbandingan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana sajian data Tabel 12, beban kerja petugas badan Adhoc cenderung lebih ringan karena 176 hanya melakukan rekapitulasi untuk menghitung jumlah suara partai politik. 2) Sistem Proporsional Daftar CalonTerbuka (Pemilu 2019) a) Pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2019 terdapat 810.329 (delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) TPS di dalam negeri atau dengan kata lain terjadi kenaikan jumlah TPS sebesar 264.526 (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam) jika dibandingkan dengan Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 yaitu 545.803 (lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga) TPS. Dengan bertambahnya jumlah TPS pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2019 yang hampir 2 (dua) kali lipat jumlah TPS pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014, maka menambah beban pelaksanaan distribusi logistik dikarenakan penambahan jalur distribusi baru yang menyebabkan persoalan distribusi logistik yang salah satunya adalah keterlambatan datangnya logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada H-1 sehingga terjadi pelaksanaan pemungutan suara susulan pada 2.249 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) TPS. b) Selanjutnya dalam Pemilu 2019 dibutuhkan tambahan waktu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019). c) Berkesesuaian dengan terdapatnya 2.558 (dua ribu lima ratus lima puluh delapan) desain surat suara menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 17.503.953 (tujuh belas juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara yang tidak sah atau sebesar 11,12% (sebelas koma dua belas persen) dari total jumlah pengguna hak pilih. Penyebab banyaknya suara yang tidak sah salah satunya karena kebingungan pemilih untuk memberikan pilihan pada 5 (lima) surat suara sekaligus (berdasarkan laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan 177 Indonesia (LIPI) dalam http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu- Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763 dan https://news.detik.com/berita/d-4684237/survei-lipi-soal- pemilu-serentak-2019-74-publik-kesulitan-memilih. d) Berdasarkan data pada Pemilu 2019 terdapat 810.329 (delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) jumlah TPS, sedangkan pada Pemilu LN 2019 terdapat 780 (tujuh ratus delapan puluh) jumlah TPSLN, 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) jumlah Kotak Suara Keliling (KSK), dan 423 (empat ratus dua puluh tiga) jumlah Pos. Selain itu terdapat 36.005 (tiga puluh enam ribu lima) petugas PPK, 14.402 (empat belas ribu empat ratus dua) petugas Sekretariat PPK, 250.200 (dua ratus lima puluh ribu dua ratus) petugas PPS, 166.800 (seratus enam puluh enam ribu delapan ratus) petugas Sekretariat PPS, 5.666.717 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas) petugas KPPS, 1.619.062 (satu juta enam ratus sembelihan belas ribu enam puluh dua) Petugas Ketertiban TPS, 556 (lima ratus lima puluh enam) petugas PPLN, 390 (tiga ratus sembilan puluh) petugas Sekretariat PPLN, 12.765 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh lima) petugas KPPSLN, 250.200 (dua ratus lima puluh ribu dua ratus) petugas Pantarlih, dan 1.200 (seribu dua ratus) petugas Pantarlih LN sehingga total petugas Badan Adhoc penyelenggara Pemilu 2019 di seluruh Indonesia dan luar negeri berjumlah 8.018.297 (delapan juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) petugas. Berikut rincian jumlah TPS, TPSLN, KSK, POS, dan petugas badan Adhoc pada Pemilu 2019 adalah sebagai berikut: Tabel 10. Rincian jumlah TPS, TPSLN, KSK, POS, dan petugas badan Adhoc Pemilu 2019 No Tempat Pemungutan Suara Jumlah No Petugas Badan Adhoc Jumlah Personil a b c d e f Dalam Negeri 1 TPS 810.329 1 PPK 36.005 178 2 Sekretariat PPK 14.402 3 PPS 250.200 4 Sekretariat PPS 166.800 5 Pantarlih 250.200 6 KPPS 5.666.717 7 Ketertiban TPS 1.619.062 Luar Negeri 2 TPSLN 780 1 PPLN 556 3 KSK 2.347 2 Sekretariat PPLN 390 4 POS 423 3 Pantarlih LN 1.200 4 KPPSLN 12.765 TOTAL 813.879 TOTAL 8.018.297 Sumber: Komisi Pemilihan Umum Jumlah petugas badan Adhoc yang bertugas pada Pemilu 2019 sangat masif. Luasan wilayah di Indonesia dan jumlah penduduk menjadi salah satu catatan bagaimana sistem Pemilu di Indonesia tidak dapat disimplifikasikan mengingat ada banyaknya jumlah pemilih yang tersebar dan perhitungan dalam segi teknis penyelenggaraan yang membutuhkan sebuah kebijakan yang rasional dan humanis. e) Implikasi dari pelaksanaan Pemilu 2019 adalah penambahan beban kerja bagi penyelenggara Pemilu khususnya petugas badan Adhoc. Pada konteks pembahasan beban kerja bagi petugas badan Adhoc menimbulkan adanya kelebihan jam kerja (overtime) yang berlebih dan memunculkan korban jiwa. Tugas dari mulai melakukan rekrutmen petugas badan Adhoc, bimbingan teknis, sosialisasi, pendataan pemilih, bantuan dalam verifikasi faktual calon legislatif perseorangan, distribusi logistik, persiapan TPS, pemungutan suara, dan penghitungan suara menjadi berlipat ganda dan menambah beban pekerjaan di mana ada ekspektasi dari peserta maupun pemilih agar penyelenggara dapat cermat, tepat, dan cepat dalam melakukan pekerjaan. f) Bahwa menurut ketentuan Pasal 383 ayat (2) UU No. 7/2017 pada pokoknya mengatur pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dan selesai pada hari pemungutan suara. Namun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam amar putusan angka 4, pada 179 pokoknya memutuskan: 4. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU- XVII/2019, maka penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau sampai dengan tanggal 18 April 2019 Pukul 12.00 waktu setempat. Pada faktanya berdasarkan keterangan KPU pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019, terdapat beberapa contoh kasus bagaimana proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS ternyata estimasi waktu yang telah disimulasikan berbeda dengan pelaksanaannya, di mana sangat banyak jumlah TPS yang pada akhirnya menyelesaikan penghitungan suara pada hari berikutnya (pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 s.d 18 April 2019 sampai dengan 12.00 waktu setempat). Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan KPU untuk keperluan Pemilu 2019, dengan jumlah Pemilih yang hadir 255 (dua ratus lima puluh lima) orang, penghitungan suara diperlukan waktu 4 jam 20 menit, penyalinan formulir 3 jam 10 menit dan waktu istirahat sekitar 180 3 jam, sehingga waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah 16 jam 30 menit. Namun demikian, berdasarkan data sesuai Formulir C-Hasil Pemilu 2019, sebagaimana keterangan KPU dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 37/PUU- XVII/2019, dapat diketahui durasi waktu untuk melaksanakan penghitungan suara di beberapa TPS pada Pemilu 2019 adalah sebagai berikut: (1) TPS 3 Banyuripan, Bayat, Klaten, Yogyakarta. Penghitungan mulai pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 19.00 WIB. (2) TPS 56 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penghitungan mulai pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 21.00 WIB. (3) TPS 10 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penghitungan mulai pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 03.00 WIB hari berikutnya (18 April 2019). (4) TPS 52 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penghitungan mulai pukul 14.30 WIB dan selesai pukul 02.30 WIB hari berikutnya (18 April 2019). (5) TPS 9 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau. Penghitungan mulai pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 19.30 WIB. (6) TPS 10 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau. Penghitungan mulai pukul 14.00 WIB, selesai pukul 21.00 WIB. (7) TPS 16 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau. Penghitungan mulai pukul 13.00 WIB, selesai pukul 17.00 WIB. (8) TPS 5 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu. Penghitungan mulai pukul 13.00 WIB, selesai pukul 24.00 WIB. 181 (9) TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu. Penghitungan mulai pukul 14.00 WIB, selesai pukul 13.00 WIB hari berikutnya (18 April 2019). (10) TPS 6 Cempaka Permai, Gading Permai, Gading Cempaka, Bengkulu. Penghitungan mulai pukul 14.00 WIB, selesai pukul 06.00 WIB hari berikutnya (18 April 2019). (11) TPS 15 Pulosari, Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Penghitungan mulai pukul 13.00 WIB, selesai pukul 00.30 WIB hari berikutnya (18 April 2019). (12) TPS 2 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat. Penghitungan mulai pukul 13.00 WIB, selesai pukul 01.00 WIB hari berikutnya (18 April 2019). (13) TPS 4 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat. Penghitungan mulai pukul 13.00 WIB, selesai pukul 04.00 WIB hari berikutnya (18 April 2019). (14) TPS 11 Anjatan, Indramayu, Jawa Barat. Penghitungan mulai pukul 13.00 WIB, selesai pukul 03.00 WIB hari berikutnya (18 April 2019). (15) TPS 19 Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Penghitungan mulai pukul 13.00 WIB, selesai pukul 05.00 WIB hari berikutnya (18 April 2019). g) Berdasarkan data sebagaimana tersebut pada huruf f, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses penghitungan suara paling lama adalah di TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, yaitu penghitungan suara dilaksanakan mulai pada pukul 14.00 WIB (17 April 2019) dan selesai pada pukul 13.00 WIB tanggal 18 April 2019, sehingga durasi waktu yang dibutuhkan 23 (dua puluh tiga) jam atau jika ditambahkan dengan waktu pemungutan suara selama 6 (enam) jam, maka total waktu durasi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah 29 (dua puluh sembilan) jam. h) Berdasarkan fakta sebagaima diuraikan di atas dan dikaitkan 182 dengan perspektif kesehatan dan kelayakan kerja hal tersebut menjadi catatan yang perlu dibenahi. Sebagian besar anggota petugas badan Adhoc bekerja melebihi jam produktif. Jika dihitung dari mulai menyebarkan undangan, mendirikan TPS, melayani pemilih, menghitung suara, sampai menyampaikan laporan dan formulir jelas melebihi jam normal manusia dalam bekerja. Hasil dari hal tersebut berdampak pada penurunan ketahanan tubuh dan memicu kambuhnya penyakit bawaan bagi yang memiliki. Jelas hal ini bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dari penambahan kotak suara pada Pemilu 2019. i) Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, sehubungan dengan beban kerja dan kelaakan kerja yang melebihi jam normal dalam bekerja, terdapat 546 (lima ratus empat puluh enam) anggota KPPS sakit dan 411 (empat ratus sebelas) anggota KPPS meninggal dunia, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 11. Rincian Kecelakaan Petugas Badan Adhoc Pada Pemilu 2019 No. Badan Adhoc Sakit Meninggal 1 PPK 63 21 2 PPS 128 78 3 KPPS 546 411 4 LINMAS 61 212 Sumber: Komisi Pemilihan Umum Menanggapi hal tersebut tentunya efisiensi yang dilakukan pada Pemilu 2019 menimbulkan pula dampak negatif berupa jatuhnya korban jiwa. Walaupun hal ini sudah dilakukan langkah antisipasi dengan melakukan simulasi pelaksanaan dan kajian, namun kenyataannya dampak yang ditimbulkan cukup besar sehingga perlu adanya pembenahan dan evaluasi agar tidak terjadi permasalahan yang sama. Hal ini pun menjadi masalah nasional ketika isu tersebar dan fakta terungkap bahwa terdapat beban kerja yang berlebih dan tekanan yang begitu besar bagi petugas badan Adhoc saat berada di lapangan. 183 j. Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Tabel 12. Perbandingan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara No Pemilu Pemungutan Suara Penghitungan Suara Sistem Pemilu 1 1999 6 Jam 3 – 5 Jam Proporsional Daftar Calon Tertutup (proporsional berdasarkan stelsel daftar), Pasal 1 ayat (7) UU No. 3/1999 2 2004 6 Jam 5 – 7 Jam Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional dengan daftar calon terbuka), Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2003 3 2009 6 Jam 8 – 11 Jam Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 10/2008 4 2014 6 Jam 8 – 11 Jam Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2012 5 2019 6 Jam 16 – 24 Jam Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 168 ayat (2) UU No. 7/2017 Sumber: Komisi Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-XVII/2019 19. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan UU No. 7/2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7/2017 pada pokoknya mengatur penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar calon terbuka, di mana KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 telah merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 sebagai berikut: a. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 184 Gambar 8. Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 Sumber: Komisi Pemilihan Umum b. Perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 Sumber pendanaan penyelenggaraan Pemilu 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diusulkan sebesar Rp. 76.656.312.294.000,- (tujuh puluh enam triliun enam ratus lima puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sbagai berikut: Tabel 13. Usulan Alokasi Anggaran Pemilu 2024 No Tahun Usulan Alokasi DIPA Tidak Dialokasikan Jumlah % Jumlah % 1 2022 Rp. 8.061.085.734.000,00 Rp. 3.529.679.467.500,00 43.79 Rp. 4.531.406.266.500,00 56.21 2 2023 Rp. 23.857.317.226.000,00 Rp. 15.987.872.001.000,00 67.01 Rp. 7.869.445.225.000,00 32.99 3 2024 Rp. 44.737.909.334.000,00 0 0 Rp. 44.737.909.334.000,00 100 Total Rp. 76.656.312.294.000,00 Rp. 19.517.551.468.500,00 25.46 Rp. 57.138.760.825.500,00 74.54 Sumber: Komisi Pemilihan Umum 185 Tabel 14. Rincian Alokasi Anggaran Tahun 2023 No Program Alokasi Dipa Keterangan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 13.969.415.374.000,00 1 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Rp. 79.235.015.000,00 2 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Rp. 92.789.204.000,00 3 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. 379.019.887.000,00 4 Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Rp. 57.706.375.000,00 5 Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. 31.908.378.000,00 6 Persiapan Penetapan Hasil Pemilu Rp. 17.289.470.000,00 7 Logistik Pemilu Rp. 3.801.060.824.000,00 8 Honorarium dan Operasional Badan Adhoc (PPK, PPS, PPLN, Pantarlih dan Pantarlih LN) Rp. 7.468.518.548.000,00 Kekurangan untuk 5 bulan (PPK), 5 bulan (PPS), 7 bulan (PPLN) sebesar Rp. 7.273.439.162.000,00 9 Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan Peraturan, Sosialisasi, Teknologi Informasi, Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kab/Kota, Penguatan Kapasitas SDM dan Kegiatan Rutin Non Tahapan lainnya Rp. 2.041.887.673.000,00 Program Dukungan Manajemen Rp. 2.018.456.627.000,00 1 Gaji Rp. 1.418.595.002.000,00 Kekurangan Rp. 398.705.208.000,00 2 Sarpras/Operasional Perkantoran Rp. 616.676.999.000,00 Kekurangan Rp. 197.300.855.000,00 Total Rp. 15.987.872.001.000,00 Sumber: Komisi Pemilihan Umum c. Pemenuhan perlengkapan dan distribusi logistik Pemilu Tabel 15. Rincian Alokasi Anggaran Logistik Pemilu 2024 Tahun Anggaran 2023 No URAIAN Alokasi Dipa USULAN Tidak Dialokasikan 1. Logistik Pemilu Dalam Negeri Rp. 2.999.082.906.000,00 Rp. 3.344.375.206.000,00 Rp. - 345.292.300.000,00 2. Sewa Gudang Logistik Pemilu Dalam Negeri Rp. 240.000.000.000,00 Rp. 240.000.000.000,00 0 3. Biaya Distribusi Logistik Pemilu Dalam Negeri Rp. 500.536.640.000,00 0 Rp. 500.536.640.000,00 4. Biaya Jasa Pengelolaan Gudang Logistik Pemilu Dalam Negeri Rp. 23.130.000.000,00 Rp. 23.130.000.000,00 0 5. Logistik Pemilu Luar Negeri Rp. 2.800.000.000,00 Rp. 2.800.000.000,00 0 6. Sewa Gudang Pengelolaan Logistik Pemilu Luar Negeri Rp. 500.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 0 186 No URAIAN Alokasi Dipa USULAN Tidak Dialokasikan 7. Perlengkapan Pemaketan untuk Distribusi Logistik Luar Negeri Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 0 8. Biaya Distribusi Logistik Pemilu Luar Negeri Rp. 19.000.000.000,00 Rp. 19.000.000.000,00 0 9. Satuan Pelaksana UKPBJ, Tenaga Pendukung PPK, Pengawasan Produksi dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya, Rapat Kerja, Pembuktian Kualifikasi PBJ, dan Pengamanan Gudang 0 Rp. 351.309.309.000,00 Rp. - 351.309.309.000,00 10. Kegiatan Pendukung Lainnya di KPU Pusat seperti Rapat-rapat, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kegiatan Rutin, Konsumsi, Narasumber, dll Rp. 15.011.278.000,00 Rp. 18.178.979.000,00 Rp. - 3.167.701.000,00 TOTAL Rp. 3.801.060.824.000,00 Rp. 4.000.293.494.000 Rp. - 82.315.576.000,00 Sumber: Komisi Pemilihan Umum d. Desain surat suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2024 Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (2) UU No. 7/2017 surat suara untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR dan DPRD untuk setiap Dapil, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ukuran Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan ukuran 51 x 82 cm. 2. Jenis Kertas Jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah HVS 80 gram. 3. Pengaman Surat Suara Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu microtext. 4. Bentuk dan Format Surat Suara Desain surat suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD: a) bentuk : vertikal b) warna kertas : putih 187 c) cetak : 2 (dua) muka, security design (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik. 5. Surat suara Pemilu Anggota DPR dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara. Pada prinsipnya pengaturan desain surat suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2024 sama dengan pengaturan desain surat suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2019 dengan sistem Pemilu proporsional daftar calon terbuka. e. Pemberian suara Mekanisme pemberian suara oleh pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Menuju bilik suara; 2) Membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos; c 3) Mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan. 4) Melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat; 5) memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara masing-masing jenis Pemilu dengan dipandu oleh anggota KPPS Ke-6 (keenam), secara berurutan ke dalam kotak suara: a) Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b) Surat Suara untuk Pemilu DPR; c) Surat Suara untuk Pemilu DPD; d) Surat Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi; dan e) Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. 6) Mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS. Pada prinsipnya pengaturan metode pemberian suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2024 sama dengan pengaturan metode pemberian suara 2019 dengan sistem Pemilu proporsional daftar calon 188 terbuka, di mana metode pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nomor urut dan/atau tanda gambar partai politik atau nomor urut dan/atau nama calon. Penghitungan suara sah dalam hal mencoblos partai politik dan/atau mencoblos calon tetap sah. Jika yang dicoblos partai politik, maka suara kepada partai politik dan suara tersebut digunakan untuk menghitung perolehan kursi partai politik, namun tidak digunakan untuk menentukan calon terpilih, jika mencoblos calon saja, konsekuensi sama dengan mencoblos partai dan calon, yaitu suara tersebut dihitung sebagai suara partai politik dan calon serta digunakan untuk menghitung perolehan kursi partai politik atau penentuan calon terpilih. f. Pengaturan suara sah dan tidak sah Pemilu Anggota DPR dan DPRD Suara untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD dinyatakan sah, apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon Anggota DPR dan DPRD berada pada kolom yang disediakan. Tanda coblos dimaksud diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, dinyatakan sah untuk partai politik; 2) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan; 3) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan; 4) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik; 5) Tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat 189 nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik; 6) Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik; 7) Tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk partai politik; 8) Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik; 9) Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan; 10) Tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari partai politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk partai politik; 11) Tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk partai politik; 12) Tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk partai politik; 13) Tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, 190 atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat; 14) Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan; 15) Tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; 16) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, atau gambar partai politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk partai politik. Metode pemberian suara dalam Pemilu 2024 dilakukan dengan mencoblos nomor urut, nama, dan/atau tanda gambar partai politik atau nomor urut dan/atau nama calon sebagaimana ketentuan Pasal 353 ayat (1) huruf a dan Huruf b UU No. 7/2017 dan dinyatakan sah, apabila: a) Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; b) Tanda coblos pada nomor urut dan/atau tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan; c) Tanda coblos pada nomor urut dan/atau nama calon Anggota DPR dan DPRD berada pada kolom yang disediakan; dan d) Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon Anggota DPR dan DPRD berada pada kolom yang disediakan. g. Beban Kerja Petugas Badan Adhoc pada Pemilu 2024 1) Pada faktanya salah satu faktor penyebab adanya kecelakaan atau korban jiwa adalah penambahan beban kerja bagi petugas badan Adhoc. Pada konteks pembahasan ini, beban kerja bagi petugas badan Adhoc menimbulkan adanya kelebihan jam kerja (overtime) 191 yang berlebih dan memunculkan korban jiwa. Tugas dari mulai melakukan sosialisasi, pendataan pemilih, bantuan dalam verifikasi faktual calon legislatif perseorangan, distribusi logistik, persiapan TPS, pemungutan suara, rekapitulasi dan penghitungan suara menjadi berlipat ganda dan menambah beban pekerjaan petugas badan Adhoc di mana ada ekspektasi dari peserta Pemilu maupun pemilih agar penyelenggara khususnya petugas badan Adhoc untuk dapat cermat, tepat, dan cepat dalam melakukan pekerjaan. 2) Selanjutnya, terkait dengan honor yang diterima petugas badan Adhoc dalam melaksanakan berbagai tugas sebagaimana uraian di atas, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-118/ MK.02/2016, tanggal 19 Februari 2016, perihal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak, dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 16. Rincian Honor Petugas Badan Adhoc Pemilu 2019 No. Uraian Satuan Besaran Biaya 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) a. Ketua Orang/Bulan Rp. 1.850.000,00 b. Anggota Orang/Bulan Rp. 1.600.000,00 c. Sekretaris Orang/Bulan Rp. 1.300.000,00 d. Pelaksana/Staf Administrasi & Teknis Orang/Bulan Rp. 850.000,00 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) a. Ketua Orang/Bulan Rp. 900.000,00 b. Anggota Orang/Bulan Rp. 850.000,00 c. Sekretaris Orang/Bulan Rp. 800.000,00 d. Staf/Pelaksana Orang/Bulan Rp. 750.000,00 3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Orang/Bulan Rp. 800.000,00 4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) a. KPPS Orang/Kegiatan Rp . 550.000,00 b. Anggota Orang/Kegiatan Rp . 500.000,00 c. Pengaman TPS/Satlinmas Orang/Kegiatan Rp . 400.000,00 5. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) a. Ketua Orang/Bulan Rp. 8.000.000,00 b. Anggota Orang/Bulan Rp. 7.500.000,00 c. Sekretaris Orang/Bulan Rp. 7.000.000,00 d. Staf/Pelaksana Orang/Bulan Rp. 6.500.000,00 192 No. Uraian Satuan Besaran Biaya 6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) Orang/Bulan Rp. 6.500.000,00 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS-LN) a. Ketua Orang/Kegiatan Rp. 6.500.000,00 b. Anggota Orang/Kegiatan Rp. 6.000.000,00 c. Pengamanan TPS/Satlinmas Orang/Kegiatan Rp. 4.500.000,00 sumber: Surat Menteri Keuangan Nomor: S-118/MK.02/2016 h. Berdasarkan Tabel 16, terlihat adanya ketimpangan antara besaran honor yang diterima dengan beban kerja sebagai implikasi dari pelaksanaan tugas dan kewajiban petugas badan Adhoc dalam penyelenggaraan Pemilu. Beban kerja dan tekanan yang tinggi, serta durasi waktu yang cukup panjang dalam melaksanakan tugas, tampak tidak sebanding jika dibandingkan dengan honorarium yang diterima petugas badan Adhoc. Hal inilah yang kurang lebih dirasakan oleh para petugas badan Adhoc pada Pemilu 2019. Dampak yang sangat mungkin terjadi selanjutnya, minat masyarakat untuk berpartisipasi menjadi petugas badan Adhoc akan menurun. Hal ini dapat memengaruhi jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam rekruitment petugas badan Adhoc dan waktu pelaksanaan bimtek. Persoalan ketimpangan dimaksud, KPU mengusulkan penambahan besaran honorarium petugas badan Adhoc agar terwujud keberimbangan dengan beban kerja badan Adhoc sebagaimana yang telah KPU sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada saat memberikan keterangan pada persidangan perkara Nomor: 37/PUU-XVII/2019. Sejalan dengan hal tersebut, KPU telah mengajukan usulan penambahan honorarium petugas badan Adhoc pada Pemilu 2024 sebesar 3 (tiga) kali lipat dari Pemilu 2019. Usulan dimaksud dipertimbangkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan menerbitatkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan. Adapun rincian perbandingan honorarium petugas badan Adhoc adalah sebagai berikut: 193 Tabel 17. Rincian Perbandingan Honor Petugas Badan Adhoc No. Uraian Pemilu 2019 Pemilu 2024 Usulan S-647/MK.02/ 2022 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) a. Ketua Rp. 1.850.000,00 Rp. 3.000.000,00 Rp. 2.500.000,00 b. Anggota Rp. 1.600.000,00 Rp. 2.850.000,00 Rp. 2.200.000,00 c. Sekretaris Rp. 1.300.000,00 Rp. 2.700.000,00 Rp. 1.850.000,00 d. Pelaksana/Staf Administrasi & Teknis Rp. 850.000,00 Rp. 2.550.000,00 Rp. 1.300.000,00 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) a. Ketua Rp. 900.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 1.500.000,00 b. Anggota Rp . 850.000,00 Rp. 1.900.000,00 Rp. 1.300.000,00 c. Sekretaris Rp. 800.000,00 Rp. 1.800.000,00 Rp. 1.150.000,00 d. Staf/Pelaksana Rp. 750.000,00 Rp. 1.700.000,00 Rp. 1.050.000,00 3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Rp. 800.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.000.000,00 4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) a. KPPS Rp. 550.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.200.000,00 b. Anggota Rp. 500.000,00 Rp. 1.400.000,00 Rp. 1.100.000,00 c. Pengaman TPS/Satlinmas Rp. 400.000,00 Rp. 1.300.000,00 Rp. 700.000,00 5. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) a. Ketua Rp. 8.000.000,00 - Rp. 8.400.000,00 b. Anggota Rp. 7.500.000,00 - Rp. 8.000.000,00 c. Sekretaris Rp. 7.000.000,00 - Rp. 7.000.000,00 d. Staf/Pelaksana Rp. 6.500.000,00 - Rp. 6.500.000,00 6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) Rp. 6.500.000,00 - Rp. 6.500.000,00 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS-LN) a. Ketua Rp. 6.500.000,00 - Rp. 6.500.000,00 b. Anggota Rp. 6.000.000,00 - Rp. 6.000.000,00 c. Pengamanan TPS/Satlinmas Rp. 4.500.000,00 - Rp. 4.500.000,00 Sumber: Surat Menteri Keuangan Nomor: S-647/MK.02/2022 Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, dalam hal terdapat kecelakaan kerja bagi petugas 194 badan Adhoc dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU mengalokasikan anggaran atau santunan kecelakaan kerja bagi petugas badan Adhoc dengan rincian sebagai berikut: Tabel 18. Rincian Santunan Kecelakaan Kerja Petugas Badan Adhoc No Uraian Kecelakaan Kerja Satuan Besaran a b c d 1 Meninggal Per Orang Rp. 36.000.000,00 2 Cacat Permanen Per Orang Rp. 30.800.000,00 3 Luka Berat Per Orang Rp. 16.500.000,00 4 Luka Sedang Per Orang Rp. 8.250.000,00 5 Bantuan Biaya Pemakaman Per Orang Rp. 10.000.000,00 Sumber: Komisi Pemilihan Umum Bahwa tugas badan Adhoc pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mempedomani ketentuan pada UU No. 7/2017, di mana sistem Pemilu dalam konstruksi UU No. 7/2017 adalah sistem proporsional daftar calon terbuka, baik teknis dapil, metode pencalonan, desain surat suara, metode pemberian suara, metode penghitungan suara dan penetapan calon terpilih. 20. Bahwa berdasarkan ruang lingkup, wewenang, tanggungjawab, dan hasil evaluasi KPU terhadap konsekuensi teknis pelaksanaan sistem Pemilu proporsional daftar calon terbuka maupun proporsional daftar calon tertutup sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah kami KPU selaku Pihak Terkait IV menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: a. Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu terkait dengan pilihan sistem Pemilu itu sendiri diatur dalam undang-undang, dengan demikian dalam menyelenggarakan Pemilu KPU berpedoman pada sistem Pemilu yang dianut dalam Undang- Undang tentang Pemilu. b. Penyelenggaraan Pemilu baik itu menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup maupun sistem proporsional daftar calon terbuka pada prinsipnya dilaksanakan oleh KPU berdasarkan amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang Pemilu. Bahwa dari aspek teknis penyelenggaraan Pemilu, KPU sebagai pelaksana Undang-Undang tentang Pemilu tunduk kepada sistem Pemilu yang dianut, baik 195 sistem proporsional daftar calon terbuka maupun sistem proporsional daftar calon tertutup. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait M. Fathurrahman JS, Reza Pahlevi, Ade, dan Shandy Julian Pratama menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan penyelenggaraan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa permasalahan yaitu mengakibatkan kerumitan dalam pelaksanaan Pemilu, pemborosan anggaran negara, terjadinya politik uang (money Politics) dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, pelemahan pelembagaan Partai Politik, dan menyebabkan masalah multidimensi. Sedangkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 diatur konstruksi Partai Politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, dengan demikian UUD 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup, karena mewakili ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dalam pemilihan di Indonesia II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 196 III. PENJELASAN PIHAK TERKAIT TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa pengaturan sistem proporsional terbuka dalam UU 7/2017 merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang pada prinsipnya menyatakan: “Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rahyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memllih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak’’. “Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, df samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut". Dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU- VI/2008 sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem terbaik dalam penyelenggaraan Pemilu dengan one man, one vote, one value. 2. Bahwa argumentasi dan pandangan para Pemohon yang menyatakan praktek penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dianggap telah mengkerdilkan organisasi partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif, membuat daftar nomor urut calon legislatif, sekaligus 197 menentukan siapa saja calon legislatif yang layak terpilih dalam pemilu. Anggapan para Pemohon tersebut kurang tepat, karena dalam sistem proporsional tertutup maupun terbuka, tetap Partai Politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Bedanya dalam sistem proporsional tertutup calon legislatif tidak dicantumkan dalam surat suara, sedangkan sistem proporsional terbuka memuat tanda gambar Partai Politik dan nama- nama calon legislatif pada surat suara. 3. Bahwa Sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak Partai Politik dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif. Meskipun calon legislatif merupakan perseorangan tetapi tetap bernaung dalam Partai Politik, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan (2) UU 7/2017, yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu. Sehingga Partai Politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif termasuk menentukan siapa calon legislatif yang layak untuk dipilih yang juga merupakan kader terbaik partai yang telah diseleksi oleh partai. 4. bahwa pilihan atas sistem porporsional terbuka dalam Undang-Undang merupakan hasil musyawarah pembentuk Undang-Undang dengan memperhatikan kondisi objektif proses transisi demokrasi lndonesia yang masih memerlukan penguatan sub-sub sistem politik dalam berbagai aspek antara lain, penguatan sistem kepartaian, budaya politik, budaya perilaku pemîlîh, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemajemukan ideologi, kepentingan dan aspirasi politik masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik dan lain-lain. Selain itu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 saat ini telah berjalan, sehingga perubahan yang bersifat mendasar seperti sistem pemilihan umum ditengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik baik di Partai Politik maupun masyarakat. 5. Bahwa para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian atas keberlakuan pasal-pasal a quo, tetapi tidak menguraikan secara jelas pertautan antara 198 pasal-pasal yang di jadikan batu uji dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, sehingga menjadi tidak jelas apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut di rugikan melalui batu uji yang di gunakan tersebut 6. Bahwa selain itu, berlakunya Pasal-Pasal a quo tidak serta merta menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon kerana para pemohon tetap mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai warga Negara untuk memilih maupun di pilih dalam pemilu dengan baik, bedasarkan uraian tersebut kami berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang di rugikan akibat keberlakuan ketentuan Pasal-Pasal a quo 7. Bahwa dengan tidak adanya uraian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo UU pemilu, dan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kepentingan hukum para pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo 8. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang di dalilkan para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak permohonan para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi para Pemohon, bahkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon, hal itu justru merupakan kemunduran besar dalam upaya pelaksanaan Demokrasi yang lebih baik dan dalam upaya perwujudan reformasi pelaksanaan pemerintah 9. Bahwa konstitusi Indonesia menjamin mengenai pemilu anggota DPR RI dan DPRD melalui Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI tahun 1945, ketentuan tersebut menegaskan bahwa anggota DPR RI dan DPRD di pilih 199 melalui pemilu, selain itu prinsip pelaksanaan pemilu di atur dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara dan pemerintahan Negara yang Demokratis bedasarkan Pancasila 10. Bahwa saat ini berdasarkan UU pemilu, Indonesia menggunakan sistem proposional terbuka dan di tegaskan melalui Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksakan dengan sistem proposional terbuka” Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008, sejatinya sistem proposional terbuka di tujukan untuk lebih memperluas dimensi keadilan dalam pembangunan politik, yang telah menganut sistem pemilihan langsung 11. Bahwa sistem proposional terbuka merupakan salah satu metode atau cara yang mengatur warga Negara untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif dengan suara terbanyak bahwa kami berpandangan bahwa sistem proposional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislative secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya 12. Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa sistem proposional terbuka melanggar Pasal 22E ayat (3) UUD NRI tahun 1945 di mana seharusnya pemilu ditunjukan untuk memilih calon anggota legislatif melalui partai politik, berkaitan dengan hal tersebut kami sebagai pihak tekait berpadangan bahwa melalui sistem proposional terbuka serta diaturnya frasa”tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” pada Pasal-Pasal a quo UU pemilu yang diujikan para pemohon, justru telah memberikan kejelasan dan kesempatan luas terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, di berlakukannya sistem proposional terbuka telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif dengan suara terbanyak, hal tersebut akan menciptakan suatu keadilan, tidak hanya bagi calon anggota legislatif melainkan juga bagi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya meskipun ia tidak begabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu, sistem proporsional terbuka akan mengahsilkan kemenangan seseorang calon 200 anggota legislatif tidak hanya bergantung pada kebijakan partai politik peserta pemilu, namun didasarkan pada seberapa besar dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut 13. Bahwa dalam konteks politik hukum pemilu di Indonesia, kami berpandangan bahwa potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, yang hanya memilih partai politik. Petitum para pemohon justru mereduksi pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 dimana setiap warga Negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilan yang mereka kehendaki untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan suara masyarakat 14. Bahwa dalam perkara nomor 114/PUU-XX-/2022 dengan perkara 22- 24/PUU-VI/2008 diatur melalui dasar hukum yang berbeda namun secara prinsip meteri yang du ujikan mengatur mengenai hal yang sama, yaitu penguatan sistem proporsional terbuka yang jelas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan calon anggota legislative secara bebas, oleh karena itu tidak ada urgensi bagi Mahkamah Konstutusi untuk menilai dan menguji kembali materi muatan yang berkaitan dengan UU a quo, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkara a quo adalah ne bis in idem 15. Bahwa dalil para Pemohon mengenai bergesernya nilai yang mengarah kepasar bebas dengan kekuatan modal semata, kuatnya kebebasan individu tanpa melihat kualitas dan kemampuan calon, kami pihak terkait beranggapan bahwa hal tersebut tidak benar, karena upaya menghadirkan seorang calon anggota legislative sebagai kader yang tumbuh dan menang karena dukungan massa yang sudah mengetahui program kerja dan kualitas serta komitmennya 16. Bahwa apa yang di dalilkan para Pemohon terkait dengan tingginya biayaya pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, dan munculnya potensi korupsi kami sebagai pihak terkait beranggapan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan, karena tidak ada jaminan pemilu dengan sistem proporsional tertutup tidak mengakibatkan hal-hal yang di dalilkan oleh para Pemohon 201 17. Bahwa terkait ketentuan Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu yang di minta oleh para Pemohon agar di maknai dalam petitumnya, hal tersebut dapat berpotensi akan terjadinya konflik, karena masyarakat tidak dapat memilih perorangan hal tersebut akan menyebabkan terjadinya konflik di antara para kader partai politik, karena semua kader pastinya akan merasa layak dan patut dipilih untuk menduduko kursi legislative dan hal tersebut berpotensi menghambat pelaksaan pemerintah dan pembangunan nasional maupun daerah IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, kami pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat Apabila yang mulia ketua dan majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo Et Bono. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Sarlotha Febiola Mramra, Amrin, Rose Meilandabisay, Didimus Bemei, Yulyanus Sita, Yusup Hamo, Yohanis Nikson Kwano, Abihut Yeimo, Usman Harahap, Loth Urumban, Nimbrot Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Oktovianus Bitara, Habel Auri, Theo Hirwa, Amos Masita, dan Simon Petrus Auri menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Bahwa Pihak Terkait adalah merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia, yang berasal dari berbagai suku, agama dan latar belakang politik, ekonomi, 202 sosial, dan budaya yang ada di Indonessia, atau lintas suku, lintas agama, dan lintas pemahaman politik, yang kesemuanya sepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan golongan, yang meyakini penuh dan benar, bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik hanyalah dapat diwujudkan dengan mempertahankan sistem demokrasi serta konsep negara hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga masyarakat mempunyai kedudukan hukum dan merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok Permohonan No. 114/PUU-XX/2022; II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa PIHAK TERKAIT yang mempunyai kedudukan hukum dan merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berpendapat bahwa menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Register No. 114/PUU- XX/2022 tentang Pengujian terhadap Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonan Pihak Terkait yaitu berdasarkan ketentuan: Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 51 “Undang-Undang Mahkamah Konstitusi” (Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi) Jo Pasal 5, Pasal 18 dan Pasal 29 UndangUndang No. 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya mendasarkan pada Pasal 13 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; III.KEDUDUKAN HUKUM dan Kepentingan Pihak Terkait tidak Langsung, yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan No. 114/PUU- XX/2022. 203 1. Kedudukan Hukum dan Kepentingan PIHAK TERKAIT, bahwa sebagai masyarakat yang akan memilih dalam pemilu akan datang secara serentak tersebut tentunya akan berdampak pada pilihan pihak terkait yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah mendasarkan pada: i. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; sebagaimana diatur Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (4) hurub b sehingga Pihak Terkait tidak Langsung, yakni pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan, memiliki dasar hukum sebagai pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi; ii. Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, bahwa dalam uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG yakni pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan; 2. Bahwa atas dasar tersebut PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum dan sangat berkepentingan terhadap Undang-Undang Pemilu karena tentu akan berdampak pada Pihak Terkait terkait tentang hak pilihan secara konstitusional terhadap calon anggota DPR dan DPRD; 3. Bahwa PIHAK TERKAIT menilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu sangat KONSTITUSIONAL DAN TIDAK BERTENTANGAN dengan UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil subtansi, isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat didalam Undang-Undang a quo. dan apabila dinyatakan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (sepanjang frasa sistem proporsional terbuka) secara hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaktertiban hukum di tengah-tengah 204 masyarakat dan melanggar Hak Asasi Manusia khususnya Pihak Terkait dengan seluruh warga negara yang tersebar diseluruh Indonesia dan berlatar belakang lintas suku, agama, ras dan antar golongan, pandangan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda-beda; 4. Bahwa menurut Pihak Terkait secara filosofis, sosiologis, yuridis dan historis maupun asas kemanfaatan dan kepastian hukum (rechtzekerheid), UU Pemilu yang menjadi objek dalam perkara permohonan para Pemohon, telah dibentuk dan diundangkan secara benar, sah dan menurut konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 jo pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial yang ada saat itu; 5. Bahwa oleh karena itu sangat penting untuk menjadi Pihak Terkait dalam pengujian UU Pemilu a quo yang telah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi, agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengambil putusan berkenaan menyatakan Undang-Undang Pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjamin Hak Asasi Manusia; IV. Keterangan Eksepsional Terhadap: -Domisili Hukum para Pemohon, -Legal Standing dan Kerugian Konstitusional para Pemohon dan - tidak dapat membuktikan adanya kuasa dan atau mengatas-namakan warga negara yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, berkumpul, dan berorganisasi dilingkungan yang secara substansial dianggap mengalami kerugian atau potensi kerugian konstitusional secara langsung terhadap UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU No. 114/PUU-XX/2022 sebagai berikut: A. Tentang Domisili para Pemohon. Legal Standing para Pemohon No. 114/PUU-XX/2022 dalam permohonannya halaman 2 menyatakan: “Para Pemohon secara bersama-sama disebut “Para Pemohon”, menggunakan domisili hukum The Darmawansa Square, Lantai 3 Nomor. 366, Jl. Dhaemawansa VI, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, adalah kekeliruan yang nyata dan bahkan bertentangan secara hukum, karena menggunakan domisili hukum pihak lain dapat diperkenankan dengan adanya perjanjian (Perikatan) para pihak dan/atau mempunyai syarat-syarat tertentu, karenanya para Pemohon tidak 205 dapat begitu saja menyatakan menggunakan domisili hukum sebagaimana dalam permohonan, dengan dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dalam permohonan pihak terkait; B. Tentang Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon No. 114/PUU- XX/2022. 1. Bahwa ternyata kedudukan para Pemohon dalam mengajukan Permohonan No. 114/PUU-XVI/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai perkumpulan warga Negara RI telah berpura-pura hak konstitusionalnya dirugikan dan mengajukan pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa juga, para Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan adanya kerugian atau potensi kerugian konstitusional secara langsung terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa yang berkualifikasi mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 3. Sehingga menurut hukum para Pemohon juga terbukti secara sah dan meyakinkan mendapat dan memanfaatkan adanya perlindungan hukum yang pasti sebagaimana ditentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; V. KETERANGAN EKSEPSIONAL bahwa OBYEK PERMOHONAN PARA PEMOHON Merugikan Hak Konstitusional Rakyat Bahwa norma obyek pengujian para Pemohon adalah sebagaimana dalilnya tersebut pada halaman 9 point 18, 19, 20 dan 21 dengan Norma Penguji sebagaimana tersebut pada halam halaman 9 sebagaimana point diatas, maka Pihak Terkait menyatakan bahwa Permohonan para Pemohon merugikan hak rakyat dalam menentukan pilihan nya untuk duduk sebagai anggota DPR dan DPRD; Mendudukan Partai Politik pihak utama dalam sistem proporsional tertutup adalah merupakan wujud kepentingan partai sebagai kapitalisme politik yang tentu sangat berbahaya bagi 206 pertumbuhan negara demokrasi. Dan kami sebagai rakyat yang dirugikan hak konstitusional nya terhadap posisi yang ada seorang anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut sungguh tak baik dalam pertumbuhan suatu negara demokrasi yang baru berkembang dalam artian mecari dan menemukan format terbaik dalam bernegara terkait sistem pemilu. 1. Bahwa para Pemohon mempersoalkan Norma hukum sebagaimana pada halaman 7 yang terdapat pada Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, YANG SECARA KHUSUS Pasal 168 ayat (2) dengan menyebutkan “SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA” Dalam dalil para Pemohon SANGAT MERUGIKA; 2. Bahwa dalil yang dinyatkan oleh para Pemohon sangat mengada-ngada terkait tentang sistem proporsional terbuka yang menurut para Pemohon merugikan tetapi JUSTRU SEBALIK NYA YAITU MENGUNTUNGKAN dengan diterapkan SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA karena seluruh masyarat atau warga negara dapat memilih CALON PILIHAN NYA dalam pemilihan umum SESUAI DENGAN PILIHAN HATI NURANI NYA karena pemilik kedaulatan tertinggi itu adalah rakyat bukan pihak lain; VI. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN REGISTER No. 114/PUU- XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Bahwa alasan-alasan permohonan adalah sebagaimana tersebut pada halaman 12 s/d 37; 2. Bahwa pada halaman 7 point 1, 2 dan sebagaimana Permohonan para Pemohon sangat tidak tepat untuk menyatakan membahyakan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika dihubungkan dengan Pemilu dengan mengunakan sistem proporsional terbuka adalah sangat tidak relevan dengan alasan tersebut; 3. Bahwa sepajang penyelenggara pemilu dengan mengunakan sistem proporsional terbuka yang telah di berlakukan 3 kali yaitu pemilu 2009, pemilu 2014 dan pemilum 2019 telah terbukti dengan baik dan demokratis dan tidak ada huru hara yang telah disebutkan oleh para Pemohon dan terkendali dengan baik dan sukses dalam penyelenggara pemilu; 207 4. Bahwa tidak ada persoalan tentang integrasi bangsa jika dihubungkan pemilihan umum Tahun 2019 adalah tidak benar dan sangat keliru, Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun tersebut sangat demokratis; Bahwa Para Pemohon Salah Memaknai tentang Peran Partai Politik dalam Pemilu Sebagaimana Perintah Konstitusi sangat Ambigu; 5. Bahwa sebagaimana halaman 12 point 4 s/d 16 halaman 16 Permohonan para Pemohon adalah tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut: 5.1. Bahwa keberadaan partai politik sistem pemerintahan begitu penting namun bukan berarti mereduksi kedaulatan rakyat dalam bernegara dan berbangsa sehingga dalam pemilihan umum rakyat harus di tempatkan pada posisi istimewa karena saluran kedaulatan berada pada rakyat sehingga pemilihan umum untuk menempatkan pemimpin-pemimpin yang mencalonkan diri dalam pemilu adalah yang terpilih nanti akan menempati jabatan-jabatan pemerintahan didalam negara tersebut atas saluran pilihan rakyat kepada calon-calon yang mencalonkan diri pada pemilihan umum bukankah pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang artinya hahwa pemilik kedaulatan itu adalah rakyat bukan partai politik sehingga rakyat pada posisi berhak memilih sesuai pilihan yang diingikan nya: 5.2. Bahwa jadi pelaksanaan sistem proporsional terbuka dalam pasal 168 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sangat korelasi dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, yang memerintahkan agar pemilihan Aggota DPR RI dan DPRD baik Provinsi maupun Kab/Kota dipilih melalui pemilihan umum. Artinya bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan atas pilihan-pilihan rakyat untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih secara konstitusional karena pemilik kedaulatan itu adalah rakyat bukan parti politik. Dalam pelaksanaan-pelaksanaan Pemilu sebelum nya dengan mengunakan sistem proporsional terbuka adalah sudah pilihan yang terbaik dan demokratis; 6.3. Bahwa Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menurut para Pemohon menyatakan mengkerdilkan atau 208 membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik adalah tidak masuk akal dan cenderung akal- akalan dari para Pemohon itu sendiri. Calon-Calon Aggota DPR RI dan DPRD baik Provinsi maupun Kab/Kota yang terpilih berdasarkan suara terbanyak adalah memang sudah pilihan rakyat dan kemauan rakyat. Keterpilihan caleg terpilih oleh kpu tersebut adalah sesuatu yang sangat rasional jika dibadingkan dengan model bedasarkan nomor urut dari partai politik yang tidak mewakili kepentingan masyarakat. Jadi tidak TEPAT dan tidak adil dalam pemilihan umum berdasarkan keterpilihan seseorang bedasarkan nomor urut partai politik. Bahwa suara terbanyak perseorang sudah sesuai dengan alam demokrasi sekarang dan kebutuhan kepemimpinan dalam jabatan pemerintahan itu adalah keinginan rakyat; 6.4. Bahwa alasan para Pemohon untuk membatalkan karena: Pertama mengembalikan perintah konstitusi bahwa peserta pemilu calon Aggota DPR RI dan DPRD adalah partai politik. Kedua caleg adalah utusan partai politik. Ketiga meningkat gairah dan semangat untuk menjadi pengurus partai politik. Bahwa Pihak terkait ingin menegaskan pernyataan dari para Pemohon adalah sangat keliru bila mengatakan seperti point diatas tersebut karena bila dilihat sangat pragmatis pernyatakan para Pemohon ini. Partai politik hanya saluran alat perjuangan tapi bukan berarti kedaulatan mutlak ada ditangan partai politik sehingga akan menimbulkan absolutisme dengan memasung ide dan karya kader serta kepentingan perjuangan kepentinagn masyarakat baik itu sudah lama berproses di partai politik maupun baru dengan artian baru terpilih menjadi anggota DPR RI atau DPRD sehingga secara langsung menjadi pengurus partai politik. Bahwa setiap yang calon Aggota DPR RI dan DPRD baik Provinsi maupun Kab/Kota adalah hasil seleksi dari masyarakat atas pilihan yang mereka lakukan dengan baik dan sehat berdasarkan hukum yang berlaku; Tidak Tepat Bila Dikatakan Sistem Proporsional Terbuka Melanggar Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dimana Pemilu ditunjukan untuk memilih Aggota DPR dan DPRD mealui Parta Politik Jo Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) Serta Kaepastian Hukum yang Diatur Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 209 Justru Sebalik nya Memberi Jalan Demokrasi yang Baik dan Sehat Secara Demokrtasi Yang Memperhatikan Kesedarajatan, Persamaan Dan Kesemapatan Yang Sama 7. Bahwa pernyataan para Pemohon melanggar Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 adalah TIDAK TEPAT karena tidak ada yang dilanggar disini. Partai politik adalah wadah organisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Persoalan Partai Politik adalah peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik sudah menjadi keharusan dalam konstitusi namun tidak berarti mereduksi aspek kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD yang tentu nya yang memilih ini adalah rakyat itu sendiri. Bukankah dalam penyelenggaraan pemerintahan itu tujuan utamanya dalah pelayanan kepada rakyat; 8. Bahwa Jabatan-Jabatan ada di DPR dan DPRD tersebut itu pada prinsip nya memperjuangan aspirasi masyarakat. Anggota DPR dan DPRD tersebut terpilih melalui pemilihan umum yang dipilih oleh masyarat secara langsung. Pemilihan dengan mengunakan sistem proporsional terbuka tersebut memberikan kesempatan kepada siapapun untuk untuk unjuk program dan kapasitas intelektual yang dimiliki sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas siapa yang akan dipilih untuk mewakili kepentingan aspirasi nya ketika nanti duduk sebagai Anggota DPR dan DPRD; 9. Bahwa Pihak Terkait Menolak dan Keberatan sebagaimana dalam tanggapan para Pemohon model penetapan calon anggota DPR dan DPRD menurut Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang menganut model sistem proporsional terbuka sebagai konsekuensi logis lahir nya Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (2) sistem ini telah mengeser makna peserta pemilu dari partai politik menjadi perseorangan. Sebab dalam penentuan calon terpilih, partai politik telah kehilangan kedaulatannya. Sistem proporsional terbuka/suara terbayak perseorangan” pada pokonya telah menempatkan invidu sebagai peserta pemilu sebenarnya”. Sesungguhnya menempatkan partai politik dalam sistem proporsional tertutup akan menutup kompetisi sesama kader dalam satu partai politi baik itu yang lama maupun yang baru dan ini merupakan langkah mundur dari sistem demikrasi yang selama ini menjadi pilihan yang dianggap sudah 210 berjalan dengan baik dalam penerapan sistem proporsional terbuka yang berdasarkan suara terbanyak. Oleh nya itu alasan-alasan yang dikemukan oleh para Pemohon adalah tidak tepat untuk menerapkan sistem proporsional tertutup dalam pemilu yang akan datang. Karena sistem proporsional terbuka sudah menjadi pilahan terbaik dengan didukung sistem dan perangkat yang kuat; 10. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap tanggapan para Pemohon berdasarkan matrik di atas dan dihubungkan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlingdungan, dan kepastian hukum yang adli serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Frasa kepastian hukum yang adil, memberikan pemahaman bahwa hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan hukum sebagaiamana adanya. Bahwa pendapat dari para Pemohon terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang justru memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk terlibat secara langsung dalam hal ini ikut serta dalam pemilihan umum dengan mendaftar sebagai calon wakil rakyat melalui partai politik yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu menurut hukum. Adapun Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 jika dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) tidak lah tepat dan tidak relevan karena sistem ketatanegaraan berpijak pada kedaulatan rakyat yang memberi jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama jaminan hukum yang adil sehingga segala proses politik memiliki hak yang sama antara sesama warga negara Indonesia; Tidak Lah Benar Jika Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Kerumitan Dalam Pelaksanaan Pemilu Justru Sistem Proporsional Terbuka Sangat Dinamis 11. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan penjelasan dari para Pemohon sebagaiamana pada halaman 19 pada point 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 adapun tanggapan dari Pihak Terkait sebagai berikut: 11.1. Bahwa Pihak Terkait melihat berdasarkan data dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan sukses, tertib, lancar, damai dan aman berkat peran dan partisipasi semua pihak, mulai dari pasangan 211 Capres/Cawapres, partai politik, Tim Sukses, Caleg, KPU sampai KPPS dan jajaran Bawaslu smpai pengawas TPS sampai saksi-saksi di TPS, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta dukungan Kepala Daerah. (https://nasional.sindonews.com/berita/1399968/14/penyelenggaraan- pemilu-serentak-2019-sesuai-konstitusi-dan-undang-undang) Bahwa selain adanya partisipasi dari seluruh aparat pemda, serta dukungan seluruh kementerian/lembaga pusat dan daerah, dukungan media/pers, LSM/Ormas, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa. Juga kaum cendikiawan, sukarelawan termasuk dukungan swasta/pengusaha dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahkan dukungan negara dan masyarakat intenasional. Dan juga kesuksesan Pemilu tidak terlepas juga dari peran para penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu serta peran menjaga keamanan oleh jajaran Polri, BIN dan dukungan TNI serta saksi pengawas dan rekan-rekan pers, LSM/Ormas. Oleh karena sukses pemilu serentak adalah "Sukses Bersama Seluruh Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia". 11.2. Bahwa terkait dengan penjelasan para Pemohon adanya pemilih kebingunan dalam melakukan pencoblosan di sebabkan faktor usia yang sudah renta sebab hal biasa dan menjadi lumrah setiap perhelatan pemilahan umum tatapi selalu diantasipasi melalui sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan bekerja sama dengan organisasi siosial maupun pihak kampus selain kalau usia produktif tidak ada kebingunan terkait dengan pencoblosan tersebut; Tidak Tepat Jika Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Pemborosan Anggaran Negara 12. Bahwa Aggaran Pemilu serentak yang akan datang sudah sesaui dengan kebutuhan alasan nya daerah-daerah seluruh pelosok nusantara adalah daerah kepulauan daerah sabang sampai marauke sehingga tidaklah tepat jika dalam sistem proporsional terbuka tersebut menyebabkan pemberosan anggaran negara. 212 13. Bahwa konsekuensi dalam dalam pelaksanaan pemilu secara serentak dengan menggunakan sistem proporsional terbuka memerlukan anggaran yang besar tentu menghasilkan out put yang baik dan sehat secara demokrasi selain itu pelaksanaan pemilu tersebut menjadi aman dan terkendali tidak ada huru hara; Adnya Kekeliruan Dari Penjelasan para Pemohon Tentang Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Politik Uang (Money Politics) dan Mendorong Terjadi Nya Tindak Pidana Korupsi 14. Bahwa Politik Uang dan Tindak Pidana Korupsi tidak terletak pada penerapan sistem proporsional terbuka tetapi dalam sistem proporsional tertutup pun bisa melakukan politik uang dan tindak pidana korupsi jadi yang jadi permasalahannya bukan sistem nya dianggap proporsional terbuka tetapi tentang kesadaran manusia nya terkait tindakan tersebut; 15. Bahwa politik uang dan tindak pidana korupsi siapapun bisa melakukan nya dan tidak terkait dengan sistem proporsional terbuka jadi sistem proporsinal terbuka itu adalah suatu bentuk pilihan politik rakyat untuk memilih calon pemimpin yang akan duduk dilembaga legislatif sesuai dengan hati nurani dan kepentingan aspirasi dan ideologi; Adanya Kekeliruan Dari para Pemohon Jika Proporsional Terbuka Mengakibatkan Pelemahan Pelembagaan Partai Politik 16. Pihak Perkait Tidak sepakat tentang tuduhan dari penjelasan Para Pemohon yang menyatakan terjadi nya pelemahan partai politik dengan mengunakan sistem proporsional terbuka adalah tidak berdasar dan tidak benar justru sebaliknya pelembagaan partai politik semakin kuat dengan sistem proporsional terbuka. Kekuatan partai politik dalam menentukan kader adalah untuk menempati posisi pemerintahan adalah bukti. Selain itu partai politik bisa melakukan pemecatan terhadap kader secara otomatis jika seorang anggota DPR dan anggota DPRD maka bisa berhenti dari anggota DPR dan anggota DPRD dan selain itu juga penempatan berdasarkan nomor urut sebagai calon wakil rakyat ditentukan juga oleh partai politik; Oleh karena itu, dalam negara demokrasi terkait pelemahan identitas kepartaian dalam sistem proporsional terbuka tidaklah demikian tetapi justru menguatan iidentitas kepartaian untuk membagun citra diri dari entitas partai politik; 213 Tidak Tepat Jika Sistem Proporsional Terbuka Menimbulkan Masalah Multi Dimensi 17. Bahwa sistem proporsional terbuka lebih demokratis dan sistem ini sejalan dengan cita-cita Amandemen UUD 1945 yang menghendaki agar kita menerapkan prinsip demokrasi konstitusional (constitutional democracy) guna mengakomodasi karakter bangsa Indonesia yang multietnis, multiagama, dan multideologi,: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/14195561/mem ajukan-demokrasi-dan-konsistensi-sistem-proporsional-terbuka. Bahwa adapun adanya depresi bahkan ganguan jiwa, terlilit hutang, mengemis dipinggir jalan dan ada yang hendak menjual ginjal nya karena setiap calon yang gagal dalam pemilu dengan mengunakan sistem proporsional terbuka penjelasan tersebut sangat subyektif dan mengada- ngada serta tidak berdasar karena sistem proporsional terbuka telah membuka ruang setiap anak bangsa yang ingin berbakti kepada negara dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD. Sesungguhnya setip calon anngota DPR dan DPRD tentu akan dinilai oleh pemilih bagaimana program nya, kapasitas intelektual, etika, ideloginya dan agamanya. Dengan sistem proporsional terbuka tersebut maka pilihan-pilihan tersebut dari pemilih secara aspirasi akan membawa kepentingan mereka ketika akan duduk di DPR dan DPRD jadi sistem proporsional terbuka ini adalah suatu pilihan terbaik dan sangat demoktratis dimana kedaulatan nya adalah ditangan rakyat; 18. Secara filososfis historis dan sosiologis serta kenyataannya hingga saat ini (sebagaimana keterangan pihak terkait di atas) Para pemilih tidak sudi jika diberlakukan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum yang akan datang karena bertentangan dengan HAM dan demokrasi serta dari sananya dalam bathin yang sangat dalam, tidak dapat kerelaan kedaulatan rakyat tergadaikan atas alasan apapun; 19. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian secara yuridis, filosofis, historis dan sosiologis serta asas manfaat sebagaimaan tersebut diatas, sudah sepatutnya Permohonan para PEMOHON a quo HARUSLAH DITOLAK. PETITUM PIHAK TERKAIT 214 Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan tidak mempunyai kerugian konstitusional serta permohonan para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi; 3. Menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); Atau Setidak-Tidak nya: 1. Menerima Permohonan PIHAK TERKAIT Terhadap Permohonan Register No. 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya petitum PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan Register No. 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Nomor 6109) Konstitusional dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 4. Menolak permohonan para Pemohon Register No. 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Asnawi, Iqbal Fajar, Muhi Sanusi, Suherman Umar Isu, dan Randy Firdaus 215 Sihombing menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu mengakibatkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, pemborosan anggaran negara, terjadi politik uang, dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, pelemahan perubahan kelembagaan partai politik, dan menyebabkan masalah multidimensi. Sedangkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 diatur kontruksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup karena memiliki ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dan pemilihan di Indonesia. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum atau legal standing tersebut menurut kami para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam Pokok Permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Sehingga untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, para Pemohon harus dengan jelas mengkualifikasikan dirinya apakah bertindak sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum publik atau privat, atau sebagai lembaga negara, dan selanjutnya menunjukkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuannya undang-undang. Jika kedua hal di atas tidak dapat dipenuhi, maka permohonan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima (niet ontvankelijk verklaard). Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh para Pemohon dalam permohonannya dapat kita analisa dan kita ketahui bersama, para Pemohon tidak masuk dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas tentang syarat 216 pengajuan permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, sudah sepatutnya permohonan para Pemohon untuk tidak dapat di diterima. III. PENJELASAN TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON DAN SEKALIGUS TANGGAPAN OLEH KAMI SEBAGAI PIHAK TERKAIT. 1. Bahwa amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Maka dari kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan dan tanggung jawab dan hak kewajiban untuk secara demokrasi memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan pilihannya. Pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan agar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan penyampaian visi misinya kepada rakyat pemilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader- kader terbaiknya yang teruji dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dapat memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang benar-benar mewakilinya, serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan sesuai dengan nilai- nilai Pancasila. 2. Bahwa sebagai Pihak Terkait menilai sistem pemilu proporsional tertutup akan berpotensi menutup kompetisi antarsesama kader dalam suatu partai. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup berpeluang menghidupkan oligarki dalam tubuh partai politik. Bagi partai politik yang mempunyai tradisi komando yang kuat dan otoriter, serta berbasis dinasti, sistem pemilu proposal tertutup ini lebih disukai. Sistem seperti ini akan menjadi peluang karier terbesar untuk kader partai politik dengan karakter tersebut. Di sisi lain, sistem proporsional tertutup juga dinilai akan menghidupkan kembali oligarki di dalam tubuh partai politik. Sementara oligarki partai politik relatif mendapatkan hambatan untuk tumbuh melalui sistem proporsional terbuka. 3. Bahwa tertutupnya kompetisi antarsesama kader juga melahirkan para politisi yang lebih mengakar ke atas daripada ke bawah. Maka kami khawatir, sistem 217 proporsional tertutup juga dimanfaatkan oleh kader partai politik yang berjiwa oportunis, elitis, dan tidak mampu mengakomodir aspirasi rakyat dan tidak mampu berkomunikasi baik dengan rakyat. Bahwa menurut kami, jika ada pihak yang mengusulkan sistem proporsional tertutup, maka mereka ingin membawa musibah dan kecelakaan dalam demokrasi kita. Apalagi jika Mahkamah Konstitusi turut melegalisasi sistem proporsional tertutup tersebut. Oleh karena itu, Pihak Terkait meminta tidak ada satupun pihak yang bermain-main dengan sistem kepemiluan yang sudah ada di Indonesia. Pihak Terkait tidak ingin kegairahan dan partisipasi politik rakyat yang sudah terjadi melalui sistem pemilu proporsional terbuka hilang karena sistem pemilu tertutup. Kita semua sudah berinvestasi besar untuk menumbuhkan kegairahan dan partisipasi politik rakyat, memperkuat hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya, serta membangun budaya kompetisi yang baik dan masih terukur. 4. Bahwa sistem proporsional tertutup sebelumnya pernah digunakan di Indonesia pada masa Orde Baru, namun pada tahun 2008 lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan para Pemohon tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD terhadap UUD 1945. Dan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 itulah yang membawa Indonesia kepada sistem proporsional terbuka yang sampai saat ini masih diterapkan. Jika permohonan sistem proporsional tertutup dikabulkan, maka “Mahkamah Konstitusi tidak konsisten” dan kami mempertanyakan kedudukan sebagai “penjaga konstitusi” yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Oleh akan memberi stigma bahwa Mahkamah Konstitusi kalau begitu menjadi alat legitimasi dan keinginan partai-partai politik, bukan menjaga konstitusi atau penafsir konstitusi karena dia menafsirkan apa yang menjadi keinginan partai politik itu. 5. Bahwa argumentasi dan pandangan para Pemohon yang menyatakan praktik penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dianggap telah mengerdilkan organisasi partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif, membuat daftar nomor urut calon legislatif sekaligus menentukan siapa calon legislatif yang layak terpilih dalam pemilu. Anggapan para Pemohon tersebut kurang tepat karena dalam proporsional tertutup maupun 218 terbuka, tetaplah partai politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Bedanya dalam sistem proporsional tertutup, calon legislatif tidak dicantumkan dalam surat suara, sedangkan sistem proporsional terbuka menuntut tanda gambar partai politik dan nama-nama calon legislatif pada surat suara. 6. Bahwa sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut legislatif, meskipun calon legislatif merupakan perorangan, tetapi tetap bernaung dalam partai politik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan ayat (2) Partai Politik. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hal tersebut yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu. Sehingga, partai politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif, termasuk menentukan siapa calon legislatif yang layak untuk dipilih yang juga merupakan kader terbaik mereka yang telah diseleksi oleh partai. Maka tidak mungkin apabila proporsional tertutup diterapkan kembali. 7. Bahwa bilamana pemilihan umum atau Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup menurut kami akan berdampak kerugian yang besar bagi masyarakat peserta pemilu, “masyarakat tidak akan mengetahui siapa wakil rakyat akan mewakilinya di parlemen”, jika pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, maka akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai, yang dimana hal tersebut juga begitu besar dirasakan saat ini, masyarakat saat ini sejatinya lebih percaya terhadap calon legislatif/wakil yang dia usung dibandingkan partai. Kami, Pihak Terkait, menilai dengan sistem proporsional tertutup pemerintah telah membuat masyarakat tidak memiliki wakilnya di lembaga legislatif/parlemen. Bahwa mekanisme tersebut seperti ingin menganulir keinginan dan partisipasi masyarakat. 8. Bahwa sistem proporsional tertutup juga pernah diterapkan di masa lampau/orde baru dan dengan berkembangnya suatu masa sistem tersebut 219 sungguh tidak tepat apabila digunakan. Masyarakat akan kebingungan bila hendak akan mengadukan persoalan yang dialaminya kepada wakilnya di parlemen karena tidak mengenalnya secara baik. Oleh karena itu, kita harus memberi hak kepada rakyat untuk mengirimkan wakilnya ke parlemen. Pihak Terkait juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak judicial review terkait sistem pemilu proporsional tertutup karena mencederai nilai- nilai demokrasi yang telah dibangun selama ini karena sistem tersebut bertentangan dengan semangat anak muda/kaum milenial saat ini yang semakin melek dan antusias terhadap politik. Menurut kami, Pihak Terkait, jika sistem proporsional tertutup diterapkan bukan tidak mungkin bakal banyak dari kalangan anak muda yang memilih golput kalau Mahkamah Konstitusi putuskan pemilu tertutup, anak muda atau pemula akan kecewa dan golput. Karena itu, kami minta Mahkamah Konstitusi untuk menolak judicial review terkait sistem proporsional tertutup tersebut. Pihak Terkait juga yakin sistem proporsional tertutup hanya akan membuat anak-anak muda tidak lagi tertarik dengan politik, bahkan anak muda terancam tidak mau berpartisipasi dalam pemilu ke depan atau Pemilu 2024 mendatang. Sebab, anak muda bakal menilai bahwa sistem pemilu proporsional tertutup tersebut merupakan kemunduran demokrasi. Coba ingat dulu saat kita memakai sistem proporsional tertutup, oligarki di internal partai semakin kuat dan banyak politik uang dalam jual-beli nomor urut. Kita akan mundur 20 tahun kalau kembali dalam sistem itu. Menurut Pihak Terkait, sistem pemilu dengan proporsional tertutup, anggota legislatif terpilih akan kurang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang memilihnya. Pihak Terkait beranggapan bahwa anggota legislatif nantinya tidak akan menyambungkan aspirasi masyarakat, tetapi aspirasi pimpinan partai pengusungnya. Kalau begitu namanya jangan disebut DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, tapi diganti saja dengan dewan perwakilan partai politik. Maka demikian, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 dengan mempertahankan Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Pihak Terkait menilai putusan tersebut telah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk langsung mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka di parlemen. 220 Tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hanya melalui kewenangan partai politik semata. 9. Bahwa dapat kami jelaskan kembali dengan mempertegas keterangan- keterangan yang sebelumnya telah mengemuka. Bahwa pengaturan sistem proporsional terbuka dalam UU 7/2017 merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008, yang pad prinsipnya menyatakan: “Bahwa pemilih untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakil yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud harapan politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak, yaitu calon memperoleh suara yang didukung rakyat bahwa banyak dengan memberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak. Di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR RI atau DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Karena kemenangan seorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh ini bagaimana besarnya dukungan suara-suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut”. Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU-VI/2008, sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem terbaik dalam penyelenggaraan pemilu dengan one man/one vote. 10. Bahwa sistem proporsional terbuka merupakan salah satu metode atau cara yang mengatur warga negara untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. Pihak Terkait berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih 221 bebas memilih wakil yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat mengontrol orang yang dipilihnya. 11. Bahwa sejatinya pemilu wajib menjamin ketersalurannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan adil sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 22E ayat (1) UUUD 1945. Semangat mewujudkan cita hukum tersebut juga diwujudkan oleh pasal a quo Undang-Undang Pemilu yang diharapkan lebih dapat menjamin prinsip keterwakilan. Artinya bahwa setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat, sehingga pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetensi yang sehat, partisipasi, dan keterwakilan yang makin kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 12. Bahwa berdasarkan dinamika historis pengaturan undang-undang kepemiluan di Indonesia, di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 tersebut, maka dalam konteks politik hukum pemilu di Indonesia, Pihak Terkait berpandangan bahwa potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memilih partai politik. Petitum para Pemohon justru mereduksi pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dimana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilan yang mereka kehendaki untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan suara masyarakat. 13. Bahwa pada kesempatan ini, Pihak Terkait juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk bersikap independen dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam bekerja melaksanakan proses pemilu. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai dengan amanat undang-undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Menilai berlakunya sistem proporsional terbuka telah mendekatkan syarat dengan calon wakilnya di parlemen. Bagi mereka, rakyat sudah terbiasa berpartisipasi dengan cara demokrasi seperti demikian. Kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus dipertahankan dan malah 222 harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju dan jangan kita dibiarkan kembali mundur. KPU menjadi lembaga yang berperan besar dalam pemilu untuk itu kami kepercayaan rakyat tidak dikhianati dan disalahgunakan. 14. Para Pemohon berdalih bahwa sistem proporsional terbuka menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu. Bahwa Pihak Terkait menilai bahwa proporsional terbuka telah lama diterapkan di Indonesia. Masyarakat kita juga sudah terbiasa dengan berdemokrasi menggunakan proporsional terbuka, maka dengan ini alasan para Pemohon tidak mendasar apabila para Pemohon berdalih disediakannya 5 surat suara dalam waktu yang bersamaan dinilai menyebabkan kerumitan dan membuat masyarakat menjadi kebingungan dalam melakukan pencoblosan karena selama ini masyarakat telah memahami mekanisme proposal terbuka. Apabila diajukan kembali proporsional tertutup, maka akan dibutuhkan kembali waktu yang lama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi bingung dalam ikut serta pemilihan umum karena terlalu banyak aturannya diubah-ubah dengan sendirinya, menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. 15. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka menyebabkan pemborosan anggaran negara. Bahwa dalam hal membangun efisiensi anggaran yang baik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran, sosialisasi adalah pembuatan regulasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis, sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dimanfaatkan, yaitu melalui teknologi berbasis digital. Sistem proporsional terbuka menyebabkan politik uang atau money politics dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi menurut para Pemohon. Bahwa keterangan para Pemohon dalam Permohonan yang mengatakan proporsional terbuka menyebabkan politik uang atau money politics adalah keterangan yang tendensius dan tidak objektif. Bahwa sistem proposal tertutup juga dapat berpotensi besar terjadi pada titik uang dikarenakan kewenangan sepenuhnya ada pada partai politik. Bahwa perlu diketahui parpol memiliki dua kewenangan utama yang sangat mendasar. Pertama adalah membuat undang-undang melalui wakilnya. Dan kedua, memiliki hak menentukan pejabat publik. Dua kewenangan besar tersebut dimiliki oleh 223 partai politik yang konsekuensinya apabila legislator dari partai politik ini bermental korupsi, maka proses legalisasi yang dihasilkan pasti korupsi. Artinya, dalam hal ini proses rekrutmen dan kaderisasi, serta pembinaan kader yang berkualitas adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai politik. 16. Bahwa dalam hal ini, kami selaku Pihak Terkait juga ingin menanggapi tanggapan dari Partai PDIP sebagaimana partai yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup dalam hal ini adalah mengajukan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Padahal nyata dalam ingatan kita bersama bahwa sebelumnya PDIP ikut serta dalam pengesahan UU 7/2017. Sikap yang saat ini berubah menurut kami adalah suatu sikap atau tindakan yang inkonsistensi atau tidak konsisten, peragu, dan diduga hanya mementingkan kepentingannya sendiri, bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat. 17. Bahwa demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak, menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Bahwa tentang adanya kelemahan dalam sistem pemilu saat ini tidak lantas menganulir sistem yang sedang berjalan saat ini. Sistem proporsional terbuka adalah jawaban dari perkembangan demokrasi. Bahwa proses perbaikan dalam sistem pemilu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama terlebih tentang pendidikan politik dan sosialisasi politik, bukan hanya dibebankan kepada penyelenggaraan pemilu, namun juga menjadi tanggung jawab partai politik, pemerintah, dan kita semua. 18. Bahwa prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum (electoral justice) adalah keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak, hak masyarakat sangat mendasar, dan hak asasi sifatnya. Hal ini diamini sebagaimana dimuat dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 yang telah dijamin juga dalam konvenan dan turunannya, terlebih dalam Convenan on Civil and Political Rights and on Economic, Cultural and Social Rights atau yang lumrah disebut dengan International Bill of Human Rights. 19. Bahwa ciri khas tersebut adalah dalam demokrasi Pancasila, yaitu adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan hak terhadap kaum minoritas. Dengan metode pemilu secara terbuka saat ini, dengan 224 keterlibatan rakyat telah telah mengakomodir dari prinsip penghargaan atas hak asasi manusia itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana agar Pemilu 2024 dapat berjalan dan berlangsung sesuai dengan aturan yang ada? Yaitu dengan memperhatikan hak-hak konstitusi masyarakat terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan pemilu. 20. Bahwa sebaik apapun sistem yang lebih utama adalah perbaikan dalam partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Bahwa ada beberapa hal yang menjadi masalah penting dalam tubuh partai politik yang harus segera dibenahi, yang saat ini terdapat dalam tubuh partai politik, yaitu sikap pragmatisme yang kian menggerogoti perilaku para elit, kader, dan konstituen partai. Sikap kartelisme yang menyerang perekrutan dan dan suksesi kepengurusan di dalam partai. Pragmatisme ini memerosotkan militansi kader, sehingga mesin organisasi parpol tak berjalan dengan optimal. Pada situasi rendahnya militansi kader dan menguatnya pragmatisme pemilih, parpol cenderung menggunakan cara instan untuk menarik simpatik pemilih dengan menggunakan kekuatan politik (money politics) dalam berbagai pola. Sikap oligarkisme yang menginternalkan model kepemimpinan dalam pengambilan keputusan di dalam partai. Sifat faksionalisme yang semakin melemahkan kelekatan organisasi partai. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, para pihak memohon atau Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. menerima Keterangan kami selaku Pihak Terkait untuk seluruhnya. 2. menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422 dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan dan kebijaksanaan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 225 [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Garuda menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KETERKAITAN ATAU KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT 1. Bahwa Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH- 25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 03 April 2008. Selanjutnya, Pemohon berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 dan diubah dalam Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM masing-masing Nomor: M.HH- 07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 13 Mei 2015 dan Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 17 Desember 2018 dan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 – 2025. 226 2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH- 07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020–2025, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai GARUDA berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai GARUDA untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai GARUDA. Dengan demikian, Pihak Terkait berwenang untuk mewakili DPP Partai GARUDA sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan keterangan Pihak Terkait dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang dengan Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 (selanjutnya disebut Permohonan). 3. Bahwa Pihak Terkait sebagai partai politik peserta pemilu 2019 dan partai politik peserta pemilu 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, serta Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. 4. Bahwa Permohonan a quo terkait dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan pasal-pasal lain dalam UU Pemilu yang menurut para Pemohon dalam Permohonan a quo berkelindan dengan sistem proporsional terbuka yaitu Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3). Dengan demikian, pokok Permohonan 227 a quo adalah terkait sistem proporsional terbuka yaitu kata “terbuka” dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu dengan tujuan agar inkonstitusional dalam arti proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. 5. Bahwa sistem proporsional terbuka sangat erat kaitannya dengan partai politik dan mengingat Pihak Terkait adalah partai politik peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, maka Pihak Terkait berkepentingan langsung atas Permohonan a quo dan memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud UUD 1945 dan UU Pemilu sebagai berikut: a. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. b. Pasal 172 UU Pemilu, yang berbunyi: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 jo. UU Pemilu sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD yang dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, sehingga Pihak Terkait berkepentingan langsung atas Permohonan a quo. 7. Bahwa dengan demikian untuk melindungi hak konstitusional Pihak Terkait, maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum dan berkepentingan langsung sebagai Pihak Terkait serta memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan a quo. II. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa terdapat 6 (enam) Pemohon Prinsipal dalam Permohonan a quo dan kesemuanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo mengingat para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dalam mengajukan Permohonan a quo. Padahal, otoritas yang berwenang dan memiliki legal standing untuk mengajukan norma yang dimohonkan yaitu terkait sistem proporsional 228 terbuka dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu adalah partai politik, bukan perorangan warga negara. Hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. b. Pasal 172 UU Pemilu, yang berbunyi: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. c. Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. 2. Bahwa dengan demikian berdasarkan UUD 1945 dan UU Pemilu sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan hukum seluruh Pemohon Prinsipal tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo mengingat yang memiliki legal standing untuk mengajukan norma yang dimohonkan dalam Permohonan a quo adalah partai politik, bukan perorangan warga negara. 3. Bahwa dalam Permohonan a quo versi awal sebelum perbaikan permohonan, didalilkan bahwa Pemohon I sebagai pengurus Partai PDIP di Kabupaten Banyuwangi dan Pemohon II adalah anggota Partai Nasdem. Selanjutnya, dalam versi setelah perbaikan permohonan terjadi perubahan nomor urut yaitu: - Pemohon I berubah menjadi Pemohon V yaitu sebagai anggota Partai PDIP, meskipun kuasa hukum Permohonan a quo mengaku belum tahu pasti apakah Pemohon V sudah mengundurkan diri dari Partai PDIP atau belum; dan - Pemohon II berubah menjadi Pemohon IV sebagai anggota Partai Nasdem yang bermaksud mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. 4. Bahwa meskipun Permohon I berubah menjadi Pemohon V dan Pemohon II berubah menjadi Pemohon IV, perubahan tersebut tidak 229 menghilangkan fakta bahwa kedua Pemohon tersebut adalah anggota dan/atau pengurus partai politik yaitu Partai PDIP dan Partai Nasdem yang notabene kedua partai tersebut adalah partai politik parlemen (memiliki kursi di DPR), yang artinya PDIP dan Partai Nasdem ikut dalam pembahasan undang-undang yang dimohonkan pengujian (in casu UU Pemilu). Sehingga, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon V (dahulu Pemohon I) pengurus Partai PDIP dan Pemohon IV (dahulu Pemohon II) pengurus Partai Nasdem yangmana kedua partai politik tersebut merupakan partai politik parlemen, terang dan jelas Pemohon V (dahulu Pemohon I) pengurus Partai PDIP dan Pemohon IV (dahulu Pemohon II) pengurus Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo karena Partai PDIP maupun Partai Nasdem telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan UU Pemilu sebagai undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo. 5. Bahwa selain itu, Pemohon V (dahulu Pemohon I) pengurus Partai PDIP dan/atau Pemohon IV (dahulu Pemohon II) pengurus Partai Nasdem merupakan pengurus partai politik ditingkat bawah atau tingkat daerah. Kedua Pemohon tersebut patut dipertanyakan dasar daripada membawa nama partai politiknya masing-masing sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Bahwa secara expressive verbis, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik pada umumnya, yang berhak membawa nama partai politik dan mewakili partai politik dalam persidangan adalah Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal dan/atau Bendahara, bukan pengurus lain terlebih pengurus tingkat bawah atau tingkat Kabupaten. Dengan demikian, semakin terang dan jelas bahwa Pemohon V (dahulu Pemohon I) pengurus 230 Partai PDIP dan Pemohon IV (dahulu Pemohon II) pengurus Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo, sehingga pokok Permohonan tidak dipertimbangkan dan karenanya mohon Mahkamah memberikan amar putusan yang menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1. Bahwa pokok Permohonan a quo adalah terkait sistem proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Bahwa setelah mempelajari secara saksama Permohonan a quo, pokok permohonan terletak pada kata “terbuka” dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu dengan tujuan agar ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional dalam arti sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. 2. Bahwa apabila sistem untuk memilih anggota DPR dan DPRD kembali pada sistem proporsional tertutup sebagaimana maksud Permohonan a quo, maka secara historis terjadi kemunduran dalam perpolitikan dan kehidupan bangsa Indonesia sebab masyarakat tidak memilih langsung calon legislatif seperti halnya yang berlaku saat ini, melainkan ditunjuk oleh partai politik sebagaimana sebelum pemilu 2009 yang lalu. 3. Bahwa secara filosofis sistem proporsional tertutup berakibat pada anggota legislatif yang terpilih tidak dikenal oleh rakyat mengingat anggota DPR dan DPRD tersebut dipilih oleh partai politik baik karena kedekatan dengan pimpinan partai politik, potensi karena membayar/memberikan uang kepada pimpinan partai politik, atau bahkan karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pimpinan partai politik yang pada akhirnya akan menciptakan dinasti dan oligarki partai politik semata, yaitu kekuasaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok. 231 4. Bahwa menurut Jeffrey Winters, oligarki merupakan politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang mempunyai materil. Kekuatan materil adalah serbaguna dan dapat mempengaruhi orang secara signifikan. Berkaitan dengan konteks pemilu anggota DPR dan DPRD dengan sistem proporsional tertutup sebagaimana maksud Permohonan a quo, maka uang bisa membeli pengaruh pimpinan partai politik dan bisa membeli kemerdekaan anggota legislatif yang terjebak dengan arahan dan kepentingan pimpinan partai politik, bukan kepentingan rakyat secara luas. 5. Bahwa sistem proporsional tertutup sebagaimana maksud Permohonan a quo juga membawa konsekuensi logis bahwa anggota DPR dan DPRD yang terpilih tidak memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, sehingga tidak memiliki landasan dan akar yang kuat untuk membela kepentingan rakyat secara luas. Sehingga, anggota DPR dan DPRD yang terpilih lebih berpotensi membela dan mengakomodir kepentingan pimpinan partai politik yang telah memilih/menunjuknya sebagai anggota legislatif. Padahal yang harus dicari adalah keseimbangan antara kedaulatan partai politik dan kedaulatan dari rakyat sebagai pemilih untuk bisa menentukan wakil-wakilnya. 6. Bahwa dalam sistem proporsional terbuka sebagaimana yang saat ini berlaku berdasarkan UU Pemilu telah menunjukkan cerminan amanat konstitusi dan marwah penting reformasi sebab anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilu. Keterbukaan dan kebebasan dalam pemilu oleh rakyat untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kedewasaan dalam berpolitik, sehingga terbangun kedekatan antara rakyat sebagai pemilih dengan anggota legislatif yang dipilihnya. 7. Bahwa dalam bukunya Le Contract Social, Jean Jacques Rousseau memaparkan bahwa penguasa/pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya 232 dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara. Oleh sebab itu, sistem proporsional terbuka dapatlah dikatakan sebagai saluran atas pelaksanaan kontrak sosial secara konkret antara penguasa/pemerintah dengan rakyatnya. 8. Bahwa pemilu sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan melalui policy maupun peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. 9. Bahwa secara yuridis pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD (vide Pasal 22E ayat (2) UUD 1945) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 2 UU Pemilu). Selanjutnya, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik (vide Pasal 22E ayat (3) UUD 1945). Bahwa peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik tidak dapat serta merta dimaknai bahwa yang memilih dan menunjuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik melalui sistem proporsional tertutup. Dalam pemilu, terdapat asas langsung yaitu rakyat sebagai pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan dalam kerangka pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana amanat konstitusi (vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan reformasi. Kedaulatan rakyat menghendaki bahwa rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hakikat kedaulatan rakyat menjadi tereduksi dan hilang apabila wakil-wakil rakyat dipilih oleh partai politik melalui sistem proporsional tertutup. Selain itu, sistem proporsional tertutup juga tidak sesuai dengan nomenklatur DPR/DPRD yaitu Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan Dewan Perwakilan Partai Politik. 233 10. Bahwa pemilu langsung oleh rakyat, walaupun bukan puncak dari segalanya, masih merupakan suatu cara yang bernilai paling tinggi, karena belum ada pihak yang dapat menciptakan suatu rancangan politik yang lebih baik dari cara tersebut untuk kepentingan berbagai kondisi yang diperlukan guna penyelenggaraan kekuasaan legislatif dan pemerintahan dalam masyarakat manapun. Oleh sebab itu, apabila terdapat kekurangan dalam sistem proporsional terbuka sebagaimana yang berlaku saat ini berdasarkan UU Pemilu, maka kekurangan tersebut haruslah diperbaiki dan disempurnakan melalui satu diantaranya pembahasan pembentuk undang-undang untuk merumuskan kembali sistem pemilu yang lebih baik yang mengikuti segala perkembangan zaman (the living law and the living constitution), misalnya sistem campuran, bukan sebaliknya mundur dan beralih kembali pada sistem proporsional tertutup yang secara historis menciptakan oligarki partai politik serta jauh dari cerminan kedaulatan rakyat dan teori kontrak sosial. 11. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian keterangan tersebut di atas, maka Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya jika Mahkamah demi hukum menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. B. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequeo et bono). 234 [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Garuda telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-18, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Ridha Sabana dan Yohanna Murtika; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ahmad Ridha Sabana, Yohanna Murtika, dan Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda); 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-25.AH.11.01 235 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum; 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA); 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA); 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia Nomor 48 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Indonesia Partindo; 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan 236 Perubahan Pengurus Partai Indonesia Partindo Periode Tahun 2020-2025; 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Periode Tahun 2020-2025; 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020- 2025; Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Garuda juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Abdul Chair Ramadhan yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2023, pada pokoknya sebagai berikut: A. Prolog Pemilihan Umum (Pemilu) sampai dengan saat ini diakui sebagai instrumen kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem politik yang demokratis. Pemilu dimaksudkan guna pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected official). Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam proses Pemilu sangat terkait dengan hak memilih dan dipilih. Keberadaan Pemilu dalam negara demokrasi merupakan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional. Demikian itu merupakan penegasan terhadap konsepsi negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan 237 negara hukum yang demokratis. Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (rechtstaat). Dikatakan demikian oleh karena melalui Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berwenang menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Melalui Pemilu, hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan [Moh. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 221- 222]. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi [Jimly Asshiddiqie. “Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar l94”. Makalah. Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, l999. hlm.146-147]. Keberadaan hukum dalam perspektif negara hukum sangat terkait dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), aksiologi hukum yang dianut adalah kepastian hukum dan keadilan [Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aksiologi hukum aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran Positivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan baik secara formil (procedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. I Dewa Gede Atmadja. Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press, 2013, hlm.16-17, hlm.76-78; Abdul Chair Ramadhan. Kumpulan Keterangan Ahli Hukum Pidana, Bagian I. Jakarta: Lisan Hal, 2021, hlm.2-3.]. Keduanya disebut dalam satu tarikan nafas yakni, “kepastian hukum yang adil”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dalam kaitannya dengan dua kutub sistem pemilu yakni proporsional terbuka vs proporsional tertutup, maka penilaiannya menunjuk pada sejauhmana 238 konsistensi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Semakin sistem tersebut memberikan ruang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem tersebut akan lebih mendekati hakekat kedaulatan rakyat. Sebaliknya, semakin sistem tersebut mempersempit ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya, maka sistem tersebut akan semakin menjauh dari hakekat kedaulatan yang dikandung UUD1945. Dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka keterangan tertulis ini lebih difokuskan pada keberadaan sistem proporsional terbuka yang menjadi pokok perkara. Menurut Dworkin bahwa maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan- aturan (rules) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (principles). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurutnya memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah [Ronald Dworkin. Law’s Empire. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm.21]. Terkait dengan perkara a quo, maka penentuannya menunjuk pada prinsip-prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana disampaikan oleh Dworkin. Sistem proporsional terbuka dianalisis lebih lanjut dengan mendasarkan pada kerangka teoretis kedaulatan rakyat dan cita hukum. Kemudian disampaikan juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014. B. Pembahasan 1. Pemilu (Sistem Proporsional Terbuka) Dalam Perpektif Kedaulatan Rakyat Kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mempunyai maksud, yaitu menempatkan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Rakyat yang berdaulat dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, semua kekuasaan bermuara pada rakyat [Sodikin. Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan). Bekasi: Gramata 239 Publishing, 2014. hlm.11]. Kusnardi dan Ibrahim mengatakan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara [Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1981, hlm.328]. Pengertian atau maksud kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, dapat pula dikatakan berbeda dengan maksud atau pengertian kedaulatan rakyat di negara-negara liberal pada umumnya. Dikatakan demikian oleh karena, kedaulatan rakyat Indonesia menurut UUD 1945 tidak hanya menyangkut bidang politik, tetapi juga kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan bahkan sosial [Jimly Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Buana Indah Populer, 2007, hlm.296]. Soekarno menyebutkan prinsip sosio-demokrasi, yakni demokrasi yang berdiri di kedua kakinya. Sosio-demokrasi menujuk pada demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Rakyat berdaulat dalam bidang politik dan juga dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, Indonesia menjalankan paham demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pelaksana kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD. Dengan demikian, antara kedaulatan rakyat dan hukum ditempatkan sejajar dan berdampingan. Demikian itu menegaskan dianutnya prinsip “constitutional democracy” yang pada pokoknya tidak lain adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis [Jimly Asshiddiqie. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm.3]. Dalam kaitan ini, Hamidi dan Lutfi mengatakan bahwa konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum [Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia. Malang: Alumni, 2009, hlm.9]. Hal yang sama disampaikan oleh Handayono, bahwa arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab 240 itu seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali [B. Hestu Cipto Handayono. Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm.17]. Negara hukum menurut Stahl ditandai dengan adanya pengakuan atas hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administrasi [Miriam Budiharjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977, hlm.57-58. Agussalim Andi Gadjong. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 20 & 24]. Menurut Dicey, ciri suatu negara hukum yang disebut negara hukum apabila adanya keunggulan mutlak hukum, persamaan di hadapan hukum dan konstitusi berdasarkan hak individu [gussalim Andi Gadjong. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 20 & 24]. Kerangka tersebut menegaskan bahwa negara merupakan bagian dari susunan bangunan berpikir dan konstruksi hukum. Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus senantiasa tunduk pada asas negara hukum [Ajaran negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan the rule of law mengandung esensi hukum, yakni supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law), semua ada di bawah hukum (under the rule of law). Dengan demikian, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenangwenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power) baik pada kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Bagir Manan. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UII Press, 2006, hlm.9-10]. Dimaksudkan agar terselenggara negara hukum yang demokratis (democratische rechtstaat). Asshiddiqie menegaskan bahwa Pemilu dapat dikatakan sebagai syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat [Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, 241 hlm. 417]. Thaib mengemukakan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari Pemilu. Disebut demikian, oleh karena Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [Dahlan Thaib. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 94]. Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik [Nanik Prasetyoningsih. “Dampak Pemilihan Umum bagi Demokrasi Indonesia”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014 hlm.242]. Di dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital. Dikatakan demikian, oleh karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat [G. Sorensen. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. hlm. 1]. Prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) seyogyanya diselenggarakan secara beriringan. Demikian itu menunjukkan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitusional democracy) yang tidak terpisahkan sebagai perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa [Jimly Asshidiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005, hlm.71]. Gafar mengatakan bahwa sebuah political order dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi sejumlah prasyarat. Pertama, adanya akuntabilitas dimana pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kedua, adanya rotasi kekuasan, dimana peluang pergantian kekuasaan harus selalu ada. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat, mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Keempat, adanya pemilihan umum dimana setiap warga negara yang dewasa mempunyai hak untuk memilih dan 242 dipilih secara bebas sesuai dengan hati nuraninya. Kelima, menikmati hak- hak dasar, dalam arti bahwa setiap warga masyarakat dapat menikmati hak- hak dasar mereka secara bebas terutama hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas [Affan Gafar. Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Yogjakarta: Pustaka Peiajar, 2000, hlm.7-9]. Pemilu adalah hak asasi (HAM), kewajiban asasi (KAM), dan tanggungjawab asasi (TAM) warga negara dan negara. Hubungan warga negara dengan negara, secara timbal balik akan menjelma dalam tiga sisi, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dikategorikan sebagai hak, maksudnya bahwa setiap warga negara berhak menentukan pilihan diantara sekian banyak yang harus dipilih. Ketika telah menentukan satu yang harus dipilih, maka memilih yang satu tersebut, merupakan kewajiban sekaligus sebagai tanggung jawab pribadi warga negara bagi negaranya, yakni menentukan mereka yang akan menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat pemilih [Rusli Kustiaman Iskandar. “Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia”. Program Doktor (S- 3) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016, hlm.259. Ibid, hlm.171]. Sebagai negara demokrasi, seperti dinyatakan Thaib, rakyat itu hulu sekaligus muaranya. Karena rakyat hulu dan muaranya, maka menjadi sebuah keniscayaan jika kegiatan Pemilu yang melibatkan dirinya, adalah HAM, KAM, dan TAM yang diselenggarakan secara sinergis dan sekaligus. Artinya, HAM, KAM, dan TAM adalah hulu dan muaranya kedaulatan rakyat [Rusli Kustiaman Iskandar, 2016, hlm. 171]. Dalam kaitannya dengan sistem proporsional, tercipta hubungan emosional dan hubungan tanggungjawab antara calon anggota legislatif terpilih dengan pemilihnya. Kondisi demikian akan memperkokoh komitmen politik dan komitmen moral wakil rakyat yang lebih nyata. Komitmen wakil rakyat guna merealisasikan kedaulatan rakyat yang substantif ke dalam kekuasaannya, sangat terjamin dan tentunya lebih akomodatif. Asshiddiqie, menegaskan bahwa Pemilu dapat dikatakan sebagai syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat [Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, hlm.417.] Keterlibatan 243 masyarakat dalam proses Pemilu merupakan hal yang mutlak. Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih demikian mendasar dan asasi sifatnya. Demikian itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 25 huruf b menyatakan bahwa: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.” Rakyat dengan kedaulatannya dalam suatu negara hukum yang demokratis merupakan titik sentral dan pusat sekaligus sumber kekuasaan negara. Sejalan dengan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar (basic norm) yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang- undang di bidang politik. Oleh karena itu, metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut, harus diberi batas yang jelas bahwa Partai Politik tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat [Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hlm.102]. Dalam sistem demokrasi pada asasnya setiap penetapan pejabat dipengaruhi oleh rakyat, dan tidak ada urusan pun dalam negara yang boleh dijauhkan dari jangkauan kedaulatan rakyat [Usep Ranawijaya. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.205] 2. Sistem Proporsional Terbuka Sejalan Dengan Cita Hukum 244 Menurut Huijbers, inti dari pengertian hukum adalah hakikat hukum dan hakikat dari hukum adalah sarana untuk menciptakan suatu aturan bagi masyarakat yang adil [Theo Huijbers. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm.75]. Para filsuf mengemukakan bahwa keadilan akan terwujud jika setiap orang mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dan tidak adil apabila mereka tidak mendapatkannya [Julian Baggini. Lima Tema Utama Filsafat. Jakarta: Teraju Mizan, 2004, hlm.201]. Dalam perspektif ajaran negara berdasarkan konstitusi ditegaskan harus adanya jaminan-jaminan hukum akan hak-hak yang melekat secara alamiah, baik sipil maupun hak pribadi, hak-hak politik, hak-hak sebagai sebuah kelompok dan hak-hak sosial manusia pada umumnya [Rusli Kustiaman Iskandar, hlm.58]. Hak-hak yang melekat secara alamiah, khususnya hak-hak di bidang politik sejalan dengan keadilan natural sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Keadilan natural sesuai dengan namanya bersifat tetap (statis), sehingga cocok untuk semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional ditetapkan oleh komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga selalu dapat berubah (dinamis). Kedudukan keadilan konvensional berada di bawah keadilan natural [Simona Vieru, “Aristotle’s Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas". The Western Australian Jurist, 1, 2010, hlm. 117]. Apabila diformulasikan dalam proses Pemilu, maka hak memilih calon anggota legislatif adalah termasuk keadilan natural. Adapun hak seleksi pencalonan dengan nomor urut sebagaimana ditetapkan oleh Partai Politik merupakan keadilan konvensional. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya. Dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka, maka sistem tersebut sejalan dengan kaidah “menempatkan sesuatu sesuai pada 245 tempatnya”. Sistem proporsional terbuka bersifat rasional dan tentunya proporsional. Atmosudirjo mengomentari keadilan distributif, dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat (equal) tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat (unequal) diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat (equally) akan timbul ketidakadilan [Prajudi Atmosudirjo. Teori Hukum. Jakarta: Kawan Pustaka untuk Centre for Law and Regional Development, 2002, hlm.85]. Memilih calon anggota DPR dan calon anggota DPD secara langsung oleh rakyat merupakan dua hal yang sama dan oleh karena itu harus diperlakukan secara sama pula. Ketika calon anggota DPR melalui sistem proporsional tertutup keterpilihannya ditentukan oleh Partai Politik, disisi lain calon anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, maka demikian itu menjadikan calon anggota DPR tidak diperlakukan secara sama atau sederajat. Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil, jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum [Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and Sate. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12]. Rawls memperkenalkan philosofi keadilan dengan konsep fairness yang mengandung asasasas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulai dalam sebuah kompetisi [Jhon Rawls. Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Judul Asli: A Theory of Justice. Cet. II. Penerjemah: Uzair Fauzan & Heru Prasetyo. Yogyakarta: 246 Pustaka Pelajar, 2011, hlm.11]. Dalam kaitan ini, rakyat memilih secara langsung tanpa perantara Partai Politik guna implementasi kedaulatan rakyat. Ketika dilakukan pembedaan pemilihan, yakni calon anggota DPR melalui Partai Politik, maka demikian itu menjadi berbeda dengan pemilihan calon anggota DPD. Disini terkonfirmasi adanya penerapan yang tidak adil. Marzuki mengatakan bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) dapat terjadi dalam hal “menyamakan dua hal yang berbeda” dan “membedakan dua hal yang sama” [Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, hlm.84]. Manan juga meyampaikan ungkapan yang demikian populer “menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” [Bagir Manan. Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Dewan Pers, 2016, hlm. 207-208]. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak [Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hlm.105]. Setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil [Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hlm.106]. Dalil yang menyatakan bahwa Partai Politik sebagai peserta Pemilu, bukan perseorangan (pemilih) dan oleh karenanya Partai Politik memiliki kekuasaan untuk menentukan calon anggota DPR terpilih adalah termasuk “menyamakan dua hal yang berbeda”. Demikian juga pendapat yang menyatakan bahwa peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan, sehingga untuk pemilihan calon anggota DPR adalah melalui Partai Politik, maka termasuk pula “membedakan dua hal yang sama”. 247 Peranan Partai Politik dalam Pemilu disebutkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Frasa “peserta pemilihan umum untuk memilih”, tidak dapat dimaknai bahwa yang memiliki kekuasaan untuk memilih calon anggota DPR dan calon anggota DPRD adalah Partai Politik. Penggunaan kata “peserta” tidak bermakna tunggal atau dengan kata lain tidak dinisbatkan semata-mata untuk Partai Politik. Frasa tersebut juga menunjuk pada keikutsertaan rakyat sebagai pemilih dan demikian itu sebagai wujud manifestasi kedaulatan rakyat. Peranan Partai Politik dalam Pemilu dimaksudkan untuk mengintegrasikan rakyat dalam sistem politik yang muaranya adalah kompetisi rekrutmen politik. Sistem proporsional terbuka sejalan dengan kebenaran dan sekaligus keadilan. Kebenaran dan keadilan menurut Sisworo merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi [Soejono Koesoemo Sisworo. “Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum dalam Relasi dan Relevansinya dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia”. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum (Filsafat Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 30 Maret 1989, hlm.8]. Rawls mengatakan, bahwa sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Dikatakan juga bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, walaupun demikian elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli keberadaannya demikian efisien dan rapi, harus direvisi atau dihapuskan jika tidak adil [Jhon Rawls, hlm.3-4]. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini Al-Kindi mengatakan keadilan identik dengan suatu kualitas (sifat) yang inheren dalam diri manusia dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang benar [Majid Khadduri. Teologi Keadilan Perspektif Islam. Judul Asli: The Islamic Conception of Justice, Penerjemah: H. Mochtar Zoerni & Joko S. Kahar. Surabaya: Risalah Gusti,1999, hlm.121]. Permohonan untuk 248 menerapkan sistem proporsional tertutup tidak ada korespondensi antara kebenaran dengan keadilan. Senada dengan Aristoteles, Aquinas juga menyebutkan keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles, menunjuk pada suatu kondisi dimana kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama [J.H. Rapar. Filsafat Politik Plato. Jakarta: Rajawali Press, 1991, hlm.82]. Menjadi jelas, bahwa kesamaan hak menunjuk pada masing-masing calon anggota legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari pemilih adalah sejalan dengan keadilan distributif yang berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada porsinya masingmasing (proporsional). Dalam kedaulatan rakyat setidaknya ada empat prinsip, yaitu: kebebasan, kesamaan/kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat (disebut prinsip esensial) dan dua prinsip kedua merupakan prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat (disebut prinsip prosedural) [Hans Kelsen, hlm. 347]. Terkait dengan sistem proporsional terbuka, disampaikan tentang suara mayoritas. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kesamaan/kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Dimana pun demokrasi berada, maka kebebasan dan kesamaan hak politik akhirnya dimanifestasikan ke dalam pilihan politik melalui prosedur suara rakyat yang diukur secara kualitatif (majority principle) dan aktualiasasinya melalui voting [Hendra Nurtjahjo. Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm.76-77]. Kelsen mengatakan bahwa karena kebebasan politik berarti kesesuaian antara kehendak individu dengan kehendak kelompok (umum) yang dinyatakan dalam tata sosial, maka prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi yang mungkin diperoleh ditengah masyarakat [Hans Kelsen, hlm.349]. Prinsip mayoritas sebangun dengan keadilan 249 distributif yang menekankan pada pemberian hak sesuai dengan prestasinya secara proporsional. Kesamaan hak juga terkait dengan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu dapat menciptakan suatu keadilan bagi semua pihak. Keadilan adalah merupakan esensi dan ruh dari hukum. Menurut Rahardjo, keadilan itu adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi) [Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Aditya Bakti, 2000, hlm.163]. Sebisa mungkin apa pun yang dilakukan dalam hukum, tidak boleh sekali-kali mengabaikan aspek manusia sebagai bagian yang sentral dari hukum itu, karena hukum itu dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya [Satjipto Rahardjo. Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009, hlm. 6]. Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat [L.J. Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, hlm.24-25]. Mengacu pada pendapat tersebut di atas, maka sistem proporsional terbuka tidak bertentangan dengan kepastian hukum. Sejalan dengan hal ini, dalam ajaran Islam terdapat kaidah “dar’u al mafasid muqaddam ‘ala jalbi al mashalih”, yang artinya menolak atau menghindari kerusakan (kerugian) harus didahulukan daripada menarik kebaikan (dari suatu hubungan hukum). [Ahmad Azhar Basyir. Azas-Azas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 1983, hlm,11]. Suyuthi mengemukakan semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian [Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as Suyuthi. Al Asybah wa Al Nadhair. Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1988, hlm.35]. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali. 250 Dalam kaitan ini, penerapan sistem proporsional terbuka dimaksudkan guna menghindari kerugian dan mendahulukan kebaikan. Mahkamah Kontitusi melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 telah memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem proporsional terbuka, lebih terjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Demikian itu sebagai wujud kedaulatan rakyat dan jaminan prinsip keterwakilan guna menyuarakan kehendak (aspirasi) rakyat. Penerapan sistem proporsional terbuka dimaksudkan guna mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung. 3. Sistem Proporsional Terbuka Sejalan Dengan Fatwa MUI Pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat pada tanggal 26 Januari 2009, telah menerbitkan Fatwa tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut: 1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa; 2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama; 3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat; 4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib; dan 5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Fatwa tersebut berhubungan dengan sistem proporsional terbuka. Secara tegas arah Fatwa menunjuk pada calon yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksudkan pada poin 4. Demikian itu tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya sistem proporsional terbuka. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih, “ma laa yatimmul wajib illa bihii fa huwa wajib” (perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib). Maksudnya, 251 segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tidak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan, namun tidak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut yang asalnya tidak wajib, dihukumi wajib pula. Kewajiban untuk memilih calon yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, maka demikian itu membutuhkan sistem proporsional terbuka. Ketiadaan sistem proporsional terbuka akan menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan. Tanpa adanya sistem proporsional terbuka, kewajiban sebagaimana dimaksudkan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan kaidah fiqih, “ma laa yatimmul wajib illa bihii fa huwa wajib”, maka sistem proporsional terbuka bersifat wajib. Dalam kaitannya dengan permohonan proporsional tertutup, maka apabila didalilkan secara kebalikannya (mafhum mukhalafah/argumentum a contrario), maka sistem proporsional tertutup adalah haram. Dikatakan demikian oleh karena ummat Islam selaku konstituen tidak dapat memilih calon secara langsung sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 4 Fatwa MUI, yakni: memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Kriteria tersebut hanya dapat dilakukan dengan memilih calon legislatif secara langsung dan itu ada pada sistem proporsional terbuka. Pada sistem proporsional tertutup tidak dapat memenuhi syarat pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam Fatwa MUI. C. Epilog Meminjam teori Von Buri “conditio sine qua non”, maka peranan Partai Politik dan rakyat selaku pemilih dalam Pemilu terdapat hubungan timbal balik. Dengan demikian keberadaan rakyat baik selaku pemilih maupun sebagai calon legistalif tidak dapat dinegasikan. Dalam Pemilu, keberadaan rakyat sebagai pemilih demikian dominan, rakyat memiliki peranan yang demikian menentukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Sistem proporsional terbuka identik dengan prinsip suara mayoritas. Prinsip suara mayoritas merupakan konsekuensi dari adanya prinsip kebebasan dan 252 kesamaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD 1945. Dengan demikian UUD 1945 yang menganut dua prinsip esensial demokrasi, maka secara linear UUD 1945 juga menganut prinsip suara terbanyak sebagai cara mewujudkan dua prinsip itu. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa norma dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan kata lain, sistem proporsional terbuka meneguhkan kedaulatan rakyat dan sejalan dengan aksiologi hukum konstitusi [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Hermawi Taslim menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PMK 2/2021 ditentukan bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) PMK 2/2021 bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan; Bahwa Pihak Terkait mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait dalam perkara pengujian norma undang-undang, Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengubah sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup; Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait merupakan perorangan warga negara Indonesia yang sebagaimana dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3674021006610003 (vide 253 Bukti PT-1). Pihak Terkait juga merupakan Anggota Partai NasDem dengan EKTA Nomor: 1963 0055 0840 0542 (Vide Bukti PT-2), dan sebagai pengurus pada Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem periode 2019-2024 (Vide Bukti PT-3); Bahwa Pihak Terkait adalah merupakan pihak yang berkepentingan Iangsung atas substansi/pokok permohonan a quo tersebut karena karena yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut dalam Permohonan PUU a quo tentunya akan mempengaruhi hak konstitusional Pihak Terkait dan Partai NasDem karena salah satu Pemohon dalam Permohonan PUU a quo atas nama: YUWONO PINTADI, warga negara Indonesia, NIK: 1771021310670002, lahir di Palembang, 13 Oktober 1967, beralamat di JI. Kapuas IV Komp. DOLOG No. 40 BKI, RT 004/RW 002, KeI/Desa Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV., yang mana telah menggunakan atribut dan identitas Partai NasDem sebagai Pemohon di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada hubungan sebab akibat atau causal verband antara Pihak Terkait dengan permohonan a quo karena salah satu Pemohon dalam Permohonan PUU a quo mengatasnamakan Partai NasDem, terlebih Pihak Terkait Mendukung Sistem Proposional Terbuka Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 karena Pihak Terkait menilai sistem proporsional terbuka sebagai praktek demokrasi yang ideal; II. KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PUU A QUO YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON. Bahwa Pihak Terkait adalah merupakan pihak yang berkepentingan Iangsung atas substansi/pokok permohonan a quo tersebut, karena yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut dalam Permohonan PUU a quo tentunya akan mempengaruhi hak konstitusional Pihak Terkait dan Partai NasDem. Adapun Pihak Terkait uraiakan secara jelas, lengkap dan sistematis dengan alasanalasan hukum, sebagai berikut: A. PEMOHON DALAM PERKARA PERMOHONAN PUU A QUO TIDAK MEWAKILI PARTAI NASDEM 1. Bahwa salah satu Pemohon dalam Permohonan PUU a quo atas nama: YUWONO PINTADI, warga negara Indonesia, NIK: 1771021310670002, 254 lahir di Palembang, 13 Oktober 1967, beralamat di JI. Kapuas IV Komp. DOLOG No. 40 BKI, RT 004/RW 002, Kel/Desa Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV., yang mana telah menggunakan atribut dan identitas Partai NasDem sebagai Pemohon di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.; 2. Bahwa dengan ini PIHAK TERKAIT perlu sampaikan dan kemukakan dengan jelas dan tegas, antara lain sebagai berikut: a. Bahwa Sdr. YUWONO PINTADI bukan merupakan Anggota atau Kader Partai NasDem, karena yang bersangkutan tidak tercatat dalam sistem keanggotaan Partai NasDem.; b. Bahwa tentang keanggotaan Partai NasDem setelah Kongres II Partai NasDem Tahun 2019, hasil Kongres II tersebut telah menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem. AD Pasal 13 ayat 1, bahwa anggota dapat diberhentikan. Ayat 2 huruf b mengatur bahwa Anggota dapat diberhentikan jika melanggar kebijakan Partai. ART Pasal 2 huruf c, Anggota wajib berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program Partai. Bahwa, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (selanjutnya disebut: DPP Partai NasDem) telah mengeluarkan surat edaran/kebijakan kepada seluruh Anggota Partai NasDem yang telah mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) yang mana KTA tersebut berakhir pada tahun 2019, wajib aktif memperbaharui keanggotaan melalui sistem EKTA Partai NasDem. Jika tidak memperbaharui keanggotaan maka dianggap mengundurkan diri. 3. Bahwa perbuatan dan tindakan hukum atas nama Yuwono Pintadi tersebut sama sekali tidak mewakili sikap partai Partai NasDem, dalam mengajukan Permohonan PUU a quo.; B. PIHAK TERKAIT MENDUKUNG SISTEM PROPOSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024. 1. Bahwa perdebatan persoalan sistem pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan sistem proporsional daftar terbuka telah berakhir, setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi/MK) pada tahun 2008 silam. Bahwa pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan 24/PUU- 255 VI/2008 yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) Pasal 214 Undangundang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, mengubah sistem Pemilu legislatif dari sistem proporsional tertutup menjadi proporsional sistem terbuka (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dengan suara terbanyak.; 2. Bahwa, lahirnya sistem proporsional terbuka murni berawal dari dikabulkannya gugatan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Pasal tersebut dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.; 3. Bahwa, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 ditafsirkan MK bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam kegiatan pemilu, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang kompeten menafsirkan UUD 1945 berpendapat bahwa tujuan utama pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah dalam rangka menempatkan sedemikian rupa penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan.; 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berpendapat bahwa untuk terwujudnya kondisi di mana rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih dengan cara atau berdasarkan pada perolehan suara atau dukungan rakyat paling banyak. Dengan demikian, Pasal 214 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah melanggar dua prinsip secara bersamaan, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan yang dianut UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai, keberadaan Pasal 214 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 akan mengganggu kedaulatan rakyat dan keadilan.; Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22 dan 256 24/PUU-VI/2008 hal 102 Poin 1: "Bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik. Meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai satu metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut, hams diberi batas yang jelas bahwa partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, yang dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan, karena bukan hanya merupakan basic norm melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampingan, tidak boleh menafikan tetapi justru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (the dignity of man);" 5. Bahwa Pemilih pada sistem pemilu ini mempunyai peran yang cukup kuat dan penting untuk dapat menentukan seseorang caleg, sehingga para caleg akan berkompetisi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.; 6. Bahwa sistem proporsional terbuka adalah bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi, sistem ini merupakan antitesis dari sistem yang sebelumnya, yakni sistem proporsional tertutup yang digunakan pada saat era Orde Lama dan Orde Baru. Bahwa wacana atau sebagaimana dalam permohonan PUU a quo yang pada intinya meminta kembali ke sistem proporsional tertutup dalam pemilu adalah sebuah kemunduran demokrasi.; 7. Bahwa Pihak Terkait menilai sistem proporsional terbuka sebagai praktek demokrasi yang ideal, karena melalui sistem proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai.; 8. Bahwa proses demokrasi di Indonesia adalah suatu sistem yang terus 257 berkembang dari masa ke masa, namun sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju, tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang memang masih menjadi kelemahan/kekurangan saja.; 9. Bahwa 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengeluarkan surat pernyataan sikap bersama agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagaimana diamaksud Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun 8 (delapan) fraksi tersebut ialah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).; 10. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem proposional terbuka dianggap menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, kami sebagai Pihak Terkait memandang bahwa dalam hal sistem proposional terbuka maupun proposional tertutup merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi, sehingga tidak ada jaminan pemilu dengan sistem proporsional tertutup tidak mengakibatkan hal-hal yang didalilkan oleh para Pemohon. Justru sistem proporsional terbuka lebih Ideal Dibandingkan sistem proporsional tertutup. Dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur kontruksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup karena memiliki ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dan pemilihan di Indonesia, Pihak Terkait menilai bahwa sistem proporsional terbuka tidak Mereduksi partai politik sebagai Penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, namun partai politik tetap dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD, hal tersebut jauh lebih bermanfaat untuk membantu rakyat mempermudah menentukan siapa calon tepat yang akan Dipilih. Indonesia sendiri telah memiliki pengalaman dengan sistem proporsional terbuka yang telah lama diterapkan, maka masyarakat kita telah memahami demokrasi dengan mekanisme sistem proporsional terbuka hal tersebut justru mempermudah masyarakat dalam melakukan 258 mekanisme pencoblosan; 11. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem proporsional terbuka menyebabkan pemborosan anggaran negara serta munculnya potensi korupsi yang menyebabkan politik uang atau money politics bahwa keterangan Pemohon dalam Permohonan tersebut adalah keterangan yang bersifat tendensius dan tidak objektif. Bahwa pada sistem proporsional tertutup baik proporsional terbuka terdapat potensi terjadi pada politik uang atau money politics, terlebih jika sistem proposional tertutup politik uang atau money poltics berpotensi lebih besar terjadi pada partai politik yang menentukan kursi legislatif dan ditambah lagi masyarakat tidak bisa menilai kualitas dari pada wakil rakyatnya. Bahwa pembiayaan dalam pelaksaaan sistem demokrasi baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi itu sendiri, lagipula dalam membangun efisiensi anggaran dilakukan dengan baik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran, sosialisasi adalah pembuatan regulasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis, sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dimanfaatkan, yaitu melalui teknologi berbasis digital; 12. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan sistem proposional terbuka dianggap sebagai sistem yang mengakibatkan pelemahan pelembagaan partai politik hal tersebut merupakan kekeliruan dari para Pemohon. Pihak Terkait tidak sependapat dengan pernyataan para Pemohon yang menyatakan terjadinya pelemahan partai politik dan pengunaan sistem proporsional terbuka adalah tidak berdasar, Partai politik tetap berperan besar untuk menyeleksi dan menetapkan kader- kader terbaiknya untuk menjadi calon anggota Legislatif, ditambah lagi partai politik dapat memberikan Guidance dan Correct melalui Pergantian Antar Waktu terhadap anggota DPR dan anggota DPRD yang melanggar keluar dari garis haluan partai dan tidak melaksanakan tugas-tugas dalam mewakili rakyat; 13. Bahwa berkenaan dengan anggapan para Pemohon terkait pelaksanaan sistem proporsional terbuka dianggap dapat menimbulkan masalah 259 multidimensi, Pihak terkait tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon tersebut, Bahwa sistem proporsional terbuka bersifat dinamis dan memiliki prinsip demokrasi. Bahwa adapun pemberitaan dari media yang dilampirkan oleh para Pemohon pada bagian dalil alasan permohonan, perlu disampaikan bahwa sorotan media massa terhadap calon legislatif yang gaga) dikaitkan dengan gangguan jiwa telah Distrosi, liputan media massa menampilkan hal-hal negatif yang cenderung memperkuat stigma ganguan jiwa terhadap calon legislatif yang gagal. Tak jarang media menanggapinya dengan berbagai sudut pandang dan kepentingan. Adapun IDI dan KPU telah membuat sebuah kesepakatan dan sistem untuk melakukan upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kesehatan terhadap para calon legislative. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian tes kesehatan yang satu diantaranya merupakan tes kesehatan jiwa, sehingga jika dalam perjalanan/profesi para calon legislatif tersebut menjadi sakit baik fisik maupun jiwa, hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan banyaknya faktor yang terkait terhadap status kesehatan seseorang (faktor biologis, psikologis, dan sosial) jadi status masalah kesehatan tersebut tidak bisa dijadikan suatu alasan sebab karena gagal menjadi calon legislatif; Bahwa, Pihak Terkait memohon Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUUVI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan Pasal 168 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.; III. PERMOHONAN DAN PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Pihak Terkait kemukakan di atas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan PUU a quo, berkenan untuk mengabulkan permohonan Pihak Terkait dalam permohonan PUU a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Atau, 260 Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara PUU a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).; [2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Hermawi Taslim telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3674021006610003 atas nama: HERMAWI FRANZISKUS TASLIM (calon Pihak Terkait/Pihak Terkait); 2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTA Partai NasDem Nomor: 1963 0055 0840 0542 atas nama: HERMAWI TASLIM (calon Pihak Terkait/Pihak Terkait); 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Periode 2019- 2024, tertanggal 20 Desember 2019; [2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Wibi Andrino menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sebelum menyampaikan alasan-alasan permohonan menjadi Pihak Terkait disampaikan terlebih dahulu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima permohonan menjadi Pihak Terkait, mendengarkan keterangan pihak terkait beserta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait di dalam pemeriksaan persidangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; 261 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: permohonan pengujian norma undang-undang, yakni menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) juncto Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), disebutkan bahwa salah satu pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah: Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PMK 2/2021 ditentukan bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) PMK 2/2021 bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan; 7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 42A ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa: Saksi dan ahli dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara, pihak terkait, atau dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pihak Terkait dapat mengajukan saksi dan ahli untuk memberikan 262 keterangan dalam persidangan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PMK 2/2021 ditentukan bahwa Pihak Terkait harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan; 9. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait pada tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima No 10813/PUU/PAN/MK/AP3 dalam pokok perkara Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang menerima permohonan dari pihak terkait untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait, mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait beserta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait; II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT 11. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PMK 2/2021 ditentukan bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) PMK 2/2021 bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan; 12. Bahwa Pihak Terkait mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: pengujian norma undang-undang, yakni menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengubah sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup; 13. Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait merupakan perorangan warga negara Indonesia yang sebagaimana dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3674021006610003 dan saat pada saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024, dan yang akan mencalonkan diri kembali sebagai 263 Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024 - 2029 (vide Bukti PT-1, PT - 2); 14. Bahwa Pihak Terkait yang merupakan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan petahana (incumbent) dan mencalonkan diri kembali sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024–2029, apabila permohonan dikabulkan yakni mengubah sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup hubungan keterwakilan daripada Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Rakyat/Konstituen Pihak Terkait tidak lagi dapat terwakilkan apabila dalam pemilu 2024 tidak lagi menggunakan sistem Proporsional Terbuka, karena jika pemilu 2024 tidak lagi menggunakan sistem Proporsional Terbuka, tidak akan saling mengenal antara Anggota DPRD dan Rakyat yang diwakilinya sebab Rakyat tidak dapat memilih secara langsung wakilnya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45): Pasal 22 E Ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 22 E Ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. terhalangi dengan berlakunya Pemilihan Umum yang tidak lagi menggunakan sistem proposional terbuka sebagaimana dalam Permohonan; 15. Bahwa Pihak Terkait yang merupakan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan petahana (incumbent) dan mencalonkan diri kembali sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024–2029, apabila permohonan dikabulkan yakni mengubah sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup meskipun Pihak Terkait mendapatkan suara dan dukungan terbanyak dari konstituen, Pihak Terkait berpotensi untuk tidak terpilih menjadi anggota DPRD kembali karena pemenang pemilihan umum tidak lagi didasarkan pada suara terbanyak, serta mendapat perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi; 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada hubungan sebab akibat atau causal verband antara Pihak Terkait dengan permohonan a quo, yang 264 jika dikabulkan memunculkan potensi kerugian dan kerugian konstitusional pada Pihak Terkait yakni kehilangan hubungan keterwakilan daripada Pihak Terkait dengan Konstituennya, dan berpotensi tidak terpilih menjadi anggota DPRD.; III. DALAM EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON DALAM PERKARA A QUO 17. Bahwa bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 18. Bahwa para Pemohon mendalilkan mengenai potensi dilanggar haknya karena sistem proposional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitik beratkkna pada aspek popularitas dan modal, dirugikan hak konstitusionalitasnya terhadap berlakunya ketentuan a quo karena sistem pemilu proporsional terbuka membuat pemilu Indonesia berbiaya tinggi, hak konstitusionalnya dilanggara atau berpotensi dilanggar karena membengkaknya biaya Pemilu yang diambil dari APBN dalam penyelnggaraan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, dan dirugikan hak konstitusionalitasnya karena melihat hilangnya peranan partai politik dalam menjelaskan Pendidikan politik ke masyarakat karena terdistrosi pada kepentingan electoral personal semata.; 19. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagai perseorangan warga negara sehingga merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal a quo karena menimbulkan persaingan yang tidak 265 sehat yang menitik beratkan pada aspek popularitas dan modal adalah hal yang tidak beralasan karena sistem proposional terbuka setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama.; 20. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagai perseorangan warga negara dirugikan hak konstitusionalitasnya terhadap berlakunya ketentuan a quo karena sistem pemilu proporsional terbuka membuat pemilu Indonesia berbiaya tinggi adalah hal yang tidak beralasan karena besaran biaya dari pemilu merupakan konsekuensi dari pemilihan umum demi kedaulatan rakyat, baik menggunakan proporsional terbuka maupun tertutup.; 21. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagai perseorangan warga negara dirugikan hak konstitusionalitasnya karena melihat hilangnya peranan partai politik adalah hal yang tidak beralasan karena pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tidak akan hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing- masing.; 22. Bahwa berdasarkan uraian di atas para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing.; IV. DALAM POKOK PERKARA Bahwa Pihak Terkait Partai menolak revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengubah sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.; 23. Bahwa dasar daripada penolakan Pihak Terkait adalah hubungan keterwakilan daripada Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Rakyat/Konstituen Pihak Terkait tidak lagi dapat terwakilkan apabila dalam pemilu 2024 tidak lagi menggunakan sistem Proporsional 266 Terbuka, karena jika pemilu 2024 tidak lagi menggunakan sistem Proporsional Terbuka, tidak akan saling mengenal antara Anggota DPRD dan Rakyat yang diwakilinya sebab Rakyat tidak dapat memilih secara langsung wakilnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45): Pasal 22 E Ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 22 E Ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. terhalangi dengan berlakunya Pemilihan Umum yang tidak lagi menggunakan sistem proposional terbuka sebagaimana dalam Permohonan.; 24. Bahwa hubungan keterwakilan tersebut sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada Putusan MK No. 22 dan 24/PUU-VI/2008 hal 104 Poin 1: “Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak;” 25. Bahwa membawa aspirasi rakyat pemilih sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah pada angka 24 merupakan wujud pertanggung jawaban antara rakyat dengan anggota dewan yang mewakilinya, yang mana wujud pertanggung jawaban sosial tersebut tidak akan terlaksana dengan pemilu tidak lagi menggunakan sistem Proporsional Terbuka 267 diwakilinya sebab rakyat (pemilih) tidak lagi mengenal wakilnya apalagi memilihuntuk dapat memilih wakilnya secara langsung; 26. Bahwa selain hal tersebut yang menjadi dasar penolakan daripada Pihak Terkait adalah apabila Permohonan dikabulkan Pihak Terkait menganggap hak konstitusionalnya atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan juga manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45): Pasal 27 Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28 H Ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. terhalangi dengan berlakunya Pemilihan Umum yang tidak lagi menggunakan sistem proposional terbuka sebagaimana dalam Permohonan. Sebagaimana Putusan MK No. 22 dan 24/ PUU-VI/2008 hal 104 Poin 2: “Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai 268 politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip- prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab;” Putusan MK Nomor 22 dan 24/ PUU-VI/2008 hal 106 Poin 1: “Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil;” 27. Bahwa sistem pemilihan terbuka tidak mengurangi peranan Partai Politik sebagaimana didalilkan Pemohon karena rakyat dalam memilih wakilwakilnya, diajukan oleh partai politik dalam Pemilihan Umum, hal tersebut sesuai dengan kehendak dan keinginannya (rakyat) dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih; 28. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem proposional terbuka dianggap menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, kami sebagai Pihak Terkait memandang bahwa dalam hal sistem proposional terbuka maupun proposional tertutup merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi, sehingga tidak ada jaminan pemilu dengan sistem proporsional tertutup tidak mengakibatkan hal-hal yang didalilkan oleh para Pemohon. Justru sistem proporsional terbuka lebih Ideal dibandingkan sistem proporsional tertutup. Dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 269 Tahun 1945 diatur kontruksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup karena memiliki ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dan pemilihan di Indonesia, Pihak Terkait menilai bahwa sistem proporsional terbuka tidak Mereduksi partai politik sebagai Penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, namun partai politik tetap dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD, hal tersebut jauh lebih bermanfaat untuk membantu rakyat mempermudah menentukan siapa calon tepat yang akan Dipilih. Indonesia sendiri telah memiliki pengalaman dengan sistem proporsional terbuka yang telah lama diterapkan, maka masyarakat kita telah memahami demokrasi dengan mekanisme sistem proporsional terbuka hal tersebut justru mempermudah masyarakat dalam melakukan mekanisme pencoblosan; 29. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem proporsional terbuka menyebabkan pemborosan anggaran negara serta munculnya potensi korupsi yang menyebabkan politik uang atau money politics bahwa keterangan para Pemohon dalam Permohonan tersebut adalah keterangan yang bersifat tendensius dan tidak objektif. Bahwa pada sistem proporsional tertutup baik proporsional terbuka terdapat potensi terjadi pada politik uang atau money politics, terlebih jika sistem proposional tertutup politik uang atau money poltics berpotensi lebih besar terjadi pada partai politik yang menentukan kursi legislatif dan ditambah lagi masyarakat tidak bisa menilai kualitas dari pada wakil rakyatnya, Bahwa pembiayaan dalam pelaksaaan sistem demokrasi baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi itu sendiri, lagipula dalam membangun efisiensi anggaran dilakukan dengan baik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran, sosialisasi adalah pembuatan regulasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis, sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dimanfaatkan, yaitu melalui teknologi berbasis digital; 270 30. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan sistem proposional terbuka dianggap sebagai sistem yang mengakibatkan pelemahan pelembagaan partai politik hal tersebut merupakan kekeliruan dari para Pemohon. Pihak Terkait tidak sependapat dengan pernyataan para Pemohon yang menyatakan terjadinya pelemahan partai politik dan pengunaan sistem proporsional terbuka adalah tidak berdasar, Partai politik tetap berperan besar untuk menyeleksi dan menetapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon anggota Legislatif, ditambah lagi partai politik dapat memberikan Guidance dan Correct melalui Pergantian Antar Waktu terhadap anggota DPR dan anggota DPRD yang melanggar keluar dari garis haluan partai dan tidak melaksanakan tugas-tugas dalam mewakili rakyat; 31. Bahwa berkenaan dengan anggapan rara Pemohon terkait pelaksanaan sistem proporsional terbuka dianggap dapat menimbulkan masalah multidimensi, Pihak Terkait tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon tersebut, Bahwa sistem proporsional terbuka bersifat dinamis dan memiliki prinsip demokrasi. Bahwa adapun pemberitaan dari media yang dilampirkan oleh para Pemohon pada bagian dalil alasan permohonan, perlu disampaikan bahwa sorotan media massa terhadap calon legislatif yang gagal dikaitkan dengan gangguan jiwa telah distrosi, liputan media massa menampilkan hal-hal negatif yang cenderung memperkuat stigma ganguan jiwa terhadap calon legislatif yang gagal. Tak jarang media menanggapinya dengan berbagai sudut pandang dan kepentingan. Adapun IDI dan KPU telah membuat sebuah kesepakatan dan sistem untuk melakukan upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kesehatan terhadap para calon legislatif. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian tes kesehatan yang satu diantaranya merupakan tes kesehatan jiwa, sehingga jika dalam perjalanan/profesi para calon legislatif tersebut menjadi sakit baik fisik maupun jiwa, hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan banyaknya faktor yang terkait terhadap status kesehatan seseorang (faktor biologis, psikologis dan sosial) jadi status masalah kesehatan tersebut tidak bisa dijadikan suatu alasan sebab karena gagal menjadi calon legislatif; 271 32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya tetap mempertahankan sistem pemilihan terbuka karena merupakan wujud kedaulatan rakyat melalui keterwakilan dan pertanggung jawaban sosial serta kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum yang merupakan bentuk kemajuan demokrasi Indonesia.; V. PERMOHONAN DAN PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Pihak Terkait kemukakan di atas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan PUU a quo, berkenan untuk mengabulkan permohonan Pihak Terkait dalam permohonan PUU a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI: DALAM EKSEPSI: Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. Para Pemohon tidak memiliki legal standing. DALAM PROVISI: Menolak Provisi para Pemohon untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Atau setidaknya menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).; [2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Wibi Andrino telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3174001504860005 atas nama: WIBI ANDRINO (calon Pihak Terkait/Pihak Terkait; 272 2. Bukti PT-2 : Fotokopi EKTA Partai NasDem Nomor: 1961 5800 7406 8762 atas nama: WIBI ANDRINO (calon Pihak Terkait/Pihak Terkait; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31- 3766 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024; [2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Hermawi Taslim dan Pihak Terkait Wibi Andrino juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu I Gusti Putu Artha yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2023, pada pokoknya sebagai berikut: Saya menyampaikan keterangan ahli ini berangkat dari pengalaman empirik dan belajar autodidak saya memahami kegiatan Pemilihan Umum dan esensi demokrasi 15 tahun sebagai wartawan politik, sebagai anggota KPU Provinsi, anggota KPU Pusat, konsultan pemenangan dan pernah menjadi calon anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Narasi keterangan ini saya susun berdasarkan skala urgensi dan substansi persoalan yang mengemuka dalam wacana yang berkembang atas perdebatan sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam persidangan ini. Pertama, saya mencoba mengelaborasi perspektif filosofis yuridis persoalan yang disidangkan ini. Pembukaan UUD 1945 dengan tegas memberi amanat bahwa kita membentuk Pemerintah Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan bernegara itulah, maka sesuai Pasal 1 UUD 1945, dibentuk pemerintah Negara Indonesia berupa Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dengan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat yang dijalankan menurut UUD, dan berdasarkan hukum. 273 Substansi mendasar konstitusi negara kita sengaja saya kutip untuk memandu seluruh perdebatan, pembahasan, wacana dan pengambilan keputusan apapun, termasuk saat ini menyangkut sistem Pemilu kita. Artinya apa? Artinya sistem Pemilu adalah instrumen mekanisme untuk membentuk pemerintah yang sah tiap lima tahun sekali, Partai politik adalah instrumen institusi atau "kendaraan” yang dapat ditumpangi agar bergerak dalam sistem Pemilu untuk memilih anggota legislatif di semua tingkatan. Parpol juga kendaraan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota. Dalam konteks pemilihan anggota DPD, partai politik tak diperlukan. Begitu juga dapat memilih gubernur, bupati dan walikota dapat melalui jalur nonpartai politik atau perseorangan selain jalur parpol. Makna dari semua ini adalah esensi dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila kita ini adalah pelaksanaan kedaulatan penuh ada di tangan rakyat. Pemahaman ini meletakkan bahwa substansinya adalah pelaksanaan atas kedaulatan penuh di tangan rakyat, sementara institusi sistem Pemilu dan partai politik adalah memiliki derajat praksis untuk mengimplementasikan kedaulatan itu. Logika ini memberi panduan agar kita tidak membolak balikkan mana yang artisfial dan mana yang subtansial. Tentu menjadi tidak mendasar apabila kita mengedepankan partai politik dan sistem Pemilu sementara faktanya, tujuan untuk melaksanakan kedaulatan berada di tangan rakyat relatif kurang berkualitas pencapaiannya. Penjelasan ini juga memberi gambaran bahwa dalam konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bangsa kita menjalankan kedaulatan yang berada di tangah takyat dengan memberi hak penuh kepada rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presidennya, tidak lagi melalui MajeIis Permusyawaratan Rakyat. Demikian pula anggota DPD RI dipilih secara langsung. Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung. Partai politik berperan hanya mengantarkan kandidat agar memenuhi ketentuan regulasi Pemilu untuk diserahkan kepada rakyat memilihnya secara langsung sebagai implementasi pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat. Dengan logika berfikir yang sama seperti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota DPD RI, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dengan sistem proporsional terbuka, sebagaimana diatur UU Nomor 7 Tahun 2017, mendapatkan legitimasi konstitusinya. Peran partai politik diletakkan secara proporsional untuk menjaring para calon legislatif di semua tingkatan yang diyakini marnpu 274 menjalankan aspirasi rakyat. Setelah itu, implementasi atas pelaksanaan kedaulatan berada di tangah rakyat, berlaku. Rakyat melalui sistem proporsional terbuka suara terbanyak, memilih secara langsung wakil rakyat yang dikehendakinya, Dengan logika berfikir demikian, maka kualitas dan derajat konstitusionalitas sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak, jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan sistem tertutup atau hybrid. Karena ia pengejawantahan secara utuh atas kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebaliknya sistem proporsional tertutup bermaka menyerahkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat kepada partai politik untuk menentukan para wakil rakyat karena sejatinya rakyat hanya akan memilih partai politik bukan wakil rakyat yang dikehendakinya. Argumentasi ini juga ingin membantah wacana bahwa sistem proporsional terbuka adalah upaya deparpolisasi. Wacana yang hemat saya keliru. Justru sistem proporsional terbuka suara terbanyak ingin memposisikan partai politik secara konsititusional sesuai amanat UUD. Saya tidak membantah bahwa peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan Kabapaten/Kota adalah partai politik. Namun mesti juga dicatat bahwa Pasal 1 UUD (pasal paling utama dan awal) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam kerangka penyelarasan dua pasal inilah, UU Nomor 7 Tahun 2017 seakan memberi penegasan bahwa dalam konteks Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan Kabupaten, partai politik diberi amanat menyeleksi dan menjaring calon-calon terbaik di tiap dapil lalu dengan kendaraan partai politik diantarkan ke KPU di semua tingkatan. Siapa yang dikehendaki rakyat, menurut Pasal 1 UUD, diserahkan penuh kedaulatan rakyat. Di parlemen, wakil rakyat berhimpun dalam fraksi parpol masing-masing untuk mengagregasikan kepentingan rakyat yang dijaring oleh para anggota DPR dan partai politik masing-masing di tiap dapil. Dengan penjelasan ini, stigma deparpolisasi tidak menemukan dasarnya karena sejak proses pencalonan hingga berakhir masa jabatannya seorang anggota dewan tetap terikat pada partai politik kendatipun dipillh dengan sistem proporsional terbuka. Kedua, soal substansi putusan Nomor 22-24/Vl-PUU/2008, suasana kebatinan saat pelaksanaan putusan itü dan persepsi yang berkembang saat ini atas putusan itu. Saat putusan tadi dibacakan Mahkamah Konstitusi, saya sedang menjabat 275 sebagai anggota KPU RI yang menjalankan Pemilu 2009 dalam posisi sebagai Koordinator Divisi Hukum. Mohon dikoreksi jika persepsi saya salah. Pemahaman dan persepsi yang berkembang saat ini dalam merespons dinamika persoalan ini di ruang publik adalah: seakan-akan di masa lalu pada tahun 2008, Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang mengubah sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka. Persepsi ini seakan membenarkan bahwa menjadi legal juga jika Mahkamah Konstitusi kembali mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Persepsi yang terbangun di ruang publik ini hemat saya keliru. Dalam pengalaman, pemahaman dan pengetahuan saya, substansi putusan Nomor 22-24/VI-PUU/2008 itu, bukanlah demikian. Ketika itu, UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2009, dengan tegas Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hanya saja, UU itu dalam turunan di pasal-pasal selanjutnya yang mengatur implementasi sistem proporsional terbuka itu, ada inkonsistensi. Jika kita analogikan dengan "jenis kelamin", sistem proporsional terbuka berjenis kelamin laki-laki, maka namun subsistem pengaturannya cenderung memiliki jenis kelamin yang tidak jelas (banci). Sebagai contoh yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, penetapan calon terpilih sebagaimana diatur Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e mengatur, ringkasnya sebagai berikut: bagi parpol yang telah meraih kursi maka calon terpilih diserahkan kepada calon yang telah memenuhi perolehan suara minimal 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP). Apabila ada beberapa orang yang memenuhi ketentuan di atas 30 persen BPP, namun perolehan kursi parpol tersebut itu lebih sedikit dibandingkan jumlah calon yang di atas 30 persen BPP, maka alokasi kursi diberikan berdasarkan nomor urut. Sebagai contoh, parpol meraih I kursi, sementara ada calon A meraih 98 persen BPP memiliki nomor urut 5, dan calon B meraih 31 persen BPP memiliki nomor urut 1. Menurut ketentuan itu, kursi diberikan kepada calon B yang meraih 31 persen BPP padahal calon A 98 persen BPP, dikalahkan karena nomor urut. Fakta inilah yang saat itu mendorong Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon karena dinilai bertentangan dengan substansi dalam pasal-pasal UUD mengenai penegakan keadilan dan kepastian hukum. 276 Inkonsistensi implementasi sistem proporsional terbuka itu juga tampak dari penggantian calon terpilih dan pergantian antar waktu. Regulasi yang berlaku saat itu menyerahkan calon yang memilih hak sebagai calon pengganti dan pergantian antar waktu, kepada partai politik, bukan nomor urut atau suara terbanyak. Dalam praktek kampanye, yang berhak berkampanye hanyalah partai politik. Calon anggota legislatif tidak memiliki hak berkampanye secara personal, namun harus bersama-sama partai politik saat parpol berkampanye. Saya ingin mengatakan bahwa Mahkamah dengan putusan itu ingin menegakkan konsistensi aspek filosofi yuridis dan aspek praksis implementasi sistem proporsional terbuka sebagaimana amanat UU Nomor 10 Tahun 2008. Jadi bukan mengubah sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Apa makna putusan Nomor 22-24/VI-PUU/2008 itu dalam konteks pelaksanaan sistem Pemilu? Pertama, Mahkamah mamberi penegasan bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem Pemilu yang konstitusional menurut UUD 1945. Jika dinilai tidak konstitusional pastilah ketika itu, Mahkamah berpotensi merekomendasi perubahan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup. Dalam konteks logika berfikir semacam ini, maka tentu menjadi pertanyaan dalam pikiran saya, jika saat ini Mahkamah bermaksud membuat putusan misalnya menyatakan Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dengan sistem proporsional terbuka sebagai inkonstitusional. Karena ini akan melegitimasi bahwa seluruh hasil Pemilu 2009, 2014 dan 2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka menjadi tidak konstitusional, dan seluruh produk hukum parlemen di semua tingkatan seolah-olah menjadi inkonstitusional pula. Makna kedua, baik sistem proporsional terbuka dan tertutup sejatinya sama- sama konstitusional menurut UUD. Hanya saja derajat konstitusionalitasnya yang berbeda satu sama. Dalam konteks ini, ranah pengambilan keputusan atas pilihan sistem itu menurut UUD ada di tangan DPR dan Presiden selaku pembuat UU. Mahkamah mempertegas konsistensi implementasi subsistemnya agar selaras dengan sistem proporsional terbuka yang menjadi pilihan pembuat UU. Substansi ketiga berikut ini, sejauh ini luput dari perbincangan di ruang sidang ini. Sistem proporsional terbuka telah menghadirkan wajah Indonesia yang berbhineka tunggal ika di ruang parlemen pusat dan lokal, meminjam analogi Bung Karno: Taman Sarinya Indonesia. Wajah Indonesia yang beragam suku bangsa, 277 agama, adat istiadat, domisili (kepulauan daratan), bahasa dan aspek lainnya. Pada era Orde Baru tatkala masih menggunakan sistem proporsional tertutup, saya tak menemukan ada wakil rakyat bersuku Bali beragama Hindu di Provinsi Lampung atau Sulawesi Tengah. Padahal, penduduk Lampung dan Sulteng yang mayoritas para transmigran pada awalnya, penduduk bersuku Bali dan beragama Hindu mendekati total 700 ribu jiwa (terbesar kedua dan ketiga setelah Bali). Mereka memang dijadikan caleg. Namun oleh elite dan kekuasaan lokal di sana ketika itu hanya dijadikan pendulang suara saja. Tidak diletakkan di nomor urut kecil yang potensial terpilih. Setelah sistem proporsional terbuka, di DPRD Kabupaten, provinsi dan pusat komunitas Bali beragama Hindu terwakili (karena mereka memang pemilik suara cukup besar). Implikasinya, hak-hak yang harus mereka perjuangkan untuk kesejahteraan komunitasnya bisa diagregasikan. Jika dilakukan pemeriksaan dengan cermat, fenomena sama akan ditemukan di bebagai daerah, Penduduk Kabupaten Karangasem Provinsi Bali yang 97 persen bersuku Bali beragama Hindu, suku Sasak beragama İslam terwakili tiap lima tahun di parlemen. Anggota DPRD bersuku Madura dan Jawa düdük di parlemen lokal di wilayah yang mayoritas bersuku Dayak. Anggota parlemen bersuku Jawa terwakili di Tanah Papua yang mayoritas suku Papua asli. Bambang Mujiono suku Jawa Islam, bisa menjadi Ketua DPRD Keerom Provinsi Papua hasil Pemilu 2019 yang mayoritas pemilihnya suku Papua dan beragama Kristen. Made Riandiana, suku Bali bisa menjadi Ketua DPRD Kota Malang karena ia terpilih dengan jumlah suara terbanyak di internal partainya (dan pemilihnya sebagian beşar malah bukan suku Bali). I Putu Parwata, suku Bali Kristen Protestan bisa menjadi Ketua DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali yang mayoritas pemilihnya suku Bali beragama Hindu. Keragaman asal usul anggota DPRD Kabupaten/kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah juga tampak. Ada bersuku Kaili (suku asli Sulawesi Tengah). Namun juga terselip anggota dewan bersuku Jawa, Minahasa, dan Bali. Saya ingin menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka telah menunjukkan implementasi filosofisnya bahwa: wajah parlemen pusat dan lokal adalah representasi dari keterwakilan beragam kelompok kepentingan politik, agama, sosial budaya dan ekonomi secara proporsional sesuatu yang amat mustahil terjadi jika sistem proporsional tertutup, terutama di DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota. 278 Keempat, aspek kedekatan hubungan pemilih dengan para wakil rakyat dan kepastian jenjang karier politik. Sistem proporsional terbuka juga telah merangsang mekarnya kepemimpinan dan jenjang karier kepemimpinan lokal. Para kepala duşun yang amanah dan melayani rakyat akan terpilih menjadi kepala desa. Para kopala deşa yang juga amanah dan berprestasi dalam melayani warga desanya, banyak yang dinominasikan menjadi calon angeota DPRD Kabupaten/Kota dan terpilih. Saya memberi contoh di Provinsi Bali yang amat saya pahami wilayahnya. Di Kabupaten Karangasem misalnya, tiga orang kepala deşa dari tiga partai yang berbeda kini duduk sebagai wakil rakyat. Ketiganya setahu saya, bukanlah kandidat yang memiliki finansial cukup untuk melakukan politik uang, jika dipahami bahwa senantiasa melakukan politik uang dulu baru terpilih. Di Bali, PDI Perjuanganlah yang menikmati buah manis dari sistem proporsional terbuka ini, Banyak kadernya yang mantan kepala deşa melenggang jadi wakil rakyat: Tagel Winarta, Wayan Sudiartana, Ketut Sudiasa, Wayan Suarjaya, Wayan Toris dan banyak lagi. Bahkan ada mantarı sekuriti bank yang mantan kepala dusun, 10105 jadi anggota DPRD karena reputasi kemampuan melayani rakyat dan dekat dengan pemilih. Mereka yang terpilih semua karena reputasi personal dalam hal dekat dengan pemilih dan mampu menjadi pelayan rakyat. Bukan karena politik uang. Realitas ini menumbuhkan harapan baru akan proses kaderisasi kepemimpinan di level akar rumput jenjang kabupaten/kota hingga provinsi. Poinnya kurang lebih: jika seseorang ingin mewakili rakyat di dapil maka berbuatlah yang terbaik dahulu kepada rakyat dalam jabatan-jabatan lokal, dan amanah. Kelak rakyat yang akan meminta orang itu untuk maju ke level lebih tinggi, Fenomena ini tak akan terjadi jika sistem proporsional tertutup karena calon wakil rakyat cenderung droping dari kepemimpinan level atas. Tak peduli apakah berkeringat, berjasa dan pernah berbuat kepada rakyat yang akan diwakilinya. Anggota DPR RI PDI Perjuangan dari Dapil Provinsi Bali yang berjumlah enam orang bukanlah orang yang secara finansial bisa melakukan politik uang. Made Urip sejak Pemilu 1999 menjadi anggota DPR, sebelumnya hanyalah mantan guru bimbingan belajar. Nyoman Parta, aktivis pergerakan juga anak muda yang saderhana. Alit Kesuma Kelakan adalah aktivis pergerakan. Kariasa Adnyana mantan anggota DPRD Provinsi Bali. Wayan Sudirta adalah pengacara yang dikenal membela kaum termarjinalkan. Saya ingin mengatakan bahwa mereka 279 terpilih diuntungkan oleh sistem proporsional terbuka. Rekam jejak pelayanan kepada masyarakat yang panjang dan intens membuat mereka dicoblos dengan suara yang cukup untuk bisa masuk Senayan. Saya mau mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka justru hasilnya dinikmati oleh PDI Perjuangan dalam skala hasil Pemilu nasional dan lokal. Banyak anggota dewan mereka di semua level adalah kaum marhaenis yang tak memiliki finansial untuk melakukan politik uang namun terpilih. Maka bagi saya, agak mengherankan jika PDI Perjuangan menolak sistem proporsional terbuka. Majelis akan lebih akurat memahami soal ini apabila bisa menugaskan sekretariat jenderal untuk membedah asal usul anggota DPR terpilih dan sampel beberapa provinsi, kabupaten/kota. Apakah sebagian beşar dari mereka adalah anggota dewan yang secara finansial mapan secara ekonomi atau sebetulnya standar saja. ini akan menjawab pertanyaan bahwa: tidak benar jika punya uang lalu bisa politik uang barulah terpilih (sesuatu yang merendahkan akal sehat pemilih). Realitas soal kedekatan hubungan pemilih dan para wakil rakyatnya tak akan terjadi jika sistem proporsional tertutup. Para calon anggota legislatif hanya akan dekat saat kampanye saja dengan harapan pemilih mencoblos partai politiknya. Namun setelah duduk, mereka lebih Ioyal kepada elite partai yang memberinya nomor urut jadi. Persoalan-persoalan rakyat relatif menjadi kurang penting. Hubungan pemilih dan anggota dewan relatif kurang penting, karena mereka yang duduk tak ada kepentingan langsung dengan pemilih. Partai politiknyalah yang berkepentingan secara langsung tiap kampanye. Fakta kedekatan hubungan pemilih dengan para wakil rakyat dan kepastian jenjang karier politik sebagai dampak sistem proporsional terbuka juga membantah isu deparpolisasi. Jika fungsi partai politik dipahami sebagai fungsi rekrutmen kader bangsa dan fungsi mengagregasikan kepentingan publik, maka dua fungsi itü sangat efektif dijalankan parpol dengan sistem proporsional terbuka. Parpol hadir dan dirasakan langsung melalui para wakil rakyatnya di tengah- tengah ruang publik dan mengagregasikan kepentingan publik. Parpol relatif tak berjarak dengan pemilih. Lagi pula, bukankah parpol di Indonesia saat ini sangat serius menyiapkan kadernya dengan pengkaderan berjenjang dan sekolah parpol. Setahu saya, PDI Perjuangan salah satu parpol yang sangat serius menjalankan fungsi kepartaian untuk menggembleng partainya di sekolah partai. Fungsi parpol juga efektif sejak 280 penjaringan, seleksi, pendidikan, penetapan calon, bahkan selama mereka lima tahun jadi wakil rakyat. Parpol juga senjata pamungkas mencabut kartu tanda anggota apabila ada wakil rakyat yang keluar dari garis partai. Fakta-fakta ini menjelaskan, fungsi parpol berjalan efektif kendati sistem proporsional terbuka. Jika demikian, logika deparpolisasi relatif tak berdasar. Kelima, politik anggaran DPR di semua tingkatan yang dipilih dengan sistem tertutup cenderung kurang menceminkan kebutuhan nyata konstiuen pemilihnya. Secara personal, para wakil rakyat tidak berkepentingan langsung untuk mengalokasikan anggaran bagi penyelesaian persoalan-persoalan rakyat di daerah pemilihannya. Partai politiknyalah yang memiliki kepentingan langsung. Sebaliknya, sistem proporsional terbuka akan memaksa para wakil rakyat tidak memberi harapan palsu kepada pemilihnya. Jika diberi harapan palsu maka ia akan dihukum lima tahun kemudian. Itulah sebabnya, jika caba dikaji dengan mendalam, politik anggaran APBD di semua pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota cenderung dialokasikan untuk menuntaskan persoalan-persoalan dan kebutuhan rakyat langsung, sekurangkurangnya rakyat di daerah pemilihan para wakil rakyat itu terpilih. Perbaikan infrastruktur perdesaan, stimulus sarana pertanian, revitalitasi pasar desa dan sejenisnya adalah beberapa jenis program yang saat ini begitu kencang difasilitasi para wakil rakyat untuk menjawab secara langsung pemecahan masalah atas persoalan rakyat di daerah pemilihannya. Yang menakjubkan, sejumlah para wakil rakyat di pelosok perdesaan membuat posko pelayanan publik yang menjemput, mengantar kembali pasien yang sakit di wilayahnya, karena terbatasnya sarana transportasi publik; mengurus penyelesaian BPJS para lansia dan warga miskin; membantu para siswa agar tidak putus sekolah. Kerja-kerja politik nyata ini tak akan terjadi jika sistem proporsional tertutup. Keenam, aspek dampak teknis penyelenggaraan Pemilu terutama tahapan pencalonan dan persiapan logistik Pemilu surat suara. Saat Pemilu tahun 2009, ketika putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, rentang waktunya relatif sama dengan sama, sebelum pencalonan. Namun ketika itu dampaknya tak terasa karena tak perlu ada perubahan komposisi nomor urut. Toh yang terpilih adalah peraih suara terbanyak. Berbeda dengan saat ini, maka waktu pembacaan putusan akan mempengaruhi teknis penyelenggaraan pencalonan di internal partai politik dan KPU. Apabila waktu putusan dibacakan saat masa perbaikan berkas pencalonan 281 dan putusan adalah mengabulkan permohonan pemohon yang bermakna potensial sistem proporsional tertutup atau hybrid, lalu harus dilaksanakan pada Pemilu 2024, maka potensi bongkar pasang daftar calon akan sangat mungkin terjadi. Calon-calon yang merasa memiliki basis masa kuat dan tak masalah di nomor urut bawah, potensial akan mengundurkan diri massa]. Apabila ini terjadi pada caleg perempuan, akan mempengaruhi komposisi keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar calon, dan apabila masa perbaikan tak bisa melengkapi berkas penggantinya, parpol tersebut potensial tak punya calon di dapil tersebut. Gejolak akan muncul di semua level pemilihan dan semua dapil dan semua parpol. Atas gejolak ini, KPU amat mungkin menyesuaikan kembali tahapan pencalonan, mungkin saja tak mengubah tanggal penetapan 25 November, namun hak perbaikan berkas parpol menjadi sangat mepet. Gangguan keamanan akan muncul serentak di semua KPU se-lndonesia, manakala ketidakmampuan parpol menyiapkan administrasi berkas akibat perubahan ke sistem tertutup, berujung keputusan KPU menyatakan sejumlah DCT di sejumlah dapil oleh sejumlah parpol dinyatakan tak memenuhi yarat. Ledakan ketidakpuasan bakal calon dengan para pendukungnya akan mewarnai unjuk rasa pasca penetapan DCT 25 November. Sebaliknya, kapanpun waktu putusan, apabila permohonan ditolak, maka dampak putusan tak berpengaruh terhadap teknis penyelenggaraan di KPU dan di internal partai politik. Daftar calon yang ada sekarang tak akan berubah karena kandidat tak akan ada yang mundur lantaran mereka sudah mempersiapkan diri sebelumnya untuk bersaing dalam kompetisi suara terbanyak. Demikian pula soal tender, pencetakan dan distribusi surat suara punya potensi terganggu. Kebutuhan logistik lain seperti tinta dan bilik biasanya proses pengadaannya dilaksanakan Juni ini. Ini tak ada masalah. Namun surat suara baru bisa dicetak mulai 25 November sejak penetapan Daftar Calon Tetap oleh KPU. Rentang waktu 25 November hingga 14 Februari 2024 adalah masa waktu yang sangat pas untuk proses pengadaan dan penentuan perushaan pemenang yang biasanya memakan waktu 35 hari, ditambah proses pencetakan dan distribusi ke KPU Kabupaten yang memakan waktu hingga 80 hari. Perubahan sistem Pemilu ini akan berdampak teknis pengadaan sebagai berikut. Apabila pemenang tender diadakan berbarengan dengan proses pencalonan, maka potensial proses pengadaan diulang kembali karena ukuran surat suara yang berbeda berimplikasi biaya pencetakan yang juga dikeluarkan negara berbeda. 282 Apabila proses pengadaan dilakukan setelah penetapan daftar calon tetap 25 November, akan lebih rawan lagi. Pengulangan tender pengadaan surat suara berimplikasi hari pemungutan suara mundur ke belakang. Ketujuh, ada pandangan yang menyebutkan bahwa sistem proporsional menimbulkan kerumitan, keruwetan, dan kelelahan bagi anggota KPPS dalam melakukan penghitungan suara dan pengisian formulir. Akibatnya, ratusan orang pada Pemilu 2019 lalu menjadi korban meninggal dunia atas kerumitan dan kelelahan penyelenggaraan Pemilu karena sistem proporsional terbuka. Saya tidak membantah soal korban jiwa Pemilu 2019 yang bahkan menelan korban 809 orang. Sebagian korban karena memang pada awalnya memiliki gangguan kesehatan sebelum bertugas. Lalu, faktor kelelahan karena penghitungan suara dan pengisian formulir dari nonstop dari pukul 13.00 hari pencoblosan hingga keesokan harinya bahkan hingga pukul 11.00 pagi yang menyebabkan gangguan kesehatan itu mendapat stimulus kelelahan sehingga memakan korban jiwa. Namun saya berpendapat, tidak berarti faktor teknis penyelenggaraan Pemilu yang rumit itü lalü mengalahkan aspek-aspek filosofis dan substantif yang dipaparkan tadi. Hemat saya faktor teknis dapat diatasi dengan penyelesaian teknis juga sepanjang pembuat UU memberi landasan hükum untuk itü (sampai hari ini seingat saya sudah tiga kali saya secara personal berkomunikasi kepada jajaran KPU memberikan masukan-masukan soal ini). Oleh karena stimulus kelelahan adalah akibat pengisian formulir yang ratusan jumlahnya dan memakan energi serta waktu yang panjang, maka solusinya adalah pembuat UU seharusnya memberikan landasan hukum kepada penyelenggara Pemilu untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam mempercepat proses. Saat ini pendaftaran calon bisa dilakukan secara digital, tidak perlu membawa dokumen berkardus-kardus. Dengan logika yang sama, seharusnya rekapitulasi suara bisa lebih dipermudah cukup dengan memotret dan men-scan formulir CI dan CI Plano hasil penghitungan suara Pemilu Presiden, DPR, DPD dan DPRD provinsi/kabupaten kota. Lalu, proses rekapitulasi kecamatan dilaksanakan terpusat secara paralel di KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil foto dan scanner dokumen CI tersebut. Pada saat yang sama, KPU Pusat seperti yang lazim berlangsung selama ini memiliki salinan dokumen digital dimaksud. Dengan demikian pleno kecamatan tetap ditulis secara manual, namun datanya berbasis CI dıgital. Saya memastikan ini akan mempercepat proses lebih cepat dan 283 menghindarkan korban jiwa sia-sia di level KPPS karena kerja mereka telah diambil alih teknologi. Hanya sayangnya, pengaturan landasan hükum penghitungan sistem digıtal ini tak muncul dalam Perppu Pemilu yang telah terbit (koreksi jika pernyataan saya ini keliru). Saya mendorong, KPU, sebagaımana dilakukan untuk pendafaran calon, berani membuat terobosan teknis dan hukum soal rekapitulasi berbasis teknologi digital ini, sebagai dokumen resmi yang akan diplenokan secara berjenjang. Pemanfaatan teknologi digital dalam rekapitulasi suara di semua jenjang akan jauh mampu mencegah terjadinya potensi kesalahan dan kecurangan Pemilu baik karena faktor teknis dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara di level bawah. Kedelapan, soal keterwakilan gender. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa sistem proporsional terbuka cenderung mengalahkan keterwakilan perempuan dibandingkan sistem proporsional tertutup. Saya menjawab pandangan ini dengan data statistik. Justru saat sistem tertutup pertama kali pasca reformasi, Pemilu 1999, jumlah anggota DPR RI perempuan hanya 9 persen saja. Selanjutnya, pada tahun 2004 masih tertutup, hanya 11,8 persen. Sejak era proporsional terbuka pada Pemilu 2009, tercatat 18 persen, lalu Pemilu 2014 sebanyak 17,3 persen dan Pemilu 2019 mencapai angka 20,8 persen. Amat jelas, sistem proporsional terbuka sangat memihak politisi perempuan. Kesembilan, ada pandangan yang menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka hanya akan menyuburkan politik uang. Hanya calon yang memiliki finansial berlebih yang cenderung lolos di parlemen nasional dan lokal. Dengan paparan yang telah saya sampaikan, maka isu soal ongkos politik yang mahal, politik uang dan sejenisnya adalah ekses dari pelaksanaan sistem yang tak dikontrol secara efektif oleh pemangku kepentingan. Harus dibedakan mana yang artifisial, ekses dan mana yang substansial. Sistem proporsional tertutup pun tidak steril dari politik uang. Diakui atau tidak, elite partai potensial akan menikmati keuntungan finansial dari sistem tertutup ini dengan jual beli nomor urut. Ini juga harus dipahami adalah ekses. Saya tak menampik soal ekses ini terjadi di lapangan baik sistem proporsional terbuka atau tertutup. Namun saya mengajak kita semua untuk meletakkan bobot masalah ini secara proporsional. Jangan sampai ekses yang sifatnya artifisial mengalahkan substansi persoalan yang lebih mendasar. Kata kuncinya sudah jelas: bahwa secara filosofis yuridis, sistem proporsional terbuka memiliki bobot konstitusionalitas yang jauh lebih tinggi 284 dibandingkan sistem proporsional tertutup. Artinya keduanya hemat saya sama- sama konstitusional. Hanya karena proporsional terbuka langsung mengejawantahkan kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai Pasal 1 UUD 1945, maka bobot konstitusionalitasnya menjadi lebih tinggi. Tugas kita sebagai bangsa memikirkan dan mencari solusi agar sistem proporsional terbuka bisa dieksekusi di lapangan dengan mengurangsi residu politik uang dan biaya kampanye yang mahal. Kata kuncinya adalah penyusunan regulasi yang ketat dan eksekusi yang efektif dalam pelaksanaannya oleh pemangku kepentingan. Pada perspektif inilah, harus diakui, kita lemah dalam penegakan hukum. Kita pernah merumuskankan kebijakan dalam Pemilu dan Pilkada bahwa alat peraga kampanye dibiayai oleh negara. Tujuannya jelas agar calon dan partai tak jor-joran mengeluarkan biaya kampanye sehingga ongkos Pemilu bisa ditekan. Namun kontrol dan penegakan hukum atas aturan ini tidak tegas dilapangan. Yang terjadi kemudian adalah pemborosan. Negara tetap mengeluarkan anggaran kampanye, parpol dan kandidat juga sama. Sama halnya dengan penegasan aturan bahwa dalam kampanye tidak boleh melakukan politik uang. Namun karena aturan yang surnir dan penegakan hukum yang longgar, pelanggaran-pelanggaran cenderung dibiarkan oleh para pernangku kepentingan. Aturan hukum pun acapkali tak cukup mampu menjerat mereka karena terlampau banyak celah-celah hukum yang terjadi. Pada sisi Iain, pemangku kepentingan KPU dan Bawaslu tidak cukup efektif membangun kesadaran pemilih soal pentingnya menghargai suara mereka dan tak tergiur dengan politik uang. Akibatnya yang terjadi pembiaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga politik uang menjadi kanker yang berkembang di kalangan pemilih. Namun sekali lagi, tidak berarti untuk membunuh kanker ini sistem yang diubah, sehingga menafikan semua substansi dasar dari perspektif filosofis, yuridis dan teknis penyelenggaraan Pernilu. Maka, mari duduk bersama, rumuskan dengan kongkret dan cermat aturan main penegakan hukum atas pelaku politik uang lalu jalankan dengan efektif. Dengan paparan di atas, saya sampai pada kesimpulan bahwa: pertama, sistem proporsional terbuka dan tertutup sama-sama konsitusional namun sistem proporsional terbuka memiliki bobot yang lebih tinggi. Kedua, secara teknis penyelenggaraan, perubahan sistem pemilu yang harus diadopsi pada Pemilu 2024 285 saat ini potensial akan memunculkan gejolak politik di internal partai politik dan gangguan teknis verifikasi administrasi pencalonan dan pengadaan logistik oleh KPU. Ketiga, sistem proporsional terbuka terbukti membangun tatanan proses kaderisasi politik yang mendorong Iahirnya pernimpin lokal yang memiliki hubungan yang amat dekat dengan rakyat dan kemampuan melayani aspirasi rakyat, politik anggaran yang memihak rakyat, sekaligus sistem ini amat memihak politisi perempuan. Keempat, kedua sistem memiliki ekses munculnya politik uang dan biaya kampanye yang mahal apabila regulasi tidak mengatur secara ketat dan penegakan hukum tak dijalankan secara tegas. [2.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- 286 undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 2. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa PIHAK TERKAIT menilai, para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia belum memenuhi syarat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 jo Putusan No. 11/PUU-V/2007 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materiil UU 7/2017 a quo, dengan alasan sebagai berikut: a. Para Permohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 287 adalah partai politik”, sehingga yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian UU a quo adalah Partai Politik sebagai pemegang Hak Eksklusif dari Pasal 22E Ayat (3). Hal ini karena Partai Politik yang mengalami dampak secara langsung dengan perubahan sistem pemilihan baik itu proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya sebagai warga negara yang pernah aktif dalam kegiatan kepartaian yang partainya dinyatakan tidak dapat ikut dalam pemilihan umum. Adapun Pemohon III menyatakan dirinya sebagai warga negara biasa yang aktif di dunia Pendidikan. Oleh karena Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma a quo adalah sebagai perorangan, bukan sebagai Partai Politik yang mengalami dampak secara langsung, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pemohon IV, menyatakan dirinya bermaksud mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR dan DPRD (vide Perbaikan Permohonan angka 4 halaman 5). Sehingga Pemohon IV mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma a quo sebagai perorangan dan bukan sebagai Partai Politik yang mengalami dampak secara langsung, dengan demikian Pemohon IV juga tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pemohon V menyatakan dirinya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tingkat cabang Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Pemohon VI menyatakan dirinya sebagai Anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem), sebagaimana dinyatakan pada Perbaikan Permohonan angka 4 halaman 5. Oleh karena Pemohon V dan VI tidak bertindak sebagai wakil Partai Politik untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas norma a quo, maka Pemohon V dan VI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Hal ini dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2014 yang pada intinya tidak menerima legal standing 288 anggota partai yang partainya turut membahas dan menyetujui norma a quo yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya. Pada faktanya, berdasarkan Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu tertanggal 30 November 2016, partai Pemohon V, yaitu PDIP dan Pemohon VI, yaitu NASDEM ikut membahas dan menyetujui UU Pemilihan Umum. Artinya kedua Partai tersebut turut menjadi Partai yang menyetujui diberlakukannya Pemilihan Umum dengan sistem Proporsional Terbuka. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon a quo. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa PIHAK TERKAIT menilai dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya, tidak serta merta menghalangi hak para Pemohon untuk dipilih sebagai Anggota DPR atau DPRD. Sepenuhnya penentuan sebagai calon Anggota DPR atau DPRD adalah kewenangan Partai Politik, untuk kemudian dipilih secara langsung oleh pemilih dalam Pemilihan Umum. Selain itu para Pemohon tidak menyebutkan kewenangan konstitusional apa yang dimilikinya. Oleh karena itu PIHAK TERKAIT menilai para Pemohon tidak memiliki kewenangan secara konstitusional. c. Para Pemohon tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Setelah mencermati permohonan para Pemohon, maka tidak didapati kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, serta Pemohon V tidak memiliki kerugian karena tidak pernah mencalonkan diri sebagai Anggota DPR/D dari partai manapun. Adapun Pemohon IV dan V menyatakan hanya BERMAKSUD akan menjadi Calon Anggota DPR/D, hal ini tidak dapat diartikan Pemohon IV dan Pemohon V telah menjadi 289 calon Anggota DPR/D yang telah ditetapkan dari partai politik peserta pemilu dan/atau Komisi Pemilihan Umum. Pemohon VI yang menyatakan dirinya adalah Caleg dari Partai Nasdem dan beralasan gagal karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk meningkatkan popularitas dan membiayai proses pemilihan, maka alasan Pemohon VI ini hanya didasarkan pada asumsi belaka. Pada faktanya banyak Anggota DPR/D terpilih tidak bergantung pada pembiayaan yang besar. Selain itu, berdasarkan penelusuran media massa yang sudah diketahui secara umum bahwa Partai Nasdem membiayai kampanye Calegnya sejak Pemilu 2014 (Partai Nasdem Biayai Semua Kampanye Caleg, Antaranews.com, 24 Agustus 2013), sehingga tidak terpilihnya Pemohon VI bukan hanya karena alasan kekurangan biaya. d. Tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang- undang yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa setelah mencermati permohonan tentang kerugian dan hubungan sebab akibatnya, PIHAK TERKAIT menilai para Pemohon tidak dapat menunjukkan kerugian spesifik dan tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) secara jelas baik anggapan kerugian potensial maupun faktual dengan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan oleh para Pemohon. Terlebih lagi, apa yang diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya bukan merupakan hal-hal yang berkenaan kerugian hak konstitusionalnya sehingga hal tersebut semakin membuktikan tidak ada relevansi antara anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dengan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang diuraikan Pemohon. e. Tidak adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan 290 para Pemohon dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo maka dikabulkan atau tidaknya permohonan para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun terhadap para Pemohon. II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK BERALASAN HUKUM. 1. Bahwa pemilu dengan baik, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang benar dari asas, prinsip dan tujuan yang dikehendaki dalam jiwa bangsa Indonesia (volkgeist). Asas, prinsip, dan tujuan dari suatu pemilu hanya dapat dipahami dengan membaca jiwa bangsa yang termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang apabila diteliti dengan seksama asas-asas pemilu itu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.; [Filsafat Pemilu; 2018, hlm. 42]; 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sistem pemilu telah melawan arus kebiasaan pilihan sistem pemilu proporsional, PIHAK TERKAIT memandang bahwa sistem pemilu baik terbuka maupun tertutup memiliki signifikansi keunggulan dan kelemahan masing-masing, kesepakatan dalam penentuan sistem yang dipakai sudah disepakati oleh pembuat Undang-Undang sebagai praktik dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Hal ini dapat terlihat dari Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu pada tahun sidang 2016-2017 masa persidangan V Rapat Kerja ke-19 hari Kamis, 13 Juli 2017; 3. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”, dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”. Kedua Pasal tersebut mengamanatkan anggota DPRD dan DPR dipilih melalui Pemilihan Umum. Apabila amanat kedua Pasal tersebut disandingkan dengan asas pelaksanaan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka pemilihan secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada sub paragraf [3.15.3] halaman 103, yaitu: 291 “Bahwa tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen, in casu dengan jalan menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai melalui nomor urut. Peran partai dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon-calon yang cakap untuk kepentingan rakyat, karena rakyat tidak mungkin secara keseluruhan mengartikulasikan syarat- syarat calon pemimpin yang dipandang sesuai dengan keinginan rakyat kecuali melalui organisasi politik yang memperjuangkan hak- hak dan kepentingan politik dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karena itu, keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik, …”; 4. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditafsirkan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan kewenangan konstitusional kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan umum sebagai suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy); 5. Bahwa dinamika tentang mekanisme dan tata cara pemilihan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia silih berganti. Pembentuk undang-undang memang pernah menerapkan sistem proporsional tertutup (1955-1999), namun kemudian berubah dengan menggunakan sistem proporsional terbuka (2004-saat ini). Hal ini menguatkan bahwa penentuan mekanisme dan tata cara pemilihan adalah kewenangan pembentuk undang-undang sebagai suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy); 6. Bahwa pilihan pembentuk undang-undang untuk menggunakan sistem proporsional terbuka kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang mengedepankan pada suara terbanyak dengan dasar perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia para pemilih. Hal 292 ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada sub paragraf [3.15.3] halaman 105, yaitu: “Bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing”; 7. Bahwa PIHAK TERKAIT menilai sistem proporsional terbuka perlu tetap dipertahankan. Sistem proporsional terbuka akan membuat adanya kedekatan antara pemilih dengan kandidat yang ditawarkan oleh Partai Politik. Sehingga tingkat tanggungjawab dari Anggota Legislatif terhadap konstituen itu akan tinggi, sekaligus dapat memperkuat partisipasi dan kontrol publik. Harapannya kinerja partai dan parlemen juga semakin bisa lebih mudah di evaluasi. Hal ini karena rakyat menentukan langsung siapa yang dipilihnya. Bagi yang terpilih juga tidak bisa mengelak, bahkan seorang kandidat yang terpilih itu bisa tahu persis dimana dia harus memberikan tanggung jawab yang lebih. Hal ini karena seorang kandidat mengetahui perolehan suara. Pada daerah mana kandidat tersebut kuat dan mendapat dukungan, dan di daerah mana kurang kuat dukungannya. Sistem proporsional terbuka akan mendukung dinamika internal partai. Paling tidak mesin partai akan berjalan maksimal karena adanya kompetisi positif antar Bakal Calon Anggota Dewan. Harapannya dinamika tersebut dapat mengajak pemilih untuk berpartisipasi dalam Pemilu sekaligus dapat menarik dukungan untuk memilih Kandidat dan/atau Partai. Apabila pilihannya dinilai tidak sesuai lagi dengan aspirasinya maka pemilih dapat mengubah pilihannya pada pemilu berikutnya; 8. Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan 293 menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilihan umum. PIHAK TERKAIT menilai para Pemohon terlalu pesimis karena bukan orang yang dianggap popular sehingga tidak dikenal publik. Pada faktanya sistem proporsional terbuka dapat membuat caleg bersaing dengan sehat. Caleg yang popular dan memiliki elektabilitas yang baik di tengah masyarakat dapat mendekatkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu dan memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat; 9. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai Pemilih tidak memiliki kewenangan kontrol terhadap calon yang telah dipilihnya semisal untuk recall bila tidak puas atas kinerjanya. PIHAK TERKAIT memandang Hak Recall atau Penggantian Antar Waktu dapat dilakukan partai politik terhadap para anggotanya yang duduk sebagai anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bahwa Hak Recall adalah hak yang melekat dan dimiliki oleh pimpinan partai, baik dalam sistem proporsional terbuka maupun tertutup. Pada sistem proporsional terbuka, implikasi dari recall adalah pemilih sudah mengetahui siapa pengganti setelahnya, yaitu caleg dengan suara terbanyak di bawahnya. Sedangkan pada sistem proposional tertutup, pengganti anggota legislatif yang di-recall merupakan kewenangan yang dimiliki partai politik, akan tetapi pemilih tidak mengetahui siapa penggantinya. Hal ini terjadi karena Hak Recall sendiri tidak lepas dari eksistensi partai politik; 10. Bahwa para Pemohon menganggap sistem proporsional terbuka menimbulkan individualisme para politisi, menyebabkan konflik internal, kanibalisme di internal partai politik sendiri. PIHAK TERKAIT memandang bahwa pada sistem pemilihan proporsional tertutup, pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa kandidat caleg yang dicalonkan dari partai politik, sehingga politisi partai politik dapat dengan leluasa menentukan siapa yang menjadi wakil partai, walaupun kinerja caleg yang ditentukan partai politik kurang dikenal dan/atau tidak baik; 11. Bahwa para Pemohon mendalilkan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal (high cost) sehingga partai memprioritaskan orang yang popular dan memiliki modal banyak sebagai caleg dan membengkaknya biaya pemilu yang diambil dari APBN namun tidak menghasilkan Anggota Legislatif yang berkualitas. 294 PIHAK TERKAIT menilai, anggapan para Pemohon terhadap besarnya biaya pemilu yang mahal adalah tidak relevan dengan yang fakta-fakta yang ada seperti: Supir, Tukang Pijat, Tukang Tambal Ban, dan profesi-profesi lain yang terpilih menjadi Anggota Legislatif (https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-kisah-orang-sederhana-ikut- nyaleg.html) yang tidak mengandalkan biaya yang tinggi dan mahal. Anggota Legislatif yang dihasilkan dengan sistem proporsional tertutup juga tidak ada jaminan bahwa anggota legislatif tersebut dapat bekerja dengan baik dan berkualitas, karena pemilih tidak mengetahui profil dan rekam jejak dari anggota legislatif perwakilan partai politik; 12. Bahwa para Pemohon mendalilkan banyaknya suara tidak sah akibat pemilih kebingungan dalam melakukan pencoblosan. PIHAK TERKAIT menilai jika dalam pelaksanaan pemilu menyebabkan pemilih kebingungan, dan hal tersebut sering dinilai sebagai sebab tingginya surat suara tidak sah, pertanyaannya, apakah semua surat suara tidak sah dapat secara langsung diklaim sebagai tanda pemilih tidak mengetahui dengan baik cara pemberian suara? Bahwa terdapat fakta adanya gerakan golput (golongan putih) yang diantaranya mengimbau pemilih untuk sengaja merusak surat suara atau membuat surat suara tidak sah sebagai bentuk kritik terhadap pemilu yang tidak memberikan ruang bagi partai politik dan kandidat alternatif. Dalam studi mengenai tekanan pada pemilih (voter suppression), ketidakpahaman petugas pemilihan terhadap aturan suara sah dan tidak sah merupakan salah satu bentuk voter suppression. Sebab, ketidakpahaman tersebut menyebabkan suara pemilih menjadi hilang atau salah termaknai; 13. Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan masa kampanye pemandangan lingkungan menjadi semrawut. PIHAK TERKAIT menganggap Pemilu adalah pesta demokrasi. Kesemrawutan dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu adalah kemeriahan dari pesta demokrasi itu sendiri dan pada faktanya merupakan partisipasi masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan pada pelaksanaan masa tenang dan hari-H pencoblosan lingkungan telah kembali seperti semula; 14. Bahwa para Pemohon mendalilkan para caleg yang hadir hanya memanfaatkan materi semata dan tidak menjelaskan mengenai pendidikan politik kepada masyarakat serta hilangnya peranan partai politik dalam 295 menjelaskan pendidikan politik ke masyarakat karena terdistorsi pada kepentingan elektoral personal semata. PIHAK TERKAIT menilai para caleg yang dimaksud para Pemohon bisa jadi adalah yang dilihat dan dialami pada partainya. Namun hal tersebut belum tentu terjadi pada partai lain; 15. Bahwa PIHAK TERKAIT menilai sistem proporsional terbuka ini merupakan perbaikan dari sistem pemilu proporsional tertutup setelah melalui proses yang panjang. Pada sistem proporsional tertutup (pemilu tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 1999) masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam memilih calon legislatif (caleg), karena hanya memilih gambar partai. Selain itu sistem proporsional tertutup membatasi pemilih untuk memilih partai politik secara keseluruhan, sehingga kandidat legislatif ditentukan oleh perolehan suara partai. Mekanisme ini berdampak pada turunnya tingkat partisipasi pemilih dikarenakan tidak adanya calon legislatif (caleg) yang dikenal dan dapat dipilih dalam surat suara. Sebaliknya dengan sistem proporsional terbuka, pelaksanaan pemilu sejak pemilu tahun 2004 sampai saat ini partisipasi masyarakat justru terus meningkat; 16. Bahwa dalam konteks politik Indonesia, politik uang dapat terjadi pada sistem proporsional tertutup maupun terbuka. Bahkan politik uang pada pelaksanaan sistem proporsinal tertutup lebih bersifat struktural. Hal ini karena pada sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos partai politik. Kemudian Partai yang berwenang menentukan kandidat yang berhak duduk di parlemen mewakili suatu daerah pemilihan. Lebih dari itu dapat menimbulkan sistem rekrutmen partai yang otokratik, melanggengkan dinasti, dan berpotensi melahirkan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh elite partai. Oleh karena itu, anggapan bahwa sistem proporsional tertutup bisa menekan politik uang adalah argumen yang tidak berdasar, bahkan politik uang dapat terjadi pada sistem proporsional tertutup yaitu terbukanya peluang politik uang pada pengurus partai; 17. Bahwa para Pemohon mendalilkan sistem proporsional terbuka menyebabkan terjadinya pelemahan pelembagaan partai politik. PIHAK TERKAIT memandang bahwa agar partai politik berfungsi dengan kuat, usaha yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui penguatan kelembagaan partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. Dalam konteks tersebut, maka diperlukan upaya 296 penguatan platform partai, kaderisasi, rekrutmen politik, dan menciptakan kohesivitas internal partai, merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh partai-partai politik. Apabila faktor-faktor tersebut (platform, kaderisasi, rekrutmen, dan kohesivitas internal) begitu kuat dan kokoh pada diri partai politik, maka pada gilirannya akan membentuk partai politik yang kuat dan tangguh pula. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka tidak berpengaruh terhadap pelemahan pelembagaan partai politik; 18. Bahwa PIHAK TERKAIT sependapat dengan Keterangan dari Pemerintah mengenai alasan sosiologis perlu dipertahankannya sistem Proporsional Terbuka. Oleh karena sudah dan sedang berjalannya tahapan penyelenggarakan Pemilu Tahun 2024, maka perubahan yang bersifat mendasar berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik, baik di partai, para calon anggota legislatif maupun di tengah masyarakat; 19. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, PIHAK TERKAIT memilih untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka bukan hanya mengacu pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan semua alasan dan argumentasinya, akan tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat luas yang mendukung diterapkannya sistem proporsional terbuka dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. ALASAN-ALASAN PIHAK TERKAIT MENOLAK PANDANGAN BERBEDA YANG DISAMPAIKAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA SESI PENYAMPAIAN KETERANGAN DPR RI 1. Bahwa pada persidangan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tanggal 26 Januari 2023 disampaikan keterangan dari DPR RI sebagai Pihak Pemberi Keterangan yang dibacakan oleh juru bicara DPR RI, Saudara Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A.343. Kemudian terdapat pandangan berbeda yang disampaikan Fraksi PDIP DPR RI melalui juru bicara Fraksi PDIP, Saudara H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. Nomor Anggota A.216; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) UU MK yang kemudian ditegaskan pengaturannya pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang diatur bahwa: “Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden”; 297 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang diatur bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”; 4. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Keterangan DPR seharusnya disampaikan sebagai satu kesatuan pandangan lembaga, bukan pandangan per fraksi. Namun faktanya terdapat penyampaian pandangan dari fraksi PDIP, oleh karenanya apabila merujuk kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas maka pandangan Fraksi PDIP seharusnya dikesampingkan; 5. Bahwa atas adanya perbedaan tersebut maka memunculkan adanya perbedaan Petitum yang bertolak belakang antara petitum Keterangan DPR RI dengan petitum pandangan Fraksi PDIP; 6. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, pandangan yang disampaikan Fraksi PDIP seharusnya disampaikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan cara melakukan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT (DPP PKS) dan partai-partai lainnya; 7. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar mengenyampingkan pandangan Fraksi PDIP pada sesi penyampaian Keterangan DPR RI. PETITUM Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan PIHAK TERKAIT Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di atas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo; 2. Menyatakan menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; dan 3. Menyatakan menolak pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F- PDIP). 298 [2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PKS telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Januari 2023; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.UM.06.08-195 tanggal 27 Agustus 2002 yang terakhir diubah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Tanggal 19 April 2021; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah V Majelis Syura Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti 2020- 2025, Tanggal 25 Oktober 2021; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022; 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tanggal 30 November 2016 sampai dengan 13 Juli 2017; [2.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana, menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan dalam persidangan 299 Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK TERKAIT 1. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan MKRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “Peraturan MKRI 2/2021”) (Bukti PT-10), bahwa salah satu pihak dalam perkara PUU adalah Pihak Terkait. Pasal 3 Peraturan MKRI 2/2021 menyatakan bahwa: “Para pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait.” 2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan MKRI 2/2021 (Bukti PT-10) mengatur bahwa: “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu: a. Perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa Pihak Terkait I merupakan badan hukum publik, yakni sebuah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Partai Solidaritas Indonesia Nomor 14 tanggal 16 November 2014 yang dibuat di hadapan Widyatmoko, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah disahkan sebagai badan hukum publik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia sebagai Badan Hukum (Bukti PT-01), dengan demikian memenuhi syarat sebagai pihak terkait badan hukum publik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Peraturan MKRI 2/2021. 4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pihak Terkait I terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat “Partai Solidaritas Indonesia” (PSI) Nomor 05 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang (Bukti PT-02A) dan telah disetujui perubahannya berdasarkan Keputusan 300 Menkumham nomor M.HH-18.AH- 11.01 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia (Bukti PT-02b). 5. Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pihak Terkait I sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Perubahan Susunan Kepengurusan DPP “Partai Solidaritas Indonesia” Nomor 06 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang (Bukti PT-03a) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham nomor M.HH-18.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 1 Agustus 2022 (Bukti PT-03b). 6. Bahwa Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV adalah perorangan berkewarganegaraan Indonesia, yang saat ini merupakan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta (Bukti PT-04), dengan demikian memenuhi persyaratan sebagai pihak terkait perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan MKRI 2/2021. 7. Bahwa Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV memiliki kepentingan yang sama, dengan demikian dapat pula dianggap sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, dan oleh karena itu memenuhi persyaratan sebagai pihak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan MKRI 2/2021. 8. Bahwa selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) Peraturan MKRI 2/2021 (Bukti PT-10) mengatur bahwa: “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan Pokok Permohonan.” 9. Pasal 26 ayat (2) Peraturan MKRI 2/2021 (Bukti PT-10) juga mengatur bahwa: “Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan.” 10. Bahwa para Pihak Terkait adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan PUU 114 yang akan diuraikan secara jelas berikut ini. 11. Bahwa Pasal 4 AD/ART Pihak Terkait I (Bukti PT-02a) menyatakan: “Visi: Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.” Selanjutnya Pasal 7 AD/ART Pihak Terkait I (Bukti PT-02a) menyatakan: 301 “Partai Solidaritas Indonesia bertujuan mewujudkan Indonesia berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan an bermartabat.” Pihak Terkait I yakni Partai Solidaritas Indonesia secara eksplisit memiliki visi dan tujuan partai untuk membangun Indonesia yang merakyat dan berkarakter kerakyatan. Oleh sebab itu, dengan adanya potensi permohonan a quo dikabulkan, Pihak Terkait I berpotensi merasakan kerugian aktual karena dengan adanya potensi diberlakukan sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup, maka nilai-nilai dan visi Partai Solidaritas Indonesia sebagaimana termuat dalam AD/ART Pihak Terkait I untuk menciptakan Indonesia yang berpusat pada rakyat akan terciderai bahkan hilang karena kewenangan pengisian jabatan legislatif melalui pemilu tidak lagi terpusat kepada rakyat sebagai penentu, melainkan, hanya kepada partai politik, dengan demikian Pihak Terkait I merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangannya (sebagaimana diatur di dalam AD/ARTnya) secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan PUU 144. 12. Bahwa Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV adalah warga negara Republik Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota-anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (Pihak Terkait I) (Bukti PT-04) dan telah berhasil terpilih pada pemilu tahun 2019 serta telah mendaftarkan diri dalam proses seleksi internal pada Partai Solidaritas Indonesia untuk menjadi calon legislatif (caleg) DPRD dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di pemilu tahun 2024. 13. Bahwa Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) (Bukti PT-05) menyatakan sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 14. Bahwa adapun kepentingan dari Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV adalah ingin mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan apabila Permohonan PUU 144 dikabulkan, maka Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV jelas akan dirugikan karena hak konstitusinya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (Bukti PT- 05) tersebut untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan 302 akan jelas terciderai, karena kesempatan untuk terpilihnya sebagai bagian dari pemerintahan (anggota DPRD/DPR RI) tidak lagi sama, karena akan sangat bergantung pada preferensi subyektif dan kehendak dari elite-elite partai politik pengusungnya. Dengan demikian Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan PUU 144. 15. Berdasarkan uraian di atas maka para Pihak Terkait berkepentingan langsung dalam perkara a quo dan karenanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki alasan yang cukup untuk mendengarkan keterangan para Pihak Terkait, serta mengabulkan permohonan para Pihak Terkait. II. PERMOHONAN PUU 144 SUDAH SEPATUTNYA DIPUTUS TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA ERROR IN OBJECTO 1. Pihak Terkait perlu mengingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Perpu 1/2022”) (Bukti PT-06), yang mana secara jelas peraturan tersebut telah mengubah substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU 7/2017”) (Bukti PT- 07). 2. Terlepas dari akan diterima atau ditolaknya Perpu 1/2022 oleh DPR RI dalam sidang paripurna berikutnya nanti, Perpu 1/2022 sudah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Apalagi, jika nanti Perpu 1/2022 diterima oleh DPR RI dan sah menjadi undang-undang sehingga telah terjadi perubahan terhadap UU 7/2017. 3. Jika diperhatikan secara keseluruhan, substansi Perpu 1/2022 (Bukti PT-06) sangat substansial dan mengubah susunan sistem pemilihan umum, sebagaimana tercermin dalam huruf (b) bagian menimbangnya: "bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan 303 kepastian hukum yang sangat segera tanpa mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024;" sehingga jelas UU 7/2017 dan Perpu 1/2022 (di kemudian hari menjadi undang-undang) adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. 4. Para Pihak Terkait mengingatkan kembali Putusan MKRI Nomor 57/PUU- XVII/2019 (Bukti PT-13) tentang Pengujian Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), di mana Pemohon dalam perkara tersebut menguji UU KPK lama dan UU KPK baru. Dalam petitumnya, pasal yang diperkarakan adalah sebagian pasal dalam UU KPK baru, dan juga sebagian pasal dalam UU KPK lama yang tidak diubah maupun dicabut oleh UU KPK baru. Sayangnya, Pemohon dalam perkara tersebut salah mencantumkan nomor UU KPK baru sehingga perkara dianggap Error in Objecto. Akan tetapi, terhadap petitum yang memperkarakan pasal dalam UU KPK lama yang tidak diubah maupun dicabut oleh UU KPK baru, MKRI juga memutus Error in objecto dengan pertimbangan yang dikutip sebagai berikut: Kutipan halaman 75 Paragraf [3.1.5] Putusan MKRI Nomor 57/PUU- XVII/2019 (Bukti PT-13) "... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga apabila para Pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seharusnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebab, kedua undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian pokok permohonan yang berkaitan dengan norma pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.". 5. Dengan demikian, memperhatikan bahwa UU 7/2017 dan Perpu 1/2022 (di kemudian hari menjadi undang-undang) adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, maka sudah sepantasnya, sepatutnya, dan selayaknyalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus bahwa perkara a quo tidak dapat diterima karena error in objecto, di mana peraturan yang diperkarakan oleh para Pemohon dalam Permohonan PUU 144 a quo telah berubah, sehingga permohonan telah kehilangan objek. III. KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERKARA DALAM PERKARA A QUO 304 A. UUD 1945 Tidak Memberikan Kewenangan Konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Mendesain dan/atau Menentukan Sistem Pemilihan Umum 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan lembaga negara Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mendapatkan kewenangan konstitusionalnya yang bersifat limitatif yang bersumber dari UUD 1945. 2. Bahwa adapun kewenangan konstitusional yang bersifat limitatif dari Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 di atas, maka UUD 1945 secara limitatif hanya memberikan kewenangan konstitusional perihal Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi sebagai “pengadil atau wasit yudikatif” akhir yang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan bukan sebagai penentu desain dari sistem pemilu. 4. Sedangkan tahapan awal penentuan dan penyelenggaraan pemilu merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukan aturan main penyelenggaraan pemilu, serta KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara, pengawas, dan penegakkan hukum yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga dengan demikian campur tangan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan sistem pemilu melalui jalur penafsiran konstitusi pada hakikatnya telah menimbulkan kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi. 5. Bahwa hal yang demikian perlu diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak terjebak untuk melintasi batas kewenangannya dengan menjadi lembaga politik. Justru sebaliknya, Keberadaan Mahkamah Konstitusi diharapkan sebagai lembaga penjaga konstitusi (guardian of the constitution) dan penafsir tunggal konstitusi (sole interpreter of constitution) diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR 305 dan Presiden, agar undang-undang yang dibentuk tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga dengan demikian, sistem penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh para pembentuk undang-undang dengan sistem proporsional terbuka (aspek politik) juga telah diamini oleh Mahkamah Konstitusi (aspek hukum dan konstitusi) merupakan pilihan yang tepat untuk mengakomodir hak dan kepentingan rakyat secara langsung sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan: "...Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.” 6. Bahwa ketentuan hanya memberikan kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum bukan terlibat dalam penentuan sistem pemilihan umum haruslah benar-benar dipedomani oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penegak konstitusi, jangan sampai Mahkamah Konstitusi “tergoda” untuk menjadi institusi politik karena hanya dengan demikianlah konstitusi dapat benar-benar dihormati dan ditaati oleh seluruh warga negara. 7. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan secara konstitusional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang- wenangan dari pemegang kekuasaan. Dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi pula yang selalu mengingatkan, menegakkan, dan memutuskan untuk menghindari dan mencegah segala macam praktik dan perbuatan penyelenggara pemerintahan dari kesewenang-wenangan. 8. Bahwa dengan demikian, maka telah jelas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan a quo karena selain merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki kewenangan lebih lanjut untuk mencampuri atau mengintervensi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang dalam menentukan sistem penyelenggaraan pemilu. 306 B. Yang Berwenang untuk Menentukan Sistem Pemilu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana ditetapkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang mana pada saat inipun DPR RI Tidak Setuju dengan Pemberlakuan Sistem Proporsional Tertutup. 1. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang.” 2. Bahwa Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan: “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, maka jelas bahwa teknis desain tentang pemilu diatur dengan undang-undang, dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah DPR (bukan Mahkamah Konstitusi), adapun menurut Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap rancangan undang- undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 4. Bahwa dengan nomenklatur penormaan yang demikian, UUD 1945 secara tegas memberikan pelimpahan kewenangan secara atribusi kepada pembentuk UU untuk mengatur sistem penyelenggaraan pemilu, baik ketentuan mengenai sistem penyelenggaraan pemilu, mekanisme pemilihan, tahapan pemilihan, kuota dan kriteria calon peserta pemilu. yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden. Oleh karenanya pengaturan mengenai sistem pemilu merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 5. Bahwa sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan sistem pemilu, DPR RI telah setuju untuk memilih Sistem proporsional terbuka, hal ini dapat terlihat dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI ttg Pembicaraan Tingkat II RUU Pemilu tertanggal 20 Juli 2017 khususnya pada halaman 44, yang pada intinya, opsi- opsi yang di voting pada akhirnya hanya terdapat dua paket opsi, dimana kedua 307 opsi tersebut sama-sama menawarkan sistem proporsional terbuka, hanya berbeda pada hal-hal lain teknis lainnya seperti Presidential threshold. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 35/PUU/XIV/2016, telah menegaskan pendiriannya sebagaimana dalam beberapa putusan sebelumnya yakni Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, Putusan Nomor: 85/ PUU-XII/2014, Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 35/PUU-XII/2014, bahwa Partai politik yang memiliki wakil di DPR telah ikut merancang, membahas dan/atau mengesahkan rancangan undang-undang menjadi suatu undang-undang maka partai politik tersebut tidak lagi memiliki kepentingan hukum (atau legal standing) untuk menjadi pemohon pengujian undang-undang. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ratio decidendi atau alasan dari pertimbangan MK bahwa partai politik yang ikut merancang, membahas dan mengesahkan UU Pemilu seyogyanya harus konsisten dan tidak boleh merubah posisinya dengan menyerang produknya sendiri di sidang Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa lagipula, Fraksi PDIP pun meski dalam Keterangan Tertulis DPR menolak Sistem Proporsional Tertutup, namun Fraksi PDIP justru mengakui dalam Surat Keterangan DPR pada halaman 27 butir 22 huruf c bahwa penentuan sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup merupakan open legal policy. Kutipan Surat Keterangan DPR halaman 27 butir 22 huruf c “...dikarenakan itu hanya pilihan hukum (open legal policy)”. 8. Selanjutnya, permohonan para Pemohon yang berupaya untuk mengubah sistem pemilihan umum proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup melalui jalur penafsiran norma kepada Mahkamah Konstitusi pada malah akan menjerumuskan Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari “rel kewenangan konstitusionalnya” seakan hendak merubah peran MK dari negative legislator (membatalkan norma) menjadi positive legislator (pembentuk norma baru). Sehubungan dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi selalu dalam putusan yang berkaitan dengan open legal policy dalam putusannya menyatakan menolak perkara karena tidak beralasan menurut hukum. Dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi menolak pengujian undang-undang karena alasan open legal policy, khususnya terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan politik, partai politik, dan penyelenggaraan pemilu, yang diuraikan sebagai berikut: 308 a. Putusan Nomor 102/PUU-XIV/2016 berupa pengujian terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengenai batas usia pencalonan pejabat, dimana dalam amar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan: “[3.13] Menimbang bahwa dengan merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa sikap pembentuk undang-undang mengenai syarat batas usia pencalonan seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapapun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Hal demikian sesungguhnya telah beberapa kali dipertimbangkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.” b. Pada Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 membahas tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terhadap UUD 1945 secara singkat pengujian ini melakukan permohonan provisi, pengujian formil, dan pengujian materiil. Pada putusan ini ada perbedaan pandangan antara hakim MK yang satu dengan hakim MK yang lainya. Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat memberikan pandangan yang berbeda (dissenting opinion) terkait dengan substansi pengujian formil dan materiil yang diajukan oleh pemohon. Substansi pengujian yaitu tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya, para pembentuk undang-undang telah bersepakat bahwa mekanisme yang dipilih untuk menentukan pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya adalah dengan cara pemilihan oleh anggota dan tidak lagi berdasarkan pada perolehan kursi terbanyak. Substansi materi tersebut menurut Arif Hidayat merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya. c. Putusan MK Nomor nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang pertimbangan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan atau upaya legislative review. 9. Bahwa penafsiran pembentuk UU dalam menafsirkan dan menetapkan sistem pemilihan umum sebagai kewenangan yang bersumber dari UUD 1945 309 merupakan bagian kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang memberikan kewenangan mutlak bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut suatu peraturan dengan UU, sehingga hal ini tidak dapat diuji, kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang bersifat melampaui kewenangan atau sewenang-wenang. (Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang- Undang Pemilihan Umum yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11, No. 1, Tahun 2022). 10. Bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Violla Reininda, Direktur KoDe Inisiatif, bahwa kebijakan hukum terbuka adalah sifat yang melekat dari suatu norma, yang menggambarkan kekuasaan wewenang pembentuk undang- undang dalam menentukan pilihan kebijakan yang akan dituangkan dalam UU tersebut. Oleh karena sifatnya yang terbuka dan selama tidak secara nyata bertentangan dengan konstitusi, MK tidak dapat mengintervensi pilihan kebijakan tersebut. Dengan putusan kebijakan hukum terbuka, Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya berupaya untuk menahan diri dengan mendefinisikan batasan antara lembaganya terhadap otoritas pembentuk undang-undang. Hal ini mengingat pembawaan inkrementalisme judicial law making yang cenderung bersifat parsial dalam mengisi kekosongan pada kerangka hukum yang sudah terbentuk. Hal ini membawa risiko yang kontraproduktif atau gagal dalam mencapai politik hukum yang diinginkan. Terlebih lagi, kebijakan hukum terbuka pada pokoknya bersifat aturan teknis yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan kebutuhan politik serta kepentingan dan ketertiban umum, yang mana Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuasaan yang luas untuk mengakomodasi hal tersebut sehingga daripada memaksakan konsepsi personalnya, lebih baik bagi Hakim Konstitusi untuk tidak menyentuh norma kebijakan hukum terbuka. (Raden Violla Reininda, “Penafsiran Open Legal Policy: Studi Terhadap Putusan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia”, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018). 11. Bahwa atas dasar pemikiran yang demikian, maka telah jelas terhadap perkara a quo yang merupakan kebijakan hukum buka (open legal policy) seharusnya 310 Mahkamah Konstitusi menarik diri untuk memeriksa dan mengadili substansi norma. Perubahan sistem penyelenggaraan pemilihan umum dari proporsional terbuka menjadi tertutup bukanlah pengaturan yang dapat diselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi mengingat perubahan tersebut berdampak signifikan dalam tata penyelenggaraan pemilu dan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2018 yang mempertegas pentingnya mekanisme sistem proporsional terbuka sebagai upaya meletakkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini juga Pihak Terkait uraikan lebih lanjut dalam bagian lain pada keterangan ini. 12. Bahwa apabila seandainya pun Mahkamah Konstitusi menyatakan terdapat kebutuhan teknis untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemilu menjadi proporsional tertutup maka hal tersebut haruslah dilakukan melalui mekanisme legislative review melalui lembaga pembentuk undang-undang, dan kebutuhan teknis tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas dan dengan demikian merupakan ranah kebijakan (policy). 13. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak akan cukup memadai untuk mengkaji dan mengamati berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari perubahan teknis sistem pemilu yang didalilkan oleh Pemohon, aspek ekonomi, sosial, kepentingan politik, efektivitas pemilu, kesiapan penyelenggara pemilu, dan sebagainya. 14. Bahwa upaya pemohon yang berupaya untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup melalui jalur pengujian di Mahkamah Konstitusi adalah langkah yang tidak cermat dan tidak tepat mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki keterbatasan sumber daya, waktu, dan sarana prasarana untuk meninjau lebih lanjut dari perubahan tersebut. Hal ini juga diamini oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, seperti Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 terkait perkawinan beda agama dalam dissenting opinion Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan bahwa: “...Oleh karena itu, apabila Mahkamah menggunakan kewenangannya untuk memaknai norma yang diuji dalam perkara a quo, dikhawatirkan interpretasi norma tersebut dapat mempengaruhi keberlakuan norma lainnya dalam UU a quo…. Oleh karenanya, saya 311 berpendapat bahwa lebih tepat bagi Mahkamah untuk mengembalikan kepada pembentuk undang-undang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan UU Perkawinan tersebut jika memang akan dilakukan perubahan…” (Vide Paragraf [6.1] poin 6, Halaman 636, Putusan MKRI Nomor 24/PUU-XX/2022) “...Bahwa dengan demikian, saya berpendapat yang sama dengan mayoritas hakim untuk menolak permohonan Pemohon, namun oleh karena persoalan perkawinan beda agama adalah persoalan yang sensitif di mana melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, maka sudah seharusnya DPR dan Presiden/Pemerintah menata ulang pengaturan pasal-pasal a quo yang lebih humanis, mengakomodir berbagai kepentingan, dan lebih bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara.” (Vide Paragraf [6.2] poin 14, Halaman 642-643, Putusan MKRI Nomor 24/PUU-XX/2022) 15. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memaksakan diri untuk tetap memberikan penafsiran pada norma a quo yang mengakibatkan perubahan sistem penyelenggaraan pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hal ini dapat mengakibatkan Mahkamah Konstitusi menyesalkan putusan yang telah dibuatnya sendiri sebagaimana terjadi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan pemilu serentak dalam Putusan 14/PUU-XI/2013, dimana kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. mengakui ikut berdosa akibat banyaknya petugas KPPS yang meningkat sebagai akibat dari putusan tersebut. (CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423004429-32- 388668/banyak-petugas-kpps-meninggal-ketua-mk-akui-ikut-berdosa). 16. Dalam diskusi terbuka tanggal 5 Januari 2023 dengan tema “Pro-Kontra Sistem Proporsional Tertutup” yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Titi Anggraini, S.H., M.H. menyatakan bahwa tidak ada sistem pemilu yang lebih unggul dari yang lain, namun yang menjadi batu uji bukanlah sistem mana yang lebih unggul, melainkan sistem mana yang lebih cocok terhadap konteks politik, sosial, dan budaya dalam negaranya. Para Pihak Terkait berpandangan bahwa pihak yang layak untuk menampung aspirasi masyarakat sebagai indikasi keadaan politik, sosial, dan budaya Indonesia adalah DPR RI sebagai perwakilannya masyarakat, bukan melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 17. Bahwa lembaga negara yang berwenang sebagai pembentuk undang-undang pun sudah menyatakan bahwa UU Pemilu tidak perlu diubah. Terbukti dari 312 arahan badan legislasi DPR yang sepakat untuk tidak menempatkan rancangan revisi UU Pemilu sebagai salah satu rancangan UU dalam prolegnas 2021. (https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32056/t/Baleg+Bersama+Pemerintah+C abut+RUU+Pemilu+dari+Prolegnas+Prioritas+2021) (Bukti PT-26). 18. Bahwa 8 (delapan) dari 9 (sembilan) fraksi di DPR sudah menyatakan sikapnya untuk tetap memberlakukan sistem proporsional terbuka. Fraksi DPR dari Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP semua sudah setuju untuk tidak menerapkan sistem proporsional tertutup dalam pemilu sebagaimana dijelaskan secara lisan oleh DPR RI pada sidang a quo pada tanggal 26 Januari 2023. (https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/19513371/8-fraksi-dpr-tolak- sistem-proporsional-tertutup-kecuali-pdi-p) (Bukti PT-32) 19. Nyatanya pun Partai Nasdem juga sudah menyatakan sikapnya untuk tetap memberlakukan sistem proporsional terbuka, sehingga Yuwono Pitandi selaku Pemohon IV pada perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tidak selaras dengan pernyataan sikap Partai Nasdem. Selain itu, Partai Nasdem juga secara tegas menyatakan bahwa Pemohon IV tidak tercatat dalam sistem keanggotaan Partai Nasdem dan karenanya tidak berhak menggunakan identitas Partai Nasdem, serta Partai Nasdem telah meminta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengeluarkan nama Pemohon IV dari Permohonan PUU 114. (https://politik.rmol.id/read/2023/01/04/559249/kirim-surat-ke-mk-nasdem- minta-yuwono-pintadi-dicoret-dari-daftar-pemohon-uji-materiil) (Bukti PT-33) 20. Berdasarkan uraian di atas maka seharusnya yang berwenang menentukan sistem pemilu adalah DPR RI, di mana DPR RI secara tegas telah menyatakan tidak setuju dengan pemberlakuan sistem proporsional tertutup. C. Para Pihak Terkait hendak mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah berkali-kali mengamini pentingnya sistem proporsional terbuka, sebagaimana dikutip di bawah ini: 1. Bahwa adapun Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya telah menafsirkan bahwa sistem pemilu yang konstitusional adalah sistem proporsional terbuka karena dengan demikian rakyat dapat bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, adapun pandangan 313 Mahkamah Konstitusi ini dapat dilihat pada putusan yang dikutip sebagai berikut: .Putusan MKRI Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Halaman 104 (Bukti PT-14): "...Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.” a. Putusan MKRI Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Halaman 104 (Bukti PT- 14): “Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab …" 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menafsirkan makna kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dalam konteks pemilu adalah ketika rakyat dapat secara langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Kutipan Putusan MKRI Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Halaman 102 (Bukti PT-14): “Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan.” 314 3. Dengan demikian kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam sistem pemilu di Indonesia mengingat Mahkamah Konstitusi adalah penegak konstitusi demi tegaknya kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. D. Original Intent daripada Pembentuk Undang-Undang Dasar adalah Proporsional Terbuka 1. Bahwa bukan hanya harus melihat legislative intent dari pembentuk UU Pemilu, namun yang lebih penting lagi disini adalah Pembentuk UUD 1945 yang dijadikan batu uji, yaitu Original intent dari pembentuk UUD 1945 itu sendiri. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menafsirkan konstitusi pun telah menempatkan original intent sebagai faktor utama dalam melakukan penafsiran terhadap konstitusi, hal ini telah dinyatakan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya nomor 1-2/PUU- XII/2014 (Bukti PT-15) bahwa: "... Mahkamah harus menerapkan penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 …" (Vide Paragraf [3.20], Halaman 105-107, Putusan MKRI Nomor 1-2/PUU- XII/2014) 3. Bahwa penempatan original intent oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mendahului metode penafsiran tekstual, dan gramatikal dalam putusannya nomor 1-2/PUU-XII/2014 tersebut dapat pula ditafsirkan bahwa Judicative Intent dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah ingin menempatkan original intent lebih tinggi secara hierarki metode penafsiran dibandingkan dengan penafsiran tekstual dan gramatikal. 4. Bahwa untuk memahami maksud asli (original intent) dari pembentuk UUD 1945, maka kita perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Risalah Pembahasan Perubahan UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Buku III Jilid 2 Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 terbitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti PT-24) yang dikutip sebagai berikut: a. Bahwa F-PDIP sebagaimana disampaikan oleh wakilnya yakni Aberson Marle Sihaloho (Vide Bukti PT-24 Halaman 825), menyatakan bahwa bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam membentuk kekuasaan legislatif adalah dengan rakyat memilih orang (bukan partai 315 politik) sebagai wakilnya, karena wakil rakyat itu orang bukan partai politik, yang kutipannya dikutip sebagai berikut: “Kan tentu harus tegas, bahwa yang dipilih itu, oleh karena ini langsung rakyat yang berdaulat itu melaksanakan kedaulatannya, membentuk kekuasaan legislatif atau DPR, maka rakyat harus memilih orang untuk menjadi wakilnya. Karena wakil rakyat itu orang bukan partai politik.” b. Bahwa selanjutnya, Aberson Marle Sihaloho dari Fraksi PDIP juga menyatakan dalam sidang tersebut sebagaimana dikutip sebagai berikut: Halaman 42 Buku V Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terbitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti PT-25); “Dalam Pasal 2 Ayat (1) ini ditegaskan bahwa Utusan Daerah itu, harus dipilih oleh rakyat langsung di daerahnya masing-masing. Harus dipilih langsung. Jadi bukan oleh DPRD Tingkat I, tapi langsung orangnya yang dipilih dan begitu juga harus dipertegas anggota DPR itu orang, bukan partai politik. Jadi, ndak anggota DPR itu juga adalah orang. Jadi Utusan Daerah, juga tadi, harus dipilih orangnya di daerah masing-masing. Bukan, jadi bukan oleh DPRD Tingkat I. Nah, begitu juga anggota DPR, karena anggota DPR ini orang, bukan partai politik, maka juga harus orang yang dipilih. Terserah, sistemnya apakah proporsional, apakah distrik, tapi yang menjadi masalah prinsip adalah harus memilih orang, karena yang mewakili rakyat itu orang bukan partai politik seperti yang berlaku selama ini. c. Bahwa sistem proporsional tertutup menyebabkan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945 terciderai, bahkan sistem ini akan memaksa rakyat untuk memilih wakil yang tidak dikenalnya secara langsung bagai memilih kucing di dalam karung, pendapat ini juga diamini oleh Ahli Hukum Tata Negara yang diundang dalam rapat pembahasan amandemen UUD 1945 kala itu, yakni Alm. Prof. Sri Soemantri yang pada rapat itu berpendapat bahwa (Vide Bukti PT-24 Halaman 828): "… Kalau sistem pemilihan umumnya masih seperti sekarang, proporsional itu, dari Pak Aberson tadi itu, ya, kita akan, ya seolah- olah membeli kucing dalam karung, ini. Saya sejak dahulu berpendapat, sebaiknya kita ini menganut sistem pemilihan distrik. Sehingga yang dipilih itu bukan partai politiknya, melainkan orangnya.” 316 d. Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB dalam sidang yang sama, di mana pandangannya menyatakan (Vide Bukti PT-24 Halaman 810) "… disitulah kalau menurut kami yaitu fungsi hakiki dari seorang anggota DPR. Oleh karena dia dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilu jadi dia pelaksana kedaulatan rakyat." e. Pendapat yang dikemukakan oleh Fahmi Idris dari F-PG yang secara eksplisit mengemukakan bahwa anggota DPD dan DPR dipilih oleh rakyat, sebagai berikut: “Sebab sesuai dengan dinamika perubahan zaman MPR ke depan hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih rakyat sesuai dengan prinsip kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat, meskipun demikian hal ini sama sekali tidak berarti kita mengabaikan golongan masyarakat yang ada.” Dengan memperhatikan pembahasan original intent perubahan konstitusi pada periode tersebut menunjukan semangat bahwa upaya untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat melalui sistem pemilihan umum dimana rakyat berpartisipasi secara aktif untuk memilih para wakilnya (orang) yang akan duduk sebagai anggota DPD dan DPR, dan bukan melalui cara dengan memilih partai politik. 5. Bahwa secara gramatikal, jika Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI/Daerah adalah utusan dari parpol sebagaimana sistem proporsional tertutup maka penamaan yang lebih tepat secara gramatikal bukanlah Dewan Perwakilan Rakyat RI/Daerah namun Utusan Perwakilan Partai (UPR). Selanjutnya Hamdan Zoelva dari F-PBB yang juga adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa (Vide Bukti PT-24 Halaman 1087- 1088): “Kemudian.... selanjutnya masalah susunan majelis, kami mengusulkan Majelis ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan wakil daerah bisa kita namakan Dewan Daerah akan tetapi kami tidak setuju apa yang disampaikan oleh PDKB tadi Utusan Daerah. Istilah Utusan Daerah dengan Wakil Daerah ini berbeda, Utusan Daerah kan diutus berarti tidak melalui pemilihan. Wakil ini adalah melalui pemilihan. Jadi kita pertegas istilahnya Wakil Daerah bukan Utusan Daerah, seperti sekarang kan Utusan Golongan diutus oleh golongan masing-masing. Jadi, bukan istilah utusan tapi istilah wakil, karena dia dipilih langsung oleh rakyat sama halnya dengan wakil Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat jadi bukan utusan”. 6. Dengan demikian, sistem proporsional terbuka ini sudah sejalan dengan original intent dari pembentuk UUD 1945, dan oleh karena itu sudah sepatutnya 317 Permohonan PUU 144 a quo ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. E. Legislative Intent daripada Pembentuk Undang-Undang Pemilu juga telah menyatakan Proporsional Terbuka 1. Legislative Intent pembentuk UU Pemilu sebagaimana dimuat dalam Halaman __ Risalah Rapat Paripurna DPR RI mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU Tentang Pemilihan Umum pada Kamis 20 juli 2017, telah mengerucutkan opsi sistem pemilu hanya menjadi 2 (dua) opsi, dimana keduanya merupakan proporsional terbuka (halaman 43-44). Adapun terhadap kedua opsi tersebut, disampaikan oleh Ketua Rapat yang dikutip sebagai berikut: “Untuk itu saudara-saudara setelah kita lihat bersama berdasarkan perhitungan jumlah kehadiran anggota secara fisik, dalam rapat paripurna ini tadi kita lihat bersama dengan jumlah total 538 dan yang pro opsi A jumlahnya 322, dan opsi B 216 …” (Halaman 60) (Bukti PT-34) 2. Dengan demikian baik original intent UUD 1945 maupun legislative intent dari pembentuk UU Pemilu telah memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka. 3. Dengan demikian, desain dan penentuan sistem pemilu yang merupakan open legal policy ini telah ditentukan oleh DPR selaku pihak yang berwenang menurut UUD 1945 dengan keputusan akhir sistem pemilu proporsional terbuka. 4. Dalam hal DPR menginginkan perubahan sistem pemilu maka seharusnya menempuh prosedur Legislative review dengan mengajukan RUU Pemilu yang baru. F. Para Pihak Terkait secara tegas berpandangan bahwa perkara a quo berusaha mengganti prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" menjadi "dari parpol, oleh parpol, untuk parpol" dengan argumentasi sebagai berikut: 1. Bahwa dalam melaksanakan pemilu, terdapat 3 (tiga) institusi yang sangat erat kaitannya, yaitu pemerintah sebagai penyelenggara pemilu, partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu (pemegang mandat pemilik suara). Dalam konteks ini, partai politik sebagai suatu kelompok yang anggotanya terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan 318 kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun memainkan peran yang sentral sebagai infrastruktur politik, karena keberadaannya memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: a. Sebagai sarana sosialisasi politik yang berarti partai politik berperan untuk menyerap aspirasi atau kepentingan masyarakat dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk kebijakan, melalui sosialisasi yang dilakukan partai politik, mendapatkan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. b. Sarana rekrutmen politik yang berarti partai politik berfungsi menyeleksi dan memilih seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pada pemerintahan pada khususnya (kader-kader calon eksekutif dan legislatif). Rekrutmen politik dilakukan guna mencari dan merekrut anggota terbaik dari masyarakat untuk dijadikan kader partai politik sebagai bagian dari rotasi dan regenerasi partai politik. c. Sebagai sarana partisipasi politik yang berarti partai politik berfungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi partai politik merupakan wadah partisipasi politik bagi warga negara. (Rika Ramadhanti, “Partai Politik dan Demokrasi, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah”, Vol. 16, No. 3, September 2018, halaman 253) (Bukti PT- 20). 2. Bahwa dengan memperhatikan pendapat demikian, maka dalam rangka memperkuat dan memperteguh prinsip demokrasi dalam masyarakat, maka peran partai politik untuk membuka dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengisi suatu jabatan politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka melalui mekanisme rekrutmen atau seleksi politik yang jelas dan tegas bagi calon-calon yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang baik dan bukan hanya “ditentukan sesuai dengan kepentingan segenap elite partai politik” bahkan sampai bersikap otoriter dengan mengatakan “apabila tidak tunduk pada aturan partai atau tidak menerima keputusan partai, silakan keluar dari partai ini”, hal ini 319 menunjukan bahwa partai politik telah bersikap otoriter dan telah mematikan atau mengucilkan semangat dan prinsip berdemokrasi. Prinsip demokrasi tersebut haruslah juga diterapkan dalam konteks penentuan anggota legislatif yang dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilu. Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Dalam suatu partai politik harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada “pengadilan publik”. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik disertai dengan peran masyarakat dalam menentukan perwakilannya akan menjaga pemilihan umum agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat madani untuk memberikan pengaruhnya terhadap wakil rakyat yang dipilihnya. (Thomas Meyer, “Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis”, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2012, halaman 34) (Bukti PT-21). 3. Bahwa dalam perkara a quo, di mana para Pemohon meminta agar sistem "proporsional terbuka” dalam pemilu diubah menjadi sistem proporsional tertutup, adalah bertentangan dengan demokrasi. Tujuan pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik adalah untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan berjiwa kepemimpinan (negarawan). Kemudian, setelah partai politik berhasil mempersiapkan kader-kadernya tersebut, maka rakyat diberikan kesempatan untuk memilih yang terbaik di antara kader tersebut, yang mana rakyat dapat berperan aktif untuk menilai kader mana yang paling siap untuk menjadi anggota legislatif/eksekutif dengan cara melihat rekam jejak para calon-calon anggota legislatif/eksekutif. Hal ini semata-mata untuk memastikan bahwa sistem demokrasi yang terbuka dijalankan secara adil dan objektif dan transparan. Sehingga kader terpilih yang menduduki jabatan publik nanti memang benar adalah wujud dari aspirasi masyarakat khususnya dalam hal kualitas, kinerja, dan integritasnya. Bukan semata-mata karena kedekatannya dengan elite politik di dalam partai politiknya. 320 Karenanya, akan menjadi kabur dan tidak jelas apabila pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, di mana rakyat hanya memilih partai politik, dan kemudian partai politik itu sendiri yang menentukan siapa kadernya yang akan menduduki kursi yang didapat partai tersebut tanpa memberi kesempatan bagi rakyat untuk menilai dan memilih langsung kader tersebut. Partai politik seharusnya hanya mengusulkan kepada rakyat (melalui pemilu) kader-kader terbaiknya yang diperoleh melalui mekanisme persaingan yang adil dan terbuka secara internal partai politik, kemudian rakyatlah yang memilih dan menentukan yang mana dari kader tersebut yang benar-benar baik secara kualitas, kinerja, dan integritasnya. 4. Bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak tahun 2013 sampai 2019, kepercayaan publik pada parpol sangatlah rendah ketimbang institusi-institusi lainnya. Berdasarkan data survey (tren), kepercayaan publik pada parpol selalu menempatkan kepercayaan parpol di bawah dari KPK dan DPR. Oleh karena kepercayaan publik yang rendah pada parpol, para Pihak Terkait berpandangan bahwa sudah selayaknya masyarakat dapat melihat langsung individu-individu dari parpol yang menjadi calon legislatif supaya setidaknya para pemilih menempatkan kepercayaannya pada individu-individu tersebut ketimbang parpol. (https://saifulmujani.com/kepercayaan-publik-pada-kpk-dpr-dan-parpol/) (Bukti PT-28). 5. Pun, dalam survei yang dipublikasi pada tahun 2022 oleh Indikator Politik, tren juga tetap menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap parpol terendah dibandingkan TNI, Presiden, Polri, Kejaksaan, KPK, DPD, dan DPR. (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/berapa-banyak- warga-yang-percaya-partai-politik-ini-hasil-surveinya) (Bukti PT-29). Sehingga tren menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap parpol terus menempatkan posisi yang rendah sejak tahun 2013. 6. Pada temuan survei yang dilakukan pada 1-3 Februari 2021 oleh Indikator, Indikator memberi dua pilihan perihal pemilu anggota DPR RI, kedua pilihan tersebut adalah: 321 Pilihan pertama: Dalam pemilu, warga diminta hanya memilih partai. Calon anggota DPR RI yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai, bukan oleh pemilih langsung. Pilihan kedua: Dalam pemilu, warga diminta memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR RI yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai. Dari hasil survei yang dilakukan, sebanyak 78,2% responden ingin agar sistem pemilu proporsional terbuka yang sekarang dianut dipertahankan. (https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/02/Materi-Rilis-Indikator- Feb_08-02-2021.pdf) (Bukti PT-30). 7. Menurut Titi Anggraini, S.H., M.H., dalam artikelnya di Media Indonesia; “... proporsional tertutup, pemilih lebih mudah dalam pemberian suara, tetapi rentan terjadi kesewenang-wenangan oleh elite partai, terutama dalam penentuan nomor urut saat penempatan caleg dalam daftar calon.” (https://m.mediaindonesia.com/opini/532189/pemilu-2024-terbuka-vs- tertutup) (Bukti PT-31). 8. Penentuan wakil rakyat secara mutlak di tangan elite partai politik tanpa adanya mekanisme yang adil dan wajar untuk itu haruslah dianggap sebagai pengabaian terhadap norma "kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sebab pemilu menjadi drama saja di mana bakal wakil rakyat telah ditentukan terlebih dahulu dan bukan atas kehendak bebas pemilih sehingga rakyat sebagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu kehilangan perannya untuk dapat menilai siapa kader-kader partai politik yang layak mewakili rakyat Indonesia dan diberi jabatan. 9. Publik pun sebagai pembayar pajak (taxpayer) memiliki hak untuk mengetahui dan memilih siapa pihak yang akan mewakilinya dalam menentukan kebijakan perpajakan (No tax without representation), terlebih lagi dengan sistem tertutup, publik yang menginginkan calon legislatifnya bersih dari kasus korupsi masa lalu akan kebingungan jika hanya logo partai yang dapat dicoblos di kotak TPS. 10. Bahwa lebih lanjut Affan Gafar mengemukakan prasyarat agar terwujudnya political order dalam masyarakat demokratis, yaitu: 322 a. Adanya akuntabilitas di mana pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. b. Adanya rotasi kekuasan, di mana peluang pergantian kekuasaan harus selalu ada. c. Rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat, mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. d. Adanya pemilihan umum di mana setiap warga negara yang dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai dengan hati nuraninya. e. Menikmati hak-hak dasar, dalam arti bahwa setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas terutama hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas. (Affan Gafar, “Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi”, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, halaman 7-9). 11. Para Pihak Terkait meyakini bahwa dalam prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilu dengan memilih kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang bertindak atas nama rakyat, maka rakyat sendiri yang menyeleksi dan menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga-lembaga tersebut. Tentu secara praktis mekanisme pemilihan itu dilakukan dalam pemilihan umum (general election) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (Bukti PT-05). 12. Secara umum sebenarnya prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang bagaimana ia mau dipimpin dan oleh siapa (Hendra Nurtjahjo, “Filsafat Demokrasi”, Bumi Aksara Jakarta, 2006, halaman 32-34). Menilik pada UUD 1945 yang mengamanatkan Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat, sudah seharusnya rakyat Indonesia dapat menentukan sendiri wakil rakyatnya, yang mana hal ini hanya dapat dilakukan hanya dengan menerapkan sistem proporsional terbuka. 323 13. Dengan paradigma yang demikian, maka peran rakyat dalam pemilu menjadi sangat sentral untuk melakukan seleksi dan suksesi penyelenggaraan pemerintahan untuk menghasilkan pemimpin yang berjiwa profesional, berintegritas, negarawan, adil, visioner, sesuai dengan aspirasi rakyat, dan mampu membawa kesejahteraan pada rakyat. 14. Akan tetapi, para Pemohon dalam perkara a quo justru berpandangan sebaliknya dan berusaha menggerus sistem pemilihan umum yang berlaku saat ini. Permohonan a quo yang demikian akan berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik sebagai penentu tunggal. Hal ini dikarenakan calon anggota legislatif ditentukan langsung oleh partai politik secara sepihak, berbeda dengan sistem proporsional terbuka yang melibatkan masyarakat untuk menentukan anggota legislatif yang akan mewakili suaranya di parlemen. 15. Petitum yang para Pemohon ajukan dalam perkara a quo akan menimbulkan persaingan dalam pemilu yang tidak sehat sebab adanya potensi konflik kepentingan antara partai politik dengan kader yang memiliki kedekatan dengan elite partai politik sehingga yang akan menjadi korban adalah mereka yang dipercaya rakyat namun tidak dipilih oleh partai politik. 16. Bahwa apabila mencermati perkara a quo, tidak ada parameter yang jelas dan tegas mengenai penerapan “proporsional tertutup”, sehingga berimplikasi nanti jika perkara a quo dikabulkan, maka elite politik dalam partai terpilih akan menentukan sesuka hati mereka calon-calon yang dapat duduk sebagai wakil rakyat tanpa adanya syarat yang jelas dan terukur yang harus dipenuhi, partisipasi aktual di partai, dan keinginan rakyat yang memberikan suara bagi partai politik tersebut. Sehingga akhirnya, penentuan calon terpilih akan ditentukan oleh elite politik, atau at the best hanya dikembalikan pada ketentuan dalam AD/ART partai politik maupun kebijakan partai. Wakil rakyat yang duduk akhirnya disuguhkan oleh partai politik dengan tidak jelas asal usulnya maupun pertanggungjawabannya kepada rakyat. Hal ini jelas telah bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat. 17. Dengan demikian, apabila perkara a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka tidaklah lagi pantas dikatakan 324 bahwa pemilu kita "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" namun seharusnya "dari parpol, oleh parpol, untuk parpol". G. Para Pihak Terkait berpandangan perkara a quo bertujuan untuk melahirkan kebebasan mutlak elite partai politik yang akan mengeliminir hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih sehingga bertentangan dengan asas-asas pemilu yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 1. Bahwa prinsip bernegara bangsa Indonesia ialah mengedepankan asas demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang tertinggi yang pelaksanaannya didasarkan pada konstitusi (Vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Salah satu prasyarat bagi adanya negara demokrasi adalah diadakannya pemilu yang demokratis. Mengutip pendapat Robert A. Dahl bahwa: “dalam sistem politik yang demokratis, kontrol terhadap pemerintah dalam membuat keputusan tidak bisa diabaikan, pemerintah harus dipilih secara teratur melalui pemilihan yang adil, terbuka dan ada pembatasan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan, terdapat hak memilih dan hak dipilih bagi warga negara yang telah memenuhi syarat (dewasa), termasuk pula hak warga negara untuk mengekspresikan kebebasan politiknya, termasuk mengkritik aparat kekuasaan negara, ada akses untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tertentu, lalu pada akhirnya, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk membentuk dan bergabung ke dalam kelompok-kelompok yang otonom, termasuk bergabung dalam partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan mempengaruhi pemerintah.” (Sri Hastuti P., “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu”, Jurnal Hukum, No. 25, Vol. 11, Tahun 2004, halaman 137) (Bukti PT-22) 2. Pemilu merupakan perwujudan demokrasi dianggap sebagai sarana atau prosedur ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara tertib dan damai. Dengan diselenggarakannya pemilu, maka diharapkan proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara tidak menimbulkan perpecahan atau gejolak. 325 Konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Mengutip pendapat Prof. Bagir Manan dalam salah satu kuliah umumnya, beliau menyatakan bahwa negara demokratis ialah negara yang menempatkan kekuasaan tertingginya pada rakyat. Pernyataan ini jelas mengindikasikan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diposisikan sebagai syarat bagi suatu negara yang hendak menganut sistem demokrasi. 3. Bahwa pemilu adalah salah satu cara memilih pejabat publik yang akan duduk di lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah) maupun di lembaga legislatif (DPD, DPR, maupun DPRD) serta salah satu perwujudan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Melalui pemilu diharapkan mampu menghasilkan pejabat dan perwakilan yang memiliki figur negarawan, profesional, berintegritas, serta benar-benar mampu mewakili dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Menurut Harmaily dan Kusnardi, pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat atas semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. (Titik Triwulan Tutik, “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, Jakarta: Kencana, 2010, halaman 331) 4. Bahwa menurut Ahmad Rozak, pemilu dapat dijadikan tolak ukur perkembangan demokrasi suatu negara, khususnya Indonesia. Terdapat tiga aspek yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Ketiga aspek tersebut ialah: a. anggota partai, simpatisan, atau kader partai politik yang kehilangan hak untuk menyalurkan aspirasi dan hak untuk merumuskan kebijakan/keputusan partai, termasuk untuk menjadi wakil rakyat yang akan diusung oleh partai politik tempatnya bernaung; 326 b. rakyat sebagai pemilih yang tidak bebas dan langsung memilih calon pemimpinnya atas dasar pilihan yang heterogen dan rakyat yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas kehilangan kesempatan sebagai pemimpin; dan c. negara yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh aset atau talenta berkualitas pemimpin atas hasil pilihan rakyat banyak. (Widya Hartato dan Ratna Yuniarti, “Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional,” Media Keadilan 11, No. 1 (2020), halaman 86) (Bukti PT-23) 5. Jika kita melihat dari perspektif yang demikian, konstruksi dalam perkara a quo justru menunjukkan adanya keinginan untuk menghancurkan sistem yang demokratis. Sebab, partai politik kemudian memiliki kebebasan untuk tidak memberikan kepastian hukum mengenai kriteria seperti apa yang dapat dikatakan “demokratis dan terbuka” dalam sistem proporsional tertutup ketika melakukan penentuan wakil rakyat. Juga, menjadi pertanyaan apakah kriteria “demokratis dan terbuka” tersebut hanya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan elite politik? Jika benar demikian maka pemusatan pengalihan kekuasaan kepada elite partai politik untuk menentukan wakil rakyat, berimplikasi elite partai politik dapat dengan mudah menggunakan privilege yang dimilikinya untuk menghimpun atau mengarahkan anggotanya agar menyetujui wakil rakyat yang ditunjuk, baik dengan bujukan, ancaman, paksaan, ataupun persekongkolan. Lantas menjadi pertanyaan ialah bagaimana mungkin mewujudkan dan mencapai bakal-bakal calon pemimpin yang kompeten dan berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat apabila mekanisme penunjukannya sejak tahap internal partai politik tidak mencerminkan ke arah tersebut. Dengan mekanisme yang demikian setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) pihak yang dirugikan, yakni: a. Pemilihan umum yang diyakini oleh banyak orang di dunia dijadikan sebagai salah satu instrumen penting dalam pergantian pemerintahan; b. Susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah; 327 c. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (checks and balances) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara baik. (Widya Hartati dan Ratna Yuniarti, Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No.1, Tahun 2020, hlm. 86) (Bukti PT-23). 6. Bahwa sejatinya suatu negara yang menganut sistem demokrasi sudah seharusnya memegang teguh asas kedaulatan rakyat yang menjamin hak-hak seluruh warga negaranya. Akan tetapi perkara a quo justru ingin memasifkan beberapa kecacatan yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Ketidakjelasan dan kekaburan "proporsional tertutup" telah menyimpang dari asas-asas pemilihan umum yang langsung-umum-bebas-rahasia- jujur-dan-adil (LUBER JURDIL) karena pemilu adalah semu semata dimana wakil rakyat telah ditentukan sepihak oleh oligarki partai politik, sementara rakyat (setidak-tidaknya anggota parpol, kader, atau simpatisan) hanya berhak memilih dari apa yang sudah disuguhkan tanpa memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan partai politik atau setidaknya memilih wakil rakyat dalam pemilu. b. Ketidakjelasan dan kekaburan proporsional tertutup telah mengakibatkan hilangnya partisipasi masyarakat (rakyat sebagai pemilik suara) atau setidak-tidaknya anggota partai politik, kader, pengurus, atau simpatisan partai politik untuk diusung atau memilih secara demokratis wakil rakyatnya sendiri. c. Akan adanya kecenderungan bahwa siapapun yang kemudian hendak menjadi wakil rakyat haruslah mempunyai relasi yang dekat dengan ketua umum partai politik atau setidak-tidaknya elite politik di dalam partai. 7. Strategisnya peran dan kedudukan yang dimiliki oleh elite partai politik di satu sisi, dan tidak adanya aturan hukum yang mengikat kuat untuk mewajibkan 328 partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat di sisi lainnya, dapat berdampak pada terciptanya organisasi partai politik yang oportunistis. Padahal, idealisme atau cita-cita awal dibentuknya partai politik adalah untuk dijadikan sebagai instrumen politik demokratis yang diharapkan mampu menjembatani antara kepentingan rakyat dan negara. Begitupun pada saat dilakukan upaya untuk memperkuat derajat pelembagaan partai politik ke dalam suatu undang-undang, keinginan untuk memperkuat dan mendekatkan relasi rakyat dan negara dalam sebuah negara demokrasi dengan partai politik sebagai instrumennya merupakan sesuatu yang sangat diperhitungkan. Hal ini menjadi sangat jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut “UU 2/2011”) (Bukti PT-08) yang dalam kaitannya dengan perkara a quo, partai politik tidak boleh menentukan keberpihakannya terhadap kelompok tertentu semata (anggota partai), karena dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa apa yang diperjuangkan oleh partai politik bukan hanya kepentingan (aspirasi) politik anggota partai, melainkan juga masyarakat, bangsa, dan juga negara. (Ibnu Ubaidillah, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”, Eduprof: Islamic Education Journal, Vol. 2 No.1, Tahun 2020, halaman 170-177) 8. Demokrasi internal yang terkait dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu hal vital untuk melihat apakah sebuah partai politik sudah terlembaga secara demokratis ataukah belum. Hal ini pun, dalam keadaan saat ini, masih terbukti cacat. Kita dapat berkaca dari demokrasi internal pada partai politik di Indonesia, mekanisme pengambilan keputusan untuk memilih ketua umum telah diwajibkan oleh UU 2/2011, yaitu harus didasarkan pada AD/ART partai politik. Kewajiban tersebut tercantum pada Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang berbunyi “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.” (Bukti PT-8). Implikasinya kemudian, ketua umum partai politik berhak menentukan calon presiden yang akan diusungnya sehingga akhir-akhirnya Indonesia hanya memiliki 2 (dua) pasang calon pada pemilu tahun 2014 dan 2019. Jika 329 demokrasi internal partai politik saja masih cacat seperti ini, bagaimana nanti jika diterapkan proporsional tertutup? Hal ini kemudian memunculkan potensi penurunan demokratisasi pemilihan, di mana pemilihan yang diharapkan menggunakan mekanisme yang demokratis pada akhirnya terjebak ke dalam pemilihan yang lebih didasarkan pada faktor- faktor di luar kualitas dan kapasitas seperti kedekatan, relasi, kekuatan finansial ataupun hal-hal lainnya yang tidak relevan dengan ideologi, visi-misi, ataupun platform partai politik. Karenanya, para Pihak Terkait melihat bahwa keinginan para Pemohon dalam perkara a quo sebenarnya adalah agar wakil rakyat dapat diisi oleh orang- orang yang tidak dikehendaki oleh pemilih (voters). 9. Dengan demikian, apabila perkara a quo dikabulkan, maka akan menyebabkan hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih termasuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang adil, terbuka, dan demokratis serta serta asas-asas pemilu yang luber jurdil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjadi tereliminasi dan terabaikan secara sistematis. H. Proporsional Terbuka Bukan Alasan dari Terpilihnya Anggota DPR dan/atau DPRD yang Tidak Kompeten dan Tidak Berkualitas 1. Dalam permohonan a quo poin 3 halaman 4, dikatakan bahwa: “... Pemilu seharusnya menghadirkan anggota legislatif yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Pemohon mengharapkan calon yang dipilih dalam Pemilu yang menentukan jalannya pemerintahan haruslah orang- orang yang berkualitas dan berjuang untuk rakyat.” Padahal secara peraturan perundang-undangan hal tersebut telah diakomodir, melalui kewenangan yang diberikan terhadap partai politik untuk melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota legislatif untuk dapat mewakili partainya dalam kontestasi pemilu. 2. Menurut Pasal 29 ayat (1) UU 2/2011 (Bukti PT-08), partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; 330 d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dengan dasar ketentuan di atas, maka tanggung jawab untuk memastikan bakal calon anggota legislatif yang berkualitas berada di tangan partai politik. Oleh karenanya, alasan para Pemohon yang menyatakan buruknya sistem proporsional terbuka, yang mengakibatkan terpilihnya orang yang tidak kompeten adalah alasan yang tidak valid. 4. Dalam hal partai politik melakukan rekrutmen bakal calon legislatif yang baik, maka siapapun calon yang dipilih rakyat akan menjadi calon wakil rakyat yang berkompeten juga. 5. Sayangnya calon anggota DPR RI maupun DPRD yang menang karena popularitas namun tanpa kompetensi, sudah melewati proses rekrutmen oleh partai politik yang mengusungnya. 6. Dalam hal proses rekrutmen partai buruk, sebagaimana meloloskan mereka yang tidak berkompeten untuk menjadi bakal calon anggota legislatif, maka proporsional tertutup akan menghasilkan anggota legislatif yang tidak berkompeten juga. 7. Para Pihak Terkait dalam hal ini juga ingin membuktikan bahwa proses rekrutmen yang baik yang disertai dengan pendampingan Dewan Pimpinan Partai sebagai struktur partai politik, dapat menghasilkan kinerja anggota legislatif yang baik, bukan dengan mengubah sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. 8. Pihak Terkait I sebagai partai politik dalam melakukan proses perekrutan bakal calon legislatif (bacaleg) melakukan tahapan seleksi antara lain: (a) pemberkasan; (b) wawancara panelis; dan (c) pemeriksaan latar belakang (background checking). 9. Dalam hal pemeriksaan kompetensi bacaleg Pihak Terkait I, dilakukan wawancara oleh panelis/ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kompetensi setiap bacaleg tersebut. Proses seleksi bacaleg memegang peranan sangat penting dalam memilih kader-kader yang akan mewakili Pihak Terkait I sebagai partai politik peserta pemilu. Karenanya untuk memilih yang terbaik maka Pihak Terkait I meminta penilaian dari orang-orang yang kompeten dari berbagai bidang untuk proses seleksi ini. Adapun beberapa contoh panelis tersebut sebagai berikut: 331 a. Bapak Saidiman sebagai pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC); b. Bapak Savic Ali sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; c. Bapak Hasan Nasbi sebagai CEO Cyrus Network; d. Ibu Ani Soetjipto sebagai Dosen FISIP Universitas Indonesia (UI); e. Bapak Aditya Perdana sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI periode 2017-2020 dan staf pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI; f. Ibu Inayah Wahid sebagai aktivis, seniman, dan sekaligus putri bungsu dari Bapak Presiden Abdul Abdurrahman Wahid; g. Bapak Donal Fariz sebagai Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch; dan masih banyak lagi. 10. Dari proses tahapan-tahapan rekrutmen Pihak Terkait I tersebut, diperoleh calon-calon anggota legislatif yang dianggap kompeten untuk dapat menjadi anggota dewan mewakili Pihak Terkait I. Hal ini terbukti dari beberapa anggota DPRD Pihak Terkait I yang menunjukkan kinerja baiknya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Misalnya anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah banyak melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelaksanaan Formula E, kinerja BUMD, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengadaan air bersih, pembangunan infrastruktur, serta menerima 991 aspirasi dan 69 aduan untuk semester 1 tahun 2022; menyelesaikan 1.935 aduan pada tahun 2021 dan menyelesaikan 2125 aduan pada tahun 2020 (Bukti PT-16 sampai PT-18). Selain di DKI Jakarta, anggota DPRD Kota Bandung juga memiliki kinerja baik dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Hal ini dapat dilihat melalui kritik terhadap pelaksanaan e-budgeting APBD Pemerintah Kota Bandung, kritik terhadap penanganan banjir, memperjuangkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang berkaitan dengan kesehatan (Bukti PT-19). 11. Bahwa kinerja anggota-anggota dewan Pihak Terkait I yang terpilih dalam pemilu termasuk Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV dapat dipantau oleh rakyat dari publikasi laporan-laporannya di media sosial dan liputan di media massa, maupun dalam laporan kinerja tahunan (Bukti PT-16 332 sampai PT-19) sehingga rakyat dapat ikut menilai dan memantau kualitas dan kompetensi wakil rakyat pilihannya, apakah sudah bekerja dan berjuang untuk kepentingan rakyat, yang dapat menjadi referensi dalam menentukan pilihannya dalam pemilu berikutnya. Dengan sistem proporsional terbuka maka calon-calon wakil rakyat dalam pemilu akan berlomba menunjukkan kinerja dan kompetensinya kepada rakyat agar dipilih oleh rakyat. 12. Data di atas menunjukan bahwa Pihak Terkait I berhasil menciptakan kinerja yang baik dari anggota legislatif melalui sistem rekrutmen yang baik menggunakan sistem pemilu dengan mekanisme proporsional terbuka. Hal ini membuktikan bahwa sistem proporsional tertutup bukan faktor dalam menciptakan anggota legislatif yang kompeten. 13. Oleh karenanya, alasan para Pemohon dalam Permohonan PUU 114 yang menginginkan adanya sistem proporsional tertutup untuk mewujudkan kinerja anggota dewan yang baik adalah tidak beralasan menurut hukum. I. Proporsional Tertutup tidak Menjamin Ketidakadaan Polarisasi dan Penggalangan Massa 1. Terdapat dalam Permohonan a quo bahwa para Pemohon mengkhawatirkan pemilu yang dilakukan secara proporsional terbuka akan menimbulkan keberadaan polarisasi dan penggalangan massa yang mengoyak rasa kesatuan dan persatuan masyarakat (Vide Poin 13 halaman 7 Perbaikan Permohonan PUU 114). Namun, tidak ada jaminan bahwa penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional tertutup maka isu polarisasi dan penggalangan massa akan teratasi. Pun, para Pemohon tidak memberi penjelasan mengapa sistem proporsional tertutup akan menjawab kekhawatirannya. 2. Nyatanya maupun pemilihan umum dilakukan tanpa pengetahuan masyarakat akan calon yang akan diberi jabatan, partai politik tetap akan harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tingkat elektabilitas tertinggi sehingga tetap ada potensi polarisasi dalam masyarakat dan praktek penggalangan dana guna kampanye. 3. Bahwa dengan dasar logika uraian di atas dapat dilihat bahwa yang berperan untuk memitigasi polarisasi dan penggalangan dana ialah berada di tangan partai politik, bukan di calon anggota legislatif/eksekutif, pula jika diketahui bahwa ada calon anggota legislatif/eksekutif yang menyebabkan adanya 333 polarisasi atau penggalangan dana, partai politik memiliki hak untuk bertindak tegas terhadap calon tersebut. 4. Oleh karenanya, alasan para Pemohon menginginkan adanya sistem proporsional tertutup untuk mewujudkan ketidakadaan polarisasi dan penggalangan massa tidak beralasan menurut hukum. I. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Melanggar Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional 1. Terurai dalam Pasal 25 huruf (b) International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) (Bukti PT-11b), yang mana Indonesia sudah meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (UU Ratifikasi ICCPR) (Bukti PT-11a), dinyatakan bahwa: “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions to vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.” 2. Lebih lanjut lagi, pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) (Bukti PT-09) menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 3. Jika diberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup maka hak setiap warga untuk dipilih dalam pemilihan umum secara langsung akan ditiadakan karena yang akan dipilih hanyalah partai politiknya, dan partai politiknya lah yang akan memilih siapa yang dapat mewakilkan mereka sebagai anggota legislatif. 4. Bahwa para anggota-anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia atau Pihak Terkait I pada saat ini sudah bisa menempati posisinya berkat haknya untuk dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga sekarang ada potensi yang akan menghilangkan hak tersebut jika pada pemilu di masa depan menggunakan sistem proporsional tertutup. 334 5. Maka dari itu jika ingin dilakukan judicial review perihal penerapan proporsional terbuka menjadi tertutup, UU Ratifikasi ICCPR dan UU HAM harus diajukan permohonan uji materiil juga. 6. Bahwa Indonesia mengadopsi ICCPR secara utuh tanpa ada pengecualian (reservation), sehingga Indonesia secara hukum internasional sudah mengikat dirinya untuk menegakkan seluruh ketentuan ICCPR. Jika Indonesia tidak mematuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) ICCPR maka Indonesia sama saja melanggar hukum internasional yang mana Indonesia sudah mengikatkan dirinya. 7. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) (Bukti PT-12), Indonesia tidak boleh menjustifikasikan kegagalannya untuk melakukan komitmen yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian internasional dengan alasan ketentuan hukum internalnya. Maka dari itu Indonesia tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) ICCPR dengan alasan hukum domestik Indonesia yang mewajibkan pelanggaran tersebut. Walaupun Indonesia belum memasuki tahap aksesi dan ratifikasi VCLT, ketentuan VCLT merupakan sebuah hukum internasional kebiasaan (Customary International Law) yang berarti ketentuan VCLT wajib ditaati walaupun belum diratifikasi Indonesia. 8. Oleh karena itu, jikalau Indonesia tidak memberlakukan sistem pemilu proporsional terbuka maka hak rakyatnya untuk dipilih secara langsung akan hilang, yang mana itu merupakan hak asasi manusia dan juga hak yang diperteguh dalam hukum internasional. Para Pihak Terkait berpandangan bahwa hak asasi manusia dan keterikatan Indonesia dengan hukum internasional adalah suatu hal yang layak dijunjung tinggi, dan maka itu lah sudah selayaknya diberlakukan sistem proporsional terbuka dalam pemilu. J. Perubahan Sistem Pemilu tidak Menjamin Upaya Pencegahan Politik Uang 1. Para Pemohon dalam perbaikan permohonannya (Poin 32 halaman 22 Permohonan PUU 114) menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka menyebabkan politik uang dan mendorong terjadi tindak pidana korupsi. 2. Namun sebagaimana disampaikan oleh Titi Anggraini, S.H., M.H. selaku ahli Hukum Pemilu: 335 “politik uang sebenarnya juga menghinggapi sistem proporsional tertutup ketika diterapkan pada Pemilu 1999. Politik uang yang besar terjadi karena para calon anggota legislatif berebut untuk mendapatkan nomor urut kecil. Karena untuk beli nomor urut kecil itu mahal sekali. Itu ruang yang diprivatisasi luar biasa tidak bisa dijangkau publik.” Menurut Titi Anggraini, mengubah sistem untuk mencegah politik uang bukanlah jawaban, dan untuk memberantas politik uang, harus dilakukan penegakan hukum secara komprehensif. (https://perludem.org/2017/03/20/perludem-politik-uang-dalam-sistem- proporsional-tertutup-lebih-besar/) (Bukti PT-27). 3. Hal ini menunjukan bahwa argumentasi “sistem proporsional terbuka menyebabkan politik uang dan mendorong terjadi tindak pidana korupsi” harus dianggap tidak beralasan menurut hukum dan tidak perlu dipertimbangkan. K. Penerapan Sistem proporsional tertutup merupakan pelanggaran asas- asas pemilu LUBER JURDIL dan pembangkangan terhadap prinsip demokrasi karena melahirkan otoritarianisme elite partai politik dan tidak pernah menjadi opsi dalam penyusunan UU Pemilu 1. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mekanisme dan ketentuan mengenai sistem pemilihan umum telah melalui proses yang sangat panjang melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam risalah sidang UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya Rapat Kerja 1, 3, 5, 15, dan 19 yang membahas mekanisme pemilihan, perdebatan terpecah antara pembahasan mekanisme proporsional terbuka murni dan proporsional terbuka terbatas yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa baik original intent UUD 1945 dan legislative intent UU Pemilu senada untuk mendukung pelaksanaan proporsional terbuka. 2. Bahwa penerapan mekanisme proporsional tertutup akan bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan 336 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, adapun masing-masing asas tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Langsung artinya pemilih memilih secara langsung tidak diwakilkan walaupun dalam keadaan cacat atau sakit. b. Umum artinya dilakukan serentak dalam wilayah RI untuk Pemilu dan hanya di provinsi atau kabupaten kota untuk pilkada. c. Bebas artinya tidak ada intimidasi atau diarahkan ke salah satu calon tertentu. d. Rahasia artinya calon pilihan pemilih tetap terjaga kerahasiaanya tanpa ada yang mengetahui siapa memilih siapa. e. Jujur penekanannya untuk peserta atau kontestan, panitia, lembaga pemilu dan pemerintah yang dalam hal ini pemilu dilaksanakan secara Jujur tidak bermain curang f. Adil artinya semua pemilih maupun kontestan memiliki hak yang sama. 3. Sistem proporsional tertutup akan menghilangkan asas langsung, bebas, dan jujur dimana dengan mekanisme yang demikian rakyat tidak dapat memilih wakil-wakil rakyat yang hendak dipilihnya untuk menjadi wakil rakyat di DPR karena rakyat dipaksa hanya untuk memilih partai-partai politik sedangkan rakyat tidak mengetahui bahkan tidak kenal dengan wakil-wakil rakyat yang terpilih nantinya. Terlebih lagi dengan mekanisme proporsional tertutup dimana kewenangan utama untuk menentukan anggota DPR/DPRD terpilih pada elite partai politik, mengakibatkan proses penyelenggaraan pemilu menjadi tidak transparan dan sangat potensial menimbulkan transaksi politik dan praktik- praktik curang yang terselubung. 4. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus menjunjung tinggi konstitusional yang memiliki beberapa syarat: a. Adanya pertanggungjawaban wakil rakyat kepada rakyat. b. Mampu mewakili dan menyampaikan aspirasi rakyat. c. Transparansi atau keterbukaan terhadap rakyat. d. Inisiatif mengubah negara menjadi lebih baik, melalui kinerja nyata yang berdampak langsung pada rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah (dalam hal ini partai politik dan penyelenggara pemilu) yang secara langsung dapat diterima, 337 dipahami, dan dibuktikan oleh rakyat, bukan dengan sistem proporsional tertutup yang justru menimbulkan kecurigaan dan ketakutan dari rakyat terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban yang dipermanis untuk memperbaiki dan meningkatkan citra partai politik semata. 5. Bahwa mekanisme pemilihan umum melalui sistem proporsional tertutup peranan calon anggota legislatif dan partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Dengan sistem proporsional tertutup, calon anggota legislatif hanya bertanggung jawab kepada partai politik dan bukan kepada rakyat, sedangkan rakyat dipaksa dengan sistem yang ada untuk memilih partai politik tertentu. Hal ini sangat berbeda dengan sistem proporsional terbuka yang memaksa calon anggota legislatif untuk melakukan pendekatan (termasuk pendidikan politik) kepada rakyat. Padahal pendidikan politik kepada rakyat merupakan salah satu tujuan politik sehingga mampu menjadi pemilih yang bijak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan menduduki kursi legislatif lima tahun kedepan selama masa kepemimpinannya. 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa opsi pemilihan dengan proporsional tertutup tidak pernah menjadi pilihan yang menjadi pembahasan yang ketat pada waktu pembentukan UU Pemilu dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon karena secara jelas bertentangan dengan asas pemilu dan sangat potential menghilangkan peran partai politik dan calon anggota legislatif untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. III. PETITUM Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, para Pihak Terkait memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus dengan amar: 1. Mengabulkan petitum para Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menerima keterangan para Pihak Terkait untuk seluruhnya; 3. Menolak permohonan dalam perkara a quo untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Error in Objecto. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 338 [2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01a sampai dengan bukti PT-34, sebagai berikut: 1. Bukti PT-01a : Fotokopi Akta Pendirian Partai Solidaritas Indonesia Nomor 14 tanggal 16 November 2014 yang dibuat di hadapan Widyatmoko, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan; Bukti PT-01b : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) nomor M.HH- 01.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia sebagai Badan Hukum; 2. Bukti PT-02a : Fotokopi Akta Risalah Rapat Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat “Partai Solidaritas Indonesia” Nomor 05 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang; Bukti PT-02b : Fotokopi Keputusan Menkumham nomor M.HH-18.AH- 11.01 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia; 3. Bukti PT-03a : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat “Partai Solidaritas Indonesia” Nomor 06 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang; Bukti PT-03b : Fotokopi Keputusan Menkumham nomor M.HH- 18.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022; 4. Bukti PT-04 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-3766 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024; 5. Bukti PT-05 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 6. Bukti PT-06 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“Perppu 1/2022”); 7. Bukti PT-07 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”); 339 8. Bukti PT-08 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU 2/2011”); 9. Bukti PT-09 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”); 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“Peraturan MKRI 2/2021”); 11. Bukti PT-11a : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Bukti PT-11b : Fotokopi International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR); 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Vienna Convention on the Laws of Treaties 1969 (“Vienna Convention”); 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 57/PUU-XVII/2019; 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 22-24/PUU-VI/2008; 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Putusan MKRI Nomor 1-2/PUU-XII/2014; 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Laporan Kinerja Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia Tahun 2020; 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Laporan Kinerja Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia Tahun 2021; 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Laporan Kinerja Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia Tahun 2022; 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Laporan Kinerja 2 Tahun Anggota DPRD Kota Bandung Partai Solidaritas Indonesia (tahun 2019-2021); 20. Bukti PT-20 : Fotokopi “Partai Politik dan Demokrasi, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah”, Vol. 16, No. 3, September 2018 Sumber: file:///home/chronos/u- 1bfc45ab689a8f2f86e6dfda84c96597e33ffe25/MyFiles/Do wnloads/6822-14155-1-SM.pdf; 21. Bukti PT-21 : Fotokopi “Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis”, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2012, halaman 34 Sumber: https://library.fes.de/pdf- files/bueros/indonesien/09836.pdf; 22. Bukti PT-22 : Fotokopi “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu”, Jurnal Hukum, No. 25, Vol. 11, Tahun 2004 Sumber: https://media.neliti.com/media/publications/85238-ID- pemilu-dan-demokrasi-telaah-terhadap-pra.pdf; 340 23. Bukti PT-23 : Fotokopi “Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional,” Media Keadilan 11, No. 1 (2020) Sumber: file:///home/chronos/u- 1bfc45ab689a8f2f86e6dfda84c96597e33ffe25/MyFiles/Do wnloads/2158-6849-2-PB.pdf; 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Buku III Jilid II Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 terbitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sumber: https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/naskah_Nask ah%20Komprehensif%20Buku%203%20Jilid%202.pdf; 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 terbitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sumber: https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/naskah_Nask ah%20Komprehensif%20Buku%205.pdf; 26. Bukti PT-26 : Fotokopi “Baleg Bersama Pemerintah Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021” tanggal 9 Maret 2021 Sumber: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32056/t/Baleg+Bersa ma+Pemerintah+Cabut+RUU+Pemilu+dari+Prolegnas+Pr ioritas+2021; 27. Bukti PT-27 : Fotokopi “PERLUDEM: Politik Uang dalam Sistem Proporsional Tertutup Lebih Besar” tanggal 20 Maret 2017 Sumber: https://perludem.org/2017/03/20/perludem- politik-uang-dalam-sistem-proporsional-tertutup-lebih- besar/; 28. Bukti PT-28 : Fotokopi “Kepercayaan Publik pada KPK, DPR, dan Partai Politik” tanggal 22 Oktober 2019 Sumber: https://saifulmujani.com/kepercayaan-publik-pada-kpk- dpr-dan-parpol/; 29. Bukti PT-29 : Fotokopi “Berapa Banyak Warga yang Percaya Partai Politik? Ini Hasil Surveinya” tanggal 13 Juli 2022 Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/be rapa-banyak-warga-yang-percaya-partai-politik-ini-hasil- surveinya; 30. Bukti PT-30 : Fotokopi “Aspirasi Publik terkait Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pilkada - Temuan Survei Nasional 1- 3 Februari 2021” Sumber: https://indikator.co.id/wp- content/uploads/2021/02/Materi-Rilis-Indikator-Feb_08- 02-2021.pdf; 31. Bukti PT-31 : Fotokopi “Pemilu 2024, Terbuka vs Tertutup” tanggal 25 Oktober 2022 Sumber: https://m.mediaindonesia.com/opini/532189/pemilu-2024- terbuka-vs-tertutup; 341 32. Bukti PT-32 : Fotokopi “8 Fraksi DPR Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Kecuali PDI-P” tanggal 3 Januari 2023 Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/19513371/8 -fraksi-dpr-tolak-sistem-proporsional-tertutup-kecuali-pdi- p; 33. Bukti PT-33 : Fotokopi “Kirim Surat ke MK, Nasdem Minta Yuwono Pintadi Dicoret dari Daftar Pemohon Uji Materiil” tanggal 4 Januari 2023 Sumber: https://politik.rmol.id/read/2023/01/04/559249/kirim-surat- ke-mk-nasdem-minta-yuwono-pintadi-dicoret-dari-daftar- pemohon-uji-materiil; 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR RI mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU Tentang Pemilihan Umum pada Kamis 20 juli 2017. [2.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Muhammad Sholeh menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Januari 2023 dan didengarkan dalam persidangan pada 23 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dirubah oleh UU No 7 tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), juga Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. 342 2. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 3. Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengikutkan PEMOHON menjadi pihak terkait dalam permohonan perkara nomor: 114/PUU/XX/2022 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. B. PERMOHONAN MENJADI PIHAK TERKAIT. 1. Bahwa, pada tanggal 1 Nopember 2022 diajukan permohonan pengujian Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang oleh Mahkamah Konstitusi diregistrasi pada tanggal 14 Nopember 2022 dengan nomor perkara: 114/PUU-XX/2022. 2. Bahwa, PEMOHON I, DEMAS BRIAN WICAKSONO yang beralamat di Perum Tiara Brawijaya Blok Anggrek No 5 Bakungan Glagah Banyuwangi Jawa Timur. PEMOHON II, YUWONO PITANDI Jl. Kapuas IV komplek Dolog No 140 desa Lingkar Barat Kecamatan gading Cempaka kota Bengkulu Propinsi Bengkulu. PEMOHON III, FAHRUDRRAZI, yang beralamat di jalan Irian Tanjung Agung Sungai Serut kota Bengkulu propinsi Bengkulu. PEMOHON IV, IBNU RACMAN JAYA, yang beralamat di Kampung Kalibata Srengseng Sawah, Jagakarsa, kota Jakarta Selatan. PEMOHON V, RIYANTO yang beralamat di dukuh esaantren desa Sragih kecamatan Sraguih kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. PEMOHON VI, NONO MARIJONO yang beralamat di Bomar 4 Residen Blok F 1 kelurahan Kalibaru kecamatan Cilodong kota Depok propinsi Jawa Barat. 3. Bahwa, PEMOHON di dalam permohonannya menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang No 7 tahun 2017. 4. Bahwa, PIHAK TERKAIT, berkepentingan terhadap permohonan nomor perkara: 114/PUU-XX/2022. Karena materi Pasal yang diuji berkaitan dengan 343 permohonan PIHAK TERKAIT yang pernah uji pada perkara No 22/PUU- VI/2008 dan dikabulkan sebagaian oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa, jika merujuk pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menyatakan. “dalam keadaan tertentu Mahkamah dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai pihak terkait’. 6. Bahwa dalam Pasal Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan; Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu, perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. 7. Bahwa, dikarenakan PIHAK TERKAIT berkepentingan terhadap permohonan PEMOHON dengan nomor: 114/PUU-XX/2022, sebab jika permohonan a quo dikabulkan oleh Makhkamah Konstitusi, itu berarti putusan a quo sama halnya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah dimohonkan oleh PIHAK TERKAIT dengan Nomor; 22/UU-VI/2008. 8. Bahwa, akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 22/PUU-VI/2008, pemilu legislatif tahun 2014 dan pemilu legislatif tahun 2019 menggunakan system proporsional terbuka, baik caleg dan pemilu senang dengan berjalannya system proporsional terbuka. 9. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar memberikan ijin kepada PIHAK TERKAIT menjadi PIHAK TERKAIT di dalam perkara nomor; 114/PUU-XX/2022 C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON. 1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 344 c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara. 2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 3. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa, PIHAK TERKAIT adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Surabaya dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3515110211750003. 5. Bahwa, PIHAK TERKAIT pada tahun 2008 mengajukan permohonan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6. Bahwa, permohonan Perkara: 22/PUU-VI/2008 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 23 Desember 2008. Yang awalnya pemilu menggunakan system nomor urut berubah menjadi suara terbanyak (proporsional terbuka). 10. Bahwa, sekarang ini di Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017 khsusunya 345 Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3). Dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. 11. Bahwa, menurut PIHAK TERKAIT, jika dibaca dengan seksama, Pasal-Pasal yang dimohonkan dalam permohonan nomor 114/PUU-XX/2022 yang sekarang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU pemilu berkaitan dengan perkara yang pernah dimohonkan oleh PIHAK TERKAIT pada tahun 2008 dengan nomor perkara: 22/PUU-VI/2008. 12. Bahwa, diberlakukannya ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilihan Umum adalah implementasi dari putusan nomor perkara; 22/UU-VI/2008 yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT waktu itu. 13. Bahwa, perjuangan pemberlakukan system proporsional terbuka dalam pemilu legislatif adalah perjuangan panjang. Bertahun tahun masyarakat menginginkan dalam pemilu legislatif agar kedaulatan rakyat benar-benar bisa terwujud, rakyat tidak sekedar dimanfaatkan setiap 5 tahun sekali datang ke TPS untuk mencoblos gambar partai politik. Saat itu rakyat tidak bisa menentukan wakil rakyat yang dikehendaki, rakyat hanya disuruh pasrah kepada partai politik tentang siapa-siapa yang harus duduk di parlemen. 14. Bahwa, perjuangan panjang itu akhirnya dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor; 22/PUU-VI/2008, oleh karenanya sejak pemilu 2009 mulailah diberlakukan system proporsional terbuka, rakyat senang karena bisa menentukan sendiri para wakilnya. Para caleg juga senang, sebab nomor urut buncit peluangnya sama dengan nomor urut satu, yang terpenting adalah kerja dan kerja mendekati warga agar bisa mendapatkan suara terbanyak saat pemilihan umum. 15. Bahwa dari berbagai argumentasi di atas, PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian nomor perkara; 114/PUU-XX/2022 khususnya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, 346 Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU pemilu terhadap UUD 1945. D. Pokok Permohonan; Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2) (1) Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. (3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pasal 342 (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341l ayat (1] huruf b untuk Pasangan calon memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon.,: (2) surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat (I) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama alon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan (3) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan KPU Pasal 353 (1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: 347 a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan). c. mencoblos satu kali pada nomor, warna, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD. Pasal 386 ayat (2) huruf b (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara. (2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan. (3) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila: , a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan - b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU. Pasal 420 huruf c Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: a) penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik. 348 b) membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya. c) hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.: d) nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ke tiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. Pasal 422 Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing- masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Pasal 426 (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri; c) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, d) terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap., (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah' ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum. (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. 349 (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) drganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikuttnya. (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). E. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut: 1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “rechsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “machtsstaat” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum. 2. Bahwa, dalam permohonan nomor 114/PUU-XX/2022 halaman 12 angka 32– 46, PARA PEMOHON antara lain menyampaikan ketidaksetujuannya penerapan system proporsional terbuka antara lain, Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Politik Uang (Money Politics) dan Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 3. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak, telah menjadikan Pemilu legislatif sebagai "perang terbuka" antar caleg antar partai politik dan bahkan antar caleg antar partai politik. Sistem ini telah menjadikan pemilu sebagai "pasar bebas" kompetisi politik yang sangat rentan terhadap konflik sosial, masifnya politik uang, secara individualis bersaing untuk memenangkan kontestasi 350 politik dengan berbagai cara dan intrik, termasuk melakukan praktik politik uang (money politics). 4. Bahwa, PARA PEMOHON menuduh, jika system proporsional terbuka menjadikan perang terbuka antar caleg, pemilu menjadi pasar bebas, masif money politik, caleg individualis. Bahwa, perang terbuka antar caleg apakah itu salah? Apakah itu melanggar UUD 1945? Perang terbuka menurut PIHAK TERKAIT adalah sesuatu yang baik, agar masing-masing para caleg berlomba-lomba mencari simpati pemilih, pemilu menjadi pasar bebas, juga tidak ada yang salah dalam sebuah kompetisi. Bukankah dalam UU pemilu sudah diatur tidak boleh melakukan black campaign, tidak boleh melakukan fitnah, tidak boleh merusak atribut partai lain dll. ibarat permainan sepak bola, pasar bebas dalam pemilu, setiap caleg dipersilahkan berlomba-lomba menggunakan strategi masing-masing dalam mencari simpati warga, jika ada pelanggaran, toh ada bawaslu yang menjadi wasit untuk memberikan sangsi. Bahwa, terkait money politik, bukahkah sudah ada ancaman pidananya dan caleg bisa digugurkan jika terbukti menggunakan uang untuk mendapatkan suara. 5. Riset yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi menemukan bahwa praktik politik uang di Indonesia sangat besar. Terdapat sebanyak 33% responden yang terpilih dalam post-election survey pasca Pemilu Legislatif 2014, mengakui pernah ditawari uang atau barang sebagai ganti suara. Angka ini sangat besar, yakni 33% dari 108 juta jumlah pemilih (62 juta orang) dari yang terdaftar pada tahun 2014. Fakta demikian menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga terbesar politik uang di dunia. Fenomena vote buying atau pembelian suara dengan membayar sejumlah uang tunai sebelum pencoblosan atau serangan fajar ini justru menjadi menjadi kegiatan utama dari Pemilu di Indonesia (Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019). 6. Bahwa, PARA PEMOHON ini lucu dengan menampilkan hasil riset BURHANUDIN MUHTADI terkait 33% dalam post-election. Dan Indonesia menurut PARA PEMOHON Indonesia menjadi negara terbesar ke tiga dalam soal politik uang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak menampilkan peringkat korupsi para elit politik, kenapa tidak menampilkan anggota DPR dan DPRD, gubernur, walikota dan bupati 351 yang terjerat kasus korupsi. tentu ini tidak berimbang dan tendensius. PARA PEMOHON, tutup mata jika money poltik dalam pemilu disebabkan prilaku korupsi elit politik yang masif akhirnya ditiru oleh masyarakat dengan meminta imbalan uang dalam memilih calon anggota legislatif. 7. Sistem pemilu proporsional terbuka berbasis penentuan berdasarkan suara terbanyak ini telah menciptakan model kompetisi antar Caleg dalam pemilu yang tak sehat. Itulah sebabnya orientasi meraih suara terbanyak telah mendorong Caleg melakukan kecurangan, seperti pembagian uang (money politics) ke pemilih agar dipilih dalam pemungutan suara. Hal ini menyebabkan pemilih bersifat pragmatis dan materialistis dalam memilih caleg. Politik uang ini juga termasuk pemberian uang ke panitia penyelenggara pemilihan, hal ini misalnya untuk memindahkan suara partai ke suara perseorangan (nomor urut atau nama orang) dalam tahap rekapitulasi suara. Apabila ketentuan Pasal a quo dibatalkan maka akan mereduksi praktik politik uang dan menjadikan Pemilu lebih bersih, jujur, dan adil. 8. Bahwa, tuduhan sitem pemilu proporsional terbuka menyebabkan kompetisi tidak sehat, sungguh mengada-ada. Justru system proporsional terbuka menjadikan pemilu menjadi sehat, sebab para caleg jauh sebelum pemilu berlangsung sudah mendekati warga. Berbeda dengan system proporsional tertutup, para caleg tidak akan melakukan kerja kerja politik mendekati warga, sehingga tidak ada kompetisi, tidak ada para caleg menyampaikan gagasan maupun program, tidak ada para caleg mencari simpati warga. 9. Bahwa, money politik masif itu menjadi tugas partai politik, tugas KPU, tugas Bawaslu agar membuat sosialisasi kepada pemilih, agar pemilih tidak memilih karena uang, agar pemilih tidak memilih poltisi busuk, agar pemilih tidak memilih caleg karbitan yang hanya muncul sok baik menjelang pemilu. 10. Dalam sebuah artikel Jurnal Integritas KPK yang ditulis oleh Almas Ghaliya Putri Sjafrina (Indonesia Corruption Watch/ICW) disimpulkan bahwa Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar terkait politik uang. Politik uang dalam Pemilu ini semakin banyak terjadi pada pemilu dengan 352 sistem proporsional terbuka, termasuk pemilu 2019. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga berdampak panjang pada lahirnya korupsi politik. Sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) kasus korupsi politik yang ditangani KPK beririsan dengan biaya pemenangan pemilu, seperti jual beli tiket pencalonan dan jual beli suara. 11. Dari aspek biaya yang harus dikeluarkan oleh Caleg, pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang berbasis suara terbanyak akan membuat Caleg mengeluarkan biaya tinggi. Sebab, sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak menitikberatkan pada individu (candidate-centered campaign), sehingga setiap Caleg berlomba-lomba untuk mengerahkan segala sumber daya supaya dapat terpilih (meraih suara terbanyak). Hal ini menyebabkan pemilu berbiaya mahal bagi Caleg. Ada banyak kebutuhan biaya yang harus ditanggung oleh Caleg, antara lain: biaya alat peraga kampanye atau media, tim kampanye, konsultan politik, branding politik, survei elektabilitas, posko pemenangan, bantuan kebutuhan masyarakat dapil untuk mendapatkan suara di masa kampanye, biaya saksi pada saat hari pemilihan pada masing-masing TPS. 12. Bahwa, PARA PEMOHON menyederhanakan persoalan system proporsional terbuka yang menyebabkan biaya politik tinggi, seakan jika ingin terpilih menjadi anggota dewan harus kaya raya. Ini jelas tidak benar, fakta menunjukkan banyak caleg yang bukan bermodal besar tapi bisa berhasil lolos ke parlemen, misalnya caleg PDIP JOHAN BUDI (mantan komisioner KPK) bisa mengalahkan incumbent BUDIMAN SUDJATMIKO di dapil 7 Jawa Timur. Prof. JIMLY ASSIDQIE (mantan ketua MK) bisa terpilih menjadi senator DPD dari propinsi Jakarta. Ini menunjukkan uang bukan segalahnya dalam pemilu yang penting adalah kerja politik mendekati warga. 13. Menurut riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pada 2014, rentang ongkos yang dibutuhkan seorang Caleg DPRD berkisar Rp250-500 juta dan untuk Caleg DPR mencapai angka Rp4 miliar rupiah. Angka tersebut disinyalir masih relatif kecil dibandingkan nilai modal yang sebenarnya dikeluarkan oleh para Caleg. Pramono Anung dalam Disertasinya di Universitas Padjajaran mengkonfirmasi mahalnya biaya pemilu. Menurut Pramono, ada tingkatan jumlah biaya yang 353 dikeluarkan oleh calon legislator pada saat kampanye Dana standar antara 600 juta hingga 1 miliar rupiah. Kemudian, ada yang mengeluarkan biaya diatas 1 miliar rupiah sampai 2,5 miliar rupiah, bahkan ada yang mencapai angka 6 miliar rupiah. 14. Pemilu yang berbiaya mahal tersebut sangat rentan menimbulkan korupsi. Modal yang sangat besar yang dikeluarkan oleh para Caleg dalam kontestasi pemilu mendorong lahirnya tindakan koruptif ketika Caleg tersebut menjabat. Tindakan koruptif itu dilakukan untuk mengembalikan modal biaya pemilu dan menyiapkan modal baru untuk kontestasi pada pemilu berikutnya yang juga akan membutuhkan biaya besar. 15. Bahwa, PARA PEMOHON berdalih, pemilu berbiaya mahal menyebabkan anggota dewan yang terpilih melakukan korupsi. bukankah ini soal prilaku koruptif elit politik kita, dan itu tidak ada kaitannya dengan system pemilu proporsional terbuka. Terbukti jabatan Menteri sosial yang tidak diperebutkan dalam pemilu, yang tidak mengeluarkan uang untuk menjadi Menteri, toh tetap melakukan korupsi dana bencana non alam covid 19 (JULIARI BATUBARA). Sekali lagi, soal perilaku korupsi ini adalah musuh bangsa yang tidak ada kaitannya dengan pemilu. 16. Oleh karena itu pemborosan biaya ini seharusnya dapat diminimalisir jika pemilihan hanya cukup diwakili partai politik. Setiap partai akan mengatur dana kampanye yang diperlukan secara rasional dan tertata serta tidak berlebihan. KPU sendiri akan lebih mudah mengontrol keuangan parpol sebagaimana amanah Pasal 329 s.d. Pasal 331 UU Pemilu. Hal ini akan menghadirkan kadar demokrasi yang sehat dan akuntabel. 17. Bahwa, jika sistem proporsional terbuka dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Sekali lagi, ini menunjukkkan jika PARA PEMOHON tidak memahami, bahwa demokrasi memang harus berbiaya mahal. Tapi dengan biaya mahal bertujuan mendapatkan perwakilan yang akuntabel dan demokratis. Ada tanggung jawab anggota dewan kepada pemilihnya, anggota dewan akan selalu mewarat daerah pemilihannya, sebab jika tidak dia tidak akan dipilih kembali. Berbeda dengan system proporsional tertutup yang menyebabkan tidak ada hubungan psikologis antara angota dewan dengan pemilihnya. 354 18. Bahwa pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (the process by which the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture) (Vicky Randal dan Lars Svasand, Randall, (2002). Bentuk pelemahan pelembagaan partai politik dalam sistem proporsional terbuka antara lain caleg yang terpilih dalam Pemilu tidak berperilaku dan bersikap terpola untuk menghormati lembaga partai politik, karena merasa yang menentukan terpilihnya bukan melalui kampanye yang diorganisir oleh partai politik, melainkan karena mengkampanyekan dirinya sendiri. 19. Bahwa PARA PEMOHON menuduh system proposional terbuka menjadi caleg yang terpilih tidak menghormati partai, karena merasa terpilih bukan dari kerja partai tapi hasil keringatnya sendiri. Argumentasi ini jelas tidak benar. Bukankah dalam UU pemilu partai diberikan kewenangan pergantian antar waktu (PAW). Sudah banyak anggota dewan yang di PAW karena dianggap tidak sejalan dengan garis partai. 20. Bahwa hal tersebut menyebabkan rendahnya loyalitas Caleg pada partai politik dan akan berdampak pada krisis kewibawaan lembaga partai politik. Hal ini terjadi Karena Caleg merasa Parpol hanya kendaraan dan yang menentukan keterpilihannya adalah pemilih bukan lembaga partai politik. Melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai politik. Akibatnya partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bersifat ideologis dan organ pengkaderan calon pemimpin politik. Hal tersebut menyebabkan Partai politik tak memiliki akar yang stabil dalam masyarakat. Jika partai politik mengakar kuat di masyarakat, maka pergeseran atau perpindahan dukungan dari pemilu ke pemilu akan terjadi secara terbatas karena partai mendapat dukungan stabil dari basis massa pendukungnya. 21. Sistem proporsional terbuka melemahkan identitas kepartaian (Party Identity/Party-ID) Ini adalah mengenai identitas yang bisa menguatkan demokrasi. Identifikasi diri dengan partai adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari 2021, menunjukkan bahwa party identity masyarakat Indonesia rendah. Hal ini melahirkan fenomena anti 355 partai politik atau deparpolisasi (party dealignment). Deparpolisasi membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai (Roberto Biorcio dan Renato Mannheimer, 1995, 22. Bahwa fenomena anti partai politik atau deparpolisasi berdampak buruk pada Pemilu, yang hanya bergantung pada figur atau kandidat (candidate-centered politics). Sehingga pemilih dalam memilih lebih mempertimbangkan pada caleg yang popular dan bermodal uang bukan pada kesamaan party-ID (Ramlan Surbakti dalam Hasyim Asy'ari, 2019). Hal tersebut berdampak pada partai politik yang tak lebih hanya menjadi sarana non-ideologis untuk meraih kekuasaan. Padahal partai politik adalah organisasi demokratis bertujuan untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam Pemilu sebagaimana perintah konstitusi. Sistem Proporsional Terbuka Menimbulkan Masalah Multidimensi 23. Sistem proposional terbuka berdasarkan suara terbanyak, telah menimbulkan beberapa persoalan yang kompleks. Sistem ini memunculkan "gambling atau perjudian yang mengakibatkan ekspektasi para calon anggota legislative berlebihan dan terlalu merasa percaya diri akan terpilih pada pemilihan umum. Hal ini mengakibatkan calon legislatif yang gagal mengalami depresi hingga gangguan jiwa (https://www.bbc.com. 28 Mei 2019). Hal ini tentu menjadi kontradiktif dengan tujuan Pemilu yang bertujuan mencari pemimpin yang berjuang dan mampu berpikir untuk masyarakat. 24. Bahwa ekses dari Pemilu juga melahirkan caleg yang tidak terpilih justru jadi terlilit hutang, mengemis di pinggir jalan bahkan hendak jual ginjal di luar nalar seorang yang seharusnya berpikir rasional (https://medan.tribunnews.com, 20 April 2019). Terdapat pula calon legislatif yang gagal terpilih melakukan bunuh diri, yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (detikcom, 19 Februari 2019). 25. Bahwa sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, telah memicu konflik di internal antar calon anggota legislatif Partai Politik. Konflik tersebut, dikarenakan adanya persaingan yang keras antar Calon Legislatif di Internal Partai Politik, demi memenangkan kontestasi Pemilu Legislatif. Konflik tersebut juga terjadi secara fisik kearah kriminal seperti yang terjadi dalam kasus Penganiayaan terhadap sesama calon legislatif di Surabaya- 356 Sidoarjo berkaitan dengan perebutan perolehan suara. (https://news.detik.com, tanggal 29 April 2019). Pidana penganiayaan akibat Pemilu ini juga terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. (hukumparan.com, 18 Mei 2019). 26. Bahwa, PARA PEMOHON mendalilkan jika system proporsioanal terbuka menjadi konflik internal partai meningkat. Yang menjadi pertanyaan apakah system proporsional tertutup tidak berdampak konflik internal? Bahwa, menurut PIHAK TERKAIT, system proporsional tertutup juga berpotensi konflik internal, bukankah para kader berebut mendapat nomor urut satu? Karena nomor urut satu prioritas terpilih dari pada nomor urut dua dan seterusnya. Artinya, jika pikirannya adalah konflik internal yang tidak sehat, maka dalam system apapun konflik internal partai selalu ada. Yang terpenting adalah bagaimana Undang-undang dan partai politik berperan meminimalisir konflik antar kader partai masing masing. 27. Bahwa, menurut PIHAK TERKAIT, system proporsional terbuka lebih baik dan berkeadilan karena. a. system ini mendekatkan caleg kepada pemilih, karena jauh sebelum pemilu berlangsung semua caleg dari nomor urut satu hingga terakhir berlomba-loma mencari simpati kepada pemilih. b. Setelah pemilu selesai, caleg yang terpilih selalu menyapa pemilih, karena kuatir dalam pemilu ke depan agar tetap dipilih. c. Dengan system proporsional terbuka kedaulatan rakyat benar-benar terwujud, sebab rakyat bisa memilih caleg yang terbaik, meskipun ada caleg nomor urut satu, tapi jika tidak dekat dengan pemilih dia tidak dipilih oleh pemilih. d. System ini menjadikan pemilih tidak memilih kucing dalam karung, rakyat bisa melihat rekam jejak caleg, jika ada caleg yang mendekati pemilih hanya menjelang pemilu untuk mencari simpati rakyat dia akan kalah dengan caleg yang sudah lama membangun hubungan dengan pemilih di dapilnya e. Ada yang mengatakan system proporsional terbuka menjadikan persaingan antar caleg tidak sehat. Menurut PIHAK TERKAIT, system ini justru menguji para caleg untuk bersaing secara sehat, 357 jika ada anggapan yang tidak sehat, itu karena caleg tidak terbiasa mendekatkan diri kepada warga, mereka terbiasa hidup elitis dan takut kalah bersaing dengan caleg lainnya. f. Bahwa, ada yang menuduh system proporsional terbuka menyebabkan money politik masiff terjadi dimana-mana. Menurut PIHAK TERKAIT, hal itu bukanlah sebuah alasan untuk merubah menjadi system proporsional tertutup. Soal money politik adalah mental koruptif yang terjadi di hampir semua lapisan masyarakat, tentu ini menjadi musuh bersama yang harus dihilangkan. Bukankah, perilaku koruptif elit politik yang akhirnya ditiru oleh masyarakat di dalam pemilu saat memilih caleg? 28. Bahwa, fakta membuktikan dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019 banyak caleg yang bermodal duit besar kalah dengan caleg yang tidak bermodal uang tapi dia rajin mendatangi pemilih. Ini adalah sebuah jawaban, bahwa uang bukan segalanya dalam pemilu. 29. Bahwa, menurut PIHAK TERKAIT, system proporsional terbuka menguntungkan semua partai politik dan semua caleg, sebab masing masing partai calegnya bekerja keras mendapatkan suara, jika suara caleg tinggi yang untung juga partai politiknya. Berbeda dengan system proporsional tertutup yang kerja keras hanya caleg nomor urut satu, caleg lainnya tidur karena menganggap kerja keras hanya menguntungkan caleg nomor urut satu. 30. Bahwa, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Bahwa, langsung, dan bebas dan adil bukanlah sebuah slogan dalam pemilu. Tapi ini adalah azas pemilu yang menjadi dasar sebuah keberlangsungan pemilu yang demokratis. 31. Bahwa, langsung mempunyai makna, rakyat memiih wakilnya sendiri, dalam system pemilu hak rakyat tidak boleh diwakilkan kepada partai politik. Faktanya tidak ada ketentuan apapun yang menyatakan rakyat memberikan mandat kepada partai untuk mendudukkan wakilnya. Tugas partai adalah memberikan pilihan kader-kader terbaik untuk dicantumkan dalam kertas surat suara, soal siapa yang terpilih menjadi hak rakyat yang menentukan dalam pilihannya. 358 32. Bahwa, bebas dalam ketentuan Pasal 22 E ayat (1) UUD bermakna, rakyat bebas menentukan siapa-siapa yang berhak duduk diparlemen, rakyat bebas menilai caleg mana yang selama ini benar benar memperjuangkan aspirasi rakyat. Rakyat bebas menilai caleg mana yang hanya melakukan percitraan mendekati pemilu, bebas menilai a quo ditentukan saat mencoblos dalam pemilu. 33. Bahwa, makna adil dalam ketentuan Pasal 22 E ayat (1) UUD adalah, bahwa semua caleg baik nomor urut satu sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama menyampaikan program kerja ke rakyat. Adil bermakna bahwa semua caleg baik nomor urut satu sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama untuk bisa duduk diparlemen, tanpa ada diskriminasi nomor terkait nomor urut, semuanya dikembalikan kepada rakyat untuk memilih caleg yang terbaik. 34. Bahwa, dari ketentuan di atas, jelas sekali jika system proporsional terbuka bukan sebuah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy), tapi memang sudah ditegaskan di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa semua caleg baik nomor urut satu sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama untuk terpilih, tidak boleh partai politik memangkas hak rakyat menjadi hak partai politik di dalam menentukan kemenagan calon anggota legislatif. 35. Bahwa, pada tanggal 8 Januari 2022 8 pimpinan Partai politik seperti DEMOKRAT, GOLKAR, NASDEM, PAN, PPP, PKS, PKB minus GERINDRA tidak bisa hadir. Semua pimpinan parpol ini sepakat dan mendukung system proporsional terbuka. Ini menunjukkan mayoritas partai politik sebagai peserta pemilu saja menghendaki system proporsional terbuka, sehingga tidak ada alasan apapun untuk mengubah dari system proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. 36. Bahwa, PARA PEMOHON tidak pernah membaca secara seksama dalil-dalil kenapa Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 mengabulkan permohonan PIHAK TERKAIT. Bahwa, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 halaman 104-105 menyatakan; • Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang 359 diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak; • Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip- prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab; • Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. • Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas 360 kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar- benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrim terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil; • Bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing; • Hal tersebut akan menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif, karena tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan cara seperti itu; • Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak; 37. Bahwa, jika dicermati dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, soal system proporsional tertutup dan terbuka jelas bukan soal pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang, teapi ini soal kedaulatan rakyat. Inkonstitusional 361 karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrim terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil; 38. Bahwa, oleh karena itu menurut PIHAK TERKAIT bahwa system proporsional terbuka yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 39. Bahwa, justru system proporsional tertutup sebagaimana didalilkan oleh PARA PEMOHON bertentangan dengan hakekat kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. 40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 tidak merugikan hak hak konstitusional PARA PEMOHON dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Petitum Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait seluruhnya; 2. Menyatakan: Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 362 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.21] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Muhammad Sholeh telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 dan bukti PT-2, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; [2.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar.” Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Bahwa dalam undang-undang pembentukannya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) kembali ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1), yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 363 terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa Keterangan Pihak Terkait a quo diajukan terhadap Permohonan Pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) yang senyatanya tergolong sebagai peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang. Sebagaimana telah dijabarkan oleh angka 1 dan 2 di atas, dapat diketahui bahwa pengujian atas peraturan perundang-undangan berbentuk undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itu, jelaslah Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Keterangan Pihak Terkait a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT 4. Bahwa UU MK, pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,” di antaranya adalah “perorangan warga negara Indonesia” dan “badan hukum publik atau privat”. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang khususnya Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa, “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu: … c. badan hukum publik atau badan hukum privat….” Kemudian ayat (2) ketentuan Pasal tersebut menyebutkan, “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan 364 langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan.” Selanjutnya di Pasal 26 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa, “Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan.” 5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di awal, Pihak Terkait adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 5 November 1998 tentang Anggaran Dasar “Partai Bulan Bintang”, yang dibuat oleh Anasrul Jambi, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Pengumuman Nomor: M.UM.06.08-77 tanggal 16 Februari 1999 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik. Selanjutnya pada tahun 2020, Pihak Terkait mengalami perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga melalui Akta Nomor 40 tanggal 29 Januari 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Ketetapan Muktamar V Partai Bulan Bintang, yang dibuat oleh Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta yang kemudian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor M.HH–05.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang tanggal 5 Februari 2020. 6. Bahwa Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir ditetapkan dengan Akta Nomor 14 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Hasil Revisi 1441- 1446 H/2019-2024 M, yang dibuat oleh Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-04.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Hasil Revisi Periode 1441-1446 H/2019-2024 M. Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Bulan Bintang diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Ir. Afriansyah Noor, M.Si., masing-masing menjadi prinsipiel dalam Keterangan Pihak Terkait a quo. 365 7. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) telah ditegaskan, “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Pihak Terkait sendiri adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD (pemilu legislatif) tahun 2024 nanti sebagaimana telah ditetapkan oleh KPRU RI berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (“Keputusan KPU 518”). 8. Bahwa meski telah lolos menjadi Peserta Pemilu Tahun 2024, Pemohon bukanlah partai yang lolos parliamentary threshold pada Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 dan 2019 sehingga dalam dua periode Pemilihan Umum tersebut Pihak Terkait tidak memiliki wakil-wakil yang duduk di DPR. Pihak Terkait jelaslah bukan salah satu dari sekian partai politik yang turut terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109). Dengan begitu, Pihak Terkait jelas bukanlah partai politik yang dikecualikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Nomor 73/PUUXII/2014, dan Nomor 85/PUU- XII/2014, karena Pihak Terkait tidak ikut mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan pengesahan undang-undang pemilihan umum a quo, sehingga Pihak Terkait tidak pernah kehilangan kepentingan hukum untuk melakukan pengujian dan karenanya tetap berkedudukan hukum untuk mengajukan Keterangan a quo. 9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan 366 “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Bahwa pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan mengenai pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) dilakukan oleh anggota-anggota DPR periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Kendati bukan sebagai partai politik yang ikut melakukan pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan pengesahan atas undang-undang a quo, akan tetapi Pihak Terkait tetap terdampak dengan berlakunya undang-undang tersebut karena pelaksanaan Pemilu Anggota DPR dan DPRD (pemilu legislatif) tahun 2024 tetap akan berlandaskan pada undang-undang tersebut dan Pihak Terkait sendiri telah ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2024 berdasarkan Keputusan KPU 518. 11. Bahwa atas dasar itu, semua ketentuan-ketentuan pasal dalam undang- undang pemilihan umum mengenai pemilihan umum tahun 2024 tentulah mengikat Pihak Terkait secara langsung tidak terkecuali pasal-pasal yang sedang dimohonkan diuji oleh Pemohon dalam Perkara a quo, yakni ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), menyatakan sebagai berikut: 367 Pasal Bunyi Pasal Pasal 168 ayat (2) “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Pasal 342 ayat (2) “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap, daerah pemilihan.” Pasal 353 ayat (1) huruf b “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: … mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.” Pasal 386 ayat (2) huruf b “Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila: … tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.” Pasal 420 huruf c dan d “Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: … c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak; d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.” Pasal 422 “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.” Pasal 424 ayat (2) “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.” 368 Pasal Bunyi Pasal Pasal 426 ayat (3) “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.” 12. Bahwa kerugian-kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Para Pemohon terutama mengenai konstitusionalitas pemilihan dengan sistem proporsional terbuka dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) pada dasarnya juga ikut dirasakan oleh Pihak Terkait. Sebagai partai politik yang telah berdiri sejak tahun 1998 dan telah mengalami 4 (empat) kali pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka, Pihak Terkait merasakan betul terkikisnya kedudukan dan kewenangan Pihak Terkait sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Bulan Bintang dalam mengatur dan menjalankan agenda- agenda pemilihan umum. Dengan diserahkannya keputusan pemilihan pada suara terbanyak, Pihak Terkait tidak dapat berperan banyak dalam mengatur dan mengontrol kader-kader berkualitas baik dan ideologis untuk dapat duduk di pos-pos jabatan yang diperebutkan. 13. Bahwa Pihak Terkait bukannya tidak mendukung optimalisasi kedaulatan rakyat dengan menjadikan suara terbanyak sebagai penentu keterpilihan. Akan tetapi niat awal memperkuat kedudukan pemilih agar dapat mengenal, memilih sendiri, dan mengontrol kandidatnya itu ternyata tidak terpenuhi dan bahkan telah bergeser jauh. Yang terjadi bukanlah penguatan kemampuan dan kontrol pemilih terhadap kandidat, tetapi sebaliknya “penguatan kandidat secara tidak wajar” atau “candidate heavy”. Ketakutan para pembuat undang- undang mengenai akan berkurangnya kualitas hak politik apabila diberlakukan sistem proporsional tertutup ternyata melahirkan sistem monster yang baru berupa partai yang dikuasai oleh kandidat atau “candidate driven party” dan diikuti praktik money politics masif yang dilakukan oknum 369 kandidat atau “candidate driven money politics”. Semua terjadi tanpa bisa dikontrol dan ditindak secara efektif oleh partai. 14. Bahwa sebagai partai politik berideologi Islam moderat, Pihak Terkait memiliki program-program ideologis yang dijalankan oleh kader-kader Pihak Terkait sehingga kader-kader Pihak Terkait dapat dikenal kiprahnya dalam koridor representasi Partai Bulan Bintang. Alih-alih memfokuskan pada kiprah ideologisnya, sistem proporsional terbuka yang dilekatkan dengan suara terbanyak telah mengalihkan perhatian kader-kader partai termasuk Pihak Terkait untuk menjadi pragmatis melakukan segala cara mengejar suara terbanyak agar dapat terpilih. Sistem suara terbanyak telah membuat pemilihan umum menjadi ladang yang mudah bagi figur kader populer dan terkenal untuk terpilih, dan menjadikannya ladang yang sulit bagi figur kader yang ideologis dan berkualitas namun tidak populer. “Game play” suara terbanyak ini juga turut merusak mindset pemilih untuk sebatas memilih orang yang dikenal atau terkenal saja tanpa peduli apakah kandidat yang dipilih itu punya kapasitas atau mampu bekerja. Sebagai peserta pemilihan umum, Pihak Terkait dirugikan karena rusaknya kualitas Pemilu karena berpangkal pada penerapan sistem proporsional terbuka yang telah melenceng dari tujuannya. 15. Bahwa atas dasar itu permintaan yang diajukan Para Pemohon dalam petitum permohonannya yang meminta Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Para Pemohon; 2) Menyatakan frasa “terbuka” pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3) Menyatakan frasa “proporsional” pada Pasal 168 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan 370 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “sistem proporsional tertutup”; 4) Menyatakan frasa “nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan” pada Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik”; 5) Menyatakan frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” pada Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik”; 6) Menyatakan frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan” pada Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 371 DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik”; 7) Menyatakan frasa “jumlah nilai terbanyak” pada Pasal 420 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut”; 8) Menyatakan Pasal 420 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat; 9) Menyatakan frasa “ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara” pada Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”; 10) Menyatakan frasa “dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan” pada Pasal 424 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan 372 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 424 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya”; 11) Menyatakan frasa “berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya” pada Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”; 12) Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Pihak Terkait yakini akan memperbaiki “game play” pemilihan umum menjadi lebih baik dari sebelumnya. Partai-partai termasuk Pihak Terkait akan didorong untuk bertarung produk dengan mengusung kader terbaik dan mampu bekerja, bukan sekadar populer atau terkenal saja tanpa jelas kapasitasnya. Partai politik termasuk Pihak Terkait akan kembali diperkuat, berupaya aspiratif, fokus, berorientasi pada kaderisasi, dan ideologi partai, serta akuntabel sehingga kualitas parlemen di Indonesia menjadi lebih baik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem presidensial akan lebih efektif dan optimal. Dengan demikian, dengan dibatalkannya ketentuan pasal-pasal a quo maka kerugian konstitusional Pihak Terkait dipastikan tidak akan atau tidak pernah lagi terjadi. 16. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 hingga angka 15 di atas, maka jelaslah terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang menimpa Pihak Terkait dengan Pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf 373 b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan pengujian oleh para Pemohon. Atas hal itu, Pihak Terkait jelas memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Keterangan Pihak Terkait atas permohonan pengujian yang diajukan para Pemohon a quo. IV. ARGUMENTASI YURIDIS POKOK PERMOHONAN IV.1 KETENTUAN PASAL 168 AYAT (2), PASAL 342 AYAT (2), PASAL 353 AYAT (1) HURUF B, PASAL 386 AYAT (2) HURUF B, PASAL 420 HURUF C DAN D, PASAL 422, PASAL 424 AYAT (2), PASAL 426 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENYANGKUT PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KARENA MELEMAHKAN/MEREDUKSI FUNGSI PARTAI POLITIK, MELEMAHKAN KAPASITAS PEMILIH, DAN MENURUNKAN KUALITAS PEMILIHAN UMUM 17. Bahwa pada bagian Argumentasi Yuridis Pokok Permohonan a quo, Pihak Terkait akan menguraikan aspek-aspek yuridis yang mendasari pertentangan objek pengujian dalam Permohonan para Pemohon dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”). Untuk itu pada bagian ini pula Pihak Terkait akan menguraikan bahwa ketentuan Pasal 168 Ayat (2), Pasal 342 Ayat (2), Pasal 353 Ayat (1) Huruf B, Pasal 386 Ayat (2) Huruf B, Pasal 420 Huruf C Dan D, Pasal 422, Pasal 424 Ayat (2), Pasal 426 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut “Ketentuan Pasal Yang Mengatur Sistem Proporsional Terbuka” secara nyata telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena menghalangi pemenuhan jaminan-jaminan konstitusional mengenai fungsi partai politik, melemahkan kapasitas pemilih, dan melemahkan kualitas pemilihan 374 umum. Ketiga argumentasi tersebut akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut: A. KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA MELEMAHKAN/MEREDUKSI FUNGSI PARTAI POLITIK 18. Bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Penegasan kedaulatan berada di tangan rakyat itu memastikan bahwa negara Indonesia adalah murni negara demokrasi yang disusun, diisi, dan dijalankan sendiri oleh warga negaranya. Indonesia tidak dijalankan oleh sekelompok orang tertentu dan tidak pula oleh segolongan dinasti yang hanya mewariskan kekuasaan kepada garis keturunannya saja secara turun temurun. Setiap rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk menyusun, mengisi, dan menjalankan roda pemerintahan. Namun, meskipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat, luasnya wilayah dan kompleksnya urusan pemerintahan di seluruh pelosok tanah air menjadikannya tidak mungkin bagi 270 (dua ratus tujuh puluh juta) lebih rakyat Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahannya secara langsung. Mau tidak mau roda pemerintahan harus dijalankan oleh sebagian orang saja yang dipilih karena memang mampu dan berkompeten menjalankan tugas tersebut. Untuk itulah diterapkan sistem perwakilan. 19. Bahwa setelah menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, ketentuan Pasal 1 ayat (2) melanjutkan dengan mengatakan bahwa kedaulatan itu “dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu dijelaskan oleh ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yakni dilakukan lewat suatu mekanisme yang disebut dengan Pemilihan Umum (“Pemilu”). Pemilu dijalankan dalam rangka menjalankan sistem perwakilan tadi, di mana 270 (dua ratus tujuh puluh juta) lebih rakyat Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih langsung wakil-wakilnya. Dalam Ketentuan Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa, “Pemilihan Umum 375 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pada ayat (2) nya dijabarkan apa saja pos jabatan yang dipilih, yakni jabatan itu adalah jabatan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Sementara itu pada ketentuan ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 kita kembali menegaskan bahwa yang ikut kontestasi dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, yakni “Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Begitu pun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga sama. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) menegaskan bahwa, “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” 20. Bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan Undang-Undang Dasar, yang oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah ditegaskan bahwa kedaulatan itu dilaksanakan melalui Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, yang menurut ketentuan tersebut pula ditegaskan (selain Pemilu anggota DPD) diikuti oleh peserta partai politik. Maka dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam urusan pelaksanaan kedaulatan rakyat, Undang-Undang Dasar menempatkan partai politik dalam posisi yang dominan. Partai politik-lah yang berkontestasi, bukan rakyat yang berkontestasi secara langsung. Tanpa ada kepesertaan partai politik dalam Pemilu, tidak akan pernah ada penyaluran kedaulatan. Tanpa ada penyaluran kedaulatan itu maka tidak akan pernah ada wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan, yang pada akhirnya ketiadaan partai politik dalam kontestasi Pemilu akan meniadakan negara demokrasi itu sendiri. 21. Bahwa atas dasar itulah eksistensi dan peran sentral partai politik menjadi ciri kuat dari negara-negara modern. Saking pentingnya posisi partai politik sebagai wadah untuk mengisi keberlanjutan roda 376 pemerintahan, dapatlah dikatakan partai politik telah menjadi ciri dari negara hukum modern saat ini. Melalui partai politik-lah setiap warga negara membagi, menyalurkan, dan mengembangkan gagasan dan aspirasi tentang perbaikan-perbaikan. Miriam Budiarjo telah memaparkan serangkaian fungsi penting darinya. Menurutnya partai politik menjalankan beberapa fungsi di antaranya adalah sebagai “sarana komunikasi politik”, sebagai “sarana partisipasi politik” dan sebagai sarana “rekrutmen politik”. Sebagai sarana komunikasi, partai politik adalah komunikator atau penyampai informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Sebagai sarana partisipasi, partai politik berperan membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak masyarakat menggunakan partai politik sebagai saluran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik yang akan mempengaruhi nasib orang banyak. Sebagai sarana rekrutmen, partai politik berperan sebagai sarana menyeleksi dan merekrut kandidat-kandidat kompeten untuk pos-pos jabatan penting untuk menjalankan roda pemerintahan. 22. Bahwa penegasan tentang pentingnya kedudukan partai politik juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (“UU Parpol”). Dalam Ketentuan Pasal 10 ditegaskan Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Partai Politik. Dalam ayat (1) disebutkan Tujuan Umum Partai politik antara lain untuk “mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, “menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, “mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, serta “mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia”. Sementara dalam ayat (2) ditegaskan tujuan khusus dari partai politik yakni untuk “mewujudkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan”, “memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan 377 bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” serta “membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 23. Bahwa selain tujuan umum dan khusus, fungsi partai politik juga telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Parpol, yakni antara lain sebagai sarana untuk “pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, sebagai sarana “penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat”, sebagai sarana “penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara”, sebagai sarana “partisipasi politik warga negara Indonesia” dan sebagai sarana “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperlihatkan kesetaraan dan keadilan gender”. 24. Bahwa berdasarkan seluruh jaminan UUD NRI Tahun 1945 yang dituangkan lebih lanjut dalam undang-undang tentang partai politik (UU Parpol) yang telah memerinci pula tujuan dan fungsi partai politik, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa kedudukan partai politik adalah sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Partai politik menjadi wadah bagi rakyat dalam menggunakan dan menyalurkan hak politiknya untuk berserikat dan berkumpul. Melalui partai politik-lah kedaulatan rakyat itu dilaksanakan, sehingga dapat pula disimpulkan partai politik adalah pelaku langsung dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, ketiadaan partai politik dalam kontestasi Pemilu pada akhirnya akan menghentikan keberlanjutan negara demokrasi dan secara langsung meniadakan negara demokrasi itu sendiri. Eksistensi partai politik adalah conditio sine qua non, atau keadaan yang harus ada demi kelangsungan hidup negara demokrasi itu sendiri. 25. Bahwa dengan begitu besar dan dominannya peran partai politik bagi negara demokrasi menjadi terdengar aneh ketika partai politik direduksi perannya sekadar sebatas pengusung kandidat saja dan 378 tidak memiliki peran sama sekali untuk menentukan/memutuskan siapa calon kandidat yang benar-benar akan duduk di pos jabatan politik yang diperebutkan. Berlakunya ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara langsung telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya selaku kontestan pemilihan umum yang memiliki program dan kader-kader yang bertindak untuk dan atas nama nilai-nilai perjuangannya yang telah dijamin oleh konstitusi untuk itu, menjadi hanya sekedar promotor yang keberhasilan atau keterpilihan dari kader yang diusungnya itu 100% (seratus persen) ditentukan oleh suara terbanyak pemilih. 26. Bahwa pergeseran hak untuk menempatkan kandidat atau the right to place the candidate dari partai politik kepada kuantitas suara pemilih (suara terbanyak) ini jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan dilaksanakan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, yang oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan oleh partai politik melalui kepesertaannya di pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dengan ditegaskan bahwa partai politik-lah pemain utama (peserta) dalam pemilihan umum, maka ketika jumlah suara yang diperoleh telah mencukupi syarat untuk itu, sudah selayaknya partai politik diberikan peran signifikan untuk menentukan kandidat mana yang akan ditentukan duduk di pos jabatan terpilih. 27. Bahwa penyerahan keputusan keterpilihan kepada suara terbanyak dalam 4 (empat) kali pemilihan umum telah menampilkan banyak sisi gelap (dark side) dari sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menghilangkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat ternyata memunculkan ekses negatif yang 379 melemahkan posisi partai politik. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi asasinya sebagai sarana penyalur, pendidikan, dan partisipasi politik yang benar. Partai tidak lagi berupaya meningkatkan kualitas program-programnya yang mencerminkan ideologi partai melainkan sekadar fokus untuk mencari kandidat-kandidat yang dapat menjadi magnet untuk meraih suara terbanyak. Di sinilah letak pelemahan partai politik itu terjadi secara struktural. Partai tidak lagi fokus membina kader-kader muda secara serius untuk kepentingan jangka panjang ideologi partai melainkan fokus mencari jalan pintas dengan memburu kader-kader popular dan berkemampuan finansial untuk mendanai kebutuhan partai. Kader-kader terbaik yang ideologis, punya kapasitas untuk bekerja namun tidak begitu populer perlahan-lahan tersingkir dari lingkaran partai dan digantikan oleh figur-figur terkenal yang nyatanya kadang belum tentu bisa bekerja. 28. Bahwa keterpilihan lewat suara terbanyak yang diusung oleh sistem proporsional terbuka secara langsung telah mengubah medan permainan atau “game play” pemilihan umum yang seharusnya menjadi medan pertarungan program, gagasan atau ide, menjadi pertarungan orang-orang terkenal dan berkemampuan finansial. Dikarenakan kader terkenal dan berkemampuan finansial ini menjadi magnet bagi partai dalam meraih suara terbanyak, maka tidak jarang partai tidak mampu atau bahkan ragu untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pengawasan atau kontrol atau bahkan sekadar melakukan penindakan untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan kader-kader populer dan berkemampuan finansial tersebut semata karena basis massa besar dan kemampuan finansial di baliknya yang sewaktu-waktu dianggap dapat merugikan kepentingan partai apabila sang kader beralih kepada partai lain. Akibatnya, partai maju mundur dalam melakukan pembinaan dan menjalankan fungsinya. 29. Bahwa akibat berlakunya sistem suara terbanyak itu tidak hanya menurunkan kualitas wakil rakyat yang terpilih nantinya. Partai politik pun ikut menurun kualitasnya. Itulah di antara alasan mengapa partai- partai kita hari ini baik besar maupun kecil tidak memiliki banyak kader 380 yang mumpuni, bahkan tidak jarang suatu partai bukan menjagokan kandidatnya sendiri malah menjagokan kandidat yang masih berstatus kader partai lain. Bahkan hari ini ada banyak kandidat-kandidat yang diusung partai ternyata berasal dari golongan apartisan atau bukan anggota dan pengurus partai politik. Walau sejatinya aneh, namun fenomena ini sudah dianggap biasa hari ini. Padahal hal ini jelas menunjukkan penyakit kronis yang sedang menjangkiti partai-partai politik kita hari ini. Kenyataan dari fenomena itu adalah bahwa partai- partai politik kita hari ini terbukti tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tidak mampu menghasilkan figur-figur yang layak mereka usung sendiri. Penyakit yang melemahkan partai ini tentunya buruk bagi partai politik untuk jangka panjang dan tentunya buruk pula bagi kualitas demokrasi kita. 30. Bahwa serangkaian kelemahan-kelemahan partai politik di atas terjadi karena power to place the candidate telah digeser dari partai kepada suara terbanyak. Dengan kata lain semua kelemahan-kelemahan partai secara struktural itu disebabkan karena sistem proporsional terbuka yang ternyata telah melenceng dari tujuan awal penerapannya. Karena itu, telah muncul kebutuhan konstitusional untuk kembali menguatkan partai politik yang selama ini sebetulnya telah ditegaskan peran dan fungsinya oleh Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Parpol bahkan menegaskan bahwa, ”fungsi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional,” artinya apabila memang sistem proporsional terbuka yang saat ini diberlakukan telah membuat partai politik tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, maka beralasan menurut hukum agar ketentuan-ketentuan Pasal Yang Mengatur Sistem Proporsional Terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diperbaiki dan dikembalikan kepada makna yang benar menurut UUD NRI Tahun 1945. B. KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA MELEMAHKAN KAPASITAS PEMILIH 381 31. Bahwa selain melemahkan partai politik secara struktural karena partai tidak lagi fokus kepada produknya berupa program, gagasan, dan ide- ide perbaikan, partai juga menjadi semakin tidak ideologis dan menjadi semakin pragmatis karena hanya dijadikan batu loncatan bagi kader- kader untuk sekadar mencapai karier politik pribadinya sehingga mudah bagi kader berpindah dari satu partai ke partai lain. Pemberlakuan sistem proporsional terbuka ternyata ikut memperburuk kapasitas pemilih kita. Para pemilih semakin tidak terdidik secara politik dan semakin tidak sadar untuk apa fungsi hak pilih yang ada di tangannya itu, serta seberapa penting hak pilih itu bagi keberlanjutan bangsa dan negara kita. Para Pemilih kita bahkan tidak tahu bagaimana cara terbaik mempergunakan hak pilih itu, terutama untuk kandidat yang seperti apa hak pilih itu bisa ia berikan. Betulkah hak pilih mereka itu setara nilainya dengan amplop atau bingkisan sembako sehingga bisa digadaikan dengan begitu mudahnya? Pemilih kita hari ini, masih seperti itu kondisinya. 32. Bahwa sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menguatkan kapasitas pemilih di mana pemilih diharapkan dapat mengenal nama-nama dan sosok dari kandidat-kandidat yang disediakan di kertas suara ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan. Indikatornya mudah saja, mintalah kepada para pemilih untuk menyebutkan kurang dari 5 (lima) saja anggota-anggota DPR yang saat ini terpilih, terutama yang dari Dapilnya masing-masing. Ternyata meskipun telah dibuat se-terbuka mungkin, para Pemilih kita tetap berjarak dengan kandidat-kandidat yang mereka pilih. Sistem Proporsional Terbuka gagal membangun hubungan yang erat antara para anggota Dewan dengan konstituennya. Meski tujuan diadakan ketentuan tersebut adalah agar konstituen dapat mengontrol kinerja kandidat yang terpilih, nyatanya jangankan mengontrol dan mengawasi, kenal saja tidak. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sistem proporsional terbuka lah penyebabnya. 33. Bahwa keterpilihan suara terbanyak yang diusung sistem proporsional terbuka Ketika diterapkan telah mengubah “game play” Pemilu dari pertarungan produk (program, gagasan, dan ide) berubah menjadi 382 pertarungan kandidat yang populer. Masing-masing pihak baik partai, kandidat, maupun pemilih merespons sistem proporsional terbuka secara keliru. Partai merespons sistem suara terbanyak dengan mencari dan mengusung sebanyak-banyaknya kader populer untuk menjadi magnet suara. Sistem proporsional terbuka mempermudah keterpilihan kandidat populer meski minim kapasitas dan mempersulit kader ideologis yang berkapasitas namun tidak populer. Kader-kader yang tidak atau kurang populer ini juga merespons sistem proporsional terbuka dengan mengupayakan segala macam cara untuk membuat dirinya populer agar menjadi magnet suara. Jadi, para kandidat bukan fokus membuat karya program, gagasan dan ide perbaikan, melainkan sibuk memoles dirinya saja. Sementara pemilih kita tidak kalah kelirunya, ikut terbawa pengaruh penyakit keterkenalan kandidat itu, sehingga ketika sampai di bilik suara pemilih kita hanya sekadar memilih kandidat yang terkenal atau yang ia kenal (kerabat atau keluarga) tanpa memastikan apakah kandidat tersebut punya kapasitas untuk bekerja. 34. Bahwa pada titik inilah Pihak Terkait hendak mengatakan, sistem proporsional terbuka sebetulnya juga melemahkan pemilih kita secara struktural. Para Pemilih yang semestinya mendapatkan pendidikan politik dari partai dan kandidat-kandidat yang diusungnya, namun karena keduanya tidak lagi fokus lagi menjual program, gagasan dan ide, maka pengetahuan pemilih tentang Pemilu hanyalah sebatas ajang memilih orang populer atau orang dekat tanpa merasa perlu memastikan apakah kandidat tersebut punya kapasitas untuk bekerja. Pemilih kita hari ini betul-betul dibuat lemah secara struktural dan tidak melakukan peran kedaulatan yang ada padanya sebagaimana mestinya. 35. Bahwa untuk menjadi perhatian Yang Mulia Mahkamah, maka dari kelemahan-kelemahan itu akhirnya kita dapat memahami bahwa carut marutnya dunia politik kita hari ini bukan saja salah partai politik dan kader-kadernya, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya para pemilih. Benarlah ungkapan orang yang selama ini sering kita dengar yang mengatakan, “Wakil rakyat kita hari ini adalah cerminan dari para 383 pemilihnya.” Tidak optimalnya lembaga perwakilan atau tidak berkualitasnya para wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen adalah akibat kesalahan para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semaksimal mungkin. Semua disebabkan karena “game play” Pemilunya adalah pertarungan kandidat terkenal, maka para pemilih kita akhirnya juga tenggelam dalam “mindset” sekadar memilih kader yang terkenal atau orang dekat yang ia kenal saja, bukan memilih kandidat yang berkapasitas dan mampu bekerja. Padahal Islam sendiri telah menegaskan melalui hadis Nabi Muhammad S.A.W yang mengatakan, “Serahkanlah urusan kepada ahlinya, jika tidak tunggulah kehancuran.” Tidak pernah ada narasi agar menyerahkan urusan kepada orang-orang populer atau orang yang kita kenal. Kapasitas dan kemampuan bekerja itulah yang dibutuhkan bangsa dan negara ini karena kemampuan itulah yang akan memperbaiki keadaannya. Sementara kepopuleran kandidat wakil rakyat hanyalah bungkus atau kulit luar saja dan bukan hal itu yang akan membuat roda pemerintahan bekerja. 36. Bahwa telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan kapasitas pemilih sehingga tidak menggunakan hak pilihnya secara optimal. Lemahnya kapasitas pemilih ini dapat saja diperbaiki sepanjang partai dan kader-kadernya fokus bertarung produk (program, ide, dan gagasan) serta menjalankan fungsi partai dengan benar. Satu-satunya jalan agar memperbaiki keadaan partai dan kadernya itu adalah dengan mengubah “game play” Pemilu dari pertarungan kandidat populer untuk kembali menjadi pertarungan produk dengan cara mengganti sistem proporsional terbuka kepada sistem proporsional tertutup. Dengan menguatkan partai dan kader-kadernya tersebut, pada akhirnya pemilih akan ikut terbangun kapasitasnya. Pemilih kita akan mendapatkan pendidikan politik yang baik serta memiliki keberlimpahan kandidat-kandidat yang berkapasitas untuk dipilih sebab partai-partai telah meninggalkan perburuan kader populer dan fokus menaikkan kualitas kader-kadernya sendiri untuk diusung dalam Pemilu. 384 37. Bahwa oleh karena telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan kapasitas pemilih maka beralasan menurut hukum agar ketentuan-ketentuan Pasal Yang Mengatur Sistem Proporsional Terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diperbaiki dan dikembalikan kepada makna yang benar menurut UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya akan Pihak Terkait tuangkan pada bagian Petitum Pihak Terkait dari Keterangan Pihak Terkait. C. KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA MELEMAHKAN KUALITAS PEMILU DAN MENIMBULKAN KONDISI “CANDIDATE HEAVY” 38. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sistem proporsional terbuka telah melemahkan kedudukan dan fungsi partai politik serta melemahkan kapasitas pemilih untuk dapat dengan sadar menggunakan hak pilihnya semaksimal mungkin. Selain berdampak kepada kedua pihak tersebut, tiada yang pernah menyangka bahwa sistem proporsional terbuka yang bertujuan memperkuat pemilih ternyata bergeser memperkuat kandidat yang populer dan berkemampuan finansial tinggi sehingga muncul kondisi yang dapat diberi istilah sebagai “candidate heavy” atau keadaan di mana kandidat atau figur-figur kader tertentu menjadi penentu arah jalannya suatu partai politik tanpa bisa dikontrol oleh partai. Posisi candidate heavy semakin menambah lengkap lemahnya kedudukan partai dalam mengontrol dan mengatur arah gerak partai politik termasuk dalam peran partai sebagai peserta pemilihan umum itu sendiri. 39. Bahwa kondisi candidate heavy paling nyata terlihat dalam konteks politik uang (money politics). Ketika pemilihan umum langsung dilaksanakan sejak tahun 2004 dan tahun 2009, tidak pernah ada di benak para perubah Undang-Undang Dasar bahwa desentralisasi kekuasaan diikuti pula desentralisasi kesempatan dan kemampuan untuk melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi dan dalam konteks kontestasi pemilihan umum adalah desentralisasi politik uang atau money politics. Sistem proporsional terbuka memperparah spektrum politik uang menjadi lebih tersebar dan masif (decentralized 385 money politics). Sejak diberlakukan hingga hari ini, aktor utama pola politik uang dalam pemilihan umum hari ini adalah oknum kandidat. Mengapa demikian? Demand atas politik uang itu tercipta akibat berlakunya ketentuan norma suara terbanyak. 40. Bahwa akibat keterpilihan seorang kandidat dilekatkan kepada syarat perolehan suara terbanyak, maka ada 3 (tiga) pola politik uang yang muncul sebagai jalan pintas untuk mencapai perolehan suara terbanyak itu, yakni antara lain: (1) Pertama, politik uang dari oknum kandidat kepada para oknum pemilih dalam bentuk bagi-bagi amplop, sembako, bingkisan dll.; (2) Kedua, politik uang dari oknum kandidat kepada oknum penyelenggara dalam bentuk jual beli sisa kertas suara atau jual beli suara dalam tahap rekapitulasi termasuk jual beli sengketa proses; (3) Ketiga, politik uang dari oknum kandidat kepada sesama oknum kandidat dalam bentuk jual beli keterpilihan berdasarkan perolehan suara yang didapat masing-masing kandidat. Tiga pola politik uang di atas tidak pernah terjadi dalam era sistem proporsional tertutup. Kesemuanya disebabkan oleh sisi gelap dari penerapan sistem proporsional terbuka. 41. Bahwa masifnya praktik politik uang akibat mengejar keterpilihan suara terbanyak itu telah nyata merusak kualitas demokrasi. Masifnya politik uang yang dilakukan oknum-oknum kandidat menjadi gayung bersambut di hadapan para pemilih yang lemah secara struktural yang tidak tahu bagaimana seharusnya mengoptimalkan penggunaan hak suaranya. Lemahnya kemampuan partai mengontrol kadernya dan persoalan integritas oknum penyelenggara menjadi kombinasi yang sempurna untuk mereduksi atau melemahkan kualitas pemilihan umum kita. Pada akhirnya kandidat yang terpilih bukan karena kapasitas dan kemampuannya bekerja, melainkan karena keterkenalan dan keterpilihan yang dibeli oleh politik uang. Dalam jangka panjang bisa dibayangkan bahwa pola demikian tentunya akan menurunkan kualitas demokrasi. Semua terjadi karena sistem pemilihan terbuka telah memunculkan keadaan “candidate heavy” tanpa ada daya upaya dari partai untuk melakukan kontrol dan mengembalikan keadaan seperti semula. 386 42. Bahwa apabila menggambarkan pertarungan pemilu layaknya pertarungan pasar di sektor usaha dan partai diibaratkan seperti organisasi perusahaan, maka dalam mekanisme pasar setiap perusahaan berupaya semaksimal mungkin memenangkan persaingan bisnis dengan terus melakukan inovasi. Perusahaan fokus pada peningkatan kualitas produk-produknya, sehingga medan pertarungan di dunia usaha adalah pertarungan produk, bukan pertarungan figur. Para konsumen tidak terlalu peduli dengan figur- figur dibalik produk-produk yang berkualitas. Bahkan perusahaan- perusahaan yang menempati posisi teratas di dunia amat jarang sekali memperkenalkan figur-figur di balik kehebatan produk-produknya. Kita hampir tidak pernah mengenal nama-nama CEO di balik brand-brand besar. Demikianlah semestinya partai-partai politik. Undang-Undang Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) harus mengubah “game play” Pemilu menjadi pertarungan produk, bukan pertarungan figur antar kandidat. Undang-Undang Pemilu juga harus mampu mendorong kandidat menjual karya berupa program, ide dan gagasan politik bersama partainya. Dengan begitu pemilih pun akan terdidik untuk mengenal produk ideologis dari partai yang akan dipilihnya, bukan sekadar memilih kandidat yang terkenal atau ia kenal. 43. Bahwa “game play” pertarungan produk antar partai itu tidak akan pernah dapat dilakukan dengan sistem proporsional terbuka sebab sistem ini sejak awal memberikan posisi dominan kepada para figur kandidat. Satu-satunya jalan untuk itu adalah dengan mengembalikan otoritas politik yang telah bergeser kepada kandidat agar dikembalikan kepada partai politik. Undang-Undang Pemilu harus mampu membuat partai kembali ke fitrahnya untuk meramu program, gagasan dan ide terbaiknya serta menyodorkan orang-orang yang memang mampu mengemban tugas tersebut atas nama partai, bukan atas nama kepentingan kandidat pribadi. Dengan begitu, partai-partai akan kembali ideologis, kandidat yang disodorkan juga berkarakter ideologis, dan lambat laun pemilih kita pun akan terdidik ideologis pula. Sejarah akan mencatat jejak politik atau political footprint partai secara 387 jelas. Setiap program-program kebaikan bagi negeri yang diusung partai politik akan dicatat sejarah sebagai prestasi partai politik bagi negeri ini. Dengan begitu, liberalisasi politik akan sembuh dengan sendirinya dan semua lini kelemahan politik baik dari sisi partai, kandidat dan pemilih akan sembuh dengan sendirinya dan terbangun menjadi lebih baik. 44. Bahwa sistem proporsional terbuka pada akhirnya telah melemahkan partai, pemilih, dan Pemilu itu sendiri sehingga apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar mengenai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat tidak pernah tercapai. Sistem proporsional terbuka ternyata membuat kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berlakunya sistem proporsional terbuka dalam Undang- Undang Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi partai politik, para pemilihnya dan kualitas Pemilu itu sendiri. Atas dasar itu, Ketentuan-Ketentuan Pasal Yang Mengatur Sistem Proporsional Terbuka dalam Undang-Undang Pemilu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan norma hukum haruslah menghadirkan kepastian hukum yang adil, bukan justru sebaliknya. 45. Bahwa oleh karena telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan fungsi partai politik, melemahkan kapasitas pemilih, dan melemahkan kualitas Pemilu maka beralasan menurut hukum agar ketentuan-ketentuan Pasal Yang Mengatur Sistem Proporsional Terbuka dalam Undang-Undang Pemilu terutama Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) dinyatakan Mahkamah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 388 dikembalikan kepada makna yang benar menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang selengkapnya akan Pemohon tuangkan pada bagian petitum Pihak Terkait. V. PETITUM Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Para Pemohon; 3. Menyatakan frasa “terbuka” pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4. Menyatakan frasa “proporsional” pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “sistem proporsional tertutup”; 5. Menyatakan frasa “nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan” pada Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 342 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik”; 389 6. Menyatakan frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” pada Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik”; 7. Menyatakan frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan” pada Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik”; 8. Menyatakan frasa “jumlah nilai terbanyak” pada Pasal 420 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut”; 9. Menyatakan Pasal 420 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 390 Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat; 10. Menyatakan frasa “ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara” pada Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”; 11. Menyatakan frasa “dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan” pada Pasal 424 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 424 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya”; 12. Menyatakan frasa “berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya” pada Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan 391 KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”; 13. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. [2.23] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PBB telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 dan bukti PT-9, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB); 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB); 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Anggaran Dasar “Partai Bulan Bintang”, yang dibuat oleh Anasrul Jambi, S.H., notaris di Jakarta; 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor: M.UM.06.08-77 tanggal 16 Pebruari 1999 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik; 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Hasil Revisi 1441-1446 H/2019-2024 M, yang dibuat oleh Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan; 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-04.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Hasil Revisi Periode 1441-1446 H/2019-2024 M; 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. [2.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon 392 menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan dalam perkara a quo adalah pengujian materiil atas materi muatan dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945; 2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945, jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil atas materi muatan dalam undang-undang a quo. II. Tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon Pihak Terkait mengeksepsi, bahwa para Pemohon, baik itu atas nama Riyanto, Nono Marijono, S Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono, maupun Fahrurrozi, kesemuanya tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan, dengan argumentasi sebagai berikut : 1. Bahwa syarat kedudukan hukum untuk menjadi Pemohon telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 393 c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU a quo ditegaskan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 telah ditentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, hal ini berarti bahwa adanya hak- hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang termasuk “Hak Konstitusional”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan : a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. Apabila kelima persyaratan tersebut di atas tidak dipenuhi oleh Pemohon, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak Pemohon. 3. Bahwa dengan mencermati kedudukan hukum para Pemohon sebagai “warga negara Indonesia yang aktif sebagai Pemilih”; maka menurut Pihak Terkait, tidak ada kerugian konstitusional ataupun kepentingan hukum 394 yang dirugikan atas berlakunya sistem proporsional terbuka, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: Pertama, dalam sistem proporsional terbuka, adanya keinginan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginan pemilih, justru dapat terwujud. Kedua, lebih dari itu, dalam sistem proporsional terbuka, dapat terwujud pula harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Ketiga, dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan lebih bebas menentukan calon anggota legislatif yang dipilih. Dalam standing-nya sebagai Pemilih aktif, tentu saja para Pemohon lebih mendapat keuntungan, karena mendapatkan pilihan wakil yang lebih terbuka. Keempat, pemilih mendapat kemudahan untuk menentukan wakil yang dipilihnya secara langsung, dan kemenangan seorang calon untuk terpilih, tidak lagi digantungkan kepada partai politik, tetapi terletak pada besarnya dukungan suara pemilih yang diberikan kepadanya. Kelima, dalam sistem proporsional terbuka, hasilnya akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak. 4. Bahwa demikian halnya dengan mencermati kedudukan hukum sebagian dari para Pemohon yang pernah mencalonkan diri dan akan mencalonkan kembali pada pemilu yang akan datang, menurut Pihak Terkait juga tidak ada kerugian konstitusional ataupun kepentingan hukum yang dirugikan. Sebab, dengan berlakunya sistem proporsional terbuka, para Pemohon justru lebih terbuka potensi keterpilihannya, tidak bergantung pada nomor urut yang ditentukan partai politik. 5. Bahwa mencermati permasalahan yang dihadapi para Pemohon, hal tersebut sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi lebih kepada persoalan implementasi norma, yang salah satu diantaranya adalah tentang curahan hati (“curhat”) yang dialami Pemohon atas persoalan pencalonan di internal partai yang tidak mendapatkan prioritas, halmana tidak ada sangkut pautnya dengan soal keterpilihan melalui sistem proporsional terbuka. Hal ini dapat dicermati dari dalil para Pemohon tentang Kedudukan Hukum pada halaman 10 angka 23, yang berbunyi : 395 “ 23. Bahwa mahalnya biaya Pemilu menyebabkan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh kader partai karena tidak mendapatkan prioritas untuk dicalonkan oleh partai, sebab partai pada akhirnya lebih memilih mencalonkan calon anggota legislatif yang memiliki popularitas dan uang untuk mendapatkan suara dari para pemilih, sehingga kader partai yang sudah mengabdi selama ini dengan mudah tersingkir dari proses pencalonan anggota legislatif pada partainya sendiri”; (vide Perbaikan Permohonan tanggal 6 Desember 2022, halaman 10 Angka 23) 6. Bahwa adapun tentang alasan ketiadaan biaya yang cukup, dan pengakuan sebagai sosok yang tidak populer, menurut Pihak Terkait hal tersebut juga lebih merupakan problem implementasi norma yang tidak dapat dijadikan argumen pembenar bagi para Pemohon untuk meminta diubahnya sistem pemilihan menjadi tertutup. Apalagi, tidak ada jaminan bagi diri para Pemohon manakala sistem pemilihan dikembalikan dengan proporsional tertutup, dipastikan mendapatkan nomor urut jadi dari partainya, dan tidak ada jaminan menjadi lebih mudah untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, kekhawatiran para Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonannya, bahwa dengan sistem proporsional terbuka peluang untuk duduk sebagai wakil rakyat semakin kecil karena adanya faktor besarnya praktek politik uang oleh kompetitor yang lebih mampu, adalah argumentasi yang tidak beralasan hukum. 7. Bahwa seandainya ada kasus politik uang sebagaimana didalilkan para Pemohon, hal itu pun masih perlu dibuktikan signifikansinya, apakah kekalahan yang dialaminya tersebut semata karena faktor politik uang, atau justru karena faktor lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan berlakunya sistem proporsional terbuka. Hal yang juga patut dipertanyakan, mengapa para Pemohon, terutama Pemohon III yang notabene aktif dalam dunia pendidikan, tidak membuat laporan dan tidak melakukan upaya hukum dalam hal dirinya dirugikan atas terjadinya pelanggaran politik uang? Atas dasar uraian argumentasi yuridis di atas, sekalipun para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan uji materiil, namun oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional maupun kepentingan hukum yang dirugikan akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan 396 pengujian tersebut, maka eksepsi Pihak Terkait tentang para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo telah dapat dibuktikan. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait tentang Para Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum, dengan menyatakan : “Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. III. Dalam Pokok Permohonan 1. Bahwa Pihak Terkait atas nama Derek Loupatty dkk berkeberatan dan menolak keinginan para Pemohon untuk “membatalkan” keberlakuan sistem proporsional terbuka. Alasan penolakan yang pertama, sistem pemilu yang saat ini berlaku, lahir sebagai produk lintasan sejarah yang cukup panjang, yang merefleksikan evaluasi atas “trauma” penerapan sistem pemilu pada masa lalu. Selain itu, sistem tersebut juga merupakan hasil transisi atas reformasi pada tahun 1998. 2. Bahwa alasan yang kedua, sebagai sebuah sistem, baik itu proporsional terbuka maupun tertutup, keduanya mempunyai plus dan minus yang saling menegasikan. Pilihan terhadap sistem proporsional terbuka tidak lain karena menegasikan berlakunya sistem proporsional tertutup yang mengandung kelemahan-kelemahan. Diantaranya, mengunci rapat kanal partisipasi publik yang lebih besar, serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat, sehingga seringkali pasca pemilu menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik. Kelemahan lainnya, membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih menjadi lebih tidak adil, dan juga terjadi krisis calon anggota legislatif yang tidak bisa dielakkan, karena dengan sudah dapat diprediksi siapa yang akan terpilih, berakibat sedikit yang berminat dan/atau serius mau menjadi caleg. Juga termasuk sebagai sisi lemahnya proprosional tertutup adalah, partai berkuasa penuh menjadi penentu siapa-siapa yang duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi. 3. Bahwa alasan yang ketiga, dengan membatalkan ketentuan proporsional terbuka, lantas memberlakukan proporsional tertutup yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut, maka berarti memasung hak 397 suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya, dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. 4. Bahwa menurut Pihak Terkait, pilihan proporsional terbuka yang menegasikan keberlakuan proporsional tertutup pada pemilu-pemilu sebelumnya tersebut tidaklah bertentangan dengan pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”, tidak bisa dimaknai sempit sebagai satu-satunya pilihan sistem yang konstitusional ialah proporsional tertutup, dengan dua alasan. Pertama, pasal tersebut sejatinya memberikan pembatasan pada pengusungan calon pada pemilu anggota DPR dan DPRD yang hanya bisa dilakukan oleh partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu, tanpa memberi ruang bagi hadirnya calon dari organisasi kemasyarakatan (ORMAS) atau perseorangan. 5. Bahwa yang kedua, dalam sistem proporsional terbuka, peran partai politik sebagai peserta pemilu sama sekali tidak dihilangkan. Otoritas kepesertaan pemilu tetap menjadi hak partai politik. Partai politik tetap memegang peranan utama dalam melakukan pendidikan politik, melakukan rekruitmen calon anggota legislatif, dan yang sangat mendasar : menentukan bakal calon anggota legislatif yang akan ditetapkan penyelenggara pemilu sebagai calon anggota legislatif. Hal ini sekaligus membantah dalil permohonan, bahwa peranan partai politik tidaklah terdistorsi dalam sistem pemilu yang calon terpilihnya ditentukan berdasarkan suara terbanyak. 6. Bahwa menurut Pihak Terkait pilihan sistem proporsional terbuka, merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk Undang-undang, sehingga tidak pada tempatnya untuk dilakukan uji konstitusionalitas. Pihak Terkait mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi angka [3.17] dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 : “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai 398 buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”. 7. Bahwa delegasi kewenangan terbuka untuk menetapkan pilihan pada sistem proporsional terbuka dalam UU No. 7 Tahun 2017, terdapat dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 : “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. 8. Bahwa secara subtantif, pilihan kebijakan pembentuk undang-undang terhadap sistem proporsional terbuka tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pahit penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu- pemilu yang dilaksanakan selama Orde Baru. Sistem proporsional tertutup yang diterapkan ketika itu dinilai telah menghasilkan wakil-wakil yang lebih merepresentasikan kepentingan elit partai politik dibandingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Pengalaman yang dinilai buruk tersebut membawa para pembentuk undang-undang pada tahun 2003 menjatuhkan pilihannya pada sistem proporsional terbuka. 9. Bahwa perdebatan yang terjadi terkait pilihan sistem proporsional terbuka tersebut hanya pada varian yang hendak diterapkan, apakah dengan metode penetapan calon terpilih berdasarkan persentase angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) atau bukan. 10. Bahwa memang, dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah diajukan uji materiil dalam Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Dalam putusan perkara a quo, Mahkamah Konstitusi tidak menilai konstitusionalitas pilihan sistem pemilihan, tetapi lebih pada mengambil peran untuk memperkuat dan mempertegas pilihan sistem proporsional terbuka tersebut dengan menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih. Langkah tersebut diambil karena dinilai lebih sejalan dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip prosedural demokrasi yang dianut dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 11. Bahwa dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008 tersebut, Prof Moh. Mahfud MD menegaskan, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menguji pilihan pembentuk undang-undang mengenai sistem pemilihan umum, melainkan menilai apakah pilihan tersebut adil atau 399 tidak. Artinya, pilihan sistem apapun yang dipilih oleh pembentuk undang- undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak membatasi pilihan sistem pemilu. Hal yang dibatasi oleh konstitusi adalah apakah sistem pilihan pembentuk undang-undang tersebut adil atau tidak bagi semua pihak. 12. Bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka sebagai pilihan pembentuk undang-undang menjadi adil bagi semua pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Setidaknya, di dalam sistem Proporsional Terbuka memiliki beberapa kelebihan. Diantaranya, membuka ruang aspirasi dan partisipasi publik seluas-luasnya dalam Pemilu dengan memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya; mendorong kandidat untuk menyerap langsung aspirasi rakyat dalam menggalang dukungan suara agar dapat terpilih dalam Pemilu; pemilih diberikan banyak pilihan sesuai dengan figur yang diingankan; partai politik dapat memperoleh perolehan kursi yang sebanding dengan perolehan dukungan suara rakyat; derajat keterwakilan sangat tinggi, serta legitimasi kekuasaan amat sangat kuat. 13. Bahwa argumentasi lain dari Pihak Terkait tentang pilihan sistem proporsional terbuka sebagai kebijakan hukum terbuka, mendasarkan pada preseden putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Mahkamah Konstitusi menempatkan pengujian atas berbagai variabel sistem pemilu sebagai suatu kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang- undang. Hal itu dibuktikan, diantaranya melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian ketentuan ambang batas perwakilan (parliamentary thereshold) pada Perkara Nomor 16/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012, atas pengujian jadwal pemilu atau model keserentakan pemilu pada Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021, dan yang paling fenomenal adalah putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang sudah berpuluh kali diuji konstitusionalitasnya, tetapi Mahkamah Konstitusi dengan tegas berpendirian, bahwa ambang batas pencalonan presiden ialah kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. 400 14. Bahwa hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan, berdasarkan Naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu tanggal 20 Juli 2017, ternyata pembahasan norma tentang sistem proporsional terbuka, terdapat dalam satu paket pembahasan tentang ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per Dapil, dan metode konversi suara. Lebih jelasnya, dalam Naskah Rapat Paripurna halaman 11 disebutkan, bahwa isu-isu krusial telah diputuskan oleh Pansus untuk diformulasikan dalam bentuk 5 (lima) paket opsi yang kemudian diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI hari ini (20 Juli 2017). Adapun paket opsi tersebut adalah sebagai berikut: Paket A : Ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni. Paket B : Ambang batas presiden 0%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai 10 dan metode konversi suara Kuota Hare. Paket C : Ambang batas presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare. Paket D : Ambang batas presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 8 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni. Paket E : Ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 3,5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare Dalam rapat paripurna tersebut mengerucut pada dua opsi, yakni paket A dan Paket B. Rapat paripurna menyetujui Paket A yang disahkan dalam UU Pemilu. 15. Bahwa dari Naskah Rapat Paripurna DPR tersebut Pihak Terkait hendak membuktikan bahwa pengaturan tentang ambang batas presiden, ambang 401 batas parlemen, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil, dan metode konversi suara, dalam Undang-undang Pemilu adalah kebijakan hukum terbuka Pembentuk Undang-undang. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka tidak terdapat cukup alasan untuk meminta Mahkamah Konstitusi agar berpendirian berbeda dengan pendiriannya dalam memutus uji materiil ambang batas pencalonan presiden, yang materi muatan normanya sama-sama terdapat dalam satu paket kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. 16. Bahwa selain itu, pilihan terhadap sistem proporsional, baik itu terbuka ataupun tertutup, adalah pilihan yang termasuk sebagai “hal-hal yang berkaitan dengan pilihan teknis pemilihan”, yang berdasarkan preseden putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, merupakan kebijakan politik hukum terbuka pembentuk undang-undang. Diantara putusan yang dapat dijadikan rujukan, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU- XVII/2019, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menegaskan, bahwa hal-hal yang berkaitan pilihan teknis pemilihan itu haruslah diserahkan kepada pembentuk Undang-undang, sepanjang esensi dasar kepemiluan, yakni kedaulatan rakyat tetap bisa terjaga. 17. Bahwa atas keberlakuan sistem proporsional terbuka yang telah dilegitimasi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008, sampai saat ini, sama sekali tidak terdapat alasan konstitusional yang kuat bagi para Pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya. Kalau pun misalnya terjadi perubahan pandangan dari apa yang sebelumnya telah dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadi tidak tepat pula jika perubahan tersebut dilakukan dengan membalikkan atau mengganti sistem proporsional terbuka dengan kembali ke sistem proporsional tertutup. Sebab, pilihan sistem proporsional terbuka tersebut pada awalnya merupakan pilihan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang, di mana Mahkamah Konstitusi lebih pada posisi menggeser variannya ke pendulum yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip demokrasi, bukan pada posisi mengganti satu sistem dengan sistem lainnya. 18. Bahwa konsekuensi dari norma hukum yang open legal policy, pilihan proporsional terbuka dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk undang- 402 undang apabila diinginkan, sebagaimana preseden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 tanggal 28 Maret 2013. Meskipun demikian, dalam melakukan perubahan, Pembentuk undang- undang disyaratkan tetap harus melalui proses yang partisipatif, selain melibatkan DPR dan pemerintah, juga melibatkan masukan DPD dan partisipasi masyarakat. 19. Bahwa terlepas dari belum atau sudah adanya gagasan Pembentuk Undang-Undang untuk menggunakan kebijakan terbukanya mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, terdapat hasil survey dari Litbang Kompas yang dirilis tanggal 6 Maret 2023, tentang partisipasi masyarakat terhadap keberlakuan system pemilu saat ini. Hasilnya menunjukkan, rata-rata 78 % (persen) responden pemilih partai politik lebih ingin memilih calon anggota legislatif secara langsung, seperti yang dipraktikkan pada sistem pemilu proporsional terbuka. Kesempatan untuk menentukan calon legislatif yang didukung saat pemilu cenderung menjadi pilihan publik. Kedaulatan pemilih lebih dirasakan ketika bisa menentukan sendiri wakil rakyat yang dipercayanya dibandingkan menyerahkan sepenuhnya hal itu ke partai politik. 20. Bahwa hasil survei tersebut menegaskan, publik tetap lebih nyaman dengan sistem proporsional terbuka. Separuh lebih responden (67,1 %) dalam survei ini menyatakan lebih cocok untuk memilih sendiri secara langsung calon legislatif dari daftar pilihan saat pemilu nanti dibandingkan menyerahkan pada partai untuk menentukan calon legislatif terpilih. Hanya 17 % (persen) responden yang lebih ingin menyerahkan sepenuhnya urusan terpilihnya calon legislatif ini ke partai politik. 21. Bahwa sekalipun sebatas survey, namun setidaknya sikap publik yang tetap lebih nyaman dengan sistem proporsional terbuka dapat menggambarkan aspirasi masyarakat, bahwa belum saatnya bagi Pembentuk undang- undang untuk mengubah pilihan sistem tersebut. Apalagi dengan menyimak keterangan resmi DPR dan PRESIDEN pada persidangan sebelumnya, yang pada pokoknya lebih nyaman dan tetap memilih pada keberlakuan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, hal tersebut cukup untuk membuktikan bahwa saat ini bukan momennya untuk mengubah system pemilu ditengah tahapan yang telah berjalan. Perbedaan keterangan yang 403 disampaikan Fraksi PDIP yang menghendaki perubahan system pemilihan menjadi proporsional tertutup, lebih tepat untuk diperjuangkan melalui usulan perubahan undang-undang di lembaga legislatif. 22. Bahwa mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemilu, seperti politik uang, persaingan tidak sehat, kecurangan dan sebagainya, semuanya mungkin saja terjadi dalam sistem pemilu apa pun. Tidak ada yang dapat menjamin dengan dikembalikannya sistem pemilihan dengan cara tertutup akan bebas politik uang. Permasalahan serupa dalam sistem proporsional tertutup juga bisa terjadi persaingan yang jauh tidak sehat dan praktek politik uang dalam perebutan nomor urut, Pengalaman di masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru sudah cukup jadi pembelajaran bagi kita, sehingga kenapa harus bermimpi untuk kembali menggunakan sistem proporsional tertutup? Oleh karena itu, praktik curang dan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan pada dosa proporsional terbuka semata. 23. Bahwa tentang pembiayaan, baik dalam sistem pemerintahan Parlementer maupun Presidensial, dan sistem Pemilu dengan proporsional tertutup atau proporsional terbuka, tetap membutuhkan dukungan pendanaan yang besar. Tidak ada Pemilu yang berbiaya murah. Oleh karena itu, tidaklah benar apabila dikatakan bahwa sistem Pemilu dengan proporsional terbuka menghabiskan APBN yang sangat besar. Bahwa terjadi peningkatan pembiayaan Pemilu yang sangat signifikan dari Pemilu tahun 2019 dan 2024, adalah hal yang tidak dipungkiri. Namun, peningkatan ini tidak dapat dilihat hanya secara angka saja. Peningkatan ini terjadi bukan karena sistem Proporsional terbuka, tetapi karena Pemilu dilakukan secara serentak antara Pemilu anggota Parlemen (DPR, DPRD Provinsin dan DPRD Kabupaten/kota dan DPD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peningkatan pembiayaan APBN tersebut bukan semata-mata karena sistem Proporsional Terbuka, tetapi anggaran APBN tersebut untuk penyelenggaraan Pemilu secara serentak, sehingga cost yang dikeluarkan terjadi peningkatan anggaran Pemilu yang signifikan untuk pembiayaan alat peraga. 24. Bahwa dengan mencermati lebih detail amar yang dimohonkan untuk diputus, maka apabila permintaan tersebut dikabulkan, penyelenggaraan 404 Pemilu 2024 akan penuh dengan ketidakpastian. Sebab, seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan saat ini merupakan tahapan yang sesuai dengan kerangka sistem proporsional terbuka dalam Undang- undang Pemilu. Ketika tahapan pemilu sedang berjalan dan sistemnya diganti, maka ia akan berisiko terhadap munculnya berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Apalagi, norma-norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini hanya sebagian saja dari norma Undang-undang Pemilu yang merepresentasikan sistem proporsional terbuka. Sementara itu, terdapat banyak norma lain, baik terkait kampanye, proses pemungutan suara, penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum pemilu, yang kesemuanya disusun dalam kerangka sistem proporsional terbuka. Apabila permohonan pengujian terhadap 7 (tujuh) norma Undang-undang Pemilu ini dikabulkan, maka dipastikan akan terjadi masalah pada beberapa tahapan dan proses penegakan hukum Pemilu 2024. Oleh karena itu, menjadi tidak beralasan hukum apabila usulan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dilakukan melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi. 25. Bahwa sebagai penguatan atas dalil-dalil “bantahan” dalam keterangan ini, perkenankan Pihak terkait mengajukan tiga orang ahli, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan kesempatan pada tahapan pembuktian untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Berdasarkan uraian argumentasi yuridis tersebut di atas, maka Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan pengujuan terbukti tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan menolak permohonan Pemohon seluruhnya. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan, maka Pihak Terkait memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi Republik 405 Indonesia untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. 2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. 3. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.25] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya atas nama Derek Loupatty dengan Nomor NPAPG 3171042610680001; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya atas nama Achmad Taufan Soedirjo dengan Nomor NPAPG 3674050532220020; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya atas nama Martinus Anthon Werimon dengan Nomor NPAPG 9129050794610001; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Perintah Nomor Sprin- 108/DPP/GOLKAR/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu Titi Anggraini, Khairul Fahmi, dan Zainal Arifin Mochtar yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2023, masing- masing pada pokoknya sebagai berikut: 406 1. Titi Anggraini Sistem pemilu merupakan metode untuk mengkonversi suara yang didapat oleh peserta pemilu menjadi perolehan kursi di parlemen ataupun eksekutif. Karena posisinya yang sangat strategis, pada saat pembahasan rancangan undang- undang pemilu di parlemen, sejumlah politisi berseloroh bahwa pengaturan soal sistem pemilu adalah soal hidup mati mereka dan partai politik tempat mereka bernaung. Tidak mengherankan bila selama tujuh bulan pembahasan menuju pengesahan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka empat bulan di antaranya atau lebih dari setengah waktu pembahasan, digunakan pembentuk undang-undang untuk berkonsentrasi membahas sistem pemilu. Dalam pandangan banyak pakar, terdapat empat elemen utama yang menjadi kunci dalam sistem pemilu. Mencakup pilihan terhadap jenis sistem pemilu itu sendiri, struktur pemberian suara (electoral balloting structure), daerah pemilihan (district magnitude), dan formula penghitungan (electoral formula). Sejatinya, secara menyeluruh sistem pemilu memiliki tujuh variabel teknis yang membentuknya, saling terhubung, dan mempengaruhi satu sama lain. Meliputi besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan (parliamentary threshold), formula perolehan kursi, penetapan calon terpilih, dan jadwal pemilu (terkait keserentakan dalam desain sistem presidensial). Dalam catatan Andrew Reynolds dkk (2005), secara tradisional sistem pemilu jarang dipilih dengan sadar dan sengaja. Meskipun desain sistem pemilu yang disengaja telah semakin umum akhir-akhir ini, namun seringkali pilihan atas sistem pemilu adalah suatu kebetulan. Hasil dari kombinasi keadaan yang tidak biasa, dari tren yang lewat, atau kekhasan sejarah, dengan dampak kolonialisme dan pengaruh negara tetangga yang acapkali sangat kuat. Pandangan serupa juga dikemukakan Allen Hicken (2019), yang menyebut ada tiga kondisi yang melahirkan inisiasi untuk mereformasi sistem pemilu. Meliputi: kegagalan sistemik (systemic failure), sebuah peristiwa katalitik (a catalytic event), dan adanya perubahan preferensi petahana (change in incumbents’ preference). Kegagalan sistematis terjadi apabila sistem pemilu yang sedang berlaku gagal memenuhi harapan normatif publik untuk menghasilkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan efektif. 407 Sedangkan Peristiwa katalitik yang mendorong perubahan sistem pemilu umumnya berupa suatu krisis yang menghubungkan antara kesengsaraan politik dan/atau ekonomi dengan sistem pemilu yang kemudian menghasilkan permintaan untuk melakukan reformasi. Reformasi sistem juga bisa terjadi karena politisi petahana merasa akan mendapatkan keuntungan dengan mendorong perubahan sistem (atau setidaknya dengan tidak menentangnya). Di mana petahana meyakini akan mendapatkan manfaat elektoral secara jangka panjang melalui keberlakuan sistem pemilu yang baru tersebut. Atau sebaliknya, petahana mengharapkan keuntungan elektoral jangka pendek dari pilihan sikap sebagai pembaharu (dikenal sebagai "motivasi tindakan"). Di Indonesia, sistem pemilu selain merupakan produk pergulatan pembentuk undang-undang sebagai refleksi sejarah penyelenggaraan pemilu terdahulu (terutama pemilu-pemilu orde baru), juga dipengaruhi oleh adanya peran putusan pengadilan melalui upaya pengujian undang-undang (judicial review) ataupun penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan MK dalam rangka mengukuhkan pemisahan kekuasaan dan kontrol antarcabang kekuasaan (check and balances) memang memungkinkan para pihak untuk melakukan penilaian dan mengambil langkah hukum atas norma undang- undang yang dianggap inkonstitusional atau bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini mengakibatkan menguatnya fenomena yudisialisasi politik di mana hakim dan peradilan ditarik masuk untuk memutuskan persoalan-persoalan politik dalam pengaturan pemilu Indonesia selanjutnya. Pasacpemilu 1999, pembentuk undang-undang memutuskan untuk mengubah sistem pemilu proporsional daftar tertutup (closed list) untuk memilih anggota DPR dan DPRD sehingga pemilih bisa langsung mencoblos caleg pilihannya di surat suara. Surat suara bukan hanya akan memuat nomor urut dan tanda gambar partai, tapi juga memuat nomor urut dan nama caleg yang diusung partai. Namun, pada Pemilu 2004 melalui UU No. 12 Tahun 2003, hal itu masih dilakukan melalui penerapan sistem proporsional terbuka yang relatif tertutup (relatively closed open list system). Di mana caleg akan menduduki kursi yang diperoleh partai apabila mendapat suara sejumlah kuota harga satu kursi yang disebut bilangan pembagi pemilih atau BPP. BPP sendiri diperoleh melalui penjumlahan total suara sah di suatu daerah pemilihan yang kemudian dibagi dengan total jumlah kursi yang diperebutkan di 408 dapil tersebut. Hasil pembagian itu lah yang menjadi kuota harga kursi yang harus dipenuhi caleg untuk bisa duduk di parlemen. Kalau tidak ada caleg yang memperoleh suara sejumlah BPP, maka kursi akan diberikan kepada caleg berdasar nomor urut. Jika partai mendapat dua kursi, maka dua kursi tersebut akan diberikan kepada caleg nomor urut satu dan nomor urut dua yang diusung partai tersebut. Mekanisme seperti itu membuat ketidakpuasan dan pergolakan di internal partai, khususnya bagi mereka yang mendapat suara lebih banyak namun tidak bisa duduk di parlemen akibat suaranya kurang dari BPP. Melalui UU No. 10 Tahun 2008, pembentuk undang-undang memutuskan untuk mengurangi kuota harga kursi bagi caleg dari semula 100% menjadi 30% jumlah BPP. Ini disebut sebagai sistem pemilu proporsional yang lebih terbuka (a “more open" list system). Akan tetapi pilihan proporsional terbuka secara gradual tersebut dibatalkan MK melalui Putusan No.22-24/PUU-VI/2008. MK menyebut setiap caleg mestinya dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing. Sehingga persyaratan 30% BPP yang harus dipenuhi caleg untuk mendapat kursi dan kalau tidak maka akan kembali berdasar nomor urut, dipandang MK sebagai sesuatu yang menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif. Dalam putusannya MK menyebut dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun caleg yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. MK juga menyandarkan pada pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga setiap caleg mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak 409 sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Untuk itu, menurut MK ketentuan 30% BPP dalam UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil. Sayangnya, Putusan tersebut (bisa jadi disebabkan keterbatasan MK dalam menjangkau detail teknis sebagaimana halnya pembentuk undang-undang), tidak mempertimbangkan konsekuensi Putusan atas operasionalisasi teknis secara holistik terhadap metode pemberian suara dan kaitannya dengan penentuan caleg yang mendapat kursi dari suatu partai. Saat MK menyandarkan sepenuhnya kepada apa yang disebut “suara terbanyak” caleg, MK terluput untuk mempertimbangkan penyelarasannya dengan metode pemberian suara yang masih membolehkan pemilih memberi tanda satu kali pada kolom nama partai, selain pada kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Kalau MK konsisten dan komprehensif memahami sistem pemilu, maka argumen “suara terbanyak” caleg akan pula diikuti pertimbangangan hukum bahwa pemberian suara sepenuhnya dilakukan hanya untuk memilih caleg saja. Atau sebaliknya, jika memang pemilih masih dimungkinkan untuk memilih pada kolom nama partai, maka partai juga diberi hak menentukan caleg yang dikehendakinya untuk mendapat kursi dalam hal kolom nama partai mendapatkan pilihan paling banyak dari para pemilih. Namun demikian, tidak seperti itu putusannya. KPU sebagai pelaksana undang-undang yang saat persidangan Perkara No.22- 24/PUU- VI/2008 menyatakan kesiapannya atas implikasi perubahan sistem pemilu juga tidak menyarankan ataupun melakukan koherensi teknis akibat permohonan pemohon yang bisa juga berpengaruh pada metode pemberian suara serta pengisian perolehan kursi partai oleh caleg. Akibatnya, Putusan MK yang menghendaki “suara terbanyak” ini, pada praktik Pemilu 2009 dan pemilu-pemilu setelahnya masih bekerja dalam logika pemberian suara sistem pemilu proporsional terbuka dengan nomor urut dan 30% BPP sebagaimana pengaturan UU 10/2008 sebelum dibatalkan MK. Bisa jadi, ketidakakuratan jangkauan teknis inilah yang membuat MK “putar arah” saat memutus pengujian undang-undang terkait variabel penunjang sistem pemilu berupa penjadwalan atau pilihan model keserentakan pemilu. Dalam Putusan No. 410 55/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ketimbang menyatakan model keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal yang dimintakan Perludem sebagai pilihan konstitusional satu-satunya, MK lebih memilih untuk memberikan panduan berupa asas dan prinsip bagi pembuat undang-undang dalam memutuskan model keserentakan yang akan diatur dalam undang-undang. Sebagai pedoman, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilu, MK menyebut pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilu; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang- undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilu. Sikap MK soal konstitusionalitas penjadwalan pemilu sebagai suatu politik hukum terbuka pembentuk undang-undang tersebut lantas kembali ditegaskan Mahkamah dalam Putusan No. 16/PUU-XIX/2021. Selanjutnya, bila kita kembali merujuk preseden Putusan-Putusan MK termutakhir, maka mayoritas MK menempatkan pengujian atas berbagai variabel sistem pemilu sebagai suatu kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang (open legal policy). Hal itu bisa ditelusuri melalui Putusan MK atas pengujian ketentuan ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) pada Perkara Nomor 16/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012. Serta tentu saja yang paling fenomenal Putusan MK atas perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang sudah puluhan kali diuji konstitusionalitasnya, namun MK bergeming. Sikap MK 411 tegas, ambang batas pencalonan presiden adalah open legal policy. Padahal banyak pakar konstitusi yang menyebut bahwa ambang batas pencalonan presiden sesuatu yang terang benderang diatur dalam Pasal 6A Ayat UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Apabila untuk sesuatu yang sangat terang saja MK masih memberi ruang pada pembentuk undang-undang untuk mengatur (meski ahli tidak bersepakat dengan MK dalam soal ini), apalagi bagi pengaturan sistem pemilu legislatif yang sama sekali tidak diatur dalam UUD. Hal itu didasari beberapa pertimbangan, pertama, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas terkait pilihan sistem pemilu untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Meskipun Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebut bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”, namun hal itu tidak dapat serta merta dimaknai sebagai sistem pemilu proporsional tertutup. Sebab, dalam sistem pemilu proporsional baik terbuka ataupun tertutup, peserta pemilunya adalah partai politik serta tidak ada ruang bagi calon perseorangan sebagaimana halnya pada Pemilu Anggota DPD. Kedua, apabila ditelusuri risalah perubahan undang-undang dasar, maka akan ditemukan bahwa pilihan sistem pemilu anggota DPR dan DPRD bukan suatu pilihan tunggal. Di akhir Rapat PAH I BP MPR ke-33, pimpinan rapat Slamet Effendy Yusuf menyampaikan rangkuman usulan-usulan yang muncul selama rapat berlangsung. Terkait sistem pemilu anggota DPR dan DPRD disebutkan bahwa, “Kemudian secara sepintas lalu juga mulai diperdebatkan, muncul adalah mengenai sistem pemilu. Apakah proporsional, apa distrik atau mixed, campuran, itu juga sudah disebutkan.” Pada Rapat Paripurna ke-5 ST MPR 2001. 4 November 2001 yang dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais, pembahasan mengenai pemilu bergulir kembali. Fraksi-fraksi MPR menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing. S. Massardy Kaphat dari F-KKI menyampaikan antara lain sebagai berikut: “Sistem pemilu untuk memilih wakil rakyat juga seharusnya lebih maju sehingga yang dipilih rakyat tidak cuma gambar-gambar partai tapi juga orang sehingga yang lebih baik ke depan adalah sistem proporsional. Daftar terbuka yang dipilih rakyat adalah tanda gambar dan orang atau sistem distrik. Akan lebih demokratis lagi bila mana tidak hanya 412 calon partai yang dibolehkan ikut dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat akan tetapi juga bisa calon perorangan.” Ketiga, meskipun pemohon menguji sembilan norma yang berkaitan dengan inkonstitusionalitas sistem pemilu proporsional terbuka, namun operasionalisasi teknis sistem pemilu proporsional terbuka bukan hanya terdapat dalam sembilan norma yang diuji tersebut. Kerangka pengaturan sistem proporsional terbuka juga tersebar dalam desain kepesertaan partai politik di pemilu, model kampanye, hak pemilih yang pindah memilih, penetapan perolehan suara oleh KPU (yang masih mencakup partai dan caleg), serta penegakan hukum (khususnya terkait jual beli suara). Terakhir, keempat, di masa depan sangat mungkin akan ada evaluasi ataupun modifikasi atas pilihan sistem pemilu. Jika MK mengunci pada satu pilihan sistem saja, hal itu akan berdampak pada kesulitan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pada pemilu-pemilu yang akan datang. 2. Khairul Fahmi Terkait pengaturan sistem proporsional terbuka yang dimuat dalam tujuh norma, yaitu Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal-pasal UU Pemilu yang dimohonkan untuk diuji tersebut selengkapnya berbunyi: 1. Pasal 168 ayat (2), Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. 2. Pasal 342 ayat (2), Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor unit partai politik, nomor unit dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan. 3. Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 4. Pasal 386 ayat (2) huruf b, Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b. tanda coblos pada nomor 413 atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan. 5. Pasal 420 huruf c dan huruf d, Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nila terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. 6. Pasal 422, Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. 7. Pasal 426 ayat (3), Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Konstruksi tujuh norma UU Pemilu di atas menempatkan sistem proporsional terbuka sebagai pilihan sistem yang digunakan dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemohon menilai bahwa sistem proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 karena beberapa alasan pokok, yaitu: peranan partai politik dinilai terdistorsi dalam sistem pemilu yang mekanisme penentuan calon terpilihnya ditentukan berdasarkan suara terbanyak; sistem proporsional terbuka juga dinilai telah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, individualisme politisi, konflik internal karena kontestasi menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam pemilu; sistem proporsional terbuka juga dianggap telah menyebabkan pemilu Indonesia berbiaya tinggi, meliputi biaya kampanye, sewa konsultan, biaya saksi dan biaya lainnya, dan terjadinya politik uang; Sistem proporsional terbuka juga dinilai telah menghilangkan peranan partai politik dalam melakukan pendidikan politik ke masyarakat. 414 Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pasalpasal UU Pemilu di atas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3). Pada saat yang sama, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan bahwa “sistem proporsional terbuka” dalam UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sistem proporsional tertutup”. Sehubungan dengan pokok permohonan dimaksud, ahli akan menyampaikan keterangan terkait dua pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang dimohonkan untuk diuji. Pertama, apakah pilihan sistem proporsional terbuka yang diadopsi dalam UU Pemilu telah menegasikan keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, khususnya dalam melaksanakan fungsi rekrutmen calon anggota legislatif? Kedua, apakah sistem proporsional terbuka telah menyebabkan terjadinya beberapa masalah dalam pemilu seperti pelemahan institusi partai politik, rumitnya pelaksanaan, dan praktik politik uang? 1. Sebagaimana diketahui sistem proporsional terbuka untuk pertama kali diatur dalam UU No. 12/2003 dan digunakan pada Pemilu 2004. Pada waktu itu, sistem proporsional terbuka diterapkan dengan varian penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara sesuai perolehan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Calon yang perolehan suaranya mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih. Jika tidak terdapat calon yang perolehan suaranya mencapai angka BPP, maka penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut calon. Varian ini mengalami sedikit modifikasi melalui UU No. 10/2008, yang mengatur bahwa penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara 30 persen angka BPP. Di mana, terhadap calon yang perolehan suaranya lebih dari 30% dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan kursi yang diperoleh parpol yang bersangkutan, maka penentuan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Belum sempat diterapkan untuk Pemilu 2009, varian penentuan calon terpilih ini pun bergeser ke penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sesuai Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, di mana persentase perolehan suara sesuai angka BPP tidak lagi digunakan. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa dengan memilih sistem proporsional terbuka, maka cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih 415 sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi adalah dengan mendasarkannya pada perolehan suara terbanyak. 2. Sejarah singkat terbentuknya sistem proporsional terbuka menunjukkan beberapa hal. Pertama, awal mula dipilihnya sistem ini merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Artinya, pembentuk undang- undang yang menentukan pilihan untuk menerapkan sistem proporsional terbuka dimaksud. Jatuhnya pilihan pada sistem proporsional terbuka tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pahit penerapan sistem proporsional tertutup selama pemilu-pemilu Orde Baru. Sistem proporsional tertutup yang diterapkan kala itu dinilai telah menghasilkan wakil-wakil yang lebih merepresentasikan kepentingan elit parpol dibandingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Pengalaman buruk tersebut membawa para pembentuk undang-undang pada tahun 2003 untuk menjatuhkan pilihan kebijakannya pada sistem proporsional terbuka. Kedua, sejak awal reformasi pembentuk undang-undang telah menyepakati sistem proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup. Perdebatan yang terjadi terkait pilihan sistem ini hanya pada varian yang hendak diterapkan, apakah dengan metode penetapan calon terpilih berdasarkan persentase angka BPP atau bukan. Ketiga, MK lebih pada mengambil posisi untuk memperkuat dan mempertegas pilihan sistem proporsional terbuka tersebut dengan menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih. Langkah tersebut diambil karena hal ini yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip prosedural demokrasi yang dianut dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 3. Berdasarkan semangat jatuhnya pilihan kebijakan pembentuk undang-undang pada sistem proporsional terbuka tersebut, selanjutnya Ahli akan menjawab dua pertanyaan konstitusional yang muncul terkait pokok permohonan dalam perkara pengujian UU Pemilu ini. Pertama, apakah pilihan sistem proporsional terbuka bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 karena telah menegasikan peran parpol dalam melaksanakan fungsi rekrutmen calon anggota legislatif? Secara konstitusional, pilihan sistem proporsional terbuka sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, termasuk dengan Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Dikatakan demikian karena sistem proporsional terbuka sama sekali tidak menghilangkan 416 peran parpol sebagai peserta pemilu, di mana otoritas kepesertaan pemilu tetap menjadi hak parpol. Dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka, partai politik tetap memegang peranan utama dalam melakukan pendidikan politik, melakukan rekruitmen calon anggota legislatif dan menentukan bakal calon anggota legislatif yang akan ditetapkan penyelenggara pemilu sebagai calon anggota legislatif. 4. Lalu, bagaimana dengan penentuan calon terpilih yang didasarkan atas perolehan suara terbanyak dari calon-calon yang diajukan parpol? Apakah hal ini merupakan bagian dari bentuk pendistorsian terhadap peran parpol sebagai peserta pemilu sebagaimana didalilkan Pemohon? Menurut ahli, metode penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak bukanlah dalam rangka menegasikan peran parpol. Metode penentuan calon terpilih ini lebih sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antar peran parpol sebagai peserta pemilu dengan rakyat sebagai pemilih dalam pemilu sekaligus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka pemilih/rakyat memiliki cara untuk mengimbangi peran parpol dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan. Dalam konteks ini, peran dominan parpol dalam sistem proporsional tertutup dalam pemilu-pemilu sebelum reformasi digeser ke kondisi di mana ia harus diimbangi oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. 5. Lebih jauh, dalam sistem proporsional terbuka, otoritas penentuan calon anggota legislatif sepenuhnya tetap ada di tangan parpol. Demikian juga dengan proses pendidikan politik, penguatan kelembagaan partai, dan rekrutmen calon anggota legislatif, fungsifungsi parpol sama sekali tidak dikesampingkan dengan adanya sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, keberadaan sistem proporsional terbuka sama sekali tidak menegasikan proses institusionalisasi partai politik yang harus berjalan secara berkelanjutan. 6. Kedua, terkait penilaian bahwa sistem proporsional terbuka sebagai penyebab terjadinya berbagai masalah dalam pemilu seperti politik uang, persaingan yang tidak sehat, politik berbiaya tinggi, dan masalah kecurangan pemilu lainnya. Apa pun persoalan yang terjadi dalam pemilu, seperti politik uang, persaingan tidak sehat, kecurangan dan sebagainya, semua itu mungkin saja terjadi dalam sistem pemilu apa pun. Jika hari ini, sistem proporsional terbuka dipersoalkan karena maraknya praktik politik uang, siapa yang menjamin bahwa proporsional tertutup 417 akan bebas politik uang? Bukankah sistem proporsional tertutup juga bisa dihinggapi persaingan yang tidak sehat dan politik uang? Bukankah pengalaman di masa lalu khususnya pada masa Orde Baru sudah cukup jadi pembelajaran bagi kita? Lalu, kenapa harus bermimpi untuk kembali menggunakan sistem proporsional tertutup? 7. Oleh karena itu, praktik curang dan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan pada dosa proporsional terbuka semata. Praktik curang dan politik uang itu lebih karena memang sikap dan perilaku peserta pemilu di negeri ini yang tidak kunjung berhasil diperbaiki. Partai politik sebagai pemegang peran sentral belum secara serius melaksanakan perannya untuk melakukan pendidikan politik dan memastikan para anggotanya tidak berlaku curang dalam pemilu. Pada saat yang sama, upaya penegakan hukum terhadap pelaku praktik curang dan politik uang juga belum berjalan optimal disebabkan berbagai hal, termasuk lemahnya aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku politik uang. 8. Jadi, berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemilu kita haruslah dijawab dengan respons yang sesuai dan proporsional. Ketika terjadi masalah, jalan keluarnya bukanlah dengan tiba-tiba mengganti sistemnya, apalagi dengan sistem yang dulunya pernah gagal menghasilkan wakil rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat. Akan lebih tepat jika pembentuk undang- undang melakukan telaah komprehensif terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pemilu dan mengambil sikap untuk melakukan berbagai perbaikan, baik di level regulasi pemilu, maupun terkait penegakan hukum pemilu. 9. Adapun terkait sistem proporsional terbuka, sistem ini juga telah dilegitimasi oleh MK melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008. Hingga saat ini, sama sekali tidak terdapat alasan konstitusional yang kuat bagi MK untuk mengubah pendiriannya. Kalau pun misalnya MK hendak berubah pandangan dari apa yang sebelumnya telah dituangkan dalam putusan tersebut, menjadi tidak tepat pula jika MK mencoba membalikkan atau mengganti sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup. Sebab, pilihan sistem proporsional terbuka tersebut pada awalnya merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang, di mana MK lebih pada posisi menggeser variannya ke pendulum (varian) yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip 418 demokrasi. Artinya, MK bukan pada posisi mengganti satu sistem dengan sistem lainnya. 10. Lebih jauh, jika dibaca lebih detail amar yang dimintakan Pemohon untuk diputus, maka apabila permintaan tersebut dikabulkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 akan penuh dengan ketidakpastian. Sebab, seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan saat ini merupakan tahapan yang sesuai dengan kerangka sistem proporsional terbuka dalam UU Pemilu. Ketika tahapan pemilu sedang berjalan dan sistemnya diganti, ia akan berisiko terhadap munculnya berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Lebih-lebih, norma-norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini hanya sebagian saja dari norma UU Pemilu yang merepresentasikan sistem proporsional terbuka. Sementara terdapat banyak norma lain, baik terkait kampanye, proses pemungutan suara, penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum pemilu yang disusun dalam kerangka sistem proporsional terbuka. Apabila permohonan pengujian terhadap 7 (tujuh) norma UU Pemilu ini dikabulkan, maka dipastikan akan terjadi masalah pada beberapa tahapan dan proses penegakan hukum Pemilu 2024. 11. Sehubungan dengan itu, jika hendak melakukan perubahan sistem pemilu ia mesti disiapkan secara matang dan dilakukan berbasis kajian yang mendalam. Berbasis kajian itulah nantinya pertimbangan mempertahankan atau mengubah sistem pemilu yang ada baru dilakukan. Oleh karena itu, menjadi tidak tepat jika usulan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dilakukan melalui proses pengujian UU di MK 3. Zainal Arifin Mochtar Keterangan ini merupakan permintaan pihak terkait dalam Perkara No. 114/PUU- XX/2022 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. Karenanya, keterangan ini dikaitkan dengan hal-hal tertentu yang dimintakan oleh Pihak Terkait untuk dijelaskan berkaitan dengan perkara yang disebutkan di atas. Untuk itu, keterangan ini akan menguraikan beberapa hal, khususnya mengenai sistem pemilu legislatif yakni “Sistem Proporsional Terbuka”. Sehubungan dengan hal tersebut, keterangan ini akan menjelaskan beberapa hal, yakni: 1) Dasar Filosofis Sistem Pemilihan Umum; 2) Proporsional Terbuka dan Open Legal Policy; 3) Proporsional Terbuka dan Demokrasi dan 4) Proporsional Terbuka, Pembiayaan APBN, Pengelolaan Keuangan Partai dan Politik Uang. 419 1. Filosofis Sistem Pemilu Sejak abad ke-17, Pemilihan umum (Pemilu) telah dijadikan sebagai mekanisme yang biasa digunakan dalam demokrasi perwakilan modern. Pemilu dimaknai sebagai sebuah proses pengambilan keputusan secara formal dimana rakyat memilih orang atau beberapa orang untuk menduduki sebuah jabatan publik atau pemerintahan. Adapun Dasar filosofis diadakannya Pemilu ialah melakukan Pemilihan secara langsung untuk memilih calon (Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota legislatif) dan untuk menentukan pemenang berdasarkan perolehan suara terbanyak dari rakyat. Artinya, kemenangan seorang kandidat tidak ditentukan berdasarkan standar ganda, dalam hal ini ditentukan oleh partai politik (proporsional tertutup), tetapi kemenangan dan keterpilihan seseorang ditentukam atas dasar perolehan suara dari rakyat yang memilih secara langsung. Secara konsep Pemilu dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk memilih/menyeleksi orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kandidat untuk jabatan yang berbeda dalam pemerintahan. Di mana kandidat-kandidat tersebut mewakili rakyat, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Pada prinsipnya, Pemilu merupakan kontestasi antar partai politik atau gabungan partai politik (koalisi) yang bersaing untuk memperoleh kekuatan politik melalui surat suara untuk memperoleh dukungan atau mandat dari rakyat. Oleh karena itu, setidaknya menurut hemat Ahli, dasar filosofis diadakannya Pemilu ialah untuk melayani warga negara dalam beberapa hal, yaitu: Pertama, Pemilu diadakan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada warga negara untuk memilih kandidat Presiden dan Wakil Presiden dan kandidat anggota Legislatif yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi warga negara dalam pemerintahan; Kedua, Pemilu diadakan sebagai sarana yang dapat digunakan oleh warga negara dalam melakukan peralihan kekuasaan pemerintahan secara aman, lancar, tertib, jujur, adil, bersih, dan fair; Ketiga, Pemilu diadakan untuk memberikam legitimasi kekuasaan kepada pemerintah sebagai wakil rakyat melalui pelimpahan kedaulatan rakyat secara langsung; Keempat, Pemilu diadakan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih aspiratif, partisipatif, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, dan; Kelima, Pemilu diadakan untuk mengevaluasi dan menguji efektifitas pemerintahan. Pemilu dalam konsep demokrasi perwakilan modern dikenal dalam dua tipologi, yaitu; Pemilu secara langsung dan Pemilu tidak langsung. Pemilu langsung adalah sistem pemilihan pejabat politik di mana pemilih dapat memilih secara langsung 420 memberikan suara untuk memilih orang atau partai politik yang sesuai dengan kemauan dan kehendak sendiri. Artinya, rakyat (pemilih) dapat terlibat secara langsung dalam memilih pejabat atau wakil-wakilnya yang akan mewakili mereka duduk di Pemerintahan. Sementara, Pemilu tidak langsung. Sebaliknya, dalam Pemilu tidak langsung, rakyat hanya memilih badan yang nantinya akan memilih orang atau beberapa orang untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pemilu tidak langsung, biasanya disebut juga dengan istilah pemungutan suara hirarkis adalah pemilihan di mana pemilih tidak memilih langsung di antara kandidat atau partai untuk suatu jabatan (sistem pemungutan suara langsung), tetapi memilih orang yang pada gilirannya memilih kandidat atau partai politik. (Lucas Bottcher and Georgia Kernell: 2021). Menurut Jimly Asshiddiqie (2013), Pemilu adalah suatu hal yang amat penting bagi warga negara, partai politik dan pejabat penyelenggara negara. Karena Pemilu merupakan suatu sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat dan berdasarkan konstitusi. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dengan berpegang pada prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keuntungan diadakannya Pemilu - penekanannya lebih pada manfaatnya bagi proses dan pemerintahan, di mana Pemilu akan memperbaiki cara kerja politik, meskipun tidak menjamin kualitas produk yang dihasilkan. Dari segi aspek Prosedural, manfaat yang dapat diklaim dari diadakannya Pemilu adalah pencapaian pemerintahan yang sah. (Gerald Pomper; 1967). Di lain sisi, Pemilu juga berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan karena ada relasi antara pemerintah dan anggota legislatif dengan konstituennya. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dasar filosofif diadakannya Pemilu merupakan kegiatan sarana partisipasi politik warga negara secara langsung sebagai wujud pengejewantahan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. 2. Proporsional Terbuka dan Open Legal Policy Konstitusi tidak menjaminkan mana sistem Pemilu legislatif yang harus dipakai. Memang, ada yang mengatakan bahwa ketika Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggora Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik", maka seakan-akan mengatakan bahwa sistem pemilihan umum pastilah 421 proporsional. Oleh karena dalam sistem proporsional, -baik proporsional terbuka suara terbanyak maupun proporsional tertutup- pada dasarnya memberi peran besar kepada partai politik. Tetapi hal itu sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dibenarkan oleh karena ketika perumusan pasal tersebut dalam risalah, sepanjang dilakukan penulusuran, tidak ditemukan kepastian dan kewajiban penggunaan sistem proporsional, apalagi tatkala harus disimpulkan bahwa proporsional yang dimaksud haruslah proporsional tertutup yang meniscayakan peranan partai politik. Pada dasarnya, pemilu dengan segala sistem dan fitur-fiturnya merupakan open legal policy para pembentuk undang-undang. Artinya, pilihan bagi pembentuk UU untuk memilih sistem pemilihan yang lebih sesuai dan kompatibel dengan suatu negara dan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pemilihan. Baik sistem proporsional terbuka suara terbanyak maupun proporsional tertutup, keduanya sangat mungkin digunakan oleh karena disesuaikan dengan keadaan dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu aturan kepemiluan. Walau harus diakui secara praktik, sangat jarang tujuan itulah yang akan menjadi panduan utama, sebab banyak alasan dibalik pemilihan sistem pemilihan, tetapi biasanya lebih bernuansa politis. Pernyataan bahwa ketika bicara sistem, semisal sistem pemilihan legislatif, ini dapat dikatakan adalah open legal policy juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 adalah contoh paling pas untuk memperlihatkan cara berifikir hukum MK yang menempatkan bahwa hal-hal yang berkaitan pilihan teknis pemilihan itu haruslah diserahkan kepada pembentuk UU, sepanjang esensi dasar kepemiluan yakni kedaulatan rakyat tetap bisa terjaga. Artinya, pilihan sistem apapun sepanjang tetap menjaga kedaulatan rakyat, tetaplah merupakan pengejawantahan dari tujuan untuk melaksanakan pemilihan umum di suatu negara. Kendatipun sistem Pemilu adalah open legal policy tetapi tidaklah ditafsirkan serampangan bahwa sesuai selera para pembentuk undang-undang dan kemauan partai politik tertentu. Pemilu dengan segala sistem dan fiturnya sebagai open legal policy, haruslah dimaknai dikaitkan dengan berbagai prinsip dan batasan dalam menjawab probelm konstitusionalitas berkaitan dengan atutran open legal policy. Menggunakan konsep MK selama ini dalam open legal policy, Mardian Wibowo (2019) yang menganalisis terhadap 30 putusan MK yang mengandung open legal policy menjadi menarik untuk dilihat. Pertama, dari segi definisi atau batasan pengertian open legal policy, yakni adalah: (a) Pengaturan tambahan yang tidak 422 diatur UUD 1945 sebagi konsekuensi dari dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945. (b) Sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang. (c) open legal policy tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. (d) Muatan materi tidak diatur dalam UUD 1945. (e) UUD 1945 memerintahkan kepada pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut. (f) Mengandung materi etika jabatan. Kedua, syarat suatu norma hukum dinilai sebagai open legal policy, yakni adalah: a. Tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945 (antara lain prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip nondiskriminasi). (b) Harus memerhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. c.Tidak mencederai UUD 1945. (d) Menjamin hak warga negara. (e) Tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. (f) Logis dan dapat diterima secara hukum. (g) Memiliki kegunaan atau manfaat. Ketiga, syarat konstitusionalitas norma hukum yang bernilai open legal policy adalah: (a) Tidak melanggar moralitas. (b) Tidak melanggar rasionalitas. (c) Bukan ketidakadilan yang intolerable. (d) Tidak melampuai kewenangan pembentuk undang-undang. (e) Bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan. (f) Tidak bertentangan dengan UUD 1945. (g) Tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945. (h) Tidak bertentangan dengan hak politik. (i) Tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat. (j) Tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur). (k) Tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir). Keempat, syarat dapat dilakukannya pengujian terhadap norma hukum yang bernilai open legal policy (“syarat pengujian”) adalah: (a) Dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur). (b) Melampaui kewenangan pembuat undang- undang (detournement de pouvoir). (c) Merupakan penyalahgunaan kewenangan. (d) Nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. (e) Tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural. (f) Menimbulkan problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, aturan menyebabkan kebuntuan hukum, dan menghambat kinerja lembaga negara bersangkutan. Sehubungan hal ini, terabasan terhadap open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi terlihat dalam putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Berdasarkan Suara Terbanyak. Mahkamah berpendapat Pemilu dengan sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan kepada rakyat untuk 423 menentukan calon legislatif yang dipilih. Sistem ini merupakan cara mudah untuk menentukan siapa yang terpilih dengan melihat perolehan suara paling banyak. Alasan utamanya oleh karena MK ingin menegakkan prinsip kedaulatan rakyat yang lebih menjaminkan keadilan. 3. Proporsional Terbuka dan Demokrasi Dalam pandangan Gerald Pomper (1967), dikatakan bahwa “Probably the most important virtue of elections is protection, or a check on power. Only with the ballot for self-defense can citizens be secure”. Dari Pandangan Pomper tersebut dapat dikatakan bahwa Pemilu mendudukkan warga negara (pemilih) sebagai pengontrol kekuasaan dengan memberikan hak suara-nya secara langsung dalam memilih pejabat pemerintahan (eksekutif dan legislatif). Ini dilakukan agar kontrol tersebut efektif karenanya dilakukan langsung oleh warga negara melalui Pemilu dengan memilih langsung calon pejabat publik yang akan memegang jabatan di Pemerintahan (John Stuart Mill; 1958). Harus diingat bahwa pemilihan sistem Pemilu dan metode alokasi kursi tetap menjadi isu konstitusional yang sensitif dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, termasuk penerapannya melalui konsensus besar di antara partai-partai politik. Sementara itu, di antara pemilihan sistem metode alokasi kursi tersebut haruslah tetap memperhatikan pilihan berdaulat dari setiap demokrasi untuk menentukan sistem pemilu yang sesuai dengan kultur socio-politik suatu negara. Dan yang paling penting harus dicatat bahwa Pemilihan sistem Pemilu dan metode alokasi kursinya haruslah mencerminkan kehendak rakyat dalam implementasinya. Ada begitu banyak fitur dalam sistem Pemilu yang dapat digunakan sebagai sarana kontrol langsung warga negara terhadap calon pejabat pemerintahan, diantaranya, yaitu; fitur Pemilu dengan sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup. Pertama, Sistem Proporsional Tertutup adalah sistem pemilihan yang dimana pemilih hanya memilih di antara partai-partai politik, dengan urutan yang mana kandidat-kandidat yang akan menduduki jabatan sebagai anggota legislatif ditetapkan dalam partai politik. pada sistem ini partai politik memiliki peran kuat dalam menentukan keterpilihan kandidat, karena Partai politiklah yang mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut dan Nomor urut tersebut ditentukan oleh partai politik itu sendiri. Kedua, sistem Pemilu Proporsional Terbuka adalah sistem pemilihan yang mana pemilih diberikan ruang untuk memilih secara langsung di antara kandidat-kandidat yang akan memegang jabatan pemerintahan. 424 Kandidat yang terpilih ditentukan berdasarkan perolehan dukungan suara terbanyak dari rakyat. Dalam sistem proporsional terbuka memberikan penghargaan kepada kandidat untuk bersaing dengan kandidat lainnya di internal partai politik mereka sendiri. Latar belakang pengalaman, integritas dan elektabilitas menjadi penting dalam sistem Proporsional Terbuka. Ini menjadi parameter Pemilih dalam memilih kandidat yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Kedua sistem Pemilu tersebut di atas, tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dalam sistem Proporsional Tertutup misalnya, kelebihannya dalam hal-hal berikut; pertama, sistem proporsional tertutup lebih memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas dalam Pemilu karena partai politik-lah yang memiliki peranan kuat dalam menentukan calon legislatifnya; kedua, sistem proporsional tertutup dianggap dapat meminimalisir praktik-praktik politik uang dalam Pemilu. Asumsi ini belum tentu juga sepenuhnya benar. Karena praktik-praktik politik uang tersebut hanya mengalami pergeseran dan lebih terpusat di internal partai politik itu sendiri. Adapun kelemahan- kelemahan dari sistem Proporsional tertutup, yaitu; pertama, sistem proporsional tertutup menutup ruang partisipasi rakyat dalam memilih kandidat-kandidat yang akan menjadi wakilnya di legislatif; kedua, sistem Proporsional Tertutup menutup ruang komunikasi antara warga negara (Pemilih) dan kandidat, sehingga hubungan antara Pemilih dengan kandidat-kandidat yang akan mewakilinya di parlemen tidak terjalin hubungan dengan baik; ketiga, sistem proporsional tertutup membuat kandidat tidak responsif terhadap aspirasi dan kepentingan warga negara dalam menjawab persoalan pemenuhan kesejahteraan warga negara, dan; keempat, sistem proporsional tertutup tidak demokratis. Karena warga negara (Pemilih) tidak dapat memilih langsung kandidat wakil-wakilnya di legislatif. Sistem ini juga melakukan demosi terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Bahkan mengangkanginya, karena kandidat yang menjadi pilihan partai politik belum tentu diterima oleh rakyat. Artinya, dalam sistem proporsional tertutup derajat keterwakilan pemilih sangat rendah (minus representation). Sedangkan, dalam sistem Proporsional Terbuka memiliki beberapa kelebihan, yaitu; pertama, membuka ruang aspirasi dan partisipasi publik seluas-luasnya dalam Pemilu dengan memberikan kesempatan kepada warga negara (Pemilih) untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya yang akan memegang jabatan di Pemerintahan; kedua, mendorong kandidat untuk menyerap langsung aspirasi 425 rakyat dalam menggalang dukungan suara agar dapat terpilih dalam Pemilu. Disini kedekatan hubungan antara pemilih dan yang dipilih terjalin dengan baik; ketiga, pemilih diberikan banyak pilihan. Misalnya, pemilih bisa saja memilih Partai yang dianggap sesuai dengan preferensi politiknya, tetapi belum tentu kandidat dalam partai politik tersebut sesuai dengan figur politik yang diingankan. Sehingga, boleh jadi pemilih memilih partai A, tetapi memilih kandidat dari partai Politik B. pilihan seperti ini sangat mungkin terjadi, karena pemilih memilih figur politik yang dapat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politiknya di Pemerintahan; keempat, partai politik dapat memperoleh perolehan kursi yang sebanding dengan perolehan dukungan suara rakyat; kelima, dalam sistem Pemilu Proporsional Terbuka, derajat keterwakilannya sangat tinggi serta legitimasi kekuasaan amat sangat kuat. Karena pemilih bebas memilih secara langsung calon pejabat publik (eksekutif dan legislatif) yang akan duduk di pemerintahan. Apabila kedua sistem Pemilu tersebut diperbandingkan antara Proporsional Terbuka dan Tertutup, manakah yang lebih baik dan tepat untuk diterapkan di Indonesia? Pertanyaan ini tidaklah mudah untuk dijawab. Alasannya, kedua sistem Pemilu tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, hal yang mungkin digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan hukum ketatanegaraan dengan melihat sistem kepartaian di Indonesia. Dari penjelasan di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem Pemilu dengan Proporsional Terbuka dalam memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota lebih baik, tepat dan rasional daripada sistem Proporsional Tertutup. Pandangan ini dibangun dengan melihat kondisi sistem kepartaian Indonesia. Setidaknya, ada beberapa poin yang menjadi alasan; pertama, Pemilu adalah cara menjalankan daulat rakyat. Oleh karena itu, keterlibatan pemilih dalam menentukan pejabat publik (eksekutif dan legislatif) yang akan memegang kekuasaan di pemerintahan haruslah ditinggikan dan dikuatkan tingkat partisipasinya dalam proses Pemilu (meaningfull participation); kedua, sistem Proporsional Terbuka akan membuat pemerintahan semakin responsive dan progressif dalam menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebab, Pemilih dapat melakukan kontrol kekuasaan dan evaluasi kinerja kepada wakil- wakilnya di pemerintahan secara langsung. Apabila wakil-wakil rakyat tersebut khianat kepada kepentingan konstituennya, maka Pemilih dapat melakukan re-call 426 dengan tidak memilihnya kembali pada saat Pemilu periode selanjutnya. Karena mereka dianggap memiliki jejak rekam kerja yang buruk dan gagal dalam membawa kepentingan rakyat; ketiga, Proporsional Terbuka memberikan jaminan legitimasi kekuasaan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) sangat kuat. Rakyat menyerahkan secara langsung mandatnya kepada Pejabat publik yang akan memegang kekuasaan di pemerintahan. Legitimasi kekuasaan cukup kuat, karena kandidat memperoleh langsung legitimasi kekuasaan dari rakyat. Basis legitimasi tinggi itu juga berkaitan dengan kepuasan publik, meminjam istilah Aristoteles ketika mencirikan pemilihan demokratis, bahwa “the voters; have the power of electing; their ambition, if they have any, thus satisfied.” Selain itu, Pemilu dengan sistem Proporsional Terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sejalan dengan “Teori Demokrasi Rakyat”. Teori ini mendudukkan Pemilu sebagai konteks ide dan gagasan, dimana para kandidat dituntut untuk; a) menawarkan kebijakan alternatif dan agenda politik yang telah disusun untuk bersaing dengan kandidat lain; b) melakukan kampanye untuk menarik simpati dan dukungan dari rakyat; c) Rakyat dapat melakukan evaluasi terhadap opsi-opsi pilihannya dan membuat pilihan berdasarkan ide dan gagasan yang dibangun para kandidat yang paling sesuai dengan preferensi kebijakan yang memihak kepentingan rakyat. Christopher Achen dan Larry Bartels (2016), menyatakan bahwa “teori demokrasi rakyat” adalah gagasan bahwa warga negara yang terinformasi dengan baik berhasil menerjemahkan preferensi mereka ke dalam kebijakan publik dengan memilih perwakilan yang responsif terhadap keinginan mereka. Hal-hal itulah yang mendasari mengapa proporsional terbuka tersebut terlihat masih lebih tepat untuk dipraktikkan karena sesuai dengan kondisi di Indonesia. 4. Sistem Proporsional, Pembiayaan APBN, Pengelolaan Keuangan Partai dan Praktik Jual-Beli suara. Ada 2 (dua) hal yang menjadi “roh” dalam alam demokrasi (Pemilu), ialah; Partai Politik (Parpol), dan pembiayaan dana kampanye. Inilah yang menjadi “penopang” berjalannya proses demokrasi. Tanpa keduanya, demokrasi akan mengalami “stagnasi”, dikarenakan; pertama, Pemilu tanpa Parpol tidak akan terjadi konsolidasi demokrasi ke arah yang lebih baik; kedua, Parpol tanpa pembiayaan dana kampanye, proses demokrasi akan berjalan “tertatih-tatih”. Itulah sebabnya mengapa membangun sebuah negara yang demokratis tidaklah “mudah dan 427 murah”. Karena membangun sebuah negara yang demokratis butuh perjuangan dan proses yang panjang. Umumnya, negara demokratis diawali dengan “reformasi” menumbangkan rezim pemerintahan yang tidak demokratis (otoriter). Inilah salah satu alasan mengapa dalam membangun sebuah negara demokratis tidaklah mudah dan sederhana. Selain itu, untuk menciptakan sistem Pemilu yang demokratis tidaklah juga “murah” atau “berbiaya murah”. Tidak bisa dipungkiri bahwa proses Pemilu dan demokrasi membutuhkan dukungan dana yang cukup besar, mulai dari; 1) pembiayaan lembaga dan pegawai penyelenggara Pemilu dari tingkat pusat dan daerah; 2) pembiayaan alat peraga Pemilu; 3) pendanaan Parpol dan pembiayaan dana kampanye, dan lain-lain. Pembiayaan-pembiayaan tersebut sudah umum, baik dalam sistem pemerintahan Parlementer maupun Presidensial, dan sistem Pemilu dengan proporsional tertutup atau proporsional terbuka. Apapun model sistem Pemilu-nya, penyelenggaraan Pemilu tetap membutuhkan dukungan pendanaan yang besar. Dengan kata lain, tak ada Pemilu yang berbiaya murah. Oleh karena itu, tidaklah sepenuhnya benar apabila dikatakan bahwa sistem Pemilu dengan proporsional terbuka menghabiskan APBN yang sangat besar. Sehingga pandangan ini tidaklah tepat, karena hakikatnya Pemilu dan demokrasi butuh dukungan dana yang cukup besar. Bahwa terjadi peningkatan pembiayaan Pemilu yang sangat signifikan dari Pemilu tahun 2019 dan 2024, adalah hal yang tidak dipungkiri. Namun, peningkatan ini tidak dapat dilihat hanya secara angka saja. Peningkatan ini terjadi bukan karena sistem Proporsional terbuka, tetapi karena Pemilu dilakukan secara serentak antara Pemilu anggota Parlemen (DPR, DPRD Provinsin dan DPRD Kabupaten/kota dan DPD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, peningkatan pembiayaan APBN tersebut bukan semata-mata karena sistem Proporsional Terbuka, tetapi anggaran APBN tersebut untuk penyelenggaraan Pemilu secara serentak, sehingga cost yang dikeluarkan terjadi peningkatan anggaran Pemilu yang signifikan untuk pembiayaan alat peraga. Alasan ini tidaklah cukup kuat, karena anggaran Pemilu tersebut untuk tidaklah digunakan untuk Pemilu anggota legislatif yang sistemnya Proporsional Terbuka tetapi juga untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menjawab problem anggaran ini sangat sederhana, yang mana harusnya dilakukan adalah bukan mengubah sistem Pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. 428 Problem sesungguhnya yang dihadapi adalah terletak pada masalah kerangka hukum tentang sistem pembiayaan dan pendanaan Pemilu. Misalnya, pengaturan “keuangan Parpol” yang masih tergolong “sumir”. Pendanaan Parpol adalah bagaimana Parpol membiayai kegiatan rutin kepartaian, bagaimana partai, kandidat, dan non-kontestan mengumpulkan dan menggunakan dananya untuk kampanye pemilihan, dan bagaimana pendanaan dan pengeluaran diatur dan dikelola secara baik. Dalam proses demokrasi dan Pemilu “uang” dapat memiliki pengaruh yang dapat merusak proses politik dan Pemilu itu sendiri. Inilah salah satu faktor yang mengakibatkan “Pemilu berbiaya mahal” (hight cost) bagi para kandidat yang ikut dalam kontestasi Pemilu. Adapun faktor penyebab lainnya dikarenakan pengaturan sistem pengawasan dan pembiayaan dana Parpol yang masih “sumir”, sehingga mengancam proses politik dan demokrasi (Pemilu). Ketidak-jelasan kerangka hukum sistem pengawasan dan pembiayaan dana Parpol di Indonesia mendorong terjadinya pembiayaan dana Parpol menjadi tidak terbatas dan terkendali. Ini dapat memberikan dampak buruk terhadap demokrasi dan Pemilu terancam dapat korupsi. Ada banyak cara di mana Pemilu dapat terancam oleh korupsi; pertama, Parpol dapat menggunakan Pemilu sebagai tempat untuk melakukan pencucian dana-dana illegal, seperti; hasil kejahatan korupsi, narkoba, dana terorisme, dan lain-lain; kedua, oligarki dapat menggunakan Pemilu untuk membiayai Parpol tertentu dengan imbalan setelah Parpol tersebut menang dalam Pemilu, mereka diberikan akses kemudahan perizinan untuk penguasaan SDA; ketiga, Pihak-Pihak asing dapat menggunakan Pemilu untuk memberikan pembiayaan dana kampanye kepada Parpol dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, sistem “pembiayaan dana Parpol” haruslah dikelola secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Artinya, yang dibutuhkan adalah membangun sebuah kerangka hukum sistem pembiayaan dan pengawasan keuangan Parpol yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat mereduksi potensi praktik korupsi dan kejahatan Pemilu, sehingga dapat menciptakan Pemilu yang lebih demokratis, berintegritas dan memberikan hasil Pemilu yang dapat diterima semua kalangan, baik Parpol maupun masyarakat. Tidak ada alasan yang bisa memastikan bahwa proporsional tertutup lebih efesien dalam penggunaan dana. Bahkan jika dikaitkan dengan kemungkinan praktik jual beli suara, maka ada begitu banyak agenda yang harus dilakukan dan bukanlah 429 hanya dalam kaitan geser-menggeser model sistem pemilu. Baik proporsional terbuka suara terbanyak maupun tertutup sesungguhnya memiliki kesempatan jual beli yang tidak jauh berbeda. Sasaran dan titik tekannya saja yang kemungkinan akan berubah. Karenanya, sama-sama membutuhkan perbaikan kerangka hukum dalam menguatkan prinsip yang ingin dikelola oleh suatu sistem pemilihan dan meminimalisir jual beli suara. [2.26] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 430 putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Para Pihak dalam perkara PUU adalah: Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait”; 5. Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 menyebutkan, “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu, badan hukum publik atau badan hukum privat” 6. Bahwa karena di dalam hal ini Pihak Terkait sebagai badan hukum privat yang punya kepentingan langsung dengan dengan pokok permohonan mengajukan diri sebagai salah pihak di dalam perkara pengujian UU, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, mendengar, dan memutus apa yang dimohonkan oleh Pihak Terkait; B. Kedudukan Hukum Pihak Terkait 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta mengajukan keberatan konstitusional (constitutional complaint), merupakan suatu indikator perkembangan dan tren ketatanegaraan yang positif dan terjadi secara universal. Hal ini memberikan penanda adanya kemajuan bagi penguatan prinsip demokrasi dan negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances dapat berjalan secara ideal; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional warga negara. MK merupakan badan peradilan yang bertugas untuk menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah konstitusi No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: pemohon adalah pihak 431 yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum, adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; dan d. Lembaga negara. 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 006/PUU-II/2005 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, Mahkamah telah menentukan lima syarat penting mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, antara lain: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. ● PIHAK TERKAIT BADAN HUKUM PRIVAT (Organisasi Non Pemerintah) 6. Bahwa Pihak Terkait, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas 432 dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia; 7. Bahwa tugas dan peranan Pihak Terkait dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pihak Terkait; 8. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pihak Terkait dalam mengajukan sebagai Pengujian Undang-Undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan Pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 9. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, Pihak Terkait telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi; Asia-Pacific Journal of Election and Democracy; buku-buku dengan beragam topik yang tentang sistem pemilu, hukum pemilu, sistem keadilan pemilu, manajemen pemilu, dan aktor pada pemilu; b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, berkapasitas, dan akuntabilitas; d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non-diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019; 433 e. Mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu yag transparan dan akuntabel; f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; g. Mendorong terbentuknya lembaga penegakan hukum, khususnya lembaga yang berada dalam kerangka sistem keadilan pemilu, untuk mewujudkan keadilan pemilu. 10. Bahwa persoalan yang menjadi objek permohonan yang diujikan oleh Pihak Terkait merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pihak Terkait. Oleh sebab itu, karena Pihak Terkait adalah organisasi yang memiliki kepedulian terhadap sistem pemilu di Indonesia, dan kepedulian itu tercermin dari bentangan aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pihak Terkait, jelas Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 11. Bahwa sebagai organisasi yang memiliki kepedulian dan mandat untuk berusaha mewujudkan sistem pemilu yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 12. Bahwa permohonan a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pihak Terkait, karena permohonan pemohon meminta Mahkamah menjadikan sistem pemilu proporsional tertutup sebagai sistem pemilu yang paling konstitusional, akan berdampak serius terhadap bangunan sistem politik dan sistem pemilu di Indonesia, karena membuat ruang untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap sistem kepemiluan menjadi tidak bisa dilakukan lagi; 13. Bahwa Pihak Terkait, adalah organisasi yang selalu berusaha untuk mewujudkan, agar pengaturan dan kerangka hukum terkait dengan sistem pemilu, mengarah kepada upaya untuk memastikan kedaulatan rakyat terjaga, prinsip kepastian hukum dipenuhi, dan prinsip pemilu yang jujur dan adil selalu dilaksanakan. Dengan adanya permohonan a quo, akan membuat upaya untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemilu yang memastikan kedaulatan rakyat, akan terenggut, dan upaya perbaikan dan evaluasi secara berkala 434 terhadap sistem penyelenggaraan pemilu tidak bisa lagi dilakukan, jika sistem pemilu yang paling konstitusional dinyatakan sebagai sistem tertutup; 14. Bahwa upaya dari Pihak Terkait untuk membentuk sistem penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis, dan konstitusional, sudah berkali-kali dilakukan oleh Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon, maupun sebagai Pihak Terkait. Beberapa diantaranya, Pihak Terkait adalah Pemohon di dalam Perkara No. 55/PUU-XVII/2019 yang kemudian menghadirkan Putusan MK terkait desain dan batasan-batasan konstitusional pelaksanaan pemilu serentak. Selain itu, Pihak Terkait juga adalah Pemohon di dalam perkara No. 80/PUU-XX/2022 yang kemudian memberikan Putusan penataan daerah pemilihan di dalam pemilu, yang merupakan instrumen penting dari sebuah sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia; 15. Bahwa dengan adanya permohonan a quo yang akan berdampak serius terhadap sistem pelaksanaan pemilu, khususnya terkait sistem pencalonan, mekanisme pemberian suara, dan sistem penentuan calon terpilih, jelas merupakan variabel penting dari sistem pemilu, yang selama ini juga dikaji, dan diupayakan oleh Pihak Terkait secara organisasi; 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait jelas memiliki kepentingan langsung di dalam permohonan ini, dan dapat diterima sebagai pihak terkait untuk didengar keterangannya di dalam permohonan ini, mengajukan saksi dan/atau ahli di dalam permohonan ini; 17. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi Pihak Terkait adalah untuk mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik. Dengan adanya permohonan ini, jelas telah merusak tatanan sistem penyelenggaraan pemilu. Permohonan ini berpotensi berdampak pada terganggunya tahapan pemilu, karena berkeinginan mengubah sistem pemilu di tengah tahapan berjalan, dan berdampak pada tercerabutnya hak konstitusional warga negara untuk bisa menentukan calon anggota legislatif yang akan mereka pilih; 18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 (Bukti-PT1) menyebutkan, “… Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian …”; 19. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, “Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota 435 pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”; 20. Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdri. Irmalidarti; 21. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang pengurus lainnya. Dalam permohonan sebagai Pihak terkait ini, Yayasan Perludem diwakili oleh sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan sdri. Irma Lidarti sebagai anggota pengurus lainnya, yang dalam struktur pengurus adalah Bendahara; 22. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pihak Terkait di dalam permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait memiliki kedudukan permohonan di dalam permohonan ini. C. Alasan-Alasan Permohonan (1) Dalil Permohonan Dalam Perkara 114/PUU-XX/2022 1. Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahu 2017: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka; 2. Pasal 342 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017: “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota untuk setiap daerah pemilihan”; 3. Pasal 353 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017: “Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 436 4. Pasal 386 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 2017: “tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan”; 5. Pasal 420 huruf c UU No. 7 Tahun 2017: “hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak; 6. Pasal 420 huruf d UU No. 7 Tahun 2017: “nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi”; 7. Pasal 422 UU No. 7 Tahun 2017: “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing- masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”; 8. Pasal 424 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017: “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan”; 9. Pasal 426 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017: “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”. (2) Dasar Konstitusional yang Digunakan 1. Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”; 2. Pasal 18 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”; 3. Pasal 19 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”; 437 4. Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”; 5. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; (3) Argumentasi Permohonan Pemohon Adapun beberapa pokok-pokok argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon antara lain: 1) Adanya frasa proporsional terbuka, nomor urut, nama calon, dan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak menunjukkan kekuatan perseorangan dalam proses pemilihan umum; 2) Menguatnya peran individu di dalam proses pemilu, akan membahayakan bentuk negara kesatuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945, karena menganggap sistem pemilu proporsional terbuka, akan membuka ruang bagi orang untuk berusaha menjadi popular, menimbulkan kebebasan tanpa batas, dan merusak ideologi bernegara; 3) Ketentuan sistem proporsional terbuka, telah mendistorsi peran partai politik, dan telah mengenyampingkan peranan partai politik di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum; 4) Sistem pemilu dengan proporsional terbuka dengan penentuan pemenang dengan suara terbanyak telah membajak proses pemilu oleh caleg pragmatis, yang hanya bermodal “populer dan menjual diri”, dan oleh mereka yang tidak punya pengalaman di dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya, caleg terpilih seolah-olah akan mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili partai politik; 5) Mengembalikan perintah konstitusi bahwa peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Kemudian menegaskan bahwa caleg adalah pilihan partai, dan partai yang menentukan siapa yang layak terpilih, untuk meningkatkan loyalitas caleg kepada partai. Lalu meningkatkan gairah untuk masuk ke dalam organisasi partai politik. (4) ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT ▪ URGENSI PEMBAHASAN SISTEM PEMILU DALAM SEBUAH PROSES LEGISLASI YANG PARTISIPATORIS 438 1. Bahwa sistem pemilihan umum, adalah hal yang paling mendasar untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan kelembagaan sistem politik demokrasi. Melalui sistem pemilu, dua esensi utama dari sistem politik demokrasi yakni partisipasi dan representasi dapat tercapai karena sistem pemilu bertugas untuk menerjemahkan atau mengonversi suara yang diberikan oleh pemilih ke kursi; 2. Bahwa secara konseptual Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis dalam studinya “Electoral System Design: The New International IDEA Handbook” menjelaskan sistem pemilu dapat dimaknai sebagai instrumen mengonversi suara dalam pemilu menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat dengan tiga variabel kunci yakni: (1) rumusan pemilu yang digunakan (yakni, apakah sistem pluralitas/mayoritas, proporsional, campuran atau sistem lain yang dipakai, dan rumusan matematis apa yang dipakai untuk memperhitungkan alokasi kursi), struktur pemungutan suara (yakni, apakah pemberi suara memilih seorang kandidat atau sebuah partai dan apakah pemberi suara membuat pilihan tunggal atau mengungkapkan serangkaian preferensi) dan besaran daerah pemilihan (bukan berapa pemilih yang tinggal dalam suatu daerah pemilihan, tetapi berapa wakil di lembaga legislatif yang dipilih di daerah tersebut); 3. Bahwa sistem pemilu secara universal terbagi kedalam empat kategori varian besar yakni: sistem pemilu pluralitas/mayoritas, sistem pemilu perwakilan proporsional, sistem pemilu campuran, dan sistem pemilu lainnya. Dari keempat varian ini secara universal berdasarkan data The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (The International IDEA) terdapat dua varian sistem pemilu yang dominan digunakan yakni sistem pemilu pluralitas/mayoritas di 88 negara dan sistem pemilu perwakilan proporsional di 82 negara; 4. Bahwa sistem pemilu pluralitas/mayoritas memiliki karakter dasar biasanya dalam satu daerah pemilihan terdapat satu kursi yang diperebutkan dengan mekanisme penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak the winner takes all, sedangkan sistem pemilu perwakilan proporsional merupakan kebalikan dari sistem pemilu pluralitas/mayoritas dengan jumlah kursi perwakilan lebih dari satu dengan karakter dasar jumlah perolehan kursi yang didapatkan oleh partai berimbang dengan jumlah perolehan suara yang 439 didapatkan, sebagai ilustrasi jika sebuah partai besar memperoleh suara 45 persen, maka sudah sepatutnya partai tersebut meraih perolehan kursi tidak kurang dari 45 persen; 5. Bahwa sistem pemilu perwakilan proporsional memiliki dua bentuk yakni: open-list proportional representation atau sistem perwakilan proporsional dengan daftar terbuka dan close-list proportional representation atau sistem perwakilan proporsional dengan daftar terbuka yang perbedaannya terletak pada metode pemberian suara dan penentuan calon terpilih; 6. Bahwa dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka metode pemberian suara yang dilakukan dengan memilih langsung daftar nama calon anggota legislatif yang tertera di surat suara dengan mekanisme penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak yang didapatkan oleh calon anggota legislatif, sedangkan sistem pemilu proporsional daftar tertutup metode pemberian suara dilakukan dengan memilih logo/simbol partai politik di surat suara dengan mekanisme penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut yang diperoleh calon anggota legislatif; 7. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon terkait permintaan kepada Mahkamah untuk mengubah sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka, bukanlah persoalan yang sederhana mengenai tata cara pemberian suara dan penentuan calon terpilih semata, melainkan perlu mempertimbangkan variabel lain yang berkonsekuensi terhadap desain kelembagaan sistem politik demokrasi; 8. Bahwa keinginan dari Para Pemohon untuk mengganti sistem pemilihan umum menjadi hanya mencoblos partai politik, paling tidak itu akan berdampak secara langsung kepada tiga variabel utama di dalam sistem pemilihan umum: Pertama, berdampak kepada sistem pencalonan anggota legislatif, kedua berdampak pada metode pemberian suara, dan ketiga, berdampak pada sistem penentuan calon terpilih; 9. Bahwa keinginan Para Pemohon yang menginginkan agar yang tersedia di dalam surat suara nantinya hanya logo, nama, dan nomor urut partai politik, secara signifikan akan menghilangkan nama calon anggota legislatif di dalam surat suara. Artinya, tidak ada lagi tahapan untuk mendaftarkan calon anggota legislatif yang notabene itu menjadi kewajiban partai politik, untuk 440 memastikan setiap calon anggota legislatif memenuhi persyaratan sebelum dipilih oleh pemilih; 10. Bahwa keinginan Para Pemohon untuk memberikan otoritas sepenuhnya kepada partai politik untuk menentukan calon terpilih yang akan duduk di kursi lembaga legislatif, juga akan berdampak pada berubahnya metode pemberian suara yang nanti akan diberikan oleh pemilih di Indonesia. Pemilih tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengetahui, dan menentukan siapa calon anggota legislatif yang akan didukung atau dipilih di dalam sebuah proses pemilihan umum, khususnya dalam hal ini Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 11. Bahwa sistem pemilu yang diinginkan oleh Para Pemohon, akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum. Penggantian sistem pemilihan umum, akan berdampak luas kepada pemilih, sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945”; 12. Bahwa dengan dihilangkannya kesempatan warga negara Indonesia untuk dapat menentukan langsung calon anggota legislatif yang akan dipilih, dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, juga telah mengaburkan, makna asas langsung dari penyelenggaraan pemilihan umum yang dijamin oleh Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, yang secara eksplisit menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan pemilihan umum, adalah langsung. Makna langsung ini tentu saja salah satunya diejawantahkan oleh pemilihan secara langsung terhadap calon anggota legislatif yang telah dicalonkan oleh partai politik secara terbuka; 13. Bahwa perubahan sistem penyelenggaraan pemilihan umum, menjadi proporsional tertutup seperti yang diinginkan oleh Para Pemohon, akan berdampak signifikan terhadap aktivitas kampanye pemilu, sebagai salah satu instrumen utama pendidikan politik, serta komunikasi politik antara peserta pemilu dengan pemilih sebagai pemilik kedaulatan; 14. Bahwa perubahan sistem penyelenggaraan pemilihan umum, menjadi proporsional tertutup seperti yang diinginkan oleh Para Pemohon, juga akan berdampak langsung kepada pola dan desain pelaksanaan tahapan pemilu, 441 di dalam kerangka manajemen keseluruhan pelaksanaan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum; 15. Bahwa dengan uraian argumentasi diatas, dimana perubahan sistem penyelenggaraan pemilihan umum, akan berdampak luas terhadap pemenuhan nilai konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu, terutama pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, dan prinsip pemilihan langsung yang dijamin oleh Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, pembahasan perubahan sistem pemilu, mesti dilakukan di dalam proses legislasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, secara hati-hati, demokratis, dan partisipatif; 16. Bahwa jika merujuk pada studi yang dilakukan oleh Allen Hicken (2019), yang bertajuk When Does Electoral System Reform Occur? menjelaskan paling tidak terdapat tiga pendekatan yang perlu dikaji sebelum melakukan perubahan sistem pemilu yakni: (1) systemic failure: kegagalan dari desain sistem pemilu untuk mencapai tujuannya dan memenuhi ekspektasi publik seperti menghasilkan lembaga perwakilan yang responsif, akuntabel, dan efektif; (2) Catalytic crisis: terjadi krisis yang membutuhkan dan menuntut adanya perubahan desain elektoral; (3) Incumbent preference: merubah sistem pemilu karena petahana percaya akan menghasilkan desain sistem yang lebih baik; (2)petahana percaya dengan merubah/tidak merubah sistem pemilu akan berdampak terhadap perolehan kursi/elektabilitas. Dari tiga pendekatan ini, pemohon tidak mampu memberikan studi empiris atas evaluasi dari penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka yang berdampak pada systemic failure sehingga membutuhkan perubahan sistem pemilu proporsional terbuka tertutup; 17. Bahwa perubahan sistem pemilu, mesti dilakukan dengan didahului oleh kajian yang mendalam, melakukan simulasi yang berulang, menghitung dampak perubahan sistem pemilu kepada pemillih, penyelenggara, termasuk kepada partai politik sendiri. Oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait, pembahasan dan melihat kemungkinan perubahan sistem pemilu, mestilah dilakukan di dalam proses perubahan undang-undang atas evaluasi penyelenggaraan pemilu, yang mesti melibatkan sebanyak mungkin pihak yang berkepentingan langsung ataupun tidak langsung; 442 18. Bahwa untuk konteks pelaksanaan Pemilu 2024, tahapan pemilu sudah berjalan sangat jauh, dan sudah terdapat partai politik calon peserta pemilu; 19. Bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengubah sistem pemilu, apalagi jika diupayakan untuk terjadi di Pemilu 2024, ini secara terang akan sangat mengganggu tahapan pencalonan anggota legislatif yang akan segera dimulai pada April 2023 vide Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 20. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas, argumentasi Para Pemohon untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemilu menjadi proporsional tertutup dengan meminta kepada Mahkamah Konstitusi adalah tidak beralasan menurut hukum; ▪ PERAN PARTAI POLITIK DI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 21. Bahwa di dalam permohonan Para Pemohon, menjelaskan bahwa alasan untuk meminta kepada Mahkamah menyatakan sistem pemilu yang konstitusional adalah proporsional tertutup, karena Para Pemohon menganggap, bahwa sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik di dalam pemilihan umum. Anggota legislatif terpilih seolah tidak lagi bekerja atas arahan partai politik. Selain itu, Para Pemohon juga menyatakan calon anggota legislatif yang hadir hanyalah calon anggota legislatif yang populer; 22. Bahwa melalui permohonan ini, Pihak Terkait penting untuk mengingatkan dan menegaskan kembali, di dalam sistem pemilu proporsional terbuka, yang saat ini berlaku di Indonesia, otoritas penuh yang memutuskan siapa saja yang boleh menjadi calon anggota legislatif, 100% diputuskan oleh partai politik; 23. Bahwa hanya partai politik, yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan diajukan menjadi calon anggota legislatif yang kemudian akan didaftarkan kepada KPU; 24. Bahwa alasan yang menyatakan bahwa dalam sistem proporsional terbuka orang yang dicalonkan adalah orang-orang populer yang tidak punya pengalaman di dalam mengelola organisasi partai politik, justru harusnya, Para Pemohon yang menjadi kader partai politik, mempertanyakan kepada partai politiknya, kenapa lebih banyak mencalonkan orang-orang populer, 443 dan tidak mengutamakan kader partai politik, yang sudah punya pengalaman puluhan tahun di dalam mengurus organisasi partai politik; 25. Bahwa di dalam pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini berlaku di Indonesia, justru akan mendorong calon anggota legislatif untuk bersetia kepada dua aktor utama sekaligus di dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pertama partai politik yang punya otoritas penuh di dalam mencalonkan anggota legislatif, dan kedua adalah pemilih, aktor utama yang menentukan apakah seorang calon anggota legislatif bisa terpilih atau tidak; 26. Bahwa argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan sistem proporsional daftar terbuka, membuat anggota legislatif yang terpilih, dan duduk di lembaga perwakilan menjadi bekerja untuk dirinya sendiri, dan tidak lagi sesuai dengan agenda partai politik, menurut Pihak Terkait ini sepenuhnya tidak tepat; 27. Bahwa di dalam sistem lembaga perwakilan di Indonesia, seorang anggota legislatif adalah bagian dari partai politik, dan tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Di dalam praktik pun, anggota legislatif selalu bekerja sesuai dengan agenda dan perintah partai politik. Oleh sebab itulah di dalam lembaga perwakilan terdapat fraksi, kelompok fraksi, yang tugas dan fungsinya menyatupadukan dan menjadi pemandu seorang anggota legislatif di dalam menjalankan tugas-tugas perwakilannya; 28. Bahwa Para Pemohon penting juga untuk mengingat kembali, bahwa terdapat instrumen hukum yang sudah melindungi partai politik, dari praktik seorang anggota legislatif yang bekerja untuk dirinya sendiri, yakni mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Partai politik punya otoritas penuh, setelah menjalani serangkaian proses yang dilakukan di internal partai politik, untuk mengganti anggota legislatif yang tidak lagi bekerja untuk kepentingan partai politik, melainkan sudah bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri; 29. Bahwa gambaran Para Pemohon di dalam permohonannya, yang menggambarkan partai politik berada di dalam posisi yang sangat lemah di dalam sistem proporsional terbuka yang berlaku di Indonesia, sepenuhnya juga tidak tepat. Sebab partai politik, punya otoritas penuh yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, untuk tiga fase penting: Pertama pencalonan anggota legislatif, kedua mengelola jalannya kinerja anggota legislatif, dan 444 ketiga melakukan pergantian antar waktu terhadap anggota legislatif yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap kebijakan partai politik; 30. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas, menurut Pihak Terkait, alasan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; ▪ BATASAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SISTEM PEMILU 31. Perbandingan Pasal-Pasal Sistem Pemilu dan Penentuan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Tahun Pemilu Regulasi Substansi Pasal 1999 UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 7 Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar 2004 UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 6 ayat (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka Pasal 107 ayat (2) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan: a. nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih; b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan; 2009 UU 10/2008 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 ayat (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pasal 214 a. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: (1) pemilihan. a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; 445 b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP; d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut; e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut 2014 UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 ayat (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pasal 211 (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 209 di daerah pemilihan yang bersangkutan. (2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota 2019 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka 2024 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka 32. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 446 Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bentuk pemurnian oleh Mahkamah terhadap daftar sistem proporsional terbuka yang menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. 33. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e bukan merupakan bentuk keterlibatan atau kewenangan Mahkamah dalam menentukan suatu sistem pemilu di Indonesia. Putusan tersebut merupakan bagian dari Mahkamah yang mencoba memberikan keadilan atas ketidakpastian hukum dari ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam poin pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan a-quo bahwa setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Sehingga Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil. Hal ini tentu berbeda dengan dalil yang diajukan Para Pemohon. 34. Bahwa di dalam permohonannya, Para Pemohon menjelaskan bahwa pasal- pasal yang diuji oleh Para Pemohon merupakan isu konstitusional. Padahal pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon bukan merupakan isu konstitusionalitas. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal yang menyatakan sistem proporsional terbuka di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diterapkan dalam beberapa kali pemilu dan tidak sama sekali terdapat permasalahan konstitusional dan tidak terdapat permasalahan ketidakpastian hukum. 35. Bahwa di dalam permohonannya, Para Pemohon justru mencoba menarik dan memaksa Mahkamah untuk masuk dalam penentuan sistem pemilu yang bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah. Hal ini tentu berbeda dengan situasi yang terjadi di dalam pengujian Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 447 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 36. Bahwa di dalam permohonannya, khususnya di dalam petitum permohonan Para Pemohon, meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa sistem pemilu yang konstitusional adalah sistem pemilu proporsional tertutup; 37. Bahwa permintaan dari Para Pemohon ini, akan berdampak serius terhadap bangunan sistem penyelenggaraan pemilu kita, yang nantinya tidak bisa lagi melakukan evaluasi, perbaikan, dan pembenahan, jika nanti Mahkamah memutuskan bahwa sistem pemilu yang paling konstitusional adalah sistem pemilu proporsional daftar tertutup; 38. Bahwa permintaan Para Pemohon akan membuat pilihan sistem pemilu, selaian proporsional daftar tertutup menjadi inkonstitusional, yang artinya tidak dapat lagi diterapkan di Indonesia, karena akan berdampak pada sistem pemilu yang menjadi inkonstitusional; 39. Bahwa terkait dengan pilihan sistem pemilu, penting kiranya untuk diingat kembali, bahwa setiap pilihan sistem pemilu yang tersedia perlu dilakukan simulasi dan kajian yang mendalam, untuk menemukan, sistem pemilu mana yang cocok untuk diterapkan di sebuah negara, apalagi di Indonesia; 40. Bahwa atas dasar pertimbangan itu pulalah, sudah menjadi semestinya, pilihan sistem pemilu menjadi ranah pembentuk undang-undang, yang tidak boleh dipaksakan kepada Mahkamah untuk menyatakan salah satu dari pilihan sistem pemilu yang tersedia adalah sistem pemilu yang paling konstitusional, sehingga membuat pilihan sistem pemilu yang lainnya menjadi bertentangan dengan UUD NRi 1945; 41. Bahwa permintaan kepada Mahkamah untuk masuk menentukan variabel sistem pemilu bukanlah untuk yang pertama kalinya terjadi. Di dalam perkara No. 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah juga diminta oleh Pemohon, untuk menyatakan desain jadwal pemilu serentak yang paling konstitusional adalah sistem pemilu serentak nasional dan sistem pemilu serentak daerah dengan jarak waktu diantara dua pemilu tersebut sekitar dua atau dua setengah tahun; 42. Bahwa di dalam perkembangannya, Mahkamah dengan sangat arif dan bijaksana, menyatakan, bahwa Mahkamah tidak bisa masuk ke dalam ruang yang memutuskan pilihan keserentakkan pemilu yang paling konstitusional, 448 ada pada satu pilihan saja. Karena ranah itu adalah wewenang dari pembentuk undang-undang, yang tidak bisa dilaksanakan ditentukan oleh Mahkamah, karena dampaknya akan besar dan serius terhadap sistem pemilu secara khusus, dan bangunan sistem ketatanegaraan secara umum; 43. Bahwa Mahkamah di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, hanya memberikan batasan kepada pembentuk undang-undang, untuk menentukan model pemilu serentak mana yang akan dipilih pembentuk undang-undang. Beberapa diantaranya adalah: Memperhatikan kemudahan pemilih, memperhatikan beban kerja penyelenggara pemilu, mengarah kepada penguata sistem presidensil, dan memastikan tidak mengubah keserentakkan Pemilu Presiden, DPR, dan DPD. Soal model dan penjadwalan pemilu seperti apa yang dipilih, sepenuhnya diserahkan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang; 44. Bahwa di dalam konteks masalah pengujian undang-undang yang dibawa oleh Pemohon kepada Mahkamah di dalam perkara ini, menurut Pihak Terkait, yang bisa dilakukan oleh Mahkamah adalah, memberikan batasan, di dalam menentukan sistem pemilu, aspek apa yang perlu dipastikan, sehingga prinsip pemilu yang jujur dan adil tetap terjaga; 45. Bahwa beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dan diberikan oleh Mahkamah salah satunya adalah, partai politik mesti memastikan, proses penentuan calon terpilih, mesti didasarkan pada mekanisme yang demokratis, dan mengutamakan kader partai politik, yang sudah mengabdi di dalam internal partai politik, dalam satu satuan waktu tertentu; 46. Bahwa menurut Pihak Terkait, jika Mahkamah dapat menjelaskan dan memerintahkan hal tersebut, masalah konstitusional yang dibawa oleh Pemohon sudah terselesaikan, tanpa perlu untuk mengubah sistem pemilu; 47. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas, menurut Pihak Terkait, permohonan Para Pemohon, tidak beralasan menurut hukum. ▪ SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN DEMOKRASI INTERNAL PARTAI POLITIK 48. Bahwa salah satu konsekuensi yang perlu dipertimbangkan dalam memilih desain sistem pemilu proporsional daftar terbuka dan tertutup adalah intra party democracy atau demokrasi internal partai politik dalam proses rekrutmen atau pencalonan anggota legislatif; 449 49. Bahwa selama ini pemilihan desain sistem pemilu apakah proporsional terbuka atau tertutup sama sekali tidak menyentuh demokrasi internal partai politik dalam melakukan rekrutmen; 50. Bahwa merujuk pada Hazan dan Rahat (dalam Katz & Crotty 2006) rekrutmen politik demokratis yang dilakukan oleh partai politik dapat diukur dari metode dan seberapa banyak pihak yang terlibat. Ketika anggota dan pemilih bahkan publik dilibatkan dalam proses rekrutmen melalui mekanisme pemilu atau primary election maka semakin demokratis proses rekrutmen partai politik, namun jika hanya satu orang yang menentukan pencalonan maka tidak demokratis; 51. Bahwa sistem pemilu proporsional daftar tertutup dengan mekanisme penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut yang diperoleh calon anggota legislatif, jika diterapkan tanpa adanya mekanisme demokratisasi internal partai dalam proses rekrutmen akan berdampak pada semakin tidak demokratisnya partai politik di Indonesia dan membuka ruang adanya transaksi politik yang melibatkan uang untuk memperoleh nomor urut jadi; 52. Bahwa meskipun sistem pemilu proporsional daftar terbuka masih memiliki catatan dalam konteks demokratisasi internal partai politik, namun sistem pemilu ini memberikan akses yang terbuka untuk publik melihat langsung daftar nama calon anggota legislatif yang ditentukan oleh partai politik; D. Petitum Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak Permohonan Pemohon dalam perkara 114/PUU-XX/2022 untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 450 3. Menyatakan Pasal 342 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 353 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 194 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 386 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Pasal 420 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Meyatakan Pasal 420 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 422 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Pasal 424 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan Pasal 426 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 11. Memerintahkan putusan ini dimuat di dalam berita negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.27] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Perludem mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi AD/ART Perludem; 451 Selain itu, untuk membuktikan keterangan, Pihak Terkait Perludem juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Firman Noor dan Charles Simabura yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Firman Noor Saat ini muncul perdebatan dalam dunia politik kita terkait dengan apakah kita sepatutnya menggunakan sistem proporsional tertutup atau tetap dengan sistem proporsional terbuka. Penentuan sebuah sistem pemilu harus menghitung banyak dimensi, mengingat dampak yang ditimbulkan dari pilihan itu akan demikian kompleks. Untuk itu izinkanlah kami menyampaikan pokok-pokok pikiran dengan halhal yang mengaitkan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dengan (1) kualitas keterwakilan, (2) partai politik (khususnya demokrasi internal partai, pelembagaan partai, dan pelaksanaan fungsi partai, (3) Masa depan demokrasi, (4) soal money politics dan (5) beberapa hal lain yang relevan dengan substansi persidangan kita. Dari penyampaian pokok-pokok pikiran ini dapat kiranya memberikan sebuah masukan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia agar sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan [Makna Pemilu] Sistem pemilu merupakan pengejawantahan paling konkret dari pelaksanaan demokrasi. Indikasi sebuah sistem pemilu itu berjalan dengan baik adalah jika keberadaannya dapat meningkat kualitas demokrasi di segenap aspeknya. Oleh karena itu, pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana membangun sebuah sistem pemilu yang dapat memberikan dampak besar bagi penguatan nilai-nilai dan institusi demokrasi serta kelanjutan pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Pemilu memang bukan satu-satunya alat ukur untuk menentukan eksistensi dan kualitas demokrasi, namun tanpa adanya pemilu yang demokratis dapat dipastikan bahwa kualitas demokrasi di sebuah negara akan tidak banyak bermakna. Terdapat beberapa prinsip mengendai sistem pemilu yang demokratis dan dapat memperkuat demokrasi. Di antaranya adalah jika pemilu dapat memberikan pilihan yang terbaik bagi rakyat, dimana pilihan-pilihan yang ada itu disajikan di depan rakyat dengan kelengkapan informasi yang seluas-luasnya. Menurut Institute for Democracy and Electoral Assitence (IDEA) dalam kajiannya yang berjudul International Obligations for Eelctions, Guidelines for Legal Frameworks (2014, 48), 452 persoalan transparansi dan hak mendapatkan informasi ini menjadi salah satu poin penting dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis. Tanpa adanya kelengkapan informasi dan pengetahuan yang menyeluruh akan wakil rakyat maka akan tetap terbuka kemungkinan munculnya sosok yang tidak mewakili pilihan rakyat. Hal ini berarti sebenarnya rakyat tidak diberikan yang terbaik untuk mereka. Untuk dapat mengatakan yang terbaik tentu saja tidak dapat hanya dari sisi partai politik, melainkan juga dari pandangan para pemilih. Ini bermakna, rakyat harus memiliki kedaulatan atas pilihannya, setelah melakukan perenungan atas berbagai informasi yang dia dapatkan. Sejauh masih ada pihak yang turut serta mencampuri atau memanipulasi informasi itu, maka pada dasarnya kedaulatan rakyat belum tegak sempurna. Dan hasilnya tentu saja bukanlah pilihan yang terbaik bagi rakyat. Termasuk yang terbaik pula adalah jika ada kepercayaan rakyat atas pilihannya. Rakyat meyakini bahwa pilihannya itu benar dan tepat karena dia percaya pada siapa dia menggantungkan nasibnya. Ini berarti lebih dari sekadar mengenali wakil rakyatnya, namun pula mempercayai wakil rakyatnya tersebut. Dengan adanya kepercayaan ini, tidak saja rakyat dapat mendorong sebuah pemerintahan dengan legitimasi yang tinggi, namun pula dapat menuntut pertanggung jawaban secara lebih maksimal karena kedekatan yang terbangun. Hanya ketika legitmasi pemerintahan di mata rakyat tinggi dan dapat kinerja wakil rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal itulah eksistensi demokrasi akan hadir dengan lebih solid lagi. Salah satu pakar Sistem Pemilu Prof. Andrew Reynolds (2001, 32) mengatakan bahwa “sebuah sistem politik yang dapat diandalkan adalah sebuah sistem dimana baik pemerintah maupun anggota legislatif dapat sejauh mungkin bertanggung jawab terhadap konstituen mereka”. Salah satu sistem yang dapat memberikan kebaikan bagi rakyat untuk lebih berdaulat dalam menentukan pilihan dan percaya pada pilihannya sendiri adalah sistem proporsional terbuka. Hal ini karena sistem ini memberikan kesempatan kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg) untuk dipilih langsung berdasarkan kepentingan dan pilihan rakyat. Selain itu, sistem proporsional terbuka juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat lebih detail dalam menelaah orang perorang sebelum menentukan pilihannya, tidak hanya sekadar memilih sebuah partai yang bisa jadi akan dipenuhi oleh sederet nama orang-orang yang asing di mata para pemilih. [Terkait Kualitas Keterwakilan] 453 Salah satu hal mendasar yang menjadi kritik utama atas sistem proporsional tertutup terkait dengan keterwakilan adalah kurang menjamin terbangunnya kedekatan antara caleg dengan konstituennya. Sistem proporsional tertutup cenderung kurang menjamin konstituen mengetahui latar belakang dan kapabilitas caleg yang akan mewakili mereka. Terdapat potensi terjadinya situasi “membeli kucing dalam karung”. Sebaliknya, caleg pun bisa jadi tidak terlalu memahami konstituen ataupun kondisi wilayah yang diwakilinya mengingat terbatasnya intensitas hubungan. Bisa jadi dengan berbagai pertimbangan, ketua umum partai menempatkan seorang caleg di daerah yang “terasing” buat seorang caleg, dan juga buat para pemilih. Dengan kata lain, hakekat saling mengenal dan membangun sebuah “kontrak sosial”, sebagaimana yang pernah diistilahkan oleh Filosof Perancis Jean-Jacques Rousseau, dalam makna sebagai wakil rakyat akan tidak terbangun kokoh dalam sistem proporsional tertutup. Padahal kedekatan itu adalah syarat utama dari terlaksananya hakekat “perwakilan rakyat” yang merupakan sokoguru dari demokrasi dan esensi adanya pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, dalam sistem proporsional tertutup makna “perwakilan rakyat” menjadi ambigu, karena bisa jadi caleg lebih mewakili (kepentingan) partai ketimbang konsituennya. Dalam situasi seperti ini, muncul situasi yang lebih tepat disebut “perwalian rakyat”, dimana wakil rakyat sekadar figur yang diberikan kewenangan (oleh partai) untuk mewakili rakyat. Keberadaan “wali rakyat” akan mendorong terciptanya kondisi munculnya wakil rakyat yang kadang kurang memahami dan sensitif terhadap kepentingan rakyat yang diwakilinya. Sementara itu, sistem proporsional terbuka memberikan peluang yang sebesar-besaranya bagi rakyat untuk mengetahui siapa yang akan menjadi calon wakilnya. Wakil rakyat akan didorong atau “dipaksa” untuk lebih intens lagi membangun hubungan dengan rakyat yang diwakilinya. Situasi seperti ini juga menjadi peluang tetap terpeliharanya political identification. Hal ini mengingat bahwa basis terciptanya political identification adalah terbangunnya komunikasi antara rakyat dengan partai yang intens, membumi dan relevan dengan idealisme dan kepentingan mereka. Sistem proporsional terbuka memberikan peluang, ruang dan waktu bagi partai dan kaderkadernya untuk membangun kedekatan melalui komunikasi itu, khususnya pada saat kampanye. Memang situasi ideal ini masih membutuhkan proses. Masih terdapat ekses yang belum memuaskan. Namun 454 berbagai kebaikan atau keunggulan yang ada dalam sistem proporsional terbuka tidak berarti harus menjadi hangus karena masih terdapat ekses-ekses negatif, yang sesungguhnya masih bisa diperbaiki dikemudian hari. [Terkait Demokrasi Internal, Pelembagaan dan Pelaksanaan Fungsi Parpol] Sistem proporsional terbuka memiliki beberapa dampak postif bagi keberadaan partai politik. Sistem ini jauh dari anggapan akan melemahkan partai politik. Sebaliknya, sistem ini akan dapat mempertahankan demokrasi internal partai dan menguatkan pelembagaan partai. Terkait dengan demokrasi internal, sistem proporsional terbuka memberikan peluang kader-kader partai politik untuk tetap memiliki daya tawar (bargaining position) yang baik dari kecenderungan pemaksaan elite atau pimpinan partai. Dengan keberhasilan seorang kader membangun hubungan baik dengan konstituennya, maka dia memiliki daya tawar untuk tidak mudah disingkirkan dari daerah pemilihan (dapil) sebagai bukti hasil kerja kerasnya. Pergantian begitu saja seseorang dalam sebuah dapil, apalagi dengan kader yang jauh tidak dikenal masyarakat, akan membawa risiko menurunnya jumlah dukungan dan akhirnya kursi partai di dapil tersebut. Dalam situasi ini, kader dapat bersikap kritis (demi kebaikan partai) tanpa khawatir akan tersingkir dari dapil atau posisi jabatannya di partai. Dalam situasi ini peluang terciptanya demokrasi internal partai menjadi lebih terbuka, mengingat sentralisasi kekuasaan terimbangi oleh kepabilitas kader dalam membangun basis dukungan bagi dirinya dan partai. Kader yang bekerja keras dengan sendirinya akan memiliki daya tawar yang kuat untuk dapat mempertahankan posisi politiknya, bahkan dapat pula memberikan masukan dengan lebih leluasa kepada partainya tanpa terlalu khawatir akan disingkirkan. Sebaliknya, sistem proporsional terutup akan menyebabkan susunan daftar caleg sepenuhnya berada dalam persetujuan (approval) ketua umum partai. Menurut Miriam Budiardjo ini merupakan salah satu karaktersitik dari sistem proporsional tertutup (1994, 253). Mereka yang ada dalam nomor jadi adalah sosok yang dekat dengan pimpinan. Nyaris tidak ada peluang munculnya sosok kritis di internal partai dalam nomor urut jadi yang nantinya malah dapat terpilih karena “intervensi pemilih”, sebagaimana yang mungkin terjadi pada sistem proporsional terbuka. Menurut Hazan dan Rahat (2010, 21) sebuah proses kandidasi yang eksklusif memang cenderung digunakan oleh pimpinan partai untuk memberikan kompensasi yang terbaik kepada para kader yang loyal kepada mereka. Dalam situasi dimana masa depan kandidasi atau pencalegan berada di dalam genggaman 455 seorang ketua umum, atau pimpinan partai, maka akan ada rasa segan (ewuh pakewuh) dan ketergantungan yang tinggi kepada ketua umum atau pimpinan. Kondisi ini dapat menjadi titik rawan meredupnya demokrasi internal partai dan berpotensi menyebabkan partai menjelma sebagai alat kepentingan pimpinan partai saja. Dalam skenario terburuk, situasi elitisme ini akan berpotensi menyebabkan kehidupan politik Indonesia yang sudah rawan dengan oligarki dan elitisme akan semakin memburuk. Dari sudut pandang teori pelembagaan partai, situasi tersebut berpotensi menyebabkan tingginya ketergantungan partai terhadap seorang individu ketua umum. Dimana salah satu eksesnya adalah tidak berjalannya prosedur partai karena dapat sewaktu-waktu dikalahkan oleh kepentingan pimpinan. Muncul kemudian fenomena individu di atas prosedur atau aturan main. Manakala ini terjadi di sebuah partai politik, yang menadai lemahnya derajat kesisteman (Randall & Svasand 2002), maka secara teoritis partai tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai partai yang tidak terlembaga atau mengalami kemunduran dari sisi pelembagaannya. Dengan kata lain, sistem pemilihan tertutup membuka peluang terjadinya pemusatan kekuasaan dan ketergantungan yang tinggi terhadap pimpinan partai yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kualitas pelembagaan partai menurun. Di sisi lain, mengingat pentingnya untuk dapat mengamankan nomor jadi, caleg akhirnya lebih memprioritaskan untuk melakukan pendekatan ke atas (pimpinan) ketimbang ke bawah (rakyat). Kerja-kerja mendekati dan melayani pimpinan ini akan cenderung mengesampingkan kerja-kerja untuk mengukuhkan diri di tengah-tengah masyarakat. Selain itu akan meredupkan suasana kompetisi yang sehat sesama kader dan menggangu merit system di dalam partai, karena mereka yang sukses bisa jadi bukan karena kerja keras mendekati konsituen, namun lebih karena kelihaian dalam melayani pimpinan. Selain itu, sistem proporsional tertutup kurang mendorong atau memaksa caleg dan kader-kader partai untuk membangun komunikasi yang lebih intens kepada masyarakat di dapilnya, untuk dapat dikenal dan terpilih. Kader-kader partai cenderung kurang proaktif, terutama mereka yang berada dalam posisi bukan nomor jadi, karena tidak ada jaminan kerja keras mereka akan membawa hasil yang setimpal. Muncul potensi terjadinya demotivasi untuk bekerja keras. 456 Sebaliknya dalam sistem proporsional terbuka, kader-kader partai politik dan para caleg benar-benar didorong untuk membangun hubungan erat dengan para pemilih. Dorongan ini juga akan membantu menciptakan sebuah reifikasi politik, atau daya ingat masyarakat terhadap seorang politisi atau partai politik di wilayahnya. Dalam teori pelembagaan partai politik, Randall & Svasand (2002) menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat reifikasi itu, atau semakin tinggi daya ingat itu, maka kualitas pelembagaan sebuah partai itu semakin tinggi. Dengan kata lain, sistem proporsional terbuka sekali lagi mendorong terciptanya pelembagaan partai, mengingat keharusan atau dorongan untuk terjun langsung kemasyarakat akan menciptakan sebuah reifikasi yang menjadi indikator terlembaganya sebuah partai politik. Selain itu, sistem proporsional terbuka berpotensi untuk juga mendorong parpol menjalankan fungsi-fungsinya. Sistem proporsional terbuka akan mendorong caleg untuk beramai-ramai turun ke dapil atau konstituen pada saat kampanye. Sehingga dapat terbayangkan bahwa pada masa kampanye akan terjadi kegiatan politik di tengah-tengah masyarakat yang pada dasarnya menyehatkan, karena mendorong terjadinya edukasi politik dari para kader partai dan caleg kepada masyarakat secara massif. Inilah momen penting dimana rakyat akan mendapatkan edukasi politik dari aktor-aktor politik melalui kegiatan kampanye. Kegiatan semacam ini pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi-fungsi parpol, termasuk fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik hingga pendidikan politik. Momen positif yang berharga ini sulit didapatkan, atau setidaknya akan membuat kegiatan ini menjadi sekadarnya dan terbatas, jika dirubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka juga tidak menghilangkan peran partai. Sebaliknya partai akan semakin terasakan keberadaannya oleh rakyat karena aktifitas yang massif dari caleg dan kader-kadernya pada saat kampanye. Partai akan terlihat menjadi lebih membumi (down to earth) ketimbang menjadi lembaga terasing layaknya menara gading. Meskipun para caleg aktif memperomosikan dirinya, para caleg akan tetap sebagai perwakilan dari partai, yang mendapatkan wewenang atau mandat dari partai untuk memenangkan kompetisi elektoral di sebuah dapil. Singkatnya, para caleg yang melakukan kampanye bagi dirinya tidak serta merta terpisah dari eksistensi dan kepentingan partai yang diwakilinya. Ibaratnya jika partai adalah sebuah perusahaan, maka caleg dan kadernya adalah sales yang melakukan direct selling kepada calon pembeli atau pelanggan secara door to door 457 atas dasar arahan dan supervisi perusahaan. Selain itu, keberadaan seorang kader tetap menjadi tanggung jawab pengawasan partai. Hal ini karena kader-kader yang berkualitas tentu akhirnya akan membawa nama baik bagi partai, namun sebaliknya sebuah partai dapat mengalami keterpurukan bahkan dibubarkan karena aktivitas atau perilaku dari kadernya. [Terkait Masa Depan Demokrasi] Sistem pemilu pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk mengokohkan substansi demokrasi dengan menciptakan sebuah pemerintahan partispatif yang sedapat mungkin mereduksi keterasingan publik atas wakil rakyatnya. Namun demikian jika sistem yang dipilih salah, maka bisa jadi yang terjadi malah sebaliknya. Pemerintahan yang terbentuk akan menjadi elitis dan tidak dapat tersentuh oleh rakyat (untouchables). Sayangnya kondisi demokrasi kita saat ini ada dalam situasi yang masih rawan. Nuansa elitisme dan minimnya partispasi kita terjadi, yang tercermin dari munculnya berbagai kebijakan yang dianggap tidak partisipatif dan substansinya tidak benar-benar dikehendaki oleh rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, banyak kebijakan yang memicu demonstrasi besar-besaran dan upaya untuk melakukan judicial review. Tidak mengherankan lembaga-lembaga pemerhati demokrasi, seperti Freedom House, VDem, IDEA atau Economist Intelligence Unit (EIU) dan sebagian besar para pengamat politik memberikan penilaian yang menengah bagi kualitas demokrasi kita. Hasil kajian mereka sampai pada sebuah kesimpulan yang sama mengenai situasi demokrasi yang masih jauh dari ideal, dan terjebak dalam gurita kekuasaan para elite. Banyak kemudian istilah yang menyebutkan kondisi demokrasi di Indonesia dewasa ini. Fenomena kehidupan politik sedemikian tercermin dari berbagai istilah yang diberikan oleh beberapa pemerhati politik Indonesia terkait dengan demokrasi seperti “Delegative Democracy” (Slatter 2004), “Patrimonial Democracy” (Weber 2006), “Patronage Democracy” (Klinken 2009), “Oligarchy” (Bunte and Ufen 2009, Hadiz and Robison 2004, Winters, 2011), “Defective Democracy” (Mietzner 2016, 228), “Democratcic Setbacks (Hadiz 2017, 261), “Democratic Regression” (Aspinall and Warburton 2018, 1), “Democratic Deconsolidation” (Mietzner 2016, 279), “Democratic Decline” (Power 2018), “Democratic Backsliding” (Aspinall and Mietzner, 2019), “Democratic Recession” (Aspinall and Mietzner 2019), “Illiberal Democracy” (Warburton and Aspinall 2019), “Nondemocratic Pluralism” (Aspinall 458 and Mietzner 2019), “Recession of Democracy” (Aminudin, 2020). Kesemua istilah itu pada dasarnya mengindikasikan bagaimana demokrasi kita belum berjalan dengan baik. Jika dengan menggunakan sistem proprosional terbuka saja situasi demokrasi kita masih seperti demikian, apalagi jika diganti menjadi sistem proporsional tertutup yang cenderung lebih ekslusif. Mengingat karakteristik sistem proporsional tertutup yang akan membuat para elite, khususnya ketua umum dan pimpinan partai demikian berkuasa dan berpotensi menyebabkan wakil rakyat dan pejabat publik menjadi akan bergantung pada (arahan) mereka, maka peluang terciptanya sebuah pemerintahan yang semakin elitis menjadi lebih besar untuk terjadi. Apalagi sistem proporsional tertutup tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan “intervensi konstituen” untuk turut menentukan siapa anggota legislatif yang sebagai sosok yang benar-benar dekat dan mewakili aspirasinya. Karena terbuka peluang para kandidat yang disukai masyarakat itu tidak berada dalam nomor urut jadi yang disusun oleh pimpinan parpol. Dalam situasi ini, sistem proporsional tertutup akan cenderung memperburuk situasi elitis dalam kehidupan politik kita. Tidak adanya peluang bagi “intervensi konstituen” akan menyebabkan para aleg yang terpilih benar-benar menjadi sosok pilihan ketum partai alias all chairperson’s men/women. Apalagi jika kemudian para ketua umum partai bersepakat untuk pada akhirnya membangun koalisi besar, maka peluang munculnya pemerintahan atas dasar semangat politik kartel yang elitis (Ambardi 2009), yang berarti melemahkan partisipasi rakyat dan makin memudarkan kualitas demokrasi kita, akan semakin besar. Di sisi lain, dengan karakteristik yang dimilikinya, sistem proporsional terbuka masih dapat diharapkan kedepannya menghasilkan sebuah pemerintahan yang lebih mewakili aspirasi rakyat. Meskipun saat ini situasi demokrasi kita masih belum memuaskan, peluang terciptanya situasi yang lebih demokratik di kemudian hari masih cukup besar. Hal ini mengingat secara empirik sistem proporsional terbuka terbukti digunakan dalam pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan catatan dari Wisevoter (2023) dari sepuluh negara paling demokratis di dunia, lima negara diantaranya menggunakan sistem proprosional terbuka yakni Norwegia (#1), Finlandia (#3), Swedia (#4), Islandia (#5) dan Denmark (#6). Sisanya menggunakan sistem Single Member Constituency, PR-STV dan mix system. 459 Sementara hasil temuan World Population (2023), juga memperlihatkan bahwa dari sepuluh negara paling demokratis di dunia, lima diantaranya menggunakan sistem proporsional terbuka, yakni Norwegia (#1), Islandia (#2), Swedia (#3), Finlandia (#5) dan Denmark (#8). Sedangkan 5 negara lain sisanya menggunakan Sistem MMP, PR-STV, Single Member Constituency dan mix system. Sementara berdasarkan hasil kajian dari Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2022, dari sepuluh negara paling demokratis di dunia 6 diantaranya menggunakan sistem proporsional terbuka, yakni Norwegia (#1), Islandia (#3), Swedia (#4), Finlandia (#5), Denmark (#6), dan Belanda (#9). Dari datadata sederhana di atas, dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa jika memang dijalankan dengan sebaik-baiknya sistem proporsional terbuka akan dapat meningkatkan kualitas demokrasi sebuah negara. [Terkait Money Politics] Salah satu sangkaan yang kerap disampaikan kepada sistem proporsional terbuka adalah menyuburkan money politics. Namun demikian, money politics dalam makna yang luas ataupun sempit sudah terjadi di Masa Orde Baru yang menggunakan sistem proporsional tertutup (IRE 2016, 215). Pemilu di tahun 1999 dan 2004 yang belum seutuhnya menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan catatan IRE, ICW dan KPK juga sudah terjadi. Menurut Tjahjo Kumolo money politics sudah menjadi budaya dalam kehidupan politik di Indonesia, yang terjadi mulai dari dari Pemilihan Kepala Desa sampai Pemilu (2015,155). Pada masa Orde Baru terutama dilakukan dengan mekanisme menggunakan proyek pemerintah (pork barrel), yang sebagiannya masih berlanjut hingga kini (Aspinall & Sukmajati 2016). Meski demikian, pada masa itu telah pula dilakukan money politics kepada pemilih dengan modus klasik seperti pembagian sembako atau “serangan fajar”. Money politics dalam dunia politik kita tidak akan hilang dengan bergantinya sistem pemilu. Sistem proporsional tertutup tetap membuka peluang money politics terutama transaksi yang dilakukan antara kandidat (caleg) dengan pimpinan partai. Menurut catatan Institute of Research and Empowerment (IRE) dalam hal relasi antara partai politik dan calon legislatif, money politics “umumnya paling nyata dijumpai pada proses kandidasi (rekrumen dan seleksi) calon legislatif dalam bentuk “uang mahar” dan/atau sebagai sumbangan kepada partai” (2016, 116). Dalam situasi itu proses pencalonan di internal parpol bisa sangat mahal khusunya untuk nomor urut satu hingga tiga dalam list surat suara. (Haris 2005, 1-28). 460 Selain itu, dalam sistem proporsional tertutup tetap memungkinkan sebuah partai politik melalui suruhan oknum partai melakukan money politics di suatu wilayah untuk mempengaruhi agar masyarakat di wilayah itu dan sekitarnya memilih partainya. Sudah menjadi rahasia umum menjelang pemungutan suara kerap didapati pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi pilihan masyarakat dengan memberikan uang atau hal lain. Dengan potensi seperti ini, maka rakyat akan dirugikan jika sistem proporsional tertutup kembali diterapkan. Selain karena sistem tersebut mereduksi hakekat keterwakilan, pelembagaan parpol dan kualitas demokrasi dengan terbentuknya pemerintahan elitis, juga tidak serta merta menyurutkan praktik money politics. Money politics yang terjadi di Indonesia adalah dampak dari banyak sekali faktor. Berdasarkan catatan money politics adalah bagian dari aktifitas korupsi yang berakar pada soal budaya, kelembagaan, lingkungan dan sistem. Akar money politics adalah munculnya peluang yang ditimbulkan karena lemahnya komitmen ideologis partai politik yang belum merata dengan kecenderungan rendah, semakin pragmatisnya masyarakat akibat lemahnya edukasi maupun tingginya kemiskinan, aturan yang belum seutuhnya kondusif, budaya korupsi maupun sikap permisif terhadap praktik money politics dan problem penegakkan hukum (IRE 2016, Satria 2019, Noor, Siregar, Hanafi, Sepriwasa 2021, Wijaya, 2023. Sehingga money politics yang terjadi pada saat pemilu hanyalah merupakan “puncak gunung es” dari berbagai penyebab-penyebab utama money politics. Sehubungan dengan itu, beberapa kajian menunjukan bahwa hal-hal yang patut diperhatikan untuk mencegah politik uang meliputi persoalan multidimensional. Solusi itu meliputi penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu, mengembangkan pengawasan partisipatif, menjalin kerjasama yang erat antara pengawas pemilu dengan stakeholder terkait, penguatan kapasitas pengawas pemilu, melakukan pencegahan sejak dini, memaksimalkan koordinasi dan konsolidasi dalam Sentra Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dalam penanganan money politics, hingga penciptaan hukuman yang lebih keras lagi bagi para pelaku money politics, aparat penegak hukum yang berintegritas, peradilan money politics yang objektif dan cepat, badan pengawas pemilu yang membumi dan berintegritas, pendidikan anti- korupsi yang diperluas dan peningkatan kesadaran hukum dan kesejahteraan rakyat (IRE 2016, Satria 2019, Noor, Siregar, Hanafi, Sepriwasa 2021, Wijaya, 2023). 461 Dengan melihat demikian kompleksnya akar dan jawaban atas money politics memberikan jawaban semata dengan pergantian sistem proporsional sebenarnya mereduksi akar persoalan dan jawaban atas money politics. Menariknya terdapat kajian-kajian ilmiah yang tidak merekomendasikan begitu saja pergantian sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup. Kajian yang dilakukan oleh IRE (2016, 115-120) berjudul Partai Politik, Uang dan Pemilu mengisyaratkan untuk tetap melanjutkan sistem proporsional terbuka (dengan melakukan beberapa pembenahan). Kajian ini bahkan menyimpulkan mengaitkan money politics dengan sistem proporsional terbuka adalah sebuah hal yang “salah kaprah dan ahistoris”. Hal ini mengingat akar persoalannya bukanlah di dalam sistem pemilu, namun berbagai situasi dan kondisi yang melingkupinya. Memang terdapat indikasi bahwa ada peningkatan praktik money politics belakangan ini, namun untuk pemberantasannya sudah sepatutnya diarahkan pada hal-hal yang menjadi akar penyebabnya. Dengan demikian jelas bahwa tugas kita adalah memberantas akar dan praktik money politics, dan bukan mengganti begitu saja sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup. Sebagai sedikit tambahan, berdasarkan hasil catatan Corruption Perception Index (CPI) yang dipublikasikan oleh Transparancy International tahun 2022, dari 10 besar negara-negara dengan CPI tertinggi, yang artinya negara yang tingkat korupsinya rendah, 6 diantaranya menggunakan sistem proporsional terbuka, yakni Denmark (90), Finlandia (87), Norwegia (84), Swedia (83), Belanda (80) dan Luxemburg (77). Sementara dari 10 negara dengan CPI paling rendah, atau tingkat korupsi tertinggi, dua diantaranya menggunakan sistem proporsional tertutup yakni Burundi (17) dan Equatorial Guinea (17). Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi sebuah negara, namun dilihat dari sisi sistem pemilu yang digunakan dapatlah dikatakan bahwa pengunaan sistem proporsional terbuka tidaklah serta merta menyebabkan sebuah negara terjebak dalam korupsi, termasuk money politics sebagai induk dari korupsi (mother of corruption). [Terkait Sosok Wakil Rakyat dan Gangguan atas NKRI] Terkait dengan kecenderungan sistem proporsional terbuka yang akan menghasilkan sosok wakil rakyat yang kuat, maka hal itu justru harus kita syukuri. Kita membutuhkan sosok wakil rakyat yang kuat dalam makna berkomitmen terhadap aspirasi pemilih, penegakkan kedaulatan rakyat dan agenda perubahan yang baik serta mau mengambil risiko atas komitmennya itu. Bukan wakil rakyat 462 yang mudah dikendalikan, digoyang, atau diarahkan sesuai dengan kepentingan kalangan dengan kepentingan sempit. Kita membutuhkan wakil rakyat yang tanggap, kiritis, objektif dan bukan sosok sebagaimana yang dinyanyikan oleh musisi Iwan Fals “hanya tahu nyayian lagu setuju”. Terkait dengan upaya kita meningkatkan performa badan legislatif, dan juga akhirnya checks and balances sebagai prasyarat terlaksananya pemerintahan demokratis, maka kekuatan perseorangan wakil rakyat dalam makna positif jelas sangat dibutuhkan. Mengenai kesiapan wakil rakyat itu tentu saja membutuhkan waktu untuk benar-benar mencapai kualitasnya yang terbaik. Namun secara mendasar, terkait dengan soal kesiapan individu masing- masing caleg ini tentu saja pada akhirnya menjadi domain tanggung jawab partai, bukan ditentukan oleh sistem pemilu. Adapun terkait dengan pandangan bahwa sistem politik terbuka terkait dengan situasi yang membahayakan eksistensi NKRI dan Ideologi Pancasila tentu pandangan ini ahistoris, tidak empiris dan penuh dengan asumsi semata. Kenyataannya secara historis-empiris, sistem proporsional terbuka tidak terkait dengan hal-hal yang membahayakan keberadaan NKRI. Pengalaman empiris sejak diberlakukannya sistem proporsional terbuka selama ini tidak memperlihatkan hal itu. Secara empiris tidak ada partai peserta pemilu di Indonesia dewasa ini yang ikut serta dalam pemilu, baik secara ideologis maupun praktis yang nyata-nyata membahayakan eksistensi NKRI maupun Pancasila, apalagi pada saat pemilu. Hal itu juga tidak menguntungkan untuk dilakukan oleh peserta pemilu karena akan berpotensi membuat mereka ditinggalkan oleh pemilih. Selain itu, selama ini juga sudah ada seleksi dari perangkat pemerintah yakni khususnya Kemendagri untuk mengantispasi hadirnya partai-partai yang berpotensi membahayakan NKRI dan Pancasila. Potensi membahayakan itu dilakukan oleh kalangan yang tidak mempercayai demokrasi dan sistem ketatanegaraan kita, serta pastinya tidak ikut pemilu. Di sisi lain, sistem proporsional terbuka memberikan peluang terjadinya pendidikan politik dan sosialisasi politik secara lebih massif kepada rakyat atau warga negara. Adanya komunikasi, pendidikan dan sosialisasi politik yang dilakukan terutama pada saat kampanye memberikan peluang bagi rakyat untuk lebih memahami hakekat politik, pemilu dan sistem pemerintahan serta wawasan kebangsaan yang diterima dan dipraktikan di negara kita, yang disampaikan oleh para kader partai dan caleg. Sosialisasi politik itu sendiri secara teoritis berkorelasi 463 langsung dengan upaya memperkenalkan dan menginternalisasi budaya politik yang dianut oleh sebuah negara, termasuk ideologi negara. Dan situasi ini memang hakekat dari tujuan pemilu itu sendiri sebagai sarana menggalang dukungan terhadap eksistensi sebuah negara (Surbakti 1992, 182). Oleh karena itu, justru sebenarnya sistem proporsional terbuka jauh lebih memberikan peluang bagi penguatan eksistensi NKRI dan ideologi Pancasila. [Penutup] Sebagai penutup, ingin saya sampaikan bahwa eksistensi sebuah sistem tidak dapat langsung bekerja dengan baik. Membutuhkan proses dan banyak penyesuaian untuk benar-benar dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Negara-negara demokrasi juga mengalami banyak persoalan dan waktu yang panjang untuk menemukan bentuk demokrasi terbaiknya. Manakala ada kendala di dalam sebuah sistem, sudah sepantasnya kendala-kendala itulah yang diselesaikan, bukan serta merta mengganti dengan yang baru. Selain itu kita juga harus mewaspadai jangan sampai hal-hal yang baik dan unggul secara prinsipil, justru menjadi hilang dan tergantikan, hanya karena masih ada beberapa kendala. Apalagi jika yang sesuatu yang menggantikan itu belum tentu pula akan terbebas dari banyak kendala. Ibaratnya kita tidak perlu membakar lumbung padi yang telah terjangkiti tikus di dalamnya. Memang harus diakui sistem terbuka tidak menjamin dengan sendirinya suara rakyat akan didengar. Terbukti bahwa apa yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini adalah juga hasil dilaksanakannya sistem proporsional terbuka. Namun demikian, jawaban untuk membatasi atau mengurangi elitisme dalam kehidupan politik, meningkatkan kualitas keterwakilan dan menguatkan pelembagaan partai serta memperkuat demokrasi kita saat ini dan dimasa datang bukanlah dengan mengembalikan sistem pemilu kita menjadi tertutup. Sebaliknya, hal yang sudah sepatutnya kita lakukan adalah memperbaiki segala kelemahan yang masih ada dari pelaksanaan sistem proporsional terbuka saat ini. 2. Charles Simabura Ahli dalam perkara ini akan menjelaskan implikasi dari permohonan ini terhadap regulasi kepemiluan khususnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 464 Sebagaimana jamak dipahami bahwa sistem pemilu Indonesia memang tidak diatur di dalam konstitusi. Hal ini setidaknya juga diakui oleh Makamah Konstitusi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: “Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 tidak menentukan model pilihan sistem pemilu …”. “Penentuan terhadap sistem yang akan digunakan merupakan ranah pengaturan undang-undang sebagai pelaksanaan UUD 1945. [Lihat dalam pertimbangan 3.12.3., vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU-VI/2008]. Secara umum sistem pemilu legislatif atau pemilihan umum untuk anggota DRP, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota menganut model Proporsional Terbuka [vide Pasal 168 (2) UU 7/2017]. Sebagaimana didalilkan oleh pemohon, Pasal a quo memiliki konsekuensi lanjutan terhadap pasal lain yang juga dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Tetapi, penting untuk ditegaskan, menurut ahli, sistem pemilu adalah fondasi utama dari penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, jika hendak mempersiapkan segala sesuatu tentang pemilihan umum, terutama kerangka hukum tentang pemilu, sistem pemilunyalah yang mestinya harus disepakati terlebih dahulu. Sebab, pilihan terhadap sistem pemilu menurut ahli, akan memberikan dampak ikutan terhadap pengaturan atau kerangka hukum yang lainnya. Sebelum menjelaskan dampak dari perubahan sistem pemilu seperti yang dikehendaki pemohon dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup maka Ahli hendak mengutip salah satu pertimbangan Mahkamah terkait sistem pemilu Proporsional Terbuka yang pernah dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008: “Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak;” [Pertimbangan [3.15.3], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Hal. 104]. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan dalam Putusan a quo: “Bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 465 Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing.” Menurut ahli kedua pertimbangan Mahkamah tersebut masih sangat relevan terutama dalam hal untuk tetap menerapkan sistem proporsional terbuka. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya telah terdapat beberapa pengujian undang- undang kepemiluan dan pembentukan undang-undang kepemiluan yang pada pokoknya terus menyempurnakan pelaksanaan sistem pemilu tersebut. Dengan demikian tidak ada alasan yang cukup kuat secara konstitusional untuk menyatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka inskonstitusional. Bahkan jika hendak diubah pun maka yang terjadi adalah inkonsistensi dalam penerapan sistem pemilu. Untuk itu penting kiranya memperhatikan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020 terkait penentuan model pemilihan serentak. Mahkamah dalam putusan a quo mensyaratkan beberapa hal yaitu: “Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model- model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum; [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020, hal. 324]. Tegas Mahkamah mengharuskan pilihan atas sistem pemilu yang berimplikasi pada perubahan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik, dilakukan lebih awal, mempertimbangkan implikasi teknis, kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dan tidak dilakukan acap kali. Dengan demikian, menentukan sistem pemilu haruslah dalam waktu yang cukup dan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pemilu yang digunakan. Sehingga tidak serta merta diubah atau diganti tanpa memenuhi kelima prasyarat 466 yang telah diberikan Mahkamah. Kelima pertimbangan dimaksud menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang termasuk Mahkamah sendiri bahwa perubahan sistem pemilu hendaknya dilakukan melalui proses legislasi dan menjadi ranah bagi pembentuk undang-undang untuk menjalankan wewenang konstitusionalnya. Proses legislasi yang mengubah sistem kepemiluan merupakan mekanisme yang inklusif yang memungkinkan semua pihak terlibat [Monique Leyenaar & Reuven Y. Hazan, Reconceptualising Electoral Reform, West European Politics, Vol. 34, No. 3, 437–455, May 2011, hal. 447]. Secara umum keharusan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang termasuk undang-undang pemilu telah dipertegas Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Mahkamah menghendaki partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang yang mengandung tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas [Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pertimbangan Angka [3.17.8]] Tak hanya itu perubahan undang-undang nantinya akan berimpilkasi pada perubahan peraturan turunannya terutama terhadap Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP. Beberapa Peraturan KPU yang dipastikan akan berdampak pada perubahan sistem pemilu misalnya: Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Khusus untuk Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif, saat ini, sedang berlangsung implementasi peraturannya, dimana saat ini sedang berlangsung pendaftaran calon anggota legislatif. Bisa dibayangkan, pada saat proses pencalonan anggota legislatif sudah berjalan, dan disaat yang bersamaan, ada keinginan mengubah ketentuan sistem pemilu. Peraturan KPU lain yang juga akan berdampak langsung dari berubahnya sistem pemilu adalah Peraturan KPU tentang Kampanye, Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Suara, dan Peraturan KPU tentang Penetapan 467 Calon Terpilih. Sepanjang yang ahli ikuti, beberapa Peraturan KPU yang ahli sebutkan diakhir tadi, sampai saat ini, belum disahkan oleh KPU. Termasuk juga dampak perubahan sistem pemillu akan berdampak langsung kepada Peraturan Bawaslu. Mulai dari Peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan pemilu, Peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa, dan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu. Pembentukan peraturan turunan dimaksud tentunya juga dengan dinamika masing-masing dan juga harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan. Artinya, tanpa mengubah sistem pemilu pun hari ini, penyelenggaraan pemilu kita menghadapi tantangan penyelesaian regulasi teknis yang masih banyak belum selesai. Apalagi jika dilakukan perubahan sistem pemilu. Mengingat sistem pemilu merupakan penentu mekanisme bekerjanya seluruh tahapan pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan beserta turunannya maka perubahan terhadap sistem pemilu merupakan suatu yang fundamental. Perubahan sistem pemilu akan berdampak luas tidak hanya terhadap mekanisme pencalonan seperti yang dimohonkan namun pada aspek-aspek lainnya. Pada level undang-undang perubahan sistem pemilu sebagaiman juga telah disampaikan oleh Pihak terkait, Ahli juga mengidentifikasi beberapa materi muatan Undang-undang Pemliu yang akan terdampak antara lain: 1. Kewenangan KPU mengumumkan calon anggota DPR dan DPRD 2. Kewenangan KPU menetapkan dan mengumumkan perolehan suara 3. Kewenangan Bawaslu mengawasi tahapan pencalonan hingga penetapan calon anggota DPR dan DPRD 4. Tahapan penyelenggaraan pemilu 5. Sistem pemilu dengan segala variabelnya; 6. Penyusunan daerah pemilihan 7. Hilangnya Bab VI Bagian Kedua tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 8. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 9. Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 10. Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 11. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD 12. Pelaksana Kampanye 13. Waktu dimulainya kampanye 14. Larangan saat masa tenang 15. Dana Kampanye 16. Laporan Dana Kampanye 468 17. Desain surat suara 18. Penggunaan Hak Pilih 19. Dokumen yang perlu diinformasikan di TPS 20. Metode Pemberian Suara 21. Penetapan Hasil Pemilu 22. Bilangan Pembagi 23. Penetapan Calon Terpilih 24. Pemberitahuan Calon Terpilih 25. Penggantian Calon Terpilih 26. Tindaklanjut Putusan Pelanggaran Administrasi Yang Menyebabkan Pergantian Calon Anggota DPR dan DPRD Menurut ahli, memang perubahan sistem pemilu untuk sebuah peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, jelas akan berdampak luas pada seluruh aspek lainnya, sebagaimana ahli tuliskan di dalam poin 1 sampai angka 26 diatas. Sistem pemilu merupakan jantung dari undang-undang pemilu di mana menurut I Dewa Gede Palguna jika pasal yang diujikan merupakan “jantung” dari sebuah undang-undang sehingga satu sama lain memiliki hubungan dengan sebagian besar isi pasal, maka sangat dimungkinkan dalam uji materil juga berimplikasi dibatalkannya sebuah undang-undang [Lihat I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain, Jakarta, Konpress, 2018, h. 162]. Jika ini yang terjadi maka bukan tidak mungkin penyelenggaraan pemilu akan terganggu. Apalagi pada saat ahli menyampaikan keterangan dalam sidang Mahkamah yang mulia ini tahapan pemilu sudah memasuki salah satu tahapan paling krusiaal yaitu Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang menurut tahapan yang diumumkan oleh KPU, pencalonan anggota legislatif akan dilaksanakan mulai tanggal 1-14 Mei 2023. Apabila perubahan sistem dilakukan dalam hal tahapan telah dimulai maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dapat dipastikan sulit dilaksanakan. Menurut IDEA salah satu indikator pemilu demokratis terdapat 15 salah satunya adalah adanya kerangka hukum pemilu (Structuring the legal framework) yang mengandung artian: “bahwa penyelenggaraan pemilu secara umum mengacu pada semua undang-undang dan materi atau dokumen hukum yang terkait dengan kepemiluan. Secara khusus, kerangka hukum pemilu tersebut mencakup ketentuan pada level konstitusi, undang-undang pemilu yang disahkan oleh legislatif dan semua undang-undang lain yang berdampak pada pemilu. Ini juga mencakup setiap 469 dan semua peraturan yang melekat pada undang-undang pemilu dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang diundangkan oleh pemerintah termasuk peraturan kepemiluan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu yang mungkin berdampak langsung atau tidak langsung pada proses pemilu [International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, 2002), hal. 11]. Kerangka hukum demikian haruslah tuntas dan telah ada sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai untuk memberi kepastian pada peserta pemilih mengenai aturan main dalam pemilu. Perubahan ketentuan kepemiluan mungkin saja dilakukan dalam tahapan berjalan sepanjang tidak memberikan dampak yang lebih yang fundamental terhadap penyelenggaraan pemilu. Seperti yang telah Ahli uraikan, perubahan sistem pemilu jelas merupakan suatu yang bersifat fundamental dimana akan berdampak secara luas sebagaimana yang telah ahli uraikan tersebut. Bahkan IDEA menegaskan bahwa segala perundang-undangan pemilu harus diundangkan jauh sebelum tanggal pemilu dilaksanakan untuk memberikan waktu yang cukup bagi peserta politik dan pemilih untuk memahami aturan proses pemilu. Undang-undang pemilu yang diberlakukan pada saat-saat terakhir cenderung merusak legitimasi dan kredibilitas undang-undang tersebut dan mencegah peserta politik dan pemilih untuk mendapatkan informasi secara tepat waktu tentang aturan proses pemilu. [International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, 2002), hal. 15]. Kesimpulan Pada akhirnya ahli hendak menyampaikan kesimpulan bahwa perubahan sistem pemilu terutama akibat dari permohonan a quo sejatinya tidaklah dapat dilakukan melaui forum pengujian undang-undang karena mengesampingkan partisipasi publik yang lebih luas bahkan tidak sejalan dengan pesan Putusan Mahkamah yang menghendaki perubahan sistem pemilu melalui proses legislasi dan melibatkan partisipasi publik yang cukup luas. Putusan Mahkamah sebenarnya lebih kepada mempertegas bahwa jika hendak menggunakan model proporsional terbuka maka yang demokratis adalah sebagaimana yang dinyatakan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Pada perkembangannya haruslah diakui bahwa model demikian memang lebih demokratis jika dibandingkan dengan model proporsional tertutup karena model 470 proporsional terbuka memberi ruang terbuka bagi publik untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Jika sistem pemilu diubah di tengah tahapan maka hal tersebut tentu menggangu persiapan yang telah dilaukan oleh penyelenggara padahal kesiapan dari penyelenggara merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan pemilu dan akan berimplikasi pada perubahan peraturan perundang-undangan kepemiluan, tahapan kepemiluan, persiapan teknis kepemiluan namun juga pada pemenuhan hak konstitusional warga negara baik hak untuk pilih maupun memilih. [2.28] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Jansen Sitindaon menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dirubah oleh Undang- Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum; 471 2. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang- undang Nomor: 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;. 3. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengikutkan Pemohon menjadi pihak terkait dalam permohonan perkara Nomor: 114/PUU/XX/2022 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; II. ALASAN PERMOHONAN MENJADI PIHAK TERKAIT. 1. Bahwa, pada tanggal 1 Nopember 2022 diajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang oleh Mahkamah Konstitusi diregistrasi pada tanggal 16 Nopember 2022 dengan register perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022; 2. Bahwa, Pemohon I, Demas Brian Wicaksono, Nomor KTP. 3509190312880003, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Situbondo, 03 Desember 1988, Umur 35 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Perum Tiara Brawijaya Blok Anggrek Nomor. 5, Lingkungan Gaplek, RT. 004, RW. 003, Bakungan, Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pemohon II, Yuwono Pitandi Nomor KTP. 1771021310670002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Palembang, 13 Oktober 1967, Umur 55 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kapuas IV Komp. Dolog Nomor. 40 BKI, RT. 004, RW. 002, Kelurahan / Desa Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pemohon III, Fahrudrrazi, Nomor KTP. 1771081809690001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Curup, 18 September 1969, Umur 54 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Irian, RT. 002, RW. 001, Tanjung Agung, Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pemohon IV, Ibnu Racman Jaya, Nomor KTP. 3174092106730004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta, 21 Juni 1973, Umur 50 Tahun, Kewarganegaraan 472 Indonesia, Alamat Kp. Kalibata, RT. 001, RW. 006, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pemohon V, Riyanto Nomor KTP. 332610171175004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Pekalongan, 17 November 1975, Umur 47 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dukuh Pesantren, RT. 002, RW. 011, Desa Sragi, Kecamatan Sragi, Kbaupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pemohon VI, Nono Marijono Nomor KTP. 3603170305730011, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Jombang, 03 Mei 1973, Umur 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bomar 4 Residence, Blok F 1, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Kalibaru, kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; 3. Bahwa, Pemohon di dalam permohonannya menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang- Undang No 7 tahun 2017; 4. Bahwa, Pihak Terkait, berkepentingan terhadap permohonan Pengujian Undang-undang Perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022. Karena Pemohon sebagai Pihak Terkait saat ini sebagai Bacaleg DPR RI dari Partai Demokrat, selain itu materi permohonan Pasal yang diuji / dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, Tertanggal 19 Desember 2008 yang dikabulkan sebagaian oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 5. Bahwa, jika merujuk pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan. “dalam keadaan tertentu Mahkamah dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai pihak terkait’; 6. Bahwa dalam Pasal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor:2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan; Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu, perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; 473 7. Bahwa, dikarenakan Pihak Terkait berkepentingan terhadap permohonan Pemohon dengan nomor: 114/PUU-XX/2022, sebab jika permohonan a quo dikabulkan oleh Makhkamah Konstitusi, itu berarti putusan a quo sama halnya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah dimohonkan oleh: (1) Muhammad Sholeh, SH; (2) Sutjipto, SH. M.Kn; (3) Septi Notariana, SH. M.Kn; (4) Jose Dima Satria, SH. M.Kn, pada tahun 2008 dengan Putusan Perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 Tertanggal 23 Desember 2008; 8. Bahwa, akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU- VI/2008, Tertanggal 19 Desember 2008 Pemilu Legislatif tahun 2014 dan Pemilu Legislatif tahun 2019 menggunakan system proporsional terbuka, baik caleg dan pemilu senang dengan berjalannya system proporsional terbuka; 9. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar memberikan ijin kepada Pihak Terkait menjadi Pihak Terkait di dalam Perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022; III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara. 2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 3. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor: 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: 474 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi; 4. Bahwa, Pihak Terkait adalah Warga Negara Indonesia yang berkantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271110509830009; 5. Bahwa, Putusan Perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, Tertanggal 23 Desember 2008 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Yang awalnya pada waktu itu pemilu menggunakan sistem nomor urut berubah menjadi suara terbanyak (proporsional terbuka); 6. Bahwa, sekarang ini di Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu Nomor: 7 tahun 2017 khsusunya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3). Dengan nomor perkara: 114/PUU-XX/2022; 7. Bahwa, menurut Pihak Terkait, jika dibaca dengan seksama, Pasal-Pasal yang dimohonkan dalam permohonan Pengujian Undang-undang Perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022 yang sekarang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU pemilu berkaitan dengan 475 perkara yang pernah dimohonkan oleh antara lain: (1) Muhammad Sholeh, SH; (2) Sutjipto, SH. M.Kn; (3) Septi Notariana, SH. M.Kn; (4) Jose Dima Satria, SH. M.Kn, pada tahun 2008 dengan nomor perkara: 22-24/PUU-VI/2008, Tertanggal 23 Desember 2008; 8. Bahwa, diberlakukannya ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilihan Umum adalah implementasi dari putusan nomor perkara; 22-24/UU-VI/2008, Tertanggal 23 Desember 2008 yang diajukan dan/atau dimohonkan oleh antara lain: (1) Muhammad Sholeh, SH; (2) Sutjipto, SH. M.Kn; (3) Septi Notariana, SH. M.Kn; (4) Jose Dima Satria, SH. M.Kn, waktu itu; 9. Bahwa, perjuangan pemberlakukan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif adalah perjuangan panjang. Bertahun tahun masyarakat menginginkan dalam pemilu legislatif agar kedaulatan rakyat benar-benar bisa terwujud, rakyat tidak sekedar dimanfaatkan setiap 5 tahun sekali datang ke TPS untuk mencoblos gambar partai politik. Saat itu rakyat tidak bisa menentukan wakil rakyat yang dikehendaki, rakyat hanya disuruh pasrah kepada partai politik tentang siapa-siapa yang harus duduk di parlemen; 10. Bahwa, perjuangan panjang itu akhirnya dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, Tertanggal 23 Desember 2008 oleh karenanya sejak pemilu 2009 mulailah diberlakukan sistem proporsional terbuka, rakyat senang karena bisa menentukan sendiri para wakilnya. Para caleg juga senang, sebab nomor urut buncit peluangnya sama dengan nomor urut satu, yang terpenting adalah kerja dan kerja mendekati warga agar bisa mendapatkan suara terbanyak saat pemilihan umum; 11. Bahwa dari berbagai argumentasi di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian nomor perkara: 114/PUU-XX/2022 khususnya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU pemilu terhadap UUD 1945; 476 IV. POKOK PERMOHONAN: Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2) berbunyi: 1. Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan 2. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. 3. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pasal 342 berbunyi: 1. Surat suara suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341l ayat (1) huruf b untuk Pasangan calon memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon; 2. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (I) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar Partai Politik, nomor urut Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan 3. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan KPU Pasal 353 berbunyi: 1. Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 477 Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan). c. Mencoblos satu kali pada nomor, warna, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD. Pasal 386 ayat (2) huruf b berbunyi: 1. Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara. 2. Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila: a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang di sediakan. 3. Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila: a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan – b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU. Pasal 420 huruf c berbunyi: Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: a) Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik. b) Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya. c) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi 478 ke tiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. Pasal 422 berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di satu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara; Pasal 426 berbunyi: 1. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri; c) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, d) terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2. Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi; dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah' ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Keputusan Penetapan yang bersangkutan batal demi hukum; 3. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya; 4. Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) drganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikuttnya; 5. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan 479 KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); V. ARGUMENTASI KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT SEBAGAI BERIKUT: 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “rechsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “machtsstaat” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum; 2. Bahwa, dalam permohonan Perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022 halaman 12 angka 32–46, Para Pemohon antara lain menyampaikan ketidaksetujuannya penerapan sistem proporsional terbuka antara lain, Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Politik Uang (Money Politics) dan Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi; 3. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak, telah menjadikan Pemilu legislatif sebagai "perang terbuka" antar caleg antar partai politik dan bahkan antar caleg antar partai politik. Sistem ini telah menjadikan pemilu sebagai "pasar bebas" kompetisi politik yang sangat rentan terhadap konflik sosial, masifnya politik uang, secara individualis bersaing untuk memenangkan kontestasi politik dengan berbagai cara dan intrik, termasuk melakukan praktik politik uang (money politics); 4. Bahwa, Para Pemohon menuduh, jika system proporsional terbuka menjadikan perang terbuka antar caleg, pemilu menjadi pasar bebas, 480 masif money politik, caleg individualis. Bahwa, perang terbuka antar caleg apakah itu salah? Apakah itu melanggar UUD 1945? Perang terbuka menurut Pihak Terkait adalah sesuatu yang baik, agar masing-masing para caleg berlomba-lomba mencari simpati pemilih, pemilu menjadi pasar bebas, juga tidak ada yang salah dalam sebuah kompetisi. Bukankah dalam UU pemilu sudah diatur tidak boleh melakukan black campaign, tidak boleh melakukan fitnah, tidak boleh merusak atribut partai lain dll. ibarat permainan sepak bola, pasar bebas dalam pemilu, setiap caleg dipersilahkan berlomba-lomba menggunakan strategi masing-masing dalam mencari simpati warga, jika ada pelanggaran, ada Bawaslu yang menjadi wasit untuk memberikan sanksi. Bahwa, terkait money politik, bukahkah sudah ada ancaman pidananya dan caleg bisa digugurkan jika terbukti menggunakan uang untuk mendapatkan suara; 5. Bahwa berdasarkan riset yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi menemukan bahwa praktik politik uang di Indonesia sangat besar. Terdapat sebanyak 33% responden yang terpilih dalam post-election survey pasca Pemilu Legislatif 2014, mengakui pernah ditawari uang atau barang sebagai ganti suara. Angka ini sangat besar, yakni 33% dari 108 juta jumlah pemilih (62 juta orang) dari yang terdaftar pada tahun 2014. Fakta yang demikian tersebut menempatkan Indonesia sebagai Negara peringkat ketiga terbesar politik uang di dunia. Fenomena vote buying atau pembelian suara dengan membayar sejumlah uang tunai sebelum pencoblosan atau serangan fajar ini justru menjadi menjadi kegiatan utama dari Pemilu di Indonesia (Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019); 6. Bahwa, Para Pemohon ini tidak relevan dengan menampilkan hasil riset Burhanudin Muhtadi terkait 33% dalam post-election. Dan Indonesia menurut Para Pemohon Indonesia menjadi Negara terbesar ke tiga dalam soal politik uang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak menampilkan peringkat korupsi para pejabat publik dan elit politik. Para Pemohon, tutup mata jika money poltik dalam pemilu disebabkan prilaku korupsi pejabat publik dan elit politik yang masif akhirnya ditiru oleh masyarakat dengan meminta imbalan uang dalam memilih calon anggota legislatif; 481 7. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka berbasis penentuan berdasarkan suara terbanyak ini telah menciptakan model kompetisi antar Caleg dalam pemilu yang tak sehat. Itulah sebabnya orientasi meraih suara terbanyak telah mendorong Caleg melakukan kecurangan, seperti pembagian uang (money politics) ke pemilih agar dipilih dalam pemungutan suara. Hal ini menyebabkan pemilih bersifat pragmatis dan materialistis dalam memilih caleg. Politik uang ini juga termasuk pemberian uang ke panitia penyelenggara pemilihan, hal ini misalnya untuk memindahkan suara partai ke suara perseorangan (nomor urut atau nama orang) dalam tahap rekapitulasi suara. Apabila ketentuan Pasal a quo dibatalkan maka akan mereduksi praktik politik uang dan menjadikan Pemilu lebih bersih, jujur, dan adil; 8. Bahwa, tuduhan sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan kompetisi tidak sehat, sungguh mengada-ada. Justru sistem proporsional terbuka menjadikan pemilu menjadi sehat, sebab para caleg jauh sebelum pemilu berlangsung sudah mendekati warga. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, para caleg tidak akan melakukan kerja kerja politik mendekati warga, sehingga tidak ada kompetisi, tidak ada para caleg menyampaikan gagasan maupun program, tidak ada para caleg mencari simpati warga; 9. Bahwa, money politik masif itu menjadi tugas partai politik, tugas KPU, tugas Bawaslu agar membuat sosialisasi kepada pemilih, agar pemilih tidak memilih karena uang, agar pemilih tidak memilih poltisi busuk, agar pemilih tidak memilih caleg karbitan yang hanya muncul sok baik menjelang pemilu; 10. Bahwa dalam sebuah artikel Jurnal Integritas KPK yang ditulis oleh Almas Ghaliya Putri Sjafrina (Indonesia Corruption Watch/ICW) disimpulkan bahwa Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar terkait politik uang. Politik uang dalam Pemilu ini semakin banyak terjadi pada pemilu dengan sistem proporsional terbuka, termasuk pemilu 2019. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga berdampak panjang pada lahirnya korupsi politik. Sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) kasus korupsi politik yang ditangani KPK beririsan dengan biaya pemenangan pemilu, seperti jual beli tiket pencalonan dan jual beli suara; 482 11. Bahwa dari aspek biaya yang harus dikeluarkan oleh Caleg, pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang berbasis suara terbanyak akan membuat Caleg mengeluarkan biaya tinggi. Sebab, sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak menitikberatkan pada individu (candidate-centered campaign), sehingga setiap Caleg berlomba-lomba untuk mengerahkan segala sumber daya supaya dapat terpilih (meraih suara terbanyak). Hal ini menyebabkan pemilu berbiaya mahal bagi Caleg. Ada banyak kebutuhan biaya yang harus ditanggung oleh Caleg, antara lain: biaya alat peraga kampanye atau media, tim kampanye, konsultan politik, branding politik, survei elektabilitas, posko pemenangan, bantuan kebutuhan masyarakat dapil untuk mendapatkan suara di masa kampanye, biaya saksi pada saat hari pemilihan pada masing-masing TPS; 12. Bahwa, Para Pemohon menyederhanakan persoalan sistem proporsional terbuka yang menyebabkan biaya politik tinggi, seakan jika ingin terpilih menjadi anggota dewan harus kaya raya. Ini jelas tidak benar, fakta menunjukkan banyak caleg yang bukan bermodal besar tapi bisa berhasil lolos ke parlemen, misalnya caleg PDIP Johan Budi (mantan komisioner KPK) bisa mengalahkan incumbent. Prof. Jimly Assidqie (mantan ketua MK) bisa terpilih menjadi senator DPD dari Provinsi Jakarta. Ini menunjukkan uang bukan segalanya dalam pemilu yang penting adalah kerja politik mendekati warga; 13. Menurut riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pada 2014, rentang ongkos yang dibutuhkan seorang Caleg DPRD berkisar Rp. 250. 000.000 s/d Rp. 500.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah) juta dan untuk Caleg DPR mencapai angka Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Angka tersebut disinyalir masih relatif kecil dibandingkan nilai modal yang sebenarnya dikeluarkan oleh para Caleg. Pramono Anung dalam Disertasinya di Universitas Padjajaran mengkonfirmasi mahalnya biaya pemilu. Menurut Pramono, ada tingkatan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh calon legislator pada saat kampanye Dana standar antara 600 juta hingga 1 miliar rupiah. Kemudian, ada yang mengeluarkan biaya diatas 1 483 miliar rupiah sampai 2,5 miliar rupiah, bahkan ada yang mencapai angka 6 miliar rupiah; 14. Bahwa Pemilu yang berbiaya mahal tersebut sangat rentan menimbulkan korupsi. Modal yang sangat besar yang dikeluarkan oleh para Caleg dalam kontestasi pemilu mendorong lahirnya tindakan koruptif ketika Caleg tersebut menjabat. Tindakan koruptif itu dilakukan untuk mengembalikan modal biaya pemilu dan menyiapkan modal baru untuk kontestasi pada pemilu berikutnya yang juga akan membutuhkan biaya besar; 15. Bahwa, Para Pemohon berdalih, pemilu berbiaya mahal menyebabkan anggota dewan yang terpilih melakukan korupsi. bukankah ini soal prilaku koruptif elit politik kita, dan itu tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Terbukti jabatan Menteri yang tidak diperebutkan dalam pemilu, Direktur BUMN dan Camat yang tidak mengeluarkan uang untuk menjadi Menteri, Direktur BUMN dan Camat tetap saja melakukan korupsi. Sekali lagi, soal perilaku korupsi ini adalah musuh bangsa yang tidak ada kaitannya dengan pemilu; 16. Oleh karena itu pemborosan biaya ini seharusnya dapat diminimalisir jika pemilihan hanya cukup diwakili partai politik. Setiap partai akan mengatur dana kampanye yang diperlukan secara rasional dan tertata serta tidak berlebihan. KPU sendiri akan lebih mudah mengontrol keuangan partai politik sebagaimana amanah Pasal 329 sampai dengan (s/d) Pasal 331 UU Pemilu. Hal ini akan menghadirkan kadar demokrasi yang sehat dan akuntabel; 17. Bahwa, jika sistem proporsional terbuka dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Sekali lagi, ini menunjukkkan jika Para Pemohon tidak memahami, bahwa demokrasi memang harus berbiaya mahal. Tapi dengan biaya mahal bertujuan mendapatkan perwakilan yang akuntabel dan demokratis. Ada tanggung jawab anggota dewan kepada pemilihnya, anggota dewan akan selalu mewarat daerah pemilihannya, sebab jika tidak dia tidak akan dipilih kembali. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang menyebabkan tidak ada hubungan psikologis antara angota dewan dengan pemilihnya; 484 18. Bahwa pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (the process by which the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture) (Vicky Randal dan Lars Svasand, Randall, (2002). Bentuk pelemahan pelembagaan partai politik dalam sistem proporsional terbuka antara lain caleg yang terpilih dalam Pemilu tidak berperilaku dan bersikap terpola untuk menghormati lembaga partai politik, karena merasa yang menentukan terpilihnya bukan melalui kampanye yang diorganisir oleh partai politik, melainkan karena mengkampanyekan dirinya sendiri; 19. Bahwa Para Pemohon menuduh sistem proposional terbuka menjadi caleg yang terpilih tidak menghormati partai, karena merasa terpilih bukan dari kerja partai tapi hasil keringatnya sendiri. Argumentasi ini jelas tidak benar. Bukankah dalam UU pemilu partai diberikan kewenangan pergantian antar waktu (PAW). Sudah banyak anggota dewan yang di PAW karena dianggap tidak sejalan dengan garis partai; 20. Bahwa hal tersebut menyebabkan rendahnya loyalitas Caleg pada partai politik dan akan berdampak pada krisis kewibawaan lembaga partai politik. Hal ini terjadi Karena Caleg merasa Parpol hanya kendaraan dan yang menentukan keterpilihannya adalah pemilih bukan lembaga partai politik. Melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai politik. Akibatnya partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bersifat ideologis dan organ pengkaderan calon pemimpin politik. Hal tersebut menyebabkan Partai politik tak memiliki akar yang stabil dalam masyarakat. Jika partai politik mengakar kuat di masyarakat, maka pergeseran atau perpindahan dukungan dari pemilu ke pemilu akan terjadi secara terbatas karena partai mendapat dukungan stabil dari basis massa pendukungnya; 21. Bahwa sistem proporsional terbuka melemahkan identitas kepartaian (Party Identity/Party-ID) Ini adalah mengenai identitas yang bisa menguatkan demokrasi. Identifikasi diri dengan partai adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Survei 485 nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari 2021, menunjukkan bahwa party identity masyarakat Indonesia rendah. Hal ini melahirkan fenomena anti partai politik atau deparpolisasi (party dealignment). Deparpolisasi membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai (Roberto Biorcio dan Renato Mannheimer, 1995; 22. Bahwa fenomena anti partai politik atau deparpolisasi berdampak buruk pada Pemilu, yang hanya bergantung pada figur atau kandidat (candidate- centered politics). Sehingga pemilih dalam memilih lebih mempertimbangkan pada caleg yang popular dan bermodal uang bukan pada kesamaan party-ID (Ramlan Surbakti dalam Hasyim Asy'ari, 2019). Hal tersebut berdampak pada partai politik yang tak lebih hanya menjadi sarana non-ideologis untuk meraih kekuasaan. Padahal Partai Politik adalah organisasi demokratis bertujuan untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam Pemilu sebagaimana perintah konstitusi; Sistem Proporsional Terbuka Menimbulkan Masalah Multidimensi. 23. Sistem proposional terbuka berdasarkan suara terbanyak, telah menimbulkan beberapa persoalan yang kompleks. Sistem ini memunculkan "gambling atau perjudian yang mengakibatkan ekspektasi para calon anggota legislatif berlebihan dan terlalu merasa percaya diri akan terpilih pada pemilihan umum. Hal ini mengakibatkan calon legislatif yang gagal mengalami depresi hingga gangguan jiwa (https://www.bbc.com. 28 Mei 2019). Hal ini tentu menjadi kontradiktif dengan tujuan Pemilu yang bertujuan mencari pemimpin yang berjuang dan mampu berpikir untuk masyarakat; 24. Bahwa ekses dari Pemilu juga melahirkan caleg yang tidak terpilih justru jadi terlilit hutang, mengemis di pinggir jalan bahkan hendak jual ginjal di luar nalar seorang yang seharusnya berpikir rasional (https://medan.tribunnews.com, 20 April 2019). Terdapat pula calon legislatif yang gagal terpilih melakukan bunuh diri, yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (detikcom, 19 Februari 2019); 486 25. Bahwa sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, telah memicu konflik di internal antar calon anggota legislatif Partai Politik. Konflik tersebut, dikarenakan adanya persaingan yang keras antar Calon Legislatif di Internal Partai Politik, demi memenangkan kontestasi Pemilu Legislatif. Konflik tersebut juga terjadi secara fisik kearah kriminal seperti yang terjadi dalam kasus Penganiayaan terhadap sesama calon legislatif di Surabaya-Sidoarjo berkaitan dengan perebutan perolehan suara. (https://news.detik.com, tanggal 29 April 2019). Pidana penganiayaan akibat Pemilu ini juga terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. (hukumparan.com, 18 Mei 2019); 26. Bahwa, Para Pemohon mendalilkan jika sistem proporsioanal terbuka menjadi konflik internal partai meningkat. Yang menjadi pertanyaan apakah sistem proporsional tertutup tidak berdampak konflik internal? Bahwa, menurut Pihak Terkait, sistem proporsional tertutup juga berpotensi konflik internal, bukankah para kader berebut mendapat nomor urut satu? Karena nomor urut satu prioritas terpilih dari pada nomor urut dua dan seterusnya. Artinya, jika pikirannya adalah konflik internal yang tidak sehat, maka dalam sistem apapun konflik internal partai selalu ada. Yang terpenting adalah bagaimana Undang-undang dan partai politik berperan meminimalisir konflik antar kader partai masing masing; 27. Bahwa, menurut Pihak Terkait, sistem proporsional terbuka lebih baik dan berkeadilan dengan argumentasi hukum sebagai berikut: a. Sistem ini mendekatkan caleg kepada pemilih, karena jauh sebelum pemilu berlangsung semua caleg dari nomor urut satu hingga terakhir berlomba-loma mencari simpati kepada pemilih. b. Setelah pemilu selesai, caleg yang terpilih selalu menyapa pemilih, karena kuatir dalam pemilu ke depan agar tetap dipilih. c. Dengan sistem proporsional terbuka kedaulatan rakyat benar- benar terwujud, sebab rakyat bisa memilih caleg yang terbaik, meskipun ada caleg nomor urut satu, tapi jika tidak dekat dengan pemilih dia tidak dipilih oleh pemilih. d. Sistem ini menjadikan pemilih tidak memilih kucing dalam karung, rakyat bisa melihat rekam jejak caleg, jika ada caleg yang 487 mendekati pemilih hanya menjelang pemilu untuk mencari simpati rakyat dia akan kalah dengan caleg yang sudah lama membangun hubungan dengan pemilih di dapilnya e. Ada yang mengatakan sistem proporsional terbuka menjadikan persaingan antar caleg tidak sehat. Menurut Pihak Terkait, system ini justru menguji para caleg untuk bersaing secara sehat, jika ada anggapan yang tidak sehat, itu karena caleg tidak terbiasa mendekatkan diri kepada warga, mereka terbiasa hidup elitis dan takut kalah bersaing dengan caleg lainnya. f. Bahwa, ada yang menuduh sistem proporsional terbuka menyebabkan money politik masiff terjadi dimana-mana. Menurut Pihak Terkait, hal itu bukanlah sebuah alasan untuk merubah menjadi system proporsional tertutup. Soal money politik adalah mental koruptif yang terjadi di hampir semua lapisan masyarakat, tentu ini menjadi musuh bersama yang harus dihilangkan. Bukankah, perilaku koruptif elit politik yang akhirnya ditiru oleh masyarakat di dalam pemilu saat memilih caleg? 28. Bahwa, fakta membuktikan dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019 banyak caleg yang bermodal duit besar kalah dengan caleg yang tidak bermodal uang tapi dia rajin mendatangi pemilih. Ini adalah sebuah jawaban, bahwa uang bukan segalanya dalam pemilu; 29. Bahwa, menurut Pihak Terkait, sistem proporsional terbuka menguntungkan semua partai politik dan semua caleg, sebab masing masing partai calegnya bekerja keras mendapatkan suara, jika suara caleg tinggi yang untung juga partai politiknya. Berbeda dengan system proporsional tertutup yang kerja keras hanya caleg nomor urut satu, caleg lainnya tidur karena menganggap kerja keras hanya menguntungkan caleg nomor urut satu; 30. Bahwa, Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Bahwa, langsung, dan bebas dan adil bukanlah sebuah slogan dalam pemilu. Tapi ini adalah azas pemilu yang menjadi dasar sebuah keberlangsungan pemilu yang demokratis; 488 31. Bahwa, langsung mempunyai makna, rakyat memiih wakilnya sendiri, dalam system pemilu hak rakyat tidak boleh diwakilkan kepada partai politik. Faktanya tidak ada ketentuan apapun yang menyatakan rakyat memberikan mandat kepada partai untuk mendudukkan wakilnya. Tugas partai adalah memberikan pilihan kader-kader terbaik untuk dicantumkan dalam kertas surat suara, soal siapa yang terpilih menjadi hak rakyat yang menentukan dalam pilihannya; 32. Bahwa, bebas dalam ketentuan Pasal 22 E ayat (1) UUD bermakna, rakyat bebas menentukan siapa-siapa yang berhak duduk diparlemen, rakyat bebas menilai caleg mana yang selama ini benar benar memperjuangkan aspirasi rakyat. Rakyat bebas menilai caleg mana yang hanya melakukan pencitraan mendekati pemilu, bebas menilai a quo ditentukan saat mencoblos dalam pemilu; 33. Bahwa, makna adil dalam ketentuan Pasal 22 E ayat (1) UUD adalah, bahwa semua caleg baik nomor urut satu sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama menyampaikan program kerja ke rakyat. Adil bermakna bahwa semua caleg baik nomor urut satu sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama untuk bisa duduk diparlemen, tanpa ada diskriminasi nomor terkait nomor urut, semuanya dikembalikan kepada rakyat untuk memilih caleg yang terbaik; 34. Bahwa, dari ketentuan di atas, jelas sekali jika sistem proporsional terbuka bukan sebuah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy), tapi memang sudah ditegaskan di dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 bahwa semua caleg baik nomor urut satu sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama untuk terpilih, tidak boleh partai politik memangkas hak rakyat menjadi hak partai politik di dalam menentukan kemenagan calon anggota legislatif; 35. Bahwa, pada tanggal 8 Januari 2022 8 Pimpinan Partai Politik antara lain: Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PAN, Partai PPP, Partai PKS, PKB minus Partai Gerindra tidak bisa hadir. Semua pimpinan Partai Politik ini sepakat dan mendukung system proporsional terbuka. Ini menunjukkan mayoritas partai politik sebagai peserta pemilu saja menghendaki system proporsional terbuka, sehingga tidak ada alasan 489 apapun untuk mengubah dari system proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup; 36. Bahwa hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan, berdasarkan Naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu Tanggal 20 Juli 2017, ternyata pembahasan norma tentang sistem proporsional terbuka, terdapat dalam satu paket pembahasan tentang ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per Dapil dan metode konversi suara. Lebih jelasnya, dalam Naskah Rapat Paripurna halaman 11 disebutkan, bahwa isu-isu krusial telah diputuskan oleh Pansus untuk diformulasikan dalam bentuk 5 (lima) paket opsi yang kemudian diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Tanggal 20 Juli 2017. Adapun paket opsi tersebut adalah sebagai berikut: Paket A: Ambang batas presiden 20% atau 25% ambang batas parlemen 4% sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni; Paket B: Ambang batas presiden 0% ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai 10 dan metode konversi suara Kuota Hare; Paket C: Ambang batas Presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare; Paket D: Ambang batas presiden 10% atau 15% ambang batas parlemen 5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai 8 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni; Paket E: Ambang batas Presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 3,5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare; 490 37. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah membaca secara seksama dalil-dalil kenapa Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 mengabulkan sebagian permohonan atas nama Pemohon I dan Pemohon II atas nama: (1) Muhammad Sholeh, SH; (2) Sutjipto, SH. M.Kn; (3) Septi Notariana, SH. M.Kn; (4) Jose Dima Satria, SH. M.Kn, pada tahun 2008 dengan Perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, Tertanggal 23 Desember 2008. Bahwa, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, Tertanggal 23 Desember 2008 pada halaman 104- 105 tersebut diatas, pada pokoknya menyatakan: 1. Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil- wakilnya yang diajukan oleh Partai Politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak; 2. Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik 491 internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip- prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab; 3. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. 4. Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrim terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil; 5. Bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing; 492 6. Hal tersebut akan menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif, karena tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan cara seperti itu; 7. Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak; 38. Bahwa menurut Pihak Terkait pilihan sistem proporsional terbuka, merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk undang- undang, sehingga tidak pada tempatnya untuk dilakukan uji konstitusionalitas. Pihak Terkait mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi angka (3.17) dalam Putusan Perkara Nomor: 51-52-59/PUU-VI/2008: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-undang atau Sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable” 493 39. Bahwa, jika dicermati dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, soal system proporsional tertutup dan terbuka jelas bukan soal pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang, tetapi ini soal kedaulatan rakyat. Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrim terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil; 40. Bahwa, oleh karena itu menurut Pihak Terkait bahwa system proporsional terbuka yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 41. Bahwa, justru sistem proporsional tertutup sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon bertentangan dengan hakekat kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945; 42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak merugikan hak hak konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945; 43. Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk menolak Permohonan Para Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvakelijk verklaard); 494 P E T I T U M: Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian dan argumentasi hukum tersebut atas, Pihak Terkait mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut: M E N G A D I L I: 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait seluruhnya; 2. Menyatakan: Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau; Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequio et bono); [2.29] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Jansen Sitindaon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jansen Sitindaon, SH, MH; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- XII/2014, tertanggal 26 Mei 2015; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/ PUU-VI/2008, tertanggal 23 Desember 2008; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi surat kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat untuk dapat dicalonkan sebagai Anggota DPR RI pada Dapil DKI Jakarta I; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR RI Atas Nama Jansen Sitindaon; [2.30] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan para Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. I. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon 495 1. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti ke dalam persidangan untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi a quo. Hal ini sebagaimana identitas para Pemohon yang sudah kami lampirkan sebagai syarat mengajukan permohonan dan bukti yang kami sampaikan di persidangan dan telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Para Pemohon juga sudah membuktikan kerugian-kerugian secara materiil di persidangan sebagaimana bukti-bukti dan keterangan ahli atas berlakunya norma-norma yang diuji di Pasal Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. II. Alasan Permohonan Terbukti Di Persidangan Dan Oleh Karenanya Layak Untuk Dikabulkan 1. Bahwa bentuk negara kesatuan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 perlu dikokohkan dengan pelembagaan partai politik dan sistem pemilihan dalam menguatkan integrasi bangsa. Oleh karenanya pelaksanaan sistem Pemilu harus diarahkan untuk menguatkan sistem negara kesatuan sebagaimana perintah konstitusi tersebut. 2. Bahwa partai politik memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan bangsa, dengan melakukan penyaringan terhadap masyarakat yang akan menduduki jabatan di lembaga perwakilan. Hal ini juga sejalan dengan musyawarah mufakat yang dianut di dalam Pancasila dan jatidiri bangsa kita. Secara ideologis, ini menjadi penting dalam mengokohkan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Hal ini jelas termaktub di dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Dalam konstitusi tersebut menjelaskan peran penting partai politik dalam pemilihan DPR dan DPRD. Hal ini berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui perorangan (Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. Dengan sistem proporsional terbuka sebagaimana Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. 496 3. Bahwa sistem proporsional terbuka di dalam Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 telah menggeser makna peserta Pemilu dari partai politik menjadi perseorangan. Sebab, dalam penentuan calon terpilih, partai politik telah kehilangan kedaulatannya. Sistem “proporsional terbuka/suara terbanyak perseorangan” pada pokoknya telah menempatkan individu sebagai “peserta pemilu sebenarnya”. Partai politik kehilangan maknanya dengan hadirnya norma-norma yang liberal, menjunjung tinggi elektabilitas perseorangan daripada sistem kepartaian. Oleh karenanya sudah tidak ada bedanya pemilihan DPR/DPRD dengan pemilihan DPD yang sejatinya adalah calon perseorangan wakil dari daerah provinsi. 4. Bahwa norma-norma dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu yang begitu menonjolkan dan mengutamakan kebenaran tunggal perolehan “suara terbanyak secara perseorangan” telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini dikarenakan tidak ada perintah dari konstitusi untuk memerintahkan adanya bentuk Pemilu yang “proporsional terbuka” yang dilanjutkan dengan “suara terbanyak”. 5. Bahwa terkait dengan Sistem Proporsional Terbuka melanggar Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, pula telah dimaknai serupa oleh Pihak Terkait dan Ahli dalam Permohonan a quo yang telah disampaikan di dalam persidangan. 6. Bahwa Arteria Dahlan yang merupakan Pihak Terkait dari DPR pada Persidangan Agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 menerangkan bahwa “Ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.” Oleh karena itu, partai politiklah yang seharusnya terlibat aktif untuk menentukan formasi kader terbaiknya dan berkompetisi sebagai konsekuensi logis Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan peserta perseorangan seperti pada sistem pemilu proporsional terbuka. 497 7. Bahwa Yusril Ihza Mahendra yang merupakan perwakilan dari Partai PBB dalam Persidangan pada 8 Maret 2023 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait DPP PBB, dan Pihak Terkait Derek Loupatty menerangkan bahwa “Bahwa ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Ketentuan Pasal yang Mengatur Sistem Proporsional Terbuka secara nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menghalangi pemenuhan jaminan-jaminan konstitusional mengenai fungsi partai politik, melemahkan kapasitas memilih, dan melemahkan kualitas pemilihan umum. “ 8. Bahwa Yusril Ihza Mahendra kembali menyatakan pandangannya terkait Pasal a quo dengan menghubungkannya dengan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 mengenai kedaulatan di tangan rakyat, sebagaimana “Namun meskipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat, luasnya wilayah dan kompleksnya urusan pemerintahan di seluruh pelosok tanah air menjadikannya tidak mungkin bagi 270.000.000 lebih rakyat Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahannya secara langsung. Mau tidak mau roda pemerintahan harus dijalankan oleh sebagian orang saja yang dipilih karena memang mampu dan berkompeten menjalankan tugas tersebut untuk itulah diterapkan sistem perwakilan.” 9. Bahwa Yusril Ihza Mahendra dalam sesi tanya jawab menegaskan partai politik adalah peserta pemilu DPR dan DPRD “Begitu juga di Pasal 22E yang secara spesifik mengatur tentang pemilihan umum yang tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, dan dikatakan bahwa pemilihan umum diadakan 5 tahun sekali pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden, dan ditegaskan di sana peserta pemilihan umum DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta pemilihan DPD adalah perorangan calon anggota DPD. guidance yang diberikan oleh konstitusi bahwa pemilihan umum itu 498 pesertanya partai politik, bukan perorangan. Perorangan ada tempatnya melalui DPD.” 10. Bahwa senada dengan pernyataan di atas, Hafid Abbas yang merupakan Ahli dari Pemohon pada Persidangan Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Hari Rabu Tanggal 12 April 2023 menerangkan bahwa “Bahkan dinilai pergeseran hak untuk menempatkan kandidat dari partai politik kepada kuantitas suara terbanyak jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar telah menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia, melainkan dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, yakni Ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar dilakukan oleh partai politik melalui kepesertaannya di pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden, serta wakil presiden.” 11. Bahwa Agus Riwanto yang merupakan Ahli dari Pemohon pada Persidangan Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon hari Rabu tanggal 5 April 2023 menerangkan bahwa “Ketentuan pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dalam tiga argumentasi. Pertama, sistem yang dipilih ini melemahkan pelembagaan organisasi partai politik di negara demokrasi. Yang kedua, sistem ini melemahkan identitas kepartaian atau partai ID. Yang ketiga, sistem ini melahirkan fenomena antipartai politik, atau deparpolisasi, atau partai delay.” 12. Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Kerumitan dalam Pelaksanaan Pemilu. Bahwa sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, dirasakan menimbulkan kerumitan. Sistem Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak, telah dilakukan pada tahun 2019, dengan disediakannya 5 (lima) surat suara dalam waktu yang bersamaan, yakni Surat Suara Presiden/Wakil Presiden, Surat Suara Anggota DPR, Surat 499 Suara Anggota DPD, Surat Suara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kerumitan sebagai akibat dari sistem proporsional terbuka, terindikasi berakibat pada banyaknya suara tidak sah. Hal itu terbukti dari tingginya surat suara tidak sah (invalid votes) sejak pertama kali proporsional terbuka diterapkan. Terakhir di Pemilu 2019 lalu tercatat 17.503.953 suara tidak sah untuk Pemilu DPR. Angka itu setara 11,12% total pengguna hak pilih secara keseluruhan. Angka suara tidak sah pada Pemilu 1999, saat sistem proporsional daftar tertutup, yakni 3.708.386 atau 3,4 persen dari total suara. Pemilu 2004, sistem proporsional semi terbuka, 10.957.925 atau 8,8 persen. Pemilu 2009, proporsional daftar terbuka, 17.540.248 atau 14,4 persen. 13. Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, akan jauh lebih sederhana bagi pemilih, sebab pemilih hanya akan memilih partai politik yang sesuai dengan kehendak pemilih. Penentuan caleg terpilih juga sederhana dan mudah, karena dilakukan berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan oleh partai politik. 14. Bahwa terkait dengan Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Kerumitan dalam Pelaksanaan Pemilu, pula telah dimaknai serupa oleh Pihak Terkait dan Ahli dalam Permohonan a quo. 15. Bahwa Supriansa yang merupakan Pihak Terkait dari DPR pada Persidangan Agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 menerangkan bahwa “Bahwa adapun hal-hal lain berkaitan dengan tingginya biaya pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, munculnya potensi korupsi, dan sebagai … dan sebagainya sebagaimana didalilkan Para Pemohon, maka DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan.” 16. Bahwa Arteria Dahlan yang merupakan Pihak Terkait dari DPR pada Persidangan Agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 menerangkan bahwa “... Fraksi PDI Perjuangan perlu juga menyampaikan bahwa sejak penerapan sistem pemilu dengan proporsional terbuka, ternyata dalam praktiknya, 500 timbul berbagai dinamika yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan berbagai temuan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem proporsional terbuka diperlukan waktu dan tenaga, sumber daya manusia yang lebih untuk melakukan rangkaian proses administrasi, pencetakan surat suara masing-masing daerah yang tidak seragam. Kesulitan pemilih, khususnya bagi pemilih yang tidak cukup memadai pengetahuan politiknya. Proses penentuan keabsahan dan penghitungan suara dengan banyaknya pilihan nama calon anggota legislatif membutuhkan kecermatan, durasi, waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan. Proses pengadministrasian dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kolom calon dan kolom partai membutuhkan kecermatan, durasi, waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan.” 17. Bahwa Fritz Edward Siregar yang merupakan Ahli dari Pemohon pada Persidangan Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon hari Rabu tanggal 5 April 2023 menerangkan bahwa “Akan tetapi, apa yang kita temukan di lapangan, lebih menonjolkan keakuan dan bukan kepartaian, tidak menunjukkan visi-misi dari program partai, akan tetapi citra diri. Tidak dapat kita sanggah bahwa proses pemungutan suara, dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara adalah proses yang rumit, melelahkan, dan sangat berpotensi kepada kesalahan. Proses pemungutan suara, dimana harus memilih calon dengan daftar nama sangat berpotensi menyebabkan suara tidak sah. Pada Pemilu 2019, jumlah suara sah … jumlah suara tidak sah mencapai 17.503.953 atau setara dengan 11,12%. Proses penghitungan suara juga terkena dampak akibat sistem proporsional terbuka. Proses penghitungan yang memakan waktu yang lama karena harus menghitung dan mencatat nomor calon atau nomor partai dan meletakkannya pada kolom yang benar. Potensi manipulasi suara rentan terjadi pada proses penghitungan suara dalam proses pencatatan pada kolom nama calon atau nama partai. Dalam proses rekapitulasi, persoalan yang sering terjadi di TPS pada saat rekapitulasi adalah perpindahan suara dari satu calon kepada calon lain dalam satu partai, yang tidak saja menyebabkan kehilangan suara calon legislatif, tetapi juga pengingkaran terhadap masyarakat yang memilih calon tersebut.” 501 18. Bahwa Hafid Abbas yang merupakan Ahli dari Pemohon pada Persidangan Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon hari Rabu tanggal 12 April 2023 menerangkan bahwa “Pemilu dengan sistem proporsional terbuka menimbulkan kompetisi yang amat tidak sehat. Karena yang dikompetisikan itu bukan gagasan-gagasan orang atau per orang ya, untuk masa depan atau kebesaran bangsa ini, tetapi persaingan-persaingan individu orang per orang. Ini saya mengutip lihat data dari UGM, dari kematian yang begitu besar jumlahnya petugas TPS, KPPS pada Pemilu 2019. Itu katanya karena stres, itu kesimpulan studinya. Karena orang semua memaksa petugas-petugas KPPS itu berbuat curang, gitu. Itu penelitian mereka. Tapi ada juga melihat bahwa ada zat kimia yang berbahaya pada kardusnya, ada lagi juga teori-teori lain. Tapi terlepas teori itu benar atau salah, tapi korban di depan kita, ada sekian ribu orang yang dirawat di rumah sakit. Data dari UGM ini 5.175 karena sistem terbuka ini menghasilkan permainan-permainan yang tidak rasional.” 19. Bahwa Mada Sukmajati yang merupakan Ahli dari Pemohon pada Persidangan Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon hari Rabu tanggal 12 April 2023 menerangkan bahwa “Ada setidaknya beberapa poin di dalam dokumen ini yang menurut saya, dimana rekayasa kelembagaan atau institutional engineering sistem politik di Indonesia itu sebenarnya telah dirumuskan. Pertama, perlunya upaya untuk membuat rancang bangun sistem presidensial yang efektif, di dalam dokumen itu disampaikan. Kedua, perlunya upaya untuk melakukan penyederhanaan sistem kepartaian dan juga bangunan koalisi yang bersifat strategis. Ketiga, perlunya penyelenggaraan pemilu serentak antara pilpres dan pileg. Keempat, penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien dari sisi anggaran dan waktu. Kelima, perlunya untuk mengurangi gesekan horizontal di masyarakat. Dan keenam, perlunya upaya untuk melahirkan para pemilih yang cerdas. Poin-poin di atas sebenarnya merupakan tujuan dari desain kelembagaan politik kita. Dengan demikian, pilihan sistem pemilu dalam hal ini adalah pemilu legislatif juga perlu diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan tersebut, kecuali jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode yang sekarang ini memiliki imajinasi yang berbeda tentang rancang bangun kelembagaan sistem politik kita ke depan. 502 Pendapat saya tersebut yang mengatakan bahwa desain sistem pemilu proporsional daftar tertutup adalah sistem yang lebih sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan rekayasa kelembagaan yang sudah diatur oleh MK melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah sebagai berikut. Pertama, sistem proporsional daftar tertutup lebih mendorong penyederhanaan sistem kepartaian karena fokus pemilih bukan lagi kepada kandidat, namun kepada partai politik. Apalagi jika hal ini dibarengi dengan angka ambang batas parlemen yang tinggi. Kedua, jika bangunan koalisi ideal yang dibayangkan adalah bangunan koalisi antarpartai politik yang bersifat ideologis atau programatik, maka sistem tersebut juga lebih tepat dipilih. Penjelasan dari banyak ahli sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional daftar terbuka sampai sejauh ini terlihat tidak berhasil dalam mengembangkan politik programatik di negeri ini. Ketiga, dari sisi efisiensi anggaran, waktu, dan tenaga, sistem pemilu tersebut juga lebih sesuai. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh keterangan tertulis Pihak Terkait, yaitu KPU. Keempat, sebagaimana diargumentasikan oleh beberapa ahli sebelumnya juga, sistem proporsional daftar terbuka telah mendorong fenomena pilihan personal dari perilaku para pemilih yang kemudian bisa jadi hal ini menyisakan potensi konflik horizontal pasca pemilu karena fokus pemilih, sekali lagi dengan sistem proporsional terbuka, itu adalah pada individual calon dan bukan pada lembaga partai politik. Pendeknya, dalam poin pertama ini, saya hendak menyampaikan bahwa sistem proporsional daftar tertutup lebih kompatibel dengan dibandingkan dengan sistem proporsional daftar terbuka dalam rangka mewujudkan desain kelembagaan politik, sebagaimana telah dirancang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.” 20. Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Politik Uang (Money Politics) dan Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak, telah menjadikan Pemilu legislatif sebagai “perang terbuka” antar caleg antar partai politik dan bahkan antar caleg intra partai politik. Sistem ini telah menjadikan pemilu sebagai “pasar 503 bebas” kompetisi politik yang sangat rentan terhadap konflik sosial, masifnya politik uang, secara individualis bersaing untuk memenangkan kontestasi politik dengan berbagai cara dan intrik, termasuk melakukan praktik politik uang (money politics). 21. Bahwa terkait dengan Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Politik Uang (Money Politics) dan Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, pula telah dimaknai serupa oleh Pihak Terkait dan Ahli dalam Permohonan a quo dimana ini disebabkan karena adanya biaya mahal. Biaya ini diperlukan untuk proses pencalonan, membagi barang/benda untuk merayu pemilih tanpa adanya program partai yang jelas dan terstruktur. 22. Bahwa terkait dengan Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Politik Uang (Money Politics) dan Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, pula telah dimaknai serupa oleh Ahli dalam Permohonan a quo. 23. Bahwa Agus Riwanto yang merupakan Ahli dari Pemohon pada Persidangan Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Hari Rabu Tanggal 5 April 2023 menerangkan bahwa, “Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasar suara terbanyak telah menyebabkan politik uang tinggi karena caleg diutamakan bermodal uang besar dan populer. Caleg dituntut mengeluarkan biaya kampanye yang sangat mahal, sehingga hanya caleg yang kaya dan punya modal besar yang bisa terpilih. Studi dilakukan Burhanuddin Muhtadi menemukan bahwa praktik politik uang di Indonesia terdapat 33%, responden menyatakan pernah menerima uang pada saat keluar dari TPS. Itu berarti setara dengan 106.000.000 pemilih atau 62.000.000 pemilih di Indonesia. Fakta demikian menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga terbesar politik uang di dunia. Maka jika pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak ini dipertahankan, akan dapat berpotensi merusak bangunan demokrasi di Indonesia.” 24. Bahwa Hafid Abbas yang merupakan Ahli dari Pemohon pada Persidangan Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon hari Rabu tanggal 12 April 2023 menerangkan bahwa, “Sistem proporsional terbuka berbiaya mahal. Ini laporan Tempo pada satu dekade silam yang saya kutip di sini laporannya, itu menunjukkan bahwa untuk duduk sebagai anggota DPR RI, 504 itu supaya dia terpilih harus keluar duit Rp6 miliar. Itu tanggal 24 … 22-04- 2013. KPK juga, waktu saya sebagai Ketua Komnas HAM, saya sering memantau keadaan pelaksanaan pilkada atau pemilu. Itu ternyata biaya politik yang dikeluarkan seorang bupati, wali kota itu rata-rata Rp60 miliar. Itu studi KPK. Jadi rentangannya bisa sampai Rp100 miliar. Jadi, kalau di atas bupati tentu lebih mahal lagi. Tapi ketika dia nanti terpilih, kalau gaji tanpa korupsi, tanpa duit panas dari oligarki, bupati, wali kota ini harus bekerja 171 tahun, baru modalnya kembali. Jadi begitu dia duduk, siapa yang bisa memberi dia duit panas? Gitu. Karena waktu dia terpilih, dia keluar duit biaya mahal. Waktu saya memantau pemilu di pedalaman Majene, Mamuju di Sulawesi Barat, saya jalan di pasar-pasar dan di pintu-pintu pedesaan di situ ditulis di pintunya, “Kami siap menerima serangan fajar.” Jadi, rakyat sudah sadar, mereka tidak mau pilih si A, si B tanpa dikasih duit. Jadi, itulah kita lihat elit kita sering lempar amplop di pinggir jalan, supaya dia dapat simpati dari rakyatnya. Ini politik anti- kemanusiaan. Ini politik yang harus dihentikan.” Demikian Kesimpulan Pemohon kami sampaikan, maka selanjutnya kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan kata “terbuka” pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 2. Menyatakan kata “proporsional” pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sistem proporsional tertutup”; 3. Menyatakan frasa “nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan” pada Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara 505 Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik”; 4. Menyatakan frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” pada Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik”; 5. Menyatakan frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan” pada Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik”; 6. Menyatakan frasa “jumlah nilai terbanyak” pada Pasal 420 huruf c Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut”; 506 7. Menyatakan Pasal 420 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 8. Menyatakan frasa “ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara” pada Pasal 422 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”; 9. Menyatakan frasa “berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya” pada Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”; 10. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.31] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. 507 I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Para Pemohon dalam permohonannya pada intinya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar atas berlakunya sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia karena menimbulkan persaingan tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam prosesnya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 8). Sebagai kader politik, berlakunya norma-norma a quo telah menimbulkan individualisme para politisi, menyebabkan konflik internal di internal partai politik sendiri. Format proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik dengan menempatkan kemenangan individual total dalam Pemilu, sebab peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan individual sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 9). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945. III.KESIMPULAN PANDANGAN DPR RI 1. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara Pemilu diatur lebih lanjut melalui undang-undang sehingga pengaturan mengenai pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy). Dipilihnya sistem proporsional terbuka ditujukan untuk lebih memperluas dimensi keadilan dalam pembangunan politik dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung. Pelaksanaan Pemilu yang demikian telah sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Disamping itu, penyelenggaraan pemilu dengan sistem terbuka merupakan upaya dalam meningkatkan derajat kompetisi 508 yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pemilu dengan sistem terbuka pun dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008. 2. Tingginya biaya Pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, munculnya potensi korupsi, dan sebagainya sebagaimana didalilkan para Pemohon, merupakan konsekuensi dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdemokrasi, perbaikan mekanisme pelaksanaan pemerintahan, dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan yang tentunya senantiasa perlu dilakukan perbaikan. Tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari diaturnya sistem proporsional terbuka dalam pasal-pasal a quo UU Pemilu. Bahkan, pelaksanaan Pemilu 2009, 2014 dan 2019 justru berlangsung dengan partisipasi yang terus meningkat yakni Pemilu Legislatif 2009 sebesar 70,9%, Pemilu Legislatif 2014 sebesar 75,11% dan Pemilu legislatif 2019 sebesar 81,69%. 3. Bahwa konsistensi sikap masyarakat yang lebih memilih sistem proporsional terbuka diserap oleh 8 (delapan) Partai Politik yang memiliki kursi di DPR, yakni Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FPGERINDRA), Fraksi Partai Nasdem (FNASDEM), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang secara resmi telah menolak sistem proporsional tertutup sebagaimana disampaikan dengan pernyataan sikap secara terbuka pada hari Minggu 8 Januari 2023, yang bunyinya: (1) Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. (2) Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas ne bis in idem. 509 (3) KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Kami mengapresiasi kepada Pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama. (5) Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi. 4. Selanjutnya, DPR RI menyampaikan hasil kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU) tertanggal 11 Januari 2023, sebagai berikut: a. Sesuai dengan UU Pemilu bahwa KPU adalah Lembaga pelaksana Undang-Undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan Pemilu. Atas dasar tersebut Komisi II DPR RI mengingat KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya dalam setiap tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. b. Komisi II DPR RI menekankan kembali agar KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, independen, mandiri dan profesional untuk suksesnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. c. Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu. d. KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan UU Pemilu yang menggunakan sistem Pemilu Proporsional Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat 2 UU Pemilu dan dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 22-24/PUU-Vl/2008 pada 23 Desember 2008. e. Komisi II DPR RI mendesak kepada Bawaslu untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu secara definitif melalui mekanisme Job Fit guna memastikan penyelesaian seluruh masalah internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif. f. Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP bersepakat bahwa Penetapan Daerah Pemilihan untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama. 510 IV. KESIMPULAN DPR RI TERHADAP KETERANGAN PRESIDEN Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Presiden pada Kamis, 26 Januari 2023, DPR RI menyimpulkan sebagai berikut: 1. Sistem pelaksanaan Pemilu merupakan Open Legal Policy pembentuk undang-undang yang merupakan hasil dari musyawarah dalam pembahasan RUU Pemilu dengan tetap memperhatikan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. Sistem proporsional terbuka maupun tertutup tidak mengurangi hak partai politik dalam menentukan calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif, karena meskipun calon legislatif merupakan perseorangan tetapi tetap bernaung dalam partai politik sesuai Pasal 241 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu. 2. Pelaksanaan sistem proporsional terbuka maupun tertutup masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan, sehingga diharapkan adanya bahan pertimbangan dan masukan terhadap penyempurnaan UU Pemilu di masa yang akan datang. 3. Proses penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 saat ini telah berjalan sehingga perubahan yang bersifat mendasar seperti sistem pemilu di tengah proses ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial baik dalam partai politik maupun masyarakat. V. KESIMPULAN DPR RI TERHADAP KETERANGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Pihak Terkait, DPR RI menyimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa para pihak terkait yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu: M. Fathurrahman, Sarlotha Febiola, Asnawi dkk, DPP Partai Garuda, Hermawi Taslim, Wibi Andrino, DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera), DPP PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Muhammad Soleh, Derek Loupatty, Perludem, dan Jansen Sitindaon, menyampaikan keterangan yang intinya telah memberikan pandangannya bahwa berlakunya sistem proposional terbuka merupakan pilihan yang terbaik dan demokratis. Keterbukaan dan kebebasan dalam pemilu oleh rakyat untuk memilih secara langsung wakil- wakilnya dalam lembaga legislatif mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kedewasaan 511 dalam berpolitik, sehingga terbangun kedekatan antara rakyat sebagai pemilih dengan anggota legislatif yang dipilihnya. 2. Bahwa aspirasi rakyat untuk memilih tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban antara rakyat dengan anggota dewan yang mewakilinya, yang mana wujud pertanggungjawaban sosial tersebut tidak akan terlaksana dengan pemilu yang tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka di wakilnya, sebab rakyat atau pemilih tidak lagi mengenal wakilnya, apalagi memilih untuk dapat memilih wakil secara langsung. Partai politik dapat memperoleh perolehan kursi yang sebanding dengan perolehan dukungan suara rakyat, derajat keterwakilan sangat tinggi, serta legitimasi kekuasaan yang amat sangat kuat. Selain itu mayoritas rakyat melalui representasi 8 (delapan) fraksi partai politik Di DPR RI yang ada menginginkan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. VI.KESIMPULAN DPR RI TERHADAP KETERANGAN AHLI Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Ahli Pemohon dan Ahli Pihak Terkait, DPR RI menyimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa para Ahli Pemohon yakni Fritz Edward Siregar, Agus Riwanto, Hafid Abbas, Mada Sukamajati, pada intinya berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka pada UU Pemilu bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR RI dan DPRD adalah partai politik merupakan pandangan yang kurang tepat karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara langsung bahwa pelaksanaan pemilu harus dengan proporsional terbuka atau tertutup. Disamping itu terkait pendapat bahwa dalam sistem proporsional terbuka tahapan kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi, masih ditemukan banyak kendala merupakan suatu hal yang wajar mengingat adanya dinamika yang terus berkembang dalam proses perbaikan sistem pemerintahan Indonesia. Penentuan mekanisme dan tata cara pemilihan umum adalah kewenangan pembentuk undang-undang sebagai suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Pilihan pembentuk undang-undang menggunakan sistem proporsional terbuka kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008. 512 2. Bahwa Ahli Pihak Terkait Perludem menerangkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka adalah hal yang wajar karena eksistensi sebuah sistem tidak dapat langsung bekerja dengan baik, karena membutuhkan proses dan banyak penyesuaian yang harus dilalui. Permasalahan yang timbul dari sistem proporsional terbuka, bukanlah sebuah alasan untuk mengubahnya begitu saja karena hal itu merupakan bagian dari dinamika, tantangan, evaluasi, dan pembelajaran dalam berdemokrasi yang dapat diselesaikan sesuai konteks akar permasalahannya. Dengan demikian permintaan para Pemohon akan berdampak serius terhadap bangunan sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang nantinya tidak bisa lagi dilakukan evaluasi, perbaikan, pembenahan, dan lebih jauh lagi dapat berimplikasi pada perubahan peraturan perundang-undangan kepemiluan, tahapan pemilu, persiapan teknis pemilu, dan juga pada pemenuhan hak konstitusional warga negara, baik hak untuk dipilih maupun memilih, yang bahkan telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. VII. PETITUM DPR RI Demikian kesimpulan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 513 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.32] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan penyelenggaraan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa permasalahan yaitu mengakibatkan kerumitan dalam pelaksanaan Pemilu, pemborosan anggaran negara, terjadinya politik uang (money politics) dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, pelemahan pelembagaan Partai Politik, dan menyebabkan masalah multidimensi. Sedangkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 diatur konstruksi Partai Politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, dengan demikian UUD 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup, karena mewakili ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dalam pemilihan di Indonesia. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 514 1. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maka dibentuklah lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang- undangan telah mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu selaku lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi dari rakyat. 2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan pilihannya. Pengaturan UU 7/2017 bertujuan agar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan dan penyampaian visi misi kepada rakyat pemilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dapat memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang benar-benar mewakilinya, serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan sesuai dengan niai-nilai Pancasila. 3. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pengaturan UU 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan 515 nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 4. Sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang tertuang dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945, kedaulatan itu berdasarkan atas “kerakyatan”, “permusyawaratan” dan “hikmat-kebijaksanaan”. Artinya, demokrasi Indonesia mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat), permusyawaratan (kekeluargaan), dan hikmat-kebijaksanaan (orientasi etis). Model demokrasi apapun (baik prosedural, agregatif, deliberatif, partisipatoris, mayoritarian ataupun konsensus) selalu membutuhkan lembaga perwakilan untuk mewujudkannya. 5. Bahwa tidak ada kata “demokrasi” dalam Pancasila, tetapi cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan, jelas-jelas menunjukkan nilai-nilai pokok demokrasi yang dikehendaki para pendiri Republik. Demikian juga, tidak ada kata “demokrasi” dalam naskah asli UUD 1945, namun penggunaan kata “kedaulatan rakyat” pada Pasal 1 UUD 1945 mempertegas pilihan para pendiri Republik untuk menempuh jalur demokrasi. Oleh karena “kedaulatan rakyat” tidak mungkin terwujud tanpa lembaga perwakilan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat ditata sedemikian rupa agar mampu mencerminkan kemajemukan masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat. Di sinilah arti penting kata “perwakilan” dalam sila keempat Pancasila, bahwa cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan tidak mungkin terwujud tanpa adanya orang-orang yang mewakili rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, meskipun kata “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak muncul dalam naskah asli UUD 1945, namun kata-kata itu disampaikan berulangkali oleh para pendiri Republik Indonesia dalam membahas dasar negara dan konstitusi negara. Sebab, tanpa “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak mungkin rakyat bisa mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk pada lembaga pemerintahan. 6. Bahwa untuk mewujudkan kata “perwakilan” dalam sila keempat Pancasila dan guna mendukung sistem presidensial yang efektif, maka Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan 516 sistem politik yang demokratis. Partai Politik mewujudkan 2 (dua) hal utama, yaitu: Pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Sehingga Partai Politik mengajukan calon anggota DPR dan DPRD yang kompeten untuk berkontestasi dalam pemilihan umum, karena anggota DPR dan DPRD merupakan representasi dari rakyat, guna menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik, apabila Partai Politik dapat melahirkan kader-kader partai yang berkualitas, mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi dan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 7. Amanat UUD 1945 dalam Pasal 22E ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum masyarakat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meskipun para calon anggota DPR dan DPRD dan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (3) disiapkan oleh Partai Politik peserta pemilihan umum. 8. Pasca Amandemen ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 1999, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, makna kedaulatan rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden secara langsung, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka DPR dan Pemerintah mengubah sistem Pemilihan Umum. Pasca reformasi, untuk 517 pertama kalinya Pemilihan Umum dilakukan secara langsung baik itu dalam memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota DPR dan DPRD yang dilaksanakan pada Pemilihan Umum tahun 2004 sampai dengan Pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka”. 9. Bahwa pengaturan sistem proporsional terbuka dalam UU 7/2017 merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang pada prinsipnya menyatakan: “Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak”. “Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut”. 518 Dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem terbaik dalam penyelenggaraan Pemilu dengan one man, one vote, one value. 10. Bahwa argumentasi dan pandangan para Pemohon yang menyatakan praktek penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dianggap telah mengkerdilkan organisasi partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif, membuat daftar nomor urut calon legislatif, sekaligus menentukan siapa saja calon legislatif yang layak terpilih dalam pemilu. Anggapan para Pemohon tersebut kurang tepat, karena dalam sistem proporsional tertutup maupun terbuka, tetap Partai Politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Bedanya dalam sistem proporsional tertutup calon legislatif tidak dicantumkan dalam surat suara, sedangkan sistem proporsional terbuka memuat tanda gambar Partai Politik dan nama- nama calon legislatif pada surat suara. Sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak Partai Politik dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif. Meskipun calon legislatif merupakan perseorangan tetapi tetap bernaung dalam Partai Politik, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan (2) UU 7/2017, yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu. Sehingga Partai Politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif termasuk menentukan siapa calon legislatif yang layak untuk dipilih yang juga merupakan kader terbaik partai yang telah diseleksi oleh partai. Namun demikian dalam hal siapa yang akan terpilih menjadi anggota legislatif tentu diserahkan kepada pemilih, mengingat baik dalam sistem proporsional tertutup maupun dalam sistem proporsional terbuka, karena merupakan pemilihan langsung one man one vote one value maka yang menentukan calon legislatif terpilih adalah para pemilih pada setiap daerah pemilihan. Hal tersebut sesuai dengan asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam menentukan pilihannya berdasarkan 519 Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 11. Bahwa perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup diakui mewarnai dalam setiap pembahasan dan dialog, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen selama pembahasan Undang-Undang Pemilihan Umum termasuk selama pembahasan UU 7/2017. Namun perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia bahwa pilihan atas sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang merupakan hasil musyawarah pembentuk undang-undang dengan memperhatikan kondisi objektif proses transisi demokrasi Indonesia yang masih memerlukan penguatan sub-sub sistem politik dalam berbagai aspek antara lain, penguatan sistem kepartaian, budaya politik, budaya perilaku pemilih, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemajemukan ideologi, kepentingan dan aspirasi politik masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik dan lain-lain. Selain itu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 saat ini telah berjalan, sehingga perubahan yang bersifat mendasar seperti sistem pemilihan umum ditengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik baik di Partai Politik maupun masyarakat. 12. Bahwa dalam Naskah Akademik UU 7/2017 disampaikan kelemahan dan kelebihan pelaksanan sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia, sebagai berikut: a. Berdasarkan evaluasi dari Sekretariat Bersama Pemilu, Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka yang digunakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 teridentifikasi memiliki 4 (empat) kelemahan utama yaitu: Pertama, prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi legislatif terlalu komplek sehingga membingungkan pemilih. Salah satunya adalah jumlah pilihan anggota calon legislatif yang terlalu banyak. Di tingkat DPR, setiap pemilih harus memilih paling sedikit 36 nama calon dan paling banyak 120 nama calon dari 12 partai politik sedangkan untuk tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota paling sedikit 36 nama calon dan paling banyak 144 nama calon. 520 Kedua, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terlalu panjang. Rekapitulasi dilakukan di 3 (tiga) tingkat (PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota) untuk DPRD Kabupaten/Kota, 4 (empat) tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi) untuk DPRD Provinsi dan 5 tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU) untuk DPR. Karena rekapitulasi yang bertingkat-tingkat, maka hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD baru dapat diketahui 30 hari setelah hari pemungutan suara, terhadap proses tersebut kemungkinan terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara sangat besar. Rekapitulasi yang lebih sederhana sudah diterapkan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2015, keberadaan rekapitulasi pada tingkat desa/kelurahan ditiadakan dengan tujuan untuk terciptanya efisiensi rekapitulasi dan meminimalisir adanya manipulasi suara di tingkat desa. Penghitungan suara dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) setelah itu dibawa ke kecamatan untuk direkapitulasi. Rekapitulasi di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di desa/kelurahan dihapus sehingga rekapitulasi suara hanya akan dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari kecamatan tersebut. Ketiga, sistem pemilihan umum proporsional terbuka memudahkan bagi calon, pemilih ataupun petugas pemungutan dan penghitungan suara (KPPS, PPS dan PPK) untuk terlibat dalam transaksi jual-beli suara. Untuk memperoleh kursi legislatif, seorang calon tidak perlu mencapai mayoritas ataupun BPP melainkan cukup mencapai jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara masing-masing calon lain dari partai yang sama dan di Dapil yang sama. Hal ini menyebabkan calon anggota legislatif jauh lebih aktif mencari suara daripada Partai sebagai institusi sehingga persaingan dalam Pemilu bukan antar partai politik peserta Pemilu melainkan antar calon dalam partai dan Dapil yang sama. Karena itu bagi sejumlah calon, lebih menguntungkan mendapatkan kursi dengan cara “membeli suara‟ pemilih dari pada melakukan kampanye. 521 Keempat, dari segi instrumen demokratisasi, sistem pemilihan umum proporsional terbuka mengandung enam kontradiksi antar unsur sistem pemilihan umum, yaitu: 1) Pada satu pihak besaran daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR termasuk kategori Dapil Berwakil Banyak Medium karena 70 dari 77 Daerah Pemilihan mendapat alokasi kursi sebanyak 6 sampai dengan 10 kursi. Besaran Dapil seperti ini niscaya akan menampilkan banyak partai di DPR. Hal ini kontradiksi dengan penerapan ambang-batas kursi di DPR sebesar 3.5% suara Pemilu yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah partai di DPR. 2) Dapil Berwakil Banyak Medium dimaksudkan untuk membentuk sistem perwakilan politik yang lebih menjamin derajat keterwakilan penduduk yang memadai. Akan tetapi pemberian suara kepada calon dan penetapan calon terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak menyebabkan tidak hanya partai politik kehilangan peran sebagai Peserta Pemilu tetapi menyebabkan sistem perwakilan politik bergeser dari mengedepankan keterwakilan penduduk menjadi mengedepankan akuntabilitas wakil rakyat. 3) Pola pencalonan menggunakan sistem daftar calon yang ditetapkan oleh partai sebagai Peserta Pemilu tetapi calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak. Partai politik diwajibkan menggunakan Visi, Misi dan Program Partai sebagai materi kampanye tetapi para calon melakukan kampanye dengan segala cara yang ditentukan masing-masing calon sehingga wajarlah timbul pertanyaan tentang siapa yang mewakili konstituen, calon terpilih ataukah partai politik sebagai Peserta Pemilu. 4) Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR, Partai politik diwajibkan tidak hanya mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan di setiap daerah pemilihan tetapi juga menempatkan sekurang-kurangnya seorang perempuan untuk setiap tiga calon di setiap daerah pemilihan, namun kebijakan kuota calon dan kuota nomor urut kecil bagi perempuan secara faktual juridis menjadi batal dengan sendirinya karena calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak. 522 5) UUD 1945 menugaskan partai politik sebagai Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD tetapi suara yang diberikan pemilih kepada Peserta Pemilu tersebut dihargai lebih rendah (karena hanya mempengaruhi perolehan kursi partai) daripada suara yang diberikan kepada calon (yang menentukan tidak hanya perolehan kursi partai tetapi juga calon terpilih). 6) Untuk mengurangi jumlah partai di DPR diterapkan ambang batas sebesar 3.5%. Akan tetapi, pada saat yang sama UU Pemilu juga mengadopsi tiga unsur sistem pemilihan umum yang justru berakibat memudahkan partai politik memperoleh kursi. Ketiga unsur itu adalah besaran Dapil Berwakil Banyak Medium, formula pemilihan proporsional menggunakan metode kuota Hare dengan sisa kursi dialokasikan kepada partai berdasarkan urutan sisa suara terbanyak, dan waktu penyelenggaraan pemilihan anggota DPR berbeda sekitar 3 bulan dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. b. Namun demikian sistem pemilihan tertutup juga mengandung beberapa kelemahan yang kemudian mendorong lahirnya sistem proporsional terbuka, pada intinya: Pertama, pemilih tidak bisa mengontrol perilaku politik calon terpilih atau wakil rakyat sehingga selalu terjadi kesenjangan antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Kedua, partai politik menjadi lemah dan kesulitan menghasilkan kader-kader mumpuni. Ketiga, partai politik tetap didominasi oleh segelintir orang. c. Kelemahan yang terdapat dalam Sistem pemilihan umum proporsional terbuka menyebabkan demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi. Namun demikian, selain melihat kelemahan sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang terjadi pada Pemilu Tahun 2009 dan Tahun 2014 patut juga untuk melihat kelebihan yang didapat dengan diterapkannya sistem tersebut, yaitu: 1) Meningkatkan keterkaitan hubungan antara caleg dengan pemilih karena dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat langsung memilih caleg sesuai dengan yang diinginkannya tanpa ditentukan dengan partai politik. 523 2) Proses rekrutmen caleg di internal partai politik masih bersifat tertutup sehingga dengan sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memutus oligarki partai tersebut. 3) Bagi caleg perempuan, sistem proporsional terbuka memberikan pembelajaran mengenai bagaimana cara berkompetisi dalam Pemilu, sistem ini telah mendorong perempuan untuk berpolitik praktis melalui berbagai kegiatan pemenangan Pemilu. Pendewasaan politik perempuan ini menjadi modal penting buat gerakan politik perempuan pada masa mendatang. 4) Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik dituntut untuk melakukan rekrutmen caleg secara demokratis. Tidak hanya caleg yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki modal besar yang dipilih menjadi caleg tetapi harus yang memang memiliki dukungan dari masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk mendapatkan sistem pemilihan legislatif yang ideal di masa yang akan datang maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan dengan mencari alternatif yang dapat mengurangi kelemahan dalam sistem proporsional tertutup pada Tahun 1999 dan 2004 ataupun sistem proporsional terbuka diterapkan pada Tahun 2009 dan 2014. 13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dinyatakan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”, namun demikian ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang”, sehingga pemilihan sistem pelaksanaan Pemilu merupakan kebijakan Open Legal Policy pembentuk Undang-Undang, dengan tetap memperhatikan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan agar pelaksanaan Pemilihan Umum secara demokrasi Pancasila dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. 14. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” adalah pengaturan yang bersifat Open Legal Policy. Dengan demikian pengaturan pelaksanaan sistem Pemilihan Umum 524 dalam UU 7/2017 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum untuk calon anggota DPR dan DPRD serta rakyat sebagai pemilih, dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU-VI/2008. 15. Bahwa sistem pemilihan umum adalah hanya salah satu bagian dari substansi desain pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang, yang berkaitan erat dengan isu-isu pemilihan umum lainnya. Kami berpendapat bahwa susbtansi Pasal 168 ayat (2) yang didalilkan oleh Para Pemohon masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun demikian mengingat keselarasan dalam konsep trias politica, penyelenggaraan ketatanegaraan bersifat dinamis, maka kami mohon pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi atas dinamika tersebut, sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang, sehingga tidak mengakibatkan kerugian konstitusional Partai Politik maupun Warga Negara pada umumnya, hal ini mengingat penentuan sistem Pemilihan Umum adalah Open Legal Policy pembentuk undang-undang. 16. Bahwa pada prinsipnya Pemerintah menghormati hak Warga Negara dan eksistensi Partai Politik secara proporsional dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, karena keduanya merupakan satu kesatuan komponen sebagai bagian pilar demokrasi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 17. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 18. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi 525 Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. IV. KETERANGAN TAMBAHAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMINTAKAN OLEH MAJELIS HAKIM Menindaklanjuti hasil persidangan pada tanggal 26 Januari 2023 di Mahkamah Konstitusi dengan acara Pembacaan Keterangan Presiden, bersama ini dengan hormat kami sampaikan keterangan tambahan sebagaimana dimintakan oleh Majelis Hakim, untuk selanjutnya kami akan menanggapi beberapa pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut: Penjelasan terhadap ketentuan dalam sistem Pemilihan Umum baik secara terbuka atau tertutup yang berkaitan dengan objek permohonan UU 7/2017, sebagai berikut: 1. Sistem Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2) menyatakan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. 2. Desain Surat Suara Pasal 342 ayat (2) menyatakan, “Surat suara untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan”. 3. Mekanisme Pemberian Suara Pasal 353 ayat (1) huruf b menyatakan, “Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD 526 provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”. 4. Keabsahan Surat Suara Pasal 386 ayat (2) huruf b menyatakan, “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan”. 5. Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasal 411 ayat (2) menyatakan, “Hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD”. 6. Penetapan Calon Terpilih Pasal 422 menyatakan, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing- masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara” 7. Perolehan Kursi Pasal 420 huruf c dan huruf d menyatakan, “Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: Huruf c “Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak”. Huruf d “Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi”. 8. Penggantian Calon Terpilih Pasal 426 ayat (3) menyatakan, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon 527 tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”. V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017. Terhadap Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dibacakan oleh Sdr. Supriansa dan Sdr. Arteria Dahlan, Pemerintah dapat menyampaikan tanggapan sebagai berikut: Pada pokoknya Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Keterangan Sdr. Supriansa, sebagai berikut: a. Bahwa DPR RI selaku pembentuk undang-undang memperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 sebagai dasar untuk menerapkan sistem proporsional terbuka dengan harapan proses pemilu dapat lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji kembali materi muatan berkaitan dengan undang-undang a quo, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkara a quo adalah nebis in idem. b. Bahwa konsistensi sikap masyarakat yang lebih memilih sistem proporsional terbuka diserap oleh 8 (delapan) partai politik yang memiliki kursi DPR, yakni Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang secara resmi telah menolak sistem proporsional tertutup sebagaimana yang disampaikan dengan pernyataan sikap secara terbuka pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, yang antara lain sebagai berikut: 1) Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era Reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Di lain pihak, sistem pemilu 528 proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik, kami tidak ingin demokrasi ini mundur. 2) Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2028, yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem. Terhadap Keterangan Sdr. Supriansa, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Keterangan DPR yang disampaikan oleh Sdr. Supriansa selaras dengan Keterangan Pemerintah, bahwa pengaturan sistem proporsional terbuka dalam UU 7/2017 merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang pada prinsipnya menyatakan “Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak”. Dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem terbaik dalam penyelenggaraan Pemilu dengan karakter one man, one vote, one value. 2. Keterangan Sdr. Arteria Dahlan, sebagai berikut: a. Bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan lebih memilih sistem proporsional tertutup. Sikap ini berbeda dengan sikap 8 529 (delapan) fraksi partai di DPR RI. Bahwa Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan sebagai berikut: Meskipun pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali, namun hal tersebut tidak untuk dimaknai bahwa peserta pemilu adalah orang perorangan dalam partai politik dikarenakan Ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Dengan demikian, sangat relevan apabila partai politiklah yang diberikan kewenangan untuk menentukan siapa saja calon anggota legislatif terbaik menurut versi penilaian dan pertimbangannya sendiri yang akan dihadirkan untuk dapat dipilih menjadi calon anggota DPR dan DPRD sebelum dipilih oleh rakyat. b. Bahwa terkait dengan adanya pendapat sebagian pihak yang menyatakan bahwa perkara a quo nebis in idem dengan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyiratkan tentang sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu. Fraksi PDIP Perjuangan berpandangan sangatlah tidak benar dan cenderung keliru apabila dalam pengujian undang-undang a quo dikatakan nebis in idem terhadap pengujian terdahulu karena telah jelas bahwa undang-undang yang diujikan saja sudah berbeda, pasal yang diujikan saja sudah berbeda, materi muatan yang diajukan juga berbeda, pasal dijadikan bahan uji juga berbeda. c. Bahwa dengan sistem proporsional tertutup, pertempuran dikedepankan dengan pertempuran kolektif atas ide, gagasan, ideologi partai politik, bukan kompetensi orang perorangan atau kompetisi personal yang lebih mengedepankan pada kekuatan individual, kekuatan pemegang kapital, dan kekuasaan. Jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka akan sulit untuk memproteksi siapa yang sejatinya layak untuk dapat duduk menjadi wakil rakyat terpilih. Selain itu, berkait pada implementasi Pemilu Serentak Tahun 2014-2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka masih terdapat beberapa permasalahan. 530 Terhadap Keterangan Sdr. Arteria Dahlan, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pilihan atas sistem porporsional terbuka dalam Undang-Undang merupakan hasil musyawarah pembentuk Undang-Undang dengan memperhatikan kondisi objektif proses transisi demokrasi Indonesia yang masih memerlukan penguatan sub-sub sistem politik dalam berbagai aspek antara lain, penguatan sistem kepartaian, budaya politik, budaya perilaku pemilih, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemajemukan ideologi, kepentingan dan aspirasi politik masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik dan lain-lain. VI. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017, terdapat beberapa Pihak Terkait yang menyampaikan Keterangan. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Pada pokoknya Keterangan Pihak Terkait M. Faturrahman, dkk., Pihak Terkait Sarlotha Febiola, dkk., Pihak Terkait Asnawi, Pihak Terkait DPP Garuda, Pihak Terkait Nasdem atas nama Hermawi Taslim, Pihak Terkait Nasdem atas nama Wibi Andriano, Pihak Terkait DPP PKS, Pihak Terkait DPP PSI, Pihak Terkait Muhammad Sholeh, Pihak Terkait Derek Loupatty, dkk., Pihak Terkait Perludem, dan Pihak Terkait Jansen Sitindaon menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Keterangan Pihak Terkait M. Faturrahman, dkk., sebagai berikut: Bahwa dalam konteks politik hukum pemilu di Indonesia, kami berpandangan potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memilih partai politik. Petitum para Pemohon justru mereduksi pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dimana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilan yang mereka kehendaki untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan suara masyarakat. b. Keterangan Pihak Terkait Sarlota Febiola, dkk., sebagai berikut: Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan sebagaimana dalam tanggapan para Pemohon model penetapan calon DPR, DPRD menurut Pasal 168 531 ayat (2). Sesungguhnya menempatkan partai politik dalam sistem proporsional tertutup akan menutup kompetensi sesama kader dalam satu partai politik, baik itu lama maupun yang baru. Ini merupakan langkah mundur dari sistem demokrasi yang selama ini menjadi pilihan yang dianggap sudah berjalan dengan baik dalam penerapan sistem proporsional terbuka yang berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena itu, alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah tidak tepat untuk menerapkan sistem proporsional tertutup dalam pemilu yang akan datang karena sistem proporsional terbuka sudah menjadi pilihan terbaik yang didukung dengan sistem dan perangkat yang kuat. c. Keterangan Pihak Terkait Asnawi, sebagai berikut: Bahwa para Pemohon berdalih sistem proporsional terbuka menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu. Pihak Terkait menilai bahwa proporsional terbuka telah lama diterapkan di Indonesia. Masyarakat kita juga sudah terbiasa dengan berdemokrasi menggunakan proporsional terbuka, maka dengan ini alasan para Pemohon tidak mendasar apabila Pemohon berdalih disediakannya 5 (lima) surat suara dalam waktu yang bersamaan dinilai menyebabkan kerumitan dan membuat masyarakat menjadi kebingungan dalam melakukan pencoblosan karena selama ini masyarakat telah memahami mekanisme proposal terbuka. Apabila diajukan kembali proporsional tertutup, maka akan dibutuhkan kembali waktu yang lama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi bingung dalam ikut serta pemilihan umum karena terlalu banyak aturannya diubah-ubah dengan sendirinya, menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. d. Keterangan Pihak Terkait DPP Partai Garuda, sebagai berikut: Bahwa apabila terdapat kekurangan dalam sistem proporsional terbuka sebagaimana yang didalilkan Pemohon saat ini, maka kekurangan tersebut haruslah diperbaiki dan disempurnakan melalui satu di antaranya pembahasan pembentuk undang-undang untuk merumuskan kembali sistem pemilu yang lebih baik yang mengikuti segala perkembangan zaman, bukan sebaliknya, mundur dan beralih kembali pada sistem 532 proporsional tertutup yang jauh dari cerminan kedaulatan rakyat dan teori kontrak social. e. Keterangan Pihak Terkait Nasdem atas nama Hermawi Taslim, sebagai berikut: Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem proporsional terbuka dianggap menyebabkan kerumitan dalam pemilu, kami sebagai Pihak Terkait memandang bahwa dalam sistem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi, sehingga tidak ada jaminan pemilu dengan sistem proporsional tertutup tidak mengakibatkan hal-hal yang didalilkan oleh para Pemohon. Justru sistem proporsional terbuka lebih ideal dibandingkan sistem proporsional tertutup. Pihak Terkait menilai bahwa sistem proporsional terbuka tidak mereduksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Namun, partai politik tetap dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut jauh lebih bermanfaat untuk membantu rakyat mempermudah menentukan siapa calon yang tepat yang akan dipilih. f. Keterangan Pihak Terkait Nasdem atas nama Wibi Andrino, sebagai berikut: Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pelaksanaan sistem proporsional terbuka dianggap menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, kami sebagai Pihak Terkait memandang bahwa dalam hal sistem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi, sehingga tidak ada jaminan pemilu dengan sistem proporsional tertutup tidak mengakibatkan hal-hal yang didalilkan oleh para Pemohon tidak terjadi. Justru sistem proporsional terbuka lebih ideal dibandingkan sistem proporsional tertutup. g. Keterangan Pihak Terkait DPP PKS, sebagai berikut: Bahwa, Pihak Terkait memilih untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka, bukan hanya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan semua alasan dan argumentasinya, akan tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat 533 luas yang mendukung diterapkannya sistem proporsional terbuka dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. Alasan-alasan Pihak Terkait menolak pandangan berbeda dengan yang disampaikan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada sesi penyampaian keterangan DPR RI. h. Keterangan Pihak Terkait DPP PSI, sebagai berikut: Bahwa jika Indonesia tidak memberlakukan sistem proporsional terbuka, maka hak rakyatnya untuk dipilih secara langsung akan hilang, yang mana itu adalah pertama hak asasi manusia dan juga hak yang diperteguh dalam hukum internasional yang sudah diratifikasi dan Indonesia tidak bisa keluar dari hukum internasional. Kemudian, perubahan sistem pemilu juga tidak menjamin upaya pencegahan politik uang. Karena sebagaimana disampaikan oleh Ahli Hukum Pemilu Titi Anggraini, S.H., M.H. bahwa politik uang sebenarnya juga menghinggapi sistem proporsional tertutup ketika diterapkan pada Pemilu 99. Politik uang yang besar terjadi karena para calon anggota legislatif berebut untuk mendapatkan nomor urut yang kecil karena untuk beli nomor urut kecil itu mahal sekali, itu ruang yang diprivatisasi luar biasa, tidak bisa dijangkau publik. Ini menurut Titi Anggraini, S.H., M.H. Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi sistem proporsional terbuka menyebabkan politik uang dan mendorong menjadi terjadinya pidana korupsi harus dianggap tidak beralasan dan itu juga bukan alasan terkait dengan konstitusional. i. Keterangan Pihak Terkait Muhammad Sholeh, sebagai berikut: Bahwa menurut Pemohon sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan kompetisi tidak sehat sungguh menga-ada. Justru sistem proporsional terbuka menjadikan pemilu menjadi sehat, sebab para caleg jauh sebelum pemilu berlangsung sudah mendekati warga. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, para caleg tidak akan melakukan kerja-kerja politik mendekati warga, sehingga tidak ada kompetisi, tidak ada para caleg menyampaikan gagasan maupun program, tidak ada para caleg mencari simpati warga. j. Keterangan Pihak Terkait Derek Loupatty, dkk., sebagai berikut: Bahwa dengan membatalkan ketentuan proporsional terbuka lantas memberlakukan proporsional tertutup yang memberikan hak kepada 534 calon terpilih berdasarkan nomor urut, maka berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. Bahwa pilihan proporsional terbuka yang menegasikan keberlakuan proporsional tertutup pada pemilu sebelumnya tersebut bukanlah norma yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, dan tidak bisa dimaknai sempit sebagai satu-satunya pilihan sistem yang konstitusional ialah proporsional tertutup. Hal ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, bahwa pasal tersebut sejatinya memberikan pembatasan pada pengusungan calon pada pemilu legislatif yang hanya bisa dilakukan oleh partai politik peserta pemilu tanpa memberi ruang bagi hadirnya calon dari ormas ataupun perseorangan. Alasan yang kedua, dalam sistem proporsional terbuka, peran partai sebagai peserta pemilu sama sekali tidak dihilangkan. Otoritas kepesertaan pemilu tetap menjadi hak partai. k. Keterangan Pihak Terkait Perludem, sebagai berikut: Bahwa perubahan sistem penyelenggaraan pemilihan umum akan berdampak luas terhadap pemenuhan nilai konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu, terutama pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, prinsip pemilihan langsung di Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka menurut kami sebagai Pihak Terkait, pembahasan perubahan sistem pemilu mesti dilakukan dalam proses legislasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang secara hati-hati, secara demokratis, dan melibatkan partisipasi publik secara meluas. Perubahan sistem pemilu mesti dilakukan dengan didahului oleh kajian yang mendalam, melakukan simulasi yang berulang, menghitung dampak perubahan sistem pemilu kepada pemilih, kepada penyelenggara, termasuk kepada partai politik itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait, pembahasan dan melihat kemungkinan perubahan sistem pemilu mestilah dilakukan dalam proses perubahan undang- undang atas evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum yang mesti melibatkan sebanyak mungkin pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan perubahan sistem pemilu. l. Keterangan Pihak Terkait Jansen Sitindaon, sebagai berikut: 535 Bahwa menurut Pihak Terkait sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945, justru sistem proposional tertutup sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohonlah yang bertentangan dengan hakikat kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Terhadap Keterangan Pihak Terkait M. Faturrahman, dkk., Pihak Terkait Sarlotha Febiola, dkk., Pihak Terkait Asnawi, Pihak Terkait DPP Garuda, Pihak Terkait Nasdem atas nama Hermawi Taslim, Pihak Terkait Nasdem atas nama Wibi Andriano, Pihak Terkait DPP PKS, Pihak Terkait DPP PSI, Pihak Terkait Muhammad Sholeh, Pihak Terkait Derek Loupatty, dkk., Pihak Terkait Perludem, dan Pihak Terkait Jansen Sitindaon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait, selaras dengan Keterangan Pemerintah yaitu pemilihan sistem pelaksanaan Pemilu merupakan kebijakan Open Legal Policy pembentuk undang-undang, dengan tetap memperhatikan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan agar pelaksanaan Pemilihan Umum secara demokrasi Pancasila dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, untuk pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Pada pokoknya Keterangan Pihak Terkait DPP PBB menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa sistem proporsional terbuka pada akhirnya telah melemahkan partai, pemilih, dan pemilu itu sendiri, sehingga apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar mengenai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat tidak pernah tercapai. Sistem proposional terbuka ternyata membuat kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berlakunya sistem proporsional terbuka dalam UU 7/2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi partai politik, para pemilihnya, dan kualitas Pemilu 536 itu sendiri. Atas dasar itu, ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 24D ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan norma hukum harus menghadirkan kepastian hukum yang adil, bukan justru sebaliknya. Oleh karena telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan fungsi partai politik, melemahkan kapasitas pemilih, dan melemahkan kualitas pemilu, maka beralasan menurut hukum agar ketentuan pasal yang mengatur sistem proposional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu, terutama Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2) dan seterusnya, dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan karenanya layak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dikembalikan kepada mereka yang benar-benar menurut UUD 1945. Terhadap Keterangan Pihak DPP PBB, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pilihan atas sistem proporsional terbuka dalam undang-undang merupakan hasil musyawarah pembentuk undang-undang dengan memperhatikan kondisi objektif proses transisi demokrasi Indonesia yang masih memerlukan penguatan sub-sub sistem politik dalam berbagai aspek antara lain, penguatan sistem kepartaian, budaya politik, budaya perilaku pemilih, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemajemukan ideologi, kepentingan dan aspirasi politik masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik dan lain- lain. VII. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017, Pemohon menghadirkan 4 (empat) orang Ahli. Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Pada pokoknya Ahli Pemohon Fritz Edward Siregar menyatakan tentang: 537 Bahwa dalam persidangan ini begitu banyak pendapat terhadap kebaikan dan keburukan dari sistem proposional terbuka atau sistem proporsional tertutup yang sudah disampaikan oleh para pihak. Dan saya berpendapat bahwa apa pun constitutional choice yang dipilih, memiliki kebaikan dan keburukan, atau setiap constitutional choice ada konsekuensi yang harus diantisipasi terhadap pilihan yang dilakukan. Suatu perubahan dalam sebuah konstitusional demokrasi adalah bagian dari suatu proses yang sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemajuan prinsip-prinsip demokrasi yang berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Bruce Ackerman, “Democratic systems need to be capable of adapting to evolving societal needs and challenges while maintaining their core values.” Atau dalam terjemahannya adalah sistem demokrasi harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat yang terus berkembang sambil mempertahankan nilai-nilai intinya. Ketika suatu perubahan dibuat untuk mendukung proses demokrasi, maka perubahan tersebut berkontribusi pada ketahanan atau resilience sistem demokrasi itu sendiri. Selama perubahan itu dilakukan melalui proses yang transparan, inklusif, dan partisipatif yang menghormati norma-norma konstitusional dan nilai-nilai demokrasi, maka perubahan tersebut diperlukan untuk kelangsungan fungsi dan pertumbuhan demokrasi konstitusional kita. Perubahan yang saya maksud adalah perubahan dari sistem proporsional terbuka kepada sistem proporsional tertutup. 2. Pada pokoknya Ahli Pemohon Agus Riwanto menyatakan tentang: Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 tidak sesuai dengan kehendak konstitusi, karena kendati dalam konstitusi tidak menyebutkan secara tegas sistem pemilu yang dianut di Indonesia, namun berdasarkan Ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu, maka menurut Ahli, sistem pemilu yang paling mendekati kehendak konstitusi adalah pemilu proporsional tertutup dengan penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut yang disediakan oleh partai politik sebagai manifestasi sebagai peserta pemilu, maka parpol sebagai peserta pemilu ini seharusnya dimaknai berperan dan berfungsi kuat dalam semua tahapan 538 pemilu, terutama tahapan pertama, tahapan penjaringan calon; kedua, tahapan penyaringan calon; ketiga, penetapan calon; keempat, penetapan nomor urut; dan yang kelima, penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut. 3. Pada pokoknya Ahli Pemohon Hafid Abbas menyatakan tentang: Bahwa dengan pemilu secara proporsional terbuka, kelembagaan partai politik teramputasi karena yang muncul adalah dominasi figur orang per orang. Akibatnya, partai politik tidak lagi dipandu oleh visi idealisme politik, kebangsaan, ideologi, kaderisasi, dedikasi, dan kompetensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, tapi sudah tergeser, tergantikan dengan demokrasi elektoral, pragmatis, short-sighted, atau shortcut, sehingga terpisah dari visi besar jangka panjang partainya. Para Caleg ketika terpilih, yang diurus adalah kuitansi atau urusan balik modal dan keadaan seperti itu partai politik tidak lagi berdaya menjalankan perannya. Misalnya, menciptakan kaderisasi bangsa terbaik, melakukan pendidikan politik bagi masyarakat luas, memajukan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang kondusif, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan realitas itu, izinkanlah saya melihat isu tersebut dengan melakukan pendekatan reflektif, melihat asas-asas konseptual, filosofis, dan bukti-bukti empiris untuk meneguhkan pilihan kita, melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Semoga pelaksanaan Pemilu 2024 secara proporsional terbuka tidak akan diberlakukan lagi, karena kita sama-sama menyaksikan di depan mata kehancuran negeri ini secara nyata menghasilkan produk-produk yang mengerikan yang menjauh dari cita-cita proklamasi dan amanat reformasi. 4. Pada pokoknya Ahli Pemohon Mada Sukmajati menyatakan tentang: Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang ditawarkan oleh para ahli studi kepemiluan dan berdasarkan pada pengalaman, dalam menjalankan kedua jenis sistem pemilu, yaitu proporsional tertutup di Pemilu 1999 dan proporsional terbuka di Pemilu 2019, kita dapat melihat bahwa sistem proporsional daftar tertutup ternyata lebih sesuai. Hasil evaluasinya lebih baik dibandingkan dengan sistem proporsional daftar terbuka. 539 Dengan demikian, dalam momentum seperti sekarang ini, kita perlu untuk mempertimbangkan dengan sangat saksama atas pilihan sistem proporsional daftar tertutup pada pemilu berikutnya. Pilihan pada sistem proporsional daftar tertutup, sebenarnya dapat kita jadikan sebagai salah satu upaya untuk melakukan perbaikan pada institusionalisasi partai politik, upaya untuk menyelenggarakan pemilu secara efektif dan efisien, dan upaya penguatan representasi politik. Terhadap keterangan dari Ahli Pemohon, Fritz Edward Siregar, Agus Riwanto, Hafid Abbas, dan Mada Sukmajati, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa sistem pemilihan umum adalah hanya salah satu bagian dari substansi desain pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang, yang berkaitan erat dengan isu-isu pemilihan umum lainnya. Ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun demikian mengingat keselarasan dalam konsep trias politica, penyelenggaraan ketatanegaraan bersifat dinamis, sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang, sehingga tidak mengakibatkan kerugian konstitusional Partai Politik maupun Warga Negara pada umumnya, hal ini mengingat penentuan sistem Pemilihan Umum adalah open legal policy pembentuk undang-undang. VIII. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN AHLI DARI PIHAK TERKAIT Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017, beberapa Pihak Terkait menghadirkan Ahli. Terhadap Keterangan Ahli Pihak Terkait, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Pihak Terkait Perludem menghadirkan 2 (dua) orang Ahli, sebagai berikut: a. Pada pokoknya Ahli Firman Noor menyatakan tentang: Bahwa eksistensi sebuah sistem tidak dapat langsung bekerja dengan baik, membutuhkan proses dan banyak penyesuaian untuk benar-benar dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Negara-negara demokrasi juga mengalami banyak persoalan dan memerlukan waktu yang 540 panjang untuk menemukan bentuk demokrasi terbaiknya. Manakala ada kendala di dalam sebuah sistem, sudah sepantasnya kendala-kendala itulah yang diselesaikan, bukan serta-merta mengganti dengan yang baru. Memang harus diakui, sistem terbuka tidak menjamin dengan sendirinya suara rakyat akan didengar. Namun demikian, jawaban untuk meningkatkan kualitas keterwakilan, menguatkan pelembagaan partai, dan memperkuat demokrasi kita saat ini dan di masa datang, jelas bukanlah dengan mengembalikan sistem pemilu kita menjadi tertutup. Sebaliknya, hal yang sudah sepatutnya kita lakukan adalah memperbaiki segala kelemahan yang masih ada dari pelaksanaan sistem proporsional terbuka saat ini. b. Pada pokoknya Ahli Charles Simabura menyatakan tentang: Bahwa perubahan sistem pemilu terutama akibat dari Permohonan a quo selanjutnya tidaklah dapat dilakukan melalui forum pengujian undang- undang karena mengesampingkan partisipasi publik yang lebih luas, bahkan tidak sejalan dengan pesan putusan Mahkamah yang menghendaki perubahan sistem pemilu melalui proses legislasi dan melibatkan partisipasi publik yang cukup luas. Putusan Mahkamah sebenarnya lebih pada mempertegas bahwa jika hendak menggunakan model proporsional terbuka, maka yang demokratis adalah sebagaimana dinyatakan dalam Putusan 22-24/PUUVI/2008, yang mana pada perkembangannya haruslah diakui bahwa model demikian memang lebih demokratis jika dibandingkan dengan model proporsional tertutup. Karena model proporsional terbuka memberi ruang terbuka bagi publik untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Jika sistem pemilu diubah di tengah tahapan, maka hal tersebut tentu mengganggu persiapan yang telah dilakukan oleh penyelenggara. Padahal kesiapan dari penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan pemilu dan akan berimplikasi pada perubahan peraturan perundang-undangan kepemiluan, tahapan pemilu, persiapan teknis pemilu, dan juga pada pemenuhan hak konstitusional warga negara, baik hak untuk dipilih maupun memilih. 541 2. Pihak Terkait Derek Loupatty, dkk., menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, sebagai berikut: a. Pada pokoknya Ahli Titi Anggraini menyatakan tentang: Bahwa kondisi objektif saat ini jelas tidak memungkinkan untuk mengubah sistem pemilu, khususnya berkaitan dengan metode pemberian suara. Sebab tahapan pemilu sudah berjalan dan memasuki fase-fase krusial. Saat ini tahapan pencalonan, pendaftaran calon sudah ditutup. Desain dan logika pencalonan, penempatan calon dalam daftar bakal calon mengikuti logika sistem proporsional terbuka. Jadi kita tidak mungkin mundur ke belakang karena tahapan sudah maju ke depan. Lebih baik semua pihak fokus pada mempersiapkan seluruh tahapan secara optimal, serta mencegah dan mengantisipasi berbagai potensi masalah yang bisa muncul, terutama bila berkaca pada evaluasi dan refleksi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. b. Pada pokoknya Ahli Khairul Fahmi menyatakan tentang: Apabila hendak melakukan perubahan sistem pemilu, mesti disiapkan betul secara matang berbasis kajian-kajian yang mendalam. Berbasis kajian itulah nantinya pertimbangan mempertahankan atau mengubah sistem pemilu yang ada, baru dilakukan. Oleh karena itu, menjadi tidak tepat jika usulan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dilakukan melalui proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Menurut Ahli, jika Mahkamah Konstitusi pun berpendapat lain, tentunya yang paling mungkin dilakukan adalah mendorong bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan panduan ataupun kerangka-kerangka dalam penentuan sistem pemilu yang ada. c. Pada pokoknya Ahli Zainal Arifin Mochtar menyatakan tentang: Bahwa sistem pemilu demokratis memang tidak pernah diciptakan harus bisa langsung secara murah dan berbiaya rendah, karena proses pemilu itu selalu membutuhkan dana yang besar. Mulai dari pembiayaan lembaga, pembiayaan alat peraga, pendanaan parpol, dan pembiayaan dana kampanye, dan begitu banyak hal. Dan itu sebabnya, kalau kita mau bicara pada level pemilu berbiaya mahal, bukan pada konteks mengubah sistem pemilu proporsional tertutup, proporsional terbuka, tetapi 542 memperbaiki begitu banyak hal dalam prinsip demokrasi kita, termasuk pembiayaan partai politik, termasuk upaya untuk menekan partai politik dari kemungkinan untuk menggunakan dana secara berlebih untuk untuk memenangkan pemilu, termasuk soal pembatasan dana kampanye, dan lain-lain sebagainya. 3. Pihak Terkait Partai Garuda menghadirkan 1 (satu) orang Ahli, pada pokoknya Ahli Abdul Chair Ramadhan menyatakan tentang: Bahwa dalam pemilu kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan mutlak berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang kemudian menunjuk kepada kedaulatan hukum, maka rakyat memiliki peranan yang demikian penting guna mewujudkan aspirasi kehendak rakyat. Sistem proporsional terbuka identik dengan prinsip suara mayoritas. Prinsip suara mayoritas merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan dan kesamaan seperti yang dimaksudkan dalam UUD 1945. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh dengan kepastian hukum yang adil dan menjadi aksiologi hukum dalam konstitusi. Keadilan dan kepastian tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan. Aksiologi hukum yang kita anut dan harus kita berpegang teguh dengan kedua prinsip itu. Maka secara linier, UUD 1945 yang menganut prinsip esensial demokrasi juga menganut prinsip suara terbanyak dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip yang dimaksudkan dalam konstitusi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa norma dalam sejumlah pasal yang diujikan dalam persidangan ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan kata lain, sistem proporsional terbuka meneguhkan kedaulatan rakyat dan sejalan dengan aksiologi hukum konstitusi. 4. Pihak Terkait Partai Nasdem menghadirkan 1 (satu) orang Ahli, pada pokoknya Ahli I Gusti Putu Artha menyatakan tentang: Bahwa Ahli menyimpulkan, Pertama, sistem proporsional terbuka dan tertutup sama-sama konstitusional, namun sistem proporsional terbuka memiliki bobot konstitusionalitas yang jauh lebih tinggi. Kedua, secara teknis penyelenggaraan, perubahan sistem pemilih yang harus diadopsi pada Pemilu 2024 saat ini potensial akan memunculkan gejolak politik di internal partai politik dan gangguan teknis verifikasi administrasi pencalonan dan pengadaan logistik oleh KPU, kecuali sebelum tanggal 26 Juni 2023. Ketiga, Sistem 543 proporsional terbuka terbukti membangun tatanan proses kaderisasi politik yang mendorong lahirnya pemimpin lokal yang memiliki hubungan yang amat dekat dengan rakyat dan kemampuan melayani aspirasi rakyat. Politik anggaran yang memihak rakyat sekaligus sistem ini amat memihak politisi perempuan. Keempat, kedua sistem ini memiliki excess munculnya politik uang dan biaya kampanye yang mahal apabila regulasi tidak mengatur secara ketat dan penegakkan hukum tidak dijalankan secara tegas. Terhadap keterangan dari Ahli Pihak Terkait Perludem, Pihak Terkait Derek Loupatty, dkk., Pihak Terkait Partai Garuda, dan Pihak Terkait Partai Nasdem, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa yang disampaikan Ahli Pihak Terkait, selaras dengan Keterangan Pemerintah yaitu sistem pemilihan umum adalah hanya salah satu bagian dari substansi desain pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang, dan mengingat keselarasan dalam konsep trias politica, penyelenggaraan ketatanegaraan bersifat dinamis yang berkaitan erat dengan isu-isu pemilihan umum lainnya. Sehingga pemilihan sistem pelaksanaan Pemilu merupakan kebijakan open legal policy pembentuk undang-undang, dengan tetap memperhatikan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan agar pelaksanaan Pemilihan Umum secara demokrasi Pancasila dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. IX. TAMBAHAN KETERANGAN PEMERINTAH Dalam UUD 1945 tidak mengunci bahwa harus menggunakan Sistem Pemilu Proporsional. Bahkan jika kita memperhatikan beberapa pasal dalam UUD 1945 antara lain: a. Pasal 18 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. b. Pasal 18A menyatakan “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. 544 c. Pasal 18B menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedepannya harus dipikirkan sebuah Sistem Pemilu yang memperkuat Otonomi dan kekhususan atau keistimewaan daerah dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu diskusi tentang Sistem Pemilu tidak terbatas pada Sistem Proporsional, tapi juga harus membuka ruang dan peluang Sistem Pemilu yang tepat dan cocok dengan sistem pemerintahan dan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Pada intinya banyak sekali varian Sistem Pemilu bukan hanya Sistem Proporsional, tetapi juga dimungkinkan untuk dirumuskan oleh pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) Sistem Pemilu yang sesuai dengan perkembangan dinamika sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dinamika hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam bingkai NKRI kedepan. Bahkan Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah pemerintahan dan politik ketatanegaraan yang berbeda dengan negara lain, bisa saja merekonstruksi sebuah Sistem Pemilu baru yang sama sekali berbeda dengan praktek di negara lain yang tujuannya memperkuat Otonomi Daerah dalam bingkai NKRI yang berbentuk Republik. X. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian materiil Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945, karena pengaturan sistem proporsional terbuka dalam ketentuan a quo adalah untuk pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. 545 Dengan demikian maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memutus perkara a quo sebagai berikut : 1. Menerima Kesimpulan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.33] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Sarlotha Febiola Mramra, Amrin, Rose Meilandabisay, Didimus Bemei, Yulyanus Sita, Yusup Hamo, Yohanis Nikson Kwano, Abihut Yeimo, Usman Harahap, Loth Urumban, Nimbrot Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Oktovianus Bitara, Simon Petrus Auri, Habel Auri, Theo Hirwa, dan Amos Masita, yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. Bahwa Keberadaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Sudah Sangat Demokrtis Ada nya Partisipasi Publik Dalam Menentukan Pilihan Politik Nya 1. Bahwa dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut sudah sangat demokratis dan ada partisipasi publik dalam menentukan pilihan politik nya sehingga sangat KONSTITUSIONAL, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga apa yang dikatan oleh para Pemohon menghawatirkan akan menimbulkan 546 ketidaktertiban hukum di tengah-tengah masyarakat sungguh adalah sikap yang tidak emosional dan subyektif; 2. Bahwa TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN sebagaimana tuduhan para Pemohon pada halaman 7 yang terdapat pada Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, YANG SECARA KHUSUS Pasal 168 ayat (2) dengan menyebutkan “SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA” Dalam dalil para Pemohon SANGAT MERUGIKAN; Bahwa alasan dari para Pemohon tersebut tidak masuk akal karena sistem Proporsional Terbuka tersebut adanya jaminan hak asasi manusia dengan dasar bahwa setiap warga negara bisa mencalonkan dan memilih sesuai dengan kehendak nya masing-masing sehingga atas dasar tersebut hak kedaulatan pilihan nyaan untuk itu demokrasi telah memberi ruang kepada siapapun tanpa melihat status kedudukan nya; 3. Bahwa penerapan SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA merupakan amanat reformasi yang menghendaki ada nya perubahan dalam pemilu yang mana pemilu-pemilu sebelum nya dilakukan secara proporsional tertutup yaitu hanya mencoblos gambar partai politik sehingga hal tersebut merupakan langkah yang mundur oleh karena itu sistem proporsional terbuka merupakan solusi terbaik karena seluruh masyarat atau warga negara dapat memilih CALON PILIHAN NYA dalam pemilihan umum SESUAI DENGAN PILIHAN HATI NURANI NYA karena pemilik kedaulatan tertinggi itu adalah rakyat bukan partai politik; Bahwa Para Pemohon Keliru tentang Peran Partai Politik dalam Pemilu Sebagaimana Perintah Konstitusi; 4. Bahwa partai politik merupakan unsur penting dalam pemilu dan sebagai wudud dari demokrasi akan tetapi menghilangkan hak politik warga negara dalam menentukan pilihanya secara demokratis. Bahwa dalam negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut dengan baik dan berkedaulatan rakyat. Dalam pemilihan umum rakyat di tempatkan pada posisi tinggi dalam artian rakyat yang menentukan dan apa yang dikehendaki nya: 5. Bahwa pelaksanaan sistem proporsional terbuka dalam Pasal 168 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangat korelasi 547 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, yang memerintahkan agar pemilihan Aggota DPR RI dan DPRD baik Provinsi maupun Kab/Kota dipilih melalui pemilihan umum. “Prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) seyogianya diselenggarakan secara beriringan. Sehingga dengan demikian itu menunjukkan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Bahwa atas alasan tersebut maka sistem proporsional terbuka mampu menunjukan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat karena disitu terdapat kemauan rakyat untuk menentukan pilihan nya; 6. Bahwa Ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa Calon Aggota DPR RI dan DPRD baik Provinsi maupun Kab/Kota yang terpilih berdasarkan suara terbanyak adalah memang sudah pilihan rakyat dan kemauan rakyat. Keterpilihan caleg terpilih tersebut adalah sesuatu yang sangat rasional jika dibadingkan dengan model bedasarkan nomor urut dari partai politik yang tidak mewakili kepentingan masyarakat dan oleh karena itu dalam sistem proporsional terbuka tidak ada pertentangan dengan partai politik justru disini ada nya keselarasan dalam demokrasi yang berjalan bersama antara partai politik dan kader baik sudah lama di partai ataupun baru; 7. Bahwa dalam konstitusi negara kesatuan republik Indonesia 1945 peserta pemilu adalah calon Aggota DPR RI dan DPRD adalah dari partai politik dan yang kedua seorang caleg adalah utusan partai politik. Ketiga meningkat gairah dan semangat untuk menjadi pengurus partai politik. Partai politik hanya saluran alat perjuangan tapi bukan berarti kedaulatan mutlak ada ditangan partai politik sehingga akan menimbulkan absolutisme. Bahwa setiap yang calon Aggota DPR RI dan DPRD baik Provinsi maupun Kab/Kota adalah hasil seleksi dari masyarakat atas pilihan yang mereka lakukan dengan baik dan sehat berdasarkan hukum yang berlaku; 8. Bahwa tidak ada yang dilanggar Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut, partai politik adalah wadah organisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Persoalan Partai Politik adalah peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik sudah menjadi keharusan dalam konstitusi 548 namun tidak berarti mengurangi aspek kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD yang tentu nya yang memilih ini adalah rakyat itu sendiri; 9. Bahwa jabatan-jabatan ada di DPR dan DPRD tersebut itu pada prinsip nya memperjuangan aspirasi masyarakat. Anggota DPR dan DPRD tersebut terpilih nmelalui pemilihan umum yang dipilih oleh masyarat secara langsung. Pemilihan dengan mengunakan sistem proporsional terbuka tersebut memberikan kesempatan kepada siapapun untuk untuk unjuk program dan kapasitas intelektual yang dimiliki sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas siapa yang akan dipilih untuk mewakili kepentingan aspirasi nya ketika nanti duduk sebagai Anggota DPR dan DPRD; 10. Bahwa menempatkan partai politik dalam sistem proporsional tertutup akan menutup kompetisi sesama kader dalam satu partai politi baik itu yang lama maupun yang baru dan ini merupakan langkah mundur dari sistem demikrasi yang selama ini menjadi pilihan yang dianggap sudah berjalan dengan baik dalam penerapan sistem proporsional terbuka yang berdasarkan suara terbanyak. Dan oleh nya itu alasan-alasan yang dikemukan oleh para Pemohon adalah tidak tepat untuk menerapkan sistem propotsional tertutup dalam pemilu yang akan datang. Karena sistem proporsional terbuka sudah menjadi pilahan terbaik dengan didukung sistem dan perangkat yang kuat; 11. Bahwa pendapat dari para Pemohon terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang justru memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk terlibat secara langsung dalam hal ini ikut serta dalam pemilihan umum dengan mendaftar sebagai calon wakil rakyat melalui partai politik yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu menurut hukum. Adapun Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 jika dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) tidak lah tepat dan tidak relevan karena sistem ketatanegaraan berpijak pada kedaulatan rakyat yang memberi jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama jaminan hukum yang adil sehingga segala proses politik memiliki hak yang sama antara sesama warga negara Indonesia; Tidak Lah Benar Jika Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Kerumitan Dalam Pelaksanaan Pemilu Justru Sistem Proporsional Terbuka Sangat Dinamis 549 12. Bahwa Pihak Terkait melihat berdasarkan data dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan sukses, tertib, lancar, damai dan aman berkat peran dan partisipasi semua pihak, mulai dari pasangan Capres/Cawapres, partai politik, Tim Sukses, Caleg, KPU sampai KPPS dan jajaran Bawaslu smpai pengawas TPS sampai saksi-saksi di TPS, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta dukungan Kepala Daerah. (https://nasional.sindonews.com/berita/1399968/14/penyelenggaraan-pemilu- serentak-2019-sesuai-konstitusi-dan-undang-undang) 13. Bahwa selain adanya partisipasi dari seluruh aparat pemda, serta dukungan seluruh kementerian/lembaga pusat dan daerah, dukungan media/pers, LSM/Ormas, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa. Juga kaum cendikiawan, sukarelawan termasuk dukungan swasta/pengusaha dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahkan dukungan negara dan masyarakat intenasional. Dan juga kesuksesan Pemilu tidak terlepas juga dari peran para penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu serta peran menjaga keamanan oleh jajaran Polri, BIN dan dukungan TNI serta saksi pengawas dan rekan-rekan pers, LSM/Ormas. Oleh karena sukses pemilu serentak adalah "Sukses Bersama Seluruh Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia". 14. Bahwa terkait dengan penjelasan para Pemohon adanya pemilih kebingunan dalam melakukan pencoblosan di sebabkan faktor usia yang sudah renta sebab hal biasa dan menjadi lumrah setiap perhelatan pemilahan umum tatapi selalu diantisipasi melalui sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan bekerja sama dengan organisasi sosial maupun pihak kampus selain kalau usia produktif tidak ada kebingunan terkait dengan pencoblosan tersebut; 15. Bahwa pelaksanaan pemilu dalam setiap lima tahun sekali ada pembiyaan yang harus di biaya negara yaitu Anggaran itu terdiri dari program dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. berdasarkan kebutuhan-kebutuhan teknis tersebut dan aggaran Pemilu serentak yang akan datang sudah sesaui dengan kebutuhan alasan nya daerah- daerah seluruh pelosok nusantara adalah daerah kepulauan daerah sabang sampai marauke. Oleh karena itu konsekuensi dalam pelaksanaan pemilu 550 secara serentak dengan menggunakan sistem proporsional terbuka memerlukan anggaran yang besar tentu menghasilkan out put yang baik dan sehat secara demokrasi dan kualitas pemilu baik akan menghasilkan pemimpin baik pula dan partisipasi masyarakat yang aktif; Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Politik Uang (Money Politics) dan Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Adalah Pernyataan Yang Salah 16. Bahwa Politik Uang dan Tindak Pidana Korupsi tidak terletak pada penerapan sistem proporsional terbuka tetapi dalam sistem proporsional tertutup pun bisa melakukan politik uang dan tindak pidana korupsi jadi yang jadi permasalahannya adalah orang-orang nya. Jadi yang harus diperkuat adalah kesadaran manusianya dan sistemnya; 17. Bahwa politik uang dan tindak pidana korupsi siapapun bisa melakukan nya dan tidak terkait dengan sistem proporsional terbuka jadi sistem proporsinal terbuka itu adalah suatu bentuk pilihan politik rakyat untuk memilih calon pemimpin yang akan duduk dilembaga legislatif sesuai dengan hati nurani dan kepentingan aspirasi dan ideologi; Sistem Proporsional Terbuka Mengakibatkan Pelemahan Pelembagaan Paertai Politik Adalah Tidak Terbukti 18. Bahwa tidak pelemahan kelembgaan partai politik dengan mengunakan sistem proporsional terbuka adalah tidak berdasar dan tidak benar justru sebaliknya pelembagaan partai politik semakin kuat dengan sistem proporsional terbuka. Kekuatan partai politik dalam menentukan kader adalah untuk menempati posisi pemerintahan adalah bukti riil yang nyata. Partai politik memiliki kekuatan yang sangat besar seorang anggota DPR dan anggota DPRD bisa berhenti dari anggota DPR dan anggota DPRD jika terbukti salah berdasarkan undang- undang dan selain partai politik dalam penentuan caleg bisa menempatan berdasarkan nomor urut sebagai calon wakil rakyat ditentukan juga oleh partai politik; Oleh karena itu, dalam negara demokrasi terkait pelemahan identitas kepartaian dalam sistem proporsional terbuka tidaklah demikian tetapi justru menguatan iidentitas kepartaian untuk membagun citra diri dari entitas partai politik; Sistem Proporsional Terbuka Adalah Pilihan Terbaik 19. Bahwa sistem proporsional terbuka lebih demokratis dan sistem ini sejalan dengan cita-cita Amandemen UUD 1945 yang menghendaki agar kita 551 menerapkan prinsip demokrasi konstitusional (constitutional democracy) guna mengakomodasi karakter bangsa Indonesia yang multietnis, multiagama, dan multideologi,: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/14195561/memaj ukan-demokrasi-dan-konsistensi-sistem-proporsional-terbuka. 20. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian sebagaimaan diatas, sudah sepatutnya Permohonan para PEMOHON a quo HARUSLAH DITOLAK. PETITUM PIHAK TERKAIT: Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan tidak mempunyai kerugian konstitusional serta permohonan para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi; 3. Menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); Atau Setidak-tidaknya: 1. Menerima Permohonan PIHAK TERKAIT Terhadap Permohonan Register No. 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya petitum PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan Register No. 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Nomor 6109) Konstitusional dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 4. Menolak permohonan para Pemohon Register No. 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 552 5. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya. [2.34] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Partai Garuda yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KETERKAITAN ATAU KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT DPP PARTAI GARUDA 1. Bahwa Pihak Terkait sebagai partai politik peserta pemilu 2019 dan partai politik peserta pemilu 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, serta Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. 2. Bahwa Permohonan a quo terkait dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan pasal-pasal lain dalam UU Pemilu yang menurut Para Pemohon dalam Permohonan a quo berkelindan dengan sistem proporsional terbuka yaitu Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3). Dengan demikian, pokok Permohonan a quo adalah terkait sistem proporsional terbuka yaitu kata “terbuka” dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu dengan tujuan agar inkonstitusional dalam arti proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. 553 3. Bahwa sistem proporsional terbuka sangat erat kaitannya dengan partai politik dan mengingat Pihak Terkait adalah partai politik peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, maka Pihak Terkait berkepentingan langsung atas Permohonan a quo dan memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud UUD 1945 dan UU Pemilu sebagai berikut: a. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. b. Pasal 172 UU Pemilu, yang berbunyi: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 jo. UU Pemilu sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD yang dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, sehingga Pihak Terkait berkepentingan langsung atas Permohonan a quo. 5. Bahwa dengan demikian untuk melindungi hak konstitusional Pihak Terkait, maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum dan berkepentingan langsung sebagai Pihak Terkait serta memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan a quo. II. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON OLEH PIHAK TERKAIT DPP PARTAI GARUDA 1. Bahwa terdapat 6 (enam) Pemohon Prinsipal dalam Permohonan a quo dan kesemuanya menurut Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo mengingat para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dalam mengajukan Permohonan a quo. Padahal, otoritas yang berwenang dan memiliki legal standing untuk mengajukan norma yang dimohonkan yaitu terkait sistem proporsional terbuka dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu 554 adalah partai politik, bukan perorangan warga negara. Hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. b. Pasal 172 UU Pemilu, yang berbunyi: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. c. Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. 2. Bahwa dengan demikian berdasarkan UUD 1945 dan UU Pemilu sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan hukum seluruh Pemohon Prinsipal tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo mengingat yang memiliki legal standing untuk mengajukan norma yang dimohonkan dalam Permohonan a quo adalah partai politik, bukan perorangan warga negara. 3. Bahwa selanjutnya sekalipun partai politik yang menjadi pemohon, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 tidak semua partai politik bisa menjadi pemohon dalam permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah a quo menyatakan bahwa, partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, partai politik yang turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan UU Pemilu, maka partai politik tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu. 4. Bahwa selain itu, Pemohon V sebagai pengurus partai politik ditingkat kabupaten dan/atau Pemohon IV sebagai pengurus partai politik patut 555 dipertanyakan apakah memiliki kapasitas untuk mewakili partai politiknya mengajukan Permohonan a quo? Menurut hemat Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mewakili partai politiknya mengingat: a. berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik pada umumnya, yang berhak membawa nama partai politik dan mewakili partai politik dalam persidangan adalah Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal dan/atau Bendahara DPP; dan b. partai politik yang memiliki legal standing dalam perkara a quo adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014. Dengan demikian, semakin terang dan jelas bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo, sehingga pokok Permohonan tidak dipertimbangkan dan karenanya mohon Mahkamah memberikan amar putusan yang menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. III. ANALISA DAN KESIMPULAN Pihak Terkait DPP Partai GARUDA telah membaca dan memahami dalil/keterangan para Pemohon, DPR RI, Presiden, para Pihak Terkait dan para Ahli yang apabila ditarik kesimpulan secara kuantitatif, seluruh pihak mulai dari DPR RI (kecuali Fraksi PDIP), Presiden, dan para Pihak Terkait (kecuali DPP PBB) mengemukakan dan memberikan keterangan bahwa sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini adalah pilihan terbaik yang ada dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hanya para Pemohon, Fraksi PDIP, dan DPP PBB lah yang menghendaki bahwa sistem proporsional terbuka diganti menjadi sistem proporsional tertutup. Di lain sisi, otoritas yang berwenang dan memiliki legal standing untuk mengajukan norma yang dimohonkan yaitu terkait sistem proporsional terbuka dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu adalah partai politik, bukan perorangan warga negara sebagaimana para Pemohon. sekalipun partai politik yang menjadi pemohon, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 tidak semua partai politik bisa menjadi pemohon dalam permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah a quo 556 menyatakan bahwa, partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut. Oleh karena itu, partai politik yang turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan UU Pemilu, maka partai politik tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu. Oleh sebab itu, sesuai hukum acara MK dan Putusan MK di atas, maka keterangan Fraksi PDIP mohon kiranya dapat dikesampingkan karena tidak mewakili keterangan resmi lembaga DPR RI. Terlebih, Fraksi PDIP adalah partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan UU Pemilu yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, tidak ada kepentingan hukum para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo, serta para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memiliki Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK terdahulu. Sistem proporsional terbuka yang berlaku dalam rezim pemilu hingga saat ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangmana putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding yaitu memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Secara filosofis sistem proporsional tertutup berakibat pada anggota legislatif yang terpilih tidak dikenal oleh rakyat mengingat anggota DPR dan DPRD tersebut dipilih oleh partai politik baik karena kedekatan dengan pimpinan partai politik, atau bahkan karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pimpinan partai politik yang 557 pada akhirnya akan menciptakan dinasti dan oligarki partai politik. Sebaliknya, dengan sistem proporsional terbuka akan menciptakan persaingan politik yang sehat diantara sesama kader partai politik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung kader partai akan berupaya semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat, sehingga Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjaga fungsi lembaga legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. MK melalui pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 22/PUU-VI/2008 dan 24/PUU-VI/2008 telah memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka dengan menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga, pemilihan sistem pelaksanaan pemilu merupakan kebijakan open legal policy pembentuk undang-undang dengan tetap memperhatikan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan agar pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan demokrasi Pancasila dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap pemilu lima tahun sekali. Bahwa langsung ini harus dimaknai bahwa langsung dan bebas dan adil bukanlah sebuah slogan pemilu, tapi ini adalah asas pemilu yang menjadi dasar sebuah keberlangsungan pemilu yang demokratis. Langsung mempunyai makna rakyat memilih wakilnya sendiri. Dalam sistem pemilu, hak rakyat tidak boleh diwakilkan kepada partai politik. Faktanya tidak ada ketentuan apapun yang menyatakan rakyat memberikan mandat kepada partai politik untuk 558 mendudukkan wakilnya. Tugas partai adalah memberikan pilihan kader kader terbaik untuk dicantumkan dalam kertas suara, soal siapa yang terpilih menjadi hak rakyat yang menentukan pilihannya. Makna bebas menurut Pihak Terkait, rakyat bebas menentukan siapa-siapa yang berhak duduk di parlemen, rakyat bebas memilih caleg mana yang selama ini benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat. Rakyat bebas menilai caleg mana yang hanya melakukan pencitraan mendekati Pemilu, bebas menilai a quo ditentukan saat mencoblos di dalam pemilu. Makna adil menurut Pihak Terkait bahwa semua caleg baik nomor urut 1 sampai nomor terakhir mempunyai peluang yang sama menyampaikan program kerja ke rakyat, adil bermakna bahwa semua caleg baik nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama untuk bias duduk di parlemen, tanpa ada diskriminasi nomor terkait nomor urut, semuanya dikembalikan kepada rakyat untuk memilih caleg yang terbaik. Dari ketentuan di atas jelas sekali sistem proporsional terbuka bukan sebuah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang atau open legal policy, tapi memang sudah ditegaskan di dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa semua caleg dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama untuk terpilih, tidak boleh partai politik memangkas hak rakyat menjadi pihak partai politik di dalam menentukan kemenangan calon anggota legislatif. Oleh sebab itu, proporsional terbuka yang menegasikan keberlakuan proporsional tertutup pada pemilu sebelumnya tersebut bukanlah norma yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 22E ayat (3) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 tersebut tidak bisa dimaknai sempit sebagai satu- satunya pilihan sistem yang konstitusional ialah proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif. Berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan/atau penentuan internal partai politik peserta pemilu. Berdasarkan pasal a quo jelas sekali bahwa partai politik diberikan wewenang penuh oleh undang-undang untuk menyeleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pelembagaan 559 partai politik semakin kuat dengan sistem proporsional terbuka. Kekuatan partai politik dalam menentukan kader dan untuk menempati posisi pemerintahan adalah bukti. Selain itu, partai politik bisa melakukan pemecatan terhadap kader secara otomatis jika seorang anggota DPR, anggota DPRD, maka bisa diberhenti dari anggota DPR dan anggota DRPD. Dan selain itu juga, penempatan berdasar nomor urut sebagai calon wakil ditentukan juga oleh partai politik. Oleh sebab itu, Para Pemohon yang menyatakan praktik penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dianggap telah mengerdilkan organisasi partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif, membuat daftar nomor urut calon legislatif sekaligus menentukan siapa calon legislatif yang layak terpilih dalam pemilu. Anggapan para Pemohon tersebut kurang tepat karena dalam proporsional tertutup maupun terbuka, tetaplah partai politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Bedanya dalam sistem proporsional tertutup, calon legislatif tidak dicantumkan dalam surat suara, sedangkan sistem proporsional terbuka menuntut tanda gambar partai politik dan nama-nama calon legislatif pada surat suara. Pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan agar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan dan pencapaian visi misi kepada rakyatnya, pada rakyat memilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan pada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang tergabung sebagai anggota partai politik, maupun masyarakat yang tidak tergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Terlebih, sepanjang penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka yang telah diberlakukan 3 kali Pemilu 2009, 2014, dan 2019 telah terbukti 560 dengan baik, dan demokrasi, tidak ada huru-hara dan terkendali dengan baik dan sukses dalam proses penyelenggaraan pemilu tersebut. Sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakil yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat mengontrol orang yang dipilihnya. Petitum para Pemohon justru mereduksi pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilannya yang hendak untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan aspirasinya. Dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equlity and opportunity before the law), setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini berlaku di Indonesia, justru akan mendorong calon anggota legislatif untuk bersetia kepada dua aktor utama dalam proses penyelenggaraan pemilu, yaitu partai politik sebagai otoritas yang akan mencalonkan seorang calon anggota legislatif. Kemudian yang kedua, pemilih sebagai aktor utama yang akan menentukan apakah seorang calon anggota legislatif dapat dipilih atau tidak. Sebaliknya, kami berpandangan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup berpeluang menghidupkan oligarki dalam tubuh partai politik. Bagi partai politik yang mempunyai tradisi komando yang kuat dan otoriter, serta berbasis dinasti, sistem pemilu proposal tertutup ini lebih disukai. Tertutupnya kompetisi antarsesama kader juga melahirkan para politisi yang lebih mengakar ke atas daripada ke bawah. Maka kami khawatir, sistem proporsional tertutup juga dimanfaatkan oleh kader partai politik yang berjiwa oportunis, elitis, dan tidak mampu mengakomodir aspirasi rakyat dan tidak mampu berkomunikasi baik dengan rakyat. Sistem proporsional tertutup, masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam memilih caleg karena hanya memilih gambar partai. Selain itu, sistem proporsional tertutup membatasi pemilih untuk memilih partai politik secara keseluruhan, sehingga kandidat legislatif ditentukan oleh perolehan suara partai. Mekanisme ini berdampak pada turunnya tingkat partisipasi pemilih dikarenakan tidak adanya calon legislatif yang dikenal dan dapat dipilih dalam surat suara. Pun demikian pemilu proporsional tertutup melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional sebagaimana Pasal 25 huruf b, International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mana Indonesia sudah 561 turut juga meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika diberlakukan sistem pemilu tertutup seperti ini, maka hak setiap warga untuk dipilih dalam pemilu secara langsung akan ditiadakan karena tidak langsung karena yang dipilih adalah partai, partailah yang akan memilih langsung. Pihak Terkait sependapat dengan keterangan dari Pemerintah mengenai alasan sosiologis perlu dipertahankannya sistem proporsional terbuka. Oleh karena sudah dan sedang berjalannya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka perubahan yang bersifat mendasar berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik, baik di partai, para calon anggota legislative, maupun di tengah masyarakat. DPR RI pun selaku pembentuk undang-undang dan pihak yang memiliki kewenangan untuk hal ini sudah menyatakan keputusannya untuk memilih proporsional terbuka dalam rapat paripurna tingkat kedua, artinya pemilih bisa memilih langsung calonnya sebagaimana pemilu terakhir ini. Hal ini dapat dilihat dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI tentang Pembicaraan Tingkat II RUU Pemilu tertanggal 20 Juli 2017, tepatnya pada halaman ke 44. Dikatakan dari opsi yang begitu banyak yang akan di-voting, akhirnya bangkrut pada dua opsi saja, dimana kedua opsi tersebut sama-sama memiliki sistem proporsional terbuka, yang berbeda hanya fitur-fitur lainnya seperti presidential threshold. Jadi, akhirnya devoting oleh DPR RI yang dua-duanya adalah proporsional terbuka, sehingga sebagai pemilih kewenangan untuk menentukan sistem pemilu sudah final dilakukan oleh DPR RI, kecuali DPR RI akan melakukan legislative review terkait hal ini. MK melalui putusannya juga telah mengamini pentingnya sistem proporsional terbuka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 sebagaimana telah disebutkan di atas. Tepatnya pada halaman 104 yang berbunyi, “Bahwa dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislative yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling 562 banyak.” Ini adalah pertimbangan sendiri dari Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks Putusan Mahkamah Nomor 22 dan 24 Tahun 2008 tersebut, Prof. Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa Mahkamah tidak menguji pilihan pembentuk undang-undang mengenai sistem pemilihan umum, melainkan memilih apakah pilihan tersebut adil atau tidak? Artinya, sistem apapun yang dipilih oleh pembentuk undangundang tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak membatasi pilihan sistem pemilu. Hal yang dibatasi oleh konstitusi adalah apakah sistem pilihan pembentuk undang-undang tersebut adil atau tidak bagi semua pihak. Selain itu, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah proporsional terbuka. Di dalam halaman 825 risalah Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, fraksi PDIP pada Rapat Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada kala itu, yang disampaikan oleh wakilnya Aberson Marley Sihaloho menyatakan bahwa bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam membentuk kekuasaan legislatif adalah dengan rakyat memilih orang, bukan parpol sebagai wakilnya. Ada juga pendapat original intent dari Gregorius Seto Harianto dari fraksi PKB di halaman 810 dokumen yang sama yang menyatakan, “Di situlah kalau menurut kami, yaitu fungsi hakiki dari seorang Anggota DPR. Oleh karena dia dipilih oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu. Jadi, dia adalah pelaksana kedaulatan rakyat.” Secara gramatikal pun penulisan Dewan Perwakilan Rakyat sepatutnya dimaknai dewan yang mewakili rakyat, karena dewan perwakilan si rakyat. Artinya dipilih dan diwakilinya. Karena jika dipilih dan diutus oleh partai politik, maka mungkin secara gramatikal janganjangan lebih tepat Dewan Utusan Partai atau DUP, bukan DPR. Atau juga setidaknya Utusan Perwakilan Partai (UPP), bukan DPR. Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB saat proses amandemen UUD 1945 yang juga adalah Mantan Ketua MK pada halaman 187 dan 188 dalam dokumen yang sama mengatakan, “Jadi, bukan istilah utusan, tetapi istilah wakil, karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Sama halnya dengan wakil Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, bukan utusan.” Oleh sebab itu, Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, tidak secara detail dan tidak ada studi empiris atau evaluasi dari penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka yang detail begitu untuk kemudian bisa menjelaskan dilakukannya sistem pergantian pemilu. Bahwa perubahan sistem 563 pemilu mesti dilakukan dengan didahului oleh kajian yang mendalam, melakukan simulasi yang berulang, menghitung dampak perubahan sistem pemilu kepada pemilih, kepada penyelenggara, termasuk kepada partai politik itu sendiri. Menurut Pihak Terkait, pembahasan dan melihat kemungkinan perubahan sistem pemilu mestilah dilakukan dalam proses perubahan undang- undang atas evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum yang mesti melibatkan sebanyak mungkin pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan perubahan sistem pemilu. Terlebih dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024, tahapan pemilu sudah berjalan sangat jauh dan sudah terdapat partai politik calon peserta pemilu. Apalagi, partai politik peserta pemilu telah memasukkan daftar calon anggota legislatif yang akan dicalonkan untuk Pemilu 2024. Sebagai penutup, terdapat hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada tanggal 6 Maret 2023 tentang partisipasi masyarakat terhadap keberlakuan sistem pemilu saat ini. Hasilnya menunjukkan 78% responden lebih ingin memilih calon anggota legislatif secara langsung seperti yang dipraktikkan pada sistem pemilu proporsional terbuka. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: A. Dalam Eksepsi 1) Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2) Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. B. Dalam Pokok Permohonan 1) Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequeo et bono). [2.35] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Hermawi Taslim dan Pihak Terkait Wibi Andrino yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. I. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa PIHAK TERKAIT pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil 564 eksepsi dan Keterangan Pihak Tekait tertanggal 26 Januari 2023, dan menolak dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON kecuali dalam hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT.; 2. Bahwa dalil eksepsi Pihak Terkait termuat secara jelas dan lengkap pada Keterangan Pihak Terkait, yang pokoknya menyatakan: KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON DALAM PERKARA A QUO (Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing). II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa seluruh dalil dalam Keterangan Pihak Terkait tertanggal 26 Januari 2023 berlaku secara mutatis mutandis merupakan bagian daripada Kesimpulan ini.; 2. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah sampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait tertanggal 26 Januari 2023; 3. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan, kecuali terhadap hal-hal secara tegas yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.; III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN 1. Bahwa untuk membantah dan atau menangkis dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, serta mempertahankan dalil-dalil Pihak Terkait, Pihak Terkait telah mengajukan Ahli yang bernama Sdr. I Gusti Putu Artha, yang pada pokok-pokok telah menerangkan hal-hal penting menurut hukum, antara lain sebagai berikut: 1) Substansi pemilu adalah pelaksanaan atas kedaulatan penuh di tangan rakyat, sementara institusi sistem Pemilu dan partai politik adalah memiliki derajat praksis untuk mengimplementasikan kedaulatan itu. stigma deparpolisasi tidak menemukan dasarnya karena sejak proses pencalonan hingga berakhir masa jabatannya seorang anggota dewan tetap terikat pada partai politik kendatipun dipilih dengan sistem proporsional terbuka. 2) Substansi putusan Nomor 22-24/VI-PUU/2008 bukan mengubah sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka, namun UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2009 merupakan sistem proposional terbuka namun 565 inkonsten dalam implementasi subsistemnya, sehingga MK mempertegas konsistensi implementasi subsistemnya agar selaras dengan sistem proporsional terbuka yang menjadi pilihan pembuat UU. 3) Sistem proporsional terbuka telah menghadirkan wajah Indonesia yang berbhineka tunggal ika di ruang parlemen pusat dan lokal dengan menunjukkan implementasi filosofisnya bahwa: wajah parlemen pusat dan lokal adalah representasi dari keterwakilan beragam kelompok kepentingan politik, agama, sosial budaya dan ekonomi secara proporsional --- sesuatu yang amat mustahil terjadi jika sistem proporsional tertutup, terutama di DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota. 4) Aspek kedekatan hubungan pemilih dengan para wakil rakyat dan kepastian jenjang karier politik. Sistem proporsional telah merangsang mekarnya kepemimpinan dan jenjang karier kepemimpinan lokal. Fakta kedekatan hubungan pemilih dengan para wakil rakyat dan kepastian jenjang karier politik sebagai dampak sistem proporsional terbuka juga membantah isu deparpolisasi fungsi parpol juga efektif sejak penjaringan, seleksi, pendidikan, penetapan calon, bahkan selama mereka lima tahun jadi wakil rakyat. Parpol juga senjata pamungkas mencabut kartu tanda anggota apabila ada wakil rakyat yang keluar dari garis partai. Tandanya fungsi parpol berjalan efektif kendati sistem proporsional terbuka. 5) Politik anggaran DPR di semua tingkatan yang dipilih dengan sistem tertutup cenderung kurang menceminkan kebutuhan nyata konstituen pemilihnya. Secara personal, para wakil rakyat tidak berkepentingan langsung untuk mengalokasikan anggaran bagi penyelesaian persoalan-persoalan rakyat di daerah pemilihannya. Partai politiknyalah yang memiliki kepentingan langsung. Sebaliknya, sistem proporsional terbuka akan memaksa para wakil rakyat tidak memberi harapan palsu kepada pemilihnya. Jika diberi harapan palsu maka ia akan dihukum lima tahun kemudian. 6) Aspek dampak teknis penyelenggaraan Pemilu terutama tahapan 566 pencalonan dan persiapan logistik Pemilu surat suara. Saat Pemilu tahun 2009, ketika putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, rentang waktunya relatif sama, namun dampaknya tak terasa karena tak perlu ada perubahan komposisi nomor urut. Toh yang terpilih adalah peraih suara terbanyak. Berbeda dengan saat ini, waktu pembacaan putusan akan mempengaruhi teknis penyelenggaraan pencalonan di internal partai politik dan KPU. Apabila waktu putusan dibacakan saat masa perbaikan berkas pencalonan dan putusan adalah mengabulkan permohonan pemohon yang bermakna potensial sistem proporsional tertutup atau hybrid, lalu harus dilaksanakan pada Pemilu 2024, maka potensi bongkar pasang daftar calon akan sangat mungkin terjadi. Calon-calon yang merasa memiliki basis masa kuat dan tak masalah di nomor urut bawah, potensial akan mengundurkan diri massal. 7) Mendorong, KPU ---sebagaimana dilakukan untuk pendafaran calon – berani membuat terobosan teknis dan hukum soal rekapitulasi berbasis teknologi digital ini, sebagai dokumen resmi yang akan diplenokan secara berjenjang. Pemanfaatan teknologi digital dalam rekapitulasi suara di semua jenjang akan jauh mampu mencegah terjadinya potensi kesalahan dan kecurangan Pemilu baik karena faktor teknis dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara di level bawah. 8) Soal keterwakilan gender sistem proporsional terbuka sangat memihak politisi perempuan. IV. KESIMPULAN HASIL PERSIDANGAN Bahwa setelah mempelajari dan mencermati sebagaimana kesesuaian dalam Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait serta Pembuktian dari para Pihak, baik itu dari pihak Pemohon maupun pihak Terkait. Perkenankan kami menarik Kesimpulan yang berlandaskan pada tinjauan yuridis, berdasarkan hasil persidangan dalam perkara a quo, yang sebagaimana telah terungkap fakta- fakta hukum di dalam persidangan, antara lain sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai bisa atau tidaknya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang berbeda 567 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. 2) Bahwa terdapat perbedaan antara Permohonan PUU a quo pada tahun 2008 dengan pada tahun 2023 ini, yakni dalam kedudukan hukum (legal standing) Pemohon: a. Pemohon dalam Permohonan Putusan MK Nomor 22-24/PUU- VI/2008 merupakan orang yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota dewan untuk tahun 2009 sehingga memiliki potensi kerugian konstitusional dan kedudukan hukum, sedangkan Pemohon dalam Permohonan a quo tidak mendaftarkan diri sebagai calon anggota dewan untuk tahun 2024 maka tidak memiliki potensi kerugian konstitusional dan kedudukan hukum.; b. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara sehingga merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal a quo karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitik beratkan pada aspek popularitas dan modal adalah hal yang tidak beralasan karena sistem proposional terbuka setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama.; c. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara dirugikan hak konstitusionalitasnya terhadap berlakunya ketentuan a quo karena sistem pemilu proporsional terbuka membuat pemilu Indonesia berbiaya tinggi adalah hal yang tidak beralasan karena besaran biaya dari pemilu merupakan konsekuensi dari pemilihan umum demi kedaulatan rakyat, baik menggunakan proporsional terbuka maupun tertutup.; d. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara dirugikan hak konstitusionalitasnya karena melihat hilangnya peranan partai politik adalah hal yang tidak beralasan karena pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan 568 Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tidak akan hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing.; 3) Bahwa Pihak Terkait yang sebagaimana telah mengajukan Ahli Sdr. I Gusti Putu Artha berdasarkan keterangan-keterangan sesuai keahliannya, dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut: a. Sistem proporsional terbuka dan tertutup sama-sama konsitusional namun sistem proporsional terbuka memiliki bobot yang lebih tinggi. b. Secara teknis penyelenggaraan, perubahan sistem pemilu yang harus diadopsi pada Pemilu 2024 saat ini potensial akan memunculkan gejolak politik di internal partai politik dan gangguan teknis verifikasi administrasi pencalonan dan pengadaan logistik oleh KPU. c. Sistem proporsional terbuka terbukti membangun tatanan proses kaderisasi politik yang mendorong lahirnya pemimpin lokal yang memiliki hubungan yang amat dekat dengan rakyat dan kemampuan melayani aspirasi rakyat, politik anggaran yang memihak rakyat, sekaligus sistem ini amat memihak politisi perempuan. d. Kedua sistem (terbuka dan tertutup) memiliki ekses munculnya politik uang dan biaya kampanye yang mahal apabila regulasi tidak mengatur secara ketat dan penegakan hukum tak dijalankan secara tegas. V. PENUTUP Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Pihak Terkait kemukakan di atas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan PUU a quo, berkenan untuk mengabulkan permohonan Pihak Terkait dalam permohonan PUU a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: 569 MENGADILI: DALAM EKSEPSI: Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.36] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait PKS yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. I. TERDAPAT PERBEDAAN TANDA TANGAN PADA PERMOHONAN PEMOHON DENGAN PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa dengan mencermati Dokumen Permohonan Perkara No. 114/PUU- XX/2022 tertanggal 1 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 November 2022, serta mencermati Dokumen Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal yang sama, khususnya pada dokumen halaman terakhir atau halaman pembubuhan tanda tangan, Pihak Terkait menemukan adanya goresan tanda tangan yang tampak jelas berbeda tarikan garisnya di antara Permohonan awal dengan Perbaikan Permohonan. 2. Bahwa Perbedaan tersebut terdapat pada goresan tanda tangan Kuasa Hukum atas nama Iwan Maftukhan, S.H., dan Aditya Setiawan, S.H., M.H. 3. Bahwa tentang otentifikasi tanda tangan merupakan hal prinsip yang demi menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi dan menghormati keluhuran Lembaga peradilan ini, sebagaimana preseden sebelumnya dalam pengajuan permohonan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, di antaranya: i. Dalam Uji Materiil UU IKN Register Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022; 570 ii. Uji Materiil UU Minerba Register Perkara Nomor 80/PUU-XVIII/2020; dan iii. Dalam permohonan uji materi UU Polri dan UU LLAJ tahun 2015. Atas dasar alasan sebagaimana uraian di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki cacat formil, maka sepatutnya secara ex officio Mahkamah meminta Pemohon mencabut permohonannya sebagaimana Mahkamah telah meminta Pemohon pada perkara Uji Materi UU Ibu kota Negara pada Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022, atau setidak-tidaknya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) II. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING Bahwa, berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”, sehingga yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian UU a quo adalah Partai Politik sebagai pemegang Hak Eksklusif dari Pasal 22E ayat (3). Hal ini karena Partai Politik yang mengalami dampak secara langsung dengan perubahan sistem pemilihan baik itu proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di hadapan Mahkamah maka tidak terbantahkan bahwa para Pemohon bukan mewakili Partai Politik, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Kedudukan Hukum Pemohon Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya sebagai warga negara yang pernah aktif dalam aktivitas kepartaian yang partainya dinyatakan tidak dapat ikut dalam pemilihan umum. Sedangkan Pemohon III menyatakan dirinya sebagai warga negara biasa yang aktif di dunia Pendidikan. Oleh karena Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan pengujian konstitusionalitas norma a quo sebagai perseorangan dan bukan sebagai Partai Politik yang mengalami dampak secara langsung, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Begitu juga, Pemohon IV baru BERMAKSUD mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR dan DPRD (vide Perbaikan Permohonan angka 4 halaman 5). Oleh karena Pemohon IV mengajukan pengujian konstitusionalitas norma a quo 571 sebagai perseorangan dan bukan sebagai Partai Politik yang mengalami dampak secara langsung, maka Pemohon IV juga tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Sedangkan, Pemohon V hanya menyatakan dirinya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tingkat cabang Kabupaten Banyuwangi. Begitu juga Pemohon VI yang mengaku dirinya sebagai Anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan tidak mendapat mandat mewakili partainya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena Pemohon V dan VI tidak bertindak sebagai wakil Partai Politik untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas norma a quo, maka Pemohon V dan VI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Sedangkan, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU- VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2014 yang pada intinya tidak menerima legal standing anggota partai yang partainya turut membahas dan menyetujui norma a quo yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya. Sedangkan berdasarkan Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu tertanggal 30 November 2016, partai Pemohon V, yaitu PDIP dan Pemohon VI, yaitu NASDEM ikut membahas dan menyetujui UU Pemilihan Umum. Artinya kedua Partai tersebut turut menjadi Partai yang menyetujui diberlakukannya Pemilihan Umum dengan sistem Proporsional Terbuka. Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa, para Pemohon tidak terhalangi untuk dipilih sebagai Anggota DPR atau DPRD. Sepenuhnya penentuan sebagai calon Anggota DPR atau DPRD adalah kewenangan Partai Politik, untuk kemudian dipilih secara langsung oleh pemilih dalam Pemilihan Umum, dan para Pemohon tidak menyebutkan kewenangan konstitusional apa yang dimilikinya. Para Pemohon tidak memiliki kewenangan secara konstitusional. Para Pemohon tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya 572 bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, serta Pemohon V tidak memiliki kerugian karena tidak pernah mencalonkan diri sebagai Anggota DPR/D dari partai manapun. Adapun Pemohon IV dan V menyatakan hanya BERMAKSUD akan menjadi Calon Anggota DPR/D, hal ini tidak dapat diartikan Pemohon IV dan Pemohon V telah menjadi calon Anggota DPR/D yang telah ditetapkan dari partai politik peserta pemilu dan/atau Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan, Pemohon VI yang menyatakan dirinya adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem dan beralasan gagal karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk meningkatkan popularitas dan membiayai proses pemilihan. Alasan Pemohon VI ini hanya didasarkan pada asumsi belaka karena tidak dapat dibuktikan di hadapan persidangan Mahkamah. Tidak adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian spesifik dan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causalverband) secara jelas baik anggapan kerugian potensial maupun faktual dengan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan oleh para Pemohon. Hal ini menunjukkan tidak ada relevansi antara anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dengan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang diuraikan Pemohon. Tidak adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo maka dikabulkan atau tidaknya permohonan para Pemohon oleh Mahkamah tidak akan berimplikasi apapun terhadap para Pemohon. 573 III. DALAM POKOK PERKARA PIHAK TERKAIT memilih untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka 1. Bahwa, sistem proporsional terbuka bukan hanya mengacu pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan semua alasan dan argumentasinya, akan tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat luas yang mendukung diterapkannya sistem proporsional terbuka dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup; 2. Bahwa sistem proporsional terbuka adalah memberikan opsi agar warga negara dapat memilih secara langsung sekaligus mengawasi anggota DPR atau DPRD yang akan mewakilinya. Apabila pilihannya dinilai tidak sesuai lagi dengan aspirasinya maka pemilih dapat mengubah pilihannya pada pemilu berikutnya; 3. Sistem proporsional terbuka dapat membuat calon anggota legislatif bersaing dengan sehat. Calon anggota legislatif yang popular dan memiliki elektabilitas yang baik di tengah masyarakat dapat mendekatkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pascapemilu dan memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat; 4. Tentang recall maka pada sistem proporsional terbuka, implikasi dari recall adalah pemilih sudah mengetahui siapa pengganti setelahnya, yaitu calon anggota legislatif dengan suara terbanyak di bawahnya. Sedangkan pada sistem proporsional tertutup, pengganti anggota legislatif yang di-recall merupakan kewenangan yang dimiliki partai politik, akan tetapi pemilih tidak mengetahui siapa penggantinya. Hal ini terjadi karena Hak Recall sendiri tidak lepas dari eksistensi partai politik; 5. Bahwa, salah satu sistem yang dapat memberikan kebaikan bagi rakyat untuk lebih berdaulat dalam menentukan pilihan dan percaya pada pilihannya sendiri adalah sistem proporsional terbuka. Hal ini karena sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat lebih detail dalam menelah orang per orang sebelum menentukan pilihannya. Artinya, pemilih di sini tidak hanya sekadar memilih sebuah partai yang bisa jadi akan dipenuhi oleh sederet nama-nama orang yang asing di mata para pemilih. 6. Bahwa, terkait dengan tingkat keterwakilan, pada sistem proporsional tertutup khususnya terkait dengan masalah tingkat keterwakilan adalah kurang 574 menjamin terbangunnya kedekatan antara calon anggota legislatif dengan konstituennya. Sistem ini kurang menjamin konstituen untuk mengetahui latar belakang dan kapabilitas calon anggota legislatif yang akan mewakili mereka. Dan berpotensi terjadinya situasi membeli kucing dalam karung bagi pemilih. Di sisi lain, para calon anggota legislatif pun bisa jadi tidak terlalu memahami konstituen ataupun kondisi wilayah yang diwakilinya mengingat terbatasnya intensitas hubungan mereka dengan para pemilih. Dengan kata lain, hakikat saling mengenal dan membangun sebuah kontrak sosial antar rakyat dan wakil rakyat akan kurang terbangun kokoh dalam sistem proporsional tertutup. Padahal, kedekatan itu adalah syarat utama dari terlaksananya hakikat perwakilan rakyat yang merupakan soko guru dari demokrasi dan esensi adanya pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, dalam sistem proporsional tertutup, maka perwakilan rakyat menjadi ambigu karena bisa jadi calon anggota legislatif lebih mewakili kepentingan partai ketimbang konstituennya. Sementara di sisi lain, sistem proporsional terbuka memberikan peluang yang besar bagi rakyat untuk mengetahui siapa yang akan jadi calon wakilnya karena wakil rakyat akan didorong atau bahkan dipaksa untuk lebih intens lagi untuk membangun hubungan dengan rakyat yang diwakilinya. Situasi seperti ini juga akan menjadi peluang tetap terpeliharanya political identification atau political idea. Hal ini mengingat bahwa basis terciptanya political identification adalah terbangunnya komunikasi antara rakyat dengan partai yang intens membumi dan relevan dengan idealisme kepentingan rakyat. 7. Bahwa sistem proporsional terbuka memberikan peluang kader-kader partai politik untuk tetap memiliki daya tawar atau bargaining position yang baik dari kecenderungan pemaksaan elit atau pimpinan partai. Dengan keberhasilan seorang kader membangun hubungan baik dengan konstituennya, maka dia memiliki daya tawar untuk tidak mudah disingkirkan dari daerah pemilihannya. Pergantian begitu saja seseorang dalam sebuah daerah pemilihan apalagi dengan kader yang jauh tidak dikenal masyarakat akan membawa risiko menurunnya jumlah dukungan dan akhirnya kursi partai di daerah pemilihan itu. Oleh sebab itu, dalam situasi ini kader tetap dapat bersikap kritis demi kebaikan partai tanpa khawatir akan tersingkir dari daerah pemilihan atau posisi jabatannya di partai. Dalam situasi ini pula, peluang terciptanya 575 demokrasi internal partai menjadi lebih terbuka mengingat kekuasaan pimpinan terimbangi oleh kapabilitas kader dalam membangun basis dukungan bagi partai dan dirinya. Kader yang bekerja keras dengan sendirinya akan memiliki daya tawar yang kuat untuk dapat mempertahankan posisi politiknya bahkan dapat pula memberikan masukan dengan lebih leluasa kepada partainya tanpa terlalu khawatir akan disingkirkan. Dalam sistem proporsional terbuka, kader-kader politik dan para calon anggota legislatif benar-benar didorong untuk membangun hubungan erat dengan para pemilih. Dorongan ini juga membangun untuk menciptakan sebuah secara teori disebut sebagai reifikasi politik atau daya ingat masyarakat terhadap politisi atau partai politik di wilayahnya. 8. Bahwa, sistem proporsional terbuka ini merupakan perbaikan dari sistem pemilu proporsional tertutup setelah melalui proses yang panjang. Pada sistem proporsional tertutup (pemilu tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 1999) masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam memilih calon legislatif (calon anggota legislatif), karena hanya memilih gambar partai. Sistem proporsional tertutup membatasi pemilih untuk memilih partai politik secara keseluruhan, sehingga kandidat legislatif ditentukan oleh perolehan suara partai. Mekanisme ini berdampak pada turunnya tingkat partisipasi dikarenakan tidak adanya calon legislatif (calon anggota legislatif) yang dikenal dan dapat dipilih dalam surat suara. Sebaliknya dengan sistem proporsional terbuka, pelaksanaan pemilu sejak pemilu tahun 2004 sampai saat ini partisipasi masyarakat justru terus meningkat; 9. Bahwa sistem proporsional terbuka perlu tetap dipertahankan sebagai suatu opsi agar warga negara dapat memilih secara langsung sekaligus mengawasi anggota DPR atau DPRD yang akan mewakilinya. Apabila pilihannya dinilai tidak sesuai lagi dengan aspirasinya maka pemilih dapat mengubah pilihannya pada pemilu berikutnya. Oleh karena itu, PIHAK TERKAIT sependapat dengan Keterangan dari Pemerintah yang menyebutkan bahwa, sistem proporsional terbuka adalah salah satu sistem yang dapat memberikan kebaikan bagi rakyat untuk lebih berdaulat dalam menentukan pilihan dan percaya pada pilihannya sendiri. Hal ini karena sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat lebih detail dalam menelah orang per orang sebelum menentukan pilihannya. Artinya, pemilih di sini tidak hanya sekadar memilih 576 sebuah partai yang bisa jadi akan dipenuhi oleh sederet nama-nama orang yang asing di mata para pemilih. 10. Hal senada juga dikemukakan oleh Ahli Prof. Firman Noor, M.A. dalam keterangannya yang menerangkan bahwa salah satu sistem yang dapat memberikan kebaikan bagi rakyat untuk lebih berdaulat dalam menentukan pilihan dan percaya pada pilihannya sendiri adalah sistem proporsional terbuka. Hal ini karena sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat lebih detail dalam menelah orang per orang sebelum menentukan pilihannya. Artinya, pemilih di sini tidak hanya sekadar memilih sebuah partai yang bisa jadi akan dipenuhi oleh sederet nama-nama orang yang asing di mata para pemilih. 11. Bahwa dalam konteks politik Indonesia, pelaksanaan sistem proporsional tertutup tidak menyelesaikan masalah politik uang. Masalah politik uang disebabkan oleh masalah yang sifatnya lebih struktural. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos partai politik. Partai yang kelak berwenang menentukan anggota dewan yang berhak duduk di parlemen mewakili suatu daerah pemilihan. Politik uang dalam pelaksanaan pemilu lebih struktural sifatnya, Terkait dengan sistem rekrutmen partai yang otokratik dan melanggengkan dinasti. Selain itu sistem proporsional tertutup berpotensi melahirkan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh elit partai. Oleh karena itu, anggapan bahwa sistem proporsional tertutup bisa menekan politik uang adalah argumen yang tidak berdasar dan dapat terjadi sistem proporsional tertutup justru membuka peluang politik uang pada pengurus partai; 12. Bahwa salah satu sangkaan yang kerap disampaikan kepada sistem proporsional terbuka adalah menyuburkan money politics. Namun demikian, money politics dalam makna yang luas ataupun sempit sudah terjadi di masa Orde Baru yang menggunakan sistem proporsional tertutup dan pemilu di tahun 1999-2004 yang belum seutuhnya menggunakan sistem proporsional terbuka juga sudah terjadi. Menurut Tjahjo Kumolo, “Money politics sudah menjadi budaya dalam kehidupan politik di Indonesia yang terjadi mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilu.” 13. Menurut Ahli Prof. Firman Noor, M.A., Sistem proporsional tertutup tetap membuka peluang money politics dari dua level. 577 Level pertama, Terkait dengan transaksi yang dilakukan antara kandidat calon anggota legislatif dengan pimpinan partai. Menurut catatan Institute of Research and Empowerment, dalam hal relasi antara partai politik dan calon anggota legislatif, money politics umumnya paling nyata dijumpai pada proses kandidasi, rekrutmen, dan seleksi calon anggota legislatif dalam bentuk uang mahar dan/atau sebagai sumbangan kepada partai. dalam situasi ini, proses pencalonan di internal parpol bisa sangat mahal, khususnya untuk nomor urut 1 hingga 3 dalam daftar surat suara. Level kedua, money politics bisa terjadi melalui suruhan oknum partai melakukan money politics di suatu wilayah untuk mempengaruhi masyarakat di wilayah tersebut untuk memilih partainya. Sudah menjadi rahasia umum menjelang pemungutan suara kerap didapati pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi pilihan masyarakat dengan memberikan uang atau hal lain. Mereka yang ada di dalam nomor urut jadi bisa saja tergoda untuk melakukan money politics untuk memuluskan keterpilihannya. 14. Bahwa agar partai politik berfungsi dengan kuat, usaha yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui penguatan kelembagaan partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. Dalam konteks tersebut, maka diperlukan upaya penguatan platform partai, kaderisasi, rekrutmen politik, dan menciptakan kohesivitas internal partai, merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh partai-partai politik. Apabila faktor-faktor tersebut (platform, kaderisasi, rekrutmen, dan kohesivitas internal) begitu kuat dan kokoh pada diri partai politik, maka pada gilirannya akan membentuk partai politik yang kuat dan tangguh pula. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka tidak berpengaruh terhadap pelemahan pelembagaan partai politik. 15. Bahwa dalam sistem proporsional terbuka, kader-kader politik dan para calon anggota legislatif benar-benar didorong untuk membangun hubungan erat dengan para pemilih. Dorongan ini juga membangun untuk menciptakan sebuah secara teori disebut sebagai reifikasi politik atau daya ingat masyarakat terhadap politisi atau partai politik di wilayahnya. Dalam teori pelembagaan politik yang dikembangkan oleh Randall dan Svasand menyebutkan bahwa semakin tinggi reifikasi itu akan semakin tinggi daya ingat, maka kualitas pelembagaan sebuah partai itu semakin tinggi. Dengan 578 kata lain, jika kita kaitkan dengan pelembagaan partai, maka sistem proporsional terbuka sekali lagi mendorong terciptanya penguatan pelembagaan partai. 16. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditafsirkan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan kewenangan konstitusional kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan umum sebagai suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy); 17. Bahwa dinamika tentang mekanisme dan tata cara pemilihan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia silih berganti. Pembentuk undang-undang memang pernah menerapkan sistem proporsional tertutup (1955-1999), namun kemudian berubah dengan menggunakan sistem proporsional terbuka (2004-saat ini). Hal ini menguatkan bahwa penentuan mekanisme dan tata cara pemilihan adalah kewenangan pembentuk undang-undang sebagai suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy); 18. Sejalan dengan keterangan di atas, Ahli Titi Angraini, S.H., M.H. memberikan keterangannya sebagai berikut: “Sikap MK soal konstitusionalitas penjadwalan pemilu sebagai suatu politik hukum terbuka atau kebijakan hukum terbuka pembentuk undang- undang tersebut, lantas kembali ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XIX/2021. Selanjutnya, bila kita kembali merujuk preseden putusan-putusan MK termutakhir, maka mayoritas MK menempatkan pengujian atas berbagai variabel sistem pemilu sebagai suatu kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang (open legal policy). Hal itu bisa ditelusuri melalui putusan MK atas pengujian ketentuan ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) pada Perkara Nomor 16 Tahun 2007 dan Perkara Nomor 52 Tahun 2012. Serta tentu saja, yang paling fenomenal putusan MK atas perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang sudah puluhan kali diuji konstitusionalitasnya, namun MK bergeming. Sikap MK tegas, ambang batas pencalonan presiden adalah open legal policy.” 19. Demikian juga Keterangan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, yang menerangkan sebagai berikut: “Saya selalu mengatakan bahwa open legal policy ini sesuatu yang seharusnya diberikan kepada pembentuk undang-undang, jangan diganggu karena mengganggunya itu bisa berbahaya. Walaupun pada saat yang sama, memang saya juga mengakui bahwa jangan sepenuhnya diberikan sebagai open legal policy harus ada 579 kontrolnya. Saya kira kalau kita bicara soal kontrol, ada banyak sekali putusan MK yang pernah diriset oleh salah seorang peneliti di Mahkamah Konstitusi sendiri, Mardian Wibowo, itu yang menjelaskan parameter atau konsepsi yang dibangun oleh MK sendiri ketika membangun bagaimana cara berhadapan dengan open legal policy, mulai dari definisi, mulai syarat sebuah norma bisa dinilai secara open legal policy, itu dia tuliskan semua. Tetapi yang menarik, yang ingin saya sampaikan adalah kapan open legal policy itu dianggap sebagai syarat konstitusionalitas norma? Saya kira satu, di situ disebutkan, ya, dalam riset itu dengan membaca 30 lebih putusan MK yang bicara soal open legal policy sampai tahun 2019, dia mengatakan tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, bukan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak menegasikan prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak bertentangan dengan hak politik, tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tidak melampaui atau tidak menyalahgunakan kewenangan. Saya kira dari huruf a sampai k, dari sekitar 11 hal yang digariskan oleh MK dari berbagai putusan, saya kira proporsional terbuka tidak mencederai apa pun dari situ. Jadi, dia adalah open legal policy yang memiliki derajat konstitusionalitas sebenarnya. 20. Bahwa Para Pemohon mendalilkan banyaknya suara tidak sah akibat pemilih kebingungan dalam melakukan pencoblosan dan pelaksanaan masa kampanye pemandangan lingkungan menjadi semrawut adalah tidak relevan dengan adanya kerugian secara inkonstitusionalitas. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, PIHAK TERKAIT memilih untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka bukan hanya mengacu pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan semua alasan dan argumentasinya, akan tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat luas yang mendukung diterapkannya sistem proporsional terbuka dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. PETITUM Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan PIHAK TERKAIT Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di atas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. menerima keterangan PIHAK TERKAIT; dan 2. menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 580 [2.37] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait PSI, Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK TERKAIT 1. Para Pihak Terkait telah mengajukan permohonan ke MKRI dalam surat nomor 002/DPP-LBHPSI/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang telah diperbaiki dalam surat nomor 015/DPP-LBHPSI/2023 tanggal 22 Februari 2023, untuk menjadi pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara PUU 114/2022. 2. Kedudukan hukum Pihak Terkait I sebagai badan hukum publik dibuktikan dengan akta pendirian dan pengesahannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) (Bukti PT-01), Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) terakhir beserta persetujuan Menkumham (Bukti PT-02a dan PT-02b), dan susunan terakhir pengurusnya beserta pengesahannya dari Menkumham (Bukti PT-03a dan PT-03b), dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan MKRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “Peraturan MKRI 2/2021”) (Bukti PT-10). 3. Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV memiliki kedudukan hukum sebagai perorangan berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki kepentingan yang sama dan saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta (Bukti PT-04), dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan MKRI 2/2021 (Bukti PT-10). 4. Para Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung karena hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan dalam Perkara PUU 114/2022, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) Peraturan MKRI 2/2021, sebagai berikut: a. Pihak Terkait I memiliki visi dan tujuan partai untuk membangun Indonesia yang merakyat dan berkarakter kerakyatan berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 7 AD Pihak Terkait I (Bukti P-02a) yang berpotensi 581 merasakan kerugian aktual karena dengan adanya potensi diberlakukan sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup, maka nilai-nilai dan visi Partai Solidaritas Indonesia sebagaimana termuat dalam AD/ART Pihak Terkait I untuk menciptakan Indonesia yang berpusat pada rakyat akan terciderai bahkan hilang karena pemilu tidak terpusat kepada rakyat sebagai penentu, melainkan hanya kepada partai politik. b. Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV saat ini menjabat sebagai anggota DPRD dari Pihak Terkait I atau PSI (Bukti PT-04) telah berhasil terpilih dalam pemilu tahun 2019 serta telah mendaftarkan diri dalam proses seleksi internal pada Pihak Terkait I untuk menjadi calon legislatif (caleg) DPRD dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di pemilu tahun 2024, yang hak konstitusinya untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Bukti PT-05) akan terciderai dan dirugikan apabila pokok permohonan Perkara PUU 114/2022 dikabulkan di mana kesempatannya untuk terpilih sebagai bagian dari pemerintahan (anggota DPRD/DPR RI) tidak lagi sama karena akan sangat bergantung pada preferensi subyektif dan kehendak dari elite- elite partai politik pengusungnya. 5. Para Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai pihak terkait dalam perkara 114/2022 oleh MKRI berdasarkan surat MKRI nomor 3.114/PUU/PAN.MK/KPT/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Ketetapan Pihak Terkait Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. 6. Dengan demikian, Para Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum sebagai pihak terkait yang secara langsung hak dan kepentingan konstitusionalnya dirugikan apabila pokok permohonan Perkara PUU 114/2022 dikabulkan. II. PERKARA PUU 114/2022 SUDAH SEPATUTNYA DIPUTUS TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA ERROR IN OBJECTO 1. Para Pemohon dalam perkara a quo tidak menyertakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Perpu 1/2022”) (Bukti PT- 06). 582 2. Dengan disahkannya Perpu 1/2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023 maka Perpu 1/2022: a. Secara nyata mengubah substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) (Bukti PT-07) karena mengubah susunan sistem pemilu sebagaimana tercermin dalam huruf (b) bagian menimbangnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan kepastian hukum yang sangat segera tanpa mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024; b. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan UU Pemilu; sehingga objek permohonan perkara a quo berubah dan para Pemohon dalam Perkara PUU 114/2022 kehilangan objek permohonan. 3. Terbukti dalam Putusan MKRI Nomor 57/PUU-XVII/2019 (Bukti PT-13) tentang Pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), di mana Pemohon dalam perkara tersebut menguji UU KPK lama dan UU KPK baru. Dalam petitumnya, pasal yang diperkarakan adalah sebagian pasal dalam UU KPK baru, dan juga sebagian pasal dalam UU KPK lama yang tidak diubah maupun dicabut oleh UU KPK baru. Terhadap petitum yang memperkarakan pasal dalam UU KPK lama yang tidak diubah maupun dicabut oleh UU KPK baru, MKRI juga memutus Error in objecto dengan pertimbangan “...seharusnya dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebab, kedua undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.” 4. Oleh karenanya, sudah sepantasnya, sepatutnya, dan selayaknyalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus bahwa perkara a quo tidak dapat diterima karena error in objecto, di mana peraturan yang 583 diperkarakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan PUU 114 telah berubah, sehingga permohonan telah kehilangan objek. 5. sehingga Perpu tersebut merupakan bagian dari objek permohonan yang tidak dapat terpisahkan, sehingga jika ingin melakukan pengujian materiil pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) sudah sepantasnya Perpu 1/2022 juga dicantumkan sebagai objek permohonan. Namun selama masa sidang PUU 114, Pemohon tidak mencantumkan Perpu tersebut sebagai objek permohonan; padahal Perpu 1/2022 adalah peraturan perundang-undangan yang tidak terpisahkan dalam dengan UU Pemilu. Oleh karenanya, secara jelas peraturan tersebut telah mengubah substansi UU Pemilu (Bukti PT-07) namun tidak dijadikan objek permohonan oleh Pemohon, sehingga objek permohonan seharusnya tidak dapat diterima karena error in objecto. III. KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERKARA DALAM PERKARA A QUO A. UUD 1945 Tidak Memberikan Kewenangan Konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Mendesain dan/atau Menentukan Sistem Pemilihan Umum 1. Bahwa Pasal 22E ayat 6 UUD 1945 telah mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Hal ini menunjukan bahwa pengaturan sistem pemilu merupakan sebuah Open Legal Policy. Sebagaimana juga dijelaskan oleh ahli yang diajukan oleh Pemohon pada sidang perkara 114/PUU-XX/2022 tanggal 12 April 2023, Prof. Dr. Hafid Abas, bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan amanat UUD 1945. Dimana pada UUD 1945, amanat pemilu dilimpahkan kepada undang-undang. 2. Bahwa dalam Keterangan DPR RI dalam sidang perkara 114/PUU- XX/2022 pada tanggal 26 Januari 2023 (selanjutnya disebut “Persidangan 26 Januari 2023”), juga menyampaikan bahwa konstitusi telah memberikan kekuasaan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mekanisme dan tata cara pemilu sebagai salah satu kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) bagi pembentuk undang-undang. 584 3. Bahwa mayoritas perwakilan Fraksi DPR yang hadir dalam Persidangan 26 Januari 2023 tersebut tetap pada pelaksanaan sistem proporsional terbuka. Hal ini dibuktikan dengan Petitum dari DPR RI yang meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Para Pemohon. Oleh karena telah ditolaknya sistem proporsional tertutup oleh mayoritas pembentuk undang-undang, maka MKRI seharusnya tidak membuat putusan yang bertolak belakang dengan DPR sebagai pemilik kewenangan dalam membuat sebuah kebijakan hukum terbuka yang dalam hal ini adalah menentukan sistem pemilu. 4. Bahwa Titi Anggraini, S.H., M.H. selaku ahli pemilu pada sidang 15 mei 2023 juga menyatakan sistem pemilu sebagai kebijakan hukum open legal policy. Diperjelas lebih lanjut lagi dari penjelasan ahli Charles Simabura yang menyatakan bahwa dalam pemilihan model pemilu perlu memperhatikan partisipasi dalam perubahannya, waktu dan implikasi teknis pelaksanaannya sehingga perubahan sistem pemilu seharusnya melalui proses legislasi, yaitu wewenang dari DPR. Terbukti dalam Bukti PT-26 bahwa arahan legislasi dari DPR adalah untuk tidak mengubah substansi UU Pemilu, termasuk terkait pemberlakuan pasal sistem pemilu. 5. Bahwa ahli yang diajukan pihak terkait Perludem yaitu Dr Charles Simabura, S.H., M.H. dalam sidang keterangan ahli yang pada 9 Mei 2023 menyatakan bahwa “Dalam pemilihan model pemilu perlu memperhatikan partisipasi dalam perubahannya”. Hal ini justru bertentangan dengan cara yang dilakukan pemohon untuk merubah sistem pemilu melalui mekanisme pengujian undang-undang di MKRI. Apabila konsisten dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli yang para Pemohon ajukan, seharusnya perubahan sistem pemilu yang partisipatif seharusnya dilakukan dengan mekanisme mekanisme perubahan undang-undang yang dilakukan oleh DPR bersamaan dengan Presiden. 6. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon tetap pada pandangan awal kami bahwa pemilihan sistem pemilu merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) bagi pembentuk undang-undang, dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan para Pemohon. 585 B. Para Pihak Terkait hendak kembali mengingatkan bahwa MKRI telah berkali-kali mengamini pentingnya sistem proporsional terbuka 1. Bahwa adapun Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya telah menafsirkan bahwa sistem pemilu yang konstitusional adalah sistem proporsional terbuka karena dengan demikian rakyat dapat bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih. terbukti dalam Putusan MKRI Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Halaman 104 (Bukti PT-14). 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menafsirkan makna kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dalam konteks pemilu adalah ketika rakyat dapat secara langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Hal ini tertuang dalam Putusan MKRI Nomor 22-24/PUU- VI/2008, Halaman 102 (Bukti PT-14). 3. Ahli yang dimohonkan oleh pihak terkait Derek Loupatty, Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dan Titi Anggraini juga menyatakan bahwa putusan MKRI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tidak mengubah sistem pemilu dari proporsional tertutup menjadi terbuka, melainkan MKRI pada saat itu hanya menggantikan variabel pemilihan, bukan sistem pemilu. Maka Putusan MKRI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tidak bertentangan dengan open legal policy. 4. Telah terbukti 8 fraksi dari 9 fraksi sudah setuju untuk tidak menerapkan sistem proporsional tertutup dalam pemilu sebagaimana dijelaskan secara lisan oleh DPR RI pada sidang a quo pada tanggal 26 Januari 2023, hal ini telah pemohon lampirkan dalam Bukti PT-32. 5. Bahwa dalam Bukti PT-33, Pemohon IV tidak tercatat dalam sistem keanggotaan Partai Nasdem dan karenanya tidak berhak menggunakan identitas Partai Nasdem, serta Partai Nasdem telah meminta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengeluarkan nama Pemohon IV dari Permohonan PUU 114. 6. Dengan demikian kami kembali mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam sistem pemilu di Indonesia mengingat Mahkamah Konstitusi adalah penegak konstitusi demi tegaknya kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 586 C. Original Intent daripada Pembentuk Undang-Undang Dasar adalah Proporsional Terbuka 1. Bahwa bukan hanya harus melihat legislative intent dari pembentuk UU Pemilu, namun yang lebih penting lagi disini adalah Pembentuk UUD 1945 yang dijadikan batu uji, yaitu Original intent dari pembentuk UUD 1945 itu sendiri. 2. Bahwa penempatan original intent oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mendahului metode penafsiran tekstual, dan gramatikal, terbukti dalam Putusan MKRI Nomor 1-2/PUU-XII/2014 (Bukti PT-15) sebagaimana dikatakan: “... Mahkamah harus menerapkan penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 …" 3. Bahwa maksud asli (original intent) dari pembentuk UUD 1945 sebagaimana terbukti dalam Bukti PT-24 dan Bukti PT-25: sistem pemilu yang akan dianut oleh Indonesia secara konstitusional telah menjurus ke arah sistem proporsional terbuka. Hal ini dibuktikan dengan pendapat dari F-PDIP sebagaimana disampaikan oleh wakilnya yakni Aberson Marle Sihaloho (Vide Bukti PT-24 Halaman 825), “Dalam Pasal 2 Ayat (1) ini ditegaskan bahwa Utusan Daerah itu, harus dipilih oleh rakyat langsung di daerahnya masing-masing. Harus dipilih langsung. Jadi bukan oleh DPRD Tingkat I, tapi langsung orangnya yang dipilih dan begitu juga harus dipertegas anggota DPR itu orang, bukan partai politik. Jadi, ndak anggota DPR itu juga adalah orang…” Alm. Prof. Sri Soemantri (Vide Bukti PT-24 Halaman 828), "… Kalau sistem pemilihan umumnya masih seperti sekarang, proporsional itu, dari Pak Aberson tadi itu, ya, kita akan, ya seolah-olah membeli kucing dalam karung, ini. Saya sejak dahulu berpendapat, sebaiknya kita ini menganut sistem pemilihan distrik. Sehingga yang dipilih itu bukan partai politiknya, melainkan orangnya.” Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB (Vide Bukti PT-24 halaman 810), "… disitulah kalau menurut kami yaitu fungsi hakiki dari seorang anggota DPR. Oleh karena dia dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilu jadi dia pelaksana kedaulatan rakyat." 587 dan Fahmi Idris dari F-PG “Sebab sesuai dengan dinamika perubahan zaman MPR ke depan hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih rakyat sesuai dengan prinsip kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat, meskipun demikian hal ini sama sekali tidak berarti kita mengabaikan golongan masyarakat yang ada.” 4. Dengan demikian, sistem proporsional terbuka ini sudah sejalan dengan original intent dari pembentuk UUD 1945, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan PUU 114 a quo ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. D. Legislative Intent daripada Pembentuk Undang-Undang Pemilu juga telah menyatakan Proporsional Terbuka 1. Legislative Intent pembentuk UU Pemilu sebagaimana dimuat dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU Tentang Pemilihan Umum pada Kamis 20 Juli 2017, telah mengerucutkan opsi sistem pemilu hanya menjadi 2 (dua) opsi, dimana keduanya merupakan proporsional terbuka (halaman 43-44). Adapun terhadap kedua opsi tersebut, disampaikan oleh Ketua Rapat yang dikutip sebagai berikut: “Untuk itu saudara-saudara setelah kita lihat bersama berdasarkan perhitungan jumlah kehadiran anggota secara fisik, dalam rapat paripurna ini tadi kita lihat bersama dengan jumlah total 538 dan yang pro opsi A jumlahnya 322, dan opsi B 216 …” (Halaman 60) (Bukti PT- 24) 2. Dengan demikian baik original intent UUD 1945 maupun legislative intent dari pembentuk UU Pemilu telah memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka. E. Para Pihak Terkait secara tegas berpandangan bahwa perkara a quo berusaha mengganti prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" menjadi "dari parpol, oleh parpol, untuk parpol" dengan argumentasi sebagai berikut: 1. Partai Politik, terbukti dalam Bukti PT-20, memiliki setidaknya tiga fungsi utama yaitu: a. Sebagai sarana sosialisasi politik; 588 b. Sebagai sarana rekrutmen politik; dan c. Sebagai sarana partisipasi politik. Maka peran partai politik untuk membuka dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengisi suatu jabatan politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka melalui mekanisme rekrutmen atau seleksi politik yang jelas. Terbukti juga dalam Bukti PT-21 serta dikuatkan oleh penjelasan ahli Firman Noor dalam sidang Perkara MKRI Nomor 114-PUU- XX/2022 tanggal 9 Mei 2023 bahwa dalam memberi jabatan publik bagi para kader partai politik alangkah lebih baik dengan peran masyarakat dalam menentukan perwakilannya agar menjaga pemilihan umum agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat madani untuk memberikan pengaruhnya terhadap wakil rakyat yang dipilihnya karena demokrasi menyandarkan diri kepada popularitas. 2. Para Pihak Terkait meyakini bahwa dalam prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilu adalah dengan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang bertindak atas nama rakyat, maka rakyat sendiri yang menyeleksi dan menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga-lembaga tersebut. 3. Akan tetapi, para Pemohon dalam perkara a quo justru berpandangan sebaliknya dan berusaha menggerus sistem pemilihan umum yang berlaku saat ini. Permohonan a quo yang demikian akan berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik sebagai penentu tunggal. Hal ini dikarenakan calon anggota legislatif ditentukan langsung oleh partai politik secara sepihak, berbeda dengan sistem proporsional terbuka yang melibatkan masyarakat untuk menentukan anggota legislatif yang akan mewakili suaranya di parlemen. Mengutip dari ahli yang dihadirkan dalam sidang Perkara MKRI Nomor 114-PUU-XX/2022 tanggal 15 Mei 2023, Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa pemilu semestinya adalah bentuk legitimasi kekuasaan dari rakyat untuk pemerintahan. 4. Petitum yang Para Pemohon ajukan dalam perkara a quo akan menimbulkan persaingan dalam pemilu yang tidak sehat sebab adanya potensi konflik kepentingan antara partai politik dengan kader yang 589 memiliki kedekatan dengan elite partai politik sehingga yang akan menjadi korban adalah mereka yang dipercaya rakyat namun tidak dipilih oleh partai politik. 5. Dengan demikian, apabila perkara a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka tidaklah lagi pantas dikatakan bahwa pemilu kita "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" namun seharusnya "dari parpol, oleh parpol, untuk parpol". F. Para Pihak Terkait berpandangan perkara a quo bertujuan untuk melahirkan kebebasan mutlak elite partai politik yang akan mengeliminir hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih sehingga bertentangan dengan asas-asas pemilu yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 1. Terbukti berdasarkan bukti PT-22 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan ahli Zainal Arifin Mochtar pada sidang Perkara MKRI Nomor 114-PUU-XX/2022 tanggal 15 Mei 2023 dan ahli Firman Noor pada idang Perkara MKRI Nomor 114-PUU-XX/2022 tanggal 9 Mei 2023, prinsip bernegara bangsa Indonesia ialah mengedepankan asas demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang tertinggi yang pelaksanaannya didasarkan pada konstitusi (vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). 2. Terbukti lebih lanjut dalam Bukti PT-23 sebagaimana dikuatkan berdasarkan keterangan ahli Firman Noor dalam sidang Perkara MKRI Nomor 114-PUU-XX/2022 tanggal 9 Mei 2023, pengukuran demokrasi bagi suatu negara akan menurun jika negara yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh aset atau talenta berkualitas pemimpin atas hasil pilihan rakyat banyak namun pada saat ini Indonesia masih terjebak dalam kekuasaan elit, sehingga dengan memberi para elit lebih banyak kekuasaan, termasuk juga memberi kekuatan menentukan calon anggota legislatif, akan berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia. 3. Bahwa pemilu adalah salah satu cara memilih pejabat publik yang akan duduk di lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah) maupun di lembaga legislatif (DPD, DPR, maupun DPRD) serta salah satu perwujudan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Melalui pemilu diharapkan mampu menghasilkan 590 pejabat dan perwakilan yang memiliki figur negarawan, profesional, berintegritas, serta benar-benar mampu mewakili dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. 4. Para Pihak Terkait melihat bahwa keinginan Para Pemohon dalam perkara a quo sebenarnya adalah agar wakil rakyat dapat diisi oleh orang-orang yang tidak dikehendaki oleh pemilih (voters) melainkan berdasarkan kehendak partai politik semata. Sedangkan, dalam Bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak tahun 2013 sampai 2019 dalam Bukti PT-28, maupun survei yang dipublikasi pada tahun 2022 oleh Indikator Politik dalam Bukti PT-29, tren juga tetap menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap parpol terendah dibandingkan TNI, Presiden, Polri, Kejaksaan, KPK, DPD, dan DPR. 5. Bukti PT-30 juga menunjukan bahwa 78,2% responden ingin agar sistem pemilu proporsional terbuka yang sekarang dianut dipertahankan (Pada temuan survei yang dilakukan pada 1-3 Februari 2021 oleh Indikator). 6. Walaupun proporsional tertutup memudahkan pemilih dalam melakukan pemberian suara, namun terbukti lebih menyebabkan terjadi kesewenang- wenangan oleh elite partai, hal ini disampaikan oleh Mbak Titi Anggraini, S.H., M.H. dan kami buktikan melalui Bukti PT-31. 7. Dengan demikian, apabila perkara a quo dikabulkan, maka akan menyebabkan hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih termasuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang adil, terbuka, dan demokratis serta serta asas-asas pemilu yang luber jurdil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjadi tereliminasi dan terabaikan secara sistematis. G. Proporsional Terbuka Bukan Alasan dari Terpilihnya Anggota DPR dan/atau DPRD yang Tidak Kompeten dan Tidak Berkualitas 1. Menurut Pasal 29 ayat (1) UU 2/2011 (Bukti PT-08), partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Dalam melakukan proses rekrutmen yang baik, para Pihak Terkait membuktikan bahwa proses rekrutmen yang baik yang disertai dengan 591 pendampingan Dewan Pimpinan Partai sebagai struktur partai politik, dapat menghasilkan kinerja anggota legislatif yang baik, bukan dengan mengubah sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. 3. Contoh dari hasil proses rekrutmen yang baik oleh Pihak Terkait I terlihat dair kinerja DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah banyak melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelaksanaan Formula E, kinerja BUMD, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengadaan air bersih, pembangunan infrastruktur, serta menerima 991 aspirasi dan 69 aduan untuk semester 1 tahun 2022; menyelesaikan 1.935 aduan pada tahun 2021 dan menyelesaikan 2125 aduan pada tahun 2020 (Bukti PT-16 sampai PT-18). Terlihat juga DPRD Kota Bandung yang dihasilkan oleh Pihak Terkait I yang melaksanakan tugasnya dengan baik dengan kritik terhadap pelaksanaan e-budgeting APBD Pemerintah Kota Bandung, kritik terhadap penanganan banjir, dan memperjuangkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang berkaitan dengan kesehatan (Bukti PT-19). 4. Dengan dasar ketentuan di atas, maka tanggung jawab untuk memastikan bakal calon anggota legislatif yang berkualitas berada di tangan partai politik. Oleh karenanya, alasan para Pemohon yang menyatakan buruknya sistem proporsional terbuka, yang mengakibatkan terpilihnya orang yang tidak kompeten adalah alasan yang tidak valid. H. Proporsional Tertutup tidak Menjamin Ketidakadaan Polarisasi dan Penggalangan Massa 1. Terdapat dalam Permohonan a quo bahwa para Pemohon mengkhawatirkan pemilu yang dilakukan secara proporsional terbuka akan menimbulkan keberadaan polarisasi dan penggalangan massa yang mengoyak rasa kesatuan dan persatuan masyarakat (vide Poin 13 halaman 7 Perbaikan Perkara PUU 114/2022). Namun, tidak ada jaminan bahwa penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional tertutup maka isu polarisasi dan penggalangan massa akan teratasi. Pun, para Pemohon tidak memberi penjelasan mengapa sistem proporsional tertutup akan menjawab kekhawatirannya. Selama masa persidangan pun beberapa ahli juga menyatakan bahwa pada masa pemberlakuan proporsional tertutup terdapat juga penggalangan massa yang masif, namun bedanya pada saat 592 era pemberlakuan proporsional tertutup, hasil galangan massa diberi kepada para elit partai politik sedangkan pada era pemberlakuan proporsional terbuka hasil galangan massa diberi pada rakyat guna mendapatkan suara. 2. Terbukti dalam Bukti PT-27 yang dikuatkan dari penjelasan ahli I Gusti Puthu Artha, yang mana merupakan mantan anggota KPU pusat, bahwa pemberlakuan dari sistem proporsional tertutup tidak menjamin pemilu yang bebas dari politik uang, fakta menunjukan bahwa politik uang sudah marak sejak zaman orde baru yang pada kala itu masih memberlakukan sistem proporsional tertutup. 3. Maka dari itu, perubahan sistem pemilu bukan merupakan faktor yang perlu diubah demi menjamin bebasnya pelaksanaan pemilu dari polarisasi ataupun penggalangan massa. I. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Melanggar Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional 1. Terurai dalam Pasal 25 huruf (b) International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) (Bukti PT-11b) yang mana sudah diratifikasi oleh Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Bukti PT-11a) bahwa: “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions to vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.” 2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) (Bukti PT-12), negara tidak boleh menjustifikasikan kegagalannya untuk melakukan komitmen yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian internasional dengan alasan ketentuan hukum internalnya. Maka dari itu Indonesia tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) ICCPR dengan alasan hukum domestik Indonesia yang mewajibkan pelanggaran tersebut. Walaupun Indonesia belum memasuki tahap aksesi dan ratifikasi VCLT, ketentuan VCLT merupakan sebuah hukum internasional kebiasaan 593 (Customary International Law) yang berarti ketentuan VCLT wajib ditaati walaupun belum diratifikasi Indonesia. 3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) (Bukti PT-09), yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 4. Maka Jika diberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup maka hak setiap warga untuk dipilih dalam pemilihan umum secara langsung akan ditiadakan karena yang akan dipilih hanyalah partai politiknya, dan partai politiknya lah yang akan memilih siapa yang dapat mewakilkan mereka sebagai anggota legislatif. I. Perubahan Sistem Pemilu tidak Menjamin Upaya Pencegahan Politik Uang 1. Pada sidang Perkara 114-PUU-XX/2022 di 15 Mei 2023, ahli yang berasal dari Derek Loupatty (Ibu Titi Anggraini dan Bapak Khairul Fahmi) telah membuktikan bahwa politik uang bisa terjadi di kedua sistem pemilu (proporsional tertutup dan proporsional terbuka), Oleh karena itu praktik curang dan politik uang tidak dapat dikatakan disebabkan oleh sistem proporsional terbuka. Sebaliknya, para Pemohon gagal membuktikan korelasi daripada penerapan sistem proporsional terbuka yang mengakibatkan banyaknya praktik politik uang. 2. Hal ini menunjukan bahwa argumentasi “sistem proporsional terbuka menyebabkan politik uang dan mendorong terjadi tindak pidana korupsi” harus dianggap tidak beralasan menurut hukum dan tidak perlu dipertimbangkan. J. Penerapan Sistem proporsional tertutup merupakan pelanggaran asas- asas pemilu LUBER JURDIL dan pembangkangan terhadap prinsip demokrasi karena melahirkan otoritarianisme elite partai politik dan tidak pernah menjadi opsi dalam penyusunan UU Pemilu 1. Sistem proporsional tertutup akan menghilangkan asas langsung, bebas, dan jujur dimana dengan mekanisme yang demikian rakyat tidak dapat 594 memilih wakil-wakil rakyat yang hendak dipilihnya untuk menjadi wakil rakyat di DPR karena rakyat dipaksa hanya untuk memilih partai-partai politik sedangkan rakyat tidak mengetahui bahkan tidak kenal dengan wakil- wakil rakyat yang terpilih nantinya. Terlebih lagi dengan mekanisme proporsional tertutup dimana kewenangan utama untuk menentukan anggota DPR/DPRD terpilih pada elite partai politik, mengakibatkan proses penyelenggaraan pemilu menjadi tidak transparan dan sangat potensial menimbulkan transaksi politik dan praktik-praktik curang yang terselubung. 2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa opsi pemilihan dengan proporsional tertutup tidak pernah menjadi pilihan yang menjadi pembahasan yang ketat pada waktu pembentukan UU Pemilu dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon karena secara jelas bertentangan dengan asas pemilu dan sangat potential menghilangkan peran partai politik dan calon anggota legislatif untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. III. PETITUM Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, para Pihak Terkait tetap pada Petitum awal yang telah kami sampaikan pada Perbaikan Permohonan Pihak Terkait. Oleh karenanya kami kembali memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus dengan amar: 1. Mengabulkan petitum Para Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menerima keterangan Para Pihak Terkait untuk seluruhnya; 3. Menolak permohonan dalam perkara a quo untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Error in Objecto. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.38] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. 595 I. ANALISIS TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEBIJAKAN POLITIK HUKUM TERBUKA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG Analisis yuridis: 1. Dengan obyek permohonan pengujian materiil atas materi muatan dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945; 2. Maka, sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945, jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menurut analisis Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi, secara formil berwenang untuk mengadili permohonan dengan obyek pengujian materiil sebagaimana dalam perkara a quo. 3. Namun demikian, dengan mendasarkan pada preseden Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008, ternyata Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengubah sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka. Pembuktiannya: Pertama, dari amar Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 tersebut isinya hanya menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak terdapat amar lainnya dalam putusan tersebut selain pembatalan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008. Kedua, Adapun norma pasal tentang keberlakuan sistem proporsional terbuka untuk penyelenggaraan Pemilu 2009 tidak diatur dalam pasal 214 yang dibatalkan tersebut. Berlakunya sistem proporsional terbuka diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Sampai pada titik ini, sejarah membuktikan, sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2008 itu dibidani kelahirannya oleh Legislatif. 596 Ketiga, sebagaimana ditegaskan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi : Prof Dr. Moh. Mahfud MD, bahwa dalam menurut Mahfud MD Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak menguji pilihan pembentuk undang-undang mengenai sistem pemilihan umum, melainkan menilai apakah pilihan tersebut adil atau tidak. Pilihan sistem apapun oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak membatasi pilihan sistem pemilu. Hal yang dibatasi oleh konstitusi adalah apakah sistem pilihan pembentuk undang-undang tersebut adil atau tidak bagi semua pihak, hal demikian senada dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Pihak. 4. Berbagai preseden Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materiil UU 7/2017, terhadap norma-norma yang mengatur variable-variabel sistem pemilu, bahkan telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai suatu kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. Hal itu dibuktikan, diantaranya: Pertama, dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian ketentuan ambang batas perwakilan (parliamentary thereshold) pada Perkara Nomor 16/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakakan sebagai kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang Kedua, dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian jadwal pemilu atau model keserentakan pemilu pada Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang Ketiga putusan atas perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang sudah berpuluh kali diuji konstitusionalitasnya, diantaranya Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengaturan ambang batas adalah open legal policy, yang kemudian dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi dengan tegas berpendirian, bahwa “Ambang batas pencalonan presiden ialah kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang”. 5. Memperkuat argumentasi diatas, berbagai variabel sistem pemilu yang oleh Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebagai suatu kebijakan politik hukum 597 terbuka dari pembentuk undang-undang, terkonfirmasi dari isi Naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu tanggal 20 Juli 2017. Isi Naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu tersebut, membuktikan bahwa ternyata pembahasan norma tentang sistem proporsional terbuka, terdapat dalam Satu Paket Norma Variable Sistem Pemilu, yakni meliputi norma-norma tentang: a) Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold); b) Ambang batas parlemen; c) Sistem pemilihan umum proporsional terbuka d) Alokasi kursi per daerah pemilihan; dan e) Metode konversi suara. 6. Dalam halaman 11 Naskah Rapat Paripurna disebutkan, isu-isu krusial telah diputuskan oleh Pansus untuk diformulasikan dalam bentuk 5 (lima) paket opsi yang kemudian diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Juli 2017. Adapun paket yang ditetapkan sebagai pilihan dari Rapat Paripurna DPR tersebut adalah Paket A, yang berbunyi: “Ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni.” 7. Bahwa dengan masuknya sistem pemilihan umum proporsional terbuka dalam satu paket Norma Variable Sistem Pemilu sebagaimana tersebut diatas, membuktikan dengan terang benderang bahwa norma Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian merupakan kebijakan politik hukum terbuka Pembentuk Undang-Undang. 8. Bahwa kebijakan politik hukum terbuka dalam pembentukan UU 7/2017 tersebut selaras dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, bahwa: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. 9. Bahwa dalam konteks norma undang-undang sebagai kebijakan politik hukum terbuka Pembentuk Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 pada angka [3.17] menegaskan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan 598 terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”. Demikian halnya dalam konteks Pengujian Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 yang ternyata merupakan norma yang terdapat dalam satu paket Norma Variable Sistem Pemilu, maka terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan UU No. 7/2017 atau sebagian isinya. 10. Dari argumentasi pembuktian diatas, maka konklusinya: a. Norma yang mengatur “sistem pemilu proporsional terbuka” yang berlaku sejak Pemilu 2009 merupakan produk Legislatif yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 10/2008. Konklusi tersebut sekaligus meluruskan dalil dan/atau argumentasi yang beredar di dalam maupun di luar persidangan, yang menyatakan seolah-olah terjadinya perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup ke terbuka adalah karena dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008. b. Pilihan berbagai variabel sistem pemilu ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kebijakan politik hukum terbuka pembentuk undang- undang, sebagaimana dimuat dalam Naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu tanggal 20 Juli 2017. Paket Pembahasan Norma Variabel Sistem Pemilu, terdiri dari : (1) ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold); (2) ambang batas parlemen; (3) sistem pemilihan umum proporsional terbuka; (4) alokasi kursi per daerah pemilihan; dan (5) metode konversi suara. c. Materi muatan pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 sebagai obyek pengujian, yang berbunyi: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka” tersebut merupakan norma tentang variabel sistem pemilu, yang terdapat dalam Satu Paket Pembahasan Norma Variabel Sistem Pemilu, sebagaimana dimuat dalam Naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu tanggal 599 20 Juli 2017. Maka, terbukti menurut hukum, bahwa materi muatan pasal yang dimohonkan pengujian merupakan kebijakan politik hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dengan demikian, atas dasar analisis yuridis tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kebijakan Politik Hukum Terbuka Pembentuk Undang-Undang diatas, beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan bahwa meskipun secara formil berwenang untuk menguji obyek permohonan, namun kewenangan untuk mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup, adalah kebijakan politik hukum terbuka Pembentuk Undang-Undang yang bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. II. ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON Analisis yurudis: 1. Bahwa sampai dengan pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai pada tanggal 23 Mei 2023, tidak ada pengesahan Bukti Tambahan dari pihak Pemohon yang menunjukkan keikutsertaan para Pemohon dalam proses pendaftaran bakal calon anggota Legislatif yang dibuka oleh KPU tanggal 1 s/d 14 Mei 2023. Ketiadaan bukti keikutsertaan para Pemohon tersebut, membuktikan bahwa tidak ada kerugian konstutisional yang dialami para Pemohon. 2. Bahwa terlebih lagi dalam Permohonan a quo terdapat cacat formil, dengan perbedaan tarikan garis tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon, antara yang dibubuhkan dalam Permohonan tanggal 1 November 2022 dengan yang dibubuhkan dalam Perbaikan Permohonan tanggal 6 Desember 2022, khususnya atas nama Iwan Maftukhan, S.H., dan Aditya Setiawan, S.H., M.H. sebagaimana persandingan berikut: a. Tanda tangan pada Permohonan tertanggal 1 November 2022 600 b. Tanda tangan pada Perbaikan Permohonan tertanggal 14 November 2022: 3. Bahwa cacat formilnya Permohonan yang tidak ditandatangani sendiri oleh masing-masing kuasa hukum, tidak serta merta menjadi kadaluwarsa dan terus melekat sampai dicabut dan diperbaiki dengan ditandatangani langsung oleh masing-masing kuasa hukum bersangkutan. Preseden serupa pernah terjadi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Register Perkara Nomor 66/PUU- XX/2022, halmana perbedaan tarikan garis tanda tangan yang sangat kentara diakui oleh Pemohon. Demikian halnya dalam Uji Materiil UU Minerba Register Nomor 80/PUU-XVIII/2020, Pemohon mengakui telah 601 menandatangankan kuasa Pemohon lainnya. (vide https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16676&menu=2). 4. Bahwa meskipun tidak dibuka lagi persidangan, namun dalam hal persandingan kedua perbedaan tanda tangan di atas masih belum meyakinkan, pembuktian dapat dilakukan dengan membandingan tanda tangan pada Surat Kuasa dan/atau pada fotocopy Identitas Kuasa Hukum atas nama Iwan Maftukhan, S.H., dan Aditya Setiawan, S.H., M.H. III. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa argumentasi para Pemohon untuk mengubah keberlakuan sistem pemilu dengan proporsional terbuka menjadi tertutup adalah tidak berdasar. Terdapat tiga argumentasi tentang tidak mendasarnya permintaan untuk mengubah dari proporsional terbuka ke tertutup: a. Pertama, sistem pemilu yang saat ini berlaku, lahir sebagai produk lintasan sejarah yang cukup panjang, yang merefleksikan evaluasi atas “trauma” penerapan sistem pemilu pada masa lalu. Selain itu, sistem tersebut juga merupakan hasil transisi atas reformasi pada tahun 1998. b. Kedua, sebagai sebuah sistem, baik itu proporsional terbuka maupun tertutup, keduanya mempunyai plus dan minus yang saling menegasikan. Pilihan terhadap sistem proporsional terbuka tidak lain karena menegasikan berlakunya sistem proporsional tertutup yang mengandung kelemahan-kelemahan. Diantaranya, mengunci rapat kanal partisipasi publik yang lebih besar, serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat, sehingga seringkali pasca pemilu menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik. Kelemahan lainnya, membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih menjadi lebih tidak adil, dan juga terjadi krisis calon anggota legislatif yang tidak bisa dielakkan, karena sudah dapat diprediksi siapa yang akan terpilih, berakibat sedikit yang berminat dan/atau serius mau menjadi caleg. Juga termasuk sebagai sisi lemahnya proprosional tertutup adalah, partai berkuasa penuh menjadi penentu siapa-siapa yang duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi. Hal demikian senada dengan keterangan 6 (enam) Ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan. 602 c. Ketiga, dengan membatalkan ketentuan proporsional terbuka, lantas memberlakukan proporsional tertutup yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut, maka berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya, dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. 2. Bahwa pilihan proporsional terbuka yang menegasikan keberlakuan proporsional tertutup pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Terdapat 2 (dua) argumentasi yang menguatkan, bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak bisa dimaknai sempit sebagai satu-satunya pilihan sistem yang konstitusional ialah proporsional tertutup. a. Argumentasi pertama, pasal tersebut sejatinya memberikan pembatasan pada pengusungan calon pada pemilu anggota DPR dan DPRD yang hanya bisa dilakukan oleh partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu, tanpa memberi ruang bagi hadirnya calon dari organisasi kemasyarakatan (ORMAS) atau perseorangan. b. Argumentasi kedua, dalam sistem proporsional terbuka, peran partai politik sebagai peserta pemilu sama sekali tidak dihilangkan. Otoritas kepesertaan pemilu tetap menjadi hak partai politik. Partai politik tetap memegang peranan utama dalam melakukan pendidikan politik, melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, dan yang sangat mendasar adalah menentukan bakal calon anggota legislatif yang akan ditetapkan penyelenggara pemilu sebagai calon anggota legislatif. Hal ini sekaligus membantah dalil permohonan para Pemohon, bahwa peranan partai politik tidaklah terdistorsi dalam sistem pemilu yang calon terpilihnya ditentukan berdasarkan suara terbanyak. 3. Bahwa secara subtantif, pilihan kebijakan pembentuk undang-undang terhadap sistem proporsional terbuka tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pahit penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu- pemilu yang dilaksanakan selama Orde Baru. Sistem proporsional tertutup dinilai telah menghasilkan wakil-wakil yang lebih merepresentasikan kepentingan elit partai politik dibandingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Pengalaman yang dinilai buruk tersebut membawa para 603 pembentuk undang-undang pada tahun 2003 menjatuhkan pilihannya pada sistem proporsional terbuka. 4. Bahwa atas keberlakuan sistem proporsional terbuka, sampai saat ini sama sekali tidak terdapat alasan konstitusional yang kuat bagi para Pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya. Kalau pun misalnya terjadi perubahan pandangan dari apa yang sebelumnya telah dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadi tidak tepat pula jika perubahan tersebut dilakukan dengan membalikkan atau mengganti sistem proporsional terbuka dengan kembali ke sistem proporsional tertutup. Sebab, pilihan sistem proporsional terbuka tersebut pada awalnya merupakan pilihan kebijakan terbuka pembentuk undang- undang, di mana Mahkamah Konstitusi lebih pada posisi menggeser variannya ke pendulum yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip demokrasi, bukan pada posisi mengganti satu sistem dengan sistem lainnya. 5. Bahwa selain itu, pilihan terhadap sistem proporsional, baik itu terbuka ataupun tertutup, adalah pilihan yang termasuk sebagai “hal-hal yang berkaitan dengan pilihan teknis pemilihan”, yang berdasarkan preseden putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, merupakan kebijakan politik hukum terbuka pembentuk undang-undang. Diantara putusan yang dapat dijadikan rujukan, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU- XVII/2019, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menegaskan, bahwa hal-hal yang berkaitan pilihan teknis pemilihan itu haruslah diserahkan kepada pembentuk Undang-undang, sepanjang esensi dasar kepemiluan, yakni kedaulatan rakyat tetap bisa terjaga. 6. Bahwa dengan menyimak keterangan resmi DPR RI dan Presiden, yang pada pokoknya lebih nyaman dan tetap memilih pada keberlakuan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, hal tersebut cukup untuk membuktikan bahwa saat ini bukan momennya untuk mengubah sistem pemilu ditengah tahapan yang telah berjalan. Perbedaan keterangan yang disampaikan Fraksi PDIP yang menghendaki perubahan sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup, lebih tepat untuk diperjuangkan melalui usulan perubahan undang-undang di lembaga legislatif. 604 7. Bahwa dengan mencermati lebih detail amar yang dimohonkan para Pemohon untuk diputus, maka apabila permintaan tersebut dikabulkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 akan penuh dengan ketidakpastian. Sebab, seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan saat ini merupakan tahapan yang sesuai dengan kerangka sistem proporsional terbuka dalam Undang-undang Pemilu. Ketika tahapan pemilu sedang berjalan dan sistemnya diganti, maka ia akan berisiko terhadap munculnya berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Apalagi, norma-norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini hanya sebagian saja dari norma Undang-undang Pemilu yang merepresentasikan sistem proporsional terbuka. Sementara itu, terdapat banyak norma lain, baik terkait kampanye, proses pemungutan suara, penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum pemilu, yang kesemuanya disusun dalam kerangka sistem proporsional terbuka. Apabila permohonan pengujian terhadap 7 (tujuh) norma Undang-undang Pemilu ini dikabulkan, maka dipastikan akan terjadi masalah pada beberapa tahapan dan proses penegakan hukum Pemilu 2024. Oleh karena itu, menjadi tidak beralasan hukum apabila usulan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dilakukan melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi. 8. Bahwa sebagai penguatan atas dalil-dalil “bantahan” dalam keterangan ini, telah diperkuat dan berkesesuaian dengan 3 (tiga) Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait Derek Loupatty dkk yakni: 1) Titi Anggraini, S.H., M.H.; 2) Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.; 3) Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. dan 4 (empat) Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait lainnya yakni: 1) Prof. Dr. Firman Noor, M.A (Perludem); 2) Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. (Perludem); 3) Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Garuda) dan 4) I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si. (Nasdem), yaitu sebagai berikut: i. Titi Anggraini, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan: 1. Dalam pandangan banyak pakar, terdapat 4 elemen utama yang menjadi kunci dalam sistem pemilu, mencakup pilihan terhadap jenis sistem pemilu itu sendiri, struktur pemberian suara atau electoral balloting structure, daerah pemilihan atau district magnitude, dan formula penghitungan atau electoral formula. 605 2. Sejatinya secara menyeluruh, sistem pemilu memiliki 7 variabel teknis yang membentuknya saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain, meliputi besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold, formula perolehan kursi, penetapan calon terpilih, dan jadwal pemilu terkait keserentakan dalam desain sistem presidensial. 3. Dalam catatan Andrew Reynolds dan kawan-kawan tahun 2005, secara tradisional sistem pemilu jarang dipilih dengan sadar dan sengaja, meskipun desain sistem pemilu yang disengaja telah semakin umum akhirakhir ini. 4. Namun pada Pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, hal itu masih dilakukan melalui penerapan sistem proporsional terbuka yang relatif tertutup atau relatively closed open list sistem, dimana caleg akan menduduki kursi yang diperoleh partai apabila mendapat suara sejumlah kuota harga satu kursi yang disebut Bilangan Pembagi Pemilih atau BPP sebesar 100%. 5. MK juga menyandarkan pada pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap caleg mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. 6. Bisa jadi, keterbatasan Mahkamah Konstitusi dalam menjangkau implikasi teknis atas pilihan sistem pemilu yang diputuskannya lah, ini yang membuat Mahkamah Konstitusi lalu putar arah saat memutus Pengujian Undang-Undang terkait variabel penunjang sistem pemilu, berupa penjadwalan atau pilihan model keserentakan pemilu. 7. Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ketimbang menyatakan model keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal 606 yang dimintakan Perludem sebagai pilihan konstitusional satu- satunya, MK lebih memilih untuk memberikan panduan berupa asas dan prinsip bagi pembuat undang-undang dalam memutuskan model keserentakan yang akan diatur dalam undang- undang. 8. Padahal banyak pakar konstitusi yang menyebut bahwa ambang batas pencalonan presiden, sesuatu yang terang-benderang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebut, “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Apabila untuk sesuatu yang sangat terang-benderang saja Mahkamah Konstitusi masih memberi ruang pada pembentuk undang-undang untuk mengatur, meskipun dalam hal ini Ahli berpandangan agak kurang bersepakat dengan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan presiden, apalagi bagi pengaturan sistem pemilu legislatif, yang sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. 9. Meskipun Pasal 22E ayat (3) menyebut bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, namun hal itu tidak dapat serta merta dimaknai sebagai sistem pemilu proporsional tertutup sebab dalam sistem pemilu, baik proporsional terbuka ataupun tertutup di Indonesia, peserta pemilunya adalah partai politik, serta tidak ada ruang bagi calon perseorangan, sebagaimana halnya pada pemilu anggota DPD. 10. Ketiga, meskipun Pemohon menguji sembilan norma yang berkaitan dengan inkonstitutionalitas sistem pemilu proporsional terbuka, namun operasionalisasi teknis sistem pemilu proporsional terbuka bukan hanya terdapat dalam sembilan norma yang diuji tersebut. 11. Kerangka pengaturan sistem proporsional terbuka juga tersebar dalam desain kepesertaan partai politik di pemilu, model kampanye, hak pemilih yang pindah memilih, penetapan perolehan suara oleh 607 KPU yang masih mencakup partai dan caleg, serta penegakan hukum, khususnya terkait jual-beli suara. 12. Jika Mahkamah Konstitusi mengunci pada satu pilihan sistem saja, hal itu akan berdampak pada kesulitan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pada pemilu-pemilu yang akan datang, terutama ketika kita ingin menemukan koherensi antara sistem pemilu dan nilai-nilai Pancasila. 13. Akan tetapi, MK perlu memberikan rambu-rambu pada pembentuk undang-undang terkait asas dan prinsip dalam memilih sistem pemilu, sebagaimana yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 55 Tahun 2019 menyangkut pilihan model keserentakan pemilu. 14. Baik proporsional terbuka ataupun tertutup, sama-sama membutuhkan penyelenggara pemilu yang bersih, pemilih yang cerdas, serta penegakan hukum yang efektif, agar berbagai gangguan, kecurangan, ataupun praktik koruptif yang mungkin terjadi, contohnya politik uang yang bisa muncul pada kedua sistem, meski fokus dan locus-nya berbeda. ii. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan: 1. Sistem proporsional terbuka untuk pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan digunakan pada Pemilu Tahun 2004. Pada waktu itu, sistem proporsional terbuka diterapkan dengan varian penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara sesuai perolehan angka Bilangan Pembagi Pemilih atau BPP. Calon yang perolehan suaranya mencapai angka BPP, ditetapkan sebagai calon terpilih. Jika tidak ada calon yang perolehan suaranya mencapai angka BPP, maka penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut calon. Varian ini mengalami sedikit modifikasi ketika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur bahwa penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara 30% angka BPP. Dimana terhadap calon yang perolehan suaranya lebih dari 30% dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik 608 yang bersangkutan, maka penentuan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari calon yang perolehan suaranya itu lebih dari 30%. 2. Belum sempat diterapkan untuk Pemilu Tahun 2009 sistem ini, varian ini kemudian bergeser ke penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Ini yang kemudian diputus oleh MK dalam Putusan 22-24/PUU-VI/2008, dimana persentase perolehan suara sesuai angka BPP itu tidak lagi digunakan. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa dengan memilih sistem proporsional terbuka, maka cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi adalah dengan mendasarkannya pada perolehan suara terbanyak. 3. Sejarah singkat itu menunjukkan beberapa hal. Pertama, awal mula dipilihnya sistem ini merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem apa yang akan dipakai. 4. Jatuhnya pilihan pada sistem proporsional terbuka tidak dapat juga dilepaskan dari pengalaman pahit masa lalu, dimana sistem proprosional tertutup itu digunakan dalam pemilu-pemilu Order Baru. Sistem proporsional tertutup yang diterapkan kala itu dinilai telah menghasilkan wakil-wakil yang lebih merepresentasikan kepentingan elite parpol dibandingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Pengalaman buruk tersebut, membawa para pembentuk undang-undang pada tahun 2003 untuk menjatuhkan pilihan kebijakannya pada sistem proporsional terbuka. 5. Kedua. Sejak awal reformasi, pembentuk undang-undang telah menyepakati sistem proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup. Perdebatan terjadinya terkait pilihan sistem ini hanya pada varian yang hendak diterapkan, apakah dengan metode penetapan calon terpilih berasakan persentase angka BPP atau tidak? 6. Ketiga. MK lebih pada mengambil posisi untuk memperkuat dan mempertegas pilihan sistem proporsional terbuka tersebut dengan menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih. 609 7. Langkah tersebut diambil karena hal ini yang dinilai sejalan dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip prosedural demokrasi yang dianut dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 8. Secara konstitusional, pilihan sistem proporsional terbuka, sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, termasuk dengan Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Dikatakan demikian karena sistem profesional terbuka sama sekali tidak menghilangkan peran partai politik sebagai peserta pemilu, dimana otoritas kepesertaan pemilu tetap menjadi hak konstitusionalnya partai politik. Dengan diterapkannya sistem profesional terbuka, partai politik tetap memegang peranan utama dalam melakukan pendidikan politik, melakukan rekruitmen calon anggota legislatif, dan menentukan bakal calon anggota legislatif yang akan ditetapkan penyelenggara pemilu sebagai calon anggota legislatif. 9. Metode penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak bukanlah dalam rangka menegasikan peran partai politik. Metode penentuan calon terpilih ini lebih sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan. Jadi lebih sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara peran partai politik sebagai peserta pemilu dengan rakyat sebagai pemilih dalam pemilu, sekaligus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka pemilih memiliki cara untuk mengimbangi peran partai politik dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks ini, peran dominan partai politik dalam sistem proporsional tertutup dalam pemilu-pemilu sebelum Reformasi digeser ke kondisi, dimana ia harus diimbangi oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui proses penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. 10. Lebih lanjut, dalam sistem proporsional terbuka, otoritas penentuan calon anggota legislatif sepenuhnya tetap ada di tangan partai politik. Demikian juga dengan proses pendidikan politik, penguatan 610 kelembagaan partai, dan rekuritmen calon anggota legislatif, fungsi-fungsi parpol, sama sekali tidak disampingkan dengan adanya sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, keberadaan sistem proporsional terbuka sama sekali tidak menegasikan proses institutionalisasi partai politik yang harus berjalan secara berkelanjutan. 11. Kedua, terkait semua itu mungkin saja terjadi dalam semua sistem pemilu apa pun termasuk sistem proporsional tertutup maupun terbuka. Kita tahu bahwa masing-masing negara itu punya sistem pemilu yang berbeda dan hampir semuanya juga memiliki persoalan yang sama terkait dengan politik uang, persaingan tidak sehat, dan segala macamnya. Oleh karena itu, praktik curang dan politik uang dalam penyelenggaran pemilu, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan pada ini adalah masalah yang ada di proporsional terbuka. 12. Praktik curang dan politik uang itu lebih karena memang sikap dan perilaku peserta pemilu di negeri ini yang masih tak kunjung berhasil diperbaiki. Tentunya partai politik sebagai pemegang peran sentral juga mesti serius melaksanakan peranannya untuk melakukan pendidikan politik dan memastikan para anggotanya tidak berlaku curang dalam pemilu. Pada saat yang sama, upaya penegakan hukum terhadap praktik politik curang dan juga politik uang juga belum berjalan secara optimal disebabkan berbagai hal, termasuk karena faktor lemahnya aturan dalam menjerat para pelaku politik uang. 13. Jadi berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemilu kita haruslah dijawab dengan respons yang sesuai dengan kondisi dan juga proporsional. Ketika terjadi masalah, jalan keluarnya tentu bukan dengan tiba-tiba mengganti sistemnya, apalagi dengan sistem yang dulunya juga pernah gagal menghasilkan wakil rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat. Akan lebih tepat jika pembentuk undang melakukan telaah komprehensif terhadap masalah-masalah terjadi dalam pemilu dan mengambil sikap untuk melakukan berbagai perbaikan, baik di 611 level regulasi pemilu maupun terkait dengan penegakan hukum pemilu. Adapun terkait sistem proporsional terbuka, sistem ini juga telah dilegitimasi oleh MK melalui Putusan Nomor 22-24/PUU- VI/2008. 14. Tidak terdapat alasan konstitusional yang kuat bagi MK untuk mengubah pendiriannya itu. Kalaupun misalnya MK hendak mengubah pandangan dari apa yang sebelumnya telah dituangkan dalam putusan tersebut, menjadi tidak tepat pula apabila MK mencoba untuk membalikkan atau mengganti sistem proporsional terbuka itu dengan sistem proporsional tertutup. Sebab, pilihan sistem proporsional terbuka pada awalnya adalah merupakan pilihan kebijakan pembentuk undangundang, dimana MK itu lebih pada posisi menggeser varian dari sistem proporsional terbuka yang waktu itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 15. Lebih jauh, jika dibaca lebih detail amar yang dimintakan Pemohon untuk diputus, Ahli juga melihat apabila permohonan ini dikabulkan, maka penyenggaraan pemilu tahun 2024 juga akan penuh dengan ketidakpastian. Sebab, seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 sudah berjalan saat ini merupakan tahapan yang sesuai dengan kerangka sistem proporsional terbuka yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 16. Ketika tahapan pemilu sedang berjalan dan sistemnya diganti, tentu ia akan berisiko terhadap munculnya berbagai masalah dalam penyenggaran pemilu. Lebih-lebih, norma-norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini hanya sebagian saja dari norma Undang-Undang Pemilu yang merepresentasikan sistem proporsional terbuka. Sementara, terdapat banyak norma lain, baik terkait kampanye, proses pemungutan suara, penjelasan sengketa, dan pelanggaran hukum pemilu yang disusun juga dalam kerangka berpikir sistem proporsional terbuka. Apabila permohonan pengujian tahapan Nomor 7 Undang-Undang Pemilu ini dikabulkan, maka dalam pandangan Ahli, ini akan bisa 612 menyebabkan terjadinya berbagai masalah dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024. 17. Sehubungkan dengan itu, bila hendak melakukan perubahan sistem pemilu, ia mesti disiapkan betul secara matang berbasis kajian-kajian yang mendalam. Berbasis kajian itulah nantinya pertimbangan mempertahankan atau mengubah sistem pemilu yang ada, baru dilakukan. Oleh karena itu, menjadi tidak tepat jika usulan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dilakukan melalui proses pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi. 18. Jika MK pun berpendapat lain, tentunya yang paling mungkin dilakukan adalah mendorong bagaimana MK memberikan panduan ataupun kerangka-kerangka dalam penentuan sistem pemilu yang ada. iii. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., pada pokoknya menerangkan: 1. Secara filosofis sistem pemilihan umum itu setidaknya adalah upaya untuk melayani warga sebenarnya. Melayani warga negara dalam beberapa hal. Pertama, adalah untuk mengkonversi suara warga itu menjadi aspirasi dalam pemerintahan. Kedua, sarana yang digunakan untuk peralihan kekuasaan. Jadi untuk membuat peralihan kekuasaan berlaku secara smooth. Ketiga, memberikan legitimasi kekuasaan kepada pemerintah sebagai wakil rakyat melalui perlimpahan kedaulatan secara langsung. Jadi diberikan oleh rakyat secara langsung. Keempat, pemilu diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bisa dianggap demokratif, aspiratif, partisipatif, dan responsif karena dikaitkan langsung dengan representasi rakyat. Dan yang kelima, pemilu diadakan untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dari pemerintahan. 2. Tentu saja pemilu sangat erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat, dalam konsep pemilu, kedaulatan rakyat itu punya korelasi langsung dengan kepemiluan. Semakin demokratis sebuah sistem yang dipilih, itu semakin menguatkan prinsip kedaulatan rakyatnya, MK pun tergerak ke arah sama ketika memutuskan pengujian Undang-Undang dalam perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 ketika 613 menggunakan logika yang sama untuk mengatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat harus dijaga dan karenanya sistem pemilihan yang harus dipakai sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada semua orang, kepada semua warga untuk memilih secara langsung dan menjaga yang namanya prinsip-prinsip demokrasi. 3. Soal proporsional terbuka dan open legal policy. Kita semua paham bahwa konstitusi tidak pernah menuliskan sistem pemilu yang harus dipakai. Jadi berbagai perbincangan soal Pasal 22E yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih DPR dan DPRD adalah partai politik peserta, maksud saya peserta pemilu untuk DPR dan DPRD adalah partai politik, itu tidak mungkin bisa diterjemahkan sebagai proporsional tertutup. 4. Tidak pernah ada pilihan bahwa dimaksudkan dari Pasal 22E itu adalah proporsional tertutup. Jadi proporsional terbuka dan tertutup sebenarnya meniscayakan peran partai politik. 5. Konsep soal open legal policy adalah sesuatu yang seharusnya diberikan kepada pembentuk undang-undang, jangan diganggu karena mengganggunya itu bisa berbahaya. Walaupun tidak sepenuhnya diberikan sebagai open legal policy, karena harus ada kontrolnya. Seperti putusan MK yang pernah diriset oleh salah seorang peneliti di Mahkamah Konstitusi sendiri, Mardian Wibowo, itu yang menjelaskan parameter atau konsepsi yang dibangun oleh MK sendiri ketika membangun bagaimana cara berhadapan dengan open legal policy, mulai dari definisi, mulai syarat sebuah norma bisa dinilai secara open legal policy. 6. Open legal policy itu dianggap sebagai syarat konstitusionalitas norma, tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, bukan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak menegasikan prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak bertentangan dengan hak politik, tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tidak melampaui atau tidak 614 menyalahgunakan kewenangan. Dari hal yang digariskan oleh MK dalam berbagai putusan, saya kira proporsional terbuka tidak mencederai apa pun dari situ. Sehingga open legal policy yang memiliki derajat konstitusionalitas. 7. Open legal policy dari berbagai putusan MK yang diriset oleh teman-teman dari Mahkamah Konstitusi sendiri adalah, yaitu syarat dapat dilakukannya pengujian terhadap open legal policy. Jadi, sebuah open legal policy, itu MK masih bisa melakukan pengujian, itu tatkala ada kesewenang-wenangan, tatkala melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, penyalahgunaan kewenangan, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945, lalu kemudian tidak memenuhi rasa keadilan, menimbulkan problema kelembagaan, dan lain-lain sebagainya. 8. Klausula open legal policy dari proporsional terbuka yang sudah dibangun sekian lama, tidak seharusnya untuk dilakukan pengujian. Sebagaimana Edward McWhinney ketika menjelaskan kalaupun Mahkamah Konstitusi mau melakukan sebuah lompatan yang sering disebut sebagai judisialisasi politik atau judicial activism, maka parameter Edward McWhinney itu menjadi menarik untuk mengatakan, satu, harus ada konteksnya. Sebenarnya konteksnya apa yang bisa menjelaskan bahwa harus dibalik ke proporsional tertutup. Dan yang kedua adalah metode, harus menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. 9. Dalam konteks soal proporsional terbuka dan suara terbanyak, Indonesia lebih membutuhkan proporsional terbuka, dibanding membutuhkan proporsional tertutup. Pertama, tentu saja adalah melihat kondisi kepartaian yang memang mengalami begitu banyak masalah, termasuk konteks kesejarahan yang tidak memberikan sesuatu yang baru atau tidak memberikan sesuatu yang baik dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kedua, jika dikaitkan pun dengan proses koruptif atau tidaknya, belum pernah ada riset yang bisa menjelaskan bahwa memang proporsional terbuka lebih korup dibanding proporsional tertutup, karena kesempatan untuk koruptifnya sebenarnya sama, cuma 615 magnitudenya aja atau titik tekannya saja berbeda antara kemudian langsung ke publik dengan ke partai politik, jadi untuk menjaga ke publik, itu jauh lebih mungkin dengan sistem-sistem yang kita punyai, dibanding untuk menjaga ke dalam internal partai politik. Ketiga atau yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa sistem proporsional dikaitkan dengan pembiayaan APBN dan pengelolaan keuangan partai politik. Tidak ada juga logika yang bisa mengatakan bahwa karena sistem pemilu proporsional terbuka suara terbanyak atau sistem proporsional terbuka dibanding proporsional tertutup, itu lebih memakan APBN lebih besar, karena keserentakan sebenarnya dan keserentakan itu punya tujuan lain yang berbeda misalnya dengan proporsional terbuka dan suara terbanyak. Itu yang membuat kenapa kemudian kalau pembiayaan APBN kita memang mengalami peningkatan. 10. Bahwa sistem pemilu demokratis memang tidak pernah diciptakan harus bisa langsung secara murah dan berbiaya rendah ya, karena proses pemilu itu selalu membutuhkan dana yang besar. Mulai dari pembiayaan lembaga, pembiayaan alat peraga, pendanaan parpol, dan pembiayaan dana kampanye, dan begitu banyak hal. Dan itu sebabnya, bukan pada konteks mengubah sistem pemilu proporsional tertutup, proporsional terbuka, tetapi kemudian memperbaiki begitu banyak hal dalam prinsip demokrasi kita, termasuk pembiayaan partai politik, termasuk kemudian upaya untuk menekan partai politik dari kemungkinan untuk menggunakan dana secara berlebih untuk memenangkan pemilu, termasuk soal pembatasan dana kampanye, dan lain-lain sebagainya. 11. Ketika kita memutuskan untuk mengubah proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dengan iktikad untuk mengurangi, menekan biaya pemilu, maka kesimpulan sama sekali salah alamat. iv. Prof. Dr. Firman Noor, M.A (Perludem), pada pokoknya menerangkan : 1. Terdapat beberapa prinsip mengenai sistem pemilu yang demokratis, diantaranya adalah jika pemilu itu dapat memberikan pilihan yang terbaik bagi rakyat, dimana pilihan-pilihan yang ada itu 616 dipaparkan di depan rakyat dengan kelengkapan informasi yang seluas-luasnya. Ini berarti, tanpa adanya kelengkapan informasi dan pengetahuan yang menyeluruh akan seorang wakil rakyat, maka terbuka peluang kemungkinan munculnya sosok yang tidak mewakili pilihan rakyat. Hal ini berarti sebenarnya rakyat tidak diberikan yang terbaik untuk mereka karena tidak diberikan peluang untuk melakukan perenungan atas berbagai informasi yang mereka dapatkan sebelum menentukan pilihannya, ini berarti lebih dari sekadar mengenali wakil rakyat. 2. Salah satu sistem yang dapat memberikan kebaikan bagi rakyat untuk lebih berdaulat dalam menentukan pilihan dan percaya pada pilihannya sendiri adalah sistem proporsional terbuka. Sementara di sisi lain, sistem proporsional terbuka memberikan peluang yang besar bagi rakyat untuk mengetahui siapa yang akan jadi calon wakilnya karena wakil rakyat akan didorong atau bahkan dipaksa untuk lebih intens lagi untuk membangun hubungan dengan rakyat yang diwakilinya. Sistem ini jauh dari anggapan akan melemahkan partai politik, sebaliknya sistem ini berpeluang besar dalam mempertahankan demokrasi internal partai dan menguatkan pelembagaan partai, serta mendorong pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik. 3. Terkait dengan demokrasi internal, sistem proporsional terbuka memberikan peluang kader-kader partai politik untuk tetap memiliki daya tawar atau bargaining position yang baik dari kecenderungan pemaksaan elit atau pimpinan partai. Kader yang bekerja keras dengan sendirinya akan memiliki daya tawar yang kuat untuk dapat mempertahankan posisi politiknya bahkan dapat pula memberikan masukan dengan lebih leluasa kepada partainya tanpa terlalu khawatir akan disingkirkan. 4. Tidak banyak peluang munculnya sosok kritis di internal partai dalam nomor urut jadi yang nantinya malah dapat terpilih karena intervensi pemilih sebagaimana yang mungkin terjadi pada sistem proporsional terbuka. 617 5. Menurut Hazan dan Rahat, sebuah proses kandidasi yang eksklusif memang cenderung digunakan oleh pimpinan partai untuk memberikan kompensasi yang terbaik kepada para kader yang loyal kepada mereka, dan ini relatif terjadi pada sistem proporsional tertutup. Dalam situasi dimana masa depan kandidasi atau pencalegan berada di dalam genggaman seorang ketua umum atau pimpinan partai, maka akan ada rasa segan, ewuh pakewuh, dan ketergantungan yang tinggi kepada ketua umum atau pimpinan. 6. Prof. Ben Reilly dan Andrew Reynolds mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup sering dikritik karena memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pimpinan pusat partai dan dikuasai oleh para pimpinan senior partai. Manakala ini terjadi di sebuah partai politik yang menandai lemahnya derajat kesisteman menurut Randall dan Svasand, maka secara teoretis partai tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai partai yang tidak terlembaga atau mengalami kemunduran dari sisi pelembagaannya. Dengan kata lain, sistem proporsional tertutup membuka peluang terjadinya pemusatan kekuasaan dan ketergantungan yang tinggi terhadap pimpinan partai yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kualitas kelembagaan partai dan juga demokrasi internal menurun. 7. Sistem proporsional terbuka juga tidak menghilangkan peran partai, sebaliknya, partai akan semakin terasakan keberadaannya oleh rakyat karena aktivitas yang masif dari caleg dan kader-kadernya terutama pada saat kampanye. Hal ini mengingat karakteristik sistem proporsional tertutup yang akan membuat sekali lagi para elite partai, khususnya ketua umum dan pimpinan partai demikian berkuasa dan berpotensi menyebabkan wakil rakyat dan pejabat publik menjadi akan bergantung pada arahan mereka. Apalagi sistem proporsional tertutup tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan intervensi konstituen dalam turut menentukan siapa anggota legislatif karena para kandidat yang dikenal atau disukai masyarakat itu tidak berada dalam nomor urut jadi yang disusun oleh pimpinan parpol. 618 8. Apalagi jika kemudian para ketua umum partai bersepakat untuk membangun suatu koalisi turah, maka peluang munculnya pemerintahan atas dasar semangat politik kartel yang elitis yang pernah disampaikan oleh Ambardi, yang berarti melemahkan partisipasi rakyat dan makin memudarkan kualitas demokrasi kita akan berpulang semakin besar, di sisi lain, dengan karakteristik yang dimilikinya, sistem proporsional terbuka masih dapat diharapkan ke depannya menghasilkan sebuah pemerintahan yang lebih mewakili aspirasi rakyat. Namun demikian, money politics dalam makna yang luas ataupun sempit sudah terjadi di masa Orde Baru yang menggunakan sistem proporsional tertutup dan pemilu di tahun 1999-2004 yang belum seutuhnya menggunakan sistem proporsional terbuka juga sudah terjadi. 9. Menurut Tjahjo Kumolo, “Money politics sudah menjadi budaya dalam kehidupan politik di Indonesia yang terjadi mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilu.” Pada masa Order Baru, money politics terutama dilakukan dengan mekanisme menggunakan proyek pemerintah atau pork barrel, dimana praktik tersebut masih berlanjut hingga kini menurut Aspinall dan Sukmajati. Sehubungan dengan itu, beberapa kajian menunjukkan bahwa hal-hal yang patut diperhatikan untuk mencegah politik uang meliputi persoalan yang multidimensional, meliputi penyusunan indeks kerawanan politik, mengembangkan pengawasan partisipatif, menjalin kerja sama yang erat antara pengawas pemilu dengan stakeholders terkait penguatan kapasitas pengawas pemilu, melakukan pencegahan sejak dini, memaksimalkan koordinasi dan konsolidasi dalam Sentra Gakkumdu untuk menyampaikan pemahaman dalam penanganan money politics, hingga persoalan-persoalan yang terkait dengan penciptaan hukuman yang lebih keras lagi bagi para pelaku money politics, aparat penegak hukum yang berintegritas, peradilan money politics yang objektif dan cepat, badan pengawas pemilu yang membumi dan berintegritas, pendidikan anti korupsi yang 619 diperluas, dan meningkatkan kesadaran hukum, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. 10. Dengan demikian, jelas bahwa tugas kita adalah memberantas akar dan praktik money politics dan bukan mengganti begitu saja sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup, yang juga tidak menjamin akan hilangnya money politics. 11. Berdasarkan hasil catatan Corruption Perception Index yang dipublikasikan oleh Transparency International Tahun 2020, disebutkan bahwa dari 10 besar negara-negara dengan Corruption Perception Index tertinggi, yang artinya negara yang tingkat korupsinya rendah, 6 di antaranya yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Namun dilihat dari sisi sistem pemilu yang digunakan dapatlah dikatakan bahwa penggunaan sistem proporsional terbuka tidaklah sertamerta menyebabkan sebuah negara terjebak dalam korupsi, termasuk money politics sebagai induk dari korupsi atau mother of corruption. 12. Adapun terkait dengan pandangan yang makin di bawah sistem proporsional terbuka, terkait dengan situasi yang membahayakan, eksistensi NKRI, dan ideologi Pancasila, tentu saja pandangan ini penuh dengan asumsi semata. Adanya komunikasi pendidikan dan sosialisasi politik yang dilakukan, terutama pada saat kampanye, memberikan peluang bagi rakyat untuk lebih memahami hakikat pemilu, lebih memahami sistem pemerintahan, lebih memahami wawasan kebangsaan yang diterima dan praktikkan oleh negara kita, yang ke semuanya itu disampaikan oleh para kader partai dan caleg pada saat kampanye. 13. Selain itu, yang terpenting adalah kita juga harus mewaspadai, jangan sampai hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang sudah unggul secara prinsip dari sistem yang ada, justru menjadi hilang dan tergantikan hanya karena masih ada beberapa kendala. Namun demikian, jawaban untuk itu, jawaban juga untuk meningkatkan kualitas keterwakilan, menguatkan pelembagaan partai, dan memperkuat demokrasi kita saat ini dan di masa datang, jelas 620 bukanlah dengan mengembalikan sistem pemilu kita menjadi tertutup. v. Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. (Perludem), pada pokoknya menerangkan : 1. Sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak. Hal tersebut merupakan perwujudan keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dan pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih 2. Dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVII/2020 terkait penentuan model pemiluan serentak, Mahkamah mensyaratkan beberapa hal, yaitu dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaran pemilu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaran pemilu. Dengan demikian, menentukan sistem pemilu haruslah dalam waktu yang cukup dan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pemilu yang digunakan, sehingga tidak serta-merta diubah atau diganti tanpa memenuhi kelima prasyarat yang telah diberikan Mahkamah. 3. Beberapa peraturan KPU yang dipastikan akan berdampak pada perubahan sistem pemilu misalnya, peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota, khusus untuk peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif saat ini sedang berlangsung implementasi peraturan tersebut, dimana saat ini sedang berlangsung pendaftaran calon anggota legislatif. Peraturan KPU lain yang juga 621 berdampak langsung dari berubahnya sistem pemilu adalah peraturan KPU tentang kampanye, peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara, peraturan KPU tentang rekapitulasi suara dan peraturan KPU tentang penetapan calon terpilih. 4. Mengingat sistem pemilu merupakan penentu mekanisme bekerjanya seluruh tahapan pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan beserta turunannya, maka perubahan terhadap sistem pemilu merupakan sesuatu yang fundamental. Jika ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin penyelenggapan pemilu akan terganggu, apalagi pada saat Ahli menyampaikan keterangan dalam sidang Mahkamah yang mulia ini, tahapan pemilu sudah memasuki salah satu tahapan paling krusial, yaitu pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang menurut tahapan, akan diumumkan oleh KPU pencalonan anggota legislatif tersebut mulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei nanti. 5. Apabila perubahan sistem pemilu dilakukan dalam hal tahapan telah dimulai, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dapat dipastikan sulit untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 6. Perubahan sistem pemilu terutama akibat dari Permohonan a quo selanjutnya tidaklah dapat dilakukan melalui forum pengujian undang-undang karena mengesampingkan partisipasi publik yang lebih luas, bahkan tidak sejalan dengan pesan putusan Mahkamah yang menghindaki perubahan sistem pemilu melalui proses legislasi dan melibatkan partisipasi publik yang cukup luas. Padahal kesiapan dari penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan pemilu dan akan berimplikasi pada perubahan peraturan perundang-undangan kepemiluan, tahapan pemilu, persiapan teknis pemilu, dan juga pada pemenuhan hak konstitusional warga negara, baik hak untuk dipilih maupun memilih. 622 vi. Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Garuda), pada pokoknya menerangkan: 1. Bahwa keberadaan pemilu dalam negara demokrasi merupakan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum, antara kebutuhan hukum dan kebutuhan rakyat adalah saudara kembar yang melahirkan pemilu yang demokratis. Melalui pemilu, hak asasi rakyat dapat disalurkan. Demikian juga halnya dengan hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan dua kutub sistem pemilu, yakni sistem pemilu proporsional terbuka versus sistem proporsional tertutup, maka menurut Ahli, penilaiannya menunjuk pada sejauh mana konsistensi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Semakin sistem tersebut memberikan ruang yang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem tersebut akan menjadi lebih mendekati hakikat kedaulatan rakyat. 2. Demikian pula sebaliknya, semakin sistem tersebut mempersempit ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya, maka sistem tersebut akan semakin menjauh dari hakikat kedaulatan rakyat sebagaimana yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam perspektif ajaran negara berdasarkan konstitusi, ditegaskan adanya jaminan-jaminan hukum akan hak- hak yang melekat secara alamiah, baik sipil maupun hak pribadi, hak-hak politik, dan lain sebagainya. Hak-hak yang melekat secara alamiah tersebut, khususnya hak-hak di bidang politik sejalan dengan keadilan natural sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. 3. Keadilan natural, sesuai dengan namanya tentu bersifat tetap, statis, sehingga cocok untuk diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional ditetapkan sesuai dengan komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga keberlakuannya dinamis, dapat berubah sesuai dengan konteks dan tujuannya. 623 4. Kedudukan keadilan konvensional berada di bawah keadilan natural. Apabila diformulasikan dalam proses pemilu, maka hak memilih calon anggota legislatif adalah termasuk keadilan natural. Adapun hak seleksi pencalonan terhadap calon legislatif dengan nomor urut sebagaimana yang ditetapkan oleh partai politik, maka itu merupakan wujud dari keadilan konvensional. Terkait dengan hal ini, almarhum yang amat terpelajar, Atmosudirjo mengatakan bahwa terkait dengan keadilan distributif, bahwa ketidakadilan akan timbul jika mereka yang sederajat diperlakukan secara tidak sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat, maka akan timbul ketidakadilan. Dengan bahasa yang sama, bahwa ketidakadilan dapat terjadi dalam hal menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama, atau menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama dengan tidak adilnya dengan membedakan yang sama. 5. Memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD secara langsung merupakan dua hal yang sama dan oleh karena itu harus diperlakukan secara sama. Ketika calon anggota DPR melalui sistem proporsional tertutup, keterpilihannya ditentukan oleh partai politik. Di sisi lain, calon anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, maka demikian itu menjadikan calon anggota DPR tidak diperlakukan secara sama atau tidak sederajat. 6. Hal ini telah ditegaskan pula oleh Makamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Dan dengan Putusan tersebut, Makamah Konstitusi telah meneguhkan sistem proporsional terbuka. Dengan ini, penerapan sistem proporsional terbuka dimaksudkan guna mengembalikan kedaulatan rakyat untuk memilih secara langsung. 7. Senada dengan Aristoteles, Thomas Aquinas juga menyebutkan keadilan distributif. Keadaan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. 624 8. Pertimbangan menurut teori keadilan Aristoteles, menunjuk kepada suatu kondisi dimana kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. Menjadi jelas bahwa kesamaan hak menunjuk pada masing-masing keadilan anggota legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari pemilih adalah sejalan dengan keadilan distributif, yang berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar/kecilnya jasa atau prestasi. Sehingga dalam hal ini, keadilan didasarkan pada porsinya masing-masing, proporsional. 9. Demikian pula dalam syariat Islam. Dalam kaidah Fikih disebutkan, “Keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.” Di sini penentuannya adalah proporsionalnya. Unsur yang sangat berpengaruh untuk menentukan keadilan itu sendiri. 10. Dalam keadilan rakyat, setidaknya ada empat prinsip, yaitu pertama kebebasan. Kedua, kesamaan atau kesetaraan. Ketiga, suara mayoritas. Dan keempat, pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama, lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat disebut dengan prinsip esensial. Sedangkan dua prinsip kedua, merupakan prosedur dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang disebut dengan prinsip prosedural. 11. Terkait dengan sistem proporsional terbuka, maka suara mayoritas merupakan konsekuensi logis dari prinsip kebebasan, dan kesamaan, atau kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Dalam hal ini, Kelsen mengatakan bahwa karena kebebasan politik berarti kesesuaian antara hak individu dengan terhadap kelompok, maka dinyatakan dalam sosial, prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi yang mungkin diperoleh di tengah masyarakat. Prinsip mayoritas sebangun dengan keadilan distributif, sebagaimana telah diuraikan di muka yang menekankan pada pemberian hak sesuai dengan prestasinya secara proporsional. 625 12. Berdasarkan teori Von Buri, conditio sine qua non, maka peranan partai politik dan rakyat selaku pemilih dalam proses pemilu terdapat hubungan kausalitas, terdapat hubungan timbal balik yang signifikan. Dengan demikian, keberadaan rakyat, baik selaku pemilih maupun sebagai calon anggota legislatif tidak dapat dinegasikan. 13. Dalam pemilu kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan mutlak berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang kemudian menunjuk kepada kedaulatan hukum, maka rakyat memiliki peranan yang demikian penting guna mewujudkan aspirasi kehendak rakyat. Sistem proporsional terbuka identik dengan prinsip suara mayoritas sebagaimana yang telah disampaikan. 14. Prinsip suara mayoritas merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan dan kesamaan seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian itu merupakan satu kesatuan yang utuh dengan kepastian hukum yang adil dan menjadi aksiologi hukum dalam konstitusi. 15. Keadilan dan kepastian tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan. Demikian itu menjadi aksiologi hukum yang kita anut dan harus kita berpegang teguh dengan kedua prinsip itu. Maka secara linier, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menganut prinsip esensial demokrasi juga menganut prinsip suara terbanyak dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip yang dimaksudkan dalam konstitusi. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa norma dalam sejumlah pasal yang diujikan dalam persidangan ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan kata lain, sistem proporsional terbuka meneguhkan kedaulatan rakyat dan sejalan dengan aksiologi hukum konstitusi. vii. I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si. (Nasdem), pada pokoknya menerangkan : 1. Pertama, saya mencoba mengelaborasi perspektif filosofis yuridis persoalan yang kita sidangkan ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas memberi amanat bahwa kita 626 membentuk pemerintah Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan keturunan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan negara itulah, maka Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibentuk Pemerintah Negara Indonesia berupa negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat yang dijalankan menurut Undang-Undang Dasar dan berdasarkan hukum. 2. Penjelasan ini juga memberi gambaran bahwa dalam konteks pemilu presiden dan wakil presiden, bangsa kita menjalankan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dengan memberi hak penuh kepada rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presidennya, tidak lagi melalui MPR. Dengan logika berpikir yang sama seperti pemilu presiden, wakil presiden, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan gubernur, bupati, walikota, maka pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan walikota dengan sistem proporsional terbuka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mendapatkan legitimasi konstitusionalnya. 3. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup bermakna menyerahkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat kepada partai politik untuk menentukan para wakil rakyat karena sejatinya rakyat hanya akan memilih partai politik, bukan wakil rakyat yang dikehendakinya. Dalam kerangka penyelarasan 2 pasal inilah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seakan memberi penegasan bahwa konteks pemilu anggota DPR, DPRD, provinsi, dan kabupaten/kota, partai politik diberi amanat menyeleksi dan menjaringjaring calon terbaik di tiap dapil, lalu dengan kendaraan partai politik diantarkan ke KPU di semua tingkatan, siapa yang dikendaki rakyat menurut Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan rakyat. 627 4. Pemahaman dan persepsi yang berkembang saat ini dalam merespon dinamika persoalan ini di ruang publik adalah seakan- akan di masa lalu pada 2008, Makamah Konstitusi membuat putusan mengubah sistem tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Ketika itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2009 dengan tegas Pasal 5 ayat (1), saya ulangi, dengan tegas Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Provinsi, dan Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, tetapi subsistemnya ketika kemudian siapa yang terpilih tidak jelas antara tertutup dan terbuka. 5. Inkonsistensi implementasi sistem proporsional terbuka itu juga tampak dari penggantian calon terpilih dan seterusnya, Mahkamah memberi penegasan bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, Karena ini akan melegitimasi bahwa seluruh hasil pemilu, kalau keputusan hari ini berubah menjadi tertutup, seolah-olah melegitimasi bahwa seluruh hasil pemilu 2009, 2014, dan 2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka menjadi seolah- olah tidak konstitusional dan seluruh produk hukum parlemen di semua tingkatan seolah-olah menjadi tidak inkonstitusional juga menurut Undang-Undang Dasar. 6. Sejauh ini luput dari perbincangan di ruang sidang ini, sistem proporsional terbuka telah menghadirkan wajah Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika di ruang parlemen pusat dan lokal. Tapi begitu sistem proporsional terbuka, mereka menghimpun kekuatan politik, sehingga ada 1-2 orang, orang Bali yang jadi anggota DPRD provinsi, ada orang Dayak yang juga bisa menjadi di Maluku Utara, dan seterusnya. 7. Para kepala desa yang amanah dan berprestasi dalam melayani rakyat, banyak yang kemudian dinominasikan jadi calon anggota DPR dan terpilih. Proses kaderisasi kepemimpinan lokal ini yang 628 tidak terbaca di ruang sidang ini, baru dia hadir dengan sistem proporsional terbuka, sehingga orang baik bisa jadi pemimpin. 8. Hampir semua 6 orang dari Bali yang dari PDI Perjuangan itu bukan orang yang kemudian jadi pengusaha segala macam, tetapi dia dipercaya oleh rakyat Bali karena rekam jejaknya sebagai aktivis pergerakan dan pelayanannya kepada rakyat, dan mereka berkarier dari bawah. Sistem proporsional terbuka ini sangat dinikmati oleh PDI Perjuangan, karena dia punya basis massa yang sangat kuat di bawah, dan branding, kemudian partai yang sangat kuat sehingga saya juga heran kenapa PDI Perjuangan menolak sistem proporsional terbuka. 9. Idealnya kalau saya boleh bersaran, perkara ini bisa diputus sebelum tanggal 26 Juni karena kalau misalnya putusannya, saya berandai-andai, mudah-mudahan tidak, putusannya proporsional tertutup, maka dia akan menimbulkan konflik politik yang sangat dalam, karena ada orang yang dapat nomor-nomor bawah, tapi massanya besar akan cabut. 10. Sampai hari ini saya tidak melihat ada progress report yang luar biasa dan saya salah satu anak bangsa yang sangat mengkhawatirkan kejadian 2019 di 2024 akan terulang, maka solusinya adalah pembuat undang-undang seharusnya memberi landasan hukum kepada penyelenggara pemilu untuk dapat memanfaatkan kemampuan teknologi digital dalam mempercepat proses. sehingga isu soal ongkos politik yang mahal, politik uang, dan sejenisnya adalah efek dari perlaksanaan sistem yang tidak dikontrol secara efektif oleh pemangku kepentingan. 11. Kata kuncinya sudah jelas bahwa secara filosofis dan seterusnya, tugas kita sebagai bangsa memikirkan dan mencari solusi agar sistem proporsional terbuka bisa dieksekusi di lapangan dengan mengurangi residu politik uang dan biaya kampanye yang mahal. Sama halnya dengan pengaturan aturan dalam sistem kampanye tidak boleh melakukan politik uang, namun karena aturan yang sumir dan penegakan hukum yang longgar, pelanggaran- pelanggaran cenderung dibiarkan oleh pemangku kepentingan. 629 12. Kesimpulan bahwa pertama, sistem proporsional terbuka dan tertutup sama-sama konstitusional, namun sistem proporsional terbuka memiliki bobot konstitusionalitas yang jauh lebih tinggi. Kedua, secara teknis penyelenggaraan, perubahan sistem pemilih yang harus diadopsi pada Pemilu 2024 berpotensi akan memunculkan gejolak politik di internal partai politik dan gangguan teknis verifikasi administrasi pencalonan dan pengadaan logistik oleh KPU, kecuali sebelum tanggal 26 Juni 2023. Ketiga, sistem proporsional terbuka terbukti membangun tatanan proses kaderisasi politik yang mendorong lahirnya pemimpin lokal yang memiliki hubungan amat dekat dengan rakyat dan kemampuan melayani aspirasi rakyat. Keempat, kedua sistem ini memiliki excess munculnya politik uang dan biaya kampanye yang mahal apabila regulasi tidak mengatur secara ketat dan penegakkan hukum tidak dijalankan secara tegas. IV. KESIMPULAN Berdasarkan uraian argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka ditarik KESIMPULAN sebagai berikut: 1. Secara formil, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo. Namun demikian, karena materi muatan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang keberlakuan sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan kebijakan politik terbuka pembentuk undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berwenang mengadilinya. 2. Terbukti bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo, dan tidak pula menderita kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terbukti bahwa permohonan mengandung cacat formil yang mengakibatkan tidak sah atau batal demi hukum, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 630 3. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945. V. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan, maka Pihak Terkait memohonkan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar: DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. 2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. 3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai kebijakan politik hukum terbuka Pembentuk Undang-Undang. 4. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.39] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Perludem yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, menurut Pemohon, karena perkara ini adalah perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia 631 terhadap UUD NRI 1945, sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon. Adapun perkara yang diajukan Pemohon adalah Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), 353 ayat (1) huruf b, 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini. B. Kedudukan Hukum Pihak Terkait Terkait kedudukan hukum Pihak Terkait, kami menyimpulkan beberap hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, yang didirikan atas dasar kepedulian untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Dalam aktivitasnya, Pihak Terkait berperan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pihak Terkait; 2. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pihak Terkait dalam mengajukan Permohonan Pihak Terkait Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 3. Bahwa berkaitan dengan objek permohonan, Pihak Terkait memiliki perhatian yang serius, serta melakukan berbagai aktivitas yang spesifik berkaitan 632 dengan tata Kelola pemilu, termasuk sistem pemilu. Beberapa aktivitas Pemohon yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi; Asia-Pacific Journal of Election and Democracy; buku-buku dengan beragam topik yang tentang sistem pemilu, hukum pemilu, sistem keadilan pemilu, manajemen pemilu, dan aktor pada pemilu; b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, berkapasitas, dan akuntabilitas; d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non-diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019; e. Mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu yag transparan dan akuntabel; f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; g. Mendorong terbentuknya lembaga penegakan hukum, khususnya lembaga yang berada dalam kerangka sistem keadilan pemilu, untuk mewujudkan keadilan pemilu. 4. Bahwa aktivitas Pihak Terkait diatas, dilakukan atas dasar mandat organisasi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar Pihak Terkait, ditujukan untuk memperbaiki tata Kelola pemilu yang ideal, termasuk sistem pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, serta penegakan hukum. Oleh karenanya, permohonan Pemohon dalam perkara ini, berpotensi merugikan Pihak Terkait, sebagai organisasi yang senantiasa berusaha mewujudkan tata Kelola, termasuk proses penentuan sistem pemilu yang ideal dan sesuai dengan bangunan ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia; 5. Bahwa permohonan Pemohon berpotensi menghasilkan kerugian bagi Pihak Terkait dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan sistem pemilu proporsional terbuka adalah inkonstitusional dan sistem proporsional tertutup sebagai satu-satunya sistem pemilu yang konstitusional. Hal ini jelas akan merusak ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia, dimana sistem pemilu yang ditentukan hanya 633 dalam proses persidangan pengujian undang-undang, akan menutup ruang partisipasi dan evaluasi yang reflektif terhadap sistem kepemiluan; 6. Bahwa permohonan pemohon yang akan berdampak serius terhadap sistem pemilu, juga akan berimplikasi pada aspek lainnya seperti sistem pencalonan, mekanisme pemberian suara, dan sistem penentuan calon terpilih. Beberapa aspek tersebut merupakan fokus-fokus advokasi Pihak Terkait yang akan terdampak secara negatif oleh Permohonan a quo. Terlebih lagi, Permohonan a quo juga akan berpotensi merusak tatanan dan jadwal pemilu, karena berkeinginan mengubah sistem pemilu di tengah berjalannya tahapan; 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan pengujian undang-undang terhadap keberlakuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), 353 ayat (1) huruf b, 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berpotensi merusak ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia, khususnya terkait dengan penentuan pilihan sistem pemilu. Hal ini juga berdampak negatif pada kualitas penyelengaraan pemilu yang tidak konsisten dan tidak berkepastian hukum di tengah proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini jelas menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung kepada Pihak Terkait, karena hal tersebut telah bertentangan dengan tujuan organisasi serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pihak Terkait, untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia. Oleh karenanya, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (legal standing) di dalam mengajukan permohonan menjadi pihak terkait ini; C. Pokok Permohonan dan Argumentasi Pihak Terkait 1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), 353 ayat (1) huruf b, 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan sistem proporsional terbuka yang diatur dalam beberapa Pasal yang dimohonkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam argumentasinya, Pemohon melihat ragam persoalan yang diakibatkan oleh 634 sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif seperti memarjinalisasi peran partai politik dalam pemilu, memberikan keuntungan hanya kepada caleg-caleg popular, dan menghasilkan caleg-caleg yang tidak loyal kepada partai serta hanya memikirkan kepentingan sendiri, bukan partainya; 3. Bahwa terkait dengan persoalan yang dibawa oleh Pemohon, Pihak terkait melihat terdapat empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, pentingnya membahas sistem pemilu dalam sebuah proses legislasi. Kedua, sejauh mana peran partai politik dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Ketiga, batasan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam diskursus sistem pemilu. Keempat, sistem pemilu proporsional terbuka dan demokrasi internal partai politik di Indonesia; 4. Bahwa dalam aspek pertama, Pihak Terkait ingin menekankan pentingnya membahas pilihan sistem pemilu dalam proses legislasi di DPR yang menjamin meaningful participation atau partisipasi bermakna. Hal ini penting sebab sistem pemilu adalah aspek paling mendasar yang menentukan tata Kelola penyelenggaraan dan kelembagaan pemilu. Sistem pemilu dapat berdampak pada dua esensi utama demokrasi yakni partisipasi dan representasi, sebab tugas sistem pemilu secara umum berkaitan dengan tiga hal penting seperti sistem pencalonan anggota legislatif, metode pemberian suara, dan sistem penentuan calon terpilih; 5. Bahwa perubahan sistem pemilu harus mempertimbangkan setidaknya tiga hal seperti kegagalan dari sistem sebelumnya (systemic failure), krisis yang menimbulkan urgensi perubahan (catalytic crisis), dan perubahan dipercaya akan memberikan sistem yang ideal (incumbent preference) (Hicken, 2019). Sayangnya, pertimbangan ini gagal dijawab dan dihadirkan Pemohon dalam proses persidangan. Oleh karenanya, selain akan merusak tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berjalan, pembahasan perubahan sistem pemilu tidak akan komprehensif dan mendalam bila mengikuti permohonan Pemohon. Sistem pemilu yang sangat fundamental harus dibahas dalam proses legislasi yang dapat melibatkan semua pihak. Karenanya, argumen pemohon yang ingin membawa wacana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup tidak beralasan menurut hukum; 6. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kami sebagai Pihak Terkait hendak menyampaikan agar Mahkamah untuk 635 memeriksa dan menailai keaslian tanda tangan kuasa hukum pemohon, sebagaimana sudah kami sampaikan dalam surat kepada Mahkamah tertanggal 22 Mei 2023 prihal Permohonan Klarifikasi Keaslian Tanda Tangan Kuasa Hukum Pemohon di Hadapan Persidangan; 7. Bahwa kami setelah melakukan pencermatan kembali terhadap dua dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon, yakni Permohonan bertanggal 1 November 2022 dan Permohonan bertanggal 6 Desember 202, terdapat perbedaan goresan dan tarikan tanda tangan kuasa hukum pemohon atas nama Iwan Maftukhan dan Aditya Setiawan; 8. Bahwa klarifikasi dan memastikan tanda tangan dari kuasa hukum para Pemohon di dokumen permohonan ini menjadi sangat penting, mengingat keterangan para pihak adalah salah satu alat bukti di dalam perkara pengujian undang-undang; 9. Bahwa jika alat bukti ditanda tangani oleh pihak yang tidak berhak, akan berakibat batalnya dokumen permohonan. Oleh sebab itu, kami meminta kepada Mahkamah mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; 10. Bahwa dalam aspek kedua tentang peran partai politik dalam pencalonan legislatif, Pemohon mengajukan dalil bahwa sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai dalam pencalonan anggota legislatif dan fungsi koordinatif partai politik pasca pemilu terhadap para anggota legislatif; 11. Bahwa terkait dalil-dalil permohonan, partai politik pada rezim sistem proporsional terbuka, tetap memegang tiga peran, yakni pencalonan anggota legislatif, mengelola jalannya kinerja anggota legislatif, dan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Peran yang sedemikian besar, telah secara mutatis mutandis membantah argumentasi Pemohon yang berasumsi bahwa telah terjadi marjinalisasi peran partai politik dalam sistem proporsional terbuka; 12. Bahwa asumsi Pemohon dalam dalil tersebut tidak sepenuhnya benar, pasalnya Partai Politik sangat berperan dalam menentukan calon anggota legislatif yang kemudian didaftarkan kepada KPU. Otoritas penuh partai politik juga tidak terbatas pada masa pencalonan semata, melainkan ketika para kandidat telah terpilih. Partai politik memiliki mekanisme PAW yang sewaktu- waktu dapat melakukan penggantian terhadap anggota legislatif, sehingga 636 anggota legislatif tetap dituntut untuk loyal terhadap partai politiknya. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; 13. Bahwa dalam aspek ketiga tentang batasan konstitusional MK dalam diskursus sistem pemilu, berkaitan dengan maksud Pemohon untuk membawa perubahan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pemohon mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan maksud ingin menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat merubah sistem pemilu melalui mekanisme judicial review; 14. Bahwa putusan yang didalilkan tersebut berbicara tentang standar ganda pada Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 untuk menentukan keterpilihan calon anggota legislatif. UU a quo tetap menggunakan nomor urut kecil, disamping telah menggunakan perolehan suara masing-masing kandidat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah bermaksud untuk memurnikan sistem proporsional terbuka dan menjamin kepastian hukum karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, Putusan tersebut bukan merupakan bentuk keterlibatan MK dalam menentukan sistem pemilu; 15. Bahwa dalam Permohonan a quo, tidak terlihat isu konstitusionalitas yang dihadirkan dalam upaya merubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Dalam Petitum Permohonan a quo, Pemohon justru langsung meminta agar Mahkamah secara langsung merubah sistem proporsional yang sebetulnya telah diterapkan pada beberapa Pemilu sebelumnya. Padahal, dalam penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019, tidak terdapat isu konstitusionalitas dan permasalahan ketidakpastian hukum seperti yang didalilkan oleh Pemohon; 16. Bahwa ketidakpastian hukum justru akan muncul akibat Permohonan a quo, sebab pasal yang diuji mengenai sistem pemilu, merupakan jantung dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut I Dewa Gede Palguna (2018), bila pasal yang diujikan merupakan jantung dari undang-undang dan terkoneksi dengan sebagian besar pasal dalam undang-undang tersebut, maka akan berimplikasi pada pembatalan undang-undang. Hal ini akan berdampak pada hilangnya kerangka hukum pemilu di tengah proses tahapan pemilu; 17. Bahwa melalui Permohonan a quo, Pemohon justru menarik Mahkamah dalam penentuan sistem pemilu yang sebetulnya di luar wilayah kewenangan 637 Mahkamah Konstitusi. Logika tersebut tentu akan merusak bangunan ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia, sebab penentuan sistem pemilu yang berada di luar wilayah isu konstitusional akan menghilangkan kesempatan seluruh masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPR untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan membenahi bangunan sistem pemilu; 18. Bahwa terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan desain sistem pemilu, salah satu tergambar pada Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Dalam putusan a quo, Pemohon mengajukan dalil tentang penataan dan integrasi jadwal Pemilu serentak Nasional-Daerah. Namun, MK menolak permohonan tersebut karena MK menyatakan pembahasan tersebut berada pada ranah pembentuk undang-undang sebagai pilihan politik. Kebijaksanaan MK dalam putusan ini terlihat ketika MK hanya memberikan rambu-rambu tertentu untuk menentukan sistem keserentakan pemilu seperti memperhatikan beban kerja, orientasi pada penguatan sistem presidensil, dan lainnya; 19. Bahwa bila sistem pemilu proporsional tertutup diputuskan oleh MK, secara mutatis mutandis juga dapat ditafsirkan bahwa sistem proporsional tertutup sebagai satu-satunya sistem pemilu yang konstitusional dan sistem pemilu lainnya adalah inkonstitusional di Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan UUD 1945 yang sama sekali tidak menentukan jenis sistem pemilu tertentu yang harus digunakan dalam Pemillu Legislatif. Artinya, kesempatan untuk mengevaluasi dan membenahi sistem pemilu, termasuk peluang penerapan jenis sistem pemilu lainnya diluar keluarga sistem pemilu proporsional, juga akan tertutup. Oleh karenanya, Permohonan a quo bertentangan menurut hukum; 20. Bahwa dalam aspek keempat tentang sistem Proporsional terbuka dan demokrasi internal partai, desain sistem pemilu, baik tertutup maupun terbuka, belum menyentuh diskursus tentang bagaimana demokrasi di internal partai politik. Teori tentang demokrasi internal partai dalam kasus ini, dapat dilihat dalam konteks bagaimana mekanisme rekrutmen dan pencalonan anggota legislatif oleh partai politik. Pelibatan publik dalam kerangka partisipasi bermakna juga didorong dalam diskursus ini, sehingga penting untuk mempertimbangkan demokrasi internal partai dalam menentukan sistem pemilu; 638 21. Bahwa demokrasi internal partai di Indonesia, masih memiliki catatan buruk terlepas dari penggunaan proporsional terbuka maupun tertutup. Salah satu catatan adalah praktik politik uang dalam bentuk jual-beli suara dan kandidasi. Di tengah catatan buruk demokrasi internal partai, sistem proporsional tertutup juga masih berpotensi menghadirkan persaingan uang di internal partai dalam bentuk jual-beli kandidasi dan nomor urut (nomination buying); 22. Bahwa dalam situasi demokrasi yang masih jauh dari ideal, sistem proporsional tertutup juga akan memperkuat kekuasaan elite. Hal ini akan mengakibatkan pejabat-pejabat politik, termasuk anggota legislatif yang berasal dari suatu partai akan terjebak pada arahan-arahan elite partai semata, sehingga fokus kerja-kerja politik tidak lagi terarah kepada konstituen. Di samping itu, situasi tersebut juga akan menurunkan derajat keterwakilan yang tentu bertentangan dengan orientasi sistem proporsional secara umum; 23. Bahwa meskipun terdapat banyak catatan dalam konteks demokrasi internal partai, sistem proporsional terbuka masih memungkinkan pemilih untuk menentukan sendiri calon anggota legislatifnya. Karenanya, perbaikan serta evaluasi sistem pemilu penting untuk dilakukan dalam proses legislasi, sehingga Indonesia bisa mendaptakan sistem pemilu yang betul-betul relevan dengan konfigurasi politik di masyarakat, situasi internal partai politik, dan menjamin derajat keterwakilan. D. Petitum Berdasarkan uraian argumentasi dan kesimpulan yang telah disampaikan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan ini sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak Permohonan Pemohon dalam perkara 114/PUU-XX/2022 untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 342 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 639 4. Menyatakan Pasal 353 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 194 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 386 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Pasal 420 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Meyatakan Pasal 420 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 422 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Pasal 424 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan Pasal 426 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 11. Memerintahkan putusan ini dimuat di dalam berita negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.40] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Jansen Sitindaon yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 640 diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum; 2. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang-undang Nomor: 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;. 3. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengikutkan Pemohon menjadi pihak terkait dalam permohonan perkara Nomor: 114/PUU/XX/2022 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; II. ALASAN PERMOHONAN MENJADI PIHAK TERKAIT 1. Bahwa, pada tanggal 1 Nopember 2022 diajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang oleh Mahkamah Konstitusi diregistrasi pada tanggal 16 Nopember 2022 dengan register perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022; 2. Bahwa, Pemohon I, Demas Brian Wicaksono, Nomor KTP. 3509190312880003, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Situbondo, 03 Desember 1988, Umur 35 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Perum Tiara Brawijaya Blok Anggrek Nomor. 5, Lingkungan Gaplek, RT. 004, RW. 003, Bakungan, Glagah, Kabupaten 641 Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pemohon II, Yuwono Pitandi Nomor KTP. 1771021310670002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Palembang, 13 Oktober 1967, Umur 55 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kapuas IV Komp. Dolog Nomor. 40 BKI, RT. 004, RW. 002, Kelurahan/Desa Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pemohon III, Fahrudrrazi, Nomor KTP. 1771081809690001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Curup, 18 September 1969, Umur 54 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Irian, RT. 002, RW. 001, Tanjung Agung, Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pemohon IV, Ibnu Racman Jaya, Nomor KTP. 3174092106730004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 21 Juni 1973, Umur 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Kalibata, RT. 001, RW. 006, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pemohon V, Riyanto Nomor KTP. 332610171175004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 17 November 1975, Umur 47 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dukuh Pesantren, RT. 002, RW. 011, Desa Sragi, Kecamatan Sragi, Kbaupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pemohon VI, Nono Marijono Nomor KTP. 3603170305730011, Jenis Kelamin Laki- laki, Tempat/Tanggal Lahir Jombang, 03 Mei 1973, Umur 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bomar 4 Residence, Blok F 1, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Kalibaru, kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; 3. Bahwa, Pemohon di dalam permohonannya menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017; 4. Bahwa, Pihak Terkait, berkepentingan terhadap permohonan Pengujian Undang-undang Perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022. Karena Pemohon sebagai Pihak Terkait saat ini sebagai Bacaleg DPR RI dari Partai Demokrat, selain itu materi permohonan Pasal yang diuji/dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, Tertanggal 19 642 Desember 2008 yang dikabulkan sebagaian oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 5. Bahwa, jika merujuk pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan. “dalam keadaan tertentu Mahkamah dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai pihak terkait’; 6. Bahwa dalam Pasal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan; Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu, perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; 7. Bahwa, dikarenakan Pihak Terkait berkepentingan terhadap permohonan Pemohon dengan nomor: 114/PUU-XX/2022, sebab jika permohonan a quo dikabulkan oleh Makhkamah Konstitusi, itu berarti putusan a quo sama halnya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah dimohonkan oleh: (1) Muhammad Sholeh, SH; (2) Sutjipto, SH. M.Kn; (3) Septi Notariana, SH. M.Kn; (4) Jose Dima Satria, SH. M.Kn, pada tahun 2008 dengan Putusan Perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 Tertanggal 23 Desember 2008; 8. Bahwa, akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU- VI/2008, Tertanggal 19 Desember 2008 Pemilu Legislatif tahun 2014 dan Pemilu Legislatif tahun 2019 menggunakan system proporsional terbuka, baik caleg dan pemilu senang dengan berjalannya system proporsional terbuka; III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara. 643 2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 3. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor: 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi; 4. Bahwa, Pihak Terkait adalah Warga Negara Indonesia yang berkantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271110509830009; 5. Bahwa, Putusan Perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, Tertanggal 23 Desember 2008 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Yang awalnya pada waktu itu pemilu menggunakan sistem nomor urut berubah menjadi suara terbanyak (proporsional terbuka); 6. Bahwa, sekarang ini di Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu Nomor: 7 Tahun 2017 khsusunya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3). Dengan nomor perkara: 114/PUU-XX/2022; 644 7. Bahwa, menurut Pihak Terkait, jika dibaca dengan seksama, pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan pengujian undang-undang Perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022 yang sekarang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU pemilu berkaitan dengan perkara yang pernah dimohonkan oleh antara lain: (1) Muhammad Sholeh, SH; (2) Sutjipto, SH. M.Kn; (3) Septi Notariana, SH. M.Kn; (4) Jose Dima Satria, SH. M.Kn, pada tahun 2008 dengan nomor perkara: 22-24/PUU-VI/2008, tertanggal 23 Desember 2008; 8. Bahwa, diberlakukannya ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilihan Umum adalah implementasi dari putusan nomor perkara; 22-24/UU-VI/2008, Tertanggal 23 Desember 2008 yang diajukan dan/atau dimohonkan oleh antara lain: (1) Muhammad Sholeh, SH; (2) Sutjipto, SH. M.Kn; (3) Septi Notariana, SH. M.Kn; (4) Jose Dima Satria, SH. M.Kn, waktu itu; 9. Bahwa, perjuangan pemberlakukan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif adalah perjuangan panjang. Bertahun tahun masyarakat menginginkan dalam pemilu legislatif agar kedaulatan rakyat benar-benar bisa terwujud, rakyat tidak sekedar dimanfaatkan setiap 5 tahun sekali datang ke TPS untuk mencoblos gambar partai politik. Saat itu rakyat tidak bisa menentukan wakil rakyat yang dikehendaki, rakyat hanya disuruh pasrah kepada partai politik tentang siapa-siapa yang harus duduk di parlemen; 10 Bahwa, perjuangan panjang itu akhirnya dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, tertanggal 23 Desember 2008 oleh karenanya sejak pemilu 2009 mulailah diberlakukan sistem proporsional terbuka, rakyat senang karena bisa menentukan sendiri para wakilnya. Para caleg juga senang, sebab nomor urut buncit peluangnya sama dengan nomor urut satu, yang terpenting adalah kerja dan kerja mendekati warga agar bisa mendapatkan suara terbanyak saat pemilihan umum; 645 11 Bahwa dari berbagai argumentasi di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian nomor perkara: 114/PUU-XX/2022 khususnya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terhadap UUD 1945; IV. POKOK PERMOHONAN Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2) berbunyi: 1. Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. 2. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. 3. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pasal 342 berbunyi: 1. Surat suara suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341l ayat (1) huruf b untuk Pasangan calon memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon; 2. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (I) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar Partai Politik, nomor urut Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan; 3. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan KPU Pasal 353 berbunyi: 1. Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: 646 a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan). c. Mencoblos satu kali pada nomor, warna, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD. Pasal 386 ayat (2) huruf b berbunyi: 1. Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara. 2. Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila: a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang di sediakan. 3. Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila: a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan - b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU. Pasal 420 huruf c berbunyi: Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: a) Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik. 647 b) Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya. c) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ke tiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. Pasal 422 berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari P artai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di satu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara; Pasal 426 berbunyi: 1. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri; c) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, d) terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2. Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi; dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah' ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Keputusan Penetapan yang bersangkutan batal demi hukum; 3. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya; 648 4. Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikuttnya; 5. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); V. ARGUMENTASI KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT SEBAGAI BERIKUT: 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “rechsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “machtsstaat” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum; 2. Bahwa, dalam permohonan Perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022 halaman 12 angka 32–46, para Pemohon antara lain menyampaikan ketidaksetujuannya penerapan sistem proporsional terbuka antara lain, Sistem Proporsional Terbuka Menyebabkan Politik Uang (Money Politics) dan Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi; 3. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak, telah menjadikan Pemilu legislatif sebagai "perang terbuka" antar caleg antar partai politik dan bahkan antar caleg antar partai politik. Sistem ini telah menjadikan pemilu sebagai "pasar bebas" kompetisi politik yang sangat rentan terhadap konflik sosial, masifnya politik uang, secara individualis bersaing untuk memenangkan kontestasi 649 politik dengan berbagai cara dan intrik, termasuk melakukan praktik politik uang (money politics); 4. Bahwa, para Pemohon menuduh, jika sistem proporsional terbuka menjadikan perang terbuka antar caleg, pemilu menjadi pasar bebas, masif money politik, caleg individualis. Bahwa, perang terbuka antar caleg apakah itu salah? Apakah itu melanggar UUD 1945? Perang terbuka menurut Pihak Terkait adalah sesuatu yang baik, agar masing-masing para caleg berlomba- lomba mencari simpati pemilih, pemilu menjadi pasar bebas, juga tidak ada yang salah dalam sebuah kompetisi. Bukankah dalam UU pemilu sudah diatur tidak boleh melakukan black campaign, tidak boleh melakukan fitnah, tidak boleh merusak atribut partai lain dll. Ibarat permainan sepak bola, pasar bebas dalam pemilu, setiap caleg dipersilahkan berlomba-lomba menggunakan strategi masing-masing dalam mencari simpati warga, jika ada pelanggaran, ada Bawaslu yang menjadi wasit untuk memberikan sanksi. Bahwa, terkait money politik, bukahkah sudah ada ancaman pidananya dan caleg bisa digugurkan jika terbukti menggunakan uang untuk mendapatkan suara; 5. Bahwa berdasarkan riset yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi menemukan bahwa praktik politik uang di Indonesia sangat besar. Terdapat sebanyak 33% responden yang terpilih dalam post-election survey pasca Pemilu Legislatif 2014, mengakui pernah ditawari uang atau barang sebagai ganti suara. Angka ini sangat besar, yakni 33% dari 108 juta jumlah pemilih (62 juta orang) dari yang terdaftar pada tahun 2014. Fakta yang demikian tersebut menempatkan Indonesia sebagai Negara peringkat ketiga terbesar politik uang di dunia. Fenomena vote buying atau pembelian suara dengan membayar sejumlah uang tunai sebelum pencoblosan atau serangan fajar ini justru menjadi menjadi kegiatan utama dari Pemilu di Indonesia (Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019); 6. Bahwa, para Pemohon ini tidak relevan dengan menampilkan hasil riset Burhanudin Muhtadi terkait 33% dalam post-election. Dan Indonesia menurut para Pemohon Indonesia menjadi Negara terbesar ke tiga dalam soal politik uang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak menampilkan peringkat korupsi para pejabat publik dan elit politik. Para Pemohon, tutup mata jika money politik dalam pemilu disebabkan prilaku korupsi pejabat 650 publik dan elit politik yang masif akhirnya ditiru oleh masyarakat dengan meminta imbalan uang dalam memilih calon anggota legislatif; 7. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka berbasis penentuan berdasarkan suara terbanyak ini telah menciptakan model kompetisi antar caleg dalam pemilu yang tak sehat. Itulah sebabnya orientasi meraih suara terbanyak telah mendorong Caleg melakukan kecurangan, seperti pembagian uang (money politics) ke pemilih agar dipilih dalam pemungutan suara. Hal ini menyebabkan pemilih bersifat pragmatis dan materialistis dalam memilih caleg. Politik uang ini juga termasuk pemberian uang ke panitia penyelenggara pemilihan, hal ini misalnya untuk memindahkan suara partai ke suara perseorangan (nomor urut atau nama orang) dalam tahap rekapitulasi suara. Apabila ketentuan pasal a quo dibatalkan maka akan mereduksi praktik politik uang dan menjadikan Pemilu lebih bersih, jujur, dan adil; 8. Bahwa, tuduhan sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan kompetisi tidak sehat, sungguh mengada-ada. Justru sistem proporsional terbuka menjadikan pemilu menjadi sehat, sebab para caleg jauh sebelum pemilu berlangsung sudah mendekati warga. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, para caleg tidak akan melakukan kerja kerja politik mendekati warga, sehingga tidak ada kompetisi, tidak ada para caleg menyampaikan gagasan maupun program, tidak ada para caleg mencari simpati warga; 9. Bahwa, money politik masif itu menjadi tugas partai politik, tugas KPU, tugas Bawaslu agar membuat sosialisasi kepada pemilih, agar pemilih tidak memilih karena uang, agar pemilih tidak memilih politisi busuk, agar pemilih tidak memilih caleg karbitan yang hanya muncul sok baik menjelang pemilu; 10. Bahwa dalam sebuah artikel Jurnal Integritas KPK yang ditulis oleh Almas Ghaliya Putri Sjafrina (Indonesia Corruption Watch/ICW) disimpulkan bahwa Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar terkait politik uang. Politik uang dalam Pemilu ini semakin banyak terjadi pada pemilu dengan sistem proporsional terbuka, termasuk pemilu 2019. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga berdampak panjang pada lahirnya korupsi politik. Sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) kasus korupsi 651 politik yang ditangani KPK beririsan dengan biaya pemenangan pemilu, seperti jual beli tiket pencalonan dan jual beli suara; 11. Bahwa dari aspek biaya yang harus dikeluarkan oleh caleg, pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang berbasis suara terbanyak akan membuat caleg mengeluarkan biaya tinggi. Sebab, sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak menitikberatkan pada individu (candidate- centered campaign), sehingga setiap caleg berlomba-lomba untuk mengerahkan segala sumber daya supaya dapat terpilih (meraih suara terbanyak). Hal ini menyebabkan pemilu berbiaya mahal bagi caleg. Ada banyak kebutuhan biaya yang harus ditanggung oleh caleg, antara lain: biaya alat peraga kampanye atau media, tim kampanye, konsultan politik, branding politik, survei elektabilitas, posko pemenangan, bantuan kebutuhan masyarakat dapil untuk mendapatkan suara di masa kampanye, biaya saksi pada saat hari pemilihan pada masing-masing TPS; 12. Bahwa, para Pemohon menyederhanakan persoalan sistem proporsional terbuka yang menyebabkan biaya politik tinggi, seakan jika ingin terpilih menjadi anggota dewan harus kaya raya. Ini jelas tidak benar, fakta menunjukkan banyak caleg yang bukan bermodal besar tapi bisa berhasil lolos ke parlemen, misalnya caleg PDIP Johan Budi (mantan komisioner KPK) bisa mengalahkan incumbent. Prof. Jimly Assidqie (mantan ketua MK) bisa terpilih menjadi senator DPD dari Provinsi Jakarta. Ini menunjukkan uang bukan segalanya dalam pemilu yang penting adalah kerja politik mendekati warga; 13. Menurut riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pada 2014, rentang ongkos yang dibutuhkan seorang Caleg DPRD berkisar Rp. 250. 000.000 s/d Rp. 500.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah) juta dan untuk caleg DPR mencapai angka Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Angka tersebut disinyalir masih relatif kecil dibandingkan nilai modal yang sebenarnya dikeluarkan oleh para caleg. Pramono Anung dalam Disertasinya di Universitas Padjajaran mengkonfirmasi mahalnya biaya pemilu. Menurut Pramono, ada tingkatan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh calon legislator pada saat kampanye Dana standar antara 600 juta hingga 1 652 miliar rupiah. Kemudian, ada yang mengeluarkan biaya diatas 1 miliar rupiah sampai 2,5 miliar rupiah, bahkan ada yang mencapai angka 6 miliar rupiah; 14. Bahwa Pemilu yang berbiaya mahal tersebut sangat rentan menimbulkan korupsi. Modal yang sangat besar yang dikeluarkan oleh para caleg dalam kontestasi pemilu mendorong lahirnya tindakan koruptif ketika caleg tersebut menjabat. Tindakan koruptif itu dilakukan untuk mengembalikan modal biaya pemilu dan menyiapkan modal baru untuk kontestasi pada pemilu berikutnya yang juga akan membutuhkan biaya besar; 15. Bahwa, para Pemohon berdalih, pemilu berbiaya mahal menyebabkan anggota dewan yang terpilih melakukan korupsi. bukankah ini soal prilaku koruptif elit politik kita, dan itu tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Terbukti jabatan Menteri yang tidak diperebutkan dalam pemilu, Direktur BUMN dan Camat yang tidak mengeluarkan uang untuk menjadi Menteri, Direktur BUMN dan Camat tetap saja melakukan korupsi. Sekali lagi, soal perilaku korupsi ini adalah musuh bangsa yang tidak ada kaitannya dengan pemilu; 16. Oleh karena itu pemborosan biaya ini seharusnya dapat diminimalisir jika pemilihan hanya cukup diwakili partai politik. Setiap partai akan mengatur dana kampanye yang diperlukan secara rasional dan tertata serta tidak berlebihan. KPU sendiri akan lebih mudah mengontrol keuangan partai politik sebagaimana amanah Pasal 329 sampai dengan (s/d) Pasal 331 UU Pemilu. Hal ini akan menghadirkan kadar demokrasi yang sehat dan akuntabel; 17. Bahwa, jika sistem proporsional terbuka dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Sekali lagi, ini menunjukkkan jika para Pemohon tidak memahami, bahwa demokrasi memang harus berbiaya mahal. Tapi dengan biaya mahal bertujuan mendapatkan perwakilan yang akuntabel dan demokratis. Ada tanggung jawab anggota dewan kepada pemilihnya, anggota dewan akan selalu mewarat daerah pemilihannya, sebab jika tidak dia tidak akan dipilih kembali. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang menyebabkan tidak ada hubungan psikologis antara angota dewan dengan pemilihnya; 18. Bahwa pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara 653 kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (the process by which the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture) (Vicky Randal dan Lars Svasand, Randall, (2002). Bentuk pelemahan pelembagaan partai politik dalam sistem proporsional terbuka antara lain caleg yang terpilih dalam Pemilu tidak berperilaku dan bersikap terpola untuk menghormati lembaga partai politik, karena merasa yang menentukan terpilihnya bukan melalui kampanye yang diorganisir oleh partai politik, melainkan karena mengkampanyekan dirinya sendiri; 19. Bahwa para Pemohon menuduh sistem proposional terbuka menjadi caleg yang terpilih tidak menghormati partai, karena merasa terpilih bukan dari kerja partai tapi hasil keringatnya sendiri. Argumentasi ini jelas tidak benar. Bukankah dalam UU pemilu partai diberikan kewenangan pergantian antar waktu (PAW). Sudah banyak anggota dewan yang di PAW karena dianggap tidak sejalan dengan garis partai; 20. Bahwa hal tersebut menyebabkan rendahnya loyalitas caleg pada partai politik dan akan berdampak pada krisis kewibawaan lembaga partai politik. Hal ini terjadi karena caleg merasa Parpol hanya kendaraan dan yang menentukan keterpilihannya adalah pemilih bukan lembaga partai politik. Melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai politik. Akibatnya partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bersifat ideologis dan organ pengkaderan calon pemimpin politik. Hal tersebut menyebabkan partai politik tak memiliki akar yang stabil dalam masyarakat. Jika partai politik mengakar kuat di masyarakat, maka pergeseran atau perpindahan dukungan dari pemilu ke pemilu akan terjadi secara terbatas karena partai mendapat dukungan stabil dari basis massa pendukungnya; 21. Bahwa sistem proporsional terbuka melemahkan identitas kepartaian (Party Identity/Party-ID) Ini adalah mengenai identitas yang bisa menguatkan demokrasi. Identifikasi diri dengan partai adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari 2021, menunjukkan bahwa party identity masyarakat Indonesia rendah. Hal ini melahirkan fenomena anti partai politik atau deparpolisasi (party dealignment). 654 Deparpolisasi membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai (Roberto Biorcio dan Renato Mannheimer, 1995; 22. Bahwa fenomena anti partai politik atau deparpolisasi berdampak buruk pada Pemilu, yang hanya bergantung pada figur atau kandidat (candidate- centered politics). Sehingga pemilih dalam memilih lebih mempertimbangkan pada caleg yang popular dan bermodal uang bukan pada kesamaan party-ID (Ramlan Surbakti dalam Hasyim Asy'ari, 2019). Hal tersebut berdampak pada partai politik yang tak lebih hanya menjadi sarana non-ideologis untuk meraih kekuasaan. Padahal Partai Politik adalah organisasi demokratis bertujuan untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam Pemilu sebagaimana perintah konstitusi; Apakah Sistem Proporsional Terbuka Menimbulkan Masalah Multidimensi 1. Bahwa sistem proposional terbuka berdasarkan suara terbanyak, telah menimbulkan beberapa persoalan yang kompleks. Sistem ini memunculkan "gambling atau perjudian yang mengakibatkan ekspektasi para calon anggota legislatif berlebihan dan terlalu merasa percaya diri akan terpilih pada pemilihan umum. Hal ini mengakibatkan calon legislatif yang gagal mengalami depresi hingga gangguan jiwa (https://www.bbc.com. 28 Mei 2019). Hal ini tentu menjadi kontradiktif dengan tujuan Pemilu yang bertujuan mencari pemimpin yang berjuang dan mampu berpikir untuk masyarakat; 2. Bahwa ekses dari Pemilu juga melahirkan caleg yang tidak terpilih justru jadi terlilit hutang, mengemis di pinggir jalan bahkan hendak jual ginjal di luar nalar seorang yang seharusnya berpikir rasional (https://medan.tribunnews.com, 20 April 2019). Terdapat pula calon legislatif yang gagal terpilih melakukan bunuh diri, yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (detikcom, 19 Februari 2019); 3. Bahwa sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, telah memicu konflik di internal antar calon anggota legislatif Partai Politik. Konflik tersebut, dikarenakan adanya persaingan yang keras antar Calon Legislatif di Internal Partai Politik, demi memenangkan kontestasi Pemilu Legislatif. Konflik tersebut juga terjadi secara fisik kearah kriminal seperti yang terjadi dalam kasus Penganiayaan terhadap sesama calon legislatif 655 di Surabaya-Sidoarjo berkaitan dengan perebutan perolehan suara. (https://news.detik.com, tanggal 29 April 2019). Pidana penganiayaan akibat Pemilu ini juga terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. (hukumparan.com, 18 Mei 2019); 4. Bahwa, para Pemohon mendalilkan jika sistem proporsional terbuka menjadi konflik internal partai meningkat. Yang menjadi pertanyaan apakah sistem proporsional tertutup tidak berdampak konflik internal? Bahwa, menurut Pihak Terkait, sistem proporsional tertutup juga berpotensi konflik internal, bukankah para kader berebut mendapat nomor urut satu? Karena nomor urut satu prioritas terpilih dari pada nomor urut dua dan seterusnya. Artinya, jika pikirannya adalah konflik internal yang tidak sehat, maka dalam sistem apapun konflik internal partai selalu ada. Yang terpenting adalah bagaimana Undang-undang dan partai politik berperan meminimalisir konflik antar kader partai masing masing; 5. Bahwa, menurut Pihak Terkait, sistem proporsional terbuka lebih baik dan berkeadilan dengan argumentasi hukum sebagai berikut: a. Sistem ini mendekatkan caleg kepada pemilih, karena jauh sebelum pemilu berlangsung semua caleg dari nomor urut satu hingga terakhir berlomba-loma mencari simpati kepada pemilih. b. Setelah pemilu selesai, caleg yang terpilih selalu menyapa pemilih, karena kuatir dalam pemilu ke depan agar tetap dipilih. c. Dengan sistem proporsional terbuka kedaulatan rakyat benar-benar terwujud, sebab rakyat bisa memilih caleg yang terbaik, meskipun ada caleg nomor urut satu, tapi jika tidak dekat dengan pemilih dia tidak dipilih oleh pemilih. d. Sistem ini menjadikan pemilih tidak memilih kucing dalam karung, rakyat bisa melihat rekam jejak caleg, jika ada caleg yang mendekati pemilih hanya menjelang pemilu untuk mencari simpati rakyat dia akan kalah dengan caleg yang sudah lama membangun hubungan dengan pemilih di dapilnya e. Ada yang mengatakan sistem proporsional terbuka menjadikan persaingan antar caleg tidak sehat. Menurut Pihak Terkait, sistem ini justru menguji para caleg untuk bersaing secara sehat, jika ada anggapan yang tidak sehat, itu karena caleg tidak terbiasa 656 mendekatkan diri kepada warga, mereka terbiasa hidup elitis dan takut kalah bersaing dengan caleg lainnya. f. Bahwa, ada yang menuduh sistem proporsional terbuka menyebabkan money politik masiff terjadi dimana-mana. Menurut Pihak Terkait, hal itu bukanlah sebuah alasan untuk merubah menjadi system proporsional tertutup. Soal money politik adalah mental koruptif yang terjadi di hampir semua lapisan masyarakat, tentu ini menjadi musuh bersama yang harus dihilangkan. Bukankah, perilaku koruptif elit politik yang akhirnya ditiru oleh masyarakat di dalam pemilu saat memilih caleg? 6. Bahwa, fakta membuktikan dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 banyak caleg yang bermodal duit besar kalah dengan caleg yang tidak bermodal uang tapi dia rajin mendatangi pemilih. Ini adalah sebuah jawaban, bahwa uang bukan segalanya dalam pemilu; 7. Bahwa, menurut Pihak Terkait, sistem proporsional terbuka menguntungkan semua partai politik dan semua caleg, sebab masing masing partai calegnya bekerja keras mendapatkan suara, jika suara caleg tinggi yang untung juga partai politiknya. Berbeda dengan system proporsional tertutup yang kerja keras hanya caleg nomor urut satu, caleg lainnya tidur karena menganggap kerja keras hanya menguntungkan caleg nomor urut satu; 8. Bahwa, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Bahwa, langsung, dan bebas dan adil bukanlah sebuah slogan dalam pemilu. Tapi ini adalah asas pemilu yang menjadi dasar sebuah keberlangsungan pemilu yang demokratis; 9. Bahwa, langsung mempunyai makna, rakyat memiih wakilnya sendiri, dalam system pemilu hak rakyat tidak boleh diwakilkan kepada partai politik. Faktanya tidak ada ketentuan apapun yang menyatakan rakyat memberikan mandat kepada partai untuk mendudukkan wakilnya. Tugas partai adalah memberikan pilihan kader-kader terbaik untuk dicantumkan dalam kertas surat suara, soal siapa yang terpilih menjadi hak rakyat yang menentukan dalam pilihannya; 657 10. Bahwa, bebas dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD bermakna, rakyat bebas menentukan siapa-siapa yang berhak duduk diparlemen, rakyat bebas menilai caleg mana yang selama ini benar benar memperjuangkan aspirasi rakyat. Rakyat bebas menilai caleg mana yang hanya melakukan pencitraan mendekati pemilu, bebas menilai a quo ditentukan saat mencoblos dalam pemilu; 11. Bahwa, makna adil dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD adalah, bahwa semua caleg baik nomor urut satu sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama menyampaikan program kerja ke rakyat. Adil bermakna bahwa semua caleg baik nomor urut satu sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama untuk bisa duduk diparlemen, tanpa ada diskriminasi nomor terkait nomor urut, semuanya dikembalikan kepada rakyat untuk memilih caleg yang terbaik; 12. Bahwa, dari ketentuan di atas, jelas sekali jika sistem proporsional terbuka bukan sebuah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy), tapi memang sudah ditegaskan di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa semua caleg baik nomor urut satu sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama untuk terpilih, tidak boleh partai politik memangkas hak rakyat menjadi hak partai politik di dalam menentukan kemenagan calon anggota legislatif; 13. Bahwa, pada tanggal 8 Januari 2022, 8 Pimpinan Partai Politik antara lain: Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PAN, Partai PPP, Partai PKS, PKB minus Partai Gerindra tidak bisa hadir. Semua pimpinan Partai Politik ini sepakat dan mendukung system proporsional terbuka. Ini menunjukkan mayoritas partai politik sebagai peserta pemilu saja menghendaki system proporsional terbuka, sehingga tidak ada alasan apapun untuk mengubah dari system proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup; 14. Bahwa hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan, berdasarkan Naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu Tanggal 20 Juli 2017, ternyata pembahasan norma tentang sistem proporsional terbuka, terdapat dalam satu paket pembahasan tentang ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per Dapil dan metode konversi suara. Lebih jelasnya, dalam Naskah Rapat Paripurna 658 halaman 11 disebutkan, bahwa isu-isu krusial telah diputuskan oleh Pansus untuk diformulasikan dalam bentuk 5 (lima) paket opsi yang kemudian diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Tanggal 20 Juli 2017. Adapun paket opsi tersebut adalah sebagai berikut: Paket A: Ambang batas presiden 20% atau 25% ambang batas parlemen 4% sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni; Paket B: Ambang batas presiden 0% ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai 10 dan metode konversi suara Kuota Hare; Paket C: Ambang batas Presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare; Paket D: Ambang batas presiden 10% atau 15% ambang batas parlemen 5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai 8 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni; Paket E: Ambang batas Presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 3,5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare; 15. Bahwa, para Pemohon tidak pernah membaca secara seksama dalil-dalil kenapa Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 mengabulkan sebagian permohonan atas nama Pemohon I dan Pemohon II atas nama: (1) Muhammad Sholeh, SH; (2) Sutjipto, SH. M.Kn; (3) Septi Notariana, SH. M.Kn; (4) Jose Dima Satria, SH. M.Kn, pada tahun 2008 dengan Perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, Tertanggal 23 Desember 2008. Bahwa, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, Tertanggal 23 Desember 2008 pada halaman 104- 105 tersebut diatas, pada pokoknya menyatakan: 1. Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil- wakilnya yang diajukan oleh Partai Politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar 659 wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak; 2. Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip- prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab; 3. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. 4. Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran 660 atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrim terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil; 5. Bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing; 6. Hal tersebut akan menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif, karena tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan cara seperti itu; 7. Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing- masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak; 661 16. Bahwa menurut Pihak Terkait pilihan sistem proporsional terbuka, merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk undang- undang, sehingga tidak pada tempatnya untuk dilakukan uji konstitusionalitas. Pihak Terkait mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi angka (3.17) dalam Putusan Perkara Nomor: 51-52- 59/PUU-VI/2008: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang- undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang- undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”; 17. Bahwa, jika dicermati dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, soal sistem proporsional tertutup dan terbuka jelas bukan soal pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang, tetapi ini soal kedaulatan rakyat. Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrim terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil; 18. Bahwa, oleh karena itu menurut Pihak Terkait bahwa system proporsional terbuka yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 19. Bahwa, justru sistem proporsional tertutup sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan hakekat kedaulatan rakyat 662 sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak merugikan hak hak konstitusional para Pemohon dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; TENTANG BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA A QUO DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI 1. PT = 1 Adalah Identitas Pihak Terkait Atas Nama: Jansen Sitindaon., SH. MH.; N.I.K: 1271110509830009; Tempat/Tanggal Lahir: Silumboyah, 05 September 1982 Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Jabatan: Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bakti 2020-2025; Alamat Tempat Tinggal: Apartemen Graha Cempaka Mas, TWR. A2 LT. 6, No. 7, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Sumur batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat; Kantor: Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. 2. PT = 2 Adalah Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor: 35/PUU-XII/2014, tertanggal 26 Mei 2015. KETERANGAN: Bukti ini menerangkan tentang Putusan Pengujian Undang- undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Amar Putusan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. PT = 3 Adalah Putusan Pengujian Undang-undang Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, tertanggal 23 Desember 2008; KETERANGAN: Bukti ini menerangkan tentang Putusan Pengujian Undang- undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Amar Putusan: (1). Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian; (2). Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang- 663 undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4836), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); (3). Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang- undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4836), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); (4). Menolak permohonan Pemohon I dan pemohon II untuk selain dan selebihnya; (5). Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. PT = 4 Adalah Identitas Pihak Terkait Atas Nama: Jansen Sitindaon., SH. MH.; N.I.K: 1271110509830009; Tempat/Tanggal Lahir: Silumboyah, 05 September 1982 Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Jabatan: Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bakti 2020-2025; Alamat Tempat Tinggal: Apartemen Graha Cempaka Mas, TWR. A2 LT. 6, No. 7, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Sumur batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Mengajukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat untuk dapat dicalonkan sebagai Anggota DPR RI pada Dapil DKI Jakarta I. KETERANGAN: Bukti ini menerangkan tentang Pihak Terkait mengajukan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat untuk dapat dicalonkan sebagai Anggota DPR RI pada Dapil DKI Jakarta I, Tertanggal 20 Januari 2023; 5. PT = 5 Adalah Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR RI Atas Nama Jansen Sitindaon., SH. MH.; N.I.K: 1271110509830009; Tempat/Tanggal Lahir: Silumboyah, 05 September 1982 Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Jabatan: Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bakti 2020-2025; Alamat Tempat Tinggal: Apartemen Graha Cempaka Mas, TWR. A2 LT. 6, No. 7, RT. 002, RW. 008, Kelurahan 664 Sumur batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat; Menyatakan: Bersedia tidak ditetapkan sebagai legislative terpilih jika terbukti melakukan pelanggaran kampanye sesuai yang diatur dalam PO/03/DPP.PD/V/2021 tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Anggota Legislatif. Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan tidak dapat dicabut Kembali secara sepihak. Tertanggal 20 Januari 2023. KETERANGAN: Bukti ini menerangkan tentang Pihak Terkait membuat dan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR RI Atas Nama Jansen Sitindaon., SH. MH.; N.I.K: 1271110509830009; Tempat/Tanggal Lahir: Silumboyah, 05 September 1982 Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Jabatan: Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bakti 2020-2025; Alamat Tempat Tinggal: Apartemen Graha Cempaka Mas, TWR. A2 LT. 6, No. 7, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Sumur batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat; Menyatakan: Bersedia tidak ditetapkan sebagai legislatif terpilih jika terbukti melakukan pelanggaran kampanye sesuai yang diatur dalam PO/03/DPP.PD/V/2021 tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Anggota Legislatif. Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan tidak dapat dicabut Kembali secara sepihak. Tertanggal 20 Januari 2023. Pihak Terkait pada tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan klarifikasi atas persandingan tanda tangan kuasa yang berbeda tarikan garisnya dalam Dokumen Permohonan dan Perbaikan Permohonan pada Perkara Pengujian UU Pemilu No. 114/PUU-XX/2022. Adapun isi surat Kami sebagai berikut: 1. Bahwa dengan mencermati Dokumen Permohonan Perkara Nomor: 114/PUU- XX/2022 tertanggal 1 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 November 2022, serta mencermati Dokumen Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal yang sama, khususnya pada Dokumen halaman terakhir atau halaman pembubuhan tanda tangan, Pihak Terkait mendapati adanya tarikan garis tanda tangan yang menurut kacamata Pihak Terkait nampak berbeda antara Permohonan awal dengan Perbaikan Permohonan; 665 2. Perbedaan tersebut terdapat pada tarikan garis tanda tangan Kuasa Hukum atas nama Iwan Maftukhan, S.H., dan Aditya Setiawan, S.H., M.H. sebagaimana persandingan berikut (terlampir): Tarikan pada Permohonan Awal:Tarikan pada Perbaikan Permohonan: 3. Bahwa perbedaan tersebut akan lebih nampak dengan di-zoom 300% dengan hasil perbandingan sebagai berikut: a. Tarikan tanda tangan pada Permohonan Awal tertanggal 1 November 2022 b. Tarikan tanda tangan pada Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Desember 2022; 4. Bahwa mengingat tentang otentifikasi pembubuhan tanda tangan merupakan hal yang esensial untuk berperkara di persidangan Mahkamah Konstitusi, yang dalam beberapa pemeriksaan perkara lain bahkan diklarifikasi langsung di dalam persidangan, sebagaimana preseden sebelumnya dalam pengajuan permohonan pengujian UU IKN Register Perkara Nomor: 66/PUU-XX/2022, yang dari hasil konfirmasi di persidangan, diakui oleh Pemohon, demikian pula dalam pengujuan UU Minerba Register Perkara Nomor: 80/PUU-XVIII/2020 yang diakui oleh Pemohon yang telah menandatangankan Pemohon lainnya; 5. Maka, dengan perbedaan yang nampak dari persandingan tersebut, perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan mengijinkan untuk dilakukan klarifikasi kepada Pemohon atas dokumen pemberian kuasa berikut dan surat kuasanya, guna melihat dan membandingkan tarikan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen pemberian kuasa dengan dokumen lain yang dimiliki yang bersangkutan (KTP atau SIM); Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk menolak Permohonan para Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvakelijk verklaard); PETITUM Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian dan argumentasi hukum tersebut atas, Pihak Terkait mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut: M E N G A D I L I: 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait seluruhnya; 666 2. Menyatakan: Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2), huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau; Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequio et bono); [2.41] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 667 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 668 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 yang masing- masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 168 ayat (2): “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Pasal 342 ayat (2): “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.” Pasal 353 ayat (1) huruf b: “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: a. … b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.” Pasal 386 ayat (2) huruf b: “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: a. … 669 b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.” Pasal 420 huruf c dan huruf d: “Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: … c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.” Pasal 422: “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.” Pasal 426 ayat (3): “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya.” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara yang aktif sebagai pemilih dalam pemilihan umum dan memiliki kepentingan untuk hadirnya wakil rakyat yang benar-benar mementingkan rakyat saat terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II pernah aktif dalam aktivitas kepartaian yang partainya dinyatakan tidak dapat ikut dalam pemilihan umum. Pemohon III saat ini aktif dalam dunia pendidikan dan pengabdian masyarakat. Pemohon IV bermaksud mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Pemohon V aktif dalam kegiatan partai politik dan Pemohon VI pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD namun tidak terpilih; 4. Bahwa Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 mengatur begitu besarnya peranan individu dalam pemilihan 670 umum padahal mereka menggunakan mesin partai politik dalam prosesnya. Adanya frasa proporsional terbuka, nomor urut, nama calon, dan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak menunjukkan kekuatan perseorangan dalam proses pemilihan umum yang dianggap merugikan para Pemohon; 5. Bahwa norma yang mengatur mengenai norma proporsional dengan daftar terbuka yang mengarusutamakan perolehan suara terbanyak secara perseorangan/individu dalam pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD menyimpangi maksud dari norma-norma yang ditentukan konstitusi. Hak para Pemohon sebagai warga negara berpotensi dilanggar karena sistem proporsional dengan daftar terbuka menimbulkan persaingan tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilihan umum; 6. Bahwa bagi para Pemohon berlakunya ketentuan pasal a quo berupa sistem pemilihan umum proporsional berbasis suara terbanyak telah dibajak oleh calon anggota DPR/DPRD pragmatis yang hanya bermodal “populer dan menjual diri” tanpa adanya ikatan ideologi dan struktur partai politik, tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Sebagai kader partai politik, berlakunya norma dalam pasal a quo juga telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena telah menimbulkan individualisme para politisi, menyebabkan konflik internal, dan kanibalisme di internal partai politik sendiri; 7. Bahwa para Pemohon dirugikan hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya pasal a quo karena melihat hilangnya peranan partai politik dalam menjelaskan pendidikan politik ke masyarakat. Penentuan calon anggota DPR/DPRD berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan umum 2009, 2014, dan 2019 melahirkan kompetisi semu (pseudo competition) antar partai politik dan melebih-lebihkan peranan individu; 8. Bahwa menurut para Pemohon dengan dibatalkannya ketentuan sistem pemilihan umum proporsional berbasis suara terbanyak, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak terjadi karena kelak dalam pemilihan umum tidak lagi terjadi kompetisi antar individu di internal partai namun kompetisi antar partai politik dan partai politiklah yang menentukan siapa saja yang seharusnya duduk di parlemen. 671 Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan potensi kerugian hak konstitusional yang dialami berupa hak atas kepastian hukum yang adil karena berlakunya norma- norma yang diuji para Pemohon berkenaan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka, nomor urut, nama calon, dan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak menunjukkan kekuatan perseorangan dalam proses pemilihan umum yang dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon, di antaranya menyebabkan konflik internal. Dengan demikian, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon yang meminta untuk mendahulukan proses pemeriksaan dan memutus permohonan a quo agar kiranya ada kepastian hukum dan manfaat dari permohonan yang diajukan para Pemohon. Karena, menurut para Pemohon pada tanggal 24 April 2023 sudah dimulai pendaftaran anggota DPR dan DPRD. Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon di atas, Mahkamah telah selesai memeriksa permohonan a quo sampai dengan penyerahan kesimpulan pada tanggal 31 Mei 2023. Sementara itu, berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi 672 Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota saat ini sedang dalam kegiatan “Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon” yang telah dimulai dari tanggal 15 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 23 Juni 2023 dan akan dilanjutkan dengan kegiatan “Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon” yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023. Sehingga, terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan a quo dan ada atau tidak adanya permohonan provisi dari para Pemohon Mahkamah telah dengan sendirinya menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo sebelum selesainya tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut para Pemohon, sistem proporsional dengan daftar terbuka dapat membahayakan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, karena sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka dianggap membuka ruang bagi seseorang untuk berusaha menjadi populer, menimbulkan kebebasan tanpa batas, dan merusak ideologi bernegara; 2. Bahwa menurut para Pemohon, meskipun Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 tidak disebutkan apakah pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka atau tertutup, namun sejarah pemilihan umum dari tahun 1955 sampai 2004 pemilihan umum dilakukan dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup. Pemilihan umum saat itu berjalan dengan baik dan menghasilkan proses demokrasi 673 yang lebih mengutamakan kepentingan kebersamaan masyarakat melalui saluran partai politik. 3. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 telah mengkerdilkan atau membonsai organisasi dan pengurus partai politik. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut harus dibatalkan untuk mengembalikan perintah konstitusi bahwa peserta pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, menegaskan calon anggota DPR/DPRD adalah utusan partai politik, dan meningkatkan semangat untuk menjadi pengurus partai politik. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menempatkan pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dengan peranan partai politik sebagai pesertanya, sehingga masuk dalam sistem representasi kepartaian bukan dengan mengarahkan pada mandat bebas, yakni wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya. 5. Bahwa menurut para Pemohon, model penetapan calon anggota DPR dan DPRD menurut Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 menganut model sistem proporsional dengan daftar terbuka, sebagai konsekuensi logisnya lahirlah Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017. Sistem ini telah menggeser makna peserta pemilihan umum dari partai politik menjadi perseorangan. Sebab, dalam penentuan calon terpilih, partai politik telah kehilangan kedaulatan. Sistem “proporsional terbuka/suara terbanyak perseorangan” pada pokoknya telah menempatkan individu sebagai “peserta pemilihan umum sebenarnya”. Oleh karenanya sudah tidak ada bedanya pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang pesertanya adalah calon perseorangan atau wakil dari provinsi. Dengan demikian, menurut para Pemohon, sistem pemilihan umum proporsional berbasis suara terbanyak telah dibajak oleh calon anggota DPR/DPRD pragmatis yang hanya bermodalkan “populer dan menjual diri” tanpa ikatan dengan ideologi 674 dan struktur partai politik, serta tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. 6. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusional terhadap “kepastian hukum yang adil” menekankan pada konsistennya struktur-struktur ketatanegaraan agar konstitusi dijalankan. Sementara itu, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menekankan pada partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, bangunan ketatanegaraan menghendaki sistem proporsional dengan daftar tertutup yang memberikan keleluasaan kepada partai politik. Sedangkan, sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik, dan telah mengenyampingkan peranan partai politik di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum. 7. Bahwa menurut para Pemohon, sistem proporsional dengan daftar terbuka menyebabkan: a. kerumitan dalam pelaksanaan pemilihan umum, bukan hanya kepada pemilih namun juga bagi penyelenggara pemilihan umum; b. peningkatan penggunaan anggaran negara yang sangat besar namun tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPR dan DPRD yang terpilih; c. politik uang (money politics) dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak, telah menjadikan pemilihan umum anggota DPR/DPRD sebagai “perang terbuka” antarcalon dan antarpartai politik serta bahkan antarcalon intra partai politik, sehingga menjadikan pemilihan umum sebagai “pasar bebas” kompetisi politik yang sangat rentan terhadap konflik sosial dan masifnya politik uang; d. pelemahan pelembagaan partai politik karena yang menentukan terpilihnya bukan melalui kampanye yang diorganisir oleh partai politik melainkan karena mengkampanyekan diri sendiri; e. masalah multidimensi, seperti masalah psikologi calon anggota DPR/DPRD yang gagal dan timbulnya konflik internal antar anggota partai politik. 8. Bahwa menurut para Pemohon, sistem proporsional dengan daftar terbuka juga menyebabkan calon anggota legislatif perempuan kurang mendapatkan 675 kursi, karena kuota 30% (tiga puluh per seratus) perempuan dalam daftar calon tetap di surat suara dan setiap tiga daftar calon terdapat satu calon anggota legislatif perempuan (zipper system) tidak berguna, sebab calon anggota legislatif dipilih berdasarkan suara terbanyak, dan bukan dengan nomor urut. 9. Bahwa menurut para Pemohon, permohonan ini memiliki kaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang selama ini telah digunakan sebagai acuan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Apabila dikaitkan dengan perspektif living constitution maka hal tersebut tentunya dapat saja diubah guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Karena, sistem pemilihan umum harus adaptif dan responsif terhadap hal-hal baru sejalan dengan pengalaman bangsa yang terus berkembang. 10. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 168 ayat (2) khususnya kata “terbuka” dan tindak lanjut operasionalnya yaitu pada frasa “jumlah nilai terbanyak” dalam Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3), serta penempatan nama calon legislatif pada Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, dan Pasal 386 ayat (2) huruf b UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang tidak pernah menyebutkan pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dilakukan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka. 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: i. kata “terbuka” pada Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; ii. kata “proporsional” pada Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sistem proporsional tertutup”; iii. frasa “nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan” pada Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 342 ayat (2) UU 676 7/2017 berbunyi, “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik”; iv. frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” pada Pasal 353 ayat (1) huruf b UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 353 ayat (1) huruf b UU 7/2017 berbunyi, “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik”; v. frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan” pada Pasal 386 ayat (2) huruf b UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 386 ayat (2) huruf b UU 7/2017 berbunyi, “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik”; vi. frasa “jumlah nilai terbanyak” pada Pasal 420 huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut”; vii. Pasal 420 huruf d UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; viii. frasa “ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing- masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara” pada Pasal 422 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 422 UU 7/2017 berbunyi, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”; 677 ix. frasa “berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya” pada Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 berbunyi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”; [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa terhadap keterangan DPR yang di dalamnya terdapat pandangan berbeda yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Mahkamah mempertimbangkan pemberi keterangan dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah lembaga negara. DPR merupakan salah satu lembaga negara, dalam hal ini sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah, DPR secara kelembagaan dapat diminta oleh Mahkamah untuk memberi keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Mahkamah. Dengan demikian, keterangan DPR sejatinya merupakan keterangan yang diberikan lembaga perwakilan rakyat sebagai satu kesatuan pandangan lembaga, bukan pandangan fraksi. Karena, pada dasarnya materi keterangan DPR berkaitan dengan kesepakatan DPR pada waktu membentuk suatu undang-undang termasuk di dalamnya materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang ternyata di kemudian hari diajukan pengujiannya ke Mahkamah, sehingga sudah sepantasnya tidak ada perbedaan pandangan. Berdasarkan hal tersebut, sepanjang perbedaan pandangan dari F-PDIP dalam keterangan DPR, lebih merupakan persoalan internal lembaga DPR, sehingga yang akan Mahkamah pertimbangkan adalah keterangan DPR secara kelembagaan. 678 [3.9.2] Bahwa terhadap adanya keberatan dari beberapa Pihak Terkait mengenai indikasi perbedaan tanda tangan pada permohonan dan perbaikan permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan seharusnya keberatan tersebut disampaikan sejak awal dalam keterangan Pihak Terkait karena hal tersebut merupakan bagian dari permohonan yang dapat ditanggapi oleh Pihak Terkait. Namun demikian, faktanya beberapa Pihak Terkait mengajukan keberatan setelah menyampaikan keterangannya, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan hal tersebut ke Mahkamah. Hal tersebut bukan berarti Mahkamah memperbolehkan adanya perbedaan tanda tangan permohonan dan perbaikan permohonan, namun menurut Mahkamah kesempatan untuk mempersoalkannya seharusnya digunakan bersama-sama dengan pemberian keterangan terhadap permohonan para Pemohon. Sehingga, oleh karena tidak disampaikan bersamaan dengan keterangan terhadap permohonan para Pemohon maka persoalan tersebut menurut Mahkamah lebih tepat diselesaikan oleh organisasi advokat kuasa hukum para Pemohon. Terlebih, berdasarkan pencermatan Mahkamah, tidak terdapat adanya bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah terkait dengan perbedaan tanda tangan dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, keberatan terhadap perbedaan tanda tangan dalam permohonan dan perbaikan permohonan para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 dan mengajukan 4 (empat) orang ahli bernama Fritz Edward Siregar dan Agus Riwanto yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 April 2023 serta Hafid Abbas dan Mada Sukmajati yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 April 2023 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 April 2023. Para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 679 [3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. DPR juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023, namun tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian kesimpulan yakni pada tanggal 31 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait M. Fathurrahman JS, Reza Pahlevi, Ade, dan Shandy Julian Pratama telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Sarlotha Febiola Mramra, Amrin, Rose Meilandabisay, Didimus Bemei, Yulyanus Sita, Yusup Hamo, Yohanis Nikson Kwano, Abihut Yeimo, Usman Harahap, Loth Urumban, Nimbrot Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Oktovianus Bitara, Habel Auri, Theo Hirwa, Amos Masita, dan Simon Petrus Auri telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Pihak Terkait Sarlotha Febiola Mramra, Amirin, Rose Meilandabisay, Didimus 680 Bemei, Yusup Hamo, Yohanis Nikson Kwano, Abihut Yeimo, Usman Harahap, Loth Urumban, Martinus Sidai, Nimbrot Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Oktovianus Bitara, Habel Auri, Theo Hirwa, Amos Masita, dan Simon Petrus Auri juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait M Asnawi, Iqbal Fajar, Muhi Sanusi, Suherman Umar Isu, dan Randy Firdaus Sihombing telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Garuda telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Abdul Chair Ramadhan yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2023. Pihak Terkait Partai Garuda juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Hermawi Taslim dan Pihak Terkait Wibi Andrino telah menyerahkan keterangan tertulis masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023 dan masing-masing didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Hermawi Taslim dan Pihak Terkait Wibi Andrino masing-masing telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 dan secara bersama-sama mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama 681 I Gusti Putu Artha yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2023. Pihak Terkait Hermawi Taslim dan Pihak Terkait Wibi Andrino juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PKS telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 Pihak Terkait PKS juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PSI, Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01a sampai dengan bukti PT-34. Pihak Terkait PSI, Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Muhammad Sholeh telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Muhammad Sholeh telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 dan bukti PT-2 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 682 [3.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PBB telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.23] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4 dan 3 (tiga) orang ahli yang bernama Titi Anggraini, Khairul Fahmi, dan Zainal Arifin Mochtar yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2023. Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Perludem telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 dan 2 (dua) orang ahli yang bernama Firman Noor dan Charles Simabura yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2023. Pihak Terkait Perludem juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 683 [3.25] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Jansen Sitindaon telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Jansen Sitindaon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5. Pihak Terkait Jansen Sitindaon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden dan kesimpulan yang diajukan, keterangan masing-masing Pihak Terkait beserta alat- alat bukti surat/tulisan dan ahli serta kesimpulan yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan para Pemohon meliputi delapan norma sebagaimana termaktub dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017, namun kesemua norma yang diuji konstitusionalitasnya tersebut bertumpu pada norma Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 khususnya pada kata “terbuka”. Artinya, norma-norma lain yang dimohonkan pengujian merupakan konsekuensi logis dan penjabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017. Oleh karena itu, dengan menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 168 ayat (2) a quo, baik secara langsung maupun tidak langsung, Mahkamah sekaligus akan menilai dan mempertimbangkan norma Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 yang dimohonkan oleh para Pemohon; [3.27] Menimbang bahwa norma Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 intinya menyatakan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, in casu memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Berkenaan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka dimaksud, para Pemohon dalam 684 permohonannya pada intinya mendalilkan pilihan pembentuk undang-undang terhadap sistem proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan UUD 1945. Bagi para Pemohon, sistem pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 adalah sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar tertutup; [3.28] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu perkembangan pengaturan pemilihan umum dalam semua Konstitusi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga perubahan UUD 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada tahun 1999 hingga 2002 sebagai berikut: [3.28.1] Bahwa sebagai hukum dasar pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, UUD 1945 sama sekali tidak memuat istilah “pemilihan umum” dalam pengisian anggota legislatif maupun untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden. Meski demikian, ketika mempersiapkan kemerdekaan, para pendiri negara telah merancang Indonesia menjadi sebuah republik yang mendasarkan pada daulat rakyat, yaitu berupa keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga perwakilan. Misalnya, saat pembahasan dasar Indonesia merdeka di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 29 Mei 1945, salah seorang pendiri negara, Muhammad Yamin mengemukakan kemerdekaan ditujukan untuk kemanusiaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Ihwal pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, Yamin menambahkan, pengangkatan dan pengambilan keputusan urusan negara dilakukan dengan dasar musyawarah dan pemilihan (vide AB Kusuma, 2004, hlm. 98). Bahwa sekalipun tidak terdapat pembahasan mengenai pemilihan umum dan sistem pemilihan umum, dalam perkembangannya, keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum telah muncul selang beberapa waktu setelah Indonesia merdeka. Keinginan tersebut dapat ditelusuri berdasarkan manifesto politik pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1945 sebagai tindak lanjut Maklumat Wakil Presiden Nomor X tertanggal 16 Oktober 1945 yang antara lain menyatakan perihal penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bukti cita-cita 685 dan dasar kerakyatan (vide Yusril Ihza Mahendra, 1998, hlm. 5). Bahkan, berselang dua hari, yaitu tanggal 3 November 1945, Pemerintah mengeluarkan maklumat kepada seluruh rakyat agar mendirikan partai politik dan sekaligus menegaskan waktu penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan Januari 1946. Dalam batas penalaran yang wajar, maklumat mendirikan partai politik merupakan salah satu elemen penting yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kontestasi berupa pemilihan umum. Namun, agenda pemilihan umum tersebut tidak dapat diwujudkan karena pilihan mempertahankan kemerdekaan dari segala macam bentuk ancaman jauh lebih penting. [3.28.2] Bahwa salah satu perkembangan penting pada masa revolusi kemerdekaan adalah tercapainya kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar yang diikuti dengan berlakunya Konstitusi RIS 1949. Secara konstitusional, Pasal 35 Konstitusi RIS 1949 menyatakan, “Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”. Selain itu, ihwal pemilihan anggota DPR, Pasal 57 Konstitusi RIS 1949 menyatakan, “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang”. Sehubungan dengan Konstitusi RIS 1949 tidak berumur panjang, hanya berlaku sejak tanggal 19 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, pemilihan umum tidak pernah terlaksana. [3.28.3] Bahwa sebagai pengganti Konstitusi RIS 1949, pada tanggal 17 Agustus 1950 mulai berlaku UUD Sementara (UUDS) 1950. Sebagai sebuah konstitusi dalam bingkai negara kesatuan, UUDS 1950 juga mengatur pemilihan umum. Dalam hal ini, Pasal 57 UUDS 1950 menyatakan, “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Selain memilih anggota DPR, pemilihan umum juga diselenggarakan untuk memilih anggota Konstituante. Bahwa berdasarkan mandat konstitusional untuk penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Kabinet Natsir (1950-1951) menempatkan pemilihan 686 umum sebagai program pertama agenda pemerintahannya. Ketika agenda pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, Kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Wilopo (1952-1953). Meskipun kabinet berganti, pemilihan umum tetap menjadi agenda utama. Buktinya, Kabinet Wilopo mengajukan rancangan undang-undang berkenaan pemilihan umum ke parlemen dan pada tanggal 1 April 1953 rancangan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (UU 7/1953). Selanjutnya, UU 7/1953 mulai diberlakukan pada tanggal 4 April 1953. Meskipun mampu melakukan langkah yang lebih konkret menuju penyelenggaraan pemilihan umum, agenda pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan pada masa Kabinet Wilopo. Karena iklim politik yang tidak stabil sehingga kabinet jatuh-bangun, pada Juli 1953 Kabinet Wilopo digantikan oleh pemerintahan baru, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Akhirnya, setelah direncanakan sejak awal kemerdekaan, pemilihan umum pertama kali setelah Indonesia merdeka baru dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Tak hanya sekali, pemilihan umum dilaksanakan dua kali untuk memilih dua lembaga yang berbeda, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. [3.28.4] Bahwa perubahan besar dan mendasar kembali terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung, yang berpengaruh terhadap agenda pemilihan umum. Setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955, melalui Dekrit 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, berarti berlaku kembali Konstitusi yang tidak mengatur mengenai pemilihan umum. Merujuk fakta empirik sejak kembali kepada UUD 1945 hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama), pemilihan umum sebagai salah satu wujud pelaksanaan daulat rakyat tidak terlaksana. Bahwa di bawah UUD 1945, pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1971 dan kemudian diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun dimulai sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan kecuali pada 1999. Secara normatif, selama rezim Orde Baru, pemilihan umum tahun 1971 hingga 1997 awalnya dilaksanakan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum (Tap MPRS XI/MPRS/1966), yang 687 intinya menentukan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat diperlukan lembaga- lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum dan untuk kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta lembaga-lembaga perwakilan perlu dibentuk melalui pemilihan umum. Menindaklanjuti Tap MPRS XI/MPRS/1966 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (UU 15/1969). Dengan demikian, merujuk pada bentangan empirik selama Orde Baru, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan dengan cara menyesuaikan dengan UU 15/1969 tersebut. [3.28.5] Bahwa lebih lanjut, belum genap 1 (satu) tahun setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum 1997, gerakan reformasi yang berdampak pada suksesi kepemimpinan pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi pertanda awal era reformasi. Kuatnya desakan untuk melakukan transisi kekuasaan dan sekaligus menghantarkan peralihan kekuasaan secara demokratis melalui pemilihan umum, kurang empat bulan setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai presiden, tanggal 16 September 1998 Presiden BJ Habibie segera mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan cara mengajukan rancangan undang- undang pemilihan umum sebagai bagian dari salah satu paket undang-undang bidang politik yang diajukan ke DPR. Komitmen untuk mempercepat demokratisasi, dalam pelaksanaan Sidang Umum MPR Tahun 1998 disahkan Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum (Tap MPR XIV/MPR/1998). Pada intinya, Tap MPR XIV/MPR/1998 mengatur pokok penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, dengan prinsip pemilihan umum harus diselenggarakan sesegera mungkin; dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil; kepesertaan pemilihan umum tidak boleh dibatasi hanya dua partai politik dan golongan karya; dan penyelenggara merupakan badan yang bebas dan mandiri. Akhirnya, Pemilihan Umum 1999 terlaksana dan diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik peserta pemilihan umum. [3.28.6] Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1999, berhasil diisi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Khusus pengisian anggota DPR bermuara pada pengisian anggota MPR RI. Setelah pengisian anggota MPR, pemenuhan agenda reformasi terus berjalan, termasuk perubahan atas UUD 1945 688 (constitutional reform). Terkait dengan permohonan a quo, salah satu agenda reformasi konstitusi adalah membuat rancang-bangun konstitusi (constitutional design) ihwal pemilihan anggota lembaga perwakilan, in casu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, juga dilakukan perubahan pengaturan perihal pemilihan presiden dan wakil presiden dari model pemilihan oleh lembaga perwakilan (MPR) menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tidak hanya itu, UUD 1945 hasil perubahan juga mengatur ihwal pemilihan gubernur dan bupati/walikota. Apabila dibaca secara menyeluruh, UUD 1945 hasil perubahan telah mencantumkan secara eksplisit frasa “pemilihan umum” dan mengatur lebih detail terutama berkenaan dengan asas-asas pemilihan umum, pemilihan anggota DPR, DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPRD. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur lembaga yang menjadi penyelenggara pemilihan umum. Bahwa apabila dibaca secara saksama, pengaturan pemilihan umum dalam UUD 1945 dapat ditemukan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang- undang. Pasal 18 ayat (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 689 Pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum. Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang, Selain ketentuan tersebut, frasa “pemilihan umum” masih dapat dibaca dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang antara lain menyatakan, “… pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”, dan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang antara lain menyatakan, “… memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Artinya, secara substansial dalam UUD 1945 setelah perubahan, hal-ihwal yang berkenaan dengan pemilihan umum diatur lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang juga mengatur secara eksplisit mengenai pemilihan umum. [3.29] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama ketentuan- ketentuan dalam konstitusi yang mengatur ihwal pemilihan umum, khusus berkenaan dengan pemilihan umum anggota legislatif, in casu pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak menentukan jenis sistem pemilihan umum yang digunakan untuk anggota legislatif. Bahkan, dikaitkan dengan permohonan a quo, sebagaimana telah diuraikan pada Sub- paragraf [3.28.6] di atas, UUD 1945 hasil perubahan pun tidak menentukan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Dalam hal ini, misalnya, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menyatakan anggota DPR dipilih melalui 690 pemilihan umum. Contoh lain, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Berkenaan dengan fakta tersebut, perlu dikemukakan beberapa hal berikut: [3.29.1] Bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam konteks pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, sistem pemilihan umum dipahami sebagai metode untuk mengkonversi jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum menjadi perolehan kursi di parlemen. Sebagaimana terungkap dalam persidangan, terdapat 4 (empat) elemen utama yang dapat dikatakan menjadi kunci dalam sistem pemilihan umum, yaitu pilihan atas jenis sistem pemilihan umum itu sendiri, struktur pemberian suara (electoral balloting structure), penentuan daerah pemilihan (district magnitude), dan formula penghitungan suara (electoral formula) [vide Risalah Sidang tanggal 15 Mei 2023, hlm. 3]. Ihwal sistem pemilihan umum, sekalipun terdapat beragam varian sistem pemilihan umum, secara umum terdapat 2 (dua) model utama, yaitu plurality/majority system (sistem pluralitas/mayoritas), kerap disebut dengan sistem distrik, dan proportional system (sistem proporsional). Selain kedua model itu, dikenal pula sistem campuran, yang merupakan perpaduan antara plurality/majority system dan proportional system. Berkenaan dengan sistem proporsional, dikenal 2 (dua) model, yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dan sistem proporsional dengan daftar tertutup. [3.29.2] Bahwa sebagai suatu sistem, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun sistem proporsional dengan daftar tertutup memiliki keunggulan/kelebihan dan kekurangan/kelemahan masing-masing. Ihwal kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut, tiap-tiap varian atau sistem berhubungan erat dengan implikasi dalam penerapannya. Bahwa berkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat beberapa kelebihan, antara lain, sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang mereka 691 anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih, karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem proporsional dengan daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk menentukan calonnya secara langsung. Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik tertentu tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pemilih untuk memilih calon yang mereka anggap paling kompeten atau sesuai dengan preferensi mereka, tanpa harus terikat pada daftar calon yang sudah ditentukan. Kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik termasuk meningkatkan partisipasi pemilih. Terakhir, sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratis karena dalam sistem ini, representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Hal ini mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau partai politik. Bahwa sebaliknya, sistem proporsional dengan daftar terbuka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain, sistem ini memberikan peluang terjadinya politik uang (money politics). Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat risiko tinggi terjadinya praktik politik uang. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Selanjutnya, sistem proporsional dengan daftar terbuka mengharuskan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Dalam sistem ini, kandidat perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye politik. Mereka harus memikirkan biaya iklan, promosi, transportasi, dan logistik lainnya. Keberadaan modal politik yang besar ini dapat menjadi hambatan bagi kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, sehingga merugikan kesempatan kandidat dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara adil dalam proses 692 politik. Kelemahan berikutnya adalah sistem ini selain dapat mereduksi peran partai politik, juga terbuka kemungkinan adanya jarak antara anggota calon legislatif dengan partai politik yang mengajukannya sebagai calon. Kelemahan lainnya adalah pendidikan politik oleh partai politik yang tidak optimal, di mana partai politik cenderung memiliki peran yang lebih rendah dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Akibatnya, partai politik menjadi kurang fokus dalam memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik kepada pemilih. Bahwa demikian halnya dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari sistem proporsional dengan daftar tertutup, antara lain, partai politik lebih mudah mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan. Partai politik dapat dengan lebih mudah mengawasi dan mengontrol kegiatan serta sikap para anggotanya di lembaga perwakilan. Hal ini dapat memungkinkan partai politik untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan kehendak partai politik dan kepentingan kolektif yang mereka wakili. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan partai politik untuk dapat mendorong kader terbaik untuk menjadi anggota legislatif. Dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, partai politik memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi calon anggota legislatif. Dengan adanya mekanisme seleksi yang ketat, hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih. Selanjutnya, sistem ini juga dapat mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik. Dengan adanya fokus yang lebih kuat pada pembentukan kader, partai politik dapat memastikan bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meminimalkan praktik politik uang dan kampanye hitam. Dengan mekanisme seleksi internal yang ketat, partai politik dapat memastikan bahwa calon yang diusung tidak terlalu tergantung pada dukungan finansial eksternal dan tidak terlibat dalam kampanye negatif yang merugikan demokrasi. Bahwa di sisi lain, sistem proporsional dengan daftar tertutup juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain, pemilih memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR/DPRD. Pemilih tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih calon yang mereka pilih. Hal 693 ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam menentukan perwakilan politik mereka dan dapat mengurangi rasa keterlibatan mereka dalam proses pemilihan. Selanjutnya, sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik, di mana partai politik lebih cenderung memilih atau mendukung calon dari keluarga atau lingkaran terdekat partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara objektif. Praktik nepotisme ini dapat merusak prinsip demokrasi dan dapat menurunkan kualitas anggota legislatif. Kelemahan lain yaitu anggota DPR/DPRD memiliki kedekatan yang terbatas dengan rakyat, hal ini dapat mengurangi kedekatan antara anggota DPR/DPRD dengan konstituen mereka karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, potensi oligarki partai politik semakin menguat jika partai politik tidak memiliki sistem rekrutmen dan kandidasi yang transparan. Calon yang diusung atau dipilih oleh partai politik dapat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Kekurangan transparansi dalam sistem rekrutmen dan kandidasi dapat membuka celah bagi praktik politik yang tidak sehat dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara umum. Bahwa dengan demikian sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah fakta yang tidak mungkin untuk dibantah. Bahkan, kelebihan dan kelemahan tiap-tiap varian sistem pemilihan umum dimaksud hampir selalu berkaitan erat dengan implikasi dan penerapannya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, apapun bentuk sistem yang dipilih kelebihan dan kelemahan masing-masing akan selalu menyertainya. [3.29.3] Bahwa sebagai sebuah model yang diturunkan dari konstitusi, terutama pasal-pasal sebagaimana dikutip pada Sub-paragraf [3.28.6] di atas, dalam konteks permohonan a quo, untuk mengetahui original intent, dalam pengertian yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama perubahan UUD 1945, Mahkamah merasa perlu melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan sekitar pemilihan umum anggota DPR/DPRD sebagaimana tertuang dalam “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, 694 dan Hasil Pembahasan, 1999-2002”, Buku V Pemilihan Umum, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010)”. Bahwa setelah menelusuri kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945, ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: Pertama, F-PDIP melalui juru bicaranya Aberson Marle Sihaloho dalam Rapat BP MPR ke-2 dengan agenda sidang Pemandangan Umum Fraksi tentang Materi Sidang Umum MPR pada 6 Oktober 1999 menyatakan: … karena anggota DPR ini orang, bukan partai politik, maka juga harus orang yang dipilih. Terserah, sistemnya apakah proporsional, apakah distrik, tapi yang menjadi masalah prinsip adalah harus memilih orang, karena yang mewakili rakyat itu orang bukan partai politik seperti yang berlaku selama ini [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 42]. Berbeda dengan pendapat Aberson Marle Sihaloho, dalam forum sidang yang sama, Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) mengusulkan: “… untuk memilih anggota DPR/DPRD I/DPRD II, sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai politik [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 55]. Kedua, dalam rapat PAH I BP MPR ke-11, 4 Februari 2000, anggota PAH I BP MPR melaporkan kunjungan mereka ke sejumlah daerah yang dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perubahan UUD 1945. Hatta Mustafa (F-PG), ketika melaporkan hasil kunjungan ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, melaporkan berkembangnya aspirasi untuk mengubah sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik dan seluruh anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 64]. Selanjutnya, Jakob Tobing (F-PDIP) melaporkan aspirasi dari Maluku dan Sulawesi Selatan yang pada intinya menghendaki pemilihan umum dimasukkan dalam UUD dan perubahan sistem pemilihan umum dari proportional representation menuju simple majority, simple constituency pada sistem distrik [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 65]. Kemudian, dalam Rapat PAH I BP MPR ke-30, pada 5 April 2000, Soetjipno (F-PDIP) melaporkan aspirasi atas kunjungan ke Jambi dan Bengkulu 695 yang menghendaki pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem distrik murni [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 75]. Menindaklanjuti rapat-rapat sebelumnya, dalam Rapat Tim Perumus PAH I BP MPR, 6 Mei 2000, Yusuf Muhammad (F-KB) menegaskan usul partainya bahwa untuk memilih anggota DPR menggunakan sistem distrik [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 77]. Pada Rapat PAH I BP MPR ke-33, pada 22 Mei 2000, Valina Singka Subekti (F-UD) juga menyinggung soal sistem pemilihan umum, apakah akan mengubah dari sistem proporsional, atau apakah mengubah ke sistem distrik [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 82]. Menegaskan pendapat tersebut, dalam Rapat PAH I BP MPR ke-37, pada tanggal 30 Mei 2000, Valina mengemukakan untuk memberdayakan DPR, pertama-tama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan umum, yaitu sistem pemilihan umum proporsional harus diubah menjadi distrik. Lebih jauh Valina menambahkan: Selain itu juga yang ketiga juga akan dengan sendirinya memberdayakan partai-partai politik karena tidak ada pilihan lain bagi partai kalau dengan distrik sistem maka partai itu harus mulai menata dirinya. Mulai dari soal recruitment, kaderisasi sampai soal perbaikan dari struktur kepartaiannya, mulai dari tingkat Pusat sampai ke bawah. Oleh karena dengan distrik nanti maka distrik-distrik itulah yang harus betul-betul siap untuk mempersiapkan calon-calonnya, walaupun tidak membuka kemungkinan calon-calon muncul tidak dari distrik-distrik yang bersangkutan. Nanti akan diatur dalam mengenai Undang-Undang Pemilu dan Kepartaian… [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 87]. Ketiga, berbeda dengan Valina, Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) berpandangan mungkin lebih cocok memilih anggota DPR menggunakan sistem pemilihan umum proporsional. Namun Ali Hardi mengusulkan agar sistem pemilihan umum tidak dicantumkan atau diatur dalam UUD [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 93]. Sejalan dengan Ali Hardi, Katin Subyantoro (F-PDIP) menilai sistem pemilihan umum proporsional lebih tepat diterapkan di Indonesia. Lebih lanjut wakil fraksi PDI-P ini menyampaikan: “Yang pertama, masalah yang timbul yaitu tentang sistem pemilihan apakah distrik, atau proporsional dan sebagainya. Menurut pandangan PDIP, sistem pemilu tetap pada sistem proporsional. Karena kami menganggap bahwa harga atau hak rakyat yang tertinggi adalah ketika pemilu itu. Suara rakyat dari segala lapisan sama harganya, kalau itu kita menganut sistem pemilihan distrik maka akan terjadi penghilangan beberapa suara rakyat, kalau jagonya itu tidak memenuhi jumlah suara yang diperlukan. Dengan demikian maka suara rakyat yang sangat berharga itu akan menjadi hilang. Untuk itu Fraksi PDIP tetap 696 menyarankan atau mengusulkan sistem pemilu adalah sistem proporsional” [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 98-99]. Selanjutnya, dalam Rapat PAH I BP MPR ke-33 yang berlangsung pada tanggal 20 September 2001, Andi Najmi Fuady (F-KB) intinya berpandangan sistem proporsional menjadi baik ketika diterapkan dalam menjaring anggota DPR dan DPRD karena akan ter-cover seluruh perwakilan wilayah Indonesia dan semua suara akan bisa dibagi secara habis. Namun negatifnya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat menjadi tidak harmonis karena rakyat tidak mengenal secara langsung calon-calon yang dipasang partai politik [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 581]. Bahkan, pada Rapat Paripurna ke-5 ST MPR 2001 pada tanggal 4 November 2001 yang dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais, pembahasan mengenai sistem pemilihan umum bergulir kembali. Misalnya, S. Massardy Kaphat (F-KKI) menyampaikan pandangan fraksinya ihwal wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem distrik atau proporsional daftar terbuka atau proporsional open list [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 599-600]. [3.30] Menimbang bahwa setelah uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.28] dan Paragraf [3.29] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sistem pemilihan umum dalam undang-undang yang melaksanakan UUD 1945 ihwal pengaturan sistem pemilihan umum, in casu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008), dan UU 7/2017. Selain itu, akan diuraikan pertimbangan hukum Mahkamah perihal sistem pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008. [3.30.1] Bahwa setelah perubahan UUD 1945, kontestasi pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 2004. Karena perubahan UUD 1945, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum diganti dengan UU 12/2003 menjadi 697 dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR/DPRD pada Pemilihan Umum 2004. Berkenaan dengan pemilihan anggota DPR/DPRD, norma Pasal 6 ayat (1) UU 12/2003 menyatakan, “Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka”. Selanjutnya, penentuan calon terpilih diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU 12/2003 yang menyatakan, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan: a. nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) ditetapkan sebagai calon terpilih; b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan”. Sebagaimana dikemukakan beberapa ahli dalam persidangan, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 untuk pertama kalinya dipraktikkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, terutama jika membaca frasa “dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka”. Namun demikian, setelah membaca konstruksi normatif dalam menentukan calon terpilih menurut Pasal 107 ayat (2) UU 12/2003, penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka lebih tepat disebut dengan sistem proporsional daftar terbuka yang relatif tertutup (relatively closed open list system). Namun, disebabkan sulitnya memenuhi angka BPP, dalam Pemilihan Umum 2004, lebih dari 99% calon terpilih ditentukan berdasar “nomor urut calon jadi” yang diusung partai politik. Daftar “nomor urut calon jadi” akan kehilangan relevansinya jikalau terdapat calon yang mampu meraih suara mencapai atau melebihi angka BPP. Oleh karena itu, banyak pihak tetap menyebut sistem proporsional dengan daftar terbuka dalam Pemilihan Umum 2004 sebagai sistem proporsional dengan daftar tertutup. [3.30.2] Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009, UU 12/2003 diganti dengan UU 10/2008. Berkenaan dengan pemilihan anggota DPR/DPRD, norma Pasal 5 ayat (1) UU 10/2008 menyatakan, “Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Selanjutnya, penentuan calon terpilih diatur dalam Pasal 214 UU 10/2008 yang menyatakan, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta pemilihan 698 umum didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP; d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut; e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. [3.30.3] Bahwa sekalipun secara normatif sudah diatur bagaimana penentuan calon terpilih, ketentuan penentuan calon terpilih diatur dalam Pasal 214 UU 10/2008 tidak sempat dilaksanakan. Penyebabnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah membatalkan norma dalam Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008. Pertimbangan hukum Mahkamah antara lain menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dengan alasan sebagai berikut: “…ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. 105 Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif 699 akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil; Bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing; Hal tersebut akan menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif, karena tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan cara seperti itu; Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak;” Bahwa setelah membaca pertimbangan hukum tersebut, pilihan proporsional dengan daftar terbuka merupakan pilihan pembentuk undang-undang, dan tidak semata-mata didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, dalam putusan tersebut, pilihan menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka bukan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah hanya sebatas menegaskan ketika memilih sistem proporsional terbuka, cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi adalah dengan mendasarkannya pada perolehan suara terbanyak. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, penyelenggara pemilihan umum menyesuaikan regulasi dalam penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak pada Pemilihan Umum 2009. 700 [3.30.4] Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) sebagai dasar hukum pemilihan anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum 2014 menyatakan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Berikutnya, pada Pemilihan Umum 2019, dasar hukum sistem pemilihan umum ditentukan dalam norma Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemilihan anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum 2014 dan Pemilihan Umum 2019 sama-sama menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan penentuan peraih kursi anggota DPR/DPRD dengan suara terbanyak; Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah hanya memperkuat dan mempertegas pilihan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka yakni dengan menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih. Sehingga, penentuan calon terpilih tidak lagi menggunakan standar ganda yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing calon, namun hanya berdasarkan suara terbanyak. Artinya, Mahkamah belum menilai konstitusionalitas sistem pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk sistem pemilihan umum yang diatur dalam UU 7/2017. [3.31] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal mendasar terkait dengan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.28], Paragraf [3.29], dan Paragraf [3.30] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangan dalil-dalil pokok para Pemohon yang pada intinya menilai sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil-dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.31.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pilihan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah membahayakan Negara Kesatuan 701 Republik Indonesia (NKRI) dan merusak ideologi negara Pancasila. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa NKRI adalah bentuk susunan pemerintahan yang menjadi cita negara dan sekaligus cita-cita yang disepakati oleh para pendiri negara sejak perumusan ide dan rencana Indonesia merdeka. Bahkan jikalau ditelusuri jejak sejarah menuju Indonesia merdeka, gagasan untuk berada dalam bingkai negara kesatuan, misalnya secara eksplisit telah dikonkretkan dalam hasil pertemuan pemuda Indonesia yang kemudian dikenal dengan “Sumpah Pemuda” pada tanggal 28 Oktober 1928. Keinginan ini tidak pernah padam dan menjadi salah satu substansi mendasar ketika merumuskan kemerdekaan pada akhir kekuasaan Jepang di Indonesia tahun 1945. Hal ini terbukti ketika merumuskan hukum dasar menuju Indonesia merdeka masalah “kesatuan” dan “negara kesatuan” menjadi bagian penting dalam perumusan dasar negara, yaitu ketika merumuskan sila-sila Pancasila. Tidak hanya itu, secara konstitusional, Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Selanjutnya, lebih dipertegas lagi dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Bahkan, ketika UUD 1945 dilakukan serangkaian perubahan (1999-2002), posisi NKRI semakin diperkuat dan dijadikan sebagai norma atau pasal dalam UUD 1945 yang tidak bisa diubah (unamendable article). Dalam hal ini, Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka sistem pemilihan umum menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Atas dasar pemikiran tersebut, sistem pemilihan umum harus dirancang sedemikian rupa untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Dalam kaitan ini, sistem pemilihan umum sepanjang dipagari dengan prinsip-prinsip yang dapat membatasi pelaku atau aktor politik tidak merusak ideologi negara, in casu ideologi Pancasila, maka sistem pemilihan umum demikian tidak perlu dikhawatirkan akan membahayakan keberadaan sekaligus 702 keberlangsungan ideologi negara. Berkenaan dengan hal tersebut, secara normatif, sejumlah undang-undang telah mengantisipasi agar pelaku atau aktor politik, tidak mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi negara. Misalnya, larangan partai politik untuk menganut asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 [vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008)]. Selain itu, untuk menjadi calon anggota DPR/DPRD dipersyaratkan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika [vide Pasal 241 ayat (1) huruf f UU 7/2017]. Apabila terdapat partai politik yang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme, bahkan melakukan kegiatan dan akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dapat dijadikan sebagai alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 48 ayat (7) UU 2/2008]. Tidak hanya itu, dalam hal aktor politik, in casu calon anggota dan anggota DPR/DPRD terlibat dalam hal-hal yang membahayakan ideologi negara dan eksistensi NKRI, partai politik dapat mengambil langkah tegas dengan membatalkan pencalonan atau menarik mereka dari keanggotaan lembaga perwakilan. Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon tersebut, apabila dilacak risalah perubahan UUD 1945, tidak terdapat pandangan dan kekhawatiran para pengubah UUD 1945 ihwal upaya memperbaiki sistem pemilihan umum dapat berujung pada ancaman terhadap ideologi negara dan NKRI. Bahkan, keinginan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum dalam perubahan UUD 1945 kerap dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat NKRI dan sekaligus memperkuat ideologi negara, sehingga makin mengukuhkan negara bangsa (nation state). Dengan pengaturan yang bersifat antisipatif tersebut, pilihan sistem pemilihan umum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang akan dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi Pancasila dan NKRI. Artinya, apapun pilihan sistem pemilihan umumnya, seluruh partai politik diharuskan memiliki ideologi yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. 703 [3.31.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa partai politik dikonstruksikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 [vide Pasal 1 angka 1 UU 2/2008]. Dalam konteks itu, partai politik memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga eksistensinya harus dipertahankan. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan pemilihan umum yang diselenggarakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik, dalil tersebut hendak menegaskan sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 sampai dengan 2019 partai politik seperti kehilangan peran sentralnya dalam kehidupan berdemokrasi. Menurut Mahkamah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD, dalam batas penalaran yang wajar dalil demikian adalah sesuatu yang berlebihan. Karena, sampai sejauh ini partai politik masih dan tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon termasuk penentuan nomor urut calon anggota legislatif [vide Pasal 241, Pasal 243, dan Pasal 246 UU 7/2017]. Terlebih lagi, fakta menunjukkan sejak penyelenggaraan pemilihan umum setelah perubahan UUD 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon anggota DPR/DPRD. Bahwa selain dalam proses pencalonan, peran sentral partai politik juga dapat dilacak dalam mengelola jalannya kinerja anggota DPR/DPRD yang terpilih. Dalam hal ini, partai politik memiliki kewenangan untuk sewaktu-waktu melakukan evaluasi terhadap anggotanya yang duduk di DPR/DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) atau recall [vide Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 704 Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)]. Dengan adanya pelembagaan mekanisme PAW tersebut maka para anggota DPR/DPRD dituntut untuk tetap bersikap loyal dan berkomitmen terhadap garis kebijakan partai politiknya. Bahkan, jika diletakkan dalam konteks sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, tatkala terjadi PAW maka para pemilih sudah akan langsung mengetahui siapa pengganti anggota DPR/DPRD setelahnya karena penggantinya tetap didasarkan pada suara terbanyak berikutnya yang ditentukan atas pilihan rakyat [vide Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3]. Sekalipun PAW tetap berdasarkan suara terbanyak, proses PAW tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran partai politik. Tidak hanya dalam proses PAW, peran sentral partai politik juga diperkuat dengan adanya pembentukan fraksi masing-masing partai politik yang memiliki kursi di DPR [vide Pasal 82 ayat (3) UU MD3] dan fraksi di DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, peran partai politik sama sekali tidak berkurang apalagi menyebabkan hilangnya daulat partai politik dalam kehidupan demokrasi. Bahwa apabila dibaca secara saksama, hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2009, 2014, dan 2019, sekalipun menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, secara empirik calon terpilih tetap merupakan calon yang berada pada nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang dapat dimaknai sebagai “nomor urut calon jadi” yang diajukan partai politik. Misalnya, dalam Pemilihan Umum 2009, terdapat 79,1% calon terpilih berasal dari nomor urut 1 dan nomor urut 2, Pemilihan Umum 2014, terdapat 84,3% calon terpilih berasal dari nomor urut 1 dan nomor urut 2, dan Pemilihan Umum 2019, terdapat 82,44% calon terpilih berasal dari nomor urut 1 dan nomor urut 2 [vide data Riset Pusat Kajian dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI)]. Artinya, sistem proporsional dengan daftar terbuka tetap memberikan peluang yang lebih besar kepada calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 yang penentuannya nomor urut tersebut merupakan wewenang sepenuhnya partai politik. Berdasarkan data tersebut, ruang yang murni untuk dapat dikatakan diperebutkan oleh calon yang menggunakan hakikat sistem 705 proporsional dengan daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak hanya pada kisaran 20% (dua puluh per seratus) atau dengan persentase yang lebih kecil. Bahwa dalam hal terdapat partai politik yang dinilai kehilangan peran sentralnya sebagai partai politik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2008 di atas, partai politik tersebut seharusnya berupaya memperkuat fungsi kelembagaannya terutama guna menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat termasuk melakukan pendidikan politik, sistem pengkaderan, penguatan kohesivitas internal partai politik, dan rekrutmen anggota partai politik yang berkualitas. Melalui langkah tersebut, partai politik pada akhirnya akan mampu menghasilkan kader- kader partai politik, calon anggota DPR/DPRD, dan calon pemimpin yang mumpuni serta memperkuat kelembagaan partai politik. Dengan melakukan hal tersebut, partai politik akan memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat. Artinya, penyelenggaraan pemilihan umum dengan menggunakan sistem apapun, tanpa adanya upaya maksimal untuk melakukan hal-hal tersebut, eksistensi partai politik tetap akan dipertanyakan. Dengan demikian, eksistensi partai politik tidak semata- mata ditentukan oleh pilihan terhadap sistem pemilihan umum. [3.31.3] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah memunculkan para calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.31.2] di atas, partai politik tetap memiliki peran sentral dalam menentukan dan memilih calon anggota DPR/DPRD yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana dan program kerja partai politik yang bersangkutan. Dalam hal terdapat bakal calon anggota DPR/DPRD yang dinilai pragmatis sehingga tidak mampu menerjemahkan ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik, yang dalam batas penalaran yang wajar dapat mengancam upaya mencapai kesamaan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan partai politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, seyogyanya partai politik tidak mengajukan yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota DPR/DPRD. Bahkan jika telah terlanjur diajukan sebagai bakal calon, partai politik dapat meninjau atau mempertimbangkan kembali pencalonannya sebelum ditetapkan dalam daftar calon tetap. 706 Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik, sekiranya partai politik memiliki komitmen untuk mempertahankan kepentingan, ideologi, visi-misi dan cita-citanya, karena pintu masuk untuk menjadi calon anggota DPR/DPRD satu-satunya hanya melalui partai politik sebagaimana diuraikan di atas, harusnya partai politik mampu untuk menentukan bakal calon anggota DPR/DPRD yang akan diajukan sebagai calon ke komisi pemilihan umum. Dalam konteks ini, selama partai politik melakukan seleksi yang didasarkan kepada kepentingan, ideologi, visi-misi dan cita-citanya tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengatakan calon anggota DPR/DPRD terjebak dalam pragmatisme dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik [vide Pasal 241 ayat (1) UU 7/2017]. Bahwa ancaman jebakan pragmatisme dan tidak mewakili partai politik, dan bahkan terancam merusak konsolidasi partai politik, sebagaimana telah dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.29.2] ihwal kelebihan dan kekurangan masing- masing varian dalam sistem proporsional, sebetulnya partai politik dapat mencegah dengan memastikan bakal calon yang akan diajukan memiliki rekam jejak (track record) yang mampu memahami ideologi, visi-misi dan cita-cita partai politik. Bentangan empirik selama ini menunjukkan, banyak partai politik terjebak pada pertimbangan elektabilitas figur dalam menentukan calon untuk meraih suara pemilih dibandingkan dengan mempertimbangkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan. Artinya, sikap pragmatisme sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, tidak hanya merupakan pragmatisme calon tetapi juga dipicu oleh sikap pragmatisme sebagian partai politik. Dalam posisi demikian, sistem pemilihan umum apapun yang dipakai, selama partai politik tidak memiliki komitmen untuk memillih calon berdasarkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan, ancaman pragmatisme calon anggota sulit dicegah. Bahwa perihal ancaman pragmatisme tersebut, partai politik seharusnya memiliki keberanian untuk melakukan langkah strategis dalam pengusulan bakal calon anggota DPR/DPRD yakni menggunakan mekanisme pemilihan pendahuluan (prelimanary election) atau mekanisme lain yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat menilai bakal calon terhadap pemahaman ideologi, visi-misi, 707 dan cita-cita partai politik bersangkutan. Pemilihan pendahuluan atau mekanisme lain dapat juga digunakan untuk menentukan nomor urut calon dalam daftar calon. Selain itu, mereka yang dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPR adalah mereka yang telah memiliki pengalaman menjadi pengurus partai politik atau telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu, misalnya 3 (tiga) tahun sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara, untuk dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD, telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu, misalnya 2 (dua) tahun sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Berlakunya syarat dimaksud tidak hanya didasarkan kepada kesadaran partai politik, namun apabila suatu waktu ke depan pembentuk undang-undang mengagendakan revisi atas UU 7/2017, persyaratan tersebut dimasukan dalam salah satu materi perubahan. [3.31.4] Bahwa selain dalil-dalil di atas, para Pemohon juga mendalilkan dengan diselenggarakannya pemilihan umum dengan sistem proporsional daftar terbuka telah memperluas terjadinya praktik politik uang (money politics) dan tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan dalil a quo Mahkamah berpendapat, pilihan terhadap sistem pemilihan umum apapun sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang (money politics). Misalnya, dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, praktik politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai politik dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk berebut “nomor urut calon jadi” agar peluang atas keterpilihannya semakin besar. Dengan kata lain, pembelian nomor urut calon anggota DPR/DPRD atau jual-beli kandidasi dan nomor urut (nomination buying) juga merupakan salah satu bentuk praktik politik uang yang potensial terjadi dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sementara itu, dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.29.2] di atas juga memiliki peluang terjadinya politik uang (money politics). Dalam hal ini, bakal calon dan calon yang memiliki sumber daya finansial besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Bahwa karena praktik politik uang potensial terjadi dalam semua sistem pemilihan umum maka untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dilakukan 3 (tiga) langkah konkret secara simultan. Pertama, partai politik dan para calon anggota DPR/DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk 708 menjauhi dan bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua, penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan praktik politik uang, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya baik penyelenggara maupun peserta pemilihan umum. Khusus calon anggota DPR/DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan. Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik money politics karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis. Peningkatan kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggara pemilihan umum, namun juga tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih. Sikap inipun sesungguhnya merupakan penegasan Mahkamah, bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Bahwa selanjutnya, bagi para calon anggota legislatif yang telah terpilih maka partai politik harus turut berperan dalam menjaga dan mengawal mereka agar sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi. Manakala terdapat anggota legislatif yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka hal tersebut tidaklah serta merta disebabkan pilihan sistem pemilihan umum termasuk sistem proporsional dengan daftar terbuka, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat integritas masing-masing anggota legislatif. Bahwa dengan demikian masalah politik uang dan tindak pidana korupsi sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural, bukan sekadar disebabkan dari pilihan sistem pemilihan umum yang digunakan. Artinya, praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan disebabkan oleh sistem pemilihan umum tertentu. [3.31.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mempersulit keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga 709 legislatif. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat kebijakan mengenai 30% (tiga puluh per seratus) kuota perempuan di bidang politik merupakan satu kebijakan affirmative action yang sifatnya sementara dengan menerapkan adanya kewajiban bagi partai politik untuk menyertakan calon anggota legislatif bagi perempuan. Hal ini sebagai wujud tindak lanjut dari Konvensi Perempuan se-Dunia Tahun 1995 di Beijing dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi [Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Hak Sipil dan Politik, Hasil Sidang Umum Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)]. Bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh per seratus) memang merupakan syarat mutlak bagi partai politik yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum untuk mencalonkan kadernya dan sekaligus bertujuan menjaga peluang keterpilihan perempuan berperan di lembaga perwakilan [vide Pasal 245 UU 7/2017]. Sejauh ini, ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi perempuan dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan agar terpilih menjadi anggota DPR/DPRD. Dalam hal ini, dalil para Pemohon mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka menyebabkan calon anggota legislatif perempuan kurang mendapatkan kursi tidak sesuai dengan fakta hasil pemilihan umum dalam beberapa pemilihan umum yang dilaksanakan setelah perubahan UUD 1945. Meskipun belum mencapai kuota minimal 30% (tiga puluh per seratus), setidak-tidaknya sejak pemilihan umum menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka anggota DPR dari perempuan cenderung meningkat. Secara statistik, sejak era proporsional dengan daftar terbuka pada Pemilihan Umum 2009 tercatat 101 perempuan (18%), Pemilihan Umum 2014 tercatat 97 perempuan (17,3%), dan Pemilihan Umum 2019 tercatat 120 perempuan (20,8%) [vide Risalah Sidang tanggal 23 Mei 2023, hlm. 13]. Jika ada pendapat yang menyatakan dengan menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar tertutup akan lebih mudah mencapai kuota perempuan minimal 30% (tiga puluh per seratus), pendapat tersebut belum dapat dinilai kebenarannya dan belum konklusif. Namun demikian, berkenaan dengan persentase tersebut, Mahkamah menyadari, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka atau daftar tertutup bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan keterpilihan perempuan, namun juga dipengaruhi faktor lain, misalnya, 710 pola rekrutmen di internal partai politik, kesadaran partai politik terhadap pentingnya keterwakilan perempuan, dan pendidikan politik. [3.31.6] Bahwa selain dalil-dalil di atas, para Pemohon juga mendalilkan sistem proporsional dengan daftar terbuka menimbulkan kerumitan bagi penyelenggara dan pemilih. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang masih dapat diperbaiki dan disempurnakan sudah seharusnya tidak dapat mengenyampingkan hal-hal yang bersifat substantif dan mendasar dalam pemenuhan prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis, terutama dalam pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sementara berkenaan dengan peningkatan penggunaan anggaran negara yang sangat besar namun tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPR/DPRD yang terpilih. Secara faktual, Mahkamah menyadari benar terjadi peningkatan anggaran, namun hal tersebut tidak semata-mata disebabkan pilihan terhadap sistem pemilihan umum. Salah satu catatan penting yang perlu menjadi perhatian bagaimana “mengelola” jumlah partai politik peserta pemilihan umum dan upaya efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan cara pemungutan atau pemberian suara yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Misalnya, dengan cara e-voting karena cara pemungutan atau pemberian suara melalui kertas suara yang dianggap kurang praktis dan membutuhkan waktu penghitungan yang lama dan anggaran yang cenderung meningkat. Namun, berkenaan dengan peningkatan anggaran berkorelasi dengan kualitas anggota terpilih, Mahkamah menilai pandangan ini sulit untuk diterima kebenarannya. [3.32] Menimbang bahwa dalil-dalil para Pemohon di atas berkaitan dengan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilihan umum yang menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Paragraf [3.31] tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilihan umumnya. Karena, dalam setiap sistem pemilihan umum terdapat kekurangan yang dapat diperbaki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Menurut Mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi serta mengemukakan pendapat, kemajemukan ideologi, kaderisasi dalam tubuh partai 711 politik, hingga kepentingan dan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik. [3.33] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan berkenaan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”, yang acapkali dimaknai bahwa sistem pemilihan umum yang sesuai dengan maksud norma a quo adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sehingga, pemilihan anggota DPR dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dan pemilihan anggota DPRD dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 juga dimaknai sebagai pemilihan umum dengan sistem proporsional daftar tertutup. Ihwal pemaknaan tersebut, menurut Mahkamah, untuk dapat memahami secara tepat Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak cukup hanya dengan membaca teks norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 a quo. Bahwa karena norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut sistem pemilihan umum yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca tafsir otentik, yaitu penjelasan terhadap pasal dimaksud. Namun, karena UUD 1945 tidak lagi memiliki Penjelasan, makna yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 harus dilacak dalam risalah pembahasan sebagai original intent. Sebagaimana telah diuraikan risalah pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dalam Sub-paragraf [3.29.3] di atas, original intent dalam perumusan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 pada intinya sebagai berikut: Pertama, adanya keinginan mayoritas pengubah UUD 1945 untuk mengubah sistem pemilihan umum dari sistem proporsional dengan daftar tertutup yang dipraktikkan dalam memilih anggota DPR/DPRD sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, termasuk dalam Pemilihan Umum 1955 dan Pemilihan Umum 1999. Kedua, sistem pemilihan umum yang sering ditawarkan para pengubah UUD 1945 adalah sistem yang dinilai mampu menempatkan rakyat/pemilih memilih langsung calon anggota DPR/DPRD. Setelah membaca perdebatan dan pembahasan perubahan UUD 1945, tawaran atas sistem yang sering dikemukakan oleh sebagian pengubah UUD 1945 adalah sistem distrik atau plurality/majority system (sistem pluralitas/mayoritas). Jikalau tetap harus 712 bertahan dengan sistem proporsional, mayoritas pengubah UUD 1945 menghendaki sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sekalipun muncul ide atau pendapat untuk tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup, hanya muncul satu kali dan itupun dimaksud untuk sementara. Ketiga, meskipun berulang-ulang mengusulkan perubahan sistem pemilihan umum, terutama usulan menggunakan sistem distrik dan sistem proporsional dengan daftar terbuka, para pengubah UUD 1945 pada umumnya bersepakat bahwa sistem pemilihan umum anggota legislatif, in casu pemilihan anggota DPR dan DPRD, tidak dinyatakan atau diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Bahwa selain menggunakan original intent, memahami Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 juga dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis. Dalam hal ini, norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak boleh dimaknai secara tunggal tanpa menghubungkan dengan norma-norma lain dalam UUD 1945. Setidaknya untuk memaknai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 harus dikaitkan dengan norma yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sikap Mahkamah mengaitkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 harus didekati secara sistematis karena dalam pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum ketika perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat hampir selalu menjadi satu kesatuan pembahasan dengan pemilihan umum. Artinya, bila memaknai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dalam menentukan sistem pemilihan umum menutup ruang bagi pemilih untuk dapat menentukan pilihannya sehingga keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh partai politik, hal demikian akan mengingkari makna kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, bila keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh pemilih, hal tersebut akan mengingkari peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang berwenang mengusulkan calon anggota DPR dan DPRD. [3.34] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, meskipun dengan menggunakan original intent dan penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh UUD 1945, namun karena secara konseptual dan praktik, sistem 713 pemilihan umum apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) tidak terlalu sering melakukan perubahan, sehingga dapat diwujudkan kepastian dan kemapanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum; (2) kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum; (3) kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan; (4) kemungkinan perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; dan (5) apabila dilakukan perubahan tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). [3.35] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan impelementasi sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka serta original intent dan penafsiran konstitusi terhadap pemilihan umum dan sistem pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas maka dalil- dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan sistem proporsional dengan daftar terbuka sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.36] Menimbang bahwa oleh karena konstitusionalitas norma Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.35] di atas, maka terhadap konstitusionalitas norma-norma dalam Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf 714 b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 yang merupakan konsekuensi logis dan penjabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017, dengan sendirinya telah terjawab sehingga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. [3.37] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 715 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan Pendapat Berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap beberapa Pasal dalam UU 7/2017 (disingkat UU Pemilu) sebagai berikut: Pasal 168 ayat (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pasal 342 ayat (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan. Pasal 353 ayat (1) huruf b Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 386 ayat (2) huruf b Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik 716 dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan. Pasal 420 huruf c dan d Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak. d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. Pasal 422 Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Pasal 426 ayat (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya. Menurut para Pemohon, pasal-pasal a quo dinilai bertentangan dengan UUD1945. [6.2] Menimbang bahwa secara umum, isu hukum utama dalam permohonan Pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan Pemohon dimaksud, kita harus melihat betul dari perspektif ideologis-filosofis dan sosiologis-yuridis mengenai 717 sistem demokrasi yang kita anut, yakni demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Perspektif Ideologis-Filosofis Bahwa secara ideologis-filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun PPKI terkait konsep demokrasi yang diwariskan pada pendiri negara (the founding fathers/members) di masa lalu. Termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi saat perubahan UUD 1945 yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002. Pada rapat BPUPK, 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukan lah demokrasi model barat, tetapi politiek- economische democratie, yaitu politieke-economische democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno, “Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat sejahteranya rakyat jelata, politieke democratie atau parlementaire democratie sahaja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan dilapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kesama rasa sama rataan di lapangan lain. Lapangan lain ini ialah langan rezeki, lapangan ekonomi. Demokrasi politik sahaja belum cukup- yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi.” Mohammad Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pendapatnya. “…Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialism dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat apriori ditolak”. Lebih lanjut, Muhammad Hatta juga menyampaikan, “…Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. 718 Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari.” Agus Salim, dalam pidato di hadapan BPUPK, pada 11 Juli 1945 menyampaikan sebagai berikut. “Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat itu. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan, bahwa disitu ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan, hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak boleh berkeras menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu…” Dari beberapa pandangan para pendiri bangsa mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semuanya menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atas dasar permusyawaratan- perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam Bahasa David Miller dan Nuffield College, oxford disebut juga sebagai “deliberative democracy” sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut David Miller dan Nuffield College, gagasan deliberative democracy menyebutkan, ”The deliberative ideal also starts from the premise that political preferences will conflict and the purpose of democratic institutions must be to resolve this conflict. But, it envisages this occurring through an open and uncoerced discussion of the issue at stake which the aim of arriving at an agreed judgement. The Process of reaching a decision will also be a process where by initial preferences are transformed to take account of the view of others”. (”Cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik akan berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun, membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain”.) Di sisi lain, menurut Bung Karno, demokrasi permusyawaratan-perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan 719 perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan, justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula lah sistem Pemilu itu harus diletakan. Dalam konteks pelaksanaan demokrasi perwakilan, rakyat memilih para wakilnya melalui kendaraan “partai politik” untuk menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum demokratis (democratics constitutional state), partai politik memiliki fungsi penting dan strategis, diantaranya yakni: 1. Sarana Komunikasi Politik. Pada fungsi ini, partai politik berperan menampung aspirasi dan informasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Juga sebaliknya menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat berupa rencana, program dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik dalam suatu negara demokrasi mestilah seimbang dan bersifat dua arah baik antara pemerintah kepada rakyat maupun dari rakyat kepada pemerintah melalui jalur partai politik. 2. Sarana Sosialisasi Politik. Pada fungsi ini, partai politik memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam memahami norma-norma, nilai-nilai, dan aturan perilaku politik. 3. Sarana Rekrutmen Politik. Pada fungsi ini, partai politik melakukan fungsi yang strategis dalam melakukan seleksi dalam pengisian para wakil rakyat yang direkrut melalui jalur partai politik maupun dalam menyiapkan calon-calon pemimpin negara. 4. Sarana Mengelola Konflik. Pada fungsi ini, partai politik dituntut untuk menjadi mediator dan katalisator konflik dalam masyarakat, baik konflik akibat suku, agama, ras, dan antar golongan maupun konflik lainnya yang membutuhkan peran partai politik dalam menyelesaikannya. Partai politik harus membangun suasana kondusif dan harmonis di tengah-tengah masyarakat. Terutama jelang konstestasi Pemilu yang berpotensi besar menaikan suhu dan tensi politik. 5. Sarana Melakukan Kontrol Politik. Pada fungsi ini, partai politik harus menjadi pengontrol dan penyeimbang bagi kekuasaan pemerintahan negara agar 720 kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat benar-benar bertujuan mencapai tujuan negara yang adil dan makmur sebagaimana visi dan tujuan negara yang termaktub pada pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia sehingga tercipta masyarakat adil dan Makmur. 6. Sarana Partisipasi Politik. Pada fungsi ini, partai politik memiliki peranan strategis dalam memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebab, partai politik merupakan wadah dalam menampung aspirasi rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional di semua bidang. Partisipasi rakyat perlu didengarkan. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah merumuskan kriteria apa yang dimaksud dengan partisipasi yang bermakna (meaningful participation), yakni hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya (right to hear), hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be consider), dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to have explanation). Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk betul-betul mendengar aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya. Dari beberapa fungsi partai politik yang telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula, peserta dalam Pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,” Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh Risalah Perubahan UUD 1945 yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002, terdapat wacana untuk memasukan aturan mengenai Partai Politik di dalam konstitusi. Adalah Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG) yang menyinggung pentingnya aturan Partai Politik dimuat di dalam konstitusi. Meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal ini. Berikut pendapatnya (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 721 Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, hal.515). “Sejak awal kami berpendapat bahwa memang pemilihan umum itu mesti masuk di dalam konstitusi, tidak hanya pemilihan umum menurut fraksi kami, tetapi juga partai politik pun harus secara eksplisit diatur di dalam, disebutkan dan diatur di dalam konstitusi kita. Oleh karena kita tahu bahwa partai politik itu adalah tiangnya demokrasi dan bagi negara-negara yang menganut sistim demokrasi Konstitusional maupun perwakilan maka memang partai politik itu menjadi alat yang fundamental di dalam melaksanakan perwakilan rakyat itu. Jadi tidak akan ada dewan perwakilan dan tidak akan ada pemilihan umum bila kita tidak punya partai politik. Dan kalau kita mempelajari Konstitusi-Konstitusi negara lain pun juga memang partai politik itu disebutkan secara eksplisit di dalam Konstitusi dengan tujuan untuk memberikan pengakuan pada hak-hak politik rakyat dan dengan tujuan untuk memberikan kemungkinan untuk didirikannya partai politik yang dapat menjamin kehidupan politik yang demokratis”. Oleh karena itu, dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perseorangan calon anggota DPR, DRPD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini menyirat makna bahwa pada dasarnya sistem Pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab, yang dipilih dalam Pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah partai politik sebagai peserta Pemilu. Sementara itu, dalam Pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik, karena peserta Pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perseorangan. Dalam Risalah Rapat Perubahan UUD 1945, wacana terkait sistem Pemilu sempat beberapa kali disinggung. Pada Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR ke- 39, 6 Juni 2000, Jacob Tobing menyampaikan ringkasan pandangan fraksi-fraksi, salah satunya terkait dengan sistem Pemilu. Berikut pendapatnya (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, hal.528). “…Ada hal yang lain lagi yaitu ada yang menghendaki supaya pada Undang- Undang Dasar ini secara jelas disebutkan apabila itu Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, rakyat yang diwakili maka prinsipnya adalah one man one vote. Ada yang menghendaki distrik. Apabila ini yang menyangkut Dewan Perwakilan Daerah maka ada yang menghendaki prinsip equal representation for every province karena nilai wilayahnya sama. Untuk yang kedua tadi, tidak ada yang mempermasalahkan tapi untuk yang pertama, untuk perwakilan rakyat, ada yang menghendaki karena rakyat hak 722 politiknya sama maka one man one vote, tapia da yang menghendaki supaya itu distrik”. Di sisi lain, Valina Singka Subekti dari F-UG menyampaikan pendapatnya terkait sistem Pemilu yang tak perlu dimasukan di dalam konstitusi dengan maksud memberikan peluang bagi kita untuk mencari sistem pemilu yang lebih baik dari masa ke masa. Berikut pendapatnya (Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, hal.538). “…kalau mengenai sistem Pemilu, karena kan memang kadang-kadang kita melihat kalau di Konstitusi itu kan artinya apa Namanya berubah gitu ya? Kalau kita melihat pengalaman negara-negara lain. Jadi memang akan lebih baik kalau tidak masuk di dalam konstitusi tapi cukup dalam undang-undang. Jadi prinsip- prinsipnya saja yang mengatur, gitu kan. Kita mungkin nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi mungkin kita melihat ada sistem lain yang lebih baik”. Sementara itu, Andi Najmi Fuady dari F-KB menyampaikan pendapatnya terkait sistem Pemilu sebagai berikut (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, hal.580-581). “Dalam konteks Pemilu barangkali memang semangat menggabungkan sistem distrik dan proporsional itu menjadi semangat yang lebih baik ke depan. Secara teknis akan diatur di dalam ayat (6) tadi, akan ada undang-undang lebih lanjutnya. Misalkan sistem distrik ini sesuatu yang lebih pas apabila diterapkan dalam memilih Dewan Perwakilan Daerah. Karena apa? Karena rakyat dapat mengenal langsung wakilnya yang akan duduk di DPD. Kemudian jumlah partai politik menjadi lenih rasional akan disini nanti aka nada suatu kerja sama aliansi antar partai politik dalam rangka mengunggulkan calonnya akan duduk di DPD. Namun ada sisi negatifnya bahwa distrik ini akan menjadi semakin banyak suara-suara yang terbuang dan sia-sia. Sistem proporsional menjadi baik ketika ini diterapkan dalam menjaring Anggota DPR dan DPR daerah, dari sistem ini akan ter-cover seluruh perwakilan wilayah yang ada di Indonesia dan semua suara akan dibagi secara habis. Negatifnya ini akan menjadi adanya hubungan yang bisa jadi tidak harmonis antara wakil dengan rakyatnya karena rakyat tidak mengenal secara langsung calon-calon yang dipasang oleh partai politiknya. Kemudian juga adanya kepentingan real daerah yang mungkin tidak terakomodir”. Dari sudut pandang original intent perubahan UUD 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat perubahan UUD 1945 dan dimuat di dalam Risalah Rapat PAH I BP MPR, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya, sistem Pemilu yang dikehendaki adalah sistem 723 proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan sistem distrik untuk memilih anggota DPD. [6.3] Menimbang bahwa permasalahan selanjutnya adalah berkaitan dengan sistem proporsional mana yang akan diterapkan di dalam sistem pemilu di Indonesia, apakah sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka, ataukah sistem proporsional campuran (hybrid system). Untuk menentukan sistem proporsional mana yang tepat untuk bangsa dan negara kita, maka dalam pertimbangan hukum berikutnya akan disampaikan lebih dahulu pembahasan sistem Pemilu dari perspektif sosiologis-yuridis. Perspektif sosiologis-yuridis Menimbang bahwa dalam perspektif sosiologis-yuridis dengan melihat pada praktik pelaksanaan Pemilu sejak 1999-2019 maka dapat diuraikan sebagai pada tabel berikut. Tabel 1. Perbandingan Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD Pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 No Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 1 Sistem Pemilu Proporsional Daftar Calon Tertutup (Proporsional berdasarkan stelsel daftar), Paal 1 ayat (7) UU No. 3/1999 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional dengan daftar calon terbuka), Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2003 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 10/2008 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2012 Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 168 ayat (2) UU No. 7/2017 2 Daerah Pemilihan (Dapil) 4) Dapil DPR : Daerah Tingkat I (provinsi atau bagian-bagian provinsi) 5) Dapil DPRD Provinsi/DPRD 1: satu Dapil (kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota) 6) Dapil DPRD Kabupaten/Kota / DPRD II: satu Dapil (kecamatan atau gabungan kecamatan) Pasal 3 ayat (2) UU No. 3/1999 4) Dapil DPR : provinsi atau bagian-bagian provinsi 5) Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota 6) Dapil DPRD Kabupaten/Kota: kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 46 ayat (1) UU No. 12/2003 4) Dapil DPR : provinsi atau bagian provinsi 5) Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota 6) Dapil DPRD Kabupaten/Kot: kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 10/2008 4) Dapil DPR : provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota 5) Dapil DPRD Provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota 6) Dapil DPRD Kabupaten/Kot: kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), 4) Dapil DPR : provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota 5) Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota 6) Dapil DPRD Kabupaten/Kot: kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU No. 7/2017 724 No Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 8/2012 3 Metode Pencalonan Partai politik sesuai tingkatannya mengajukan calon anggota DPR dan DPRD kepada penyelenggara pemilu sebanyak- banyaknya dua kali dari jumlah kursi yang ditetapkan di setiap daerah pemilihan, Pasal 41 UU No. 3/1999 Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 65 UU No. 12/2003 Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 53 dan Pasal 54 UU No. 10/2008 Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 8/2012 Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 244 dan Pasal 245 UU No. 7/2017 4 Metode Pemberian Suara Mencoblos nomor, nama dan tanda gambar partai politik, Peraturan KPU No. 24/1999. Mencoblos salah satu tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dalam surat suara, Pasal 84 ayat (1) UU No. 12/2003 Memberikan tanda satu kali pada surat suara, Pasal 153 ayat (1) UU No. 10/2008 Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara, Pasal 154 UU No. 8/2012 Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pasal 353 ayat (1) huruf b UU No. 7/2017 5 Metode Penghitungan Suara 4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. 6) Penggabungan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapatkan 1 kursi). 3) Hasil di TPS 4) Rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota , KPU Provinsi dan KPU. 4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi di PPK, KPU Kabupaten/Kota , KPU Provinsi dan KPU 6) Penerapan 2,5% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi) DPR 4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. 6) Penerapan 3,5% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi DPR 4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi di PPK, KPU Kabupaten/Kota , KPU Provinsi dan KPU 6) Penerapan 4% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi) DPR 6 Metode Penetapan Calon Terpiih 5) Penentuan calon terpilih Anggota DPRD II, berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat II dengan mengacu kepada 3) nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih. 4) nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon Memenuhi 30% BPP atau nomor urut (Setelah Putusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 berdasarkan suara terbanyak) 4) ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. 5) Dalam hal jumlah suara calon sama ditetapkan 1) ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. 2) Dalam hal jumlah suara calon sama ditetapkan 725 No Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 suara terbanyak/ terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Wilayah Kecamatan. 6) Penentuan calon terpilih Anggota DPRD I berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat I dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbes ar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II. 7) Penentuan calon terpilh Anggota DPR berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai PoIitik Tingkat Pusat dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbes ar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II. 8) penggabungan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapatkan 1 kursi). Pasal 68 dan Pasal 69 UU No. 3/1999 terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan. Pasal 107 ayat (2) UU No. 12/2003 berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbang kan keterwakilan perempuan. 6) Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Pasal 215 UU No. 8/2012 berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangk an keterwakilan perempuan. 3) Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Pasal 422 UU No. 7/2017 Sumber: diolah dari UU tentang Pemilu dan Putusan MK Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 Berdasarkan tabel di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa di dalam praktik penyelenggaraan Pemilu sejak 1999-2019, praktis hanya satu kali, yakni pada 1999 kita menyelenggarakan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup dan pada 2004-2019 kita menyelenggarakan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem proporsional terbuka sebagaimana diterapkan saat ini memang sudah tepat dan ideal bagi penyelenggaraan Pemilu di negara kita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut beberapa hal yang perlu 726 disandingkan terkait perbedaan, kelebihan, dan kekurangan antara sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka, sebagaimana tabel berikut. Tabel 2 Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka Sistem Proporsional Tertutup Sistem Proporsional Terbuka Mekanisme Pendaftaran Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik. Partai politik mengajukan daftar nama calon anggota legislatif tanpa nomor urut maupun nomor di depannya. Mekanisme Pemberian Suara Pemilih memilih tanda gambar partai politik. Pemilih dapat memilih tanda gambar partai politik atau pun nama calon anggota legislative. Mekanisme Penetapan Calon Terpilih Penetapan calon anggota legislative terpilih didasarkan pada nomor urut yang ditentukan partai politik. Penetapan calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon. Aspek Keterwakilan dan Hubungan Emosional dengan Pemilih - Pemilih tidak dapat langsung memilih calon anggota legislatif serta tidak adanya hubungan emosional antara pemilih dengan wakilnya karena semua ditentukan oleh partai politik. (seperti membeli kucing dalam karung). - Memudahkan pemenuhan unsur dan kuota perempuan maupun kelompok etnis minoritas. - Pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan duduk di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan adanya hubungan emosional antara pemilih dan calon anggota legislatif. - Kandidat calon anggota legislatif aktif di dalam memobilisasi massa untuk keterpilihannya sebagai anggota legislative. Tingkat Potensi Korupsi - Proporsional tertutup membuka ruang korupsi dan politik transaksional (money politics) di tingkat elite partai politik. - Proporsional terbuka membuka ruang korupsi dan politik transaksional (money politics) di tataran masyarakat. Efisiensi dan Pelaksanaan - Biaya operasional dapat ditekan, karena surat suara dibuat lebih sederhana. - Membutuhkan dana dan modal politik yang cukup besar. Sumber: Diolah dari berbagai sumber 727 Dari uraian tabel di atas, jelas nampak adanya perbedaan, kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem proporsional tertutup dan terbuka. Terutama peran partai politik dalam menentukan calon anggota lembaga perwakilan terpilih, aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih, dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan Pemilu. Sekilas nampak banyak kelebihan jika kita menggunakan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/kota. Sebab, penentuan calon anggota dimaksud didasarkan pada mekanisme suara terbanyak. Hal ini lah yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Putusan Mahkamah ini meniadakan standar ganda dalam penetapan calon anggota lembaga perwakilan terpilih yang semula didasarkan pada nomor urut dan suara terbanyak, menjadi hanya berdasarkan pada suara terbanyak saja. Putusan ini jelas telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat sebab usaha setiap calon anggota legislatif berbanding lurus dengan apa yang diperolehnya kemudian. Berbeda dengan sistem nomor urut yang penetapan calon terpilihnya didasarkan pada urutan yang telah ditentukan oleh partai politik. Namun demikian, di sisi lain, penetapan calon anggota lembaga perwakilan berdasarkan pada suara terbanyak, disadari atau tidak telah membangun ikatan emosional antara pemilih dengan wakilnya di Parlemen secara personal. Hal ini lah yang memicu kekhawatiran akan mengendurnya kepercayaan masyarakat kepada peran partai politik. Bahkan memicu semakin melemahnya peran partai politik. Sebab, narasi yang seolah dibangun adalah mengikat hubungan emosional antara calon anggota lembaga perwakilan dengan pemilihnya, bukan membangun hubungan emosional antara partai politik dengan pemilihnya. Hal ini merupakan salah satu efek negatif pemilihan dengan sistem proporsional terbuka. Oleh karena itu, N.W. Barber dalam tulisannya berjudul, “Populist Leaders and Political Parties” yang dipublikasikan di dalam German Law Journal (2019), 20. pp.129-140., menyoroti melemahnya peran partai politik karena popularitas, dalam hal ini tentu saja popularitas calon anggota legislatif. Menurut N.W. Barber,”The absence of a well-functioning party system might contribute to the rise of populism, whilst a decaying party system may become vulnerable to its temptations”. (Ketiadaan sistem partai yang berfungsi dengan baik dapat berkontribusi kebangkitan 728 populisme, sementara sistem partai yang membusuk mungkin menjadi rentan terhadap godaannya). Menurut hasil survey yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada 4 Maret 2022, dari 12 (dua belas) institusi demokrasi, partai politik berada di posisi terbawah dengan tingkat kepercayaan publik hanya 54% (lima puluh empat persen). Bahkan menurut Burhanudin Muhtadi sebagaimana dikutip oleh kompas.com, partai politik memiliki tingkat kepercayaan paling rendah. (https://nasional.kompas.com/read/ 2022/04/03/19371471/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik- rendah?page=all). Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa tingkat kepercayaan publik kepada partai politik mengalami penurunan, yakni: 1. Korupsi. Hingga saat ini korupsi masih menjadi permasalahan yang sering dikaitkan dengan partai politik. Korupsi yang acapkali kali dilakukan oleh pejabat pemerintah atau politisi telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. 2. Janji tidak terpenuhi. Salah satu yang ditawarkan oleh partai politik pada saat kampanye adalah program kerja dan janji politiknya. Oleh karena itu, tatkala partai politik tidak mampu atau tidak mau memenuhi janji-janji kampanye mereka setelah terpilih, hal ini dapat menyebabkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan publik. 3. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah. Partai politik sebagai sarana demokrasi dituntut untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, atau ketidakadilan sosial, maka kepercayaan terhadap partai tersebut bisa menurun. 4. Konflik kepentingan. Hal yang acapkali ditunjukan oleh partai politik kepada publik, yakni seringkali partai politik terlihat lebih peduli terhadap kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tentu saja berpotensi merusak kepercayaan publik dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tujuan partai politik. 5. Kurangnya prinsip demokrasi dan transparansi. Ketika partai politik tidak menerapkan prinsip demokrasi dalam pengelolaan partai dan kurang transparan dalam pengambilan keputusan, pendanaan kampanye, atau 729 tindakan politik lainnya, hal ini juga dapat menimbulkan kecurigaan dan merusak kepercayaan masyarakat. 6. Skandal dan perilaku buruk politisi. Perilaku buruk, termasuk skandal pribadi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan tidak etis oleh politisi, bisa mengurangi kepercayaan terhadap partai politik yang mereka wakili. 7. Perbedaan ideologi dan kepentingan. Masyarakat yang memiliki beragam pandangan politik dan kepentingan mungkin merasa bahwa partai politik tidak mewakili atau tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara memadai. Padahal peran partai politik dalam negara demokrasi bersifat penting dan strategis karena berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana mengelola konflik, sarana melakukan kontrol politik, dan sarana partisipasi politik sebagaimana telah diuraikan di atas. Sementara itu, mengusung sistem pemilu ke arah proporsional tertutup bukan lah merupakan solusi yang tepat karena berpotensi membeli kucing dalam karung dan hanya memindahkan perilaku politik transaksional antara calon anggota legislatif dengan partai politik pengusung. [6.4] Menimbang bahwa gagasan yang ditawarkan untuk memperbaiki sistem Pemilu ke depan adalah mengusung sistem proporsional terbuka terbatas, yakni dengan memperbaiki berbagai kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem proporsional terbuka dan mengambil kelebihan-kelebihannya dan mengambil kelebihan-kelebihan yang ada pada sistem proporsional tertutup. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Isu hukum mengenai sistem Pemilu merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (Opened Legal Policy), namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan UUD 1945. 730 Setelah 5 (lima) kali menyelenggarakan Pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 (empat) kali diterapkan, yakni pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem Pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas diperlukan. Sebab, dari perspektif filosofis dan sosiologis, pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang selama ini eksis ternyata didasarkan pada demokrasi yang rapuh. Karena para calon anggota legislatif bersaing tanpa etika, menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih masyarakat, adanya potensi konflik yang tajam dalam masyarakat yang berbeda pilihan, terutama diantara masing-masing calon anggota legislatif dan tim suksesnya dalam satu partai yang sama atau konflik internal antar calon anggota legislatif dalam satu partai harus berakhir di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat diselesaikan oleh partainya. Persaingan pun amat liberal. Berdasarkan berita yang dirilis Fadli Ramadhanil, Perludem, pada 2019 ada 14 partai yang mengajukan sengketa internal dengan rincian 94 perkara merupakan sengketa internal dari 261 permohonan keseluruhan. Artinya, sebanyak 36% perkara didominasi sengketa internal (https://news.detik.com/berita/d-4624748/perludem-14-parpol-gugat- konflik-internal-ke-mk-gerindra-terbanyak). Hal ini menjadi penanda banyaknya caleg yang tidak siap kalah dan hanya siap menang. Hal yang ironis dalam pelaksanaan kontestasi pemilu legislatif. Padahal seharusnya Pemilu harus dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong yang merupakan ciri khas dan karakter demokrasi kita, yakni demokrasi Pancasila. Dalam hal ini Mahkamah sependapat dengan ahli Mada Sukmajati yang mendasarkan peralihan sistem pemilu dari proporsional terbuka perlu dilakukan karena beberapa hal, yaitu, pertama, sistem proporsional daftar terbuka telah mendorong fenomena pilihan personal (personal vote) dari para pemilih yang bisa jadi menyisakan potensi konflik horizontal pasca pemilu karena fokus pemilih adalah pada individu calon dan bukan pada lembaga partai politik. Kedua, dari sisi efisiensi anggaran, waktu dan tenaga, sistem pemilu tersebut juga lebih sesuai. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh keterangan tertulis pihak terkait, yaitu KPU. Namun demikian, perubahan harus lah menggabungkan hal-hal yang baik yang ada di dalam sistem proporsional terbuka dan hal-hal yang baik yang ada pada sistem proporsional tertutup dengan konsepsi prismatis, sehingga diperoleh 731 sistem pemilu yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Gagasan yang ditawarkan adalah melalui sistem Pemilu proporsional terbuka terbatas. Sementara itu, terdapat beberapa alternatif dalam penetapan calon terpilih berdasarkan sistem Pemilu proporsional terbuka terbatas, yakni: 1. Mencantumkan tanda gambar partai politik dan list nama calon anggota legislatif pada surat suara. Namun, penentuan dan penetapan calon terpilih didasarkan pada daulat partai dengan sistem nomor urut, khusus bagi penentuan kuota 30% perempuan dan berdasarkan pada suara terbanyak bagi calon anggota legislatif lainnya. Sehingga calon anggota legislatif perempuan ditempatkan di nomor urut kecil. Dengan begitu, partai politik memiliki peranan yang penting dan menentukan dalam memilih calon anggota legislatif berkualitas dan masyarakatpun tetap dapat berkontribusi untuk menjaga kualitas calon anggota legislatif. 2. Mencantumkan tanda gambar partai politik dan list nama calon anggota legislatif pada surat suara berdasarkan nomor urut. Namun penentuan calon terpilih didasarkan pada nomor urut yang disusun berdasarkan hasil seleksi yang objektif, partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memerhatikan pada nilai potensi, jiwa kepemimpinan, integritas, kerjasama, komunikasi, komitmen kualitas dan perekat bangsa. 3. Mencantumkan tanda gambar partai politik dan list nama calon anggota legislatif pada surat suara berdasarkan nomor urut. Namun mekanisme yang digunakan seperti pola penentuan calon anggota legislatif pada Pemilu 2004, yakni nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) ditetapkan sebagai calon terpilih. Sementara itu, nama calon yang tidak mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan. Dengan begitu, pola ini tetap memberi ruang bagi masyarakat dalam menentukan wakilnya sepanjang mencapai angka BPP, dan tetap memberikan ruang bagi partai politik menentukan calonnya apabila tidak memenuhi angka BPP. Selain ketiga varian di atas, ada pula varian lainnya, yakni penerapan sistem proporsional tertutup dapat diberlakukan hanya untuk memilih calon anggota DPR 732 RI, sedangkan calon anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dipilih berdasarkan sistem proporsional terbuka. Tiga alternatif penetapan calon anggota legislatif di atas merupakan opsi bagi penentuan calon anggota legislatif berdasarkan sistem proporsional terbuka terbatas. Sementara varian keempat penetapan sistem proporsional tertutup dan terbuka secara bersamaan, namun level penerapannya dibedakan. Opsi-opsi yang nantinya dipilih diserahkan kepada legal policy pembentuk undang-undang. Selain itu, untuk menghindari kesan adanya oligarki dan politik transaksional dalam penentuan calon anggota legislatif oleh partai politik diperlukan beberapa hal, yakni: 1. Perlunya demokratisasi di dalam struktur partai politik, sehingga pola rekrutmen dan seleksi para calon anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara yang objektif, partisipatif, akuntabel, dan transparan. 2. Diperlukan pula penguatan kaderisasi partai politik melalui pendidikan kader yang berjenjang selama minimal 3 (tiga) tahun untuk calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan 5 (lima) tahun untuk calon anggota DPR RI sehingga calon anggota legislatif yang terpilih betul-betul diusulkan dari proses kaderisasi yang matang. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya fenomena “kutu loncat” dalam setiap pencalonan anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga kader-kader partai politik dapat menyerap ideologi partai dengan baik. Dengan demikian nantinya akan terpilih anggota legislatif yang benar-benar berasal dari kader-kader terbaik yang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat secara umum dan dapat menjalankan tugas sebagai legislator yang handal. Berkaitan dengan perubahan posisi dan standing Mahkamah dari Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, meskipun perkara a quo hanya berkaitan dengan suatu hal yang bersifat parsial dalam UU Pemilu, khususnya hanya berkaitan dengan penetapan calon anggota legislatif terpilih, namun menurut saya, penting untuk menjelaskan perubahan posisi dan standing Mahkamah dalam beberapa kasus terdahulu, yaitu: 1. Dalam perkara Pemilu Serentak (Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan secara serentak telah mengubah posisi dan pendirian Mahkamah 733 dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang dilakukan secara terpisah merupakan konvensi ketatanegaraan oleh karenanya dinilai konstitusional). 2. Dalam perkara verifikasi Partai Politik (Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Partai Politik yang lolos Parliementary Threeshold dan memiliki perwakilan di DPR RI tidak perlu dilakukan verifikasi faktual telah mengubah posisi dan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU- XV/2017 yang menyatakan semua partai politik harus dilakukan verifikasi administrasi dan faktual). 3. Dalam perkara penghitungan hitung cepat (quick count) (Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menilai bahwa ketentuan pidana bagi pihak yang mengumumkan hasil quick count pada masa tenang tidak bertentangan dengan UUD 1945 telah mengubah posisi dan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 yang membatalkan pasal mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang mengumumkan hasil quick count pada masa tenang). Perubahan pendirian dan posisi Mahkamah bukan lah menunjukan inkonsistensi Mahkamah terhadap putusannya sendiri. Namun, perubahan dimaksud merupakan upaya Mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup (the living constitution) yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Apalagi Indonesia bukan lah negara yang menganut tradisi hukum common law yang tunduk pada doktrin stare decicis atau the binding force presedent. Meskipun di negara-negara yang menganut doktrin stare decicis seperti Amerika dan Inggris tidak pula menerapkan secara mutlak doktrin ini. Misal, Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip separate but equal (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus Plessy v. Fergusson (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus Brown v. Board of Education (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat 735 Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari