113/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 113/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : H. Usep Syaefulloh, S.H., M.H. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bogor 2019-2024 Alamat : Kp. Cemplang RT 022 RW 006 Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Defa Asyafa Saefullah Pekerjaan : Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Alamat : Kp. Cemplang RT 022 RW 006 Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Juli 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 2 tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 91/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 113/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024, yang telah diperbaiki dengan dua versi perbaikan permohonan masing-masing bertanggal 17 September 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 September 2024 dan telah dibacakan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan perkara a quo serta perbaikan permohonan yang diterima melalui email pada tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”) menyatakan : Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa sejatinya objek yang menjadi objectum litis Mahkamah Konstitusi baik uji materiil dan uji formil berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”) : “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 menyatakan: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian 4 undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 8. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan pengujian ketentuan sebagai berikut: 1) Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi: “Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.” 2) Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi: “Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari' 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi “terhadap Pasal 1 ayat (2), 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 , maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan 5 permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator progesifisme ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang–undang berperan sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial sehingga sistem check and balances dapat berjalan efektif. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai the guardian of constitutions dalam menjaga seluruh hak konstitusional warga negara, MK sebagai lembaga yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional secara utuh. Dengan kesadaran ini, para pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945. 3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (1) Perorangan Warga Negara Indonesia. (2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang. (3) Badan hukum publik dan privat, atau (4) Lembaga Negara. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip egara Kesaruan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 6 c. badan hukum publik atau badan hukum privat atau d. lembaga Negara 5. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. a. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat: i. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ii. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; iii. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; iv. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; v. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: i. ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; ii. hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; iii. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar 7 dapat dipastikan akan terjadi; iv. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; v. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. II. 1. PEMOHON I ADALAH PERSEORANGAN WARGA NEGARA YANG BERSTATUS SEBAGAI CALON LEGISLATIF 1. Bahwa PEMOHON I adalah perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-1) yang memiliki kapasitas sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon I terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017 : “Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”. Sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi UU berkaitan dengan Pemilu. 2) Bahwa Pemohon I ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor 2024 s/d 2029 dari Partai Amanat Nasional sesuai Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-2). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-DPRD), KPU Kabupaten Bogor (Bukti P-3). 3) Bahwa jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan 4 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model 8 D.HASIL KABUPATEN/KOTA-DPRD), KPU Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 4, Perolehan suara peringkat 1 sampai dengan peringkat 8, sebagai berikut: Tabel 1: Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bogor 4 Peringkat 1 sampai dengan Peringkat 8 No. NAMA CALEG PARTAI PEROLEHAN SUARA 1 Ridwan Muhibi GOLKAR 49.758 suara 2 Heri Gunawan GERINDRA 48.696 suara 3 Ruhiyat Sujana DEMOKRAT 45.076 suara 4 Lukmanudin Ar Rasyid PKB 40.416 suara 5 Wasto PKS 40.117 suara 6 M. Hasani PPP 37.197 suara 7 Azwar Anas NASDEM 31.269 suara 8 Usep Syaefulloh PAN 22.885 suara 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-4) menetapkan bahwa Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi sejumlah 7 Kursi. Padahal Pemilu tahun 2019, alokasi kursinya mencapai 9 Kursi. 5) Bahwa berdasarkan PKPU di atas, terdapat kesenjangan alokasi kursi antar daerah pemilihan di Kabupaten Bogor dengan Tabel di bawah berikut: Tabel 2: Kesenjangan Alokasi Kursi Antar Dapil di Kabupaten Bogor No. Daerah Pemilihan Jumlah Kursi 1. Daerah Pemilihan 1 9 Kursi 9 2. Daerah Pemilihan 2 10 Kursi 3. Daerah Pemilihan 3 10 Kursi 4. Daerah Pemilihan 4 7 Kursi 5. Daerah Pemilihan 5 10 Kursi 6. Daerah Pemilihan 6 9 Kursi 6) Bahwa Pemohon I memperoleh suara terbanyak di internal Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 11.581 suara. 7) Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas, Pemohon I menempati Kursi ke- 8 dalam perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 4 pada Pemilu 2024. 8) Bahwa berdasarkan Tabel 1, Pemohon I tidak dapat ditetapkan menjadi anggota DPRD terpilih dari Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 4 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029. Padahal suara Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 4 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029 mencapai 22.885 suara, jumlah suara yang sangat besar untuk dapat terakumulasi menjadi kursi di DPRD Kabupaten Bogor, apabila dibandingkan secara proporsional dengan harga kursi di daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Bogor seperti di DPRD Kabupaten Tangerang, DPRD Kota Tangerang, DPRD Kota Depok, DPRD Kota Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi. 9) Bahwa ihwal tidak terakomodasinya jumlah suara Pemohon I menjadi kursi di DPRD Kabupaten Bogor adalah akibat pemberlakuan pasal a quo, yang menyatakan penentuan jumlah kursi untuk setiap Kabupaten/Kota paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, dan ketentuan yang menyatakan Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi. 10) Bahwa pada saat yang sama untuk jumlah kursi DPRD Provinsi dinyatakan bahwa provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang 10 memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi. 11) Bahwa pemberlakuan pasal a quo, tidak mempertimbangkan bahwa di Indonesia juga terdapat Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta seperti di Kabupaten Bogor jumlah penduduknya mencapai 5,5 juta. 12) Bahwa penentuan jumlah maksimal kursi DPRD Kabupaten/Kota seharusnya mendasarkan pada prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas. 13) Bahwa prinsip kesetaraan nilai suara dapat dimaknai untuk memperoleh kursi di setiap daerah pemilihan memiliki harga kursi yang setara sesuai dengan prinsip one person, one vote, one value, idealnya harga satu kursi adalah setara terutama antar daerah yang memiliki karakteristik dan kohesivitas serupa. 14) Bahwa prinsip ketaatan pada sistem pemilu proporsional dapat dimaknai dalam penentuan jumlah kursi haruslah memperhatikan kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk, jika dalam suatu kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk 20.000 maka jumlah alokasi kursi yang diperoleh haruslah setara dengan jumlah penduduk tersebut; 15) Bahwa prinsip proporsionalitas dapat dimaknai dalam mengalokasikan jumlah kursi harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi dengan jumlah suara, sehingga akan terwujud prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu kursi antar kabupaten/kota; 16) Bahwa prinsip kohesivitas dalam menentukan jumlah kursi juga penting memperhatikan kesetaraan antar daerah yang memiliki karakteristik serupa, baik dari aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas, jika suatu wilayah administrasi mayoritas penduduk dari kelompok sosial budaya atau adat tertentu yang memiliki karakter sosial budaya atau adat istiadat yang sama, maka penting untuk menjamin adanya keterwakilan dari karakter sosial budaya atau adat istiadat tersebut; 17) Bahwa ketentuan Pasal a quo, tidak mendasarkan pada prinsip- prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas, sehingga menyebabkan kerugian konstitusional 11 secara langsung terhadap Pemohon I; 18) Bahwa adapun hak konstitusional Pemohon I yang dilanggar, antara lain hak konstitusional yang diatur pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 19) Bahwa selain hak konstitusional seperti diterangkan di atas, juga melanggar hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena ketentuan a quo menyebabkan terjadinya ketidakadilan pemilu khususnya bagi Pemohon I; 20) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya hak konstitusional Pemohon I yang diberikan oleh UUD 1945. ▪ Bahwa Pemohon I sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Amanat Nasional memiliki hak konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ▪ Bahwa selain itu sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor juga memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu yang dilaksanakan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 2) Hak konstitusional Pemohon I dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian. ▪ Bahwa Pemohon I dirugikan hak konstitusional-nya secara langsung karena ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menyatakan: Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi dan ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), menyatakan: “Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi”. ▪ Bahwa keberlakuan Pasal a quo, membatasi jumlah DPRD Kabupaten hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta orang, menyebabkan ketidakadilan Pemilu bagi Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta orang, seperti Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.682.410 orang. ▪ Padahal pada saat yang sama ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; e. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. ▪ Bahwa keberlakuan pasal a quo, menyatakan jumlah penduduk lebih dari' 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi, menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung bagi Pemohon I, karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk 5.682.410 orang, namun dipaksa harus mendapatkan 55 kursi di DPRD Kabupaten Bogor, bila dibandingkan dengan jumlah kursi DPRD Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; ▪ Bahwa pembatasan yang dilakukan pasal a quo menyebabkan harga kursi di DPRD Kabupaten Bogor in casu Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor tidak proporsional dengan jumlah penduduk, 13 selain itu harga kursi di Kabupaten Bogor menjadi sangat mahal bila dibandingkan dengan harga kursi di Kabupaten lain, dan suara pemilih terbuang jumlahnya sangat banyak. Padahal Pemohon I mewakili karakteristik pemilih tertentu, yaitu masyarakat petani, sehingga dengan tidak terpilihnya Pemohon I yang merupakan representasi masyarakat yang memiliki profesi petani, karena jumlah kursi dibatasi hanya 55 kursi, menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon I secara faktual (nyata). f. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. ▪ Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan faktual yang dialami Pemohon I, yaitu pembatasan jumlah kursi hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, padahal jumlah penduduk Kabupaten Bogor berjumlah 5.682.410 orang, menyebabkan hak konstitusional Pemohon I dirugikan akibat berlakukannya pasal a quo. g. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. ▪ Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan sebagai berikut: ➢ Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi:“Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.” Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu: “Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 65 (enam puluh lima) kursi. ➢ Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 14 Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi : “Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi“ Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu: “Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi dan lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi”. II. 2. PEMOHON II ADALAH PERSEORANGAN WARGA NEGARA YANG BERSTATUS SEBAGAI KONSTITUEN DI KABUPATEN BOGOR 1. Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-5) yang memiliki kapasitas sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon II terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017: “Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”. Sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi UU berkaitan dengan Pemilu. 2. Bahwa Pemohon II adalah pemilih (konstituen) yang tinggal di Daerah Pemilihan 4 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029 yang telah memberikan hak suara-nya kepada Pemohon I pada saat pencoblosan. 3. Bahwa Pemohon II merupakan anggota Partai Amanat Nasional yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional (Bukti P-6) dan memiliki kemungkinan untuk mencalonkan diri menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor di Pemilihan Umum mendatang. 4. Bahwa Pemohon II juga merupakan mahasiswa aktif Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda mahasiswa (KTM) (Bukti P-7). 5. Bahwa Pemohon II tergabung dalam organisasi Internal Universitas yakni Moot Court Community UIN Jakarta yang mengkaji berbagai persoalan 15 hukum tata negara di Indonesia, Pemohon II juga aktif mengadvokasi isu-isu politik dan ketatanegaraan yang merupakan objek kajian keilmuan, baik dalam dunia media sosial maupun kepenulisan, salah satunya. Salah satu karyanya sebagai bagian penulis dari buku “Critica Ratio: Dialektika Syariah dan Hukum Post Modern” dan sedang mengerjakan buku dengan judul “Ius Constituendum sistem E-Voting dalam pemilihan umum di Indonesia”. 6. Bahwa sebagai mahasiswa dan bagian dari warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bogor, hak suara pemohon menjadi sangat penting disalurkan sebagaimana amanat pasal 1 ayat (2) yang menciptakan kemuliaan atas suara rakyat dan pasal 22D ayat (1) atas jaminan hukum yang berkepastian dan berkeadilan atas penyelenggaraan pemilihan umum yang telah dilaksanakan. 7. Bahwa hak Pemohon II dirugikan karena suara yang diberikan bersama 22.885 suara konstituen yang lain, agar terakomodasi suaranya kepada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029 supaya aspirasi-nya dapat tersalurkan, tidak dapat terealisasi, akibat pemberlakuan Pasal a quo, yang menyatakan penentuan jumlah kursi untuk setiap Kabupaten/Kota paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, dan ketentuan yang menyatakan Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi. 8. Bahwa pada saat yang sama untuk jumlah kursi DPRD Provinsi dinyatakan bahwa provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi. 9. Bahwa pemberlakuan pasal a quo, tidak mempertimbangkan bahwa jumlah bahwa di Indonesia juga terdapat Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 Juta seperti di Kabupaten Bogor jumlah penduduk-nya mencapai 5.682.410 orang. 10. Bahwa penentuan jumlah maksimal kursi DPRD Kabupaten/Kota seharusnya mendasarkan pada prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas. 11. Bahwa prinsip kesetaraan nilai suara dapat dimaknai untuk memperoleh kursi di setiap daerah pemilihan memiliki harga kursi yang setara sesuai 16 dengan prinsip one person, one vote, one value, idealnya harga satu kursi adalah setara terutama antar daerah yang memiliki karakteristik dan kohesivitas serupa. 12. Bahwa prinsip ketaatan pada sistem pemilu proporsional dapat dimaknai dalam penentuan jumlah kursi haruslah memperhatikan kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk, jika dalam suatu kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk 20.000 maka jumlah alokasi kursi yang diperoleh haruslah setara dengan jumlah penduduk tersebut; 13. Bahwa prinsip proporsionalitas dapat dimaknai dalam mengalokasikan jumlah kursi harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi dengan jumlah suara, sehingga akan terwujud prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu kursi antar kabupaten/kota; 14. Bahwa prinsip kohesivitas adalah dalam menentukan jumlah kursi juga penting memperhatikan kesetaraan antar daerah yang memiliki karakteristik serupa, baik dari aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas, jika suatu wilayah administrasi mayoritas penduduk dari kelompok sosial budaya atau adat tertentu yang memiliki karakter sosial budaya atau adat istiadat yang sama, maka penting untuk menjamin adanya keterwakilan dari karakter sosial budaya atau adat istiadat tersebut; 15. Bahwa ketentuan Pasal a quo, tidak mendasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas, sehingga menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung terhadap Pemohon II; 16. Bahwa adapun hak konstitusional Pemohon II yang dilanggar, antara lain hak konstitusional yang diatur pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena ketentuan a quo menyebabkan terjadinya ketidakadilan pemilu khususnya bagi Pemohon II; 17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya hak konstitusional Pemohon II yang diberikan oleh UUD 1945. ▪ Bahwa Pemohon II adalah konstituen terdaftar sebagai pemilih di Daerah Pemilihan 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 17 Bogor periode 2024-2029 ▪ Bahwa Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu yang dilaksanakan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 2) Hak konstitusional Pemohon II dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian. ▪ Bahwa Pemohon II dirugikan hak konstitusional-nya secara langsung karena ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menyatakan: Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi dan ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), menyatakan: “Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari' 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi”. ▪ Bahwa keberlakuan Pasal a quo, membatasi jumlah DPRD Kabupaten hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, menyebabkan ketidakadilan Pemilu bagi Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta suara, seperti Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta. ▪ Padahal saat yang sama ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; h. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. ▪ Bahwa keberlakuan Pasal a quo, menyatakan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) 18 kursi, menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung bagi Pemohon II, karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta, namun dipaksa harus mendapatkan 55 kursi di DPRD Kabupaten Bogor, bila dibandingkan dengan jumlah kursi DPRD Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; ▪ Bahwa pembatasan yang dilakukan pasal a quo, in casu, menyebabkan harga kursi di DPRD Kabupaten Bogor in casu Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor tidak proporsional dengan jumlah penduduk, selain itu harga kursi di Kabupaten Bogor menjadi sangat mahal bila dibandingkan dengan harga kursi di Kabupaten lain, dan suara pemilih terbuang jumlahnya sangat banyak termasuk suara Pemohon II menyebabkan Pemohon II tidak memiliki wakil yang duduk di DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2024 s/d 2029. i. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. ▪ Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan faktual yang dialami Pemohon II, yaitu pembatasan jumlah kursi hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, padahal jumlah pendudukan Kabupaten Bogor berjumlah 5,5 juta, menyebabkan hak konstitusional Pemohon II dirugikan akibat berlakunya Pasal a quo. j. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. ▪ Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan sebagai berikut: ➢ Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi: “Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.“ 19 Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu: “Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 65 (enam puluh lima) kursi. ➢ Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi: “Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari' 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi “ Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu: “Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi dan lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi atau setidak- tidaknya 60 (enam puluh) kursi. III. ALASAN PERMOHONAN I. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI 1. Bahwa permohonan ini mengajukan konstitusionalitas beberapa Pasal 191 ayat (1) Jo. Pasal 191 ayat (2) huruf h, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P- 8) yakni: 1) Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. “ 2) Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi: “Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari' 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi” Yang keduanya memuat batas atas alokasi jumlah kursi DPRD Kabupaten yang ditetapkan paling banyak sejumlah 55 (lima puluh lima) kursi dan pertimbangannya dengan jumlah penduduk dalam Kabupaten tersebut. 20 II. DASAR KONSTITUSIONAL SEBAGAI BATU UJI 2. Bahwa dasar konstitusional yang menjadi batu uji adalah ketentuan konstitusi sebagai berikut (Bukti P-9); 1) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; 2) Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; 3) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; III. ARGUMENTASI PERMOHONAN ➢ PEMBATASAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA PALING BANYAK 55 KURSI UNTUK JUMLAH PENDUDUK DIATAS 3 JUTA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 3. Bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa keseluruhan aspek dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, mesti menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, serta memenuhi prinsip kepastian hukum sesuai amanat UUD 1945; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu sistem Pemilu legislatif yang kita anut adalah proporsional dengan daftar calon terbuka; 6. Bahwa para ahli baik politik maupun pemilu telah memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud sistem pemilu proporsional? 7. Bahwa Arend Lijpart dalam studinya yang berjudul berjudul Degrees of 21 Proportionality of Proportional Representation Formulas tahun 2003, endefinisikan derajat proporsionalitas pemilu ke dalam dua elemen dasar yakni: (1) The degree to which the seat percentages of the different parties correspond to their vote percentages (derajat di mana persentase perolehan kursi setimpal dengan persentase perolehan suara); (2) The degree to which large and small parties are treated equally (derajat dimana partai besar dan kecil diperlakukan secara setara) (Lijpart 2003; 170-171); 8. Bahwa dalam tulisan lainnya yang berjudul Proportionality by Non-PR Methods Ethnic Representation in Belgium, Cyprus, Lebanon, New Zealand, West Germany, and Zimbabwe tahun 2003, Lijpart mengatakan bahwa The principle aim of proportional representation (PR) is exactly what its name implies: the allocation of seats in representation bodies according to the number of votes received by political parties or by individual candidates (Prinsip yang dituju dari sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional) adalah sesuai dengan yang tersirat pada namanya: alokasi kursi di lembaga perwakilan selaras dengan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik atau oleh kandidat; 9. Bahwa selain Lijpart, definisi pemilu proporsional juga dapat dilihat di dalam studi yang berjudul International Encyclopedia of Election (Richard Rose (ed). Di dalam studi tersebut dijelaskan bahwa menjelaskan proporsionalitas hasil pemilu sebagai a principle according to which parties receive more or less the same share of the seat they win of the votes; if party wins 20 percent of the votes, then under a proportional representation system, it should receive close to 20 percent of the seats. Indeed in a completely proportional outcome, every party wins exactly its “fair share” of the seats, a situation referred to as full proportionality”. (sebuah prinsip yang berkaitan dengan partai politik mendapatkan lebih atau kurang perolehan kursi yang sama dari jumlah suara yang dimenangkan; jika partai politik memenangkan 20 persen suara di bawah sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional), maka harus menerima mendekati 20 persen kursi. Hasilnya harus sepenuhnya proporsional (berimbang), setiap partai persis memenangkan “pembagian yang adil” dari kursi, sebagai situasi yang merujuk pada proporsionalitas secara penuh); 10. Bahwa selain itu, terdapat pula tulisan Andrew Reynolds dkk pada tahun 2005 yang berjudul Electoral System Design: The New International IDEA 22 Handbook. Di dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa “Alasan yang mendasari semua sistem PR adalah untuk dengan sadar mengurangi disparitas antara porsi perolehan suara nasional sebuah partai dan porsinya dalam kursi parlementer; jika sebuah partai besar memperoleh 40 persen suara, mestinya ia meraih kurang lebih 40 persen kursi, dan sebuah partai kecil dengan 10 persen suara harusnya juga mendapat 10 persen kursi legislatif”. Selain itu dalam penjelasannya lebih jauh salah satu kelebihan dari sistem pemilu proporsional ialah “Hanya menghasilkan sangat sedikit suara terbuang. Ketika ambang batas rendah, hampir semua suara yang diberikan dalam pemilihan- pemilihan PR masuk ke kandidat yang dipilih. Ini meningkatkan persepsi pemilih bahwa tidak sia-sia pergi ke tempat pemungutan suara saat pemilihan, sebab mereka bisa merasa lebih yakin bahwa suara mereka akan membuat perbedaan dalam hasil pemilihan, betapa pun kecilnya”. 11. Bahwa dari beberapa pengertian di atas, dapat ambil kesimpulan mengenai unsur utama dalam menyelenggarakan pemilu proporsional, yaitu: Pertama, sebuah negara yang mengatakan menyelenggarakan pemilu legislatifnya dengan sistem proporsional, mesti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya, agar jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik, selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihnya di parlemen. Misalnya, jika partai politik peserta pemilu mendapatkan suara sebesar 10%, ketika suara itu dikonversikan menjadi kursi legislatif, partai politik tersebut mesti pula mendapatkan 10% kursi legislatif di parlemen. Jika partai politik tersebut mendapatkan 5% suara pemilih, partai politik tersebut mesti mendapatkan 5% dari total kursi lembaga perwakilan. Kondisi inilah yang disebut dengan pemilu proporsional, di mana hasil pemilunya juga proporsional. Kedua, salah satu kelebihan pemilu proporsional adalah meminimalisir suara yang terbuang, sehingga menimbulkan persepsi yang positif bagi pemilih, kedatangan mereka ke TPS tidak sia-sia. 12. Bahwa tujuan dari pemilu dengan sistem proporsional adalah agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar representatif; atau agar setiap suara yang diberikan oleh pemilih terwakili di lembaga perwakilan in casu Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah. Ketika di dalam sebuah pemilu dengan sistem 23 proporsional, tetapi justru banyak suara pemilih yang terbuang, atau tidak terepresentasi melalui lembaga perwakilan, maka berarti ada kesalahan fatal di dalam penerapan sistem proporsional; 13. Bahwa salah satu penyebab terjadinya kesalahan fatal di dalam mewujudkan sistem pemilu proporsional karena banyaknya suara yang terbuang itu disebabkan oleh pembatasan jumlah kursi yang tidak proporsional dengan jumlah penduduk. Akibatnya tentu saja membuat inkonsistensi dan ketidakpastian hukum, sehingga menyebabkan hasil pemilu yang tidak proporsional; 14. Bahwa ketika pemilu di Indonesia menegaskan bahwa sistem pemilu legislatifnya menggunakan sistem proporsional, tetapi hasil pemilunya menunjukkan hasil yang tidak proporsional, karena persentase suara yang diperoleh partai politik, tidak selaras dengan persentase jumlah kursi di parlemen, artinya ada persoalan mendasar yang mesti dituntaskan di dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia; 15. Bahwa persoalan tersebut tentu saja berkaitan langsung dengan daulat rakyat sebagai fondasi utama dari penyelenggaraan pemilu, serta pemenuhan asas pemilu yang jujur dan adil di dalam Pasal 22E ayat (1), dan tentang adanya kepastian hukum yang adil di dalam sebuah regulasi penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. ➢ PERBEDAAN DENGAN PERKARA NO. 48 TAHUN 2024 YANG BERKAITAN DENGAN SIFAT KETERWAKILAN DPD DAN DPRD 16. Bahwa hadirnya putusan MK No.48 Tahun 2024 menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara lembaga DPR dan DPD. DPD sebagai representasi teritorial atau regional (regional representation) yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah untuk diikutsertakan pada kebijakan tingkat nasional serta memperkuat pilihan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPD berasal dari perorangan yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga anggota DPD hanya murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya. Berbeda dengan keterwakilan DPR yang mencakup dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan partai politik serta 24 rakyat daerah yang diwakilinya, keterpilihan anggota DPR juga ditautkan kepada daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Maka, DPR dan DPRD yang merupakan bagian utuh dari cabang kekuasaan legislative menunjukkan garis tebal kedua lembaga tersebut sangat berbeda dengan DPD. 17. Bahwa model keterwakilan DPD yang didasarkan kepada wilayah atau ruang, bukan didasarkan kepada jumlah total penduduk atau pemilih, karena keterwakilannya meliputi wilayah atau ruang, maka setiap wilayah atau ruang ditetapkan kursi yang sama sebagaimana pernah dijelaskan dalam Paragraf [3.17] angka 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang mempertimbangkan bahwa jumlah wakil yang sama dari setiap provinsi mengandung maksud setiap provinsi di Indonesia diperlakukan sama menurut UUD NRI Tahun 1945, sekecil apapun daerah provinsi tersebut. Hal ini berbeda dengan keterwakilan DPRD yang tolak ukurnya bukanlah ruang atau wilayah melainkan jumlah penduduk atau pemilih, sehingga penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten Bogor mesti dipertimbangkan kembali karena kekhususan jumlah penduduk yang amat besar di Dapil Kabupaten Bogor. ➢ PENJELASAN KRONOLOGIS KETIDAKADILAN ALOKASI JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DAN URGENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENAFSIRKAN PASAL A QUO 18. Bahwa hadirnya pasal a quo yang menciptakan batas atas yang tidak rasional dan tidak berdasarkan jumlah penduduk menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi para pemohon yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) berkenaan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, begitu juga hak suara pemohon yang setara dengan suara Tuhan (vox populi vox dei) dalam konteks ini mesti diagungkan selaras dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Bahwa ketidakadilan ini bukanlah pertama kali yang dialami oleh para pemohon yang berdomisili di Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Sebelumnya, ketidakadilan tersebut telah dirasakan pada Pemilihan Umum pada Tahun 2004, Tahun 2009, Tahun 2014, Tahun 2019, dan Tahun 2024 yang 25 menetapkan jumlah maksimal kursi yang sangat timpang dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor. Untuk memperkuat argumentasi kami, kami mencantumkan tabel akumulasi ketimpangan jumlah maksimal kursi yang ditetapkan dengan jumlah penduduk yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 3: Ketidakadilan Antara Penetapan Jumlah Maksimal Alokasi Kursi DPRD Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bogor Dari Pemilihan Umum 2004 hingga 2024 1. Pemilihan Umum Tahun 2004 Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 500.000 (lima ratus ribu) jiwa berhak memperoleh 45 kursi 3.438.055 (Tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh lima jiwa) jiwa 2. Pemilihan Umum Tahun 2009 Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa berhak memperoleh 50 kursi 4.477.344 (Empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat) jiwa 3.. Pemilihan Umum Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa berhak memperoleh 55 5.331.149 (Lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan) jiwa 26 Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kursi 4. Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 3.000.000 (tiga juta) jiwa berhak memperoleh 50 kursi 5.965.410 (Lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus sepuluh) jiwa 5. Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 3.000.000 (tiga juta) jiwa berhak memperoleh 55 kursi 5.682.410 (Lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sepuluh) jiwa 19. Bahwa ketidakadilan tersebut timbul dikarenakan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor yang terkunci oleh hukum positif yang dibentuk oleh DPR selaku pembentuk undang-undang. Penetapan jumlah kursi maksimal tidak berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat signifikan, berdasarkan data di atas, kami cantumkan tabel perhitungannya: Tabel 4: Perbandingan Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Dengan Pertambahan Jumlah Maksimal Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Perhitungan Pertambahan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor dari tahun 2004 – 2024 Persentase Perubahan Total = 5.682.410−3.438.055 X 100% 3.438.055 Persentase Perubahan Total = 2.244.355 X 100% 3.438.055 27 Persentase Perubahan Total = 65,4% Perhitungan Penambahan Jumlah Kursi Maksimal DPRD dari tahun 2004 – 2024 Persentase Perubahan = 55 − 45 X 100% 45 Persentase Perubahan = 10 X 100% 45 Persentase Perubahan = (0.2222) X 100 % Persentase Perubahan = 22.22% 20. Bahwa Pertambahan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 65,4% sedangkan pertambahan Jumlah Kursi Maksimal hanya berkisar 22.22%. 21. Bahwa setelah diteliti secara mendalam, ketidakadilan tersebut juga timbul akibat tidak adanya tata cara penghitungan dan pertimbangan jumlah kursi maksimal yakni 55 (lima puluh lima) kursi baik dalam naskah akademik maupun risalah rapat pembahasan di DPR pada pembentukan pasal a quo pada Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka perlu dilakukan ijtihad (penemuan hukum) dengan cara membandingkan secara apple to apple penghitungan jumlah kursi maksimal dengan DPRD Provinsi. 22. Bahwa ketiadaan keadilan yang dialami oleh pemohon selaku calon anggota DPRD Kabupaten Bogor 2024-2029, menempatkan Mahkamah Konstitusi berkewajiban meluruskan kesalahan pasal a quo sebagai the guardian of human right dan penegakan dari amanat UUD 2) Pasal 22E ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap llima tahun sekali”; serta pasal Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 28 adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 23. Bahwa perlu diuraikan juga tidak dapat ditetapkannya Pemohon I menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor diakibatkan jumlah kursi di dapil 4 (Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan, Dramaga, dan Tenjolaya) Kabupaten Bogor yang di duduki pemohon 1 dikurangi, yang tadinya 9 kursi menjadi 7 kursi karena adanya surat dari KPU RI terkait adanya potensi pemekaran daerah Bogor Timur dan Bogor Barat. Hal ini menegaskan bahwa Kabupaten Bogor merupakan yang khusus dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk karena memenuhi syarat yang tercantum pada Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. luas wilayah minimal; b. jumlah penduduk minimal; c. batas wilayah; d. Cakupan Wilayah; dan e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.” ➢ PEMBUKTIAN TERJADINYA KETIDAK PROPORSIONAL-AN PEMBATASAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN JUMLAH PENDUDUK. 24. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor merupakan lembaga negara perwakilan rakyat daerah, memainkan peran yang vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam dunia demokrasi, perlu adanya representasi politik bagi warga Daerah untuk mewakili kepentingannya di dalam pemerintahan, sehingga menjadi relevan anggota DPRD Kabupaten Bogor berfungsi sebagai wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, DPRD Kabupaten Bogor memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi DPRD untuk membuat undang- undang atau peraturan daerah yang mencerminkan harapan masyarakat Kabupaten Bogor. Fungsi anggaran memungkinkan DPRD untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien sesuai dengan prioritas masyarakat. Sementara itu, fungsi pengawasan memungkinkan DPRD untuk mengawasi kebijakan dan tindakan eksekutif agar sesuai dengan kepentingan publik. Melalui pelaksanaan tiga fungsi ini, DPRD Kabupaten 29 Bogor dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. 25. Mengingat kedudukan DPRD Kabupaten Bogor sebagai representasi langsung dari kehendak dan kepentingan masyarakat, maka adalah suatu hal yang wajar jika struktur anggotanya mencerminkan proporsi yang sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor. Prinsip ini sejalan dengan semangat demokrasi yang diamanatkan dalam Bab VI mengenai Pemerintah dalam UUD 1945. Dengan mengikuti prinsip ini, DPRD Kabupaten Bogor dapat menjadi cermin yang akurat dari keragaman dan dinamika masyarakatnya, memastikan bahwa suara setiap warga didengar dan diperjuangkan dengan proporsionalitas yang tepat; 26. Sejatinya, prinsip kedaulatan rakyat seharusnya tercermin dalam keterwakilan politik yang proporsional, di mana jumlah penduduk di Kabupaten Bogor seharusnya seimbang dengan jumlah kursi yang diberikan di DPRD. Namun, amanah Pasal 1 ayat (2) tersebut saat ini tidak mencapai titik optimal, karena masih terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk dan jumlah kursi. Jika ditinjau lebih lanjut, bahwa konstituen, yang secara esensial merupakan "tuhan" dalam sistem demokrasi, telah menggunakan kedaulatannya untuk memberikan mandat kepada para pemohon sebagai wakil mereka dalam pemerintahan. Namun, keterwakilan ini terhambat oleh kesalahan perhitungan dalam menetapkan batasan maksimal kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang tidak relevan dengan laju pertumbuhan penduduk yang sebenarnya. Oleh karena itu, ada suatu kerugian yang dialami oleh konstituen yang telah memberikan mandat kepada para pemohon, karena representasi politik yang diharapkan menjadi terhambat oleh ketidakproporsionalan dalam distribusi kursi; 27. Bahwa ketidakproporsionalan jumlah anggota DPRD KAB BOGOR sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. “ Dan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi: 30 “Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari' 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi “ Sementara jumlah penduduk Kabupaten Bogor Existing adalah 5.627.021 Jiwa. 28. Bahwa Ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pemohon. serta bertentangan dengan UUD 1945 karena: (a). Melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan; (b). Menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPRD Kabupaten Bogor a. Bahwa prinsip rasionalitas dan keadilan merupakan tiang-tiang yang kokoh dalam konstruksi hukum yang adil dan beradab. Dengan melanggar prinsip- prinsip ini, ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang merugikan bagi pemohon dan masyarakat pada umumnya. Keadilan harus selalu dijaga dan ditegakkan sebagai fondasi dari setiap kebijakan hukum. b. Bahwa ketentuan tersebut juga dapat menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPRD Kabupaten Bogor karena menjadi lembaga yang mewakili suara rakyat, DPRD memegang peranan vital dalam memastikan representasi yang adil dan efektif. Namun, jika ketentuan hukum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan rasionalitas, hal ini dapat mengganggu keseimbangan dan fungsi lembaga tersebut. 29. Bahwa pokok permasalahan a quo bisa diperbandingkan kepada Pasal 188 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi” Sehingga bilamana mengikuti logika ketentuan Pasal 188 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur alokasi kursi DPRD di tingkat Provinsi berdasarkan jumlah penduduk, maka seharusnya hal tersebut juga berlaku untuk pengaturan alokasi kursi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota yakni DPRD Kabupaten Bogor. 30. Dalam konteks Indonesia, Kabupaten Bogor menonjol sebagai sebuah 31 entitas administratif yang memiliki kekhususan yang luar biasa dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah kecamatan. Dengan jumlah penduduk mencapai 5.627.021 jiwa dan luas wilayah mencapai 2.992 km², serta didukung dengan keberadaan 40 kecamatan, Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten terbesar dan paling padat di Indonesia. Hal ini tercermin dalam struktur politiknya, di mana Kabupaten Bogor merupakan satu-satunya daerah pemilihan DPR RI di Jawa Barat yang berdiri sendiri tanpa penggabungan dengan daerah kota atau kabupaten lain. Fenomena ini menandakan tingginya potensi masyarakat Kabupaten Bogor dalam memengaruhi dinamika politik nasional. Dengan demikian, tidak mengherankan jika alokasi kursi di Kabupaten Bogor harus disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduk yang signifikan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan representasi yang adil. 31. Bahwa secara jelas Kabupaten Bogor Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.627.021 Jiwa (Bukti P-10) dan merupakan Kabupaten yang memiliki Jumlah Penduduk paling banyak di Indonesia, namun hal tersebut di sama ratakan menurut UU Pemilu aquo dalam menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota. Padahal ketimpangan yang terjadi antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten lain sangatlah signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 5: Perbandingan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lain Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Jumlah Kursi Jawa Barat Kabupaten Bogor 5.627.021 55 Kursi Jawa Barat Kabupaten Bandung 3.655.878 55 Kursi Banten Kabupaten Tangerang 3.216.465 55 Kursi Jawa Timur Kota Surabaya 2.972.801 50 Kursi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi 2.733.402 50 Kursi 32 Jawa Barat Kabupaten Garut 2.675.547 50 Kursi Jawa Barat Kota Bekasi 2.470.972 50 Kursi Data tabel di atas menunjukkan, bahwa Alokasi Kursi Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tangerang sama–sama mendapatkan 55 Kursi, padahal ketimpangan jumlah penduduk antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 2 Juta Jiwa. Lalu ketimpangan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten lain terlihat jelas, bahkan Kota Bekasi yang Jumlah Penduduknya 2.470.972 jiwa, mendapatkan 50 Kursi namun Kabupaten Bogor dengan Jumlah Penduduk 5.627.021 hanya mendapatkan 55 kursi saja. 32. Bahwa ketimpangan yang signifikan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten yang lain dapat terlihat dari Bilangan Pembagi Penduduk atau BPPd. BPPd merupakan bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah penduduk suatu provinsi atau kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk menentukan jumlah alokasi kursi anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran sehingga BPPd dapat diartikan harga 1 kursi di dalam suatu dapil. Perbandingan BPPd Kabupaten Bogor dengan Kabupaten lain dapat dilihat di tabel berikut: Tabel 6: Perbandingan BPPd Kabupaten Bogor dengan Kabupaten lain Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Jumlah Kursi BPPd Kabupaten Bogor 5.627.021 55 Kursi 102.309 Kabupaten Bandung 3.655.878 55 Kursi 66.470 Kabupaten Tangerang 3.216.465 55 Kursi 58.481 Kota Surabaya 2.972.801 50 Kursi 59.456 Kabupaten Sukabumi 2.733.402 50 Kursi 54.668 33 Kabupaten Garut 2.675.547 50 Kursi 53.510 Kota Bekasi 2.470.972 50 Kursi 49.419 Dari data di atas, terdapat ketimpangan yang amat signifikan antara Kabupaten Bogor dengan 6 Kabupaten lain yang penduduknya sama banyak. Ketimpangan yang signifikan inilah yang maksud kami sejatinya dapat mengikis esensi kedaulatan rakyat dalam representasi politik oleh anggota DPRD. ➢ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT RETROAKTIF DAN PROGRESIF DEMI MEMULIHKAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 33. Bahwa setelah diteliti lebih mendalam, Mahkamah sejatinya pernah memutuskan putusan yang bersifat retroaktif pada kepemimpinan Prof. Mahfud MD pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.110-111-112-113/PUU- VII/200. Hal tersebut didasarkan semata-mata untuk memulihkan kerugian konstitusional pemohon yang bersifat faktual. 34. Bahwa ketentuan Pasal 58 UU MK menyebutkan 'Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945'. Dan ketentuan Pasal 39 PMK No. 6 Tahun 2005 berbunyi 'Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum' yang mengatur sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif atau berlaku ke depan, namun Mahkamah Konstitusi mesti menelisik dengan hati nurani karena hakim bukanlah corong undang-undang melainkan corong keadilan bahwa betul terjadinya kerugian konstitusional oleh Para Pemohon sehingga keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes ini, berlaku mengesampingkan keputusan KPU yang mengacu kepada Undang-Undang untuk menetapkan Jumlah Maksimal Kursi DPRD menjadi 65 (enam puluh lima) kursi atau setidak-tidaknya 60 (enam puluh) kursi. 35. Bahwa bilamana Majelis Hakim beranggapan sebaliknya, pertambahan alokasi jumlah maksimal kursi DPRD Kabupaten/Kota mesti tetap dilakukan 34 baik untuk Pemilihan Umum 2029 maupun seterusnya, permohonan ini di buat semata-mata untuk memperjuangkan aspirasi dan hak-hak masyarakat di Kabupaten Bogor. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang frasa “paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi” bertentangan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai “paling banyak 65 (enam puluh lima) kursi.”; 3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang frasa “memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi” bertentangan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai “Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi dan lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi.”; 4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dan berlaku untuk hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 atau setidak-tidaknya untuk pemilihan umum 2029 dan seterusnya. 5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau 35 Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 18 September 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Usep Syaefulloh; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-DPRD, KPU Kabupaten Bogor; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama Defa Asyafa Saefullah; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Amanat Nasional Pemohon II atas nama Defa Asyafa Saefullah; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 9. Bukti P-9 : Fotokopi UUD NRI 1945; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.627.021 jiwa. 36 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 37 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 38 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 191 ayat (1) UU 7/2014 “Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.” Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 “Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: h. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.” terhadap Pasal 1 ayat (2), 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-1 dan bukti P-5] 39 dan Pemohon I telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor 4 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 1098 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 [vide bukti P-2]. Adapun Pemohon II berstatus sebagai pemilih/konstituen yang tinggal di Dapil Bogor 4 yang telah memberikan suaranya kepada Pemohon I pada saat pencoblosan; 3. Bahwa Pemohon I memperoleh suara terbanyak di internal Partai Amanat Nasional Dapil Bogor 4, yakni sebesar 11.581 suara dan merupakan peringkat kedelapan dalam perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten pada dapil tersebut. Berdasarkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota untuk pengisian DPRD Kabupaten Bogor pada Dapil Bogor 4, jumlah suara sah Partai Amanat Nasional dan Calon mencapai 22.885 suara [vide Bukti P-3]. Namun, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan bahwa Kabupaten Bogor untuk Dapil Bogor 4 memperoleh alokasi sejumlah 7 (tujuh) kursi, yang meliputi wilayah Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Tenjolaya [vide Bukti P-4], padahal pada Pemilu 2019 alokasi kursi Dapil Bogor 4 mencapai 9 (sembilan) kursi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 191 ayat (1) UU 7/2017 yang membatasi jumlah kursi anggota DPRD untuk setiap kabupaten/kota, yakni paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi serta ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi telah merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta hak konstitusional Pemohon II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena Pemohon I sebagai peringkat kedelapan dalam perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak dapat ditetapkan sebagai anggota DPRD 40 kabupaten terpilih. Sehingga, Pemohon I tidak mendapat pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta tidak terwujudnya Pemilu yang adil bagi para Pemohon. Adapun Pemohon II dirugikan karena suara dan aspirasi yang diberikan bersama dengan 22.885 pemilih lain, akibat berlakunya norma pasal a quo, menjadi tidak terakomodasi. Selain itu pasal-pasal a quo tidak mendasarkan pada prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas, sehingga menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung terhadap para Pemohon; 5. Bahwa keberlakuan norma pasal a quo, yang membatasi jumlah anggota DPRD kabupaten/kota hanya 55 (lima puluh lima) kursi untuk kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta), telah menyebabkan ketidakadilan bagi kabupaten yang memiliki penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta), seperti Kabupaten Bogor yang memiliki penduduk lebih dari 5,5 juta penduduk. Pada saat yang sama, ketentuan Pasal 188 ayat (2) huruf d UU 7/2017 menyatakan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia [vide Bukti P-1 dan Bukti P-5]. Dalam hal ini, Pemohon I merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil Bogor 4 berasal dari Partai Amanat Nasional pada Pemilu Tahun 2024 menduduki peringkat kedelapan [vide Bukti P-3]. Sementara itu, Pemohon II merupakan pemilih/konstituen yang tinggal di Dapil Bogor 4 [vide Bukti P-5] yang telah memberikan suaranya kepada Pemohon I pada saat pencoblosan. Para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan aktual perihal kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Kerugian dimaksud secara konkret dialami Pemohon I sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bogor peserta Pemilu Tahun 2024 yang menduduki peringkat kedelapan dalam perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bogor, serta Pemohon II merupakan pemilih yang memilih Pemohon I pada Dapil Bogor 4 tersebut. Dengan adanya pembatasan jumlah kursi anggota DPRD untuk setiap kabupaten/kota, yakni paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 191 ayat (1) UU 7/2017 dan pembatasan terkait alokasi 55 (lima puluh lima) kursi 41 bagi DPRD kabupaten/kota yang memiliki penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon. Sebagaimana diuraikan para Pemohon, jumlah paling banyak hanya 55 (lima puluh lima) kursi tersebut telah menyebabkan Pemohon I tidak mendapat pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta tidak terwujudnya Pemilu yang adil bagi para Pemohon. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual dan tidak terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 (dalil selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai entitas administratif, Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten terbesar dan paling padat penduduknya di Indonesia. Dalam hal ini, Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk 42 5.627.021 orang, luas wilayah mencapai 2.992 km², dan 40 kecamatan [vide permohonan hlm 41]. Menurut para Pemohon, alokasi kursi DPRD Kabupaten Bogor harus disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduk, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan representasi yang adil. Menyamaratakan jumlah kursi DPRD Kabupaten Bogor dengan kabupaten/kota lain di Indonesia menyebabkan ketimpangan yang sangat signifikan. Selain itu, terdapat pula ketimpangan dalam Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) yang amat signifikan antara Kabupaten Bogor dengan kabupaten/kota lain, misalnya Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kota Surabaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bekasi. Ketimpangan tersebut dapat mengikis esensi kedaulatan rakyat dalam menentukan representasi politik sebagaimana tercermin dalam penentuan jumlah anggota DPRD. Menurut para Pemohon, penetapan jumlah kursi maksimal tidak berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Bogor, karena pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 65,4 persen sedangkan pertambahan jumlah kursi hanya berkisar 22,22 persen; b. Bahwa menurut para Pemohon, norma pasal-pasal a quo yang memuat batas atas alokasi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan paling banyak sejumlah 55 (lima puluh lima) kursi dengan jumlah penduduk dalam kabupaten tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang tidak sesuai dengan amanat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berkenaan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta amanat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berkenaan dengan Pemilu yang jujur dan adil sehingga tidak selaras dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ihwal kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam jumlah keterwakilan politik yang proporsional, in casu jumlah penduduk di Kabupaten Bogor seharusnya seimbang dengan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bogor. Bagi para Pemohon, ketidakproporsionalan jumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena melanggar prinsip rasionalitas, keadilan dan menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPRD Kabupaten Bogor; 43 c. Bahwa menurut para Pemohon tidak ditetapkannya Pemohon I menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor akibat berkurangnya jumlah kursi Dapil Bogor 4 yang sebelumnya 9 (sembilan) kursi menjadi 7 (tujuh) kursi karena adanya kemungkinan pemekaran daerah Bogor Timur dan Bogor Barat, sehingga menunjukkan kekhususan dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor karena memenuhi syarat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Bahwa menurut para Pemohon, dengan merujuk jumlah penduduk Kabupaten Bogor, dibandingkan dengan ketentuan dalam norma Pasal 188 ayat (2) huruf d UU 7/2017 terkait alokasi kursi DPRD provinsi, yang menyatakan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi, dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang, seharusnya jumlah alokasi 65 (enam puluh lima) kursi tersebut juga berlaku bagi pengaturan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota termasuk untuk DPRD Kabupaten Bogor. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan di atas, pada pokoknya para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Pasal 191 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa “paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dimaknai “paling banyak 65 (enam puluh lima) kursi”. 2. Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dimaknai “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi dan lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi”. 3. Putusan ini dapat dilaksanakan dan berlaku untuk hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 atau setidak-tidaknya untuk Pemilihan Umum 2029 dan seterusnya. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 44 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 September 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan kedaulatan rakyat, Pemilu yang jujur dan adil serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] karena melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan serta menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPRD Kabupaten Bogor karena norma pasal-pasal a quo membatasi jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh para Pemohon di atas, sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut, terkait penyusunan dan penentuan daerah pemilihan serta alokasi kursi tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2022, sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa …. Menurut Mahkamah, semua rangkaian kontestasi pemilihan umum harus tunduk pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, norma Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum; b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilihan umum; d. penetapan peserta pemilihan umum; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa kampanye pemilihan umum; h. masa tenang; 45 i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil pemilihan umum; dan k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Bahwa sesuai dengan norma Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu dari 11 (sebelas) tahapan pemilihan umum. Secara konseptual, penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu unsur yang membangun sistem pemilihan umum. Dengan demikian, penetapan daerah pemilihan merupakan bagian dari proses kontestasi pemilihan umum. Sebab, posisi daerah pemilihan merupakan bagian dari kompetisi bagi seluruh kontestan pemilihan umum untuk meraih suara pemilih dan penentuan perolehan jumlah kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sebagai area kompetisi, penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi harus rasional dan memenuhi prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Demi menjaga rasionalitas dan pemenuhan prinsip-prinsip dalam menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi harus dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Selain itu, data kependudukan yang dinamis harus pula dijadikan sebagai basis utama penentuan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari suatu kontestasi pemilihan umum ke kontestasi periode berikutnya. [3.15.3] …kepastian hukum sebuah norma juga harus didukung oleh tingkat keajegan suatu keadaan yang diatur oleh norma dimaksud. Dalam konteks ini, keajegan hal-hal dalam menentukan suatu daerah pemilihan sangat mempengaruhi kepastian pengaturan daerah pemilihan. Faktor utama yang mempengaruhi eksistensi sebuah daerah pemilihan adalah eksistensi daerah otonom dan jumlah penduduk. Ketika terjadi perubahan daerah otonom provinsi atau kabupaten/kota melalui kebijakan pemekaran atau penggabungan daerah, akan berdampak pada penentuan daerah pemilihan. Selain itu, perubahan komposisi jumlah penduduk, baik karena migrasi, penambahan atau pengurangan jumlah penduduk juga akan mempengaruhi daerah pemilihan dan alokasi kursi. Hal yang menyebabkan dinamisnya faktor-faktor yang memengaruhi penetapan daerah pemilihan, membuat atau menempatkan pencantuman daerah pemilihan dalam lampiran suatu undang-undang akan menyebabkan penentuan daerah pemilihan untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan baik disebabkan adanya perubahan daerah otonom maupun karena adanya perubahan jumlah penduduk sehingga menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dimaksud. Artinya, pemuatan daerah pemilihan dalam lampiran undang-undang justru akan menimbukan ketidakpastian dalam memenuhi prinsip-prinsip penyusunan atau penentuan daerah pemilihan. Ketidakpastian tersebut semakin terasa bilamana terdapat fakta perihal politik legislasi undang-undang pemilihan umum justru menuju pada titik tidak dilakukan perubahan setiap periode pemilihan umum, melainkan digunakan atau diberlakukan untuk beberapa periode pemilihan umum. Oleh karena itu, demi menjaga kepastian hukum dalam penentuan atau penyesuaian daerah pemilihan, pencantuman dalam lampiran undang-undang pemilihan umum jelas memiliki masalah konstitusional yang berpotensi mengancam kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan asas-asas pemilihan umum yang diatur dalam UUD 1945. Bahwa merujuk pengaturan tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017, penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu dari 11 (sebelas) tahapan 46 pemilihan umum yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sejalan dengan itu, secara normatif, UU 7/2017 mengatur penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum merupakan tugas KPU. Pengaturan demikian merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Berkaitan dengan hal ini, ketentuan Pasal 12 huruf d UU 7/2017 menyatakan, “KPU bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilihan umum”. Jika ketentuan Pasal 167 ayat (4) dan Pasal 12 UU 7/2017 dibaca dalam hubungan sistematis, konstruksi normanya secara sederhana dipahami “pelaksanaan tahapan pemilihan umum berupa penetapan daerah pemilihan merupakan tugas dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum”. Bilamana daerah pemilihan ditetapkan sebagai bagian dari undang-undang, berarti pembentuk undang-undang telah mengambil peran dalam penetapan daerah pemilihan. Padahal, penetapan daerah pemilihan merupakan suatu tahapan dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berada dalam lingkup tugas KPU. Dengan demikian, selama penetapan daerah pemilihan menjadi bagian dari Lampiran undang-undang, KPU akan kehilangan peran secara signifikan dalam penentuan daerah pemilihan. Bagaimanapun dengan diaturnya daerah pemilihan dalam lampiran undang-undang, penetapan daerah pemilihan tidak lagi menjadi bagian dari tugas KPU. Realitas demikian menunjukkan terdapat contradictio in terminis antara norma yang mengatur tentang penetapan daerah pemilihan dan wewenang KPU untuk menetapkan daerah pemilihan dengan ketentuan yang mengatur tentang daerah pemilihan dan pencantuman daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi. Kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menuntut adanya jaminan kepastian hukum terhadap hal-hal yang diadopsi dalam undang-undang. [3.15.4] ….Dalam hal ini, Undang-Undang Pemilihan Umum cukup mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi minimal dan maksimal setiap daerah pemilihan, serta total jumlah kursi DPR dan DPRD. Sementara itu, rincian berkenaan dengan pembagiannya diserahkan kepada KPU untuk diatur dengan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (8) UU 7/2017 yang intinya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur dengan Peraturan KPU. Dengan mengembalikan tugas ini kepada KPU maka perubahan jumlah penduduk yang menjadi basis penetapan daerah akan lebih mudah dan cepat dilakukan dan disesuaikan tanpa harus mengubah undang-undang. Pilihan ini lebih tepat untuk menghindari atau mengatasi soal ketidakpastian hukum akibat pencantuman rincian daerah pemilihan dalam lampiran undang-undang. Namun demikian, hal terpenting yang harus dilakukan, dalam menyusun peraturan dimaksud, KPU tetap berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah [vide Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 10 Juli 2017]. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa: (1) Undang-Undang Pemilihan Umum cukup mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi minimal dan maksimal setiap daerah pemilihan, serta total jumlah kursi DPR dan DPRD; (2) penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi harus rasional dan memenuhi prinsip- prinsip penyusunan daerah pemilihan; (3) rincian mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diserahkan kepada KPU untuk diatur dengan 47 Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (8) UU 7/2017; (4) dalam menyusun peraturan KPU dimaksud, KPU tetap berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah [vide Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016]. Berkenaan dengan jumlah kursi di Dapil Bogor 4 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bogor yang pada Pemilu sebelumnya berjumlah 9 (sembilan) kursi menjadi 7 (tujuh) kursi pada Pemilu 2024 karena adanya potensi pemekaran daerah Bogor Timur dan Bogor Barat yang menunjukkan kekhususan dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Sub-paragraf [3.15.3] di atas, Mahkamah telah menegaskan undang-undang Pemilu hanya menentukan batasan-batasan yang bersifat umum, sedangkan hal-hal yang lebih detail termasuk penentuan jumlah kursi untuk setiap dapil adalah merupakan kewenangan penyelenggara pemilu untuk menentukannya. Bahkan, pada penyelenggaraan Pemilu 2024, khusus dalam penentuan jumlah kursi tiap dapil pada kabupaten/kota, KPU telah melakukan penataan ulang jumlah kursi beberapa dapil termasuk dalam hal ini jumlah kursi DPRD kabupaten pada Dapil Bogor 4. [3.13] Menimbang bahwa secara sistematis, norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 yang diuji konstitusionalitasnya oleh para Pemohon berada dalam satu bab, yaitu Buku Ketiga Pelaksanaan Pemilu, Bab III tentang “Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan”. Ketika menguraikan norma dalam Bab III, pembentuk undang-undang memulai pengaturan norma dalam Bab a quo dengan norma Pasal 185 UU 7/2017 serta penjelasannya yang menyatakan, “Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memperhatikan prinsip: a. kesetaraan nilai suara (upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai); b. ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional (ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh); 48 c. proporsionalitas (kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan); d. integralitas wilayah (memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi); e. berada dalam cakupan wilayah yang sama (penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR. Serta penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi); f. kohesivitas (penyusunan daerah permilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas); dan g. kesinambungan (penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas). Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut, norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 yang mengatur mengenai alokasi jumlah kursi anggota DRPD kabupaten/kota merupakan salah satu wujud kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam batas penalaran yang wajar, tanpa adanya pembatasan dalam norma pasal-pasal a quo perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam hal ini penentuan jumlah kursi pada setiap kabupaten/kota, tidak akan tercapai. Selain itu, terkait perubahan alokasi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, baik jumlah kursi minimum maupun jumlah kursi maksimum sebagaimana dimohonkan para Pemohon, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Perihal norma undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, Mahkamah sejauh dan selama ini telah memosisikan diri untuk tidak memberikan penilaian terhadap norma demikian, sepanjang kebijakan hukum terbuka tersebut memenuhi syarat-syarat: tidak melanggar moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang; bukan merupakan 49 penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir). Sementara itu, terkait dengan alokasi jumlah kursi untuk masing-masing daerah pemilihan diatur dalam bentuk Peraturan KPU [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XX/2022 dan Pasal 192 ayat (4) UU 7/2017]. Sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022, ihwal keterpenuhan prinsip proporsionalitas jumlah kursi pada setiap dapil Mahkamah telah menyatakan merupakan kewenangan penyelenggara pemilu untuk menentukannya. Namun demikian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 185 UU 7/2017 terkait prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan yang mencakup prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilihan umum proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan yang merupakan pedoman bagi penyusunan dapil, harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu dalam menentukan dapil dan jumlah alokasi kursi pada setiap dapil, termasuk dapil untuk pengisian anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam konteks perkara a quo, setelah Mahkamah mencermati terkait batas atas alokasi jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan paling banyak sejumlah 55 (lima puluh lima) kursi untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang, Mahkamah tidak menemukan bahwa norma tersebut melanggar persyaratan kebijakan hukum terbuka, dan kebijakan hukum demikian tidak pula menimbulkan problematika kelembagaan. Artinya, di samping tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebijakan hukum terbuka, Mahkamah menilai sejauh ini ketentuan alokasi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota tidak membuat ketentuan atau norma demikian menjadi tidak dapat atau tidak mungkin dilaksanakan. Atau setidak-tidaknya Mahkamah tidak menemukan adanya potensi yang kuat perihal ketentuan alokasi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota mengakibatkan kebuntuan hukum (deadlock) serta menghambat pelaksanaan tugas-tugas DPRD kabupaten/kota terutama dalam pelaksaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sementara itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang membandingkan jumlah kursi anggota DPRD provinsi dengan 50 jumlah penduduk di atas 5.000.000 (lima juta) orang dengan kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk di atas 5.000.000 (lima juta) orang adalah perbandingan yang tidak dapat dipersamakan karena dalam konteks jumlah anggota DPRD kabupaten/kota, seharusnya perbandingan dilakukan pula terhadap jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang lain, bukan terhadap jumlah anggota DPRD provinsi. Terlebih, dalam penentuan dapil kabupaten/kota selain mempertimbangkan faktor agregat kependudukan, juga memperhatikan data wilayah dan peta wilayah pada setiap kabupaten/kota. Bahkan, apabila diletakkan pada wilayah provinsi, secara normatif dan faktual, provinsi memiliki kewenangan dan mencakup wilayah kabupaten/kota. [3.14] Menimbang bahwa selain dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar pemaknaan baru terhadap ketentuan norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 diberlakukan terhadap hasil Pemilu 2024. Berkenaan dengan permohonan pemberlakuan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah berpendapat hal demikian menjadi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau dipenuhi karena alokasi jumlah kursi masing- masing dapil, termasuk Dapil Bogor 4 telah ditetapkan sebelum hasil Pemilu 2024 diketahui oleh peserta pemilu. Apabila Mahkamah memenuhi petitum dimaksud, sama saja dengan Mahkamah telah menciptakan ketidakpastian tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, yang pada ujungnya akan menciptakan ketidakpastian hukum pemilu dan sekaligus mengancam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, sebelum hasil pemilu diketahui, para Pemohon telah mengetahui secara pasti jumlah kursi DPRD kabupaten pada Dapil Bogor 4. Artinya, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan untuk diberlakukan terhadap hasil Pemilu 2024, secara keseluruhan dapat mengancam kepastian hukum hasil Pemilu 2024 terutama hasil pemilu yang berkenaan dengan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, jika diberlakukan pada Pemilu 2029 dan seterusnya, alokasi kursi setiap kabupaten/kota adalah merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang dan alokasi kursi untuk setiap dapil adalah merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, in casu KPU. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 51 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 yang mengatur mengenai alokasi jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, Pemilu yang jujur dan adil, serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 52 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 53 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari