113/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 113/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Veri Senovel Jabatan : Ketua Umum AKSI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia) Alamat : Jalan H. Agus Salim Gg Kardina Nomor 3 RT/RW 001/007, Kelurahan Sukaraman, Kecamatan Pekanbaru, Kota Riau Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Yanuar Samson Jabatan : Direktur Eksekutif PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia) Alamat : Jalan Mawar Merah VI Nomor 116 RT/RW 001/007 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jakarta Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon II Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai---------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Juni 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 113/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 10 Juli 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah 3 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik, dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menyebutkan: 1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang- undang dan Perppu. 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. 3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak 4 memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa berdasarkan segala uraian yang dikemukakan, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan absolute untuk melakukan pengujian materiil maupun formil, sebuah produk undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu: Pertama, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai 5 pemohon dan Kedua adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau frasa dalam Undang- Undang. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;. d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pemohon I merupakan ketua Umum organisasi atau asosiasi perusahaan sedangkan Pemohon II pengurus organisasi atau asosiasi profesi yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi. Pemohon I dari Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI) sesuai dengan AD/ART Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan: “Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan asosiasi.” 6 Berdasarkan AD/ART Pasal 31 ayat (2) telah dilakukan rapat pengurus pada Kamis 31 Juli 2025 dan telah diberi Kuasa untuk mewakili Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia(AKSI) sebagai Pemohon dalam Permohonoan Uji Materi (Judicial Review) atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di Mahkamah Konstitusi oleh Ketua Umum, Sekertaris Jenderal, dan Bendahara Umum. Pemohon II dari asosiasi Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia sesuai dengan AD/ART pasal 41 Anggaran Rumah Tangga yang menyatakan: “Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.” Berdasarkan AD/ART Pasal 41 Pengurus Pusat PATI telah melakukan Rapat Pengurus Pusat pada hari Rabu 30 Juli 2025 dan mengeluarkan Surat Kuasa kepada Direktur Eksekutif PATI Yanuar Samson untuk mewakili asosiasi PATI dalam melaksanakan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa Pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimana UU Nomor 18 tahun 1999 yang menyatakan LPJK bersifat INDEPENDEN DAN MANDIRI, sehingga memajukan masyarakat Jasa Konstruksi. 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tidak bersifat Independen dan Mandiri sehingga sangat merugikan masyarakat Jasa Konstruksi. Dikarenakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Induk Asosiasi tidak dibentuk oleh Masyarakat Jasa Konstruksi tetapi dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 7. Bahwa Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 8. Bahwa oleh Karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan Konstitusional atas keberadaan Pasal 5 ayat (1) (c) (d) (e), Pasal 30 ayat (2) (4) (5) (6) (7), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (2) (3) (4) (5) (6), Pasal 84 ayat (2) (5) (6) (9) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7 Adapun kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut: 8.1 BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN Pasal 5 ayat 1 (c) (d) (e) UU Nomor 2 Tahun 2017: Bahwa Pasal 5 ayat 1 (c) (d) (e) menyatakan: Ayat (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: Ayat 1 (c) menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi Ayat 1 (d) menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi Ayat 1 (e) menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo, Pemerintah telah mengambil alih hak konstitusional AKSI dalam melakukan registrasi, akreditasi, dan lisensi badan usaha. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggota AKSI, dan kehilangan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi badan usaha yang sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah dilaksanakan pada anggota AKSI berjumlah 3.000 anggota di seluruh Indonesia, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mati surinya organisasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Oleh karena itu, Norma yang memberikan kewenangan sepihak kepada Menteri melanggar Hak konstitusional warga negara dan membuka celah bagi kesewenang wenangan. 8.2 BAB V USAHA JASA KONTRUKSI Pasal 30 ayat (2) (4) (5) (6) (7) UU No 2 Tahun 2017 Bahwa Pasal 30 ayat (2) (4) (5) (6) (7) UU No 2 Tahun 2017 menyatakan: Ayat (2) Sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. Ayat (4) Untuk mendapatkan sertifikat badan usaha sebagaimana pada ayat (1), badan usaha jasa konstruksi mengajukan permohonan kepada 8 Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Ayat (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan: a. Jumlah dan sebaran anggota; b. Pemberdayaan kepada anggota; c. Pemilihan pengurus secara demokratis; d. Sarana dan prasarana ditingkat pusat dan daerah; dan e. Pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan Ayat (6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo, Menteri telah mengambil alih hak konstitusional AKSI dalam melakukan sertifikasi, registrasi dan akreditasi badan usaha. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggota AKSI, dan kehilangan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi badan usaha yang sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah dilaksanakan pada anggota AKSI berjumlah 3.000 orang di seluruh Indonesia, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mati surinya organisasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Oleh karena itu, Norma yang memberikan kewenangan sepihak kepada Menteri melanggar Hak konstitusional warga negara dan membuka celah bagi kesewenang wenangan. 8.3 Pasal 70 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2017 Bahwa Pasal 70 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan: 9 Ayat (4) Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo, Menteri telah mengambil alih hak konstitusional PATI dalam melakukan sertifikasi kompetensi kerja. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggota PATI, kehilangan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja terampil dan ahli yang sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah dilaksanakan pada anggota berjumlah 250.000 orang di seluruh Indonesia, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mati surinya organisasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Oleh karena itu, Norma yang memberikan kewenangan sepihak kepada Menteri melanggar Hak konstitusional warga negara dan membuka celah bagi kesewenang wenangan. 8.4. Pasal 71 ayat (2) (3) (4) (5) (6) UU Nomor 2 Tahun 2017 Bahwa Pasal 71 ayat (2) (3) (4) (5) (6) UU Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan: Ayat (2) Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi Profesi yang memenuhi syarat: a. Jumlah dan sebaran anggota; b. Pemberdayaan kepada anggota; c. Pemilihan pengurus secara demokratis; d. Sarana dan prasarana ditingkat pusat dan daerah; dan e. Pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan Ayat (3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri 10 Ayat (4) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan sertifikasi Kompetensi kerja Ayat (5) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam peraturan Menteri Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan sertifikasi Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Menteri. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo, Menteri telah mengambil alih hak konstitusional PATI dalam melakukan akreditasi, lisensi lembaga sertifikasi asosiasi profesi. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggota PATI, kehilangan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja terampil dan ahli yang sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah dilaksanakan pada anggota berjumlah 250.000 orang di seluruh Indonesia, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mati surinya organisasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Oleh karena itu, Norma yang memberikan kewenangan sepihak kepada Menteri melanggar Hak konstitusional warga negara dan membuka celah bagi kesewenang wenangan. 8.5 BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 84 ayat (2) (5) (6) (9) UU No 2 Tahun 2017 Pasal 84 ayat (2) (5) (6) (9) UU No 2 Tahun 2017 menyatakan: Ayat (2) Keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Ayat (5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan perwakilan Rakyat ayat (6) Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan: 11 a. Jumlah dan sebaran anggota; b. Pemberdayaan kepada anggota; c. Pemilihan pengurus secara demokratis; d. Sarana dan prasarana ditingkat pusat dan daerah; dan e. Pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Ayat (9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo, Menteri telah mengambil alih hak konstitusional masyarakat jasa konstruksi (AKSI dan PATI) membentuk lembaga, pengurus lembaga, akreditasi asosiasi. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggota AKSI dan PATI, kehilangan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja terampil dan ahli yang sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah dilaksanakan pada anggota AKSI berjumlah 3.000 Orang dan anggota PATI berjumlah 250.000 Orang di seluruh Indonesia, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mati surinya organisasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Oleh karena itu, Norma yang memberikan kewenangan sepihak kepada Menteri melanggar Hak konstitusional warga negara dan membuka celah bagi kesewenang wenangan. III. ALASAN PERMOHONAN 1. Pasal-pasal yang diuji Materi (judicial review) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 berjumlah 5 Pasal sangat merugikan Masyarakat Jasa Konstruksi karena pemerintah, menteri mengambil alih pelaksanaan Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi, Lisensi, asosiasi Badan Usaha dan asosiasi Profesi. Hal tersebut mengakibatkan: 12 a. Banyaknya Asosiasi Badan Usaha yang tutup tidak lagi berjalan sebagai layaknya organisasi baik ditingkat pusat, ditingkat propinsi maupun ditingkat Kabupaten/kota. b. Banyaknya Asosiasi Profesi yang tutup tidak lagi berjalan sebagai layaknya organisasi baik ditingkat pusat, ditingkat propinsi maupun ditingkat Kabupaten/kota. c. Tutupnya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi (LPJKP) di 34 (tiga puluh empat) Propinsi. d. Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan usaha Jasa Konstruksi disebabkan sulitnya mendapatkan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan. e. Banyaknya masyarakat Jasa Konstruksi yang kehilangan pekerjaan baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. f. Akibat dari point (a) sampai (e) mengakibatkan terjadinya pengangguran besar-besaran masyarakat Jasa Konstruksi. 2. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya yang menyatakan Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU). Pengurus LPJK secara struktur organisasi bertanggung jawab dan berada dibawah Menteri Pekerjaan Umum (PU) sehingga tidak Independen dan Mandiri. Sedangkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang sebelumnya adalah bersifat Independen dan Mandiri, yang dibentuk dari Masyarakat Jasa Konstruksi dari kelompok unsur yang terdiri atas: a. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi; b. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi; c. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Jasa Konstruksi; d. Perguruan Tinggi; e. Pakar; dan 13 f. Instansi Pemerintah yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM. Dari kelompok unsur Instansi Pemerintah diatas melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM. Hal ini menjelaskan bahwa pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak hanya melibatkan kementerian PUPR tetapi lintas kementerian. Proses seleksi calon Pengurus LPJK dipilih melalui tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh Kelompok Unsur dari Masyarakat Jasa Konstruksi yang terdiri dari perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Jasa Konstruksi. Dalam hal ini pengurus LPJK dalam tugas dan fungsinya adalah Independen dan Mandiri serta bertanggung jawab kepada Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pembinaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 3. Berkurangnya masyarakat pengusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi karena sulitnya mengurus Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengakibatkan: - Turunnya kualitas dan kuantitas pembangunan dibidang konstruksi. - Turunnya daya saing pengusaha Jasa Konstruksi ditingkat Nasional dan Regional. 4. Perbandingan Layanan Sertifikasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 dan UU Nomor 2 Tahun 2017. PERBANDINGAN JUMLAH SERTIFIKAT SBU DAN SKK UU NO. 18/1999 UU NO. 2/2017 SBU SKK SBU SKK 443.107 972.288 271.655 477.128 14 5. Perbandingan Jumlah Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 dan UU Nomor 2 Tahun 2017. PERBANDINGAN ASOSIASI BADAN USAHA DAN ASOSIASI PROFESI UU NO. 18 / 1999 UU NO. 2 / 2017 TERAKREDITASI BADAN USAHA PROFESI BADAN USAHA PROFESI 39 58 20 19 BELUM TERAKREDITASI (TERCATAT/TERDAFTAR) BADAN USAHA PROFESI BADAN USAHA PROFESI 44 26 63 51 6. Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan peraturan turunannya yang dibuat oleh Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan yang dibuat oleh LPJK mengakibatkan sulitnya Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi mendapatkan Akreditasi sehingga banyaknya anggota asosiasi berhenti (mati suri) yang tidak bisa mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompentensi Kerja (SKK). Sebagai contoh Asosiasi AKSI pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Jumlah anggotanya 3.000 anggota setelah berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tinggal 200 anggota. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 terjadi praktek Monopoli oleh asosiasi tertentu dalam melaksanakan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja, hal ini akibat dari peranan Masyarakat Jasa Konstruksi yang hilang dan tidak ada lagi. Terbukti Norma yang diberikan kewenangan sepihak kepada Menteri membuka celah bagi terjadinya kesewenang wenangan. 7. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 dan peraturan turunannya yang dibuat oleh Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan yang dibuat oleh 15 LPJK mengakibatkan tidak lagi berasaskan kejujuran, keadilan, kesetaraan, keseimbangan, kemandirian, profesionalitas, keterbukaan dan kemitraan serta terjadinya Monopoli oleh Asosiasi tertentu. 8. Bahwa Studi perbandingan dengan berbagai negara maju dan negara Asia menunjukkan bahwa pelibatan aktif asosiasi profesi dalam sertifikasi keahlian tetap menjadi praktik umum dan dinilai efektif dalam meningkatkan mutu, kecepatan, dan relevansi sertifikasi terhadap kebutuhan Jasa Konstruksi. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengakibatkan terjadinya: 1. Sentralisasi penuh ke pemerintah memperlambat alur sertifikasi dan mengurangi fleksibilitas pengembangan skema kompetensi spesifik industri. 2. Asosiasi profesi kehilangan fungsi pengakuan kompetensi, meskipun mereka yang paling dekat dengan dinamika teknis dan kebutuhan riil pasar kerja. 3. Sertifikat keahlian menjadi administratif, bukan indikator nilai profesional atau keunggulan kompetitif di pasar tenaga kerja. Pelajaran dari Negara lain: Negara Model Sertifikasi Peran Asosiasi Profesi Amerika Serikat Sertifikasi berbasis pasar (voluntary), diakui oleh industri Asosiasi menerbitkan sertifikat (mis. AGC, CMAA) Inggris Chartered system (legal recognition) Asosiasi seperti ICE/CIOB punya otoritas hukum Australia Co-regulation, pengakuan negara & asosiasi Engineers Australia berwenang mengakreditasi dan sertifikasi Kanada Sertifikasi industri diakui pemerintah dan proyek CCA kelola Gold Seal Certification Malaysia /Korea Pemerintah kuat, asosiasi aktif dalam uji dan pelatihan Asosiasi tetap jalankan fungsi pengujian dan evaluasi Jepang Hybrid – pengaturan negara, eksekusi oleh asosiasi JCEA jalankan uji kompetensi profesi teknis 16 Perbandingan Regulasi Jasa Konstruksi di Indonesia dan dibeberapa Negara Aspek Indonesia (UU No 2 Tahun 2017) AS 🇺🇸 Inggris 🇬🇧 Australia 🇦🇺 Kanada 🇨🇦 Jerman 🇩🇪 Otoritas regulator utama Kementerian PUPR / LPJK Tidak ada regulator tunggal Construction Leadership Council Australian Government (State-level) Federal & Provincial Governments Kementerian Ekonomi & Kamar Dagang Peran asosiasi profesi Terbatas (tidak bisa menerbitkan sertifikasi) Sangat aktif (AGC, CMAA, NAHB) Sangat kuat (ICE, CIOB, RICS) Sangat aktif (Engineers Australia) Aktif (CCA, provincial bodies) Dominan (HWK, ZDH, dan KfW) Penerbit sertifikasi Pemerintah pusat Asosiasi profesi Chartered institutions Engineers Australia, asosiasi lain CCA/Gold Seal Certification Kamar Dagang dan asosiasi teknis Basis hukum sertifikasi Regulasi nasional terpusat Voluntary- based, market- driven Chartered status via Parliament State law + Professional Acts Federal/ provincial competency law Diatur melalui Handwerk- sordnung Pengawasan negara Ketat, satu pintu di pemerintah Minimal, hanya keselamatan kerja Standar dan pengakuan Pemerintah akui asosiasi Registrasi proyek diawasi pemerintah Pemerintah awasi kamar dagang Kemandirian asosiasi Rendah Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat tinggi Lisensi profesi LPJK dan Balai Konstruksi Tidak wajib nasional Chartered Engineer/ Builder status PE dan CPEng oleh asosiasi PE via asosiasi Meisterbrief (oleh kamar dagang) Pengakuan internasional Tidak diakui Diakui lewat sertifikasi profesi Sangat tinggi (RICS, CIOB) Sangat tinggi (Engineers Australia) CCA Gold Seal diakui industri global Jerman diakui melalui dual system 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang mengalami kerugian Konstitusional. Pemohon I sebagai Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI) yang mempunyai anggota sebanyak lebih dari 3.000 (tiga ribu) sebelum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 berlaku, sekarang anggota tinggal 200 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, Pemohon II sebagai Direktur Eksekutif Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI) yang mempunyai Anggota sebanyak 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) sebelum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 berlaku, 17 sekarang anggotanya tinggal 100 (seratus) anggota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. 10. Bahwa Dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 mengakibatkan banyaknya Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang tidak bisa mendapatkan Akreditasi sehingga banyaknya asosiasi yang sudah tutup dan terjadinya pengangguran pemutusan hubungan kerja (PHK). 11. Dampak dari berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengakibatkan Jurusan Teknik pada Perguruan Tinggi bukan lagi menjadi pilihan bagi generasi muda. Hal ini dibuktikan sepinya peminat Jurusan Teknik di Perguruan Tinggi. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan: 2.1. Pasal 5 ayat 1 (c) (d) (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 2.2. Pasal 30 ayat (2), (4), (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan: Pasal 30 ayat (2): “Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pelaksanaan registrasi dan sertifikasi Sertifikat Badan Usaha dilaksanakan oleh Lembaga yang Independen dan Mandiri.” 18 Pasal 30 ayat (4): “Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pengajuan permohonan Sertifikat Badan Usaha dilaksanakan oleh Lembaga yang Independen dan Mandiri.” Pasal 30 ayat (5): “Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan: a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. Pemilihan pengurus secara demokratis;d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pelaksanaan akreditasi Sertifikat Badan Usaha dilaksanakan oleh Lembaga yang Independen dan Mandiri.” Pasal 30 ayat (6): “setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam peraturan Menteri.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Setiap asosiasi Badan Usaha terakreditasi wajib menjalankan peraturan Lembaga yang Independen dan Mandiri.” Pasal 30 ayat (7): “Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan 19 hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi Badan Usaha diatur dalam peraturan Lembaga) yang Independen dan Mandiri.” 2.3. Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan “sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pelaksanaan registrasi sertifikat Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh Lembaga yang Independen dan Mandiri.” 2.4. Pasal 71 ayat (2), (3), (4), (5), (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan: Pasal 71 ayat (2): “Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan: a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “akreditasi asosiasi profesi diberikan oleh Lembaga yang Independen dan Mandiri.” Pasal 71 ayat (3): “Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pemberian rekomendasi lisensi Lembaga sertifikasi profesi diberi oleh Lembaga yang Independen dan Mandiri.” 20 Pasal 71 ayat (4): “Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh Lembaga yang Independen dan Mandiri.” Pasal 71 ayat (5): “Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam peraturan Menteri.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “asosiasi profesi yang terakreditasi wajib menjalankan peraturan Lembaga yang Independen dan Mandiri.” Pasal 71 ayat (6): “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tata cara akreditasi asosiasi profesi dan tata cara sertifikasi kompetensi kerja diatur oleh Lembaga yang Independen dan Mandiri.” 2.5. Pasal 84 ayat (2), (5), (6), (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan: Pasal 84 ayat (2): “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Satu Lembaga yang Independen dan Mandiri yang dibentuk oleh kelompok unsur a. Asosiasi 21 Perusahaan Jasa Konstruksi; b. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi; c. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Jasa Konstruksi; d. Perguruan Tinggi; e. Pakar; dan f. Instansi Pemerintah.” Pasal 84 ayat (5): “Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pengurus Lembaga ditetapkan oleh Lembaga yang Independen dan Mandiri.” Pasal 84 ayat (6): “Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan: a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. Pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pelaksanaan akreditasi asosiasi dilaksanakan oleh Lembaga yang Independen dan Mandiri.” Pasal 84 ayat (9): “Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pembentukan lembaga diatur dalam peraturan Lembaga yang Independen dan Mandiri.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah 22 Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 serta bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon. Bukti Tambahan 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi AD/ART Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI); 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Ketua, Sekertaris Jenderal, Bendahara Umum. dan Surat Kuasa Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI); 5. Bukti P-5 : Fotokopi AD/ART Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI); 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Ketua, Sekertaris Jenderal, Bendahara Umum dan Surat Kuasa Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 23 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018, selanjutnya disebut UU 2/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan 24 Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025; [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, dan alasan-alasan permohonan. Sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, para Pemohon juga telah menguraikan perihal identitas para Pemohon. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 2/2021, permohonan para Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa pasal atau norma UU 2/2017 yang dimohonkan para Pemohon untuk dilakukan pengujian konstitusionalitasnya berjumlah 5 (lima) pasal yang terdiri dari 16 ayat dan 3 (tiga) huruf yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e; Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7); Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); dan Pasal 84 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (9) UU 2/2017. Setelah dicermati secara saksama permohonan para Pemohon, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya para Pemohon telah ternyata tidak menguraikan dasar hukum yang menjadi hak para Pemohon untuk dapat mewakili kepentingan 25 organisasi, yaitu untuk Pemohon I mewakili Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI), sedangkan Pemohon II mewakili kepentingan Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI). Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon I hanya mengaitkan dengan ketentuan Pasal 31 AD/ART AKSI, sedangkan Pemohon II hanya mengaitkan dengan ketentuan Pasal 41 AD/ART PATI, tanpa para Pemohon dapat menunjukkan bukti adanya peraturan asosiasi, keputusan rapat pimpinan dan penetapan pengurus pusat, yang memberikan hak kepada para Pemohon untuk dapat bertindak mewakili kepentingan organisasi di pengadilan in casu di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan, dari semua pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian, dalam alasan-alasan permohonan telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma dan/atau ayat tersebut dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan semua pasal atau norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab, uraian adanya alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat fundamental yang menjadi dasar dalam pengujian undang-undang di Mahkamah. Berkenaan dengan hal ini, para Pemohon lebih menguraikan kasus konkret yang dialami sebagai dampak dari berlakunya UU 2/2017 terhadap aktivitas asosiasi para Pemohon bernaung. Padahal, masalah utama yang seharusnya diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) adalah mengapa norma yang dilakukan pengujian konstitusionalitasnya sebagaimana dalam petitum permohonan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena ketiadaan uraian argumentasi hukum yang mengarah pada pertentangan norma yang jelas dan memadai (komprehensif), perihal permasalahan konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU 2/2017 dengan pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan alasan-alasan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas; 26 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] di atas mengakibatkan Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang dimaksudkan para Pemohon, dan karenanya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 27 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 28 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah