113/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 113/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Alvin Lim Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Raya Binong Kav. 9, RT.001/RW.001, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKK-JR/LQI-ELQ/VIII/2023 bertanggal 18 Agustus 2023 telah memberi kuasa kepada Pestauli Saragih, S.H., M.H., Rizki Indra Permana, S.H., M.H., La Ode Surya Alirman, S.H., Adi Gunawan, S.H., M.H., Ali Amsar Lubis, S.H., M.H., Arwinsyah P. Napitu, S.H., dan Rustina Haryati, S.H., advokat pada kantor LQ Indonesia Law Firm yang beralamat di Karawaci Office Park, Ruko Excelis Nomor 26A, Lippo Karawaci, Tangerang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 113/PUU-XXI/2023 pada tanggal 6 September 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa merujuk pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang mengatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 4. Bahwa merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut “UU MK”) (Bukti P-4) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; 5. Bahwa merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut “UU P3”) yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa berdasarkan rujukan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka dapat dipastikan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945; 7. Bahwa tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Sehingga apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat baik itu dalam hal materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- udang termasuk keseluruhannya; 8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal dalam undang-undang agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Adapun tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas dalam suatu pasal/materi di dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan judicial review atas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana hal ini selaras dengan dasar tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi, peran Mahkamah Konstitusi dan juga 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan baik itu oleh Undang- Undang Dasar NRI 1945 maupun Undang-Undang yang berlaku. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON, KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DAN TIDAK NEBIS IN IDEM A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pemohon merupakan selaku Advokat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/SKK-LQI/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019 (BUKTI P-7). Pemohon sebagai Advokat sedang melakukan pembelaan di luar pengadilan terhadap kliennya atas nama Sdri. Phioruci Pangkaraya; 2. Bahwa dalam upaya yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon dijadikan sebagai Tersangka berdasarkan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tertanggal 08 November 2022 (BUKTI P-8) atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 19 September 2022 dengan nama Pelapor Sru Astuti, S.H., terkait dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan/atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP; 3. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka ketika menjelaskan duduk perkara yang menimpa Kliennya dalam video podcast di kanal Youtube Quotient TV dengan judul: “SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA OKNUM JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI”, terkait kendaraan 1 (satu) unit mobil Mazda Biante milik kliennya yang telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya klien dapat informasi dari Sdr. Hadi (pihak leasing), yakni dapat melakukan sistem pinjam pakai atas mobil tersebut dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu. Pemohon dalam menguraikan fakta-faktanya disertai dengan 6 menampilkan bukti keterangan Sdr. Hadi (pihak leasing) yang direkam oleh Pemohon (Bukti P-9), bukti percakapan via Whatsapp dengan Sdr. Hadi (pihak leasing) (Bukti P-10), bukti transfer (Bukti P-11), serta bukti surat aduan masyarakat dan permohonan klarifikasi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dengan nomor surat: 001/ATS/IX/2019 tertanggal 06 September 2019 (Bukti P-12); 4. Bahwa terkait kanal Youtube Quotient TV tersebut bukan merupakan milik pribadi, melainkan merupakan bagian dari produk jurnalistik, berupa portal berita video streaming news dari wartahukum.com atau PT. Kabar Intermedia Indonesia (Bukti P-13); 5. Bahwa terdapat perkara serupa dengan yang dialami oleh Pemohon, yakni kasus atas nama Kamaruddin Simanjuntak yang berprofesi sebagai advokat, yang mana dalam hal ini sedang menjalani tugas di luar persidangannya dengan cara menyampaikan duduk perkara yang dialami oleh kliennya melalui video podcast di salah satu media youtube, yang kemudian dilaporkan oleh Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri atas Laporan Polisi nomor: LP/B/1966/IX/SPKT/Polres Metropolitan Jakpus/Polda Metro Jaya; 6. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mana menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; 7 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Bahwa merujuk pada Penjelasan dari Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) beserta dengan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang- undang pada Mahkamah Konstitusi, yaitu: 2.1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan 2.2. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 8. Bahwa sehubungan syarat kedudukan hukum Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) yang menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 9. Bahwa lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 menerangkan bahwa: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Permohonan sebagai dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: 8 a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon akan menjelaskan apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini, ada pun penjelasannya adalah sebagai: a. Pertama, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang mana dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon (Bukti P-5). Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021; b. Kedua, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan atas dasar bahwa Pemohon merasa atau menganggap bahwa: (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku; (2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; (3) Adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan actual; (4) Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; dan (5) Pemohon menganggap bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka kerugian 9 konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon diharapkan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Atas dasar tersebut maka, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 11. Berdasarkan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam hal ini Pemohon telah memenuhi ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. B. Kerugian Konstitusional Pemohon Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu Pemohon akan menguraikan hal tersebut untuk memperjelas kerugian yang dialami oleh Pemohon berdasarkan ketentuan a quo, maka berikut uraian dari Pemohon: 1. Bahwa dasar pengajuan Permohonan ini adalah untuk menguji Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 yang mana dirasa telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon berdasarkan pada Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 2. Bahwa merujuk pada Pasal 16 UU Advokat, yang mana kemudian telah ditetapkan penafsiran lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sehingga berbunyi sebagai berikut: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk 10 kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan" 3. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PERADIN Nomor Kep.08.062-VII.2016 tanggal 27 Juli 2016 (Bukti P- 6), Kartu Anggota Advokat milik Pemohon dan Berita Acara Sumpah milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 4. Bahwa sebagai Advokat, maka Pemohon telah diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya berdasarkan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 16 UU Advokat Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013; 5. Bahwa Pemohon dalam menjalankan profesi sebagai Advokat berpotensi berbenturan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian maupun Kejaksaan, sehingga dapat terjadi kemungkinan kriminalisasi yang dapat menimbulkan penuntutan di dalam persidangan baik secara perdata maupun pidana saat menjalankan tugasnya meskipun dengan itikad baik; 6. Bahwa Pemohon saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 19 September 2022 atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan/atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP; 7. Bahwa Pemohon sebagai Advokat telah menjalankan profesinya dengan itikad baik dalam hal membela, mewakili, mendampingi, dan 11 memberikan bantuan hukum di luar pengadilan demi kepentingan klien Pemohon oleh karena itu selanjutnya Pemohon menyampaikan fakta melalui media agar mendapatkan atensi dari pemerintah serta Masyarakat. Adapun yang dimaksud menyampaikan fakta melalui media tersebut adalah ketika Pemohon melakukan video podcast pada salah satu kanal media dan membongkar suatu fakta yang menimpa klien Pemohon; 8. Bahwa meskipun demikian, Pemohon tetap ditetapkan sebagai Tersangka, sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tertanggal 08 November 2022; 9. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, maka hal tersebut telah merugikan kehormatan Pemohon sebagai Advokat yang tentu saja berdampak buruk kepada citra Pemohon yang sedang menjalani profesinya. Lebih lanjut, dengan ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka, maka hal tersebut menimbulkan: a. Telah mencoreng kehormatan Profesi Advokat (Officium Nobile); b. Telah merenggut hak imunitas yang dimiliki Pemohon sebagai Advokat; c. Telah mengakibatkan Pemohon mengalami ketidakpastian hukum terhadap mekanisme hak imunitas yang melindungi advokat dalam menjalankan fungsi profesinya, dimana advokat tetap dapat dituntut secara pidana saat menjalankan profesinya. 10. Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 tentang ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, adapun hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon sekaligus yang menjadi dasar pengujian undang-undang dalam Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut: Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 12 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 11. Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 2/2021 tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, yang mana dalam hal ini adalah sebagai berikut: a. Bahwa baik pada Pasal 16 maupun pada Penjelasan Pasal 16 UU Advokat serta Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, tidak mengatur dengan jelas tentang batasan-batasan atau dalam ruang lingkup seperti apa seorang Advokat yang menjalankan profesinya dengan itikad baik tidak dapat dituntut. b. Bahwa dikarenakan di dalam Pasal 16 maupun Penjelasan Pasal 16 UU Advokat serta Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, tidak mengatur sejauh mana atau dalam ruang lingkup seperti apa hak imunitas seorang Advokat, oleh karena itu hak imunitas Advokat sering dilanggar sehingga tidak adanya kepastian hukum. Maka dengan tidak adanya kepastian hukum bagi Pemohon atas hal tersebut, sehingga dapat dikatakan Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang mana telah dijamin oleh UUD NRI 1945 pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1). 12. Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021 tentang adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) 13 dan aktual, adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah meskipun Pemohon memiliki hak imunitas sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 16 UU Advokat Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, namun pada faktanya saat ini Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada Laporan Polisi a quo. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 13. Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 tentang adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, dalam hal ini Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 hanya memberikan hak imunitas kepada Advokat namun tidak dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sehingga hal ini pula yang menyebabkan Pemohon sebagai seorang Advokat mendapatkan tindakan kriminalisasi dengan telah dijadikan sebagai Tersangka pada Laporan Polisi a quo meskipun Pemohon menjalankan profesinya dengan itikad baik. Maka tentu dengan adanya tindakan kriminalisasi yang Pemohon alami, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 14. Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021 tentang Pemohon menganggap bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon diharapkan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Sehingga jelas yang maksud dalam hal ini adalah apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka di masa yang akan datang diharapkan tidak akan terjadi lagi kerugian konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon 14 baik itu untuk diri Pemohon itu sendiri maupun untuk teman sejawat Advokat lainnya. 15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang jelas untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam hal ini Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. C. PERMOHONAN DAPAT DIUJI KEMBALI / TIDAK NEBIS IN IDEM Nebis In Idem adalah asas yang diterapkan dalam sebuah perkara yang mana apabila obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Oleh karena itu perlu Pemohon jelaskan bahwa dalam hal ini Permohonan Pemohon dapat diuji kembali/tidak Nebis In Idem, adapun dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa merujuk pada Pasal 60 UU MK yang mana menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2. Bahwa merujuk pada Pasal 78 PMK 2/2021 yang mana menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. 15 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 3. Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas maka syarat suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji adalah apabila: a. Jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda; atau b. Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda 4. Bahwa Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU- XI/2013 sebelumnya sudah pernah diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan sudah pernah diputus melalui putusan sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2018; 5. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti putusan-putusan tersebut di atas, maka dapat diketahui secara pasti dan jelas yang mana Permohonan Pemohon tidak dapat kualifikasikan sebagai Nebis In Idem karena memiliki perbedaan, adapun perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Dasar Pengujian (Batu Uji) Petitum 52/PUU-XVI/2018 Pasal 16 UU Advokat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 Menyatakan 16 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 16 tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik” tidak dimaknai “Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat” 17 56/PUU-XVI/2018 Pasal 16 UU Advokat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI 1945 Menyatakan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat “iktikad baik”, tidak dimaknai Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan 18 6. Bahwa dasar pengujian yang diajukan oleh Pemohon ada Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan alasan pengajuan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak imunitas Advokat dengan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penambahan frasa pada Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 demi kejelasan tentang batasan-batasan maupun ruang lingkup dari hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik, selain itu Pemohon juga melalui permohonan ini hendak mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran lebih lanjut terhadap Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 untuk lebih menerangkan lebih lanjut apabila terjadi penuntutan terhadap Advokat baik itu secara pidana maupun perdata baik di dalam maupun di luar persidangan; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon beranggapan Permohonan ini tidak dapat dikategorikan Nebis in idem karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK Jo. Pasal 78 PMK 2/2021 III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN A. Pasal 16 UU ADVOKAT Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Bertentangan Dengan Pasal 28C Ayat (2) Dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum 19 Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU- XI/2013 berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Pasal di atas bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di dalam penerapan hukum. Dengan demikian, UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU- XI/2013 tidak mengatur terkait tidak dilakukannya penyidikan. Oleh karena itu, kekosongan hukum dalam mengatasi adanya kesewenangan dari pihak-pihak aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab ataupun adanya kelalaian atau kealpaan dari aparat penegak hukum diperlukan adanya penambahan frasa “tidak dapat diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan”, untuk memperoleh keadilan dan harapan warga negara Indonesia khususnya para pencari keadilan yang menginginkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia sebagaimana amanah UUD 1945. Maraknya pemberitaan dan kejadian adanya dugaan kesewenangan pihak-pihak aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, menimbulkan urgent need atau kebutuhan mendesak untuk melakukan Judicial Review sebagai Check and Balance System untuk mencegah dan menghindari ketidakpastian hukum. 2. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 20 masyarakat, bangsa dan negaranya”. Dengan tidak dicantumkannya frasa “tidak dapat diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan” dalam Pasal 16 UU ADVOKAT Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dalam wewenang penyidik, maka Pemohon tersebut sudah kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 3. Bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar dimana Pasal 16 UU ADVOKAT Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 tidak memiliki “clarity and surety” atas larangan dilakukan penyidikan oleh penyidik karena tidak adanya frasa “tidak dapat diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan” sehingga selayaknya penyidik tidak menyidik seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya dalam melakukan pembelaan dengan itikad baik kepada kliennya agar tidak ada keraguan dan interpretasi berbeda dari penyidik untuk menjaga kepastian hukum yang adil bagi warga negara Indonesia termasuk Pemohon. 4. Bahwa dengan ditambahkannya frasa “tidak dapat diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan” dalam Pasal 16 UU ADVOKAT Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 akan memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana tertera dalam Pasal 28C Ayat (2) Dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum. Kata kepastian hukum yang Adil di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini penting ketika adanya penambahan frasa “tidak dapat diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan” untuk menghindari penyalahgunaan 21 wewenang oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, sehingga hal tersebut dapat di minimalisir atau dicegah sebagai salah satu mekanisme kontrol untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional kepada pemohon untuk memperoleh keadilan. 5. Bahwa kekosongan hukum yang terjadi dengan tidak adanya frasa “tidak dapat diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan” selain yang dialami Pemohon, juga banyak terjadi di Masyarakat, seperti Pihak kepolisian yang melakukan penyidikan dan menggunakan upaya paksa, tangkap, tahan dan penetapan tersangka sehingga menjadi daya tekan pihak kepolisian untuk menghalangi dan mengintervensi advokat yang sedang bertugas dalam pembelaan kliennya. Dengan dilakukan upaya paksa seperti ditangkap, ditahan dan dijadikan tersangka menimbulkan persepsi dan pandangan masyarakat terhadap advokat telah rusak dan mencoreng kehormatan profesi advokat; 6. Bahwa advokat sebagai Officium Nobile seharusnya menjadi profesi terhormat dan dihargai oleh aparat penegak hukum lain, namun klausal yang ada saat ini di Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 hanya menyebutkan tidak dapat dituntut, yang berarti secara harfiah tidak adanya proses penuntutan oleh Jaksa di pengadilan. Hal ini perlu ditegaskan dan diperjelas bahwa bukan hanya tidak boleh dituntut melainkan tidak boleh dilakukan penyidikan pula sehingga advokat tidak bisa dikriminalisasi meskipun dalam membela kliennya baik di dalam maupun di luar sidang sudah dilakukan itikad baik; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU- XI/2013, terdapat frasa “tidak dapat dituntut” yang sering kali diartikan oleh aparat penegak hukum tidak berlaku dalam lingkup kepolisian, melainkan berlaku dalam sidang pengadilan. Sehingga pihak kepolisian beranggapan diperbolehkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan upaya paksa, seperti menangkap, 22 menahan, menyita dan menetapkan advokat sebagai tersangka yang menjalankan fungsi profesinya khususnya melakukan pembelaan kepada kliennya. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), menyatakan: a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” 9. Bahwa dalam hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menyatakan: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” 10. Bahwa terdapat beberapa pengertian penuntutan menurut para ahli, yakni: a. Sudarto Penuntutan dapat diartikan penyerahan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar diproses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah. b. Martiman Prodjohamidjaya Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan. c. Atang Ranoemihardja 23 Penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan. 11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Hal ini disebut dominus litis di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. Hakim dalam hal ini tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum; 12. Bahwa dalam hal penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (legaliteits en het opportuniteits beginsel), yakni diuraikan sebagai berikut: a. Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas Equality before the law; b. Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Sehingga dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut. A.Z. Abidin memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai: “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.” 13. Bahwa pemaknaan pada frasa “tidak dapat dituntut” yang telah diuraikan oleh beberapa Ahli, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai hak imunitas Advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat dalam menjalankan tugas 24 profesinya tidak hanya terbatas pada saat sidang pengadilan dalam perkara pidana maupun perkara perdata atau kasus lainnya. Pemohon selaku Advokat tidak jarang menjalankan tugas profesinya untuk melindungi hak klien dengan melakukan tindakan di luar sidang pengadilan berdasarkan surat kuasa dari klien, salah satunya adalah dalam hal melakukan penyiaran pada media sosial. Padahal jika merujuk pasal a quo saat ini, Pemohon hanya tidak dapat dituntut oleh Penuntut Umum atau Jaksa. Karenanya, timbul potensi Pemohon diproses dalam lingkup kepolisian, salah satunya dijadikan sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan oleh kepolisian. Oleh karenanya harus adanya penambahan frasa agar terdapat penegasan secara jelas pada pasal 16; 14. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak untuk diakui, dijamin dan dilindungi serta mendapatkan kepastian hukum dan persamaan dihadapan hukum oleh negara. Bahwa Pemohon sebagai Advokat yang menjalankan profesinya tidak hanya di dalam sidang Pengadilan sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Advokat, hak Pemohon berdasarkan surat kuasa untuk membela Kliennya di luar sidang pengadilan secara profesional dan beritikad baik melakukan penyiaran dalam kanal youtube terkait oknum Jaksa yang diduga melakukan “Pemerasan” terhadap Klien Pemohon dan akibat tindakan Pemohon tersebut, Pemohon dilaporkan oleh oknum Jaksa dan PERSAJA (Persatuan Jaksa Republik Indonesia) dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP yang saat ini Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga menyebabkan Pemohon terganggu dan berujung kepada ketidakmaksimalan Pemohon untuk membela Klien. Hal ini nyatalah kerugian secara faktual karena tidak adanya kejelasan terkait hak imunitas Advokat membuat hak konstitusional Pemohon dirugikan karena tidak mendapatkan haknya secara kolektif dan tidak 25 mendapat pengakuan sebagaimana Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). 15. Bahwa perlu bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan dan memperjelas dengan frasa “tidak dapat diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan” untuk melarang adanya penyidikan terhadap advokat yang menjalankan profesinya sehingga hak imunitas dapat melindungi advokat secara menyeluruh dan efektif. Karena jika seorang advokat sudah dilakukan upaya paksa dalam penyidikan, walaupun lepas di pengadilan dari tuntutan, namun kerugian faktual sudah dialami dan penegakan hukum sudah tercederai dan martabat seorang advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum sudah direndahkan dan hal ini perlu tindakan Mahkamah Konstitusi untuk memperjelasnya dengan permohonan yang pemohon ajukan; 16. Bahwa sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan perkara nomor: 26/PUU-XI/2013 terhadap pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikenal memiliki hak imunitas advokat yang diajukan oleh sejumlah advokat dengan menambahkan klausul di luar sidang pengadilan, sehingga imunitas advokat bukan hanya berlaku dalam persidangan maupun di luar persidangan. Namun, berkembangnya zaman dan maraknya pihak-pihak aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab maka dibutuhkan perluasan dan memperjelas lingkupan imunitas advokat sehingga tidak menjadi celah dan kelemahan dalam upaya membengkokan hukum; 17. Bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Pemohon telah membuat surat Aduan Dugaan Kriminalisasi dan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Siber atas Laporan Polisi a quo, yang mana pihak kepolisian tersebut tetap melaksanakan penyidikan dan menetapkan Tersangka terhadap Pemohon yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Advokat, sebagaimana dituangkan dalam surat aduan nomor: 080/ADU/LQI-ELQ/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 (Bukti P- 14); 26 18. Bahwa Pemohon juga telah menghubungi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait penetapan tersangka Pemohon dan kemudian Kapolri menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa menolak Laporan Polisi dan tetap menjalankan proses penyidikan karena adanya Laporan Polisi sehingga sampai pada penetapan tersangka.” maka atas hal tersebut proses hukum dalam tahap penyidikan yang dijalankan oleh Pemohon tetap dilakukan meskipun melanggar Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013. Dimana dalam proses penyidikan, Penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti penahanan, penangkapan, penyitaan, dll yang akan menghambat dan menghalangi Advokat untuk menjalankan tugasnya sehingga hak imunitas yang dimiliki Advokat tidak lagi melindungi. (Bukti P-15); 19. Bahwa dengan dapat dilakukannya upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan, maka hal ini akan menghalangi, menghambat dan mencegah upaya pembelaan Advokat kepada kliennya sehingga hak imunitas tidak dapat mencegah terjadinya penghalangan terhadap pembelaan yang dilakukan Advokat dengan adanya upaya paksa sehingga berdampak upaya pembelaan yang dilakukan oleh Advokat dapat terhenti. B. Terhadap Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon atas Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan Untuk Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu 1. Bahwa advokat sebagai seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang sekaligus merupakan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga seorang Advokat harus merasakan kebebasan dalam pekerjaannya, tidak merasa takut ataupun merasa terkait terhadap suatu kekuasaan yang mengintervensi hak kebebasan tersebut, oleh sebab itu hak imunitas melekat pada profesi advokat; 27 2. Bahwa peran advokat sebagai pemberi jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan berarti bagi pembaharuan hukum secara nasional. Oleh karena itu advokat mendapat perlindungan hukum, yang mana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, antara lain: ● Pasal 14: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”; ● Pasal 15: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan”; ● Pasal 16 Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. ● Pasal 17: “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang- undangan”; ● Pasal 19 ayat (2): “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”; 28 3. Bahwa atas uraian tersebut sejatinya Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana saat sedang bertugas berdasarkan kuasa dan bertindak demi kepentingan klien baik dalam sidang pengadilan maupun di luar pengadilan, namun tetap dibatasi dengan “itikad baik” yang melekat pada tindakannya. Dalam menjalankan profesinya seorang Advokat berada dibawah perlindungan hukum baik itu undang-undang dan kode etik dengan berlandaskan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat. Namun yang menjadi masalah adalah ketidakjelasan terkait frasa itikad baik yang nantinya akan menjadi ketegasan bagi Advokat dalam menjalankan profesinya yang sesuai dengan ketentuan kode etik advokat Indonesia; 4. Pada praktiknya Advokat bersinggungan langsung dengan “itikad baik” dalam menjalankan tugas profesinya, terlepas dari tindakan perbuatan melawan hukumnya apakah terbukti dalam tataran peradilan umum secara materiil, penegakan hukum formil dengan pemeriksaan “itikad baik” oleh Dewan Kehormatan Profesi Advokat agar selaras dengan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013; 5. Bahwa dalam kamus bahasa Indonesia, Itikad Baik mempunyai 2 unsur kata yaitu “Itikad” dan “Baik”. “Itikad” mempunyai arti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan “Baik” yang mempunyai arti patut atau benar (K.L. Suhrawardi, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1)). Implikasi dari pengertian itikad baik dapat mengakibatkan timbulnya kekosongan norma hukum karena tidak memberikan penjelasan secara rinci dan jelas sehingga saat ini sulit menilai Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sudah memenuhi unsur- unsur itikad baik dan tidak memenuhi unsur-unsur itikad baik untuk dituntut baik secara perdata maupun pidana terkait imunitas atau kekebalan hukum seorang Advokat dalam menjalankan profesinya; 6. Bahwa ketidakjelasan pengertian “itikad baik” mengakibatkan pembatasan bagi Advokat terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dan memberikan pembelaan terhadap klien dengan penegak hukum lainnya. Kode etik advokat dijadikan 29 pedoman atau aturan profesi advokat yang dalam pelaksanaannya mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa sebagaimana pemikiran dari Lawrence Friedman yang mengatakan bahwa peranan advokat dan hakim dalam penegakkan hukum memegang peranan yang sangat penting, karena di tangan hakim dan advokat, sifat dan warna hukum banyak ditentukan. (Lawrence Friedman, American Law, WW. Norton & Company, (New York-London, 1984), halaman 7). Maka, sudah sepatut dan sewajarnya apabila Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, dan jika terdapat pelanggaran hukum oleh Advokat yang dilakukan dengan itikad tidak baik maka harus diperiksa melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat; 7. Bahwa profesi Advokat sebagai officium nobile atau profesi mulai memiliki peran yang luas, tidak hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kemudian hak imunitas sesungguhnya lebih diperlukan pada saat Advokat memberikan bantuan jasa hukum diluar pengadilan yang mana dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 sehubungan dengan frasa “di luar sidang pengadilan” belum ada diatur dalam penjelasannya, sehingga perlunya ditambahkan dalam penjelasan pasal terkait cakupan perlindungannya; 8. Bahwa dengan ketiadaan penjelasan dari frasa “di luar persidangan”, akan menghilangkan unsur keseimbangan dalam pemeriksaan perkara oleh Para Advokat untuk membela kepentingan klien, yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat untuk dan atas nama kepentingan klien, khususnya dalam lingkup penyiaran. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, paksaan terhadap Advokat yang 30 kritis dan vokal menyuarakan persoalan hukum yang dihadapi klien. Apabila praktik-praktik yang demikian tetap dipertahankan dengan kekaburan norma hukum pada penjelasan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 tersebut, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh Advokat yang berada di bawah naungan Organisasi Advokat; 9. Bahwa tindakan hukum di luar pengadilan yang dilakukan oleh Advokat dalam rangka membela, mempertahankan dan melindungi hak klien justru lebih rentan dijerat dengan pasal-pasal pidana maupun gugatan perdata “perbuatan melawan hukum”, yang mana tindakan tersebut dapat berupa melayangkan somasi, upaya mediasi ataupun pernyataan pers. Sebagaimana saat ini sudah lazim advokat memberikan pernyataan kepada media demi kepentingan klien dan biasanya dilakukan karena bentuk salah satu upaya yang harus dijalankan, seperti menyampaikan segala bentuk kerugian yang dialami saat sedang melakukan upaya hukum, yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan kasus klien yang bersangkutan; 10. Bahwa dengan kekaburan dan ketiadaan Penjelasan Pasal a quo dapat mengakibatkan kriminalisasi terhadap advokat yang sedang menjalankan tugasnya dan terjadi pembatasan terhadap akses keadilan dari klien untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat yang bersangkutan. Hal ini tentunya akan menjadi masalah yang sama bagi anggota organisasi advokat yang lain untuk memberikan pembelaan terhadap klien sehubungan dengan interaksinya terhadap penegak hukum lainnya; 11. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terhadap Penjelasan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat seharusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa penuntutan perdata maupun pidana terhadap Advokat tidak dapat dilakukan, baik dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, yang mana mencakup tindakan- 31 tindakan hukum yang dimaknai dalam penjelasan pasal untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa frasa “tidak dapat dituntut” pada Pasal 16 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU- XI/2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila tidak dimaknai bahwa Penuntutan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa dalam sidang di pengadilan bukan dalam lingkup kepolisian; 3. Menyatakan selengkapnya ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 menjadi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata dan/atau tidak dapat diproses hukum pidana pada tahap penyidikan dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”; 4. Menyatakan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. 32 Yang dimaksud dengan “di luar sidang pengadilan” adalah segala tindakan hukum diluar pengadilan seperti melayangkan somasi, melakukan mediasi, memberikan pernyataan pers (pers release) baik di media cetak, elektronik maupun media online; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15.1 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SKK-JR/LQI- ELQ/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023; 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Advokat; 3. Bukti P-3 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3275031001770033; 6. Bukti P-6 : Surat keputusan dewan pimpinan pusat PERADIN Nomor: Kep.08.062-VII.2016 tanggal 27 Juli 2016 yang telah disumpah di Wilayah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, 23 Agustus 2016; 33 7. Bukti P-7 : Surat Kuasa nomor 008/SKK-LQI/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019; 8. Bukti P-8 : Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tertanggal 08 November 2022 atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 19 September 2022 dengan nama Pelapor Sru Astuti, S.H; 9. Bukti P-8.1 : Surat Permintaan Salinan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 19 September 2022, dengan nomor surat: 108/ASK-PID/LQI-ELQ/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 kepada Bareskrim Polri; 10. Bukti P-9 : Rekaman keterangan Sdr. Hadi Effendi (pihak leasing) dengan Alvin Lim (Pemohon; 11. Bukti P-10 : Tangkapan layar terkait Percakapan via Whatsapp antara Pemohon dan kliennya dengan Sdr. Hadi (pihak leasing); 12. Bukti P-10.1 : Surat Permohonan Konfirmasi nomor: 109/ASK/LQI- ELQ/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 kepada PT XL Axiata, Tbk; 13. Bukti P-11 : Bukti Transfer; 14. Bukti P-12 : Surat aduan masyarakat dan permohonan klarifikasi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dengan nomor surat: 001/ATS/IX/2019 tertanggal 06 September 2019; 15. Bukti P-13 : Surat Keterangan Warta Hukum, tertanggal 03 Januari 2022; 16. Bukti P-14 : Surat Aduan Dugaan Kriminalisasi dan Pelanggaran Kode Etik Nomor: 080/ADU/LQI-ELQ/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023; 17. Bukti P-15 : Tangkapan layar terkait Percakapan via Whatsapp antara Istri Pemohon dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 34 18. Bukti P-15.1 : Surat Permohonan Konfirmasi Nomor: 107/ASK/LQI- ELQ/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 kepada PT Telekomunikasi Selular. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 35 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 36 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003, yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.” Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 “Yang dimaksud dengan ‘iktikad baik’ adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan ‘sidang pengadilan’ adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.” 2. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-5] yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PERADIN Nomor Kep.08.062-VII.2016 bertanggal 27 Juli 2016 [vide bukti P-6] dan saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian 37 Republik Indonesia (Polri) atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan/atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap berdasarkan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP. 3. Bahwa menurut Pemohon, advokat telah diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya berdasarkan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 serta memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa baik Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, maupun Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003, tidak mengatur dengan jelas tentang batasan atau ruang lingkup seorang advokat yang menjalankan profesinya dengan iktikad baik tidak dapat dituntut sehingga menyebabkan hak imunitas advokat sering dilanggar, in casu, Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polri. b. Bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon diharapkan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Sehingga di 38 masa yang akan datang diharapkan tidak akan terjadi lagi kerugian konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon, baik itu untuk diri Pemohon itu sendiri, maupun untuk teman sejawat advokat lainnya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual karena Pemohon sebagai advokat yang sedang menjalankan profesinya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi karena tidak terdapat jaminan hak imunitas bagi profesi advokat ketika menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh 39 Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tidak mengatur terkait tidak dilakukannya penyidikan, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut perlu adanya penambahan frasa “tidak dapat diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan”. Dengan demikian, penyidik tidak dapat melakukan proses penyidikan terhadap seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya dalam melakukan pembelaan dengan iktikad baik kepada kliennya serta tidak terdapat keraguan dan interpretasi berbeda dari penyidik. 2. Bahwa menurut Pemohon, advokat sebagai officium nobile seharusnya menjadi profesi terhormat dan dihargai oleh aparat penegak hukum lain, namun norma Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 hanya menyebutkan “tidak dapat dituntut”, yang secara harfiah berarti tidak adanya proses penuntutan oleh Jaksa di pengadilan. Hal ini perlu ditegaskan dan diperjelas bahwa bukan hanya tidak boleh dituntut melainkan tidak boleh pula dilakukan penyidikan sehingga advokat tidak dapat dikriminalisasi pada saat sedang membela kliennya, baik di dalam maupun di luar sidang, yang sudah dilakukan dengan iktikad baik; 3. Bahwa menurut Pemohon, ketidakjelasan pengertian “iktikad baik” dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah mengakibatkan pembatasan bagi advokat terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dan memberikan pembelaan terhadap klien. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, harus diperiksa melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA); 4. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan penjelasan dari frasa “di luar persidangan”, dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 akan menghilangkan unsur keseimbangan dalam pemeriksaan perkara oleh para advokat untuk membela kepentingan klien, yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, 40 dan/atau pendapat untuk dan atas nama kepentingan klien, khususnya dalam lingkup penyiaran serta tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, paksaan terhadap advokat yang kritis dan vokal menyuarakan persoalan hukum yang dihadapi klien; 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sebagai berikut: 5.1. Menyatakan bahwa frasa “tidak dapat dituntut” pada Pasal 16 UU 18/2003 sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai bahwa Penuntutan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa dalam sidang di pengadilan bukan dalam lingkup kepolisian; 5.2. Menyatakan selengkapnya ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 menjadi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata dan/atau tidak dapat diproses hukum pidana pada tahap penyidikan dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”; 5.3. Menyatakan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Yang dimaksud dengan “di luar sidang pengadilan” adalah segala tindakan hukum diluar pengadilan seperti melayangkan somasi, melakukan mediasi, memberikan pernyataan pers (pers release) baik di media cetak, elektronik maupun media online. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 41 sampai dengan bukti P-15.1 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ruang lingkup imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tidak mencakup proses penyidikan sehingga bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Namun berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 16 UU 18/2003 yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya mengabulkan permohonan dan menyatakan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Selanjutnya, norma Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 a quo juga kembali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2019 dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Mahkamah ternyata juga telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2023. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai 42 pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); [3.11] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan sebelumnya karena dalam permohonan a quo, Pemohon lebih menitikberatkan pada ruang lingkup imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian sekaligus alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; 43 [3.12] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tidak mencakup proses penyidikan sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kerangka konstitusionalitas imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa sejak awal pembentukan negara Indonesia merdeka, gagasan tentang konstitusionalisme dan negara hukum telah disepakati sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia akan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar (konstitusi) sebagai aturan hukum tertinggi. Selanjutnya, gagasan tersebut dirumuskan menjadi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka segala aktivitas negara, baik penyelenggaraan negara maupun aktivitas warga negaranya, harus sesuai dengan aturan hukum yang secara konstitusional bersumber dari UUD 1945 dan berakar dari ideologi Pancasila. Secara doktriner, negara hukum Indonesia diwarnai baik oleh doktrin rechtsstaat maupun the rule of law, baik negara hukum formal maupun negara hukum material, yang selanjutnya diberi nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila yang lebih memastikan bekerjanya sistem hukum sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat dan idelogi negara. [3.12.2] Bahwa dalam perspektif the rule of law, salah satu prinsip yang harus ada dalam sebuah negara hukum adalah prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip demikian juga telah dirumuskan dalam konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 44 kecualinya”. Ketentuan tersebut kemudian juga diletakkan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara di mana menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memenuhi dan melindunginya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pada dasarnya, persamaan di hadapan hukum berarti setiap individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, ras, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya, tunduk pada hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan memiliki hak serta perlindungan hukum yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum, dan tidak seorang pun seharusnya didiskriminasi atau diberikan perlakuan istimewa dalam hukum. Akan tetapi, Tom Bingham, seorang mantan Ketua Mahkamah Agung Inggris dan Wales dalam bukunya The Rule of Law (2010) memberikan pemaknaan lebih luas terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai “The laws of the land should apply equally to all, save to the extent that objective differences justify differentiation.” Artinya, walaupun pada dasarnya hukum harus berlaku sama bagi setiap orang, akan tetapi dimungkinkan adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum asalkan perbedaan tersebut secara objektif dibenarkan oleh hukum. Gagasan ini menegaskan adanya pergeseran pemaknaan equality before the law dari “perspektif perlakuan” ke arah “perspektif perlindungan”. Dalam “perspektif perlakuan”, maka prinsip persamaan lebih ditafsirkan kepada perintah kepada negara/pemerintah untuk sama sekali tidak membedakan perlakuan dalam hukum antara warganya, tanpa memandang kondisi sosiologis dan antropologis warga negaranya. Berbeda halnya dengan “perspektif perlakuan” yang lebih memandang prinsip persamaan sebagai perintah kepada negara/pemerintah untuk memberi perlindungan hukum yang sama adilnya (fairness) kepada warganya. Sehingga dalam sebuah negara dengan masyarakat yang majemuk atau bersifat multi-kultural seperti Indonesia, mengandung makna perlindungan terhadap kelompok minoritas (terhadap kemungkinan ketidakadilan dari kelompok mayoritas), atau juga perlindungan dalam bentuk memberikan hak istimewa/eksklusif bagi sebagian kelompok orang dalam lingkup fungsi, profesi, hak dan kewenangannya, in casu advokat, sepanjang diatur dalam hukum positif. Dalam konteks demikian, adanya pembedaan perlakuan kepada profesi advokat, in casu pemberian hak imunitas, bukanlah merupakan tindakan diskriminatif yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 45 yang menyatakan “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”. Karena dalam konteks ini, diskriminasi yang dilarang adalah pembedaan perlakuan yang dapat merugikan kelompok masyarakat lain. [3.12.3] Bahwa penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum sangat berkaitan erat dengan kesempatan/akses untuk mendapatkan keadilan (access to justice) bagi setiap warga negara. United Nations and Development Programme (UNDP) memberikan definisi akses terhadap keadilan sebagai kemampuan seseorang (atau masyarakat) untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga negara formal atau informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Pengertian demikian membuat ruang lingkup akses terhadap keadilan menjadi luas, apalagi kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai HAM. Secara sederhana, khusus dalam proses penegakan hukum, ruang lingkup akses terhadap keadilan paling tidak meliputi beberapa hal, seperti akses untuk mendapatkan pendampingan dan/atau bantuan hukum, khususnya kepada mereka yang dalam posisi kurang diuntungkan; akses mendapatkan informasi yang transparan, jujur, dan adil; serta akses mendapatkan proses peradilan yang adil (fair trial). Terkait dengan bantuan hukum, berbagai instrumen peraturan perundang- undangan mulai dari Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU 18/2003, hingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011) sebenarnya telah memberikan dasar pengaturan yang sangat memadai bagi setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi kurang diuntungkan, untuk mendapatkan bantuan hukum berupa konsultasi, pendampingan, hingga pembelaan pada saat menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum. [3.12.4] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 16/2011 telah menentukan yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Lebih lanjut terkait dengan 46 siapakah subjek pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud UU 16/2011 a quo, Mahkamah perlu merujuk pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.11.9] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013 sebagai berikut: “Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, yang menjadi subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran.” Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan di atas, maka yang dimaksud dengan subjek pemberi bantuan hukum adalah advokat maupun lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menentukan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 menyatakan, “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Berdasarkan pengertian tersebut maka advokat didefinisikan sebagai seorang professional yang memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, budaya, bahkan ideologi dari klien. Bahkan Universal Declaration On The Independence Of Justice (Montreall Declaration, 1983) menentukan tanggung jawab advokat untuk mendidik anggota masyarakat tentang prinsip-prinsip supremasi hukum, pentingnya kesadaran hukum, independensi peradilan dan profesi hukum serta untuk memberikan pemahaman kepada warga negara tentang hak dan kewajiban serta upaya hukum yang relevan dan tersedia. Dengan selalu berpegang pada prinsip kemanusiaan itulah yang kemudian menjadikan advokat sebagai sebuah profesi terhormat (officum nobile). Dalam sistem peradilan Indonesia, advokat memiliki 47 peran penting karena diletakkan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat [vide Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003]. Pada posisi demikian, profesi advokat memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara (polisi, jaksa, dan hakim) dengan masyarakat serta mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana sesuai dengan prinsip due process of law. Dengan pengertian, tugas, dan tanggung jawab profesi advokat demikianlah, keberadaan hak imunitas yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan profesinya memiliki dasar rasionalitas dan takaran konstitusionalitas yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai ruang lingkup atas hak imunitas yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan profesinya sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa pengaturan mengenai hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Pasal 11 UU 11/2011, serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing selengkapnya sebagai berikut: Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Pasal 11 UU 11/2011 Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau Kode Etik Advokat. Pasal 31 KUHP Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 48 Selain itu, setidaknya terdapat 2 (dua) instrumen hukum internasional yang mengharuskan adanya imunitas bagi advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Article 16 Basic Principles On The Role of Lawyers (1990) serta Butir 8 dan Butir 11 International Bar Association (IBA) Standards for Independence of Legal Profession (1990) yang pada pokoknya menentukan pemerintah wajib menjadikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum serta tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya dalam membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah. [3.13.2] Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2013 menggunakan frasa “tidak dapat dituntut” yang kemudian oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena tidak mencakup juga proses hukum pidana pada tahap penyidikan oleh Polri. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, hak imunitas yang diberikan oleh Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah termasuk dalam alasan pembenar dalam doktrin hukum pidana yang menghapuskan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan karena melaksanakan undang-undang (te uitvoering van een wettelijke voorschrift), in casu UU 18/2003 juncto UU 11/2011. Dalam kerangka demikian, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik, akan tetapi oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka si pembuat tidak dapat dimintakan pertanggujawaban pidana. Artinya, dengan adanya alasan pembenar maka suatu perbuatan dilarang dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat dipidana, misalnya perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 KUHP. Dengan demikian, menurut Mahkamah, setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah dapat dibenarkan secara hukum sepanjang dilakukan dengan iktikad baik. 49 [3.13.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan ruang lingkup frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat, oleh karena setiap tindakan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar persidangan yang dilakukan dengan iktikad baik adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan maka tidak dapat dikenakan pidana. Artinya, pengertian frasa “tidak dapat dituntut” dalam pasal a quo mencakup seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan pada semua tingkatan, hingga pelaksanaan putusan. Apabila terdapat perbuatan yang dianggap memenuhi unsur sebagai sebuah perbuatan yang dilarang, maka terlebih dahulu akan dilakukan penyelidikan untuk menentukan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau bukan. Dengan adanya hak imunitas advokat maka setiap tindakan atau perbuatan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar persidangan sepanjang dilakukan dengan iktikad baik adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan secara hukum dan bukan merupakan tindak pidana. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, apabila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik maka seharusnya diberhentikan pada tahapan penyelidikan karena perbuatannya bukan merupakan tindak pidana dan tidak boleh dilanjutkan ke tingkat penyidikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan frasa “tidak dapat dituntut” dalam ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena tidak mencakup tahap penyidikan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan ketidakjelasan pengertian “iktikad baik” dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah mengakibatkan pembatasan bagi advokat terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dan memberikan pembelaan terhadap klien, sehingga apabila terdapat pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka harus diperiksa melalui DKOA. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 50 [3.14.1] Bahwa terkait dengan kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan etik terlebih dahulu terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh advokat, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.13.3] dan Sub-paragraf [3.13.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- XVI/2018, sebagai berikut: [3.13.3] … Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas dalam kesehariannya. Sehingga iktikad baik yang dimaksud dalam kode etik advokat adalah berkaitan dengan niat baik yang dilakukan oleh Advokat ketika melakukan tugas profesinya. Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan, “Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana”. Dengan demikian telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkait dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata. Jika ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 diubah seperti rumusan petitum permohonan para Pemohon maka akan terjadi pertentangan dengan Pasal 26 UU 18/2003. [3.13.4] … Berkaitan dengan dalil para Pemohon terkait hal tersebut, Mahkamah perlu membandingkan dengan profesi Jaksa ketika diduga melakukan tindak pelanggaran pidana maupun perbuatan melawan hukum perdata. Jaksa merupakan komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum dan dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan Kode Perilaku Jaksa (vide Peraturan Jaksa Agung Nomor PER014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, selanjutnya disebut Kode Perilaku Jaksa). Dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dinyatakan: (1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. (2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Pasal 15 UU Kejaksaan tersebut telah menjelaskan bahwa ketika seorang Jaksa diduga telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata maka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini bukanlah berarti proses hukum terhadap Jaksa tersebut terhenti dan menunggu izin dari Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Lebih lanjut Pasal 12 Kode Perilaku Jaksa menyatakan, “Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar”, yang artinya proses hukum dapat berjalan secara bersamaan dengan proses pemeriksaan etik di Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana atau perdata dari seorang Jaksa merupakan dua hal yang berbeda untuk dinilai dan tidak harus menunggu salah satu proses pemeriksaan dari keduanya selesai lebih dulu. Menurut Mahkamah, dalam konteks demikian, dalam posisi sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap Jaksa seharusnya tidak berbeda dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Artinya, jika seorang Advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum karena pemeriksaan yang dilakukan oleh DKOA tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkait dengan pelaksanaan profesi. Adapun proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk dalam hal ini prinsipal (klien), maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, yang juga telah dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2023, jelas bahwa pendirian Mahkamah terkait dengan proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum dan tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, antara proses penegakan etik dan penegakan hukum terkait dengan adanya dugaan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh advokat dapat berjalan secara simultan maupun terpisah tidak dalam waktu yang bersamaan. Apapun proses penegakan yang berlangsung, semuanya tunduk pada asas praduga tidak 52 bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Maka, kewenangan DKOA adalah terkait dengan penegakan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga dalam konteks memberikan penilaian terhadap “iktikad baik” yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh advokat (pidana maupun perdata) bukanlah merupakan kewenangan DKOA, akan tetapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum lain (polisi, jaksa, dan hakim). [3.14.2] Bahwa dalam konteks demikian, menurut Mahkamah, pemenuhan atas hak imunitas bagi advokat tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh adanya “iktikad baik” yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 sebagai menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Hal demikian untuk menghindari postulat “impunitas continuum affectum tribuuit delinquendi” yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk sewenang- wenang dan melakukan kejahatan. Pandangan Mahkamah demikian menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan, “Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi.” Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) perspektif dalam memaknai iktikad baik dalam hak imunitas advokat, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Iktikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan yang harus berpedoman pada norma hukum positif dan sosiologis atau pada apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Sedangkan, dalam perspektif subjektif, lebih menekankan pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat pada saat melakukan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Advokat adalah sebuah profesi mulia (officium nobile) sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membutuhkan sebuah profesionalisme dan komitmen tinggi terhadap penegakan hukum. Profesi pada umumnya mengatur hak- 53 hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang juga menimbulkan kewajiban yang dibebankan pada dirinya sendiri (self-imposed). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan adanya hak imunitas yang diberikan kepada advokat maka timbul tanggung jawab besar yang harus diemban oleh advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum sekaligus untuk menjaga marwah profesi advokat sebagai officium nobile. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidakjelasan pengertian “iktikad baik” dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah mengakibatkan pembatasan bagi advokat terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dan memberikan pembelaan terhadap klien, sehingga apabila terdapat pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, harus diperiksa melalui DKOA adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan ketiadaan penjelasan dari frasa “di luar persidangan”, dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 akan menghilangkan unsur keseimbangan dalam pemeriksaan perkara oleh para advokat untuk membela kepentingan klien, yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat untuk dan atas nama kepentingan klien, khususnya dalam lingkup penyiaran serta tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, paksaan terhadap advokat yang kritis dan vokal menyuarakan persoalan hukum yang dihadapi klien. Terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah berpendapat, apabila Mahkamah mengikuti alur berpikir dari Pemohon, justru malah akan mempersempit makna “di luar persidangan” yang secara umum diartikan sebagai proses penyelesaian non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Secara doktriner, cara penyelesaian non litigasi ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni arbitrase dan alternative dispute resolution (ADR) yang terbagi menjadi konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa titik sentral dari hak imunitas advokat ini adalah bertumpu pada adanya iktikad baik dari advokat pada saat menjalankan tugas profesinya. Artinya, segala tindakan hukum di luar pengadilan seperti menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat untuk dan atas nama kepentingan klien, khususnya dalam lingkup penyiaran juga harus 54 dilakukan berdasarkan pada iktikad baik dari advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah ternyata tidak bertentangan dengan pemenuhan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 55 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 56 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha