112/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Jabatan Alamat : : : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Perumahan Taman Kampus A1 Nomor 19, Tegal Gede, Jember, Jawa Timur Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/LO-W&P/SKK- JRPUU/XI/2022 bertanggal 2 November 2022 memberi kuasa kepada Walidi, S.H., CLA, Mohamad Misbah, S.H., dan Periati Br Ginting, S.H, M.H., M.Kn., CLA., kesemuanya adalah advokat/pengacara dan penasihat hukum di Law Office Wally.ID & Partners, berkedudukan di Kamp. Warudoyong, RT 07/RW 08, Nomor 20A, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi; 2 Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 16 November 2022 dengan Nomor 112/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Desember 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang- undang Mahkamah Konstitusi”). 2) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 3) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4) Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5) Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. OBJEK PERMOHONAN Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 29 huruf (e) Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya dapat disebut UU KPK), yang selengkapnya berbunyi: Pasal 29 Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Warga negara Indonesia; b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Sehat jasmani dan rohani; d) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan; e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; f) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; h) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; 4 i) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan k) Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. (Bukti P-2) Terhadap: Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1). C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON 1) Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021). 2) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak -hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.” Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak 5 sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. (Bukti P-3) Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut: (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4) Kerugian Konstitusional 1 4.1) Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia (vide Bukti P-3) yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 telah diangkat dan memenuhi kualifikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 6 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 (Bukti P-4) dan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, artinya dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini memberi hak kepada Pemohon sebagai pimpinan KPK incumbent untuk dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan pada periode selanjutnya; 4.2) Bahwa pemohon mengikuti seleksi pimpinan KPK untuk periode saat ini ketika ketetuan persyaratan usia untuk mencalonkan diri minimal 40 (empat puluh) tahun berdasarkan pasal 29 huruf e, namun dengan adanya perubahan Undang-Undang KPK mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam Pasal 29 huruf (e) yang semula mempersyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun sekarang menjadi 50 (lima piluh) tahun, ketentuan ini mengakibatkan usia pemohon sampai selesainya periode ini pada tanggal 20 desember 2023, belum mencapai 50 (lima puluh) tahun. 4.3) Bahwa dengan demikian akibat perubahan ketentuan persyaratan usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) tersebut”, mengakibatkan pemohon melanjutkan pengabdiannya dan akan mencalonkan diri Kembali sebagaimana Hak yang diberikan kepada pimpinan KPK sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang KPK tidak dapat dilaksanakan. Hak untuk dapat dipilih Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK tidak dapat langsung dilaksanakan/perlu menunggu 1 (satu) tahun untuk mencapai usia sesuai yang disyaratkan, dan pada saat setahun kemudian tersebut telah berlangsung masa kepemimpinan KPK periode berikutnya. Sehingga waktu tunggu pemohon untuk mencalonkan diri Kembali menjadi Pimpinan KPK untuk periode yang akan datang memerlukan paling cepat 4 (empat) tahun. Waktu tunggu selama 4 tahun dimaksud merupakan kerugian yang aktual bagi pemohon, padahal pada masa 7 sekarang yang bersangkutan sedang menjabat yang artinya secara factual dan secara hukum, yang bersangkutan dipadang cakap dan layak kedewasaannya untuk menjabat sebagai pimpinan KPK, namun dengan adanya perubahan undang-undang yang merubah syarat minimal usia tersebut “pemohon yang sudah pernah menjabat sebagai pimpinan KPK, ternyata dalam periode selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. 4.4) Bahwa dengan demikian, Hak yang diberikan hukum untuk dipilih kembali terhalang atau setidaknya tertunda waktunya karena menunggu selama 4 (empat) tahun karena berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf (e), dengan kata lain pemohon terugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat perubahan Undang-Undang KPK telah mengakibatkan jaminan hak untuk dipilih Kembali sebagai Pimpinan KPK untuk satu masa jabatan periode selanjutnya ternyata perubahan ketentuan tersebut telah merugikan berupa tertundanya waktu untuk dipilih Kembali; 4.5) Kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian yang spesifik dan aktual, hak mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 D UUD 1945 yang menyatakan: 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 5) Kerugian Konstitusional 2 5.1) Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf (e) tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 5.2) Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 29 huruf (e) Pemohon selaku Pimpinan KPK tidak dapat menggunakan Hak nya untuk 8 mencalonkan dan dipilih Kembali sebagai Pimpinan KPK untuk periode selanjutnya, sedangkan para anggota Pimpinan KPK lainnya dapat menggunakan hak nya untuk mencalonkan diri dan dipilih Kembali pada periode selanjutnya. Sehingga keberlakuan Pasal a quo menyebabkan Pemohon mengalami dan mendapatkan perlakuan Diskriminatif yang adalah melanggar dan merugikan Hak Konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan bebas dari perlakuan diskriminatif. Sementara selama mengemban tugas dan menjalankan jabatannya pemohon telah mengabdi bersungguh- sungguh dalam tugas dan tanggung jawab dan tidak pernah abai akan tanggungjawabnya dalam upaya-upaya pemberantasan tindak Pidana Korupsi. (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8) 5.3) Dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang- Undang a quo telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (vide Bukti P-1) 6) Kerugian Konstitusional 3 6.1) Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023, sebagai Pejabat Negara/state organ dalam rumpun eksekutif yang Independen, masa jabatannya ditentukan selama 4 (empat) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK. Faktual Periodisasi jabatan pemohon sebagai pimpinan KPK berdasarkan ketentuan a quo adalah sebagai berikut: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.; 9 6.2) Bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi segenap warga negaranya. Salah satu bentuk jaminan keadilan dan kepastian hukum menurut Van Vollenhoven yang perlu secara jelas diatur adalah keadilan dan kepastian masa jabatan publik. Dan bahwa masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya dalam keadilan (kesamaan) dan tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya. 6.3) Dalam rangka mencapai tujuannya, Indonesia sejak era reformasi menciptakan dan memiliki banyak Lembaga Negara Non Kementerian. Pemohon telah menelusur dan setidaknya terdapat 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian selain KPK dengan periodisasi jabatan 5 (lima) tahun. Periodisasi jabatan komisioner/ pejabat/pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama (Adil) yaitu 5 (lima) tahun. Hal mana sangat berbeda dengan periodisasi jabatan pimpinan KPK, walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensinya sama dengan KPK; 6.4) Bahwa Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun Berbeda/Diskriminatif dengan masa jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara non kementerian lainnya di Indonesia, dalam hal ini Komisi Yudisial, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia dan lainnya yang kesemuanya masa jabatannya 5(lima) tahun (selanjutnya diuraikan dalam tabel pada bagian berikutnya). 6.5) Bahwa kerugian faktual dan spesifik akibat keberlakuan Pasal 34 Undang-Undang KPK kepada pemohon sebagai berikut: a. Secara spesifik dan actual akibat keberlakuan Pasal 34 Undang- Undang KPK menyebabkan Pemohon sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK yang sedang menjabat, menyebabkan masa pengabdian Pemohon sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK kepada negara dalam pemberantasan korupsi hanya 4 (empat tahun) sehingga hal ini berbeda dengan masa pengabdian pimpinan 12 (dua belas) 10 Lembaga negara non kementerian lainnya yang memiliki sifat sama yaitu Independen. Sehingga akibat berlakunya Pasal 34 Undang Undang KPK pemohon dirugikan selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan masa jabatan 12 lembaga negara non kementerian lainnya. Kerugian waktu selama 1 tahun tersebut diakibatkan secara langsung oleh norma Pasal 34 Undang- Undang KPK yang berbeda/diskriminatif. dengan 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian lain. b. Secara kelembagaan bagi KPK, kerugian spesifik dan actual akibat keberlakuan Pasal 34 Undang-Undang KPK, yang memiliki perbedaan masa jabatannya dengan masa jabatan pimpinan Lembaga negara Independen lainnya, menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat Lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraa di Indonesia. Apakah kedudukan KPK yang pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan 12 lembaga negara non kementerian lainnya, memiliki kedudukan sederajat ataukah tidak. Masalah hukum ini akan terus menjadi masalah dalam pelaksaan tugas KPK dalam penegakan hukum. Sehingga Masalah hukum perbedaan masa jabatan ini sangat menentuan kedudukan dan derajat independensi KPK, oleh karena itu pengaturan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi dengan 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian lain. Dimana jika periodisasi jabatan tidak disktriminatif dan sama dengan Komisi atau lembaga Negara non kementerian lain yaitu 5 (lima) tahun maka Pemohon akan mendapatkan dan dapat menggunakan haknya serta tidak mengalami diskriminasi; 7) Dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah melanggar, merugikan hak konsitusional pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: 11 Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (vide Bukti P-1) 8) Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 2) Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due process of law). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). 12 3) John Rawls di dalam bukunya A Theory of Justice (Pustaka Pelajar: 2011) menyatakan bahwa keadilan sebagai fairness. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. 4) Bahwa salah satu keadilan dan kepastian hukum yang perlu secara jelas diatur adalah masa jabatan publik. Van Vollenhoven mengemukakan masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya. Masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan dengan ketentuan lainnya; 5) Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 34, selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun; 6) KPK sebagai Lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan 13 norma kelembagaan, dan proses kerja yang harus berkepastian tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditafsir yang berbeda. Masa Jabatan pimpimpinannya jika tidak diatur sama/berbeda dengan Lembaga negara non kementerian yang bersifat independent lainnya dapat menimbulkan, Ketidakpastian Hukum dan diskriminasi yang dapat mengganggu Keindependensian dan kinerja KPK. 7) Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang KPK yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Warga negara Indonesia; b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Sehat jasmani dan rohani; d) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan; e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; f) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; h) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; i) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan k) Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. (Bukti P-2) Objek Permohonan Pertama: Pasal 29 huruf e 8) Bahwa Pemohon diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023 melalui proses yang Panjang dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, hingga dinyatakan terpilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 16 September 2019. Pengangkatan Pemohon dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK tertanggal 2 Desember 14 2019 yang menjadi dasar mengangkat Pemohon sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023; (Bukti P-4) 9) Bahwa sejak dan selama menjalankan jabatan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK hingga permohonan pengujian Judicial Review ini diajukan, Pemohon telah membuktikan memilki kemampuan secara kualitas, kinerja yang baik dan tidak pernah abai ataupun lalai. Di samping itu Pemohon juga telah menunjukkan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan negara dan pemerintah, Menegakkan sumpah jabatan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan kesungguhan hati; (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8) 10) Bahwa umur Pemohon Ketika dilantik sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023 adalah berusia 45 (empat puluh lima) tahun, dan umur Pemohon Ketika masa jabatannya berakhir adalah berumur 49 (empat puluh sembilan) tahun; (vide Bukti P-3) 11) Bahwa sebagai pimpinan KPK periode V 2019-2023 yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023, diberi hak untuk dapat dipilih kembali berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan sebagai berikut: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Pemohon diberi hak untuk dipilih Kembali untuk sekali masa jabatannya. Hak tersebut yang diatur oleh Undang-Undang adalah hak sah dan karenanya perlu dilindungi kepastian hukumnya oleh negara secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) 12) Bahwa ternyata dalam perubahan UU KPK yang kedua, mengenai persyaratan usia mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002, semula usia minimal mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK berusia 40 (empat puluh) menjadi 50 (lima puluh) tahun. Sementara pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK, yang pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 40 (empat puluh) tahun, sehingga hingga selesai masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 (empat puluh sembilan) tahun. Sehingga pemohon berdasarkan pasal 29 huruf e 15 UU KPK, pemohon yang memiliki hak untuk dipilih Kembali pada periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan sebagai berikut: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. menjadi tidak Tidak Memenuhi Syarat. 13) Bahwa hak pemohon untuk dapat dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan sebagaimana diatur Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana yang dijelaskan di atas, bagi diri pemohon menjadi terhalangi bahkan ditiadakan secara formal legalitas dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002. Sehingga benturan norma antara pasal 34 dan pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002, tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi haknya yang sah secara hukum. 14) Bahwa permohonan terkait norma Pasal 29 huruf (e) pada pokoknya mengenai “ketentuan syarat usia” untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang semula mempersyaratkan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun setelah perubahan menjadi paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat pada jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (opened legal policy) untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu: a. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 16 perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. b. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang- Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang- Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah” c. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 berpendirian bahwa “terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang- Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; 15) Bahwa dengan demikian pada prinsipnya mahkamah konstitusi berpandangan penentuan masalah batas usia jabatan pemerintahan merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, 17 kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstitusionalitas jika: a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; 16) Bahwa perubahan ketentuan batas usia dari yang semula 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun, sebagaimana dalam Pasal 29 huruf (e), Undang-Undang KPK, yang merupakan open legal policy pembentuk Undang-undang dihadapkan dengan hak untuk dapat dipilih Kembali satu kali masa periode sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, secara faktual dan spesifik telah menimbulkan kerugian konstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut: Pasal 28 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. a. Pemohon kehilangan haknya dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil, karena Pemohon memiliki hak untuk dipilih Kembali namun atas berlakunya perubahan usia menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum, mengingat sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih Kembali, pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. c. Pemohon kehilangan haknya untuk berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk 18 dapat dipilih Kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. d. Pemohon kehilangan haknya untuk berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih Kembali, pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 17) Bahwa hak konstitusional Pemohon juga, yang terugikan berkaitan dengan pemenuhan untuk dapat dipilih Kembali satukali masa periode sebagaimana diatur dalam Pasal 34 juncto Pasal 29 huruf (e), Undang-Undang KPK, yang mengatur batasan umur berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun, bagi pemohon dihadapkan dengan pimpinan KPK lainnya, untuk memenuhinya hak untuk dapat dipilih kembali menjadi berbeda, pimpinan yang lain dapat langsung memenuhi haknya secara langsung, sementara pemohon menjadi terhalangi atau setidaknya perlu waktu untuk menunggu selama 4 (empat) tahun. Perbedaan ini adalah bentuk perlakuan berbeda dalam pemenuhan hak para pimpinan KPK, sehingga ketentuan perubahan usia minimal tersebut telah menimbulkan diskriminatif terhadap Pemohon. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2), yang isinya sebagai berikut: Pasal 28I 2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 18) Bahwa KPK sebagai Lembaga penegak hukum yang independen dalam menjalankan tugasnya, independensi kelembagaan KPK menurut Deny Indrayana, (dalam Jamin Ginting, 2009:168-169), yang dimaksud dengan independen adalah proses pengangkatanya terbebas dari intervensi Presiden. Selain itu, Denny menambahkan makna independen tersebut, yakni: 1. Kepemimpinan kolektif, bukan seorang pimpinan; 2. Kepemimpinan tidak dikuasai atau mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan 19 3. Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian. Dengan demikian, masa kepemimpinan pimpinan yang tidak habis bersamaan dalam hal ini kebutuhan hukum untuk menjamin agar salah satu atau sebagian dari Pimpinan KPK melanjutkan atau dipilih Kembali menjadi Pimpinan KPK untuk masa jabatan selanjutnya secara langsung adalah kepentingan kelembagaan KPK untuk menjamin independensi KPK. Kebutuhan kontinuitas untuk melanjutkan untuk sekali masa jabatan selanjutnya tidak dapat jeda untuk masa jabatan selanjutnya bukanlah sekedar kebutuhan atau kepentingan pribadi (Pemohon), melainkan kelembagaan (KPK itu sendiri). Sehingga dengan Keberlakuan Pasal 29 huruf (e), mengakibatkan pengaturan independensi kelembagaan KPK yang memberi kesempatan kepada Pimpinan KPK untuk dipilih Kembali sebagaimana diatur Pasal 34 Undang-Undang KPK menjadi terhalangi dan tidak dapat dijamin pelaksanaanya. Sehingga ketentuan Pasal 29 huruf (e) secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK, karena norma yang diharapkan menjamin Independensi KPK tidak dapat dilaksanakan. 19) Bahwa KPK sebagai Lembaga Negara perlu konsistensi dan kontinuitas program kerja dan kinerja kelembagaan KPK. Oleh karenanya Undang- undang KPK mengatur dan memberi “hak/kesempatan kepada pimpinannya untuk dipilih Kembali sekali masa jabatan selanjutnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Undang-Undang KPK a quo, kepentingan hukum pengaturan ini guna menjamin agar program kerja kelembagaan tidak berubah-ubah secara tidak konsisten dan agar efektifitas pemberantasan korupsi lebih berdaya guna. Subtansi kepentingan hukum yang memberikan hak kepada pimpinan untuk dapat dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan tersebut menjadi terhalangi dan tidak dapat dijamin pelaksanaanya dengan keberlakuan Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang KPK Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf (e) secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK, karena norma yang diharapkan menjamin kontinuitas program kerja tidak dapat dilaksanakan. 20) Bahwa dengan demikian sebagai argumentasi yang Pemohon uraikan diatas perubahan ketentuan batas usia dari yang semula 40 (empat puluh) 20 tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun, sebagaimana dalam Pasal 29 huruf (e), Undang-Undang KPK yang merupakan open legal policy pembentuk Undang-Undang dihadapkan dengan hak untuk dapat dipilih kembali satukali masa periode sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KPK, secara faktual dan spesifik telah menimbulkan masalah konstitusionalitas sebagaimana ditegaskan dalam perkara MK Nomor 7/PUU-XI/2013, mengingat perubahan ketentuan usia tersebut telah: a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; 21) Bahwa pembatasan usia minimal untuk menduduki jabatan pemerintahan dengan usia tertentu yang diatur sebagai syarat administrasi mengandung substansi kepentingan hukumnya adalah agar pihak yang akan memangku kepentingan terpilih dari orang yang sudah memiliki kedewasaan, asumsinya pemenuhan batas usia yang dipersyaratkan merupakan pemenuhan tingkat kedewasaan yang dibutuhkan, namun syarat administrasi berupa pembatasan usia paling rendah harus juga mengakomodir kemungkinan adanya fakta predikat/hak pendewasaan yang tidak dapat dihindari oleh subyek hukum. Pandangan bahwa Batasan administrasi tetap mengedepankan dan mengakomodir pemenuhan substansi materiil tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 75/PUU- XVII/2019, yang pada pokoknya menyatakan, seseorang apabila “seseorang telah kawin, maka konsekuensi yang bersangkutan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab. Sebab secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. Demikian halnya persyaratan usia batas minimal 50 (lima puluh) tahun untuk menjabat suatu jabatan tertentu, maka bagi yang telah berpengalaman dalam jabatan tersebut, konsekuensinya secara hukum harus dipandang “telah kompeten/mampu” untuk berbuat dalam jabatan tersebut, berpengalaman dalam jabatan tersebut harus dipandang tercabut ketidakmampuan serta pertanggungjawaban dalam jabatan dimaksud. 21 22) Bahwa pelekatan kedewasaan sebagaimana pemohon uraikan dalam praktek hukum juga dapat dicontohkan pada pemenuhan persyaratan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur perubahan persyaratan dari semula usia 47 (empat puluh tujuh) tahun diubah menjadi paling rendah berusia 55 (lima puluh lima) tahun, sebagaimana ketentuan berikut: Pasal 15 (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; 23) Bahwa sementara ini Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini terdapat Hakim yang usia nya tidak memenuhi syarat 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang, yaitu dalam hal ini Prof. Dr. Saldi Isra, yang lahir pada 20 Agustus 1968, sehingga yang bersangkutan sampai saat ini berusia 54 tahun, belum 55 (lima puluh lima) tahun namun berdasarkan ketentuan penutup, diakui dan dianggap memenuhi syarat secara hukum menurut Undang-undang, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; 22 b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 24) Bahwa dengan demikian Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur mengenai hak untuk dapat dipilih kembali dan batasan umur berusia paling rendah 50 (lima puluh) telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2); 25) Bahwa Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution, sebagai penjaga UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis dan sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) diharapkan dapat menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun berupaya dan menjunjung tinggi tegaknya keadilan di Indonesia. Oleh karenanya konstitusi dan penafsirannya harus dipandang sebagai pemastian agar keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara terwujud. 26) Bahwa guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang KPK maka Mahkamah Konstitusi perlu memaknai Pasal 29 huruf e dengan “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”; Objek Permohonan Kedua: Pasal 34 27) Bahwa selanjutnya terkait permohonan pengujian norma Pasal 34 Undang- undang KPK, Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Pemohon, sebagai Pejabat Negara/state organ non kementerian dalam rumpun eksekutif yang Independen, masa jabatannya ditentukan selama 4 (empat) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, sebagai berikut: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”; 28) Bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi segenap warga 23 negaranya. Salah satu bentuk jaminan keadilan dan kepastian hukum menurut Van Vollenhoven yang perlu secara jelas diatur adalah keadilan dan kepastian masa jabatan publik. Dan bahwa masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya dalam keadilan (kesamaan) dan tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya. 29) Dalam rangka mencapai tujuannya, Indonesia sejak era reformasi menciptakan dan memiliki banyak Lembaga Negara Non Kementerian. Pemohon telah menelusur dan setidaknya terdapat 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian selain KPK dengan periodisasi jabatan 5 (lima) tahun. Periodisasi jabatan komisioner/pejabat/pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama (ADIL) yaitu 5 (lima) tahun. Hal mana sangat berbeda dengan periodisasi jabatan pimpinan KPK, walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensi sama dengan KPK; 30) Bahwa Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk satu periode berikutnya, hal ini Berbeda dengan masa jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara Independen lainnya di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: No Komisi/Lembaga Negara Masa Jabatan Pimpinan Dasar Hukum 1 KOMISI PENGAWAS DAN PERSAINGAN USAHA 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutny Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2 OMBUDSMAN 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 3 KOMNASHAM 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4 KOMISI YUDISIAL 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah melalui Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 5 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang 24 Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. 6 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7 OTORITAS JASA KEUANGAN 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 8 KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 9 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 10 KOMISI PEMILIHAN UMUM 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 11 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 12 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia 31) Bahwa Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan masa jabatan pada jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (opened legal policy) untuk mengaturnya, namun keterbukaan/kebebasan pengaturan kewenangan/kebijakan hukum tersebut tidaklah dibenarkan jika kemudian menimbulkan ketidakadilan/diskriminasi antar kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan apalagi dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan diskriminasi; 32) Penentuan masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu 25 bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan/tidak berkesamaan dengan masa jabatan dengan masa jabatan lainnya dalam struktur ketatanegaraan yang sama, penentuan masa jabatan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan dapat berimbas dengan pemaknaan sebagai strata/tingkatan dalam struktur ketatanegaraan, sehingga perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan pimpinan Lembaga negara independen lainnya dalam struktur ketatanegaraan dapat menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian hukum, apakah makna masa jabatan lebih pendek dapat dimaknai KPK lebih rendah dengan kedudukan lembaga negara non kementerian yang bersifat independent lainnya. Oleh karena itu perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan masa jabatan pimpinan Lembaga negara lainnya harus dinyatakan diskriminatif dan menimbulkan ketidak pastian hukum yang inkonstitusional; 33) Bahwa secara kelembagaan, bagi KPK sebagai lembaga penegak hukum, kepastian hukum atas kedudukannya didalam struktur ketatanegaraan adalah salah satu penentu kewenangan dan daya paksa dalam menegakkan hukum. Dengan kata lain masa jabatan yang lebih pendek/lebih singkat dengan masa jabatan pimpinan Lembaga negara non kementerian lainnya, dapat menimbulkan pendapat bahwa KPK lebih rendah kedudukan hukumnya dibandingkan lembaga negara lainnya tersebut, yang secara implementasi dapat menimbulkan hambatan penegakan hukum. Oleh karena itu ketidaksamaan masa jabatan akan berimplikasi pada Independensi dan efektifitas penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi; 34) Bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apapun kepada segenap Warga Negara Indonesia, berdasarkan konstitusi UUD 1945, oleh karena itu Pasal 34 UU KPK telah patut dinyatakan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang secara berturut-turut berbunyi sebagai berikut: 26 Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28 I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu a. Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan “kepastian hukum yang adil”, karena Pemohon memiliki hak untuk dipilih Kembali namun atas berlakunya perubahan usia menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. b. Pemohon kehilangan haknya untuk “diperlakukan yang sama di hadapan hukum”, mengingat sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih Kembali, pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. c. Pemohon kehilangan haknya untuk “bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. d. Pemohon kehilangan haknya untuk “memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih Kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. e. Pemohon kehilangan haknya untuk “bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,” karena Pemohon tunduk pada ketentuan periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun, hal ini berbeda (Tidak Adil) dengan masa periodisasi jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara Independen lainnya 27 sebagaimana diuraikan di atas, yang mana hal ini melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 35) Bahwa dengan demikian sebagaimana argumentasi yang pemohon uraikan diatas ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, sebagai berikut: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”; walaupun merupakan open legal policy pembentuk Undang- undang, namun secara factual dan spesifik telah menimbulkan masalah konstitusionalitas sebagaimana ditegaskan dalam perkara MK Nomor 7/PUU-XI/2013, mengingat perubahan ketentuan usia tersebut telah: a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; 36) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi Indonesia perlu menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk satu periode berikutnya, yang berbeda/diskriminatif dengan masa jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga negara independent lainnya di Indonesia, adalah inkonstitusional karena telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstitusional Pemohon di antaranya Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; 37) Bahwa guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KPK, maka Mahkamah Konstitusi perlu memaknai ketentuan Pasal 34 di atas, dengan: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”; Berdasarkan seluruh uraian di atas patut dan berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan uji materil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai 28 The Guardian of Constitution, dan jelas bahwa objek Permohonan uji materil i.c. Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. E. PERKARA TERDAHULU 1. Bahwa sebelumnya berdasarkan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Secara Materiil UU KPK Perubahan Kedua, Mahkamah telah memutuskan atas uji materi terhadap Pasal 29 huruf e; 2. Bahwa dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 alasan permohonan pengujian terhadap Pasal 29 huruf e Perubahan Kedua UU KPK yang telah mengubah syarat batas minimal umur bagi pimpinan KPK, yang sebelumnya 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun dalam pandangan Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat satu anggota pimpinan KPK terpilih dalam proses seleksi yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e tersebut masih berusia di bawah usia minimal. Padahal keberlakuan pasal tersebut terjadi setelah proses seleksi dan penentuan calon anggota pimpinan KPK telah selesai. Ironisnya, keadaan itu tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pemberlakuan pasal dimaksud. Oleh karena itu, timbul ketidakpastian hukum, apakah calon terpilih itu dapat dilantik sebagai anggota pimpinan KPK. 3. Bahwa permohonan uji materi tersebut dalam petitanya meminta agar ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Bahwa perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, dengan permohon ini sangatlah berbeda, karena dalam perkara Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 untuk 29 menyatakan ketentuan pasal 29 huruf e, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, namun dalam permohonan ini untuk menyatakan untuk menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf e, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”; 5. Bahwa perbedaan kedua, alasan konstitusional permohonan dalam perkara Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, karena jika harus dilakukan proses seleksi ulang akan menimbulkan anggaran dan waktu, yang harus ditanggung dari APBN yang salah satu sumbernya dari pajak yang ditarik dari rakyat. Sehingga kebutuhan anggaran tersebut akan membebani Pemohon sebagai bagian warga Indonesia. Sementara kalau dalam permohonan ini kerugian yang menjadi dasarnya adalah kerugian aktual yaitu Pemohon tidak dapat langsung atau harus menunggu selama minimal 4 tahun untuk mencalonkan diri lagi sebagai pimpinan KPK periode yang akan dating karena berlakunya Pasal 29 huruf e. 6. Bahwa dengan demikian sebagaimana argumentasi yang pemohon uraikan di atas, permohonan ini berbeda dan tidak nebis in idem dengan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa permohonan ini berbeda dengan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 dapat diperiksa dan tidak nebis in idem. F. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah sampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan pada Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 30 sepanjang tidak dimaknai dengan “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”; 3) Menyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”; 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019- 2023, tertanggal 2 Desember 2019; 5. Bukti P-5 : Printout tangkapan layar media web https://m.tribunnews.com/ nasional/2020/12/02/wakil-ketua-kpk-nurul-ghufron-bicara- blak-blakan-soal-kasus-korupsi-benih-lobster, tanggal 2 Desember 2022, berjudul “Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Bicara Blak-Blakan Soal Kasus Korupsi Benih Lobster”, diunduh pada tanggal 6 November 2022; 6. Bukti P-6 : Printout tangkapan layar media web https://baranewsaceh.co/ ott-di-ma-kpk-tangkap-hakim-agung-dan-sita-mata-uang- asing/, tertanggal 24 September 2022, berjudul “OTT di MA, 31 KPKP tangkap Hakim Agung dan Sita Mata Uang Asing” diunduh pada tanggal 06 November 2022; 7. Bukti P-7 : Printout tangkapan layar media web https://surabaya- tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/surabaya. tribunnews.com/amp/2022/10/29/wakil-ketua-kpk-nurul- ghufron-34-pegawai-dinas-jadi-saksi-dugaan-kasus-korupsi- bupati-bangkalan/, tertanggal 29 Oktober 2022, berjudul “Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron: 34 Pegawai Dinas Jadi Saksi Dugaan Kasus Korupsi Bupati Bangkalan”, diunduh tanggal 07 November 2022; 8. Bukti P-8 : Printout tangkapan layar media dari web https:// www.beritasatu.com/ news/997259/kpk-sambut-ajakan- mahfud-md-untuk-bongkar-mafia-tambang tertanggal 07 November 2022, berjudul “KPK Sambut Ajakan Mahfud MD untuk Bongkar Mafia Tambang” diunduh tanggal 07 November 2022; 9. Bukti P-9 : Printout Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216). Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S, Dr. Firdaus, S.H., M.H., dan Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S I. Kasus Posisi Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada 27 Desember 2002. Undang-Undang tersebut telah dilakukan perubahan dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang- 32 Undang, sedangkan perubahan kedua melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disyaratkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pimpinan komisi pemberantasan korupsi harus berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Ketentuan tersebut diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahwa “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Sebagaimana diketahui bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, akan berakhir pada tahun 2023, dan saat berakhirnya masa jabatan tersebut dimungkinkan ada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini masih menjabat ingin mendaftarkan lagi menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode selanjutnya, namun dari usia tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, bahwa “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.” Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara, artinya kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara konstitusional sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti halnya Ombudsman, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga negara lainnya. Dari lembaga-lembaga negara masa jabatan pimpinan dan anggota selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan, kecuali masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. Memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 33 Tahun 2002 tersebut, nampak ada perbedaan masa jabatan untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pimpinan dan anggota lambaga negara lainnya. II. Isu Hukum a. Apakah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang masa jabatannya telah berakhitr dapat mendaftar dan diangkat kembali bila usianya belum mencapai 50 tahun. b. Masa jabatan pimpinan KPK III. Analisis a. Batas Usia Untuk Dapat Diangkat Kembali Menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagaimana diuraikan pada kasus posisi di atas, bahwa batas usia untuk dapat diangkat Sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi harus berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dimana batas usia untuk diangkat menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Dalam naskah akademik perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak ditemukan alasan perubahan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mengingat bahwa sesuai Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seseorang diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipersyaratkan usia sekurang kurangnya 40 tahun, sedangkan untuk mengikuti seleksi masa jabatan yang kedua belum memenuhi syarat usia 50 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat batas paling rendah usia. Dalam hal ketentuan Pasal 29 huruf e Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut diterapkan untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan masa jabatannya telah berakhir, dan selanjutnya mengikuti seleksi atau diangkat kembali untuk masa jabatan 34 yang kedua (selanjutnya), maka ketentuan Pasal 29 huruf e Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak dapat diterapkan. Hal tersebut mengingat bahwa penerapan tersebut bertentangan asas kepastian hukum yang bersifat materiil yaitu berhubungan erat dengan asas kepercayaan/pengharapan yang layak. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat diksi “Setiap orang berhak atas pengakuan”. Diksi tersebut dikaitkan dengan pengakuan akan kemampuan seseorang yang telah diangkat sesuai dengan peraturan yang diubah dalam hal ini Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hal tersebut mengingat bahwa seseorang tersebut telah diangkat dan memangku jabatan sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentunya juga dianggap telah mampu/cakap dan dapat melaksanakan kewenangan/hak sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut seperti halnya orang sekali dianggap dewasa, maka untuk seterusnya dewasa. Sesuai Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.” Oleh karenanya pengakuan ini penting dalam kaitanya dengan kepastian hukum, dan bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelum dilakukan perubahan tidak dapat diperlakukan asas persamaan/sama dengan orang yang belum pernah diangkat menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut mengingat bahwa asas persamaan hanya dapat diterapkan dalam keadaan dan kedudukan yang sama, dalam hal terdapat perbedaan tidak dapat diterapkan asas persamaan. 35 Beranjak analisis tersebut di atas batas usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut semestinya dimaknai sepanjang belum pernah menjabat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. b. Masa Jabatan Pimpinan KPK Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, “Lembaga negara ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapat mandat dari undang undang (UU), dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden.” Salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.” Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara masuk dalam rumpun eksekutif. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif tersebut sejalan dengan pemikiran Philipus M Hadjon, et al, yang menyatakan bahwa: “kekusaan eksekutif merupakan seluruh kekuasaan negara setelah kekuasaan negara tersebut dikurangi kekuasaan legislative dan kekuasaan yudisial.” Artinya kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan negara selain kekuasaan legislative (Majelis Permusyawarat Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah) dan kekuasaan yudisial (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial). Memperhatikan uraian di atas dapat simpulkan bahwa kekuasaan negara yang termasuk rumpun eksekutif tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan komisi-komisi lainnya termasuk antara lain: 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2) Komisi Perlindungan Anak (KPAI), 36 3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). • Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan komisi sebagai penyelenggara pemilihan umum, yang terdiri KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Dari masing masing KPU tersebut masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (9) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.” • Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, masa jabatan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk lebih jelasnya bunyi Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai berikut “Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia”. Sedangkan masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 37 kembali untuk satu kali masa jabatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi “Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dibentuk berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut: (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. (3) Komisi bertanggungjawab kepada Presiden. Untuk masa jabatan anggota Komisi Pengawas persaingan usaha diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu kali masa jabatan berikutnya.” Memperhatikan uraian tersebut, bahwa masa jabatan komisi-komisi di atas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, hal tersebut berbeda dengan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di mana masa jabatannya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut bertentangan dengan cita hukum berkenaan dengan masa jabatan pemangku jabatan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Begitu juga anggota MPR, DPR dan DPR dipilih setiap 5 (lima) tahun sekali. Demikan halnya masa jabatan anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi “Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut juga bagi Hakim Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” Demikian juga Anggota Komisi Yudisial, sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyatakan bahwa “Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Memperhatikan uraian di atas bahwa pada dasarnya masa jabatan anggota lembaga negara baik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, maupun yang dibentuk dan mendapat mandat dari undang-undang (UU), mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karenanya masa jabatan 5 (lima) tahun dapat diketegorikan sebagai cita hukum masa jabatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hal tersebut juga secara politik dikategorikan ada mekanisme 5 (lima) tahun kepemimpinan Indonesia. Artinya setiap lima tahun sekali dilakukan pemilihan pemimpin di Indonesia. Mengingat hal tersebut, ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 4 (emapat) tahun bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pejabat lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. Kesimpulan a. Batas usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut semestinya dimaknai sepanjang belum pernah menjabat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi b. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pejabat lembaga negara 39 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 V. Penutup Pendapat hukum ini disampaikan sebagai kelengkapan pemberian keterangan ahli perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. 2. Ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H A. Latar Belakang Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dihadapkan pada permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Uji konstitusionalitas kali ini tercatat dalam registrasi Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait dengan persyaratan batas usia paling rendah untuk duduk dalam jabatan- jabatan pemerintahan. Permohonan ini diajukan oleh salah satu warganegara yang merasa hak-hak konstitusionalnya akibat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pokok permasalahan yang dipandang sebagai penyebab timbulnya potensi kerugian konstitusional adalah perubahan syarat batas usia paling rendah untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pasal 29 yang semula berusia sukurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun berubah menjadi sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun. Semula atau di awal mendiskusikan tema persyaratan usia untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan tidak terlalu menarik perhatian dan dalam pandangan saya bukan merupakan suatu masalah serius. Tetapi setelah mendalami dengan bantuan beberapa referensi ternyata persoalan usia merupakan permasalah mendasar dan fundamental mengenai hak dan kesempatan yang dimiliki seseorang dalam batas-batas usia seiring dengan perjalanan waktu yang dilalui. Batas-batas usia dalam perjalanan waktu setiap orang secara alamiah berdampak terhadap hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis/mental setiap orang untuk memerankan diri di dalam lingkungan sosialnya. Berbasis pada kondisi alamiah tersebut, pengelompokan usia serta 40 segala hak dan kewajiban yang timbul diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Termasuk penentuan batas-batas minimal dan batas maksimal usia sebagai syarat untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Untuk itu usia dapat menjadi dasar hak untuk meraih peluang dan kesempatan tertentu tetapi dapat pula menjadi pembatas hak mengakses peluang dan kesempatan yang tersedia dalam momentum tertentu. Berangkat dari dialektika konsep tentang usia serta segala hak dan kewajiban yang dapat dilekatkan di dalamnya melalui ketentuan peraturan perundang- undangan, terdapat ruang potensil diskriminasi dan dapat menghilangkan hak pada kelompok usia tertentu untuk memperoleh kesempatan dan peluang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan. Sekalipun dasar- dasar alamiah dan ilmiah terkait usia dan pengalaman yang menunjukkan kwalitas kesiapan fisik dan mental yang baik untuk mengemban fungsi, tugas dan wewenang yang terdapat dalam suatu lembaga. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa persyaratan usia merupakan satu pertimbangan penting dan menjadi syarat untuk satu lingkungan pekerjaan dan jabatan tertentu. Baik sebagai bagian dari perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia maupun karena pertimbangan kesiapan fisik dan mental serta pengetahuan dan pengalaman untuk menangani suatu urusan yang menjadi fungsi, tugas dan wewenang suatu lembaga. Untuk itu, pengaturan persyaratan usia secara berbeda untuk masuk dalam suatu instansi atau jabatan-jabatan pemerintahan merupakan suatu yang beralasan. Namun untuk menentukan batasan usia tertentu perlu dengan pertimbangan bijaksana dan objektif yang lahir dari hasil penelitian mengenai relevansi batasan usia tertentu dengan jenis pekerjaan dan jabatan yang akan diduduki yang tidak menimbulkan dirkriminasi pada kelompok usia tertentu. Seperti halnya pokok perkara yang menjadi objek permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perubahan ketentuan Pasal 29 angka 5 mengenai syarat umur yang semula “sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun…” berubah menjadi Pasal 29 huruf e “berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun…”. Pada saat ketentuan Pasal 29 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 berlaku, Pemohon masih memenuhi syarat usia paling 41 rendah untuk mendaftar dan berhasil lulus menjadi salah satu Pimpinan KPK. Namun setelah perubahan ketentuan Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku, Pemohon berpotensi kehilangan hak dan kesempatan untuk mendaftar kembali jika proses seleksi dilakukan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan KPK 2019-2023 oleh karena belum sampai pada usia sekurang-kurangnya 50 (lima) puluh tahun. Pada sisi lain Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Formula Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum secara spesifik bagi Pemohon yang berada pada kedudukan sebagai salah satu Pimpinan KPK periode 2019-2023 tetapi pada saat pendaftaran calon Pimpinan KPK periode 2023-2027 berpotensi kehilangan hak dan kesempatan untuk mendaftar kembali akibat belum memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun sebagaiman ketentuan dalam Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019. B. Analisis dan Pembahasan 1. Dimensi Persyaratan Usia Dalam Pengisian Jabatan Lembaga Negara Usia bagi setiap orang dapat merupakan peluang dan dapat pula menjadi penghalang untuk meraih kesempatan dalam suatu memontum perjalanan pekerjaan dan karir. Periodesasi jabatan-jabatan dalam waktu tertentu merupakan kesempatan dan peluang bagi setiap orang yang memenuhi syarat, termasuk salah satu di antaranya syarat usia baik syarat usia paling rendah maupun syarat usia paling tinggi. Persyaratan usia untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu terkait dengan kemampuan dan kapasitas seseorang baik secara fisik maupun mental untuk mengemban tanggung jawab yang menjadi fungsi, tugas dan wewenang jabatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga dibentuk. Pada bagian ini melalui pendekatan yuridis normatif akan menelusuri persyaratan usia untuk dapat menjabat berdasarkan fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga negara baik lembaga negara utama maupun lembaga negara penunjang. 42 Pengaturan syarat minimal maupun syarat maksimal usia untuk menduduki jabatan-jabatan-jabatan pemerintahan terdapat persamaan dan perbedaan diantara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut daftar persyaratan usia untuk duduk dalam jabatan pemerintahan yang disusun berdasarkan fungsi dan jenis lembaga negara dan jenis jabatan. Daftar Lembaga Negara dan Persyaratan Usia Untuk Menduduki Jabatan No Peraturan Perundangan Lembaga Usia Paling Rendah Usia Paling Tinggi 01 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 huruf a Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih 02 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 182 huruf a Calon Anggota DPD 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih 03 UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 13 huruf i Calon Anggota BPK 35 (tiga puluh lima) tahun 04 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 169 huruf q Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 40 (empat puluh) Tahun 05 UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf e Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 (tiga puluh) Tahun 06 UU Nomor.10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf e Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 25 (dua puluh lima) Tahun 07 UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf e Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 25 (dua puluh lima) Tahun 08 UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA Pasal 7 huruf a dan b angka 4 Calon Hakim Agung 45 (empat puluh lima) Tahun 09 UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 15 ayat (2) huruf d Calon Hakim Konstitusi 55 (lima puluh lima) Tahun 43 10 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Calon Anggota Komisi Yudisial 45 (empat puluh lima) Tahun 68 (Enam puluh delapan ) Tahun 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Pasal 29 huruf e Calon Pimpinan KPK 50 (lima puluh) tahun 65 (enam puluh lima) tahun 12 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 21 ayat (1) huruf b Calon Anggota KPU 40 (empat puluh) Tahun 13 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 117 ayat (1) huruf b Calon Anggota Bawaslu 40 (empat puluh) Tahun 14 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 30 ayat (1) huruf h Calon Anggota Komisi Informasi Publik 35 (tiga puluh lima) Tahun 15 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 38 ayat (2) huruf c Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara 50 (lima puluh) Tahun 16 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 86 mengenai tata cara pemilihan diatur Peraturan Tata Tertib Komnas HAM Calon Anggota Komnas HAM 40 (empat puluh) tahun 18 PerPres Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Pasal 27 huruf c Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 40 (empat puluh) tahun 65 (Enam puluh lima) 19 PerPres Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Pasal 28 huruf c Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional 40 (empat puluh) tahun 65 (Enam puluh lima) Memperhatikan data yang berumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan syarat batas usia paling rendah dan syarat batas usia paling tinggi untuk duduk dalam jabatan- jabatan pemerintahan. Syarat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota KPU, calon anggota Bawaslu, calon anggota Komnas HAM, calon 44 anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Calon anggota BPK dan KPI berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun. Calon hakim agung dan calon anggota KY berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun, Calon anggota KASN dan calon Pimpinan KPK berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun. MK merupakan satu-satunya syarat usia paling rendah tertinggi di antara lembaga-lembaga negara dengan usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Di samping syarat usia paling rendah, pengisian pimpinan KPK, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, juga menentukan syarat usia paling tinggi 65 (enam puluh limah) tahun untuk dapat diangkat dalam jabatan tersebut. Demikian pula dalam pengisian jabatan KY selain syarat usia paling rendah juga mensyaratkan usia paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun. Rangkai data-data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu standar dalam menentukan syarat usia paling rendah untuk dapat dipilih dan diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Apakah karena jabatan jamak atau jabatan tunggul, apakah karena lembaga negara utama atau karena lembaga negara penunjang, atau karena berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Tampaknya penentuan syarat usia paling rendah dan/atau paling tinggi untuk duduk dalam jabatan- jabatan tersebut merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Sehingga syarat usia paling rendah pada beberapa lingkungan jabatan mengalami perubahan. Seperti syarat untuk diangkat hakim MK dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 16 huruf c berusia sekurang- kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Kemudian UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 15 ayat (2) huruf d syarat usia paling rendah 47 (empat puluh tuju) tahun untuk dapat diangkat menjadi hakim MK. Syarat usia paling rendah untuk dapat diangkat menjadi hakim MK kembali berubah menjadi 55 (lima puluh lima) tahun melalui Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. Hal sama terjadi pada pangkatan Pimpinan KPK yang semula mensyaratkan berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Pasal 29 angka 5 berubah menjadi berusia sekurang- 45 kurangnya 50 (lima puluh) tahun dalam Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK. Tidak adanya rujukan baku dalam penentuan syarat usia paling rendah untuk duduk dalam jabatan-jabatan lembaga negara, berpotensi dimanfaatkan untuk menghalangi dan mendiskriminasi kelompok usia tertentu untuk berpartisipasi dan diangkat dalam jabatan-jabatan lembaga negara. Standar tersebut dapat berkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga negara seperti fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Dapat pula merujuk pada pendekatan jenis jabatan seperti jabatan tunggal dan/atau jabatan jamak yang bersifat collective collegial seperti komisi- komisi negara sebagai auxiliary state bodies. Memperhatikan syarat usia paling rendah untuk diangkat dalam jabatan-jabatan lembaga negara umumnya menggunakan ukuran usia 40 (empat puluh) tahun. Termasuk jabatan tunggal seperti Presiden. Tentunya jabatan-jabatan jamak seperti komisi-komisi negara yang dalam mengambil keputusan bersifat collective collegial diperlakukan sama. Sebab syarat usia paling randah hanya salah satu syarat di antara sekian persyaratan yang harus dipenuhi dan sepatutnya penentuan batas usia paling rendah berangkat dari hasil penelitian menganai tingkat kematangan emosi dan pemikiran untuk dapat mengemban tanggung jawab suatu fungsi, tugas dan wewenang lembaga. 2. Problem Kepastian Hukum dan Diskriminasi Semua hampir bersepakat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu hal mendasar dalam negara hukum. Beberapa unsur penting dalam konsep kepastian hukum menurut Bidlynski adalah “legal clarity (Rechtsklarheit), legal stability (Rechtsstabilitat), legal accessibility (Rechtszuganglichkeit), legal peace (Rechtsfriede) and legal enforcement (Rechtsdurchsetzung). Selajutnya menurut Claus-Wilhelm menjelaskan, “that legal certainty could embody any of the following, narrower concepts: legal firmness and predictability (Bestimmtheit and Vorhersehbarkeit), legislative and judicial stability and continuity (Stabilitat and Kontinuitat) and practicability of the application of law (Praktikabilitat der Rechtsanwendung). Kurang lebih semakna dengan pendapat Lon L. Fuller yang menyatakan, “statute impairs the principle of legality, it alleviates the effect of previous failure to realize 46 two other desiderata of legality; that the law should be made known to those effect by them and that they should be capable of being obeyed”. Rangkaian pendapat para ahli menunjukkan kepastian hukum meliputi kejelasan rumusan konsep hukum, tegas, stabil, terprediksi, terjangkau dan dapat dilaksanakan sebagai dasar untuk melindungi dan menjamin setiap hak. Ketika konsep kepastian hukum dintroduksi ke dalam perubahan syarat minimal usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) menjadi sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa mensinkronkan dengan rumusan norma lainyya sebagaimana dalam Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 memberi kesempatan kepada Pimpinan KPK dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan menimbulkan ambiguitas makna. Terjadinya ambiguitas makna berarti kepastian hukum menjadi tereduksi yang menyebabkan stabilitas dan ketegasan hukum untuk mencapai ketertiban dan ketentraman menjadi terganggu. Teruma bagi para pihak yang berada dalam situasi tersebut. Ketika Pasal 34 dibaca secara terpisah, maka dengan sendirinya pimpinan periode sebelumnya dapat mencalonkan kembali. Bahwa ada syarat baru yang muncul kemudian tidak serta merta mengabaikan kedudukan dan hak diberikan oleh hukum bahwa Pimpinan KPK dapat dipilih kembali. Rekam jejak yang telah dicatatkan selama melaksakan tugas Pimpinan KPK merupakan bukti yang dapat menjadi pertimbangan mengenai kematangan yang menjadi kebutuhan lembaga dalam mengembang tugas dan wewenang. Jika pun ketentuan batas usia terendah diubah ke yang lebih tinggi tidak berdampak yang kemudian menegasikan ketentuan lainnya. Dalam suatu situasi hukum yang tidak jelas, menurut Fuller tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum dan dinyatakan bersalah. Artinya, jika terdapat norma hukum yang tidak jelas dan tegas dalam rumusannya maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dibebankan. Jika suatu undang-undang tidak berkepastian dalam pelaksanaannya maka menurut Lon Fuller dapat dinyatakan unconstitutionally. 47 Berdasarkan uraian tersebut maka ketentuan Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 yang menimbulkan ketidakpastian yang secara spesifik menurut penalaran yang wajar yang merugikan hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sekalipun pemohon belum berusia 50 (lima puluh) tahun namun dalam faktanya dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga secara bertanggung jawab. Hal tersebut membuktikan bahwa usia 50 tahun tidak dapat menjadi standar dan ukuran yang objektif untuk menentukan kwalitas dan kwalifikasi seseorang untuk mengembang tanggungjawab. Bukti lainnya bahwa usia 50 (lima puluh) tahun tidak dapat jadi ukuran mengenai kwalitas dan kwalifikasi seseorang dapat dilihat pada beberapa syarat usia paling rendah yang berlaku pada lembaga-lembaga negara dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenangnya tidak kala strategis seperti syarat usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota BPK dengan syarat usia paling rendah 35 (tiga lima) tahun, syarat calon anggota DPR dan DPD berusia paling rendah 21 tahun. Untuk itu penerapan syarat usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun sebagaimana dalam Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak hanya menimbulkan problem ketidakpastian hukum tetapi berdampak pada diskriminasi kelompok usia dibawah 50 (lima puluh) tahun yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kedudukan KPK yang berada dalam rumpung eksekutif dengan jabatan yang bersifat plural dan collective collegial setidak-tidaknya syarat usia paling rendah sama dengan syarat usia paling rendah untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Tingginya syarat usia paling rendah untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan KPK telah menutup kesempatan banyak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 48 C. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 (lima puluh) tahun menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. b. Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 (lima puluh) telah menutup kesempatan warganegara kelompok usia di bawah 50 (lima pulu) tahun, yang secara usia telah matang dan mumpuni baik mental maupun pengalaman untuk mengembang tugas dan wewenang lembaga KPK. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 2. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan tersebut direkomendasikan sebagai berikut: a. Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 (lima puluh) dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 40 (empat puluh) tahun; atau b. Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 (lima puluh) dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau pernah menjadi Pimpinan KPK dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. 49 3. Ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H Dasar Pemikiran Pengaturan persyaratan usia secara berbeda untuk bai jabatan dalam suatu Lembaga Negara atau instansi pemerintah merupakan pengaturan untuk memenuhi kriteria subyektif Bagi para Pejabat Negara/Pemerintah. Namun, pengaturan mengenai batasan usia tertentu perlu didasarkan atas alasan yang bijaksana, rasional dan relevan dengan persyaratan jabatan tersebut. Pengaturan mengenai Batasan usia tersebut, harus didasarkan atas asas kecermatan (principium praecisione). Seperti halnya pokok perkara yang menjadi objek permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perubahan ketentuan Pasal 29 angka 5 mengenai syarat umur yang semula “sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun…” berubah menjadi Pasal 29 huruf e “berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun…”. Pada saat ketentuan Pasal 29 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 berlaku, Pemohon masih memenuhi syarat usia paling rendah untuk mendaftar dan berhasil lulus menjadi salah satu Pimpinan KPK. Namun setelah perubahan ketentuan Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku, Pemohon berpotensi kehilangan hak dan kesempatan untuk mendaftar kembali jika proses seleksi dilakukan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan KPK 2019- 2023 oleh karena belum sampai pada usia sekurang-kurangnya 50 (lima) puluh tahun. Tidak ada ditemukan pertimbangan yang cukup dan beralasan (satis et rationabili consideratione) mengenai perubahan batas usia tersebut baik di dalam ketentuan terkait, Penjelasan maupun Naskah Akademik terkait perubahan batas usia yang berubah secara signifikan tersebut. Dikhawatirkan, perubahan batas usia tersebut hanya asal tempel saja dalam ketentuan Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut. Padahal perubahan ketentuan yang bersifat prinsip dalam sebuah undang-undang memerlukan dasar alasan (basic causas) yang memadai untuk perubahan ketentuan yang bersifat prinsipil dan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang akan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan tersebut. 50 Selain itu, pengaturan mengenai periodisasi masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana diatur pada Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk satu periode berikutnya, juga memperlihatkan bahwa pertama, berbeda dengan pengaturan masa jabatan dari 12 (dua belas) pimpinan Komisi/Lembaga Negara yang lain yang semuanya mengatur masa jabatan bagi komisioner/pimpinannya selama 5 (lima) tahun. Jika tak terdapat alasan yang rasional dan memadai ikhwal perbedaan pengaturan masa jabatan tersebut justru menunjukkan tidak diterapkannya asas persamaan (principium aequalitatis) dalam pengaturan masa jabatan bagi pimpinan KPK. Pengaturan Batas Usia Bagi Pimpinan KPK Pengaturan mengenai batasan usia bagi jabatan-jabatan di lingkungan Komisi/Lembaga Negara pernah menjadi pandangan Mahkamah bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu- waktu dapat diubah oleh pembentuk UndangUndang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. (Putusan Nomor 7/PUU- XI/2013). Namun, dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstitusionalitas jika: a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; Jika ditarik landasan konstitusionalitasnya secara vertikal ke atas, pengaturan mengenai Batasan usia dalam suatu Undang-Undang, tidak boleh bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 51 yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika perubahan kebijakan pengaturan (legal policy) pengaturan mengenai syarat usia bagi pimpinan KPK dlakukan perubahan dari semula Batasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun dan hal itu berdampak terjadinya kerugian penggunaan hak bagi seseorang yang sudah pernah menjabat menjadi pimpinan KPK berdasarkan persyaratan batasan usia pada saat Pasal 29 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 masih berlaku seharusnya diberlakukan prinsip-prinsip berikut: 1) Seseorang harus dianggap cakap menjalankan fungsi jabatan jika dia sudah mampu memenuhi syarat jabatan itu, meskipun kriteria diubah tanpa kesalahan pada dirinya (Homo existimandus est capax ad functiones loci implendas, si iam ad requisita illius positio adimplere potest, etiam si normae sine culpa mutentur). Prinsip itu pernah terkandung dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Pasal itu secara esensial mengandung prinsip bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Logika pengaturan itu sebanding dengan prinsip bahwa bagi pimpinan KPK yang telah menjalankan fungsi jabatan dan memenuhi syarat usia berdasarkan UU KPK sebelumnya (UU No. 30 Tahun 2002) adalah logis jika dimaknai memenuhi syarat subyektif untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK meskipun syarat batasan usia diubah menjadi 50 tahun. 2) Guna memenuhi asas persamaan, perlu diberlakukan kebijakan khusus yang memungkinkan bagi pimpinan KPK yang sudah pernah melaksanakan fungsi jabatan berdasarkan ketentuan syarat usia paling rendah 40 tahun (Pasal 29 angka 5 UU No. 30 Tahun 2002) untuk tidak dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri dalam jabatan pimpinan KPK meskipun syarat usia diubah menjadi paling rendah 50 tahun (Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019). Terdapat asas dalam logika yang disebut asas identitas (principium identitatis). Azas ini merupakan dasar dari semua pemikiran. Azas ini tampak dalam 52 pengakuan bahwa benda ini adalah ini dan bukan benda lainnya, atau benda itu adalah benda itu dan bukan benda lainnya. Dalam logika pernyataan ini berarti: ‘apabila sesuatu diakui, semua kesimpulan yang lain yang ditarik dari pengakuan itu juga harus diakui. Apabila sesuatu diakui, lalu kesimpulan yang ditarik daripadanya dimungkiri, hal itu menyatakan bahwa pengakuan tadi dibatalkan lagi. Tidak dapat sesuatu diakui dan serentak pula dimungkiri. Jika dikaitkan dengan realitas bahwa seorang pimpinan yang dipilih berdasarkan syarat batasan usia paling rendah 40 tahun telah dinilai cakap menjalankan fungsi jabatannya, tak boleh ditafsirkan berbeda dengan perubahan batasan usia paling rendah 50 tahun, karena secara faktual yang bersangkutan telah dinilai mampu/kompeten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku pimpinan KPK. Tabel I Pengaturan Batasan Usia Bagi Pimpinan Beberapa Komisi/Lembaga Negara No Komisi/Lembaga Negara Pengaturan Batasan Usia Pimpinan Ketentuan Yang Mengatur 1. Ombudsman RI berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun Pasal 19 huruf e UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; Pasak 32 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tidak ada pengaturan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, dalam Pelaksanaan seleksi ditentukan oleh Pansel calon anggota Komnas HAM berusia paling rendah 40 tahun, dan paling tinggi 65 tahun pada saat resmi diangkat menjadi Anggota Komnas HAM Tidak diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, hanya jadi kebijakan dalam seleksi calon anggota Komnas HAM. 4. Komisi Yudisial RI Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun Pada saat proses pemilihan Pasal 26 huruf c UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RI 5. Komisi Informasi Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun Pasal 30 ayat (1) huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Apabila dibandingkan dengan pengaturan batasan usia paling rendah bagi pimpinan beberapa Komisi/Lembaga Negara dalam tabel I di atas, terlihat bahwa pengaturan batasan usia paling rendah bagi pimpinan KPK RI terlihat jauh berbeda 53 (dijadikan paling tinggi). Rata-rata mengatur batas usia bagi pimpinan masing- masing Komisi/Lembaga Negara tersebut paling rendah 40 tahun, ada satu yang mengatur 35 tahun (Komisi Informasi), tetapi tidak ada yang mengatur lebih tinggi dari 40 tahun bagi batasan usia terendah. Hal ini memperlihatkan pengaturan batasan usia paling rendah 50 tahun bagi pimpinan KPK terlihat jauh berbeda (berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019), yang bahkan juga jauh berbeda dengan UU KPK tahun 2002 (berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan sebagaimana diatur pada Pasal 29 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2002). Absenya alasan/konsiderasi peningkatan batasan usia paling rendah bagi calon pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun kiranya juga tanpa dasar pertimbangan/kajian yang memadai dan kiranya justru mengarah pada pelanggaran asas persamaan dalam penentuan batasan usia minimal bagi pimpinan KPK, jika disejajarkan dengan pengaturan batasan usia yang sama pada beberapa Undang-Undang bagi Komisi/Lembaga Negara lain tersebut di atas. Jika terdapat pimpinan KPK yang ternyata menjadi dirugikan hak konstitusional dan hak administratifnya dalam pencalonan pimpinan KPK, seyogyanya diberlakukan prinsip pengecualian (exclusio principium) agar bisa memperbaiki terjadinya diskriminasi dan ketidaksetaraan (distinctione et inaequalitate) dalam kondisi khusus tersebut. Pemaknaan khusus untuk aturan umum yang menimbulkan diskriminasi dalam kondisi khusus perlu dilakukan melalui tafsir konstitusional untuk memulihkan kerugian konstitusional dan administratif bagi seseorang yang (tanpa salahnya) menjadi terdistorsi hak konstitusional dan administratifnya akibat perubahan ketentuan normatif yang mengubah kriteria subyektif bagi pelaksanaan ketentuan tersebut (interpretatio constitutionalis regularum quae iura subiectiva pervertunt necesse est ad aequalia iura restitui=tafsir konstitusional atas aturan yang mendistorsi hak subyektif diperlukan untuk mengembalikan kesetaraan hak). Perlunya Kesetaraan Dalam Pengaturan Masa Jabatan Pimpinan KPK dengan Komisi/Lembaga Negara Lain Pengaturan mengenai masa jabatan bagi komisi/lembaga negara yang latar belakang historisnya berada dalam konteks yang sama, meskipun dengan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan pembentukannya, idealnya 54 juga memenuhi prinsip kesamaan (principium similitudinis) dan kesetaraan (aequalitas principium). Masa jabatan pimpinan KPK ditentukan pada Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Ketentuan tersebut terlihat berbeda dengan pengaturan mengenai masa jabatan bagi Komisi/Lembaga Negara yang lain. Padahal, jika mengacu prinsip dasar dari pengelolaan anggaran berbasis kinerja (performan cebased budgeting) yang menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan negara pada semua sektor publik selalu harus didasarkan atas kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) yang berperspektif jangka menengah (5 tahun). Maka, logikanya pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan tertinggi pada semua sektor publik seyogyanya juga diatur selama 5 (lima) tahun untuk dapat dinilai kinerjanya secara efektif dan obyektif terhadap pelaksanaan anggaran guna membiayai program dan kegiatan dalam DPIA masing-masing sektor publik itu menyesuaikan dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tersebut. Berdasarkan prinsip MTEF tersebut seluruh sistem perencanaan jangka menengah bagi Kementerian/Lembaga di Pusat maupun di Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah juga menggunakan sistem perencanaan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Tabel 2 di bawah memperlihatkan adanya pengaturan mengenai masa jabatan yang sama (5 tahun) bagi komisi/lembaga negara berdasarkan masing- masing Undang-Undang pembentukannya (KPPU, Ombudsman, Komnas HAM, Komisi Yudisial, LPS, LPSK dan OJK). Mengapa pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK diatur sebagai satu-satunya yang berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan bagi masa jabatan bagi pimpinan Komisi/Lembaga Negara tersebut? Semua Komisi/Lembaga Negara tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang memang berbeda-beda, tetapi mengapa pengaturan mengenai masa jabatan pimpinannya semuanya diatur selama 5 (lima) tahun? Mengapa masa jabatan pimpinan KPK dibedakan dengan masa jabatan pimpinan Komisi/Lembaga Negara yang lain? 55 nn Komisi/Lembaga Negara 5 (lima) tahun Tabel 2 Perbandingan Masa Jabatan dan Periodisasi Jabatan Pada Beberapa Komisi/Lembaga Negara No Komisi/lembaga negara Masa jabatan pimpinan Dasar hukum 1 KOMISI PENGAWAS DAN PERSAINGAN USAHA 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutny Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2 OMBUDSMAN 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 3 KOMNASHAM 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 83 ayat (4) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4 KOMISI YUDISIAL 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah melalui Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 5 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. 56 6 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7 OTORITAS JASA KEUANGAN 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas eadilan administrastif Pengaturan mengenai syarat usia bagi pimpinan Komisi/Lembaga Negara dan masa jabatannya berada di ranah norma hukum administrasi negara sektoral. Fransisco Esparaga dan Ian Ellis-Jones (2011:1) mengingatkan bahwa Hukum Administrasi Negara harus mampu mewujudkan keadilan administratif (administrative justice) yang unsur-unsur pokoknya (core elements) meliputi: keabsahan (lawfulness), keadilan (fairness) dan rasionalitas (rationality) dalam penggunaan kekuasaan publik. Baik jika pengaturan mengenai syarat batasan usia terendah dan tertinggi bagi KPK RI mengandung unsur-unsur pokok keadilan administratif tersebut sehingga menghindari terjadinya diskriminasi pengaturan. Kesimpulan/Pendapat Hukum 1. Pengaturan mengenai batasan usia/masa jabatan bagi Komisi/Lembaga negara seyogyanya didasarkan atas tujuan untuk mewujudkan keadilan administratif (administrative justice) yang unsur-unsur pokoknya (core elements) meliputi: keabsahan (lawfulness), keadilan (fairness) dan rasionalitas (rationality) dalam penggunaan kekuasaan publik. 2. Pengaturan mengenai batasan usia terendah bagi pimpinan KPK perlu dihindarkan menimbulkan pelanggaran asas persamaan (principium 57 aequalitatis) dan ketidaksetaraan (inaequalitas) bagi pimpinan KPK yang sudah pernah melaksanaan tugas jabatan, namun terhalang dengan perubahan syarat batasan usia terendah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan KPK seyogyanya diatur secara setara dengan masa jabatan pimpinan Komisi/Lembaga Negara yang lain guna mewujudkan keadilan konstitusional dan administratif dan juga sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan sistem perencanaan jangka menengah yang masing-masing berlaku selama 5 (lima) tahun. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: • Bahwa pada bagian kedudukan hukum Pemohon, DPR menyatakan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional dan PMK 2/2021 serta Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 001/PUU-V/2007 bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi kerugian konstitusional berdasarkan ketentuan di atas, namun DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon; • Bahwa persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tata tertib administrasi dan wujud kepastian hukum. Adapun beberapa perundang-undangan yang mengatur persyaratan usia suatu jabatan dalam lembaga negara adalah: 1. UU MK persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Calon Hakim Konstitusi dengan batas usia paling rendah 47 tahun. 2. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung persyaratan untuk dapat menjadai Hakim Agung berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. 58 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah minimal berusia 35 tahun. 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun.persyaratan usia untuk dapat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jawaban tertentu digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan, baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan ketika memegang jabatan tertentu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. • Bahwa berdasarkan pernyataan Prof. Soedirman Kartohadiprodjo bahwa menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang sama. Demikian dengan pernyataan Laica Marzuki yang menyatakan bahwa ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda; • Bahwa persamaan di hadapan hukum bukan berarti mendudukan semua hal dalam posisi yang sama tanpa adanya perbedaan, melainkan memberikan perlakuan yang sama bagi siapapun di hadapan hukum. Perbedaan pengaturan mengenai batas usia Pimpinan KPK pada UU KPK tentunya dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan aspek dan kondisi yang ada pada saat undang-undang tersebut dibentuk. Justru dengan Petitum Pemohon yang meminta MK untuk memberikan penafsiran baru terhadap pengaturan Pasal a quo, hal ini memiliki konsekuensi hukum persayaratan batasan usia yang diatur oleh pembentuk undang-undang menjadi tidak jelas juga dimaknai telah berpengalaman menjadi Pimpinan KPK; • Bahwa ketentuan batasan usia dalam Pasal a quo memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang berlaku untuk semua orang tanpa memandang seseorang tersebut pernah menjadi Pimpinan KPK atau belum. Jika dimaknai seperti Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, maka seakan-akan lebih memprioritaskan pengalaman sebagai Pimpinan KPK meskipun tidak memenuhi 59 ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal a quo. Selain itu Pemohon juga masih dijamin haknya untuk mengajukan diri kembali sebagai Pimpinan KPK sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan batasan usia sebagaimana diatur dalam Pasal a quo; • Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi diskriminasi akibat Pemohon dirugikan 1 tahun dibandingkan dengan Pimpinan KPK lain yang dapat mencalonkan diri untuk melanjutkan sebagai Pimpinan KPK, menurut DPR, Pemohon perlu memahami pengertian dari diskriminasi yang artinya setiap pembatasan atau pengecualian yang didasarkan pada perbedaan menurut atas dasar agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Adapun persayaratan batasan usia sebagaimana diatur dalam Pasal a quo tidak ada kaitannya dengan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Sebaliknya ketentuan a quo berlaku bagi siapa pun yang hendak menjadi Pimpinan KPK; • Bahwa DPR merujuk pada pendapat hukum MK yang telah beberapa kali menguji pengaturan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, diantaranya Putusan MK Nomor 102 Tahun 2016, Putusan Nomor 15 Tahun 2007, dan Putusan MK Nomor 37 Tahun 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal lain merupakan kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai tuntutan, kebutuhan, perkembangan, dan apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945; • Bahwa MK menyatakan bahwa kebijkan hukum terbuka dimaksud terdapat poin penting pertimbangan hukum MK terkait dengan penentuan batas usia yaitu: 1. Ketentuan mengenai batas usia sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, perkembangan yang ada, dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tertentu atau dapat pula melalui upaya legislatif review; 2. Penentuan batasan usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dikarenakan menurut MK, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang 60 berlaku umum untuk semua jabatan atau aktifitas pemerintahan. Menurut Mahkamah, UUD 1945 menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang perihal penentuan batas usia; 3. Dalam Putusan MK Nomor 22 Tahun 2017, MK memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pendirian Mahkamah dalam menguji ketentuan batasan usia suatu jabatan. MK dapat menguji permohonan batas usia suatu jabatan yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka apabila kebijakan hukum terbuka dimaksud melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak terlampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945; • Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK yang mengatur batas usia Pimpinan KPK sama sekali tidak ada kaitannya dengan independensi KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Terkait dengan independensi KPK tersebut telah dinyatakan diantaranya dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 012,016,019/PUU-IV/2006; • Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 36 Tahun 2017, KPK termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga KPK meskipun berganti rezim kepemimpinan KPK, kontinuitas program kerja serta dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPK yang diatur di dalam undang-undang KPK, sehingga dalil kerugian Pemohon tersebut hanya sebatas asumsi dan kurang ke depan untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pengujian Pasal a quo; • Bahwa terhadap dalil Pemohon yang membandingkan batas usia Hakim Konstitusi dengan Pimpinan KPK, menurut DPR sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada setiap jabatan memiliki keadaan, kebutuhan, dan pertimbangan yang berbeda-beda yang ditentukan oleh pembentuk undang- undang serta jabatan kebutuhan Hakim Konstitusi dengan Pimpinan KPK adaah dua karakteristik jabatan dan lembaga yang berbeda dan tentunya pembentuk 61 undang-undang memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi pemegang setiap jabatan tersebut; • Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perbedaan masa jabatan Pimpinan KPK dengan 12 lembaga negara independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status, kedudukan, dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, menurut DPR bahwa kriteria dan status kedudukan dan derajat lembaga negara didasarkan pada 2 kriteria yaitu kriteria hierarki, bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangan dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Berdasarkan kriteria tersebut maka terlihat pengaturan batas usia pimpinan lembaga yang berbeda antara lembaga satu dengan lembaga lainnya tidak memiliki relevansi dengan status, kedudukan, dan derajat lembaga negara karena pengaturan tersebut tidak berdampak terhadap pelaksanaan kewenangan maupun fungsi KPK yang bersifat utama maupun penunjang; • Bahwa DPR memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima, menerima Keterangan DPR secara keseluruhan, menyatakan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, DPR juga mengajukan satu orang ahli bernama Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. yang didengar keterangannya di bawah sumpah tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. Prolog Cita hukum Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945). Salah satu norma paling mendasar di dalam cita hukum itu ialah cita tentang keadilan. Artinya, hukum yang diciptakan harus hukum yang adil bagi semua pihak. Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigket). 62 Indonesia sebagai negara hukum menekankan "supremasi hukum" dan "persamaan di muka hukum" sebagai sesuatu yang fundamental. Dicey merumuskan unsur-unsur Rule of Law, yakni: supremasi aturan-aturan hukum (the absolute supremacy or predominance of regular law), kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administrated by ordinary law courts) dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (aformula expressing the fact that with us the law of constitution, the rules which inforeign countries naturallyform parts of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the countries). Kusumaatmadja menyatakan makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Konsep negara hukum juga selalu dikaitkan dengan penegakan hukum dan termasuk politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Rahardjo menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan perkara uji materi Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UV KPK Perubahan Kedua), maka perkara a quo sangat terkait dengan aksiologi hukum "kepastian hukum yang adil", prinsip "perlakuan yang sama dihadapan hukum'', prinsip "kesempatan yang sama dalam pemerintahan" dan prinsip "jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Analisis dalam keterangan ini difokuskan pada persyaratan batas usia minim al Pimpin an KPK. Dikatakan demikian, oleh karena yang menjadi titik pangkal perkara adalah persoalan batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua. 63 II. Analisis Konsep negara hukum yang terapkan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (Civil Law) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Wahyono mengatakan, penyelenggaraan aktivitas pemerintahan terkait dengan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Menurut Marzuki, peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan politik hukum. Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut Mahfud, politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Dikatakan juga bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka tercapainya tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara. Manan mengatakan bahwa politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada juga yang bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat tetap adalah berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum. Sementara politik hukum 64 yang bersifat temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhannya. Dalam upaya penegakan hukum, Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Dalam kaitan itu, Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (principles). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip- prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. Terkait dengan pengujian materiil terhadap Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK Perubahan Kedua, maka penentuannya menunjuk pada prinsip- rinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana disebutkan di atas. Konstitusi memang tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum dan masa jabatan guna pengisian jabatan tertentu dalam pemerintahan (in casu Pimpinan KPK). Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka sejatinya kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut. Kewenangan demikian didasarkan pada pandangan kemampuan pembentuk undang-undang. Dengan demikian diciptakan hubungan hukum antar pemerintah dengan warga negara berdasarkan asas "persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan" dan aksiologi hukum "kepastian hukum yang adil". Tidak dapat dipungkiri bahwa persyaratan usia guna pengisian jabatan dalam lembaga negara memerlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian itu guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Asas kepastian hukum demikian mendominasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak pula dapat dilepaskan dari politik hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. 65 Dalam banyak undang-undang - termasuk UU KPK - asas kepastian hukum disebutkan dalam urutan pertama. Namun demikian, keberlakuan norma dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua yang merubah batas usia dalam pengisian jabatan Pimpinan KPK yang sebelumnya paling rendah 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun telah menimbulkan permasalahan hukum. Norma tersebut telah menimbulkan dampak berupa penghalangan atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon guna kepentingan mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada periode selanjutnya. Organ Pimpinan KPK merupakan unsur operasional yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Keberadaannya sebagai pengemban jabatan yang berfungsi dalam suatu lembaga penegakan hukum. Sebagai unsur operasional, maka independensi KPK dan kontinuitas program kerja sangat menentukan. Dengan adanya perubahan batas usia dalam UU KPK Perubahan Kedua telah menimbulkan dampak bagi Pemohon sebagai Pimpinan KPK incumbent dalam rangka pemilihan kembali untuk sekali masa jabatan pada periode berikutnya. Timbulnya dampak demikian dapat pula mempengaruhi independensi KPK dan kontinuitas program kerja yang selama ini telah dilakukan. Dapat dikatakan, perubahan batas usia dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua telah menimbulkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Kerugian dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Terdapat juga hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua. Pemohon terhalang untuk mencalonkan diri kembali sebagai bentuk pengabdiannya kepada bangsa dan negara dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemohon sudah pernah menjabat sebagai Pimpinan KPK, namun ternyata dengan perubahan persyaratan usia tersebut menjadikannya tidak memenuhi syarat. Adanya ketentuan yang berbeda selain bertentangan dengan kepastian hukum juga menceredai rasa keadilan. Menurut Huijbers, inti dari pengertian hukum adalah hakikat hukum dan hakikat dari hukum adalah sarana untuk menciptakan suatu aturan bagi masyarakat yang adil. Para filsuf mengemukakan bahwa keadilan akan terwujud jika setiap orang mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dan 66 tidak adil apabila mereka tidak mendapatkannya. Keadilan menunjuk pada perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Aristoteles menyampaikan keadilan konvensional, yakni keadilan yang didasarkan pada kebutuhan yang tidak bersifat tetap (natural). Perbedaan keadilan konvensional dengan keadilan natural adalah menunjuk pada cakupannya. Sesuai dengan namanya, keadilan natural bersifat statis. Diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional ditetapkan oleh suatu komunitas tertentu. Keberlakuannya bersifat dinamis, selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan. Keadilan konvensional dapat dipersamakan dengan keadilan distributif (justitia distributive). Dalam pandangan Islam, keadilan adalah "menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya". Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya. Dikaitkan dengan ketentuan persyaratan batas usia Pimpinan KPK yang mengalami pembahan, maka hal itu tidak sejalan dengan kaidah "menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya''. Pengaturan demikian tidak rasional dan tentunya tidak proporsional. Pada akhirnya menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon guna mencalonkan diri kembali sebagai Pimpinan KPK pada periode berikutnya. Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, walaupun demikian elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli keberadaannya demikian efisien dan rapi, harus direvisi atau dihapuskan jika tidak adil. Atmosudirjo mengomentari keadilan distributif, dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat (equal) tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang 67 yang tidak sederajat (unequal) diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat (equally) akan timbul ketidakadilan. Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Al-Thabathaba'i mengatakan bahwa adil berarti senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, lebih (ifrath), kurang (tafrith). Dengan mengacu pada dalil-dalil keadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka adanya pertambahan batas usia dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua patut dipertanyakan. Terlebih lagi peningkatannya cukup tinggi, dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun. Disinilah letak kerugian spesifik (khusus) dan aktual Pemohon. Diketahui berakhirnya masa jabatan Pemohon jatuh pada tanggal 20 Desember 2023. Pada saat itu usia Pemohon belum mencapai 50 (lima puluh) tahun. Ditinjau dari aspek validitas, norma dalam Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK Perubahan Kedua tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma (stufenbau theory). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh betentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah grundnrom. Disini, Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (interlock norms) yang bergerak dari suatu norma yang umum (the most general ought) menuju ke norma yang lebih konkret (the most perticular or concret). Validitas semua norma tersebut pada akhirnya akan bermuara dan mendapat validasi dari grundnorm, norms dan sub-norms. Menurutnya, hirarki norma hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi. 68 Norma dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua bertentangan dengan aspek kebenaran dan sekaligus keadilan. Kebenaran dan keadilan menurut Sisworo merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Rawls mengatakan, bahwa sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini Al-Kindi mengatakan keadilan identik dengan suatu kualitas (sifat) yang inheren dalam diri manusia dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang benar. Adanya perubahan persyaratan tersebut menjadikan Pasal a quo kehilangan legitimasinya. Dikatakan demikian oleh karena tidak ada korespondensi antara kebenaran dengan keadilan. Pengaturan persyaratan batas usia yang notabene berbeda- antara yang terdahulu dengan yang sekarang - kemudian diterapkan pada subjek yang sama (in casu Pemohon) adalah bentuk kesalahan. Demikian itu menjadikannya tidak valid dan sekaligus tidak memiliki legitimasi. Sama dengan Aristoteles, Thomas Aquinas juga menyebutkan keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles, menunjuk pada suatu kondisi dimana kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Menjadi jelas, bahwa kesamaan hak yang menunjuk pada orang yang sama juga berlaku pada Pemohon. Nasution menjelaskan, bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Menurutnya, dalam versi modern teori keadilan Aristoteles yang berdasar pada prinsip persamaan dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Dalam kaitan ini, persoalan persyaratan batas usia dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua yang sejatinya menyentuh kepentingan Pemohon guna mencalonkan kembali pada periode berikutnya tidak dapat dikatakan sebagai wujud keadilan dalam artian 69 ketidaksamaan hak. Kesamaan hak dalam suatu persyaratan yang menunjuk pada orang yang sama (in casu Pemohon) harus diberikan jaminan atas pemenuhan keadilan. Kesamaan hak pada orang yang sama juga terkait dengan kepastian hukum. Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Mengacu pada pendapat Van Apeldoorn, maka perubahan persyaratan batas usia Pimpinan KPK bertentangan dengan kepastian hukum. Bagaimana mungkin mewujudkan keadilan, jika terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum. Tidak dapat dipungkiri dalam hukum terdapat suatu "pengecualian" sebagaimana adagium "tidak ada hukum tanpa pengecualian" (no law without escape clause). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Namun apabila mengandung akibat kerugian, maka harus dicegah. Sejalan dengan hal ini, dalam ajaran Islam terdapat kaidah "dar 'u al mafasid muqaddam 'alajalbi al mashalih ", yang artinya menolak atau menghindari kerusakan (kerugian) harus didahulukan daripada menarik kebaikan (dari suatu hubungan hukum). Suyuthi mengemukakan semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali. Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia jabatan dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitu si. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: "Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun." 70 Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh) tahun. Pengecualian dalam Pasal 87 huruf b diberikan kepada salah satu Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan oleh karenanya dianggap memenuhi syarat. Pada UU KPK Perubahan Kedua, pengecualian demikian tidak ditemukan. Disini dipertanyakan penerapan pengecualian yang tidak diperlakukan sama, hanya ada dan diberlakukan pada Hakim Konstitusi, namun tidak demikian halnya bagi Pimpinan KPK. Padahal keduanya sama-sama sedang menjabat. Perbedaan demikian bersifat diskriminatif. Dikatakan demikian, oleh karena perihal pengecualian tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Pemberlakuan aturan pengecual ian yang berbeda tersebut sebagai bentuk "membedakan yang sama". Kondisi ini merupakan ketidakadilan. Marzuki mengatakan bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) dapat terjadi dalam hal "menyamakan dua hal yang berbeda "dan" membedakan dua hal yang sama". Manan juga meyampaikan ungkapan yang demikian populer "menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membed akan yang sama." Perbedaan perlakuan pengecualian bagi Pimpinan KPK sebagaimana didalilkan di atas menunjukkan adanya kesalahan penggunaan pikiran pembentuk undang- undang. Aquinas mengemukakan, bahwa undang- undang adalah tidak sah apabila undang-undang itu tidak benar. Ketidakbenaran und ang-undang dapat diuji dari segi tujuannya atau dalam hal penulisannya atau dalam hal bentuknya. Undang-undang yang demikian bertentangan dengan hukum alam dan hukum Tuhan.38 Penambahan batas usia dari sebelumnya berusia 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun sebagai persyaratan Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua secara faktual hanya berlaku pada diri Pemohon. Dengan tidak adanya aturan pengecualian sebagaimana diterapkan bagi Hakim Konstitusi memperlihatkan adanya kesengajaan pembentuk undang-undang. 71 Terlepas dari berbagai alasan peningkatan usia minimal, seharusnya diberlakukan "aturan pengecualian" dalam UU KPK Perubahan Kedua. Pembedaan perlakuan antara Hakim Konstitusi dengan Pimpinan KPK menyangkut aturan pengecualian, menunj ukkan adanya penyimpangan nilai keadilan sebagai materi dalam suatu aturan hukum. Dalam kaitan ini Radbruch menyatakan, bahwa nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi suatu aturan hukum. Adapun aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Ketiadaan aturan pengecualian dalam UU KPK Perubahan Kedua memperlihatkan pembentuk undang-undang melebihkan bagi yang lain dan mengurangi (membatasi) hak Pemohon. Tegasnya, ketiadaan pen gecualian tersebut menjadikan Pemohon mengalami kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya secara faktual. Keadi lan tidak benar-benar diterapkan dan tidak diperlakukan sama dengan ketentuan pengecua lian bagi Hakim Konstitusi. Aristoteles mengatakan hukum menjadi indikator guna menentukan apakah sesuatu norma dalam peraturan perundang-undangan adil atau tidak. Dalam kaitan ini, aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan. Terkait dengan pengujian materiil terhadap Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UUKPK Perubahan Kedua, maka perihal kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional di mana kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang (in casu UU KPK Perubahan Kedua), maka faktot penentu untuk menentukan aturan itu berlaku adil atau tidak adalah "kesengajaan". Menurut Aristoteles, kesengajaan adalah faktor penentu untuk menentukan seseorang itu (baca: pembentuk undang-undang) berlaku adil atau tidak. Dikatakan olehnya, bahwa seseorang bertindak adil atau tidak, jika ia melakukan tindakan itu dengan sengaja. Jika suatu tindakan dilakukan dengan tidak sengaja, maka hal tersebut tidak termasuk adil, melainkan hanya sebuah kebetulan saja. Dalam kaitan itu, diketahui bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua mengandung ketidakpastian dan 72 sekaligus ketidakadilan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal a quo menyentuh hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adanya perubahan persyaratan batas usia Pimpinan KPK bukan karena kebetulan. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang telah melakukannya dengan sengaja. Demikian itu memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dengan timbulnya kerugian konstitusional Pemohon. Terlebih lagi kerugian konstitusional tersebut bukan bersifat potensi, namun bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Pengaturan batasan usia minimal bagi Pimpinan KPK sejatinya harus mengedepankan kemanfaatan. Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Bentham mengemukakan, "kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar" (the greatest happiness of the greatest number). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan pemerintah dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai und ang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan. Pandangan utilitarianisme pada dasamya merupakan suatu paham etis- etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Sebagai perbandingan, kemanfaatan dalam ajaran Islam mencakup kemanfaatan umum dan kemanfaatan khusus. Dalam kaitan itu terdapat kaidah, "al-maslahah al- 'amah muqaddamatun 'ala al-maslahah al-khassah " Maksudnya jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemanfaatan umum yang harus didahulukan. Kebijakan menentukan persyaratan dalam suatujabatan tertentu dalam pemerintahan dapat digolongkan guna mewujudkan kemaslahatan khusus. Ini yang disebut dalam literatur Islam sebagai tatbiq dan dapat dipersamakan dengan keadilan distributif (proporsional). Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hemoko mengatakan, keadilan tidak dicapai 73 dengan semata-mata menetapkan nilai aktual, namun didasari pula oleh kesamaan antar suatu hal dengan hal lainnya (aequalitas reiadrem). Tidak dapat dipungkiri, ketentuan aturan hukum dapat diterapkan secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Norma hukum di atasnya tiada lain menunjuk pada kemanfaatan umum sebagaimana terdapat dalam konstitusi. Lebih lanjut, adanya perubahan persyaratan yang merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon harus dilakukan koreksi. Koreksi dimaksud merupakan wujud dari keadilan korektif. Dalam konsep keadilan korektif, keadilan menjadi jalan tengah antara kehilangan dan tambahan. Hakim menjadi pilihan ketika terjadi persoalan, karena hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan melalui putusannya yang adil. Tindakan adil merupakan jalan tengah di antara bertindak tidak adil dengan menderita ketidakadilan. Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikannya pada posisi sebelumnya. Dalam perkara a quo, koreksi dapat dilakukan dengan mengembalikan persyaratan batas usia minimal pada ketentuan yang mengatur sebelumnya (in casu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dengan adanya suatu fakta kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, maka diperlukan suatu kemudahan dan perlakuan khusus guna pemulihan atas adanya suatu halangan bagi Pemohon untuk mencalonkan kembali sebagai Pimpinan KPK pada masa berikutnya. Kemudahan dan perlakuan khusus memerlukan suatu pengecualian dalam suatu aturan (in casu UU KPK Perubahan Kedua). Dalam hubungannya dengan kemudahan dan perlakuan khusus Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. " Kemudahan dan perlakuan khusus dalam hukum Islam disebut dengan rukhsah. Secara terminologis Baidhawi merumuskan bahwa hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil, karena adanya udzur (halangan). " 74 Kemudahan dan perlakuan khusus tidak dimaksudkan sebagai pengingkaran terhadap "prinsip persamaan yang adil atas kesempatan''. Dikatakan demikian, oleh karena prinsip persamaan yang adil atas kesempat an telah dilakukan sebelumnya. Pemohon sebelumnya dinyatakan telah memenuhi persyaratan batas usia dan kemudian menjabat sebagai Pimpinan KPK, maka melekat kepadanya hak sebagai calon Pimpinan KPK pada masa berikutnya. Pengecualian sebagaimana dimaksudkan sesuai dengan aksiologi "kepastian hukum yang adil". Dengan kata lain, kemudahan dan perlakuan khusus sebagai wujud kepastian hukum atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon guna pemenuhan keadilan. Timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitu sional menjadikan kemudahan dan perlakuan khusus itu bersifat wajib. Pada perkara a quo tentu keberlakuannya bersifat darurat. Sejalan dengan ini terdapat kaidah yang menyatakan "mayubahu fl ad-darurat la yubahu fl ghairi ad-darurat" yang artinya segala hal yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, maka ia tidak diperbolehkan dalam keadaan tidak darurat. Senada dengan kaidah tersebut, Qardhawi mengutip suatu dalil, "hal-hal yang mendesak (darurat) membolehkan hal-hal yang terlarang", "apa yang dibolehkan bagi hal-hal yang mendesak diukur sesuai dengan ukurannya", dan "kebutuhan sekunder kadang-kadang menempati tempat kebutuhan yang sifatnya darurat." III. Epilog Dalam perkara uji materi terhadap Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK Perubahan Kedua, dalil-dalil Pemohon dapat dibenarkan. Adanya perubahan persyaratan usia bagi Pimpinan KPK bertentangan dengan logika hukum. Demikian itu tidak proporsional. Selain itu mengandung tindakan terselubung atau penyelundupan hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK" dapat dimengerti. Demikian itu, dimaksudkan guna kepentingan koreksi atas kerugian hak/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Frasa, "berpengalaman sebagai Pimpinan KPK" identik dengan posisi Pemohon sebagai Pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat. 75 Upaya koreksi guna pemulihan kerugian konstitusional Pemohon dilakukan dengan tetap mempertahankan batas usia minimal 50 (lima puluh), namun juga menerapkan pengecualian bahwa Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dianggap telah memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon menguji ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 huruf e: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; …” Pasal 34: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Di anggap bertentangan dengan ketentuan UUDN RI Tahun 1945: Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK yang pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 76 40 tahun sehingga hingga selesai masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 tahun sehingga berdasarkan Pasal 29 huruf e, Pemohon yang memiliki hak untuk dipilih kembali pada periode berikutnya (vide Pasal 34) menjadi tidak memenuhi syarat karena usia belum mencapai 50 tahun. Sehingga hak Pemohon untuk dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34, bagi diri Pemohon terhalangi bahkan ditiadakan secara formal legalitas berlakunya Pasal 29 huruf e. Sehingga benturan norma Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi haknya yang sah secara hukum. 2. Pemohon kehilangan haknya dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil karena Pemohon memiliki hak untuk dipilih kembali namun atas berlakunya perubahan usia menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum mengingat semua pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUDN RI Tahun 1945. 4. Pemohon kehilangan haknya untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layaks dalam hubungan kerja, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 5. Pemohon kehilangan haknya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUDN RI Tahun 1945. 6. Adanya perubahan usia minimal telah menimbulkan diskriminatif terhadap Pemohon karena pimpinan lain dapat langsung memenuhi haknya secara langsug sementara Pemohon menjadi terhalangi atau setidaknya perlu waktu menunggu selama 4 tahun. Perbedaan ini adalah bentuk perlakuan berbeda dalam pemenuhan hak para pimpinan KPK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUDN RI Tahun 1945. 77 7. Masa kepemimpinan pimpinan yang tidak habis bersamaan dalam hal ini kebutuhan hukum untuk menjamin agar salah satu atau sebagian dari pimpinan KPK melanjutkan atau dipilih kembali menjadi pimpinan KPK untuk masa jabatan selanjutnya secara langsung adalah kepentingan kelembgaan KPK untuk menjamin independensi KPK. Kebutuhan kontinuitas untuk melanjutkan sekali masa jabatan selanjutnya tidak dapat jeda untuk masa jabatan selanjutnya bukanlah sekedar kebutuhan atau kepentingan pribadi (Pemohon) melainkan kelembagaan (KPK itu sendiri). Pasal 29 huruf e mengakibatkan pengaturan independensi kelembagaan KPK yang memberi kesempatan kepada Pimpinan KPK untuk dipilih kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 34 menjadi terhalangi dan tidak dijamin pelaksanaannya. Sehingga Pasal 29 huruf e secara nyata mengakibatkan kelembgaan KPK, karena norma yang diharapkan menjamin independensi KPK serta kontinuitas program kerja tidak dapat dilaksanakan. 8. Bahwa Pasal 34 yang mengatur periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya, berbeda dengan masa jabatan 12 pimpnan Lembaga Negara Independen sehingga menimbulkan ketidakadilan/diskriminasi antar kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan apalagi dapat menimbulkan hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan diskriminasi. Ketidksaam masa jabatan juga akan berimplikasi pada independensi dan efektivitas penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi. Sehingga hal ini melanggar Pasal 28I ayat (2) UUDN RI Tahun 1945. 9. Petitum Pemohon menyatakan bahwa: a. Pasal 29 huruf e bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” b. Pasal 34 bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 78 “pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemohon adalah WNI sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023 yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023, dengan legal standing sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 34 UU a quo memberi hak kepada Pemohon sebagai pimpinan KPK incumbent untuk dipilih kembali untuk sekali masa jabatan pada periode selanjutnya. Pasal 29 huruf e yang semula mempersyaratkan usia minimal 40 tahun sekarang menjadi 50 tahun yang mengakibatkan usia Pemohon sampai selesai periode nanti belum 79 mencapai 50 tahun sehingga hak untuk dapat dipilih kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dapat langsung dilaksanakan dan pada saat setahun kemudian tersebut telah berlangsung masa kepemimpinan KPK periode berikutnya sehingga waktu tunggu Pemohon untuk mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan KPK memerlukan paling cepat 4 tahun. Sehingga waktu tersebut merupakan kerugian yang aktual bagi Pemohon karena hak yang diberikan hukum untuk dipilih kembali terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya. b. Pemohon mengalami dan mendapatkan perlakuan diskriminasif karena tidak dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan dan dipilih kembali sebagai Pimpinan KPK untuk periode selanjutnya sedangkan para anggota Pimpinan KPK lainnya dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri dan dipilih kembali pada periode selanjutnya. c. Secara spesifik dan aktual keberlakuan Pasal 34 menyebabkan jabatan Pemohon hanya 4 tahun yang berbeda dengan masa pengabdian pimpinan 12 lembaga negara non kementerian lainnya yang memiliki sifat sama yaitu independen selama 5 tahun (Pemohon dirugikan selama 1 tahun) sehingga sangat diskriminatif. d. Perbedaan masa jabatan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat Lembaga KPK dalam struktur ketatangeraan di Indonesia. Apakah kedudukan KPK yang pimpinannya hanya 4 tahun berbeda dengan 12 lembaga non kementerian lainnya, memiliki kedudukan sederajat atau tidak. Masalah hukum akan terus menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas KPK dalam penegakan hukum. Sehingga Pasal 34 menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. 4. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut pada pokoknya Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal-pasal a quo tidak menghalangi Pemohon dan Warga Negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dimana sepanjang dapat memenuhi syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi pimpinan KPK. Pemohon masih memiliki kesempatan 80 untuk mencalonkan menjadi Pimpinan KPK dengan menunggu sampai usia 50 tahun dan oleh Undang-undang a quo diberi kesempatan sampai pada usia hingga 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Sehingga terhadap hal tersebut, kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi. 5. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Bahwa Pasal 29 huruf e UU a quo mengatur mengenai batas usia untuk dapat diangkat dan dipilih menjadi Pimpinan KPK yaitu paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, sehingga perlu diatur dan ditentukan syarat-syarat sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntuk oleh jabatan atau aktvitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Sehingga penentuan batasan usia minimal dan maksimal dalam pasal a quo diperlukan sebagai penentuan kriteria/syarat yang berlaku untuk umum dan tidak diskriminatif. Adanya pengaturan usia terendah maupun tertinggi tidak terkait dengan isu konstitusionalitas karena ini merupakan open legal policy yang sewaktu-waktu jika Pemerintah atau pembentuk Undang-Undang berdasarkan kebutuhan masyarakat merasa ketentuan tersebut perlu untuk diubah sesuai kebutuhan. 2. Bahwa Pasal 34 UU a quo tidak termasuk dalam pasal perubahan dimana eksistensinya masih dianggap relevan tetap berlaku namun dengan mengalami pemaknaan bahwa “Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat 81 secara bersamaan maupun pimpina pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” (vide putusan 5/PUU- IX/2011). Bahwa penentuan masa jabatan selama 4 tahun tidak dapat disamakan dengan Lembaga lain, perlu mempertimbangkan cakupan lingkup, tusi dan fungsi dari lembaga yang bersangkutan. 3. Ketentuan a quo tidaklah bersikap diskriminatif, karena persamaan di hadapan hukum bukan berarti mendudukan semua hal dalam posisi yang sama tanpa adanya perbedaan, melainkan memberikan perlakuan yang sama bagi siapa pun di hadapan hukum. Adanya perbedaan pengaturan mengenai batas usia Pimpinan KPK pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua tentunya dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan aspek dan kondisi yang ada pada saat undang-undang tersebut dibentuk dan diharapkan oleh pembentuk undang-undang pada Pimpinan KPK yang terpilih nantinya, serta implikasinya terhadap pelaksanaan tugas KPK. Justru dengan Petitum Pemohon yang meminta MK untuk memberikan penafsiran baru terhadap pengaturan Pasal a quo, hal ini memiliki konsekuensi hukum persyaratan batasan usia yang diatur oleh pembentuk undang-undang menjadi tidak jelas. 4. Merujuk pada pendapat hukum MK yang telah beberapa kali menguji pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara. Di antaranya, Putusan MK Nomor 102/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021, Nomor 2/PUU-XV/2017, Nomor 3 sampai 74/PUU- XII/2014, Nomor 5/PUU-X/2012, Nomor 4/PUU-IX/2011, Nomor 7/PUU- IX/2011, 37 dan 39/PUU-VIII/2010 serta Nomor 15/PUU-V/2007. Undang- Undang Dasar Tahun 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang- undang untuk mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kriteria usia Undang- Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktifitas pemerintahan (vide Putusan MK 37/PUU-VIII/2010). Berdasarkan beberapa pendapat hukum MK di atas, terkait dengan uji materi pengaturan persyaratan usia untuk 82 menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara telah jelas bahwa persyaratan usia dalam suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Kebijakan hukum terbuka dimaksud terdapat poin penting pertimbangan hukum MK terkait dengan penentuan batas usia sebagai berikut: a. Ketentuan mengenai batas usia sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, perkembangan yang ada, dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tertentu atau dapat pula melalui upaya legislative review. b. Penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena menurut MK, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktifitas pemerintahan. Menurut MK, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur perihal penentuan batas usia. c. Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, MK memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pendiriannya, menguji ketentuan batas usia suatu jabatan, yakni MK dapat menguji permohonan batas usia jabatan yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka apabila kebijakan hukum terbuka dimaksud melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak terlampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa Pemohon yang mendalilkan dirinya memiliki hak untuk dipilih kembali pada periode berikutnya menjadi tidak memenuhi syarat karena usia belum mencapai 50 tahun, sehingga hak Pemohon untuk dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34, bagi diri Pemohon terhalangi bahkan ditiadakan secara formal legalitas berlakunya Pasal 29 huruf e. Sehingga benturan norma Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi haknya yang sah secara 83 hukum. Dalil kerugian tersebut bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan constitutional complaint karena secara kerugian hanya terdampak kepada Pemohon saja yang sifatnya hanya personal dan secara penalaran hukum yang wajar kerugian Pemohon ditimbulkan karena adanya kebijakan yang berubah sehingga hal yang demikian tidak dapat sebagai alasan atau dalil kerugian konstitusional. Secara kerugian konstitusional seharusnya kerugian yang didalilkan harus bersifat umum tidak hanya dirasakan oleh Pemohon saja namun juga dapat merugikan orang lain yang dan bentuk kerugiannya dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. 6. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan konstitusional constitutional complaint dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut bersifat persoalan yang menjadi kewenangan legislative review. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 3. Menyatakan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 84 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Uji Materil atas ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 huruf e “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “… f. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; …” Pasal 34 “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) , (2), (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 85 Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” 3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. TANGGAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON Bahwa syarat usia sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf e UU KPK dan masa jabatan Pimpinan KPK sebagaimana diatur pada Pasal 34 UU KPK merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pemerintah dan pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara sebagaimana model kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan: “dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan 86 Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Oleh karena KPK sesuai Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 UU KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan KPK dipimpin oleh Pimpinan secara kolektif kolegial yang secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan syarat usia dan masa jabatan Pimpinan KPK. Berdasarkan hal-hal tersebut, KPK menyerahkan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK dalam perkara a quo kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Selanjutnya, selain telah mengajukan permohonan dan mengikuti persidangan dengan baik dan tertib, Pemohon juga telah mengajukan Bukti-bukti Tertulis berupa Bukti dengan kode P-1 sampai dengan P-9, dan Keterangan Ahli Pemohon yang disampaikan di persidangan dibawah sumpah yaitu: 1. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.,: Keterangan Ahli berkaitan dengan Permohonan Pemohon yaitu Analisis hukum Ahli terkait “Batas usia sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan KPK”, yang pada intinya menyatakan: - Seseorang yang secara hukum telah dinyatakan Dewasa/cakap menduduki jabatan tertentu, tidak dapat dikemudian hari dinyatakan tidak dewasa/ cakap kecuali ada perubahan signifikan misalnya Gila/sakit ingatan. Begitupun terhadap adanya perubahan ketentuan persyaratan tentang kecakapan hal tersebut harus melindungi hak setiap orang yang secara hukum telah dinyatakan dewasa/cakap. 87 - Oleh karena itu Perubahan Batas usia paling rendah dari semula 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 29 huruf e Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut semestinya dimaknai sepanjang belum pernah menjabat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena status cakap dan kedewasaan, kemampuan yang melekat pada pejabat public tidak dapat tercabut karena perubahan batas usia yang disyaratkan ketentuan baru. - Ketentuan Pasal 34 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pejabat lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa masa jabatan presiden (Lembaga eksekutif) selama 5 (lima) tahun. Apalagi KPK berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 saat ini secara tegas dinyatakan dalam rumpun ekesekutif. 2. Dr. Firdaus, S.H.,M.H.,: Keterangan Ahli berkaitan dengan Permohonan Pemohon yaitu Analisis hukum Ahli terkait “Konstitusionalitas Persyaratan Batas Usia Paling Rendah Untuk Menduduki Jabatan Pemerintahan Ditinjau Dari UUD 1945”, yang pada intinya menyatakan: - Tidak adanya rujukan baku terkait perubahan persyaratan minimal batas usia berpotensi dimanfaatkan untuk menghalangi dan mendiskrimiasi, menimbulkan ambiguitas makna dan tidak adanya kepastian hukum meliputi kejelasan rumusan konsep hukum, tegas, stabil, terprediksi, terjangkau dan dapat dilaksanakan sebagai dasar untuk melindungi dan menjamin setiap hak. Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 (lima puluh) tahun menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif, menutup kesempatan bagi pemohon yang diberikan oleh Pasal 34 dan Hak Konstitusional akan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, dan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 3. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs.,: Keterangan Ahli berkaitan dengan Permohonan Pemohon yaitu Analisis hukum Ahli terkait: “Pengaturan Batas Usia Bagi Pimpinan KPK, Perlunya Kesetaraan Dalam Pengaturan Masa 88 Jabatan Pimpinan Kpk Dengan Komisi/Lembaga Negara Lain”, yang pada intinya menyatakan: - Pengaturan mengenai batasan usia/masa jabatan bagi Komisi/Lembaga negara seyogyanya didasarkan atas tujuan untuk mewujudkan keadilan administratif (administrative justice) yang unsur-unsur pokoknya (core elements) meliputi: keabsahan (lawfulness), keadilan (fairness) dan rasionalitas (rationality) dalam penggunaan kekuasaan publik. Pengaturan mengenai batasan usia terendah perlu dikaji dan dipertimbangkan agar tidak menimbulkan pelanggaran asas persamaan (principium aequalitatis) dan ketidaksetaraan (inaequalitas) bagi pimpinan KPK yang sudah pernah melaksanaan tugas jabatan, - Secara hukum administrasi, setiap orang yang telah dinyatakan Dewasa/diakui pernah dewasa secara hukum, maka harus dinyatakan dewasa untuk waktu selanjutnya, dan tak dapat dinyatakan tidak dewasa lagi atas peristiwa hukum apapun yang tidak diakibatkan oleh orang tersebut, misalnya terjadinya perubahan peraturan maka peraturan dimaksud harus mengakui kedewasaan orang yang telah dinyatakan dewasa tersebut. - Dengan demikian Perubahan Batas usia paling rendah dari semula 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 29 huruf e Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut semestinya dimaknai untuk orang yang baru akan menjabat jabatan tersebut, sementara bagi orang yang telah dinyatakan dewasa/cakap ketentuan dimaksud tidak diberlakukan, karena status cakap dan kedewasaan, kemampuan yang melekat pada pejabat public tidak dapat tercabut karena perubahan batas usia yang disyaratkan ketentuan baru. - Pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan KPK seyogyanya diatur secara setara dengan masa jabatan pimpinan Komisi/Lembaga Negara yang lain guna mewujudkan keadilan konstitusional dan administratif dan juga sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan sistem perencanaan jangka menengah yang masing- masing berlaku selama 5 (lima) tahun. 89 - Kesamaan masa jabatan diantara sesame Lembaga negara, hal tersebut dipentingkan untuk menetapkan perencanaan dalam waktu yang sama, melakukan monitor dan evaluasi dalam rentang waktu yang sama juga, karena menjadi tidak dapat diukur hasilnya jika waktu pelaksanaan dan evaluasinya dalam waktu yang berbeda. Di dalam persidangan juga telah didengarkan Keterangan dari Pihak Pemberi Keterangan yaitu DPR RI dan Presiden RI, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Ahli dari DPR RI yaitu: 4. Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang kedudukannya sebagai ahli adalah independen sebagaimana seharusnya, profesional, tepat dan keterangannya dapat kami terima, yang pada intinya menyatakan: − Pegaturan perubahan batas Usia seharusnya diterapkan aturan pengecualian. Pengaturan pengecualian dapat dibenarkan jika untuk kemaslahatan. Pengecualian dilakukan terhadap perubahan UU MK namun pada UU KPK tidak ditemukan bagi pejabat yang sedang menjabat adalah bentuk dari tindakan diskriminatif dan ketidakadilan; − Terkait dengan permohonan pengujian Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, maka yang menentukan aturan tersebut adil atau tidak adalah kesengajaan. Pasal 29 mengandung ketidak pastian dan ketidakadilan, baik secara langsung atau tidak langsung Pasal a quo menyentuh hak konstitusional pemohon, merugikan hak konstitusional pemohon yang dilakukan secara kesengajaan, yang menimbulkan hubungan kausalitas yang menimbulkan kerugian konstitusional spesifik dan aktual bagi pemohon; − Adanya perubahan persyaratan usia yang merugikan hak pemohon harus dikoreksi, koreksi tersebut merupakan wujud dari keadilan korektif. Petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK,.., dapat dimengerti, demikian itu dimaksudkan guna mengoreksi atas kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. Frasa “berpengalaman sebagai Pimpinan KPK” identik dengan posisi pemohon sebagai pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat. Upaya koreksi perlu dilakukan guna pemulihan kerugian konstitusional pemohon dilakukan 90 dengan tetap mempertahankan batas usia 50 tahun namun juga menerapkan pengecualian bahwa pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat dianggap telah memenuhi syarat untuk menclonkan diri sebagai pimpinan KPK. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan poin-poin kesimpulan sebagai berikut: I. Kedudukan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon − Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, maupun Yurisprudesi Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang dapat diterima; − Dari Keterangan-keterangan Ahli, Alat Bukti Tertulis dan hal-hal yang diperjelas dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam mengajukan Permohonan Pengujian secara Materiil (Judicial Review) Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28 D Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. − Bahwa Kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia (yang saat ini sedang menjalankan pengabdian sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK), dengan uraian kerugian Konstitusional yang diuraikan pada bagian selanjutnya. II. Norma-Norma Yang Di Mohonkan Untuk Diuji Secara Materiil 1. Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) − Pasal 29 UU KPK menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual terhadap pemohon, dimana norma Pasal aquo menyebabkan terjadinya Ketidakpastian hukum, Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap Pemohon. Bahwa Pasal 29 huruf (e) yang semula mensyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun sekarang menjadi 50 (lima puluh) tahun, mengakibatkan usia pemohon sampai selesainya periode ini pada tanggal 20 91 desember 2023, belum mencapai 50 (lima puluh) tahun sementara Pasal 34 memberikan Hak untuk dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan; − Ketentuan a quo mengakibatkan pemohon kehilangan kesempatannya untuk melanjutkan pengabdiannya dan mencalonkan diri kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KPK. Pasal 34 UU KPK tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya perlu menunggu 1 (satu) tahun untuk mencapai usia sesuai yang disyaratkan, dan pada saat setahun kemudian tersebut telah berlangsung masa kepemimpinan KPK periode berikutnya. Sehingga waktu tunggu pemohon untuk mencalonkan diri Kembali menjadi Pimpinan KPK untuk periode yang akan datang memerlukan paling cepat 4 (empat) tahun. Waktu tunggu selama 4 tahun dimaksud merupakan kerugian yang aktual bagi pemohon, padahal pada masa sekarang yang bersangkutan sedang menjabat yang artinya secara faktual dan secara hukum, Pemohon dipandang memenuhi syarat, cakap dan layak kedewasaannya untuk menjabat sebagai pimpinan KPK, namun dengan adanya perubahan Undang-Undang yang merubah syarat minimal usia tersebut “pemohon yang sudah pernah menjabat sebagai pimpinan KPK, ternyata dalam periode selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. − Bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang a quo telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstitusional pemohon diantaranya hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, dan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hak Konstitusional mana dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28 I ayat (2); − Dalil Pemohon bersesuaian dengan Keterangan Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dr. Firdaus, S.H.,M.H., Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs., bahkan lebih valid dan kuat bersesuaian pula dengan Keterangan Ahli yang dihadirkan DPR RI Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.; − Oleh karena itu, dalil Pemohon bahwa Pasal 29 huruf (e) UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 92 “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, adalah beralasan hukum, dapat dibuktikan dimuka persidangan dan layak dipertimbangkan. 2. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) − Pasal 34 UU KPK telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, diskriminasi serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan dan independensinya sebagai state organ dalam rumpun eksekutif. Masa jabatan KPK yang adalah 4 tahun berbeda dengan sebagian besar atau setidaknya jika disandingkan dengan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara lainnya di Indonesia, yang kesemuanya masa jabatannya 5 (lima) tahun. Lebih jauh lagi bahwa pengaturan pengaturan 4 (empat) tersebut tidak terdapat rujukan baku atau pertimbangan-pertimbangan rasional untuk itu; − Secara spesifik dan aktual akibat keberlakuan Pasal 34 Undang-Undang KPK menyebabkan Pemohon berbeda masa pengabdiannya dengan 12 (dua belas) Komisi/Lembaga negara lainnya. Sehingga akibat berlakunya Pasal 34 Undang Undang KPK pemohon dirugikan secara spesifik dan aktual selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan masa jabatan 12 lembaga negara lainnya. Lebih jauh lagi lagi, menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat Lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraa di Indonesia. Apakah kedudukan KPK yang masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda status, sifat dan urgensinya dengan 12 lembaga negara non kementerian lainnya, memiliki kedudukan sederajat ataukah tidak? Masalah hukum ini akan terus menjadi masalah dalam pelaksaan tugas KPK dalam penegakan hukum, oleh karena itu pengaturan masa jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 34 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi dengan 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian lain; − Pasal 34 UU KPK patut disebut inkonstitusional karena telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstitusional pemohon diantaranya Hak 93 terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, dan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hak Konstitusional mana dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2); − Dalil Pemohon bersesuaian dengan Keterangan Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dr. Firdaus, S.H.,M.H., Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs., bahkan lebih valid dan kuat bersesuaian pula dengan Keterangan Ahli yang dihadirkan DPR RI Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.; − Oleh karena itu dalil Pemohon bahwa Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, adalah beralasan hukum, dapat dibuktikan dimuka persidangan dan layak dipertimbangkan. Di samping itu Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, - Sebagai anak bangsa yang diberkahi dengan kesehatan, kemampuan dan kesempatan, pemohon ingin memberikan pengabdian yang terbaik, maksimal dan tuntas; - Pemohon dalam jangka waktu masa jabatan berlangsung telah membuktikan memiliki kemampuan secara kualitas, kinerja yang baik dan tidak pernah abai ataupun lalai; Pemohon juga telah menunjukkan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada Kepentingan Negara dan Pemerintah, menegakkan sumpah jabatan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan kesungguhan hati. - Namun Pasal-pasal yang dimohonkan telah menghambat dan menghalangi untuk melanjutkan panggilan nurani untuk melaksanakan tanggungjawabnya dan mencalonkan diri kembali pada periode selanjutnya, adalah bentuk ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan diskriminasi bagi Pemohon. Berdasarkan uraian di atas, keterangan-keterangan Ahli serta bukti-bukti yang telah sampaikan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon 94 memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan pada Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”; 3) Menyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”; 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Setelah mendengar dan menyimak dengan seksama keterangan DPR RI yang diwakili oleh Supriansa, S.H., M.H, keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pendapat Ahli dari Pemohon yakni Dr. Emanuel Sujatmoko, Dr. Firdaus, S.H., M.H dan Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum serta pendapat Ahli dari DPR RI yakni Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., 95 M.H, maka perkenankanlah kami Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan sebagaimana telah kami sampaikan secara tertulis dan lisan pada persidangan tanggal 21 Februari 2023 serta tambahan keterangan sebagaimana juga telah kami sampaikan melalui kepaniteraaan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 April 2023 atas permohonan uji materiil tafsir ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), pada pokoknya sebagai berikut: Syarat usia sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf e UU KPK dan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 34 UU KPK merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pemerintah dan pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Negara sebagaimana model kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan: “dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Hal tersebut juga senada dengan pengaturan masa jabatan dan minimal usia pimpinan Lembaga Anti Korupsi di beberapa negara yang bervariasi sesuai dengan sistem pemerintahan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan masing- masing Negara. Oleh karena Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 UU KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dipimpin oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara kolektif kolegial, secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan syarat usia dan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 96 Berdasarkan hal-hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait tetap menyerahkan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK pada perkara a quo kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dalam peran Mahkamah Konstitusi sebagai “the guardian of constitution” dan “the guardian of citizen’s constitutional rights”. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 97 Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 selanjutnya disebut UU 19/2019) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 98 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3), yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2023 dan telah diangkat serta memenuhi kualifikasi berdasarkan UU 30/2002 serta akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 (vide bukti P-4); 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 29 huruf e UU 19/2019 Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Warga negara Indonesia; b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Sehat jasmani dan rohani; d) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan; 99 e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; f) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; h) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; i) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 UU 30/2002 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan; 3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa Pemohon mengikuti seleksi pimpinan KPK untuk Periode 2019-2023 pada usia 45 tahun dengan mendasarkan kepada Pasal 29 huruf e UU 30/2002 yang mengatur persyaratan usia minimal 40 tahun untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Namun dengan adanya perubahan UU 30/2002 maka batas usia minimum untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK berdasarkan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 adalah 50 tahun. Perubahan persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK tersebut menyebabkan pada saat Pemohon berakhir masa jabatannya sebagai pimpinan KPK Periode 2019-2023, Pemohon tidak dapat mendaftarkan diri kembali seketika untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode berikutnya dikarenakan belum memenuhi persyaratan batas usia minimal; 5. Bahwa menurut Pemohon, jika Pemohon harus menunggu untuk dapat memenuhi persyaratan batas usia minimum pencalonan diri sebagai pimpinan KPK, maka Pemohon akan kehilangan kesempatan atau setidak-tidaknya harus menunggu paling cepat selama 4 tahun untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK. Hal demikian, menurut Pemohon menyebabkan kerugian konstitusional yang aktual bagi Pemohon, terutama karena saat ini Pemohon sedang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, yang artinya secara faktual dan secara hukum yang bersangkutan dipandang cakap dan layak serta dewasa untuk menjabat sebagai pimpinan KPK; 100 6. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002, Pemohon memiliki hak untuk dapat dipilih kembali sebagai pimpinan KPK untuk sekali masa jabatan. Namun, dengan berlakunya Pasal 29 huruf e UU 19/2019 telah mengakibatkan jaminan hak untuk dipilih kembali sebagai pimpinan KPK untuk satu kali masa jabatan periode selanjutnya menjadi tertunda, serta menimbulkan diskriminasi dengan pimpinan KPK lainnya yang dapat dipilih kembali berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU 30/2002, sehingga Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang bebas dari diskriminasi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945 telah dirugikan; 7. Bahwa menurut Pemohon, Pimpinan KPK yang merupakan pejabat negara dalam rumpun eksekutif yang independen, masa jabatannya ditentukan selama 4 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 UU 30/2002. Terdapat perbedaan masa periodisasi antara KPK dengan 12 komisi atau lembaga negara non kementerian lainnya yang memiliki masa periodisasi pimpinan selama 5 tahun, padahal posisi dan struktur ketatanegaraan dan sifat independensinya sama dengan KPK. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 34 UU 30/2002, Pemohon dirugikan selama 1 tahun dibandingkan dengan masa jabatan pimpinan 12 lembaga non kementerian lainnya. Kerugian tersebut diakibatkan secara langsung oleh norma Pasal 34 UU 30/2002 yang membedakan atau diskriminatif yang mengakibatkan timbulnya masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia; 8. Bahwa menurut Pemohon jika Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo tidak akan terjadi lagi; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian secara spesifik dan aktual serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat khusus dan faktual yang menyebabkan Pemohon tidak dapat mencalonkan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK dan apabila permohonan dikabulkan 101 oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002, Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK Periode 2019-2023 melalui proses yang panjang dan sesuai dengan ketentuan UU 30/2002 serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 16 September 2019. Pengangkatan Pemohon dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2019 [vide bukti P-4]; 2. Bahwa menurut Pemohon, perubahan UU KPK yang kedua menyebabkan perubahan persyaratan batasan usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019. Hal ini membuat Pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK dan pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 40 tahun dan ketika berakhirnya masa jabatan pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 tahun tidak dapat mencalonkan diri seketika dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK. Sehingga, Pemohon yang memiliki hak untuk dipilih kembali pada periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002 mengalami kerugian konstitusional; 3. Bahwa menurut Pemohon, sejak dan selama menjalankan jabatan sebagai Wakil Ketua KPK, Pemohon telah membuktikan memiliki kemampuan secara kualitas, kinerja yang baik dan tidak pernah abai ataupun lalai, telah menunjukkan kejujuran, integritas moral, dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan 102 negara, menegakkan sumpah jabatan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dengan kesungguhan hati (vide bukti P-5, bukti P- 6, bukti P-7, dan bukti P-8). Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan apabila seseorang telah kawin maka konsekuensi yang bersangkutan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab, sebab secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. Demikian halnya persyaratan usia batas minimal 50 tahun untuk menjabat suatu jabatan tertentu maka bagi yang telah berpengalaman dalam jabatan tersebut, konsekuensinya secara hukum harus dipandang telah kompeten/mampu untuk berbuat dalam jabatan tersebut, berpengalaman dalam jabatan tersebut harus dipandang tercabut ketidakmampuan serta pertanggungjawaban dalam jabatan dimaksud; 4. Bahwa menurut Pemohon, KPK sebagai lembaga negara perlu konsisten dan keberlanjutan program kerja dan kinerja kelembagaan KPK, kepentingan hukum pengaturan ini guna menjamin agar program kerja kelembagaan tidak berubah- ubah secara tidak konsisten dan agar efektifitas pemberantasan korupsi lebih berdaya guna. Masa kepemimpinan pimpinan yang tidak habis bersamaan dalam hal ini kebutuhan hukum untuk menjamin agar salah satu atau sebagian dari pimpinan KPK melanjutkan atau dipilih kembali menjadi pimpinan KPK untuk masa jabatan selanjutnya secara langsung adalah kepentingan kelembagaan KPK untuk menjamin independensi KPK. Keberlakuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 mengakibatkan pengaturan independensi kelembagaan KPK terkait dipilih kembali pimpinan KPK menjadi terhalangi sehingga Pasal a quo secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK karena norma yang diharapkan menjamin independensi KPK tidak dapat dilaksanakan; 5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat 12 komisi atau lembaga negara non kementerian selain KPK dengan periodisasi jabatan 5 tahun. Hal mana berbeda dengan periodisasi jabatan pimpinan KPK, walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensi lembaga-lembaga tersebut sama dengan KPK. Meskipun kewenangan pengaturan masa jabatan pada jabatan pemerintahan merupakan kebijakan open legal policy, namun kebebasan pengaturan tersebut tidak dibenarkan jika menimbulkan 103 ketidakadilan/diskriminasi antar kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan apalagi dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi; 6. Bahwa menurut Pemohon, penentuan masa jabatan publik menurut hukum administrasi negara merupakan perwujudan atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan atau tidak berkesamaan dengan masa jabatan lainnya dalam struktur ketatanegaraan yang sama karena penentuan masa jabatan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan dapat berimbas dengan pemaknaan sebagai strata/tingkatan dalam struktur ketatanegaraan itu sendiri, apakah kedudukan hukum KPK menjadi lebih rendah dibandingkan dengan lembaga negara non kementerian yang bersifat independen lainnya sehingga pada akhirnya ketidaksamaan masa jabatan akan berimplikasi pada independensi dan efektifitas penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi. Keberlakuan Pasal 34 UU 30/2002 menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, diperlakukan yang sama dihadapan hukum dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: a. Menyatakan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally inconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”; b. Menyatakan Pasal 34 UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally inconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” 104 [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9. Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Ahli bernama Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. dan Dr. Firdaus, S.H., M.H. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2023, serta Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 April 2023 serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, DPR juga mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. 105 Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap Permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 pernah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019, dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021. Adapun permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapatnya ketentuan peralihan dalam UU 19/2019 padahal terdapat fakta bahwa anggota KPK yang terpilih berdasarkan persyaratan dalam UU 30/2002 belum memenuhi syarat usia 50 (lima puluh) tahun, sehingga apabila harus dilakukan proses seleksi ulang pemilihan calon anggota KPK, hal demikian akan merugikan perekonomian negara dan APBN yang selanjutnya akan dibebani kepada Pemohon sebagai pembayar pajak. Sedangkan terhadap permohonan a quo, pengujian Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mencalonkan diri kembali seketika sebagai calon pimpinan KPK karena menurut perubahan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tersebut, Pemohon belum mencukupi batas usia minimal, padahal Pemohon telah pernah dinyatakan sanggup dan dapat membuktikan kinerjanya selama menjabat sebagai pimpinan sekaligus anggota KPK. Bahwa terhadap Permohonan pengujian Pasal 34 UU 30/2002 yang pernah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 106 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan ketentuan Pasal 34 UU 30/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan penafsiran Pasal 34 UU 30/2002 tentang masa jabatan pimpinan pengganti KPK yang terpilih. Sedangkan terhadap permohonan a quo, pengujian Pasal 34 UU 30/2002 menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan 12 lembaga non kementerian independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan yang memengaruhi pelaksanaan tugas KPK dalam penegakan hukum. Dengan terdapatnya perbedaan pada dasar pengujian yang digunakan maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 62/PUU- XVII/2019 maupun Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011 dengan Perkara a quo, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali; [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut; [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli DPR, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; [3.15] Menimbang bahwa norma yang dimohonkan Pemohon yaitu Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang mengatur tentang batasan usia minimal dan maksimal sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pasal 34 UU 30/2002 yang mengatur tentang masa jabatan 107 Pimpinan KPK. Sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa pembentukan KPK sesuai dengan amanat Pasal 43 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai respon terhadap tingginya angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut dibentuk UU 30/2002 yang menjadi payung hukum bagi KPK. Adapun tujuan pembentukan KPK adalah untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Dalam sistem ketatanegaraan, KPK merupakan auxiliary organ yaitu lembaga penunjang yang dibentuk untuk mendorong peranan dari lembaga utama (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sebagai lembaga penunjang (auxiliary organ), namun kedudukan KPK strategis dalam rangka pemberantasan korupsi maka KPK dikenal juga sebagai lembaga yang tergolong ke dalam lembaga constitutional importance. Kedudukan penting dan strategis lembaga KPK tampak jelas dalam Pasal 3 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. [3.15.2] Bahwa perubahan UU 30/2002 dilakukan untuk memberikan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Kinerja KPK sejak lembaga ini berdiri dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini lembaga penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, permasalahan terkait penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menimbulkan celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK [vide Penjelasan UU 19/2019]; Pembaruan hukum dilakukan dengan menata regulasi kelembagaan KPK dengan cara penguatan tindakan pencegahan dalam rangka peningkatan kesadaran bagi penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan 108 tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Melalui perubahan beberapa ketentuan dalam UU 30/2002 tersebut, diharapkan KPK dapat diposisikan sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [3.16] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum karena sebagai pimpinan KPK yang masih menjabat saat ini, diberikan hak konstitusional berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 untuk dapat mendaftar kembali seketika. Dalil Pemohon tersebut bermuara pada adanya perubahan syarat usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun yang ditentukan dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang tidak senafas dengan terdapatnya hak konstitusional untuk mendaftar kembali seketika sebagai pimpinan KPK sebagaimana diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002. Ketentuan Pasal 29 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu Pasal 29 huruf e UU 30/2002 yang mensyaratkan calon Pimpinan KPK berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 a quo meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma a quo menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai track record yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK a quo. Bahwa perubahan ketentuan yang mengatur batas usia bagi calon pimpinan KPK tersebut terjadi ketika Pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai pimpinan KPK. Hal demikian menurut 109 Mahkamah, harus dipandang bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat memperkirakan kemungkinan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua, maka Pemohon akan tetap memenuhi syarat pencalonan karena Pemohon telah berusia lebih dari batas minimal yang ditentukan yaitu 40 tahun (vide Pasal 29 huruf e UU 30/2002). Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat minimal batasan usia untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29 UU 19/2019. Bahwa menurut Mahkamah, dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yang akan mengikuti seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU 19/2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dan 110 luas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 19/2019. Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” adalah beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.17.1] Bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi pernah memutus terkait masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana Pasal 34 UU KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011 dengan amar putusan menyatakan inkonstitusional bersyarat sebagai berikut: “5. AMAR PUTUSAN Mengadili, ▪ Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; ▪ Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan; ▪ Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 111 Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan; ▪ Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Berdasarkan amar putusan a quo, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 34 UU KPK dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, ini sejatinya tidak secara spesifik menguji masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun, melainkan hanya menguji penafsiran Pasal 34 UU KPK terkait pertanyaan apakah masa jabatan pimpinan KPK mengenal pergantian antar waktu atau tidak apabila terdapat pimpinan KPK yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai. Dalam kondisi seperti ini, apakah pimpinan KPK selanjutnya yang dipilih melalui Pansel yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi pimpinan KPK untuk menggantikan pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan hanya melanjutkan masa sisa jabatan pimpinan KPK sebelumnya ataukah masa jabatannya berlaku penuh selama 4 tahun. Menurut Mahkamah, berdasarkan pada putusan a quo, masa jabatan pimpinan KPK yang menggantikan berlaku penuh selama 4 tahun. Oleh karena itu, ada kemungkinan masa jabatan pimpinan KPK tidak semua berakhir secara bersamaan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keberlangsungan dan kesinambungan pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya. “[3.25] Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan 112 pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar pimpinan tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh sebab itu, akan menjadi lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila terjadi penggantian antarwaktu di antara Pimpinan KPK diangkat untuk satu periode masa jabatan empat tahun [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];” [3.17.2] Bahwa dalam Perkara a quo, isu hukum yang diuji berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun. Namun demikian, sebagaimana terungkap dalam persidangan [vide Keterangan Ahli Pemohon yaitu Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 April 2023]., terdapat setidaknya 12 (dua belas) lembaga negara independen yang masa jabatan pimpinannya 5 (lima) tahun di antaranya sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini. Tabel I Perbandingan Masa Jabatan dan Periodisasi Jabatan Pada Beberapa Komisi/Lembaga Negara No Komisi/Lembaga Negara Masa Jabatan Pimpinan Dasar Hukum 1 KOMISI PENGAWAS DAN PERSAINGAN USAHA 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutny Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2 OMBUDSMAN 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 3 KOMNASHAM 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4 KOMISI YUDISIAL 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 113 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 5 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. 6 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7 OTORITAS JASA KEUANGAN 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 8 KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 9 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 10 KOMISI PEMILIHAN UMUM 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 11 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 114 12 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dari tabel di atas, tampak bahwa terdapat 12 (dua belas) lembaga negara dan komisi independen yang memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Namun demikian, dalam perspektif hukum tata negara, tidak semua dari kedua belas lembaga negara yang bersifat independen tersebut dan memiliki masa jabatan pimpinan/anggotanya selama 5 (lima) tahun merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam UUD 1945 atau yang dikenal sebagai lembaga constitutional importance. Beberapa lembaga negara atau komisi independen meskipun tidak disebutkan di dalam UUD 1945, namun memiliki constitutional importance karenanya dianggap penting seperti Kejaksaan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komnas HAM (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014). Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga constitutional importance yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali. Terlepas dari kasus konkrit berkaitan dengan kinerja pimpinan KPK yang saat ini masih menjabat, alasan berdasarkan asas manfaat dan efisiensi ini pula yang digunakan oleh Mahkamah tatkala memutus apakah perlu masa jabatan pimpinan KPK diberlakukan konsep Pergantian Antar Waktu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011. Berikut pendapat Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 115 “[3.24] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jika anggota Pimpinan KPK pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari anggota pimpinan yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya. Proses seleksi seorang Pimpinan KPK pengganti menurut Pasal 33 ayat (2) UU KPK hanya menduduki masa jabatan sisa, mengeluarkan biaya yang relatif sama besarnya dengan proses seleksi lima orang Pimpinan KPK. Hal itu, benar- benar merupakan sebuah pemborosan yang tidak perlu dan tidak wajar. Menurut Mahkamah, sekiranya dimaknai bahwa Pimpinan pengganti itu adalah hanya menggantikan dan menyelesaikan masa jabatan sisa dari pimpinan yang digantikan maka mekanisme penggantian tersebut tidak harus melalui proses seleksi yang panjang dan rumit dengan biaya yang besar seperti dalam seleksi lima anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan. Pimpinan pengganti, dalam hal ada pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, cukup diambil dari calon Pimpinan KPK yang ikut dalam seleksi sebelumnya yang menempati urutan tertinggi berikutnya, seperti penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD yang menurut Pasal 217 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) yang menyatakan, ”Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan” dan Pasal 286 ayat (3) yang menyatakan, ”Masa jabatan anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPD yang digantikannya”. Hal itu, lebih memenuhi prinsip efisiensi, dan prinsip kewajaran. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU KPK yang mengharuskan pengisian pimpinan pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang sama dengan proses seleksi lima orang anggota KPK yang diangkat secara bersamaan, menurut Mahkamah, penggantian Pimpinan KPK pengganti tersebut tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang baru dan tidak ditentukan bahwa pimpinan pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan yang digantikannya. Menurut Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti tidak dapat ditafsirkan sama dengan penggantian antarwaktu bagi anggota DPR dan DPD. Dengan demikian masa jabatan pimpinan KPK yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan pengganti. Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK dengan tidak memberlakukan bagi Pimpinan KPK pengganti untuk menjabat selama empat tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi;” Oleh karena itu, dalam putusan a quo Mahkamah kembali menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan 116 bahwa masa jabatan pimpinan KPK pengganti memiliki masa jabatan yang sama dengan pimpinan KPK lainnya dan tidak melanjutkan sisa waktu masa jabatan pimpinan yang digantikan. Meskipun saat ini ada pergeseran pengaturan seleksi pimpinan KPK pengganti antara Pasal 33 UU 30/2002 yang mensyaratkan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK pengganti dengan Pasal 33 UU 19/2019 yang menegaskan bahwa apabila pergantian terhadap pimpinan KPK, maka Presiden cukup mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR dari ranking berikutnya berdasarkan hasil seleksi DPR. Meskipun demikian, pada prinsipnya masa jabatan pimpinan KPK pengganti tidak melanjutkan masa jabatan pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan. Dalam hal ini, bukan merupakan pergantian antar waktu namun penggantinya akan menjalani masa jabatan yang penuh. Sebab, karakter pengisian pimpinan KPK berbeda dengan pengisian anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, dapat diyakini akan semakin menjamin keberlangsungan dan kesinambungan tugas pimpinan KPK dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle). Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan 117 ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan. Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. [3.18] Menimbang selain dari pada itu perlu Mahkamah menegaskan bahwa KPK yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dijamin independensinya yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, sebagai upaya melindungi independensi KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime, perlu adanya jaminan perlakuan yang adil terhadap lembaga KPK, salah satunya terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002. Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden 118 dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029). Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 119 Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan adalah beralasan menurut hukum. Sementara itu, menurut Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dewan Pengawas dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur oleh UU 19/2019, sedangkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam peraturan terkait dengan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seiring dengan reformulasi masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, maka hal itu berdampak pula terhadap masa jabatan Dewan Pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 37A UU 19/2019 yang menyatakan “Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Dalam rangka menjaga konsistensi dan harmonisasi dalam pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dan masa jabatan Dewan Pengawas, maka reformulasi masa jabatan pimpinan KPK menurut penalaran yang wajar berlaku pula bagi Dewan Pengawas, sehingga masa jabatan Dewan Pengawas yang semula selama 4 (empat) tahun juga disamakan menjadi 5 (lima) tahun. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002 jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 120 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. 121 3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ---------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) DAN PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra khusus terhadap pengujian norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih khusus terhadap pengujian norma Pasal 34 UU 30/2002, sebagai berikut: ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) [6.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 19/2019), saya Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki alasan berbeda (concurring opinion) sebagai berikut. [6.1.1] Bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Mahkamah telah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas terkait dengan persyaratan usia minimum dan maksimum bagi seseorang yang hendak mendaftar sebagai calon pejabat publik ataupun bagi mereka yang sedang menduduki jabatan 122 publik. Persoalan konstitusionalitas tersebut diputus oleh Mahkamah sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang-undang untuk menentukan batasan usia sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Dengan kata lain, penentuan mengenai persyaratan usia minimum dan maksimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. [6.1.2] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga membandingkan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020) dengan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan KPK dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun sebagaimana termuat di dalam UU 19/2019. Pemohon membandingkan kedua ketentuan tersebut karena pada saat diubahnya Undang- Undang Mahkamah Konstitusi terdapat Hakim Konstitusi yang sedang menjabat namun menurutnya tidak memenuhi persyaratan usia. Terhadap dalil atau argumentasi perbandingan tersebut, Pemohon tidak tepat membandingkan antara UU 7/2020 dengan UU 19/2019. Sebab, di dalam UU 7/2020 terdapat Ketentuan Peralihan yang telah mengatur bagaimana keberlanjutan masa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat apabila tidak memenuhi persyaratan usia minimum sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hasil perubahan. Sedangkan, persyaratan mengenai perubahan usia yang terdampak bagi Pimpinan KPK yang sedang menjabat nyatanya tidak diatur di dalam ketentuan Peralihannya. Terlebih lagi, dua kondisi yang diperbandingkan antara UU 7/2020 dengan UU 19/2019 tidaklah sama, di mana UU 7/2020 mengatur mengenai masa jabatan bagi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat, sedangkan Pemohon dalam permohonan a quo mempermasalahkan kesempatannya yang terhalangi atau setidaknya tertunda untuk mencalonkan kembali sebagai Pimpinan KPK di periode kedua. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan untuk membandingkan ketentuan antara UU 7/2020 dengan UU 19/2019. 123 [6.2] Menimbang bahwa jikalau menggunakan cara pandang Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan dan memutus hampir semua permohonan yang terkait dengan “angka”, in casu usia, seharusnya saya menolak permohonan Pemohon ihwal batas usia dalam norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019. Namun setelah merujuk fakta atau bentangan empirik dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas. Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait, baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan dengan kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang bersangkutan, bahkan juga terhadap kinerja lembaga negara ataupun institusi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi pejabat publik yang terdampak akibat terjadinya perubahan persyaratan usia minimum ataupun maksimum, menambahkan alternatif syarat pengganti berupa “pengalaman” pada jabatan yang sedang diduduki dapat menjadi solusi konstitusional guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang adil sesuai dengan semangat UUD 1945 bagi pejabat incumbent. Jika tidak tersedia, sangat mungkin pembentuk undang-undang akan semakin cenderung membuat atau merumuskan kebijakan “menyesuaikan usia” pejabat yang sedang menjabat. Sekadar membuat kemungkinan, misalnya, suatu waktu sebagai dampak dari pemilihan kepala daerah secara langsung, banyak gubernur terpilih pada usia 30 tahun atau 31 tahun, namun begitu akan mencalonkan diri ikut kontestasi pada periode kedua, pembentuk undang-undang mengubah syarat usia minimum calon gubernur menjadi 37 tahun atau 38 tahun. Bukankah dengan adanya pilihan untuk “menyesuaikan usia” tersebut akan menyebabkan gubernur incumbent menjadi kehilangan hak mencalonkan diri untuk periode kedua. Dengan menggunakan kemungkinkan tersebut, syarat “pengalaman” untuk menggantikan perubahan usia minimum hanya dapat berlaku untuk jabatan yang sama. Dalam batas penalaran yang wajar, persyaratan alternatif yang dimaksud dapat diteropong dari sudut kewenangan dari pembentuk undang- undang yang tidak sejalan dengan kebijakan hukum terbuka, in casu tidak sejalan 124 dengan prinsip rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Solusi tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang manakala akan melakukan perubahan terhadap ketentuan yang berkenaan dengan persyaratan usia bagi pejabat publik yang diatur di dalam undang-undang. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) [6.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 34 UU 30/2002 yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Perihal norma a quo, Pemohon pada intinya mendalilkan, frasa “4 (empat) tahun” dalam norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat menjadi frasa “5 (lima) tahun”, sehingga pemaknaan baru norma a quo selengkapnya menjadi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Dalam Putusannya, Mahkamah, in casu mayoritas Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga masa jabatan Pimpinan KPK yang semula adalah 4 (empat) tahun berubah menjadi 5 (lima) tahun. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah terhadap frasa “4 (empat) tahun” menjadi “5 (lima) tahun” a quo, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan Putusan dimaksud. [6.4] Menimbang bahwa KPK merupakan salah satu lembaga independen (independent agency) yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam UUD 1945, namun dipandang penting secara konstitusional (constitutional important), khususnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam beberapa Putusannya (vide Putusan Nomor 012- 016-019/PUU-IV/2006, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2006; Putusan Nomor 31/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012; dan Putusan Nomor 73/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021) yang pada pokoknya menyatakan: 125 “bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutional important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945” [6.5] Menimbang bahwa meskipun KPK disebut sebagai lembaga yang dianggap penting secara konstitusional, namun KPK tetaplah merupakan lembaga yang dibentuk karena upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah ada sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga negara bantu (auxiliary state organ) yang mempunyai fungsi pendukung atau penunjang kompleksitas dari fungsi lembaga negara utama (main state organs). Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut. Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2018, Paragraf [3.19], menyatakan: “…Jika dicermati, dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK.” 126 [6.6] Menimbang bahwa penataan lembaga negara apalagi yang merupakan auxiliary agency bukanlah bersifat statis melainkan hal yang bersifat dinamis dan konstan. Oleh karenanya, penataan tersebut harus senantiasa dinilai relevan oleh negara dan masyarakat. Salah satu variabel pentingnya dilakukan penataan lembaga negara karena lembaga tersebut memiliki sifat bergerak secara aktif sehingga senantiasa mengalami dinamika seiring dengan kompleksitas permasalahan negara. Dalam konteks itu, pendekatan tradisional yang berdasarkan pada konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) yang selama ini digunakan tidak lagi memadai dalam menata kekuasaan negara. Tantangan saat ini tidak lagi semata berfokus pada pengendalian kekuasaan dan pemberian legitimasi demokratis pada lembaga negara, namun juga bagaimana lembaga negara dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dalam mengatur masyarakat. Konsepsi peran negara sangat memengaruhi bagaimana lembaga negara distrukturkan dan didesain. Strategis tidaknya suatu lembaga akan sangat ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan lembaga tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara yang lain. Karena itu, penting melihat bagaimana sebetulnya kedudukan masing- masing lembaga negara, termasuk yang dikategorikan sebagai state auxiliary agencies dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. [6.7] Menimbang bahwa dilihat dari segi latar belakang pembentukan KPK serta desain lembaganya, pengaturan kelembagaan KPK merupakan wewenang pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang berwenang menerjemahkan kebutuhan masyarakat dan memotret dinamika permasalahan yang ada sehingga dapat menilai relevansi kelembagaan KPK sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan independensi dari KPK. Meskipun telah terang bahwa KPK bagian dari rumpun eksekutif, namun Pasal 3 UU 19/2019 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pengaturan demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021. Dengan adanya penegasan demikian, nilai independensi kelembagaan KPK yang lepas dari pengaruh cabang manapun merupakan unsur krusial dalam pembentukan 127 dan penataan desain kelembagaan KPK. Dalam kaitan ini pula, kami perlu menegaskan sebagai berikut: Pertama, perihal independensi dapat dilihat bagaimana lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditegaskan dalam dasar hukum pembentukannya, sebagai syarat normatif. Makna independen ialah terbebas dari pengaruh, kontrol, ataupun kehendak dari cabang kekuasaan lembaga yang terlibat dalam proses pengisiannya. Ihwal ini, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen harus diatur secara khusus dan tidak langsung berdasarkan kehendak lembaga yang mengisinya. Kedua, selain syarat normatif tersebut, independensi kelembagaan secara formil dapat dilihat dari susunan kepemimpinan lembaga negara independen yang tidak berasal dari partai politik tertentu. Tujuannya, agar kepemimpinan lembaga tetap transparan dan akuntabel, periode jabatan kepemimpinan lembaga negara independen bersifat definitif, selesai masa jabatan secara bersamaan, dan untuk periode berikutnya dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) periode. [6.8] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 dengan mengubah periodisasi masa jabatan pimpinan dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Akan tetapi, argumentasi yang dibangun oleh Pemohon sama sekali tidak menyinggung mengenai keterkaitan masa jabatan pimpinan KPK dimaksud dalam konteks kelembagaan KPK. Adapun dalil Pemohon yang mengutarakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang lebih singkat dibandingkan dengan beberapa lembaga non kementerian lain berdampak pada munculnya anggapan bahwa kedudukan KPK lebih rendah dibanding dengan lembaga non kementerian lainnya merupakan asumsi belaka karena tidak ditopang oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Padahal, karakteristik independensi kelembagaan KPK tetap dijamin tanpa ada keterkaitannya dengan masa jabatan pimpinan. Terlebih lagi, berkenaan dengan masa jabatan sejumlah komisi atau lembaga, telah ternyata terdapat ketidakseragaman dalam pengaturannya. Misalnya, Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun; Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; Masa jabatan anggota KPPU adalah 5 (lima) tahun; masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun; Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun; dan Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun. 128 [6.9] Menimbang bahwa ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di Indonesia tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Argumentasi perubahan periodisasi masa jabatan pimpinan KPK selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan. Namun, Pemohon menitikberatkan dasar pengujian pada adanya pelanggaran hak konstitusional. Padahal pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK juga mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan atas hak-hak bagi orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK. Perlindungan hak yang dimaksud adalah (1) hak atas kejelasan masa jabatan, yaitu selama 4 (empat) tahun; dan (2) hak dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan. Argumentasi yang dibangun oleh Pemohon adalah bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun merupakan bentuk ketidakadilan sebab ada masa jabatan di lembaga non kementerian lain yang memiliki periode lebih panjang, yaitu 5 (lima) tahun. Namun, Pemohon berdalih bahwa seharusnya masa jabatan pimpinan KPK adalah 5 (lima) tahun agar diperlakukan sama atau ada keadilan dalam perlindungan hak antara pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga non kementerian lainnya. Terhadap bangunan argumentasi ini, perlu ditanggapi dua hal yaitu: pertama, upaya mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan dan bukan berkenaan dengan ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama antara masa jabatan satu pimpinan lembaga negara dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. Kedua, bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai pengubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai pimpinan KPK atas perlakuan yang tidak sama maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK. Terlebih lagi, dengan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Dalam kondisi demikian, Mahkamah akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. 129 [6.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat, Petitum Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 menjadi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun”, adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon a quo. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 130 ttd. Manahan MP. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca