PUU Tahun 2016

111/PUU-XIV/2016

Permohonan Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pemohon: dr. Sterren Silas Samberi

Tanggal Registrasi: 2016-11-29

Tanggal Putusan: 2017-02-21

UU Diuji: UU 20/2001, UU 31/1999

Majelis Hakim: ["I Dewa Gede Palguna (K)", "Maria Farida Indrati (A)", "Suhartoyo (A)", "Saiful Anwar (PP)"]

Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 20 Tahun 2001]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999]] tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 7]] - [[Pasal 9]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**

Teks Putusan

# Putusan [[111/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[111/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **[[Jenis Perkara]]**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ditolak - **[[Tanggal Putusan]]**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[UU No. 20 Tahun 2001]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999]] tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-06-09**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-11-02**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-11-14**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-11-29**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-02-21**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[25/PUU-XIII/2015]] ### Perkara yang Merujuk - [[32/PUU-XVII/2019]] ## Amar Putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 20 Tahun 2001]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999]] tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 7]] - [[Pasal 9]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**