112/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 112/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Aniek Trisilowati; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat : Kemanggisan Ilir III Nomor 20 RT/RW 006/013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Indri Marini Akbar; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat : Komp. Bappenas Nomor 36 RT/RW 001/006 Kelurahan Pejanten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Donny; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat Teluk Gong, Jalan B Nomor 30, RT/RW 009/017, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta; Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Ida Achira Handajanti; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat : Perum Citra 2 Blok A-2, RT/RW 001/109 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; Sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/SKK/HD/2024, Nomor 056/SKK/HD/2024, Nomor 063/SKK/HD/2024, dan Nomor 026/SKK/HD/2024 memberi kuasa kepada Dr. Halim Darmawan, S.H., M.H., C.L.A., Zein Munajat, S.H., M.H, Heriyanto, S.H., M.H., Kirmansyah, S.H., M.H., Andreas Ari Wiyadi, S.H., M.H., Budi Gunawan, S.H., Ainul Ghurri, S.H., dan Yudha Rahmadani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HALIM & PARTNERS Law Firm yang beralamat kantor di Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU.8 Nomor 17, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar Keterangan Presiden; Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI); Membaca dan mendengar Keterangan Mahkamah Agung; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 3 tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor 112/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 September 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) [BUKTI P-3], yang menyatakan: 4 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;...” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”….; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3) [BUKTI P-4], yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2021) [BUKTI P-5], menjelaskan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution), apabila terdapat undang-undang yang 5 berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (Inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya; (Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006). 9. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (the living of constitution). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; (Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006). 10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan dalam perkara a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;...” Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 2 Tahun 2021, yang menyatakan “PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, 6 yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;...”; 3. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, PARA PEMOHON menegaskan bahwa PARA PEMOHON memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945, yang di mana segala tindakan dan perbuatan dalam hidup berbangsa dan bernegara harus berdasarkan peraturan, tidak terkecuali dalam kaitannya dalam hal perniagaan, hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 4. Bahwa PARA PEMOHON beranggapan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang diatur di dalam UUD NRI 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Bunyi selengkapnya dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi: “ “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.” Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi: “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi: “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”. 5. Bahwa PARA PEMOHON secara langsung telah terkena dampak atas upaya hukum pihak lain yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada PT. Crown Porcelain sebagai Termohon I PKPU dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera sebagai Termohon PKPU II, yang mana PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera merupakan developer yang menjual apartemen point 8 yang 7 terletak di Jalan Daan Mogot Km.14, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 43/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst [BUKTI P-6]; 6. Bahwa pada saat mengajukan permohonan a quo, status kedudukan PEMOHON I yang merupakan warga negara Indonesia [BUKTI P-7] adalah sebagai kreditur konkuren dari debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang di mana PEMOHON I sebagai kreditur konkuren bermula dari keinginannya untuk memiliki tempat tinggal yang layak, yang kemudian PEMOHON I melakukan pembelian atas 2 (dua) unit Ruko dan 1 (satu) unit Apartemen Point 8 kepada develover PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain. Dalam proses pembelian Ruko dan Apartemen a quo, PEMOHON I telah melunasinya dengan uraian sebagai berikut: a. Pembelian atas unit Ruko Blok D, Nomor 06, Tipe 3 (tiga) lantai, Luas Tanah 4,5 x 15 M2 (empat koma lima kali lima belas meter persegi) atau sama dengan lebih kurang 67,5 M2 (enam puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan Surat Pesanan Nomor SP1210-0034 tertanggal 26 Oktober 2012 [BUKTI P-8]. Pembelian tersebut juga diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Terrace Walk Point 8 Nomor PPJB/191016/RTW POINT 8/D/06 [BUKTI P-9], dengan total harga tagihan Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang telah PEMOHON I lunasi pertanggal 21 April 2016 [BUKTI P-10]; b. Pembelian atas unit Ruko Blok D, Nomor 07, Tipe 3 (tiga) Lantai, Luas Tanah 4,5 x 15 M2 (empat koma lima kali lima belas meter persegi) atau sama dengan lebih kurang 67,5 M2 (enam puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan Surat Pesanan Nomor SP1210-0033 tertanggal 26 Oktober 2012 [BUKTI P-11]. Pembelian tersebut juga diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Terrace Walk Point 8 Nomor PPJB/191016/RTW POINT 8/D/07 [BUKTI P-12], dengan total harga tagihan Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang telah PEMOHON I lunasi pertanggal 15 April 2016 [BUKTI P-13]; 8 c. Pembelian atas unit Apartemen Menara D, Lantai 12, Nomor Unit 10, Tipe 2BR, Luas Semi Gross kurang lebih 46 M2 (empat puluh enam meter persegi). Pembelian tersebut diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 Nomor PPJB/191016/APT POINT 8/D/12/10 [BUKTI P-14], dengan total harga tagihan Rp. 507.702.996,- (lima ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang telah PEMOHON I lunasi tertanggal 3 November 2016 [BUKTI P-15]; d. Bahwa atas pembelian a quo seharusnya PEMOHON I sudah diberikan serah terima unit-unit a quo dan PEMOHON I juga telah beberapa kali meminta untuk dibuatkan Akta Jual Beli akan tetapi pihak developer hanya memberikan janji-janjinya tanpa terlaksana, namun berdasarkan penelusuran PEMOHON I ternyata unit-unit tersebut mengalami kendala pembangunan hingga adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain awalnya diputus PKPU namun PKPU berakhir dan sekarang telah berstatus menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya; e. Bahwa PEMOHON I telah mengikuti berbagai rapat kreditor pasca putusan PKPU dari awal hingga verifikasi tagihan utang sebagai kreditor konkuren yang dilakukan berkali-kali sampai tahun 2021 disahkan oleh kurator. Tetapi hingga saat ini PEMOHON I belum memperoleh kembali hak-haknya tanpa kepastian hukum yang jelas kapan akhir penyelesaian pemberesan harta pailit. 7. Bahwa PEMOHON II yang merupakan warga negara Indonesia [BUKTI P- 16] juga merupakan kreditur konkuren dari debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang bermula sebagai pembeli atas 2 (dua) unit Apartemen Point 8 dengan develover PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain. Atas pembelian unit-unit tersebut, yang di mana PEMOHON II dalam melakukan pembelian menggunakan fasilitas kredit melalui Bank, yang mana uraian sebagai berikut: 9 a. Pembelian atas unit Apartemen Menara D, Lantai 22, Nomor Unit 18, Tipe Studio, Luas Semi Gross lebih kurang 28,5 M2 (dua puluh delapan koma lima meter persegi) dengan Surat Pemesan Nomor SP1209- 0004 tertanggal 17 September 2012 [BUKTI P-17]. Pembelian tersebut diikat juga dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 Nomor PPJB/110713/APT POINT 8/D/22/18 [BUKTI P-18], dengan total harga tagihan Rp. 250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah PEMOHON II lunasi; b. Pembelian atas unit Apartemen Menara D, Lantai 23, Nomor Unit 18, Tipe Studio, Luas Semi Gross lebih kurang 28,5 M2 (dua puluh delapan koma lima meter persegi) dengan Surat Pesanan Nomor SP1209-0005 tertanggal 17 September 2012. Pembelian tersebut juga diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 Nomor PPJB/110713/APT POINT 8/D/23/18 [BUKTI P-19], dengan total harga tagihan Rp. 250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah PEMOHON II lunasi; c. Bahwa PEMOHON II telah melakukan pembayaran beserta bunga dengan total tagihan atas 2 (dua) unit apartemen tersebut sebesar Rp. 695.732.829,- (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), dalam pembayarkan tagihan a quo dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebesar Rp. 160.480.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dibayarkan bertahap sebanyak 4 kali sebagai uang muka untuk pemesanan 2 (dua) unit apartemen tipe Studio [BUKTI P-20]; 2) Sisanya sebesar Rp. 341.120.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah), dengan gabungan yang dibayarkan melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bank BII (sekarang Maybank Indonesia); d. Bahwa dalam menggunakan fasilitas kredit dari bank BII, menggunakan atas nama suami PEMOHON II yaitu dengan nama DONNY NURIAWAN MBA yang kemudian sepakat dan menandatangani atas pembelian: 1) Unit Apartemen Menara D, Lantai 22, Nomor Unit 18, Tipe Studio, Luas Semi Gross lebih kurang 28,5 M2 (dua puluh delapan koma 10 lima meter persegi). Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah No. 073/SKU/NL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013 atas nama [BUKTI P-21] dan Akad Kredit No. 070/PK/HL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013, dan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kuasa untuk Menjual No. 047/PHKJ/HL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013; 2) Unit Apartemen Menara D, Lantai 23, Nomor Unit 18, Tipe Studio, Luas Semi Gross lebih kurang 28,5 M2 (dua puluh delapan koma lima meter persegi). Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah No. 074/SKU/NL/VII/2023 pada tanggal 11 Juli 2013 [BUKTI P-22], Akad Kredit No. 071/PK/HL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013, dan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kuasa untuk Menjual No. 048/PHKJ/HL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013; e. Bahwa berdasarkan Memorandum Bank BII (sekarang Maybank Indonesia) tertanggal 12 Juli 2013 perihal pencairan kredit dengan total nilai Rp. 341.120.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah) dengan surat penegasan kredit [BUKTI P-23], dikirimkan melalui rekening PT Cakrawala Bumi Sejahtera; f. Bahwa Pihak Developer mengalami keterlambatan penyerahan unit (seharusnya di Desember 2014, dengan tolenrasi keterlambatan selama 90 hari) dengan memberikan diskon cash back sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu pupiah) per unit, oleh karenanya PEMOHON II menerima cash back dengan total sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total tagihan yang telah dibayarkan atas 2 (dua) unit apartemen tersebut adalah sebesar Rp. 695.732.829,- (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah); g. Bahwa meskipun develover PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, PEMOHON II tetap melakukan pembayaran atas semua cicilan tagihan beserta bunga kepada Pihak Maybank Indonesia hingga lunas di bulan Juni 2023. Adapun bunga yang dibayarkan 11 oleh PEMOHON II sebesar total Rp. 216.932.829,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan Rupiah); h. Bahwa pembayaran a quo PEMOHON II lakukan karena PEMOHON II tidak ingin nama baik PEMOHON II hancur yaitu kol 5 dengan status MACET di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang kemudian mengakibatkan PEMOHON II tidak dapat mengajukan kredit lagi, oleh karena itu PEMOHON II tetap melakukan pembayaran atas tagihan 2 (dua) unit apartemen tersebut sebagaimana perjanjian kredit kepada pihak bank; f. Bahwa atas pembelian a quo seharusnya PEMOHON II sudah diberikan serah terima unit-unit a quo dan PEMOHON II juga telah beberapa kali meminta untuk dibuatkan Akta Jual Beli akan tetapi pihak developer hanya memberikan janji-janjinya tanpa terlaksana, namun berdasarkan penelusuran PEMOHON II ternyata unit-unit tersebut mengalami kendala pembangunan hingga adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain awalnya diputus PKPU namun PKPU berakhir dan sekarang telah berstatus menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya; g. Bahwa PEMOHON II telah mengikuti berbagai rapat kreditor pasca putusan PKPU dari awal hingga verifikasi tagihan utang sebagai kreditor konkuren yang dilakukan berkali-kali sampai tahun 2021. Tetapi hingga saat ini PEMOHON II belum memperoleh kembali hak- haknya tanpa kepastian hukum yang jelas kapan akhir penyelesaian pemberesan harta pailit oleh kurator. 8. Bahwa PEMOHON III yang merupakan warga negara Indonesia [BUKTI P- 24] juga merupakan kreditur konkuren dari debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang juga bermula sebagai pembeli atas 1 (satu) unit Apartemen Point 8 dengan develover PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain. Atas pembelian unit tersebut, yang di mana PEMOHON III dalam melakukan 12 pembayaran melalui fasilitas kredit Bank Tabungan Negara dengan uraian sebagai berikut: a. Pembelian atas unit Apartemen Tower E, Lantai 06, Nomor Unit 11, Tipe 2BR, luas kurang lebih 46 M2 (empat puluh enam meter persegi) dengan Surat Pesanan Nomor SP1305-0010 tertanggal 14 Mei 2013 [BUKTI P-25]. Pembelian tersebut juga diikat dengan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 Nomor ADD- PPJB/77/RTW POINT 8/E/06/11 [BUKTI P-26], dengan total harga tagihan Rp. 474.506.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam ribu rupiah); b. Bahwa atas pembelian unit apartemen tersebut PEMOHON III telah melakukan penyetoran sebagai booking fee (BF-1) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan dalam bentuk uang cash dan melakukan DP-1 dan DP-2 sebesar Rp. 42.753.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), kedua pembayaran tersebut tercatat dalam Kwitansi Nomor KW1305-0153 [BUKTI P-27]; c. Bahwa PEMOHON III mendapatkan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) Nomor e0078/00121/SP3K/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 [BUKTI P-28], selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kredit Antara Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PEMOHON III Nomor 0012120130511000002 tertanggal 23 Juli 2013 [BUKTI P-29], kemudian dibuat Akta Perjanjian Indent Apartemen Terrace Mansion Point 8 Nomor 77 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat tertanggal 23 Juli 2013 [BUKTI P-30]; d. Bahwa atas Perjanjian Kredit a quo nilai jumlah pokok kredit PEMOHON III senilai Rp. 379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 180 (seratus delapan puluh) bulan yang angsuran perbulannya senilai Rp. 3.575.800,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima delapan ratus rupiah). Oleh karenanya, pada tahap awal PEMOHON III melakukan pembayaran yang dikenakan sebesar Rp. 16.232.290,- (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran sebagaimana dirincikan dalam Surat Penegasan Persetujuan 13 Penyediaan Kredit (SP3K) Nomor e0078/00121/SP3K/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013; e. Bahwa seharusnya pada bulan Oktober 2016 sudah dapat dilakukan serah terima atas unit apartemen PEMOHON III, namun pembangunan Apartemen a quo menurut developer mengalami kendala sehingga serah terima tersebut tidak dapat dilakukan, selain itu PEMOHON III juga dijanjikan akan dilakukan serah terima paling lambat tanggal 31 Desember 2017, namun sampai saat ini serah terima tersebut tidak dilakukan; f. Bahwa pembangunan apartemen a quo terhenti dan belum ada progres sejak tahun 2016 sampai adanya proses PKPU terhadap PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, maka PEMOHON III terpaksa menghentikan cicilan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada bulan April 2019. Penghentian tersebut pada dasarnya bukan semata-mata keinginan PEMOHON III, namun dikarenakan akibat ketidakjelasan pembangunan apartemen a quo dan adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst; g. Bahwa meskipun dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst yang menyatakan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah yaitu PT. Crown Porcelain pailit dengan segala akibat hukumnya, PEMOHON III sangat menderita karena tidak kunjung menerima hak kembali yang di mana selain itu PEMOHON III juga mengalami hidup yang tidak tenang karena PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus-menerus menagih PEMOHON III dengan bunga yang sangat besar, sehingga denda atas sisa angsuran PEMOHON III per akhir bulan Mei 2024 sudah senilai Rp. 438.206.405,- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu empat ratus lima rupiah); h. Bahwa implikasi PEMOHON III menghentikan cicilan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) atas pemberian fasilitas kredit dalam pembelian apartemen a quo nama baik PEMOHON III telah hancur yaitu kol 5 dengan status MACET di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK [BUKTI P-31], yang kemudian mengakibatkan 14 PEMOHON III tidak dapat mengajukan kredit lagi dalam bentuk apapun; i. Bahwa berdasarkan penelusuran PEMOHON III ternyata unit-unit tersebut mengalami kendala pembangunan hingga adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain awalnya diputus PKPU namun PKPU berakhir dan sekarang telah berstatus menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya; j. Bahwa PEMOHON III telah mengikuti berbagai rapat kreditor pasca putusan PKPU dari awal hingga verifikasi tagihan utang sebagai kreditor konkuren yang dilakukan berkali-kali sampai tahun 2021 dan telah terverifikasi jumlah tagihan sebagai kreditur konkuren. Tetapi hingga saat ini PEMOHON III belum memperoleh kembali hak-haknya tanpa kepastian hukum yang jelas kapan akhir penyelesaian pemberesan harta pailit oleh kurator PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah yaitu PT. Crown Porcelain pailit. 9. Bahwa PEMOHON IV yang merupakan Warga Negara Indonesia [BUKTI P- 32] juga merupakan kreditur konkuren dari debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang juga bermula sebagai pembeli atas 1 (satu) unit Apartemen Point 8 dengan develover PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain dengan menggunakan fasilitas kredit PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk. Atas pembelian unit tersebut, yang di mana PEMOHON IV telah pembayaran dengan uraian sebagai berikut: a. Pembelian atas unit Apartemen Tower D, Lantai 16, Nomor Unit 23, Tipe Studio, Luas Semi Gross lebih kurang 28,5 M2 (dua puluh delapan koma lima meter persegi). Pembelian tersebut diikat dengan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 Nomor ADD- PPJB/46/APT POINT 8/D/19/23 [BUKTI P-33], dengan total harga tagihan Rp. 271.705.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah); 15 b. Bahwa atas pembelian unit apartemen tersebut PEMOHON IV telah melakukan pembayaran DP sebanyak 5x sebesar dengan total Rp. 86.706.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu), kelima DP tersebut tercatat dalam Kwitansi Nomor KW1211-0040 (DP-1), Nomor KW1212-0038 (DP-2), Nomor KW1301-0024 (DP-3), Nomor KW1302-0005 (DP-4), dan Nomor KW1303-0130 [BUKTI P-34]; c. Bahwa selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kredit Antara Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku pemberi fasililitas kredit dengan PEMOHON IV Nomor 0012120130207000010 tertanggal 19 Februari 2013 [BUKTI P-35], kemudian dibuat Akta Perjanjian Nomor 46 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat tertanggal 25 Maret 2013 2013; d. Bahwa atas Perjanjian Kredit a quo nilai jumlah pokok kredit PEMOHON IV senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 180 (seratus delapan puluh) bulan yang angsuran perbulannya senilai Rp. 1.828.800,- (satu juta delapan ratus dua puluh derlapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga PEMOHON IV mulai melakukan pembayaran cicilan sejak bulan Maret 2013; e. Bahwa PEMOHON IV mencermati selama 2 (dua) tahun tidak ada progres pembangunan yang dilakukan, sehingga tidak ada serah terima atas unit apartemen a quo, kemudian pembangunan Apartemen a quo menurut developer mengalami kendala, selain itu PEMOHON IV juga dijanjikan akan dilakukan serah terima; f. Bahwa pembangunan apartemen a quo terhenti dan belum ada progres sejak tahun 2013 sampai dengan adanya proses PKPU terhadap PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, maka PEMOHON IV terpaksa menghentikan cicilan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Penghentian tersebut pada dasarnya bukan semata- mata keinginan PEMOHON IV, namun dikarenakan akibat ketidakjelasan pembangunan pembangunan apartemen a quo yang tidak kunjung usai dan tidak ada serah terima unit kepada PEMOHON IV; 16 k. Bahwa implikasi PEMOHON IV menghentikan cicilan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) atas pemberian fasilitas kredit dalam pembelian apartemen a quo nama baik PEMOHON IV telah hancur yaitu kol 5 dengan status MACET di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang kemudian mengakibatkan PEMOHON IV tidak dapat mengajukan kredit lagi dalam bentuk apapun; l. Bahwa berdasarkan penelusuran PEMOHON IV ternyata unit-unit tersebut mengalami kendala pembangunan hingga adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain awalnya diputus PKPU namun PKPU berakhir dan sekarang telah berstatus menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya; m. Bahwa PEMOHON IV telah mengikuti berbagai rapat kreditor pasca putusan PKPU dari awal hingga verifikasi tagihan utang sebagai kreditor konkuren yang dilakukan berkali-kali sampai tahun 2021 dan sekarang utang telah terverifikasi. Tetapi hingga saat ini PEMOHON IV belum memperoleh kembali hak-haknya tanpa kepastian hukum yang jelas kapan akhir penyelesaian pemberesan harta pailit oleh tim kurator PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah yaitu PT. Crown Porcelain pailit. 10. Bahwa sebelum berakhirnya PKPU dalam perkara Nomor 43/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, saat proses PKPU berlangsung rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon I PKPU PT. Crown Porcelain dan Termohon PKPU II PT. Cakrawala Bumi Sejahtera sebagian besar kreditur menolak rencana perdamaian a quo, sehingga limitasi waktu yang diberikan dalam Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NiagaJkt.Pst, yaitu selama 44 (empat puluh empat hari) berakhir, oleh karenanya secara mutatis mutandis Para Termohon PKPU pailit dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan a quo yang menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditur ini dapat berakibat Pailit jika Debitor pada akhirnya tidak mau mengajukan Rencana 17 Perdamaian atau Rencana Perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh Para Kreditur, maka untuk dapat mengabulkan permohonan PKPU, Pengadilan selain mengacu pada ketentuan pasal 222 ayat (3) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga harus mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: “apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.” 11. Bahwa dalam putusan nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst a quo juga menunjuk kurator dalam hal PKPU dinyatakan pailit, sebagaimana dalam amar putusan angka 4 yang menyatakan: Menunjuk dan mengangkat: a. Sdr. Rudi Marshal Barimbing, S.T.,S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-191 AH.04.03-2017 beralamat di Otto Bismark Simanjuntak & Associates, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10 F, Menteng, Jakarta Pusat; b. Sdr. Jimmy Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU- 271 AH.04.03-2018 beralamat di Kantor Hukum J Siregar 7 Associates, Jalan Taman Griya Pratama Blok 9.A. Nomor 7, Pengangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara; c. Sdr. Steven Wiratno, S.E., S.H., M.H., CLA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-253 AH.04.03-2018 beralamat di Steven Wiratno & Partners, Jalan Gading Kirana I Blok C-2, Nomor 6. RT. 13. RW. 08, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara; d. Sdr. Lindung Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU- 324 AH. 04.03-2019 beralamat di Jalan Setia 1/Gg. Mayor Nomor 48, Jatiwaringin. Pondok Gede; 18 Sebagai Tim Pengurus dalam perkara a quo, dan untuk selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU/DEBITOR dinyatakan Pailit 12. Bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan Hakim Pengawas Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 Maret 2020, kurator mengundang debitor dan para kreditur melalui panggilan koran, yang mana pada pokoknya terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Rapat Kreditur Pertama dilaksanakan pada: Hari/Tanggal/Waktu : Jumat, 27 Maret 2020, pukul 18.00 WIB. Tempat : Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur besar Raya Nomor 24, 26, 28, Jakarta Pusat. Batas Akhir Pengajuan tagihan Para Kreditur pada: Hari/Tanggal/Waktu : Rabu, 08 April 2020, pukul 10.00 WIB. Tempat : Kantor Tim Pengurus, 32nd Floor, SOHO Capital-Central Park, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 28, Jakarta, 11460. Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang pada: Hari/Tanggal/Waktu : Jumat, 17 April 2020, pukul 10.00 WIB. Tempat : Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur besar Raya Nomor 24, 26, 28, Jakarta Pusat. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada: Hari/Tanggal/Waktu : Jumat, 24 April 2020, Pukul 10.00 WIB. Tempat : Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur besar Raya Nomor. 24, 26, 28, Jakarta Pusat. 13. Bahwa berdasarkan undangan a quo, PARA PEMOHON selalu mengikuti rapat-rapat berikutnya yang diselenggarakan oleh Tim Pengurus, hingga rapat yang diselenggarakan oleh Kurator yaitu rapat Pra Pencocokan Piutang yang dilaksanakan: Hari/Tanggal/Waktu : Jumat, 19 Februari 2021 Waktu : 10.00 WIB-Selesai 19 Tempat : Kantor Tim Kurator, d/a Genesius Anugerah Law Office, 32nd Floor, SOHO Capital-Central Park, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 28, Jakarta, 11460. 14. Bahwa sampai dengan pencocokan piutang selesai PARA PEMOHON tetap mengikuti rapat hingga tagihan PARA PEMOHON kepada para debitur pailit yaitu debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan kemudian telah terverifikasi oleh Tim Kurator kurang lebih sekitar tahun 2021 yang sah utangnya dan menjadi KREDITUR KONKUREN; 15. Bahwa sejak tagihan PARA PEMOHON sebagai kreditur yang telah terverifikasi oleh Kurator SEBAGAI KREDITUR KONKUREN [BUKTI P- 40] yang dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Hakim Pengawas, PARA PEMOHON seringkali mencari informasi mengenai perkembangan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya oleh tim kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 16. Bahwa maksud PARA PEMOHON mencari informasi berkaitan dengan pemberesan harta pailit milik debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera adalah karena PARA PEMOHON sangat mengharapkan dapat segera kurator segera menyelesaikan, sehingga hak PARA PEMOHON sebagai kreditur kongkuren, dapat kembali seutuhnya atau paling tidak dikembalikan dengan prinsip pari passu pro rata parte dan paritas creditorium; 17. Bahwa selain PARA PEMOHON, ratusan korban lainnya yang juga gagal mendapatkan ruko atau apartemen yang telah dibeli melalui pemesanan terlebih dahulu sebagaimana juga telah dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 yang juga mengikuti proses verifikasi pencocokan utang dari awal sampai akhir yang kemudian korban-korban a quo sehingga berstatus sebagai kreditur konkuren juga mengalami keadaan yang sama dengan PARA PEMOHON; 18. Bahwa sampai saat ini, PARA PEMOHON telah melakukan berbagai upaya untuk mengetahui kepastian hukum waktu penyelesaian harta pailit, terlebih lagi berdasarkan keterangan teman-teman korban yang juga sebagai kreditur konkuren, sering menanyakan langsung kepada Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera 20 mengenai kepastian hukum penyelesaian pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya untuk dibagi-bagikan, namun jawaban Kurator selalu tidak memberikan kepastian hukum mengenai waktu pemberesan harta pailit kepada PARA PEMOHON beserta kreditur lainya untuk mendapatkan hak- haknya; 19. Bahwa dengan tidak adanya informasi yang jelas dan konkrit mengenai batasan waktu penyelesaian seluruh pemberesan harta oleh kurator, jelas PARA PEMOHON mengalami kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan penyelesaian pemberesan harta pailit oleh kurator, sebagaimana kurator memiliki kewenangan yang sangat luas dalam melaksanakan tugasnya; 20. Bahwa beberapa kali PARA PEMOHON meminta kepastian hukum mengenai penyelesaian pemberesan harta pailit kepada Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera akan tetapi selalu mendapatkan jawaban yang tidak memberikan kepastian hukum kepada PARA PEMOHON, sehingga PARA PEMOHON merasa seolah-olah Kurator tidak memiliki beban tanggung jawab untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya dan terkesan sangat lambat serta tidak mengupayakan secara cepat atas penyelesaian pemberesan harta pailit; 21. Bahwa dengan tindakan kurator yang terlihat tidak mengupayakan secara cepat atas penyelesaian pemberesan harta pailit serta tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum rupa-rupanya tindakannya didasarkan atas berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan”, dengan berlakunya norma a quo maka kewajiban kurator dalam melaksanakan tugasnya hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan keharusan kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diberikan batasan jangka waktu yang jelas, sehingga dengan tidak adanya batasan a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum; 21 22. Bahwa kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON a quo juga semakin tampak lebih jelas dengan berlakunya Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, yang mana keharusan kurator dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulanya sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa batasan waktu yang jelas pula, sehingga semakin tidak memberikan jaminan kepastian hukum; 23. Bahwa Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang hanya mengatur keharusan kurator laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulannya, sedangkan batasan waktu penyelesaian seluruh pelaksanaan tugasnya oleh kurator tidak diberikan kepastian hukum yang jelas, terlebih lagi Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU hakim pengawas dalam memperpanjang mengenai laporan tidak diberikan kepastian hukum jangka waktu paling lama, sehingga upaya proses pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugas oleh kurator baik mengenai laporan setiap 3 (tiga) bulan dan tiadanya batasan penyelesaian seluruh pelaksanaan tugasnya adalah jelas-jelas tidak memberikan kepastian hukum, sehingga norma a quo jelas-jelas merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON; 24. Bahwa keharusan kurator dalam menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, hakim pengawas dapat memperpanjang tanpa batasan yang jelas, sehingga dapat PARA PEMOHON tafsirkan yang di mana hakim pengawas dapat memperpanjang sampai 1 (satu) atau 2 (dua) tahun bahkan bisa lebih, sehingga hal tersebut mengakibatkan kurator dan hakim pengawas dalam melaksanakan tugasnya sangat berpotensi melakukan tindakan sewenang- wenang dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum; 25. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang hanya menentukan keharusan perihal waktu laporan kepada hakim pengawas saja, sedangkan batasan waktu kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diharuskan, sehingga kurator hanya dengan laporan setiap 3 (tiga) bulan 22 berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU hakim pengawas dapat memperpanjang tanpa batasan waktu yang jelas. Tanpa adanya batasan waktu kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera tidak akan pernah dapat memberikan kepastian hukum kepada PARA PEMOHON mengenai kapan pemberesan harta pailit seluruhnya dapat diselesaikan, terlebih lagi terdapat kasus yang sama hingga 7 (tujuh) tahun pemberesan harta pailit belum selesai, padahal jika ditentukan batasan akhir bukankah akan menjadi acuan kurator agar lebih cepat dan tepat serta efektif kinerja seorang kurator dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dapat mencegah tindakan sewenang- wenang?; 26. Bahwa selain itu tindakan kurator yang tidak dapat memberikan kepastian hukum mengenai penyelesaian keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya juga dikarenakan mengacu pada Pasal yang penuh penafsiran subyektif yaitu berlakunya Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”; 27. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (3) UU a quo memberikan kewenangan mutlak kepada kurator mengartikan “keadaan benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan” maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan, memberikan peluang kepada kurator untuk untuk menafsirkan sesuai kehendak subyektif dan bebas, oleh karenanya Kurator dapat mengartikan secara subyektif pada frasa “tidak segera” adalah 7 (tujuh) tahun atau bahkan bisa lebih, serta menentukan “sama sekali tidak dapat dibereskan” dengan keadaan waktu yang sangat lama juga, berdasarkan Pasal 185 ayat (3) UU a quo tidak memberikan jaminan kepastian hukum kapankah kurator harus memutuskan tindakan terhadap benda a quo, karena berlakunya Pasal a quo memiliki penafsiran sangat bias sehingga sangat berpotensi kurator melakukan tindakan sewenang-wenang dan sangat tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada PARA PEMOHON, padahal untuk mengetahui waktu kapan semua benda yang tidak segera dan sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang 23 memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut adalah hal yang sangat fundamental untuk mendapatkan hak konstitusional kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi kepada PARA PEMOHON; 28. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU berimplikasi terhadap tindakan kurator yang sewenang-wenang dalam menafsirkan ketentuan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, karena kurator hanya diwajibkan untuk memberikan laporan saja mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tanpa batasan yang dapat diperpanjang terus menerus dan tidak memberikan kepastian hukum kurator dalam batasan akhir pelaksanaan tugasnya, sehingga maksud pasal 185 ayat (3) juga tidak memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin konstitusi mengenai kapankah benda pailit dinyatakan tidak segera dan tidak dapat dibereskan sama sekali?, apabila Pasal 74 ayat (1) UU a quo memberikan kepastian hukum terhadap batasan bagi kurator dalam pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya, maka kurator dalam menafsirkan Pasal 185 ayat (3) pasti akan dilaksanakan sebelum berakhirnya masa pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya; 29. Bahwa walaupun demikian, tidak ada jawaban dan upaya penyelesaian jangka waktu yang jelas oleh kurator dan kurator memiliki kewenangan untuk menentukan waktu secara subyektif berdasarkan pasal-pasal sebagaimana diterangkan di atas, sejak verifikasi utang selesai tahun 2021 hingga 2024 yaitu kurang lebih 4 tahun tidak ada kepastian hukum sama sekali atas penyelesaian harta pailit ini, maka dengan demikian jelas telah merugikan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON untuk jaminan, perlindungan serta jaminan kepastian hukum atas proses pelaksanaan tugas Kurator. Oleh karena itu, PARA PEMOHON memohonkan pengujian Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari sifat multitafsir yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dari kaidah yang dikandung oleh Pasal-Pasal dimaksud; 30. Bahwa kerugian konstitusional seperti dikemukakan di atas, sesungguhnya bukan saja telah terjadi pada PARA PEMOHON, tetapi mungkin pula telah 24 merugikan begitu banyak orang yang selama ini terpaksa harus menunggu kepastian hukum atas hak-haknya untuk kembali, betapa banyak keadaan kreditur konkuren yang hanya bisa menunggu dan bersabar atas ketidakpastian jangka waktu penyelesaian harta pailit, bisa 10 (sepuluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun, mengingat dalam pasal-pasal sebagaimana disebutkan sebelumnya membahas mengenai laporan kepada hakim pengawas atas keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya dan dapat diperpanjang terus menerus, serta tidak adanya penafsiran yang eksplisit kapan waktu benda yang tidak segera dan sama sekali tidak dapat dibereskan, sehingga kurator harus menentukan sikap yang tegas untuk memberikan kepastian hukum kepada para kreditur?; 31. Bahwa misalnya Kurator setelah selesai pencocokan utang dan semua telah diverifikasi kemudian kurator tidak melakukan upaya tindakan apapun bahkan mengabaikan tugasnya dalam melaksanakan kewajibanya sebagai kurator untuk mengupayakan pemberesan harta pailit, akan tetapi Kurator tetap setiap per 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan kepada hakim pengawas, maka jelas kurator tetap tidak dapat dipermasalahkan, karena yang penting adalah adanya suatu laporanya, bukan akhir dari pada penyelesaian pemberesan harta pailit, tentu hal tersebut tidak ada tekanan sama sekali bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sangat berpotensi dalam pemberesan harta pailit tidak ada ujungnya yang mereduksi hak konstitusional yaitu kepastian hukum yang dijamin konstitusi, yang terpenting adanya laporan kepada hakim pengawas terus berjalan sampai kapanpun tanpa memberikan kepastian hukum; 32. Bahwa selain itu Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan peluang bagi Kurator untuk mempermainkan hukum dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dengan melanggar hak-hak konstitusional para kreditur, yang berakibat orang-orang yang sangat mengharapkan kepastian hukum haknya untuk dikembalikan dan mengetahui batas kepastian hukum atas waktu pengembalian, apalagi jika mereka memiliki keterbatasan finansial dan pengetahuan serta terkena akibat yang lain seperti PEMOHON III dan PEMOHON IV yang terkena kol 5 di SLIK OJK, data hancur tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan fasilitas kredit lagi oleh lembaga pembiayaan, yang hanya bisa dilakukan adalah terpaksa harus sabar 25 menunggu dan penuh harapan yang secara jelas tidak tahu ujungnya kapan diselesaikan. Keadaan seperti ini sungguh telah merampas hak konstitusional kepastian hukum dan perilndungan hukum yang dijamin konstitusi bagi kreditur, yang mana hal tersebut sangat mengerikan dapat terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia ini, terlebih lagi pembagian harta pailit a quo sangat diharapkan dan harta pailit a quo adalah satu- satunya harta untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidup yang layak bagi dirinya, tetapi justru Negara memberikan pengaturan yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum; 33. Bahwa terhadap kerugian konstitusional PARA PEMOHON, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 006/PUU-II/2005, perkara Nomor 011/PUU-V/2007, dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kerugian yang muncul karena berlakunya suatu undang- undang, hal mana terdapat 5 (lima) syarat terhadap kerugian konstitusional PARA PEMOHON, yang kemudian termuat secara lex scripta dan lex certa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, yang menyatakan: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 34. Bahwa kelima syarat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam putusan di atas, maka yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yakni telah terpenuhi dengan selengkap-lengkapnya unsur- unsur tersebut, adapun PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut: 26 a. Syarat pertama, adalah kualifikasi PEMOHON sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai PEMOHON sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sebagai Warga Negara, PARA PEMOHON mempunyai hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945; b. Syarat kedua, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON secara nyata dan terang benderang serta menurut penalaran yang wajar sangat mungkin terjadi yaitu tidak adanya kepastian hukum sampai kapan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya diselesaikan seluruhnya oleh kurator karena dalam norma a quo hanya mengatur keharusan kurator untuk menyampaikan laporan dan dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa kepastian hukum yang jelas mengenai berapa lama dapat diperpanjang dan tidak adanya kepastian hukum mengenai jangka waktu kurator dalam menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya, padahal PARA PEMOHON sebagai warga negara yang berstatus sebagai kreditor konkuren memiliki hak konstitusional kepastian hukum, hak konstitusional tersebut nyata-nyata telah direduksi oleh pasal a quo sebagaimana PARA PEMOHON hanya bisa menunggu sampai bertahun-tahun lagi serta kurator dalam mengartikan “benda yang tidak segera atau tidak dapat dibereskan sama sekali” sebagaimana Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU akan ditafsirkan tanpa mencerminkan kepastian hukum sehingga jelas mereduksi hak konstitusional; c. Syarat Ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik yaitu Kurator dapat sewenang-wenang karena tidak memberikan kepastian hukum dalam menjawab klarifikasi PARA PEMOHON berkaitan dengan pemberesan harta pailit dan meminta untuk sabar tanpa ada kepastian hukum yang jelas terkait kapan ujung daripada pemberesan harta pailit a quo hal tersebut nyata-nyata melanggar hak kosntitusional PARA PEMOHON. Terbukti tidak adanya kepastian hukum dalam 27 pemberesan harta pailit sampai sekarang yang sudah berjalan 4 (empat) tahun dari 2021 PARA PEMOHON berstatus sebagai kreditur konkuren, hingga sekarang belum ada kepastian hukum kapan pemberesan harta pailit dapat diselesaikan seluruhnya dan belum ada tindakan yang harus dilakukan oleh kurator mengenai benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali adalah hal yang spesifik merugikan PARA PEMOHON; d. Syarat Keempat, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang- undang yang dimohon. Jelas kiranya bahwa akibat berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Kurator dalam pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya bertindak sewenang-wenang selama bertahun- tahun tanpa memberikan jaminan kepastian hukum sedikitpun kepada PARA PEMOHON mengenai kapan selesainya pemberesan harta pailit bisa dilaksanan seluruhnya, kemudian tanpa sedikitpun Kurator merasa adanya beban tanggung jawab untuk segera bertindak terhadap pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin oleh konstitusi; e. Syarat Kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera akan melaksanakan tugasnya dengan memegang prinsip kepastian hukum dengan cepat dan tepat sesuai dengan limitasi waktu yang di tentukan dalam menyelesaikan pelaksanaan tugasnya yaitu agar pelaksanaan pemberesan harta pailit yang kemudian dibagikan kepada PARA PEMOHON dapat berjalan secara efesien dan efektif serta menjamin kepastian hukum, dan mengetahui kepastian hukum atas tindakan Kurator untuk segera bertindak terhadap benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali, meskipun persoalan PARA PEMOHON telah terjadi sejak tahun 2020 yang kemudian saat ini pemberesan harta pailit sedang dalam pengurusan oleh Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, PARA PEMOHON mendapatkan hak konstitusional atas kepastian hukum 28 mengenai jangka waktu pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya oleh kurator; 35. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa PARA PEMOHON (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai PARA PEMOHON dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam memohon pengujian undang- undang dalam perkara ini. III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON 1. Bahwa dalam permohonan ini, PARA PEMOHON sangat dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah “negara hukum”. Para Penyusun UUD 1945 yang biasa disebut sebagai “the founding fathers” bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), Julius Sthal menyebutkan bahwa ada tiga ciri rechtsstaat itu yakni: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar. Selain itu Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut diantaranya 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity). 2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’; [B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang 29 Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125] 3. Bahwa dasar dari sebuah negara hukum adalah Rule by law not Rule by man, hal tersebut memberikan implikasi atas segala tindakan dan perbuatan pemerintah berserta setiap warganya harus berlandaskan hukum bukan berdasarkan kehendak perseorangan atau kelompok tertentu. Negara hukum juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, di mana Undang-Undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang dianggap membimbing prilaku manusia, yaitu prilaku dari penguasa dan rakyatnya, di mana konsep negara hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari pemegang kewenangan yang tujuannya adalah agar pemegang kewenangan tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenangan serta pembatas dari prilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan; 4. Bahwa pembentukan UU Kepailitan dan PKPU didasarkan pada beberapa asas sebagaimana dalam penjelasan umum, yang salah satunya adalah Asas Integrasi, yang mana asas integrasi dalam Undang-Undang a quo mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang- Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain: Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka 30 waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang [Vide Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU]; 5. Bahwa dengan penjelasan yang demikian, UU Kepailitan dan PKPU diharapakan dapat dijadikan problem solving yang sebelumnya pengaturan dalam menyelesaikan masalah utang-piutang tidak dapat memberikan pelaksanaan yang adil, cepat, terbuka, dan efektif, dengan tujuan yang demikan selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dr. M, Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan” yang menyatakan Lembaga Kepailitan diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap para kreditor secara lebih efektif, effesien dan proporsional [BUKTI P-36]; 6. Bahwa selain itu, dalam penjelasan umum a quo dinyatakan secara eksplisit adanya materi baru dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah mengenai prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, pemberian waktu secara pasti merupakan hal yang sangat fundamental terhadap proses kepailitan dan PKPU, penekanan a quo merupakan salah satu ciri-ciri dalam penyelenggaraan negara hukum yang membawa konsekuensi dalam proses pelaksanaan seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan adil, cepat, terbuka, dan efektif, sebagaimana dikatakan oleh “H.L.A. Hart yang mengatakan hukum yang pasti adalah hukum yang tersusun dalam suatu sistem, selanjutnya Austin menyatakan hukum yang pasti itu dapat dicapai jika hukum itu memiliki penjelasan dan akibat yang kuat” [E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, Edisi Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 18]; 7. Bahwa dengan demikian penekanan terhadap kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki konsekuensi logis bahwa tindakan- tindakan penyelenggara pemberesan harta pailit harus didasarkan pada hukum yang mengatur prosedur untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 31 hukum untuk memenuhi syarat-syarat keadilan. Norma-norma hukum prosedur dalam penyelenggaraan pemberesan harta pailit itu haruslah bersifat fair. Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh memberikan peluang sedikitpun terhadap pelaksana melakukan tindakan sewenang- dalam pemberesan harta pailit; 8. Bahwa penekanan terhadap kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dalam UU Kepailitan dan PKPU kemudian di implementasikan dalam Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, jika terdapat upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung; 9. Bahwa jika ditelaah secara komprehensif dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai kerangka waktu secara pasti a quo ternyata tidak hanya terbatas pada saat proses pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang saja, akan tetapi sejak setelah putusan pernyataan pailit di ucapkan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan dan dalam ayat selanjutnya Pasal 86 ayat (3) menyatakan “Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian; 10. Bahwa jika dilihat secara umum dari seluruh proses tahapan pengurusan harta pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU yang di mana gambaran tahapannya sebagai berikut: a. Balai Harta Peninggalan menerima salinan Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga; 32 b. Putusan Pengadilan Niaga Balai Harta Peninggalan Mengumumkan adanya kepailitan tersebut dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian dan Berita Negara R.I., yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas sekaligus berisi pemberitahuan tentang waktu dan tempat rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan kreditur/pajak kepada kurator, waktu dan tempat rapat verifikasi (Pasal 15 ayat (4), jo. Pasal 14); c. Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat-surat dokumen, uang, perhiasan dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98), sekaligus membuat pencatatan harta pailit atau inventarisasi aset [Pasal 100 ayat (1)]; d. Memanggil para kreditur dan pajak untuk mendaftarkan tagihannya pada kurator [Pasal 90 ayat (4)]; e. Membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan hutang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditur (Pasal 102); f. Melakukan penagihan piutang debitur pailit; g. Mengadakan rapat-rapat kreditur, dan rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas; h. Membuat daftar kreditur/pajak yang menyatakan sifat piutang, jumlah piutang masing-masing kreditur, nama dan tempat tinggal kreditur yang diakui dan disahkan pada rapat verifikasi; i. Membuat laporan per triwulan kepada Hakim Pengawas; j. Menerima dan menyampaikan rencana perdamaian (accord) dari debitur pailit jika para pihak menghendaki adanya perdamaian; k. Mengikuti sidang Perdamaian, jika perdamaian dikabulkan; l. Membuat laporan pertanggungjawaban berakhirnya kepailitan karena perdamaian. 11. Bahwa Gambaran secara komprehensif mengenai pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugas oleh kurator dan hakim pengawas melaksanakan tugasnya, lebih lanjut diatur pada Buku II Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Setelah Putusan Pernyataan Pailit Dan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung 33 Republik Indonesia Nomor 109 /KMA/SK/IV /2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut: [BUKTI P-41] A. SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS: 1.) MEMASTIKAN TERPENUHINYA ASAS PUBLISITAS. 1.1. Memanggil Kurator dan memerintahkan Kurator untuk segera melaksanakan pengumuman paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU); 1.2. Menetapkan pengumuman di Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU); 1.3. Menentukan hari, waktu, tempat, tanggal Rapat Kreditor Pertama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 86 ayat (1) UUK PKPU); 1.4. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak (Pasal 113 ayat (1) UUK PKPU). 5.) Rapat Pencocokan Piutang Verifikasi: 5.1. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menentukan batas akhir pengajuan tagihan (Pasal 113 ayat (1) huruf a UUK PKPU); 5.2. Batas akhir pengajuan tagihan ditentukan sesuai dengan kondisi, jumlah dan domisili Kreditor; 5.3. Pelaksanaan verifikasi pajak paling singkat 14 (empat belas) hari setelah batas akhir pengajuan tagihan (Pasal 113 ayat (2) UUK PKPU); 12. Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga mengatur mengenai penjualan harta pailit dan prosedur pembagianya, yaitu dengan tahapan sebagai berikut: 34 17.2. Penjualan Harta Pailit. 17.2.1. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perUndang- Undangan (Pasal 185 ayat 1 UUK PKPU); 17.2.2. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah pengumuman benda yang akan dijual ke dalam Sistem lnformasi Pengadilan; 17.2.3. Sebelum menjual harta pailit, perlu dilakukan penaksiran harga oleh juru taksir (appraiser) yang telah bersertifikat, yang diusulkan oleh Kurator dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai dengan aturan lelang (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan yang berlaku; 17.2.4. Harta pailit dijual oleh Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Hak Jaminan) dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan insolvensi; 17.2.5. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Kreditor Separatis tidak dapat menjual sendiri harta jaminannya, maka harta jaminan tersebut harus diserahkan kepada Kurator untuk dijual dimuka umum (Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU); 17.2.6. Harta pailit lainnya (benda bergerak dan benda tidak bergerak) dijual di depan umum oleh Kurator; 17.2.7. Dalam hal penjualan di depan umum/lelang tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dilakukan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK PKPU) setelah dilakukan penjualan di depan umum minimal 2 (dua) kali, dibuktikan dengan risalah lelang; 17.2.8. Penjualan harta pailit di bawah tangan dilakukan berdasarkan penilaian oleh Juru Taksir bersertifikat diambil harga tertinggi antara harga pasar dan harga likuidasi; 17.2.9. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang akan dilakukan terhadap benda tersebut 35 dengan izin Hakim Pengawas, sepanjang tidak merugikan harta pailit (Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU); 17.2.10. Hakim Pengawas harus menetapkan nilai jual di bawah tangan tidak boleh di bawah harga likuidasi; 17.2.11. Dalam hal penjualan di bawah tangan belum laku, maka setelah 12 (dua belas) bulan harta pailit dapat dinilai kembali oleh Juru Taksir (appraiser) yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan lainnya yang berlaku; 17.2.12. Penetapan lzin Penjualan di Bawah Tangan harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas; Nomor Penetapan lzin Penjualan di Bawah Tangan mengacu kepada Nomor Perkara lnduk Kepailitan (Nomor. . ./Pdt.Sus-Pailit- lzinPenjualan/20./PN.Niaga .. ). 17.3. Daftar Pembagian Harta Pailit. 17.3.1. Apabila tersedia uang tunai yang cukup, Hakim Pengawas wajib memerintahkan Kurator untuk membuat Daftar Pembagian Harta Pailit secara pro rata (Pasal 188 jo Pasal 176 huruf c UUK PKPU); 17.3.2. Daftar Pembagian Harta Pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Niaga dan diinput serta diunggah ke dalam Sistem lnformasi Pengadilan, agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) UUK PKPU); 17.3.3. Penyediaan Daftar Pembagian Harta Pailit dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas diumumkan oleh Kurator dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU); 17.3.4. Selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, Kreditor dapat mengajukan keberatan atas 36 Daftar Pembagian Harta Pailit dengan memberikan alasan dan bukti-bukti (Pasal 193 ayat (1) UUK PKPU); 17.3.5. Surat Keberatan tersebut dilampirkan pada Daftar Pembagian Harta Pailit; 17.3.6. Persidangan terhadap Keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit dilakukan oleh Majelis Pemutus pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 194 ayat (1) UUK PKPU); 17.3.7. Surat Penetapan Hari Sidang dibuat oleh Hakim Pengawas disediakan di Kepaniteraan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 194 ayat (2) UUK PKPU); 17.3.8. Juru Sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai tersedianya Penetapan Hari Sidang di Kepaniteraan kepada Pelawan dan Kurator (Pasal 194 ayat (3) UUK PKPU); 17.3.9. Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu pengumuman Daftar Pembagian Harta Pailit yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 194 ayat (4) UUK PKPU); 17.3.10. Dalam sidang Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit. Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis. Sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau Kuasanya dapat mendukung atau membantah Daftar Pembagian Harta Pailit tersebut dengan mengemukakan alasannya (Pasal 194 ayat (5) UUK PKPU); 17.3.11. Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan Putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (Pasal 194 ayat (6) UUK PKPU); 17.3.12. Nomor Perkara Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit mengacu kepada Nomor Perkara lnduk Kepailitan (Nomor . . . /Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/20 .. ./PN.Niaga ... ); 17.3.13. Dst… 37 13. Bahwa proses tahapan sebagaimana diuraikan di atas seolah-olah memiliki dimensi kerangka waktu secara pasti yang memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam proses pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya oleh tim kurator, yang mana sejak permohonan pailit diajukan kemudian putusan pernyataan pailit serta seluruh rangkaian jangka waktu upaya mendata kreditur dan penjualan dan pembagian hasil penjualan asset pailit oleh kurator kepada para kreditur yang diawasi oleh hakim pengawas; 14. Bahwa namun demikian, menurut PARA PEMOHON, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang kaidah konstitusionalnya diatur di dalam Pasal 28D ayat (1), telah direduksi dengan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang mana hanya mengatur keharusan kurator dalam menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan Hakim Pengawas dapat memperpanjang dengan jangka waktu yang tidak jelas dan tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugasnya sejak pernyataan putusan pailit diucapkan dalam Pasal a quo. 15. Bahwa selain itu pengaturan terhadap “semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan” maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas sebagaimana dalam Pasal 185 (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak mencerminkan nilai kepastian hukum karena tidak ada batasan sampai kapan maksud “semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan” Kurator harus melakukan tindakan terhadap semua benda a quo. 16. Bahwa keberlakuan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 (3) UU Kepailitan dan PKPU a quo secara expressis verbis telah mereduksi kerangka waktu secara pasti yang di tekankan dalam UU Kepailitan dan PKPU a quo, mengingat akan menjadi sia-sia dan tidak berguna memberikan waktu yang sangat singkat atas proses permohonan pailit, batas waktu yang singkat dan ketat terhadap rapat kreditur serta pengaturan waktu yang singkat dan ketat terhadap verifikasi utang, akan tetapi di sisi lain dalam melaksanakan tugasnya Tim Kurator diberikan keleluasaan yang 38 selonggar-longgarnya yaitu hanya dibebankan laporan kepada hakim pengawas per 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang terus menerus tanpa batasan yang jelas serta tidak diberikan limitasi waktu dalam pemberesan harta paili serta pelaksanaan tugasnya, hal tersebut jelas-jelas merampas hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan hak kepastian hukum, yang mana selain itu juga berimplikasi atas terbukanya peluang yang selebar-lebarnya bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk bertindak sewenang-wenang yang tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas proses penyelesaian pemberesan harta pailit; 17. Bahwa selanjutnya, kaidah yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil. Apakah dengan tindakan yang dilakukan oleh Kurator yang hanya menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, kemudian atas hal tersebut Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktunya sampai bertahun-tahun boleh melakukan perpanjangan tanpa batas berapa lama dan tanpa batasan akhir bagi Kurator dalam menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya yang berimplikasi terhadap kesewenang-wenangan terhadap penerapan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana kurator harus menentukan sikap dan tindakan terhadap “benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali” dengan penafsirannya sendiri, akan menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum? PARA PEMOHON menegaskan kepastian hukum hanya terwujud jika Kurator dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu yang tegas kapan harus menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya dan berapa lama hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu laporan serta jangka waktu paling lama bagi kurator harus bertindak terhadap “benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali”, sehingga PARA PEMOHON mendapatkan kepastian hukum mengenai jangka waktu PARA PEMOHON sebagai kreditur konkuren mendapatkan kepastian hukum mengenai pemberesan harta debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 18. Bahwa direduksinya prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 nyata-nyata terlihat dalam proses pemberesan harta pailit 39 oleh TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang mana hingga detik ini PARA PEMOHON tidak mengetahui kepastian hukum batas akhir pelaksanaan tugas TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi dalam melakukan pemberesan harta pailit, sehingga sampai detik ini tidak ada upaya apapun yang bisa PARA PEMOHON lakukan, kecuali hanya menahan penderitaan dengan rasa penuh harapan, dan kekecewaan serta trauma, atas ketidakpastian hukum menunggu ada atau tiadanya titik terangnya atas penyelesaian pemberesan harta pailit, satu-satunya yang jelas dan pasti dalam proses pemberesan harta pailit oleh TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera adalah menunggu adanya informasi atas adanya laporan Kurator kepada hakim pengawas yang dapat diperpanjang secara terus menerus; 19. Bahwa dengan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan legitimasi yang sangat leluasa bagi kurator dan juga hakim pengawas atas pemberesan harta pailit tanpa adanya batasan waktu dalam melaksanakan tugasnya yang terpenting ada laporan dan dapat diperpanjang tanpa kepastian hukum atas jangka waktu paling lama, hal tersebut jelas-jelas tidak memberikan batasan yang konkrit yang mereduksi prinsip kepastian hukum, yang berimplikasi terjadinya menurunya nilai asset harta boedel pailit yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi PARA PEMOHON sebagai kreditur konkuren dan kreditur lainya, anggapan dan kekhawatiran PARA PEMOHON yang mengalami bahwa tindakan pemberesan Kurator yang tidak memberikan sebuah kepastian hukum, sebenarnya ketidakpastian hukum a quo juga telah dirasakan dan dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai pembentuk undang-undang itu sendiri, sebagaimana dalam audiensi yang mengemuka antara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jimmy Simanjuntak saat Rapat Panitia Kerja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN pembahasan terkait Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 13 Juni 2022, 40 yang di mana Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan “Sebagaimana diketahui, saat ini banyak BUMN yang sedang dalam masa kepailitan bahkan mau dijual. Nah kalau yang saya lihat kendala itu adalah juga dari sisi waktu. Jadi kurator ini sering beralasan tidak segera menyelesaikan dengan target untuk memaksimalkan penerimaan negara. Karena semakin lama waktu tertunda, tentu semakin sedikit nilai aset apalagi jika terkait dengan mesin. Nah, apakah memungkinkan jika kemudian kurator diberikan limitasi waktu? [BUKTI P-37]; 20. Bahwa berdasarkan pernyataan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang mempertanyakan mengenai jangka waktu yang menyatakan “Nah, apakah memungkinkan jika kemudian kurator diberikan limitasi waktu?”, berdasarkan pernyataan a quo pembatasan limitasi waktu terhadap pelaksanaan tugas merupakan hal yang sangat fundamental, karena dengan tidak adanya pembatasan waktu maka kurator akan selalu memberikan ratusan alasan, yang pada pokoknya hal tersebut dapat memberikan suatu pemahaman, apapun yang dijadikan alasan oleh kurator adalah tidak ada masalah dan dianggap tindakanya benar seutuhnya serta harus diterima begitu saja? Apakah tindakan a quo bukan merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan berimplikasi terjadinya tindakan sewenang-wenang? Apakah alasan Kurator harus dimaklumi sampai bertahun-tahun hingga puluhan tahun meskipun mereduksi hak konstitusional warga negara yaitu kepastian hukum bagi setiap warga negaranya yang menjadi kreditur, harus juga diabaikan? Jika pemberesan harta pailit Perusahaan milik Negara (BUMN) yang di mana uang masuk ke kas Negara saja, DPR resah dan dirugikan akibat ketidakjelasan kurator dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit, lantas bagaimana dengan hak PARA PEMOHON dan hak warga negara lainnya yang secara eksplisit memiliki hak konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang harus dipenuhi dan dilindungi?, Karena berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang terpenting Kurator telah memberikan laporan dan kemudian minta diperpanjang terus menerus sampai kapanpun tanpa kepastian hukum yang jelas serta tanpa adanya kepastian hukum bagi Kurator harus 41 menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya, serta semua “benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan” tidak diberikan jangka waktu paling lama berdasarkan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas jangka waktu kapan Kurator segera memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda dapat diselesaikan; 21. Bahwa jika ditelaah secara filosofis, keberadaan kurator memiliki kewajiban fiduciary duties atau fiduciary obligations adalah karena kurator memiliki fiduciary relationship, fiduciary duties kurator adalah terhadap (1) Pengadilan, dalam UU Kepalitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas, (2) Debitor Pailit, (3) Para Kreditor dan (4) Para Pemegang Saham, dengan kata lain, Kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut. Dalam hubunganya dengan para kreditor, kurator menurut Keay bukan bertanggungjawab kepada para kreditor secara individual, tetapi kepada para kreditor seluruhnya dalam kesatuan (the body of creditors), selain itu Keay juga sependapat bahwasanya Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibanya dengan tidak memihak [BUKTI P-38]; 22. Bahwa kerugian hak konstitusional atas tidak ada pembatasan waktu dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya oleh kurator a quo pada hakikatnya tidak hanya dialami oleh para kreditur saja, akan tetapi juga kerugian konstitusional tersebut juga dialami oleh debitur pailit, karena setelah pernyataan pailit diputuskan, ada beberapa tindakan hukum yang dapat dikenakan bagi debitur pailit, antara lain sebagai berikut a. Penahanan Debitur Pailit Setiap saat setelah pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawasan atau atas permintaan kurator atau salah satu kreditor, pengadilan dapat memerintahkan penahanan debitur pailit (termasuk direktur badan hukum yang dinyatakan pailit) baik di penjara maupun di rumah debitur sendiri di bawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum, Perintah ini dikelurkan setelah pernyataan pailit dan dilaksanakan oleh jaksa. Penahanan dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan setelah 42 itu dapat diperpanjang untuk tiap-tiap kali dengan cara yag sama untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari. Memorie van Toelichting mengemukakan bahwa perintah penahanan sementara merupakan alat paksaan yang membawa kewajiban bagi debitur, apabila ia dengan sengaja menghindarkan diri atau apabila ia menolak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya untuk kepentingan para kreditor, Pada pokoknya maksud penahanan sementara merupakan alat paksaan dengan alasan bahwa si pailit dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dalam Pasal 88, 101, dan 112 Undang-Undang Kepailitan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur kemungkinan terhadap debitur pailit dilakukan penahan setelah putusan pernyataan pailit dari hakim; [Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 55] b. Tetap Berada di Tempat Tinggalnya Larangan ini merupakan tindakan untuk mempermudah proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu manakalah debitur dibutuhkan untuk menghadap di hadapan hakim pengawas, kurator atau panitia kreditor untuk memberi keterangan, maka proses pemanggilan untuk menghadirkan debitur, maka akan menemui kesulitan. Selama kepailitan, si pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa persetujuan hakim pengawas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berakibat pengenaan paksa badan kepada si pailit. Selama kepailitan debitur tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari hakim pengawas. Mengenai tindakan dalam hubungan harta pailit setelah putusan pailit diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU; [Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 56] c. Tidak mendapatkan kemerdekaan seutuhnya dalam jangka waktu yang lama Semakin lama debitur berstatus sebagai debitur pailit maka akan semakin lama keterbatasan tindakan hukum dibatasi, mengingat pernyataan pailit 43 tidak kunjung dicabut, kedudukan debitur pailit tidak dapat melakukan yang bebas selayaknya mendapatkan hak asasi manusia seutuhnya, karena dalam proses masa pailit dia tidak memiliki kewenangan untuk menguasai hak miliknya, karena sepanjang debitur pailit menerima harta benda secara mutatis mutandis menjadi harta pailit; 23. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas, tidak adanya pembatasan yang jelas bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tidak diberikan limitasi waktu dalam menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya, jelas-jelas tidak hanya merugikan hak konstitusional kreditur, akan tetapi juga merugikan hak konstitusioanl debitur pailit, bahwasanya debitor pailit sangat berpotensi dilakukan penahanan secara terus menerus dan menjadi tahanan rumah serta tidak kunjung mendapatkan kemerdekaan seutuhnya atas proses pelaksanaan pemberesan harta pailit oleh kurator yang merupakan hak asasi manusia, karena semakin lama pemberesan harta pailit, secara esensial juga menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum, sampai kapan proses kepailitan ini berakhir; 24. Bahwa dengan kepercayaan yang sangat besar dari berbagai pihak a quo, khususnya kepercayaan dari kreditor kepada kurator untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit, maka sejatinya harapan yang dirasakan oleh para kreditor sepenuhnya seharusnya dirasakan oleh kurator, yang mana harapan dari kreditor adalah utang-utang debitor dapat diselesaikan dan dibayarkan dengan keseluruhan dan/atau dibagikan dengan prinsip pari passu pro rata parte dan paritas creditorium dengan secepat-cepatnya, mengingat biaya biaya telah dikeluarkan oleh kreditor sekecil apapun sangat penting untuk keberlangsungan hidup; 25. Bahwa pembatasan jangka waktu yang tegas terhadap kurator dalam menyelesaikan pembersan harta pailit, secara esensial yang paling diuntungkan adalah kreditur preferen dan kreditur sparatis, karena mereka bagaimanapun harus didahulukan, sedangkan kreditur kongkuren memiliki kedudukan bagian terakhir, artinya dengan pemberian jangka waktu yang tegas merupakan bentuk kepastian hukum bagi semua pihak, dan mewujdukan keadilan bagi seluruh pihak tanpa merugikan pihak kreditur sparatis, kreditir preferen, kreditur kongkuren dan debitur pailit; 44 26. Bahwa dengan adanya legitimasi bersumber dari Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang terpenting Kurator telah memberikan laporan dan kemudian minta diperpanjang terus menerus sampai kapanpun oleh hakim pengawas dan tiadanya batasan akhir dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya, yang kemudian berimplikasi terjadinya keleluasaan bagi kurator dalam menafsirkan keadaan “benda tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali” sebagaimana Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, akhirnya sampai detik ini PARA PEMOHON tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam proses pemberesan harta pailit oleh Kurator, bahkan hanya sekedar untuk mengetahui kepastian hukum kapan dapat diselesaikan oleh Kurator saja, PARA PEMOHON tidak dapat mengetahuinya, lantas bagaimana PARA PEMOHON bisa berharap mendapatkan hak-hak dari pemberesan harta pailit milik debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi. Padahal kaidah “berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” tegas-tegas diatur dalam frasa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun kreditur yang berusaha untuk mendapatkan informasi dan/atau mengetahui serta segera untuk mendapatkan haknya atas pemberesan harta pailit, akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Kurator mengenai penyelesaianya, namun kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menjawab dengan konkrit kapan kepastian hukum proses penyelesaian pailit dapat diselesaikan, sehingga hak-hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum para kreditor seketika hilang, selain itu dengan tidak adanya limitasi waktu a quo memberikan implikasi Kurator tetap tenang dan akan selalu menjawab dengan berbagai alasan yang memberikan ketidakpastian hukum terus menerus; 27. Bahwa kaidah “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mana Negara hukum memiliki unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum yaitu salah satunya adalah Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity). Sebagaimana terdapat dalam Universal Declaration of Human Right yang diumumkan pada tahun 1948, yang 45 dikonkritkan dalam suatu perjanjian tahun 1966 dan diratifikasi pada tahun 1977 yang isinya: a. Manusia mempunyai hak-hak kebebasan politik, dan tiap-tiap pribadi harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pcmerintah; b. Manusia mempunyai hak-hak sosial seperti sandang, pangan, perawatan kesehatan dan pendidikan; c. Manusia mempunyai hak-hak sipil dan politik dalam menentukan pemerintah clan policy pemerintahan tersebut. [Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 104.] 28. Bahwa sebagaimana dalam UN Convenant 1966 di atas menambahkan hak-hak asasi manusia itu meliputi masalah "Economic, Sosal and Cultural Right”, Hak-hak asasi manusia tidak saja dalam hal hak untuk berkumpul, berserikat dan berbicara (Civil and Political Right) tetapi juga hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan, lebih lanjut lagi Pembangunan bertujuan pula membangun manusia Indonesia seutuhnya, untuk membangun manusia seseorang memerlukan makanan dan kebebasan berpendapat, untuk kepeperluan hidup dan perkembangan jiwa keduanya merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar dan absolut, dengan demikian bahwa semua hak-hak asasi manusia adalah saling mengikat yang tidak dapat dipisahkan, maka penegakan hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial serta kebudayaan harus didorong dengan invensitas yang sama; [Faridatul Fauziah, Hakasasi Manusia Dalam Pembangunan ekonomi (Kajian Tentang Dampak Globalisasi Pasar Bebas Terhadap Dunia Berkembang), Journal AL-QALAM., Vol. XVIII No.90-91, hlm. 146-147] 29. Bahwa berdasarkan demikian pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya oleh kurator sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang terpenting Kurator telah memberikan laporan dan kemudian minta diperpanjang terus menerus sampai kapanpun oleh hakim pengawas dan tiadanya batasan akhir dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya, yang kemudian berimplikasi terjadinya keleluasaan bagi kurator dalam menafsirkan keadaan “benda tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali” sebagaimana Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, adalah jelas bertentangan dengan konsep negara hukum, yang mana prinsip 46 fundamental negara hukum adalah adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia, yang mana salah satu Hak Asasi manusia yang harus dijamin adalah hak ekonomi, apabila kurator dalam pemberasan harta pailit tidak dengan cepat dan tepat serta efektif hingga berlarut-larut bertahun- tahun, jelaslah kiranya sangat merugikan hak asasi manusia mengenai hak ekonomi warga negara yang terlibat sebagai pihak kepailitan, oleh karenanya hal tersebut Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU nyata-nyata bertentangan dengan negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; 30. Bahwa selanjutnya “jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 nyata-nyata dilanggar oleh norma undang-undang dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang memberikan ketidakpastian hukum atas batas waktu terhadap kurator dalam menjalankan tugas pelaksanaanya untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit, dengan tidak ada kepastian hukum atas kejelasan waktu menimbulkan akibat yang sangat serius terhadap pemberesan harta pailit itu sendiri. Kepastian hukum atas kejelasan waktu memiliki peran yang sangat fundamental dalam menentukan integritas, keadilan, dan efisiensi proses kepailitan oleh Kurator. Kehadiran kepastian hukum atas batasan waktu yang tepat menjadi landasan untuk menjamin hak konstitusional bahwa penyelesaian kepailitan dapat berlangsung dengan adil dan efisien, sementara ketidakpastian hukum dalam hal waktu dapat membuka celah bagi potensi penyalahgunaan dan mengganggu keadilan dalam penanganan kepailitan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana seharusnya kepastian hukum atas kejelasan waktu diimplementasikan dalam konteks pemberesan boedel pailit; 31. Bahwa menurut PARA PEMOHON kejelasan waktu dalam pemberesan boedel pailit seharusnya dimulai dengan penetapan batasan waktu yang spesifik untuk setiap tahap proses kepailitan. Pengadilan dan peraturan hukum yang berlaku harus menetapkan batasan waktu yang jelas untuk langkah-langkah kunci, seperti pengajuan klaim, peninjauan klaim, dan penentuan prioritas pembayaran. Batasan waktu yang tegas ini akan 47 menghindarkan penafsiran yang ambigu dan memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat; 32. Bahwa dengan tindakan kurator yang hanya memberikan laporan kepada hakim pengawas dan dapat diperpanjang secara terus menerus berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka secara tidak langsung memberikan ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit sampai kapan harus selesai untuk seluruhnya, sehingga dapat memberikan dampak serius terhadap efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Dalam konteks hukum kepailitan, pemberesan boedel pailit menjadi tahapan kritis yang menentukan bagaimana aset-aset debitur akan dikelola dan dibagi di antara kreditur. Keberhasilan pemberesan ini sangat bergantung pada penetapan batasan waktu yang jelas, namun ketidakpastian atau kelalaian dalam hal ini dapat menciptakan sejumlah konsekuensi yang merugikan hak konstitusional yang dijamin konstitusi; 33. Bahwa dengan tindakan kurator yang hanya memberikan laporan kepada hakim pengawas dan dapat diperpanjang secara terus menerus tanpa batasan akhir penyelesaian pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka secara tidak langsung memberikan ketidakpastian hukum yaitu dengan ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit sampai kapan harus selesai untuk seluruhnya, berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang ditulis oleh Fadila Ilaina Rokhma dan Made Warka sebagaimana dimuat dalam jurnal “Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance” menyatakan bahwa dampak terbesar dari ketidakjelasan batasan waktu adalah terkait dengan efisiensi dalam proses pemberesan boedel pailit. Tanpa adanya ketetapan waktu yang tegas, proses pemberesan dapat berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, mengakibatkan potensi kelambatan dan kebuntuan. Para pihak yang terlibat, termasuk kurator, kreditur, dan debitur, mungkin menghadapi ketidakpastian yang signifikan mengenai kapan proses tersebut akan selesai. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, kecemasan, dan bahkan memperpanjang tekanan finansial yang mungkin dihadapi oleh debitur, terutama jika ada aset yang tertunda untuk dijual atau dibagi, lebih lanjut lagi 48 dinyatakan ketidakjelasan batasan waktu dalam konteks kepailitan dapat memiliki dampak serius terhadap integritas dan keadilan proses pemberesan boedel pailit. Salah satu dampak yang signifikan adalah menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bermaksud baik. Dalam keadaan di mana batasan waktu tidak ditentukan dengan jelas, muncul risiko bahwa pihak tertentu akan berusaha memperlambat proses atau bahkan memanfaatkan kekosongan waktu untuk memajukan kepentingan pribadi mereka. Keberadaan celah hukum ini menciptakan ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberesan boedel pailit. Pihak yang memiliki pengetahuan dan akses yang lebih baik terhadap celah hukum yang ada dapat mengambil keuntungan untuk memperlambat proses pemberesan. Hal ini dapat merugikan pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan yang lebih mendesak, seperti kreditur yang membutuhkan pembagian aset lebih cepat untuk memenuhi klaim mereka. Ketidaksetaraan ini merugikan integritas proses hukum dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam penyelesaian kepailitan. Pihak yang bermaksud tidak baik dapat mencoba memanfaatkan kekosongan waktu yang diakibatkan oleh ketidakjelasan batasan waktu untuk mengambil langkah-langkah yang dapat menguntungkan mereka sendiri. Mereka mungkin menggunakan taktik hukum yang tidak etis atau bahkan mencoba memanipulasi proses kepailitan demi keuntungan pribadi [BUKTI P-39]; 34. Bahwa dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka secara tidak langsung tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit sampai kapan harus selesai untuk seluruhnya, oleh karenanya sangat diperlukan menetapkan batasan waktu yang jelas dapat meminimalkan risiko celah hukum dan memastikan bahwa proses pemberesan berjalan secara adil dan efisien. Batasan waktu yang tegas dapat mencegah pihak-pihak yang tidak bermaksud baik untuk mengambil keuntungan dari ketidakpastian hukum, sehingga memastikan bahwa kepentingan semua pihak dihormati dan proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum atas kejelasan batasan waktu tidak hanya menjadi alat administratif 49 tetapi juga merupakan langkah penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga keadilan dalam konteks pemberesan boedel pailit. Efisiensi yang terpengaruh secara langsung oleh ketidakjelasan batasan waktu juga dapat menciptakan beban administratif yang tidak perlu. Kurator, sebagai pengelola utama pemberesan boedel pailit, mungkin menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya mereka secara efektif tanpa panduan batasan waktu yang jelas. Ini dapat memperlambat proses pengumpulan, penilaian, dan pembagian aset, sehingga menghambat kemampuan kurator untuk memastikan efisiensi dan ketertiban dalam pemberesan. Selain itu, beban administratif yang meningkat juga dapat mengarah pada biaya tambahan, yang kemudian dapat memburden kreditur dan debitur; 35. Bahwa dampak lain yang signifikan atas kurator yang hanya memberikan laporan kepada hakim pengawas dan dapat diperpanjang secara terus menerus serta tanpa adanya kepastian hukum terhadap Kuartor dalam menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) yang kemiudian berimplikasi keleluasaan bagi kurator dalam menafsirkan “keadaan benda tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali” sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU ratio legis memberikan ketidakpastian hukum atas ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit sampai kapan harus selesai untuk seluruhnya, yang di mana dari ketidakjelasan batasan waktu adalah terkait dengan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan keadilan. Keadilan dalam konteks ini melibatkan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam kepailitan. Tanpa kepastian hukum atas batasan waktu yang jelas, kesempatan untuk melaksanakan tindakan hukum menjadi tidak terbatas, dan ini dapat menciptakan tantangan dalam menjaga keadilan dan kesetaraan peluang di antara pihak-pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 36. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewajiban tugas kepada Kurator yang harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, atas hal tersebut Hakim 50 Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu namun tidak ada kejelasan limitatif waktu penyelesaiannya yang berimplikasi keleluasaan bagi kurator dalam menafsirkan untuk menentukan sikap terhadap keadaan benda tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, norma tersebut telah membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk bertindak sewenang-wenang, bahkan melanggar hak asasi dan melanggar hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Tindakan sewenang-wenang tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah“negara hukum” atau “rechtsstaat. Bahkan apabila ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tetap diberlakukan maka dapat membawa negara Republik Indonesia menjadi “negara kekuasaan belaka” atau “machtsstaat; 37. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU nyata-nyata telah menghilangkan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini PARA PEMOHON untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Tanpa batas jangka waktu penyelesaian pemberesan harta pailit, pada hakikatnya adalah sama dengan mempermainkan sikologis PARA PEMOHON yang di mana PARA PEMOHON mengalami hidup yang tidak tenang, sehingga apabila ketentuan a quo tetap diberlakukan maka penyelesaian pemberesan harta pailit dapat saja diperpanjang sampai seumur hidup bahkan sampai PARA PEMOHON kembali kepada Penciptanya (meninggal) sehingga sampai beralih kepada ahli waris PARA PEMOHON. Hal demikian jelaslah tidak memberikan kepastian hukum yang adil kepada PARA PEMOHON sebagaimana layaknya seorang warga negara yang memiliki hak-hak konstitusional yang diakui oleh UUD NRI 1945, selaras dengan hal tersebut Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan tujuan 51 utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorag hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri; 38. Bahwa apabila kepastian hukum sudah tidak ada atas berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka dengan sendirinya tidak akan ada jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum itu. Yang di mana menurut Salmond menjelaskan mengenai pelindungan hukum adalah merupakan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.); 39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah kiranya bahwa norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Kaidah-kaidah undang-undang itu juga bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 52 40. Bahwa menghadapi kenyataan di atas, sesuai dengan isi permohonan ini, maka semestinya Mahkamah Konsitusi yang dikenal sebagai “the guardian and the final interpreter of constitution” untuk menyatakan bahwa kaidah kaidah undang-undang yang diatur dalam 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi yang berkaitan dengan asas negara hukum dan asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun menurut hemat PARA PEMOHON, apabila kaidah-kaidah undang-undang itu dibatalkan, maka akan terjadi kevakuman hukum, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban bagi kurator untuk laporan kepada hakim pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, yang juga sangat penting kedudukannya dalam penyelesaian pemberesan harta pailit; 41. Bahwa kewenangan untuk mengisi kevakuman itu, menurut mekanisme konstitusi kita, sesungguhnya adalah kewenangan pembuat Undang- Undang, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pasal 5 juncto Pasal 20 UUD NRI 1945). Namun mengingat proses itu akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya keinginan pembuat Undang- Undang untuk mengisinya, yang tentunya akan memakan waktu yang relatif lama, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 49/PUUVIII/2010 dan putusan-putusan sebelumnya, maka Mahkamah dapat mengisi kevakuman itu dengan cara memberikan penafsiran untuk memaknai suatu kaidah undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku, agar terjadi kontitusionalitas dengan kaidah konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memaknai kaidah Undang- Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU agar menjadi konstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 42. Bahwa selain itu merujuk pada Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran pembatasan dan/atau menambahkan terhadap jangka waktu dalam penafsiran norma, sebagaimana putusan a quo dapat dijadikan 53 sebagai preseden, yang mana secara tegas Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan a quo yang pada pokoknya menyatakan: “Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun” dalam norma Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) tahun”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”. 43. Bahwa dengan demikian jelas Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan suatu norma, bahkan menafsirkan norma untuk memperpanjang dan/atau melakukan pembatasan terhadap jangka waktu tertentu, yang secara expressis verbis Mahkamah memiliki kewenangan untuk pemaknaan suatu norma; 44. Bahwa pemaknaan yang PARA PEMOHON maksudkan ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dibiarkan begitu saja, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (conditionally unconstitutional), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Di dalam sebuah negara hukum, para penyelenggara negara, apalagi yang memiliki kewenangan yang relevan dengan proses pembuatan Undang-Undang, tidak boleh membiarkan adanya kaidah hukum positif yang berlaku, yang bersifat conditionally unconstitusional seperti itu; 45. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang yang mengatur kewajiban kurator dalam melaksanakan tugasnya hanya dibebankan untuk 54 menyampaikan laporan saja mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan keharusan kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diberikan batasan jangka waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjadi conditionally constitutional, maka Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” harus pula dimaknai “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan”; 46. Bahwa terhadap keharusan kurator dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulannya sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa batasan waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” harus dimaknai “Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan”; 47. Bahwa selanjutnya Kurator harus segera mengambil tindakan berdasarkan pasal 185 ayat (3) agar tidak menjadi penafsiran yang subyektif dan memberikan kepastian hukum yang jelas maka “harta benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali”, sebagaimana maksud dalam Pasal 185 ayat (3) yang menyatakan “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.” harus pula dimaknai “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”. 55 48. Bahwa pembatasan terhadap pemberesan hareta pailit dan seluruh pelakanaan tugas oleh kurator sebagaimana sebelumnya PARA PEMOHON minta batasan 3 (tiga) tahun dalam Pasal 74 ayat (1), maka sangat rasional sebelum habis masa 3 (tiga) tahun, kurator harus melakukan tindakan terhadap benda yang tidak segera dan sama sekali tidak dapat dibereskan dengan jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun berdasarkan pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, kurator masih memiliki waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya; 49. Bahwa penafsiran dengan cara pemaknaan seperti ini, menurut hemat PARA PEMOHON akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU itu secara kondisional adalah konstitusional (conditionally constitution) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 50. Bahwa PARA PEMOHON meminta Kurator harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan dan meminta kurator harus segera bertindak terhadap harta pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun bukanlah tanpa alasan yang jelas dan bukan berarti tidak perduli dengan hambatan yang dialami oleh Kurator dalam proses membereskan harta pailit; 51. Bahwa mengenai dengan adanya permasalahan yang menjadi salah satu hambatan atas proses pelaksanaan pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya oleh kurator atas adanya upaya hukum gugatan lain- lain, yaitu diantaranya: a. Gugatan Actio Pauliana b. Gugatan Perlawanan terhadap Daftar Harta Pailit c. Bantahan Terhadap Daftar Piutang d. Bantahan Terhadap Daftar Pembagian 52. Bahwa jika ditelaah terhadap bantahan terhadap daftar piutang berdasarkan Pasal 124 ayat (3), Pasal 127 ayat (4), Pasal 128 ayat (5) dan Pasal 132 ayat (1) UUK PKPU dan bantahan terdadap daftar pembagian, mengenai 56 waktu dan upayanya sudah secara eksplisit diatur dalam UU kepailitan dan PKPU, dan sangat terbatas berapa hari setealah pendaat daftar pembagian; 53. Bahwa terhadap gugatan acto pauliana dan Gugatan Perlawanan terhadap daftar harta pailit memang secara yuridis tidak diatur mengenai jangka waktu tersebut, akan tetapi jika dilihat dari seluruh upaya proses sejak Hakim Pengawas Sebelum Rapat Verifikasi sebagai berikut yaitu memberi izin kepada Kurator untuk mengambil alih perkara yang sedang berjalan (Pasal 28 dan Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU) dan memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan pencoretan sita (roya) (Pasal 31 UUK PKPU), maka sebenarnya sejak awal sudah teidentifikasi apabila adanya keberatan terhadap harta-harta pailit, dan kurator sudah dapat mengetahui harta debitor pailit yang ada dalam pengausaan orang lain untuk ditindak lanjuti, sehingga sangat tidak rasional bertahun-tahun baru digugat, sehingga berdasarkan hukum kepailitan agar menjamin kepastian hukum maka perlu dengan tegas serta harus teliti sejak awal oleh para pihak yang bersangkutan untuk sesegera mungkin melakukan upaya hukum, bahwa selain itu dalam upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan pailit berdasarkan Pasal 296 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan: 1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 54. Bahwa dengan adanya limitasi waktu Peninjauan Kembali paling lama 180 hari atau 6 bulan, maka secara rasional, seharusnya upaya guagatan lain- lain yang diajukan ke Pengadilan Niaga sudah tidak ada, kecuali keadaan hal tertentu yang menguntungkan harta pailit, oleh karenanya meskipun ada upaya hukum lain-lain seharusnya secara secara substansial tidak 57 mempengaruhi upaya proses pemberesan harta pailit, jika ini dijadikan alasan maka sampai kapanpun tidak akan selesai, jadi perlu ketegasan kurator dalam menyelesaikan seluruh pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya, kalau dibiarkan maka akan menjadi kekacauan secara hukum, maka demi kepastian hukum haruslah diberikan limitasi waktu; 55. Bahwa selain itu, jika kita bandingkan dengan Negara lainya, dalam hal ini Negara Belanda yang sama-sama menganut system civil law, Berdasarkan Dutch Bankruptcy Act yang saat ini digunakan Belanda sebagai aturan hukum dalam penyelesaiaan masalah kepailitan, Prinsip debt forgiveness telah dinormakan pada Dutch Bankruptcy Act yang dapat dilihat dalam ketentuan Title III Debt Repayment Scheme for Natural Persons (Bab III Skema Pembayaran Hutang untuk Orang). Pasal 349a ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa: [BUKTI P-42] 1) The application of the Debt Repayment Scheme will last for a period of three years, to be calculated as of the day on which the judgment ordering the application of the Debt Repayment Scheme was rendered, including that day. In derogation from the preceding sentence, the court may set the before meant period to at the most five years if for the entire period also a nominal amount is fixed as meant in Article 295, paragraph 3. 2) Upon the request of the administrator, the debtor or one or more creditors or of his own motion (ex officio), the magistrate ('rechter- commissaris'') may, by written order, change the period referred to in paragraph 1. The period shall at the most be five years. The administrator shall, without delay, give notice of the changed period to the creditors. The magistrate ('rechter-commissaris'') must grant the debtor the opportunity to be heard before a decision on the extension of the period is taken. Yang dalam terjemah Indonesia dapat diartikan: 1) Berlakunya Skema Pembayaran Utang berlangsung selama tiga tahun, dihitung sejak hari putusan yang memerintahkan berlakunya Skema Pembayaran Utang itu diucapkan, termasuk hari itu. Menyimpang dari kalimat sebelumnya, pengadilan dapat menetapkan jangka waktu yang 58 dimaksud di atas paling lama lima tahun, apabila untuk seluruh jangka waktu itu ditetapkan pula jumlah nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3). 2) Atas permintaan pengurus, debitur atau satu atau lebih kreditor atau atas inisiatifnya sendiri (ex officio), hakim pengadilan negeri ('rechter- commissaris'') dapat mengubah jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dengan perintah tertulis. Jangka waktu tersebut paling lama lima tahun. Pengurus harus segera memberitahukan perubahan jangka waktu itu kepada para kreditor. Hakim pengadilan negeri ('rechter- commissaris'') harus memberikan kesempatan kepada debitur untuk didengar sebelum putusan perpanjangan jangka waktu diambil.) 56. Bahwa dengan demikain Negara Belanda memberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dalam pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya sejak putusan untuk memerintahkan penerapan skema pelunasan hutang diberikan, namun dapat diperpanjang hingga 5 (lima) tahun untuk keseluruhan proses pelunasan hutang. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tersebut masih menyisakan sisa hutang, maka proses pembayaran dapat dihentikan berdasarkan putusan pengadilan; 57. Bahwa selanjutnya Negara Perancis yang sama-sama menganut system hukum civil law, Berdasarkan Commercial Code Title III The Reorganization Procedure, Chapter I Commencement and conduct of the reorganization procedure (Bagian III Prosedur Reorganisasi, Bab I Permulaan dan pelaksanaan prosedur reorganisasi) Pasal L631-8 yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggis oleh Louis VOGEL, Professor University of Paris II dijelaskan: [BUKTI P-43] “The court shall determine the date of the cessation of payments. If a date is not being determined, the date of the cessation of payments shall be deemed to be that of the issuance of the order recognizing it. The date of the cessation of payments may be moved once or more times, without however going back more than eighteen months before the date of issuance of the order recognizing the cessation of payments. Except in cases of fraud, it may not be moved to a date prior to the final decision endorsing an amicable agreement in compliance with Article L611-8 (II). 59 An action may be filed with the court by the administrator, the court nominee or the Public prosecutor to that effect. The court shall judge the case after hearing or duly summoning the debtor. The petition for modifying this date must be filed with the court within a year following the issuance of the commencement order.” Yang dalam terjemah Indonesia dapat diartikan: “Pengadilan akan menentukan tanggal penghentian pembayaran. Jika tanggal tidak ditentukan, tanggal penghentian pembayaran akan dianggap sebagai tanggal dikeluarkannya perintah yang mengakuinya. Tanggal penghentian pembayaran dapat dipindahkan satu kali atau lebih, namun tidak boleh lebih dari delapan belas bulan sebelum tanggal dikeluarkannya perintah yang mengakui penghentian pembayaran. Kecuali dalam kasus penipuan, tanggal tersebut tidak dapat dipindahkan ke tanggal sebelum keputusan akhir yang mengesahkan perjanjian damai sesuai dengan Pasal L611-8 (II). Suatu tindakan dapat diajukan ke pengadilan oleh administrator, pihak yang ditunjuk oleh pengadilan atau jaksa penuntut umum untuk itu. Pengadilan akan memutuskan perkara tersebut setelah mendengar atau memanggil debitur sebagaimana mestinya. Permohonan untuk mengubah tanggal ini harus diajukan ke pengadilan dalam waktu satu tahun setelah dikeluarkannya perintah dimulainya.” 58. Bahwa berdasarkan uraian demikian Pasal L631-8 ini, Putusan pengadilan yang nantinya akan menentukan tanggal di mana pihak yang pailit secara pasti menjadi tidak mampu membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo. Tanggal pemberhentian pembayaran utang pailit ini dapat dipindahkan lebih dari 1x (satu kali), tetapi tidak lebih dari 18 bulan, oleh karenanya Negara Perancis menetapkan paling lama 18 bulan; 59. Bahwa selanjutnya di United Kingdom (dalam hal ini adalah Negara Inggris, Negara Skotlandia, Negara Wales, dan Irlandia Utara) Berdasarkan Insolvency Act 1986 yang merupakan aturan hukum dalam penyelesaiaan masalah kepailitan di United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara), dijelaskan dalam Part IX Bankruptcy, Chapter IA Commencement and duration of bankruptcy (Bagian IX Kepailitan, Bab IA 60 Permulaan dan Jangka Waktu Kepailitan) Pasal 279 menentukan bahwa: [BUKTI P-44] 1) A bankrupt is discharged from bankruptcy at the end of the period of one year beginning with the date on which the bankruptcy commences.” (Yang dalam terjemah Indonesia dapat diartikan: 1) Seseorang yang pailit diberhentikan dari kepailitan pada akhir jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal dimulainya kepailitan.”) 60. Bahwa Berdasarkan hal tersebut di United Kingdom (dalam hal ini adalah Negara Inggris, Negara Skotlandia, Negara Wales, dan Irlandia Utara) Pasal 279 (1) ini, kepailitan akan secara otomatis diberhentikan 12 bulan setelah pembuatan perintah pailit; 61. Bahwa berdasarkan uraian beberapa Negara maju di atas dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dibandingan dengan Negara Indonesia, dapat dilihat tabel berikut ini: No NEGARA JANGKA WAKTU PEMBERESAN HARTA PAILIT DAN PELAKSANAAN TUGAS SELURUHNYA OLEH KURATOR/TRUSTEE 1 Indonesia Tidak Ada Batasan Jangka Waktu Yang Jelas 2 Belanda 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun 3 Perancis Paling lama 18 (delapan belas) bulan 4 United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara) Paling lama 12 (dua belas) bulan 62. Bahwa dengan demikian jelas Negara-negara maju tersebut di atas memberikan limitasi waktu yang tegas terhadap kurator dalam melakukan upaya pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya, dan beberapa negara yang lainya juga hampir rata-rata memberikan limitasi waktu, sedangkan di Negara Indonesia yang berdasarkan Negara Hukum dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, tidak memberikan Batasan yang tegas terhadap kurator dalam menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya atas pemberesan pailit, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU; 61 63. Bahwa selanjutnya, jika dibandingkan dengan Pemegang jaminan ketika terjadinya kepailitan, maka pemegang jaminan harus bisa melaksanakan haknya dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan harus bisa melaksanakan, apabila tidak bisa melaksanakan, maka di ambil oleh kurator sebagaimana Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi: (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. 64. Bahwa dengan adanya pengaturan jangka waktu yang tegas terhadap kreditor pemegang hak jaminan harus dapat melaksanakan hak jaminan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan apabila gagal melaksanakan kurator mengambil alih jaminan a quo, apakah menjadi hal yang sangat tidak memberikan kepastian hukum dan adil ketika kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit tanpa diberikan batasan waktu yang jelas dan pasti sehingga berimplikasi kurator dalam membereskan harta pailit berlarut-larut, sehingga esensi daripada pembatasan waktu yang ketat terhadap pemberesan harta pailit hilang, padahal jika dibandingkan dengan kreditur pemegang jaminan yang tidak pernah mengenyam Pendidikan mengenai pemberesan asset dipaksa jangka waktu dua (2) bulan harus dapat melaksanakan pemberesan a quo, sedangkan untuk kurator yang telah secara profesonal melalui Pendidikan dan ujian-ujian tertentu untuk meraih profesinya justru tidak dibatasi dalam membereskan harta pailit, hal tersebut jelaslah tidak sebanding, sehingga kurator harus diberikan limitasi waktu dalam melaksanakan tugasnya; 65. Bahwa selain itu apabila terjadi hambatan yang dialami oleh kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan 62 tugasnya, dapat menambah kurator, sebagaimana berdasarkan Pasal 71 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan: “Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas: a. permohonan Kurator sendiri; b. permohonan Kurator lainnya, jika ada; c. usul Hakim Pengawas; atau d. permintaan Debitor Pailit.” 66. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo pada dasarnya tidak ada alasan bagi kurator dalam menyelesaikan pembersan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya berlarut-larut dan tidak efektif yang kemudian merugikan hak konstitusional setiap warga negara yang berstatus sebagai debitur pailit dan setiap para kreditur untuk mendapatkan kepastian hukum, karena ketika ada hambatan pelik yang dialami oleh kurator, kurator dapat mengajukan penambahan kurator lainya yang berpengalaman dan profesional untuk masuk dalam TIM dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya agar dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif serta memberikan jaminan kepastian hukum; 67. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi di atas, PARA PEMOHON menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan di dalam permohonan ini adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945; 68. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang PARA PEMOHON kemukakan di atas, dalam pemeriksaan perkara ini, PARA PEMOHON selain mengajukan bukti-bukti surat, juga akan menghadirkan saksi-saksi serta ahli-ahli untuk memperkuat dalil-dalil PARA PEMOHON. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para saksi dan ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 63 2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan”; 3. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan”; 4. Menyatakan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas” adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Semua benda yang tidak segera atau sama 64 sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 September 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 43/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst; 65 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Aniek Trisilowati Nomor Induk Kependudukan: 3173074210490001; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pesanan Nomor SP1210-0034 tertanggal 26 Oktober 2012 yang dibuat oleh PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Terrace Walk Point 8 Nomor PPJB/191016/RTW POINT 8/D/06; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Pemohon I melalui Indriati Soewongso dan diterima oleh pihak PT. Cakrawala Bumi Sejahtera tahun 2012 hingga 2016 dalam pembelian Ruko Blok D, Nomor 06; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pesanan Nomor SP1210-0033 tertanggal 26 Oktober 2012 yang dibuat oleh PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Terrace Walk Point 8 Nomor PPJB/191016/RTW POINT 8/D/07; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Pemohon I melalui Indriati Soewongso dan diterima oleh pihak PT. Cakrawala Bumi Sejahtera tahun 2012 hingga 2016 dalam pembelian Ruko Blok D, Nomor 07; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 Nomor PPJB/191016/APT POINT 8/D/12/10; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Pemohon I langsung dan diterima oleh pihak PT. Cakrawala Bumi Sejahtera tahun 2012 hingga 2016 dalam pembelian Apartemen Menara D, Lantai 12, Nomor Unit 10; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Indri Marini Akbar Nomor Induk Kependudukan: 3174044103730004; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pesanan Nomor SP1209-0004 tertanggal 17 September 2012 yang dibuat oleh PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 Nomor PPJB/110713/APT POINT 8/D/22/18 antara PEMOHON II dengan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 66 19. Bukti P-19 : Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 Nomor PPJB/110713/APT POINT 8/D/23/18 antara Pemohon II dengan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran DP 1 sampai DP 3 atas pembelian apartemen Unit D 22 dan D 23 dari Pemohon I langsung dan diterima oleh pihak PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah Nomor 073/SKU/HL/VII/2013; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah Nomor 074/SKU/HL/VII/2013; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Penegasan Kredit Nomor 213/206-HL3-002390- 13 dari PT. Bank Internasional Indonesia Tbk; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON III DONNY Nomor Induk Kependudukan: 3172011804860004; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pesanan Nomor SP1305-0010 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 Nomor ADD-PPJB/77/RTW POINT 8/E/06/11; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kwitansi Nomor KW1305-0153 penyetoran sebagai booking fee (BF-1), DP-1 dan DP-2 kepada PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) Nomor e0078/00121/SP3K/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Perjanjian Kredit Antara Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Donny Nomor 0012120130511000002 tertanggal 23 Juli 2013; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Akta Perjanjian Indent Apartemen Terrace Mansion Point 8 Nomor 77 antara Pemohon III dengan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Ideb Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan Kode Ref. Pengguna KR5/2024/06/03/ 15402000772 Nomor Laporan 135885/IDEB/OJK/2024 Posisi 67 Data Terakhir 02 Juni 2024 Tanggal Permintaan 03 Juni 2024 15:41:57; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV Ida Achira Handajanti Nomor Induk Kependudukan: 3175064706730005; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Point 8 Nomor ADD-PPJB/46/APT POINT 8/D/19/23 antara PEMOHON IV dengan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor KW1211-0040 (DP-1), Nomor KW1212-0038 (DP-2), Nomor KW1301-0024 (DP-3), Nomor KW1302-0005 (DP-4), dan Nomor KW1303-0130 dari PEMOHON IV kepada PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Perjanjian Kredit Antara Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Pemohon IV Nomor 0012120130207000010 tertanggal 19 Februari 2013; 36. Bukti P-36 : Fotokopi M. HADI SHUBHAN, Dengan Judul Buku Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, Edisi Pertama, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Tahun 2019; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita dari Media Resmi DPR RI, dengan judul berita Legislator Nilai Limitasi Waktu Kurator BUMN Sah Secara Hukum, dengan website Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id); 38. Bukti P-38 : Fotokopi Sutan Remy Sjahdeini, Dengan Judul Buku Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, PT. Utama Grafity, Jakarta, 2012; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Fadila Ilaina Rokhma dan Made Warka, dengan penelitian yang berjudul “KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN BOEDEL PAILIT DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA”, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, p-ISSN: 2797-9598 | e- ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023; 68 40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pemohonan Verifikasi dari PARA PEMOHON Kepada Tim Kurator Debitor Pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109 /KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Bankruptcy Act TITLE III DEBT REPAYMENT SCHEME FOR NATURAL PERSONS, di download berdasarkan website resmi http://www.dutchcivillaw.com/legislation/bankruptcyact0666.ht m; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Commercial Code Title III The Reorganization Procedure, Chapter I Commencement and conduct of the reorganization procedure (Bagian III Prosedur Reorganisasi, Bab I Permulaan dan pelaksanaan prosedur reorganisasi) Pasal L631-8 yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggis oleh Louis VOGEL, Professor University of Paris II Didwonload berdasarkan website resmi https://wipolex- res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/fr/fr199en.pdf; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Insolvency Act 1986 yang merupakan aturan hukum dalam penyelesaiaan masalah kepailitan di United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara), dijelaskan dalam Part IX Bankruptcy, Chapter IA Commencement and duration of bankruptcy (Bagian IX Kepailitan, Bab IA Permulaan dan Jangka Waktu Kepailitan) Didwonload dari laman resmi https://www.legislation.gov. uk/ukpga/1986/45/contents; Selain itu, para Pemohon dalam persidangan tanggal 17 Desember 2024 mengajukan seorang ahli yakni Dr. Ismail, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 69 Dr. Ismail, S.H., M.H. 1. Pasal Yang Diuji a. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131). “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan”. b. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131). “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. c. Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131). “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”. 2. Ketentuan Norma sebagai Batu Uji a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 3. Prespektif Filosofis Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131) adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh sebab itu diperlukan perangkat hukum untuk menyelesaikan masalah hutang piutang, secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Namun pada kenyataannya keberlakuan ini justru menimbulkan hal yang berbeda denga apa yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari: 70 a. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan”. b. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyakatan bahwa “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sedbagaimana dimaksud pada ayat (1)”. c. Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas” Dengan ketentuan ketiga pasal tersebut justru menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa hutang piutangnya karena tidak ada kepastian hukum jangka waktu yang diberikan secara atribusi, oleh karena itu ketiga pasal tersebut harus diubah sehingga apa yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dapat terwujud. 4. Prespektif Teoritis Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sudah termaktub dalam konstitusi yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menormakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam prespektif Teori Negara Hukum, setidaknya terdapat perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, hukum harus memberikan perlindungan setiap warga negaranya dalam melaksanakan hak asasi tersebut. Salah satu Norma Hak Asasi Manusia terdapat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan Norma tersebut sangat relevan dengan dengan identifikasi Indonesia sebagai Negara Hukum. Oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bersendikan nilai nilai perlindungan hukum 71 terhadap warga negara Indonesia. Begitu juga seharusnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bersendikan nilai nilai perlindungan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia. Muatan Undang-Undang tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang termaktub dalam ketentuan norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan prespektif Negara Hukum khususnya aspek Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Warga Negara Indonesia, ketentuan pasal: a. Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan”. b. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyakatan bahwa “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sedbagaimana dimaksud pada ayat (1)”. c. Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas” Ketiga pasal tersebut tidak mengatur batasan waktu untuk menyelesaikannya, sehinga tidak ada kepastian hukum, dengan demikian perlindungan hukum terhadap para pihak belum terwujud. Dengan tidak ada perlindungan hukum tersebut tentu saja bertentangan dengan: a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 72 Dalam prespektif Teori Sistem Hukum, Sistem Hukum terdiri dari Struktur hukum, Subtansi hukum dan Budaya hukum, dalam pembentukan hukum positif di Indonesia harus memperhatikan 3 aspek tersebut. Pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus mencerminkan Struktur hukum, Subtansi hukum dan Budaya hukum terkait Kepailitan daman Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara ideal. Berdasarkan ketentuan: 1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan”. 2. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyakatan bahwa “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sedbagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 3. Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas” Dari ketiga pasal tersebut belum mengatur batasan waktu untuk penyelesaian, jika ditilik dari struktur hukum dan subtansi hukum, tentu saja pengaturan ini belum ideal, dengan pengaturan yang belum ideal tersebut akan mempengaruhi budaya hukum dalam penegakan hukum penyelesaian sengketa yang timbul, sehingga terdapat pihak yang dirugikan, oleh sebab itu ketiga pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia, dengan demikian ketiga pasal tersebut bertentangan dengan norma hukum dalam konstitusi yaitu: a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 73 dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam prespektif Teori Tujuan Hukum, hukum dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, untuk mewujudkan keadilan dan untuk mewjudkan kemanfatan. Ketentuan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus mencerminkan nilai nilai kepastian hukum, nilai nilai keadilan dan nilai nilai kemanfatan. Berdasarkan ketentuan: a. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan”. b. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyakatan bahwa “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sedbagaimana dimaksud pada ayat (1)”. c. Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas” Dari ketiga pasal tersebut belum mengatur batasan waktu untuk penyelesaian, sehingga belum mencerminkan kepastian hukum, dengan tidak ada kepastian hukum tentu saja tidak terdapat perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa. Dengan tidak ada perlindungan hukum tentu saja nilai keadilan dan nilai kemnfaatan sebagai tujuan hukum belum terwujud. Oleh sebab ketentuan ketiga pasal tersebut bertentangan dengan norma dalam konstitusi yaitu: a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 74 Dalam prespektif Teori PerUndang-Undangan, norma hukum di bawah tidak boleh bertentengan dengan norma hukum di atasnya. Ketentuan Norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak boleh bertentangan dengan Norma Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan: a. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan”. b. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyakatan bahwa “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sedbagaimana dimaksud pada ayat (1)”. c. Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas” Dari ketiga pasal tersebut belum mengatur batasan waktu untuk penyelesaian, sehingga belum mencerminkan kepastian hukum, dengan tidak ada kepastian hukum tentu saja tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa. Padahal Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi terhadap Warga Negara Indonesia sudah diatur dalam Konstitusi yaitu: a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan demikian ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya 75 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Prespektif Sosiologis Pembentukan Undang-Undang di Indonesia harus memperhatikan aspek sosiologis, dengan tujuan agar Undang-Undang yang diterbitkan dapat memenuhi tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut, begitu juga pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus mencerminkan hal tersebut. Berdasarkan data empiris (Ref. Pemohon Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor. 112/Puu XXII/2024) terdapat Warga Negara Indonesia yang diperlakukan tidak adil dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang tidak mengatur batasan waktu. Oleh karena itu ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus diperbaiki dengan menambah norma batasan waktu penyelesaian sehingga tidak ada warga negara Indonesia yang diperlakukan tidak adil. 6. Kesimpulan Setelah menarasikan dari prespektif filosofis, prespektis teoritis (Teori Negara Hukum, Teori System Hukum, Teori Tujuan Hukum dan Teori PerUndang-Undangan) dan prespektif sosiologis, terkait dengan ketentuan: - Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131). “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan”. - Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131). “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sedbagaimana dimaksud pada ayat (1)”. - Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 76 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131). “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”. Ahli berpendapat bahwa ketiga pasal tersebut: a. Bertentangan dengan norma dasar yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. b. Untuk mewujudkan kepastian hukum perlu ditambah dalam pasal tersebut, norma tentang batasan waktu terhadap Kurator dalam menyelesaikan kewajibannya. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 12 November 2024 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. KETENTUAN UU KEPAILITAN DAN PKPU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Para Pemohon mengemukakan bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU 77 Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Para Pemohon menyatakan pada intinya bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan kerangka waktu yang jelas dan pasti dalam pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau PKPU beserta penyelesaian pemberesan harta pailitnya. Para Pemohon selaku kreditor konkuren tidak mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh kembali haknya dari pemberesan harta pailit karena Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan batasan jangka waktu yang jelas bagi kurator untuk menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya, terlebih Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang pelaksanaan tugas kurator tanpa batasan waktu yang jelas. Selain itu Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan mutlak kepada kurator dan memberikan peluang kepada kurator untuk menafsirkan ketentuan tersebut secara bebas dan sesuai kehendak subjektif kurator sehingga kurator sangat berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada Para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hlm. 19-21). Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Kurator harus 78 menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan”; 3. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan”; 4. Menyatakan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”; 5. Memberikan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 79 Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Materiil UU Kepailitan dan PKPU Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a) Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional kepada Para Pemohon melainkan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut bersifat fundamental bahwa penyelenggaraan negara Indonesia harus selalu berlandaskan 80 hukum, termasuk dalam hal penyelesaian permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, masyarakat membutuhkan perangkat hukum yang mendukungnya sehingga menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum. Dengan latar belakang tersebut maka UU Kepailitan dan PKPU dibentuk dan mengatur antara lain mengenai tugas kurator dan pemberesan harta pailit dalam Pasal-pasal a quo. Berdasarkan hal tersebut maka amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah terpenuhi dengan adanya dasar hukum dalam pelaksanaan tugas kurator dan pemberesan harta pailit. Selain itu ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dijadikan batu uji dalam Permohonan a quo karena tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. b) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Laporan ini merupakan salah satu bentuk transparansi kinerja kurator kepada publik maupun terhadap pengadilan melalui hakim pengawas. Pengaturan Pasal a quo merupakan bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas kurator yang memiliki kewenangan luas dalam mengurus dan memberesi harta pailit. Dengan demikian Pasal a quo tidak mengurangi hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c) Bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menguraikan mengenai kasus konkret atas dinyatakannya pailit PT Crown Porcelain dan PT Cakrawala Bumi Sejahtera sebagai developer penjual unit ruko dan apartemen yang dibeli oleh Para Pemohon, padahal Para Pemohon telah melunasi pembayaran dan belum menerima objek jual beli. Sejak tahun 2016 developer mengundur 81 waktu serah terima unit hingga dinyatakan pailit pada tahun 2020. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dihadapi para Pemohon adalah permasalahan konkret yang tidak bersumber dari konstitusionalitas norma Pasal a quo. Selain itu kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon bukanlah kerugian konstitusional melainkan kerugian finansial akibat dari kasus konkret tersebut. Dengan demikian tidak terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon terhadap keberlakuan Pasal a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam 82 putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU Kepailitan dan PKPU terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa berdasarkan Black’s Law Dictionary, kepailitan adalah prosedur hukum yang memungkinkan debitor untuk mendapatkan keringanan keuangan dan mengatur ulang atau melikuidasi aset mereka untuk kepentingan kreditor mereka. Istilah “pailit” mengacu pada orang atau badan yang tidak mampu membayar utang mereka saat jatuh tempo. Kemudian Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan Kepailitan sebagai “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.” Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang dialami seorang debitor karena debitor sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor. 2. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurusi kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit”. Dengan hilangnya hak menguasai atas kekayaannya, maka debitor tidak dapat lagi melakukan tindakan apapun terhadap hartanya, karena sebagai konsekuensi hukum terhadap pernyataan pailit adalah jatuh sita umum terhadap seluruh harta debitor baik yang ada saat pailit maupun yang diperoleh selama berada dalam kepailitan. 3. Dengan adanya sita umum terhadap harta pailit tersebut, maka pengurusan terhadap harta debitor dilakukan oleh seorang atau lebih kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang diangkat secara bersamaan oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit debitor. Demikian halnya dalam pemberesan harta pailit untuk 83 menyelesaikan utang-utang debitor terhadap kreditor atau para kreditor, akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. 4. Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dijumpai beberapa hal berkaitan dengan daftar pembagian yang diusulkan oleh kurator kepada Hakim Pengawas, yang kemudian akan dilakukan pembayaran kepada para kreditor sesuai dengan pemeringkatannya. Kedudukan para kreditor dalam kepailitan adalah sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata juncto Pasal 1132 KUH Perdata mengenai prinsip pari passu pro rata parte dan paritas creditorium, oleh karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing. C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa UU Kepailitan dan PKPU dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha, khususnya dalam hal penyelesaian utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Adapun kepastian hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat dilihat dari asas-asas UU tersebut, yaitu asas pari passu pro rata parte, asas paritas creditorium, dan asas structured prorata. • Asas pari passu pro rata parte bermakna bahwa pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata. • Asas paritas creditorium bermakna memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa membedakan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya. • Asas structured prorata atau disebut juga dengan istilah structured creditors merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan 84 yang memberikan jalan keluar/keadilan di antara para kreditor, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. 2. Bahwa terdapat tiga jenis kreditor pada perkara kepailitan, yaitu kreditor preferen/prioritas, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. [Tiga Jenis Kreditor dalam Perkara Kepailitan, https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-kreditor-dalam- perkara-kepailitan-lt62e895eda0096/, diakses 20 Oktober 2024] • Kreditor preferen/prioritas adalah kreditor yang mempunyai keistimewaan (Pasal 1134 KUHPerdata) atau hak prioritas mendahului dari jenis yang lain seperti tagihan kas negara. Namun terdapat Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengutamakan pembayaran upah buruh di atas semua jenis kreditor. • Kreditor separatis adalah kreditor yang mempunyai kepentingan jaminan kebendaan (gadai, hak tanggungan, fidusia, resi gudang, dan hipotek) atas utang yang dimiliki kreditor. • Kreditor konkuren/kreditor biasa adalah kreditor yang sama sekali tidak memegang jaminan khusus atas piutangnya dan tidak memperoleh hak yang diistimewakan dari undang-undang. Dalam hal ini Para Pemohon dalam Permohonan a quo termasuk dalam kualifikasi kreditor konkuren. Berdasarkan asas pari passu pro rata parte, maka kurator akan berhitung secara proporsional dari seluruh harta debitor dalam pelunasan utang ke semua kualifikasi kreditor termasuk kreditor konkuren sesuai dengan proporsinya. 3. Dalam menjalankan tugasnya, kurator memiliki kewenangan luas yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, terdapat tiga jenis kewenangan kurator berdasarkan pengaturan tentang tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu kewenangan administratif, kewenangan representatif, dan kewenangan autoritatif teknis praktis. [Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Buku Ketiga Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Sinar Grafika, Jakarta: 2019, hlm. 96] • Kewenangan administratif adalah kewenangan yang berkaitan dengan formalitas dilakukannya tindakan atau kebijakan yang diambil oleh kurator agar sah dan mengikat harta pailit, antara lain 85 mengumumkan kepailitan debitor, pembatalan maupun berakhirnya kepailitan debitor, dan menyelenggarakan rapat-rapat kreditor. • Kewenangan representatif merupakan kewenangan kurator untuk mewakili kepentingan kreditor dalam mengurus dan membereskan harta pailit untuk pembayaran piutang kreditor dan mewakili kepentingan debitor untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit. • Kewenangan autoritatif teknis praktis adalah kewenangan penuh dari kurator yang tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari pihak debitor atau panitia kreditor. Namun demikian untuk perbuatan- perbuatan tertentu kurator harus mendapatkan izin atau persetujuan dari hakim pengawas atau mendengar pendapat dari panitia kreditor sebelum melaksanakan rencananya. 4. Bahwa terhadap harta pailit kurator harus terus mengupayakan pencarian, pencatatan, penghitungan, dan pembagiannya hingga kurator memiliki keyakinan bahwa sudah tidak ada lagi boedel pailit yang dapat dicari, dicatat, dihitung, dan dibagi kepada para kreditor. Apabila dirinci tugas pokok seorang kurator kepailitan yaitu [Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim- pengawas-dalam-kepailitan-cl738/, diakses 20 Oktober 2024]: • melakukan tugas administrasi, yaitu melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditor, mengamankan harta kekayaan debitor pailit, melakukan inventarisasi harta pailit, serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas. Dalam tugas ini, kurator berwenang untuk melakukan penyegelan apabila perlu untuk mengamankan harta pailit; • mengurus harta pailit. Sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator; • melakukan penjualan dan pemberesan. 86 5. Bahwa kewenangan yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU tersebut menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Standar Profesi Kurator (SPI) juga menjadi dasar bagi Kurator agar bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Seorang kurator harus memastikan dengan benar dan tepat mengenai data dan informasi yang sahih terkait semua klasifikasi kreditor, baik kreditor preferen, kreditor separatis, maupun kreditor konkuren. Penelitian dan pemeriksaan terhadap harta pailit, daftar utang, dan klasifikasi kreditor membutuhkan waktu agar terdapat kepastian hukum dan tercipta berkeadilan terkait pengurusan utang piutang dapat selesai dengan baik. 6. Namun secara faktual tugas dan tanggung jawab seorang Kurator Kepailitan tidaklah mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Persoalan yang dihadapi oleh kurator seringkali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, baik secara struktur, substansi, maupun budaya hukum. Bahwa dalam praktik kurator seringkali menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: • debitor pailit tidak kooperatif dalam memberikan informasi dan laporan harta atau boedel pailit dan cenderung menyembunyikan harta/boedel pailit bahkan berusaha mengalihkan harta pailit (actio pauliana); • debitor tetap menguasai dan mengurus harta atau boedel pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan menghalangi kurator dalam melakukan pengurusan harta atau boedel pailit; • debitor tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit; • debitor sulit untuk memberikan penggantian spesimen tanda tangan untuk segala transaksi keuangan yang berkenaan dengan harta pailit/boedel pailit; • debitor menggunakan bodyguard atau preman untuk menghalangi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit; 87 • debitor menggugat kurator ke Pengadilan Negeri hanya untuk menghalangi dan mengulur waktu kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang pada akhirnya merugikan debitor sendiri dan para kreditor; atau • debitor melaporkan kurator ke pihak kepolisian berkenaan dengan pelaksanaan tugas kurator, yang belum tentu laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kepolisian. 7. Bahwa kemudian persoalan lain yang menghambat kurator dalam melaksanakan tugasnya adalah ada peristiwa hukum lainnya yang didahulukan diproses dibandingkan kepailitan, misalnya perkara pidana sehubungan dengan debitor dilaporkan ke kepolisian di tengah proses administrasi kepailitan yang sedang dilakukan oleh kurator. Penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap perkara pidana tersebut tidak mempunyai batas waktu dan selalu didahulukan penyelesaian perkara pidana dibandingkan proses kepailitan. Begitu juga apabila terdapat gugatan perdata yang berimplikasi terhadap harta pailit debitor, sehingga kurator membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengurus dan membereskan harta pailit. 8. Tugas kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit berakhir ketika kepailitan berakhir. Adapun berakhirnya kepailitan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: • kepailitan dibatalkan, yaitu keadaan pailit dapat berakhir karena putusan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali; • kepailitan dicabut, yaitu berdasarkan permohonan hakim pengawas, pengadilan niaga dapat mencabut putusan pailitnya karena ternyata harga pailit sedemikian minimnya dan bahkan diperkirakan tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan; • perdamaian, yaitu pengadilan niaga mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor dan telah diterima oleh para kreditor; • pemberesan harta pailit, yaitu kepailitan yang berakhir dikarenakan telah dilakukan pembayaran kepada kreditor, baik secara penuh 88 maupun tidak penuh dengan mengikatnya daftar pembagian penutup. Tugas kurator kemudian belum berakhir jika debitor merupakan perseroan terbatas karena keadaan insolven demi hukum mengakibatkan perseroan bubar yang wajib diikuti dengan proses likuidasi dan kurator bertindak sebagai likuidator. Dengan demikian maka saat berakhirnya pelaksanaan tugas kurator berbeda untuk tiap kondisi sehingga tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu tertentu. 9. Bahwa dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator memiliki visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Berhubung tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berada di tangan kurator, dengan sendirinya kurator mempunyai tanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU. Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU. Selain itu kurator juga dapat digugat secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu karena salahnya telah menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dengan adanya pengaturan yang demikian maka sudah tentu tugas kurator dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memberikan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan pengaturan UU Kepailitan dan PKPU, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Pasal a quo akan menyebabkan Kurator bertindak sewenang-wenang karena tidak adanya jangka waktu adalah tidak berdasar mengingat rumit dan kompleksnya tugas kurator sebagaimana telah diuraikan di atas. 10. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya merupakan salah satu kewenangan dari hakim pengawas untuk mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Berdasarkan pengaturan mulai dari Pasal 89 65 sampai dengan Pasal 68 UU Kepailitan dan PKPU, posisi hakim pengawas bersifat pasif namun dalam kondisi tertentu tugas pengawasan dapat bersifat proaktif dan responsif. Kewenangan hakim pengawas yang dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian laporan oleh kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator merupakan tugas yang bersifat proaktif dan responsif. Hakim pengawas merupakan hakim pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum yang ditunjuk berdasarkan spesialisasi keilmuannya. Kewenangan hakim pengawas untuk menjalankan tugas pengawasannya merupakan ranah peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung. 11. Bahwa pengaturan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur dengan pertimbangan yang sama dengan alasan kenapa tidak diatur jangka waktu pada Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Segala tindakan kurator atas semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan tersebut dilakukan dengan izin hakim pengawas, mengingat kurator juga telah menjalankan kewajibannya memberikan laporan secara berkala mengenai progres pemberesan harta pailit debitor. Pengaturan ini tentu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor dalam hal pemenuhan haknya dari harta pailit debitor. 12. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang meminta pasal-pasal a quo mengatur mengenai batas waktu, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para kreditor dalam menerima pembayaran piutangnya dari keseluruhan harta pailit debitor. Selain itu pembatasan jangka waktu tersebut akan semakin memberatkan tugas kurator karena dari gambaran persoalan yang dialami kurator di atas, seorang kurator membutuhkan ketelitian dalam mengumpulkan informasi dan data para kreditor yang tidak bisa dibatasi penyelesaiannya. Pembatasan jangka waktu dalam Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU juga akan membatasi kewenangan Hakim Pengawas dalam menilai pelaksanaan tugas kurator. Apabila ditentukan batas waktu dalam Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU 90 maka dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penyelesaian utang piutang kreditor debitor kepailitan ketika batas waktu sudah habis dan perpanjangan waktu yang diberikan hakim pengawas juga sudah habis namun pekerjaan kurator belum selesai mengingat sangat beratnya tugas kurator. 13. Bahwa jangka waktu yang disebutkan para Pemohon dalam petitumnya tidak realistis dan akan sangat sulit dipenuhi oleh kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan pemaknaan yang diinginkan para Pemohon tidak hanya berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon melainkan juga berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang akan terjadi yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih tinggi dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Terlebih pengaturan mengenai batas waktu merupakan kebijakan hukum terbuka karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai jangka waktu penyelesaian tugas kurator yang harus diatur oleh undang-undang. 14. Bahwa telah terdapat rencana perubahan terhadap UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana terdapat dalam daftar Prolegnas Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 218 dan menjadi usul Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. Dalam Naskah Akademik yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2018, salah satu isu krusial yang diusulkan untuk diubah dalam RUU Perubahan Atas UU Kepailitan dan PKPU adalah Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Bahwa laporan yang disampaikan oleh kurator kepada hakim pengawas perlu dipublikasikan sehingga perlu diatur tata cara mengenai pelaporan elektronik baik kepada hakim pengawas maupun Pemerintah, agar dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang dan dapat dilihat secara cuma-cuma. Selain itu, perlu diatur dalam perubahan Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU mengenai sanksi administratif jika kurator tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana 91 dimaksud dalam Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU. Sanksi administratif dapat berupa teguran yang dilaksanakan oleh organisasi profesi atau otoritas yang berwenang berupa teguran, pemanggilan/meminta penjelasan, dan penggantian kurator oleh hakim pengawas. Berdasarkan uraian tersebut maka tata cara pelaporan dan pengaturan mengenai sanksi lebih krusial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas kurator. III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi mengenai pemberian batasan waktu dalam undang-undang terkait pelaksanaan pekerjaan kurator sepanjang dinyatakan juga ketentuan pengecualian apabila ditemukan adanya gugatan hukum lain (baik pidana maupun perdata) setelah putusan pailit dinyatakan, DPR RI menerangkan sebagai berikut: 1. Kerumitan dan kompleksitas pelaksanaan tugas kurator dalam pemberesan harta pailit timbul dikarenakan kurator harus mampu memaksimalkan nilai harta pailit untuk dibagikan kepada kreditor pada saat terdapat banyak permasalahan yang dihadapi, di antaranya: upaya menghalang-halangi oleh debitor yang masih ingin menguasai harta pailitnya, penjualan aset debitor pailit yang memerlukan waktu, actio pauliana yang dilakukan debitor, dan adanya perkara pidana atau perdata yang penyelesaiannya juga tidak dapat diprediksi lama waktunya dan harus didahulukan sebelum dilakukan pemberesan harta palit. 2. Kerumitan dan kompleksitas tersebut dapat menjadi halangan bagi kurator untuk membereskan perhitungan nilai harta pailit untuk dibagikan kepada seluruh kreditor dengan adil sesuai porsinya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan pembentukan pasal a quo yang memberikan kewajiban bagi kurator untuk terus melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kurator dan dapat diberikan perpanjangan waktu oleh hakim pengawas. 3. Dalam konteks tersebut harus dimaknai juga bahwa apabila diberikan pembatasan waktu pemberesan harta pailit oleh Kurator dalam UU Kepailitan dan PKPU justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor karena dimungkinkan tidak terselesaikannya perkara hukum lain di luar perkara kepailitan yang sedang dihadapi pada saat jangka waktu berakhir dan 92 berdampak pada perhitungan nilai akhir harta pailit yang akan dibagikan kepada kreditor menjadi tidak maksimal dan berpotensi terpaut dengan perkara pidana atau perdata yang masih berjalan. 4. Terhadap norma pengecualian batasan waktu pemberesan harta pailit oleh Kurator yang ditanyakan oleh Majelis Hakim MK, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru dalam memaknai norma pengecualian tersebut, antara lain kondisi apa yang dikecualikan, kapan pengecualian tersebut diterapkan, dan siapa yang menentukan kondisi yang dikecualikan telah terpenuhi. Perbedaan pemaknaan tersebut dapat memberikan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas kurator dan rentan bagi kurator untuk terkena permasalahan hukum seperti digugat maupun dilaporkan kepada kepolisian. IV. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 8 November 2024 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 11 November 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 November 2024, serta keterangan tertulis 93 tambahan bertanggal 2 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Para Pemohon menguji ketentuan beberapa Pasal pada UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 74 ayat (1): “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.” Pasal 74 ayat (3): “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1.)” Pasal 185 ayat (3): “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang kaidah konstitusionalnya diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah direduksi dengan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang mana hanya mengatur keharusan kurator dalam menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan Hakim Pengawas dapat memperpanjang dengan jangka waktu yang tidak jelas dan tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugasnya sejak pertenyataan putusan pailit diucapkan dalam pasal a quo. 2. Bahwa selain itu pengaturan terhadap "semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan" maka Kurator yang memutuskan 94 tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas sebagaimana dalam Pasal 185 (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak mencerminkan nilai kepastian hukum karena tidak ada batasan sampai kapan maksud "semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan" Kurator harus melakukan tindakan terhadap semua benda a quo. 3. Bahwa keberlakuan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU a quo secara expressis verbis telah mereduksi kerangka waktu secara pasti yang di tekankan dalam UU Kepailitan dan PKPU a quo, mengingat akan menjadi sia-sia dan tidak berguna memberikan waktu yang sangat singkat atas proses permohonan pailit, batas waktu yang singkat dan ketat terhadap rapat kreditur serta pengaturan waktu yang singkat dan ketat terhadap verifikasi utang, akan tetapi disisi lain dalam melaksanakan tugasnya Tim Kurator diberikan keleluasaan yang se-longgar-longgarnya yaitu hanya dibebankan laporan kepada hakim pengawas per 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang terus menerus tanpa batasan yang jelas serta tidak diberikan limitasi waktu dalam pemberesan harta paili serta pelaksanaan tugasnya, hal tersebut jelas-jelas merampas hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan hak kepastian hukum, yang mana selain itu juga berimplikasi atas terbukanya peluang yang selebar-lebarnya bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk bertindak sewenang-wenang yang tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas proses penyelesaian pemberesan harta pailit; 4. Bahwa direduksinya prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 nyata-nyata terlihat dalam proses pemberesan harta pailit oleh TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang mana hingga detik ini para Pemohon tidak mengetahui kepastian hukum batas akhir pelaksanaan tugas TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi dalam melakukan pemberesan harta pailit, sehingga sampai detik ini tidak ada upaya apapun yang bisa PARA PEMOHON lakukan, kecuali hanya menahan penderitaan dengan rasa penuh harapan, dan kekecewaan serta trauma, atas ketidakpastian hukum menunggu ada atau tiadanya titik terangnya atas penyelesaian pemberesan harta pailit, satu-satunya yang jelas dan pasti dalam proses pemberesan harta pailit oleh TIM KURATOR debitor pailit PT. 95 Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera adalah menunggu adanya informasi atas adanya laporan Kurator kepada hakim pengawas yang dapat diperpanjang secara terus menerus; 5. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewajiban tugas kepada Kurator yang harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, atas hal tersebut Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu namun tidak ada kejelasan limitatif waktu penyelesaiannya yang berimplikasi keleluasaan bagi kurator dalam menafsirkan untuk menentukan sikap terhadap keadaan benda tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, norma tersebut telah membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk bertindak sewenang-wenang, bahkan melanggar hak asasi dan melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Tindakan sewenang-wenang tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah "negara hukum" atau "rechtsstaat”. Bahkan apabila ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tetap diberlakukan maka dapat membawa negara Republik Indonesia menjadi "negara kekuasaan belaka" atau "machtsstaat”; 6. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang yang mengatur kewajiban kurator dalam melaksanakan tugasnya hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan keharusan kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diberikan batasan jangka waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjadi conditionally constitutional, maka Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan "Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan" harus pula dimaknai "Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tuganya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya” 96 dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan. 7. Bahwa terhadap keharusan kurator dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulanya sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa batasan waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan "Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" harus dimaknai "Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksu. pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan"; 8. Bahwa selanjutnya Kurator harus segera mengambil tindakan berdasarkan pasal 185 ayat (3) agar tidak menjadi penafsiran yang subyektif dan memberikan kepastian hukum yang jelas maka "harta benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali", sebagaimana maksud dalam pasal 185 ayat (3) yang menyatakan "Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas." harus pula dimaknai "Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.” 9. Bahwa pembatasan terhadap pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugas oleh kurator sebagaimana sebelumnya para Pemohon minta batasan 3 (tiga) tahun dalam Pasal 74 ayat (1), maka sangat rasional sebelum habis masa 3 (tiga) tahun, kurator harus melakukan tindakan terhadap benda yang tidak segera dan sama sekali tidak dapat dibereskan dengan jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, kurator masih memiliki waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya. II. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 97 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 2 Tahun 2021), menyatakan bahwa para Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, serta Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: a. Para Pemohon secara langsung telah terkena dampak atas upaya hukum pihak lain yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada PT. Crown Porcelain sebagai Termohon | PKPU dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera sebagai Termohon PKPU Il, yang mana PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera merupakan developer yang menjual apartemen point 8 yang terletak di 98 Jalan Daan Mogot Km.14, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 43/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst; b. Bahwa sampai dengan pencocokan piutang selesai para Pemohon tetap mengikuti rapat hingga tagihan para Pemohon kepada para debitur pailit yaitu debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan kemudian telah terverifikasi oleh Tim Kurator kurang lebih sekitar tahun 2021 yang sah utangnya dan menjadi Kreditur Konkuren; c. Bahwa beberapa kali para Pemohon meminta kepastian hukum mengenai penyelesaian pemberesan harta pailit kepada Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera akan tetapi selalu mendapatkan jawaban yang tidak memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon, sehingga para Pemohon merasa seolah- olah Kurator tidak memiliki beban tanggung jawab untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya dan terkesan sangat lambat serta tidak mengupayakan secara cepat atas penyelesaian pemberesan harta pailit; 4. Dalil Kerugian para Pemohon: a. Bahwa dengan tindakan kurator yang terlihat tidak mengupayakan secara cepat atas penyelesaian pemberesan harta pailit serta tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum rupa-rupanya tindakannya didasarkan atas berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang "Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan", dengan berlakunya norma a quo maka kewajiban kurator dalam melaksanakan tugasnya hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan keharusan kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diberikan batasan jangka waktu yang jelas, sehingga dengan tidak adanya Batasan a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum. 99 b. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon a quo juga semakin tampak lebih jelas dengan berlakunya Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan "Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" yang mana keharusan kurator dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulanya sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa batasan waktu yang jelas pula, sehingga semakin tidak memberikan jaminan kepastian hukum. c. Bahwa dengan tindakan kurator yang terlihat tidak mengupayakan secara cepat atas penyelesaian pemberesan harta pailit serta tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum rupa-rupanya tindakannya didasarkan atas berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang "Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan", dengan berlakunya norma a quo maka kewajiban kurator dalam melaksanakan tugasnya hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan keharusan kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diberikan batasan jangka waktu yang jelas, sehingga dengan tidak adanya batasan a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum. d. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon a quo juga semakin tampak lebih jelas dengan berlakunya Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan "Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" yang mana keharusan kurator dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulanya sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa batasan waktu yang jelas pula, sehingga semakin tidak memberikan jaminan kepastian hukum. 5. Terhadap Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: 100 1) Bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusionalitas yang dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dengan penjelasan sebagai berikut: - Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bukan merupakan batu uji yang mengatur hak konstitusional para Pemohon karena ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Adanya UU Kepailitan dan PKPU sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan memberikan pengaturan untuk menyelesaikan masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. - Bahwa pasal-pasal a quo yang diuji telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Debitor dan Kreditor (dalam permohonan ini para Pemohon adalah Kreditor) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 karena dalam pasal-pasal a quo: a. mengatur secara tegas mengenai hak, kewajiban, serta kewenangan Kurator dalam melaksanakan tugas untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan b. merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi Kurator dalam melakukan pekerjaan pengurusan dan pemberesan kepailitan yaitu menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas yang mana laporan tersebut terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. 2) Bahwa terhadap dalil para Pemohon atas ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU terkait tugas Kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas setiap 3 bulan mengenai keadaan harta pailit dan perpanjangan jangka waktu penyampaian laporan kepada hakim pengawas, adalah tidak beralasan menurut hukum karena sesungguhnya yang dirugikan atau berpotensi 101 dirugikan atas berlakunya pasal a quo adalah Kurator. Sehingga terhadap dalil tersebut, para Pemohon tidak memiliki legal standing. 3) Terhadap dalil para Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan a quo juga menurut pemerintah berkeyakinan bahwa tidak terbukti secara jelas dan fakta bahwa kerugiannya disebabkan ketentuan a quo melainkan constitutional complain atau permasalahan implementasi norma dalam penegakan hukum. Bahwa Kurator dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas. Terhadap kewenangan melekat yang diberikan UU Kepailitan dan PKPU, kurator tidak begitu saja terbebas dari keharusan melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pekerjaan dan profesi Kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sehingga apabila dalam implementasinya, menimbulkan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian material maupun immaterial terhadap harta pailit, Kurator yang akan bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU dan lebih jauh dapat dituntut secara hukum melalui lembaga peradilan yang ada. Bahwa terhadap permasalahan hukum yang dialami para Pemohon sebenarnya dapat diupayakan dengan cara upaya hukum yang termuat dalam UU Kepailitan dan PKPU (vide putusan perkara MK Nomor 144/PUU- VII/2009): “dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang atas harta pailit yang dilakukan oleh kurator telah tersedia upaya hukum yang dimuat dalam UU Kepailitan yaitu pemohon dapat mengajukan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh kurator baik melalui penggantian kurator maupun permintaan pertanggungjawaban secara perdata kepada pengadilan. Dalam hal kepailitan, baik pihak debitor, kreditor maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya atau bertindak dengan itikad buruk. Oleh karena itu, untuk menghindarkan atau meminimalkan hal tersebut tersedia upaya-upaya hukum dalam UU Kepailitan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan.” Berdasarkan tanggapan atas kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon telah jelas para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta 102 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berkeyakinan permohonan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Penjelasan Umum Terhadap Pokok Materi Permohonan Dalam kepailitan Kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas Kurator (yang dilakukan oleh Kurator). Hakim Pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur dan kreditur. Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan- perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para Kreditur. UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya. Adapun kewenangan yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU antara lain: 1. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas. 2. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit. Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara (vide Pasal 28 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). 103 Sedangkan tujuan dari hukum kepailitan adalah: 1. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas pari passu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur Konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut di antara kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditur yang lemah. 2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas pari passu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur Konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin dalam Pasal 1132 KUH Perdata. 3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit. Ada beberapa tahapan dalam pengurusan harta pailit, yaitu: 1. Pembentukan Panitia Kreditur dan Rapat Kreditur Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan setelah pencocokan utang selesai dilakukan hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap. Setelah ditetapkannya panitia kreditur tetap, selanjutnya dilakukan rapat kreditur. Ada 2 (dua) jenis rapat kreditur yaitu rapat kreditur yang wajib diselenggarakan dan rapat kreditur yang diselenggarakan setiap saat, jika memang diperlukan. Dalam rapat kreditur, hakim pengawas bertindak sebagai ketua dan kurator wajib hadir dalam setiap rapat kreditur (Pasal 104 85 UU Kepailitan dan PKPU). Pasal 86 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama yang harus diselenggarakan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditur kepada kreditur yang dikenal dengan surat tercatat melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 86 UU Kepailitan dan PKPU). 2. Penahanan Debitur Pailit Pengadilan dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan baik itu ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun di rumahnya sendiri dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas atas usulan dari hakim pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditur atau lebih. Permintaan untuk menahan debitur pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, dan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Berkaitan dengan harta pailit, apabila diperlukan maka debitur pailit dapat diambil dari tempat tahanan untuk dibawa ketempat tersebut. Perintah untuk ini dilaksanakan oleh kejaksaan. Selama kepailitan, debitur tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari hakim pengawas (Pasal 97 UU Kepailitan dan PKPU). 3. Penyegelan Harta Pailit Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas. Penyelenggaraan dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil pemerintah daerah setempat (Pasal 99 UU Kepailitan dan PKPU). yang dimaksud dengan wakil dari pemerintah daerah adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. 4. Pencatatan/Pendaftaran Harta Pailit Pencatatan dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas anggota 105 panitia kreditur sementara dapat mengnhadiri pencatatan tersebut (Pasal 100 UU Kepailitan dan PKPU). Informasi pertama yang akan diperoleh tentang harta kekayaan debitur adalah dari putusan pengadilan niaga, karena dalam pertimbangan hukumnya pengadilan niaga akan menyebutkan baik harta kekayaan maupun utang debitur dan siapa-siapa yng menjadi krediturnya. 5. Melanjutkan Usaha Debitur Melanjutkan usaha debitur pailit atas persetujuan panitia kreditur sementara walaupun ada kasasi atau peninjauan kembali. Bila tidak ada panitia kreditur sementara maka diperlukan izin hakim pengawas (Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU). 6. Membuka surat-surat dan telegram debitur pailit Kurator berwenang untuk membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit. surat atau telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit harus segera di sampaikan kepada debitur pailit. semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada kreditur (Pasal 105 UU Kepailitan dan PKPU). 7. Mengalihkan harta pailit Pengalihan dapat dilakukan sepanjang itu diperlukan intuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian kapada harta pailit meskipun ada kasasi dan peninjauan kembali. 8. Melakukan Penyimpanan Uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh kurator, kecuali ditentukan oleh hakim pengawas. Uang tunai wajib disimpan di bank (Pasal 108 UU Kepailitan dan PKPU). 9. Mengadakan Perdamaian Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 109 UU Kepailitan dan PKPU) yang dimaksud dengan perdamaian perkara adalah perkara yang sedang berjalan di pengadilan. 10.Melakukan pemanggilan kepada kreditur Pemanggilan kepada kreditur ini diperlukan untuk memasukkan bukti-bukti tagihan kepada kurator. Pemanggilan tersebut dapat dilakukan dengan surat dan pengiklanan dalam surat kabar umum sebagai maksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. 106 11. Mendaftarkan tagihan para kreditur Tagihan-tagihan yang disetujui akan dimasukan kedalam sebuah daftar yang disebut dengan “Daftar Piutang Yang Sementara Diakui” sedangkan tagihan yang dibantah oleh kurator akan dimasukan ke dalam sebuah daftar tersendiri beserta alasan- alasannya. Dalam cacatan tersebut disebutkan pula cacat apakah termasuk piutang yang diistimewakan atau yang di jamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. 12. Rapat Pencocokan Jawal rapat pencocokan ditetapkan oleh hakim pengawas. Hakim pengawas hadir dalam rapat pencocokan dan bertindak sebagai pemimpin rapat yang dihadiri oleh kurator, para kreditur dan oleh debitur. Hakim pengawas membacakan “Daftar Piutang Yang Diakui Sementara” dan “Daftar Tagihan Yang Dibantah”. Sedangkan kurator akan memberikan keteranganketerangan tentang status dari para kreditur, apakah sebagai kreditur separatis, kreditur preferen, ataupun kreditur konkuren. Namun, apabila dalam rapat pencocokan tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak di terima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh hukum tetap maka demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi. 13. Memberitahukan hasil rapat pencocokan piutang kepada Kreditur Laporan mengenai harta pailit serta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di kepaniteraan dan kantor kurator agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Disamping tugas-tugas dalam tahapan pengurusan, Kurator juga memiliki tugas pada tahap pemberesan (yaitu setelah Debitor dinyatakan insolven) antara lain: 1. Menjual semua benda Debitor pailit di muka umum atau di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU); 2. Menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan Hakim Pengawas dan mengumumkan daftar pembagian tersebut dalam surat kabar (Pasal 189 jo. Pasal 192 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU); 107 3. Melaksanakan pembagian sesuai daftar pembagian yaitu dengan melakukan pembayaran sesuai daftar pembagian, setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 atau setelah diajukan perlawanan dan ada keputusan untuk itu (Pasal 201 UU Kepailitan dan PKPU); 4. Setelah dilakukan pembayaran maka Kurator melakukan pengumuman berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 202 ayat (2); 5. Memberikan pertanggung jawaban mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Terhadap rangkaian tugas-tugas tersebut Kurator dibebankan tanggung jawab besar dan diharuskan menyampaikan laporan pekerjaannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas yang mana laporan tersebut juga terbuka untuk umum dan dapat dilihat secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU. Bahkan Kurator pun wajib memberikan semua keterangan yang diminta panitia kreditor dan memperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan kepada Panitia Kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Kepailitan dan PKPU. 2. Tanggapan Pemerintah Terhadap Dalil Permohonan para Pemohon Berdasarkan dalil pokok permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan dan keterangan sebagai berikut: A. Penjelasan terhadap Ketentuan Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU 1. Bahwa UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada Kurator sebagai pelaksana putusan kepailitan dan PKPU dalam melakukan seluruh proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Hal tersebut tentunya membawa konsekuensi tanggung jawab atas pelaksanaan tugas guna memastikan segala tindakan Kurator transparan dan akuntabel serta benar-benar memaksimalkan harta debitor pailit untuk penyelesaian utang kepada para kreditor. Pasal 74 UU Kepailitan dan 108 PKPU merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan. Kurator diharuskan untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tersebut terbuka secara cuma-cuma di Pengadilan Niaga. 2. Terkait dengan pelaporan kurator, Mahkamah Agung juga menegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan bahwa: (Bukti PK-1) “Untuk menjamin transparansi pemberesan budel pailit, Hakim Pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan kepada Kurator, baik untuk keperluan Hakim Pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditor. Jika setelah dua kali Kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka Hakim Pengawas berwenang untuk: a. Memanggil dan meminta penjelasan kurator; b. Memberikan teguran tertulis kepada Kurator dengan tembusan organisasi kurator dan Menteri Hukum dan HAM; c. Mengusulkan penggantian Kurator kepada Majelis Hakim Niaga. Hal yang sama terkait pelaporan kurator juga diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus, di mana disebutkan bahwa Laporan 3 (tiga) bulanan Kurator dan Pengurus yang disampaikan kepada Hakim Pengawas juga ditembuskan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum (Bukti PK-2). 3. Bahwa ketentuan Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU akan dilakukan perubahan dalam RUU Kepailitan dan PKPU yang telah tercantum dalam Prolegnas 2020-2024 nomor 218 (Bukti PK-3). Adapun ketentuan Pasal 74 dan usulan perubahannya sebagai berikut: PASAL 74 USULAN PERUBAHAN PASAL 74 (RUU) (1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka (1) Kurator wajib menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas dan ditembuskan Menteri mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. 109 untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. (4) Dalam hal Kurator tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas wajib memanggil Kurator untuk diberikan teguran lisan. (5) Dalam hal setelah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kurator tetap tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Hakim Pengawas dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. usulan penggantian Kurator kepada Majelis Hakim pengadilan niaga. Perubahan Pasal 74 dilakukan dalam rangka menyempurnakan pengaturan tanggung jawab kurator menyampaikan laporan pekerjaan atas kewenangan yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU untuk mengurus serta membereskan harta pailit, di mana hal tersebut perlu diseimbangkan dengan tanggung jawab serta kewajiban profesi Kurator. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hakim Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Kurator yaitu dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sedangkan Kurator berkewajiban untuk memberikan laporan kepada Hakim Pengawas setiap 3 (tiga) bulan. Laporan yang disampaikan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas perlu dipublikasikan memanfaatkan teknologi informasi sehingga perubahan Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU ini juga mengatur tata cara mengenai pelaporan elektronik baik kepada Hakim pengawas maupun Pemerintah, agar 110 dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang dan dapat dilihat secara cuma-cuma. Debitor berhak memperoleh informasi sewaktu-waktu (tidak terbatas dengan laporan setiap 3 (tiga) bulan, untuk mengetahui bagaimana harta kekayaannya dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan oleh Kurator). Selain Debitor, Kreditor juga berhak untuk memperoleh informasi secara transparan terhadap Pengurusan dan/atau pemberesan yang dilakukan oleh Kurator. Hal ini sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan secara transparan bagaimana Kurator bekerja untuk mewakili kepentingan seluruh pihak, baik Debitor maupun Kreditor. Oleh karena itu, Kreditor juga berhak memperoleh informasi sewaktu-waktu (tidak terbatas dengan laporan setiap 3 (tiga) bulan) untuk mengetahui bagaimana Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kekayaan debitor pailit serta perkembangannya sebagaimana Hakim Pengawas yang berwenang untuk meminta informasi tersebut. Perubahan Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU juga akan mengatur mengenai sanksi administratif terhadap Kurator yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU. Mengenai kewajiban memberikan informasi sebagai langkah transparansi serta menjamin terlindunginya hak-hak Kreditor dan Debitor dan pihak lainnya yang dapat diakses dalam proses pemberesan harta kepailitan. Vide Naskah Akademik RUU Kepailitan dan PKPU (Bukti PK-4). 4. Bahwa para Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa tugas kurator hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja tanpa ada keharusan dan jangka waktu untuk menyelesaikan kepailitan. Bahwa tugas kurator sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya di atas maupun yang sudah dijabarkan oleh Pemohon dalam permohonannya menggambarkan rangkaian pekerjaan mulai dari tahap pengurusan, pemberesan hingga pengakhiran secara keseluruhan diatur dalam pasal-pasal lainnya yang saling terkait dalam UU Kepailitan dan PKPU ini sehingga tidak diatur dalam Pasal 111 a quo. Pasal a quo justru memberikan pengaturan terhadap tanggung jawab kurator dalam menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kurator sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kurator. 5. Bahwa Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan ruang pertimbangan Hakim Pengawas yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menentukan berapa lama kesempatan perpanjangan waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan rutin 3 (tiga) bulanannya. Hakim Pengawas tentunya mempertimbangkan dengan matang alasan memperpanjang masa pelaporan tersebut misalnya karena kompleksitas yang dihadapi Kurator dalam menyiapkan laporan tersebut. Perpanjangan waktu pelaporan tersebut adalah satu hal sementara kelangsungan tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan proses pengurusan dan pemberesan kepailitan yang sedang dikerjakannya merupakan hal lain yang harus terus dilaksanakan kurator. Sehingga persoalan Hakim Pengawas memberikan pertimbangan perpanjangan waktu menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kurator tidaklah menghambat proses pemenuhan kewajiban tugas pengurusan dan pemberesan yang tengah dilakukan oleh Kurator. 6. Sebagai perbandingan, Belanda misalnya mengatur mengenai pelaporan kurator ini dalam Dutch Bankruptcy Act Tittle I Bankruptcy Chapter III Administration of the Liquidation Estate (Pengurusan Likuidasi Aset). Pasal 73a ayat (1) dan (2) menyebutkan sebagai berikut: (Bukti PK-5) 1) Each time, at the end of each three-month period, the liquidator ('curator') must issue a report about the state of affairs of the liquidation estate. The liquidator ('curator') must lodge his report with the clerk of the District Court where it shall be available for public inspection free of charge. There is no charge for the lodging of the liquidator’s report. 2) The period referred to in the preceding paragraph may be extended by the magistrate ('rechter-commissaris'). Yang dalam terjemahannya sebagai berikut: 112 1) Setiap kali, pada akhir setiap periode tiga bulan, likuidator ('kurator') harus mengeluarkan laporan tentang keadaan harta pailit. Likuidator ('kurator') harus menyerahkan laporannya kepada panitera Pengadilan Negeri di mana laporan tersebut akan tersedia untuk publik secara gratis. Tidak ada biaya untuk penyerahan laporan likuidator. 2) Periode yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya dapat diperpanjang oleh hakim pengawas ('rechter-commissaris'). Dalam hal pelaporan ini, Belanda pun memberikan ruang kepada Hakim Pengawas untuk menentukan perpanjangan waktu menyampaikan laporan bagi Kurator dan Pasal tersebut juga tidak mengatur waktu atau batas akhir seorang kurator harus menyelesaikan kepailitan. 7. Penentuan waktu menjadi kewenangan hakim atau pengadilan juga dapat dilihat di United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara) Insolvency Act 1986 Part III Receivership Chapter I Receivers and Managers (England and Wales) Article 48 Report by Administrative Receivers (Bukti PK-6) (1) Where an administrative receiver is appointed, he shall, within 3 months (or such longer period as the court may allow) after his appointment, send to the registrar of companies, to any trustees for secured creditors of the company and (so far as he is aware of their addresses) to all such creditors a report as to the following matters, namely (a) the events leading up to his appointment, so far as he is aware of them; (b) the disposal of proposed disposal by him of any property of the company and the carrying on or proposed carrying on by him of any business of the company; (c) the amounts of principal and interest payable to the debenture holders by whom or on whose behalf he was appointed and the amounts payable to preferential creditors; and (d) the amount (if any) likely to be available for the payment of other creditors. 113 Penggunaan frasa “or such longer period as the court may allow” yang artinya “atau periode lebih lama yang dapat diberikan/diizinkan pengadilan” harus dimaknai sebagai ruang bagi hakim atau pengadilan berdasarkan pertimbangannya menentukan berapa lama waktu yang dianggap layak diberikan. 8. Sekali lagi Pemerintah menegaskan bahwa tidak diaturnya batasan waktu berapa lama kepailitan harus dibereskan tidak dapat dimaknai pembuat undang-undang memberikan ruang bagi Kurator atau bagi Hakim Pengawas untuk sewenang-wenang memperlama proses khususnya dalam pemberesan harta pailit. Sebagaiman juga sudah diketahui dan dijabarkan Pemohon bahwa Undang-Undang memberikan serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh Kurator yang utamanya adalah memaksimalkan pemberesan harta debitor pailit untuk menyelesaikan utangnya kepada para Kreditor sesuai dengan peringkatnya. Hal tersebut dalam Undang-Undang juga dilengkapi dengan ketentuan rambu-rambu bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya dari satu tahapan ke tahapan lainnya, dan setiap apapun yang dilakukan Kurator tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada Hakim Pengawas, Debitor, maupun Kreditor antara lain dengan menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU, bahkan juga disediakan berbagai mekanisme dan forum bagi pihak yang keberatan atas suatu tindakan Kurator dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU. 9. Sehingga Pemerintah meyakini bahwa Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU sangat jelas ruang lingkupnya merupakan ketentuan yang prinsip bagi Kurator dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi tugasnya melalui pelaporan secara berkala kepada Hakim Pengawas yang mana laporan tersebut dapat diakses oleh publik secara cuma- cuma. B. Penjelasan terhadap Ketentuan Pasal 185 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU Bahwa Pemohon mempersoalkan tidak ada batas waktu bagi kurator untuk menyelesaikan pengurusan dan pemberesan kepailitan khususnya 114 dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU di mana memberikan kewenangan mutlak kepada kurator mengartikan “keadaan benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan” maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan, memberikan peluang kepada kurator untuk menafsirkan sesuai kehendak subyektif dan bebas, oleh karenanya kurator dapat mengartikan secara subyektif pada frasa “tidak segera”. Berdasarkan dalil tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa penafsiran sesuai kehendak subyektif dan bebas oleh kurator pada frasa “tidak segera” merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Dalam pelaksanaan tugas Kurator dalam Pasal 185 ayat (3) tersebut bukan secara sepihak menjadi kewenangan Kurator, melainkan dengan izin Hakim Pengawas. Terhadap tindakan kurator tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Debitor dan Kreditor yang dituangkan dalam setiap laporan 3 (tiga) bulanan Kurator dan Pengurus. b. Bahwa tidak diaturnya pembatasan waktu bagi kurator untuk menyelesaikan pengurusan dan pemberesan kepailitan dikarenakan proses pengurusan dan pemberesan kepailitan khususnya terkait penjualan aset pailit bukanlah perkara mudah. Kurator sering menghadapi hal-hal antara lain: 1) Penjualan aset selama proses kepailitan dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang dapat memperlambat proses jika aset sulit untuk dijual atau jika terdapat sedikit minat dari pembeli atau jika ada pembeli tetapi nilainya dibawah nilai likuidasi. 2) Kompleksitas aset pailit. Beberapa aset mungkin memerlukan penanganan atau pengurusan yang komprehensif sebelum dapat dijual, misalnya adanya gugatan atas aset yang akan dijual, yang dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan. 3) Dalam beberapa kasus, terutama pada kepailitan grup perusahaan yang kompleks, mungkin terdapat banyak kreditor, pemangku kepentingan, atau pihak terkait yang terlibat, dan koordinasi penjualan dapat memakan waktu lebih lama. 115 c. Bahwa terkait pembatasan waktu dalam pemberesan khususnya penjualan aset pailit, tidak ada ketentuan baku yang mengharuskan pengaturan tersebut. Beberapa negara mengambil pendekatan yang berbeda namun tetap penekanannya pada transparansi dan akuntabilitas Kurator dalam menyajikan laporan perkembangan secara berkala. Sebagai contoh di Belanda dalam Dutch Bankruptcy Act Tittle I Bankruptcy Chapter 7 Winding-up of the Liquidation Estate (penjualan aset pailit) memberikan pengaturan sebagai berikut: Article 176 1) The assets of the liquidation estate shall be sold either by public sale or, with the consent of the magistrate ('rechter- commissaris'), by private sale. 2) The liquidator ('curator') shall dispose of assets which cannot be wound-up quickly or which are not suitable to be wound-up at all; the way in which the liquidator ('curator') may dispose of such assets, must be approved by the magistrate ('rechter-commissaris'). yang dalam terjemahannya sebagai berikut: Pasal 176 1) Aset-aset dari harta pailit akan dijual baik melalui lelang dimuka umum atau, dengan persetujuan dari hakim pengawas ('rechter-commissaris'), melalui penjualan pribadi. 2) Likuidator ('kurator') akan mengalihkan aset yang tidak dapat dilikuidasi dengan cepat atau yang tidak cocok untuk dilikuidasi sama sekali; cara di mana likuidator ('kurator') dapat mengalihkan aset tersebut, harus disetujui oleh hakim pengawas ('rechter-commissaris'). Ayat 2) tersebut di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang tidak memberikan batasan waktu berapa lama kepada kurator untuk menentukan tindakan atas aset pailit dimaksud. Adapun ketentuan di Belanda yang dirujuk oleh Pemohon yaitu Dutch Bankruptcy Act Tittle III Debt Repayment Scheme for Natural Persons Pasal 349a ayat (1) dan ayat (2) berbeda konteks dengan konsepsi Kepailitan dan PKPU di Indonesia. 116 Pasal tersebut merupakan bagian dari mekanisme lain yang dalam bahasa Belanda disebut Wet schuldsanering natuurlijke personen sebuah alternatif penyelesaian utang untuk perseorangan yang mana mekanisme ini berbeda dengan kepailitan perusahaan di mana Belanda juga tidak mengatur limit waktu berapa lama kepailitan perusahaan itu harus dilakukan. Pemohon kembali tidak tepat menarik referensi dalam ketentuan kepailitan Inggris The Insolvency Act 1986 yaitu dengan mengutip Chapter IX Bankruptcy (Bagian Kedua dari The Insolvency Act 1986) di mana diatur mengenai permulaan dan jangka waktu kepailitan perorangan. Istilah bankruptcy di inggris adalah konteksnya “personal bankruptcy” atau dengan kata lain kebangkrutan atau kepailitan perorangan berbeda konteksnya dengan kepailitan perusahaan atau dikenal Company Insolvency/Company Winding Up yang diatur pada BAB-BAB tersendiri dalam Bagian Pertama dari The Insolvency Act 1986. Bagian Pertama dari The Insolvency Act 1986 Company Insolvency/Company Winding Up atau kepailitan perusahaan tidak mengatur adanya tenggat waktu hukum yang tetap bagi likuidator (kurator) untuk menjual aset atau berapa lama waktu kepailitan harus diselesaikan. Namun, likuidator diharapkan untuk bertindak dengan cepat dan efisien. d. Sekali lagi Pemerintah menegaskan bahwa beberapa negara yang dicontohkan di atas yang tidak menerapkan pembatasan waktu akhir bagi kurator untuk menentukan keadaan atau menjual suatu aset dalam kepailitan perusahaan, tidak dapat dimaknai bahwa rezim hukum kepailitan yang demikian adalah buruk dan tidak memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada Kreditor ataupun Debitor. Tentunya tingkat kompleksitas kepailitan perusahaan sudah menjadi pertimbangan umum bagi pembuat undang-undang dari berbagai yurisdiksi tersebut. Sehingga walaupun tidak diatur penentuan batas akhir penentuan tindakan atas suatu aset pailit sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, undang-undang memfasilitasi dengan memperkuat infrastruktur hukum dengan 117 ketentuan-ketentuan lainnya yang memberikan rambu-rambu bagi kurator dan pengurus dalam bekerja secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan di bawah izin dan pengawasan Hakim Pengawas serta mampu mempertanggung jawabkan pekerjaannya antara lain melalui laporan berkala kepada Hakim Pengawas yang terbuka untuk umum secara cuma-cuma bagi Debitor dan para Kreditor. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan (Bertanggal 2 Mei 2025) Pertanyaan Yang Mulia Hakim Ridwan Mansyur: “… saya minta data yang kalau ada, maupun juga mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat, data mengenai sebenarnya persoalan pada titik mana di antara batas waktu yang cukup panjang ini, ya, bahkan sampai 7 tahun, bahkan lebih baru belum selesai itu? Apakah memang semata- 118 mata karena waktu yang terlalu singkat atau bahkan mungkin di kuratornya itu sendiri tidak rutin melakukan pelaporan, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi dan sebagainya, seandainya memang terjadi kelambatan? Karena semakin panjang waktunya ini semakin sedikit, semakin kecil nilai dari harta boedel pailit itu dalam praktiknya. Seperti juga tadi mungkin di beberapa negara yang lain yang dekat dengan kita itu, sepertinya taruhlah tadi UK memang Kingdom sudah sangat baik. Tetapi, negara-negara yang dekat dengan kita itu lancar-lancar saja mereka di dalam praktiknya. Jadi, kita kurator itu ada yang bahkan dipidana dan sebagainya. Nah, mungkin saya minta data itu saja untuk beberapa tahun misalnya selama data itu karena memang undang-undang ini sudah tua sekali, tahun 2016, saya tidak minta naskah akademiknya, tapi mungkin data-data saja. Ya, 2004.” Pertanyaan Yang Mulia Hakim Arsul Sani: “Ini kan memang sebetulnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu di periode yang lalu dalam prolegnas lima tahunan, 2020-2024, yang Bapak juga sebutkan di sini itu oleh Pemerintah diajukan untuk diubah. Tadi Bapak walaupun tidak dibacakan kutipannya, antara lain menyebut Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) yang kebetulan dimohonkan dalam Permohonan ini, ya. Nah, meskipun statusnya kalau saya lihat di website DPR, statusnya ini masih status terdaftar, belum penyusunan. Tetapi, kalau melihat yang disampaikan Bapak tadi karena Bapak sudah mengutip rencana perubahan atas pasal di antaranya 74, itu kan berarti ini sudah disusun naskah akademik dan RUU- nya. Nah, kalau boleh, Pak, supaya kami di Mahkamah Konstitusi ini juga bisa melihat kira-kira soal kepailitan dan PKPU, meskipun ini bukan penggantian kalau yang saya pahami, ya, tapi perubahan, ya, ini nanti, ya, ini sebagai ius constituendum-nya itu akan seperti apa? Ya. Nah, kalau bisa mohon dilengkapi, ya, dengan naskah akademik dan naskah RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024. Barangkali kami nanti bisa juga ketika memeriksa, memutus, melihat juga kira-kira rencana ke depan pembentuk undang-undang itu seperti apa, khususnya terkait dengan sejumlah pasal yang dimohonkan.” Pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo: “Apakah tidak ada escape close untuk jalan keluar, gitu, maksudnya, supaya ada kepastian tidak hanya untuk kreditur, tapi juga untuk debitur, seperti Pemohon ini, Para Pemohon. Karena teman-teman kurator yang ada di himpunan atau asosiasi ini kan hampir semua kan advokat juga ini. Kadang-kadang juga mewakili kepentingan kreditur, kadang juga mementingi kepentingan advokat, kepentingan debitur juga, kadang-kadang berposisi sebagai kurator juga. Nah, itu yang ketika sedang berposisi mewakili kepentingan kreditur, pasti pengin cepat ada pemberesan. Kalau debitur, memang kadang penginnya, ya, “mepet” terus sama kurator, ya, supaya ada win-win solution, tapi kan kurator biasanya integritasnya kan dipertaruhkan di situ.” Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 119 1. Penjelasan atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Ridwan Mansyur: Terkait data mengenai berapa lama Kurator melakukan pemberesan dalam perkara kepailitan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum bukan dalam kapasitas instansi yang menyimpan data-data tersebut. Terkait kewajiban penyampaian laporan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU, dapat kami sampaikan bahwa Pasal ini justru merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan. Kurator diharuskan untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tersebut terbuka secara cuma-cuma di Pengadilan Niaga. Penyampaian laporan kepada Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ini adalah bentuk mekanisme pengawasan secara berkala (per 3 bulan) dari Hakim Pengawas terhadap Kurator. Jika kurator tidak dapat memberikan laporan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada Hakim Pengawas, maka Hakim Pengawas harus proaktif untuk mengawasi bertanya kepada Kurator. Ketentuan 3 (tiga) bulan itu bisa fleksibel untuk ditentukan oleh Hakim Pengawas secara discretional, melihat case by case terhadap kepailitan tersebut, misalnya jumlah kreditur, jumlah/banyaknya harta pailit yang harus dilakukan pengurusan dan pemberesan. Dengan adanya ketentuan ini, maka Kurator mendapat pengawasan yang ketat oleh Hakim Pengawas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Disamping itu, dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU juga diatur bahwa setiap Kurator dibatasi hanya boleh menangani paling banyak 3 (tiga) perkara kepailitan sekaligus. Dengan demikian ada mekanisme kontrol juga yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Kurator. Terkait pertanyaan jika semakin panjang waktu yang diperlukan untuk pemberesan akan semakin sedikit/semakin kecil nilai dari harta boedel pailit, Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU justru merupakan jalan keluar dari kebutuhan dalam praktik pemberesan boedel pailit yang menyatakan bahwa semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas 120 2. Penjelasan atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Arsul Sani: Dokumen naskah akademik dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya terkait perubahan Pasal 74 sudah pernah disampaikan sebagai dokumen bukti (Bukti P-4) pada saat menyampaikan Keterangan Presiden pada tanggal 28 Oktober 2024. Menindaklanjuti pertanyaan Yang Mulia Hakim Arsul Sani, bersama ini kami sampaikan kembali naskah akademik dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 3. Penjelasan atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo: Dalam tataran regulasi, UU Kepailitan dan PKPU saat ini justru memberikan perlindungan kepada Debitur maupun Kreditur, di mana dalam UU Kepailitan dan PKPU sudah terdapat pengaturan yang mengakomodir perihal pengurusan dan pemberesan kepailitan yang berlarut-larut oleh Kurator, diantaranya yaitu jika Kurator dirasa merugikan atau terlalu lama melakukan pengurusan dan pemberesan kepailitan dapat dilaporkan kepada Hakim Pengawas bahkan dapat diajukan penggantian Kurator sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang. Mengutip apa yang telah disampaikan oleh ahli presiden (Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.), berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, tugas Kurator adalah sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan, yaitu putusan pailit dari pengadilan Niaga. Sebagai pelaksana eksekusi, tidak pernah ada pembatasan kapan eksekusi tersebut harus diakhiri. Seandainya dibatasi waktu pengakhiran kepailitan, maka konsekuensinya dengan lewatnya waktu pembatasan dan belum selesai pemberesan harta pailit itu menjadi ditutup kepailitannya yang mana hal tersebut malah akan menimbulkan kerugian bagi Debitur dan Kreditur. Dengan demikian, dengan tidak dibatasinya jangka waktu disini justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas penyelesaian kepailitannya kepada para pihak baik Debitur maupun Kreditur itu sendiri. Demikian keterangan tambahan Presiden disampaikan dalam permohonan uji materiil Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk 121 seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-6, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan PKPU Di Pengadilan; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Keputusan DPR Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Randangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Kepailitan dan PKPU; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Dutch Bankruptcy Act Tittle I Bankruptcy Chapter III Administration of the Liquidation Estate (Pengurusan Likuidasi Aset); 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Insolvency Act 1986 Part III Receivership Chapter I Receivers and Managers (England and Wales) Article 48 Report by Administrative Receivers. Selain itu, Presiden dalam persidangan tanggal 23 April 2025 mengajukan seorang ahli yakni Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 April 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Isu Hukum 122 I. Apakah diperlukan pembatasan waktu maksimal untuk tugas Kurator dalam membuat laporan pengurusan kepailitan kepada hakim pengawas? II. Apakah diperlukan pembatasan waktu maksimal untuk tugas Kurator dalam menyelesaikan tugas penjualan/pemberesan harta pailit? B. Tujuan Kepailitan 1. Instrumen hukum kepailitan pada dasarnya digunakan untuk melaksanakan prinsip hukum paritas creditorium serta paripassu prorate parte. Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip pari passu pro rata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. 2. Prinsip paritas creditoriu dianut didalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal itu termuat dalam pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan Prinsip pari passu pro rata parte termuat dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu, menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 3. Ratio legis bahwa kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata serta prinsip hukum paritas creditorium serta paripassu prorate parte adalah karena dengan status pailit terhadap debitor, maka demi hukum berakibat seluruh harta kekayaan debitor dalam status sita umum. Dengan status sita umum tersebut, maka harta tersebut tidak dapat ditransaksikan secara bebas, agar 123 untuk memastikan harta tersebut akan dibagikan secara kolektif sesuai dengan ketentuan. 4. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dapat disingkat UU Kepailitan), bahwa kepailitan selain berakibat utama sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, juga mengatur akibat hukum lain secara detail. Sehingga dalam setiap putusan pailit, tidak memerinci amar yang Harus dilakukan oleh eksekutor (kurator), seperti dalam putusan perdata umum, melainkan amar putusan pailit secara konstitutif menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya. Algra (1974, 425) menyatakan fungsi kepailitan adalah “Faillissement een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser.” (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang). 5. Tujuan kepailitan tersebut adalah untuk membereskan semua harta kekayaan debitor baik yang pada saat putusan pailit itu ada maupun nantinya yang akan ada di kemudian hari, sehingga tidak terbatas pada yang ada pada saat putusan pailit tersebut, yang dengan demikian tidak terdapat urgensi untuk segera mengakhiri dengan batasan jangka waktu tertentu. 6. Bahkan dalam pengurusan kepailitan pun, dapat tidak langsung dilakukan pemberesan asset, serta tidak secara otomatis debitor itu bubar atau menghentikan kegiatan usahanya, malah bisa terjadi sebaliknya, yakni perseroan harus terus dijalankan usahanya (going concern) untuk lebih menjamin pelunasan-utang-utang kreditor, dikarenakan perseroan tersebut kemampuan mendapatkan income masih tinggi hanya karena likuiditasnya terbatas untuk sementara saja maka ia pailit. Jerry Hoff menyatakan bahwa: “Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the asets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, actwith regard to the bankruptcy estate can onlu be performed by the receiver, but other acts 124 remain part of the domain of the debtor’s corporate organs” (Hoff, 1999, p. 11). 7. Dalam melakukan going concern tersebut, tidak dapat dibatasi jangka waktu tertentu. Hal ini karena dalam melakukan going concern tersebut, dilakukan secara kasuistis, yang antar satu kasus dengan kasus yang lain berbeda- beda perlakuannya, dan bahkan dalam kasus tertentu dapat terjadi justru akan meningkatkan jumlah bodel pailit dan bahkan dapat membayar seluruh utang-utang debitor pailit. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kepailitan PT. X yang dinyatakan pailit dengan putusan Nomor 399/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Jkt.Pst, yang dinyatakan pailit pada tahun 2021 dan sampai saat ini masih going concern serta telah mampu membayar sekitar kurang lebih 85 %, tanpa menjual/membereskan harta pailit, sehingga Ketika utang debitor telah lunas dari hasil going concern, maka baru kepailitan tersebut diakhir. 8. Disamping itu juga, kepailitan dapat diakhiri dengan akur (akkkoord) perdamaian antara debitor pailit dengan para kreditornya, tanpa harus dilakukan pemberesan. Akur telah diatur secara detail dalam UU Kepailitan, antara lain Pasal 144 – 177 UU Kepailitan. C. Fungsi Kurator Kepailitan 9. Sebagaimana putusan pengadilan pada umumnya, maka setiap putusan pengadilan terdapat pihak yang akan mengeksekusi putusan tersebut, seperti putusan pidana akan dieksekusi oleh jaksa eksekutor, putusan perdata umum akan dieksekusi oleh pengadilan melalui juru sita, demikian pula dalam putusan kepailitan, maka pihak yang mengeksekusi adalah kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. 10. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar (1948, p. 157) menyatakan bahwa “De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.” (kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. 125 11. Dengan demikian, maka kurator merupakan pihak yang bertugas mengeksekusi putusan pailit. Sebagai pihak yang mengeksekusi putusan pailit tersebut, kurator memperoleh kewenangan secara atributif dari UU Kepailitan. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan ditentukan bahwa “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali”, serta Pasal 69 UU Kepailitan menyatakan bahwa “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. 12. Apa ratio legis, perlunya penunjukan kurator dalam setiap kepailitan tersebut? Pertama, dengan status pailitnya debitor, maka harta kekayaannya dalam status sita umum karena telah menjadi boedel pailit, sehingga debitor tidak dapat melakukan pengurusan atas harta yang dalam sitaan, sehingga perlu pihak yang ditunjukan pengadilan untuk melakukan pengurusan. Kedua, kepailitan merupakan collective proceeding tool, sehingga diperlukan pihak ketiga (kurator) untuk mengurus harta pailit dan membagikan pada para kreditor agar tidak terjadi benturan kepentingan. Ketiga, pelaksanaan pengurusan dan pemberesan merupakan eksekusi dari putusan pengadilan, sehingga diperlukan pihak yang diluar pihak tereksekusi yang akan ditunjuk oleh pengadilan tersebut. 13. Tugas kurator yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, dapat dirinci sebagai berikut: a. Tugas Administratif, antara lain namun tidak terbatas, melakukan pengumuman kepailitan, mengundang rapat-rapat kreditor, dan membuat laporan kepada hakim pengawas setiap 3 bulan; b. Tugas pengurusan, antara lain namun tidak terbatas, membuat daftar harta pailit, membuat daftar piutang, dan mengamankan harta pailit; c. Tugas pemberesan, antara lain namun tidak terbatas, menjual harta pailit, membuat daftar pembagian, dan melakukan pembagian berdasarkan daftar pembagian. 14. Dalam sebuah sistem pelaksanaan atau eksekusi suatu putusan pengadilan, maka tidak pernah ditentukan daluarsa dari putusan pengadilan tersebut. Misal terpidana koruptor yang menghilang dan tidak dapat dieksekusi Jaksa eksekutor, maka jaksa eksekutor tersebut tidak diberi 126 batasan waktu. Demikian pula putusan perdata, maka juga tidak ada Batasan jangka waktu tertentu mengatur mengenai daluarsa eksekusi putusan perdata tersebut. Demikian pula hanya dalam putusan kepailitan, maka tentu kurator tidak dapat dibatasi jangka waktu tertentu untuk mengakhiri kepailitannya tersebut. 15. Pembatasan jangka waktu penyelesaian kepailitan, akan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketidakpastian mengenai kelanjutan kepailitan setalah lewatnya jangka waktu tersebut. D. Beberapa Ketentuan Batasan Waktu Dalam Pengurusan Kepailitan 16. Sebagaimana tersebut di atas bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan pengurusan harta pailit, lazim ditentukan beberapa pembatasan waktu, seperti kapan kurator harus paling lambat membuat daftar harta pailit, kapan kurator harus paling lambat mengumumkan kepailitan dalam Berita Negara dan Koran, dan kapan kurator harus paling lambat melakukan pelaporan kepada hakim pengawas. 17. Apa ratio legis dalam UU Kepailitan tersebut dimungkinkan ketentuan pembatasan waktu bagi kurator dalam beberapa tahapan pengurusan harta pailit dfdan bukan pada pengakhiran pemberesan kepailitan tersebut? Hal ini dimungkinkan karena karena tugas-tugas tersebut hanya berorientasi pada kurator saja dan tidak digantungkan pada kondisi eksternal atau pihak eksternal atau pihak ketiga. Seperti, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesiadan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas [Pasal 15 ayat (4)[, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 ayat (1)), dan Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan [Pasal 74 ayat (1)]. 18. Sedangkan dalam melakukan penjualan harta pailit dan pengakhiran kepailitan itu tidak dapat dilakukan pembatasan akhir kapan kurator harus melaksanakan hal tersebut. Hal ini karena penjualan harta pailit juga sangat 127 tergantung dengan ada atau tidak adanya pembeli harta pailit tersebut. Bagaimana mungkin kurator harus menjual boedel pailit sementara pembelinya belum ada dan Ketika pembeli belum ada kepailitan harus diakhiri. 19. Dalam UU Kepailitan telah secara sistematis mengatur agar penjualan harta pailit tersebut agar dapat terlaksana dengan segera. Ketentuan tersebut adalah antara lain sebagai berikut: a. Sebelum masa insolvensi, Kurator dapat menjual harta pailit, jika hal itu diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau untuk mencegah kerugian harta pailit. Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan “Atas persetujuan Hakim pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan Kembali” b. Dalam melakukan penjualan boedel pailit, kurator bisa melakukan penjualan dibawah tangan, apabila telah dilakukan pelelangan dan tidak ada pembelinya. Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan “Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas” c. Adanya ketentuan stay (masa tunggu) bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang paling lama 90 hari. Hal ini berarti bahwa setelah masa stay tersebut berakhir, maka separatis dapat langsung mengeksekusi benda jaminan tersebut. Dalam Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan” d. Adanya ketentuan bahwa kreditor separatis diberi waktu 2 bulan untuk mengeksekusi jaminan kebendaan, dan jika lewat 2 bulan maka yang akan mengeksekusi itu Kurator. Pasal 59 ayat (1) menyatakan: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)” 128 20. Di Hukum kepailitan Belanda, pembatasan waktu itu untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU/surseance van betaling), Di mana ditentukan bahwa PKPU sementara adalah selama 18 bulan dan PKPU tetap adalah 18 bulan. PKPU ini adalah jangka waktu yang diberikan oleh pengadilan agar debitor dengan para kreditornya itu melakukan musyawarah terkait dengan rencana perdamaian untuk melakukan restrukturisasi utang. Akan tetapi di Belanda, sama sekali tidak diatur Batasan kapan kepailitan itu harus diakhiri. Di dalam UU Kepailitan Indonesia juga sudah diatur jangka waktu PKPU tersebut, Di mana PKPU sementara itu maksimal 45 hari, sedangkan PKPU tetap itu maksimal 270 hari. Berbeda dengan tujuan dari pailit yakni melakukan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor untuk melunasi utang-utangnya, maka dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (suspention of payment, surseance van betaling, disingkat PKPU) tidak bertujuan untuk membereskan harta kekayaan debitor, akan tetapi debitor tetap dituntut untuk melunasi utang-utangnya pada kreditor dengan tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan usahanya yang didampingi oleh pengurus. Dengan kata lain, PKPU adalah sarana untuk menghindarkan diri dari kepailitan, setidak-tidaknya untuk sementara waktu yang telah ditentukan. 21. Proses pengurusan harta pailit tersebut, pengaturan dalam UU Kepailitan tersebut sudah cukup memadahi mengatur mengenai Batasan waktu tersebut, Di mana dengan pembatasan waktu pengurusan tersebut bertujuan untuk segera dilakukannya pemberesan harta pailit yang berupa tindakan penjualan harta pailit, tindakan pembagian hasil penjualan harta pailit untuk membayar pada para kreditor, serta tindakan pengakhiran kepailitan. 22. Sehingga Upaya pembatasan jangka waktu penjualan atau jangka waktu pemberesan harta pailit oleh Kurator itu tidak logis diatur karena beberapa hal. Pertama, pemberesan harta pailit merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan, sehingga tidak dapat suatu eksekusi putusan pengadilan tersebut itu dilakukan pembatasan. Kedua, apabila dilakukan pembatasan, maka jika melampaui jangka waktu pembatasan tersebut, putusan tersebut menjadi daluarsa. Ketiga, pemberesan buka satu-satunya 129 cara untuk memperoleh uang yang digunakan dalam membayar utang kreditor, maliankan terdapat cara lain, seperti going concern dan bahkan akur (akkoord) dalam kepailitan. E. Mekanisme checks and balances terhadap pelaksanaan tugas kurator agar tidak melakukan maladministrasi Kapan Seharusnya Kepailitan itu diakhiri 23. Terdapat banyak mekanisme untuk melakukan Upaya hukum preventif maupun Upaya hukum represif yang sudah diatur dalam UU Kepailitan, apabila Kurator melakukan maladministrasi atau perbuatan melanggar hukum (onrechtmatidedaad) dalam menjalankan tugasnya dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. 24. Upaya preventif tersebut antara lain adalah pengawasan oleh hakim pengawas: a. melalui kewajiban pelaporan oleh kurator terhadap hakim pengawas [vide Pasal 74 ayat (1)]. b. hakim pengawas dapat mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan atas permintaan Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit [vide Pasal 77 ayat (1)]. 25. Sedangkan Upaya hukum represif tersebut antara lain adalah a. penggantian atau penambahan kurator oleh pengadilan atas usulan hakim poengawas, debitor pailit, atau kreditor konkuren. (vide Pasal 71) b. permintaan tanggung jawab kurator dengan menggugat Kurator ke pengadilan (Pasal 72). c. Melaporkan pengurus PKPU atau Kurator pailit secara pidana (Pasal 234 ayat (1) d. Melaporkan pelanggaran etika profesi kepada organisasi profesi kurator. F. Permohonan a quo itu error in objecto 26. Permohonan a quo terhadap Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan merupakan permohonan yang salah objek (error in objecto) karena tidak sinkron apa yang dikehendaki dengan napa yang diuji. 130 27. Pemohon menghendaki pembatasan waktu bagi Kurator untuk menyelesaikan pemberesan, sementara yang diuji adalah ketentuan mengenai pelaporan rutin kurator pada hakim pengawas sebagaimana diature dalam Pasal 74 tersebut. Pelaporan ini sama sekali tidak berkaitan dengan pemberesan. Pelaporan telah dimulai pada bagian awal dari tugas pengurusan kurator, sedang pemberesan merupakan bagian akhir dari tugas kurator, sehingga tidak mungkin dinormakan dalam satu pasal di bagian pelaporan. 28. Demikian pula Ketentuan Pasal 185 ayat (3) sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2). Pasal 185 ini merupakan metode kurator dalam melakukan penjualan harta pailit, Di mana terdapat 3 metode yang harus dilakukan secara berurutan. - Metode pertama [Pasal 185 ayat (1)], adalah penjualan melalui Lelang umum. Dengan melalui penjualan melalui Lelang umum, diharapkan akan terdapat banyak peminat untuk membeli harta pailit tersebut, serta ditemukan harga yang paling tinggi karena dilakukan kompetisi melalui Lelang. - Metode kedua [Pasal 185 ayat (2)], melalui penjualan dibawah tangan, yang merupakan lanjutan dari penjualan melalui Lelang, dilakukan apabila dalam pelelangan tidak ada pembeli atau Penawar sesuai nilai limit yang telah ditentukan. Pelelangan umum dilakukan minimal 2 kali, baru jika tidak terlaksana tersebut, dapat dijual dibawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas. - Metode ketiga [Pasal 185 ayat (3)], jika melalui Lelang tidak memungkinkan, misalnya harta pailit tersebut cepat rusak atau membusuk, atau ada kepemilikan bersama dengan pihak ketiga, atau yang sejenisnya, maka Kurator memiliki kewenangan secara discretional untuk melakukan pemberesan harta pailit tersebut. Ketiga metode tersebut, justru bertujuan untuk mempercepat penjualan harta pailit. Sehingga tidak ada hubungannya pada metode ketiga [(Pasal 185 ayat (3)] itu dilakukan pengujian untuk diberikan pembatasan. Yang terjadi dalam praktik justru penjualan harta pailit adalah melalui metode pertama dan kedua. Sehingga pengujian terhadap Pasal 185 ayat (3) ini salah sasaran. 131 G. Kesimpulan 1. Permohonan a quo merupakan permohonan yang tidak sinkron antara maksud pemohon dengan objek permohonan. 2. Telah ada mekanisme untuk mengontrol kurator yang dalam melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu berlarut-larut, baik mekanisme secara preventif maupun mekanisme secara represif. 3. Pembatasan jangka waktu penyelesaian kepailitan, akan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketidakpastian mengenai kelanjutan kepailitan setalah lewatnya jangka waktu tersebut. 4. Dalam banyak system hukum kepailitan di berbagai negara, tidak ditentukan jangka waktu kapan kepailitan harus berakhir. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 29 November 2024 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 29 November 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. PENDAHULUAN 1. Bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya akan kami singkat dengan “UUK”), karenanya, pihak yang dinyatakan pailit, tidak memiliki kekuasaan lagi untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (Pasal 24 ayat (1) UUK); 2. Bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 5 UUK), yang berwenang melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UUK), hal mana dipertegas lagi dalam Pasal 69 ayat (1) UUK bahwa Tugas Kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit; 132 3. Bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum Debitor pailit menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan; 4. Bahwa Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan (Pasal 74 ayat (1) UUK), di mana Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu tersebut (Pasal 74 ayat (3) UUK); 5. Bahwa dalam proses pemberesan harta pailit, semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (3) UUK); 6. Bahwa dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (3) UUK, dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pemohon karena dianggap melanggar hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam dan karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ((selanjutnya akan kami singkat dengan “UUD 1945”). TENTANG PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pengujian Materiil Pasal 74 ayat (1) dan (3) Juncto Pasal 185 ayat (3) Undang- Undang Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 2. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan "Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "Kurator harus 133 menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan"; - Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan "Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan"; - Menyatakan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan "Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas". TANGGAPAN AKPI ATAS PERMOHONAN PARA PEMOHON I. Tanggapan Atas Permohonan Pemohon Terkait Pengujian Materiil Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) UUK. 1. Yang Mulia Majelis Hakim Konsitusi, dalam kesempatan ini perkenankan AKPI sebagai Pihak Terkait menyampaikan tanggapan atas Permohonan 134 Pemohon pengujian Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) UUK yang pada pokoknya meminta: a. Proses pemberesan Kepailitan harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 Tahun; dan b. Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang laporan triwulan untuk paling lama 1 bulan. 2. Terkait 2 (dua) pokok permasalahan tersebut di atas, AKPI hendak menyampaikan pandangan dari sisi pelaksanaan tugas pemberesan di mana dalam melakukan tugas dan pemberesan, Kurator dituntut untuk melakukannya dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi karena dalam hal terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian atas harta pailit maka Kurator harus bertanggung jawab secara pribadi (Ref. Pasal 72 UUK); 3. Bahwa sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut, Kami perlu menyampaikan garis besar tugas dan tanggung jawab serta yang menjadi wewenang Kurator dalam mengurus harta debitor pailit adalah sebagai berikut: a. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Kurator wajib melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK); b. Melaksanakan rapat kreditor (Pasal 86 ayat (3) UUK s.d Pasal 87 UUK dan Pasal 90 UUK); c. Mengamankan harta debitor pailit (Pasal 98 UUK dan Pasal 99 UUK); d. Menerima pencatatan tagihan/piutang yang diajukan oleh kreditor (Pasal 115 UUK); e. Menyusun dan mengumumkan Daftar Piutang (Pasal 102 UUK, Pasal 117 UUK, dan Pasal 118 UUK); f. Melakukan pencocokan tagihan/piutang (Pasal 120 UUK); g. Melakukan pencatatan terhadap harta pailit (Pasal 100 UUK); dan h. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit kepada Hakim Pengawas dan kreditor (Pasal 74 UUK dan Pasal 143 UUK). 4. Kemudian, tugas dan tanggung jawab serta yang menjadi wewenang Kurator dalam membereskan harta dari debitor pailit adalah sebagai berikut: a. Melakukan penjualan harta pailit secara lelang (Pasal 185 ayat (1) UUK); 135 b. Melakukan penjualan harta pailit secara di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK); c. Melakukan pemberesan harta pailit yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan (Pasal 185 ayat (3) UUK); d. Menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 UUK); e. Mengumumkan daftar pembagian melalui Kepaniteraan Pengadilan, 2 (dua) surat kabar dan Berita Negara (Pasal 192 UUK); f. Membayar pembagian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas atau setelah putusan perlawanan terhadap pembagian diucapkan (Pasal 201 UU UUK); dan g. Mengumumkan pengakhiran kepailitan melalui 2 (dua) surat kabar dan berita negara apabila piutang kreditor telah dibayarkan dalam jumlah penuh (Pasal 202 ayat (2) UUK). 5. Bahwa dalam setiap tahapan tersebut telah merujuk pada UUK. Namun, dalam setiap tahapan tidak tertutup kemungkinan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Debitor, Kreditor, bahkan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dan tidak menerima tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh Kurator; 6. Bahwa kemudian dalam tugas-tugas pemberesan, Kurator juga kerap memiliki kendala dalam penanganannya di lapangan, sebagaimana telah disampaikan dalam keterangannya oleh perwakilan DPR dan juga Pemerintah. Kurator sering mendapatkan tantangan baik dari pihak Debitor dan pihak-pihak lainnya maupun problematika yang timbul dari kondisi pasar; 7. Dalam praktiknya, Kurator menjalankan tugasnya sering kali berhadapan dengan kompleksitas kondisi yang tidak semudah dibayangkan sehingga sering kali menyebabkan penanganan serta penyelesaian suatu perkara Kepailitan dapat memakan waktu yang cukup lama. Sebagai suatu ilustrasi dapat kami sampaikan beberapa perkara Kepailitan berikut: a. Perkara Kepailitan PT Saripari Pertiwi Abadi (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/ 136 PN.Jkt.Pst juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/ Pdt.Sus-Pailit/2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 Bahwa Perkara ini telah berlangsung sejak tahun 2015 dan baru terselesaikan pada tahun 2024 atau artinya proses penanganan Perkara ini ialah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun. Lamanya waktu penanganan Perkara Kepailitan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks antara lain: i. Debitur Pailit Mengajukan Perlawanan Setelah Putusan Pailit (in casu Pembatalan Perdamaian) atas Perkara ini diucapkan, Debitor Pailit mengajukan permohonan Kasasi sebagai upaya perlawanannya. Tidak hanya pada tingkat Kasasi, bahwa kemudian Debitor juga mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi tersebut. Meskipun Putusan Pailit bersifat berlaku serta merta sekalipun adanya upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (Ref. Pasal 16 UUK) namun dengan memperhatikan prinsip dasar kehati-hatian di mana Hakim Pengawas kemudian merekomendasikan untuk menunda pelaksanaan lelang dalam rangka pemberesan sampai dengan seluruh upaya hukum oleh Debitor Pailit selesai. Proses ini berlanjut dengan adanya Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Debitur Pailit atas Permohonan Lelang sehingga kondisi ini ikut menyumbang lamanya jangka waktu pemberesan yang kurang lebih memakan waktu 3 (tiga) tahun sejak Putusan berkekuatan hukum tetap. ii. Aset-Aset Berada dalam Lokasi “Remote Area” Kendala Kurator dalam penanganan Kepailitan juga dipengaruhi dengan aset Harta Pailit (Boedel) yang termasuk sebagai “Remote Area” atau daerah terpencil. Dalam melakukan invetaris Harta Pailit Kurator mencatat di mana aset Debitor Pailit berada di luar tanah Jawa yang untuk menjangkaunya diperlukan waktu yang cukup lama serta medan yang tidak mudah, antara lain: 137 - Aset bergerak di Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang memerlukan kurang lebih selama 6 (enam) jam perjalanan jalur darat dan 1 (satu) jam selanjutnya melalui jalur laut dengan speedboat kecil; - Aset bergerak terletak di pedalaman Mogoi, Kabupaten Teluk Bentuni, Papua Barat serta pada daerah Timur Indonesia, Sumatera dan Kepulauan Riau. iii. Aset Rendah Nilai Ekonomi dan Daya Tarik Pembeli Selain berada di daerah terpencil, aset Harta Pailit dalam Perkara ini juga tidak memiliki nilai ekonomi yang baik dikarenakan aset berupa Rig telah rusak dan usang sehingga tidak dapat lagi digunakan. Kondisi ini kemudian mempengaruhi rendahnya minat dan daya tarik bagi masyarakat untuk membelinya. Belum lagi ada stigma pembelian aset dari barang pailit yang rentan akan sengketa dan/atau gugatan dikemudian hari dari pemilik aset yang mengurangi ketertarikan pasar. iv. Debitor Pailit Tidak Transparan atas Data Aset Faktor lamanya jangka waktu pemberesan aset dalam Perkara ini juga dipengaruhi oleh sikap Debitor Pailit yang tidak transparan dan tidak memberikan akses atas data serta dokumen terkait Harta Pailit dalam inventarisasi yang dilakukan oleh Kurator sehingga Kurator harus melakukan riset dan penelusuran yang tidak cepat untuk mendapatkan informasi aset. v. Kondisi Pandemi yang Mempengaruhi Ekonomi dan Kemampuan Daya Beli Secara Global Perkara ini berlangsung pada tahun 2020 dan diputus pernyataan Pailit pada awal tahun 2021 di mana pada periode ini terjadi Pandemi Covid-19 yang secara global melanda dunia. Pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kondisi ekonomi di Indonesia dan secara nyata menurunkan daya beli masyarakat atas suatu barang, khususnya aset Harta Pailit yang bernilai besar. Masyarakat sebagai calon pembeli tidak banyak memiliki akses cash maupun tidak mampu mendapatkan pembiayaan dari lembaga 138 keuangan untuk mengambil alih aset Harta Pailit. Kondisi ini tentunya mempengaruhi proses pemberesan yang sampai dengan saat ini kurang lebih selama 4 (empat) tahun. b. Perkara Kepailitan PT Interkon Kebon Jeruk No. 27/Pailit/ 2006/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 021/K/N/2006 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 019/PK/N/2006 juncto Putusan No. 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Ratibulava, Perlindungan Hukum Debitor Pailit atas Berlarut-larut Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator (Universitas Airlangga: Jurist-Diction Volume 3 No. 5, September 2020), hlm 1893 s.d 1897) Proses pemberesan harta pailit PT Interkon Kebon Jeruk memasuki tahun ke-13 tidak kunjung berakhir dan berlarut-larut dengan adanya gugatan-gugatan dari pihak di luar kasus yang merasa tanahnya disangkut pautkan dengan aset debitor palit. c. Perkara Kepailitan UD. Harapan Kita (dalam Pailit) No. 12/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Sby (Ratibulava, loc.cit., hlm 1898) Hingga tahun 2019, kasus pailit UD. Harapan Kita belum terselesaikan, alasan yang mendasari karena para kreditor tidak kunjung mengambil haknya sebagaimana yang telah ditetapkan. Kreditor beralasan bahwa jumlah yang didapatkan pada kreditor tidak sesuai dengan jumlah tagihan yang diakui. 8. Beberapa faktor penentu yang dimaksud sepatutnya tidak dapat diukur secara pasti karena tingginya dinamika kondisi pada proses pemberesan sehingga pembatasan atau limitasi waktu dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta penyelesaian pemberesan Harta Pailit dan seluruh tugas Kurator diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan Putusan Pailit justru bertentangan dengan tujuan dari Kepailitan itu sendiri yaitu pemberesan; 9. Apabila dalam jangka waktu dimaksud aset Harta Pailit tidak terjual maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagaimana kemudian status dari aset Harta Pailit dan pemenuhan hak-hak para Kreditor yang sepatutnya dapat terjamin dari hasil pemberesan oleh Kurator; 139 10. Pemaknaan atas Pasal ini sepatutnya tidak dapat berdiri sendiri dan melepaskan ketentuan lain yang berkaitan dalam UUK; 11. Bahwa untuk selanjutnya, AKPI juga telah mencermati adanya rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap UUK terkhusus Pasal 74 perihal Laporan Penanganan Perkara yang dilakukan oleh Kurator dengan mengedepankan transparansi; akuntabilitas dan menggunakan Informasi Teknologi yang menjadikan proses pemberesan kepailitan lebih pasti dan terukur; 12. Hal-hal tersebut yang pada akhirnya dapat menyimpulkan di mana pembatasan pemberesan kepailitan untuk jangka waktu 3 tahun sebagaimana diajukan oleh para Pemohon adalah hal yang tidak relevan untuk dilakukan mempertimbangkan kompleksitas pemberesan kepailitan yang tidak mudah dan beresiko tinggi. II. Tanggapan Atas Pengujian Pasal 185 ayat (3) 1. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalam Permohonan Pemohon memohonkan pengujian terhadap Pasal 185 ayat (3) UUK yang pada pokoknya meminta Kurator memutuskan tindakan atas pemberesan aset pailit dengan izin Hakim Pengawas paling lama 2 (dua) tahun; 2. Perlu kami sampaikan bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Kurator dalam pengurusan dan pemberesan aset pailit bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UUK dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 serta atas izin Hakim Pengawas, sebagai berikut: - Kreditur dengan pemegang hak jaminan diberikan hak untuk menjual aset yang dijaminkan secara sendiri dalam kurun waktu 2 (dua) bulan; - Melakukan penjualan aset pailit di muka umum atau lelang minimal sebanyak 2 (dua) kali; dan - Melakukan penjualan aset pailit di bawah tangan berdasarkan hasil penilaian oleh appraisal dengan izin Hakim Pengawas. 3. Tahap-tahap sebagaimana disebut di atas merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan Harta Pailit. Proses tersebut bukanlah suatu proses yang dapat dipermudah sedemikian rupa justru setiap prosesnya diawasi oleh Hakim 140 Pengawas sehingga bukanlah merupakan penilaian subjektif Kurator dalam memutuskan dapat atau tidaknya aset Harta Pailit untuk dibereskan; 4. Bahkan kewenangan Kurator untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan dalam pemberesan Harta Pailit sejatinya memberikan perlindungan terhadap Kreditor atas pemenuhan hak pembayaran serta terhadap Debitor atas pemberesan aset-aset yang ada; 5. Namun, apabila terdapat limitasi waktu dalam pemberesan aset pailit hal ini justru bertentangan dengan tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan aset pailit untuk memaksimalkan penjualan Harta Pailit guna penyelesaian utang-utang kepada para Kreditor; 6. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa limitasi waktu dalam pengurusan dan pemberesan aset pailit tidak diperlukan karena pada dasarnya seluruh tindakan yang dilakukan oleh Kurator atas izin Hakim Pengawas dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan penentuan benda dapat atau tidak dapatnya dibereskan ialah dinilai secara objektif dari berbagai faktor dan kendala baik yang timbul dari aset Harta Pailit itu sendiri maupun eksternal. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TELAH MENERBITKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN 1. Sebagai informasi kepada Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, bahwa dalam hal kepastian pelaksanaan kepailitan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah menerbitkan Surat Edaran MA RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan (SEMA RI No. 2/2016); 2. Tanpa bermaksud untuk mendahului keterangan MA RI terkait Permohonan a quo pada sidang Mahkamah Konstitusi ini, mohon izin AKPI menguraikan maksud dari SEMA RI No. 2/2016 berdasarkan penjelasan yang termaktub dalam SEMA RI tersebut: a. SEMA RI No. 2/2016 memberikan arahan kepada aparatur peradilan untuk memastikan tercapainya pemenuhan jangka waktu yang ada serta memanfaatkan waktu yang tersedia seoptimal mungkin sehingga 141 penanganan perkara kepailitan dapat diselesaikan sebelum jangka waktu yang ditentukan. b. Melalui SEMA RI No. 2/2016, Mahkamah Agung RI mengambil kebijakan efisiensi proses penanganan perkara, efisiensi serta efektivitas boedel pailit, Hakim Pengawas berwenang memerintahkan kurator untuk menyampaikan jadwal kerja pada rapat kreditor. c. Dalam hal terjadi kondisi proses pemberesan boedel pailit yang berlarut- larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang disampaikan pada rapat kreditor, Hakim Pengawas berwenang untuk: 1) memanggil dan meminta penjelasan kurator; 2) memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. d. Mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga. e. Untuk menjamin transparansi pemberesan boedel pailit, Hakim Pengawas berwenang informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan Hakim Pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditor. 3. Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya SEMA RI No. 2/2016 diharapkan dapat membantu Para Pemohon selaku kreditor serta kreditor-kreditor lain dalam proses kepailitan untuk mendapatkan kepastian penanganan kepailitan dari Kurator. FORUM PENYELESAIAN YANG TEPAT BAGI PEMOHON 1. Bahwa sebelumnya kami memohon maaf kepada persidangan ini, kami tidak bermaksud untuk masuk jauh ke akar permasalahan yang melahirkan permohonan ini, juga tidak bermaksud untuk menilai, tapi apa yang akan kami sampaikan di bawah ini, adalah jalan penyelesaian yang seharusnya ditempuh oleh Para Pemohon selaku Kreditor; 2. Bahwa sekali lagi, dari membaca dan memahami akar permasalahan permohonan a quo, dapat kami simpulkan bahwa semua didasari atas dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional Kurator dalam melaksanakan tugasnya terkhusus dalam melakukan membuat laporan rutin 3 bulan; 3. Bahwa berangkat dari uraian di atas, hendaknya jalur penyelesaian yang ditempuh oleh pemohon selaku Debitor pailit untuk meminta pertanggungjawaban Kurator, adalah sebagai berikut: 142 a. Mengajukan keberatan ke Hakim Pengawas atas tindakan Kurator; dan b. Melaporkan Kurator ke Dewan Kehormatan Organisasi asal Kurator untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran Kode Etik (jika Kurator tidak Kooperatif); 4. Bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap pailit (vide Pasal 72 UUK); 5. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kreditor atau pihak- pihak terkait lainnya dapat mengajukan upaya hukum baik perdata maupun pidana terhadap perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator bertanggung jawab secara profesi dan pribadi atas pengurusan dan pemberesan harta pailit; 6. Bahwa dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan Kurator, Kreditor diberikan hak untuk mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan (vide Pasal 77 ayat (1) UUK). Hakim Pengawas harus memberikan penetapan terhadap surat keberatan tersebut (vide Pasal 77 ayat (3) UUK); 7. Bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UUK memiliki hak untuk mendengarkan cara pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dalam rapat kreditor yang diadakan oleh Hakim Pengawas; 8. Dengan demikian, permasalahan Para Pemohon dalam Permohonan a quo dapat diselesaikan melalui ketentuan yang telah diatur dalam UUK. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam dalil atau posita Permohonan dari Para Pemohon, upaya tersebut belum dilakukan oleh Para Pemohon; 9. Bahwa AKPI, sebagai organisasi Kurator pertama dan terbesar di Indonesia, memiliki dewan kehormatan yang bertugas untuk menindak dengan tegas setiap anggotanya yang terbukti tidak profesional dan melanggar kode etik dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan. Sanksi Pemecatan dan Skorsing telah dijatuhkan kepada kurator anggota AKPI; 10. Bahwa tindakan Kurator AKPI yang tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi AKPI, akan mendapatkan sanksi berupa teguran, peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara dari anggota selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, hingga pemberhentian dari anggota; 143 11. Dengan demikian, terhadap tindakan-tindakan sewenang-wenang Kurator yang didalilkan oleh para Pemohon dalam Permohonan a quo dapat ditindaklanjuti dengan memberikan laporan kepada Dewan Kehormatan profesi Kurator dan Pengurus; 12. Bahwa dengan demikian, UUK telah menyiapkan berbagai jalan yang dapat ditempuh oleh Debitor pailit jika merasa dirugikan atau diperlakukan sewenang- wenang oleh Kurator; 13. Bahwa dengan demikian, Pemohon jika merasa dirugikan oleh Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, harusnya menempuh jalan penyelesaian yang telah disediakan oleh UUK, bukan ke Mahkamah Konstitusi. KESIMPULAN Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap permohoan a quo, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, menyimpulkan: 1. Bahwa tidak ada hak konstitusional Para Pemohon yang dilanggar dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Juncto Pasal 185 ayat (3) UUK; 2. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Juncto Pasal 185 ayat (3) UUK, telah sejalan dengan roh dan maksud kekhususan UUK, sehingga pembatasan atas proses Pemberesan dalam Kepailitan justru akan berdampak kerugian kepada Kreditor dan juga Debitor; 3. Bahwa terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional dari Kurator yang menjadi akar permasalahan permohonan a quo, oleh UUK telah disiapkan jalan penyelesaiannya, yaitu dengan (1) meminta kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan Kurator melakukan atau tidak melakukan sesuatu, (2) meminta pertanggungjawaban Kurator secara perdata atau pidana, dan atau (3) mengadukan Kurator ke Dewan Kehormatan organisasi asal Kurator tersebut. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, tidak melihat adanya kerugian pemohon dikarenakan berlakunya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Juncto Pasal 185 ayat (3) huruf a UUK, apalagi sampai melanggar hak- hak konstitusional para Pemohon, melainkan lebih pada dugaan adanya tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. 144 Bahwa untuk itu, permohonan pemohon a quo haruslah ditolak, atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 2 Desember 2024 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. KETENTUAN UMUM 1. Bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU). Karenanya, pihak yang dinyatakan pailit tidak memiliki kekuasaan lagi untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU; 2. Bahwa Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang-perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana Pasal 1 angka 5 UUKPKPU), yang berwenang melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU; 3. Bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana Pasal 72 UUK PKPU; 4. Bahwa Kurator dalam menjalankan tugasnya harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur pada Pasal 74 ayat (1) UUK PKPU; 145 5. Bahwa apabila dalam pelaporan terdapat hambatan, maka Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu pelaporan Kurator sebagaimana diatur pada Pasal 74 ayat (3) UUK PKPU; 6. Bahwa Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit harus melalui penjualan di muka umum sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (1) UUK PKPU; 7. Bahwa apabila Kurator tidak berhasil melakukan penjualan harta pailit di muka umum maka Kurator dapat melakukan penjualan harta pailit di bawah tangan dengan seizin Hakim Pengawas sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (2) UUK PKPU; 8. Bahwa terhadap harta pailit yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dilakukan pemberesan, maka Kurator yang menentukan dan memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan seizin Hakim Pengawas sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU; 9. Bahwa dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pemohon karena dianggap melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PASAL 74 AYAT (1), AYAT (3), DAN PASAL 185 AYAT (3) TERHADAP PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28 D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 10. Bahwa Para Pemohon pada Permohonannya menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 74 ayat (1) UUK PKPU “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.” Pasal 74 ayat (3) UUK PKPU 146 “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).” Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.” 11. Bahwa para Pemohon menyatakan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa dalam permohonan para Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan jangka waktu yang jelas dan pasti dalam hal penyelesaian pemberesan harta pailitnya. Para Pemohon selaku kreditor konkuren tidak mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh kembali haknya dari pemberesan harta pailit karena Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan batasan jangka waktu yang jelas bagi kurator untuk menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya, terlebih Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang pelaksanaan tugas kurator tanpa batasan waktu yang jelas. Selain itu Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan mutlak kepada kurator dan memberikan peluang kepada kurator untuk menafsirkan ketentuan tersebut secara bebas dan sesuai kehendak subjektif kurator sehingga kurator sangat berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada Para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hlm. 19-21), kemudian dalam petitumnya Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut: 147 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan”; 3. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan”; 4. Menyatakan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 148 Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”; 5. Memberikan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). III. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT (HKPI) 12. Bahwa Kedudukan hukum Pihak Terkait adalah orang perorangan warga negara indonesia yang berkelompok dan mempunyai kepentingan yang sama yaitu berprofesi sebagai Kurator dan pengurus yang tergabung dalam suatu Badan Hukum Perkumpulan Profesi Kurator dan pengurus bernama HIMPUNAN KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA (HKPI), yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 40 tertanggal 27-07-2011 dibuat oleh Notaris Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-142.AH.01.06 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 14 tertanggal 31-07-2019 dibuat oleh Notaris Hj. Rora Roikhani ER, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok dan telah mendapatkan Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000947.AH.01.08.Tahun 2019 dan merupakan Anggota dari Komite Bersama berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.06.06 tanggal 25 Juli 2016. HKPI berperan dan berpraktek langsung terhadap proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berpedoman pada Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Lex Specialis, serta memiliki kepentingan yang sama dalam mempertahankan, menjaga, dan mengamalkan Pancasila dan 149 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai falsafah dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; 13. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu : (a) Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); (b) Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (c) Badan hukum publik atau privat; (d) Lembaga Negara” 14. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap Pokok Permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), sehingga menurut hukum Pihak Terkait ( HKPI) memiliki dasar sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi; 15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait ( HKPI) mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 16. Bahwa Pihak Terkait ( HKPI) menilai Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil substansi, isi, dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat di dalam Undang-Undang a quo dan apabila dinyatakan Pasal 74 ayat (1), Pasal 150 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU secara hukum bertentangan dengan UUD 1945, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksesuaian dengan praktek dan tidak mempertimbangkan tingkat kesulitan dalam tugas kepengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh Kurator; 17. Bahwa Pihak Terkait ( HKPI) berpendapat, secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan historis maupun asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (rechtzekerheid), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dibentuk dan diundangkan secara benar, sah, dan konstitusional; 18. Bahwa dengan demikian, penting bagi HKPI menjadi Pihak Terkait dalam pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo yang telah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi. IV. DALAM EKSEPSI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON TIDAK TERBUKTI 19. Bahwa Hak konstitusional merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 batasan secara kumulatif mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945; b. Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 151 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya Permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 20. Bahwa para Pemohon tidak menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional atas berlakunya Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada konsepnya, negara hukum merupakan negara yang menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan oleh hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Pembentukan UUK PKPU diawali dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillisements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang sudah dianggap tidak sesuai, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998, lalu oleh karena perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka dilakukan perubahan kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha terhadap perangkat hukum dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang berdasarkan asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan dan integrasi demi memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini; 21. Bahwa ketentuan dalam UUK PKPU telah menguraikan tugas dari Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, yang dipertanggungjawabkan dalam laporan 3 (tiga) bulanan Kurator kepada Hakim Pengawas dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus, juga Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu laporan tersebut. Unsur Pasal a quo seyogyanya telah mengatur mengenai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas tugas yang telah dan/atau sedang dilakukan oleh Kurator, justru unsur- 152 unsur dalam Pasal a quo memberikan kemudahan bagi Kreditor untuk membantu mengawasi dan menilai kinerja dari Kurator, sehingga tidak ada unsur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan 74 ayat (3) UUK PKPU yang merugikan hak konstitusional dari para Pemohon; 22. Bahwa ketentuan UUK PKPU pun telah mensyaratkan untuk semua benda (harta pailit) harus dijual di muka umum (Pasal 185 ayat (1) UUK PKPU), namun apabila penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK PKPU). Kemudian adanya ketentuan Pasal 185 ayat (3) dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk mengakomodir kepentingan kreditor agar mendapatkan haknya atas pemberesan harta pailit; 23. Bahwa adanya ketentuan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU dimaksudkan agar terhadap harta pailit yang telah dilakukan pemberesan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2) namun belum laku terjual, maka Kurator lah yang mengambil sikap agar segera melakukan pemberesan dengan cara lainnya yang disetujui oleh Hakim Pengawas, atau terhadap suatu harta pailit yang tidak bisa dilakukan pemberesan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2) maka Kurator meminta persetujuan Hakim Pengawas agar terhadap harta pailit tersebut dapat segera dilakukan pemberesan, seraya Kurator juga melakukan pemberesan terhadap harta pailit lainnya sebagaimana tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2), hal ini merupakan bentuk perlindungan UUK PKPU kepada warga negara sebagai pihak kreditor yang berperkara dalam proses kepailitan untuk segera mendapatkan haknya secara adil sebagaimana Pasal 28D UUD 1945. Dengan demikian, terhadap dalil adanya kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon tidak berdasar secara hukum; 24. Bahwa Para Pemohon merupakan Kreditor konkuren pada kepailitan PT Crown Porcelain dan PT Cakrawala Bumi Sejahtera. Proses pemberesan harta pailit pada perkara tersebut telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun, Para Pemohon menduga Kurator tidak mengupayakan secara cepat atas penyelesaian pemberesan harta pailit serta tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam pemberesan harta pailit. Pihak Terkait (HKPI) berpendapat jika kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon 153 BELUM ADA oleh karena proses pemberesan dalam perkara a quo masih berlangsung dan harta pailit perkara a quo belum laku terjual, sebagai kreditor konkuren, Para Pemohon haruslah menunggu harta pailit laku terjual baru dapat menerima pembagian secara pari passu prorata parte atas penjualan harta pailit dalam perkara a quo. Dengan demikian, terhadap dalil adanya kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon tidak berdasar secara hukum; 25. Bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan, Pihak Terkait (HKPI) berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tidak adanya kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon. B. PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON OBSCUUR LIBEL 26. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena antara dalil permohonan Pemohon dengan petitum yang diminta saling bertentangan dan tidak adanya hubungan/korelasi antara Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 27. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan mengenai ketentuan Pasal 74 dalam UUK PKPU, oleh Pembentuk Undang-Undang, pasal ini merupakan salah satu ketentuan pada Bagian Ketiga mengenai Pengurusan Harta Pailit di Paragraf II Tentang Kurator, sedangkan mengutip angka 2 pada petitum permohonan Para Pemohon yang pada intinya: “2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan 154 jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan” Para Pemohon meminta agar Kurator harus menyelesaikan pemberesan harta pailit dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan, sedangkan ketentuan Pasal 74, baik ayat (1) dan ayat (3) mengatur tentang tugas pengurusan kurator, mengenai penyampaian laporan kurator kepada Hakim Pengawas sebagai wujud pertanggung jawaban atas kinerja kurator; 28. Bahwa Pihak Terkait (HKPI) juga menegaskan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) UUK PKPU, mengatur mengenai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas tugas yang telah dan/atau sedang dilakukan oleh Kurator yang dibuat dalam suatu bentuk laporan kepada Hakim Pengawas, bukan hanya dihitung dalam hal pemberesan saja, melainkan laporan kurator per 3 (tiga) bulan/triwulan terhitung sejak pengangkatannya yaitu dimulai dari tugas pengurusan hingga perkara kepailitan berakhir, justru unsur-unsur dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) UUK PKPU memberikan akses kemudahan bagi Kreditor untuk membantu mengamati, mengawasi, dan menilai kinerja dari Kurator dalam melaksanakan tugasnya dari proses pengurusan hingga kepailitan tersebut berakhir, sehingga permohonan Para Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel); 29. Bahwa Pihak Terkait ( HKPI) menjelaskan ketentuan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU, mengatur mengenai sikap Kurator agar terhadap harta pailit yang telah dilakukan pemberesan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2) namun belum laku terjual, maka segera dilakukan pemberesan dengan cara lainnya yang disetujui oleh Hakim Pengawas, atau terhadap suatu harta pailit yang tidak bisa dilakukan pemberesan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2) maka Kurator meminta persetujuan Hakim Pengawas agar terhadap harta pailit tersebut dapat segera dilakukan pemberesan, seraya Kurator juga melakukan pemberesan terhadap harta pailit lainnya sebagaimana tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2). Sedangkan dalil Para Pemohon menyangkut Pasal 185 ayat (3), utamanya didasarkan atas uraian dalil mengenai Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) UUK PKPU, tetapi petitum yang dimohonkan terkait Pasal 185 ayat (3) 155 UUK PKPU yang meminta agar dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas, menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel); 30. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait menyatakan para Pemohon telah keliru dalam memahami ketentuan pasal-pasal yang ada di UUK PKPU, sehingga menyebabkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel); 31. Bahwa Pihak Terkait mohon agar segala hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Tanggapan Pihak Terkait. V. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT 32. Bahwa pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang selanjutnya atas hasil penjualan harta pailit debitor tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (pari passu prorata parte) dan sesuai dengan struktur Kreditor (paritas creditorium); 33. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan mengenai tugas dan wewenang Kurator adalah tugas pengurusan dan pemberesan, yang kami uraikan sebagai berikut: a. Tugas pengurusan pada prinsipnya meliputi proses pengumuman kepailitan Debitor di koran serta Berita Negara, penerimaan tagihan dari para kreditor hingga proses pencocokan piutang (verifikasi) tagihan, pencatatan harta pailit, pengamanan harta pailit, seiring dengan pelaksanaan tugas pengurusan, kurator menjalankan tugas pemberesan harta pailit; b. Tugas Pemberesan dilakukan pada saat harta pailit telah dinyatakan berada dalam keadaan insolven, kurator melakukan pemberesan dengan menjual semua harta pailit dan pembagian/pembayaran tagihan kepada para Kreditor. Selama melaksanakan tugasnya, Kurator wajib membuat laporan setiap 3 (tiga) bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kerja yang telah dan/atau sedang dilakukan sehingga akuntabel dan transparan. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang 156 secara cuma-cuma di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 74 ayat (2) UUK PKPU); 34. Bahwa merujuk pada dalil Permohonan Para Pemohon khususnya halaman 20 angka 23, Pihak Terkait menanggapi dalil tersebut sangatlah tidak berdasar secara hukum, dikarenakan laporan 3 (tiga) bulanan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kerja yang telah dan/atau sedang dilakukan sehingga akuntabel dan transparan, dengan adanya laporan 3 (tiga) bulanan ini justru memberikan kepastian hukum kepada kreditor dan merupakan pengaturan bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan; 35. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (3) UUK PKPU, Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu, hal ini bukan dimaksudkan kepada jangka waktu pemberesan harta pailit seperti yang didalilkan Para Pemohon, namun hanya terbatas pada perpanjangan waktu laporan tugas Kurator. Dengan demikian, adanya ketidakpastian hukum yang Para Pemohon dalilkan tidak berdasar secara hukum; 36. Bahwa perlu Pihak Terkait ( HKPI) juga sampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 72 UUK PKPU, Kurator bertanggung jawab secara pribadi pada kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, Kurator dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara hati-hati. Dengan demikian, dalil Para Pemohon sangat tidak beralasan dan tidak mempertimbangkan sebab akibat pada proses pemberesan harta pailit; 37. Bahwa pada dasarnya laporan 3 (tiga) bulanan berisi mengenai hal-hal apa saja yang telah dan saat ini dilakukan Kurator juga hambatan-hambatan yang dialami oleh Kurator. Hakim Pengawas akan melihat dan menilai laporan 3 (tiga) bulanan tersebut. Apabila tidak adanya laporan 3 (tiga) bulanan, atau laporan 3 (tiga) bulan tidak relevan, tidak ada kemajuan dan hal-hal lain yang dipandang merugikan nilai harta pailit dan/atau para kreditor, maka sebagaimana ketentuan Pasal 71 UUK PKPU, Hakim Pengawas dan/atau kreditor (Para Pemohon) memiliki hak untuk mengusulkan penggantian Kurator; 38. Bahwa sebagaimana Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU menyatakan bahwa Kurator yang diangkat dalam suatu perkara kepailitan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut: 157 “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.” 39. Bahwa pembatasan perkara yang ditangani oleh Profesi Kurator dalam perkara kepailitan maupun Profesi Pengurus dalam perkara PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU dilatarbelakangi alasan penanganan kepailitan tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan urusan yang sangat banyak (vide keterangan Ahli dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009 halaman 16 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009 halaman 32); 40. Bahwa pembatasan perkara yang ditangani oleh Profesi Kurator dalam perkara kepailitan maupun Profesi Pengurus dalam perkara PKPU dalam menangani tidak lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU dalam waktu yang bersamaan, merupakan suatu hal yang rasional dan logis, mengingat bobot atau tingkat kesulitan perkara dan kepentingan para kreditor yang tidak sedikit jumlahnya yang harus dibereskan dengan penuh tanggung jawab dan dengan cara yang adil (vide pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009 halaman 34); 41. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait (HKPI) berpendapat terkait dengan limitasi waktu pada proses pengurusan dan pemberesan perkara kepailitan secara implisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU yang secara eksplisit menyatakan Kurator tidak boleh menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU; 42. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon merupakan suatu hal yang sebenarnya telah ada penyelesaiannya, kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon tidak memahami proses kepailitan secara tepat, UUK PKPU justru telah memberikan cara kepada Para Pemohon untuk melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan haknya sebagai Kreditor sebagaimana diuraikan pada angka 37 dalam tanggapan Pihak Terkait di atas, namun Para Pemohon tidak menggunakan haknya pada proses kepailitan tersebut; 43. Bahwa Pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan pemaknaan yang diinginkan Para Pemohon tidak hanya berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon melainkan juga berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih rumit dan 158 membutuhkan waktu lebih lama dalam prosesnya, dimulai sejak proses pengurusan hingga proses pemberesan sehingga berpotensi merugikan pihak-pihak dalam proses kepailitan. Sementara itu, para Pemohon tidak menjelaskan dan/atau memberikan solusi terhadap akibat hukum yang terjadi dengan adanya limitasi waktu tersebut, yang akan menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan hukum terhadap proses pemberesan harta pailit, diantaranya sebagai berikut: a. Para Pemohon tidak menjelaskan, menguraikan dan/atau memberikan solusi dalam hal akibat hukum jika kepailitan tidak dapat diselesaikan setelah melewati jangka waktu; b. Para Pemohon tidak menjelaskan, menguraikan dan/atau memberikan solusi terhadap jangka waktu tersebut hanya berlaku untuk masa kerja Kurator yang dianggap selsai atau proses kepailitan juga dianggap berakhir; c. Para Pemohon tidak menjelaskan, menguraikan dan/atau memberikan solusi dalam hal telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang diminta petitum permohonan, apakah mengakibatkan utang-utang kepada para Kreditor juga dianggap lunas; d. Para Pemohon tidak menjelaskan, menguraikan dan/atau memberikan solusi dalam hal telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang diminta petitum permohonan, bagaimana imbalan jasa Kurator yang belum dibayarkan dan biaya kepailitan yang sudah dikeluarkan oleh Kurator; e. Para Pemohon tidak menjelaskan, menguraikan dan/atau memberikan solusi terhadap hal adanya aset yang baru diketahui setelah melewati jangka waktu, siapa yang akan melakukan pemberesan atas aset tersebut; f. Para Pemohon tidak menjelaskan, menguraikan dan/atau memberikan solusi terhadap fakta/bukti atas tagihan yang telah dimasukkan dalam daftar piutang tetap oleh Kurator, namun setelah jangka waktu berakhir sesuai yang dimohonkan oleh Para Pemohon, kemudian diketahui terhadap tagihan tersebut fiktif atau keliru, baik mengenai nilai tagihan maupun sifat dan jenis tagihan kreditor tersebut. 159 44. Bahwa Para Pemohon tidak mempertimbangkan tugas-tugas yang dijalankan oleh Kurator. Kurator banyak menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugasnya, baik proses pengurusan maupun pemberesan, antara lain mengenai sengketa hubungan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi karena perkara kepailitan antara pihak debitor dengan kreditor, pihak debitor dengan kurator, atau pihak debitor dengan pihak ketiga lainnya. UUK PKPU memberikan peluang penyelesaian atas munculnya sengketa hubungan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi karena perkara kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUK PKPU yang berbunyi: “Putusan atas Permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur” Yang dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) mengenai “hal- hal lain” sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara Permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.” 45. Bahwa Pihak Terkait menjelaskan, sebagai Kurator, setiap waktu akan menghadapi gugatan “hal-hal lain”, baik itu ikut sebagai pihak yang bersengketa maupun diikutsertakan sebagai pihak terkait dalam sengketa, hal ini secara langsung atau tidak langsung dapat menunda proses pemberesan di dalam penanganan perkara kepailitan. Terhadap putusan gugatan lain-lain, dapat berakibat terhadap penjualan atau pemberesan harta pailit terhambat atau bahkan mengakibatkan aset pailit tersebut dikeluarkan dari daftar harta pailit yang mengakibatkan Kurator tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta pailit tersebut. Dalam gugatan lain-lain, tidak mengenal asas nebis in idem, sehingga seringkali terjadi terhadap objek perkara/objek harta pailit yang sama, Kurator menghadapi gugatan lain-lain dari Penggugat lebih dari satu perkara dan proses beracara di Pengadilan Niaga memakan waktu yang cukup lama, dari tingkat pertama di Pengadilan Niaga kemudian adanya upaya hukum hingga berkekuatan hukum tetap, 160 Kurator menghadapi proses gugatan tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun; 46. Bahwa Pihak Terkait juga menjelaskan pada kondisi faktualnya, Kurator yang menangani perkara kepailitan, akan menemui hambatan-hambatan lainnya, yang dapat menyebabkan proses penanganan perkara kepailitan berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun bahkan masih dalam proses hingga saat ini, termasuk namun tidak terbatas, antara lain: (1) Dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Perkara Nomor 26/PAILIT/2009/PN.JKT.PST tahun 2009, adanya sita pidana terhadap harta pailit (sita umum) berupa objek sebuah bangunan pusat perbelanjaan di kota Tangerang, proses penanganan kepailitan dimulai sejak tahun 2009 dan masih belum dapat diselesaikan oleh Kurator hingga saat ini dikarenakan adanya 2 (dua) putusan yang saling kontradiktif, dalam perkara kepailitan, melalui putusan gugatan lain-lain yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Peninjauan Kembali dinyatakan objek tersebut merupakan harta pailit dan merupakan kewenangan Kurator untuk melakukan pemberesan atas objek harta pailit tersebut, namun di sisi lain, dalam perkara pidana, melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Kasasi dinyatakan objek tersebut harus dibagikan kepada kreditor sebuah lembaga sekuritas melalui Lembaga Penjamin Simpanan, hal inilah yang menjadi hambatan bagi Kurator untuk dapat melakukan pemberesan, status perkara a quo masih berjalan hingga saat ini; (2) Dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Register Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.SBY tahun 2017, adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas harta pailit, dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.SBY, terdapat suatu harta pailit berupa objek suatu tanah dan bangunan yang didirikan pada alas Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL), ketika Kurator akan melakukan pemberesan melalui mekanisme penjualan di muka umum/lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) meminta kepada Kurator agar melengkapi syarat surat 161 keterangan dari pemilik Hak Pengelolaan, namun setelah segala upaya Kurator lakukan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut, pemegang Hak Pengelolaan tidak memberikan surat keterangan apapun dan menyerahkan proses penjualan atas harta pailit kepada Kurator, di sisi lain, tanpa adanya surat keterangan tersebut pihak KPKNL pun tidak mau melakukan lelang dan menyatakan permohonan lelang yang diajukan Kurator gugur karena tidak memenuhi syarat, status perkara a quo telah selesai dan berakhir pada tahun 2022; (3) Dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Perkara Nomor 311/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tahun 2021, adanya harta pailit yang dibangun di atas persilangan lebih dari 1 (satu) alas hak, hal ini dimaknai suatu bangunan rumah yang berdiri di atas beririsan antara Sertifikat Hak Guna Bangunan dan surat Girik, atau suatu bangunan rumah yang berdiri di atas beririsan antara lebih dari 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berbeda yang belum dilakukan proses pengukuran ulang dan penerbitan alas hak atas bangunan rumah tersebut, status perkara a quo masih berjalan hingga saat ini; (4) Dalam beberapa perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu antara lain Register Perkara Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. Nomor 27/Pdt.sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 04/Pdt.Sus- Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tahun 2015, Register Perkara Nomor 480/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tahun 2021, dan Register Perkara Nomor 01/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo Nomor 114/ Pdt. Sus-PKPU/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst. tahun 2019, adanya alas hak atas harta pailit, contohnya berupa Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang akan/sudah habis masa berlakunya pada saat proses perkara kepailitan, Kurator kesulitan untuk dapat melakukan pemberesan harta-harta pailit tersebut, dikarenakan beberapa faktor eksternal, antara lain keberadaan sertifikat asli tidak dalam penguasaan kurator melainkan berada dalam penguasaan pihak pemegang jaminan hak kebendaan atau bahkan tidak diketahui keberadaan sertifikat aslinya, serta hal ini juga menyangkut urusan dengan beberapa 162 pemangku kepentingan lainnya, antara lain lembaga perbankan dan kantor badan pertanahan, status perkara-perkara a quo masih berjalan hingga saat ini; (5) Dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Perkara Nomor Nomor Nomor 408K/Pdt.Sus- Pailit/2015 Jo. Nomor 27/Pdt.sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tahun 2015, adanya fakta/bukti atas tagihan yang bernilai signifikan yaitu senilai Rp. 427.289.914.959,- yang telah dimasukkan dalam daftar piutang tetap oleh Kurator, baru diketahui kemudian setelah adanya pergantian kurator dalam kurun waktu lebih dari 8 (delapan) tahun, tagihan tersebut ternyata fiktif atau keliru mengenai nilai tagihan, sampai saat ini, Kurator telah melakukan segala upaya hukum atas seizin Hakim Pengawas untuk melindungi kepentingan kreditor, termasuk namun tidak terbatas pada proses gugatan lain-lain dan/atau rapat kreditor khusus untuk meminta keterangan dari pihak kreditor bersangkutan, status perkara a quo masih berjalan hingga saat ini; Selain itu, di dalam perkara kepailitan yang sama, juga terdapat tagihan yang bernilai signifikan, yaitu senilai Rp. 120.64.335.003,-, baru diketahui kemudian setelah adanya pergantian kurator dalam kurun waktu lebih dari 8 (delapan) tahun, tagihan tersebut ternyata keliru karena tidak ada satupun dokumen yang mendukung tagihannya, terhadap tagihan tersebut, pihak kreditor mencabut sendiri tagihannya melalui surat serta dikuatkan dengan pernyataan di hadapan Notaris, dan menyatakan bukan sebagai kreditor dari debitor pailit; (6) Pada penaksiran nilai harga pasar dan harga likuidasi atas suatu harta pailit oleh jasa penilai independen (KJPP/appraiser) memiliki masa waktu kurang lebih 6 (bulan) hingga 12 (dua belas) bulan, yang mana wajib diperbaharui apabila telah habis masa berlakunya, ketika akan dilakukan penilaian ulang (reappraise), satu sisi, Kurator menunggu adanya penawaran minat dari para calon peminat/pembeli (buyer) yang waktunya tidak dapat dipastikan secara tepat dan cepat, selain itu, nilai jual suatu objek harta pailit pun fluktuatif terpengaruh faktor eksternal, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi perekonomian nasional, 163 daya beli masyarakat, dan/atau kondisi eksternal lainnya, sedangkan di sisi lain, pihak KJPP/appraiser tidak bersedia untuk melakukan penilaian ulang dengan nilai yang berbeda jauh dari penilaian awal. Dari uraian fakta-fakta hambatan yang dihadapi oleh Kurator di atas, hal-hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh para Pemohon dalam dalil permohonannya, bukan serta merta lamanya proses pemberesan kepailitan dikarenakan Kurator tidak melaksanakan tugasnya, namun terdapat hal-hal lain di luar kuasa dari Kurator yang nyata-nyata terjadi walaupun Kurator telah melakukan segala upaya untuk dapat segera menyelesaikan proses penanganan kepailitan yang ditanganinya; 47. Bahwa pada buku Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Elyta Ras Ginting menjelaskan sifat atau kondisi dari harta pailit yang tidak dapat dibereskan atau sama sekali tidak dapat dilakukan pemberesannya yaitu harta pailit tersebut masih berstatus disengketakan dan belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ada catatan bahwa suatu benda tercatat sebagai harta pailit, namun tidak diketahui keberadaannya, harta pailit masih berstatus sebagai sita pidana, harta pailit berada dalam penguasaan pihak ketiga, Kurator tidak dapat mengakses harta pailit karena lokasi bangunan dikuasai oleh pihak pekerja berkaitan dengan sengketa hubungan industrial dan sebagainya; 48. Bahwa Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU tidak serta merta memberikan kebebasan kepada Kurator untuk melakukan tindakan apa saja dan bebas menganggap bahwa aset pailit merupakan “benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan”, namun ada syarat-syarat atau kondisi yang harus terpenuhi, dan Kurator tetap harus meminta izin kepada Hakim Pengawas melalui pengajuan suatu Permohonan disertai bukti dan alasan- alasan yang logis. Hakim Pengawas akan mempertimbangkan Permohonan dari Kurator tersebut, apabila Hakim Pengawas menganggap alasan Kurator tepat, demi kepentingan kreditor, maka barulah Hakim Pengawas mau mengeluarkan penetapan; 49. Bahwa selain itu, Pihak Terkait (HKPI) juga menjelaskan mengenai ketentuan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU dimaksudkan agar: (1) Terhadap harta pailit yang telah dilakukan pemberesan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2) namun 164 belum laku terjual, maka Kurator yang mengambil sikap agar segera melakukan pemberesan dengan cara lainnya yang disetujui oleh Hakim Pengawas; atau (2) Terhadap suatu harta pailit yang tidak bisa dilakukan pemberesan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2) maka Kurator meminta persetujuan Hakim Pengawas agar terhadap harta pailit tersebut dapat segera dilakukan pemberesan, seraya Kurator juga melakukan pemberesan terhadap harta pailit lainnya sebagaimana tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2). Dengan demikian ketentuan Pasal 185 mengatur mengenai tata cara pemberesan atas harta pailit yang tidak ada hubungannya dengan petitum permohonan Para Pemohon mengenai jangka waktu dalam pemberesan dan tidak adanya pertentangan dengan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 50. Bahwa Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU merupakan salah satu bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum kepada kreditor dalam hal pemberesan harta pailit, sehingga kreditor dapat segera mendapatkan hak-haknya kembali dan bentuk pengaturan kepada Kurator dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberesan harta pailit. Kurator dituntut untuk teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahan atau kelalaiannya apabila menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana Pasal 72 UUK PKPU; 51. Bahwa merujuk pada dalil Permohonan para Pemohon khususnya halaman 50 s/d halaman 53 poin 55 s/d poin 61, Pihak Terkait menanggapi Para Pemohon telah keliru menafsirkan perbandingan aturan mengenai penyelesaian masalah kepailitan di beberapa negara yang dijadikan contoh, hal-hal yang dijelaskan oleh para Pemohon merupakan limitasi jangka waktu pembayaran kepada kreditor atas proses pemberesan harta pailit, yang kita kenal dalam ketentuan UUK PKPU yang berlaku di negara Indonesia adalah waktu pembagian kepada para kreditor setelah ditetapkan daftar pembagian oleh Hakim Pengawas, namun hal ini bukan merupakan limitasi jangka waktu pemberesan perkara kepailitan, karena bagaimanapun proses pemberesan dapat dinyatakan berakhir 165 dengan cara seluruh harta pailit telah habis terjual oleh Kurator dan dilakukan pembagian kepada para kreditor dalam proses kepailitan, ini merupakan dua hal yang berbeda; 52. Bahwa Pihak Terkait (HKPI) juga berpendapat jangka waktu yang disebutkan para Pemohon dalam petitumnya tidak realistis dan akan sangat sulit dipenuhi oleh kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pemberlakuan Pasal- Pasal a quo dengan pemaknaan yang diinginkan para Pemohon tidak hanya berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon melainkan juga berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang sedang berjalan maupun yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama dalam prosesnya, dimulai sejak proses pengurusan hingga proses pemberesan, terlebih ketentuan mengenai batas waktu merupakan kebijakan hukum terbuka karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai jangka waktu penyelesaian tugas kurator yang harus diatur oleh undang-undang diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum (open legal policy), Oleh sebab itu, dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 TIDAK BERDASAR dan permohonan Para Pemohon haruslah DITOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 53. Dengan demikian, Pihak Terkait ( HKPI) berpendapat jika Pasal 74 ayat (1), 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru adanya pasal a quo merupakan bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. VI. PETITUM PIHAK TERKAIT (HKPI) Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil Pihak Terkait di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 166 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait; 2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tidak memiliki kerugian hak konstitusional sehingga bukan wewenang Mahkamah Konstitusi; 3. Menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menolak Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 74 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya; atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 2 Desember 2024 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang- 167 Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan menurut ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dst ……….” Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang berbunyi: “Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: “Bahwa dalam suatu Undang-Undang bertentangan diduga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa objek Pokok Permohonan Register Perkara Nomor 112/PUU- XXII/2024 tanggal 26 Juli 2024 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1945. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Register Nomor 112/PUU-XXII/2024 tanggal 26 Juli 2024 Tentang Pengujian Materiil Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1945 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PIHAK TERKAIT 1. Kedudukan Hukum PIHAK TERKAIT adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang membentuk perkumpulan Organisasi yang mewakili profesi Kurator dan Pengurus yang bertujuan menjaga kualitas jasa pelayanan 168 kepada masyarakat dan menegakkan kode etik dan profesionalitas Kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kurator. 2. Bahwa kewajiban IKAPI sebagai wadah perkumpulan organisasi Ikatan Kurator dan Pengurus yaitu sebagai berikut: - Melakukan kegiatan dalam rangka mendukung dan memajukan pelaksanaan kepailitan dan penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia dengan memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terkait. - Menampung dan membantu memberikan solusi hukum dari pengaduan dari Anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator dan Pengurus, mengenai permasalahan yang dihadapinya berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh pihak ketiga. - Menumbuhkan dan mensosialisasikan profesi Kurator dan Pengurus. - Mengayomi dan membina Anggota agar menjunjung tinggi Kode Etik Profesi, bertindak profesional dan bertanggung jawab dengan selalu menjaga martabat, wibawa dan kehormatan Ikatan sesuai dengan Kode Etik Profesi sebagai Kurator maupun Pengurus. - Mengembangkan kualitas pengetahuan dan keahlian profesional Anggota melalui program riset dan pengembangan profesi yang dielenggarakan oleh Perkumpulan. - Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang perlu dan bermanfaat bagi Ikatan pada umumnya dan Anggota dalam menjalankan Profesinya pada khususnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, menyebarluaskan pengetahuan dan pengertian tentang hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta segala aspek penting yang berkaitan dengan profesi Kurator dan Pengurus. 3. Bahwa PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum dan kepentingan atas permohonan Judicial Review yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1945 169 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1945, yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap Pokok Permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), sehingga menurut hukum Pihak Terkait memiliki dasar sebagai Pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum sebagaimana Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 7. Bahwa PIHAK TERKAIT menilai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut KONSTITUSIONAL DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil subtansi, isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat didalam Undang-Undang a quo, 170 dan apabila Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) secara hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan wajib dirubah frasanya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaktertiban hukum dan ketidakpastian hukum di tengah- tengah masyarakat, lembaga peradilan, serta Para Praktisi Hukum, maupun Kurator. 8. Bahwa oleh karena itu sangat penting apabila IKAPI sebagai organisasi dan perkumpulan Para Kurator dan Pengurus Indonesia dalam memberikan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT atas pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) yang telah diperiksa dan sidangkan di Mahkamah Konstitusi, agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengambil putusan : berkenan menyatakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjamin Hak Asasi Manusia. III. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (KEPENTINGAN HUKUM) DALAM MELAKUKAN UJI JUDICIAL REVIEW PASAL 74 AYAT (1), PASAL 74 AYAT (3), DAN PASAL 185 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG A. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Para Pemohon menguji ketentuan beberapa Pasal pada UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 74 ayat (1): “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.” Pasal 74 ayat (3): “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1.)” Pasal 185 ayat (3): 171 “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang kaidah konstitusionalnya diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah direduksi dengan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang mana hanya mengatur keharusan kurator dalam menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan Hakim Pengawas dapat memperpanjang dengan jangka waktu yang tidak jelas dan tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugasnya sejak pernyataan putusan pailit diucapkan dalam Pasal a quo. 2. Bahwa selain itu pengaturan terhadap "semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan" maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak mencerminkan nilai kepastian hukum karena tidak ada batasan sampai kapan maksud "semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan" Kurator harus melakukan tindakan terhadap semua benda a quo. 3. Bahwa keberlakuan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo secara expressis verbis telah mereduksi kerangka waktu secara pasti yang di tekankan dalam UU Kepailitan dan PKPU a quo, mengingat akan menjadi sia-sia dan tidak berguna memberikan waktu yang sangat singkat atas proses permohonan pailit, batas waktu yang singkat dan 172 ketat terhadap rapat kreditur serta pengaturan waktu yang singkat dan ketat terhadap verifikasi utang, akan tetapi disisi lain dalam melaksanakan tugasnya Tim Kurator diberikan keleluasaan yang se- longgar-longgarnya yaitu hanya dibebankan laporan kepada hakim pengawas per 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang terus menerus tanpa batasan yang jelas serta tidak diberikan limitasi waktu dalam pemberesan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya, hal tersebut jelas- jelas merampas hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan hak kepastian hukum, yang mana selain itu juga berimplikasi atas terbukanya peluang yang selebar-lebarnya bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk bertindak sewenangwenang yang tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas proses penyelesaian pemberesan harta pailit; 4. Bahwa direduksinya prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 nyata-nyata terlihat dalam proses pemberesan harta pailit oleh TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang mana hingga detik ini PARA PEMOHON tidak mengetahui kepastian hukum batas akhir pelaksanaan tugas TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi dalam melakukan pemberesan harta pailit, sehingga sampai detik ini tidak ada upaya apapun yang bisa PARA PEMOHON lakukan, kecuali hanya menahan penderitaan dengan rasa penuh harapan, dan kekecewaan serta trauma, atas ketidakpastian hukum menunggu ada atau tiadanya titik terangnya atas penyelesaian pemberesan harta pailit, satu-satunya yang jelas dan pasti dalam proses pemberesan harta pailit oleh TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera adalah menunggu adanya informasi atas adanya laporan Kurator kepada hakim pengawas yang dapat diperpanjang secara terus menerus; 5. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewajiban tugas kepada Kurator yang harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, atas hal tersebut Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu namun tidak ada 173 kejelasan limitatif waktu penyelesaiannya yang berimplikasi keleluasaan bagi kurator dalam menafsirkan untuk menentukan sikap terhadap keadaan benda tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, norma tersebut telah membuka peluang yang selebarlebarnya bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk bertindak sewenang-wenang, bahkan melanggar hak asasi dan melanggar hak- hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Tindakan sewenang-wenang tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah "negara hukum" atau "rechtsstaat”. Bahkan apabila ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tetap diberlakukan maka dapat membawa negara Republik Indonesia menjadi "negara kekuasaan belaka" atau "machtsstaat”; 6. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang yang mengatur kewajiban kurator dalam melaksanakan tugasnya hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan keharusan kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diberikan batasan jangka waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjadi conditionally constitutional, maka Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan "Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan" harus pula dimaknai "Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya” dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan. 7. Bahwa terhadap keharusan kurator dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulannya sebagaimana dalam Pasal 74 174 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa batasan waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan "Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" harus dimaknai "Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksu. pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan"; 8. Bahwa selanjutnya Kurator harus segera mengambil tindakan berdasarkan Pasal 185 ayat (3) agar tidak menjadi penafsiran yang subyektif dan memberikan kepastian hukum yang jelas maka "harta benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali", sebagaimana maksud dalam Pasal 185 ayat (3) yang menyatakan "Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas." harus pula dimaknai "Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.” 9. Bahwa pembatasan terhadap pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugas oleh kurator sebagaimana sebelumnya PARA PEMOHON minta batasan 3 (tiga) tahun dalam Pasal 74 ayat (1), maka sangat rasional sebelum habis masa 3 (tiga) tahun, kurator harus melakukan tindakan terhadap benda yang tidak segera dan sama sekali tidak dapat dibereskan dengan jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, kurator masih memiliki waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya. B. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PARA PEMOHON 10. Bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusionalitas yang dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena setelah melihat dalil-dalil Para Pemohon yang diuji adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 175 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 74 ayat (1): “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.” Pasal 74 ayat (3): “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1.)” Pasal 185 ayat (3): “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 11. Bahwa Para Pemohon TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING dalam mengajukan Permohonan Uji Judicial Review terkait dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3), karena terkait dengan ketentuan hukum yang dimaksud merupakan tugas dan tanggung jawab Kurator, sehingga hak konstitusional bagi setiap orang berhak terkait dengan landasan hukum terkait dengan tanggung jawab kurator dan kewenangannya hanya berlaku terhadap Kurator atau Organisasi/Perkumpulan Kurator yang dirugikan atas Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 12. Bahwa PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa ketentuan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) TIDAK BERTENTANGAN dengan Undang-Undang Dasar Republik 176 Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 13. Menurut UU Kepailitan dan PKPU, pemberesan utang kepailitan dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Hakim pengawas merupakan hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum memutuskan pengurusan atau pemberesan harta pailit. 14. Hakim pengawas bertugas mengawasi kegiatan kurator, dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Sejalan dengan pengawasan tersebut, Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Namun, pada prakteknya pengawasan oleh hakim pengawas justru hanya mempersulit proses kepailitan yang ada. 15. Dalam menjalankan tugasnya, kurator diawasi dan dalam melakukan beberapa tindakan, kurator membutuhkan persetujuan dari hakim pengawas. Izin tersebut antara lain diatur di dalam UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut: • Pasal 40 untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Pasal 69 ayat (3) menyatakan apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas. • Pasal 104 ayat (1) mengatur “Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”. Selanjutnya dalam pasal 104 ayat (2) dinyatakan “apabila dalam kepailitan tidak 177 diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). • Pasal 107, atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. • Pasal 108 ayat (2), uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas. UU Kepailitan Dan PKPU memberikan kewenangan yang diberikan kepada hakim pengawas terlalu besar dan banyak. Namun, kondisi ideal peran yang dimiliki oleh hakim pengawas berdasarkan UU Kepailitan Dan PKPU, tidak sejalan dengan penerapan prakteknya. Hakim pengawas juga ada pada banyak tahap dalam proses perkara kepailitan tidak mencerminkan peradilan yang singkat dan cepat yang dianut oleh pengadilan niaga. Selain itu, hakim pengawas itu sendiri tidak memiliki persyaratan khusus yang menjamin bahwa ia memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup di bidang hukum kepailitan. Rotasi yang dilakukan pada hakim di Pengadilan Niaga dapat menyebabkan perubahan orang-orang yang menjadi hakim pengawas di dalam kasus kepailitan/PKPU, sehingga karena hal tersebut dapat meninggalkan hakim pengawas tanpa pemahaman yang dalam atas kasus kepailitan tersebut. Hakim pengawas dalam prakteknya sangat sulit mengawasi kurator, seperti misalnya dalam mengawasi jumlah perkara yang ditangani oleh kurator (kurator hanya boleh mengawasi maksimal 3 kasus saja dalam waktu bersamaan), sedangkan kasus yang harus diawasi oleh hakim pengawas ada banyak. Selain itu, posisi kurator dan hakim pengawas juga bisa berbeda tempat. Saat ini hanya terdapat 5 Pengadilan Niaga di Indonesia yaitu di Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Makassar (Ujung Pandang) dan Medan berdasarkan pembagian wilayah. Dengan adanya 178 perbedaan lokasi tentunya akan menghambat pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas kepada kurator. 16. Permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan UU Kepailitan Dan PKPU terkait dengan profesi kurator, adalah: a. Kedudukan tugas dan profesi Kurator merupakan orang perseroangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Kurator dalam bekerja didasarkan atas penetapan pengadilan (kurator diangkat oleh hakim pengadilan). Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan Dan PKPU dinyatakan “dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.” Terkait profesi kurator, umumnya diberbagai negara tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai pengangkatan profesi kurator. Melainkan, hanya dijelaskan bagaimana pengangkatan atau penunjukan kurator pada saat terjadi kasus-kasus saja, yang umumnya pengangkatan dilakukan oleh pengadilan. Idealnya, mengingat profesi kurator sangat penting dalam kepailitan untuk mengurus harta kekayaan debitor agar dapat memberikan kepastian hukum. Mengenai profesi kurator, seharusnya profesi ini diatur di dalam UU Kepailitan Dan PKPU dan mengenai pengangkatan kurator sebagai profesi sebaiknya diangkat oleh pemerintah. Saat ini, kurator hanya diangkat oleh organisasi kurator seperti Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). b. Menurut UU Kepailitan Dan PKPU, pemberesan utang kepailitan dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Hakim pengawas merupakan hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum memutuskan pengurusan atau pemberesan harta pailit. 179 17. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka hak uji konstitusional yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uji judicial review Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan Dan PKPU sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Bahwa sitaan umum atas semua kekayaan debitor tidak dapat diberikan jangka waktu dan Kurator melaksanakan tanggung jawab di bawah pengawasan Hakim. 18. Ketentuan dalam pasal 12 UUK mengatur bahwa karena pengangkatannya, Kurator demi hukum berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Yang dimaksud dengan harta pailit adalah seluruh kekayaan Debitor Pailit yang diperoleh selama kepailitan tersebut, selain bagian kekayaan Debitor Pailit sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 UU Kepailitan Dan PKPU. Akibat dari kepailitan tersebut berdasarkan Pasal 22 UU Kepailitan Dan PKPU, Debitor Pailit demi hukum kehilangan kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dan hak untuk menguasai, mengurus dan mengalihkan kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dan hak untuk menguasai, mengurus dan membereskan harta pailit tersebut beralih ke Kurator. 19. Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas. 20. Menurut ketentuan Pasal 168 ayat ayat (1) FV, bila dalam rapat pencocokan utang (verifikasi) tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau bila pengesahan 180 perdamaian tersebut oleh Pengadilan dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum harta pailit itu berada dalam keadaan tidak mampu membayar. 21. Ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU Kepailitan Dan PKPU menjelaskan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit (setelah dilakukan pencocokan piutang) tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila: a. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam 12 jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak, atau b. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan. Selain ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU Kepailitan Dan PKPU tersebut, perlu pula diperhatikan Pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan Dan PKPU menentukan, dalam melaksanakan tugasnya, kurator: a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka (dengan tujuan) meningkatkan nilai harta pailit 22. Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Ia memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, kurator harus memerhatikan hal sebagai berikut: a. Harus menjual untuk harga paling tinggi. 181 b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari. c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta pailit. Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut. a. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit. b. Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan kreditur. c. Memutuskan tindakan apa yang dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan. d. Menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah. Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 174 UUK mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat Hakim Pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapatkan pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena sesuai ketentuan dalam Pasal 173 UUK, jika diangap perlu, maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 10 ayat (1) UUK telah berakhir. Terhadap dalil para Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan a quo juga menurut pemerintah berkeyakinan bahwa tidak terbukti secara jelas dan fakta bahwa kerugiannya disebabkan ketentuan a quo melainkan constitutional complain atau permasalahan implementasi norma dalam penegakan hukum. Bahwa bagi Pihak Ketiga atau Pihak yang dirugikan atas pelaksanaan eksekusi Undang-Undang dapat dilakukan upaya hukum melalui 182 Gugatan Lain-Lain sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan SK Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Prosedur pelaksanaan yaitu sebagai berikut: - Gugatan lain-lain meliputi antara lain: actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan budel pailit atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak; - Kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain atau menjadi pihak dalam gugatan perlawanan pihak ketiga dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Hakim Pengawas [Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU]; Bahwa terhadap permasalahan hukum yang dialami para Pemohon sebenarnya dapat diupayakan dengan cara upaya hukum yang termuat dalam UU Kepailitan dan PKPU (vide putusan perkara MK Nomor 144/PUU-VII/2009): “dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang atas harta pailit yang dilakukan oleh kurator telah tersedia upaya hukum yang dimuat dalam UU Kepailitan yaitu pemohon dapat mengajukan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh kurator baik melalui penggantian kurator maupun permintaan pertanggungjawaban secara perdata kepada pengadilan. Dalam hal kepailitan, baik pihak debitor, kreditor maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya atau bertindak dengan itikad buruk. Oleh karena itu, untuk menghindarkan atau meminimalkan hal tersebut tersedia upaya-upaya hukum dalam UU Kepailitan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan.” Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK TERKAIT berkeyakinan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON Berdasarkan dalil pokok permohonan para Pemohon, PIHAK TERKAIT memberikan pandangan dan keterangan sebagai berikut: A. Penjelasan terhadap Ketentuan Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU 183 1. Bahwa Ketentuan Pasal 74 UU Kepailitan Dan PKPU telah memiliki kepastian hukum bagi Kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kurator. 2. Bahwa penjelasan Pasal 74 UU Kepailitan Dan PKPU merupakan suatu kewajiban bagi Kurator untuk membuat informasi terkait dengan perkembangan harta pailit dan sudah memiliki Kepastian hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat karena terbuka untuk umum. 3. Bahwa saat ini sudah diatur di dalam SK KMA 363/2022 adalah kewajiban kepada kurator untuk membuat jadwal kerja sebelum melakukan pengurusan dan membuat laporan perkembangan pengurusan setiap tiga bulan dan/atau setiap saat apabila diminta oleh Hakim Pengawas dan/atau Kreditor. Kedua dokumen ini harus diunggah oleh Kurator ke SIPP yang juga langsung diawasi oleh Pengadilan. 4. Bahwa Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU bertujuan memberikan kesempatan Kurator dapat menyampaikan laporan triwulan/3 (tiga) bulanan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada Hakim Pengawas. 5. Bahwa jika Kurator tetap tidak memberikan Laporan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada Hakim Pengawas, maka Hakim Pengawas harus pro aktif untuk mengawasi, bertanya kepada Kurator. Laporan kurator harus terbuka setiap saat diakses oleh Hakim Pengawas bahkan semua orang yg berkepentingan. Hakim pengawas harus meneliti, mempelajari dan mempunyai sikap sendiri atas perkembangan setiap hari atas pengelolaan boedel pailit. 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Tanggal 25 April 2016 menyatakan untuk menjamin transparansi pemberesan boedel pailit, Hakim Pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan kepada Kurator, baik untuk keperluan Hakim Pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditur. Jika setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka Hakim Pengawas berwenang untuk: a. Memanggil dan meminta penjelasan Kurator; 184 b. Memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi Kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Mengusulkan penggantian Kurator kepada Majelis Hakim Niaga. 7. Bahwa Permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 74 ayat (3) menyatakan Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan paling lama 1 (satu) bulan sangat tidak relevan karena Hakim pengawas tidak sekedar memberikan perpanjangan waktu untuk mendapatkan laporan dalam waktu 1 bulan. Sepanjang pengelolaan boedel pailit masih berlangsung perpanjangan 1 bulan utk sekedar laporan formal menjadi tidak relevan, logis dan ideal. 8. Bahwa Pemohon melakukan Uji Judicial Review terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) U UU Kepailitan Dan PKPU dan merubah frasanya menjadi “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan”. 9. Bahwa jika alasan Pemohon yang melakukan Judicial Review tersebut terlaksana akan mengalami kekacauan hukum serta ketidakpastian hukum dan bahkan membatasi kewenangan Kurator dalam melakukan semua kepengurusan dan pemberesan harta pailit. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan Dan PKPU dikaitkan dengan akibat hukum Kepailitan terkait semua harta pailit yang dimiliki oleh debitor dan juga telah bertentangan dengan prinsip asas jaminan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: a. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi jaminan atas perikatan perorangan debitur. Hal ini berarti bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat. 185 Pasal 1131 KUHPerdata merupakan salah satu asas dalam hukum perdata yang disebut asas kesamaan. Asas ini berarti bahwa semua piutang, baik yang terjadi lebih dulu maupun yang terjadi kemudian, memiliki kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur. b. Pasal 1131 KUHPerdata merupakan salah satu asas yang menjadi penjabaran dari lembaga hukum perdata berupa kepailitan. Dalam kepailitan, seluruh harta kekayaan debitur akan dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim. Hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan secara seimbang kepada para kreditor. 6. Bahwa selain itu asas-asas Hukum Kepailitan yang melekat di dalam Pasal 74 UU Kepailitan Dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut: a. a. Asas Keseimbangan Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik. Bahwa jika frasa Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU dirubah sebagaimana judicial review yang diajukan oleh Pemohon maka akan menimbulkan pertentangan dengan asas keseimbangan kepailitan serta dapat terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga Kepailitan terhadap Debitor yang tidak Jujur dan Kreditor yang beritikad tidak baik. b. Asas Kelangsungan Usaha Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Asas ini berlaku universal dan digunakan serta dipakai di negara- negara yang menerapkan hukum Kepailitan, adapun terhadap Harta Pailit yang mana Debitor masih memiliki prospek maka Kurator mempunyai kewenangan untuk tetap melanjutkan kegiatan usaha debitor meskipun dalam keadaan harta pailit. Dengan demikian maka Frasa yang dipakai oleh Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 74 186 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 Jelas tidak dapat diterapkan karena sudah bertentangan dengan Asas Kelangsungan Usaha yang mana Kurator akan memberikan laporan terhadap perkembangan terkait apabila Debitor masih memiliki prospek dapat dilakukan Going Concern dalam Hukum Kepailitan. b. Asas Keadilan Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya. Asas ini sangat penting dalam proses pemberesan pailit yang dilakukan oleh Kurator. Kurator memiliki kepentingan dalam mengamankan aset harta pailit bahkan terhadap aset yang dikuasai oleh pihak lain, maka kurator dapat berwenang untuk mengambil aset tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa: Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: “Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.” Pasal 99 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: “Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.” Bahwa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kurator baik dalam menyita aset harta pailit yang dikuasai oleh pihak lain atau 187 disita oleh kepolisian, mengamankan harta pailit, kemudian menerima laporan polisi serta gugatan hukum atas pengamanan harta pailit sehingga tidak mudah bagi kurator untuk diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun sejak putusan pernyataan pailit diucapkan untuk menjual harta pailit. Konsekuensinya akan juga menimbulkan pertentangan hukum dengan asas keadilan apabila harta pailit ditentukan batas waktu bagi kurator untuk menyelesaikannya. Sehingga frasa Pasal 74 yang dirubah di dalam dasar permohonan Pemohon akan menimbulkan ketidakadilan hukum. e. Asas Integrasi Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain: Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahwa jika Frasa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU berubah maka JELAS dan NYATA akan menimbulkan 188 penafsiran hukum sebagaimana asas jaminan yang diatur di dalam KUH Perdata sebagaimana Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Asas asas pari passu pro rata parte dalam hukum jaminan kebendaan. B. Penjelasan terhadap Ketentuan Pasal 185 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU 7. Bahwa Pemohon dalam petitumnya menyatakan perubahan frasa yang diatur di dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan yakni sebagai berikut: “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hak pengawas.” 8. Bahwa Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sesungguhnya merupakan hal yang berbeda dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (2) tersebut. Pasal 185 ayat (3) ini merupakan jalan keluar dari kebuntuan dalam praktek pemberesan boedel pailit. Frasa “tidak segera” dan frasa “tidak sama sekali dapat dibereskan” dalam Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang Kurator untuk menafsirkan sesuai kehendak secara subjektif dan bebas sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum kapankah Kurator harus memutuskan tindakan terhadap benda a quo. 9. Bahwa frasa tersebut merujuk kepada suatu kondisi dari boedel pailit yang tidak dapat atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator dengan ijin Hakim Pengawas harus dengan segera memutuskan tindakan yang harus diambil agar boedel pailit tidak rusak, hilang dan atau merosot nilainya yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi Para Kreditur. 10. Pembuat Undang-Undang tidak memberikan petunjuk sama sekali terkait dengan kriteria boedel pailit yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (3) di atas. Proses pengurusan boedel pailit dalam praktek terus 189 berlangsung. Boedel pailit adalah semua harta debitur pailit yang dikuasai oleh debitur pailit pada saat dinyatakan pailit dan akan ditemukan kemudian oleh Kurator. Pengurusan boedel pailit termasuk mencari dan memperjuangkan boedel pailit yang berada di tangan pihak ketiga dalam berbagai alasan dan kasus. Cukup beragam alasan sehingga boedel pailit dikuasai pihak lain. Kerja keras kurator diharapkan untuk mempertahan dan memaksimalkan boedel pailit seperti ini. Pemberesan boedel pailit memiliki prosedur baku yakni pasal 185 ayat (1) dan ayat (2). Semua boedel pailit harus dibereskan secara terbuka melalui lembaga lelang terbuka dan sekalipun dijual tanpa memakai jasa lelang harus tetap juga terbuka. 11. Berbagai contoh boedel pailit antara lain, barang barang yang segera membusuk, saham perusahaan yg terikat dengan proses jual beli saham dalam anggaran dasar dan UU PT, tanah dan bangunan yang belum memiliki dokumen yang lengkap, benda yang sangat spesifik serta benda tak bertubuh (intengible) yang belum sesuai dengan lembaga pelelangan kita termasuk juga dalam prosedur penjualan melalui lelang dan jangka waktu yang sudah diatur (vide Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). 12. Bahwa Kurator memiliki kesulitan dalam melakukan likuidasi boedel pailit, hal tersebut berkaitan erat dengan jenis boedel pailit, Lokasi, faktor pertumbungan ekonomi, faktor keamanan, faktor iklim investasi, menurunnya daya beli dan masa krisis ekonomi saat ini. Kesulitan Kurator menjual boedel pailit termasuk juga boedel pailit yang masih dalam objek perkara, sitaan pengadilan, pajak, barang bukti dan jaminan pihak ketiga. Hal tersebut menyebabkan Kurator memerlukan waktu untuk melakukan pemberesan kepailitan tersebut. 13. Bahwa Keputusan kurator dalam menggunakan Pasal 185 ayat (3) harus dilihat sebagai tindakan terbaik untuk memaksimalkan boedel pailit. Tanpa tindakan ini para stake holder sudah pasti akan dirugikan. Memang diperlukan sikap tegas dan segera dari kurator untuk memutuskan sebab jika tidak cepat akan merugikan para pihak dan juga kurator itu sendiri. 190 14. Bahwa kami mencoba memberikan salah satu contoh nyata dalam implementasi Pasal 185 ayat (3) dari sekian banyak proses Kepailitan yakni dalam kepailitan PT. Pelita Propertindo Sejahtera (Dalam Pailit), sebagai berikut: - PT. Pelita Propertindo Sejahtera dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. 73/Pailit/2009/PN.NIaga.Jkt.Pst tanggal 25 Januari 2010. - Setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta yang berhubungan dengan boedel pailit PT. Pelita Propertindo Sejahtera (Dalam Pailit), Kurator memutuskan boedel pailit tidak dapat dilakukan pemberesan atau penjualan di muka umum dengan segera, bahkan sebagaian sama sekali tidak bisa dibereskan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Unit-unit apartemen dan fasilitas lainnya merupakan harta Bersama apartemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan b. Bangunan Apartemen sebanyak 5 (lima) tower belum selesai dan progresnya sangat bervariasi antara 20% sampai 70%. c. Sebagian unit apartemen yang sudah selesai, saat ini telah dihuni oleh pembeli unit sebanyak kurang lebih 200 unit, dst - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan boedel pailit dan memaksimalkan pengembalian kepada para kreditor, Kurator mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk dapat dilakukan pemberesan dengan cara going concern (dilanjutkan usaha debitur) berdasarkan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. - Atas permohonan tersebut, Hakim Pengawas menyetujui permohonan Kurator dan dikeluarkan Penetapan Nomor 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 08 Maret 2011. - Pelaksanaan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU oleh Kurator berhasil melanjutkan pembangunan dan nilai jual dari apartemen saat ini jauh lebih tinggi jika dilakukan likuidasi pada saat itu. 191 15. Bahwa kemudian, UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur tahapan- tahapan yang harus dilakukan oleh kurator dalam mengurus harta pailit. Tahapan itu diawali dengan mengumumkan putusan pailit dalam berita negara; penangguhan eksekusi bagi kreditur separatis (stay); stay berakhir sehingga putusan pailit dapat dilaksanakan untuk semua harta debitor; mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan utang); apabila dicapai perdamaian (akkoord) maka pengadilan mengesahkan perdamaian (homologasi); namun apabila perdamaian tidak tercapai maka debitor jatuh pada keadaan tidak mampu membayar utang (insolvensi); kurator kemudian melakukan pemberesan termasuk penyusunan daftar piutang, penjualan dan pembagian harta pailit. Sesudah seluruh harta debitor habis terbagi maka kepailitan berakhir dan dilakukan rehabilitasi terhadap debitor. 16. Bahwa tahapan penjualan harta pailit sangat penting dalam kepailitan karena menentukan berapa dan kapan pelunasan utang yang akan diterima oleh para kreditor. Menurut UU Kepailitan dan PKPU, proses penjualan haruslah dilakukan di muka umum melalui lelang sehingga salah satu tujuan dari kepailitan dapat terwujud yaitu untuk menghindari terjadinya kecurangankecurangan yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Kecurangan tersebut seperti debitor berusaha untuk memberi keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang kreditor sehingga merugikan kreditor lainnya. Namun UU Kepailitan dan PKPU tidak menutup kemungkinan harta pailit dijual di bawah tangan apabila proses penjualan di muka umum tidak tercapai. 17. Bahwa Penjualan harta pailit bukanlah sesuatu yang mudah, contoh lain seperti pada penjualan aset pailit maskapai Batavia, kurator membutuhkan waktu selama kurang lebih 4 tahun untuk menjual aset namun proses penjualan pun berakhir tragis karena terjadi penyusutan harta pailit yang sangat besar. Pada awalnya ditaksir sebesar Rp. 500 miliar menjadi Rp. 60 milyar. Bahkan pada akhirnya ada harta pailit yang harus dimusnahkan. Kurator pun harus menghadapi tuntutan di pengadilan terkait penjualan aset pailit. 18. Berbagai modus yang dilakukan oleh mafia kepailitan telah berdampak pada proses penjualan harta pailit. Tingginya harga lelang, terbatasnya 192 kemampuan appraisal dalam melakukan penaksiran, kurangnya kemampuan debitor dalam melakukan penjualan telah membuat aset pailit tidak laku terjual. Meski begitu tidak lakunya harta pailit juga tidak semata-mata karena perbuatan dari mafia kepailitan akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi aset tersebut yang membuat kurang diminati seperti mesin-mesin tua yang kemampuannya sudah terbatas, aset yang terdapat pada daerah rawan bencana, posisi aset yang tidak strategis bahkan sentimen terhadap harta pailit dapat juga menyebabkan harta pailit sulit terjual. 19. Beberapa aset yang tidak laku terjual dapat berakhir dengan kondisi terlantar di mana penelantaran ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pengurusan, selain itu bisa juga dikarenakan surat-surat yang tidak jelas dari aset tersebut yang mengakibatkan kurator sulit melakukan penjualan. Kondisi ini diakibatkan, debitor pailit terkadang sangat sulit diajak bekerja sama dalam pengurusan harta pailit. Aset terlantar kerap berakhir dengan pemusnahan karena apabila dibiarkan malah akan menimbulkan permasalahan baru, seperti pada kasus pailit maskapai Batavia. Pada kasus Batavia, PT Angkasa Pura II keberatan dengan keberadaan rongsokan pesawat di bandara Soekarno-Hatta karena dianggap menggangu operasional dan merusak estetika bandara. Keterlibatan mafia kepailitan dalam proses penjualan harta pailit juga dapat berakhir dengan penurunan nilai aset yang begitu drastis atau terjual dengan sangat murah. Kondisi ini membuat tujuan kepailitan tidak dapat tercapai karena pada akhirnya debitor tidak dapat melunasi utangnya secara maksimal dan kreditorpun menjadi tidak puas akan pembagian aset pailit. Kondisi ini biasanya berakhir dengan penuntutan terhadap kurator. Seperti terjadi pada kasus pailit TAS di Semarang, di mana kurator telah melakukan penjualan budel pailit secara dibawah tangan dengan harga sangat rendah yaitu di bawah harga likuidasi dan setengah dari harga NJOP PBB.57 Kreditor pun akhirnya melaporkan kurator TAS ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. 20. Bahwa peranan appraisal tidak diatur sama sekali dalam UU Kepailitan akan tetapi dalam praktek penjualan harta pailit, appraisal sangatlah 193 berperan. Dalam proses penjualan dimuka umum peran appraisal diatur dalam peraturan lelang. Sedangkan pada proses penjualan harta pailit di bawah tangan, kurator tetap menggunakan jasa appraisal. Tujuan kurator menggunakan jasa appraisal meski tidak dipersyaratkan dalam UU Kepailitan adalah untuk memudahkan pertanggung jawaban terhadap pihak-pihak yang kurang puas dengan hasil penjualan. Oleh karena itu peran appraisal dalam proses penjualan di bawah tangan perlu diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU selain dengan peningkatan peran hakim pengawas dan appraisal, peran pembinaan dan pengawasan oleh organisasi profesi juga perlu diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Menurut Shidarta peran organisasi profesi sangatlah penting sebagai wadah pengembangan profesi, tempat bertukar fikiran dan informasi, membantu penyelesaian masalah profesi dan membela hak-hak anggota. Berdasarkan hal-hal tesebut di atas, izinkan kami menyampaikan konklusi dari apa yang telah kami sampaikan sebagai pendapat atau keterangan PIHAK TERKAIT sebagai berikut: 1. Pembatasan waktu tiga tahun untuk membereskan boedel pailit dan bahkan waktu yang lebih cepat merupakan keinginan kita Bersama karena ada suatu pepatah “Lebih cepat lebih baik”. Namun dalam praktek pembatasan itu akan berdampak negatif yang belum bisa terukur. Keinginan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum, justru akan berakibat sebaliknya dan menimbulkan masalah baru. 2. Bahwa Perangkat normatif tentang akibat lewatnya waktu 3 tahun bagi Kurator belum terbayangkan sama sekali. Kemungkinan akan selalu terjadi mengingat proses pemberesan ini sangat tergantung kepada institusi lain, persoalan yang harus diselesaikan dan kondisi perekonomian dan kondisi pasar sangat mempengaruhi. 3. Bahwa persoalan terhadap Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini mempunyai persamaan yang menginginkan adanya transparansi dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Namun dalam praktek keduanya berada dalam rezim yang berbeda. 194 4. Bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kita wujudkan sebagai norma yang mendorong transparansi Kurator dan sikap proaktif pengadilan. Laporan yang setiap saat bisa diakses oleh publik tanpa dibatasi waktu 3 bulan dan perpanjangan 1 bulan. Sesungguhnya yang kita butuhkan bukan hanya laporan yang terbuka dan taat azas, akan tetap lebih dari itu yakni keseriusan dan tanggung jawab kurator dan pengadilan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 5. Bahwa Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU saat ini merupakan solusi sementara yang memerlukan kreativitas Kurator dan pengadilan sambil mencari cara baru untuk membereskan boedel pailit yang kemudian menguntungkan semua pihak. Pembatasan 3 tahun akan menyulitkan Kurator dan mungkin akan mengambil langkah pintas untuk mengejar waktu yang mematikan itu. Bukan berarti jika tidak dibatasi maka Kurator dan Pengadilan akan sesuka hati untuk mengelola boedel pailit. Waktu yang cukup lama akan merugikan Kurator dan pihak lain. Mungkin ada beberapa Kurator dengan berbagai alasan tidak mampu atau tidak mau, dengan sengaja mengulur waktu, itu menjadi perhatian kita semua agar kita semakin imajinatif dalam merumuskan hukum ke depan. Namun saat ini belum cukup alasan bagi kita untk memberikan batasan dengan alasan di atas. Mudaratnya pasti lebih besar dari manfaatnya. V. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan PIHAK TERKAIT secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa PARA PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 195 3. Menolak permohonan pengujian PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah Agung telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 16 Desember 2024 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". 2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting dalam sistem peradilan nasional, termasuk dalam penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang- Undang tersebut memberikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengadili, mengawasi dan mengarahkan perkara yang terkait dengan kepaililan dan PKPU melalui Pengadilan Niaga. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tenlang Kepaililan dan PKPU memberikan pedoman penyelesaian perkara kepaililan dan PKPU di Pengadilan Niaga yang diatur secara kelal dan harus diselesaikan dalam jangka waklu tertentu. Limitasi waktu dalam proses pemeriksaan permohonan pailit dan PKPU 196 di Pengadilan Niaga mencerminkan komitmen unluk menciptakan sistem peradilan yang responsif, adil, cepat dan efektif, yang memberikan kepastian hukum bagi debiltor, kreditor, serta pihak-pihak lain yang terkait. 4. Bahwa pengaturan soal limitasi waktu dalam perkara permohonan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa "Pulusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan". Sedangkan dalam perkara permohonan PKPU sementara harus diputus dalam waktu 20 hari bagi perkara yang diajukan kreditor sedangkan 3 (tiga) hari bagi yang diajukan debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 5. Bahwa limitasi waklu dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga dapat diketahui melalui upaya hukum kasasi tanpa melewati banding sebagaimana maksud ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang menentukan bahwa "Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung". Dengan waktu penyelesaian ditingkat kasasi paling lambat 60 hari sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3). 6. Bahwa pada tahap selanjutnya dalam ketentuan Pasal 74 ayal (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 lenlang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa "Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan". Kemudian pada Pasal 74 ayat (3) diatur bahwa Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 7. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung mengatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa "Sewaktu-waktu atas permintaan Hakim Pengawas, Debitor atau Kreditor, Kurator wajib memberikan laporan perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit". 8. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (3) memberikan kontrol dan pengawasan terhadap tindakan yang diambil oleh kurator dalam situasi di mana ada aset yang 197 tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. Kurator diberi kewenangan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola aset tersebut, tetapi keputusan tersebut harus seizin Hakim Pengawas. 9. Bahwa ketentuan laporan setiap 3 (tiga) bulan dan perpanjangan jangka waktu, laporan sewaktu-waktu termasuk tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam poin 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tidak memiliki limitasi waktu sehingga Mahkamah Agung berpendapat ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (3) termasuk Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berpotensi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai akhir keadaan harta pailit. 10. Bahwa keadaan tersebut tidak sejalan dengan semangat penyelesaian perkara yang cepat dan efektif sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang pada pokoknya menentukan "cakupan yang lebih luas dalam undang-undang tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif'. 11. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memenuhi asas litis finiri oportet yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya dan asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 12. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bagi dunia usaha, kepastian waktu dalam proses pemberesan harta pailit adalah faktor yang sangat penting. Ketidakpastian dalam penyelesaian kepailitan dapat berdampak negatif pada kepentingan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin lama proses pemberesan berlangsung, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan, dan risiko munculnya sentimen negatif terhadap aset atau entitas yang bersangkutan juga semakin meningkat. Hal ini juga nantinya berdampak langsung terhadap penilaian iklim berusaha di Indonesia sebagaimana indikator Business Ready (B-Ready) yang digunakan World Bank sebagai parameter penilaian iklim investasi dan iklim berusaha di suatu negara. 198 13. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat limitasi waktu yang diajukan Pemohon terhadap Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan usulan yang rasional untuk dipertimbangkan setelah memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya dan komparasi pengaturannya pada beberapa negara lain. Limitasi waktu harus mencerminkan dan mempertimbangkan prinsip hukum, efisiensi, kepastian, dan perlindungan hak semua pihak . Beberapa negara telah menerapkan pembatasan waktu yang dimaksud dengan limitasi yang beragam. Penentuan pembatasan waktu ini juga harus dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor terkait. Masih sulitnya praktik penelusuran aset (asset tracing), pengajuan upaya hukum yang dilakukan seperti actio pauliana atau gugatan renvoi prosedur. Oleh sebab itu, jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun merupakan tenggang waktu yang ideal bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya. 14. Bahwa Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini. [2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis para Pemohon bertanggal 29 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN KETERANGAN AHLI 1. Keterangan Ahli Dr. Ismail, S.H., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara) Adapun ahli Dr. Ismail, S.H., M.H. telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan adalah sebagai berikut: - Ahli berpendapat dalam perspektif filosofis, lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131) adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. - Bahwa Namun pada kenyataan, keberlakuan ini justru menimbulkan hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari 199 ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. - Yang kedua, terlihat dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - Dan yang ketiga adalah terlihat dari ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa semua hak benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. - Dengan ketentuan ketiga pasal tersebut, justru menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa utang piutang karena tidak ada kepastian hukum jangka waktu yang diberikan secara atribusi. - Oleh karena itu, ketiga pasal tersebut harus diubah, sehingga apa yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dapat terwujud. - Berikutnya dalam perspektif teoretis. Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sudah termaktub dalam konstitusi, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menormakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam perspektif teori negara hukum, setidaknya terdapat perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya. Hukum harus memberikan perlindungan setiap warga negaranya dalam melaksanakan hak asasi tersebut. - Salah satu norma hak asasi manusia terdapat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” - Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bersendikan nilai-nilai perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Begitu juga, seharusnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 200 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bersendikan nilai-nilai perlindungan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia. Muatan undang-undang tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang termaktub dalam ketentuan norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Berdasarkan perspektif negara hukum, khususnya aspek perlindungan hukum terhadap hak asasi warga negara Indonesia, ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Pasal 74 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Serta ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. - Ketiga pasal tersebut tidak mengatur batasan waktu untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap para pihak belum terwujud. Dengan tidak ada perlindungan hukum tersebut, tentu saja bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Berikutnya dalam perspektif teori sistem hukum. Kita tahu bersama bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam pembentukan hukum positif di Indonesia harus memperhatikan tiga aspek tersebut. Pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mencerminkan 201 struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara ideal. - Dari ketiga pasal tersebut belum mengatur batasan waktu untuk penyelesaian. Jika ditilik dari struktur hukum dan subtansi hukum, tentu saja pengaturan ini belum ideal. Dengan pengaturan yang belum ideal tersebut akan mempengaruhi budaya hukum dalam penegakan hukum penyelesaian sengketa yang timbul, sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, ketiga pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia. - Dari berbagai perspektif, perspektif filosofis, perspektif teoretis, baik teori negara hukum, teori sistem hukum, teori tujuan hukum, teori perundang- undangan, serta perspektif sosiologis, Ahli berpendapat bahwa Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Ahli berpendapat bahwa ketiga pasal tersebut bertentangan dengan norma dasar yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, norma Negara Indonesia adalah negara hukum, dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. - Yang kedua adalah untuk mewujudkan kepastian hukum ketiga pasal tersebut perlu ditambah norma tentang batasan waktu, sehingga kurator dalam menyelesaikan kewajiban dapat terpenuhi kepastian hukumnya. 2. Keterangan Ahli Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. (Ahli Hukum Kepailitan) Bahwa dalam persidangan a quo, Pemerintah juga menghadirkan Ahli, Adapun ahli Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. yang dihadirkan oleh Presidan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan adalah sebagai berikut: - Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa kepailitan merupakan putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan, maka perlu ada lembaga yang akan mengeksekusi. Yang akan mengeksekusi ini namanya kurator, kurator 202 kepailitan. Jadi kurator pada hakikatnya tugasnya adalah melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Seperti juga jaksa eksekutor yang akan mengeksekusi putusan pidana, pengadilan, atau juru sita di pengadilan negeri akan mengeksekusi perdata dan seterusnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa selaku eksekutor baik di sistem hukum pidana, perdata umum, PHI termasuk kepailitan tidak pernah ada satu batasan waktu kapan eksekusi itu harus selesai. Jadi di dalam sistem peradilan kita pun tidak pernah dikenal, misalnya ada seorang koruptor yang sudah lari 20 tahun kemudian baru ketemu, “Oh ini sudah lewat waktunya, enggak usah dieksekusi.” Atau yang perdata karena asetnya belum ada kemudian baru ada, “Oh ini sudah lewat waktunya.” Demikian juga kurator, jadi kurator ini adalah eksekutor terhadap putusan pengadilan. - Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sistem di negara lain? Di negara lain, saya melakukan riset secara mendalam, belum menemukan satu sistem hukum kepailitan yang membatasi eksekusi putusan perdata. Di Belanda tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi kurator harus menyelesaikan. Yang di dalil Permohonan mengatakan 3 tahun itu bukan eksekusi kurator, tetapi adalah jangka waktu PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) surseance van betaling, yang di kita malah lebih pendek, yaitu maksimal 270 hari atau 9 bulan, itu kalau PKPU tetap begitu. Dengan demikian, kita pun sudah ada pembatasan PKPU tersebut, tapi PKPU itu bukan eksekusi, tapi itu adalah mekanisme untuk bermusyawarah, begitu. - Kemudian di Inggris, ada discharge 1 tahun setelah pailit, itu bukan pemberesan kurator 1 tahun tersebut, tapi di common law itu ada bagi para debitur-debitur pailit, “Kamu dibebaskan dari utang-utangmu setelah pailit ini selesai.” Di Amerika dikenal dengan prinsip ‘fresh starting’, kamu boleh memulai usaha baru meskipun asetmu enggak cukup untuk bayar, kamu tidak akan dibebani dengan utang-utangmu yang belum kebayar. Itu bukan pembatasan, tetapi adalah discharge atau fresh starting di Amerika, begitu. - Di undang-undang kita, Undang-Undang Kepailitan, ada beberapa pembatasan, itu adalah pembatasan pengurusan. Jadi kenapa dibatasi? Karena tindakan-tindakan pengurusan itu sifatnya sepihak atau di dalam bahasa Belanda disebut eenzijdig. Kurator harus mengumumkan waktu 203 pengumuman 5 hari, itu kan kurator sepihak, begitu. Tidak digantungkan pada pihak lain. Kemudian dia harus membuat laporan 3 bulan, itu sepihak, tidak digantungkan pada pihak lain. Harus melakukan rapat kreditor, itu sepihak. Tetapi pemberesan adalah terutama pemberesan penjualan aset itu adalah tweezijdig, perbuatan dua pihak, di mana kurator akan menjual dan ada pembelinya. Bagaimana mungkin tweezijdig ini akan dibatasi? Ya kalau ada pembeli, kalau tidak ada pembeli, setelah misalnya dibatasi 5 tahun, kemudian Yang Mulia membatasi 5 tahun sudah selesai. Kalau tidak selesai, loh ini asetnya masih ada. Bahkan kepailitan itu, harta-harta yang akan ada itu juga bisa dieksekusi, itu yang pertama. - Kepailitan itu tidak harus berakhir dengan pemberesan penjualan aset. Ada dua cara lain yang bisa mengakhiri kepailitan, antara lain adalah yang pertama namanya going concern. Orang pailit ini kemudian usahanya masih dijalankan. Saya menemukan satu case tadi di mana ada kepailitan, kemudian dilakukan going concern. Sampai mau lunas, jadi kreditornya pada lunas, asetnya masih utuh, perusahaannya masih jalan. Bukankah ini tidak harus berakhir dengan pemberesan. - Kemudian yang kedua bisa berakhir dengan akur (akkkoord) adalah perdamaian antara kepailitan … antara debitor pailit dengan para kreditornya, tidak harus dengan apa … dengan melakukan pemberesan tersebut. Itu poin saya yang kedua. Kemudian yang jadi pembatasanpembatasan itu ada di dalam Undang-Undang Kepailitan. - Kemudian poin yang ketiga, di Undang-Undang Kepailitan kita, seperti juga yang disitir oleh Pemohon dalam buku hasil riset saya, itu efektif, efisien, dan proporsional. Ada norma-norma yang memang mempercepat proses kepailitan, baik waktu permohonannya maupun waktu pengurusannya, begitu. Itu karena tindakan-tindakan yang tadi saya sebut adalah sebagai tindakan sepihak. Tidak digantungkan pada pihak lain. - Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau ada kurator sampai berlama- lama tidak menyelesaikan kepailitan. Ada mekanisme checks and balance terhadap kurator. Yang pertama, kurator harus senantiasa melaporkan 3 bulan kepada si hakim pengawas. Yang kedua, kalau kamu tidak proper kamu akan diganti. Bahkan Pasal 71 mengatakan sewaktuwaktu pengadilan bisa mengganti kurator atas permohonan hakim pengawas, kemudian 204 debitor, dan juga bisa kreditor konkuren. Jadi, tidak usah menunggu 5 tahun, sewaktu-waktu itu bisa diganti. Ada kurator yang kemudian melakukan tindak pidana, ya langsung diganti karena pasti tidak akan itu. Ada kurator yang tidak proper melaksanakan itu, ya bisa diganti. Jadi, mekanisme apa … represifnya ada, preventifnya yang tadi saya sampaikan pelaporan, kemudian bahkan hakim pengawas bisa memerintahkan sesuatu kepada si kurator ini. Jadi, di undang- undang kita ada preventif, ada represif untuk mengontrol kinerja kurator. - Kemudian yang keempat, permohonan terhadap Pasal 74 ayat (1), ayat (3), dan 185 ayat (3) itu tidak sinkron antara yang dimaksud dengan yang dimohon. Ketidaksinkronannya bagaimana? 1 … 74 itu mengatakan, hei kurator kamu harus mengumumkan pengumuman kurator, dan seterusnya, termasuk kamu harus lapor ke hakim pengawas. Bagaimana mungkin apa … norma yang baru memulai pengurusan kemudian langsung dicantolkan. Hei kamu harus selesai pemberesan, misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Itu soal norma pelaporan, tapi kemudian ditambah itu, itu kan enggak nyambung. Kemudian 185 ayat (3) itu metode cara pemberesan. Jadi, cara pemberesan ini ada 3 Yang Mulia. Yang pertama, hei kurator kamu harus lelang. Kalau kamu lelang enggak laku, untuk mempercepat, kamu bisa jual di bawah tangan. Jadi ini ayat (2) nya ini sudah mempercepat karena kalau lelang terus itu enggak laku-laku, di bawah tangan saja supaya untuk mempercepat. Itu metode yang pertama. Jadi lelang, urutan ya, lelang enggak laku kemudian di bawah tangan. Tapi ada harta pailit yang sulit dibereskan melalui lelang atau di bawah tangan tersebut. Nah, itu cara yang ditentukan oleh kurator. - Jadi sebenarnya 185 ini adalah exit clause terhadap 81. Saya melakukan riset, sangat jarang sekali kurator melakukan pemberesan dengan metode 185 ayat (3). Saya pernah menemukan kasus pabrik kertas di Semarang namanya Blabak, begitu, itu ada pulp yang harus segera dijual kalau enggak bau, begitu, maka kurator langsung menjual tanpa melelang dulu, tanpa di bawah tangan dulu. Ada satu kepailitan asetnya atas nama dua orang, misalnya Hadi dengan Budi. Hadinya pailit, Budinya enggak pailit, kurator enggak bisa melelang karena ini milik berdua, maka pakai 185 ayat (3). Dan ini jarang sekali. Tapi kemudian ini dimohon supaya dibatasi. Orang yang 205 jarang kok malah minta dibatasi dan ini tidak ada kaitannya dengan apa … pembatasan waktu tersebut. Jadi 174 dan 185 itu tidak … tidak nyambung kalau kemudian ada pembatasan tersebut. - Satu adalah Permohonan a quo tidak sinkron antara maksud pasal dengan yang dimohon. Kemudian yang kedua, komparasinya ke negara lain juga misleading. Di Belanda sama sekali tidak mengatur pembatasan. Itu tiga tahun itu mengatur PKPU. Di kita juga tiga tahun dulu waktu berlakunya Faillissement Verordening yang sekarang di Belanda itu kita sudah ganti, tapi di sana masih berlaku dengan beberapa amandemen itu. Kemudian di sistem common law ada discharge fresh starting itu bukan pembatasan dari kurator. Kemudian ada mekanisme kontrol kalau kurator melakukan mal administrasi. Kemudian yang terakhir, kalau ada pembatasan waktu, ini akan menimbulkan justru ketidakpastian hukum. Setelah diakhiri asetnya masih ada, atau mungkin ada, atau masih ada gugatan lain-lain. Izin, Yang Mulia. Bahwa di pengurusan pemberesan itu sering terjadi sengketa. Itu namanya ada gugatan lain-lain, actio pauliana, kemudian renvoi prosedur, perlawanan, dan seterusnya. Bagaimana kalau kemudian ini belum pada selesai, tapi kemudian itu diakhiri kepailitannya. - Di IODB yang salah satu analisisnya adalah tentang resolving insolvency, yang dulu sebelum diganti be ready tersebut. Itu ada dipaparkan di situ, gitu. Kemudian keluar SEMA tentang efektivitas penyelesaian kepailitan itu karena ada rekomendasi dari itu. Tetapi itu pun World Bank itu tidak pernah merekomendasikan harus berakhir 5,5 tahun begitu. - Misalnya ini analogi mungkin enggak pas, tetapi bisa membikin sesuatu yang mungkin agak terang. Bagaimana mungkin misalnya Warga Negara Indonesia paling lama menikah adalah usia 30 tahun. Lho, kalau belum laku kawin itu suruh tunggu 30 tahun menikah, terus setelah 30 tahun mau diapain si bujang lapuk ini? Misalnya begitu. - Dalam kepailitan kalau dibatasi, terus ini bagaimana? Saya melakukan riset di dalam buku yang saya published, ya, di lampiran CV tersebut. Dulu ada namanya PT Arafat. Itu 40 tahun pada 1998 itu belum selesai. Kalau sekarang ditambah 27 tahun berarti 67 itu berarti belum selesai dan itu tidak boleh diakhiri. Karena begitu diakhiri, kalau kemudian dia masih punya aset, bagaimana? Kalau kemudian dia ada aset berikutnya, itu bagaimana, ya? 206 Jadi, tujuan dari kepailitan itu bukan harus selesai pada periode tertentu, ya. Tetapi di Undang-Undang Kepailitan tadi sudah memang mempercepat banyak pengurusan itu, itu pun tindakan yang sepihak, ya, yang sepihak itu, bahasa Belandanya eenzijdige itu tadi, pengumuman, pelaporan, mengorganisir. Tetapi kalau pemberesan ini, problemnya adalah kalau dibatasi itu ada akibat hukum tidak pasti, ya. Terus kalau tidak dibatasi, apakah ada mekanisme yang mengontrol kurator? Kurator itu dibatasi tiga perkara untuk menangani dalam satu periode. Jadi, kalau dia berlama-lama, dia rugi kuotanya itu enggak kosong-kosong. Jadi, sebenarnya ini juga pasal motivasi bagi si kurator untuk itu. - Yang kedua, berarti ini adalah sebenarnya problem pada orangnya, bukan pada pengakhiran lembaga kepailitannya. Kalau kurator melakukan maladministrasi, bisa ditegur hakim pengawas, bisa diganti sewaktu-waktu. Jadi, Pasal 71 itu mengatakan secara tegas, ”Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usulan penggantian kurator.” Setiap waktu, enggak usah nunggu 5 tahun. Jadi, ini adalah problem implementasi, bukan problem pada konstitusional terhadap ketentuan Pasal 74 tersebut. - Tadi tipikor jangka waktu pengganti. Saya ndak menguasai tipikor. Tapi tadi saya men ... mendengar uang pengganti 1 bulan, kemudian kalau enggak dieksekusi. Nah, eksekusinya itu enggak dibatasi, baik di tipikor maupun apa. Yang dibatasi tadi kalau kamu enggak bayar ganti, ya, dieksekusi. Nah, eksekusinya itu, ya, enggak pernah ada pembatasan. Dan di negara lain saya enggak pernah menemukan riset adanya pengakhiran kepailitan dengan pembatasan setelah selesai, ya, sudah selesai, ya. Tetapi ini adalah mekanisme untuk penggantian kurator. Jadi, orangnya bukan pada lembaga pengakhiran kepailitannya tersebut. - Nah, ini juga tidak tepat ada kaitannya pembatasan dengan pencabutan. Jadi, Pasal 18 ini kuraotr ... kepailitan ini bisa dicabut. Maksudnya begini, kalau ternyata setelah diumumkan pailit, ”Lho, kok hartanya enggak ada, untuk biaya kepailitan saja enggak ada, cabutan, karena diterus-teruskan juga enggak bisa.” Jadi, lebih pada enggak ada apa-apanya untuk biaya kepailitan saja, lho, enggak ada. Jadi, Pasal 18 itu tegas, kurator dapat mengajukan pencabutan apabila har ... biaya kepailitan saja tidak didapat itu. Dan beberapa kasus, ya, riset yang saya publikasikan juga ada yang 207 dicabut, memang enggak ada apa-apanya. Ya, enggak ada apa-apanya. Tapi biasanya kalau kepailitan enggak ada apa-apanya itu diserahkan pada BHP. Ya, karena, ya, enggak ada apa-apanya itu, biar pemerintah yang ... apa ... ongkosi, begitu. - Yang keempat itu 185 ayat (3) sebagai exit, kapan dilaksanakan? Nah, Pasal 77 itu ada kewenangan hawas (hakim pengawas) untuk memerintahkan, ”Kurator, kamu segera jual. Kurator, kamu ...” nah, kalau pembagian mungkin bisa di ... dibatasi. Artinya apa? Sudah ada duit yang cukup, maka dalam 1 bulan harus dibagi. Kalau itu enggak usah dibagi saja, kurator pasti cepat sekali membaginya karena dia juga akan dapat imbalan dari pembagian tersebut. Artinya, enggak usah dibatasi, sudah membatasi kepentingannya dirinya sendiri. - Apabila proses terlalu lama, maka kerugian debitor dan debitor, izin, Yang Mulia. Jadi saya juga membaca sebuah riset di Bank Dunia dan ada riset lain, recovery rate kepailitan kita memang rendah, Yang Mulia. Kreditor konkuren ada yang meneliti 20%, separatis yang memegang jaminan 49%, tapi angka ini tidak definitive karena sangat fluktuatif. Ya, memang kalau orang pailit itu memang rugi, rugi semua. Debitor rugi, kreditor rugi, pemerintah juga rugi karena pajaknya kayak Sritex tutup dan lain sebagainya. Mungkin yang untung agak untung ya mungkin teman-teman kurator. Tetapi ini ingin mengatakan bahwa kalau kepailitan itu memang recovery rate-nya rendah, bukan karena kurator tidak cepat-cepat menjual aset. - Saya ada satu riset di Surabaya, asetnya di Malang, namanya PT Sido Bangun, kurator menjual lelang 16 kali baru laku. Artinya apa? Sekali enggak laku, cari pembeli terbaik lagi dua kali, sampai 16 kali baru laku. Senilai kira-kira Rp100 miliar untuk daerah itu, uang Rp100 miliar tentu tidak mudah untuk mendapatkan itu. Kalau dia dibatasi, bisa saja nanti jualnya Rp10 miliar, pokoknya lima tahun segera selesai, Rp10 miliar enggak apa- apalah. Yang penting saya mengejar tenggang waktu tersebut, begitu. - Faktor lain yang sering dihadapi kurator adanya gugatan lain-lain di dalam proses pengurusan dan pemeriksaan. Saya menemukan satu riset kurator, itu 12 kali digugat di pengadilan niaga, Pengadilan PTUN karena lelang, kode etik, pidana dilaporkan, dan seterusnya sampai 12 kali lebih. Ini juga 208 faktornya tidak ada di kurator seperti juga ada di penjualan tersebut. Jadi ini holistik masalahnya. Loh terus kalau dibatasin lima tahun, masih ada gugatan lain-lain di Mahkamah Agung, masih belum final, itu bagaimana? Padahal gugatan lain-lain mirip kayak perdata, biasanya saya mengobservasi itu 2-4 tahun baru selesai gugatan lain-lain sampai di Mahkamah Agung, itu baru satu aspek gugatan lain-lain, padahal kepailitan ini menyangkut banyak aspek, - Kemudian dari Yang Mulia Prof. Guntur, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kalau ada pembatasan itu, maka akan berakibat pada ada harta yang tidak bertuan terhadap aset-aset yang belum dibereskan. Kembali kepada Undang-Undang PT itu ada kewajiban membubarkan PT yang kepailitannya sudah diakhiri. Berarti nasibnya para utang-utangnya kreditor bagaimana? Itu segera diakhiri. Padahal tadi juga bisa going concern, - Sekarang masih going concern, kalau di dekat Unair itu namanya Hotel X, enggak usah saya sebut, tetapi dia bisa me-recovery dari pembayarannya itu dari hasil going concern tersebut, tidak menjual hotelnya tersebut. Begitu, ya. Nah, problemnya kalau kemudian enggak selesai-selesai? Berarti ini problem di orang. Tadi saya sebutkan ada mekanisme penggantian kurator, ada mekanisme etika di teman-teman organisasi profesi, ini kok enggak kamu jual-jual, masuk ke kode etik itu namanya misconduct, tidak professional, kemudian juga ada Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan, kurator bertanggung jawab atas kerugian karena kesalahannya yang merugikan harta pailit. Jadi kalau para kreditor itu mengatakan ini rugi hartanya. Tadi Yang Mulia Prof. Enny menyatakan nilainya turun, kurator bisa digugat. Ada beberapa putusan yang mengatakan kurator PMH, kamu telah melakukan perbuatan melanggar hukum, merugikan orang lain karena menyebabkan hartanya itu … Itu juga sudah ada mekanisme kontrolnya terhadap kurator, ada PMH tadi dan seterusnya, gitu. - Problematika Pasal 74? Problematikanya adalah pelaporan kurator tidak transparan. Debitur maupun kreditor tidak pernah ditunjukkan laporannya itu apa. Mau lihat di kepaniteraan sulit, mau tanya ke hakim pengawas apa lagi. Di situ kan dikatakan harus diumumkan di dalam papan kepaniteraan, pasti kosong papan kepaniteraan, maksudnya ya di panitera tersebut. Jadi problemnya adalah di transparansi, bukan di pembatasan itu. Ini gimana sih, 209 sampai di mana? Kalau going concern hasilnya berapa, kalau penjualan sudah sampai mana? Dan untuk menutup tadi kerugian kreditor maupun debitur, itu di Pasal 107 itu ada pembagian sementara. Jadi, Yang Mulia, pembagian itu tidak harus menunggu akhir, tetapi di dalam proses-proses pengurusan itu pembagian tahap satu. Ada uang Rp1 miliar, bagi saja Rp1 miliar, ada uang Rp2 miliar, bagi Rp2 miliar. Itu tidak harus menunggu lima tahun kemudian harus dibagi, tetapi pembagian-pembagian itu sudah bisa sejak awal kalau sudah tercukup uang yang tersedia. KETERANGAN PARA PIHAK 1. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bahwa dalam persidangan a quo, pihak DPR RI telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menyampaikan: - Bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha, khususnya dalam hal penyelesaian utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. Adapun kepastian hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat dilihat dari asasasas undang-undang tersebut, yaitu asas pari passu pro rata parte, asas paritas creditorium, dan asas structured prorata. Asas pari passu pro rata parte bermakna bahwa pembagian harta debitur untuk melunasi utang- utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proposinya dan bukan dengan cara sama rata. Asas paritas creditorium bermakna memberikan keadilan kepada semua kreditur tanpa membedakan kondisinya terhadap harta kekayaan debitur. Kendatipun harta kekayaan debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya. Asas structured prorata atau disebut juga dengan istilah structured creditors merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar atau keadilan di antara para kreditur, yaitu kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. - Bahwa terdapat tiga jenis kreditur pada perkara kepailitan, yaitu kreditur preferen atau prioritas, kreditur separatis, dan kreditur konkuren, di mana kreditur preferen atau prioritas adalah kreditur yang mempunyai keistimewaan. Pasal 1134 KUH Perdata atau hak prioritas mendahului dari jenis yang lain, seperti tagihan khas negara. Namun terdapat Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengutamakan pembayaran upah buruh di 210 atas semua jenis kreditur. Kreditur separatis adalah kreditur yang mempunyai kepentingan atau jaminan kebendaan gadai, hak tanggungan, fidusia, resi gudang, dan hipotek atas undang … atas utang yang dimiliki kreditur. Kreditur konkuren atau kreditur adalah kreditur yang sama sekali tidak memegang jaminan khusus atas piutang … piutangnya dan tidak memperoleh hak yang diistimewakan dari undang-undang. Dalam hal ini, Para Pemohon dalam Permohonan a quo, termasuk dalam kualifikasi kreditur konkuren. Berdasarkan asas paripasuprorata partai, maka kurator akan berhitung secara proporsional dari seluruh harta debitur dalam pelunasan utang ke semua kualifikasi kreditur, termasuk kreditur konkuren sesuai dengan proporsinya. - Dalam menjalankan tugasnya, kurator memiliki kewenangan luas yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, terdapat tiga jenis kewenangan kurator berdasarkan pengaturan tentang tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu kewenangan administratif, kewenangan representatif, dan kewenangan autoratif teknis praktis. Kewenangan administratif adalah kewenangan yang berkaitan dengan formalitas dilakukannya tindakan atau kebijakan yang diambil oleh kurator agar sah dan mengikat harta pailit. Antara lain, mengumumkan kepailitan debitur, pembatalan, maupun berakhirnya kepailitan debitur, dan menyelenggarakan rapat-rapat kreditur. Kewenangan representatif merupakan kewenangan kurator untuk mewakili kepentingan kreditur dalam mengurus dan membereskan harta pailit, untuk pembayaran piutang kreditur, dan mewakili kepentingan debitur untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kewenangan otoratif teknis praktis adalah kewenangan penuh dari kurator yang tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari pihak debitur atau panitia kreditur. Namun demikian, untuk perbuatan-perbuatan tertentu, kurator harus mendapatkan izin atau persetujuan dari hakim pengawas atau mendengar pendapat dari panitia kreditur sebelum melaksanakan rencananya. - Bahwa terhadap harta pailit, kurator harus terus mengupayakan pencarian, pencatatan, penghitungan, dan pembagiannya hingga kurator memiliki keyakinan bahwa tidak ada lagi boedel pailit yang dapat dicari, dicatat, 211 dihitung, dan dibagi kepada para kreditur. Apabila dirinci tugas pokok seorang kurator kepailitan, yaitu: 1) Melakukan tugas administrasi, yaitu melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, mengamankan harta kekayaan debitur pailit, melakukan inventarisasi harta pailit, serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas. Dalam tugas ini, kurator berwenang untuk melakukan penyegelan apabila perlu untuk mengamankan harta pailit. 2) Mengurus harta pailit, sejak putusan pailit diucapkan, semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan rekening bank, dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator yang melakukan penjualan dan pemberesan. - Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Standar profesi kurator juga menjadi dasar bagi kurator agar bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Seorang kurator harus memastikan dengan benar dan tepat mengenai data dan informasi yang sahih terkait semua klarifikasi kreditur, baik kreditur preferen, kreditur separatis, maupun kreditur konkuren. Penelitian dan pemeriksaan terhadap harta pailit, daftar utang, dan klasifikasi kreditur membutuhkan waktu agar terdapat kepastian hukum dan tercipta berkeadilan terkait pengurusan utang-utang dapat selesai dengan baik. - Dengan … namun secara faktual, tugas dan tanggung jawab seorang kurator kepailitan tidaklah mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Persoalan yang dihadapi oleh kurator seringkali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, baik secara struktur, substansi, maupun budaya hukum. Bahwa dalam praktik kurator sering menghadapi berbagai permasalahan. Antara lain, debitur pailit tidak kooperatif dalam memberikan informasi dan laporan harta atau boedel pailit dan cenderung menyembunyikan harta atau boedel pailit, bahkan berusaha mengalihkan harta pailit (aksio pauliana). Debitur tetap menguasai dan mengurus harta atau boedel pailit seolah-olah tidak 212 terjadi kepailitan dan menghalangi kurator dalam melakukan pengurusan harta atau boedel pailit. Debitur tidak memberikan akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit. Debitur sulit untuk memberikan penggantian spesimen tanda tangan untuk segala transaksi keuangan yang berkenaan dengan harta pailit atau boedel pailit. Debitur menggunakan bodyguard atau preman untuk menghalangi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Debitur menggugat kurator ke pengadilan negeri hanya untuk menghalangi dan mengulur waktu kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang pada akhirnya merugikan debitur sendiri dan para kreditur. Atau debitur melaporkan kurator ke pihak kepolisian berkenaan dengan pelaksanaan tugas kurator yang belum tentu laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian. - Bahwa kemudian persoalan lain yang … yang menghambat kurator dalam melaksanakan tugasnya adalah ada peristiwa hukum lain yang didahulukan diproses dibandingkan kepailitan. Misalnya, perkara pidana, sehubungan dengan debitur dilaporkan kepolisian di tengah proses administrasi kepailitan yang sedang dilakukan oleh kurator. Penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap perkara pidana tersebut tidak mempunyai batas waktu dan selalu didahulukan penyelesaian perkara pidana dibandingkan proses kepailitan. Begitu juga apabila terdapat gugatan perdata yang berimplikasi terhadap harta pailit debitur, sehingga kurator membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengurus dan membereskan harta pailit. - Tugas kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit berakhir ketika kepailitan berakhir. Adapun berakhirnya kepailitan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kepailitan dibatalkan, yaitu keadaan pailit dapat berakhir karena putusan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Kepailitan dicabut, yaitu berdasarkan permohonan hakim pengawas. Pengadilan niaga dapat mencabut putusan pailitnya karena ternyata harta pailit sedemikian minimnya dan bahkan diperkirakan tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan. Perdamaian, yaitu pengadilan niaga mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur dan telah diterima oleh para krediturnya. Pemberesan harta pailit, yaitu kepailitan yang berakhir dikarenakan telah dilakukan pembayaran 213 kepada kreditur, baik secara penuh maupun tidak penuh dengan mengikatnya daftar pembagian penutup. Tugas kurator kemudian belum berakhir jika debitur (ucapan tidak terdengar jelas) perseroan terbatas karena keadaan insolvensi demi hukum mengakibatkan perseroan bubar yang wajib diikuti dengan proses likuidasi dan kurator bertindak sebagai likuidator. Dengan demikian, maka saat berakhirnya pelaksanaan tugas kurator berbeda untuk tiap kondisi, sehingga tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu tertentu. - Bahwa dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator memiliki visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Berhubung tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berada di tangan kurator dengan sendirinya kurator mempunyai tanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU. Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, kurator juga dapat digugat secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu karena salahnya telah menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dengan adanya pengaturan demikian, maka sudah tentu tugas kurator dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memberikan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya pasal a quo akan menyebabkan kurator bertindak sewenang- wenang karena tidak adanya jangka waktu adalah tidak berdasar mengingat rumit dan kompleksnya tugas kurator, sebagaimana telah diuraikan di atas. - Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagaimana merupakan salah satu kewenangan dari hakim pengawas untuk mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Berdasarkan pengaturan mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, posisi hakim pengawas bersifat pasif, namun dalam kondisi tertentu tugas pengawasan 214 dapat bersifat proaktif dan responsif. Kewenangan hakim pengawas yang dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian laporan oleh kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator merupakan tugas yang bersifat proaktif dan responsif. Hakim pengawas merupakan hakim pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum yang ditunjuk berdasarkan spesialisasi keilmuannya. Kewenangan hakim pengawas untuk menjalankan tugas pengawasan merupakan ranah peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung. - Bahwa pengaturan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur dengan pertimbangan yang sama dengan alasan kenapa tidak diatur jangka waktu pada Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) Undang- Undang Kepailitan dan PKPU. Segala tindakan kurator atas sebuah benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan tersebut dilakukan dengan izin hakim pengawas. Mengingat kurator juga telah menjalankan kewajibannya memberikan laporan secara berkala mengenai proses pemberesan harta pailit. Pengaturan ini tentu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal pemenuhan haknya dari harta pailit debitur. - Pemohon yang meminta pasal-pasal a quo mengatur mengenai batas waktu, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para kreditur dalam menerima pembayaran piutangnya dari keseluruhan harta pailit debitur. Selain itu, pembatasan jangka waktu tersebut akan semakin memberatkan tugas kurator karena jangka waktu tersebut akan semakin … karena dari gambaran persoalan yang dialami kurator di atas. Seorang kurator membutuhkan ketelitian dalam mengumpulkan informasi dan data para kreditur yang tidak bisa dibatasi penyelesaiannya. Pembatasan jangka waktu dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepahilitan dan PKPU juga akan membatasi kewenangan hakim pengawas dalam menilai pelaksanaan tugas kurator. Apabila ditentukan batas waktu dalam Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penyelesaian utang-piutang kreditur … debitur kepailitan ketika batas waktu sudah habis dan perpanjangan waktu yang diberikan hakim 215 pengawas juga sudah habis, namun pekerjaan kurator belum selesai, mengingat sangat beratnya tugas kurator. - Bahwa jangka waktu yang disebutkan Para Pemohon dalam Petitumnya tidak realistis dan tidak … dan akan sangat sulit dipenuhi oleh kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan pemaknaan yang diinginkan Para Pemohon tidak hanya berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon, melainkan juga berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih tinggi dan membutuhkan yang waktu lebih lama … diulangi, membutuhkan jangka waktu lebih lama. Terlebih, pengaturan mengenai batas waktu merupakan kebijakan hukum terbuka dalam Undang- Undang NKRI Tahun 1945 … Undang-Undang Dasar, mohon maaf, NKRI Tahun 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai jangka waktu penyelesaian tugas kurator yang harus diatur oleh Undang- Undang. - Bahwa terdapat … telah terdapat rencana perubahan terhadap Undang- Undang Kepailitan dan PKPU sebagaimana terdapat dalam draft Prolegnas Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 2018 dan menjadi usul pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/1/2003-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024 dalam naskah akademik yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2018 salah satu isu krusial yang diusulkan untuk dirubah dalam Undang-Undang Kepahilitan dan PKPU bahwa laporan … mohon diulangi, Yang Mulia, salah satu isu krusial yang diusulkan diubah dalam RUU Perubahan atas Undang- Undang Kepailitan dan PKPU adalah Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepahilitan dan PKPU. Bahwa laporan yang disampaikan oleh kurator kepada hakim pengawas perlu dipublikasikan, sehingga perlu diatur tata cara mengenai pelaporan elektronik, baik kepada hakim pengawas maupun Pemerintah agar dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang dan dapat dilihat secara cuma-cuma. Selain itu, perlu diatur dalam perubahan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai sanksi administratif, jika kurator tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 216 Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sanksi administratif dapat berupa teguran yang dilaksanakan oleh organisasi profesi atau otoritas yang berwenang berupa teguran, pemanggilan, meminta penjelasan dan pergantian kurator oleh hakim pengawas. Berdasarkan uraian tersebut, maka tata cara perlaporan dan pengaturan mengenai … mohon izin, sanksi lebih krusial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas kurator. 2. Keterangan Presiden/Pemerintah Bahwa dalam persidangan a quo, pihak Presiden/Pemerintah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menyampaikan: - Bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada kurator sebagai pelaksana putusan kepailitan dan PKPU dalam melakukan seluruh proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal tersebut tentunya membawa konsekuensi, tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, guna memastikan segala tindakan kurator … kantor ... kurator transparan, dan akuntabel, serta benar-benar memaksimalkan harta debitur pailit untuk menyelesaikan utang kepada para kreditur. Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan. Kurator diharuskan untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya selama setiap tiga bulan dan laporan tersebut terbuka secara cuma-cuma di pengadilan niaga. - Terkait dengan pelaporan kurator, Mahkamah Agung juga menegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di pengadilan. Bahwa … Bukti P-1, untuk menjamin transparansi pemberesan boedel pailit, hakim pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemeriksaasn kepada kurator, baik untuk keperluan hakim pengawas, maupun berdasarkan pemerintahan kreditur. Jika setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka hakim pengawas berwenang untuk: a. Memanggil dan meminta penjelasan kurator. 217 b. Memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan organisasi kurator dan Menteri Hukum dan HAM. c. Mengusulkan penggantian kurator kepada majelis hakim niaga. Hal yang sama terkait pelaporan kurator juga diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus, di mana disebutkan bahwa laporan tiga bulanan kurator dan pengurus yang disampaikan pada hakim pengawas, juga ditembuskan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum. - Bahwa ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU akan dilakukan perubahan dalam RUU Kepailitan dan PKPU yang telah dicantum dalam Prolegnas 2020-2024 Nomor 2018. Adapun ketentuan Pasal 74 dan usulan perubahannya sebagai berikut. Perubahan Pasal 74 dilakukan dalam rangka menyempurnakan pengaturan tanggung jawab kurator, menyampaikan laporan pekerjaan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, untuk mengurus serta membereskan harta pailit, di mana hal tersebut perlu diseimbangkan dengan tanggung jawab serta kewajiban profesi kurator. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hakim pengawas bertugas mengawasi kegiatan kurator, yaitu dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sedangkan kurator berkewajiban untuk memberikan laporan kepada hakim pengawas setiap tiga bulan. Laporan yang disampaikan oleh kurator kepada hakim pengawas perlu dipublikasikan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga perubahan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ini juga mengatur tata cara mengenai pelaporan elektronik, baik kepada hakim pengawas maupun pemerintah, agar dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang dan dapat dilihat secara cuma-cuma. Debitur berhak memperoleh informasi sewaktu- waktu, tidak terbatas dengan laporan tiga bulan untuk mengetahui bagaimana harta kekayaan yang dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan oleh kurator. Selain debitur, kreditur juga berhak untuk memperoleh informasi secara transparan terhadap pengurusan dan/atau pemberesan yang dilakukan oleh kurator. Hal ini sangatlah penting untuk 218 menjaga kepercayaan secara transparan, bagaimana kurator bekerja untuk mewakili kepentingan seluruh pihak, baik debitur maupun kreditur. Oleh karena itu, kreditur juga berhak memperoleh informasi sewaktu-waktu, tidak terbatas dengan laporan tiga bulanan untuk mengetahui bagaimana kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kekayaan debitur pailit, serta perkembangannya bagaimana hakim pengawas yang berwenang untuk meminta informasi tersebut. Perubahan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga akan mengatur mengenai sanksi administatif terhadap kurator yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Mengenai kewajiban memberikan informasi sebagai langkah transparansi serta menjamin terlindunginya hak-hak kreditur dan debitur dan pihak lainnya yang dapat diakses dalam proses pemberesan harta kepailitan (vide Naskah Akademik RUU Kepailitan dan PKPU). - Bahwa Para Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa tugas kurator hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja tanpa ada keharusan dan jangka waktu untuk menyelesaikan kepailitan. Bahwa tugas kurator sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya maupun yang sudah dijabarkan oleh Pemohon dalam Permohonannya menggambarkan rangkaian pekerjaan mulai dari tahap pengurusan, pemberesan, hingga pengakhiran secara keseluruhan diatur dalam pasal-pasal lainnya yang saling terkait dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini, sehingga tidak diatur dalam pasal a quo, pasal a quo justru memberikan pengaturan terhadap tanggung jawab kurator dalam menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kurator sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kurator. - Bahwa Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan ruang pertimbangan hakim pengawas yang diberikan oleh undang-undang untuk menentukan berapa lama kesempatan perpanjangan waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan rutin tiga bulannya. Hakim pengawas tentunya mempertimbangkan dengan matang alasan memperpanjang masa pelaporan tersebut, misalnya karena kompleksitas yang dihadapi kurator dalam menyiapkan laporan 219 tersebut. Perpanjangan waktu pelaporan tersebut adalah satu hal sementara kelangsungan tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan proses pengurusan dan pemberesan kepailitan yang sedang dikerjakannya merupakan hal lain yang harus terus dilakukan oleh kurator. Sehingga, persoalan hakim pengawas memberikan pertimbangan perpanjangan waktu menyampaikan laporan tiga bulanan kurator tidaklah menghambat proses pemenuhan kewajiban tugas pengurusan dan pemberesan yang tengah dilakukan oleh kurator. - Sebagai perbandingan, Belanda misalnya mengatur mengenai pelaporan kurator ini dalam Dutch Bankruptcy Title I, Bankruptcy Chapter III, Administration of the Liquidation Estate Pasal 73A ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan, dan seterusnya. Satu, setiap kali pada akhir setiap periode tiga bulan, likuidator atau kurator harus mengeluarkan laporan tentang keadaan harta pailit. Likuidator atau kurator harus menyerahkan laporannya kepada panitera pengadilan negeri di mana laporan tersebut akan tersedia untuk publik secara gratis, tidak ada biaya untuk penyerahan laporan likuidator. Dua, periode yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya dapat diperpanjang oleh hakim pengawas atau rechter commisaris. Dalam hal pelaporan ini, Belanda pun memberikan ruang kepada hakim pengawas untuk menentukan perpanjangan waktu, menyampaikan laporan bagi kurator, dan pasal tersebut juga tidak mengatur waktu atau batas akhir seorang kurator harus menyelesaikan kepailitan. - Penentuan waktu menjadi kewenangan hakim atau pengadilan juga dapat dilihat di United Kingdom England, Scotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan seterusnya. Penggunaan frasa or such longer period as the court may allow, yang artinya atau periode lebih lama yang dapat diberikan atau diizinkan pengadilan harus dimaknai sebagai ruang bagi hakim atau pengadilan berdasarkan pertimbangannya menentukan beberapa … berapa lama waktu yang tidak … yang dianggap layak diberikan. - Sekali lagi, Pemerintah menegaskan bahwa tidak diaturnya batasan waktu berapa lama kepailitan harus diberikan, tidak dapat dimaknai pembuat undang-undang memberikan ruang bagi kurator atau bagi hakim pengawas untuk sewenang-wenang memperlama proses, khususnya dalam pemberesan harta pailit. Sebagaimana juga sudah diketahui bahwa dan 220 dijabarkan Pemohon bahwa undang-undang memberikan serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh kurator, yang utamanya adalah memaksimalkan pemberesan harta debitur pailit untuk menyelesaikan utangnya kepada para kreditur sesuai dengan peringkatnya. Hal tersebut dalam undang-undang juga dilengkapi dengan ketentuan rambu-rambu bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dari satu tahapan ke tahapan lainnya dan setiap apa pun yang dilakukan kurator tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hakim pengawas, debitur, maupun kreditur untuk antara lain dengan menyampaikan laporan tiga bulanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Bahkan juga disediakan berbagai mekanisme dan forum bagi pihak yang keberatan atas suatu tindakan kurator dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. - Sehingga pemerintah meyakini bahwa Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sangat jelas ruang lingkupnya, merupakan ketentuan yang prinsip bagi kurator dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi tugasnya melalui pelaporan secara berkala kepada hakim pengawas, yang mana laporan tersebut dapat diakses oleh publik secara cuma-cuma. - Bahwa Pemohon mempersoalkan tidak ada batas waktu bagi kurator untuk menyelesaikan pengurusan dan pemberesan kepailitan, khususnya dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, di mana memberikan kewenangan mutlak kepada kurator mengartikan keadaan benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan memberikan peluang kepada kurator untuk menafsirkan sesuai kehendak subjek dan bebas. Oleh karenanya kurator dapat mengartikan secara subjektif pada frasa tidak segera. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut. a. Bahwa penafsiran sesuai kehendak subjek dan bebas atau oleh kurator pada frasa tidak segera merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Dalam pelaksanaan tugas kurator dalam Pasal 185 ayat (3) tersebut bukan secara sepihak menjadi kewenangan curator, melainkan dengan izin hakim pengawas. Terhadap tindakan kurator tersebut akan 221 dipertanggungjawabkan kepada debitur dan kreditur yang dituangkan dalam setiap laporan tiga bulanan kurator dan pengurus. b. Bahwa tidak diaturnya pembatasan waktu bagi kurator untuk menyelesaikan pengurusan dan pemberesan kepailitan dikarenakan proses pengurusan dan pembebasan kepailitan, khususnya terkait penjualan aset pailit bukanlah perkara mudah, kurator sering menghadapi hal-hal antara lain: 1) Penjualan aset selama proses kepailitan dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang dapat memperlambat proses jika aset sulit untuk dijual atau jika terdapat sedikit minat dari pembeli atau jika ada pembeli, tetapi nilainya di bawah nilai likuidasi. 2) Kompleksitas aset pailit. Beberapa aset mungkin memerlukan penanganan atau pengurusan yang komprehensif sebelum dapat dijual, misalnya adanya gugatan aset yang akan dijual, yang dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan. 3) Dalam beberapa kasus, terutama pada pailitan grup perusahaan yang kompleks, mungkin terdapat banyak kreditur, pemangku kepentingan, atau pihak terkait yang terlibat dan koordinasi penjualan dapat memakan waktu lebih lama. c. Bahwa terkait pembatasan waktu dalam pemberesan khususnya penjualan aset pailit, tidak ada ketentuan baku yang mengharuskan pengaturan tersebut. Beberapa negara mengambil pendekatan yang berbeda, namun tetap penekanannya pada transparansi dan akuntabilitas kurator dalam menyajikan laporan pengembangan secara berkala. Sebagai contoh, di Belanda dalam Dutch Bankruptcy Act Title I, yaitu penjualan aset pailit memberikan pengaturan sebagai berikut, yang dalam terjemahan sebagai berikut. Pasal 174: 1) Aset-aset dari harta pailit akan dijual, baik melalui lelang di muka umum atau dengan persetujuan dari hakim pengawas melalui penjualan pribadi. 2) Likuidator akan mengalihkan aset yang tidak dapat dilikuidasi dengan cepat atau yang tidak cocok untuk dilikuidasi sama sekali. Cara di mana likuidator dapat mengalihkan aset tersebut harus disetujui oleh hakim pengawas. 222 Ayat (2) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang tidak memberikan batasan waktu berapa lama kepada kurator untuk menentukan tindakan atas aset pailit dimaksud. Adapun ketentuan di Belanda yang dirujuk oleh Pemohon, yaitu Dutch Bankruptcy Act Title III, ayat (1) dan ayat (2) berbeda konteks dengan konsepsi kepahitan dan PKPU di Indonesia. Pasal tersebut merupakan bagian dari mekanisme lain yang dalam bahasa Belanda disebut wet schuldsanering natuurlijke personen, sebuah alternatif penyelesaian utang untuk perseorangan yang mana mekanisme ini berbeda dengan kepailitan perusahaan di mana Belanda juga tidak mengatur limit waktu berapa lama kepailitan perusahaan itu harus dilakukan. Pemohon kembali tidak dapat menarik referensi dalam ketentuan kepailitan Inggris, The Insolvency Act 1986 yaitu dengan mengutip Capture IX Bankruptcy bagian kedua dari The Insolvency Act 1986 di mana diatur mengenai permulaan dan jangka waktu kepailitan perorangan. Istilah bankruptcy di Inggris adalah konteksnya personal bankruptcy atau dengan kata lain kebangkrutan atau kepailitan perorangan berbeda konteksnya dengan kepailitan perusahaan atau dikenal company insolvency atau company winding up yang diatur pada bab-bab tersendiri dalam bagian pertama dari The Insolvency Act 1986, bagian pertama The Insolvency Act 1986. - Sekali lagi, Pemerintah menegaskan bahwa beberapa negara yang dicontohkan di atas yang tidak menerapkan pembatasan waktu akhir bagi kurator untuk menentukan keadaan atau menjual suatu aset dalam kepailitan perusahaan, tidak dapat dimaknai bahwa rezim hukum kepailitan yang demikian adalah buruk dan tidak memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada kreditur maupun debitur. Tentunya tingkat kompleksitas kepailitan perusahaan sudah menjadi pertimbangan umum bagi pembuat Undang-Undang dari berbagai yuridiksi tersebut, sehingga walaupun tidak diatur penentuan batas akhir penentuan tindakan atas suatu aset kepailitan sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, undang-undang memfasilitasi dengan memperkuat infrastruktur hukum dengan keterangan-keterangan lainnya yang memberikan rambu- rambu bagi kurator dan pengurus dalam bekerja secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan di bawah izin dan penguasa hakim pengawas, 223 serta mampu mempertanggungjawabkan pekerjaannya, antara lain melalui laporan berkala kepada hakim pengawas yang terbuka untuk umum secara cuma-cuma bagi debitur dan para kreditur. 3. Keterangan Mahkamah Agung Bahwa dalam persidangan a quo, pihak Mahkamah Agung telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menyampaikan: - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. - Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting dalam sistem peradilan nasional, termasuk dalam penanganan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang tersebut, 4 memberikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengadili, mengawasi, dan mengarahkan perkara yang terkait dengan kepailitan dan PKPU melalui pengadilan niaga. - Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga yang diatur secara ketat dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Limitasi waktu dalam proses pemeriksaan kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang responsif, adil, cepat, dan efektif, yang memberikan kepastian hukum bagi debitur, kreditor, serta pihak-pihak yang terkait. - Bahwa pengaturan soal limitasi waktu dalam perkara kepailitan … dalam perkara permohonan kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Sedangkan perkara permohonan PKPU sementara, harus diputus dalam waktu 20 hari bagi perkara yang diajukan kreditor, sedangkan 3 hari bagi yang diajukan oleh debitur, sebagaimana 224 dimaksud dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. - Bahwa limitasi waktu dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga dapat diketahui melalui upaya hukum kasasi, tanpa melewati banding, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang menentukan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung dengan waktu penyelesaian di tingkat kasasi paling lambat 60 hari, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (3). - Bahwa pada tahap selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Kemudian pada ayat … kemudian pada Pasal 74 ayat (3) diatur bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung mengatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa sewaktu-waktu atas permintaan hakim pengawas, debitur atau kreditur, kurator wajib memberikan laporan perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit. - Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (3) memberikan kontrol dan pengawasan terhadap tindakan yang diambil oleh kurator dalam situasi di mana ada aset yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. Kurator diberikan … diberi kewenangan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola aset tersebut, tetapi keputusan tersebut harus seizin hakim pengawas. - Bahwa ketentuan laporan setiap 3 bulan dan perpanjangan waktu … laporan sewaktu-waktu, termasuk tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada poin 6, poin 7, dan poin 8 tidak memiliki limitasi waktu sehingga Mahkamah Agung berpendapat Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3), termasuk Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 225 Kepailitan dan PKPU berpotensi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai akhir keadaan harta pailit. - Bahwa keadaan tersebut tidak sejalan dengan semangat penyelesaian perkara yang cepat dan efektif sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang pada pokoknya menentukan cakupan yang lebih luas dalam undang- undang tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. - Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memenuhi asas litis fineri oportet yang artinya setiap perkara harus ada akhir dan asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. - Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bagi dunia usaha, kepastian waktu dalam proses pemberesan harta pailit adalah faktor yang sangat penting. Ketidakpastian dalam penyelesaian kepailitan dapat berdampak negatif kepada kepentingan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin lama proses pemberesan berlangsung, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan risiko munculnya sentimen negatif terhadap aset atau entitas yang bersangkutan juga semakin meningkat. Hal ini juga nantinya berdampak langsung terhadap penilaian iklim berusaha di Indonesia sebagaimana indikator business ready atau be ready yang digunakan World Bank sebagai parameter penilaian iklim investasi dan iklim berusaha di suatu negara - Bahwa Mahkamah Agung berpendapat limitasi waktu yang diajukan Pemohon terhadap Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan usulan yang rasional untuk dipertimbangkan setelah memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya dan komparasi pengaturannya pada beberapa negara lain. Limitasi waktu harus mencerminkan dan mempertimbangkan prinsip hukum, efisiensi, kepastian, 226 dan pelindungan hak semua pihak. Beberapa negara telah menerapkan pembatasan waktu yang dimaksud dengan limitasi yang beragam. Penentuan pembatasan waktu juga harus dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor terkait. Masih sulitnya praktik penurusan aset, aset tracking, pengajuan upaya hukum yang dilakukan seperti actio pauliana atau renvoi prosedur. Oleh sebab itu, jangka waktu 3 tahun dengan dapat diperpanjang 2 tahun merupakan tenggang waktu yang ideal bagi kurator untuk melaksanakan tugasnya. 4. Keterangan Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Bahwa dalam persidangan a quo, pihak terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menyampaikan: - Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator wajib melakukan pengumuman dalam berita negara dan sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. b. Melaksanakan rapat kreditur. c. Mengamankan harta debitur pailit. d. Menerima pencatatan tagihan atau piutang yang diajukan oleh kreditur. e. Menyusun dan mengumumkan daftar piutang. f. Melakukan pencocokan tagihan piutang. g. Melakukan pencatatan terhadap harta pailit. Dan, h. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit kepada hakim pengawas dan kreditur. - Kemudian tugas dan tanggung jawab, serta menjadi kewenangan kurator dalam membereskan harta dari debitur pailit adalah sebagai berikut. a. Melakukan penjualan harta pailit secara lelang. b. Melakukan penjualan harta pailit secara di bawah tangan dengan izin dari hakim pengawas. c. Melakukan pemberesan harta pailit yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. d. Menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. e. Mengumumkan daftar pembagian melalui kepaniteraan pengadilan. f. Membayarkan pembagian yang telah ditapkan oleh hakim pengawas atau setelah putusan perlawanan terhadap pembagian diucapkan. - Bahwa dalam setiap tahapan tersebut telah merujuk kepada Undang- Undang Kepailitan, namun dalam setiap tahapan tidak tertutup kemungkinan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur, 227 kreditur, atau bahkan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dan tidak menerima tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh kurator. - Bahwa kemudian dalam tugas-tugas pemberesan, kurator juga kerap memiliki kendala dalam penanganannya di lapangan, sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan oleh perwakilan DPR dan juga Pemerintah. Kurator sering mendapatkan tantangan, baik dari pihak debitur dan pihak- pihak lainnya, maupun problematika yang timbul dalam kondisi pasar. Dalam praktiknya, kurator menjalankan tugasnya sering sekali berhadapan dengan kompleksitas kondisi yang tidak semudah dibayangkan, sehingga sering sekali menyebabkan penanganan serta penyelesaian suatu perkara kepalitan dapat memakan waktu yang cukup lama. Sebagai ilustrasi, Mahkamah Yang Mulia, kami sampaikan beberapa contoh perkara yang menyebabkan kompleksitas penanganan menjadi lama. - Perkara kepalitan PT Saripari Pertiwi Abadi. Dalam perkara ini, berlangsung selama … sejak tahun 2015 baru selesai tahun 2024. Artinya, penanganannya lebih dari 10 tahun. Lamanya penanganan perkara kepalitan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Debitur pailit mengajukan perlawanan. 2. Aset-aset berada dalam lokasi yang remote (remote area), ter … apa … ada di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Kabupaten Tarakan dan kemudian di pedalaman Mogoi, Kabupaten Teluk Bentuni, Papua Barat. 3. Aset rendah nilai ekonomi dan tidak adanya daya tarik dari pembeli. 4. Debitur pailit tidak transparan atas data aset. 5. Kondisi pandemi yang mempengaruhi ekonomi dan kemampuan daya beli secara umum. - Contoh perkara lain adalah perkara kepalitan PT Intercon Kebun Jeruk di mana banyak gugatan-gugatan yang masuk dari pihak luar perkara yang merasa tanahnya disangkut-pautkan dengan aset debitur pailit. - Lalu contoh perkara ketiga. Perkara kepailitan UD Harapan Kita, yang di mana para kreditur tidak mau menerima haknya karena merasa perhitungan yang dilakukan tidak sesuai. Jadi itu tadi contoh-contoh perkara, di mana menyebabkan lamanya penanganan kepailitan. - Beberapa faktor penentu yang dimaksud sepatutnya tidak dapat diukur secara pasti karena tingginya dinamika kondisi pada proses pemberesan. Sehingga pembatasan atau limitasi waktu dalam permohonan pemohonan 228 … Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta penyelesaian pemberesan harta pailit dan seluruh tugas kurator diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit, justru bertentangan dengan tujuan dari kepailitan itu sendiri, yaitu pemberesan. Hal-hal tersebut yang pada akhirnya dapat menyimpulkan di mana pembatasan pemberesan kepailitan untuk jangka waktu 3 tahun sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon adalah hal yang tidak relevan untuk dilakukan mempertimbangkan kompleksitas pemberesan pailit yang tidak mudah dan berisiko tinggi. - Yang kedua adalah tanggapan atas pengujian Pasal 185 ayat (3). Perlu kami sampaikan bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan aset pailit bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Kepailitan dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109. Kreditur dengan pemegang hak jaminan diberikan hak untuk menjual aset yang dijaminkan secara sendiri dalam kurun waktu 2 bulan, melakukan penjualan aset di muka umum atau lelang minimal sebanyak 2 kali, melakukan penjualan aset di bawah tangan berdasarkan hasil penilaian oleh appraisal dengan izin hakim pengawas. - Tahap-tahap sebagaimana disebut di atas merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Proses tersebut bukanlah suatu proses yang dapat dipermudah sedemikian rupa, justru setiap prosesnya diawasi oleh hakim pengawas. Sehingga bukanlah merupakan penilaian subjektif dari kurator dalam memutuskan dapat atau tidaknya aset pailit untuk dibereskan. - Bahkan kewenangan kurator untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan dalam pemberesan harta pailit, sejatinya memberikan perlindungan kepada kreditur atas pemenuhan hak pembayaran serta terhadap debitur atas pemberesan aset-aset yang ada. Namun, apabila terdapat limitasi waktu dalam pemberesan aset pailit, hal ini justru bertentangan dengan tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan aset pailit untuk memaksimalkan penjualan harta pailit guna penyelesaian utang-utang kepada para kreditur. - Poin berikutnya adalah forum penyelesaian yang tepat bagi Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian di atas, hendaknya jalur penyelesaian yang 229 ditempuh oleh Pemohon selaku debitur pailit untuk meminta pertanggungjawaban kurator adalah sebagai berikut. a. Mengajukan keberatan ke hakim pengawas atas tindakan kurator. b. Melaporkan kurator ke dewan kehormatan organisasi asal kurator untuk diperiksa secara pelanggaran kode etik. - Bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kreditur atau pihak-pihak terkait lainnya dapat mengajukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana terhadap perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator bertanggung jawab secara profesi dan pribadi atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Bahwa AKPI sebagai organisasi kurator pertama dan terbesar Indonesia, memiliki dewan kehormatan yang bertugas untuk menindak dengan tegas setiap anggotanya yang terbukti tidak profesional dan melanggar kode etik dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesaan. Sak ... sanksi pemecatan dan skorsing telah pernah dijatuhkan kepada kurator anggota AKPI. Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Kepailitan telah menyiapkan berbagai jalan yang dapat ditempuh oleh debitur pailit jika merasa dirugikan atau diperlakukan sewenang-wenang oleh kurator. Kesimpulan. Bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap Permohonan a quo, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia menyimpulkan: Satu. Bahwa tidak ada hak konstitusional Para Pemohon yang dilanggar dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan telah sejalan dengan ruh dan maksud kekhususan Undang-Undang Kepailitan, sehingga pembatasan atas proses pemberesan dalam kepailitan justru akan berdampak kerugian kepada kreditur dan juga debitur. Bahwa terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional dari kurator yang menjadi akar permasalahan Permohonan a quo, oleh Undang-Undang Kepailitan telah disiapkan jalan penyelesaian, yaitu dengan: 1) Meminta kepada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan atau 230 tidak melakukan sesuatu. 2) Meminta pertanggungjawaban kurator secara perdata atau pidana. Dan/atau, 3) Mengadukan kurator ke dewan kehormatan organisasi asal kurator tersebut. 5. Keterangan Pihak Terkait Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) Bahwa dalam persidangan a quo, pihak terkait Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menyampaikan: - Selama melaksanakan tugasnya, kurator wajib membuat laporan setiap 3 bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kerja yang telah dan/atau sedang dilakukan, sehingga akuntabel dan transparan. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma di kepaniteraan pengadilan niaga (vide Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). - Bahwa merujuk pada dalil Permohonan Para Pemohon, khususnya halaman 20, angka 23, Pihak Terkait menanggapi dalil tersebut sangatlah tidak berdasar secara hukum dikarenakan laporan 3 bulanan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kerja yang telah dan/atau sedang dilakukan, sehingga akuntabel dan transparan. Dengan adanya laporan 3 bulanan ini justru memberikan kepastian hukum kepada kreditur dan merupakan pengaturan bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan. - Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU, hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu. Hal ini bukanlah dimaksudkan kepada jangka waktu pemberesan harta pailit, seperti yang didalilkan Para Pemohon, namun hanya terbatas pada perpanjangan waktu laporan tugas kurator. Dengan demikian, adanya ketidakpastian hukum yang Para Pemohon dalilkan tidak berdasar secara hukum. - Bahwa perlu Pihak Terkait HKPI juga sampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan PKPU, kurator bertanggung jawab secara pribadi pada kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara hati-hati. Dengan demikian, dalil Para Pemohon 231 sangat tidak beralasan dan tidak mempertimbangkan sebab-akibat pada proses pemberesan harta pailit. - Bahwa pada dasarnya, laporan 3 bulanan berisi mengenai hal-hal apa saja yang telah dan saat ini dilakukan kurator, juga hambatanhambatan yang dialami oleh kurator. Hakim pengawas akan melihat dan menilai laporan 3 bulanan tersebut. Apabila tidak adanya laporan 3 bulanan atau laporan 3 bulanan tidak relevan, tidak ada kemajuan, dan hal-hal lain yang dipandang merugikan nilai harta pailit dan/atau para kreditur, maka sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Kepailitan PKPU, hakim pengawas dan/atau kreditur dalam hal ini Para Pemohon memiliki hak untuk mengusulkan penggantian kurator. - Bahwa sebagaimana Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU menyatakan bahwa kurator yang diangkat dalam suatu perkara tidak sedang menangani lebih dari 3 perkara kepailitan yang berbunyi, mohon dianggap dibacakan. - Bahwa pembatasan perkara yang ditangani oleh profesi kurator dan perkara kepailitan maupun profesi pengurus dalam perkara PKPU sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU dilatarbelakangi alasan penanganan kepailitan tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan urusan yang sangat banyak (vide Keterangan Ahli dalam Putusan MK Nomor 19/PUUVII/2009 halaman 16 dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 19/PUU dan seterusnya, halaman 32). - Bahwa pembatasan perkara yang ditangani oleh profesi kurator dalam perkara kepailitan maupun profesi pengurus dalam perkara PKPU dalam menangani tidak lebih dari 3 perkara kepailitan maupun PKPU dalam waktu yang bersamaan, merupakan suatu hal yang rasional dan logis, mengingat bobot atau tingkat kesulitan perkara dan kepentingan para kreditur yang tidak sedikit jumlanya yang harus dibereskan dengan penuh tanggung jawab dengan cara yang adil (vide Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 19 dan seterusnya, halaman 34). - Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait berpendapat, terkait dengan limitasi waktu pada proses pengurusan dan pemberesan perkara kepailitan secara implisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 232 Kepailitan PKPU yang secara tegas atau eksplisit menyatakan kurator tidak boleh menangani lebih dari 3 perkara kepailitan maupun PKPU. - Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon merupakan suatu hal yang sebenarnya telah ada penyelesaiannya. Kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon tidak memahami proses kepailitan secara tepat. Undang-Undang Kepailitan PKPU justru telah memberikan cara kepada Para Pemohon untuk melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan haknya sebagai kreditur sebagaimana diuraikan pada angka 37 dalam tanggapan Pihak Terkait di atas, namun Para Pemohon tidak menggunakan haknya pada proses kepailitan tersebut. - Bahwa pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan pemaknaan yang diinginkan Para Pemohon tidak hanya berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon, melainkan juga berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama dalam prosesnya, dimulai sejak pengurusan hingga proses pemberesan, sehingga berpotensi merugikan pihak-pihak dalam proses kepailitan. Sementara itu, Para Pemohon tidak menjelaskan dan/atau memberikan solusi terhadap akibat hukum yang terjadi dengan adanya limitasi waktu tersebut, yang akan menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan hukum terhadap proses pemberesan harta pailit, di antaranya sebagai berikut. - Bahwa Para Pemohon tidak mempertimbangkan tugas-tugas yang dijalankan oleh kurator. Kurator banyak menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugasnya, baik proses pengurusan maupun pemberesan, antara lain mengenai sengketa hubungan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi karena kepailitan antara pihak debitur dengan kreditur, pihak debitur dengan kurator, atau pihak debitur dengan pihak ketiga lainnya. Undang- Undang Kepailitan PKPU Pasal 3 mengatur tentang masalah sengketa tersebut, mohon dianggap dibacakan, maupun Penjelasan Pasal 3 ayat (1) mohon dianggap dibacakan. - Bahwa Pihak Terkait menjelaskan sebagai kurator setiap waktu akan menghadapi gugatan hal-hal lain, baik itu sebagai pihak yang bersengketa maupun diikutsertakan sebagai pihak terkait dalam sengketa. Hal ini secara langsung atau tidak langsung dapat menunda proses pemberesan di dalam 233 penanganan perkara kepailitan. Terhadap putusan gugatan lain-lain dapat berakibat terhadap penjualan atau pemberesan harta pailit terhambat atau bahkan mengakibatkan aset pailit tersebut dikeluarkan dari daftar harta pailit yang mengakibatkan kurator tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta pailit tersebut. - Dalam gugatan lain-lain, tidak mengenal asas nebis in idem, sehingga seringkali terhadap objek perkara atau objek harta pailit yang sama, kurator menghadapi gugatan lain-lain dari penggugat lebih dari satu perkara dan proses beracara di pengadilan niaga memakan waktu yang cukup lama. Dari tingkat pertama di pengadilan niaga, kemudian adanya upaya hukum hingga berkekuatan hukum tetap, kurator menghadapi proses gugatan tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. - Bahwa Pihak Terkait juga menjelaskan pada kondisi faktualnya, kurator yang menangani perkara kepailitan akan menemui hambatanhambatan lainnya yang dapat menyebabkan proses penanganan perkara kepailitan berlangsung lebih dari 2 tahun, bahkan masih dalam proses hingga saat ini, termasuk moment tidak terbatas, antara lain. - dalam perkara kepailitan di PN Niaga PN Jakarta Pusat, Register Perkara Nomor 26/Pailit/2009/PN.JKT.PST/2009. Adanya sita pidana terhadap harta pailit atau sita umum, berupa objek sebuah bangunan berpusat perbelanjaan di Kota Tangerang. Proses penanganan kepailitan dimulai sejak tahun 2009 dan masih belum dapat diselesaikan oleh kurator hingga saat ini dikarenakan adanya dua putusan yang saling kontradiktif dalam perkara kepailitan. Melalui putusan gugatan lain-lain yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat peninjuan kembali, dinyatakan objek tersebut merupakan harta pailit dan merupakan kewenangan kurator untuk melakukan pemberesan atas objek harta pailit tersebut. - Bahwa Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU merupakan salah satu bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum pada kreditur dalam hal pemberesan harta pailit, sehingga kreditur dapat segera mendapatkan hak-haknya kembali dan bentuk pengaturan kepada kurator dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberesan harta pailit. Kurator dituntut untuk teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahan atau 234 kelalaiannya apabila menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan PKPU. - Bahwa merujuk dalil Permohonan Para Pemohon, khususnya halaman 50 sampai dengan halaman 53, poin 55 sampai dengan poin 61, Pihak Terkait menanggapi Para Pemohon telah keliru menafsirkan perbandingan aturan mengenai penyelesaian masalah kepailitan di beberapa negara yang dijadikan contoh. Hal-hal yang dijelaskan oleh Para Pemohon merupakan limitasi jangka waktu pembayaran kepada kreditur atas proses pemberesan harta pailit, yang kita kenal dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan PKPU yang dilakukan di negara kita, Indonesia, adalah waktu pembagian kepada para kreditur setelah ditetapkan daftar pembagian oleh hakim pengawas. Namun, hal ini bukan merupakan limitasi jangka waktu pemberesan perkara kepailitan. Karena bagaimanapun proses pemberesan dapat dinyatakan berakhir dengan cara seluruh harta pailit telah habis terjual oleh kurator dan dilakukan pembagian kepada para kreditur dalam proses kepailitan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. - Bahwa Pihak Terkait HKPI juga berpendapat jangka waktu yang disebutkan Para Pemohon dalam Petitumnya tidak realistis dan akan sangat sulit dipenuhi oleh kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pemberlakuan pasal- pasal a quo dengan pemaknaan yang diinginkan Para Pemohon tidak hanya berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon, melainkan juga berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang sedang berjalan maupun yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama dalam prosesnya, dimulai sejak pengurusan hingga proses pemberesan. Terlebih ketentuan mengenai batas waktu merupakan kebijakan hukum terbuka karena Undang-Undang NRI Tahun 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai jangka waktu penyelesaian tugas kurator yang harus diatur oleh undang-undang. Diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang- undang untuk mengambil kebijakan hukum (open legal policy). 6. Keterangan Pihak Terkait Ikatan Kurator & Pengurus Indonesia (IKAPI) Bahwa dalam persidangan a quo, pihak terkait Ikatan Kurator & Pengurus Indonesia (IKAPI) telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menyampaikan: 235 - Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Kepahilitan dan PKPU. Bahwa ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Kepahilitan dan PKPU telah memiliki kepastian hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kurator. Bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU merupakan suatu kewajiban bagi kurator untuk membuat informasi terkait dengan perkembangan harta pailit dan sudah memiliki kepastian hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat karena terbuka untuk umum. - Bahwa saat ini sudah diatur di dalam SK KMA 363 Tahun 2022 bahwa kewajiban kepada kurator untuk membuat jadwal kerja sebelum melakukan pengurusan dan membuat laporan perkembangan pengurusan setiap 3 bulan dan/atau setiap saat apabila diminta oleh pengawas dan/atau kreditur. Kedua dokumen ini harus diunggah oleh kurator ke ISPP dan juga langsung diawasi oleh pengadilan. - Bahwa Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertujuan memberikan kesempatan kurator untuk dapat menyampaikan laporan triwulan atau 3 bulanan keadaan harta pahilit dan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas. - Bahwa jika kurator tidak dapat memberikan laporan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas, maka hakim pengawas harus proaktif untuk mengawasi bertanya kepada kurator. Laporan kurator harus terbuka setiap saat diakses oleh hakim pengawas, bahkan semua orang yang berkepentingan. Hakim pengawas harus meneliti dan mempelajari dan mempunyai sikap sendiri atas perkembangan setiap hari atas pengelolaan boedel pailit. - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di pengadilan … di pengadilan tanggal 25 April 2016 menyatakan, “Untuk menjamin transparansi pemberesan boedel pailit, hakim pengawas berwenang untuk meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan hakim pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditur. - Jika setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka hakim pengawas berwenang untuk memanggil dan meminta 236 penjelasan kurator, memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengusulkan penggantian kurator kepada majelis hakim niaga.” - Bahwa Permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 74 ayat (3) menyatakan, “Hakim pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan paling lama satu bulan, sangat tidak relevan karena hakim pengawas tidak sekadar memberikan perpanjangan waktu untuk mendapatkan laporan dalam waktu satu bulan. Sepanjang pengelolaan boedel pailit masih berlangsung, perpanjangan satu bulan untuk sekadar laporan formal menjadi tidak relevan, logis, dan ideal.” - Bahwa Pemohon melakukan uji judicial review terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan mengubah frasanya menjadi kurator … menjadi kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas setiap 3 bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit, serta seluruh pelaksanaan tugasnya dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan. - Bahwa jika alasan Pemohon yang melakukan judicial review tersebut terlaksana, akan mengalami kekacauan hukum, serta ketidakpastian hukum, dan bahkan membatasi kewenangan kurator dalam melakukan semua kepengurusan dan pemberesan harta pailit. - Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan akibat hukum kepailitan terkait semua harta pailit yang dimiliki oleh debitur dan juga telah bertentangan dengan prinsip asas jaminan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Mohon dianggap dibacakan. - Bahwa selain itu, asas-asas hukum kepailitan yang melekat di dalam Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut. Asas keseimbangan, undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak bertikat baik. 237 - Bahwa jika frasa Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diubah sebagaimana judicial review yang diajukan oleh Pemohon, maka akan menimbulkan pertentangan dengan asas keseimbangan kepailitan, serta dapat terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan terhadap debitur yang tidak jujur … debitur yang tidak jujur dan kreditur yang tidak beriktikad baik. - Asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif dan tetap dilangsungkan. Asas ini berlaku universal dan digunakan serta dipakai di negara-negara yang menerapkan hukum kepailitan. Ada pun harta pailit yang mana debitur masih memiliki prospek, maka kurator mempunyai kewenangan untuk tetap melanjutkan kegiatan usaha debitur meskipun dalam keadaan harta pailit. - Dengan demikian, frasa yang dipakai oleh Pemohon jelas tidak dapat diterapkan karena sudah bertentangan dengan asas kelangsungan usaha yang mana kurator akan memberikan laporan terhadap perkembangan terkait apabila debitur masih memiliki prospek dapat dilakukan going concern dalam hukum kepailitan. - Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya menyatakan perubahan frasa yang diatur dalam Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan, yakni sebagai berikut. Bahwa benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. - Bahwa Pasal 185 ayat (3) tentang kepailitan dan PKPU sesungguhnya merupakan hal yang berbeda dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (2). Pasal 185 ayat (3) ini merupakan jalan keluar dari kebutuhan dalam praktik pemberesan boedel pailit. Frasa tidak segera dan frasa tidak sama sekali dapat dibereskan dalam Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dimaknai sebagai tindakan sewenang- wenang kurator untuk menafsirkan semua kehendak secara subjektif dan bebas, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian kapankah kurator harus memutuskan tindakan terhadap benda a quo. 238 - Bahwa frasa tersebut merujuk kepada suatu kondisi dari boedel pailit yang tidak dapat atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator dengan izin hakim pengawas harus dengan segera memutuskan tindakan yang harus diambil agar boedel pailit tidak rusak, hilang, atau merosot nilainya yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi para kreditur - Pembuat undang-undang tidak memberikan petunjuk sama sekali terkait dengan kriteria boedel pailit yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (3). Proses pengurusan boedel pailit dalam praktik harus terus berlangsung. Budel pailit adalah semua harta debitur pailit yang dikuasai oleh debitur pailit pada saat dinyatakan pailit dan akan ditemukan kemudian oleh kurator. - Pengurusan boedel pailit termasuk mencari dan memperjuangkan boedel pailit yang berada di tangan pihak ketiga dalam berbagai alasan dan kasus. Cukup beragam alasan, sehingga boedel pailit dikuasai oleh orang lain. Kerja keras kurator diharapkan untuk mempertahankan dan memaksimalkan boedel pailit seperti ini. Pemberesan boedel pailit memiliki prosedur baku, yakni Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2). Semua boedel pailit harus dibereskan secara terbuka melalui lembaga lelang terbuka dan sekalipun dijual tanpa memakai jasa lelang, harus tetap juga terbuka. Sebagai contoh boedel pailit antara lain, barang-barang yang segera membusuk, saham perusahaan yang terikat dengan proses jualbeli saham dalam anggaran dasar dan Undang-Undang PT, tanah dan bangunan yang belum memiliki dokumen lengkap, benda-benda yang spesifik serta benda tidak bertabuh yang belum sesuai dengan lembaga pelelangan, kita juga termasuk juga dalam prosedur penjualan melalui lelang dan jangka waktu yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023. - Bahwa … selanjutnya. Bahwa kurator memiliki kesulitan dalam melakukan likuidasi boedel pailit. Hal tersebut berkaitan dengan erat … berkaitan erat dengan jenis boedel pailit. Lokasi, faktor pertumbuhan ekonomi, faktor keamanan, faktor iklim investasi, menurunnya daya beli dan masa krisis ekonomi saat ini. Kesulitan kurator menjual boedel pailit, termasuk juga model pailit yang masih dalam objek perkara, sitaan pengadilan, pajak, barang bukti, dan jaminan pihak ketiga. Hal tersebut menyebabkan kurator memerlukan waktu untuk melakukan pemberesan kepailitan tersebut. 239 - Bahwa keputusan kurator dalam menggunakan Pasal 185 ayat (3) harus dilihat sebagai tindakan terbaik untuk memaksimalkan boedel pailit. Tanpa tindakan ini para stakeholder sudah pasti akan dirugikan. Memang diperlukan sikap tegas dan segera dari kurator untuk memutuskan, sebab jika tidak cepat akan merugikan para pihak dan juga kreditur itu sendiri. - Bahwa kami akan memberikan contoh, salah satu contoh nyata dalam implementasi Pasal 185 ayat (3) dari sekian banyak proses kepailitan, yakni dalam kepailitan PT Pelita Propertindo Sejahtera dalam pailit. Bahwa PT Pelita … bahwa PT Pelita Propertindo Sejahtera dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73 Pailit 2009. Setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta yang berhubungan dengan boedel PT … boedel pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera, kurator memutuskan boedel pailit tidak dapat dilakukan pemberesan atau penjualan di muka umum dengan segera. Karena sebagian sama sekali tidak bisa dibereskan dengan pertimbangan sebagai berikut. Unit-unit apartemen dan fasilitas lainnya merupakan harta bersama. Apartemen yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bangunan apartemen sebanyak 5 tower belum selesai dan progresnya sangat bervariasi antara 20% sampai 70%. Sebagian unit apartemen yang sudah selesai saat ini telah dihuni oleh pembeli unit sebanyak kurang lebih dari 200 unit dan seterusnya. - Dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan boedel pailit dan memaksimalkan pengembalian kepada para kreditur, kurator mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk dapat dilakukan pemberesan dengan cara going concern berdasarkan Pasal 185 ayat (3). Atas permohonan tersebut, hakim pengawas menyetujui permohonan kurator dan dikeluarkan Penetapan Nomor 73, tanggal 8 Maret 2011. Pelaksanaan Pasal 185 ayat (3) tentang Kepailitan dan PKPU oleh kurator berhasil melanjutkan pembangunan dan nilai jual dari apartemen saat ini jauh lebih tinggi jika dilakukan likudiasi daripada saat itu. - Bahwa kemudian Undang-Undang Kepailitan PKPU telah mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kurator dalam mengurus harta pailit. Tahapan ini dengan mengumumkan putusan pailit dalam berita negara, penangguhan eksekusi, dan seterusnya. Bahwa tahapan penjualan 240 harta pailit sangat penting dalam kepailitan, karena menentukan beberapa … berapa dan kapan pelunasan utang yang akan diterima oleh para kreditur. Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, proses penjualan haruslah dilakukan di muka umum melalui lelang. Sehingga salah satu tujuan dari kepailitan dapat terwujud, yaitu untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan. - Pembatasan waktu 3 tahun untuk membereskan boedel pailit atau bahkan waktu yang lebih cepat, merupakan keinginan kita bersama. Karena itu adalah suatu pepatah lebih cepat, lebih baik. Namun dalam praktik, pembatasan ini akan berdapak negatif yang belum bisa terukur. Keinginan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum, justru akan berakibat sebaliknya dan menimbulkan masalah baru. - Bahwa perangkat normatif tentang akibat lewatnya waktu 3 tahun bagi kurator belum terbayangkan sama sekali. Kemungkinan akan selalu terjadi, mengingat proses pemberesan ini sangat tergantung kepada institusi lain. Persoalan yang harus diselesaikan, dan kondisi perekonomian, dan kondisi pasar sangat memengaruhi. - Bahwa persoalan terhadap Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) Undang- Undang Kepailitan dan PKPU ini mempunyai persamaan yang menginginkan adanya transparansi dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Namun dalam praktiknya, keduanya berada di rezim yang berbeda. - Bahwa Pasal 74 undang ... Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kapailitan … tentang Kepailitan dan PKPU, kita wujudkan sebagai norma yang mendorong transparansi kurator dan sikap proaktif pengadilan. Laporan yang setiap saat bisa diakses oleh publik, tanpa dibatasi waktu 3 bulan dan perpanjangan 1 bulan. Sesungguhnya yang kita butuhkan bukan hanya laporan yang terbuka dan taat asas, akan tetapi lebih dari itu, yakni keses … keseriusan dan tanggung jawab kurator dan pengadilan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. - Bahwa Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU saat ini merupakan solusi sementara yang memerlukan kreativitas kurator dan pengadilan sambil mencari cara baru untuk membereskan boedel pailit yang 241 kemudian menguntungkan semua pihak. Pembatasan 3 tahun akan menyulitkan kurator dan mungkin akan mengambil langkah pintas untuk mengejar waktu yang mematikan itu. Bukan berarti jika tidak dibatasi, maka kurator dan pengadilan akan sesuka hati untuk mengelola boedel pailit. Waktu yang cukup lama akan merugikan kurator dan pihak lain. Mungkin ada beberapa kurator dengan berbagai alasan tidak mampu atau tidak mau dengan sengaja mengulur waktu, itu menjadi perhatian kita semua agar kita semakin imajinatif dalam merumuskan hukum ke depan. Namun, saat ini belum cukup alasan bagi kita untuk memberikan batasan dengan alasan di atas. Mudaratnya pasti lebih besar dari manfaatnya. B. POKOK-POKOK KESIMPULAN Bahwa sebagaiaman uraian-uraian di atas, maka telah sampailah PARA PEMOHON pada Analisa Kesimpulan Perkara a quo, yang dapat PARA PEMOHON uraikan berdasarkan bukti surat yang diajukan PARA PEMOHON, keterangan ahli, keterangan para pihak dan keterangan para pihak terkait dengan penjabaran sebagai berikut: 1. Bahwa dalil Permohonan atas uji materi Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PARA PEMOHON telah terbukti dan terpenuhi secara meyakinkan sehingga patut apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo untuk seluruhnya; 2. Bahwa dalam penjelasan umum terdapat materi baru dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah mengenai prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, pemberian waktu secara pasti merupakan hal yang sangat fundamental terhadap proses kepailitan dan PKPU, penekanan a quo merupakan salah satu ciri-ciri dalam penyelenggaraan negara hukum yang membawa konsekuensi dalam proses pelaksanaan seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan adil, cepat, terbuka, dan efektif; 242 3. Bahwa dengan demikian penekanan terhadap kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki konsekuensi logis bahwa tindakan-tindakan penyelenggara pemberesan harta pailit harus didasarkan pada hukum yang mengatur prosedur untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum untuk memenuhi syarat-syarat keadilan. Norma-norma hukum prosedur dalam penyelenggaraan pemberesan harta pailit itu haruslah bersifat fair. Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh memberikan peluang sedikitpun terhadap pelaksana melakukan tindakan sewenang-dalam pemberesan harta pailit; 4. Bahwa penekanan terhadap kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dalam UU Kepailitan dan PKPU kemudian di implementasikan dalam Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, jika terdapat upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung; 5. Bahwa jika ditelaah secara komprehensif dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai kerangka waktu secara pasti a quo ternyata tidak hanya terbatas pada saat proses pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang saja, akan tetapi sejak setelah putusan pernyataan pailit di ucapkan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan dan dalam ayat selanjutnya Pasal 86 ayat (3) menyatakan “Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian; 243 6. Bahwa jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang kaidah konstitusionalnya diatur di dalam Pasal 28D ayat (1), telah direduksi dengan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang mana hanya mengatur keharusan kurator dalam menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan Hakim Pengawas dapat memperpanjang dengan jangka waktu yang tidak jelas dan tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugasnya sejak pernyataan putusan pailit diucapkan dalam Pasal a quo. 7. Bahwa selain itu pengaturan terhadap “semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan” maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas sebagaimana dalam Pasal 185 (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak mencerminkan nilai kepastian hukum karena tidak ada batasan sampai kapan maksud “semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan” Kurator harus melakukan tindakan terhadap semua benda a quo. 8. Bahwa keberlakuan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 (3) UU Kepailitan dan PKPU a quo secara expressis verbis telah mereduksi kerangka waktu secara pasti yang di tekankan dalam UU Kepailitan dan PKPU a quo, mengingat akan menjadi sia-sia dan tidak berguna memberikan waktu yang sangat singkat atas proses permohonan pailit, batas waktu yang singkat dan ketat terhadap rapat kreditur serta pengaturan waktu yang singkat dan ketat terhadap verifikasi utang, akan tetapi disisi lain dalam melaksanakan tugasnya Tim Kurator diberikan keleluasaan yang se-longgar- longgarnya yaitu hanya dibebankan laporan kepada hakim pengawas per 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang terus menerus tanpa batasan yang jelas serta tidak diberikan limitasi waktu dalam pemberesan harta paili serta pelaksanaan tugasnya, hal tersebut jelas-jelas merampas hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan hak kepastian hukum, yang mana selain itu juga berimplikasi atas terbukanya peluang yang selebar-lebarnya bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk bertindak sewenang-wenang yang tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas proses penyelesaian pemberesan harta pailit; 244 9. Bahwa hal tersebut selaras dengan keterangan Mahkamah Agung yang menyatakan “Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memenuhi asas litis fineri oportet yang artinya setiap perkara harus ada akhir dan asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”; 10. Bahwa keberadaan asas a quo juga selaras dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstutusi nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa “Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya”, sedangkan pengaturan dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit tidak memberikan batasan akhir oleh karenanya penyelesaian kepailitan potensi tidak ada akhirnya; 11. Bahwa ketiadaan batas akhir atas penyelesaian kepailitan a quo terbukti sangat gamblang dan terang benderang dengan adanya keterangan Pihak Terkait Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) yang menyatakan “dalam perkara kepailitan di PN Niaga PN Jakarta Pusat, Register Perkara Nomor 26/Pailit/2009/PN.JKT.PST/2009. Adanya sita pidana terhadap harta pailit atau sita umum, berupa objek sebuah bangunan berpusat perbelanjaan di Kota Tangerang. Proses penanganan kepailitan dimulai sejak tahun 2009 dan masih belum dapat diselesaikan oleh kurator hingga saat ini” dan keterangan dari Ikatan Ikatan Kurator & Pengurus Indonesia (IKAPI) yang menyatakan “bahwa PT Pelita Propertindo Sejahtera dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73 Pailit 2009. Setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta yang berhubungan dengan boedel PT … boedel pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera, kurator memutuskan boedel pailit tidak dapat dilakukan pemberesan atau penjualan di muka umum dengan segera”; 12. Bahwa jangka waktu 16 (enam belas) tahun dalam pemberesan harta pailit yang belum selesai sebagaimana yang contohkan oleh pihak terkait HKPI dan IKAPI a quo, merupakan sebagaian kecil dari puluhan bahkan ratusan perkara dalam pemberesan harta pailit yang belum selesai hingga 10 (sepuluh) tahun lebih, sehingga ada ribuan kreditur dan puluhan debitur pailit 245 yang proses hukumnya digantungkan dan tidak memiliki kepastian hokum, kapankah usai pelaksanaan pemberesan harta pailit; 13. Bahwa lamanya pemberesan harta pailit ada yang mencapai 50 (lima puluh) tahun lebih, sebagaimana contoh yang diberikan oleh keterangan ahli M. Hadi Shubhan yang menyatakan “Dulu ada namanya PT Arafat. Itu 40 tahun pada 1998 itu belum selesai. Kalau sekarang ditambah 27 tahun berarti 67 tahun itu berarti belum selesai.” 14. Bahwa lamanya pemberesan harta pailit hingga mencapai 67 tahun a quo sangat tidak memberikan jaminan kepastian hukum, bagaimana mungkin orang harus menunggu mendapatkan hak-haknya sampai 67 tahun, dengan jangka waktu yang lama a quo, jelas kreditur, debitur, hakim pengawas dan kurator sudah beregenerasi dan berganti, bahkan sudah ada yang meninggal dan diwariskan kepada anak cucu; 15. Bahwa seseorang mengajukan permohonan pailit karena selain debitur memiliki kewajiban membayar utang, juga karena kreditur sangat terdesak membutuhkan hak-nya yang ada pada debitur, merasa banyak kesulitan- kesulitan ekonomi yang dialaminya, dengan mengajukan kepailitan justru tertimpa penyelesaian yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan dan keadilan; 16. Bahwa dengan adanya pengaturan demikian longgarnya yang diberikan kepada kurator dalam membereskan harta pailit yaitu tanpa batasan jangka waktu yang jelas, maka dalam praktik pelaksanaanya, masyrakat mengalami dan merasakan seperti hidup bukan di Negara Hukum, bagaimana mungkin hidup di Negara yang katanya Negara Hukum tapi dalam pelaksanaanya seperti tiada aturan hokum yang memaksa? Jelas hal tersebut merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON dan secara umum dirasakan oleh seluruh warga Negara; 17. Bahwa adapun keterangan pihak DPR RI, Presiden, Pihak Terkait (AKPI, HKPI dan IKAPI) dan keterangan ahli M. Hadi Shubhan dengan penuh kepercayaan logikanya yang menyatakan bahwa penyelesaian persoalan jangka waktu sudah terdapat mekanismenya dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah bualan yang sangat teramat manis, yang mana seolah-olah dengan mekanisme yang sudah ada dapat menyelesaikan persoalan untuk mempercepat pemberesan harta pailit, dapat dilaksanakan dengan maksimal 246 dan mekanisme yang sudah ada merupakan mekanisme yang sangat ideal, sebagaimana mekanisme yang dijelaskan oleh pihak-pihak a quo adalah kreditur dapat melakukan upaya hukum berupa: a. Mengajukan keberatan ke hakim pengawas atas tindakan kurator. b. Melaporkan kurator ke dewan kehormatan organisasi asal kurator untuk diperiksa secara pelanggaran kode etik. c. kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. d. kreditur atau pihak-pihak terkait lainnya dapat mengajukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana terhadap perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. e. Kurator bertanggung jawab secara profesi dan pribadi atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. 18. Bahwa logika hukum dalam keterangan pihak DPR RI, Presiden, Pihak Terkait (AKPI, HKPI dan IKAPI) dan keterangan ahli M. Hadi Shubhan a quo, merupakan logika yang cacat secara hukum, bagaimana mungkin PARA PEMOHON dalam hal ini kreditur dapat melakukan upaya hukum mengajukan keberatan kepada hakim pengawas, melaporkan kode etik kurator kepada organisasi kurator hingga mengajukan penggantian kurator bahkan mengajukan upaya hukum baik perdata dan pidana, jika aturan kongkrit yang kreditur personalkan tidak diatur secara jelas dan terang, toh misalkan apabila kita melaporkan kurator maka sudah pasti jawaban atas laporan PARA PEMOHON terhadap tim kurtor, kurator akan menjawabnya dengan mudah, dengan ribuan alasan dan berlindung pada alasan tidak ada batasan waktu dalam pemberesan harta pailit oleh kurator, maka lamanya pemberesan harta pailit bukanlah perbuatan yang melanggar hukum, bukan pula pelanggaran kode etik, bukan pelanggaran perdata apalagi pelanggaran hukum pidana, sehingga penjatuhan sanksi terhadap kurator a quo sudah hal yang pasti dinyatakan tidak bersalah secara hukum, mengingat tidak adanya kewajiban harus menyelesaikan pemberesan harta pailit dengan jangka waktu tertentu; 19. Bahwa oleh karenanya, meskipun PARA PEMOHON dapat menempuh upaya hukum sebagaimana yang diterangkan oleh para pihak dalam 247 keteranganya a quo, akan tetapi perlu PARA PEMOHON tegaskan dengan setegas-tegasnya, kita hidup di Negara yang berlandaskan hukum, di Negara yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum, bagaimana mungkin kurator dapat dipersoalkan atas lamanya pembersan harta pailit, dan bagaimana mungkin kurator dapat dihukum atas lamanya pemberesan harta pailit, jika aturan jangka waktu bagi kurator dalam seluruh pelaksanaan tugas pemberesan harta pailit adalah perbuatan yang sesuai berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU?, mengingat lamanya pemberesan harta pailit adalah sesuai bahkan mendapatkan legitimasi dari UU Kepailitan dan PKPU a quo; 20. Bahwa dengan tidak adanya pembatasan waktu bagi kurator dalam melaksanakan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam membereskan harta pailit, maka dalam praktiknya akan dilaksanakan dengan serampangan nan sewenang-wenang; 21. Bahwa selanjutnya alasan tidak dapat diberikan jangka waktu bagi kurator dalam menjalankan seluruh pelaksanaan tugasnya adalah dengan alasan berdasakan keterangan para pihak (DPR RI, Presiden, AKPI, HKPI dan IKAPI serta ahli pemerintah adalah: 1. Sulitnya menjual asset; 2. Adanya gugatan lain-lain; 3. Permasalahan atas asset jika dikemudian hari baru diketahui setelah pengakhiran kepailitan; 4. Adanya ketetapan on going concern 22. Bahwa mengenai penjualan asset pada dasarnya sudah terdapat penyelesaian sebagaimana keterangan ahli pemerintah yang menyatakan “sebenarnya 185 ini adalah exit clause terhadap 81. Saya melakukan riset, sangat jarang sekali kurator melakukan pemberesan dengan metode 185 ayat (3)”, kurator jarang melakukan tindakan berdasarkan Pasal 185 ayat (3) a quo jelas sumber permasalahanya adalah tidak adanya kewajiban menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya, sehingga kurator dalam menjalankan kewajibanya terkesan santai dan tidak terlalu perduli, padahal jika mencermati Pasal 185 ayat (3) a quo, merupakan bentuk legitimasi untuk segera bertindak, baik melalui penjualan dibawah tangan atau bagaimana agar pemberesan harta pailit segera usai, bukan se-enaknya sendiri; 248 23. mengenai dengan adanya permasalahan yang menjadi salah satu hambatan atas proses pelaksanaan pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya oleh kurator atas adanya upaya hukum gugatan lain-lain, yaitu diantaranya: a. Gugatan Actio Pauliana b. Gugatan Perlawanan terhadap Daftar Harta Pailit c. Bantahan Terhadap Daftar Piutang d. Bantahan Terhadap Daftar Pembagian 24. Bahwa jika ditelaah terhadap bantahan terhadap daftar piutang berdasarkan Pasal 124 ayat (3), Pasal 127 ayat (4), Pasal 128 ayat (5) dan Pasal 132 ayat (1) UUK PKPU dan bantahan terdadap daftar pembagian, mengenai waktu dan upayanya sudah secara eksplisit diatur dalam UU kepailitan dan PKPU, dan sangat terbatas berapa hari setealah pendaat daftar pembagian; 25. Bahwa terhadap gugatan acto pauliana dan Gugatan Perlawanan terhadap daftar harta pailit memang secara yuridis tidak diatur mengenai jangka waktu tersebut, akan tetapi jika dilihat dari seluruh upaya proses sejak Hakim Pengawas Sebelum Rapat Verifikasi sebagai berikut yaitu Memberi izin kepada Kurator untuk mengambil alih perkara yang sedang berjalan (Pasal 28 dan Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU) dan Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan pencoretan sita (roya) (Pasal 31 UUK PKPU), maka sebenarnya sejak awal sudah teidentifikasi apabila adanya keberatan terhadap harta-harta pailit, dan kurator sudah dapat mengetahui harta debitor pailit yang ada dalam pengausaan orang lain untuk ditindak lanjuti, sehingga sangat tidak rasional bertahun-tahun baru digugat, sehingga berdasarkan hukum kepailitan agar menjamin kepastian hukum maka perlu dengan tegas serta harus teliti sejak awal oleh para pihak yang bersangkutan untuk sesegera mungkin melakukan upaya hukum, bahwa selain itu dalam upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan pailit berdasarkan pasal 296 UU Kepailian dan PKPU, yang menyatakan: 1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 249 2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 26. Bahwa dengan adanya limitasi waktu Peninjauan Kembali paling lama 180 hari atau 6 bulan, maka secara rasional, seharusnya upaya guagatan lain- lain yang diajukan ke Pengadilan Niaga sudah tidak masuk secara substansial, kecual keadaan hal tertentu yang menguntungkan harta pailit, oleh karenanya meskipun ada upaya hukum lain-lain seharusnya secara secara substansial tidak mempengaruhi upaya proses pemberesan harta pailit, jika ini dijadikan alasan maka sampai kapanpun tidak akan selesai, jadi perlu ketegasan kurator dalam menyelesaikan seluruh pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya, kalua dibiarkan maka akan menjadi kekacauan secara hukum, maka demi kepastian hukum haruslah diberikan limitasi waktu; 27. Bahwa terhadap Permasalahan di atas sebagaimana yang diuraikan oleh AHLI PEMERINTAH yaitu apabila asset dikemudian hari baru diketahui dan/atau ditemukan setelah pengakhiran status kepailitan, keadaan tersebut terdapat 2 (dua) alternatif penyelesaian yang sudah diatur secara eksplisit dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu: Pasal 19 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU: Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataaan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka Debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. Pasal 203 UU Kepailitan dan PKPU: Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu. 28. Bahwa dengan demikian, persoalan yang dikhawatirkan oleh para pihak dalam hal ini Pihak DPR RI, Presiden dan Pihak Terkait (AKPI, HKPI dan 250 IKAPI) serta keterangan ahli Pemerintah mengenai “Permasalahan atas asset jika dikemudian hari baru diketahui setelah pengakhiran kepailitan” dari Pemerintah tidaklah beralasan secara hukum, mengingat cukup jelas jalan keluar yang telah disediakan dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu bias langsung dilaksanakan apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu, sehingga pembatasan jangka waktu dalam pemberesan harta pailit adalah konstitusional dan tidak merugikan semua pihak; 29. Bahwa mengenai persoalan atas adanya keputusan perdamaian agar usahanya dilanjutkan atau going concern sebagaimana yang menjadi keberatan oleh Para Pihak terkait dan keterangan ahli dari pemerintah adanya on going concern, sebegaimana keterangan ahli pemerintah yang menyatakan Ada dua cara lain yang bisa mengakhiri kepailitan, antara lain adalah “yang pertama namanya going concern. Orang pailit ini kemudian usahanya masih dijalankan. Saya menemukan satu case tadi di mana ada kepailitan, kemudian dilakukan going concern. Sampai mau lunas, jadi kreditornya pada lunas, asetnya masih utuh, perusahaannya masih jalan. Bukankah ini tidak harus berakhir dengan pemberesan.” 30. Bahwa meskipun demikian going concern seharusnya sudah dapat teridentifikasi dalam jangka wakti 1 tahun, sehingga apabila setelah putusan pernyataan putusan pailit kemudian pada saat rapat kreditur ditentukan perdamaian yang mana kurator harus melanjutkan usahanya, maka sebenarnya dalam jangka waktu 1 tahun sudah dapat ditentukan atas keberlangsungan usaha a quo, apakah going concern a quo menguntungkan apa justru merugikan, sebagaimana jangka waktu mengidentifikasi tersebut berdasarkan kesepakatan para ahli yang menyatakan “Para ahli pada umumnya sependapat bahwa keadaan going concern dalam praktik bisnis digunakan sebagai parameter dalam memperkirakan kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun ke depan” (Elyta Ras Ginting. Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.hal. 184-185); 251 31. Bahwa dengan adanya keputusan kuratorr untuk dilanjutkan usahanya berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan: Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dan Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan: “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan.: 32. Bahwa dengan demikian ketika para kreditur mengajukan going concern yang kemudian ditetapkan on going concern keberhasilanya akan nampak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, setelah 1 (satu) tahun seharusnya sudah dapat diidentifikasi 2 tahun setelahnya dapat selesai atas pemberesan pailit, apabila on going concern tidak berkembang dan potensi harta turun setelah 1 (satu) tahun seharusnya kurator langsung menghentikan dan harta pailit dilakukan penjualan segera, tidak memberikan jaminan kepastian hukum meskipun on going concern tapi tidak diberikan Batasan yang jelas sampai kapan, hal tersebut bias menjadi harapan yang semu; 33. Bahwa selanjutnya kerugian hak konstitusional atas tidak ada pembatasan waktu dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya oleh kurator a quo pada hakikatnya tidak hanya dialami oleh para kreditur saja, akan tetapi juga kerugian konstitusional tersebut juga dialami oleh debitur pailit, karena setelah pernyataan pailit diputuskan, ada beberapa tindakan hukum yang dapat dikenakan bagi debitur pailit, antara lain sebagai berikut a. Penahanan Debitur Pailit Setiap saat setelah pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawasan atau atas permintaan kurator atau salah satu kreditor, pengadilan dapat memerintahkan penahanan debitur pailit (termasuk direktur badan hukum yang dinyatakan pailit) baik dipenjara maupun di rumah debitur sendiri di bawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum, Perintah ini dikelurkan setelah pernyataan pailit dan dilaksanakan oleh jaksa. Penahanan 252 dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu dapat diperpanjang untuk tiap-tiap kali dengan cara yag sama untuk selama- lamanya 30 (tiga puluh) hari. Memorie van Toelichting mengemukakan bahwa perintah penahanan sementara merupakan alat paksaan yang membawa kewajiban bagi debitur, apabila ia dengan sengaja menghindarkan diri atau apabila ia menolak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya untuk kepentingan para kreditor, Pada pokoknya maksud penahanan sementara merupakan alat paksaan dengan alasan bahwa si pailit dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dalam Pasal 88, 101, dan 112 Undang-Undang Kepailitan. Peraturan perundang- undangan tersebut mengatur kemungkinan terhadap debitur pailit dilakukan penahan setelah putusan pernyataan pailit dari hakim; [Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 55] b. Tetap Berada di Tempat Tinggalnya Larangan ini merupakan tindakan untuk mempermudah proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu manakalah debitur dibutuhkan untuk menghadap di hadapan hakim pengawas, kurator atau panitia kreditor untuk memberi keterangan, maka proses pemanggilan untuk menghadirkan debitur, maka akan menemui kesulitan. Selama kepailitan, si pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa persetujuan hakim pengawas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berakibat pengenaan paksa badan kepada si pailit. Selama kepailitan debitur tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari hakim pengawas. Mengenai tindakan dalam hubungan harta pailit setelah putusan pailit diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU; [Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 56] c. Tidak mendapatkan kemerdekaan seutuhnya dalam jangka waktu yang lama 253 Semakin lama debitur berstatus sebagai debitur pailit maka akan semakin lama keterbatasan tindakan hukum dibatasi, mengingat pernyataan pailit tidak kunjung dicabut, kedudukan debitur pailit tidak dapat melakukan yang bebas selayaknya mendapatkan hak asasi manusia seutuhnya, karena dalam proses masa pailit dia tidak memiliki kewenangan untuk menguasai hak miliknya, karena sepanjang debitur pailit menerima harta benda secara mutatis mutandis menjadi harta pailit; 34. Bahwa kerugian yang dilamai oleh kreditur dan debitur diperkuat oleh adanya keterangan ahli pemerintah yang menyatakan “Ya, memang kalau orang pailit itu memang rugi, rugi semua. Debitor rugi, kreditor rugi, pemerintah juga rugi karena pajaknya kayak Sritex tutup dan lain sebagainya. Mungkin yang untung agak untung ya mungkin teman- teman kurator.” 35. Bahwa dengan pernyataan ahli pemerintah a quo secara expressis verbis menyatakan pihak yang paling diuntungkan dalam proses kepailitan adalah kurator, mengingat setiap tindakan yang dilakukan atas nama pelaksanaan pemberesan harta pailit kurator memiliki hak untuk mengambil biaya dari harta pailit, meskipun curator memiliki Batasan 3 perkara dalam menangani kepailitan dalam waktu bersamaan, jika debitor pailit memiliki asset banyak maka potensi tidak akan dilepaskan begitu saja dan percepat, ada niat untuk menguasai terlebih dahulu, terlebih perkara kepailitan tidak sebanyak perkara pada umumnya, sehingga budaya hukum yang tercipta akan sangat buruk karena timbul subyektif dalam melaksanakan pemberesan harta pailit oleh curator, dimanfaatkan terlebih dahulu; 36. Bahwa hal tersebut selaras dengan pendapat ahli dari pemohon yang menyatakan “Kita tahu bersama bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam pembentukan hukum positif di Indonesia harus memperhatikan tiga aspek tersebut. Pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mencerminkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara ideal. Dari ketiga pasal tersebut belum mengatur batasan waktu untuk penyelesaian. Jika ditilik dari struktur hukum dan subtansi hukum, tentu saja pengaturan ini belum ideal. 254 Dengan pengaturan yang belum ideal tersebut akan mempengaruhi budaya hukum dalam penegakan hukum penyelesaian sengketa yang timbul, sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, ketiga pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia.” 37. Bahwa hal tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh M.Friedman yaitu komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M.Friedman sebagai berikut “Struktur Hukum (legal structure) yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat, Substansi hukum (legal substance) yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hokum, dan Budaya hukum (legal culture) Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka.” 38. Bahwa selain itu terdapat teori kepentingan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan “hukum dapat dianggap sebagai perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang diakui oleh masyarakat.” Selain itu Roscoe Pound menyatakan teori Social Engineering “merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dalam teori dan praktik. Pound menginginkan hukum yang dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan mencapai keseimbangan antara aspirasi sosial dan kebutuhan nyata.” 39. Bahwa serlain itu berdasarkan pendapat Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis), dari aspek keadilan penyelesaian pemberesan harta pailit yang begitu lama tidak dapat memberikan keadilan apapun bagi para pihak, baik terhadap debitur dan para 255 kreditu pailit, jika dilihat dari aspek kepastian hokum, jelas tidak memberikan keapstian hokum, karena tidak mengetahui sampai kapanpun pemberesan harta pailit bahkan sudah meninggal pun belum mendapatkan kepastian hukum, berdasarkan kemanfaatan, apa manfaatnya kalua mengajukan kepailitan tapi tidak tau kapan akhirnya, justru kepailitan dimanfaatkan oleh kurator, apabila diberikan jangka waktu yang tegas maka memberikan manfaat yang jelas terhadap proses pemberesan harta pailit, dan setelah pernyataan pemberesan harta pailit dicabut toh bias diajukan pailit lagi dan hartanya masih bias dibagikan, vide (Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 203 UU Kepailitan dan PKPU; 40. Bahwa dengan demikian, jelaslah kiranya pembatasan terhadap penyelesaian pemberesan pailit perlu dipertegas dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU agar budaya hukum dalam pemberesan kepailitan dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif; 41. Bahwa terhadap keterangan ahli yang menyatakan bahwa dinegara manapun tidak ada pembatasan dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit adalah keterangan yang tidak berlandaskan atas hokum, sebagaimana uraikan dalam permohonan adalah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan sudah banyak beberapa jurnal yang membahas pembatasan a quo, sebagaimana data PARA PEMOHON adalah jelas adanya pembatasan dalam pemberesan harta pailit, yaitu: 42. Bahwa berdasarkan uraian beberapa Negara maju dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dibandingan dengan Negara Indonesia, dapat dilihat table berikut ini: No NEGARA JANGKA WAKTU PEMBERESAN HARTA PAILIT DAN PELAKSANAAN TUGAS SELURUHNYA OLEH KURATOR/TRUSTEE 1 Indonesia Tidak Ada Batasan Jangka Waktu Yang Jelas 2 Belanda 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun 256 3 Perancis Paling lama 18 (delapan belas) bulan 4 United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara) Paling lama 12 (dua belas) bulan 43. Bahwa kewenangan untuk mengisi kevakuman itu, menurut mekanisme konstitusi kita, sesungguhnya adalah kewenangan pembuat Undang- Undang, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pasal 5 juncto Pasal 20 UUD NRI 1945). Namun mengingat proses itu akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya keinginan pembuat Undang-Undang untuk mengisinya, yang tentunya akan memakan waktu yang relatif lama, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 49/PUUVIII/2010 dan putusan-putusan sebelumnya, maka Mahkamah dapat mengisi kevakuman itu dengan cara memberikan penafsiran untuk memaknai suatu kaidah undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku, agar terjadi kontitusionalitas dengan kaidah konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memaknai kaidah Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU agar menjadi konstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 44. Bahwa selain itu merujuk pada Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran pembatasan dan/atau menambahkan terhadap jangka waktu dalam penafsiran norma, sebagaimana putusan a quo dapat dijadikan sebagai preseden, yang mana secara tegas Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan a quo yang pada pokoknya menyatakan: “Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun” dalam norma Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) tahun”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 257 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”. 45. Bahwa dengan demikian jelas Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan suatu norma, bahkan menafsirkan norma untuk memperpanjang dan/atau melakukan pembatasan terhadap jangka waktu tertentu, yang secara expressis verbis Mahkamah memiliki kewenangan untuk pemaknaan suatu norma; 46. Bahwa pemaknaan yang PARA PEMOHON maksudkan ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dibiarkan begitu saja, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (conditionally unconstitutional), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Di dalam sebuah negara hukum, para penyelenggara negara, apalagi yang memiliki kewenangan yang relevan dengan proses pembuatan Undang-Undang, tidak boleh membiarkan adanya kaidah hukum positif yang berlaku, yang bersifat conditionally unconstitusional seperti itu; 47. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang yang mengatur kewajiban kurator dalam melaksanakan tugasnya hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan keharusan kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diberikan batasan jangka waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjadi conditionally constitutional, maka Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” harus pula dimaknai “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan”; 48. Bahwa terhadap keharusan kurator dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulanya sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan 258 dan PKPU, dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa batasan waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” harus dimaknai “Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan”; 49. Bahwa selanjutnya Kurator harus segera mengambil tindakan berdasarkan pasal 185 ayat (3) agar tidak menjadi penafsiran yang subyektif dan memberikan kepastian hukum yang jelas maka “harta benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali”, sebagaimana maksud dalam pasal 185 ayat (3) yang menyatakan “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.” harus pula dimaknai “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”. 50. Bahwa pembatasan terhadap pemberesan hareta pailit dan seluruh pelakanaan tugas oleh kurator sebagaimana sebelumnya PARA PEMOHON minta batasan 3 (tiga) tahun dalam Pasal 74 ayat (1), maka sangat rasional sebelum habis masa 3 (tiga) tahun, kurator harus melakukan tindakan terhadap benda yang tidak segera dan sama sekali tidak dapat dibereskan dengan jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun berdasarkan pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, kurator masih memiliki waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya; 51. Bahwa penafsiran dengan cara pemaknaan seperti ini, menurut hemat PARA PEMOHON akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU itu secara kondisional adalah konstitusional (conditionally constitution) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 52. Bahwa PARA PEMOHON meminta Kurator harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan dan 259 meminta kurator harus segera bertindak terhadap harta pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun bukanlah tanpa alasan yang jelas dan bukan berarti tidak perduli dengan hambatan yang dialami oleh Kurator dalam proses membereskan harta pailit; 53. Bahwa frasa “harta benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali” dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU jika tidak diberikan jangka waktu maka jelas, esensi daripada makna segera tersebut akan hilang, karena dapat dilaksanakan 10 tahun; 54. Bahwa dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) dan (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka secara tidak langsung tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit sampai kapan harus selesai untuk seluruhnya, oleh karenanya sangat diperlukan menetapkan batasan waktu yang jelas dapat meminimalkan risiko celah hukum dan memastikan bahwa proses pemberesan berjalan secara adil dan efisien. Batasan waktu yang tegas dapat mencegah pihak-pihak yang tidak bermaksud baik untuk mengambil keuntungan dari ketidakpastian hukum, sehingga memastikan bahwa kepentingan semua pihak dihormati dan proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum atas kejelasan batasan waktu tidak hanya menjadi alat administratif tetapi juga merupakan langkah penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga keadilan dalam konteks pemberesan boedel pailit. Efisiensi yang terpengaruh secara langsung oleh ketidakjelasan batasan waktu juga dapat menciptakan beban administratif yang tidak perlu. Kurator, sebagai pengelola utama pemberesan boedel pailit, mungkin menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya mereka secara efektif tanpa panduan batasan waktu yang jelas. Ini dapat memperlambat proses pengumpulan, penilaian, dan pembagian aset, sehingga menghambat kemampuan kurator untuk memastikan efisiensi dan ketertiban dalam pemberesan. Selain itu, beban administratif yang meningkat juga dapat mengarah pada biaya tambahan, yang kemudian dapat memburden kreditur dan debitur; 55. Bahwa selain itu MAHKAMAH AGUNG sebagai badan yang berwenang mengawasi proses kepailitan menyatakan mendukung bahwa proses 260 pembersen harta pailit harus diberikan Batasan waktu yang jelas, sebagaimana keterangan MAHKAMAH AGUNG yang menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bagi dunia usaha, kepastian waktu dalam proses pemberesan harta pailit adalah faktor yang sangat penting. Ketidakpastian dalam penyelesaian kepailitan dapat berdampak negatif kepada kepentingan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin lama proses pemberesan berlangsung, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan risiko munculnya sentimen negatif terhadap aset atau entitas yang bersangkutan juga semakin meningkat. Hal ini juga nantinya berdampak langsung terhadap penilaian iklim berusaha di Indonesia sebagaimana indikator business ready atau be ready yang digunakan World Bank sebagai parameter penilaian iklim investasi dan iklim berusaha di suatu negara; 56. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat limitasi waktu yang diajukan Pemohon terhadap Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan usulan yang rasional untuk dipertimbangkan setelah memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya dan komparasi pengaturannya pada beberapa negara lain. Limitasi waktu harus mencerminkan dan mempertimbangkan prinsip hukum, efisiensi, kepastian, dan pelindungan hak semua pihak. Beberapa negara telah menerapkan pembatasan waktu yang dimaksud dengan limitasi yang beragam; 57. Bahwa dengan demikian jelas kiranya permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya, selain itu juga dapat dijadikan parameter adalah keterangan ahli pemerintah yang menyatakan “yang dulu sebelum diganti be ready tersebut. Itu ada dipaparkan di situ, gitu. Kemudian keluar SEMA tentang efektivitas penyelesaian kepailitan itu karena ada rekomendasi dari itu. Tetapi itu pun World Bank itu tidak pernah merekomendasikan harus berakhir 5,5 tahun begitu.” Bahwa dengan demikian jika tidak ada Batasan, maka surat edaran Mahkamah Agung tersebut sudah pasti tidak akan berjalan sesuai apa yang diharapkan, dengan rata-rata penyelesaian 5,5 tahun setengah, sebenarnya jangka waktu tersebut sudah cukup untuk selesai secara keseluruhan dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit; 261 58. Bahwa apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pembatasan jangka waktu pemberesan harta pailit, maka budaya hukum yang lama atas pemberesan harta pailit akan terus seperti ini sampai kapanpun, tidak akan pernah berubah, terlebih lagi aturan yang sudah jelas saja sering diabaikan oleh pelaksana undang-undang, apalagi tidak ada aturan, justru menjadi celah bagi curator untuk memanfaatkan keadaan yang demikian oleh karenanya apabila ditolak maka akan menjadi presedn buruk yang akan terus menerus dilakukan oleh pihak kurator; 59. Bahwa PARA PEMOHON meminta sungguh-sungguh berdasarkan konstitusi yang memberikan hak kepada seluruh warga negara dan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya pelindung konstitusi dan penegak konstitusi, maka hanya di Mahkamah Konstitusi-lah yang bisa menegakkan hukum bahwasanya tiada pembatasan dalam penyelesaian pemberesan harta pailit adalah nyata-nyata melanggar hak konstitusional; 60. Bahwa seperti yang diketahui PEMERINTAH dan DPR RI serta KURATOR tidak akan pernah merasakan apa yang dirasakan pelanggaran hak konstitusional atas lamanya pemberesan harta pailit, terlebih lagi, yang mewakili DPR RI adalah orang yang memiliki profesi kurator, sehingga tidak tau apakah yang dungkapkan merupakan pendapat orisinal DPR RI atau pendapat subyektif; 61. Bahwa PARA PEMOHON sudah membayangkan apabila permohonan a quo ternyata ditolak oleh Mahkamah, PARA PEMOHON tidak tau kapan pemberesan harta pailit akan usai, apakah akan bernasib sama seperti yang ahli pemerintah berikan contoh yaitu 67 tahun, apakah seperti yang diberikan contoh kurator yaitu 16 tahun, berapa tahun lagi PARA PEMOHON akan mendapatkan hak kepastian hukum?, apakah PARA PEMOHON yang sudah berumur 50 tahun ini harus meninggal dunia terlebih dahulu baru selesai pemberesan harta pailit; 62. Bahwa jika demikian, PARA PEMOHON MERASA BUKAN TINGGAL DI NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM, tapi tinggal di Negara yang pelaksanaan undangn-undang atas dasar subyektif sebagaimana yang dijalankan dengan serampangan oleh kurator, niat upaya hukum mengajukan kepailitan justru ketidakpastian hukum yang didapatkan; 262 63. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pokok-pokok kesimpulan di atas, PARA PEMOHON menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan di dalam permohonan ini adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945; C. PERMOHONAN (PETITUM) Bahwa dari seluruh pokok-pokok kesimpulan yang diuraikan berdasarkan bukti- bukti serta keterangan para ahli dan keterangan para pihak yang telah didenga dalam pemeriksaan perkara, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan”; 3. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang 263 jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan”; 4. Menyatakan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas” adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Presiden bertanggal 2 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Para Pemohon tidak dapat menggambarkan secara jelas dan utuh mengenai kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) maupun aktual yang dialami dengan berlakunya undang- undang yang sedang diuji. Sehingga Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 264 Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitsui Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. II. KESIMPULAN DAN TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA Bahwa dalam kesimpulannya Pemerintah tetap berkeyakinan secara konstitusional ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Hal ini diperkuat atau didukung dengan keterangan ahli presiden (Prof. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.). Pemerintah sampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Upaya pembatasan jangka waktu pemberesan harta pailit oleh Kurator (dengan jangka waktu 3 tahun) hal yang tidak relevan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena: a. pemberesan harta pailit merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan, sehingga tidak dapat suatu eksekusi putusan pengadilan tersebut itu dilakukan pembatasan; b. apabila dilakukan pembatasan, maka jika melampaui jangka waktu pembatasan tersebut, putusan tersebut menjadi daluarsa; dan c. pemberesan bukan satu-satunya cara untuk memperoleh uang yang digunakan dalam membayar utang kreditor, melainkan terdapat cara lain, seperti going concern dan bahkan akur (akkoord) dalam kepailitan. 2. Perlu menjadi pertimbangan sebagai kondisi di lapangan yang dihadapi oleh kurator sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) pada persidangan tanggal 2 Desember 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa: a. Terdapat kompleksitas pemberesan pailit yang tidak mudah dan berisiko tinggi serta bertentangan dengan tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan asset pailit untuk memaksimalkan penjualan harta pailit guna penyelesaian utang-utang kepada para kreditur; dan b. Sebagai kurator setiap waktu akan menghadapi gugatan hal-hal lain, baik itu sebagai pihak yang bersengketa maupun diikutsertakan sebagai pihak terkait dalam sengketa. Hal ini secara langsung atau tidak langsung dapat 265 menunda proses pemberesan di dalam penanganan perkara kepailitan. Terhadap putusan gugatan lain-lain dapat berakibat terhadap penjualan atau pemberesan harta pailit terhambat atau bahkan mengakibatkan aset pailit tersebut dikeluarkan dari daftar harta pailit yang mengakibatkan kurator tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta pailit tersebut. Dalam gugatan lain-lain, tidak mengenal asas nebis in idem, sehingga seringkali terhadap objek perkara atau objek harta pailit yang sama, kurator menghadapi gugatan lain-lain dari penggugat lebih dari satu perkara dan proses beracara di pengadilan niaga memakan waktu yang cukup lama. Dari tingkat pertama di pengadilan niaga, kemudian adanya upaya hukum hingga berkekuatan hukum tetap, kurator menghadapi proses gugatan tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Pada kondisi faktualnya, kurator yang menangani perkara kepailitan akan menemui hambatan-hambatan lainnya yang dapat menyebabkan proses penanganan perkara kepailitan berlangsung lebih dari 2 tahun, bahkan masih dalam proses hingga saat ini. 3. Terhadap penjelasan yang disampaikan oleh para pihak terkait (AKPI, HKPI, IKAPI) dan ahli presiden, Pemerintah menilai memiliki persamaan bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, yang pada pokoknya dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU merupakan ketentuan yang prinsip bagi kurator dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi tugasnya melalui pelaporan secara berkala (triwulan atau 3 bulanan) atas keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas. Laporan kurator yang disampaikan kepada hakim pengawas tersebut harus bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. Apabila kurator tidak dapat memberikan laporan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas, maka hakim pengawas harus proaktif untuk mengingatkan kurator terkait kewajiban tersebut. Hakim pengawas harus meneliti, mempelajari, dan mempunyai sikap sendiri atas perkembangan pengelolaan boedel pailit. Hal ini merupakan bentuk implementasi pengawasan pelaksanaan pengurusan dan pemberesan kepailitan oleh 266 hakim pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU. Bentuk pengawasan pelaksaan kewajiban kurator untuk menyampaikan laporan pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada hakim pengawas semakin dipertegas dalam RUU tentang Perubahan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang telah tercantum dalam Prolegnas 2020-2024 Nomor 218 yang kemudian dilanjutkan dalam Prolegnas 2025-2029, yaitu ketentuan Pasal 74. Dalam usulan perubahan ketentuan Pasal 74 tersebut, Hakim Pengawas diberikan kewenangan untuk memberikan teguran lisan, yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi teguran tertulis, hingga dapat mengajukan usulan penggantian Kurator kepada Majelis Hakim pengadilan niaga apabila Kurator tidak melaksanakan kewajiban dalam penyampaian laporan dimaksud. Selain itu, Para Pemohon menghendaki pembatasan waktu bagi Kurator untuk menyelesaikan pemberesan, sementara yang diuji adalah ketentuan mengenai pelaporan rutin kurator pada hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan a quo dimaksud error in objecto. Hal ini juga telah ditegaskan dalam keterangan ahli presiden oleh Prof. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H.,M.H.,C.N. dalam persidangan pada tanggal 23 April 2025. Pelaporan ini bukan hanya terbatas pada tahap pemberesan. Pelaporan merupakan kewajiban yang telah dimulai sejak tahap pengurusan hingga tahap pemberesan kepailitan, sehingga sangat tidak tepat dan tidak mungkin dinormakan kewajiban kurator dalam memberikan laporan dan batasan waktu penyelesaian pemberesan dalam satu pasal di bagian pelaporan. b. Bahwa Pasal 185 ayat (3) merupakan jalan keluar dari kebutuhan dalam praktik pemberesan boedel pailit. Frasa “tidak segera dan frasa tidak sama sekali dapat dibereskan” dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak dapat dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang kurator untuk menafsirkan semua kehendak secara subjektif dan bebas, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian kapankah kurator harus memutuskan tindakan terhadap benda a quo. Bahwa frasa tersebut merujuk kepada suatu kondisi dari boedel pailit yang tidak dapat atau sama sekali tidak 267 dapat dibereskan, maka kurator dengan izin hakim pengawas harus dengan segera memutuskan tindakan yang harus diambil agar boedel pailit tidak rusak, hilang, atau merosot nilainya yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi para kreditur. Proses pengurusan boedel pailit dalam praktik harus terus berlangsung. Pengurusan boedel pailit termasuk mencari dan memperjuangkan boedel pailit yang berada di tangan pihak ketiga dalam berbagai alasan dan kasus. Cukup beragam alasan, sehingga boedel pailit dikuasai oleh orang lain. Kerja keras kurator diharapkan untuk mempertahankan dan memaksimalkan boedel pailit seperti ini. Bahwa kurator memiliki kesulitan dalam melakukan likuidasi boedel pailit. Hal tersebut berkaitan erat dengan jenis boedel pailit. Lokasi, faktor pertumbuhan ekonomi, faktor keamanan, faktor iklim investasi, menurunnya daya beli dan masa krisis ekonomi saat ini. Kesulitan kurator menjual boedel pailit, termasuk juga model pailit yang masih dalam objek perkara, sitaan pengadilan, pajak, barang bukti, dan jaminan pihak ketiga. Hal tersebut menyebabkan kurator memerlukan waktu untuk melakukan pemberesan kepailitan tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 185 ayat (3) sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2). Pasal 185 ini merupakan metode kurator dalam melakukan penjualan harta pailit, di mana terdapat 3 (tiga) metode yang harus dilakukan secara berurutan. Urutan pelaksanaan metode ini juga telah dimuat dalam pengaturan mengenai penjualan harta pailit yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun 3 (tiga) metode dalam melakukan penjualan harta pailit adalah sebagai berikut: 1) Metode pertama (Pasal 185 ayat (1)), penjualan melalui lelang umum. Dengan melalui penjualan melalui Lelang umum, diharapkan akan terdapat banyak peminat untuk membeli harta pailit tersebut, serta ditemukan harga yang paling tinggi karena dilakukan kompetisi melalui lelang; 2) Metode kedua (Pasal 185 ayat (2)), melalui penjualan dibawah tangan, yang merupakan lanjutan dari penjualan melalui lelang, dilakukan 268 apabila dalam pelelangan tidak ada pembeli atau penawar sesuai nilai limit yang telah ditentukan. Pelelangan umum dilakukan minimal 2 kali, baru jika tidak terlaksana tersebut, dapat dijual dibawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas; dan 3) Metode ketiga (Pasal 185 ayat (3)), jika melalui lelang tidak memungkinkan, misalnya harta pailit tersebut cepat rusak atau membusuk, atau ada kepemilikan bersama dengan pihak ketiga, atau yang sejenisnya, maka Kurator memiliki kewenangan secara discretional untuk melakukan pemberesan harta pailit tersebut melalui izin dari hakim pengawas. Ketiga metode tersebut, justru bertujuan untuk mempercepat penjualan harta pailit. Sehingga tidak ada hubungannya pada metode ketiga (Pasal 185 ayat (3)) itu dilakukan pengujian untuk diberikan pembatasan. Yang terjadi dalam praktik justru penjualan harta pailit adalah melalui metode pertama dan kedua. Sehingga pengujian terhadap Pasal 185 ayat (3) ini salah sasaran. 4. Bahwa terhadap keterangan ahli Pemohon (Ismail) dan keterangan Mahkamah Agung pada pokoknya: a. Ahli Pemohon (Ismail) menyatakan bahwa pasal-pasal a quo yang diuji, justru menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa utang piutang karena tidak ada kepastian hukum jangka waktu yang diberikan secara atribusi. b. Mahkamah Agung menyatakan bahwa limitasi waktu yang diajukan Pemohon merupakan usulan yang rasional untuk dipertimbangkan setelah memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya dan komparasi pengaturannya pada beberapa negara lain. Limitasi waktu harus mencerminkan dan mempertimbangkan prinsip hukum, efisiensi, kepastian, dan pelindungan hak semua pihak. Beberapa negara telah menerapkan pembatasan waktu yang dimaksud dengan limitasi yang beragam. Penentuan pembatasan waktu juga harus dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor terkait. Masih sulitnya praktik pengurusan aset, aset tracking, pengajuan upaya hukum yang dilakukan seperti actio pauliana atau renvoi prosedur. Oleh sebab itu, jangka waktu 269 3 tahun dengan dapat diperpanjang 2 tahun merupakan tenggang waktu yang ideal bagi kurator untuk melaksanakan tugasnya. 5. Terhadap keterangan yang disampaikan oleh ahli Pemohon (Ismail) dan keterangan Mahkamah Agung pada poin 4, serta pertanyaan majelis hakim M. Guntur Hamzah dan Enny Nurbaningsih, ahli presiden memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut: a. Upaya pembatasan jangka waktu pemberesan harta pailit oleh Kurator merupakan hal yang tidak relevan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketidakpastian mengenai kelanjutan kepailitan setelah lewatnya jangka waktu tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 1. Dalil Permohonan yang menyatakan waktu 3 tahun itu bukan merupakan eksekusi kurator, tetapi merupakan jangka waktu PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)/surseance van betaling. Di dalam UU Kepailitan dan PKPU yang sekarang berlaku di Indonesia, jangka waktu PKPU sementara maksimal 45 hari, sedangkan jangka waktu PKPU tetap maksimal 270 hari. Berbeda dengan tujuan dari pailit yakni melakukan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor untuk melunasi utang-utangnya, maka dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (suspention of payment, surseance van betaling, disingkat PKPU) tidak bertujuan untuk membereskan harta kekayaan debitor, akan tetapi debitor tetap dituntut untuk melunasi utang-utangnya pada kreditor dengan tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan usahanya yang didampingi oleh pengurus. Dengan kata lain, PKPU adalah sarana untuk menghindarkan diri dari kepailitan, setidak-tidaknya untuk sementara waktu yang telah ditentukan. Lalu bagaimana mekanisme checks and balances terhadap pelaksanaan tugas kurator agar tidak melakukan maladministrasi serta kapan seharusnya kepailitan itu diakhiri? Terdapat banyak mekanisme untuk melakukan upaya hukum preventif maupun upaya hukum represif yang sudah diatur dalam UU Kepailitan, apabila Kurator melakukan maladministrasi atau perbuatan melanggar hukum (onrechtmatidedaad) dalam menjalankan tugasnya dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, maka dilakukan upaya sebagai berikut: 270 1) Upaya preventif berupa pengawasan oleh hakim pengawas: - melalui kewajiban pelaporan oleh kurator terhadap hakim pengawas (vide Pasal 74 ayat (1)); dan - hakim pengawas dapat mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan atas permintaan Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit (vide Pasal 77 ayat (1)). 2) Upaya hukum represif berupa: - penggantian atau penambahan kurator oleh pengadilan atas usulan hakim pengawas, debitor pailit, atau kreditor konkuren (vide Pasal 71); - permintaan tanggung jawab kurator dengan menggugat Kurator ke pengadilan (vide Pasal 72); - melaporkan pengurus PKPU atau Kurator pailit secara pidana (vide Pasal 234 ayat (1)); dan - melaporkan pelanggaran etika profesi kepada organisasi profesi kurator. UU kepailitan telah memberikan pengaturan yang memungkinkan adanya perubahan kurator bahkan mengganti kurator melalui hakim pengawas apabila kurator dianggap tidak professional dalam menjalankan tugasnya sewaktu waktu. b. Dalam banyak sistem hukum kepailitan di berbagai negara, tidak ditemukan adanya batasan ditentukan jangka waktu kapan kepailitan harus berakhir. Di Hukum kepailitan Belanda, pembatasan mengenai jangka waktu itu berlaku untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU/surseance van betaling), di mana ditentukan bahwa PKPU sementara adalah selama 18 bulan dan PKPU tetap adalah 18 bulan. PKPU ini adalah jangka waktu yang diberikan oleh pengadilan agar debitor dengan para kreditornya itu melakukan musyawarah terkait dengan rencana perdamaian untuk melakukan restrukturisasi utang. Ahli juga menerangkan bahwa di berbagai dunia tidak ditemukan adanya pembatasan jangka waktu eksekusi atas harta pailit. Berdasarkan riset dari World Bank yang tertuang dalam laporan EODB (Ease of Doing Business) yang saat ini telah diubah menjadi B-Ready, yang merupakan 271 yaitu sebuah indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan berusaha di suatu negara khususnya untuk indikator resolving insolvency bahwa penyelesaian dan pengakhiran kepailitan di Indonesia membutuhkan waktu rata-rata adalah 5,5 tahun. Hal ini juga telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan. Namun, terkait hal ini World Bank sendiri tidak pernah merekomendasikan bahwa penyelesaian dan pengakhiran kepailitan harus dibatasai dan berakhir dalam waktu 5,5 tahun. c. Problematika yang terjadi dalam implementasi Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU saat ini adalah pelaksanaan ketentuan yang belum berjalan secara baik oleh Kurator. Apabila kewajiban pelaporan tersebut tidak dilaksanakan, tidak perlu menunggu hingga 5 (lima) tahun, setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas untuk dapat mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu, termasuk kewajiban memberikan laporan atas keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator. Sehingga masalah yang terjadi bukanlah adanya kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal tersebut, namun implementasi ketentuan pasal tersebut yang belum berjalan dengan baik (constitutional complaint). d. Mengenai persoalan jangka waktu penyelesaian kepailitan dengan penyusutan nilai aset yang dapat terjadi, maka hal ini sudah dijembatani dengan adanya ketentuan Pasal 185 ayat (1), ayat (2), hingga (3). Apabila asset pailit merupakan aset yang mudah rusak, maka kurator berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (3) dapat melakukan tindakan menyelamatkan barang tersebut dengan menjual obyek lebih cepat atas seizin hakim pengawas. Apabila obyeknya berupa tanah, apabila penjualannya tidak dapat dilakukan seketika, maka nilai obyeknya akan semakin tinggi seiring bertambahnya durasi pemberesan kepailitan. III. PETITUM 272 Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) bertanggal 30 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kesimpulan AKPI terhadap Permohonan Pemohon terkait Pengujian Materiil Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) UUK 1. Sebagaimana Keterangan AKPI tanggal 2 Desember 2024, garis besar tugas dan tanggung jawab serta yang menjadi wewenang Kurator dalam mengurus harta Debitor Pailit adalah sebagai berikut: a. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Kurator wajib melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK); b. Melaksanakan rapat kreditor (Pasal 86 ayat (3) UUK s.d Pasal 87 UUK dan Pasal 90 UUK); 273 c. Mengamankan harta Debitor Pailit (Pasal 98 UUK dan Pasal 99 UUK); d. Menerima pencatatan tagihan/piutang yang diajukan oleh kreditor (Pasal 115 UUK); e. Menyusun dan mengumumkan Daftar Piutang (Pasal 102 UUK, Pasal 117 UUK, dan Pasal 118 UUK); f. Melakukan pencocokan tagihan/piutang (Pasal 120 UUK); g. Melakukan pencatatan terhadap harta pailit (Pasal 100 UUK); dan h. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit kepada Hakim Pengawas dan kreditor (Pasal 74 UUK dan Pasal 143 UUK). 2. Kemudian, tugas dan tanggung jawab serta yang menjadi wewenang Kurator dalam membereskan harta dari Debitor Pailit adalah sebagai berikut: a. Melakukan penjualan harta pailit secara lelang (Pasal 185 ayat (1) UUK); b. Melakukan penjualan harta pailit secara di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK); c. Melakukan pemberesan harta pailit yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan (Pasal 185 ayat (3) UUK); d. Menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 UUK); e. Mengumumkan daftar pembagian melalui Kepaniteraan Pengadilan, 2 (dua) surat kabar dan Berita Negara (Pasal 192 UUK); f. Membayar pembagian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas atau setelah putusan perlawanan terhadap pembagian diucapkan (Pasal 201 UU UUK); dan g. Mengumumkan pengakhiran kepailitan melalui 2 (dua) surat kabar dan berita negara apabila piutang kreditor telah dibayarkan dalam jumlah penuh (Pasal 202 ayat (2) UUK). 3. Hal-hal di atas telah diatur sedemikian rupa dalam UUK dengan alasan Kurator dituntut untuk melakukan pemberesan harta pailit dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi karena dalam hal terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian atas harta pailit maka Kurator harus bertanggung jawab secara pribadi (Ref. Pasal 72 UUK). 274 4. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Permohonan pengujian Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) UUK yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya meminta: a. Proses pemberesan Kepailitan harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 Tahun; dan b. Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang laporan triwulan untuk paling lama 1 bulan. 5. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Keterangan AKPI tanggal 2 Desember 2024, pembatasan waktu dari pemberesan kepailitan dalam jangka waktu 3 tahun sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon adalah hal yang tidak relevan untuk dilakukan karena pembatasan tersebut akan mengabaikan kompleksitas pemberesan kepailitan yang tidak mudah dan berisiko tinggi. 6. Kompleksitas pemberesan kepailitan yang dimaksud pada intinya berupa hal-hal sebagai berikut: a. Upaya hukum berupa perlawanan dari Debitor Pailit dalam bentuk upaya kasasi terhadap putusan pailit yang membutuhkan waktu pemeriksaan yang cukup lama; b. Upaya hukum gugatan lain-lain dan gugatan perdata yang diajukan oleh Debitor Pailit, Kreditor, dan pihak ketiga lainnya yang berkepentingan; c. Lokasi objek harta pailit cenderung sulit diakses menyebabkan hambatan dalam proses pencatatan harta pailit, seperti objek bergerak dan tidak bergerak yang terletak di area terpencil; d. Objek harta pailit bernilai ekonomi rendah dan kurang memiliki daya tarik terhadap pembeli; e. Iktikad tidak baik Debitor Pailit, seperti tidak transparan kepada Tim Kurator mengenai informasi yang dibutuhkan atas objek harta pailit untuk membantu Tim Kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit; dan f. Ketergantungan proses pemberesan harta pailit terhadap keadaan ekonomi dan daya beli masyarakat saat proses kepailitan sementara berlangsung. 7. Beberapa faktor penentu yang dimaksud tidak dapat diukur secara pasti karena tingginya dinamika kondisi pada proses pemberesan sehingga 275 pembatasan atau limitasi waktu dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta penyelesaian pemberesan Harta Pailit dan seluruh tugas Kurator diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan Putusan Pailit justru bertentangan dengan tujuan dari Kepailitan itu sendiri yaitu pemberesan. 8. Hal ini juga selaras dengan keterangan yang diberikan oleh Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M..H., C.N. selaku Ahli yang dihadirkan oleh Pihak Pemerintah dalam Persidangan Perkara a quo tertanggal 23 April 2025, yang pada intinya menjelaskan bahwa faktor yang menjadikan Kurator sulit untuk membereskan harta pailit diantaranya adalah Objek Harta Pailit cenderung berupa aset-aset besar yang memiliki nilai jual yang terlampau tinggi dan terdapat upaya gugatan lain-lain oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam proses pemberesan harta pailit. 9. Sekalipun dalam setiap tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit telah merujuk pada UUK, di sisi lain, Debitor, Kreditor, bahkan pihak ketiga memiliki hak-hak untuk melakukan upaya hukum terhadap tugas dan wewenang Kurator apabila pihak-pihak tersebut merasa dirugikan dan tidak menerima tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh Kurator; 10. Apabila terdapat pembatasan jangka waktu seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, aset Harta Pailit tidak terjual, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan pemberesan Harta Pailit tersebut merupakan kepastian atas pemenuhan hak-hak para Kreditor yang sepatutnya dapat terjamin. 11. Dalam hal kepastian hukum tersebut, Ahli juga telah menjelaskan yang pada pokoknya apabila terdapat pembatasan jangka waktu pemberesan harta pailit, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Harta Pailit yang belum dibereskan setelah jangka waktu tersebut telah berakhir. 12. Terlebih lagi, AKPI juga telah mencermati adanya rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap UUK terkhusus Pasal 74 perihal Laporan Penanganan Perkara yang dilakukan oleh Kurator dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan menggunakan Informasi Teknologi, sehingga menjadikan proses pemberesan kepailitan lebih pasti dan terukur. 276 13. Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah AKPI sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan pemberesan kepailitan untuk jangka waktu 3 tahun sebagaimana Permohonan Pemohon berupa pengujian Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) UUK telah jelas merupakan hal yang tidak relevan untuk dilakukan karena tidak mempertimbangkan kompleksitas setiap perkara kepailitan serta berpotensi akan memberikan ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak kreditor. II. Kesimpulan AKPI Atas Permohonan Pemohon Terkait Pengujian Materiil Pasal 185 ayat (3) UUK 1. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalam Permohonan Pemohon memohonkan pengujian terhadap Pasal 185 ayat (3) UUK yang pada pokoknya meminta Kurator memutuskan tindakan atas pemberesan aset pailit dengan izin Hakim Pengawas paling lama 2 (dua) tahun. 2. Sebagaimana yang telah AKPI sampaikan dalam Keterangannya, limitasi waktu dalam pemberesan aset pailit seperti yang dimohonkan oleh Pemohon akan bertentangan dengan tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan aset pailit dalam hal memaksimalkan penjualan Harta Pailit untuk penyelesaian utang-utang para Kreditor. 3. Perlu kembali AKPI sampaikan pada Kesimpulan ini bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Kurator dalam pengurusan dan pemberesan aset pailit telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UUK dan Keputusan Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 serta atas izin Hakim Pengawas, yang pada intinya adalah sebagai berikut: a. Kreditur dengan pemegang hak jaminan diberikan hak untuk menjual aset yang dijaminkan secara sendiri dalam kurun waktu 2 (dua) bulan; b. Melakukan penjualan aset pailit di muka umum atau lelang minimal sebanyak 2 (dua) kali; dan c. Melakukan penjualan aset pailit di bawah tangan berdasarkan hasil penilaian oleh appraisal dengan izin Hakim Pengawas. 4. Tahapan-tahapan di atas merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan Harta Pailit. Proses tersebut tidak dapat dipermudah sedemikian rupa. 277 5. Tetapi, pelaksanaan setiap proses pemberesan aset pailit dapat terjamin karena telah diawasi oleh Hakim Pengawas, sehingga keputusan untuk dapat atau tidaknya pemberesan Harta Pailit dilakukan bukanlah merupakan penilaian subjektif Kurator. 6. Limitasi waktu dalam pemberesan aset pailit hal ini justru bertentangan dengan tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan aset pailit karena dapat menghambat penjualan Harta Pailit yang maksimal guna penyelesaian utang-utang kepada para Kreditor. 7. Uraian AKPI di atas telah dipertegas juga dengan pendapat Ahli dalam Permohonan a quo, yang pada intinya pembatasan waktu pemberesan harta pailit akan tidak masuk akal karena adanya pihak pembeli merupakan faktor penting, mengingat pemberesan Harta Pailit melibatkan dua pihak, yaitu Kurator dan pembeli yang berminat. 8. Dengan demikian, berdasarkan penjabaran AKPI dalam keterangan yang telah disampaikan serta uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa limitasi waktu dalam pengurusan dan pemberesan aset pailit sebagaimana Permohonan Pemohon terhadap Pengujian Materiil Pasal 185 ayat (3) UUK tidak diperlukan karena pada dasarnya seluruh tindakan yang dilakukan oleh Kurator telah mendapatkan izin dari Hakim Pengawas dan tidak bertentangan dengan undang-undang, serta penentuan benda dapat atau tidak dapatnya dibereskan ialah dinilai secara objektif dari berbagai faktor dan kendala baik yang timbul dari aset Harta Pailit itu sendiri maupun dari faktor eksternal. KEPASTIAN PENANGANAN KEPAILITAN DARI KURATOR TELAH JELAS KARENA TELAH DIATUR DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN 1. Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, Surat Edaran MA RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan (SEMA RI No. 2/2016) telah memberikan kepastian penanganan kepailitan bagi para kreditor. 278 2. Sebagaimana yang telah AKPI sampaikan dalam Keterangan, maksud dari SEMA RI No. 2/2016 berdasarkan penjelasan yang termaktub dalam SEMA RI tersebut pada intinya adalah sebagai berikut: a. Memberikan arahan kepada aparatur peradilan untuk memastikan tercapainya pemenuhan jangka waktu yang ada serta memanfaatkan waktu yang tersedia seoptimal mungkin sehingga penanganan perkara kepailitan dapat diselesaikan sebelum jangka waktu yang ditentukan; b. Hakim Pengawas berwenang memerintahkan kurator untuk menyampaikan jadwal kerja pada rapat kreditor; c. Hakim Pengawas berwenang untuk: 1) memanggil dan meminta penjelasan kurator; 2) memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila pemberesan boedel pailit berlarut-larut dan melampaui jadwal kerja yang telah disampaikan Kurator; d. Mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga; dan e. Untuk menjamin transparansi pemberesan boedel pailit, Hakim Pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan Hakim Pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditor. 3. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan dengan adanya SEMA RI No. 2/2016 diharapkan dapat membantu Para Pemohon selaku kreditor serta kreditor-kreditor lain dalam proses kepailitan untuk mendapatkan kepastian penanganan kepailitan dari Kurator. TELAH JELAS BAHWA TERDAPAT FORUM PENYELESAIAN YANG TEPAT BAGI PEMOHON SEHINGGA LIMITASI JANGKA WAKTU KEPAILITAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG DIMOHONKAN PEMOHON TIDAK RELEVAN 1. Sebagaimana yang telah AKPI jabarkan dalam Keterangannya, terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh Pemohon selaku Debitor Pailit untuk meminta pertanggungjawaban Kurator, yaitu: a. Mengajukan keberatan ke Hakim Pengawas atas tindakan Kurator; dan b. Melaporkan Kurator ke Dewan Kehormatan Organisasi asal Kurator untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran Kode Etik (jika Kurator tidak Kooperatif); 279 2. Perlu AKPI sampaikan kembali, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap pailit (vide Pasal 72 UUK). 3. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kreditor atau pihak-pihak terkait lainnya dapat mengajukan upaya hukum baik perdata maupun pidana terhadap perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit karena Kurator bertanggung jawab secara profesi dan pribadi atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. 4. Selain itu, Kreditor diberikan hak untuk mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan (vide Pasal 77 ayat (1) UUK). Kemudian, Hakim Pengawas harus memberikan penetapan terhadap surat keberatan tersebut (vide Pasal 77 ayat (3) UUK). 5. Bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UUK, kreditor juga berhak untuk mendengarkan cara pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dalam rapat kreditor yang diadakan oleh Hakim Pengawas. 6. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh AKPI selaku organisasi Kurator dan Pengurus terhadap Kurator AKPI yang tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi, AKPI dapat memberikan sanksi berupa teguran, peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara dari anggota selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, hingga pemberhentian dari anggota. 7. Dengan demikian, telah dijabarkan dengan jelas bahwa permasalahan Para Pemohon dalam Permohonan a quo dapat diselesaikan melalui upaya-upaya yang telah disediakan oleh UUK dan organisasi Kurator dan Pengurus apabila Debitor pailit merasa dirugikan atau diperlakukan sewenang-wenang oleh Kurator, sehingga Pemohon harusnya menempuh jalan penyelesaian yang telah disediakan oleh UUK. KESIMPULAN Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap Permohoan a quo, AKPI, menyimpulkan: 280 1. Bahwa tidak ada hak konstitusional Para Pemohon yang dilanggar dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (3) UUK; 2. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (3) UUK, telah sejalan dengan roh dan maksud kekhususan UUK, sehingga pembatasan atas proses Pemberesan dalam Kepailitan justru akan berdampak kerugian kepada Kreditor dan juga Debitor; 3. Bahwa terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional dari Kurator yang menjadi akar permasalahan permohonan a quo, oleh UUK telah disiapkan jalan penyelesaiannya, yaitu dengan (1) meminta kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan Kurator melakukan atau tidak melakukan sesuatu, (2) meminta pertanggungjawaban Kurator secara perdata atau pidana, dan atau (3) menyampaikan pengaduan Kurator ke Dewan Kehormatan organisasi asal Kurator tersebut. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, tidak melihat adanya kerugian pemohon dikarenakan berlakunya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Juncto Pasal 185 ayat (3) huruf a UUK, apalagi sampai melanggar hak- hak konstitusional Para Pemohon, melainkan lebih pada dugaan adanya tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Bahwa untuk itu, Permohonan Pemohon a quo haruslah ditolak, atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. [2.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pihak Terkait Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) bertanggal 29 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Bahwa Pihak Terkait (HKPI) menilai Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil substansi, isi, dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat di dalam Undang-Undang a quo dan apabila dinyatakan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU secara hukum bertentangan dengan UUD 1945, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, 281 ketidaksesuaian dengan praktek dan tidak mempertimbangkan tingkat kesulitan dalam tugas kepengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh Kurator, sehingga Pihak Terkait (HKPI) berkesimpulan, secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan historis maupun asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (rechtzekerheid), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dibentuk dan diundangkan secara benar, sah, dan konstitusional; 2. Bahwa kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator terhitung sejak tanggal putusan pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas, meskipun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali; 3. Bahwa Kurator yang memiliki kewenangan dan tugas pengurusan maupun pemberesan bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya apabila dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit; 4. Bahwa selama Kurator menjalankan kewenangannya harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan; 5. Bahwa kemudian untuk melakukan pemberesan harta pailit, Kurator harus melalui penjualan di muka umum, namun apabila Kurator tidak berhasil melakukan penjualan harta pailit di muka umum maka Kurator dapat melakukan penjualan harta pailit di bawah tangan dengan seizin Hakim Pengawas, sedangkan secara kasuistis pada hal-hal tertentu, terhadap harta pailit yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dilakukan pemberesan, maka Kurator yang menentukan dan memutuskan cara pemberesannya demi kepentingan kreditor; 6. Bahwa Para Pemohon tidak menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional atas berlakunya Pasal 74 ayat (1), 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU; 7. Bahwa ketentuan dalam UUK PKPU telah menguraikan tugas dari Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, yang dipertanggungjawabkan dalam laporan 3 (tiga) bulanan Kurator kepada Hakim Pengawas dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, juga Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu laporan tersebut. Unsur Pasal 282 a quo seyogyanya telah mengatur mengenai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas tugas yang telah dan/atau sedang dilakukan oleh Kurator, justru unsur-unsur dalam Pasal a quo memberikan kemudahan bagi Kreditor untuk membantu mengawasi dan menilai kinerja dari Kurator, sehingga tidak ada unsur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan 74 ayat (3) UUK PKPU yang merugikan hak konstitusional dari Para Pemohon; 8. Bahwa ketentuan UUK PKPU pun telah mensyaratkan untuk semua benda (harta pailit) harus dijual di muka umum (Pasal 185 ayat (1) UUK PKPU), namun apabila penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK PKPU). Kemudian adanya ketentuan Pasal 185 ayat (3) dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk mengakomodir kepentingan kreditor agar mendapatkan haknya atas pemberesan harta pailit; 9. Bahwa adanya ketentuan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU dimaksudkan agar terhadap harta pailit yang telah dilakukan pemberesan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2) namun belum laku terjual, maka Kurator lah yang mengambil sikap agar segera melakukan pemberesan dengan cara lainnya yang disetujui oleh Hakim Pengawas, atau terhadap suatu harta pailit yang tidak bisa dilakukan pemberesan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) maka Kurator meminta persetujuan Hakim Pengawas agar terhadap harta pailit tersebut dapat segera dilakukan pemberesan, seraya Kurator juga melakukan pemberesan terhadap harta pailit lainnya sebagaimana tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2), hal ini merupakan bentuk perlindungan UUK PKPU kepada warga negara sebagai pihak kreditor yang berperkara dalam proses kepailitan untuk segera mendapatkan haknya secara adil sebagaimana Pasal 28D UUD 1945. Dengan demikian, terhadap dalil adanya kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon tidak berdasar secara hukum; 10. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena antara dalil permohonan Pemohon dengan petitum yang diminta saling bertentangan dan tidak adanya hubungan/korelasi antara Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 283 11. Bahwa pembatasan perkara yang ditangani oleh Profesi Kurator dalam perkara kepailitan maupun Profesi Pengurus dalam perkara PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU dilatarbelakangi alasan penanganan kepailitan tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan urusan yang sangat banyak (vide keterangan Ahli dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009 halaman 16 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009 halaman 32); 12. Bahwa pembatasan perkara yang ditangani oleh Profesi Kurator dalam perkara kepailitan maupun Profesi Pengurus dalam perkara PKPU dalam menangani tidak lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU dalam waktu yang bersamaan, merupakan suatu hal yang rasional dan logis, mengingat bobot atau tingkat kesulitan perkara dan kepentingan para kreditor yang tidak sedikit jumlahnya yang harus dibereskan dengan penuh tanggung jawab dan dengan cara yang adil (vide pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009 halaman 34); 13. Bahwa Para Pemohon tidak mempertimbangkan tugas-tugas yang dijalankan oleh Kurator. Kurator banyak menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugasnya, baik proses pengurusan maupun pemberesan, antara lain mengenai sengketa hubungan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi karena perkara kepailitan antara pihak debitor dengan kreditor, pihak debitor dengan kurator, atau pihak debitor dengan pihak ketiga lainnya; 14. Bahwa Pihak Terkait menjelaskan, sebagai Kurator, setiap waktu akan menghadapi gugatan “hal-hal lain”, baik itu ikut sebagai pihak yang bersengketa maupun diikutsertakan sebagai pihak terkait dalam sengketa, hal ini secara langsung atau tidak langsung dapat menunda proses pemberesan di dalam penanganan perkara kepailitan; 15. Bahwa terdapat hal yang tidak dipertimbangkan oleh Para Pemohon dalam dalil permohonannya, bukan serta merta lamanya proses pemberesan kepailitan dikarenakan Kurator tidak melaksanakan tugasnya, namun terdapat hal-hal lain di luar kuasa dari Kurator yang nyata-nyata terjadi walaupun Kurator telah melakukan segala upaya untuk dapat segera menyelesaikan proses penanganan kepailitan yang ditanganinya; 16. Bahwa Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU merupakan salah satu bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum kepada kreditor dalam 284 hal pemberesan harta pailit, sehingga kreditor dapat segera mendapatkan hak-haknya kembali dan bentuk pengaturan kepada Kurator dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberesan harta pailit. Kurator dituntut untuk teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahan atau kelalaiannya apabila menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana Pasal 72 UUK PKPU; 17. Bahwa Pihak Terkait (HKPI) juga berpendapat jangka waktu yang disebutkan Para Pemohon dalam petitumnya tidak realistis dan akan sangat sulit dipenuhi oleh kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan pemaknaan yang diinginkan Para Pemohon tidak hanya berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon melainkan juga berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang sedang berjalan maupun yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama dalam prosesnya, dimulai sejak proses pengurusan hingga proses pemberesan, terlebih ketentuan mengenai batas waktu merupakan kebijakan hukum terbuka karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai jangka waktu penyelesaian tugas kurator yang harus diatur oleh undang-undang diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum (open legal policy), Oleh sebab itu, dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 TIDAK BERDASAR dan permohonan Para Pemohon haruslah DITOLAK atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima; 18. Dengan demikian, Pihak Terkait (HKPI) berkesimpulan jika Pasal 74 ayat (1), 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru adanya pasal a quo merupakan bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan uraian dalil-dalil kesimpulan Pihak Terkait di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 285 cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait; 2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tidak memiliki kerugian hak konstitusional sehingga bukan wewenang Mahkamah Konstitusi; 3. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menolak Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 74 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya, atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang 287 yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004: 288 Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Pasal 74 ayat (3) UU 37/2004: Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004: Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon terkena dampak atas upaya hukum pihak lain yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Debitor pailit yaitu PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst; 4. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia selaku kreditor konkuren, yang membeli secara lunas 2 (dua) unit ruko dan 1 (satu) unit apartemen dari debitor pailit namun hingga kini belum memperoleh kembali hak- haknya tanpa kepastian hukum yang jelas kapan akhir penyelesaian pemberesan harta pailit; 5. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia selaku kreditor konkuren, yang membeli secara kredit dengan menggunakan nama suami Pemohon II, atas 2 (dua) unit apartemen dari debitor pailit namun tetap melakukan pembayaran atas semua cicilan tagihan beserta bunga kepada Pihak Maybank Indonesia hingga lunas di bulan Juni 2023 meskipun Debitor telah dinyatakan pailit; 6. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia selaku kreditor konkuren, yang membeli secara kredit atas 1 (satu) unit apartemen dari debitor pailit, yang terpaksa menghentikan cicilan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada bulan April 2019 sehingga dikenakan denda dan saat ini tidak 289 dapat mengajukan kredit lagi dalam bentuk apapun karena berstatus sebagai Kreditor macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK; 7. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia selaku kreditor konkuren, yang membeli secara kredit atas 1 (satu) unit apartemen dari debitor pailit, yang terpaksa menghentikan cicilan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan saat ini tidak dapat mengajukan kredit lagi dalam bentuk apapun karena berstatus sebagai Kreditor macet di SLIK OJK; 8. Bahwa sampai saat ini para Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak-hak para Pemohon untuk dikembalikan, namun jawaban Kurator selalu tidak memberikan kepastian mengenai waktu pemberesan harta pailit kepada para Pemohon beserta kreditor lainya untuk mendapatkan hak- haknya; Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menjelaskan pula adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tersebut dengan berlakunya norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual karena Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selaku kreditor konkuren yang belum memperoleh kembali hak-hak atas apartemen dan/atau ruko karena belum beresnya pengurusan harta pailit oleh kurator karena berlakunya ketentuan norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 290 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 telah mereduksi hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut: a. Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004 hanya mengatur keharusan kurator dalam menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan hakim pengawas dapat memperpanjang dengan jangka waktu yang tidak jelas dan tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugasnya sejak pernyataan putusan pailit diucapkan dalam pasal a quo; b. Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 yang mengatur kurator memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, tidak mencerminkan nilai kepastian hukum karena tidak ada batasan sampai kapan kurator harus melakukan tindakan terhadap semua benda a quo; 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 secara expressis verbis telah mereduksi kerangka waktu secara pasti yang ditekankan dalam UU 37/2004, yang berimplikasi terbukanya peluang bagi kurator dan hakim pengawas untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum atas proses penyelesaian pemberesan harta pailit; 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 memberikan legitimasi yang sangat leluasa bagi kurator 291 dan juga hakim pengawas atas pemberesan harta pailit tanpa adanya batasan waktu dalam melaksanakan tugasnya, yang berimplikasi terjadinya menurunnya nilai aset harta budel pailit yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon sebagai kreditor konkuren dan kreditor lainnya; 4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 memberi anggapan yang terpenting kurator telah memberi laporan yang dapat diperpanjang sampai kapanpun yang berimplikasi terjadi keleluasaan kurator dalam menafsirkan keadaan “benda tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali”, bertentangan dengan konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak ekonomi warga negara yang terlibat sebagai pihak kepailitan; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 6. Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan”; 7. Pasal 74 ayat (3) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan”; 8. Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti 292 P-44, dan seorang ahli bernama Dr. Ismail, S.H., M.H., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 29 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 April 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 11 November 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 November 2024. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-6 serta mengajukan seorang ahli bernama Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 April 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan keterangan tambahan bertanggal 2 Mei 2025 dan kesimpulan bertanggal 2 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2025. Namun, oleh karena Keterangan Tambahan dan Kesimpulan yang diterima Mahkamah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 2 Mei 2025 maka Keterangan Tambahan dan Kesimpulan Presiden tersebut tidak dipertimbangkan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) pada tanggal 29 November 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024. Selain itu, Pihak Terkait AKPI juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 30 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 293 Desember 2024. Selain itu, Pihak Terkait HKPI juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 29 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 April 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pemberi Keterangan Mahkamah Agung pada tanggal 17 Desember 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat bukti surat/tulisan, ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta alat bukti surat/tulisan, dan ahli, keterangan Pihak Terkait AKPI beserta kesimpulan, keterangan Pihak Terkait HKPI beserta kesimpulan, keterangan Pihak Terkait IKAPI, keterangan Pemberi Keterangan Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah yaitu apakah ketentuan norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan seperti yang diatur dalam UU 37/2004. Sebagai produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum, UU 37/2004 bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang dalam masyarakat secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Pembentukan UU 37/2004 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyesuaian 294 utang piutang dibandingkan undang-undang tentang kepailitan sebelumnya. Adapun materi baru dalam UU 37/2004 antara lain: Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran pengertian utang maka diberikan batasan secara tegas, termasuk pengertian jatuh waktu. Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pemmbayaran utang [vide Penjelasan Umum UU 37/2004] [3.16.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 37/2004, dijelaskan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor pailit kehilangan hak untuk menguasai dan mengurusi kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit [vide Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004]. Oleh karena itu, secara filosofis kepailitan dianggap suatu jalan keluar dari persoalan utang piutang yang dialami seorang debitor yang sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang- utangnya kepada para kreditor. Sebab, akibat dari debitor dinyatakan pailit, maka debitor pailit tidak memiliki kekuasaan lagi untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Bahwa lebih lanjut, dengan telah dinyatakannya pailit maka seluruh harta pailit masuk dalam sita umum yang pengurusannya terhadap harta debitor pailit akan dilakukan oleh seorang atau lebih kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang diangkat secara bersamaan oleh pengadilan niaga pada saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Demikian halnya berkenaan dengan pemberesan harta pailit untuk menyelesaikan utang-utang debitor terhadap kreditor atau para kreditor, akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas [vide Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004]. [3.16.3] Bahwa dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dijumpai beberapa hal berkaitan dengan daftar pembagian yang diusulkan oleh kurator kepada hakim pengawas, yang kemudian akan dilakukan pembayaran kepada para kreditor sesuai dengan peringkat/statusnya. Dalam kaitan ini, terdapat 3 (tiga) kategori kreditor yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Lebih lanjut, pengertian kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan 295 kebendaan seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan. Sifat kreditor separatis diberikan kesempatan oleh UU 37/2004 untuk mengeksekusi sendiri jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan hanya saja jangka waktunya terbatas. Selanjutnya, kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan karena sifat piutangnya yang oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa seperti biaya perkara, upah buruh terhutang, dan tagihan pajak. Sedangkan kreditor konkuren adalah kreditor biasa yang tidak memegang jaminan kebendaan maupun memiliki kedudukan istimewa oleh karena itu kreditor konkuren akan mendapat bagian pembayaran utang setelah pembayaran utang untuk kreditor separatis dan kreditor preferen. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hak tagih para kreditor dalam kepailitan, Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa, “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, menyatakan “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu, menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Oleh karena itu, berkaitan dengan kedudukan hak tagih di antara para kreditor tersebut berlaku prinsip “pari passu pro rata parte dan paritas creditorium”, yang artinya harta kekayaan debitor pailit merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan. Sementara itu, paritas creditorium artinya semua kreditor memiliki hak yang sama atas harta kekayaan debitor dalam hal debitor tidak mampu membayar utang. Dengan demikian, mengacu pada prinsip-prinsip di atas, maka para kreditor mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besaran tagihan masing- masing. [3.16.4] Bahwa salah satu fungsi UU 37/2004 adalah untuk melindungi kepentingan hukum debitor maupun kreditor yang bersifat seimbang, tidak merugikan debitor dan tidak memberikan perlakuan yang berlebihan kepada 296 kreditor. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesimbangan kepentingan hukum kreditor dan debitor tersebut, maka pengadilan niaga menunjuk kurator bersama- sama pada saat putusan pailit dijatuhkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 37/2004, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Oleh karena itu, keberadaan kurator dapat menjadi subjek hukum atau lembaga yang memiliki fungsi melaksanakan tindakan- tindakan hukum terhadap harta debitor pailit sehingga tidak terjadi perebutan harta debitor pailit apabila dalam waktu yang bersamaan dalam kepailitan terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor yang dinyatakan pailit. Tindakan hukum kurator tersebut juga bertujuan untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, dan untuk menghindari pula adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor itu sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua/sebagian harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar hutang-hutangnya dari tagihan para kreditor [vide Penjelasan UU 37/2004]. Bahwa lebih lanjut dijelaskan, kurator memiliki tugas melakukan pengurusan/pemberesan harta pailit guna menyelesaikan hak dan kewajiban debitor maupun kreditor. Oleh karena kurator harus selalu menyeimbangkan kepentingan debitor dan kreditor, maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurator harus independen serta bebas dari benturan kepentingan [vide Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004]. Oleh karena itu, sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya kurator diwajibkan menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan hal-hal yang telah dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan kepengurusan/pemberesan terhadap harta pailit dimaksud setiap 3 (tiga) bulan dan oleh hakim pengawas laporan berkala tersebut dapat diperpanjang jangka waktunya [vide Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004]. Dengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab kurator memiliki posisi sentral dan menjadi penting dalam rangka menjaga kepentingan secara seimbang atas semua pihak yang terkait dengan harta pailit, baik debitor, kreditor, maupun pihak ketiga 297 lainnya yang mengharuskan semua tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [3.16.5] Bahwa berkenaan dengan penyampaian laporan tugas dan tanggung jawab kurator, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri, sebagai pelaksanaan lebih lanjut UU 37/2004 telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus (Permenkumham 37/2018) yang menentukan tata cara penyusunan laporan tugas Kurator. Dalam Pasal 16 Permenkumham 37/2018 ditentukan sebagai berikut. (1) Dalam hal menjalankan tugas, Kurator dan Pengurus wajib menyampaikan laporan pekerjaan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai berakhirnya penangan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada hakim pengawas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (3) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. hal-hal yang terjadi selama periode pelaporan termasuk tindakan hukum yang dilakukan; b. jumlah pembayaran yang dilakukan kepada para kreditur; dan c. sisa hutang yang belum terlunasi baik pokok maupun bunganya. (4) Hal-hal yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi: a. hasil rapat kreditur pertama; b. rapat verifikasi piutang; c. lelang; atau d. pemberesan Selanjutnya, berkenaan dengan kepastian penanganan kepailitan, sekali lagi tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparasi Penanganan Perkara Kepailitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan (SEMA 2/2016), telah ditentukan bahwa untuk menjamin transparansi pemberesan budel pailit, hakim pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan pengurusan dan pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan hakim pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditor. Jika setelah dua kali kurator tidak menyampaikan laporan/informasi yang diperlukan, maka hakim pengawas berwenang untuk: d. Memanggil dan meminta penjelasan kurator; 298 e. Memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan organisasi kurator dan Menteri Hukum dan HAM (sekarang Menteri Hukum); f. Mengusulkan penggantian kurator kepada majelis hakim niaga. Sementara itu, dalam Permenkumham 37/2018 juga telah diatur sanksi administratif terhadap kurator yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yaitu Menteri Hukum dapat menghapus sementara kurator dari daftar kurator. Berkenaan dengan penghapusan sementara tersebut dilakukan melalui tahapan teguran lisan dan teguran tertulis, hingga akhirnya dilakukan penghapusan sementara berdasarkan rekomendasi dari komite bersama. Adapun jangka waktu penghapusan sementara dari daftar kurator adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penghapusan sementara ditetapkan dan terhadapnya kurator dapat mendaftar kembali sebagai kurator dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum [vide Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Permenkumham 37/2018]. Dengan demikian, dari beberapa ketentuan di atas, menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kurator selalu dibatasi dengan regulasi yang rigid dan ketat, di mana hal tersebut untuk menghindari agar kurator tidak mudah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan/membereskan harta pailit, sehingga tidak merugikan kepentingan hukum debitor, kreditor, dan pihak ketiga lainnya yang berkepentingan. [3.17] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004 yang menurut para Pemohon inkonstitusional akibat tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugas kurator sejak pernyataan putusan pailit. Berkenaan dengan dalil inkonstitusionalitas norma para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.17.1] Bahwa tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon, persoalan konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 yang didalilkan para Pemohon, pada pokoknya bermuara pada belum diperolehnya hak-hak para Pemohon atas apartemen/ruko yang telah dibeli karena masih dalam tahap penyelesaian pemberesan harta pailit oleh kurator setelah pengembang (developer) dan pemilik tanah dinyatakan pailit 299 oleh Putusan Pengadilan Niaga. Terjadinya hal ini menurut para Pemohon karena terdapat ketidakpastian hukum tentang batasan waktu penyelesaian seluruh pemberesan harta oleh kurator dalam norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004. Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 a quo dimaknai “kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan” dan ayat (3) pasal a quo dimaknai “hakim pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan”. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan kembali pengertian kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Oleh karena itu, kurator sebagai pihak yang melaksanakan putusan pailit memiliki peran sentral karena melekat kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan seluruh harta pailit milik debitor pailit terhadap kewajiban-kewajibannya kepada para kreditor dan termasuk pihak ketiga lainnya, sehingga hal tersebut secara yuridis memberi konsekuensi tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya untuk memastikan segala tindakan kurator harus transparan dan akuntabel. Prinsip transparan dan akuntabel demikian diperlukan karena pada kurator terletak semua data/informasi yang harus disusun dalam suatu daftar agar diketahui oleh kreditor atau para kreditor dan juga umum, tentang tagihan piutangnya, baik piutang sementara maupun piutang yang dibantah yang akan menjadi salah satu dasar penyelesaian atau pemberesannya, sejak dilakukan rapat bersama maupun pada waktu pelaksanaan riilnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan norma Pasal 74 UU 37/2004 merupakan dasar hukum yang menjadi salah satu bentuk penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulan/triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja kurator. Di samping itu, kewajiban secara periodik bagi kurator untuk membuat laporan yang bersifat terbuka untuk umum tersebut harus dilaporkan kepada hakim pengawas dan diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui oleh setiap orang 300 secara cuma-cuma [vide Pasal 74 UU 37/2004]. Artinya, dengan laporan yang diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga tersebut, maka baik debitor maupun kreditor secara bersama-sama termasuk pihak ketiga lainnya telah mendapatkan kepastian hukum mengenai pengurusan dan pemberesan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan memantau berdasarkan laporan yang dibuat oleh kurator. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 74 ayat (3) UU 37/2004 yang menyatakan hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian laporan kurator tidak dimaksudkan pada jangka waktu pemberesan harta pailit sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, melainkan hanya terbatas pada perpanjangan waktu laporan tugas kurator. Dalam konteks ini, perpanjangan waktu penyampaian laporan 3 (tiga) bulanan kurator tersebut tidak ada kaitannya secara langsung dengan terhambatnya proses pemenuhan kewajiban kurator dalam tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karenanya, para Pemohon telah keliru menafsirkan waktu penyusunan pelaporan yang merupakan bagian dari pengurusan dan pemberesan yang dilakukan kurator secara periodik yang disamakan dengan waktu pengurusan dan pemberesan sebagai bagian terakhir rangkaian tugas kurator secara keseluruhan. [3.17.2] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugas kurator sejak pernyataan putusan pailit diucapkan, para Pemohon merasa jaminan atas hak kepastian hukumnya tereduksi. Berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut dan sekali lagi, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan tahap pengurusan dan pemberesan pengurusan harta pailit oleh kurator, sebagai berikut. [3.17.2.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004 tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tahap pengurusan harta debitor pailit dimulai oleh kurator sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan di mana kurator wajib melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal putusan [vide Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004]. Selanjutnya, dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah pernyataan pailit, kurator juga wajib memberitahukan 301 penyelenggaraan rapat kreditor dan melaksanakannya bersama semua kreditor [vide Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU 37/2004]. Sementara itu, sejak pengangkatannya kurator bertugas mengamankan dan menginventarisir harta debitor pailit dan menyampaikan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya termasuk meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan untuk menjadi sita umum [vide Pasal 98 dan Pasal 99 UU 37/2004]. Selanjutnya, terhadap tagihan/piutang yang diserahkan oleh kreditor atau para kreditor, kurator melakukan pencatatan atas tagihan/piutang kreditor tersebut paling lambat 2 (dua) hari setelah diangkat untuk kemudian dilakukan penyusunan dan pengumuman daftar piutang [vide Pasal 100, Pasal 102, Pasal 117, Pasal 118 UU 37/2004]. Kemudian, kurator berkewajiban melakukan pencocokan atas tagihan/piutang kreditor atau para kreditor tersebut [vide Pasal 120 UU 37/2004]. Selain itu, kurator juga berkewajiban memberikan laporan atas pengurusan yang telah dilakukan serta laporan mengenai keadaan harta pailit [vide Pasal 74 dan Pasal 143 UU 37/2004]. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit dimulai sejak pernyataan putusan pailit diucapkan termasuk di dalamnya meliputi pembuatan laporan secara periodik serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. [3.17.2.2] Bahwa selanjutnya pada tahap pemberesan harta debitor pailit, kurator melakukan penjualan harta pailit secara lelang ataupun dengan izin hakim pengawas melakukan penjualan harta pailit di bawah tangan dan penjualan terhadap harta pailit yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan [vide Pasal 185 UU 37/2004]. Pada tahap pemberesan ini, kurator juga berkewajiban menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas [vide Pasal 189 UU 37/2004]. Berkenaan dengan susunan daftar pembagian tersebut, kurator juga bertugas mengumumkan daftar pembagian melalui kepaniteraan pengadilan niaga, 2 (dua) surat kabar [vide Pasal 192 UU 37/2004]. Selanjutnya, pada tahap akhir kurator wajib membayar pembagian yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas atau setelah putusan perlawanan terhadap pembagian diucapkan [vide Pasal 201 UU 37/2004]. Namun demikian, pada tahap pemberesan tidak secara sederhana dapat dipahami seolah-olah pelaksanaan pemberesan tersebut mudah dan lancar. Sebab, secara faktual dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit pada setiap tahapan tersebut, tidak tertutup kemungkinan 302 adanya upaya hukum yang dilakukan oleh debitor, kreditor, atau bahkan pihak ketiga yang merasa dirugikan dan tidak menerima tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh kurator. Terlebih lagi, kurator acap kali menemukan kendala dalam penanganan pengurusan dan pemberesan serta adanya upaya hukum yang kondisinya sangat kompleks yang dapat menyebabkan penanganan serta penyelesaian suatu perkara kepailitan dapat memakan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 telah memberikan batasan perkara kepailitan yang ditangani oleh kurator yakni tidak lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitian dan PKPU sekaligus, agar pelaksanaan tanggung jawab kurator dapat dilakukan secara fokus dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, menurut Mahkamah adanya pembatasan atau limitasi waktu dalam penyelesaian pemberesan harta pailit oleh kurator sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena justru akan bertentangan dengan tujuan dari hakikat akhir dari tujuan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang merupakan bagian dari eksekusi dalam putusan kepailitan. Di samping itu, proses penyelesaian putusan kepailitian sendiri mencakup pemberesan semua harta kekayaan debitor pailit baik yang pada saat putusan pailit telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari. [3.17.3] Bahwa berkenaan batasan kewajiban pelaporan kurator dan persoalan batasan pelaporan oleh kurator kepada hakim pengawas dalam perkara kepailitan sebagaimana yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan Pemerintah yang menyatakan terdapat rencana perubahan mengenai UU 37/2004 sebagaimana dalam Prolegnas 2020-2024 Nomor Urut 218, termasuk di dalamnya usulan perubahan Pasal 74 UU 37/2004 sebagai berikut. (1) Kurator wajib menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas dan ditembuskan Menteri mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. (4) Dalam hal Kurator tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas wajib memanggil Kurator untuk diberikan teguran lisan. (5) Dalam hal setelah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kurator tetap tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Hakim Pengawas dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa: 303 a. teguran tertulis; dan/atau b. usulan penggantian Kurator kepada Majelis Hakim pengadilan niaga. Dalam kaitan ini, rancangan rumusan baru perubahan Pasal 74 UU 37/2004 telah mengakomodir transparansi dari hasil laporan yang dibuat oleh kurator serta sanksi administrasi terhadap kurator yang lalai dalam hal pelaporan atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan adanya rencana perubahan atas norma a quo, diharapkan pelaksanaan tugas kurator dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk memberikan kualitas pekerjaan sesuai dengan pengaturan dalam UU 37/2004 dengan tetap harus berada di bawah pengawasan ketat hakim pengawas dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Namun demikian, terlepas hal itu masih merupakan rancangan perubahan UU 37/2004, berkenaan dengan batasan waktu penyelesaian penanganan putusan kepailitan yang mencakup pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitor pailit sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar ke depan pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang terkait dengan pemberesan harta pailit, juga harus mempertimbangkan kepastian hukum yang adil, efisiensi, dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pemberesan kepailitan. Menurut Mahkamah, dengan tidak diaturnya batasan waktu berapa lama penyelesaian putusan kepailitan harus dituntaskan dapat dimaknai bahwa undang-undang dimaksud memberikan ruang bagi debitor, kreditor, dan kurator serta hakim pengawas dan juga pihak ketiga lainnya yang beritikad tidak baik untuk menggunakan kesempatan dengan cara mengulur-ulur waktu dan menjadikan modus untuk mendapatkan keuntungan, mengingat kompleksitas permasalahan dan besarnya nilai harta debitor pailit, padahal sebagian dari kreditor secara faktual telah selesai pengurusannya dan tinggal menunggu pemberesannya. Sebab secara faktual, hingga saat ini banyak penyelesaian perkara kepailitan yang terkatung-katung (mangkrak) hingga selama puluhan tahun yang tidak dapat terselesaikan. Namun di sisi lain, Mahkamah juga memahami jika penyelesaian putusan kepailitan a quo dibatasi maka akan berpotensi penyelesaian putusan kepailitan akan meninggalkan/menyisakan persoalan hukum baru terhadap pengurusan dan pemberesan yang belum dapat diselesaikan oleh kurator akibat adanya upaya hukum dan hal-hal lain yang datang dari para pihak yang berkepentingan. Terlebih, terhadap putusan perkara kepailitan yang mengandung dimensi permasalahan cukup banyak dan nilai harta pailit yang 304 dibereskan kurator cukup besar. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam perubahan UU 37/2004 harus memberikan perlindungan kepada semua pihak secara berimbang dan kiranya dapat diaktualisasikan ke dalam rumusan norma undang-undang kepailitan yang akan dilakukan perubahan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 inkonstitusional apabila tidak dimaknai “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas”. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma Pasal 185 UU 37/2004 yang menyatakan. (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. (3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas. (4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit. Berdasarkan ketentuan di atas, dalam hal pemberesan budel pailit, kurator memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan harta pailit dengan cara penjualan di muka umum/lelang maupun penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas. Selain penjualan di bawah tangan, izin hakim pengawas juga diperlukan dalam hal kurator melakukan pemberesan harta pailit yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. Tahapan penjualan harta pailit dan prosedur pembagiannya sesungguhnya telah diatur lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berkenaan dengan hal ini, para Pemohon mendalilkan pengaturan dalam norma Pasal 185 ayat (3) UU 305 37/2004 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada batasan sampai kapan kurator harus melakukan tindakan terhadap semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. Sebab, terhadap harta pailit yang belum laku terjual, maka kurator yang harus mengambil sikap atau tindakan agar segera melakukan pemberesan dengan cara lainnya yang disetujui oleh hakim pengawas. Bahwa dalam konteks penjualan atas benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, kurator tidak berwenang untuk melakukan penjualan secara sepihak melainkan harus dengan izin hakim pengawas. Penjualan dimaksud merupakan sebuah tindakan yang diambil oleh kurator dalam hal agar budel pailit tidak rusak, hilang dan/atau merosot nilainya yang akan menyebabkan kerugian bagi para kreditor. Dalam melakukan penjualan, kurator harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang harus dipenuhi untuk kemudian mengajukan pemohonan disertai bukti dan alasan-alasan yang logis. Terhadap permohonan kurator tersebut hakim pengawas akan mempertimbangkan, apabila hakim pengawas menilai alasan kurator tepat dan demi kepentingan kreditor dan debitor, maka hakim pengawas baru akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan penetapan. Setelah adanya penetapan dimaksud, kurator dapat segera menentukan langkah dalam melakukan pemberesan sehingga diharapkan para kreditor dapat segera mendapatkan hak-haknya. Selanjutnya, tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator. Hakim pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor dan kreditor. Oleh karena itu, hakim pengawas juga dapat mengusulkan penggantian kurator dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan jika dirasa kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak bersikap independen atau terdapat benturan kepentingan [vide Pasal 71 ayat (1) UU 37/2004]. Selain itu, sesungguhnya UU 37/2004 telah mengatur dan memberikan regulasi yang nyata dan jelas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kurator. Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator, kreditor diberikan hak untuk mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan [vide Pasal 77 ayat (1) UU 306 37/2004]. Terhadap keberatan kreditor tersebut, hakim pengawas harus memberikan penetapan terhadap surat keberatan dimaksud [vide Pasal 77 ayat (4) UU 37/2004]. Lebih jauh, berkenaan dengan aspek tanggung jawab kurator, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2011, telah mempertimbangkan antara lain yang pada pokoknya sebagai berikut. [3.19] Menimbang bahwa pada prinsipnya tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit sejak adanya putusan pailit Pengadilan Niaga sebagai konsekuensi dari sifat serta merta (uitvoorbaar bij voorraad) putusan pernyataan pailit [vide Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang a quo]. Namun demikian tidak berarti kurator secara sewenang-wenang dapat melaksanakan kewenanganya karena harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut; i) apakah kurator berwenang melakukannya?; ii) apakah saat pengurusan dan/atau pemberesan tersebut merupakan waktu yang tepat terutama dari segi ekonomi dan bisnis untuk melakukannya?; iii) apakah dalam rangka pengurusan dan/atau pemberesan kurator terlebih dahulu memerlukan persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak- pihak tertentu, seperti dari hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya?; iv) apakah pengurusan dan/atau pemberesan tersebut kurator memerlukan prosedur tertentu, seperti melalui sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas?; v) bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial bagi kurator dalam menjalankan kewenangannya?; [3.20] Menimbang bahwa kewenangan yang melekat pada kurator tidak bebas dari pertanggungjawaban hukum perdata jika akibat kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit. Bahkan tidak hanya debitor, namun kreditor juga dapat menggugat secara perdata terhadap kurator (vide Pasal 72 UU Kepailitan). Selain itu terdapat upaya perlawanan kepada hakim pengawas jika keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan kurator [vide Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan], bahkan keberatan terhadap ketetapan hakim pengawas dapat naik banding ke pengadilan niaga [vide Pasal 68 ayat (1) UU Kepailitan]. [3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal a quo melanggar prinsip perlakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta diperkuat oleh pendapat ahli (Kurnia Thoha) yang berpendapat bahwa Pasal a quo lebih menekankan perlindungan kepada kreditor karena begitu luasnya kewenangan dari kurator. Mahkamah berpendapat, Pasal a quo justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit baik terhadap debitor maupun kreditor. Keberadaan Pasal a quo tidak menutup hak debitor untuk melakukan upaya hukum kasasi atau PK, sebaliknya tidak pula menutup hak kreditor untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya. Bahwa dengan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka status hukum debitor tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti 307 menguasai dan mengurusi harta sehingga sejak adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga secara serta merta hak menguasai dan mengurusi hartanya dialihkan dan/atau dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Bahwa dengan keberadaan Pasal a quo dengan demikian diharapkan dapat mencegah tindakan debitor yang beritikad buruk untuk mengalihkan atau memindahtangankan hartanya atau melakukan perbuatan hukum yang dapat mengurangi nilai hartanya, sebaliknya harta tersebut dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil, merata, dan berimbang kepada kreditor. Berdasarkan uraian dan kutipan pertimbangan hukum di atas, jika kendala yang timbul atas lamanya pemberesan budel pailit berasal dari tindakan kurator yang dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional, maka terdapat mekanisme upaya hukum yakni (i) meminta kepada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan/tidak melakukan sesuatu dan (ii) meminta pertanggungjawaban kurator secara perdata atau pidana. Bahkan, dapat pula mengadukan kurator ke Dewan Kehormatan organisasi asal kurator dimaksud. Sementara itu, berkenaan dengan petitum para Pemohon yang meminta agar dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, hal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma sebab hanya akan berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon selaku kreditor konkuren. Artinya, petitum dimaksud tidak dapat berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang sedang berjalan maupun yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari prosesnya serta keterkaitan dengan kreditor lain yang belum selesai dengan pemberesan harta budel pailitnya. Terlebih, ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian tugas kurator sebagaimana telah dipertimbangkan di atas merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk merumuskan secara berimbang, yang harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak, khususnya dalam rencana perubahan undang-undang tentang kepailitan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 telah 308 ternyata memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 309 Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait/Kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani 310 PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah