111/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 111/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID), dalam hal ini diwakili oleh Tegar Afriansyah, Selaku Ketua Umum dan Syamsul Arif, selaku Sekretaris, berkedudukan di Jalan Cumi-Cumi, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Sri Rahmawati Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Sukapura, RT 001/RW 002, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Sentia Dewi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Pancoran Buntu II, RT 006/RW 002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Danang Putra Nuryana Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Bumi Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon IV 2 5. Nama : Naufal Aksa Al Anra Pekerjaan : Pelajar Alamat : Desa Banjar Negeri RT 001/RW 004, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus, Lampung Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon V Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK-GSP/2025/VI bertanggal 25 Juni 2025, memberikan Kuasa kepada Girindra Sandino, S.Sos., S.H., dan Brahma Aryana, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Girindra Sandino and Partners, beralamat di Jalan Gading Kirana Timur, A- 11/15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juli 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 111/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 10 Juli 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 4 Agustus 2025 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang Terhadap UUD 1945. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (“Selanjutnya disebut UU PPP”), yang masing-masing menyatakan: Pasal 24A ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.” Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK): "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.” Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (selanjutnya disebut UU PPP): "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." 2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), kewenangan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk menguji undang- undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ("Perppu”) terhadap UUD 1945 kembali lagi ditegaskan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 PMK 2/2021 a quo, dimana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang sah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa “yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1, 3, dan 4) UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: 5 (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakukan undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007, apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 4. Bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat dan perseorangan yang sesuai dengan ketentuan di atas dan dapat menjadi Pemohon dalam perkara a quo. A. Pemohon Badan Hukum Privat 5. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Akta Pendirian Perkumpulan Ligga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID), Ketua bersama-sama dengan salah seorang pengurus lainnya, berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan. Oleh karenanya dalam hal ini, Pemohon I dalam hal ini diwakili Tegar Afriansyah, selaku Ketua 6 Umum dan Syamsul Arif, selaku Sekretaris Jenderal (Bukti P-3 s.d P-5) merupakan badan hukum yang berbentuk Perkumpulan, yang berkedudukan di Jakarta Timur dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Akta Pendirian Nomor 140 bertanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Notaris H. Rudi Taufan, S.H., M.Kn (Bukti P-6) dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 000003.AH.01.07.TAHUN 2025 (Bukti P-7), sehingga LMID adalah sah sebagai lembaga masyarakat sipil yang berbadan hukum. Kelengkapan berkas yang membuktikan hak untuk mewakili LMID telah dipastikan dan disertakan secara lengkap dan akurat. 6. Bahwa kegiatan LMID sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Akta Pendirian menegaskan LMID menjalankan kegiatan dalam mengadvokasi hak-hak rakyat dalam hal akses Pendidikan, Kesehatan, lingkungan, dan keadilan sosial. 7. Bahwa dalam Pasal 6 Anggaran Dasar LMID (Bukti P-8) menegaskan bahwa organisasi ini memiliki tujuan untuk “mendidik dan menciptakan mahasiswa dan pemuda sebagai tenaga cadangan serta sebagai pembantu rakyat Indonesia yang dapat dipercaya dalam perjuangan revolusioner dengan belajar, mengorganisir, bersatu dan berjuang mencapai demokrasi rakyat untuk saat ini dan tingkat selanjutnya di kemudian hari.” Tujuan ini tidak hanya menegaskan peran strategis mahasiswa dalam proses transformasi sosial, tetapi juga menempatkan pendidikan sebagai alat pembebasan dan penguatan kesadaran politik rakyat. Dalam kerangka inilah, LMID melihat bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin hak seluruh rakyat untuk memperoleh pendidikan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi. 8. Bahwa adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon I yang berkaitan dengan objek permohonan termasuk namun tidak terbatas pada hal sebagai berikut: a. Melakukan Advokasi kerakyatan yang berhubungan dengan dunia kampus dan melibatkan unsur-unsur mahasiswa. Di antaranya, melakukan kajian kebijakan publik yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, khususnya mahasiswa. Hal ini dituangkan oleh Pemohon I dalam Buku Panduan Advokasi Pendidikan Tinggi. Buku 7 tersebut dibuat melalui proses-proses dan kajian berdasarkan pengalaman advokasi LMID. (Bukti P-9) b. Melakukan advokasi dengan membuat Legal Opinion dalam bentuk Amici Curiae pada permohonan uji materi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Bukti P-10) 9. Bahwa dengan adanya tujuan, kegiatan, dan beragam usaha untuk mewujudkan nilai yang diperjuangkan tersebut, Pemohon I dengan nyata telah mengalami kerugian konstitusinal dengan berlakunya Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas. 10. HAK KONSTITUSIONAL YANG DIRUGIKAN. Bahwa Pemohon I memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hak untuk mengembangkan diri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan hak atas pendidikan sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak ini dirugikan dalam konteks upaya organisasi untuk memperjuangkan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. SIFAT KERUGIAN (AKTUAL). Bahwa keberlakuan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas yang hanya menjamin pendanaan pendidikan pada jenjang dasar secara aktual menghambat LMID dalam mencapai tujuannya. Pembatasan ini berarti warga negara yang sedang dan/atau akan menempuh pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi tidak mendapatkan jaminan hukum terhadap pendanaan pendidikan. Kondisi ini menciptakan "penghalang sistemik" yang membuat tujuan advokasi LMID, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasarnya, menjadi sangat sulit dicapai. Organisasi ini menjadi saksi bisu, bahkan korban, dari sistem yang mengesampingkan potensi anak-anak bangsa yang tidak mampu bersuara. Lebih jauh, ketiadaan jaminan pendanaan negara untuk jenjang menengah dan tinggi berarti LMID harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya 8 (waktu, tenaga, finansial) untuk advokasi, kajian, dan upaya bantuan bagi mahasiswa yang terhambat biaya, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Hal ini mengalihkan fokus dan membatasi kapasitas organisasi dalam mencapai tujuan lain yang lebih luas. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara langsung membatasi tanggung jawab negara dalam pendanaan pendidikan, yang berakibat pada tingginya biaya pendidikan di jenjang menengah dan tinggi. Kondisi ini secara langsung menghambat upaya advokasi dan misi LMID untuk mewujudkan akses pendidikan yang adil dan merata, karena organisasi harus berjuang melawan struktur hukum yang membatasi hak konstitusional warga negara menurut permohonan awal. Pembatasan ini secara nyata menciderai hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, keberadaan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara spesifik membatasi jaminan ketersediaan dana oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pendidikan hanya bagi warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Rentang usia ini secara umum diidentikkan dengan jenjang pendidikan dasar. Pembatasan pendanaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai cakupan hak atas pendidikan yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan," tanpa menyebutkan batasan usia yang diasosiasikan dalam jenjang Pendidikan dasar. Ketentuan konstitusional ini menyiratkan hak yang bersifat universal dan tidak terbatas. Pembatasan jaminan pendanaan pemerintah hanya untuk pendidikan dasar berpotensi menghambat akses warga negara terhadap jenjang pendidikan di atasnya, seperti pendidikan menengah dan tinggi, atau bentuk pendidikan non formal dan informal yang relevan di luar usia wajib belajar. Apabila pendanaan pemerintah hanya dijamin untuk pendidikan dasar, akses finansial terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan sepanjang hayat menjadi terhambat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pemenuhan hak atas pendidikan yang lebih luas sebagaimana dijamin oleh konstitusi. 9 Pembatasan pendanaan semacam ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan akses pendidikan, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh dan berkeadilan sosial, serta menjadi hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia nasional secara komprehensif. Eksistensi Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 turut diperkuat oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal ini menempatkan hak atas pendidikan dalam konteks hak asasi manusia untuk pengembangan diri secara menyeluruh. Dalam hal ini, hak atas pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa hak atas pendidikan adalah hak fundamental yang integral dengan hak pengembangan diri, yang secara inheren bersifat berkelanjutan dan tidak terbatas pada usia tertentu. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, keberadaan frasa a quo turut berimplikasi pada visi, misi, tujuan, kegiatan, dan usaha Pemohon I dalam mengadvokasi pemerataan akses Pendidikan bagi warga negara. 11. KEMUNGKINAN TERHINDARNYA KERUGIAN Apabila frasa "yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun" dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, dengan pemaknaan bahwa pemerintah wajib menjamin pendanaan pendidikan pada seluruh jenjang secara bertahap, maka hambatan finansial yang merugikan akan berkurang secara signifikan. Hal ini akan mempermudah upaya LMID dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan terciptanya akses pendidikan yang setara, sehingga kerugian konstitusional yang dialami organisasi tidak lagi terjadi. 12. Bahwa Penting untuk dipahami bahwa dengan membingkai kerugian konstitusional LMID tidak hanya sebagai pelanggaran hak yang bersifat abstrak, tetapi sebagai hambatan yang langsung dan dapat dibuktikan terhadap aktivitas dan misi organisasi yang diamanatkan (sebagaimana 10 dibuktikan oleh dokumen pendirian dan upaya advokasinya), permohonan ini memperkuat sifat "spesifik dan aktual" dari kerugian tersebut. Hal ini membawa argumen melampaui klaim kepentingan publik umum menuju dampak operasional yang konkret. Ketika suatu ketentuan hukum secara langsung merusak kemampuan entitas yang sah secara hukum untuk memenuhi mandat konstitusional dan statuter (misalnya, mengadvokasi akses pendidikan yang adil), maka kerugian tersebut menjadi nyata dan spesifik bagi organisasi itu sendiri, bukan hanya kerugian sosial yang bersifat umum. Hal ini membuat sifat "aktual" dari kerugian konstitusional menjadi lebih meyakinkan menurut Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi (2025). 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. B. Pemohon Perseorangan (PEMOHON II) 14. PEMOHON II: Bahwa Pemohon II adalah seorang Ibu yang berstatus wiraswasta (Bukti P-11 dan P-12), Pemohon II memiliki hak konstitusional mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya, termasuk pendidikan tinggi, sebagai esensi dari pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 ayat (1 dan 3) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Disamping itu, Pemohon II sebagai Ibu kandung yang mengharapkan anak anaknya memiliki masa depan dan kehidupan yang layak serta sejahtera melalui proses pendidikan formal pada semua jenjang. SIFAT KERUGIAN (AKTUAL DAN POTENSIAL) Bahwa keberadaan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara aktual telah menjadi kendala bagi Pemohon II untuk melanjutkan pendidikan anak- anaknya ke jenjang yang lebih tinggi menurut permohonan awal. Pembatasan jaminan pembiayaan pendidikan oleh negara yang hanya pada jenjang usia 7-15 tahun (pendidikan dasar) secara langsung menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi Pemohon II sebagai ibu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi menurut permohonan awal. Hal ini secara aktual memindahkan beban tanggung jawab negara kepada individu dan keluarga, yang berpotensi "melanggengkan lingkaran kemiskinan antar-generasi" bagi keluarga 11 Pemohon II. Kerugian ini juga bersifat potensial dikarenakan beban biaya pendidikan yang mahal, seperti tercermin dari data Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang rendah (hanya 32,00% nasional pada tahun 2024 dan 18,23% untuk kuintil pengeluaran terendah pada tahun 2024), secara nyata menghambat akses dan kesempatan anak-anaknya Pemohon II untuk meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi. (Bukti-P-13). Hal tersebut secara nyata menghambat akses dan kesempatan anak-anaknya Pemohon II untuk meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi. Hal ini adalah kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi jika anak-anaknya ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan Pemohon II tidak mampu menanggung biayanya. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara langsung membatasi tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan hanya pada jenjang dasar. Akibatnya, biaya pendidikan di jenjang menengah dan tinggi menjadi beban penuh bagi keluarga, termasuk Pemohon II. Kondisi ini secara langsung mengancam kemampuan Pemohon II untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, dan berpotensi menghambat mobilitas sosial mereka. Oleh karenanya Pasal 31 ayat (1, 3 dan 4) UUD NRI 1945 tidak membatasi hak memperoleh Pendidikan oleh negara pada jenjang atau usia tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa hak tersebut bersifat universal dan sepanjang hayat. Apabila pendidikan adalah hak asasi manusia universal dan sepanjang hayat, maka pembatasan usia atau jenjang dalam pemenuhan hak tersebut oleh negara, khususnya dalam hal pendanaan, secara inheren akan bertentangan dengan prinsip universalitas dan keberlanjutan ini. Konsep ini menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang usia atau status, memiliki hak untuk mengakses dan meningkatkan pendidikannya. Ini menempatkan kewajiban negara untuk memfasilitasi pendidikan bukan hanya sebagai pemenuhan wajib belajar, tetapi sebagai dukungan berkelanjutan untuk pengembangan individu dan kemajuan peradaban, sehingga hak konstitusional Pemohon II untuk 12 mengikhtiarkan hak meningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui Pendidikan (Pasal 28C (1) UUD NRI 1945) bagi anak-anaknya menjadi terhambat. KEMUNGKINAN TERHINDARNYA KERUGIAN. Apabila frasa yang diuji dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, dengan pemaknaan bahwa pemerintah wajib menjamin pendanaan pendidikan pada seluruh jenjang secara bertahap, maka beban finansial yang ditanggung Pemohon II akan berkurang atau bahkan hilang. Hal ini akan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Pemohon II untuk mengakses pendidikan tinggi, sehingga kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi. Argumen untuk Pemohon II secara inheren menghubungkan ketentuan hukum dengan realitas hidup seorang orang tua dari latar belakang ekonomi tertentu (wiraswasta), menunjukkan bagaimana batasan hukum yang tampaknya abstrak berwujud menjadi beban finansial konkret dan potensi pelanggengan kemiskinan antargenerasi. Hal ini memberikan dimensi kemanusiaan pada kerugian konstitusional dan mendasarkannya pada realitas sosial-ekonomi. Persyaratan yang "spesifik dan aktual atau potensial" terpenuhi dengan menunjukkan bagaimana situasi Pemohon II sebagai wiraswasta menyiratkan pendapatan yang berfluktuasi atau terbatas, membuat beban finansial ke jenjang yang lebih tinggi menjadi sangat berat. Permohonan a quo secara efektif berargumen bahwa undang-undang yang berlaku secara aktif mengalihkan beban finansial dari negara kepada individu dan keluarga, secara langsung menghubungkan ketentuan undang- undang dengan kesulitan finansial aktual dan potensial yang dihadapi oleh orang tua seperti Sri Pemohon II. Hubungan sebab-akibat yang langsung ini, ditambah dengan implikasi "kemiskinan antargenerasi”, membuat kedudukan hukumnya sangat meyakinkan. 15. PEMOHON III & IV: Sebagai seorang mahasiswa (Bukti P-14 s.d P-17), Pemohon III & IV secara langsung merasakan dampak dari tingginya biaya pendidikan tinggi. Tantangan finansial, khususnya terkait dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), merupakan hambatan serius yang menjadi kekhawatiran Pemohon 13 III & IV untuk tetap melanjutkan kuliah. Kerugian ini bersifat potensial, di mana beban finansial yang tidak terjamin oleh negara pada jenjang pendidikan tinggi mengancam keberlanjutan studinya Pemohon III & IV. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon III & IV terhambat untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mengembangkan dirinya dan tetap melanjutkan pendidikan sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C (1), dan 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1 dan 3). HAK KONSTITUSIONAL YANG DIRUGIKAN Bahwa Pemohon III dan IV memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mengembangkan diri dan tetap melanjutkan pendidikan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak atas pendidikan sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD 1945. SIFAT KERUGIAN (POTENSIAL) Bahwa beban finansial yang tidak terjamin oleh negara pada jenjang pendidikan tinggi mengancam keberlanjutan studi Pemohon III & IV menurut permohonan awal. Kerugian ini bersifat potensial, di mana kekhawatiran akan ketidakmampuan membayar UKT dapat menyebabkan mereka putus kuliah. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa ketiadaan jaminan pendanaan pada jenjang pendidikan tinggi mengakibatkan anggaran pendidikan tinggi sangat mudah diotak-atik oleh pemerintah, menciptakan ketidakpastian yang merugikan mahasiswa. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas, dengan membatasi jaminan pendanaan negara hanya pada pendidikan dasar, secara langsung menciptakan kondisi di mana biaya pendidikan tinggi menjadi beban mahasiswa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran finansial yang mengancam keberlanjutan studi Pemohon III & IV, sehingga menghambat hak konstitusional mereka untuk mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan. KEMUNGKINAN TERHINDARNYA KERUGIAN Bahwa dengan dikabulkannya permohonan dan adanya jaminan pendanaan pendidikan secara bertahap oleh negara pada seluruh jenjang, 14 beban finansial terkait UKT akan berkurang atau hilang. Hal ini akan memastikan Pemohon III & IV dapat melanjutkan studi mereka tanpa ancaman putus kuliah, sehingga kerugian konstitusional potensial ini tidak akan terjadi. Kasus mahasiswa aktif (Pemohon III & IV) menyoroti sifat kerugian potensial yang sedang berlangsung dan mendekati. Pengalaman langsung mereka dengan beban finansial UKT adalah manifestasi nyata dari dampak undang- undang, yang membuat argumen "potensial" menjadi sangat konkret dan relevan dengan perjuangan sehari-hari yang dihadapi oleh sebagian besar populasi mahasiswa. Meskipun kerugian bagi mahasiswa aktif dikategorikan sebagai "potensial" (ancaman putus kuliah), hal itu berakar pada beban finansial yang "aktual" dan "mendekati" (UKT yang tinggi) yang secara langsung disebabkan oleh tidak adanya jaminan pendanaan negara di luar pendidikan dasar. Hal ini bukan masalah hipotetis di masa depan, melainkan perjuangan saat ini yang dapat menyebabkan hilangnya hak di kemudian hari. Hal ini memperkuat kriteria "potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi" karena data empiris mengenai mahasiswa yang putus kuliah karena alasan finansial menggarisbawahi kemungkinan besar terwujudnya kerugian potensial ini. 16. PEMOHON V: Bahwa PEMOHON V adalah seorang lulusan pendidikan menengah (Bukti P-18), Pemohon V yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi memiliki kerugian konstitusional yang potensial. Pembatasan jaminan pembiayaan pendidikan oleh negara hanya pada jenjang pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal a quo, menimbulkan kekhawatiran yang wajar bahwa Pemohon V akan menghadapi hambatan finansial yang signifikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. HAK KONSTITUSIONAL YANG DIRUGIKAN Bahwa Pemohon V memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD 1945, hak untuk mengembangkan diri sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin 15 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. SIFAT KERUGIAN (POTENSIAL) Bahwa pembatasan jaminan pembiayaan pendidikan oleh negara hanya pada jenjang pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas, menimbulkan kekhawatiran yang wajar bahwa Pemohon V akan menghadapi hambatan finansial yang signifikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kekhawatiran ini sangat beralasan, mengingat data menunjukkan adanya penurunan partisipasi pendidikan yang tajam setelah jenjang pendidikan dasar yang pembiayaannya dijamin negara, yang membuktikan bahwa biaya Adalah faktor penghalang utama. Kondisi ini secara nyata melanggar hak Pemohon V untuk mendapatkan pendidikan dan menghambat haknya untuk merencanakan masa depan pendidikan yang komprehensif dan bebas dari beban finansial yang berlebihan, serta membatasi potensi pengembangannya. Pembatasan ini menciptakan fragmentasi tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab penuh secara finansial untuk pendidikan dasar, tetapi tanggung jawab finansialnya menjadi ambigu atau bahkan ditiadakan untuk jenjang pendidikan di atasnya. Ini secara efektif menggeser beban finansial ke individu atau masyarakat untuk jenjang yang lebih tinggi, meskipun haknya dijamin konstitusi. Fragmentasi ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang holistik dan komprehensif dalam menjamin hak pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan di jenjang menengah dan tinggi, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh, khususnya bagi Pemohon bagi Pemohon V. Lebih lanjut, pembatasan pendanaan oleh negara untuk jenjang pendidikan di atas dasar, meskipun haknya dijamin, secara de facto dapat menghalangi individu untuk mengakses pendidikan tersebut jika mereka tidak memiliki kemampuan finansial. Ini berarti hak tersebut tidak dapat dinikmati secara penuh. Apabila hak asasi manusia tidak dapat dipenuhi karena kendala finansial yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, maka ini merupakan bentuk pelanggaran hak. Argumentasi uji materiil harus 16 menekankan bahwa Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia atas pendidikan yang dijamin UUD 1945 dengan menciptakan hambatan finansial yang diskriminatif. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara langsung menciptakan "struktur kesempatan yang berbeda-beda" dan perlakuan yang tidak adil serta diskriminatif bagi Pemohon V. Dengan tidak adanya jaminan pendanaan negara di jenjang pendidikan tinggi, Pemohon V terancam menghadapi hambatan finansial yang menghalangi haknya untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri, serta membatasi potensi pengembangannya sesuai dengan amanat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Kondisi ini secara de facto mengecualikan individu dari latar belakang ekonomi kurang mampu dari pendidikan tinggi, sehingga melanggengkan "struktur kesempatan yang berbeda-beda" dan membiakkan "kultur kebisuan" di tengah masyarakat. KEMUNGKINAN TERHINDARNYA KERUGIAN. Bahwa apabila permohonan dikabulkan, dan jaminan pendanaan pendidikan secara bertahap oleh negara mencakup seluruh jenjang, hambatan finansial yang potensial akan berkurang atau hilang. Hal ini akan memungkinkan Pemohon V untuk merencanakan masa depan pendidikan yang komprehensif dan bebas daribeban finansial yang berlebihan, sehingga kerugian konstitusional potensial tidak akan terjadi. Pencantuman Pemohon V (seorang calon mahasiswa) memungkinkan permohonan untuk mengemukakan kerugian konstitusional yang bersifat preventif. Hal ini menekankan bahwa undang-undang yang berlaku secara preemptif membatasi kesempatan bagi seluruh angkatan mahasiswa di masa depan, sehingga melanggengkan ketidaksetaraan sistemik bahkan sebelum hal itu terwujud sebagai beban finansial langsung. Hal ini memperluas cakupan kerugian konstitusional untuk mencakup generasi mendatang dan hambatan struktural yang mereka hadapi. Penekanan kerugian yang "spesifik dan aktual atau potensial" terpenuhi dengan menunjukkan bagaimana kerugian potensial bagi Pemohon V tidaklah spekulatif, melainkan "wajar" dan sangat mungkin terjadi. Hal ini didukung oleh data empiris (APK rendah, tingkat putus sekolah yang tinggi 17 karena biaya menurut permohonan awal) yang mengindikasikan bahwa hambatan finansial adalah masalah sistemik, bukan hanya masalah individual. Argumen bahwa undang-undang itu sendiri menciptakan "struktur kesempatan yang berbeda-beda" menurut permohonan awal bagi mahasiswa di masa depan, berdasarkan latar belakang ekonomi, memperkuat klaim bahwa kerugian konstitusional bersifat struktural dan meluas, memengaruhi tidak hanya mereka yang saat ini berada di pendidikan tinggi tetapi juga mereka yang bercita-cita untuk itu. 17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai esensi dari pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) , Pasal 31 ayat (1, dan 3) UUD 1945. Hak ini merupakan pondasi bagi kemajuan individu dan kolektif, memungkinkan setiap warga negara untuk mencapai potensi maksimalnya. a. Ketentuan-ketentuan dalam UU Sisdiknas yang membebankan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada peserta didik secara langsung merongrong hak konstitusional tersebut. Bagi para Pemohon dan ribuan individu lain yang serupa, kondisi ini nyata-nyata menjadi tembok tebal yang menghalangi gerbang pendidikan tinggi, atau memaksa mereka terbebani utang yang menjerat. Hal ini secara de facto mengecualikan individu dari latar belakang ekonomi kurang mampu dari pendidikan tinggi, sehingga melanggengkan "struktur kesempatan yang berbeda beda", sebagaimana gagasan yang diperkenalkan oleh Robert K. Merton dalam Social Theory and Social Structure, (Merton, 1949). Kondisi ini menciptakan kesenjangan akses yang nyata, di mana kelompok ekonomi bawah memiliki kemungkinan hampir tiga kali lipat lebih kecil untuk mengakses pendidikan tinggi dibandingkan kelompok teratas. Lebih lanjut, bagi mereka yang termarjinalkan oleh struktur dan reproduksi sosial, beban finansial dapat menciptakan "kultur kebisuan", sebuah konsep krusial yang diuraikan oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, (Freire, 1970). Dalam kondisi demikian, 18 individu dari latar belakang ekonomi kurang mampu secara de facto dikecualikan dari pendidikan tinggi, dan kemampuan mereka untuk menyuarakan aspirasi pun terhalang, yang berujung pada kerugian kolektif yang merusak mobilitas sosial. Akhirnya, kondisi tersebut juga dapat dianalisis melalui kerangka teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu dalam Reproduction in Education, Society and Culture, (Bourdieu, 1977). Bourdieu berpendapat bahwa sistem pendidikan, alih-alih menjadi arena meritokrasi, justru mereproduksi ketidaksetaraan sosial yang telah ada dengan mensyaratkan dan menghargai "modal kultural" pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang lebih dimiliki oleh kelas dominansehingga mereka yang tidak memiliki modal ekonomi akan kesulitan memperoleh modal kultural tersebut, melanggengkan stratifikasi sosial. Ketiga teori ini secara kolektif menegaskan bahwa masalah pembiayaan pendidikan tinggi yang tidak dijamin negara bukanlah sekadar isu ekonomi, melainkan mekanisme struktural yang melanggengkan ketidaksetaraan dan menghambat kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara implisit menciptakan pembatasan ini. 18. Bahwa Secara empiris, sebagaimana mengutip data Badan Pusat Statistik, Tahun 2024 dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin, menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 32,00% menjadikannya salah satu yang terendah di kawasan ASEAN. Kesenjangan akses ini sangat mencolok berdasarkan strata ekonomi. Data menunjukkan APK Perguruan Tinggi pada tahun 2024 untuk kuintil pengeluaran terendah (Kuintil 1) hanya mencapai 18,23%, sementara untuk kuintil pengeluaran tertinggi (Kuintil 5) mencapai 54,25%. Hal ini berarti individu dari kelompok ekonomi bawah memiliki kemungkinan hampir tiga kali lipat lebih kecil untuk mengakses pendidikan tinggi dibandingkan kelompok teratas. (Bukti P-19) 19 Untuk menggambarkan kesenjangan yang signifikan ini, berikut adalah tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Kuintil Pengeluaran pada tahun 2024: Tabel 1: Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Kuintil Pengeluaran, 2024 Kuintil Pengeluaran Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Kuintil 1 18,23 Kuintil 2 22,47 Kuintil 3 27,12 Kuintil 4 36,92 Kuintil 5 54,25 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Tabel ini secara jelas menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Individu dari kelompok pengeluaran terendah (Kuintil 1) memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di kelompok pengeluaran tertinggi (Kuintil 5). Kesenjangan yang mencolok ini merupakan cerminan nyata dari "struktur kesempatan yang berbeda-beda" yang diakibatkan oleh pembebanan biaya pendidikan. Lebih lanjut, tingginya biaya pendidikan tinggi telah menyebabkan ratusan ribu mahasiswa terpaksa berhenti kuliah karena masalah finansial. Data Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek mencatat lebih dari 350 ribu mahasiswa berhenti kuliah pada tahun 2023, sebagian besar dari perguruan tinggi swasta. Tantangan finansial, khususnya terkait dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), merupakan hambatan serius yang memaksa sebagian mahasiswa untuk tidak melanjutkan kuliah. Pola yang konsisten ini menggambarkan adanya perangkap kemiskinan antargenerasi. Data ini dengan jelas menunjukkan disparitas signifikan dalam partisipasi pendidikan tinggi berdasarkan kuintil ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan terus meningkatnya biaya pendidikan. Rata-rata biaya pendidikan tinggi mencapai Rp19,01 juta per tahun pada tahun ajaran 20 2023/2024, dan rata-rata biaya kuliah di Indonesia secara umum telah naik sekitar 50% selama periode 2014-2023. (Bukti P-20) Kesenjangan yang terus-menerus ini menunjukkan siklus sistemik yang mendalam di mana hambatan finansial terhadap pendidikan tinggi secara aktif berkontribusi pada dan melanggengkan kemiskinan dan ketidaksetaraan antargenerasi. Akses terhadap pendidikan tinggi diakui secara luas sebagai jalur krusial menuju mobilitas sosial, untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, dan meningkatkan status sosial ekonomi. Dengan membuat pendidikan tinggi tidak dapat diakses secara finansial oleh sebagian besar populasi yang kurang beruntung secara ekonomi, sistem yang berlaku saat ini secara tidak sengaja mereproduksi dan memperkuat stratifikasi sosial yang ada, alih-alih berfungsi sebagai mekanisme untuk menguranginya. Gambaran ini menciptakan lingkaran setan di mana individu secara sistematis dikecualikan dari kesempatan yang dapat mengangkat mereka, sehingga mengukuhkan disparitas ekonomi yang awalnya membatasi akses mereka. Realitas empiris ini memberikan makna konkret pada konsep filosofis "struktur kesempatan yang berbeda-beda" (Merton) dan “kultur kebisuan" (Freire) teori hingga menjadi pencetus sebagaimana digambarkan konsep reproduksi sosial Pierre Bourdieu dan menunjukkan manifestasi langsungnya dalam masyarakat Indonesia. Hal ini adalah kerugian yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi selama pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Kerugian konstitusional ini bersifat aktual dan potensial, sebab biaya pendidikan tinggi yang mahal secara terus-menerus membatasi akses Para Pemohon dan masyarakat luas terhadap jenjang pendidikan yang fundamental bagi kemajuan personal dan nasional. III. PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 11 AYAT (2) UU SISDIKNAS DAPAT KEMBALI DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan penting bagi para Pemohon untuk menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU 21 Sisdiknas telah dimohonkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 11-14- 21-126 dan 136/PUU-VII/2009. 2. Bahwa Pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa: "(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda." 3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 11-14-21-126 dan 136/PUU- VII/2009, terdapat satu permohonan yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 11 Ayat (2) UU Sisdiknas, yakni dalam perkara Nomor 11/PUU-VII/2009. Kendatipun demikian, Pasal a quo tidak turut dipertimbangkan dalam Putusan a quo (Vide paragraf [3.26] Putusan Mahkmah Konstitusi 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009]; 4. Bahwa Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 adalah keseluruhan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas dengan dalil bahwa secara umum Pasal a quo mengatur pembatasan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan secara keseluruhan. Sehingga menimbulkan pertentangan konstitusionalitas dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah menyediakan dana pendidikan untuk satu sistem pendidikan, termasuk dalam pendidikan menengah dan tinggi; 5. Bahwa hal tersebut berbeda dengan permohonan a quo yang hanya menguji sebagian frasa dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas. Terlebih, batu uji dan alasan permohonan yang digunakan para Pemohon dalam permohonan a quo dengan Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 adalah berbeda; 6. PERBEDAAN DENGAN PUTUSAN SEBELUMNYA Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas pernah diuji dalam Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009, permohonan yang diajukan saat ini memiliki perbedaan fundamental yang memenuhi pengecualian nebis in idem tersebut. 22 ASPEK PEMBEDA PERMOHONAN SEBELUMNYA (PERKARA NO. 11/PUU-VII/2009) PERMOHONAN SAAT INI (PERKARA NO. 111/PUU XXIII/2025) Objek Pengujian Keseluruhan norma Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas. Frasa spesifik: " yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun" dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas. Dasar Hukum Pengujian (Batu Uji) Pasal 31 ayat (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1), (3), dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Alasan Permohonan Mempersoalkan tanggung jawab pemerintah secara umum dalam membiayai satu sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk pendidikan menengah dan tinggi. Mempersoalkan pembatasan jaminan dana pendidikan hanya pada jenjang dasar yang secara langsung menciptakan diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan melanggar hak atas pendidikan di jenjang menengah dan tinggi. Kerugian Konstitusional Umum, terkait dengan kewajiban pemerintah secara keseluruhan. Sangat spesifik dan aktual/potensial, dengan menyertakan data empiris dan pengalaman konkret dari LMID legal standing) yang terhambat misinya.  Orang tua yang terbebani biaya pendidikan tinggi.  Mahasiswa yang terancam putus kuliah karena ketidakstabilan dalam penentuan UKT.  Calon mahasiswa yang menghadapi hambatan finansial untuk melanjutkan studi. Argumentasi Tambahan Tidak disebutkan adanya penggunaan teori sosiologi atau studi komparatif. Diperkuat dengan teori sosiologi (Robert K. Merton dan Pierre Bourdieu) dan pedagogi kritis (Paulo Freire), serta studi komparatif kebijakan pendidikan tinggi di berbagai negara. Tabel ini secara jelas menunjukkan bahwa permohonan a quo menghadirkan pertanyaan konstitusional yang berbeda dan lebih mendalam dibandingkan dengan permohonan sebelumnya. Perbedaan- perbedaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan mencerminkan evolusi 23 argumen hukum yang substansial, yang memerlukan pemeriksaan baru oleh Mahkamah Konstitusi. 7. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2009, objek pengujian adalah keseluruhan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas. Permohonan tersebut secara umum mempersoalkan konstitusionalitas pasal tersebut dalam bentuknya yang utuh. Sebaliknya, permohonan a quo dalam Perkara Nomor 111/PUU-XXIII/2025 secara spesifik hanya menguji frasa "yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun" dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas. Para Pemohon tidak memohon pembatalan keseluruhan pasal, melainkan memohon agar frasa tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Artinya, frasa tersebut tetap konstitusional jika dan hanya jika dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara pada seluruh jenjang pendidikan secara bertahap. 8. Bahwa pergeseran fokus dari pengujian keseluruhan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi pengujian frasa spesifik "yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun" secara fundamental mengubah pertanyaan hukum yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan sebelumnya mungkin bertujuan untuk membatalkan seluruh ketentuan, sedangkan permohonan saat ini mencari putusan inkonstitusionalitas bersyarat. Putusan inkonstitusionalitas bersyarat adalah bentuk putusan yang lebih bernuansa, yang memungkinkan suatu ketentuan undang-undang tetap berlaku dengan makna tertentu yang sesuai konstitusi, bukan pembatalan mutlak. Perbedaan dalam cakupan pengujian dan hasil yang diinginkan ini merupakan perbedaan yang substantif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa Mahkamah dihadapkan pada isu konstitusional yang baru dan lebih terperinci. 9. Bahwa alasan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2009 bersifat umum, mendalilkan bahwa Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara umum membatasi tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan secara keseluruhan, sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang mensyaratkan pemerintah 24 menyediakan dana untuk satu sistem pendidikan, termasuk pendidikan menengah dan tinggi. Sebaliknya, permohonan a quo menyajikan alasan permohonan yang sangat rinci, spesifik, dan didukung oleh data empiris serta kerangka teori sosial ekonomi yang komprehensif. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon diuraikan secara konkret:  Pemohon I (Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi/LMID): Mengalami kerugian aktual karena terhambatnya misi advokasi organisasi untuk akses pendidikan yang adil dan merata, yang menciptakan "penghalang sistemik" dan mengalihkan sumber daya.  Pemohon II (Sri Rahmawati): Mengalami beban finansial yang aktual dan potensial sebagai ibu wiraswasta, yang berpotensi "melanggengkan lingkaran kemiskinan antargenerasi" dan menghambat akses anak anaknya ke pendidikan tinggi.  Pemohon III & IV (Sentia Dewi & Danang Putra Nuryana): Mengalami kerugian potensial sebagai mahasiswa aktif yang terancam putus kuliah akibat tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan ketidakpastian pendanaan negara pada jenjang pendidikan tinggi.  Pemohon V (Naufal Aksa Al Anra): Mengalami kerugian potensial sebagai pelajar yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, menghadapi hambatan finansial signifikan yang melanggar hak atas pendidikan, pengembangan diri, dan perlakuan non-diskriminatif, serta menciptakan "struktur kesempatan yang berbeda-beda". 10. Bahwa Permohonan ini juga mengintegrasikan kerangka teori yang kuat, seperti gagasan "struktur kesempatan yang berbeda-beda" oleh Robert K. Merton, "kultur kebisuan" oleh Paulo Freire, dan teori "reproduksi sosial" oleh Pierre Bourdieu, untuk menjelaskan dampak sistemik dari pembatasan pendanaan pendidikan terhadap mobilitas sosial dan kesetaraan. Selain itu, permohonan didukung oleh data empiris yang relevan, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang rendah (32,00% nasional, 18,23% untuk kuintil pengeluaran terendah pada tahun 2024), tingginya jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena masalah finansial (375.134 pada tahun 2022), dan kenaikan biaya pendidikan tinggi yang signifikan. Tingkat spesifisitas dan kekayaan data serta teori ini merupakan 25 "perbedaan alasan permohonan" yang jelas sesuai Pasal 78 Ayat (2) PMK 2/2021. 11. Bahwa arahan Majelis Hakim untuk menguraikan perbedaan ini secara jelas menunjukkan bahwa Mahkamah aktif mendorong Pemohon untuk menunjukkan bagaimana argumen-argumen baru para Pemohon berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi konstitusional yang terus berkembang, daripada hanya mengulang kembali masalah yang sudah diputuskan. Hal ini menandakan peran Mahkamah dalam mengembangkan hukum konstitusi dan keterbukaannya terhadap argumen-argumen bernuansa yang mencerminkan tantangan sosial kontemporer. Lebih lanjut, permintaan Majelis Hakim untuk mencari "original intent" dari Pasal 31 UUD 1945, khususnya mengenai sejauh mana kewajiban negara untuk membiayai pendidikan di luar jenjang dasar, mengindikasikan adanya penyelidikan yudisial yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah terbuka untuk mengevaluasi kembali interpretasi-interpretasi sebelumnya jika ada argumen historis atau filosofis baru yang memberikan alasan kuat untuk evolusi konstitusional. Hal ini melampaui interpretasi undang-undang semata, menuju diskursus konstitusional yang lebih mendalam. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa perbedaan alasan permohonan dapat menjadi faktor penentu dalam mengatasi keberlakuan nebis in idem, seperti yang terlihat dalam perbandingan antara Perkara Nomor 24/PUU-X/2012 dan 34/PUU-XI/2013. 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan ini tidak tergolong nebis in idem karena memenuhi syarat pengecualian yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021. Perbedaan pada ruang lingkup objek pengujian, batu uji yang digunakan, serta alasan permohonan yang diperkuat dengan data empiris dan kerugian konstitusional yang spesifik, menjadikannya permohonan yang baru dan layak untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. IV. POSITA / ALASAN PERMOHONAN 1. Permohonan uji materiil Perkara Nomor 111/PUU-XXIII/2025 diajukan terhadap Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 26 Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Norma yang diuji ini secara spesifik membatasi jaminan pendanaan pendidikan oleh pemerintah hanya pada warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Para Pemohon berargumen bahwa frasa pembatasan usia tersebut bertentangan secara bersyarat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1), (3), dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Inti permohonan ini adalah bahwa pembatasan jaminan pendanaan pendidikan pada jenjang dasar telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, termasuk terhambatnya hak untuk mengembangkan diri, ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminatif, dan beban finansial yang signifikan bagi warga negara yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah maupun pendidikan tinggi. 2. Bahwa Pasal Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun". PERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (1) UUD 1945 (HAK MENGEMBANGKAN DIRI) 3. Bahwa Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." 4. Bahwa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menyatakan: “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.” 5. Bahwa Pendidikan Dasar yang dimaksud adalah sebagaimana di dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 27 Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni: Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 6. Bahwa pendidikan menengah yang dimaksud sebagaimana di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terdiri atas Pendidikan menengah umum Pendidikan menengah kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 7. Bahwa pendidikan tinggi yang dimaksud sebagaimana di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan: Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor. 8. Bahwa hak-hak yang tersirat dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pondasi esensial bagi kemajuan individu dan kolektif suatu bangsa. Pengembangan diri tidak berhenti pada pendidikan dasar, melainkan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan akses terhadap berbagai jenjang pendidikan, termasuk menengah dan tinggi, untuk mencapai potensi maksimal seseorang. Konsep ini sangat terkait dengan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (Maslow's Hierarchy of Needs), di mana pengembangan diri atau aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi yang hanya dapat dicapai setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Pendidikan, terutama pendidikan tinggi, adalah sarana krusial untuk mencapai aktualisasi diri ini. 9. Bahwa pembatasan jaminan pendanaan pendidikan hanya pada jenjang dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas, secara langsung menghambat akses warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi. Padahal, jenjang-jenjang ini sangat esensial untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup di era modern. Data empiris menunjukkan bahwa tingginya biaya pendidikan tinggi dan terbatasnya kemampuan finansial menjadi kendala aktual yang menyebabkan banyak mahasiswa putus kuliah. Biaya pendidikan tinggi 28 yang mahal, dengan rata-rata mencapai Rp19,01 juta per tahun pada tahun ajaran 2023/2024, dan ketiadaan jaminan pendanaan negara di jenjang ini secara langsung menghalangi individu, terutama dari latar belakang ekonomi kurang mampu, untuk mengakses pendidikan yang esensial bagi pengembangan diri mereka. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi untuk kuintil pengeluaran terendah yang hanya 18,23% dibandingkan dengan 54,25% untuk kuintil tertinggi pada tahun 2024, menunjukkan bahwa hambatan finansial sangat memengaruhi akses. Kondisi tersebut berkorelasi dengan data terbaru dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dan rata-rata gaji yang diterima oleh buruh atau karyawan/pegawai. Secara nasional, rata-rata gaji pekerja Indonesia tercatat sebesar Rp3,09 juta per bulan. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan ketika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dari angka tersebut, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, semakin besar pula rata-rata upah yang diterima. Pekerja dengan latar belakang pendidikan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3) memperoleh rata-rata gaji tertinggi yaitu Rp4,35 juta per bulan. Sementara itu, mereka yang hanya menamatkan pendidikan SD ke bawah menerima gaji terendah, yakni Rp2,07 juta per bulan. Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV,S1,S2,S3 menerima upah sekitar dua kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah. Hal ini semakin menegaskan bahwa hak Hak atas pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa hak atas pendidikan adalah hak fundamental yang integral dengan hak pengembangan diri, yang secara inheren bersifat berkelanjutan dan tidak terbatas pada usia tertentu. Lebih dari itu, mengembangkan diri melalui Pendidikan dapat dijadikan tolak ukur untuk peningkatan kesejahteraan para Pemohon. Dengan tidak dijaminnya pendanaan Pendidikan pada seluruh jenjang, padahal merupakan bagian yang integral, maka akan menmbatasi dan menghalangi Para Pemohon untuk memperoleh hak fundamental sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1). 29 10. Pengembangan diri yang optimal, terutama dalam konteks era globalisasi dan revolusi industri 4.0, sangat bergantung pada akses ke pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang krusial untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Tanpa akses yang memadai ke jenjang ini, kemampuan individu untuk mengembangkan diri secara maksimal, terutama dalam bidang-bidang spesifik dan profesional, akan terhambat. Di era globalisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan, pengembangan diri yang optimal seringkali memerlukan akses ke pendidikan menengah dan tinggi. Pembatasan pendanaan pada jenjang dasar secara de facto membatasi potensi pengembangan diri bagi sebagian besar warga negara, terutama mereka dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Hal ini menciptakan "tangga" yang terputus dalam pemenuhan hak, di mana hak untuk mengembangkan diri tidak dapat terealisasi sepenuhnya tanpa akses pendidikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembatasan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara langsung berimplikasi pada pelanggaran Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Argumen ini didukung oleh Teori Modal Manusia (Human Capital Theory), yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan produktivitas dan potensi pendapatan individu, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pembatasan akses pendidikan tinggi berarti membatasi akumulasi modal manusia. PERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 (KEPASTIAN HUKUM) 11. Bahwa uraian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Konsep kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran dan mengharapkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis, menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat, dan pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. 30 Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat dan akhirnya akan timbul ketidakpastian (uncertainty) yang dapat berujung pada kekacauan (chaos). Konsep ini berakar pada Doktrin Positivisme Hukum (Legal Positivism), yang menekankan bahwa hukum harus jelas, tertulis, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan kepastian bagi subjek hukum. 12. Bahwa Ketiadaan jaminan hukum terhadap pendanaan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi mencederai hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.1 Pembatasan jaminan pembiayaan pendidikan oleh negara yang hanya pada usia 7-15 tahun (jenjang pendidikan dasar) menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi kelanjutan pendidikan anak-anak dan mahasiswa. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan, tetapi juga kejelasan dan prediktabilitas penerapannya. Ketika negara hanya menjamin pendanaan untuk pendidikan dasar, hal ini menciptakan ketidakpastian bagi keluarga dan individu mengenai kemampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketidakpastian ini bukan hanya masalah finansial, tetapi juga masalah perencanaan hidup dan akses terhadap hak. Ini menjadi hambatan struktural yang menghalangi warga negara untuk merencanakan dan mengakses pendidikan secara berkelanjutan, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Argumen ini juga dapat dikaitkan dengan Doktrin Hak Konstitusional (Constitutional Rights Doctrine), yang menyatakan bahwa hak-hak yang dijamin dalam konstitusi harus memiliki kepastian dalam pelaksanaannya dan tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang oleh undang-undang di bawahnya. 13. Bahwa pembatasan jaminan finansial pendidikan hanya pada jenjang dasar menciptakan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidaksetaraan ini diperburuk bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di luar jenjang dasar karena menghadapi hambatan finansial signifikan yang tidak diberlakukan pada mereka yang menempuh pendidikan dasar. Perlakuan 31 yang berbeda ini, tanpa dasar konstitusional yang jelas dan dapat dibenarkan, merupakan diskriminasi berdasarkan aspirasi pendidikan atau status sosial ekonomi, yang secara langsung melanggar prinsip keadilan dan perlakuan yang sama yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. PERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 (NON- DISKRIMINASI) 14. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". 15. Bahwa prinsip non-diskriminasi merupakan asas fundamental dalam perlindungan dan pemajuan semua jenis hak asasi manusia, dan menjadi kewajiban negara. Asas ini melarang adanya diskriminasi langsung (direct discrimination) maupun tidak langsung (indirect discrimination). Diskriminasi tidak langsung didefinisikan sebagai kebiasaan, aturan, atau kondisi yang secara lahiriah tampak netral tetapi memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok tertentu tanpa adanya pembenaran yang sah. Konsep diskriminasi tidak langsung ini dikembangkan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Human Rights Law), khususnya dalam interpretasi komite-komite perjanjian HAM PBB, seperti Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR) dalam General Comment No. 20 (2009) tentang Non diskriminasi dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 16. Bahwa pembatasan jaminan pendanaan pendidikan hanya pada usia 7-15 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas, menimbulkan perlakuan diskriminatif bagi warga negara yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi. Pembatasan ini secara faktual melanggengkan lingkaran kemiskinan antargenerasi dan menghambat akses bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan. Meskipun Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas tidak secara eksplisit membedakan berdasarkan status ekonomi, dampaknya adalah diskriminasi tidak langsung. Dengan hanya membiayai pendidikan dasar, negara secara 32 implisit menyerahkan pembiayaan pendidikan menengah dan tinggi kepada individu atau keluarga. Hal ini secara tidak proporsional membebani kelompok berpenghasilan rendah, yang kemudian kesulitan mengakses jenjang pendidikan lebih tinggi, padahal pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa diskriminasi. Kondisi ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU XXII/2024 yang menyatakan bahwa pendidikan dasar gratis juga harus berlaku di sekolah swasta untuk menghindari diskriminasi. Jika diskriminasi dalam pendidikan dasar sudah diakui, maka diskriminasi pada jenjang yang lebih tinggi akibat pembatasan pendanaan juga harus diakui sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung yang bertentangan dengan konstitusi. Argumen ini diperkuat oleh Doktrin Strict Scrutiny yang dianut Mahkamah Konstitusi dalam kasus kasus diskriminasi, terutama jika pembedaan didasarkan pada status sosial atau ekonomi, yang dianggap sebagai kategori yang rentan terhadap diskriminasi. 17. Pasal 31 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur oleh undang undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. PEMBATASAN PENDANAAN PENDIDIKAN MENCEDERAI PRINSIP NEGARA HUKUM YANG MENJAMIN HAK WARGA NEGARA. 18. Bahwa pembatasan jaminan pendanaan pendidikan oleh pemerintah hanya pada usia 7-15 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas, dapat diartikan sebagai kegagalan negara untuk secara aktif menjamin hak konstitusional atas pendidikan yang lebih luas. Padahal, 33 Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara umum dan universal mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Jika Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memberikan hak universal atas pendidikan, namun Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas, sebagai turunan konstitusi, membatasi jaminan pendanaan hanya pada jenjang dasar, maka terjadi inkoherensi dalam sistem hukum. Inkoherensi ini menciptakan ketidakpastian dan potensi pelanggaran hak bagi warga negara yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi, yang seharusnya dijamin oleh prinsip negara hukum. Pembatasan ini dapat dianggap mencederai prinsip negara hukum yang seharusnya melindungi dan memenuhi hak-hak dasar secara komprehensif, bukan membatasinya secara diskriminatif berdasarkan jenjang pendidikan di luar pendidikan dasar. Argumen ini mengacu pada Doktrin Koherensi Hukum (Legal Coherence Doctrine), yang menyatakan bahwa sistem hukum harus konsisten dan tidak boleh mengandung kontradiksi internal. Ketika ada norma yang lebih rendah (UU Sisdiknas) bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (UUD 1945), maka norma yang lebih rendah harus disesuaikan untuk mencapai koherensi sistem hukum. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon bersifat aktual dan potensial, sebab biaya pendidikan tinggi yang mahal secara terus-menerus membatasi akses mereka dan masyarakat luas terhadap jenjang pendidikan yang fundamental bagi kemajuan personal dan nasional. Hal ini diperkuat dengan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia pada tahun 2024 yang hanya mencapai 32,00%, menjadikannya salah satu yang terendah di kawasan ASEAN. Kesenjangan akses ini sangat mencolok berdasarkan strata ekonomi, di mana APK Perguruan Tinggi pada tahun 2024 untuk kuintil pengeluaran terendah (Kuintil 1) hanya mencapai 18,23%, sementara untuk kuintil pengeluaran tertinggi (Kuintil 5) mencapai 54,25%. Ini berarti individu dari kelompok ekonomi bawah memiliki kemungkinan hampir tiga kali lipat lebih kecil untuk mengakses pendidikan tinggi dibandingkan kelompok teratas. Penurunan drastis ini menjadi bukti empiris yang kuat bahwa hambatan finansial, yang diperparah oleh ketiadaan jaminan pendanaan negara di luar pendidikan dasar, merupakan faktor utama pembatas akses. yang secara 34 nyata melanggar hak atas pendidikan setiap warga negara sebagaimana dijamin Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL DAN ORIGINAL INTENT PASAL 31 UUD 1945 19. Bahwa sebelum Sebelum amandemen, Pasal 31 UUD 1945 memiliki rumusan yang berbeda, yaitu: "(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang". Perubahan UUD 1945, khususnya amandemen keempat yang disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2002, merupakan momentum penting dalam sejarah konstitusi Indonesia. Perubahan ini adalah manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat. Perubahan ini secara langsung mendukung argumentasi tentang maksud asli untuk memperluas cakupan hak pendidikan. Misalnya, penambahan ayat (2) tentang wajib belajar pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah, dan ayat (4) tentang prioritas anggaran 20%, menunjukkan komitmen negara yang lebih kuat dan spesifik, namun tidak mengurangi makna universal ayat (1). Kebutuhan akan perubahan ini muncul dari kesadaran bahwa pilar-pilar utama bangsa belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata, adanya tantangan kesenjangan ekonomi, serta perlunya perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan. Perubahan Pasal 31 secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kesempatan warga negara Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Lebih spesifik, kita dapat menoleh ke belakang dan mencermati perumusan perubahan Pasal 31 UUD NRI 1945, khususnya yang mendapat perhatian serius adalah ketika memperdebatkan rumusan alternatif ayat (3) dalam pasal 31 UUD NRI 1945. Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pandangan dan pendapatnya sebagaimana diungkapkan berikut ini: …Kami ingin menanggapi tentang usulan perlunya Ayat (3) ini, ditambah tidak hanya pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan, tapi juga masyarakat. Menurut saya, itu tidak perlu 35 karena memang sistem pendidikan nasional itu menjadi kewajiban pemerintah bukan masyarakat. Akan halnya yang menyelenggarakan itu masyarakat terlibat di dalamnya, iya. Tapi kewajiban dalam hal mengusahakan dan menyelenggarakan itu yang pertama-tama adalah Pemerintah, dan Konstitusi itu memberikan amanat terhadap itu. Jadi, amanat itu tidak dipikul oleh masyarakat, tapi yang utamanya adalah Pemerintah.. Terlebih dalam momen tersebut, setelah menyimak berbagai pendapat sebelumnya terdapat pandangan Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB yang juga menyampaikan pandangannya mengenai esensi “mencerdaskan keidupan bangsa” yang relevansinya dengan Pasal 31 UUD NRI 1945: ..mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya selalu mendengar seolah-olah itu diartikan mencerdaskan bangsa. Padahal, yang diharapkan dalam Pembukaan itu adalah kehidupan bangsa yang cerdas bukan sekedar bangsa yang cerdas. Nah, tentu kita harus bersepakat apa yang di maksud dengan kehidupan bangsa yang cerdas itu. Dan menurut saya kehidupan bangsa yang cerdas memerlukan manusia-manusia yang cerdas, itu betul. Jadi, pengertiannya memang sangat luas. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan bangsa yang cerdas itu tentu kehidupan yang sangat antisipatif, yang modern, dan seterusnya itu kehidupan. Tetapi bahwa karena itu diperlukan pendidikan supaya orang-orangnya cerdas sehingga kehidupannya nanti cerdas. Tapi tentu kalau kita bicara kehidupan bangsa yang cerdas tidak cukup tadi dikatakan rasionya saja cerdas. Saya sepakat saja bahwa memang untuk menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas tidak hanya rasio di dalam huruf Jawa juga kita kenal ada caraka, cipta, rasa, dan karsa. Jadi, manusia memang tidak hanya rasio. Persoalannya sekarang kalau kita mengatakan menyelenggarakan satu sistem pokok nasional, dalam rangka ini menurut hemat saya lebih menunjuk kepada visi daripada sistem pendidikan nasional bukan tujuan.. Pandangan ini secara langsung menekankan bahwa terdapat urgensi fundamental dalam mengimplementasikan “mencerdaskan keidupan bangsa”. Oleh karenanya, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" tidak membatasi hak ini pada jenjang atau usia tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa hak tersebut bersifat universal dan sepanjang hayat. Apabila pendidikan adalah hak asasi manusia universal dan sepanjang hayat, maka pembatasan usia atau jenjang dalam pemenuhan hak tersebut oleh negara, khususnya dalam hal pendanaan, secara inheren akan bertentangan dengan prinsip universalitas dan keberlanjutan ini. Konsep ini menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang usia atau status, memiliki hak untuk mengakses dan meningkatkan pendidikannya. Ini menempatkan kewajiban 36 negara untuk memfasilitasi pendidikan bukan hanya sebagai pemenuhan wajib belajar, tetapi sebagai dukungan berkelanjutan untuk pengembangan individu dan kemajuan peradaban. Pembatasan pendanaan hanya pada jenjang dasar akan secara fundamental merusak prinsip ini. 20. Bahwa Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai salah satu tujuan fundamental negara. Amanat ini dipertegas dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Penafsiran konstitusi, termasuk Pasal 31 UUD 1945, harus mengacu pada "original intent" agar konstitusi tetap menjadi "living constitution" yang berkembang dalam masyarakat dengan tetap terjaga makna, maksud, dan tujuan setiap pasal dan ayatnya. Meskipun risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak secara eksplisit merinci pembiayaan pendidikan tinggi, semangat "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang menjadi original intent Pasal 31 UUD 1945 tidak dapat dibatasi hanya pada pendidikan dasar. Pada masa perumusan UUD 1945, prioritas utama mungkin adalah memberantas buta huruf dan menyediakan pendidikan dasar bagi semua, mengingat kondisi pasca kemerdekaan. Namun demikian, tujuan "mencerdaskan kehidupan bangsa" tidak pernah dimaksudkan sebagai tujuan statis yang hanya terbatas pada tingkat dasar. Seiring perkembangan zaman, "kecerdasan bangsa" tidak lagi cukup hanya dengan pendidikan dasar. Negara yang maju dan kompetitif membutuhkan sumber daya manusia yang dididik hingga jenjang tinggi, yang mampu menghasilkan inovasi, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bersaing di kancah global. Oleh karena itu, original intent Pasal 31 UUD 1945, khususnya frasa "mencerdaskan kehidupan bangsa", harus ditafsirkan secara dinamis dan progresif, mencakup kewajiban negara untuk memfasilitasi dan membiayai pendidikan di seluruh jenjang, termasuk pendidikan tinggi, sebagai prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Pembatasan pada Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas tidak sejalan dengan semangat dan tujuan konstitusi yang lebih besar ini. 37 KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MEMBIAYAI PENDIDIKAN HINGGA JENJANG TINGGI BERDASARKAN ORIGINAL INTENT 21. Bahwa meskipun Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit hanya menyebutkan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar, ayat (1), (3), dan (4) memberikan landasan konstitusional yang lebih luas untuk kewajiban pembiayaan hingga jenjang tinggi. Kewajiban negara untuk membiayai pendidikan tidak berhenti hanya pada jenjang pendidikan dasar, melainkan harus diperluas seiring dengan kemampuan keuangan negara. 22. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018 telah menafsirkan bahwa frasa "minimal pada jenjang pendidikan dasar" dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas tidak dapat diartikan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan sebatas jenjang pendidikan dasar. Interpretasi progresif terhadap UUD 1945, yang didukung oleh Putusan MK sebelumnya, menegaskan bahwa kewajiban negara untuk membiayai pendidikan tidak berhenti pada pendidikan dasar. Hal ini adalah cerminan dari prinsip "living constitution" yang memungkinkan konstitusi beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan bangsa. Jika tujuan "mencerdaskan kehidupan bangsa" adalah tujuan yang progresif dan komprehensif, maka kewajiban negara untuk membiayai pendidikan harus mengikuti tujuan tersebut. Pembatasan pada undang-undang (Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas) adalah inkonstitusional secara bersyarat jika tidak dimaknai secara progresif. Argumentasi ini menggeser fokus dari interpretasi tekstual yang sempit ("hanya pendidikan dasar") ke interpretasi teleologis dan sistematis yang lebih luas, selaras dengan original intent UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk membiayai pendidikan tinggi bukan merupakan tambahan atau pilihan, melainkan keniscayaan konstitusional yang harus dipenuhi secara bertahap seiring dengan kapasitas negara. REINTERPRETASI DAN HARMONISASI PASAL 31 UUD 1945 (HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIKAN) 23. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara jelas menegaskan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Frasa ini mengindikasikan hak yang bersifat universal dan tidak membatasi jenjang pendidikan tertentu. Hak atas pendidikan, sebagai bagian dari positive rights, membebankan kewajiban 38 kepada negara untuk membuat kebijakan umum yang secara progresif mendekatkan pemenuhan atau penikmatan maksimum hak tersebut bagi setiap warga negara. Penafsiran ini sejalan dengan Doktrin Hak Asasi Manusia sebagai Positive Rights, yang mengharuskan negara untuk mengambil tindakan afirmatif dan menyediakan sumber daya untuk memenuhi hak-hak tersebut, bukan hanya menahan diri dari pelanggaran. Dengan ini berarti negara tidak hanya dilarang menghalangi akses pendidikan, tetapi juga diwajibkan untuk mengambil tindakan aktif guna memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh warga negara. 24. Bahwa pertanyaan bagaimana argumentasi Para Pemohon bahwa pendidikan harus gratis di semua jenjang, mengingat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Frasa ini menunjukkan original intent pembentuk undang-undang yang membatasi kewajiban pembiayaan wajib pada pendidikan dasar. Namun begitu, konstitusi, sebagai living constitution, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi secara evolutif-dinamis, terutama jika terjadi pergeseran pandangan dalam masyarakat atau untuk mengisi kekosongan hukum. Konstitusi harus dibaca sebagai keseluruhan (harmonious construction), di mana setiap pasal saling melengkapi dan tidak boleh diinterpretasikan secara terpisah sehingga menimbulkan disharmoni. Argumen ini mengandalkan Doktrin Penafsiran Konstitusi Dinamis/Evolutif (Dynamic/Evolutionary Constitutional Interpretation), yang memungkinkan konstitusi diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa semua pasal konstitusi dibaca secara koheren dan saling mendukung. 25. Bahwa penafsiran sempit Pasal 31 ayat (2) akan menciptakan disharmoni dengan hak-hak konstitusional lainnya yang bersifat universal dan progresif. Pada saat UUD 1945 dirumuskan dan diamandemen, pendidikan dasar mungkin dianggap sebagai tingkat minimum yang wajib dibiayai. Namun, seiring dengan tuntutan globalisasi, perkembangan teknologi, dan 39 kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, pendidikan menengah dan tinggi menjadi semakin esensial untuk kemajuan individu dan bangsa. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 31 ayat (2) harus dilakukan secara harmonis dengan Pasal 31 ayat (1) dan hak-hak konstitusional lainnya, serta prinsip realisasi progresif hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB), untuk memungkinkan perluasan jaminan pendanaan seiring dengan kemampuan negara dan kebutuhan masyarakat. 26. Bahwa tantangan finansial, khususnya terkait dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), merupakan hambatan serius yang memaksa mahasiswa untuk tidak melanjutkan kuliah. Merujuk dokumen “Statistik Pendidikan Tinggi 2022” yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada April 2023 lalu, tercatat ada sebanyak 375.134 mahasiswa dari semua jenjang pendidikan tinggi yang mengalami putus kuliah. Gambaran tersebut menunjukkan adanya perangkap kemiskinan antargenerasi dan melanggengkan "struktur kesempatan yang berbeda- beda" di tengah masyarakat. Akses terhadap pendidikan tinggi diakui secara luas sebagai jalur krusial menuju mobilitas sosial, untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak, dan meningkatkan status sosial ekonomi. Dengan membuat pendidikan tinggi tidak dapat diakses secara finansial oleh sebagian besar populasi yang kurang beruntung secara ekonomi, sistem yang berlaku saat ini secara tidak sengaja mereproduksi dan memperkuat stratifikasi sosial yang ada. sehingga menghambat upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. 27. Bahwa secara empiris, terdapat korelasi kuat antara pembatasan jaminan finansial pendidikan oleh negara hanya sampai jenjang dasar dengan penurunan angka partisipasi pada jenjang menengah dan tinggi, serta tingginya biaya yang harus ditanggung warga negara. Rata-rata biaya pendidikan per tahun terus meningkat secara signifikan seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan (misalnya, pendidikan tinggi mencapai 40 Rp19,01 juta per tahun pada tahun ajaran 2023/2024), dan rata-rata biaya kuliah di Indonesia naik sekitar 50% selama periode 2014-2023. Inflasi biaya pendidikan juga menjadi tantangan signifikan, membuat perencanaan keuangan untuk pendidikan jangka panjang semakin sulit. 28. Bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp. 608,3 triliun pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023, yang memenuhi amanat konstitusional 20% dari APBN untuk pendidikan, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk non-direk atau kementerian lain yang tidak secara langsung terlibat dalam pendidikan dasar, sehingga efektivitas pembiayaan pendidikan dasar secara menyeluruh masih dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada ketiadaan dana, melainkan pada prioritas dan alokasi anggaran. Dengan demikian menunjukkan bahwa amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai prioritas anggaran pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan hak atas pendidikan di seluruh jenjang. FLEKSIBILITAS DAN PRIORITAS ANGGARAN PENDIDIKAN 20% (PASAL 31 AYAT 4) UNTUK MENDUKUNG SELURUH JENJANG PENDIDIKAN 29. Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lantas apakah 20% anggaran ini diarahkan hanya untuk yang wajib (pendidikan dasar). Alokasi 20% adalah minimum yang diamanatkan konstitusi, bukan maksimum. Konstitusi tidak secara eksplisit membatasi alokasi 20% hanya untuk pendidikan dasar. Fleksibilitas alokasi ini harus memungkinkan pemerintah untuk memprioritaskan pendanaan pada jenjang yang lebih tinggi seiring dengan kebutuhan dan kemampuan negara. Masalahnya bukan ketiadaan dana, melainkan pada prioritas dan alokasi anggaran. Anggaran 20% yang diamanatkan konstitusi adalah komitmen besar. Jika sebagian besar anggaran tersebut saat ini difokuskan pada pendidikan dasar, dan ada kebutuhan mendesak untuk pendidikan menengah dan tinggi, maka pemerintah memiliki ruang untuk melakukan re-prioritisasi dalam kerangka 20% tersebut. Ini bukan tentang menambah anggaran, 41 tetapi mengoptimalkan alokasi yang sudah ada untuk memenuhi hak pendidikan secara lebih komprehensif di semua jenjang, sejalan dengan prinsip realisasi progresif. Argumen ini didukung oleh Teori Anggaran Publik, yang membahas bagaimana keputusan alokasi anggaran mencerminkan prioritas politik dan sosial suatu negara. Fleksibilitas anggaran 20% memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan prioritas seiring waktu. REALISASI PROGRESIF HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (EKOSOB) DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN, (KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA PASCA RATIFIKASI ICESCR) 30. Bahwa Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ratifikasi ini mengikat Indonesia pada kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak EKOSOB, termasuk hak atas pendidikan. Ratifikasi ICESCR mengikat Indonesia pada Doktrin Pacta Sunt Servanda dalam hukum internasional, yang berarti perjanjian yang telah diratifikasi harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini juga mengacu pada Doktrin Monisme dalam hubungan hukum internasional dan nasional, di mana hukum internasional yang diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional. ICESCR Pasal 13 secara khusus menekankan esensi hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah sebagai suatu kondisi tertentu yang harus diciptakan oleh negara peratifikasi. Hal ini mencakup aspek substansi pendidikan dan manajerial penyelenggaraan pendidikan, serta ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan. Kewajiban ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa". 31. Bahwa ICESCR mengakui bahwa realisasi penuh hak EKOSOB tidak selalu dapat segera dicapai dan dapat dilakukan secara bertahap (progressive realization), terutama bagi negara dengan sumber daya terbatas. Namun begitu, prinsip realisasi progresif ini tidak boleh disalahartikan sebagai pembenaran untuk tidak bertindak atau menunda pemenuhan hak. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban segera (immediate obligation) untuk 42 mengambil langkah-langkah yang tepat guna memastikan peningkatan berkelanjutan dalam penikmatan hak-hak ini dari waktu ke waktu. Prinsip ini adalah inti dari Prinsip Realisasi Progresif (Progressive Realization Principle) dalam ICESCR (General Comment No. 3, 1990 oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), yang menyeimbangkan antara idealisme hak asasi manusia dan realitas keterbatasan sumber daya negara. Kewajiban segera ini mencakup beberapa aspek penting: 1. Tingkat Esensial Minimum: Negara diwajibkan, dengan efek segera, untuk memastikan penikmatan tingkat esensial minimum dari setiap hak. 2. Larangan Retrogresi: Kewajiban untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara progresif menyiratkan larangan terhadap tindakan yang akan mengurangi penikmatan hak saat ini. 3. Larangan Diskriminasi: Ini mencakup hukum, kebijakan, dan praktik yang bersifat diskriminatif, baik langsung maupun tidak langsung. Menghormati prinsip non-diskriminasi memerlukan langkah-langkah spesifik untuk memastikan perlindungan hak-hak kelompok marginal sebagai prioritas. 4. Penggunaan Sumber Daya Maksimal: Negara memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin untuk realisasi progresif hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan jika suatu negara memiliki sumber daya yang tidak memadai, negara tetap harus memperkenalkan program-program berbiaya rendah dan terarah untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. 32. Bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing global, pendidikan tinggi bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan esensial. Memenuhi hak atas pendidikan tinggi secara progresif akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, mendorong inovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bangsa. Ini adalah investasi jangka panjang yang sejalan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup. Argumen ini didukung oleh Teori Pembangunan Berkelanjutan, yang menekankan bahwa investasi dalam pendidikan, termasuk pendidikan 43 tinggi, adalah kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, membatasi jaminan pendanaan hanya pada pendidikan dasar akan menghambat pencapaian tujuan konstitusional yang lebih luas dan menghambat kemajuan bangsa dalam skala global. 33. Bahwa untuk itu pembatasan pendanaan pendidikan tinggi oleh Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas dapat diinterpretasikan sebagai bentuk stagnasi atau bahkan retrogresi dalam konteks hak pengembangan diri dan non- diskriminasi, terutama jika tidak ada langkah-langkah yang memadai untuk memperluas akses secara bertahap. Argumentasi harus menunjukkan bahwa "bertahap" bukan berarti "tidak ada tindakan" atau "hanya pendidikan dasar," melainkan "langkah-langkah yang jelas dan terukur menuju pemenuhan penuh di semua jenjang." 34. Bahwa studi komparatif kebijakan pendidikan tinggi gratis di berbagai negara menunjukkan bahwa konsep pendidikan tinggi gratis adalah model yang layak dan dapat diimplementasikan. Banyak negara yang berhasil menerapkan pendidikan tinggi gratis, bahkan untuk mahasiswa internasional dalam beberapa kasus, secara langsung menyanggah argumen tentang ketidakmungkinan fiskal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utamanya adalah masalah pilihan kebijakan dan prioritas. STUDI KOMPARATIF: PENDIDIKAN TINGGI TERJANGKAU ADALAH PILIHAN KEBIJAKAN YANG REALISTIS 35. MODEL PENDANAAN PENDIDIKAN TINGGI GRATIS/TERJANGKAU DI NEGARA MAJU (MISALNYA, JERMAN, NORWEGIA). Bahwa Majelis Hakim mengkritik perbandingan dengan negara maju yang tidak selevel. Namun demikian, model-model ini tetap relevan sebagai inspirasi untuk menunjukkan komitmen negara terhadap pendidikan sebagai hak, meskipun adaptasi model diperlukan untuk konteks Indonesia. Jerman dan Norwegia, misalnya, dikenal dengan kebijakan kuliah gratis untuk semua mahasiswa, termasuk internasional, meskipun ada biaya administrasi atau biaya hidup yang harus ditanggung mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan tinggi gratis bukan utopia dan dapat diimplementasikan dengan dukungan pendanaan publik yang kuat. 36. MODEL PENDANAAN DAN TANTANGAN DI NEGARA BERKEMBANG DENGAN KONDISI SERUPA. 44 Bahwa studi komparatif dengan negara-negara berkembang yang memiliki kondisi serupa dengan Indonesia menunjukkan spektrum kebijakan pendanaan pendidikan tinggi.  Brazil: Sistem pendidikan tinggi di Brazil didominasi oleh institusi swasta (sekitar 80% dari total pendaftar). Namun, universitas federal di Brazil menawarkan pendidikan gratis (menyumbang sekitar 13% dari total pendaftar) dan menerapkan kebijakan kuota afirmasi untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial. Pemerintah Brazil juga menggunakan program seperti "University for All" (ProUni) yang memberikan keringanan pajak kepada institusi swasta sebagai imbalan untuk beasiswa mahasiswa, serta program pinjaman mahasiswa yang lunak (FIES) yang pada puncaknya menanggung biaya kuliah sekitar 40% mahasiswa swasta. Tantangan utama di Brazil adalah anggaran publik yang didominasi oleh gaji dan tunjangan pensiun staf universitas, serta krisis ekonomi yang menyebabkan pemotongan program pinjaman mahasiswa.  India: India memiliki skema beasiswa berbasis prestasi dan kebutuhan (misalnya, Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan Yojana/PM- USP, Central Sector Interest Subsidy Scheme/CSIS) dan pembebasan biaya untuk kelompok rentan di institusi publik. Namun, ada kebutuhan untuk diversifikasi sumber pendanaan, termasuk dari kampus, alumni, filantropi, dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).  Malaysia: Malaysia mengalokasikan anggaran signifikan untuk Pendidikan tinggi (RM18 miliar pada 2025), termasuk beasiswa dan pinjaman melalui National Higher Education Fund Corporation (PTPTN), dengan fokus pada bidang STEM dan AI. Sektor swasta memainkan peran penting dan seringkali bergantung pada pinjaman PTPTN untuk merekrut mahasiswa. Ada juga rekomendasi untuk melakukan merger dan akuisisi institusi swasta guna meningkatkan efisiensi.  Filipina: Filipina telah mengimplementasikan Universal Access to Quality Tertiary Education Act (RA 10931) yang menyediakan kuliah gratis di universitas dan perguruan tinggi negeri, serta program subsidi dan pinjaman mahasiswa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan tinggi. 45  Afrika Selatan: Sejak gerakan #FeesMustFall pada tahun 2016, pemerintah Afrika Selatan telah berkomitmen untuk mensubsidi pendidikan tinggi gratis bagi 90% mahasiswa yang memenuhi syarat akademik. Meskipun berhasil meningkatkan akses pendidikan, kebijakan ini menghadapi tantangan besar terkait biaya yang sangat besar (diperkirakan R2.88 triliun), adanya trade off dengan kualitas pendidikan (kelas penuh, sumber daya kurang), dampak negatif pada ekonomi (potensi kenaikan pajak), dan pengalihan dana dari pendidikan dasar dan menengah.  Thailand: Thailand menyediakan 12 tahun pendidikan dasar gratis. Namun, universitas swasta di Thailand umumnya tidak menerima pendanaan tahunan dari pemerintah. Fokus kebijakan di Thailand saat ini adalah pada peningkatan kualitas universitas publik dan relevansinya dengan kebutuhan industri.  Meksiko: Pendidikan tinggi publik di Meksiko cenderung regresif, lebih banyak menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi di perkotaan. Hal ini menunjukkan tantangan dalam pemerataan akses meskipun ada pendidikan tinggi publik. Namun, ada upaya untuk meningkatkan transparansi pendanaan universitas publik melalui National Agreement for Accountability and Transparency in Public Universities. Berbagai program beasiswa juga tersedia untuk mendukung pendidikan internasional. Kasus Meksiko menyoroti bahwa "gratis" saja tidak cukup; mekanisme alokasi dana harus progresif dan ditargetkan untuk mengatasi ketidaksetaraan.  Vietnam: Vietnam baru-baru ini menggratiskan pendidikan publik dari prasekolah hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai September 2025. Meskipun pendidikan tinggi belum sepenuhnya gratis, ada dorongan untuk meningkatkan investasi pemerintah dalam pendidikan tinggi dari 0,27% PDB menjadi 0,8-1,0% PDB pada tahun 2030. Vietnam menunjukkan tren progresif dalam pembiayaan pendidikan, dimulai dari jenjang dasar dan menengah, dengan visi untuk meningkatkan investasi di pendidikan tinggi. Ini mendukung argumen "pemenuhan bertahap" dan menunjukkan bahwa negara-negara selevel Indonesia sedang bergerak ke arah akses pendidikan yang lebih luas. 46  Argentina: Universitas publik di Argentina secara tradisional gratis, namun menghadapi tantangan serius akibat kebijakan penghematan pemerintah, menyebabkan protes massal dan pemotongan dana penelitian. Presiden Javier Milei bahkan memveto undang-undang yang akan menjamin peningkatan dana untuk universitas publik, dengan alasan ancaman terhadap keseimbangan fiskal. Argentina menyajikan contoh bahwa model pendidikan tinggi gratis yang sudah mapan pun dapat menghadapi tekanan fiskal. Hal ini memperkuat argumen bahwa "gratis secara bertahap" adalah pendekatan yang lebih realistis dan berkelanjutan, memungkinkan negara untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan fiskal tanpa mengorbankan hak fundamental.  Kuba: Kuba memiliki sistem pendidikan yang sepenuhnya gratis dari taman kanak-kanak hingga universitas.1 Negara ini mengalokasikan porsi anggaran pendidikan yang sangat besar, yaitu 14.24% dari anggaran nasional. Kuba menunjukkan bahwa pendidikan tinggi yang sepenuhnya gratis adalah mungkin bahkan untuk negara berkembang, asalkan ada komitmen politik yang kuat dan alokasi anggaran yang signifikan. Ini berfungsi sebagai bukti konsep bahwa negara dapat memikul beban penuh pembiayaan pendidikan. 37. PEMBELAJARAN DAN RELEVANSI MODEL-MODEL TERSEBUT BAGI INDONESIA Bahwa studi komparatif ini menunjukkan spektrum kebijakan pendanaan pendidikan tinggi di negara berkembang. Beberapa telah mengimplementasikan model gratis terbatas (Filipina, Brazil untuk federal), sementara yang lain fokus pada beasiswa dan pinjaman (India, Malaysia) atau menarik investasi asing (Vietnam). Kasus Afrika Selatan menjadi peringatan penting tentang unintended consequences dari kebijakan gratis yang terlalu ambisius tanpa perencanaan fiskal dan kualitas yang memadai. Pembelajaran dari negara-negara ini adalah bahwa perluasan jaminan pendanaan pendidikan tinggi adalah realistis dan telah diupayakan di berbagai konteks, namun dengan berbagai model dan tantangan. Ini memperkuat argumentasi Pemohon untuk "secara bertahap" dan "sesuai kemampuan negara," namun tetap mendorong perluasan jaminan. Keberhasilan atau upaya negara-negara ini dalam menyediakan pendidikan 47 tinggi yang terjangkau atau gratis, meskipun dengan tantangan (misalnya Argentina), secara langsung membantah klaim bahwa Indonesia tidak mampu secara fiskal. Pelajaran utamanya adalah bahwa ini adalah masalah pilihan kebijakan dan prioritas anggaran. Indonesia, dengan amanat konstitusional yang kuat, memiliki landasan untuk membuat pilihan serupa. Model "gratis secara bertahap" dapat memprioritaskan pembebasan biaya kuliah (tuition fees) terlebih dahulu, yang akan menghilangkan hambatan finansial terbesar yang menghalangi ribuan calon mahasiswa setiap tahunnya. Untuk biaya hidup, skema dukungan bertarget seperti beasiswa berbasis kebutuhan atau pinjaman lunak dapat dikembangkan, sebagaimana praktik di banyak negara lain. Dengan menganalisis negara- negara "selevel", argumen menjadi lebih kuat dan relevan, menunjukkan bahwa Indonesia tidak perlu meniru model negara maju dengan populasi kecil dan APBN tinggi, tetapi bisa belajar dari negara-negara dengan tantangan serupa. Pendekatan "bertahap"dengan membebaskan biaya kuliah terlebih dahulu adalah strategi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal, yang juga diterapkan atau dipertimbangkan di negara-negara komparatif. Studi komparatif ini menggunakan pendekatan Model Pendidikan Komparatif, yang memungkinkan pembelajaran dari pengalaman negara lain untuk menginformasikan kebijakan domestik, dengan mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi dan budaya yang berbeda. ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAN PRIORITAS ANGGARAN 38. DATA ANGGARAN PENDIDIKAN APBN 2025 DAN POTENSI PENINGKATAN. Bahwa Anggaran Pendidikan pada APBN 2025 telah mencapai Rp724,3 triliun, yang merupakan alokasi terbesar dalam postur APBN. Alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan merupakan kewajiban konstitusional yang telah dijalankan sejak tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan selama satu dekade terakhir, terutama pada pos belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah (TKD), meskipun rasio realisasi terhadap total belanja masih di bawah 20% dalam tiga tahun terakhir. Anggaran pendidikan didistribusikan melalui Belanja 48 Pemerintah Pusat (Rp297,2 triliun), Transfer ke Daerah (Rp347,1 triliun), dan Pembiayaan (Rp80 triliun). Program-program utama yang didanai meliputi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mahasiswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk revitalisasi sarana pendidikan. 39. STRATEGI EFISIENSI DAN RE-PRIORITISASI ANGGARAN PENDIDIKAN. Bahwa dengan anggaran pendidikan yang sudah mencapai Rp724,3 triliun pada APBN 2025, argumentasi tidak lagi harus berfokus pada "kurangnya dana," melainkan pada "bagaimana dana yang ada dapat dialokasikan dan dikelola secara lebih efisien dan tepat sasaran untuk seluruh jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi." Ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas. Strategi efisiensi anggaran pendidikan meliputi prioritasi kebutuhan, pengawasan dan transparansi, penggunaan teknologi, kolaborasi dengan pihak swasta, dan evaluasi berbasis kinerja. Konsep ini sejalan dengan Teori Pilihan Publik, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam alokasi sumber daya publik dan bagaimana keputusan politik memengaruhi distribusi anggaran. Selain itu, Teori Anggaran Berbasis Kinerja, mendukung alokasi dana berdasarkan pencapaian hasil belajar dan efektivitas program. Potensi dana filantropi di Indonesia yang mencapai Rp 346 triliun, namun baru sekitar Rp 50 triliun yang dikelola, juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban APBN dan memperluas jangkauan dukungan finansial. 40. MANFAAT EKONOMI JANGKA PANJANG DARI INVESTASI KOMPREHENSIF DI PENDIDIKAN (TERMASUK PENDIDIKAN TINGGI). Bahwa Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang terbukti dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan pendapatan individu, serta membangun tenaga kerja berkualitas. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata lebih besar (27%) dibandingkan pendidikan menengah 49 (15%) dan pendidikan tinggi (13%) di Asia, investasi di pendidikan tinggi tetap krusial untuk menciptakan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing. Dengan meningkatkan akses ke pendidikan tinggi, negara tidak hanya memenuhi hak konstitusional tetapi juga berinvestasi pada peningkatan produktivitas nasional, inovasi, dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi. Hal ini adalah argumentasi kuat untuk membenarkan realokasi atau peningkatan prioritas anggaran untuk jenjang yang lebih tinggi, karena dampaknya akan terasa pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Argumen ini didukung oleh Teori Modal Manusia, yang memandang pendidikan sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tabel 2: Rincian Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2025: Komponen Anggaran Alokasi (Triliun Rupiah) Keterangan Total Anggaran Pendidikan APBN 2025 724,3 Alokasi terbesar dalam postur APBN Persentase dari Total Belanja Negara 20% Kewajiban konstitusional (mandatory spending) Distribusi Anggaran: Belanja Pemerintah Pusat 297,2 Digunakan untuk berbagai program pendidikan nasional Transfer ke Daerah (TKD) 347,1 Untuk mendukung pendidikan di tingkat daerah Pembiayaan 80,0 Disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan Program Pendidikan Utama (contoh): Program Indonesia Pintar (PIP) Untuk 20,4 juta siswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Untuk 1,1 juta mahasiswa Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS Untuk 477.700 guru Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk 43,4 juta siswa TPG untuk guru PNSD dan PPPK Untuk 1,5 juta guru Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah 50 Tabel ini memberikan bukti empiris yang konkret mengenai kemampuan fiskal negara dalam membiayai pendidikan. Ini secara langsung merespons pertanyaan Hakim tentang kecukupan anggaran. Dengan memvisualisasikan besarnya alokasi dan distribusinya, tabel ini mendukung argumentasi bahwa masalahnya bukan pada ketiadaan dana, melainkan pada prioritas dan efisiensi alokasi. Ini memungkinkan Pemohon untuk berargumen tentang potensi re-alokasi atau optimalisasi dana yang sudah ada untuk memperluas jaminan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 41. Bahwa mengingat kondisi fiskal dan realitas sosial-ekonomi, gagasan pendidikan tinggi "gratis" tidak harus berarti pembiayaan penuh untuk semua jenis pengeluaran. Konsep "gratis secara bertahap" adalah pendekatan yang realistis dan bertanggung jawab secara fiskal. Pemerintah dapat memprioritaskan pembebasan biaya kuliah (tuition fees) terlebih dahulu, yang akan menghilangkan hambatan finansial terbesar yang menghalangi ribuan calon mahasiswa setiap tahunnya. Untuk biaya hidup, skema dukungan bertarget seperti beasiswa berbasis kebutuhan atau pinjaman lunak dapat dikembangkan, sebagaimana praktik di banyak negara lain. Implementasi bertahap ini juga harus mempertimbangkan disparitas regional, dengan mekanisme dukungan yang ditargetkan untuk daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah demi memastikan akses yang adil di seluruh nusantara. Pendekatan "bertahap" dengan memprioritaskan pembebasan biaya kuliah (tuition fees) terlebih dahulu adalah langkah awal yang realistis dan dapat dihitung. Hal ini mengakui realitas keterbatasan fiskal dan menghindari tuntutan yang tidak realistis untuk pembiayaan penuh secara seketika. Biaya hidup dapat ditangani melalui skema bantuan bertarget yang sudah ada, seperti KIP Kuliah dan beasiswa lainnya, yang dapat diperluas cakupannya. Pendekatan ini adalah solusi konstitusional yang menawarkan jalan keluar dari dilema fiskal, sejalan dengan prinsip realisasi progresif dan memungkinkan negara untuk secara bertahap menutup kesenjangan akses pendidikan tinggi tanpa menimbulkan guncangan fiskal yang besar. 42. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas yang diuji. Apabila frasa "yang berusia tujuh 51 sampai dengan lima belas tahun" dalam pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, maka hambatan finansial yang merugikan tersebut akan lenyap atau setidaknya berkurang secara signifikan, sehingga hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan dapat terjamin secara bertahap seperti yang telah dipaparkan di atas. Pandangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas, yang saat ini membatasi jaminan pendanaan pendidikan oleh pemerintah hanya untuk warga negara berusia tujuh sampai lima belas tahun, akan tetap konstitusional jika dan hanya jika ditafsirkan dan diterapkan untuk mencakup jaminan pendanaan pendidikan secara bertahap untuk semua jenjang pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi). Pendekatan "secara bertahap" ini memungkinkan negara untuk menyesuaikan implementasi dengan kemampuan fiskal yang terus berkembang, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya. 43. Tuntutan untuk mendeklarasikan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai "pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara pada seluruh jenjang pendidikan secara bertahap", adalah langkah progresif yang harus diambil oleh Mahkamah Konstitusi. 44. Bahwa akses pendidikan di seluruh jenjang bagi setiap warga negara disamping merupakan hak konstitusinal, namun yang utama juga merupakan sebuah keniscayaan masa depan bangsa Indonesia yang kelak akan terwujud seperti yang diamanatkan dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, adalah sebuah ironi jika pendidikan di seluruh jenjang bagi warga negara tersebut tidak diberikan pondasi oleh negara. Karena sejatinya Indonesia sebagai negara modern di masa depan akan menuju seperti negara-negara lain yang telah menerapkan pendidikan gratis di semua jenjang pendidikan. Dalam konteks tersebut, melalui ikhtiar permohonan a quo dan seterusnya, Para Pemohon akan terus mengawal hal ini dan tidak akan selangkahpun 52 mundur hingga lahirnya kebijakan yang memanifestasi hak-hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan tersebut. 45. Sebagai penutup, Para Pemohon memahami secara mendalam bahwa permohonan a quo berpotensi menimbulkan perombakan APBN jika permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi. Namun, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumna, Para Pemohon berpandangan bahwa tidak ada cara, jalan, langkah lainnya yang dapat Para Pemohon ikhtiarkan selain memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Konstitusi demi terwujudnya cita-cita mulia “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” yang sekaligus menjadi suatu blueprint bagi system pendidikan nasional, sehingga dengan batas penalaran yang wajar, bukan saja menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon, lebih luas dari itu, yakni memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara dan membuka kesempatan bagi warga negara untuk menjemput kesejahteraan dengan pijakan jaminan pendanaan bagi setiap jenjang Pendidikan secara bertahap. Dengan demikian, kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Konstitusi merupakan bentuk dari ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 secara nyata dan tidak lagi dipandang sebagai kemustahilan, melainkan suatu keniscayaan V. PETITUM: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” tidak dimaknai “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara pada seluruh jenjang pendidikan secara bertahap”. 53 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanden; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Delegasi Perwakilan Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Nomor 0132/B/EN- LMID/VI/2025; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tegar Afriansyah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Syamsul Arif; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Notaris Akta Pendirian Perkumpulan Ligga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Nomor 140 bertanggal 23 Desember 2024; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU- 000003.AH.01.07.TAHUN 2025 tanggal 8 Januari 2025; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Anggaran Dasar Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Panduan Advokasi Pendidikan Perguruan Tinggi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Cover Amici Curiae pada pemohonan uji materi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 tahun 2024; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sri Rahmawati; 12. Bukti P-12 : Fotokopi ID Card Karyawan PT. Amos Indah Indonesia atas nama Sri Rahmawati; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik, “Angka Partisipasi Kasar (APK) Pergururan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin”, diperbarui 2 Desember 2024; 54 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sentia Dewi; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Sentia Dewi; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Danang Putra Nuryana; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Danang Putra Nuryana; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Naufal Aksa Al Anra; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Naufal Aksa Al Anra No. 422/122/V.01/SMAN1TLP/2025; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Data Angka Partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menurut Kuintil Pengeluaran, Badan Pusat Statistik, 2024; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita CNBC Indonesia, “Bikin Kaget! Biaya Pendidikan Termahal di RI Ternyata Bukan di Jakarta”, 2 Juni 2025; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 55 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 56 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2), UU 20/2003, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 11 ayat (2): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai adan hukum privat, yaitu Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID), yang dalam hal ini diwakili oleh Tegar Afriansyah dan Syamsul Arif. Badan hukum tersebut berbentuk Perkumpulan, yang berkedudukan di Jakarta Timur. Kegiatan Pemohon I sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Akta Pendirian menegaskan LMID menjalankan kegiatan dalam mengadvokasi hak-hak rakyat dalam hal akses Pendidikan, Kesehatan, lingkungan, dan keadilan sosial. 4. Bahwa menurut Pemohon I, keberlakuan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang hanya menjamin pendanaan pendidikan pada jenjang dasar secara aktual 57 menghambat LMID dalam mencapai tujuannya. Pembatasan ini berarti warga negara yang sedang dan/atau akan menempuh pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi tidak mendapatkan jaminan hukum terhadap pendanaan pendidikan. Menurut Pemohon, kondisi ini menciptakan "penghalang sistemik" yang membuat tujuan advokasi LMID, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasarnya, menjadi sulit dicapai. Organisasi ini menjadi saksi bisu, bahkan korban, dari sistem yang mengesampingkan potensi anak-anak bangsa yang tidak mampu bersuara. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, keberadaan frasa a quo berimplikasi pada visi, misi, tujuan, kegiatan, dan usaha Pemohon I dalam mengadvokasi pemerataan akses Pendidikan bagi warga negara. 5. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus ibu rumah tangga yang secara aktual terkendala untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya pembatasan jaminan pembiayaan pendidikan oleh negara yang hanya pada jenjang usia 7- 15 tahun (pendidikan dasar) secara langsung menimbulkan beban finansial bagi Pemohon II sebagai ibu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 telah memindahkan beban tanggung jawab negara kepada individu dan keluarga, yang berpotensi “melanggengkan lingkaran kemiskinan antar-generasi” bagi keluarga Pemohon II. 6. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa [Bukti P-14 s.d P-17], yang merasakan dampak tingginya biaya pendidikan tinggi. Tantangan finansial, khususnya terkait dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan hambatan serius yang menjadi kekhawatiran Pemohon III dan Pemohon IV untuk tetap melanjutkan kuliah. Bahwa beban finansial yang tidak dijamin oleh negara pada jenjang pendidikan tinggi mengancam keberlanjutan studi Pemohon III dan Pemohon IV. Kerugian ini bersifat potensial karena dikhawatirkan dapat menyebabkan mereka putus kuliah karena UKT yang tinggi. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa ketiadaan jaminan pendanaan pada jenjang pendidikan tinggi mengakibatkan anggaran pendidikan tinggi sangat mudah diotak-atik oleh pemerintah, menciptakan ketidakpastian yang merugikan mahasiswa. 58 7. Bahwa Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia, lulusan pendidikan menengah [Bukti P-18], yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang potensial memiliki kerugian hak konstitusional karena adanya pembatasan pembiayaan pendidikan oleh negara hanya pada jenjang pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003. Pemohon V mengkhawatirkan akan menghadapi hambatan finansial yang signifikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 8. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai esensi dari pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) , Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hak tersebut merupakan pondasi bagi kemajuan individu dan kolektif, memungkinkan setiap warga negara untuk mencapai potensi maksimalnya. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti- bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat membuktikan berkenaan dengan syarat kualifikasinya sebagai Pemohon, baik Pemohon I selaku Badan Hukum Privat, maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon V selaku perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat menguraikan adanya potensi kerugian berkaitan dengan norma Pasal yang mengatur mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan anggaran pendidikan sebagaimana diatur oleh UU 20/2003. Dalam konteks permohonan a quo, menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V, dengan berlakunya norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 berpotensi merugikan hak konstitusionalnya karena norma a quo berimplikasi pada tingginya biaya pendidikan yang tidak dijamin oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon V merasa terhalangi pemenuhan haknya. Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, jika permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I 59 sampai dengan Pemohon V tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, pembatasan jaminan pendanaan pendidikan hanya pada jenjang dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003, secara langsung menghambat akses warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi. Padahal, jenjang tersebut sangat esensial untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup di era modern. Pemohon beranggapan bahwa hak atas pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Oleh karena itu, menurut para Pemohon hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang integral dengan hak pengembangan diri, yang secara inheren bersifat berkelanjutan dan tidak terbatas pada usia tertentu. Dengan tidak dijaminnya pendanaan Pendidikan pada seluruh jenjang, padahal merupakan bagian yang integral, maka akan membatasi dan menghalangi para Pemohon untuk memperoleh hak fundamental sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 60 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketiadaan jaminan hukum terhadap pendanaan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mencederai hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketika negara hanya menjamin pendanaan untuk pendidikan dasar, maka hal tersebut menciptakan ketidakpastian bagi keluarga dan individu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketidakpastian ini bukan hanya masalah finansial, tetapi juga masalah perencanaan hidup dan akses terhadap hak. 3. Bahwa menurut para Pemohon, pembatasan jaminan pendanaan pendidikan hanya pada usia 7-15 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003, menimbulkan perlakuan diskriminatif bagi warga negara yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi. Pembatasan ini secara faktual melanggengkan lingkaran kemiskinan antargenerasi dan menghambat akses bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan. Di mana, dapat diartikan sebagai kegagalan negara untuk secara aktif menjamin hak konstitusional atas pendidikan yang lebih luas. Padahal, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara umum dan universal mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". 4. Bahwa menurut para Pemohon, original intent Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi hak untuk mendapat pendidikan pada jenjang atau usia tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa hak tersebut bersifat universal dan sepanjang hayat. Selain itu, jika tujuan "mencerdaskan kehidupan bangsa" adalah tujuan yang progresif dan komprehensif, maka kewajiban negara untuk membiayai pendidikan harus mengikuti tujuan tersebut. Pembatasan pada undang-undang adalah inkonstitusional secara bersyarat jika tidak dimaknai secara progresif. Menurut para Pemohon, Mahkamah dapat menafsirkan konstitusi secara evolutif-dinamis, terutama jika terjadi pergeseran pandangan dalam masyarakat atau untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 31 ayat (2) harus dilakukan secara harmonis dengan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak-hak konstitusional lainnya, serta prinsip realisasi progresif hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), untuk memungkinkan perluasan jaminan pendanaan seiring dengan kemampuan negara dan kebutuhan masyarakat. 61 Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” tidak dimaknai “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara pada seluruh jenjang pendidikan secara bertahap”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan/atau Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 62 Pasal 78 PMK 2/2021: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal itu, telah ternyata Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebelumnya telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah melalui Perkara 11/PUU-VII/2009 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2010. Pada Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009, Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 dimohonkan untuk diuji dengan dasar pengujian Pasal 31 UUD 1945 dan dengan alasan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah hanya wajib menjamin dana pada pendidikan dasar dalam rentang usia tujuh hingga lima belas tahun, merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab untuk pendidikan menengah dan tinggi. Sementara, dalam permohonan perkara a quo, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pembatasan jaminan pendanaan pendidikan hanya pada jenjang dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003, secara langsung menghambat akses warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun permohonan pengujian Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 telah pernah diajukan dan diputus Mahkamah, namun oleh karena dasar pengujian yang digunakan berbeda dan terdapat alasan permohonan yang berbeda pula. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon a quo, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan 63 mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 mengandung pembatasan yang mengakibatkan pemerintah dan pemerintah daerah hanya menjamin terselenggaranya pendidikan untuk jenjang usia tujuh sampai dengan lima belas tahun sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi, dan melanggar hak warga negara untuk mengembangkan diri serta bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang diajukan oleh para Pemohon yang bermuara pada tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, maka Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa sebagai salah satu upaya memenuhi tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, UUD NRI tahun 1945 telah mengamanatkan prinsip yang menjadi landasan sistem pendidikan nasional dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: (1) Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial; (2) Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, termasuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan daerah; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Bertolak dari uraian tersebut, UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas menyatakan ihwal yang menjadi hak bagi warga negara berkenaan dengan pendidikan dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak tersebut. Bahkan, dengan merujuk pada proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah disepakati pergeseran paradigma khusus pendidikan dasar, tidak hanya sebagai hak 64 konstitusional, namun juga sekaligus menjadi kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Sehingga, negara berkewajiban untuk membiayainya. Pergeseran ini dilatarbelakangi kesadaran semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan bahwa pendidikan sangat penting dalam memastikan terwujudnya tujuan negara, dan salah satu penyebab tertinggalnya bangsa terjadi karena kurangnya kesadaran warga negara dalam mengikuti pendidikan, yang dimulai dan didasari dari jenjang pendidikan dasar. [3.12.2] Bahwa untuk menindaklanjuti amanat UUD NRI Tahun 1945, pembentuk undang-undang kemudian membentuk dan mengesahkan UU 20/2003 sebagai dasar penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Selain melalui UU 20/2003, prinsip konstitusional pendidikan nasional juga dilaksanakan melalui sejumlah undang-undang lainnya, di antaranya undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara yang menerapkan alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi, dan undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, setiap undang-undang dan kebijakan negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional haruslah menerapkan prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, Pasal 3 UU 20/2003 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terhadap keberlakuan UU 20/2003 telah dilakukan beberapa kali pengujian ke Mahkamah dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126- 136/PUU-VII/2009, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma berkaitan dengan tanggungjawab pembiayaan pendidikan nasional. Dalam putusan tersebut, Mahkamah di antaranya telah mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (2) UU 20/2003 yang menyatakan antara lain: Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara 65 terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung awab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat, pengutamaan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya. Oleh karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, halaman 377] Selanjutnya, dalam Putusan a quo, Mahkamah dalam Amar Putusannya, memutus antara lain: - Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “... bertanggung jawab” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “... ikut bertanggung jawab”; Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, Mahkamah telah berpendirian bahwa kewajiban bagi warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, namun demikian negara tidak dapat melepaskan tanggungjawab terhadap 66 keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sehingga norma Pasal 6 ayat (2) UU 20/2003 sejak Putusan tersebut diucapkan, harus dimaknai “Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.” Perlu dipahami bahwa Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 menekankan kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar, dan Pasal 6 ayat (2) UU 20/2003 menekankan tanggungjawab keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan secara umum, tanpa secara spesifik menyebutkan pendidikan dasar. Berkenaan dengan hal ini pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XVI/2018, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2019, pada pokoknya telah mempertimbangkan dan memutus perihal konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 terkait dengan frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar”. Dalam putusan a quo, Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: Terkait dengan rumusan norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujiannya yang menggunakan kata “minimal”, maka jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah “sedikit-dikitnya”; “sekurang-kurangnya”. Artinya, meskipun menurut Pasal 17 ayat (2) UU 20/2003 jenjang pendidikan dasar meliputi sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat, frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” tidak dapat diartikan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan hanya sebatas jenjang pendidikan dasar. Semangat Konstitusi sesuai dengan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya adalah memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara semaksimal mungkin. Artinya, jika di kemudian hari kondisi kemampuan keuangan negara memungkinkan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak hanya sampai pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon melainkan lebih dari itu, hal itulah yang sesungguhnya dicita-citakan oleh UUD 1945. Namun, sepanjang menyangkut jenjang pendidikan dasar, dalam keadaan apapun negara wajib memenuhinya. Dengan demikian, tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan tidak berhenti hanya pada jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu negara harus berupaya keras untuk memenuhi hak atas pendidikan kepada warga negaranya lebih baik dan lebih tinggi dari sekadar jenjang pendidikan dasar [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 97/PUU- XVI/2018, halaman.38] Berkenaan dengan hal itu pula, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2025 telah mempertimbangkan dan memutus 67 mengenai konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang juga berkaitan erat dengan tanggung jawab pembiayaan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain: [3.24.2] Bahwa berkenaan dengan frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang secara eksplisit penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri, hal tersebut menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Menurut Mahkamah, dalam kondisi demikian negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Oleh karena itu, frasa "tanpa memungut biaya" dalam norma a quo memang dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah/madrasah swasta dengan beban biaya yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa [vide Kemendikbudristek, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Statistik Sekolah Dasar 2023/2024]. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa [vide Kemendikbudristek, Pusat data dan Teknologi Informasi, Statistik SMP 2023/2024]. Data tersebut menunjukkan bahwa, meskipun negara telah berupaya memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk satuan pendidikan yang dikelola pemerintah, namun masih terdapat kesenjangan yang menyebabkan banyak peserta didik tidak dapat tertampung di sekolah negeri dan harus mengandalkan keberadaan sekolah/madrasah swasta. Artinya, secara faktual masih terdapat warga negara selaku peserta didik yang melaksanakan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang tidak diselenggarakan negara (sekolah/madrasah swasta) dengan harus membayar sejumlah biaya untuk dapat mengikuti pendidikan tersebut, sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena norma konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Norma konstitusi a quo mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, norma Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, halaman 272-273]. Selanjutnya, dalam Amar Putusannya, Mahkamah menyatakan pada pokoknya bahwa Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD NRI 68 Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Terkait dengan hal ini, Mahkamah telah berpendirian bahwa dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, selain negara harus mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN dan APBD, juga pemanfaatan anggaran pendidikan harus difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan dasar. Sebab, kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 haruslah disertai dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. [3.13] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan pembatasan jaminan pendanaan pendidikan hanya pada jenjang pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003, secara langsung menghambat akses warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi. Menurut para Pemohon, dengan tidak dijaminnya pendanaan pendidikan pada seluruh jenjang, padahal merupakan bagian yang integral, maka akan membatasi dan menghalangi para Pemohon untuk memperoleh hak fundamental sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, apabila dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Pendidikan dasar dimaksud berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat [vide Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003]. Selanjutnya, penegasan mengenai 69 jenjang pendidikan ditentukan dalam Pasal 14 UU 20/2003 yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, di mana UU 20/2003 juga telah menentukan mengenai apa saja yang termasuk dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi [vide Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UU 20/2003]. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan yang dimaksud oleh para Pemohon dalam permohonannya sebagai “seluruh jenjang pendidikan” adalah mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, artinya tidak terbatas pada jenjang pendidikan yang diikuti warga negara usia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, esensinya merupakan norma yang mengatur mengenai kewajiban negara untuk memastikan adanya anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar. Secara konstitusional, norma Pasal a quo merupakan esensi yang sama dengan amanat konstitusional yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar, dan adanya alokasi minimal anggaran tersebut dari APBN. Sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan di atas, Konstitusi memberikan tingkatan yang berbeda atas urgensi pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan lainnya. Kewajiban bagi negara untuk membiayai pendidikan dasar secara eksplisit dinyatakan oleh Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga penekanan khusus bagi pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat diartikan lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah adalah tidak tepat mengkonstruksikan pemaknaan jaminan pemerintah atas tersedianya dana/ anggaran bagi terselenggaranya seluruh jenjang pendidikan pada norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003. Meskipun seluruh jenjang pendidikan merupakan objek yang menjadi tanggungjawab negara dalam sistem pendidikan nasional, namun pemaknaan yang dimintakan oleh Pemohon justru dapat mengaburkan kewajiban negara untuk mengutamakan pendidikan dasar. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, pada pokoknya Mahkamah telah berpendirian agar alokasi anggaran pendidikan diutamakan untuk mengupayakan terselenggaranya pendidikan dasar yang tidak memungut biaya. Oleh karena itu, tanpa memaknai norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon telah ternyata norma a quo 70 berkesesuaian atau koheren dengan amanat Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sehingga dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 karena menurut para Pemohon melanggar hak yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah telah pertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Sifat dari pemenuhan hak Ekosob tersebut, meskipun tetap merupakan tanggung jawab negara, namun pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara. Sebab, pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Tidak terdapatnya norma yang menekankan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dana bagi terselenggaranya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tidak dapat diartikan serta merta mengakibatkan negara lepas tangan dari jaminan atas penyelenggaran pendidikan pada jenjang tersebut. Negara tetap bertanggungjawab mengupayakan ekosistem pendidikan dalam bentuk serangkaian aturan untuk mempermudah warga negara mendapatkan pendidikan di setiap jenjang, meskipun demikian tanggungjawab ini tidak tepat jika dirumuskan dengan memaknai Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Terlebih, dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya telah ditegaskan kewajiban negara dimaksud sama sekali tidak menghilangkan peran serta masyarakat untuk ikut/turut berpartisipasi dalam pendidikan. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 71 [3.13.3] Bahwa selain itu, para Pemohon juga mendalilkan ketiadaan jaminan hukum terhadap pendanaan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi mencederai hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak tepat dalam mengartikan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 tidak dapat diartikan berimplikasi munculnya ketidakpastian mengenai apakah para Pemohon dapat mengikuti jenjang pendidikan di tingkat pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi. Justru Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 telah secara tegas memberikan kepastian atas kewajiban negara dalam pemenuhan pendidikan dasar, dan menjadi salah satu dasar hukum terwujudnya pendidikan dasar yang bebas biaya. Dapat atau tidaknya para Pemohon mengikuti pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi tidak semata-mata ditentukan oleh kewajiban negara dalam menyediakan biaya untuk seluruh jenjang pendidikan. Walakin, Mahkamah perlu menekankan, agar kekhawatiran para Pemohon dimaksud tidak terjadi, pemerintah berkewajiban menjaga proporsionalitas pembiayaan pendidikan dengan mengutamakan anggaran dengan berbasis pada jumlah peserta didik pada jalur pendidikan (umum/non kedinasan) dan anggaran pada jalur pendidikan kedinasan. Terkait dengan hal tersebut di atas, sepanjang negara menyediakan dan menjaga ekosistem pendidikan nasional yang mendukung tersedianya pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi serta tidak menerapkan aturan pelaksana yang bersifat menghalangi kesempatan warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi, maka ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan para Pemohon tidak ditimbulkan karena adanya permasalahan norma, in casu, norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003. Tanggung jawab negara dalam hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Oleh karena itu, pemenuhan secara bertahap atas hak warga negara untuk ekosistem yang memadai bagi tersedianya pendidikan di setiap jenjang telah menjadi kewajiban negara tanpa perlu pemaknaan norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 72 11 ayat (2) UU 20/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.4] Bahwa selain itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 dianggap telah menimbulkan diskriminasi karena menyebabkan terhalangnya warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 merupakan penegasan terhadap kewajiban negara atas pendidikan dasar. Hal ini adalah penjabaran langsung dari amanat Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar serta mewajibkan negara untuk membiayainya. Dengan perkataan lain, norma a quo tidak dapat dinilai menimbulkan praktik diskriminatif, karena pembedaan fokus antara pendidikan dasar dengan pendidikan pada jenjang lainnya telah dinyatakan secara eksplisit oleh konstitusi, dan ditegaskan oleh Mahkamah melalui putusan-putusan sebelumnya. Selain itu, penegasan mengenai peran negara dalam memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak atas pendidikan telah diatur dalam UU 20/2003, di antaranya pada Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang mewajibkan tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun atau dalam jenjang pendidikan dasar, tidak dapat serta merta diartikan sebagai pengabaian terhadap pemenuhan hak warga negara atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Terpenuhinya hak atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berkaitan erat dengan terbukanya akses atas pendidikan tersebut bagi seluruh warga negara, tanpa terhalangi persoalan teknis, yaitu tidak adanya biaya atau kurangnya kemampuan ekonomi warga negara. Dalam hal ini, terpenuhinya kesempatan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan, dapat menentukan tingkat kesejahteraan dan kesinambungan hidup seorang warga negara sehingga warga negara tersebut dapat secara efektif berperan mendukung negara dalam upaya mewujudkan tujuan negara, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus secara bertahap mengupayakan program-program yang dapat meringankan beban warga negara dalam mengikuti pendidikan di setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan memastikan bahwa program tersebut dijalankan dengan efektif dan efisien. 73 Terlebih, berkenaan dengan pengertian diskriminasi, Mahkamah telah berpendirian dalam beberapa putusan, di antaranya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2007 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025 yang menjelaskan bahwa tindakan diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya dana/anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 ternyata telah memberikan perlindungan hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan atas perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 74 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan 75 Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas