112/PUU-XIII/2015

1 PUTUSAN Nomor 112/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Pungki Harmoko Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Oktober 1979 Alamat : Jalan Pramuka Gg. Santosa RT.014/02 Nomor 18 Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 29 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 238/PAN.MK/2015 pada tanggal 20 Agustus 2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 September 2015 dengan Nomor 112/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 I. PENDAHULUAN Puji syukur kepada Tuhan YME, karena berkat rahmatNya, bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Dan saat ini kta sebagai generasi penerus, tengah mengisi kemerdekaan demi meneruskan cita-cita para pendiri bangsa ini. Terlepas dari apa yang terjadi di era reformasi ini, kita semua tentunya yakin akan terwujudnya cita-cita Indonesia merdeka, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Keyakinan ini tentunya harus terus ada dan berkobar dalam sanubari seluruh rakyat Indonesia. Jika saat ini diibaratkan sebuah grafik, apa yang kita alami sekarang sebagai sebuah bangsa sedang berada pada titik kritis. Betapa tidak. Reformasi yang diharapkan mampu mengantarkan bangsa menuju cita-cita proklamasi, dan keluar dari belenggu otoriter Orde Baru, malah membawa bangsa ini jauh dari tujuan semula. Bagaikan kereta yang salah arah. Jika dipaksakan untuk terus berjalan hanya akan berujung pada kesia-siaan. Bahkan yang paling tragis pada kehancuran. Kita sebenarnya paham. Salah satu faktor yang menyebabkan keterpurukan bangsa ini adalah korupsi. Namun sepertinya, semakin diperangi, kasus korupsi semakin menjadi-jadi. Bahkan terakhir, kasus yang menerpa OC Kaligis dan koleganya. Jika indikasi ini benar, sudah barang tentu hukum di Indonesia ternodai oleh para penegak hukumnya itu sendiri. Sungguh sangat ironis. Apa penyebabnya? Dan apa solusinya? Dengan ditulisnya uji materi terhadap UU Tindak Pidana Korupsi, diharapkan sebagai titik balik krisis berkepanjangan. Insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Dan jika seluruh komponen bangsa ini berkemauan kuat untuk menjalankannya, Indonesia makmur bukan lagi sekedar mimpi dan angan-angan kosong. Indonesia makmur akan segera menjadi wujud dan nyata. Allah SWT, Tuhan YME telah berkenan menghantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Maka secara pasti, Ia pun berkenan akan terwujudnya Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenang lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa oleh karena objek permohonan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. III. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang – undang, yaitu Perorangan warga negara Indonesia; Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; Badan hukum publik atau privat, atau; Lembaga Negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu : a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 4. Hak konstitusional pemohon sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4, dimana terkandung tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,… Bahwa pemohon menganggap yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 penanggulangan keadaan bahaya penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak selaras dengan cita – cita dan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak mampu mewujudkan apa yang telah dicita – citakan di dalamnya. Sehingga merugikan secara khusus terhadap pemohon yakni hilangnya hak dan harapan pemohon akan terwujudnya cita-cita berdirinya NKRI, yaitu negara yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan alinea ke-4 UUD 1945. Bahwa Pemohon menganggap Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak selaras dengan Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada hakikatnya, sanksi dan hukuman yang terdapat dalam undang- undang mampu menimbulkan efek jera. Tidak hanya membuat jera bagi yang melanggar hukum. Namun juga memberi efek jera bagi masyarakat umum. Dengan begitu akan tercipta kenyamanan, ketertiban dan sebagainya, sesuai dengan tujuan diadakannya hukum. Oleh karena hukuman dan sanksi bagi tindak pidana korupsi tidak memberikan efek jera bagi khalayak umum, maka hukum yang bersifat fleksibel sesuai situasi dan kondisi, haruslah diperberat. Sehingga, berdampak kepada terciptanya keamanan, kenyamanan, yang berujung kepada kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan lahir dan batin yang seharusnya didapatkan oleh pemohon khususnya (sebesar Rp 10 juta/bulan) dan rakyat Indonesia pada umumnya, seperti yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28H (1) UUD 1945, telah dirampas karena secara tidak langsung oleh penjelasan pada Pasal 2 ayat (2), yang terlalu sempit Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 ruang geraknya hingga menyebabkan kemandulan hukum dan hanya dapat dijadikan dasar sebagai pemberatan sanksi tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang khusus diperuntukkan dalam penanggulangan bahaya saja. Berbeda dengan penjelasan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku. Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini sangat dimungkinkan untuk memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, mengingat negara saat ini sedang dalam keadaan bahaya akibat korupsi yang sangat mengancam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara fakta, sanksi-sanksi dalam pasal-pasal tersebut tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jika dihubungkan dengan alat bukti P.6, trend pemberantasan korupsi tahun 2014, kerugian negara mencapai Rp 5,29 trilyun. Rentang waktu dari 2015 s/d 2001 adalah 14 tahun. Apabila korupsi dianggap stabil pertahunnya, maka kerugian negara adalah Rp 74,06 trilyun. Jika dibagi dengan 250 juta rakyat Indonesia, maka kerugian per orang adalah Rp 296.240,-. Kerugian ini masih belum terlalu signifikan untuk bisa dijadikan dasar pemberatan tindak pidana korupsi. Adapun berdasar temuan kasus korupsi kehutanan pada alat bukti P.6 (ICW dan HRW), kerugian negara mencapai Rp 20 trilyun per tahun (2009). Jika dihitung dengan perhitungan yang sama, selama 14 tahun, dan dibagi 250 juta rakyat Indonesia, maka kerugian yang diterima adalah Rp 1.120.000,- per orang. Jika didasarkan pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, kerugian rakyat per individu per bulan, mencapai Rp 10 juta. Korupsi Bank Century sebesar Rp 6,7 trilyun yang secara fakta tidak bisa dituntaskan, apalagi korupsi SKK Migas yang mencapai Rp 7200 trilyun. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Berdasarkan pada pendirian MK bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, salah satunya adalah pada poin c yang berbunyi: Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak – tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka pemohon menganggap kerugian yang dideritanya adalah Rp 10 juta/bulan. Oleh karena, meskipun belum terbukti secara hukum, hal tersebut sangatlah potensial terjadi. Bahwa hukum berlaku fleksibel sesuai dengan zamannya. Dengan begitu, ketika suatu masyarakat di suatu tempat telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dimungkinkan untuk memberi sanksi yang ringan apabila terjadi pelanggaran. Sebab, hukuman dan sanksi yang ringan tidak terlalu berefek dalam masyarakat yang berkesadaran hukum tinggi. Namun jika hal ini diterapkan pada masyarakat yang berkesadaran hukum rendah, tidak akan membuat efek jera kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan dasar ketidakjeraan masyarakat terhadap sanksi tindak pidana korupsi, maka sanksi tindak pidana korupsi perlu diperberat dengan seberat-beratnya. Hingga menimbulkan efek jera dan menjaga keselamatan bangsa dan negara ini. Sehingga dengan begitu pemohon merasa dirugikan secara hak konstitusi oleh berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi penjelasan Pasal 2 ayat (2) sepanjang frasa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Begitu juga dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 5. Bahwa seperti yang telah ditentukan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 bertindak sebagai pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009). 6. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga Negara Indonesia. IV. FAKTA HUKUM 1. Korupsi yang semakin menggurita 2. Adanya keinginan dari rakyat yang terwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah agar para koruptor mendapat HUKUMAN MATI. V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL 1. Bahwa keberadaan hukum harus mampu menjaga setiap warga negara dan melindunginya agar secara sadar mereka takut untuk melanggarnya. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang taat dan sadar hukum dan hidup dalam tentram dan damai. Kaitannya dengan hukum tindak pidana korupsi adalah kebalikannya, perbuatan korupsi telah merugikan negara hampir ± 30 s/d 40% dari APBN per tahunnya. 2. Bahwa berkenaan dengan tujuan hukum untuk memajukan kesejahteraan umum, tentunya hal ini bertolak belakang. Sudah berapa banyak uang Negara yang dikorupsi oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingan diri dan golongannya. Sehingga, uang yang seharusnya dapat dipakai untuk mensejahterakan rakyat banyak, malahan masuk ke rekening-rekening milik pribadi. 3. Berdasarkan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekitar Rp132 triliun uang negara terindikasi dikorupsi. Selain itu, sangat banyak laporan berbagai lembaga yang dinilai tidak wajar. 4. Jika dalam satu tahun uang negara dikorupsi 132 Trilyun, maka dalam 10 tahun uang negara yang dikorupsi adalah: 132 Trilyun x 10 = 1320 Trilyun. Rata-rata biaya investasi jalan tol di Indonesia paling tidak Rp100 miliar per kilometer. 1.320.000 Milyar : 100 Milyar = 13.200 km. 5. Dengan jarak dari Sabang sampai Merauke 5236 km, berarti dalam 10 tahun, uang korupsi dapat membangun 2½ kali jalan dari sabang sampai merauke. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 6. Jika biaya pembangunan sebuah sekolah tahan gempa menghabiskan dana Rp 400 juta. Maka dengan uang sebanyak 1320 trilyun akan dapat dibangun: 1.320.000 Milyar : 0,4 Milyar = 3.300.000 sekolah tahan gempa. 7. Jika Rp 1,5 miliar untuk biaya membangun sebuah Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar). Maka 1.320.000 milyar : 1,5 milyar = 8.800.000 (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar). 8. Jika sebuah rumah sakit untuk kalangan buruh biaya pembangunanannya senilai Rp150 miliar. Maka: 1.320.000 milyar : 150 milyar = 8800 Rumah Sakit 9. Bahwa Keberadaan hukum harus mampu menjaga setiap warga negara dan melindunginya agar secara sadar mereka takut untuk melanggarnya. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang taat dan sadar hukum dan hidup dalam tentram dan damai. Kaitannya dengan hukum tindak pidana korupsi adalah kebalikannya. Terbukti dengan dikenakannya hukuman kurungan dan denda, angka pelanggaran semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan yang paling menyedihkan, kita telah mendapatkan predikat sebagai Negara terkorup se-Asia Pasifik. Sebab korupsi telah menggurita dari elit kelas atas hingga lapisan masyarakat kelas bawah. Ini berarti sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada koruptor tidak mampu melindungi warga negaranya dan seluruh tumpah darah Indonesia. 10. Bahwa Berkenaan dengan tujuan hukum untuk memajukan kesejahteraan umum, tentunya hal ini bertolak belakang. Sudah berapa banyak uang Negara yang dikorupsi oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingan diri dan golongannya. Sehingga, uang yang seharusnya dapat dipakai untuk mensejahterakan rakyat banyak, malahan masuk ke rekening-rekening milik pribadi. Ini berarti sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada koruptor tidak mampu memajukan kesejahteraan umum. 11. Bahwa fungsi hukum dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang paham bahwasanya keberadaan hukum adalah untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian. Bentuk nyata dari pemahaman adalah suatu kesadaran dan ketaatan akan hukum itu sendiri. Yaitu dengan menjadikannya panglima dengan tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 melanggarnya sebagai batasan. Namun kenyataannya adalah semakin cerdasnya bangsa ini berkorupsi. Semakin cerdasnya bangsa ini menipu dirinya sendiri. Dan parahnya, kecerdasan berkorupsi itu telah merambah ke dunia pendidikan. Ini berarti sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada koruptor tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. 12. Bahwa lemahnya kemampuan negara untuk memberantas korupsi, dengan makin tingginya angka korupsi, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan rakyat akan negara dan aparaturnya. Efeknya adalah dengan amat mudahnya rakyat terpancing oleh hal-hal sepele. Karena ketiadaan panutan dan teladan dari para pemimpinnya. Bentrok antar massa terjadi di mana-mana. Ini berarti hukum tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada koruptor tidak mampu melaksanakan ketertiban dunia. 13. Bahwa substansi makna dari Pancasila adalah nilai-nilai ajaran ilahi, jelas bahwa hukum tindak pidana korupsi yang telah dibuat tidak mampu merefleksikannya dalam peri kehidupan rakyat Indonesia. Sehingga nilai ketuhanan telah hilang. Mengapa? Karena hukum tindak pidana korupsi tersebut telah membuat keberadaan Tuhan menjadi tidak ada, saat ia / mereka melakukan korupsi. Mereka (para koruptor) lebih takut jika nama baiknya tercemar dan tidak takut akan sanksi hukum yang diberikan dalam Undang-Undang. Hingga saat kasus merebak dan para penegak hukum hendak mengadilinya, mereka berusaha sekuat tenaga berkelit dengan alasan sakit, dan sebagainya. 14. Bahwa ketika nilai ketuhanan telah ternoda dan tercemar, maka sudah dapat dipastikan akan lahir manusia – manusia yang berperadaban rendah dan curang. Sehingga sanksi hukum tindak pidana korupsi yang telah dibuat tidak selaras dengan nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab. 15. Bahwa nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia dimaknai atau diartikan bergotong-royong, bersatu dalam melakukan korupsi. Sehingga sanksi hukum tindak pidana korupsi yang telah dibuat tidak selaras dengan nilai Persatuan Indonesia. 16. Bahwa nilai yang terkandung dalam sila ke empat, telah dimaknai bermusyawarah agar korupsi yang dilakukan sukses, dan dana yang dikorupsi bisa selamat ke tujuan dan dapat dinikmati sampai anak cucu. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Kesimpulannya bahwa sanksi hukum tindak pidana korupsi yang telah dibuat tidak selaras dengan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 17. Bahwa mewujudkan suatu keadilan harus menjadi suatu gerakan kemanusiaan yang serius, dan sungguh-sungguh dilakukan oleh rakyat, tujuan mulia ini malah berbalik menjadi kontradiktif yakni menjadi gerakan pemerkosaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Kesimpulannya bahwa sanksi hukum tindak pidana korupsi yang telah dibuat tidak selaras dengan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 18. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka diperlukan solusi. Di bawah ini merupakan solusi yang dalam hal ini diajukan sebagai bahan pertimbangan atas permohonan uji materiil, sebagai berikut: A. HUKUMAN TEGAS AKAN MENINGGIKAN DERAJAT MANUSIA Fitrah manusia saat ia dilahirkan ke muka bumi adalah suci, bersih dari noda dan dosa. Dengan adanya hukum, maka fitrahnya yang suci dan bersih akan terjaga hingga akhir hayatnya. Kaitannya dengan korupsi (mencuri), Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan standar hukuman. Yaitu ; potong tangan. Ketegasan hukum dan penegakannya yang tidak pandang bulu melahirkan masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi. Sebuah analogi berikut akan diberikan sebagai perbandingan. Seorang atlet lompat tinggi, berlatih untuk memecahkan rekor dunia. Maka ia akan memasang target yang sama dengan rekor dunia bahkan lebih. Sehingga akhirnya ia mampu melampaui rekor lompat tinggi dunia. Bagaimana mungkin ia mampu melampaui rekor dunia, jika ia merasa cukup dan puas untuk memasang target rekor nasional untuk lompat tinggi yang ternyata di bawah rekor dunia. NKRI sebagai sebuah negara yang merdeka memiliki tujuan yang mulia, mampu mengantarkan rakyatnya kepada keadilan dan kesejahteraan. Sebuah cita-cita yang luar biasa yang hanya dapat diwujudkan apabila: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 1. Memiliki standar hukum yang tegas (untuk kasus korupsi adalah = standard hukum Tuhan yakni potong tangan atau lebih, yaitu hukuman mati). 2. Penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Wajar saja Indonesia masih belum mampu mengantarkan rakyatnya kepada keadilan dan kesejahteraan. Hal itu disebabkan produk hukumnya masih di bawah standar yang telah Tuhan tetapkan dan penegakan hukuman yang masih pandang bulu. Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan agama. Sehingga, apabila di kemudian hari ditetapkan hukuman potong tangan untuk kasus korupsi, akan tercipta rasa ketidakadilan akan penganut agama yang lain. Meskipun itu sebenarnya suatu hal yang lumrah dan wajar. Mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim. Jika hendak mengambil hukuman mati bagi para pelaku korupsi, apakah itu melanggar HAM? (seperti apa yang telah dikatakan Benny K Harman, Mantan Ketua Komisi III DPR RI). Sebenarnya tidak. Karena negara tetap menjamin hak hidup seseorang selama ia tidak melakukan korupsi. Korupsi hakekatnya juga setara dengan narkoba yang merusak bangsa. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, ini (hukuman mati) bukan menyangkut kita menghukum warga negara Brasil, warga negara Belanda dan apapun, tetapi ini bagaimana kita melindungi negara yang sudah darurat narkoba untuk memberikan efek jera. Selanjutnya, perlukah kita khawatir terhadap aset korupsi yang dilarikan keluar negeri tidak akan dikembalikan? Hakikatnya Indonesia adalah negara yang kaya. Jika diolah dengan benar, maka aset korupsi yang telah menguap tersebut tidaklah berarti apa-apa. Dan hanya dengan hukuman yang tegas (hukuman mati) bagi pelaku korupsi, akan dapat menutup kebocoran-kebocoran aliran dana negara. Sehingga dana tersebut dapat dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 B. HUKUMAN MATI ADALAH BUDAYA BANGSA Bahwa hukuman mati bagi pencuri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa Indonesia. Bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Pada abad ke-7 Kerajaan Kalingga yang terletak di Jawa Tengah, telah menetapkan hukuman mati sebagai sanksi bagi para pencuri pada saat pemerintahan Ratu Shima. Pada abad ke-14 dalam piagam Bendasari (pada zaman Hayam Wuruk) dan piagam Trawulan (1358 Masehi) tercatat Kitab Undang- Undang Kutara Menawa yang terdiri dari 275 pasal. Di salah satu pasal tertulis bahwa hukum mencuri (Astacorah), pasal 55, bahwa jika pencuri tertangkap dalam pencurian dikenakan pidana hukuman mati, anak istrinya miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri itu mempunyai hamba laki-laki atau perempuan, hamba itu tidak diambil-alih oleh raja, tetapi dibebaskan dari segala hutangnya dari pencuri yang bersangkutan. Wajar saja jika Majapahit menjadi negara yang makmur dan sejahtera serta mampu menguasai seluruh Nusantara. Karena landasan hukumnya yang kuat dan tegas. Di abad ke-21, dengan teknologi yang modern dan super canggih saat ini, nyatanya bangsa Indonesia telah mengalami kemerosotan moral. Adakah kita mau mengambil pelajaran dari kebudayaan masa lampau bangsa sendiri? Ataukah kita tetap bersikeras dengan mengatakan hukuman tersebut telah kuno/usang dan tidak up to date lagi dan melakukan studi banding hukum ke luar negeri untuk menghambur- hamburkan uang negara? Tinjauan sosiologis hukum yang hakekatnya berada di tengah dan tidak berat sebelah, pada prakteknya adalah upaya untuk melemahkan dan secara perlahan menghapuskan hukuman mati karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Padahal, atas nama hak asasi manusia, negara-negara pendekar HAM malah berperilaku tidak berperikemanusiaan. Hilangnya hak hidup akibat hukuman mati merupakan alasan utama dari para penggiat HAM dan orang yang pro Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Selain itu, hukuman mati tidak dapat mengembalikan kehidupan seseorang jika ternyata pelaku terbukti tidak bersalah di kemudian hari. Pemohon menganggap bahwa pengadilan manusia di dunia bersifat relatif. Pengadilan Tuhan-lah yang bersifat absolut. Dengan demikian, tidak perlu khawatir jika ada kemungkinan berlaku salah dalam memutus hukuman mati. Pengadilan Tuhan di hari akhir akan mengungkap kebenaran yang hakiki. Sebab, manusia memiliki keterbatasan. Tuhan Maha Mengetahui mana yang terbaik untuk hamba-Nya. Adapun tinjauan teologis hukum. Sudah sepatutnya agama-agama yang ada di Indonesia mencari kesamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tidak menjadikan mayoritas pemeluknya sebagai pemenang sehingga berhak menetapkan hukum agamanya sebagai pilihan utama. Untuk itu, adalah tepat jika bingkai kesamaan tersebut berdasar pada hukum yang mengacu pada akar budaya bangsa. C. TENTANG NEGARA DALAM KEADAAN BAHAYA Adapun negara dalam keadaan darurat korupsi disebabkan alasan- alasan sebagai berikut: a. Korupsi kehutanan Rp 20 trilyun/tahun sejak 2009. b. Jika saja korupsi migas tidak terjadi dan birokrasi dibenahi, maka setiap warga negara Indonesia bisa mendapatkan Rp 10 juta per bulan dari keuntungan sektor migas, dan lain-lain. c. Bahwa jika pemerintahan yang diisi oleh pejabat yang korup, amat rentan dan sangat berbahaya. Aset-aset negara ini akan mudah dikuasai oleh negara lain. Dengan begitu, kemerdekaan bangsa yang diraih hanyalah kemerdekaan yang semu. Hal ini bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Bahwa kebenaran yang saat ini dijadikan dasar adalah berupa data dan fakta yang ada. Namun perlu juga disadari, data dan fakta juga dapat terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga, hal yang seharusnya menjadi pijakan dalam mengambil sebuah kebijakan, dikarenakan data yang disajikan dibuat untuk kepentingan tertentu, kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Adalah mata hati atau nurani yang bersih yang mampu dijadikan landasan. Mengalahkan data dan fakta yang ada. Kejujuran bertahta di dalam nurani yang bersih. Di dalam nurani yang bersih, paham-paham Tuhan Yang Maha Esa berkuasa atas manusia. Mengantarkan manusia belaku adil dan berperadaban tinggi, seperti yang tertuang dalam sila ke-2. Pemohon yakin, di dalam hati nurani para hakim konstitusi menginginkan agar korupsi dapat dibasmi di negeri ini. Bersama-sama bersatu untuk memberantas korupsi dalam bingkai Persatuan Indonesia. Pemberlakuan hukuman mati tentunya tidak dapat dilakukan secara spontan. Korupsi telah membudaya dan tersistematis. Untuk menghentikannya diperlukan cara yang tepat. Menurut Pemohon, yang diusulkan oleh Marzuki Alie: diampuninya koruptor, merupakan langkah pertama yang harus ditempuh. Dengan diampuninya para koruptor, tidak ada ketakutan dalam diri orang yang telah melakukan korupsi. Dalam keadaan “nol”, negara telah dikalibrasi. Memudahkan berlakunya hukuman mati untuk pelaku tipikor setelah tenggang waktu diampuninya koruptor berakhir. Selanjutnya, memberikan berapa banyak batasan jumlah uang yang dikorupsi oleh koruptor hingga pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Dengan cara seperti ini, tidak ada yang dirugikan sedikitpun. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Penjelasan Umum Nomor 1, berbunyi, Jika suatu negara terancam oleh bahaya atau kehidupannya berada dalam bahaya, maka perhatiannya harus dipusatkan pada kedudukannya sendiri, oleh karena bagaimanapun juga, negara tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan-tujuannya, apabila negara itu sendiri roboh kelak. Berhubung dengan itu, maka adakalanya terpaksa diadakan perobahan dalam susunan, pembagian dan sifat kekuasaan Negara serta dalam kedudukan Negara terhadap penduduk negeri, agar dapat bertindak terhadap bahaya yang dihadapinya dengan kekuasaan- kekuasaan yang istimewa. Ini berarti, bahwa kemungkinan untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 menyimpang dari hukum obyektif harus diadakan, karena perangkaian kaidah yang ada, menjadi amat rendah kedudukannya sebagai unsur dari keputusan untuk mengambil suatu tindakan terhadap unsur kenyataan-kenyataan yang mengancam Negara, bahkan harus diterima pula, bahwa ada kalanya tindakan pemerintah hanya untuk mengatasi keadaan bahaya itu semata- mata atas dasar kaidah darurat. Visi Mahkamah Konstitusi adalah mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Salah satu misinya adalah membangun konstitusionalitas Indonesia dan sadar berkonstitusi. Disebabkan oleh korupsi yang menggurita, cita negara hukum menjadi rapuh dan kehidupan bangsa serta negara tidak lagi bermartabat. Sebuah adagium ”Salus Populis Supreme Lex” (keselamatan rakyat berada di atas Undang-Undang Dasar) sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dalam penjelasan umum di atas. Dengan demikian, amat mungkin dalam keadaan negara dalam kondisi bahaya akibat korupsi seperti saat ini, Mahkamah Konstitusi selaku Negative Legislator berperan juga sebagai Positive Legislator. Menyelamatkan kondisi bangsa dan negara. Seperti halnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bahwa pilpres boleh menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP atau Paspor. Begitu juga dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang hak pilih mantan terpidana yang menyebabkan pemohon sebagai warga negara Indonesia, seumur hidup tidak memungkinkan dirinya menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi telah menangguhkan “tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatnya suatu pasal Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”, sampai pembentuk Undang-Undang memperbaiki rumusan atau menggantinya sebagaimana substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa norma hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas yang mendasarinya, yaitu keadilan. Terobosan hukum atau revolusi hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum yaitu : hukum yang membuat bahagia. Pada prinsipnya, dalam menjalankan kewenangannya, terutama menguji UU, MK tidak boleh hanya bersandarkan pada semangat legalitas formal peraturan-peraturan tertulis, melainkan harus mampu menggali dan menghadirkan nilai keadilan subtantif bagi masyarakat pencari keadilan (Mahfud MD, 2009). Keadilan substantif merupakan wujud keadilan hakiki adalah keadilan yang dirasakan masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan substansial bukan hanya milik mayoritas, melainkan juga mencerminkan perlindungan minoritas (MKRI, 2009). VI. KESIMPULAN Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Pasal 2 ayat (2) sepanjang frasa Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 tidak sesuai dan selaras dengan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Juga tidak selaras dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Oleh karena itu, mohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana Pemohon uraikan dalam petitum VII. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut: DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 2. Menyatakan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Pasal 2 ayat (2) sepanjang frasa Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. 3. Menyatakan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Pasal 2 ayat (2) sepanjang frasa Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) sepanjang frasa Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan bahwa negara dalam kedaan darurat korupsi. Dengan dasar itu, Mahkamah Konstitusi mengambil tindakan di luar dari kaidah hukum yang berlaku (dengan menjadi Positive Legislator) demi menyelamatkan negara. 6. Menyatakan bahwa Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 7. Menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati dalam jumlah nominal yang disepakati oleh Mahkamah Konstitusi. 8. Menyatakan bahwa seluruh tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum putusan ini dibuat, diampuni dengan syarat mengembalikan sisa uang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 yang telah dikorupsinya. Kemudian, bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah dijatuhi hukuman, akan dibebaskan. 9. Memberitahukan putusan Mahkamah Konstitusi ini kepada DPR, DPRD, Presiden dan Mahkamah Agung. 10. Memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kisah Ratu Shima 5. Bukti P-5 : Fotokopi Konstitusi Majapahit Raya; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Diagram dan artikel korupsi; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU 20/2001) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 20/2001 dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon merasa dirugikan karena Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 20/2001 tidak selaras dengan cita-cita dan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga tidak mampu mewujudkan apa yang telah dicita-citakan di dalamnya, sehingga merugikan secara khusus terhadap Pemohon yakni hilangnya hak dan harapan Pemohon akan terwujudnya cita-cita berdirinya NKRI, yaitu negara yang makmur dan sejahtera. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat secara jelas dan meyakinkan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kerugian tersebut bersifat spesifik atau setidaknya potensial akibat berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 20/2001 dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, dan hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing- masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd Fadzlun Budi SN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id