111/PUU-XX/2022

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 111/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun (PNS Kemendikbudristek) Alamat : Jalan Kedondong I Nomor 36, RT/RW. 011/006, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun (PNS Kemendikbudristek) Alamat : Jalan A.M. Kamruddin RT/RW. 003/002, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Mendengar keterangan Saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2022, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 16 November 2022 dengan Nomor 111/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 29 November 2022 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar...”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …”; 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir 3 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”; 4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” UU Guru dan Dosen terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 6. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang in casu UU Guru dan Dosen terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PUU) menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), yaitu: 4 a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga negara”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: ”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, serta merujuk pada Pasal 4 ayat (2) PMK Tata Beracara PUU, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara PUU yang memiliki hak 5 konstitusional yang mana hak-hak tersebut terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” Undang-Undang Guru dan Dosen, hak tersebut berupa hak atas kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan: “Dari praktik Mahkamah Konstitusi (2003—2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak, berbagai asosiasi, dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” Hal ini, secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi diterapkan, salah satunya melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945; 5. Bahwa para Pemohon adalah WNI [vide bukti P-03], yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun [vide bukti P-04], sekaligus Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar [vide bukti P-05 & bukti P-16] untuk melanjutkan studi pada jenjang doktoral (S3) yang concern terhadap UU Guru dan Dosen, di mana hak-hak konstitusionalnya terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan keberadaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” terhadap UUD 1945; 6. Bahwa para Pemohon sebagai Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi pada jenjang S3 merasa mengalami kerugian hak konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian hak 6 konstitusional berupa hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atas berlakunya Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Hal ini dikarenakan pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (Sertifikasi Dosen) didasarkan pada suatu penafsiran “obscure” terhadap frasa dimaksud yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sehingga menyebabkan para Pemohon sebagai Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi ilmu hukum pada jenjang S3, dan berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia [vide bukti P-09], tidak mendapatkan tunjangan profesi yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang pembiayaan studi doktoral secara mandiri ataupun parsial; 7. Bahwa menurut para Pemohon, tunjangan profesi dosen merupakan penghasilan yang seharusnya menjadi hak Dosen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen, sehingga tidak dapat dihentikan sementara pembayarannya hanya karena kebijakan yang didasarkan pada penafsiran semata, tanpa disertai adanya pengaturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, dosen bersangkutan sedang menempuh studi doktoral yang jelas membutuhkan biaya yang relatif besar. Penafsiran dimaksud setidaknya dapat ditemukan pada Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009, bertanggal 14 Mei 2009, perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen [vide bukti P-06]. Dalam angka 2 huruf b surat dimaksud ditegaskan bahwa: “Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas hidup minimum dan jaminan sosial yang meliputi “…tunjangan profesi…”. Frasa “melaksanakan tugas keprofesionalan dalam kalimat pada ketentuan ini bermakna sebagai aktif sepenuhnya melaksanakan tugas jabatan (akademik/fungsional) sebagai dosen.” Dengan demikian apabila seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi pendidik, kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktor (S3) dengan tugas belajar, maka selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan 7 profesinya dihentikan pembayarannya sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional”; 8. Bahwa sejak pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dimaksud di tahun 2009 lalu, hingga saat ini di tahun 2022 tidak terhitung jumlahnya dosen pegawai pelajar yang telah kehilangan hak keuangannya berupa tunjangan sertifikasi dosen dan dirugikan kepentingannya saat sedang menempuh studi lanjut di sejumlah perguruan tinggi di nusantara dan di luar negeri, hanya karena penafsiran semata yang tidak didasarkan pada kepentingan terbaik dosen yang diberi tugas belajar. Padahal, realitasnya, dosen pegawai pelajar telah menjalankan kewajiban keprofesionalannya untuk melaksanakan “tugas belajar” yang telah diberikan; 9. Bahwa para Pemohon sebagai dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar berpendapat bahwa secara materiil, status quo pemaknaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan para Pemohon. Pada konteks ini, para Pemohon dengan mengatasnamakan kepentingan publik, terutama terhadap para dosen yang sedang atau akan menempuh studi lanjut dengan biaya sendiri, parsial, ataupun beasiswa demi menunjang kelancaran dan proses penyelesaian studi, mengharapkan terealisasinya pemaknaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” yang berkepastian hukum, berkemanfaatan, dan berkeadilan. Para Pemohon berpendapat, selama hal ini belum terlaksana, maka pemenuhan hak keuangan dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar. Pada konteks ini, para Pemohon mengajukan permohonan a quo, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dengan bepedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun. Di samping itu, para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, memaknai hal ini sebagai bentuk keterlibatan dalam upaya memajukan diri dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sebagaimana diamanahkan Pasal 8 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat khususnya terhadap Pasal 28D ayat (1) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; 11. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka kerugian konstitusional atau kepentingan yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, serta terpenuhinya aspek kepastian hukum terkait pengaturan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”; 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan hubungan hukum (causal verband) untuk mengajukan permohonan a quo. C. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa alasan permohonan adalah ketentuan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” UU Guru dan Dosen; 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan pasal a quo bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 3. Bahwa perlu para Pemohon kemukakan kepada Mahkamah, pada mulanya para Pemohon merencanakan untuk mengajukan uji materi (judicial review) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang terkait dengan penghentian sementara tunjangan profesi dosen terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, setelah dilakukan penelusuran yang cukup komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, tidak ditemukan peraturan (regeling) apapun dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan kementerian 9 terkait yang secara eksplisit mengatur mengenai penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen yang sedang menempuh tugas belajar, ataupun keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking) pada kementerian terkait untuk dipertimbangkan digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Justru yang ditemukan adalah Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009, bertanggal 14 Mei 2009, perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen [vide bukti P-06]. Surat kedinasan ini, juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel), melainkan surat kedinasan biasa, namun telah dijadikan dasar pengambilan kebijakan, sehingga tidak dapat dijadikan obyek perkara permohonan judicial review di Mahkamah Agung. Karena itu, setelah melakukan pendalaman terhadap surat dimaksud yang berisi penafsiran terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen, para Pemohon memberanikan diri untuk mengajukan constitutional review Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,” kepada Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa menurut para Pemohon terdapat keterkaitan langsung antara ketentuan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” UU Guru dan Dosen dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, paling tidak dikarenakan penfasiran terhadap pasal a quo dijadikan dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen. Dasar pengambilan kebijakan dimaksud, sebagaimana diuraikan sebelumnya, setidaknya dapat ditemukan pada Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009, bertanggal 14 Mei 2009, perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen [vide bukti P-06]. Dalam angka 2 huruf b Surat dimaksud ditentukan bahwa: “Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas hidup minimum dan jaminan sosial yang meliputi “… tunjangan profesi…”. 10 Frasa “melaksanakan tugas keprofesionalan dalam kalimat pada ketentuan ini bermakna sebagai aktif sepenuhnya melaksanakan tugas jabatan (akademik/fungsional) sebagai dosen.” Dengan demikian apabila seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi pendidik, kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktor (S3) dengan tugas belajar, maka selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan profesinya dihentikan pembayarannya sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional”; 5. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 5.1. Bahwa status quo pemaknaan pasal a quo tidak sesuai dengan sejumlah ketentuan berikut ini. 5.1.1. Pasal 53 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menentukan: “Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.” Berdasarkan pengaturan ini, menurut para Pemohon, seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya sepanjang pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan secara administratif status kepegawaiannya masih tetap “Dosen”, mengacu kepada keberlakuan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Dosen [vide bukti P-04], yang tetap mengikat keberlakuannya meskipun Dosen PNS yang bersangkutan diberikan tugas belajar [vide bukti P-05]. 5.1.2. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menentukan: “Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen; b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam 11 belas) SKS pada setiap semester…”. Berdasarkan pengaturan ini, menurut para Pemohon yang telah lulus sertifikasi dosen [vide bukti P-10 & bukti P-15], seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya, mengingat Dosen Pegawai Pelajar disemua perguruan tinggi negeri tetap dibebankan kewajiban untuk melakukan pengisian Beban Kerja Dosen (BKD), yang dalam konteks para Pemohon pada http://sister.unkhair.ac.id/, sehingga sepanjang Dosen Pegawai Pelajar yang bersangkutan tetap melakukan penginputan BKD pada aplikasi Sister Kemendikbudristek dengan ekuivalensi nilai 12 SKS dan dinyatakan “Memenuhi ketentuan perundang-undang beban kerja dosen” [vide bukti P-07], maka seharusnya dapat tetap diberikan Tunjangan Sertifikasi Dosen. Hal ini, juga sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen [vide bukti P-13], khususnya Bab II Huruf E, yang berbunyi: …Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya. Laporan kemajuan studi dihargai setara 12 sks”. 5.1.3. Pasal 18 ayat (3) huruf b Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek 27/2022), yang mengatur mengenai hak Pegawai Pelajar, di antaranya mendapatkan tunjangan berdasarkan kinerja, yang dalam konteks Dosen dapat dipersamakan (meskipun tidak serupa) dengan tunjangan profesi yang penilaiannya dibuktikan melalui 12 - 16 SKS Beban Kerja/Kinerja Dosen (BKD). Karena itu, menurut para Pemohon, sepanjang dosen pegawai pelajar yang bersangkutan tetap melakukan penginputan BKD pada aplikasi Sister Kemendikbudristek dengan ekuivalensi nilai 12 12 SKS, maka seharusnya dapat tetap diberikan tunjangan sertifikasi dosen. 5.1.4. Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Ristek dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, yang mengatur bahwa tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila menduduki jabatan struktural di luar perguruan tinggi, diangkat sebagai pejabat negara, dan/atau tidak memenuhi persyaratan khusus (publikasi jurnal ilmiah internasional). Dalam regulasi ini, sama sekali tidak terdapat ketentuan untuk memberhentikan sementara pembayaran sertifikasi dosen terhadap Dosen yang sedang melanjutkan studi (Tugas Belajar/Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri), namun pada praktiknya, pada konteks perkara a quo tunjangan profesi dosen dihentikan sementara. Sebagai catatan, saat ini, dengan berlakunya Permendikbudristek 27/2022 dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, nomenklatur Izin Belajar, di mana hak-hak keuangan dosen pegawai pelajar sepenuhnya dibayarkan, tidak lagi dikenal, melainkan terdiri atas: 1. Tugas Belajar (Pembiayaan APBN/ABPD); dan 2. Tugas Belajar Biaya Mandiri. Konsekuensinya, baik Tugas Belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri, sebagian hak-hak keuangan Dosen PNS dihentikan sementara, termasuk tunjangan profesi dosen. 5.1.5. Angka 10 huruf a Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, yang menentukan: “PNS yang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Berdasarkan beleidsregel yang berlaku di lintas kementerian/lembaga ini, seharusnya Dosen pegawai pelajar tetap memperoleh tunjangan profesinya, sebagaimana 13 ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen. 5.2. Bahwa status quo pemaknaan pasal a quo yang diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen menujukkan bahwa pemangku kebijakan, dalam hal ini Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan tidak berorientasi atau tidak berpihak terhadap kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar, terutama dalam konteks menunjang kelancaran dan proses penyelesaian studi dosen. Justru dampak yang terjadi sebaliknya, dosen pegawai pelajar mengalami permasalahan finansial yang signifikan. Padahal, pada dasarnya, Dosen berperan penting dalam mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu; “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini relevan disampaikan, mengingat sejumlah hal berikut. 5.2.1. Keterbatasan kuota Beasiswa S3 yang disediakan oleh Pemerintah. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) menyediakan beasiswa S3 dengan sejumlah mekanisme dan ketentuan yang kurang proporsional, misalnya ketentuan defer-study (tunda studi) pada tahun anggaran berikutnya yang berlaku pada LPDP, dan penghapusan ketersediaan beasiswa on-going bagi mahasiswa yang telah terdaftar studi pada tahun anggaran sebelumnya yang dialami oleh para Pemohon, serta pembatasan program studi tujuan dalam negeri bagi pelamar beasiswa LPDP dan BPI. Sebagai contoh, bagi dosen berlatar belakang ilmu hukum dibatasi eligibilitasnya hanya pada sejumlah perguruan tinggi unggulan dalam negeri (PTUDN) dengan kouta tertentu, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Andalas. Hal ini berarti, dosen ilmu hukum yang menempuh studi doktoral di perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga tidak memiliki kesempatan untuk 14 memperoleh beasiswa dari Pemerintah. Pada konteks ini, akan lebih memungkinkan bagi pegawai pelajar untuk membiayai sendiri studi doktoralnya bila masih tetap memperoleh tunjangan profesi. Di Universitas Khairun sendiri yang menjadi unit kerja para Pemohon, per September 2022 lalu, tercatat sejumlah 52 dosen yang sedang menempuh studi pada program doktoral dengan pembiayaan mandiri [vide bukti P-08], termasuk di dalamnya para Pemohon. Hemat para Pemohon, faktor pembiayaan inilah yang menjadi salah satu penghambat peningkatan kompetensi sumber daya dosen bergelar doktor di Indonesia. Realitasnya, dosen akan berpikir seribu kali untuk melanjutkan studi karena belum tentu akan mendapatkan beasiswa penuh (full-scholarship) dari kementerian/lembaga, dan adanya prospek penghentian pembayaran profesi (sertifikasi dosen). 5.2.2. Disparitas perlakukan fiskal yang tidak berimbang kepada Dosen dibandingkan Tenaga Kependidikan (Tendik), paling tidak di lingkungan Kemendikbudristek. Terdapat dua hal relevan yang dapat dikemukakan, yaitu: a. Dosen tidak memperoleh tunjangan kinerja (tukin) yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan tunjangan profesi (satu kali gaji pokok), padahal berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua PNS berhak menerima tunjangan kinerja. Di sejumlah PTN, take home pay Kepala Biro (Eselon 2) bahkan jauh melebihi rektor sebagai pimpinan PTN; dan b. Tendik yang sedang studi lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih berhak menerima 60% dari jumlah tunjangan kinerja yang diperoleh sesuai kelas jabatan yang didudukinya. Di kementerian lainnya, misalnya Kementerian PAN-RB, pegawai pelajar masih dapat memperoleh 75% atau 15 100% tunjangan kinerjanya. Bandingkan dengan dosen PNS yang tidak memperoleh tunjangan kinerja dan dihentikan sementara pembayaran tunjangan profesinya saat diberikan tugas belajar. Hal ini jelas diskriminatif, mengingat dosen dan tendik memiliki keadaan yang sama dalam statusnya sebagai PNS, namun diperlakukan secara berbeda di internal Kemendikbudristek. Hal demikian tentu saja potensial menyimpangi prinsip equality before the law. 5.2.3. Keharusan konversi ke dalam nomenklatur anggaran yang berbeda. Menurut para Pemohon, bila kementerian- kementerian terkait mendahulukan kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar, seharusnya tunjangan profesi ini dikonversi menjadi tunjangan pendidikan atau tunjangan tugas belajar yang jumlahnya sepadan, sehingga tidak merugikan hak keuangan pegawai pelajar, sebagaimana perubahan nomenklatur anggaran tunjangan fungsional dosen (asisten ahli, dan lektor) menjadi tunjangan fungsional umum dalam jumlah yang sama yang selama ini tetap dibayarkan, bukan dihentikan sementara pembayarannya untuk mengurangi beban fiskal negara di APBN. Padahal Kemendikbudristek memiliki portofolio fiskal terbesar dari seluruh kementerian/lembaga, yaitu 20% dari APBN tahun anggaran berjalan. Bahkan, kendatipun dosen pegawai pelajar telah memperoleh beasiswa dari kementerian/lembaga, seharusnya tunjangan profesi dosen tetap dibayarkan. Hal ini relevan disampaikan, mengingat tunjangan profesi dosen kurang lebih merupakan 45% dari penghasilan bulanan dosen (take home pay). Selengkapnya, dideskripsikan simulasi pendapatan bulanan Dosen PNS non tugas tambahan, Lektor III/d Penata Tingkat I dengan masa kerja 8 (delapan) tahun di sebagian besar PTN, pada tabel berikut ini: Pra Tugas Belajar Tugas Belajar No. Komponen Besaran (Rp) No. Komponen Besaran (Rp) Penghasilan Penghasilan 1 Gaji Pokok 3.306.500 1 Gaji Pokok 3.306.500 2 Tunj. Istri/Suami 330.650 2 Tunj. Istri/Suami 330.650 16 3 Tunj. Anak 132.260 3 Tunj. Anak 132.260 4 Tunj. Fungsional 700.000 4 Tunj. Fungsional 700.000 5 Tunj. Beras 289.680 5 Tunj. Beras 289.680 6 Uang Makan 700.000 6 Uang Makan - 7 Sertifikasi Dosen 3.306.500 7 Sertifikasi Dosen - 8 Tunj. Kinerja - 8 Tunj. Kinerja - Iuran Potongan Iuran Potongan 9 IWP -301.552 9 IWP -301.552 10 BPJS -75.443 10 BPJS -75.443 Total 8.388.600 Total 4.382.100 5.3. Bahwa status quo pemaknaan pasal a quo yang diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen menujukkan bahwa pemangku kebijakan, menurut para Pemohon, keliru memaknai terminology Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditafsirkan secara sempit, hanya pada saat melaksanakan tugas pokoknya berupa melangsungkan perkuliahan (berdiri di depan kelas atau duduk di depan laptop). Dosen pegawai pelajar dalam penalaran yang wajar dan dalam perspektif apapun tetap dapat “aktif sepenuhnya” melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga tetap dapat secara optimal ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai bidang keahlian yang dimiliki, meskipun sedang menempuh studi doktoralnya. Sederhananya, status “ilmuwan” yang dimiliki dosen tidak serta merta hilang ketika dosen yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas belajar, sebaliknya justru akan memperkuat status tersebut. Bahkan, bila dibandingkan dengan pelaksanaan unsur ABCDE (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penunjang tugas dosen, dan kewajiban khusus), jelas penyelesaian studi doktoral lebih menantang, dan membutuhkan energi (fokus, waktu, dan biaya) yang jauh lebih besar. 5.4. Bahwa dampak kerusakan finansial yang ditimbulkan terhadap dosen pegawai pelajar sangat signifikan, baik terhadap dosen pegawai pelajar dengan pembiayaan beasiswa penuh, parsial, ataupun mandiri, mengingat tunjangan profesi kurang lebih merupakan 45% dari penghasilan bulanan dosen. Kebijakan irrasional ini yang didasarkan pada penafsiran [vide bukti P-06] terhadap Pasal 51 ayat (1) huruf a 17 dan Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen, menyebabkan dosen pegawai pelajar, berdasarkan 174 Data Responden yang para Pemohon peroleh melalui Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWA0tpueL9fNyqsJ4Ga GlX80_l-O6zggDYwAobZhHOixW5fg/viewform, per 25 November 2022 [vide bukti P-11], diperlakukan tidak adil dan mengalami kesulitan finansial dalam kehidupan personalnya, bahkan bagi mereka yang memiliki beasiswa penuh (full-scholarship). Sebagai sampel komentar dukungan terhadap permohonan a quo, berikut disampaikan 35 (tiga puluh lima) petisi dukungan yang nama respondennya disamarkan untuk kerahasiaan data pribadi, berikut ini: No. Inisial Nama Program Studi Tujuan Pembiayaan Studi Komentar (kutipan langsung tanpa editing) Vide Bukti P-11 1 AR Universitas Negeri Semarang Beasiswa Penuh “Studi S3 membutuhkan banyak biaya. Penelitian, publikasi, konferensi, dan membeli buku-buku referensi termutakhir menjadi beberapa kegiatan yang tidak bisa dihindari bagi kami mahasiswa s3 serta membutuhkan banyak uang. Dengan tidak adanya tunjangan profesi saat kami studi s3, membuat kami harus pandai-pandai menghemat pengeluaran yang tidak perlu. Jangan sampai, tidak diberikanya tunjangan profesi pada dosen saat studi lanjut justru menurunkan kualitas akademiknya. Menurut saya, pemberian tunjangan profesi justru akan menambah semangat mahasiswa sehingga dapat menambah kualitas akademik”. Hlm. 5. 2 MR Universitas Gadjah Mada Beasiswa Penuh “Sangat membantu sekali kalau permohonan tersebut di terima Mahkamah Konstitusi.” Hlm. 7 3 ERA Universitas Indonesia Beasiswa Penuh “Semoga sukses demi keadilan dan kebaikan semua”. Hlm. 9 4 MS Universitas Brawijaya Biaya Mandiri “Sangat Setuju, terlebih lagi bagi yang hanya pembiayaan mandiri”. Hlm. 12 5 K Universitas Diponegoro Biaya Mandiri “Saya dosen PTS di Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang, saat ini saya baru ambil S3 Doktor Sistem Informasi Undip dengan biaya sendiri & tidak yayasan kami tidak membantu sedikitpun biaya studi lanjut S3 saya. Dengan adanya surat edaran tugas belajar baru khusus dosen PTN, besar Hlm. 17 18 harap saya dosen PTS dilingkup Kemendikbud serdos tidak dihentikan. Setelah SK tugas belajar saya keluar dari LLDIKTI II Palembang, serdos saya dihentikan, tidak ada bantuan dari beasiswa dari kampus saya & tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Saya dukung bpk2 yang menggugat ke MK terkait tugas belajar biaya sendiri serdos dihentikan. Karena peraturan yang lama tidak relevan, jika ambil S3 jarak lebih 60 km serdos dihentikan. Kita kan ambil S3nya di dalam negeri, sementara di provinsi kepulauan kampus yang sesuai dengan jurusan Doktor Sistem Informasi ditempatkan saya tidak ada, mau dak mau ya harus kuliah di luar provinsi kepulauan. Kecuali saya ambil S3nya di luar negeri serdos mau dihentikan dak masalah, baik yang biaya sendiri maupun yang beasiswa dari pemerintah.” 6 AN Universitas Negeri Jakarta Biaya Mandiri “Bantuan dana bagi kami yang sedang kuliah S3 dan kami terdiskriminasi oleh kebijakan beasiswa yang tidak jelas.” Hlm. 18 7 A Universitas Negeri Malang Biaya Mandiri “Tunjangan sertifikasi dosen semestinya tetap diberikan kepada dosen yg sedang melanjutkan studi S3, upaya lanjut studi adalah bagian pengembangan SDM indonesia karena tugas dosen jelas dalam UU. Pemerintah mengadakan program beasiswa tujuannya pengembangan SDM yg kuotanya terbatas, sebaiknya dosen sudah sertifikasi dan tidak mendapatkan beasiswa, serdosnya tetap dibayarkan. Kami mendukung dan akan bersama dalam menempuh langkah ini. Salam perjuangan untuk Dosen Indonesia.” Hlm. 19 8 J Universitas Hasanuddin Biaya Mandiri “Diharapkan kepada pemerintah untuk, memperhatikan lagi bagi kami yg di daerah terpencil yg masih kekurangan SDM khusnya S3 kesehatan, seperti program pemerintah yg mau penyerataan pendidikan di INDONESIA. Dengan tidak lolosnya kami kemarin karna tes wawancara yg menurut sy penilainya tidak transparan, kami mengaharapka ada solusi dari pemerintah pusat, supaya kami tidak mengambil cuti/berhenti karna pertimbangan biaya. Terimakasih.” Hlm. 27 9 DSD Universitas Negeri Semarang Biaya Mandiri “Studi lanjut dengan biaya sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap profesi dosen dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara itu, banyak dosen yang menggantungkan biaya tersebut dari tunjangan sertifikasi krn adanya kebutuhan hidup lain yaitu Hlm. 29 19 membiayai keluarga. Sedangkan beasiswa yang diberikan pemerintah tidak dapat menjangkau semua kalangan misalnya Mahasiswa on going Dan kriteria lain yang tidak memenuhi syarat administrasi. Maka, mohon kebijakan dari pemerintah until tidak menghapuskan tunjangan sertifikasi ketika dosen sedang studi lanjut terutama dengan biaya sendiri.” 10 ZII Universitas Diponegoro Beasiswa Penuh “Sungguh naif regulasi yang menghentikan serdos dikala dosen ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya mandiri tidak bisa berharap banyak pada beasiswa yang jumlahnya dibatasi. Kualitas pendidikan di Indonesia ingin ditingkatkan sementara begitu banyak para akademisi menginginkan studi lebih lanjut mengharapkan agar serdosnya tetap jalan dikala mereka memutuskan biaya secara mandiri. Mengenyam pendidikan yang lebih tinggi tentunya tidak membutuhkan biaya yang sedikit, sehingga para akademisi putus harapan akibat dari penghentian serdos dengan kualifikasi izin belajar. Banyak para akademisi berharap agar serdos tetap jalan selama para dosen menyelenggarakan kegiatan tridarma, apalah daya berharap banyak pada beasiswa yang terbatas. Jika bertanya keseluruh dosen-dosen mereka berharap kepada beasiswa namun para pemerintah hanya membatasinya. Mana mungkin kita mau berharap pada beasiswa yang kepastianya hanya sebatas angan-angan belaka. Kami berharap agar pemerintah dapat memahaminya sebagai bentuk peningktan kualitas pendidikan di Indonesia.” Hlm. 35 11 SNI Universitas Gadjah Mada Biaya Mandiri “Setuju. Tugas belajar dengan biaya mandiri harus didukung melalui tidak diputuskan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, dll nya karena program doktor membutuhkan dana besar dan dosen wajib sesuai dengan amanat UU untuk meningkatkan kompetensi dirinya” Hlm. 37 12 Z Universitas Andalas Biaya Mandiri “Tugas belajar bagi dosen merupakan bagian dari kinerja seorang dosen. Dalam tugas belajar ,seorang dosen pun tetap melaksanakan tridharma dengan cara meningkatkan pendidikannya guna untuk kepentingan mahasiswa nantinya, meneliti selama menempuh S3 dan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat seperti bakti sosial kesehatan bagi saya yang dokter ini. Tugas belajar S3 bagi seorang dosen merupakan tugas Hlm. 40 20 suci yang harus dipandang sebagai sebuah kinerja utama yang merupakan bagian dari keprofesian seorang dosen.” 13 MTI Universitas Andalas Beasiswa Penuh “Tidak semua dosen mendapatkan beasiswa, sehingga adanya tunjangan serdos amat sangat membantu finansial dosen yang sedang sekolah S3” Hlm. 48 14 NAR Universitas Negeri Makassar Biaya Mandiri “Pengajuan permohonan ini sangat membantu bagi yg kuliah dengan biaya mandiri. Dan bila disetujui, saya yakin akan jauh memudahkan dosen2 dalam pengembangan diri, khususnya lanjut studi.” Hlm. 50 15 ZA Universitas Negeri Makassar Biaya Mandiri “Dengan ini memohon kepada pengambil kebijakan, agar tunjangan kinerja dosen (Sertifikasi Dosen) tidak dihentikan karena dosen Studi Lanjut. Ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan bagi civitas akademik. Justru dengan tunjangan tersebut, dosen melakukan kinerjanya (Tri Dharma) dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran dan meningkatkan kapasitas keilmuannya untuk SDM Universitas. Mohon ditindaklanjuti. Terima kasih”. Hlm. 51 16 Y Universitas Negeri Makassar Biaya Mandiri “Butuh biaya besar untuk menyelesaikan program doktoral, gaji pokok dosen yg saya terima cukup untuk biaya hidup sehari"sehingga saya harus berhutang untuk bayar biaya pendidikan.. besar harapan saya agar pemerintah memberi kebijakan bagi dosen yg sedang studi dengan biaya mandiri agar tunjangannya tetap diterima.” Hlm. 56 17 SR Universitas Gadjah Mada Beasiswa Penuh “Mohon tidak dihapus tunjangan serdos utk dpt jg membiayai sekolah anak krn hal tsb kami lakukan jg pd saat sebelum S3”. Hlm. 59 18 YEA Universitas Gadjah Mada Beasiswa parsial (co- funding) “Setuju mendukung” Hlm. 62 19 WYM Universitas Hasanuddin Biaya Mandiri “Sy sangat mengharapkan pengaktifan kembali tunjangan serdos yg dihentikan selama kuliah doktoral, padahal tugas belajar walaupun menggunakan dana pribadi merupakan bagian dari pengembangan diri dosen dan institusi pen didikan serta itupun merypakan tuntutan pendidikan tinggi” Hlm. 66 20 AFS Universitas Gadjah Mada Beasiswa Penuh “Sangat layak diperjuangkan karena meoanjutkan studi bagi fosen merupakan suatu keharusan dan selama ini tugas belajar dianggao setara dengan beban kerja 12 Sks, artinya kalau dianggap Hlm. 72 21 sekolah itu sebagai beban kerja maka wajar masih mendapatkan tunjangan profesi atau serdosnya. kalau pun dianggap beasiswa sebagai pengganti serdos, maka mekanisme harus dirubah, pemerintah wajib memberikan nilai beasiswa kepada seluruh dosen tanoa afanya seleksi atau kompetisi lagi.. selama ini serung terdengar bahwa yang sekolah S3 di dalam negeri pas pulang kuliah sering nombok dan mulai lagi kehidupannya dari minus karena jumlah pendpatan seoama kiliah semakin berkurang sedangkan kebutuhan trtus meningkat” 21 SPS Universitas Pendidikan Indonesia Biaya Mandiri “Semoga permohonan ini dapat diterima. Sehingga Dosen yang sedang menempuh studi doktoral dan menggunakan biaya mandiri masih dapat diberikan tunjangan profesi. Karena saya pribadi juga seperti ini, keterbatasan syarat ketika mendaftar BPI karena status ongoing semester 3 dan BU karena bukan untuk Dosen. Namun tunjangan serdos saya tidak diberikan lagi, padahal saya pribadi masih mengerjakan tri darma perguruan tinggi dengan baik. Masih mengajar 14 SKS, membimbing mahasiswa skripsi, melakukan pengabdian, melakukan penelitian, menerbitkan sekurang2nya dua artikel dalam satu semester dan masih membantu prodi mengurus borang.” Hlm. 77 22 IMP Institut Pertanian Bogor Beasiswa Penuh “Tugas Belajar sesungguhnya juga pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, tidak pas jika dosen yang menjalani tugas belajar tidak dianggap sedang melaksanakan tugas dan tidak berhak mendapat tunjangan keprofesionalan berupa tunjangan fungsional dan tunjangan sertifikasi.” Hlm. 80 23 ZE Institut Teknologi Sepuluh Nopember Beasiswa Penuh “Dosen yang tugas belajar itu adalah bentuk penugasan belajar tanpa meninggalkan kegiatan Penelitian ataupun Pengabdian secara Mandiri dalam menunjang kelulusan / keprofesionalan Dosen. Sepatutnya perlu kajian ulang terkait kebijakan penghentian sementara sertifikasi Dosen karena sertifikasi Dosen tsb merupakan hak Dosen sbg salah Satu unsur penunjang apresiasi dalam penugasan belajar untuk Dana penunjang/pendukung publikasi ilmiah dan Penelitian. Walaupun berbeasiswa Dan ada pengusulan Dana Penelitian dari beasiswa tsb, tapi ada batasan Dana yang tidak tersupport oleh Dana tersebut, sehingga perlu Dana Hlm. 85 22 tambahan lain yg bisa didukung dari biaya serdos tersebut. Menurut Saya, selama Dosen itu Masih menjalankan tugas nya dalam menjalankan Tri dharma Dan keprofesionalan dalam menunjang peningkatan Kompetensinya, Maka hak sertifikasi Dosen tetap berjalan.” 24 KRJ Universitas Brawijaya Beasiswa Penuh “Salam. Saya sebagai mahasiswa program studi doktoral, mengalami banyak kesulitan terhadap biaya hidup apalagi mengikutsertakan keluarga, saya tidak bisa merinci secara detail kebutuhan saya secara spesifik di komentar ini, namun saya menyampaikan inti bahwa dana beasiswa untuk tunjangan hidup bagi kami tidaklah mencukupi buat saya, bukan tidak mensyukuri namun saya berusaha untuk meminimalisir biaya pengeluaran, namun tetap saja tidak mencukupi. Uang yg saya dapatkan lebih besar saya gunakan untuk transportasi (gojek) dan makan, belum untuk prin dokumen, pulsa WiFi, dan lain sebagainya. Mohon dengan sangat agar tunjangan kami di aktifkan selagi kami dalam masa studi. Terimakasih.” Hlm. 87 25 AK Universitas Lambung Mangkurat Biaya Mandiri “Antara tugas belajar dan izin belajar seharusnya diberikan bantuan. Karena selain mengajar juga harus membayar sekolah secara mandiri, dimana hal ini Akan memberatkan keuangan pelaku izin maupun tugas belajar. Jangan diskriminasi, pejabat yang sekolah diberikan tunjangan macam2, dosen yang sekolah malah dibikin kere.” Hlm. 97 26 I Universitas Syiah Kuala Beasiswa Penuh “Saya sangat setuju apabila dosen yang dalam tugas belajar tetap diberikan Tunjangan Sertifikasi Dosen, dengan alasan, 1. Saya memaknai ini adalah hak dosen, karena meskipun dalam tugas belajar, dosen yang bersangkutan tetap wajib mengisi BKD dan tetap bisa melaksanakan BKD, 2. negara tentu tidak dirugikan dengan pemberian tunjangan sertifikasi dosen ini, dan dosen yang bersangkutan tidak perlu berpikir dari mana sumber dana-dana lainnya untuk memenuhi biaya penelitian, publikasi, biaya hidup dan perjalanan. 3. akan semakin banyak dosen yang termotivasi dan bersemangat untuk melanjutkan s3 krn sumber penghasilan, biaya hidup didukung dengan adanya Tunjangan Sertifikasi Dosen. saya sedang dan sudah merasakan bagaimana kehidupan s3 dengan hanya mengandalkan gaji pokok, dan beasiswa saja, jika tidak ada Hlm. 103 23 tabungan dan sumber biaya lain, tentu itu tidak terpenuhi. semoga bapak/ibu dipemerintahan ikut memikirkan dan memberi solusi bagi para pendidik dan pejuang pendidikan di indonesia ini. jika gaji anggota dewan bisa tinggi dengan berbagai tunjangannya,,, saya berharap dosen sebagai pejuang pendidikan bangsa juga mendapatkan penghasilan tinggi sesuai dengan tututan dan kebutuhan di jaman sekarang ini. terimakasih.” 27 RMA Universitas Negeri Makassar Biaya Mandiri “Sangat setuju sekali, karena tujuan studi lanjut sebagai bagian dari Tugas Keprofesionalan bermuara pada peningkatan program studi, fakyltas dan institusi kami. Penetapan untuk "Tidak Memberhentikan" tunjangan sertifikasi dosen akan menambah jumlah dosen dalam penguatan dan pengembangan profesi untuk studi lanjut tanpa meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai ASN. Kebijakan pemberlakuan "tidak menghentikan serdos" sangat memberikan pencerahan pada dosen- dosen di seluruh Indonesia. Dan semoga dapat dipertimbangkan dan diperjuangkan” Hlm. 108 28 WOD Universitas Pendidikan Indonesia Biaya Mandiri “Setuju dengan permohonan ini, sy juga merasakan ketidakadilan pemerintah (Dikti)”. Hlm. 115 29 NA Universitas Negeri Semarang Biaya Mandiri “Mohon untuk ditinjau kembali peraturan penghentian dana sertifikasi dosen saat dosen melanjutkan studi S3 dengan status Tugas Belajar karena lokasi studi jauh dari institusi tempat asal mengajar, terutama yang tidak memperoleh beasiswa. Apalagi karena status lanjut pendidikan menyebabkan dosen kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang sama sebelum melaksanakan studi lanjut. Sehingga sumber penghasilan menipis. Padahal kenyataannya dosen tersebut sangatlah membutuhkan dana yang tidak sedikit selama studi S3. Sementara itu pula, peraturan untuk memperoleh beasiswapun seperti dipersulit dan dibatasi untuk bisa dengan mudah memperoleh hak bantuan studi bagi dosen yang mau mengembangkan kualitas ilmu pendidikan sebagai tenaga pendidik. Mohon kebijakan para pembuat peraturan yang mana hak dan nasib para dosen yang sedang studi sangatlah tergantung di tangannya. Terimakasih.” Hlm. 123 30 BIW Institut Seni Biaya “Saya saat ini sudah semester 3, masuk Hlm. 24 Indonesia Mandiri kuliah S3 pada semester ganjil 2021/2022 dengan biaya mandiri, kampus saya di Universitas Negeri Makassar sementara kuliah S3 di ISI Yogyakarta. Pada pelaksanannya masih berlangsung secara daring sehingga pengajaran masih saya lakukan sementara tunjangan sertifikasi dosen dan remunerasi dosen sudah dihentikan hingga saat ini. Saya sdh 3 kali mengajukan permohonan beasiswa antara lain beasiswa unggulan 2021, BPI 2022, dan beasiswa unggulan 2022. Kesemuanya tidak lulus karena faktor administrasi. Beasiswa Unggulan 2021 dan 2022 tidak diperuntukkan untuk dosen. Sementara itu BPI 2022 tidak menerima ongoing semester 3. Untuk itu saya sudah dipertengahan studi mengharapkan bantuan dana studi demi kelancaran proses studi. Terima kasih atas bantuannya. Salamakki. 124 31 SS UGM Beasiswa Penuh “Saya saat ini sudah semester 3, masuk kuliah S3 pada semester ganjil 2021/2022 dengan biaya mandiri, kampus saya di Universitas Timor sementara kuliah S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya telah mengajukan permohonan beasiswa BPI 2022 batch 1. Namun tidak lulus karena faktor administrasi. Beasiswa Unggulan 2022 tidak diperuntukkan untuk dosen. Sementara itu BPI 2022 tidak menerima ongoing semester 3. Untuk itu saya sudah dipertengahan studi mengharapkan bantuan dana studi demi kelancaran proses studi. Terima kasih atas bantuannya.” Hlm. 130 32 SH Universitas Pendidikan Indonesia Beasiswa Penuh “Saya sedang studi lanjut s3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat pertama kali mempunyai keinginan lanjut studi saya sangat menginginkan beasiswa penuh, namun masalah regulasi yg membuat saya tdk bisa menerima beasiswa. Saat awal tahun 2021 saya mendaftar masuk UPI krn UPI kampus penerima beasiswa, beasiswa buka lebih dulu dr hasil seleksi penerima beasiswa. Saat pengumuman kelulusan, saya lulus, beasiswa sdh tutup. Saya mencoba daftar walau ada satu syarat tdk ada, tp tdk lulus. Kemudian saya mencoba masuk beasiswa unggulan tahun 2021, kemudian ada regulasi baru bahwa beasiswa BU bukan untuk dosen. Selanjutnya saya berharap beasiswa on-going, lagi dan lagi say kena diregulasi bahwa on-going ganjil tidak diakomodir. Perjalanan kuliah ini sudah setengah jalan. Saat kuliah masih pandemi sehingga bisa daring, namun saat ini sdh offline. Besar harapan kami, Hlm. 137 25 meski tdk menerima beasiswa dana serdos tetap cair lrn sangat membantu keberlangsingan studi kami. Semoga diperkenankan. Terimakasih.” 33 MSS Universitas Hasanuddin Biaya Mandiri “Saya saat ini sudah semester 3, masuk kuliah S3 pada semester ganjil 2021/2022 dengan biaya mandiri, kampus saya di Universitas Nusa Nipa-ntt sementara kuliah S3 ilmu Ekonomi universitas hasanuddin. Pada pelaksanannya masih berlangsung secara daring sehingga pengajaran masih saya lakukan sementara tunjangan sertifikasi dosen sudah dihentikan sejak saya lanjut studi s3 hingga sampai ini Saya sdh 3 kali mengajukan permohonan beasiswa antara lain beasiswa unggulan 2021, BPI 2022, dan beasiswa unggulan 2022. Kesemuanya tidak lulus karena faktor administrasi. Beasiswa Unggulan 2021 dan 2022 tidak diperuntukkan untuk dosen. Sementara itu BPI 2022 tidak menerima ongoing semester 3. Untuk itu saya sudah dipertengahan studi mengharapkan bantuan dana studi demi kelancaran proses studi. Terima kasih atas bantuannya. GBU” Hlm. 139 34 FM Universitas Gadjah Mada Beasiswa Parsial “Saat ini saya juga sedang menjalani tugas belajar, tanpa beasiswa. Saya hanya mendapat bantuan dari fakultas, namun untuk membayar UKT saja belum cukup. Seharusnya tunjangan profesi tetap diberikan secara penuh kepada peserta tugas belajar, sehingga dapat meringankan beban ekonomi bagi peserta tugas belajar, karena sekolah ini masih dalam rangka melaksanakan tugas. Semoga MK mengabulkan gugatan pemohon.” Hlm. 140 35 ML Universitas Hasanuddin Biaya Mandiri “Saya telah menempuh pendidikan S3 dan sekarang semester 3. Pada saat 2021 saya tidak dapat mendaftar beasiswa karena saat itu persyaratan umur beasiswa 40 tahun dan umur saya sudah lebih 40 tahun sehingga saya pembiayaan mandiri. Karena masih suasana pandemi covid sehingga rektor Unhas mengeluarkan SK pembelajaran daring. Saya melaksanakan perkuliahan 2 semester secara daring dan melaksanakan tri Dharma perguruan tinggi, membuat BKD dan tetap berada di daerah kampus domisili (Gorontalo). Semester 3 saya mengurus berkas dan mendaftar beasiswa BPI on going tetapi tidak lulus berkas karena alasan ongoing maksimal masuk semester 2. Saya mencoba lagi BPI batch 2 dan berkas Hlm. 147 26 saya ditolak lagi dengan alasan yang sama. Serdos dihentikan tetapi saya tetap melaksanakan tri Dharma perguruan tinggi karena saya tetap berada di kampus domisil. Berharap ada jalur beasiswa untuk saya dan teman-teman seangkatan saya yang mengalami hal yang sama. Kami menempuh pendidikan S3 tidak mudah, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk Indonesia.” 5.5. Bahwa di kementerian lainnya, terutama pada Kementerian Agama, ‘dosen di bawah naungan Perguruan Tinggi Keagaman Islam (PTKI) memperoleh tunjangan kinerja sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6551 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaraan Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam Negeri, bertanggal 23 November 2018 [vide bukti P-14], dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari sejumlah kolega dosen yang diberi tugas belajar pada PTKI, selama melangsungkan tugas belajar, dosen PTKI tetap memperoleh tunjangan profesinya (sertifikasi dosen) yang diterima secara penuh tanpa adanya pengurangan. Kendatipun dalam keputusan dimaksud tunjangan kinerja Dosen PNS yang mendapatkan tunjangan profesi dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya [vide bukti P-14, hlm. 8], namun kebijakan-kebijakan dimaksud, menurut para Pemohon, merupakan kebijakan yang rasional dan berorientasi kepada kesejahteraan dosen dan kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar di lingkungan PTKI Kemenag. Bandingkan dengan dosen di bawah naungan Kemendikbudristek yang bertolak belakang orientasi kebijakannya terkait kesejahteraan dosen, dan dosen pegawai pelajar. Padahal, sumber rujukan kebijakan-kebijakan dimaksud sama-sama mengacu pada UU Guru dan Dosen dan UU ASN. Pada titik ini, terdapat perbedaan perlakuan kebijakan antara kementerian- kementerian dimaksud, yang sangat mungkin disebabkan perbedaan penafsiran terhadap frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dalam Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Padahal status dan kedudukannya sama, sumber pembiayaannya 27 sama-sama berasal dari APBN, sama-sama dosen PNS, dan sama- sama berstatus sebagai dosen pegawai pelajar. Secara substantial, menurut para Pemohon, penafsiran yang digunakan oleh Kemenag lebih tepat dan rasional, dikarenakan dosen yang sementara tugas belajar, pada prinsipnya melaksanakan kewajiban keprofesionalannya untuk meningkatkan kompetensi personal, yang pada akhirnya dosen yang bersangkutan dapat secara optimal ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai bidang keahlian yang dimiliki. 6. Bahwa terkait Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, para Pemohon memaknai frasa “kepastian hukum yang adil” salah satunya sebagai sebuah keadaan dimana terwujud kesesuaian atau konsistensi pengaturan norma dengan pelaksanaan norma pada peristiwa hukum konkrit, sehingga keadilan sebagai sebuah cita hukum dapat terpenuhi. Kepastian hukum yang adil tidak sekedar kepastian formal (legal certainty) semata, tetapi juga substansial (material certainty). Sedangkan frasa “perlakuan yang sama di hadapan hukum” berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara berimbang terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya oleh pemerintah yang terikat secara konstitusional untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan pemahaman di atas dan alasan-alasan permohonan yang telah diuraikan, menurut para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terutama karena frasa dimaksud tidak jelas, tidak pasti, dan tidak tertentu pemaknaannya, sehingga dapat menyebabkan perbedaan penafsiran (multi-tafsir) tentang makna tugas keprofesionalan dosen oleh pemangku kebijakan, sehingga perlu diperluas atau dipastikan pemaknaannya oleh Mahkamah, dalam hal ini, mencakup pula dosen yang diberi tugas belajar. Realitasnya, ketidakjelasan frasa dimaksud menyebabkan sejak tahun 2009 lalu, pemangku kebijakan, terutama Kemendikbudristek dan Kemenkeu mengambil langkah penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen yang didasarkan pada penafsiran semata terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen, tanpa disertai adanya dasar pengaturan yang eksplisit 28 dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, realitasnya, dosen pegawai pelajar telah menjalankan kewajiban keprofesionalannya untuk melaksanakan “tugas belajar” yang telah diberikan. Kebijakan yang irrasional tersebut telah sekian lama berlangsung sehingga dianggap sebagai sesuatu yang normal dan benar secara hukum, dan tidak pernah dipersoalkan secara signifikan oleh dosen yang diberi tugas belajar karena berbagai pertimbangan, kecuali oleh para Pemohon yang memiliki habitat keilmuan hukum tata negara, di-challenge di Mahkamah Konstitusi. Sederhanya, menurut para Pemohon, frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, dan potensial menyebabkan ketiadaan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan dosen-dosen yang sedang atau akan menempuh studi doktoral baik di PTN Nusantara maupun di universitas luar negeri. Di samping itu, dengan diajukannya permohonan ini, diharapkan dapat menjadi momentum perubahan dan perbaikan perlakuan fiskal kepada Dosen se-Indonesia, khususnya di lingkungan Kemendikbudristek. 7. Berdasarkan hal-hal di atas, dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar, menurut para Pemohon, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” UU Guru dan Dosen menimbulkan ketidakpastian hukum atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan atau berpotensil menyebabkan ketidaksamaan perlakuan di depan hukum bagi dosen pegawai pelajar. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. D. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, demi pemenuhan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 29 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup Dosen yang diberi tugas belajar”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Pengangkatan para Pemohon sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Tugas Belajar Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327/A4.5/KP/2009 bertanggal 14 Mei 2009 perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen; 30 7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan Penilaian Semester Genap Tahun 2021/2022 Pemohon I; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Rektor Universitas Khairun Nomor 1455/UN44/KP/2022 bertanggal 13 September 2022 perihal Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa para Pemohon; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Pendidik Pemohon I; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Petisi Dukungan 174 Data Responden yang para Pemohon peroleh melalui Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWA0tpueL9fN yqsJ4GaGlX80_l-O6zggDYwAobZhHOixW5fg/viewform per 25 November 2022; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6551 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaraan Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam Negeri; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Pendidik Pemohon II; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Tugas Belajar Pemohon II. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membacakan keterangan DPR dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2023, dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: 31 I. KETENTUAN UU GURU DAN DOSEN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan a quo yang pada intinya adalah sebagai berikut: a. Para Pemohon berdalil bahwa sejak pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi, tidak terhitung jumlahnya dosen pegawai pelajar yang telah kehilangan hak keuangannya berupa tunjangan sertifikasi dosen dan dirugikan kepentingannya saat sedang menempuh studi lanjut hanya karena penafsiran semata yang tidak didasarkan pada kepentingan terbaik dosen yang diberi tugas belajar. Padahal, realitasnya, dosen pegawai pelajar telah menjalankan kewajiban keprofesionalannya 32 untuk melaksanakan tugas belajar yang telah diberikan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 6 poin 8); b. Para Pemohon berdalil bahwa terdapat keterkaitan langsung antara ketentuan Pasal UU a quo sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”, dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, paling tidak dikarenakan penafsiran terhadap pasal UU a quo dijadikan dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen (vide Perbaikan Permohonan hlm. 9 poin 4); Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup pula Dosen yang diberi tugas belajar”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan 33 hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. PANDANGAN UMUM a. Bahwa salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu; b. Bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 34 mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; c. Bahwa untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya; d. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepiawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. 2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN a. Bahwa ketentuan pasal UU a quo dibentuk oleh pembentuk Undang- Undang untuk memberikan hak kepada dosen, hal ini karena dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sehingga dibutuhkan ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak yang diberikan kepada dosen. Pasal UU a quo sudah memberikan kepastian hukum kepada dosen, yaitu dengan memberikan hak-hak kepada dosen yang telah melaksanakan tugas keprofesionalannya. Sedangkan ketentuan teknis lebih lanjut mengenai bagaimana cara memberikan ataupun kualifikasi untuk mendapatkan hak-hak tersebut secara teknis oleh pembentuk undang-undang didelegasikan kepada peraturan pemerintah, yaitu Peraturan 35 Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (PP 41/2009); b. Bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional dosen dan diberikan pula kepada dosen bukan pegawai negeri sipil [vide Pasal 3 ayat (2) PP 41/2009]. Oleh karena para Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terhadapnya juga berlaku ketentuan teknis lainnya terkait dengan manajemen PNS, lebih khususnya lagi mengenai pembinaan jabatan fungsional PNS; c. Bahwa ketentuan mengenai manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi antara lain penggajian dan tunjangan serta pemberhentian dari PNS. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) PP Manajemen PNS mengatur PNS diberhentikan dari jabatan fungsional apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam bulan); d. Bahwa telah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut secara teknis mengenai tugas belajar yang berlaku bagi dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, antara lain: 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek 27/2022); 36 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit (Permenpan RB 17/2013). Bahwa terkait dengan pengaturan mengenai besaran tunjangan yang berlaku bagi profesi dosen telah diatur di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Permendikbudristek 20/2017); e. Ketentuan Pasal 30 Permenpan RB 17/2013 juga mengatur bahwa dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila salah satunya menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Bahwa Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada PNS melalui pendidikan formal (vide Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek 27/2022). Bahwa Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan. Namun, pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan dapat diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan [vide Pasal 11 jo. Pasal 12 ayat (1) Permendikbudristek 27/2022]; f. Bahwa terkait dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut bukan merupakan permasalahan yang disebabkan oleh konstitusionalitas norma pasal UU a quo yang diujikan, sebab pasal UU a quo telah jelas mengatur mengenai hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen tersebut diamanatkan melalui peraturan teknis di bawahnya. Selain itu, dalam perumusan norma pasal UU a quo sama sekali tidak mengatur mengenai penghentian tunjangan profesi dosen. Secara normatif pasal UU a quo justru memberikan dasar hukum untuk menjamin para dosen agar tetap memperoleh haknya, salah satunya yaitu mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; 37 g. Bahwa terkait dalil para Pemohon yang menyatakan penafsiran sepanjang frasa “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” menjadi dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara tunjangan profesi dosen, DPR RI berpendapat bahwa dalil para Pemohon hanya merupakan asumsi dan tidak berdasar karena tidak ada dasar dan bukti yang kuat bagi para Pemohon untuk menyatakan bahwa frasa tersebut ditafsirkan demikian. Dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara tunjangan profesi dosen merupakan ketentuan teknis yang tidak diatur di dalam ketentuan pasal a quo dan tidak relevan untuk diajukan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pengujian perkara a quo merupakan pengujian yang salah sasaran (error in objecto) dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menolak permohonan a quo; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 38 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 6 Februari 2023 dan keterangan tertulis bertanggal 6 Februari 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”: Pasal 51 (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. bertentangan dengan: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa para Pemohon sebagai Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi pada jenjang S3 merasa mengalami kerugian hak konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional berupa hak atas kepastian hukum yang adil atas berlakunya Pasal 51 ayat (1) 39 sepanjang frasa: "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan". Hal ini dikarenakan pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (Sertifikasi Dosen) didasarkan pada suatu penafsiran "obscure" terhadap frasa dimaksud yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), penafsiran dimaksud setidaknya dapat ditemukan pada Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009 tertanggal 14 Mei 2009 perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen, sehingga menyebabkan para Pemohon sebagai Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi ilmu hukum pada jenjang S3, dan berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia, tidak mendapatkan tunjangan profesi yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang pembiayaan studi doktoral secara mandiri ataupun parsial. Berdasarkan hal itu, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan" bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat khususnya terhadap Pasal 28D ayat (1) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; 40 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 41 dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. 4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa permohonan tidak jelas/kabur (obscuur libel) Dalil para Pemohon yang pada pokoknya mengkaitkan adanya penafsiran terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen dengan adanya Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009 tertanggal 14 Mei 2009, perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen, yang kemudian mengakibatkan para Pemohon tidak mendapatkan tunjangan profesi karena melaksanakan tugas belajar. Yang menjadi pertanyaan atas dalil para Pemohon tersebut adalah apakah kerugian para Pemohon yang tidak mendapatkan tunjangan profesi adalah akibat berlakunya surat kepala biro a quo atau akibat berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen? Berlakunya ketentuan Pasal 51 UU Guru dan Dosen pada dasarnya telah memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak dosen sebagai tenaga profesional. Hak-hak Dosen tidak hanya hak untuk memperoleh penghasilan/tunjangan namun hak-hak lainnya juga dijamin 42 dan dilindungi oleh Pasal 51 UU Guru dan Dosen. Persoalan kenapa para Pemohon tidak mendapatkan tunjangan profesi karena melaksanakan tugas belajar, tentunya hal itu terjadi bukan karena sebab berlakunya norma yang diuji, melainkan persoalan implementasi norma peraturan perundang-undangan yang melaksanakan ketentuan suatu undang-undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji hal tersebut. b. Bahwa tidak diberikannya tunjangan profesi dosen karena merujuk pada Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 30 huruf d PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Dalam perkara a quo, para Pemohon melaksanakan tugas belajar melebihi dari 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam pasal a quo sehingga terhadap tunjangan profesi para Pemohon dihentikan sementara. c. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. d. Bahwa para Pemohon telah salah/keliru memaknai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen dengan menafsirkan frasa “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dimaknai mencakup dosen yang diberi tugas belajar, jika demikian maka para Pemohon secara sempit memaknai ketentuan Pasal 51 a quo. e. Bahwa tidak jelas dalil para Pemohon (vide halaman 9 angka 5.1 Permohonan) yang menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Guru dan Dosen, Pasal 8 ayat (1) PP 37/2009 tentang Dosen, Pasal 18 ayat (3) huruf b Permendikbudrisktek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman 43 Tugas Belajar bagi PNS Kemendikbudristek dan Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan. f. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak dapat diuji terhadap ketentuan pasal dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bukan menguji undang-undang terhadap undang-undang, maupun terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian jika para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen diuji dengan peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang, maka hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen, dan oleh karenanya para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Dalam kesempatan ini, Pemerintah menyampaikan keterangan terkait dengan apa yang dimaksud dengan frasa “tugas keprofesionalan” dalam UU Guru dan Dosen, khususnya Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen dapat dijelaskan sebagai berikut: 44 A. Tugas Keprofesionalan Dosen 1. UU Guru dan Dosen tidak mengatur definisi dari “tugas keprofesionalan” secara eksplisit. Kendati demikian, terdapat beberapa dasar hukum yang menjelaskan maksud dari “tugas keprofesionalan” seorang dosen. 2. Pertama, makna dari tugas keprofesionalan dapat disarikan dengan membaca hak-hak dosen dalam Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen secara sistematis. Berikut adalah kutipan dari Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.” 3. Dengan membaca hak-hak dosen di atas, maka tugas keprofesionalan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen merujuk pada tugas-tugas yang dijalankan oleh dosen yang sepenuhnya aktif menjalankan tugas melaksanakan fungsi dosen secara langsung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada pendidikan tinggi. Secara leksikal, “tugas keprofesionalan” bermakna tugas yang dilakukan seseorang dalam kualifikasi profesinya. Dalam konteks dosen, “tugas keprofesionalan” bermakna sebagai tugas yang dilakukan seorang dosen dalam kualifikasinya sebagai dosen. 4. Hak-hak dosen tersebut di atas didesain untuk dosen yang aktif menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan, bukan terhadap dosen yang dibebaskan dari fungsinya karena alasan tertentu 45 seperti penugasan pada jabatan struktural tertentu atau tugas belajar, dengan penjelasan berikut ini: a. Hak dosen untuk mendapatkan promosi dan penghargaan hanya dapat diberikan jika dosen yang bersangkutan melaksanakan tugas sehingga mendapatkan prestasi kerja; b. Hak dosen untuk memperoleh perlindungan hanya diberikan jika ia melaksanakan tugas-tugasnya; c. Hak untuk memperoleh sarana dan prasarana pembelajaran hanya dapat diberikan apabila dosen yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar dengan mahasiswa; d. Hak untuk memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan hanya diberikan jika dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; e. Hak untuk memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik hanya diberikan jika dosen yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar dari suatu mata kuliah pada tahun akademik yang sedang berjalan. 5. Berdasarkan uraian di atas, maka tugas keprofesionalan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen hanya bisa diberikan kepada dosen yang sedang menjalankan jabatannya secara aktif, dan karenanya “tugas keprofesionalan” dosen haruslah dimaknai sebagai tugas yang dijalankan oleh dosen yang aktif menjabat dan menjalankan tugasnya dalam program studi yang bersangkutan. 6. Kedua, makna “tugas keprofesionalan” dosen dapat dipahami dengan merujuk pada definisi dosen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen, yakni: “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” 7. Dalam definisi tersebut, tugas utama dari seorang dosen adalah “mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni”, yang dilaksanakan melalui 46 pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa seorang dosen hanya bisa melaksanakan tugasnya melalui pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi. 8. Ketiga, makna dari tugas keprofesionalan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen juga dapat ditemukan melalui penafsiran secara sistematis terhadap tugas-tugas dosen dalam UU Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 12 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi: “Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.” Pasal 12 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi: “Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.” 9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka terdapat 2 (dua) tugas utama dari dosen, yaitu: a. Pertama, adalah “mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.” Tugas dosen tersebut menekankan pada peran dosen dalam kegiatan belajar-mengajar dengan mahasiswanya. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap dosen juga harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (“Permendikbud SN Dikti”). Pasal 13 ayat (1) Permendikbud SN Dikti mewajibkan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa secara langsung, yang dikutip berikut ini: “Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.” 47 Penting untuk diperhatikan, tugas dosen di atas menekankan agar dosen menggunakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang sudah dikuasainya. Artinya, dosen tidak mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang masih sedang dipelajarinya termasuk ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang diperolehnya selama menjalankan tugas belajar. b. Kedua, adalah “mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.” Tugas dosen yang kedua menekankan peran dosen dalam kegiatan penelitian ilmiah dan kemudian menyebarluaskannya. Penyebarluasan dari penelitian ilmiah dosen ditujukan untuk diketahui oleh khalayak umum, termasuk rekan sejawat dosen dan juga masyarakat luas. Secara khusus, dosen diharapkan untuk menerapkan hasil penelitiannya untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas sebagai bentuk pengabdiannya pada masyarakat. 10. Berdasarkan ketiga penjelasan di atas, maka “tugas keprofesionalan” dari seorang dosen adalah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, utamanya melalui kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada mahasiswa. Dengan kata lain, tugas seorang dosen sebagai sivitas akademika dan ilmuwan bukanlah berorientasi pada dirinya, tetapi berorientasi pada mahasiswa, rekan sejawat, dan masyarakat luas sehingga tugas-tugas dosen selain dari pada menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi bukanlah tugas keprofesionalan. B. Tugas Belajar Merupakan Salah Satu Bentuk Pengembangan Kompetensi Dosen 1. Bahwa “tugas belajar” bukanlah istilah yang diatur secara khusus dalam UU Guru dan Dosen. 48 2. Nomenklatur “Tugas belajar” diatur sebagai salah satu hak dari PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (“PP Manajemen PNS”), yang dikutip berikut ini. Pasal 21 huruf e UU ASN: “PNS berhak memperoleh: ... e. pengembangan kompetensi.” Pasal 70 ayat (1) UU ASN: “Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.” Pasal 70 ayat (2) UU ASN: “Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.” Pasal 210 ayat (2) huruf a PP Manajemen PNS: “Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. pendidikan; dan/atau” Pasal 211 ayat (1) PP Manajemen PNS: “Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 211 ayat (2) PP Manajemen PNS: “Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.” 3. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “tugas belajar” termasuk bagian dari pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal kepada setiap PNS, baik PNS dengan jabatan administrasi, struktural, maupun fungsional, termasuk PNS yang menjabat dosen (PNS Dosen). Namun demikian, ragam bentuk pengembangan kompetensi setiap PNS, tidak hanya berupa tugas belajar dalam pendidikan formal untuk peningkatan kualifikasi akademik 49 S1, S2, dan S3 tetapi juga dalam bentuk pendidikan non formal seperti diklat kepemimpinan dan pelatihan lainnya untuk pengembangan kompetensi setiap jabatan fungsional lainnya. 4. Dalam konteks PNS, dosen adalah jabatan fungsional keahlian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 (“Permen PANRB Jabatan Fungsional Dosen Dosen”). 5. Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan perkara a quo, maka “Tugas Belajar” kepada dosen adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal kepada seorang PNS Dosen. C. Akibat Hukum Tugas Belajar bagi PNS Dosen 1. Tugas Belajar bagi dosen merupakan salah satu aktifitas pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal yang diberikan kepada seorang PNS Dosen. Artinya, akibat hukum dari tugas belajar kepada PNS juga akan berlaku bagi PNS Dosen. 2. Bahwa dalam kaitan dengan dosen PNS, maka dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, PNS yang sedang melaksanakan “tugas belajar” akan dibebas tugaskan/diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Berikut adalah ketentuan yang relevan: Pasal 94 ayat (1) huruf d PP Manajemen PNS: “PNS diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila: ... d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.” Penjelasan Pasal 94 ayat (1) huruf d PP Manajemen PNS: “Pemberhentian karena menjalani tugas belajar adalah pemberhentian pejabat fungsional yang ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengan sama sekali tidak melaksanakan tugas fungsionalnya lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus.” 50 Pasal 30 huruf d Permen PANRB Jabatan Fungsional Dosen: “Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: ... ... d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.” Pasal 42 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (“Peraturan BKN Pembinaan JF”): “Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya, apabila: ... d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.” Pasal 42 ayat (6) Peraturan BKN Pembinaan JF: “Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri, dengan meninggalkan tugas.” 3. Berdasarkan ketentuan di atas, ketika PNS Dosen sedang melaksanakan tugas belajarnya, maka ia tidak sedang menyandang jabatan fungsionalnya. Untuk dapat kembali menjabat sebagai dosen, maka PNS yang bersangkutan harus kembali diangkat sebagai dosen oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut ini: Pasal 94 ayat (2) PP Manajemen PNS: “PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.” Pasal 44 ayat (5) Peraturan BKN Pembinaan JF: “Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional apabila telah selesai menjalani tugas belajar.” Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Permendikbudristek Tugas 51 Belajar”): “Pegawai Pelajar yang telah selesai, diberhentikan, atau dibatalkan dalam melaksanakan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam jabatan.” 4. Berangkat dari penjelasan di atas maka pemberian tugas belajar secara hukum berakibat pemberhentian seorang PNS Dosen dari jabatan fungsionalnya. PNS Dosen yang diberikan tugas belajar tidak akan lagi menjabat sebagai dosen selama melakukan tugas belajar. 5. Meski demikian, ada pengecualian terhadap pemberhentian dari jabatan fungsional bagi seorang PNS Dosen yang sedang menjalankan tugas belajarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permendikbudristek Tugas Belajar yang dikutip berikut ini: “Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan.” 6. Pengecualian tersebut berlaku manakala PNS Dosen yang bersangkutan tetap menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan (“SE Menteri PANRB Nomor 28/2021”), yang menyebutkan: “PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal: 1) memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan 2) memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.” 7. Berdasarkan ketentuan di atas, akibat hukum bagi PNS Dosen yang menjalankan tugas belajar adalah pemberhentiannya dari jabatan fungsional sebagai dosen, kecuali jika ia tetap melaksanakan tugasnya. D. Dampak Tugas Belajar pada Tunjangan Dosen 1. Dalam dalilnya, para Pemohon telah secara keliru memaknai status kepegawaiannya sebagaimana tercermin dalam Angka 5.1.1, hlm. 10 permohonan yang dikutip berikut ini. “Berdasarkan pengaturan ini [Pasal 53 ayat (1) UU Guru dan Dosen]*, menurut Para Pemohon, seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki 52 sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya sepanjang pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan secara administratif status kepegawaiannya masih tetap “Dosen”, mengacu kepada keberlakuan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Dosen [Vide Bukti P04], yang tetap mengikat keberlakuannya meskipun Dosen PNS yang bersangkutan diberikan tugas belajar [Vide Bukti P-05].” *tambahan dari Pemerintah 2. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, PNS Dosen yang diberikan tugas belajar akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Berikut adalah kutipan dari Pasal 94 ayat (1) huruf d PP Manajemen PNS: “PNS diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila: ... d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 3. Karena telah diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, maka konsekuensinya PNS yang bersangkutan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai dosen dan karenanya tidak pula mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen. 4. Akibat hukum yang demikian, bukan merupakan bentuk pengurangan atau pengebirian hak-hak dari PNS Dosen yang menjalankan tugas belajar, tetapi merupakan akibat hukum di bidang kepegawaian negara yang berlaku bagi PNS-PNS lainnya yang diberhentikan dari jabatannya. 5. Akibat hukum ini penting untuk dimengerti dan dipahami oleh para PNS Dosen yang akan merencanakan tugas belajar. Seyogianya para Pemohon mengetahui bahwa dengan menjalankan tugas belajar, para Pemohon telah berhenti dari jabatannya sebagai dosen. 6. Selain karena tidak lagi dikualifikasi memiliki jabatan fungsional dosen karena tugas belajar, PNS Dosen yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya juga tidak akan dapat memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh tunjangan-tunjangan yang diatur dalam UU Guru dan Dosen, yaitu: (i) tunjangan profesi; (ii) tunjangan fungsional; (iii) tunjangan khusus; maupun (iv) tunjangan kehormatan, dengan penjelasan berikut ini. 53 a. Pertama, Dosen PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan profesi. Pasal 1 angka 6 PP Manajemen PNS mengatur bahwa jabatan menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Artinya, tanpa adanya jabatan, maka seorang ASN (termasuk PNS) tidak memiliki fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam satuan organisasinya. Dengan demikian, pemberhentian Dosen PNS dari jabatan fungsionalnya secara otomatis “mencopot” fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang sebelumnya dimiliki oleh Dosen PNS sewaktu masih menjabat sebagai dosen, termasuk terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hilangnya fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dari Dosen PNS tersebut menyebabkan Dosen PNS tidak memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (“PP Dosen”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (“PP Tunjangan Guru dan Dosen”) jo. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (“Permenristekdikti Tunjangan Profesi Dosen”). Wujud konkret dari Tridharma Perguruan Tinggi yang dijalankan oleh dosen dapat merujuk kepada Pasal 7 Permen PANRB Jabatan Fungsional Dosen, yang mengatur angka kredit yang diperoleh PNS Dosen sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Pendidikan a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi 54 pengajaran dan praktik lapangan; b. Membimbing seminar; c. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan; d. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir studi; e. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir; f. Membina kegiatan mahasiswa; g. Mengembangkan program kuliah; h. Mengembangkan bahan kuliah; i. Menyampaikan orasi ilmiah; j. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi; k. Membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya; dan l. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan jabatan Akademik Dosen. 2) Pelaksanaan penelitian, meliputi: a. Menyusun karya ilmiah; b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; c. Mengedit/menyunting karya ilmiah; d. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan e. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra. 3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi: a. Menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi; b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian; 55 c. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat; d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan e. Membuat/menulis karya pengabdian. 4) Berdasarkan Pasal 7 Permen PANRB Jabatan Fungsional Dosen, tugas belajar tidak termasuk sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 5) Selain berangkat dari angka kredit yang dapat diperoleh PNS Dosen, dasar perhitungan beban kerja dosen juga diuraikan dalam Pasal 30 ayat (1) Permendikbud SN Dikti yang dikutip berikut ini: “Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada: a. kegiatan pokok Dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; dan 5. Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.” 6) Dalam hal ini, tugas tambahan merujuk pada penugasan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi [vide Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 PP Dosen]. Sedangkan tugas penunjang mencakup: 1. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi; 2. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; 3. menjadi anggota organisasi profesi; 4. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga; 5. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional; 6. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; 7. mendapat tanda jasa/penghargaan; 56 8. menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; 9. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan 10. keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian. 7) Berdasarkan pada penghitungan beban kerja dosen dalam Pasal 30 Permendikbud SN Dikti, maka tugas belajar tidak termasuk sebagai beban kerja dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 8) Kendati tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tugas belajar telah diperhitungkan sebagai bagian dari beban kerja dosen dalam komponen pendidikan (vide Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021). Penerapan perhitungan tugas belajar sebagai bagian dari beban kerja sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut, dilaksanakan dalam hal dosen yang melaksanakan tugas belajar tidak dicabut jabatannya sebagai dosen dan tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana SE Menteri PAN RB Nomor 28/2021. b. Kedua, PNS Dosen yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sebagai dosen tidak memiliki jabatan fungsional yang aktif dan hanya berstatus sebagai PNS, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai dosen yang diangkat oleh pemerintah dan karenanya tidak memperoleh tunjangan fungsional berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Guru dan Dosen. c. Ketiga, PNS Dosen yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sebagai dosen tidak diberikan tugas apa pun pada perguruan tinggi mana pun, termasuk tugas di daerah khusus sehingga tidak memperoleh tunjangan khusus berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP Dosen dan Pasal 10 ayat (2) PP Tunjangan Guru dan Dosen. d. Keempat, PNS Dosen yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sebagai dosen secara otomatis tidak sedang dalam jabatan 57 akademik apa pun, termasuk jabatan akademik profesor sehingga tidak mungkin memperoleh tunjangan kehormatan profesor berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP Dosen, dan Pasal 14 PP Tunjangan Guru dan Dosen. 7. Kendati tidak memperoleh tunjangan-tunjangan di atas, PNS Dosen yang menjalankan tugas belajar memperoleh pendapatan lain, yaitu tunjangan tugas belajar berdasarkan ketentuan berikut ini: a. Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana: “Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan untuk mencapai Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) pada Fakultas Pasca Sarjana di Universitas/Institut Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan Tunjangan Tugas Belajar.” b. Pasal 14 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (“Perpres Tugas Belajar”) “Selama masa tugas belajar, pegawai pelajar mendapat tunjangan belajar dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberikan uang bantuan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.” 8. Selain memperoleh tunjangan tugas belajar, PNS Dosen juga berhak memperoleh fasilitas lain untuk mendukung pelaksanaan tugas belajarnya berupa biaya tugas belajar dan biaya-biaya lainnya, yang diatur berikut ini: a. Pasal 18 ayat (3) Permendikbudristek Tugas Belajar: “Hak para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: ... b. hak Pegawai Pelajar, paling sedikit meliputi: ... 3. mendapatkan biaya Tugas Belajar;” b. Pasal 13 Perpres Tugas Belajar: “Pemberian tugas belajar itu disertai pemberian: 1. biaya perjalanan pergi/pulang, 2. biaya perlengkapan, 58 3. Tunjangan selama menunaikan tugas belajar, baik kepada pegawai, pelajar, maupun kepada keluarganya yang ditinggalkan, 4. biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran, 5. biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan uang "study tour" yang wajib.” 9. Berdasarkan penjelasan di atas, kendati tidak memperoleh tunjangan yang melekat pada jabatan dosennya, PNS Dosen yang menjalankan tugas belajar tetap difasilitasi dengan tunjangan dan pemenuhan biaya yang relevan. 10. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Dosen PNS yang menjalankan tugas belajar tidak memperoleh tunjangan-tunjangan dalam UU Guru dan Dosen bukan karena pemaknaan dari Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen, tetapi karena Dosen PNS diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan tidak mendasar. Justru apabila permohonan Pemohon agar ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen dimaknai “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup Dosen yang diberi tugas belajar”, maka pemaknaan tersebut tidak sesuai dengan tugas keprofesionalan dosen untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan. Sehingga adalah tepat jika yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 59 3) Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4) Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden juga telah memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Saldi Isra 1. Gambarkan melalui tabel berapa besar pendapatan yang diterima seorang dosen yang tugas belajar setelah dikurangi tunjangan sertifikasi sebagai dosen dengan uang yang kemudian diterima karena ada tunjangan belajar. Tanggapan Pemerintah: Simulasi pendapatan per bulan yang diterima seorang PNS dengan jabatan fungsional dosen yang tidak sedang menjalani tugas belajar dan yang sedang melaksanakan tugas belajar sebagai berikut: Tabel. 1 Simulasi Pendapatan PNS Dosen dengan Jenjang Jabatan Lektor, Golongan Ruang III/c, masa kerja 16 Tahun dan masa kerja 8 Tahun Pendapatan PNS Dosen dengan jenjang Jabatan Fungsional Lektor, Gol Ruang III/c, Masa Kerja 16 Tahun Pendapatan PNS Dosen dengan jenjang Jabatan Fungsional Lektor, Gol Ruang III/c, Masa Kerja 8 Tahun Gaji Pokok Rp. 3.591.200 Gaji Pokok Rp. 3.172.300 Tunjangan istri Rp. 359.120 Tunjangan istri Rp. 317.230 Tunjangan anak Rp. 71.824 Tunjangan anak Rp. 63.446 Tunjangan Lektor Rp. 700.000 Tunjangan Lektor Rp. 700.000 Tunjangan beras Rp. 217.260 Tunjangan beras Rp. 217.260 60 Jumlah Kotor Rp. 4.939.404 Jumlah Kotor Rp. 4.470.236 Potongan BPJS Rp. 80.443 Potongan BPJS Rp. 71.060 Iuran wajib pegawai Rp. 321.772 Iuran wajib pegawai Rp. 284.238 Jumlah Potongan Rp. 402.214 Jumlah Potongan Rp. 355.298 Gaji Bersih Rp. 4.537.190 Rp. 4.114.938 Sertifikasi Dosen Rp. 3.591.200 Sertifikasi Dosen Rp. 3.172.300 Total Pendapatan Rp. 8.128.390 Total Pendapatan Rp.7.287.238 Sumber: Biro Sumber Daya Manusia, Kemendikbudristek Keterangan: Sertifikasi Dosen = 1 x Gaji Pokok Tabel. 2 Simulasi Pendapatan PNS Dosen Tugas Belajar dengan Beasiswa LPDP Dalam Negeri dengan Jenjang Jabatan Lektor Kepala, Golongan Ruang III/c, (Setiap Bulan Dalam Rupiah) Pendapatan PNS Dosen Tugas Belajar dengan Beasiswa LPDP Dalam Negeri Jenjang Jabatan Lektor, Golongan Ruang III/c, Masa Kerja 16 Tahun (Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya) Pendapatan PNS Dosen Tugas Belajar dengan Beasiswa LPDP Luar Negeri, Jenjang Jabatan Lektor, Golongan Ruang III/c, Masa Kerja 16 Tahun (Belanda) Gaji Pokok Rp. 3.591.200 Gaji Pokok Rp. 3.591.200 Tunjangan istri Rp. 359.120 Tunjangan istri Rp. 359.120 Tunjangan anak Rp. 71.824 Tunjangan anak Rp. 71.824 Tunjangan Tugas Belajar Rp. 700.000 Tunjangan Tugas Belajar Rp. 700.000 Tunjangan beras Rp. 217.260 Tunjangan Rp. 217.260 61 beras Jumlah Kotor Rp. 4.939.404 Jumlah Kotor Rp. 4.939.404 Potongan BPJS Rp. 80.443 Potongan BPJS Rp. 80.443 Iuran wajib pegawai Rp. 321.772 Iuran wajib pegawai Rp. 321.772 Jumlah Potongan Rp. 402.214 Jumlah Potongan Rp. 402.214 Gaji Bersih Rp. 4.537.190 Gaji Bersih Rp. 4.537.190 Tunjangan Biaya Pendidikan: SPP Pendaftaran Tunjangan Buku Disertasi (penelitian dan ujian) Seminar Internasional Publikasi Jurnal Internasional At cost Tunjangan Biaya Pendidikan: Regustrasion Tution Fee Book Allowance Dissertation International Seminar Internastional Jurnal Publication At Cost At Cost IDR 10.000.000 per year up to IDR 150.000.000 up to IDR 150.000.000 up to IDR 25.000.000 Tunjangan Biaya Non Pendidikan: Tunjangan Hidup Rp. 4.700.000 Tunjangan Biaya Non Pendidikan Living Allowance EUR 1.200 per month 62 Transportasi Asuransi Kesehatan Kedatangan Transportation Health Insurance Visa Settlement Allowance Family Allowance = Rp. 19.416.000 At Cost Up to IDR 29.000.000 per year At Cost EUR 2.400 25% of living allowance for each family dependent (max 2 family member) 25% x 19.416.000 = 4.854.000 Pendapatan Rp. 9.237.190 Pendapatan Rp. 28.807.190 Sumber: Biro Sumber Daya Manusia, Kemendikbudristek Keterangan: Tunjangan Tugas Belajar besarnya sama dengan Tunjangan Fungsional Dosen. 1 EUR = Rp. 16.180 Pendapatan = Gaji Bersih + Tunjangan Hidup PNS Dosen yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan fungsionalnya tetap dibayarkan sampai bulan keenam, kemudian memasuki bulan ketujuh digantikan dengan tunjangan tugas belajar yang jumlah nilainya sama dengan tunjangan fungsional dosennya. Selain mendapatkan tunjangan tugas belajar dan tunjangan beasiswa (tunjangan pendidikan dan tunjangan non pendidikan), manfaat lain yang di dapat oleh PNS Dosen yang melaksanakan tugas belajar yaitu mendapatkan pengalaman dan kesempatan yang lebih luas untuk 63 mengembangkan kompetensi yang nilainya tidak dapat digantikan dengan materi. 2. Berikan gambaran berapa banyak dana yang diperlukan apabila dosen tugas belajar tidak dipotong tunjangan sertifikasinya. Tanggapan Pemerintah: Simulasi perkiraan dana dalam satu tahun yang dikeluarkan apabila PNS Dosen yang melaksanakan tugas belajar diberikan tunjangan sertifikasinya disampaikan tabel sebagai berikut: Tabel 3 Simulasi Perkiraan Dana yang dikeluarkan apabila PNS Dosen Melaksanakan Tugas Belajar Doktoral Masa Kerja 10 Tahun Diberikan Sertifikasi Dosen Dosen Yang Melaksanakan Tugas Belajar Jumlah Sertifikasi Dosen Yang Diterima Per Bulan Jumlah (723 X Serdos) Total (Sertifikasi Dosen Dikali 12 Bulan) Asisten Ahli (Golongan Ruang III/B) 723 Rp. 3.139.400 Rp. 2.269.786.200 Rp. 27.237.434.400 Lektor (Golongan Ruang III/D) 723 Rp. 3.410.600 Rp. 2.465.863.800 Rp. 29.590.365.600 Lektor Kepala (Golongan Ruang IV/A) 723 Rp. 3.554.900 Rp. 2.570.192.700 Rp. 30.842.312.400 Total Rp. 7.305.842.700 Rp. 62.670.112.400 Sumber: Biro Hukum Kemendikbudristek Keterangan: Perkiraan dosen yang tugas belajar pada tahun 2022 sebesar 2.169 2.169 : 3 = 723 3. Bagaimana apabila seorang dosen tugas belajar, tetapi tugas belajarnya dilaksanakan di lingkungan kampusnya sendiri dan dosen tersebut tetap melaksanakan tugas keprofesionalan, apakah tetap diputuskan jabatan fungsionalnya? 64 Tanggapan Pemerintah: Dosen PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya sesuai dengan Pasal 60 s.d 63 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019. 4. Perlu penjelasan terkait perbedaan tugas belajar dan izin belajar. Tanggapan Pemerintah: Bahwa terkait tugas belajar pada saat ini diatur dalam ketentuan Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tidak ada lagi pemberian izin belajar atas biaya sendiri. Bahwa dalam ketentuan Pasal 37 huruf d Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 menyatakan: Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku: 1) Pegawai pelajar yang telah mendapatkan surat keputusan tugas belajar; 2) Pegawai pelajar yang sedang melaksanakan tugas belajar; 3) Pegawai pelajar yang mendapatkan jaminan pembiayaan tugas belajar selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan 4) PNS yang diberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri, sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas belajar atau izin untuk belajar atas biaya sendiri sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan. 5. Apakah hanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saja yang tidak memberikan tunjangan sertifikasi dosen pada saat tugas belajar sedangkan Kementerian Agama tetap memberikan tunjangan sertifikasi kepada dosen tugas belajar? Tanggapan Pemerintah: Bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru Dosen telah sesuai dengan UUD 1945. Terkait dengan pemberian hak kepada dosen, 65 implementasinya telah didelegasikan dalam PP, Perpres, dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Implementasi kebijakan mengenai pemberian hak dosen baik di bawah pembinaan Kemendikbudristek maupun Kemenag telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing kementerian. B. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim M. Guntur Hamzah 1. Dalam hal dosen sedang melaksanakan tugas belajar namun dosen tersebut tetap menjalankan tugas pengajaran secara daring. Bagaimana perlakuan untuk dosen tersebut? Tanggapan Pemerintah: Tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim M. Guntur Hamzah mengenai dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar tetapi tetap melaksanakan pengajaran pada pokoknya kami sampaikan sama dengan tanggapan yang kami sampaikan atas pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra. 2. Perlu dibuatkan matrik tunjangan apa saja yang diberikan terhadap dosen. Tanggapan Pemerintah: Tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim M. Guntur Hamzah mengenai matrik tunjangan yang diberikan kepada dosen pada pokoknya kami sampaikan sama dengan tanggapan yang kami sampaikan atas pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra. C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih 1. Apa ada standardisasi terkait Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen? Tanggapan Pemerintah: Terkait implementasi Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen lebih lanjut telah diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang antara lain mengatur mengenai: a. pemberian tunjangan bagi dosen. b. promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. c. pelindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual. 66 d. peningkatan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. e. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. f. pemberian penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa. g. kebebasan berserikat dalam organisasi profesi. 2. Apa ukuran dan parameter dari Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Guru dan Dosen yang menyatakan ‘Dosen melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial? Tanggapan Pemerintah: Tugas keprofesionalan seorang dosen adalah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, utamanya melalui kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada mahasiswa. Dengan kata lain, tugas seorang dosen sebagai sivitas akademika dan ilmuwan bukanlah berorientasi pada dirinya, tetapi berorientasi pada mahasiswa, rekan sejawat, dan masyarakat luas sehingga tugas-tugas dosen selain dari pada menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi bukanlah tugas keprofesionalan. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-5, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor: 90767/A3/KP.04.00/2021 tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor: 30425/A3/KP.04.00/2022 tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di 67 Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: 23327/A4.5/KP/2009, bertanggal 14 Mei 2009, perihal Penegasan dari aspek kepegawaian tentang dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan sertifikasi dosen; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor: 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen; Untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D (Hon), IPU, Asean Eng., yang memberikan keterangan tertulis bertanggal 16 Februari dan 20 Februari 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2023 dan didengarkan dalam sidang tanggal 20 Februari 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Pemahaman tentang Perguruan Tinggi Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan tinggi. Kegiatan pendidikan tinggi merupakan kegiatan sangat penting karena akan menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat, bangsa, bahkan kemanusiaan. Oleh karena itu harus mampu menjawab setiap tantangan jaman ke depan. Persoalan pendidikan termasuk pendidikan tinggi merupakan tantangan tersendiri yang akan kita hadapi terus menerus baik dari sisi jumlah maupun dari sisi derajat tantangan yang selalu akan meningkat sejalan dengan kemajuan jaman. Hal ini dapat difahami mengingat jumlah penduduk dunia yang akan terus meningkat, sementara bumi kita sebagai sumber kehidupan merupakan benda statik yang tidak akan bertambah (Santoso, 2014). Jati diri perguruan tinggi di negara kita masih menjadi bahan diskursus. Sering direpresentasikan sebagai jawatan pemerintah? Perusahaan? LSM? Bahkan Organisasi sosial dll. Kenyataannya perguruan tinggi mempunyai tugas untuk 68 menghasilkan produk-produk penting, yang berupa ilmu pengetahuan baru, modal insani, budaya baru dan industri baru (Santoso 2014) (Gambar 1). Gambar 1. Peran Dosen pada Perguruan Tinggi sesuai UU 12 Tahun 2012 (Santoso, 2014) SDM profesional atau modal insani sering menjadi sorotan utama, padahal hanya karena sering dimaknai untuk memenuhi tenaga kerja pada saat sekarang. Patut difahami bahwa lulusan perguruan tinggi harus mampu senantiasa beradaptasi dengan perubahan/kemajuan jaman. Mereka adalah pembelajar sepanjang hayat. Ibaratnya, kalau lulusan kursus mengemudi mobil hanya mampu mengemudikan mobil namun lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi mulai dari mengemudikan mobil hingga mengemudikan semua wahana kendaraan apapun jenisnya, bahkan hingga pesawat luar angkasa. Mereka sangat adaptif dan inovatif sesuai masa ke depan yang akan ditempuhnya. Oleh karena itu dibutuhkan dosen yang memiliki sikap wawasan masa depan yang memadai. Tugas para lulusannya menjawab tantangan masa depan yaitu keberlanjutan alam, karena alam “tidak” membutuhkan manusia namun kita membutuhkan alam. Melalui pendidikan tinggi di perguruan tinggi akan dihasilkan Iptek dan modal insani dengan budaya yang dapat menjaga keberlanjutan alam atau lingkungan kita (Gambar 2). 69 Gambar 2. Dosen yang berpendidikan paripurna (Doktor) dengan sikat wawasan masa depan berperan penting untuk menghasilkan para sarjana untuk keberlanjutan alam dan manusia. Kecenderungan pada masa kini perguruan tinggi dimaknai sebagai institusi yang menghasilkan SDM berbudaya dan baik untuk keprofesiannya (Gasset, 1966). Dari sudut yang lain juga menghasilkan SDM mendukung masyarakat industri (Miller & Dunn, 1996). Lalu, bagaimanakah untuk masa depan? Kita bisa maknai sebagai penghasil Iptek untuk keberlanjutan kemanusiaan (surviveability?) dan penghasil sumberdaya insani untuk lingkungan (surviveability?). Sebagaimana Gambar 1, peran dosen diperlukan yaitu dosen dengan pendidikan yang paripurna (doktor/S3). Pemahaman ini sangat penting, karena semestinya dosen telah tuntas pendidikan formalnya. II. Pemahaman tentang Dosen Pemahaman tentang dosen, dapat kita mulai dengan memperhatikan definisi dosen. Menurut Cambridge Dictionary (2023), mengartikan dosen sama dengan pemandu. Pada beberapa universitas dan perguruan tinggi di AS dan Eropa, dosen didefinisikan sebagai seorang guru yang berkedudukan lebih rendah dari profesor. Terminologi “dosen” juga digunakan di beberapa universitas (terutama Jerman) secara umum untuk orang yang berhak mengajar. Istilah ini berasal dari kata Latin docēns, yang merupakan “present active participle” dari docēre (mengajar). Persyaratannya sangat tinggi, memerlukan tingkat habilitasi atau doktor sains, yaitu kualifikasi akademik yang menunjukkan bahwa 70 pemegangnya memenuhi syarat untuk dipekerjakan pada tingkat associate atau profesor penuh. Dosen merupakan kedudukan akademik tertinggi di beberapa negara (Eropa), dengan kriteria kualifikasi hasil penelitian yang kira-kira setara dengan 3-5 disertasi doktoral, bimbingan mahasiswa doktor, dan pengalaman mengajar di tingkat sarjana dan pascasarjana (https://en.wikipedia.org/wiki/Docent). Secara umum dosen artinya “guru” yang berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya “berat” atau berbobot, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Guru artinya pengajar atau pemimpin yang diawalnya terkait dengan pengertian kesucian (luhur) dan terkait dengan keagamaan, sehingga memberikan kebijakan dan pedoman (https://id.wikipedia.org/wiki/Guru). Di Indonesia dosen digunakan untuk sebutan guru atau pendidik pada tingkat perguruan tinggi. Peran dosen di perguruan tinggi secara umum di dunia maupun di Indonesia diakui sangat penting. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menggambarkan peran dosen perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 1. Dosen merupakan roh dan organ vital dari suatu perguruan tinggi. Sehingga dibutuhkan kapasitas yang mumpuni. Bahkan dosen didefinisikan sangat tinggi sbb: Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-undang Pendidikan Tinggi Tahun 2012). Kedudukan sebagai ilmuwan pada kalimat ini menunjukkan gambaran pendidikan yang bersangkutan telah paripurna (S3). III. Struktur Karir Akademik Dosen dan syarat latar belakang pendidikannya Persyaratan maupun struktur karir akademik dosen di berbagai perguruan tinggi di dunia berbeda antara negara yang satu dengan lainnya. Meskipun berbeda kesetaraannya tetap dapat dimengerti. Dalam tulisan ini, contoh-contoh yang ada yaitu dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia digunakan sebagai pembanding untuk kondisi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melihat syarat pendidikan dari calon dosen dalam kaitan tugas atau kewajiban profesionalnya. 71 Tulisan ini membahas terutama tentang persyaratan latar belakang pendidikan dosen yang dapat mengakibatkan konsekuensi terhadap kegiatan “tugas belajar” dan kaitannya dengan renumerasi dosen tersebut. Struktur Karir Akademik di Amerika Serikat, syarat, proses rekrutmen, dan promosi Pada Struktur Akademik di Amerika Serikat yang dapat menuju jenjang jabatan akademik profesor dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar 3. Struktur Karir Akademik di Perguruan Tinggi di Amerika Serikat diperlukan derajat Doktor untuk menduduki posisi Associate Professor sebagai dosen tetap. Di Amerika Serikat untuk seseorang yang berkarir di bidang akademik di perguruan tinggi harus dimulai dengan kepemilikan derajat pendidikan doktor. Dengan demikian yang bersangkutan akan memulai dengan menjadi instruktur yang biasanya dilakukan pada saat melakukan riset doktor, maupun dan setelah lulus doktor, yaitu bekerja sebagai Postdoktoral. Posisi-posisi akademik yang bersangkutan belum merupakan pegawai tetap atau “dosen tetap”. Kemudian yang bersangkutan dapat melamar untuk naik ke jabatan “Assistant Professor” jika ada posisi yang lowong. Meskipun posisi kosong ini dapat pula terbuka untuk pelamar dari luar perguruan tinggi tersebut. Jabatan “Assistant Professor” juga merupakan posisi belum berstatus sebagai dosen tetap. Jabatan yang lebih tinggi yaitu “Associate Professor” merupakan jabatan dosen yang menjadikan “dosen sebagai dosen tetap atau pegawai tetap” dan disebut 72 “tenur”. Data menunjukkan bahwa 50% dari Assistant Professor dapat yang memperoleh “tenur” menjadi Associate Professor. Pada posisi ini memungkinkan seseorang menduduki jabatan akademik Profesor (“Full Professor”), yang juga dilakukan secara kompetisi. Cara rekrutmen secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 2, syarat yang ditetapkan tersebut tentu terkait dengan kewajiban atau tugas profesionalnya, sehingga antara lain berpendidikan doktor. Struktur Karir Akademik di Inggris, syarat, proses rekrutmen, dan promosi Meskipun sebutan atau terminologi jabatan akademik dosen di perguruan tinggi di Inggris berbeda dengan di Amerika Serikat (Gambar 4), namun kesetaraannya dapat dikaji. Untuk jenjang yang dinyatakan sebagai dosen tetap di perguruan tinggi harus memiliki pendidikan doktor (Lecturer A). Oleh karena itu untuk yang belum memilikinya, mereka bekerja sebagai PhD. Candidate, Postdoc/Research Assistant, dan Research Fellow. Gambar 4. Struktur Karir Akademik di Perguruan Tinggi di Inggris diperlukan derajat Doktor untuk menduduki posisi Lecturer A sebagai dosen tetap. Pada posisi-posisi tersebut yang berangkutan belum berkarir sebagai pegawai tetap atau dosen tetap. Jika yang bersangkutan tetap ingin berkarir akademik sebagai dosen tetap, maka sistem berikutnya berlaku seperti di Amerika Serikat, meskipun dengan terminologi yang berbeda (lihat Gambar 3). Dalam jabatan Lecture A maupun yang lebih tinggi, yang bersangkutan sudah berstatus sebagai dosen tetap dan tentu mensyaratkan pendidikan doktor. 73 Sebagaimana sistem karir akademik dosen di Amerikat Serikat, maka di Inggris tidak dikenal kegiatan tugas belajar untuk dosen tetap karena yang bersangkutan telah berpendidikan doktor (S3). Sehingga bagi yang belum berpendidikan doktor, karena berstatus dosen tidak tetap, menjadi tidak terikat untuk bersekolah lagi. Sebagai catatan, pertimbangan lain untuk mengangkat dosen dan profesor di Inggris sama dengan di Amerika Serikat, yaitu ketersediaan anggarannya. Struktur Karir Akademik di Australia, syarat, proses rekrutmen, dan promosi Sistem yang berlaku di Australia mirip seperti halnya di Amerika Serikat maupun Inggeris, namun dengan terminologi yang berbeda. Jenjang karir akademik dosen di Australia dapat dilihat pada Gambar 5. Gambar 5. Struktur Karir Akademik di Perguruan Tinggi di Australia, diperlukan syarat berpendidikan doktor untuk menjadi dosen tetap dengan posisi Senior Lecturer Level C. Terdapat banyak kesamaan antara sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat, Inggris, maupun Australia. Kedudukan dosen dengan sebutan Level A yang terdiri dari Resarch Officcer, Tutor/Senior Tutor, Associate/Asisstant Lecturer, merupakan kelompok pegawai tidak tetap. Kemudian dilanjutkan dengan Lecturer (Level B), Senior Lecturer (Level C), Associate Professor (Level D), dan Professor (Level E). Derajat Doktor dibutuhkan untuk yang akan 74 menduduki Lecturer Level C. Promosi kepada jabatan yang lebih tinggi bersifat kompetisi dari dalam maupun pelamar dari luar perguruan tinggi. Sebagaimana sistem karir akademik dosen di Amerikat Serikat, maka di Inggris tidak dikenal kegiatan tugas belajar untuk dosen tetap karena yang bersangkutan telah berpendidikan doktor (S3). Oleh karena itu untuk dosen tetap tidak dikenal kegiatan “tugas belajar”, mereka telah menuntaskan kegiatan pendidikannya tanpa terikat dengan institusi tertentu. Sebagai catatan, pertimbangan lain untuk mengangkat dosen dan profesor di Inggeris sama dengan di Amerika Serikat, yaitu ketersediaan anggaran. Struktur Karir Akademik di Indonesia, syarat, proses rekrutmen, dan promosi Sistem untuk jenjang karir akademik dosen di Indonesia merupakan sistem yang “paling lunak” jika dibandingkan dari sistem di beberapa negara yang telah dibahas. Meskipun telah terbit PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023, namun sampai dengan tulisan ini disusun kita masih mengacu kepada PermenpanRB Nomor 17 jo. Nomor 46 Tahun 2013, Permendikbud 92 Tahun 2014 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 5. Gambar 4. Struktur Karir Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia diperlukan, sejak Asisten Ahli (AA) meskipun dengan derajat Magister (MS), telah berstatus sebagai dosen tetap (tenure), sehingga ada kegiatan “tugas belajar”. Untuk berkarir akademik dosen di Indonesia, seseorang cukup telah memiliki pendidikan pada derajat Magister atau S2. Meskipun masih berpendidikan 75 Magister atau S2, yang bersangkutan dapat memperoleh kedudukan sebagai dosen hingga jabatan Lektor Kepala (setara dengan Associate Profesor). Bahkan yang menunjukkan lebih lunak lagi yang bersangkutan juga menjadi berstatus sebagai dosen tetap. Dengan status yang bersangkutan ini, maka kira- kira kedudukannya setara sebagai posisi “Tenure”. Konsekuensi pengaturan semacam ini menyebabkan seseorang harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi [Doktor (S3)], untuk mencapai jabatan akademik Profesor. Konsekuensinya, di Indonesia “terpaksa” ada kegiatan “tugas belajar” yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban keprofesionalan dosen, karena tugas dosen adalah melaksanakan Tridharma, bukan menempuh pendidikan pada jenjang tertentu (S3). Dalam kaitan ini sebenarnya menjadi tidak relevan apabila renumerasi diberikan dalam kerangka kegiatan bukan merupakan tugas atau kewajibannya. IV. Pembahasan antara pelaksanaan kewajiban dosen dan renumerasi/tunjangan Dengan mengacu kepada substansi uraian pada butir III dari kajian tentang dosen tetap yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi, jelaslah bahwa dosen sewajarnya memiliki pendidikan tinggi yang telah tuntas. Dosen memiliki kewajiban mendidik pada perguruan tinggi, maka tingkat pendidikannya sebaiknya yang tertinggi (doctor/S3) agar dapat mendidik secara profesional. Bahkan yang bersangkutan juga harus menjalankan tugasnya sebagai ilmuwan. Dengan pola fikir tersebut, dosen tetap (“tenure”) yang diangkat oleh perguruan tinggi di beberapa negara contoh dipersyaratkan berpendidikan doktor. Konsekuensinya secara umum karena sudah berpendidikan tertinggi “tidak dikenal kegiatan tugas balajar”. Di sisi yang lain, jika statusnya bukan sebagai dosen tetap (“tenure”), maka jika ia melakukan kegiatan belajar yang lebih tinggi (karena belum doktor), ia otomatis mengundurkan diri dari posisinya (“Asisstant Professor” atau lebih rendah) dan melaksanakannya tanpa ikatan dari perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bekerja. Dari kajian yang kita lakukan, jelaslah bahwa pada perguruan tinggi yang sudah mapan di negara-negara “maju” dosen tetap adalah pada posisi tenur dan harus berpendidikan doktor. Dengan demikian pengertian “keprofesionalan” untuk 76 kewajiban dosen bukan untuk meningkatkan kompetensinya dengan pendidikan formal (S3), namun melaksanakan tugas dosen. Tugas/kewajiban dosen secara universal ialah melaksanakan pendidikan dan penelitian atau di Indonesia menjadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma). Oleh karena itu adalah wajar jika sewaktu ”tugas belajar” yang bersangkutan tidak memperoleh tunjangan dari tugas dosen. Sebagai catatan, biasanya dosen yang melakukan tugas belajar, mereka memperoleh beasiswa. Berdasarkan data yang ada jumlah yang diterimanya bisa cukup kompetitif jika dibandingkan dengan tunjangan jabatannya (Tabel 1). Tabel 1. Contoh nominal beasiswa yang diperoleh para mahasiswa pascasarjana di dalam dan luar negeri (Kedubes Jepang (2023), LPDP (2023) dan (Univ. New England, 2023). Dapat pula selama menempuh pendidikan doktor ybs bekerja sebagai asisten, research associate, grader, tutor, atau sejenisnya dan sejenisnya, sehingga mendapat penghasilan tambahan. Sebagai catatan jika melihat nilai nominal yang diperolehnya, maka telah melampaui tunjangan jabatan dosen yang diperolehnya. V. Penutup • Perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan tinggi merupakan bagian penting dari keberlanjutan lingkungan alam dan kemanusiaan. • Dosen memiliki peran sangat vital di perguruan tinggi karena merupakan “roh” dari perguruan tinggi, dimana ybs. adalah pendidik profesional dan ilmuwan, sehingga dosen sewajarnya memiliki pendidikan yang telah tuntas (S3). • Dosen setelah melaksanakan keprofesionalannya yaitu melaksanakan Tridharma layak untuk memperoleh hak renumerasinya termasuk seluruh tunjangan-tunjangannya. 77 • Tinjauan secara substyabtif [sic!] universal menunjukkan bahwa “tugas belajar” bukanlah bagian dari pelaksanaan keprofesionalan dosen, karena kewajiban dosen melaksanakan Tridharma. • Adalah wajar jika renumerasi hanya diberikan kepada dosen yang melaksanakan kewajiban keprofesionannya, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Daftar Pustaka • Cambridge Dictionary (2023), https://dictionary.cambridge.org/ dictionary/ english/professor. • European University Institute, (2023), https://www.eui.eu. • Gasset, J., 1964, Mission of the University. • Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2023, Beasiswa Monbukagakusho. • LPDP, 2022, Dana Hidup Bulanan LPDP. • Miller, M.M. dan Dun, S.L., 1996, From Industrial to the Virtual University, Future research Quarterly, v.12, n.4, p. 71-84. • Undang-undang 14 Tahun 2014 Tentang Guru dan Dosen. • Undang-undang 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. • University of New England, 2023, Distination Australia Scolarship 2023. • Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerrmenpanRB) No. 17 (2013) Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya. • Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerrmenpanRB) No. 46 (2013) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya. • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 Tahun 2014, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. • Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional • Santoso, D (2014), Menata Ulang Pendidikan Tinggi Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 78 Lampiran: Slide Presentasi 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2023 dan 15 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 1. Kesimpulan para Pemohon bertanggal 9 Maret 2023 A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON Bahwa dengan telah diperiksanya pokok perkara a quo oleh Majelis Hakim Yang Mulia, menurut para Pemohon, para Pemohon dengan sendirinya telah memiliki atau telah diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. B. DALIL-DALIL PERMOHONAN 1. Bahwa alasan permohonan adalah ketentuan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” UU Guru dan Dosen. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan pasal a quo bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 89 3. Bahwa menurut para Pemohon terdapat keterkaitan langsung antara ketentuan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” UU Guru dan Dosen dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, paling tidak dikarenakan penafasiran terhadap pasal a quo dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen. Dasar pengambilan kebijakan dimaksud, sebagaimana diuraikan sebelumnya, setidaknya dapat ditemukan pada Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009, bertanggal 14 Mei 2009, perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen [vide bukti P-06]. Dalam angka 2 huruf b surat dimaksud ditentukan bahwa: “Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas hidup minimum dan jaminan sosial yang meliputi “…tunjangan profesi…”. Frasa “melaksanakan tugas keprofesionalan dalam kalimat pada ketentuan ini bermakna sebagai aktif sepenuhnya melaksanakan tugas jabatan (akademik/fungsional) sebagai dosen.” Dengan demikian apabila seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi pendidik, kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktor (S3) dengan tugas belajar, maka selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan profesinya dihentikan pembayarannya sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional.” Penafsiran di atas, tidak selayaknya dilakukan oleh Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas, karena 2 (dua) hal utama berikut, pertama, hal ini menyangkut hak keuangan Dosen Pelajar, sehingga perlu dipertimbangkan secara seksama dengan berpedoman pada asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas kepentingan umum, asas keadilan dan kewajaran, dan asas kebijaksanaan dalam kerangka Asas-asas Umun Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan sumber daya terbaik dalam bidang hukum yang dimiliki Depdiknas, dan hingga saat ini Kemendikbudristek, sebenarnya tidak diperlukan kepekaan 90 metodologis yang tinggi atau tidak sulit untuk menalar bahwa kebijakan penghentian tunjangan profesi ini akan membawa begitu banyak paint and sufferings bagi Dosen Pelajar dan keluarganya. Kedua, bukan kapasitas atau tugas dan fungsi Depdiknas untuk menafsirkan isi/materi muatan/substansi dari frasa/ayat/pasal dalam undang-undang, karena hal ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Seharusnya, Depdiknas terlebih dahulu meminta fatwa kepada Mahkamah Agung, agar terpenuhi aspek kepastian hukum dari kewenangan pengambilan kebijakan dimaksud. Bukan dengan secara serampangan mengambil tindakan yang merugikan banyak orang, tanpa didasari adanya pengaturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (wetmatigheid van bestuur). Terlebih, pengaturan mengenai tunjangan profesi merupakan hak dosen yang dijamin oleh Pasal 51 dan Pasal 52 UU Guru dan Dosen. Bahkan, bila dipelajari lebih lanjut, tindakan tanpa dasar kewenangan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai Tindak Sewenang- wenang oleh Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad). Hal ini cukup beralasan, mengingat berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, ditentukan bahwa Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, salah satunya larangan bertindak sewenang-wenang. Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: tanpa dasar kewenangan; dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 4. Bahwa menurut para Pemohon pasal a quo bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 4.1. Bahwa status quo pemaknaan pasal a quo tidak sesuai dengan sejumlah ketentuan berikut ini. 4.1.1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 91 masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, terbuka ruang secara konsepstual untuk menyimpulkan bahwa dosen mempunyai tugas lainnya di luar tugas utamanya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademiknya. Hal ini secara expressis verbis diatur dalam Pasal 60 huruf a dan huruf c UU Guru dan Dosen yang menentukan: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen berkewajiban: melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; ...meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik…”. Dengan demikian, berdasarkan konstruksi norma tersebut, tidak sulit untuk dipahami bahwa peristiwa atau upaya meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dosen melalui tugas belajar untuk studi lanjut ke jenjang doktoral terkategori sebagai bagian dari tugas keprofesionalan dosen yang setara dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan ajaran tentang kausalitas dalam ilmu hukum (causal verband), lazimnya dipahami bahwa hak dan kewajiban dimaknai sebagai hubungan timbal balik. Artinya seseorang yang telah mendapatkan haknya berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, ataupun sebaliknya seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya berhak untuk mendapatkan haknya. Karena Dosen Pelajar telah melaksanakan kewajiban keprofesionalannya untuk meningkatkan kualifikasi akademik, berdasarkan penalaran yang wajar terhadap hubungan antara hak dan kewajiban dimaksud, sepantasnyalah Dosen Pelajar berhak untuk tetap memperoleh tunjangan profesinya. 4.1.2. Pasal 53 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menentukan: “Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang 92 telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.” Berdasarkan pengaturan ini, menurut para Pemohon, seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya sepanjang pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan secara administratif status kepegawaiannya masih tetap “Dosen” kendatipun “tidak aktif”, mengacu kepada keberlakuan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Dosen [vide bukti P-04], yang tetap mengikat keberlakuannya meskipun Dosen PNS yang bersangkutan diberikan tugas belajar [vide bukti P-05]. Hal ini juga terverifikasi secara sosiologis, mengingat dosen yang telah diangkat sebagai pejabat negara pada lembaga tinggi negara atau pada K/L, tetap diperlakukan sebagai dosen oleh masyarakat dan instansi asalnya. 4.1.3. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menentukan: “Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen; b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester…”. Berdasarkan pengaturan ini, menurut para Pemohon yang telah lulus sertifikasi dosen [vide bukti P-10 & Bukti P-15], seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya, mengingat Dosen Pelajar di semua perguruan tinggi negeri tetap dibebankan kewajiban untuk melakukan pengisian Beban Kerja Dosen (BKD), yang dalam konteks para Pemohon pada 93 http://sister.unkhair.ac.id/, sehingga sepanjang Dosen Pelajar yang bersangkutan tetap melakukan penginputan BKD pada aplikasi Sister Kemendikbudristek dengan ekuivalensi nilai 12 SKS dan dinyatakan “Memenuhi ketentuan perundang-undang beban kerja dosen” [vide bukti P-07], maka seharusnya dapat tetap diberikan tunjangan sertifikasi dosen. Hal ini, juga sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen [vide bukti P-13], khususnya Bab II Huruf E, yang berbunyi: …Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya. Laporan kemajuan studi dihargai setara 12 sks.” 4.1.4. Pasal 18 ayat (3) huruf b Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek 27/2022), yang mengatur mengenai hak pegawai pelajar, di antaranya mendapatkan tunjangan berdasarkan kinerja, yang dalam konteks dosen dapat dipersamakan (meskipun tidak serupa) dengan tunjangan profesi yang penilaiannya dibuktikan melalui 12—16 SKS Beban Kerja/Kinerja Dosen (BKD). Karena itu, menurut para Pemohon, sepanjang Dosen Pelajar yang bersangkutan tetap melakukan penginputan BKD pada aplikasi Sister Kemendikbudristek dengan ekuivalensi nilai 12 SKS, maka seharusnya dapat tetap diberikan tunjangan sertifikasi dosen. 4.1.5. Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Ristek dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, yang mengatur bahwa tunjangan profesi bagi dosen dihentikan sementara apabila menduduki jabatan struktural di luar perguruan tinggi, diangkat sebagai 94 pejabat negara, dan/atau tidak memenuhi persyaratan khusus (publikasi jurnal ilmiah internasional). Dalam regulasi ini, sama sekali tidak terdapat ketentuan untuk memberhentikan sementara pembayaran sertifikasi dosen terhadap dosen yang sedang melanjutkan studi (Tugas Belajar/Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri), namun pada praktiknya, pada konteks perkara a quo tunjangan profesi dosen dihentikan sementara. Sebagai catatan, saat ini, dengan berlakunya Permendikbudristek 27/2022 dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, nomenklatur izin belajar, di mana hak-hak keuangan Dosen Pelajar sepenuhnya dibayarkan, tidak lagi dikenal, melainkan terdiri atas: 1. Tugas Belajar (Pembiayaan APBN/ABPD); dan 2. Tugas Belajar Biaya Mandiri. Konsekuensinya, baik tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri, sebagian hak-hak keuangan Dosen PNS dihentikan sementara, termasuk tunjangan profesi dosen. 4.2. Bahwa status quo pemaknaan pasal a quo yang diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen menujukkan bahwa pemangku kebijakan, dalam hal ini Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan tidak berorientasi atau tidak berpihak terhadap kepentingan terbaik Dosen Pelajar, terutama dalam konteks menunjang kelancaran dan proses penyelesaian studi dosen. Justru dampak yang terjadi sebaliknya, Dosen Pelajar mengalami permasalahan finansial yang signifikan, baik terhadap Dosen Pelajar PNS, terlebih terhadap Dosen Pelajar yang berasal dari perguruan tinggi swasta (non-PNS). Seharusnya, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan peraturan pelaksanaannya tidak mengikat keberlakuannya terhadap Dosen Pelajar non-PNS, namun faktanya, berdasarkan data yang dihimpun [vide bukti P-11], Kemendikbudristek juga menerapkan 95 kebijakan absurd ini kepada Dosen Pelajar non-PNS. Sebagai catatan, berdasarkan data yang dihimpun dari dataindonesia.id, tercatat total dosen di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 311.642 orang. Menurut status kepegawaian, dosen non-PNS mendominasi, yakni 182.844 orang atau 67,36%. Sementara, sisanya sebanyak 82.608 dosen berstatus PNS. Kebijakan tersebut kontra produktif, mengangat pada dasarnya, dosen berperan strategis dalam mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu; “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini relevan disampaikan, mengingat sejumlah hal berikut. 4.2.1. Keterbatasan kuota beasiswa S3 yang disediakan oleh Pemerintah. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) menyediakan beasiswa S3 dengan sejumlah mekanisme dan ketentuan yang kurang proporsional, misalnya ketentuan defer-study (tunda studi) pada tahun anggaran berikutnya yang berlaku pada LPDP, dan penghapusan ketersediaan beasiswa on-going bagi mahasiswa yang telah terdaftar studi pada tahun anggaran sebelumnya yang dialami oleh para Pemohon, serta pembatasan program studi tujuan dalam negeri bagi pelamar beasiswa LPDP dan BPI. Sebagai contoh, bagi dosen berlatar belakang ilmu hukum dibatasi eligibilitasnya hanya pada sejumlah perguruan tinggi unggulan dalam negeri (PTUDN) dengan kouta tertentu, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Andalas. Hal ini berarti, dosen ilmu hukum yang menempuh studi doktoral di perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh beasiswa dari Pemerintah. Pada konteks ini, akan lebih memungkinkan bagi pegawai 96 pelajar untuk membiayai sendiri studi doktoralnya bila masih tetap memperoleh tunjangan profesi. Di Universitas Khairun sendiri yang menjadi unit kerja para Pemohon, per September 2022 lalu, tercatat sejumlah 52 dosen yang sedang menempuh studi pada program doktoral dengan pembiayaan mandiri [vide bukti P-08], termasuk di dalamnya para Pemohon. Hemat para Pemohon, faktor pembiayaan inilah yang menjadi salah satu penghambat peningkatan kompetensi sumber daya dosen bergelar doktor di Indonesia. Mirisnya, jumlah dosen bergelar doktor masih sangat minim, bahkan Indonesia mengalami krisis dosen bergelar doktor. Berdasarkan data PDDikti, tercatat dosen bergelar doktor (S3) hanya berjumlah 42.825 orang, dosen bergelar magister (S2) berjumlah 207.586 orang, sementara bergelar sarjana (S1) berjumlah 30.612 orang. Realitasnya, dosen akan berpikir seribu kali untuk melanjutkan studi karena belum tentu akan mendapatkan beasiswa penuh (full-scholarship) dari kementerian/lembaga (K/L), dan adanya prospek penghentian pembayaran profesi (setifikasi dosen) dan hak keuangan lainnya. 4.2.2. Disparitas perlakukan fiskal yang tidak berimbang kepada dosen dibandingkan tenaga kependidikan (Tendik), paling tidak di lingkungan Kemendikbudristek. Terdapat dua hal relevan yang dapat dikemukakan, yaitu: a. Dosen tidak memperoleh tunjangan kinerja (tukin) yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan tunjangan profesi (satu kali gaji pokok), padahal berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua PNS berhak menerima tunjangan kinerja. Di sejumlah PTN, take home pay Kepala Biro (Eselon 2) bahkan jauh melebihi Rektor sebagai pimpinan PTN, dan gaji Tendik jauh melebihi dosen. Hal ini tentu saja tidak rasional, mengingat dosen 97 merupakan ruh bagi perguruan tinggi, bukan Tendik yang fungsinya hanya bersifat penunjang; dan b. Tendik yang sedang studi lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih berhak menerima 60% dari jumlah tunjangan kinerja yang diperoleh sesuai kelas jabatan yang didudukinya. Di kementerian lainnya, misalnya Kementerian PAN-RB, pegawai pelajar masih dapat memperoleh 75% atau 100% tunjangan kinerjanya. Bandingkan dengan dosen PNS yang tidak memperoleh tunjangan kinerja dan dihentikan sementara pembayaran tunjangan profesinya saat diberikan tugas belajar. Hal ini jelas diskriminatif, mengingat dosen dan Tendik memiliki keadaan yang sama dalam statusnya sebagai PNS, namun diperlakukan secara berbeda di internal Kemendikbudristek. Hal demikian tentu saja merupakan unequal-treatment, unfair, dan potensial menyimpangi prinsip equality before the law. 4.2.3. Keharusan konversi ke dalam nomenklatur anggaran yang berbeda. Menurut para Pemohon, bila kementerian- kementerian terkait mendahulukan kepentingan terbaik Dosen Pelajar, seharusnya tunjangan profesi ini dikonversi menjadi tunjangan pendidikan atau tunjangan tugas belajar atau nomenklatur lainnya yang jumlahnya sepadan, sehingga tidak merugikan hak keuangan pegawai pelajar, sebagaimana perubahan nomenklatur anggaran tunjangan fungsional dosen (asisten ahli, lektor, dan lektor kepala) menjadi tunjangan fungsional umum dalam jumlah yang sama yang selama ini tetap dibayarkan, bukan dihentikan sementara pembayarannya untuk mengurangi beban fiskal negara di APBN. Padahal Kemendikbudristek memiliki portofolio fiskal terbesar dari 98 seluruh kementerian/lembaga, yaitu 20% dari APBN tahun anggaran berjalan. Bahkan, kendatipun Dosen Pelajar telah memperoleh beasiswa dari kementerian/lembaga, seharusnya tunjangan profesi dosen tetap dibayarkan. Hal ini relevan disampaikan, mengingat tunjangan profesi dosen kurang lebih merupakan 45% dari penghasilan bulanan dosen (take home pay). Singkatnya, dengan pemangkasan tunjangan profesi dimaksud dan lainnya, sejatinya kementerian terkait tidak memberikan bantuan fiskal apapun per bulannya kepada Dosen Pelajar, kecuali pembayaran biaya SPP/UKT per semester dan Bantuan Penelitian Disertasi pada konteks studi di PTUDN. Selengkapnya, dideskripsikan simulasi pendapatan bulanan Dosen PNS non tugas tambahan, Lektor III/d Penata Tingkat I dengan masa kerja 8 (delapan) tahun di sebagian besar PTN, pada tabel berikut ini: Pra Tugas Belajar Tugas Belajar No. Komponen Besaran (Rp) No. Komponen Besaran (Rp) Penghasilan Penghasilan 1 Gaji Pokok 3.306.500 1 Gaji Pokok 3.306.500 2 Tunj. Istri/Suami 330.650 2 Tunj. Istri/Suami 330.650 3 Tunj. Anak 132.260 3 Tunj. Anak 132.260 4 Tunj. Fungsional 700.000 4 Tunj. Fungsional 700.000 5 Tunj. Beras 289.680 5 Tunj. Beras 289.680 6 Uang Makan 700.000 6 Uang Makan - 7 Sertifikasi Dosen 3.306.500 7 Sertifikasi Dosen - 8 Tunj. Kinerja - 8 Tunj. Kinerja - Iuran Potongan Iuran Potongan 9 IWP -301.552 9 IWP -301.552 10 BPJS -75.443 10 BPJS -75.443 Total 8.388.600 Total 4.382.100 4.3. Bahwa status quo pemaknaan pasal a quo yang diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen menujukkan bahwa pemangku kebijakan, menurut para Pemohon, keliru memaknai terminologi Tri Dharma Perguruan 99 Tinggi yang ditafsirkan secara sempit, hanya pada saat melaksanakan salah satu tugas pokoknya berupa melangsungkan perkuliahan (berdiri di depan kelas atau duduk di depan laptop). Singkatnya, dosen nampaknya dipersamakan dengan guru, sehingga apabila dosen tidak melaksanakan perkuliahan, maka tidak dianggap melaksanakan tugas pokoknya. Padahal, sebagai ilmuwan, dosen juga memiliki tugas pokok mempublikasikan hasil pemikirannya melalui publikasi karya ilmiah. Dosen Pelajar dalam penalaran yang wajar dan dalam perspektif apapun tetap dapat “aktif sepenuhnya” melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan (meningkatkan kualifikasi akademik) dan pengajaran (perkuliahan, pembimbingan, dan lain sebagainya), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terlebih di era digitalisasi (teknologi dan komunikasi) seperti saat ini, sehingga tetap dapat secara optimal ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai bidang keahlian yang dimiliki, meskipun sedang menempuh studi doktoralnya. Sederhananya, status “ilmuwan” yang dimiliki dosen tidak serta merta hilang ketika dosen yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas belajar, sebaliknya justru akan memperkuat status tersebut. Bahkan, bila dibandingkan dengan pelaksanaan unsur ABCDE (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penunjang tugas dosen, dan kewajiban khusus), jelas penyelesaian studi doktoral lebih menantang, dan membutuhkan energi (fokus, waktu, dan biaya) yang jauh lebih besar. 4.4. Bahwa dampak kerusakan finansial yang ditimbulkan terhadap Dosen Pelajar sangat signifikan, baik terhadap Dosen Pelajar PNS dan non-PNS dengan pembiayaan beasiswa penuh, parsial, ataupun mandiri, mengingat tunjangan profesi kurang lebih merupakan 45% dari penghasilan bulanan dosen. Kebijakan irrasional ini yang salah satunya didasarkan pada penafsiran [vide bukti P-06] terhadap Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen, menyebabkan Dosen Pelajar, berdasarkan 174 data responden yang para Pemohon peroleh 100 melalui Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWA0tpueL9fNyqsJ 4GaGlX80_l-O6zggDYwAobZhHOixW5fg/viewform, per 25 November 2022 [vide bukti P-11], diperlakukan tidak adil dan mengalami kesulitan finansial dalam kehidupan personalnya, bahkan bagi mereka yang memiliki beasiswa penuh (full- scholarship). Sebagai sampel komentar dukungan terhadap permohonan a quo, berikut disampaikan 15 (lima belas) petisi dukungan yang nama respondennya disamarkan untuk kerahasiaan data pribadi, berikut ini: No. Inisial Nama Program Studi Tujuan Pembiayaan Studi Komentar (kutipan langsung tanpa editing) Vide Bukti P-11 1 AR Universitas Negeri Semarang Beasiswa Penuh “Studi s3 membutuhkan banyak biaya. Penelitian, publikasi, konferensi, dan membeli buku-buku referensi termutakhir menjadi beberapa kegiatan yang tidak bisa dihindari bagi kami mahasiswa s3 serta membutuhkan banyak uang. Dengan tidak adanya tunjangan profesi saat kami studi s3, membuat kami harus pandai-pandai menghemat pengeluaran yang tidak perlu. Jangan sampai, tidak diberikanya tunjangan profesi pada dosen saat studi lanjut justru menurunkan kualitas akademiknya. Menurut saya, pemberian tunjangan profesi justru akan menambah semangat mahasiswa sehingga dapat menambah kualitas akademik”. Hlm. 5. 2 K Universitas Diponegoro Biaya Mandiri “Saya dosen PTS di Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang, saat ini saya baru ambil S3 Doktor Sistem Informasi Undip dengan biaya sendiri & tidak yayasan kami tidak membantu sedikitpun biaya studi lanjut S3 saya. Dengan adanya surat edaran tugas belajar baru khusus dosen PTN, besar harap saya dosen PTS dilingkup Kemendikbud serdos tidak dihentikan. Setelah SK tugas belajar saya keluar dari LLDIKTI II Palembang, serdos saya dihentikan, tidak ada bantuan dari beasiswa dari kampus saya & tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Saya dukung bpk2 yang menggugat ke MK terkait tugas belajar biaya sendiri serdos dihentikan. Karena peraturan yang lama tidak relevan, jika ambil S3 jarak lebih 60 km serdos dihentikan. Kita kan ambil S3nya di dalam negeri, sementara di provinsi kepulauan kampus yang sesuai dengan jurusan Doktor Sistem Informasi ditempatkan saya tidak ada, mau dak mau ya harus kuliah di luar provinsi kepulauan. Hlm. 17 101 Kecuali saya ambil S3nya di luar negeri serdos mau dihentikan dak masalah, baik yang biaya sendiri maupun yang beasiswa dari pemerintah.” 3 A Universitas Negeri Malang Biaya Mandiri “Tunjangan sertifikasi dosen semestinya tetap diberikan kepada dosen yg sedang melanjutkan studi S3, upaya lanjut studi adalah bagian pengembangan SDM indonesia karena tugas dosen jelas dalam UU. Pemerintah mengadakan program beasiswa tujuannya pengembangan SDM yg kuotanya terbatas, sebaiknya dosen sudah sertifikasi dan tidak mendapatkan beasiswa, serdosnya tetap dibayarkan. Kami mendukung dan akan bersama dalam menempuh langkah ini. Salam perjuangan untuk Dosen Indonesia.” Hlm. 19 4 DSD Universitas Negeri Semarang Biaya Mandiri “Studi lanjut dengan biaya sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap profesi dosen dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara itu, banyak dosen yang menggantungkan biaya tersebut dari tunjangan sertifikasi krn adanya kebutuhan hidup lain yaitu membiayai keluarga. Sedangkan beasiswa yang diberikan pemerintah tidak dapat menjangkau semua kalangan misalnya Mahasiswa on going Dan kriteria lain yang tidak memenuhi syarat administrasi. Maka, mohon kebijakan dari pemerintah until tidak menghapuskan tunjangan sertifikasi ketika dosen sedang studi lanjut terutama dengan biaya sendiri.” Hlm. 29 5 ZII Universitas Diponegoro Beasiswa Penuh “Sungguh naif regulasi yang menghentikan serdos dikala dosen ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya mandiri tidak bisa berharap banyak pada beasiswa yang jumlahnya dibatasi. Kualitas pendidikan di Indonesia ingin ditingkatkan sementara begitu banyak para akademisi menginginkan studi lebih lanjut mengharapkan agar serdosnya tetap jalan dikala mereka memutuskan biaya secara mandiri. Mengenyam pendidikan yang lebih tinggi tentunya tidak membutuhkan biaya yang sedikit, sehingga para akademisi putus harapan akibat dari penghentian serdos dengan kualifikasi izin belajar. Banyak para akademisi berharap agar serdos tetap jalan selama para dosen menyelenggarakan kegiatan tridarma, apalah daya berharap banyak pada beasiswa yang terbatas. Jika bertanya keseluruh dosen-dosen mereka berharap kepada beasiswa namun para pemerintah hanya membatasinya. Mana mungkin kita mau berharap pada beasiswa yang kepastianya hanya sebatas angan-angan belaka. Kami berharap agar pemerintah Hlm. 35 102 dapat memahaminya sebagai bentuk peningktan kualitas pendidikan di Indonesia.” 6 Z Universitas Andalas Biaya Mandiri “Tugas belajar bagi dosen merupakan bagian dari kinerja seorang dosen. Dalam tugas belajar ,seorang dosen pun tetap melaksanakan tridharma dengan cara meningkatkan pendidikannya guna untuk kepentingan mahasiswa nantinya, meneliti selama menempuh S3 dan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat seperti bakti sosial kesehatan bagi saya yang dokter ini. Tugas belajar S3 bagi seorang dosen merupakan tugas suci yang harus dipandang sebagai sebuah kinerja utama yang merupakan bagian dari keprofesian seorang dosen.” Hlm. 40 7 ZA Universitas Negeri Makassar Biaya Mandiri “Dengan ini memohon kepada pengambil kebijakan, agar tunjangan kinerja dosen (Sertifikasi Dosen) tidak dihentikan karena dosen Studi Lanjut. Ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan bagi civitas akademik. Justru dengan tunjangan tersebut, dosen melakukan kinerjanya (Tri Dharma) dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran dan meningkatkan kapasitas keilmuannya untuk SDM Universitas. Mohon ditindaklanjuti. Terima kasih”. Hlm. 51 8 Y Universitas Negeri Makassar Biaya Mandiri “Butuh biaya besar untuk menyelesaikan program doktoral, gaji pokok dosen yg saya terima cukup untuk biaya hidup sehari"sehingga saya harus berhutang untuk bayar biaya pendidikan.. besar harapan saya agar pemerintah memberi kebijakan bagi dosen yg sedang studi dengan biaya mandiri agar tunjangannya tetap diterima.” Hlm. 56 9 SR Universitas Gadjah Mada Beasiswa Penuh “Mohon tidak dihapus tunjangan serdos utk dpt jg membiayai sekolah anak krn hal tsb kami lakukan jg pd saat sebelum S3”. Hlm. 59 10 ZE Institut Teknologi Sepuluh Nopember Beasiswa Penuh “Dosen yang tugas belajar itu adalah bentuk penugasan belajar tanpa meninggalkan kegiatan Penelitian ataupun Pengabdian secara Mandiri dalam menunjang kelulusan / keprofesionalan Dosen. Sepatutnya perlu kajian ulang terkait kebijakan penghentian sementara sertifikasi Dosen karena sertifikasi Dosen tsb merupakan hak Dosen sbg salah Satu unsur penunjang apresiasi dalam penugasan belajar untuk Dana penunjang/pendukung publikasi ilmiah dan Penelitian. Walaupun berbeasiswa Dan ada pengusulan Dana Penelitian dari beasiswa tsb, tapi ada batasan Dana yang tidak tersupport oleh Dana tersebut, sehingga perlu Dana tambahan lain yg bisa didukung dari biaya serdos tersebut. Menurut Saya, selama Dosen itu Masih menjalankan tugas nya dalam menjalankan Tri dharma Dan Hlm. 85 103 keprofesionalan dalam menunjang peningkatan Kompetensinya, Maka hak sertifikasi Dosen tetap berjalan.” 11 KRJ Universitas Brawijaya Beasiswa Penuh “Salam. Saya sebagai mahasiswa program studi doktoral, mengalami banyak kesulitan terhadap biaya hidup apalagi mengikutsertakan keluarga, saya tidak bisa merinci secara detail kebutuhan saya secara spesifik di komentar ini, namun saya menyampaikan inti bahwa dana beasiswa untuk tunjangan hidup bagi kami tidaklah mencukupi buat saya, bukan tidak mensyukuri namun saya berusaha untuk meminimalisir biaya pengeluaran, namun tetap saja tidak mencukupi. Uang yg saya dapatkan lebih besar saya gunakan untuk transportasi (gojek) dan makan, belum untuk prin dokumen, pulsa WiFi, dan lain sebagainya. Mohon dengan sangat agar tunjangan kami di aktifkan selagi kami dalam masa studi. Terimakasih.” Hlm. 87 12 AK Universitas Lambung Mangkurat Biaya Mandiri “Antara tugas belajar dan izin belajar seharusnya diberikan bantuan. Karena selain mengajar juga harus membayar sekolah secara mandiri, dimana hal ini Akan memberatkan keuangan pelaku izin maupun tugas belajar. Jangan diskriminasi, pejabat yang sekolah diberikan tunjangan macam2, dosen yang sekolah malah dibikin kere.” Hlm. 97 13 NA Universitas Negeri Semarang Biaya Mandiri “Mohon untuk ditinjau kembali peraturan penghentian dana sertifikasi dosen saat dosen melanjutkan studi S3 dengan status Tugas Belajar karena lokasi studi jauh dari institusi tempat asal mengajar, terutama yang tidak memperoleh beasiswa. Apalagi karena status lanjut pendidikan menyebabkan dosen kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang sama sebelum melaksanakan studi lanjut. Sehingga sumber penghasilan menipis. Padahal kenyataannya dosen tersebut sangatlah membutuhkan dana yang tidak sedikit selama studi S3. Sementara itu pula, peraturan untuk memperoleh beasiswapun seperti dipersulit dan dibatasi untuk bisa dengan mudah memperoleh hak bantuan studi bagi dosen yang mau mengembangkan kualitas ilmu pendidikan sebagai tenaga pendidik. Mohon kebijakan para pembuat peraturan yang mana hak dan nasib para dosen yang sedang studi sangatlah tergantung di tangannya. Terimakasih.” Hlm. 123 14 FM Universitas Gadjah Mada Beasiswa Parsial “Saat ini saya juga sedang menjalani tugas belajar, tanpa beasiswa. Saya hanya mendapat bantuan dari fakultas, namun untuk membayar UKT saja belum cukup. Seharusnya tunjangan profesi tetap diberikan secara penuh kepada peserta Hlm. 140 104 tugas belajar, sehingga dapat meringankan beban ekonomi bagi peserta tugas belajar, karena sekolah ini masih dalam rangka melaksanakan tugas. Semoga MK mengabulkan gugatan pemohon.” 15 ML Universitas Hasanuddin Biaya Mandiri “Saya telah menempuh pendidikan S3 dan sekarang semester 3. Pada saat 2021 saya tidak dapat mendaftar beasiswa karena saat itu persyaratan umur beasiswa 40 tahun dan umur saya sudah lebih 40 tahun sehingga saya pembiayaan mandiri. Karena masih suasana pandemi covid sehingga rektor Unhas mengeluarkan SK pembelajaran daring. Saya melaksanakan perkuliahan 2 semester secara daring dan melaksanakan tri Dharma perguruan tinggi, membuat BKD dan tetap berada di daerah kampus domisili (Gorontalo). Semester 3 saya mengurus berkas dan mendaftar beasiswa BPI on going tetapi tidak lulus berkas karena alasan ongoing maksimal masuk semester 2. Saya mencoba lagi BPI batch 2 dan berkas saya ditolak lagi dengan alasan yang sama. Serdos dihentikan tetapi saya tetap melaksanakan tri Dharma perguruan tinggi karena saya tetap berada di kampus domisil. Berharap ada jalur beasiswa untuk saya dan teman-teman seangkatan saya yang mengalami hal yang sama. Kami menempuh pendidikan S3 tidak mudah, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk Indonesia.” Hlm. 147 4.5. Bahwa di kementerian lainnya, terutama pada Kementerian Agama, Dosen Pelajar di bawah naungan Perguruan Tinggi Keagaman Islam (PTKI) memperoleh tunjangan kinerja sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6551 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaraan Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam Negeri, bertanggal 23 November 2018 [vide bukti P-14], dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari sejumlah kolega dosen yang diberi tugas belajar pada PTKI, selama melangsungkan tugas belajar, Dosen PTKI tetap memperoleh tunjangan profesinya (sertifikasi dosen) yang diterima secara penuh tanpa adanya pengurangan. Kendatipun dalam keputusan dimaksud tunjangan kinerja Dosen PNS yang mendapatkan tunjangan profesi dibayarkan sebesar selisih antara 105 tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya [vide bukti P-14, hlm. 8], namun kebijakan-kebijakan dimaksud, menurut para Pemohon, merupakan kebijakan yang rasional dan berorientasi kepada kesejahteraan dosen dan kepentingan terbaik Dosen Pelajar di lingkungan PTKI Kemenag. Bandingkan dengan dosen di bawah naungan Kemendikbudristek yang bertolak belakang orientasi kebijakannya terkait kesejahteraan dosen, dan Dosen Pelajar. Padahal, sumber rujukan kebijakan-kebijakan dimaksud sama-sama mengacu pada UU Guru dan Dosen dan UU ASN. Pada titik ini, terdapat perbedaan perlakuan kebijakan antara kementerian-kementerian dimaksud, yang sangat mungkin disebabkan perbedaan penafsiran terhadap frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dalam Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Padahal status dan kedudukannya sama, sumber pembiayaannya sama-sama berasal dari APBN, sama-sama dosen PNS, dan sama-sama berstatus sebagai Dosen Pelajar. Secara substantial, menurut para Pemohon, penafsiran yang digunakan oleh Kemenag lebih tepat dan rasional, dikarenakan dosen yang sementara diberi tugas belajar, pada prinsipnya melaksanakan kewajiban keprofesionalannya untuk meningkatkan kompetensi personal, yang pada akhirnya dosen yang bersangkutan dapat secara optimal ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai bidang keahlian yang dimiliki. C. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN 1. Bahwa dalam perkara a quo, hanya terdapat satu agenda sidang pemeriksaan pokok perkara berupa Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden yang dilangsungkan pada hari Senin, 20 Februari 2023, yaitu Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, Msc. 2. Bahwa dalam pemaparan ahli, melalui bahan tayang dengan judul: “Hak dan Kewajiban Dosen (Tinjauan Substansif)”, pada pokoknya ahli menyimpulkan di antaranya dua hal penting, yaitu; a. Dosen merupakan ruh bagi perguruan tinggi; dan b. secara substantif tugas belajar merujuk pengalaman sejumlah negara bukanlah tugas keprofesionalan dosen, 106 sehingga konsekuensinya tunjangannya tidak diberikan. 3. Bahwa terhadap kesimpulan pertama para Pemohon sependapat sepenuhnya, namun pada kesimpulan kedua, para Pemohon berkeberatan terhadap kesimpulan tersebut, disebabkan sejumlah hal berikut: 3.1. Keterangan ahli terkesan bias, subjektif, dan terlalu abstrak dalam penyampaiannya, sehingga mengenyampingkan aspek konkrit permasalahan-permasalahan substansial yang dihadapi oleh Dosen Pelajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada konteks ini, ahli cenderung berupaya untuk menjustifikasi kebijakan penghentian sementara tunjangan profesi Dosen Pelajar, di mana ahli sendiri, berdasarkan fakta persidangan, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2010 lalu. 3.2. Sebagaimana telah para Pemohon jelaskan pada bagian B.4.1.1. konstruksi norma pada Pasal 60 huruf a, dan huruf c UU Guru dan Dosen yang menentukan: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen berkewajiban: melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; ...meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik…”. Dengan demikian, berdasarkan konstruksi norma tersebut, mudah dipahami bahwa tugas belajar studi doktoral wajib dimaknai sebagai bagian dari pemaknaan frasa “meningkatkan kualifikasi akademik” dalam konteks tugas keprofesionalan dosen yang setara dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal demikian juga telah para Pemohon konfirmasikan kepada ahli, yang kemudian dijawab: “meningkatkan kualifikasi akademik itu adalah konsekuensi dari kedosenan dia…”. 3.3. Dalam keterangannya, ahli terlalu berfokus atau terlalu berorientasi pada contoh pengaturan hak dan kewajiban dosen di negara-negara lain, dan dengan tidak sama sekali menjelaskan aspek normatif pengaturan hak dan kewajiban dosen berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang menjadi objectum litis 107 perkara a quo. 4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan-keterangan ahli yang tidak sesuai dengan dalil-dali permohonan para Pemohon. D. KONKLUSI 1. Bahwa terkait Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, para Pemohon memaknai frasa “kepastian hukum yang adil” salah satunya sebagai sebuah keadaan dimana terwujud kesesuaian atau konsistensi pengaturan norma dengan pelaksanaan norma pada peristiwa hukum konkrit, sehingga keadilan sebagai sebuah cita hukum dapat terpenuhi. Kepastian hukum yang adil tidak sekedar kepastian formal (legal certainty) semata, tetapi juga substansial (material certainty). Sedangkan frasa “perlakuan yang sama di hadapan hukum” berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara berimbang terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya oleh pemerintah yang terikat secara konstitusional untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan pemahaman di atas dan alasan-alasan permohonan yang telah diuraikan, menurut para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terutama karena frasa dimaksud tidak jelas, tidak pasti, dan tidak tertentu pemaknaannya, sehingga dapat menyebabkan perbedaan penafsiran (multi-tafsir) tentang makna tugas keprofesionalan dosen oleh pemangku kebijakan, sehingga perlu diperluas atau dipastikan pemaknaannya oleh Mahkamah, dalam hal ini, mencakup pula dosen yang diberi tugas belajar. Realitasnya, ketidakjelasan frasa dimaksud menyebabkan sejak tahun 2009 lalu, pemangku kebijakan, terutama Kemendikbudristek dan Kemenkeu mengambil langkah penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen yang didasarkan pada penafsiran semata terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen, tanpa disertai adanya dasar pengaturan atau dasar kewenangan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, dan bahkan dapat dikualifikasikan 108 sebagai onrechmatige overheidsdaad. Padahal, realitasnya, Dosen Pelajar telah menjalankan kewajiban keprofesionalannya untuk melaksanakan mandat “tugas belajar” yang telah diberikan. Kebijakan yang irrasional dan desktruktif terhadap Dosen Pelajar dan keluarganya tersebut telah sekian lama berlangsung sehingga dianggap sebagai sesuatu yang normal dan benar secara hukum, dan tidak pernah dipersoalkan secara signifikan oleh dosen yang diberi tugas belajar karena berbagai pertimbangan, kecuali oleh para Pemohon yang memiliki habitat keilmuan hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN), di-challenge di Mahkamah Konstitusi. Sederhanya, menurut para Pemohon, frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, dan potensial menyebabkan ketiadaan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan dosen-dosen yang sedang atau akan menempuh studi doktoral baik di PTN Nusantara maupun di universitas luar negeri. Di samping itu, dengan diajukannya permohonan ini, diharapkan dapat menjadi momentum perubahan dan perbaikan perlakuan fiskal kepada dosen se-Indonesia, khususnya di lingkungan Kemendikbudristek. 2. Bahwa terkait dengan momentum perubahan dan perbaikan perlakuan fiskal kepada dosen, khususnya di lingkungan Kemendikbudristek, secara konkrit, para Pemohon melalui permohonan a quo, sebagai tindak lajnut aspirasi sebagai besar kolega dosen di nusantara, mengharapkan agar Mendikbudristek, dan kementerian terkait lainnya untuk mempertimbangkan hal-hal berikut: 2.1. Karena Dosen Pelajar telah melaksanakan kewajiban keprofesionalannya untuk meningkatkan kualifikasi akademik, berdasarkan penalaran yang wajar terhadap hubungan antara hak dan kewajiban, sepantasnyalah Dosen Pelajar berhak untuk tetap memperoleh tunjangan profesi. Karena itu, selain tetap menyediakan tunjangan profesi, mohon untuk mempertimbangkan pula pembayaran secara rapel tunjangan profesi yang telah dihentikan bagi dosen yang belum menyelesaikan tugas belajar, termasuk pula terhadap Dosen Pelajar yang memperoleh 109 Beasiswa K/L. 2.2. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis dosen bergelar doktor di Indonesia, mohon untuk mempertimbangkan affirmative action berupa fasilitas Bantuan Pembiayaan Pendidikan (SPP/UKT) per semester bagi Dosen Pelajar di perguruan tinggi unggulan dalam negeri (PTUDN) yang berstatus tugas belajar biaya mandiri, dan terutama Bantuan Biaya Penelitian Disertasi satu kali selama studi. 2.3. Sebagai bentuk penghargaan terhadap keprofesionalan dosen, dan guna pemenuhan fairness dan equal-treatment terhadap hak PNS untuk memperoleh tunjangan kinerja sebagaimana ditentukan dalam UU Aparatur Sipil Negara, mohon agar Kemendikbudristek juga berkenan memberikan tunjangan kinerja bagi Dosen PNS, sebagaimana kementerian lainnya, dengan sejumlah penyesuaian, seperti penyetaraan 12 sks BKD per semester yang ekuivalen dengan ketentuan jam kerja pegawai tenaga kependidikan. 2.4. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional bereputasi tidak saja membutuhkan kompetensi ekstra, namun juga membutuhkan waktu penerbitan yang sangat lama dan berbiaya tinggi. Karena itu, untuk mempercepat kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen ke lektor kepala, dan guru besar yang jumlahnya masih sangat minim, mohon Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi merekognisi karya ilmiah yang dipublikasikan selama masa studi untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus dalam PO PAK Dosen. 3. Bahwa izinkan Pemohon I menguraikan satu hal yang tidak terkait secara langsung dengan permohonan ini, dengan harapan dapat meyakinkan Majelis Hakim Yang Mulia, akan arti penting permohonan a quo, yaitu mengenai kedekatan Pemohon I dengan salah satu mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dengan nama (Alm.) Muslich Bambang Luqmono. Almarhum merupakan hakim ketua majelis 110 yang menangani kasus pencurian tiga buah kakao oleh Nenek Minah di tahun 2009 lalu, dan diapresiasi karena terobosan hukumnya dalam memutus perkara yang dianggap sebagai putusan yang monumental saat itu. Singkatnya, di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bulan Desember 2009 lalu, almarhum sempat memberikan hadiah berupa 1 (satu) bundel uang Rp. 2.000 senilai Rp. 200.000,- kepada Pemohon I agar digunakan sebagai tambahan biaya operasional untuk kembali ke daerah asal, setelah menyelesaikan perkuliahan strata-1 di almamater Fakultas Hukum UGM. Pemohon I telah dianggap sebagai putra sendiri oleh almarhum, salah satunya karena bersahabat baik dengan putra tertuanya yang juga satu almamater. Uang tersebut telah habis digunakan, kecuali beberapa lembar yang digunakan sebagai pembatas buku teks, salah satunya buku dengan judul Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie (2006), dengan maksud sebagai cenderamata dan pengingat bahwa lembaga peradilan merupakan benteng terakhir keadilan di negeri ini. Beberapa waktu lalu, saat menyusun Perbaikan Permohonan, Pemohon I tanpa sengaja membaca buku teks dimaksud, dan menemukan uang tersebut. Rasa haru pun merasuk, dengan harapan yang sama bahwa Mahkamah Konstitusi, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim Negarawan dan Begawan Ilmu Hukum dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan, bukan saja terhadap para Pemohon, namun kepada sejumlah besar dosen yang sedang atau akan melaksanakan kewajiban keprofesionalannya untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, baik di nusantara maupun di luar negeri. 4. Berdasarkan hal-hal di atas, dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Dosen Pelajar, menurut para Pemohon, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” UU Guru dan Dosen menimbulkan ketidakpastian hukum atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan atau berpotensi menyebabkan ketidaksamaan perlakuan di depan hukum bagi Dosen Pelajar. 111 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, demi pemenuhan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang frasa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup Dosen yang diberi tugas belajar”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). 2. Kesimpulan Presiden bertanggal 15 Maret 2023 I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 112 Hal ini karena hal yang diajukan dalam perkara a quo adalah persoalan implementasi norma peraturan perundang-undangan yang melaksanakan ketentuan suatu undang-undang yaitu Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009, tertanggal 14 Mei 2009, perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji hal tersebut. (vide bukti PK-1, bukti PK-2, dan bukti PK-3). 2. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. 3. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa permohonan tidak jelas/kabur (obscuur libel) Dalil para Pemohon yang pada pokoknya mengkaitkan adanya penafsiran terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen dengan adanya Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009, tertanggal 14 Mei 2009, perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen, yang kemudian mengakibatkan para Pemohon tidak mendapatkan tunjangan profesi karena melaksanakan tugas belajar. Yang menjadi pertanyaan atas dalil para Pemohon tersebut adalah apakah kerugian para Pemohon yang tidak mendapatkan tunjangan profesi adalah akibat berlakunya surat kepala biro a quo atau akibat berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen?. Berlakunya ketentuan Pasal 51 UU Guru dan Dosen pada dasarnya telah 113 memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak dosen sebagai tenaga profesional. Hak-hak dosen tidak hanya hak untuk memperoleh penghasilan/tunjangan namun hak-hak lainnya juga dijamin dan dilindungi oleh Pasal 51 UU Guru dan Dosen. Persoalan kenapa para Pemohon tidak mendapatkan tunjangan profesi karena melaksanakan tugas belajar, tentunya hal itu terjadi bukan karena sebab berlakunya norma yang diuji, melainkan persoalan implementasi norma peraturan perundang-undangan yang melaksanakan ketentuan suatu undang-undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji hal tersebut. b. Bahwa tidak diberikannya tunjangan profesi dosen karena merujuk pada Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 30 huruf d PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Dalam perkara a quo, para Pemohon melaksanakan tugas belajar melebihi dari 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam pasal a quo sehingga terhadap tunjangan profesi para Pemohon dihentikan sementara. c. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. d. Bahwa para Pemohon telah salah/keliru memaknai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen dengan menafsirkan frasa “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dimaknai mencakup dosen yang diberi tugas belajar, jika demikian maka para Pemohon secara sempit memaknai ketentuan Pasal 51 a quo. 114 e. Bahwa tidak jelas dalil para Pemohon (vide halaman 9 angka 5.1 permohonan) yang menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Guru dan Dosen, Pasal 8 ayat (1) PP 37/2009 tentang Dosen, Pasal 18 ayat (3) huruf b Permendikbudrisktek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi PNS Kemendikbudristek dan Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan. f. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak dapat diuji terhadap ketentuan pasal dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bukan menguji undang-undang terhadap undang-undang, maupun terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian jika para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen diuji dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, maka hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen, dan oleh karenanya para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 115 II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Keterangan Presiden (6 Februari 2023) Bahwa Presiden pada tanggal 6 Februari 2023 telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Tugas keprofesionalan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen hanya bisa diberikan kepada dosen yang sedang menjalankan jabatannya secara aktif, dan karenanya “tugas keprofesionalan” dosen haruslah dimaknai sebagai tugas yang dijalankan oleh dosen yang aktif menjabat dan menjalankan tugasnya dalam program studi yang bersangkutan. b. Bahwa makna “tugas keprofesionalan” dari seorang dosen adalah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, utamanya melalui kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada mahasiswa. Dengan kata lain, tugas seorang dosen sebagai sivitas akademika dan ilmuwan bukanlah berorientasi pada dirinya, tetapi berorientasi pada mahasiswa, rekan sejawat, dan masyarakat luas sehingga tugas-tugas dosen selain dari pada menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi bukanlah tugas keprofesionalan. c. Tugas belajar bagi dosen merupakan salah satu aktifitas pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal yang diberikan kepada seorang PNS Dosen. Artinya, akibat hukum dari tugas belajar kepada PNS juga akan berlaku bagi PNS Dosen. Namun demikian, ragam bentuk pengembangan kompetensi setiap PNS, tidak hanya berupa tugas belajar dalam pendidikan formal untuk peningkatan kualifikasi akademik S1, S2, dan S3 tetapi juga dalam bentuk pendidikan non formal seperti diklat kepemimpinan dan pelatihan lainnya untuk pengembangan kompetensi setiap jabatan fungsional lainnya (vide bukti PK-4). d. Bahwa ketika PNS Dosen sedang melaksanakan tugas belajarnya, maka ia tidak sedang menyandang jabatan fungsionalnya. Untuk dapat kembali menjabat sebagai dosen, maka PNS yang bersangkutan harus kembali diangkat sebagai dosen oleh pejabat 116 pembina kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut ini: Pasal 94 ayat (2) PP Manajemen PNS: “PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.” Pasal 44 ayat (5) Peraturan BKN Pembinaan JF: “Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional apabila telah selesai menjalani tugas belajar.” Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Permendikbudristek Tugas Belajar”): “Pegawai Pelajar yang telah selesai, diberhentikan, atau dibatalkan dalam melaksanakan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam jabatan.” e. Berangkat dari penjelasan di atas maka pemberian tugas belajar secara hukum berakibat pemberhentian seorang PNS Dosen dari jabatan fungsionalnya. PNS Dosen yang diberikan tugas belajar tidak akan lagi menjabat sebagai dosen selama melakukan tugas belajar. f. Meski demikian, ada pengecualian terhadap pemberhentian dari jabatan fungsional bagi seorang PNS Dosen yang sedang menjalankan tugas belajarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi PNS Kemendikbudritek, sebagaimana dikutip berikut ini: “Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan.” g. Pengecualian tersebut berlaku manakala PNS Dosen yang bersangkutan tetap menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 117 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan (“SE Menteri PANRB Nomor 28/2021”), yang menyebutkan: “PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal: 1) memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan 2) memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.” Berdasarkan ketentuan di atas, akibat hukum bagi PNS Dosen yang menjalankan Tugas Belajar adalah pemberhentiannya dari jabatan fungsional sebagai dosen, kecuali jika ia tetap melaksanakan tugasnya. h. Bahwa karena telah diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, maka konsekuensinya PNS yang bersangkutan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai dosen dan karenanya tidak pula mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen. i. Bahwa akibat hukum yang demikian, bukan merupakan bentuk pengurangan atau pengebirian hak-hak dari PNS Dosen yang menjalankan tugas belajar, tetapi merupakan akibat hukum di bidang kepegawaian negara yang berlaku bagi PNS-PNS lainnya yang diberhentikan dari jabatannya. j. Bahwa akibat hukum ini penting untuk dimengerti dan dipahami oleh para PNS Dosen yang akan merencanakan tugas belajar. Seyogianya para Pemohon mengetahui bahwa dengan menjalankan tugas belajar, para Pemohon telah berhenti dari jabatannya sebagai dosen. 2. Keterangan Tambahan Presiden Bahwa Pemerintah telah menjelaskan beberapa hal terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Yang Mulia Saldi Isra, Yang Mulia M. Guntur Hamzah, dan Yang Mulia Enny Nurbaningsih sebagai berikut: a. Bahwa dosen yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan fungsionalnya tetap dibayarkan sampai bulan ke enam, kemudian memasuki bulan ketujuh digantikan dengan tunjangan tugas belajar 118 yang jumlah nilainya sama sehingga tidak terdapat pengurangan pendapatan. Selain mendapat tunjangan tugas belajar juga mendapatkan tunjangan biaya pendidikan dan tunjangan biaya nonpendidikan. b. Bahwa berdasarkan data simulasi perbandingan pendapatan PNS Dosen aktif (tidak tugas belajar) dengan pendapatan PNS Dosen tugas belajar dengan beasiswa LPDP dalam negeri dengan jenjang jabatan lektor, golongan ruang III/c, masa kerja 16 tahun, maka dapat diketahui bahwa pendapatan dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dosen yang tidak sedang melaksanakan tugas belajar (vide Data Simulasi Pendapatan PNS Dosen dengan Jenjang Jabatan Lektor, Golongan Ruang III/c, masa kerja 16 Tahun dalam Tabel 1 keterangan tambahan Presiden dan Pendapatan PNS Dosen Tugas Belajar dengan Beasiswa LPDP Dalam Negeri Jenjang Jabatan Lektor, Golongan Ruang III/c, Masa Kerja 16 Tahun dalam Tabel 2 keterangan tambahan Presiden). c. Bahwa selain itu, keuntungan yang didapat oleh PNS Dosen yang melaksanakan tugas belajar mendapatkan pengalaman, kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan kompetensi yang nilainya tidak dapat digantikan dengan materi. d. Bahwa terkait tugas belajar pada saat ini diatur dalam ketentuan Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedangkan mengenai izin belajar sudah tidak lagi diatur dalam peraturan. e. Bahwa dosen yang melaksanakan tugas belajar diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya sesuai dengan Pasal 60 s.d. 63 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PermenpanRB No. 13 Tahun 2019. f. Bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen telah sesuai dengan UUD 1945. Terkait dengan pemberian hak 119 kepada dosen. Implementasinya telah didelegasikan dalam PP, Perpres, dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. g. Kebijakan mengenai pemberian tunjangan kinerja dilakukan oleh 2 (dua) kementerian sehingga apabila terdapat perbedaan dalam implementasinya hal tersebut bukan merupakan ranah MK. h. Terkait implementasi Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen telah diimplementasikan dalam PP, Perpres, serta peraturan perundang- undangan di bawahnya. i. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sertifikasi dosen hanya diberikan apabila dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Pemerintah sependapat dengan ahli Presiden yaitu Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D. (Hon), IPU, Asean Eng., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: a. Perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan tinggi merupakan bagian penting. Dosen memiliki peran sangat vital di perguruan tinggi karena merupakan “roh” dari perguruan tinggi. b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, sehingga seorang dosen dapat mendidik dengan baik dan juga seorang ilmuwan. Kedudukan sebagai ilmuwan menunjukkan gambaran pendidikan seorang dosen telah paripurna (S3). c. Bahwa tugas belajar bukanlah bagian dari pelaksanaan keprofesionalan dosen, karena kewajiban dosen melaksanakan Tridharma sehingga pendidikannya harus paripurna (S3). d. Konsekuensi tugas belajar bukan merupakan tugas dosen maka tunjangan profesionalnya tidak diberikan karena tidak melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. e. Tugas belajar adalah salah satu kegiatan peningkatan kompetensi dari setiap individu yang profesional, tidak hanya dosen. Peningkatan kompetensi harus dilakukan oleh setiap individu agar mampu bertahan dalam perkembangan zaman. Sehingga menjadi 120 konsekuensi logis apabila seseorang bekerja sebagai dosen, pendidikannya harus paripurna yaitu S3. 4. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 121 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 122 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005, yang menyatakan: 123 Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005: (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun [vide bukti P-4]. Para Pemohon juga menerangkan sebagai dosen tugas belajar [vide bukti P-5 dan bukti P-6] untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang doktoral (S3), yang menganggap hak-hak konstitusionalnya terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan berlakunya frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005; 3. Bahwa para Pemohon merasa mengalami kerugian hak konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional akibat pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (Sertifikasi Dosen) didasarkan pada suatu penafsiran “obscure” terhadap frasa dimaksud yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sehingga para Pemohon sebagai dosen tugas belajar yang melanjutkan studi ilmu hukum jenjang S3 pada Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia [vide bukti P-9] tidak mendapatkan tunjangan profesi yang merupakan penghasilan yang seharusnya menjadi hak dosen yang tidak dapat dihentikan sementara pembayarannya hanya karena kebijakan yang didasarkan pada penafsiran semata [vide Surat 124 Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327/A4.5/KP/2009, bertanggal 14 Mei 2009, perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikat Dosen (bukti P-6)]; Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, in casu sebagai dosen tugas belajar, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon baik secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, telah tampak adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Sehingga, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat keterkaitan langsung antara ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 sepanjang frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dengan kerugian atau potensial kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, dikarenakan penafsiran terhadap pasal a quo yang dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen dalam Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327/A4.5/KP/2009, bertanggal 14 125 Mei 2009, perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen dalam angka 2 huruf b, yang menyatakan: “Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas hidup minimum dan jaminan sosial yang meliputi “… tunjangan profesi …”. Frasa “melaksanakan tugas keprofesionalan dalam kalimat pada ketentuan ini bermakna sebagai aktif sepenuhnya melaksanakan tugas jabatan (akademik/fungsional) sebagai dosen.” Dengan demikian apabila seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi pendidik, kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktor (S3) dengan tugas belajar, maka selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan profesinya dihentikan pembayaran sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional” [vide bukti P-6]. 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan pasal a quo bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan bahwa pemaknaan pasal a quo tidak sesuai dengan ketentuan norma Pasal 53 ayat (1) UU 14/2005, yang menyatakan: “Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Menurut para Pemohon, seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya sepanjang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan secara administratif status kepegawaiannya masih tetap dosen meskipun diberikan tugas belajar [vide bukti P-4 dan P-5]; 3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena frasa dimaksud tidak jelas, tidak pasti, dan tidak tertentu pemaknaannya, dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, serta potensial menyebabkan ketiadaan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan dosen-dosen yang sedang atau akan menempuh studi doktoral baik di PTN maupun di universitas luar negeri, sehingga dapat menyebabkan perbedaan penafsiran (multi-tafsir) tentang makna tugas keprofesionalan dosen oleh pemangku kebijakan, untuk itu perlu diperluas atau dipastikan pemaknaannya 126 oleh Mahkamah, termasuk mencakup dosen yang diberi tugas belajar; 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk “Menyatakan Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 sepanjang frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup Dosen yang diberi tugas belajar”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16. Selain itu, para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2023 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah membacakan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2023, dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2023 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 6 Februari 2023, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tambahan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2023. Selain itu, untuk memperkuat keterangan tersebut, Presiden mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5. Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D (Hon), IPU, Asean Eng. Ahli dimaksud telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2023 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2023 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti dan kesimpulan yang 127 diajukan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, memeriksa bukti-bukti yang disampaikan Presiden, keterangan ahli, dan kesimpulan yang diajukan oleh Presiden, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa untuk melaksanakan amanat UUD 1945 khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan merupakan upaya paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya ditujukan dalam rangka mengukuhkan sistem pendidikan nasional, namun lebih jauh dari itu, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari misi berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, sistem pendidikan nasional juga diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab [vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional], sehingga dibutuhkan profesionalisme guru dan dosen dan kompetensi yang mumpuni. Dengan demikian, khusus berkenaan dengan dosen, profesionalisme dosen merupakan syarat yang harus dipenuhi (conditio sine qua non) bagi dosen sebagai tenaga pendidik yang menjalankan tugas profesionalnya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 128 Keberadaan dosen sebagai tenaga pendidik merupakan salah satu jaminan kualitas dan akuntabilitas pendidikan yang diharapkan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Peran penting tersebut membutuhkan pemberdayaan dan peningkatan mutu dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 45 UU 14/2005]. Dalam kaitan dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global yang semakin kompleks dibutuhkan pengejawantahan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Seluruh aktivitas akademik di kampus bertanggung jawab untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi “bintang pemandu” (Leitstern) tidak hanya bagi civitas academica perguruan tinggi, tetapi juga menjadi pendorong peran serta bagi seluruh stakeholders perguruan tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi harus dilaksanakan oleh dosen yang profesional. Seorang dosen yang profesional akan dapat melaksanakan tugas akademiknya dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif dan kontribusi yang konstruktif bagi kemajuan peserta didik, perkembangan perguruan tinggi, dan kemaslahatan masyarakat. Dosen sebagai pendidik profesional, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (e) menjunjung tinggi peraturan perundang- undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (f) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa [vide Pasal 60 UU 14/2005]; 129 [3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan tugas keprofesionalan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022 telah pula mempertimbangkan sebagai berikut: “[3.13.1] Bahwa keberadaan UU 14/2005 tidak dapat dipisahkan dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Hal demikian sejalan dengan keberadaan dosen dalam mengemban fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan. Peran strategis tersebut sejatinya merupakan bagian dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional, memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Selain itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dan tantangan global yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan maka pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia [vide Penjelasan Umum UU 12/2012). [3.13.2] Bahwa dalam menghadapi tantangan dimaksud, dituntut kehadiran dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Pengakuan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Oleh karena itu, dosen diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat dosen bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 45 UU 14/2005]. [3.13] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup dosen yang diberi tugas belajar”. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 130 [3.13.1] Bahwa keberadaan dosen dalam sistem pendidikan nasional memegang peranan yang sangat penting dan menjadi katalisator bagi bekerjanya institusi perguruan tinggi serta segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjadi produk perguruan tinggi. Dalam kaitan ini, dosen seharusnya didorong untuk meningkatkan dan memajukan kompetensi serta profesionalitasnya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat [vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi]. Sehubungan dengan hal tersebut, dosen tidak saja wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, namun juga dituntut untuk memiliki kemampuan personal untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya [vide Pasal 46 ayat (1) UU 14/2005]; [3.13.2] Bahwa dengan demikian, dalam kaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena frasa dimaksud tidak jelas, tidak pasti, dan tidak tertentu pemaknaannya, dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, serta potensial menyebabkan ketiadaan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan dosen-dosen yang sedang atau akan menempuh studi lanjut, in casu studi doktoral, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat menyebabkan perbedaan penafsiran (multi-tafsir) tentang makna tugas keprofesionalan dosen oleh pemangku kebijakan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon dan menilai legalitas Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327/A4.5/KP/2009, terhadap seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dengan status tugas belajar, maka selama melaksanakan tugas belajar tersebut, tunjangan profesi dosen dihentikan pembayarannya untuk sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional. Terlebih lagi, para Pemohon dalam menguraikan argumentasi konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005, hanya memahami norma 131 dimaksud secara parsial atau tidak membacanya secara utuh/komprehensif dalam kaitan dengan norma lainnya dalam UU a quo. Untuk memahami norma Pasal 51 ayat (1) UU a quo tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan norma Pasal 52 UU a quo. Dalam Pasal 52 ayat (1) UU a quo, yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU a quo meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Meskipun Pasal 52 ayat (1) UU 14/2005 ditujukan dalam kaitan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU a quo, yaitu terkait dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, namun permohonan para Pemohon yang mempersoalkan frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” tidak dapat dilepaskan dari isu tentang penghasilan bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar. Sehingga, pemaknaan Pasal 51 ayat (1) UU a quo berkaitan dengan persoalan penghasilan bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam UU a quo yang secara normatif telah mengakomodir berbagai jenis penghasilan baik bagi dosen yang tidak tugas belajar maupun bagi dosen yang melaksanakan tugas profesional dalam rangka tugas belajar; Apabila yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah tidak dilanjutkannya pembayaran tunjangan profesi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar, UU a quo telah mengatur mengenai hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya yaitu berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Di mana, ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen tersebut diatur melalui peraturan teknis di bawahnya. Lebih lanjut, dalam perumusan norma Pasal 51 ayat (1) UU a quo sama sekali tidak diatur mengenai penghentian tunjangan profesi dosen, justru secara normatif pasal a quo memberikan dasar hukum untuk menjamin para dosen tetap memperoleh hak keuangannya yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya telah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Lebih-lebih lagi, ternyata tunjangan fungsional dosen tetap dibayarkan sehingga pemenuhan hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU a quo tetap terjamin serta diperlakukan sama dan berkeadilan. Terkait hal ini, baik pembayaran tunjangan profesi dosen selama 6 (enam) bulan dan tunjangan 132 fungsional dosen bagi dosen tugas belajar, tetap dibayarkan. Bahkan bagi dosen tugas belajar, mendapatkan tunjangan tugas belajar baik berupa beasiswa dari kementerian/lembaga pemberi beasiswa ataupun beasiswa dari perguruan tinggi masing-masing, yang dalam peraturan perundang-undangan disebut tunjangan tugas belajar dan/atau biaya tugas belajar; Secara konkret, tunjangan profesi yang dihentikan yang dialami oleh para Pemohon, tidak serta merta dihentikan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Pasal 30 huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466, (Permenpan 17/2013), tunjangan profesi bagi dosen tugas belajar baru dihentikan setelah dosen yang bersangkutan menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus. Dengan demikian, terhitung mulai bulan ketujuh tunjangan profesi dihentikan. Tunjangan profesi dihentikan bukan karena tugas belajar semata tetapi juga karena sebab lain seperti diberhentikan sementara dari PNS, ditugaskan secara penuh di luar jabatan akademik dosen, menjalani cuti di luar tanggungan negara [vide Pasal 30 Permenpan 17/2013]. Lebih lanjut, sebagaimana perintah UU 14/2005, pengaturan mengenai hak dosen khususnya terkait dengan hak keuangan dosen dalam melaksanakan tugas belajar diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan teknis di bawah UU a quo. Selanjutnya, bagi dosen yang telah menyelesaikan pendidikan dimaksud, tunjangan profesi dosen yang sebelumnya hanya diberikan selama 6 (enam) bulan akan dibayar setelah diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik dosen [vide Pasal 31 ayat (4) Permenpan 17/2013]. Dengan demikian, dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar dan aktif kembali menjalankan profesi akademisnya, dibayarkan kembali tunjangan profesi dosen (sertifikasi dosen); Berkenaan dengan persoalan pada tataran implementasi norma yang dimohonkan pengujian, di mana terdapat perbedaan perlakuan antar perguruan tinggi, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga lain yang memberikan atau memfasilitasi pendidikan lanjutan berupa tugas belajar, menurut Mahkamah, seharusnya dilakukan secara terkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan, sehingga merata dan diperlakukan sama di seluruh kementerian/lembaga terkait, dengan mengedepankan kelancaran dan 133 efektifitas tugas belajar dan kesejahteraan dosen tugas belajar sehingga dosen yang bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikan lanjutan tepat waktu dengan hasil yang optimal. Di samping itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan platform atau sistem informasi terintegrasi yang dikelola dengan baik dan benar-benar berfungsi sesuai peruntukannya. Sistem informasi tersebut tidak hanya selesai dibuat tetapi juga dijaga, diawasi, dan dijamin mutunya sehingga menjadi instrumen dalam mendorong perlakuan yang sama dalam upaya meningkatkan profesionalisme dosen. Selain itu, untuk mengoptimalkan kemampuan tenaga akademik dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen tidak seharusnya dibebani tugas administrasi yang berlebihan, sehingga dosen lebih fokus dalam mengembangkan kemampuan akademiknya dengan optimal dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah menyatakan, dalil para Pemohon merupakan persoalan implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta tidak menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 134 [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 135 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi