111/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 111/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Adri Pekerjaan : Pegawai Perusahaan Listrik Negara Area Padang Jabatan SP/SB : Ketua Umum Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Alamat : Jorong Bukit Gompong, Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat 2. Nama : Eko Sumantri Pekerjaan : Pegawai Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sektor Pembangkitan Keramasan Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) Alamat : Lingkungan III RT 006 RW 003, Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 September 2015 memberikan kuasa kepada Dina Ardiyanti, S.H., M.A; Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H; Ari Lazuardi, S.H; Siti Rohmah, S.H.I; Advokat dan/atau Pengacara Publik yang tergabung dalam, “Tim Pembela Kedaulatan Energi Untuk Rakyat”, beralamat di Jalan Sungai Pesanggrahan VII Nomor 29 Blok OS, Bukit Cinere Indah, Cinere, Depok, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PPIP) dan Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI); Mendengar keterangan saksi Pemohon Mendengar dan membaca ahli Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Agustus 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 237/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 111/PUU-XIII/2015 pada tanggal 9 September 2015, yang telah diperbaiki dan diajukan di persidangan Mahkamah tanggal 12 Oktober 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: PENDAHULUAN MERDEKA DENGAN TERUS BERDAULTAN ENERGI (LISTRIK) Air dan Udara (Oksigen) adalah kebutuhan absolut bagi manusia, tanpa asupan air dan udara, manusia bisa dikatakan secara teknis tidak dapat mempertahankan hidupnya, hampir serupa dengan dua komponen tersebut, listrik dapat dikategorikan sebagai kebutuhan penting manusia. Tanpa listrik memang manusia dapat hidup, namun kehidupan akan menemui banyak kendala dengan ketiadaan listrik. Hampir seluruh aktivitas manusia dalam kesehariannya berhubungan dengan energi listrik, baik itu listrik yang tertanam dengan bumi (tidak bergerak) ataupun energi listrik yang secara pemakaian dapat dipindahkan sesuai dengan kemauan penggunanya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Penerangan rumah tangga, menghidupi peralatan elektronik seperti mesin cuci, setrika, rice cooker, mesin pemompa air untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bekerja ssebagai daya listrik untuk menghidupi komputer, Laptop, ataupun sebagai daya dalam menghidupkan baterei alat komunikasi, hingga penggunaan untuk operasional mesin pabrik dan alat kesehatan layanan kesehatan rumah sakit semuanya memanfaatkan energi listrik. Dalam perjalanan bangsa ini, setidaknya 30 tahun belakangan ini, terdapat 3 Undang-Undang mengenai ketenagalistrikan, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Dilihat dari wajah dan arah tujuan undang-undang yang ada, hanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 dapat dikatakan sebagai bentuk representasi fungsi negara dalam pelayanan umum mengenai ketenagalistrikan, selainnya Pemohon kira telah jauh menyimpang dari hakeket keberadaan perusahaan listrik yang didirikan/direbut oleh negara dengan tujuan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Nawa Cita (9 Agenda Prioritas) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menegaskan akan mewujudkan kedaulatan energi guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan ketahanan energi nasional diyakini sebagi jalan ideologis yang bersumber dari proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Gagasan tersebut perlu didukung dengan memulainya dari meniadakan keberlakuan segala norma yang dinilai inkonstitusional yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Lebih dari 70 tahun Indonesia, dan telah 70 tahun juga setiap tahun kita memperingati hari listrik nasional yang terespresentasi dalam wajah BUMN yakni PT Perusahan Listrik Negara (PLN). Guna melanjutkan perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa dengan gagasan negara harus mampu berdaulat energi termasuk listrik dengan tetap melakukan penguasaan listrik guna kepentingan umum guna mewujudkan kemandirian bangsa dan menghilangkan ketergantungan asing ataupun swasta. Sebagaimana termuat dalam visi dan misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pemilihan presiden, Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 yang terbaik bagi diri bangsanya. Mari kita mulai dengan terus mewujudkan kedaulatan energi listrik. A. KONTEKS KEPENTINGAN PENGUJIAN MATERI UU KETENAGALISTRIKAN PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai penyokong Infrastruktur pelayanan Kepentingan Umum Sejarah pengadaan energi listrik menegaskan bahwa listrik bukanlah suatu komoditi ekonomi, melainkan digunakan sebagai infrastruktur guna penyokong pembangunan dan pelayanan kepentingan umum. Dalam website resmi PT. PLN dikemukakan, sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk keperluan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya bidang gas ke bidang tenaga listrik. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan- perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 dengan Keputusan Menteri PUT Nomor 16/I/PO tanggal 20 Mei 1961 yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Pada tanggal 1 Januari 1965 dengan peraturan PUT Nomor 9/PRT/1964, maka BPU PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Negara) dibekukan dan dengan Peraturan Nomor 1/PRT/1965 dibentuk dua perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listirik PLN hanya 300 MW. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. PT PLN (Persero) berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan kegiatan usaha perusahaan meliputi: 1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyedia tenaga listrik. 2. Menjalankan usaha penunjang dalam penyediaan tenaga listrik meliputi kegiatan konsultasi pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik. 3. Menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energy lainnya untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik, melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik. 4. Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralantan lain yang terkait dengan tenaga listrik, melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagakelistrikan baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi, dan informasi yang berkaitan dengan ketenaga listrikan. Pada perkembangannya PT. PLN (Persero) memiliki beberapa anak perusahaan dan unit tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut: 1. PT. Indonesia Power (IP), yang beralamat di Jalan. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12950. Bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. Berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT. PJB I dan pada tanggal 1 September 2000 berubah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 menjadi PT. Indonesia Power dan memiliki anak perusahaan yaitu: a. PT. Cogindo Daya Bersama bergerak di bidang usaha cogeneration, distribute generation dan jasa operation & maintenance. b. PT. Artha Daya Coalindo bergerak di bidang usaha trading dan jasa transportasi batubara. c. PT. Indo Pusaka Berau dengan kegiatan usaha penyediaan listrik dari produksi PLTU Lati di Berau, Kaltim. 2. PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) yang beralamat di Jalan Ketintang Baru Nomor 11 Surabaya 60231. Bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. Berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PJB II dan pada tanggal 1 September 2000 berubah menjadi PT. PJB dan memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan yaitu PT. Pembangkitan Jawa Bali Services yang berdomisili di Surabaya. 3. PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT. PLN Batam), yang beralamat di Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Batam. Berdiri tanggal 3 Oktober 200 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Batam. 4. PT. Indonesia Comnets Plus (PT ICON +) yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Jakarta 12950. Berdiri tanggal 3 Oktober 2000 dan bergerak dalam bidang usaha telekomunikasi. 5. PT. Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT. PLN Tarakan) yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 1 Tarakan, Kalimantan Timur. Didirikan tanggal 15 Desemberr 2003 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Tarakan. 6. PT PLN Batubara yang beralamat di Gedung PLN Pusat Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Gedung I Lantai 3 Jakarta 12160. PT. PLN Batubara didirikan tanggal 3 September 2008 dan merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha tambang batubara sebagai bahan utama dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 7. PT. PLN Geothermal. PT. PLN Geothermal adalah anak perusahaan PLN yang bidang usahanya terfokus kepada usaha penyediaan tenaga listrik terbarukan, melalui kegiatan pengembangan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik panas bumi yang ekonomis bermutu tinggi dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 keandalan yang baik. 8. PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) yang beralamat di Jalan Karawitan Nomor 32 Bandung 40264. Perusahaan patungan PLN-PERTAMINA, bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik terutama yang menggunakan energi panas bumi. 9. PT. Haleyora Power, yang beralamat Pejaten Office Park, Jalan Buncit Raya Nomor 79 Blok B Pejaten Barat-Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, merupakan usaha yang ditujukan pada awalnya PT. Haleyora Power didirikan khusus untuk memenuhi kebutuhan listrik di areal tambang PT. Antam yang akan dibuka di daerah Halmahera, Maluku. Sebagai antisipasi maka PT PLN membentuk anak perusahaan yaitu PT. Haleyora Power yang akan mendirikan dan mengoperasionalkan pembangkit listrik 300 MW. Dimana 100% hasil produksi listrik tersebut dimaksudkan untuk melayani operasional tambang PT Antam dan proses pengolahan di smelternya. Belakangan PT Haleyora Power menjadi fokus pada usaha pengoperasian dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik. Beberapa anak perusahaan yang lahir pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diyakni oleh Pemohon telah mengurangi peran PLN sebagai BUMN penyedia energi listrik guna kepentingan umum yang berakibat pada tidak terpakainya sumber daya manusia di PT PLN dengan optimal. Tenaga Listrik Merupakan Kebutuhan Hajat Hidup Seluruh Warga Indonesia Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini, dimana hampir semua aktivitas manusia berhubungan dengan energi listrik. Hal tersebut dapat terlihat dari pola hidup manusia yang selalu bergantung kepada listrik. Misalkan saja ketika lampu mati akan gelap gulita dan orang-orang akan terlihat kebingungan di kegelapan. Segala peralatan rumah tangga ataupun perkantoran sekarang telah dibuat secara modern dan untuk menjalankannya harus menggunakan listrik. Pergeseran kebutuhan listrik ke arah kebutuhan primer tersebut tentu berdampak kepada semakin besarnya permintaan listrik dari masyarakat. Di Indonesia, PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan penyedia listrik milik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Kewajiban ini merupakan turunan dari kewajiban Negara seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Tenaga Listrik merupakan termasuk yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. terlihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan: “Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.” Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/ 2003 tanggal 15 Desember 2004 halaman 345 angka 1, angka 2, dan angka 3, halaman 348 menguatkan hal tersebut di atas dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa “Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan…….. dstnya“. Dengan demikian jelas listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara; (DAHULU) PENDIRI BANGSA MENASIONALISASI PERUSAHAAN LISTRIK, KINI MENSWASTANISASI Kalaulah para penjuang kemerdekaan, pendiri bangsa ini merasa perlu dan harus usaha penyediaan usaha ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh siapapun selain negara, maka keran investasi yang membuka partisipasi asing sebagaimana pendapat Moh Hatta (Wakil Pesiden pertama RI), tentulah sektor ketenagalistrikan juga dibuka, nyatanya tidak. Para pendiri bangsa sekaligus pengsagas cita konstitusi 1945 merasa bahwa penyediaan usaha ketenagalistrikan haruslah dimiliki oleh negara guna pemenuhan kepentingan umum. Saat ini, sebagaimana disarikan dari berbagai sumber termasuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT.PLN (Persero) 2015 – 2024, arah pelibatan peran swasta terlihat sangat diharapkan bahkan terkesan Negara bertumpu akan keterlibat swasta dalam penyediaan energi listrik khususnya dalam hak usaha pembangkit. Pemohon meyakini bahwa kebutuhan energi listrik memang tidak sebanding dengan ketersediaan ataupun perkembangan energi listrik yang ada. Bahkan pertumbuhan kebutuhan energi listrik di luar jawa bali jauh lebih besar. Sebagai contoh data penjualan energi listrik tahun 2009-2014, Penjualan tenaga listrik di Sumatera tumbuh jauh lebih tinggi, yaitu rata-rata 9,4% per tahun. Pertumbuhan ini tidak seimbang dengan penambahan kapasitas pembangkit yang hanya tumbuh rata-rata 5,2% per tahun. Pada tahun 2010, krisis daya ini diatasi dengan sewa pembangkit. Penjualan tenaga listrik diKalimantan tumbuh rata-rata 10,5% per tahun, sedangkan penambahan kapasitas pembangkit rata-rata hanya 1% per tahun. Penjualan tenaga listrik di Sulawesi tumbuh rata-rata 11,5% per tahun, sementara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 penambahan kapasitas pembangkit rata-rata hanya 2,7% per tahun. Pada tahun 2010, krisis daya ini diatasi dengan sewa pembangkit. Mulai akhir tahun 2012, di Sulawesi Selatan sudah tersedia daya dalam jumlah besar setelah beberapa proyek pembangkit mulai beroperasi. Proyek-proyek tersebut antara lain PLTU IPP Bosowa di Jeneponto, PLTG/U IPP Sengkang dan IPP PLTA Poso. Upaya penyelesaian permasalahan kebutuhan energi listrik dengan menyewa pembangkit sebagai solusi jangka pendek dapat saja dilakukan, namun bukan berarti penyelesaian dengan sewa pembangkit ataupun membeli listrik dari swasta menjadi pilihan selamanya, Indonesia harus mampu independent dan mandiri dalam penyediaan energi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum utamanya dalam penyediaan pembangkit listrik.. Saat ini, PT PLN memang masih mendominasi kapasitas pembangkit listrik dibandingkan dengan Independent Power Producer (IPP) baik untuk kebutuhan Sumatera, Jawa Bali ataupun Indonesia Timur. Sebagai contoh, kapasitas terpasang sistem pembangkit di Jawa Bali hingga 2014 NO JENIS PEMBANGKIT PLN IPP JUMLAH MW 1. PLTA 2159 150 2309 2. PLTU 15020 4525 19545 3. PLTG 1978 - 1978 4. PLTGU 7851 420 8271 5. PLTP 360 740 1100 6. PLTD 296 - 296 Jumlah 27664 5835 33499 Sumber: RUPTL 2015-2024 Dengan arah kebijakan dan kecenderungan mengalah dengan keterbatasan keadaan keuangan, negara cenderung memilih jalan membuka sekebar-lebarnya peran swasta dan asing dalam penyediaan energi. Bagi Pemohon bisa saja terjadi kedepannya daya listrik yang dihasilkan oleh IPP dapat lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pembangkit milik negara. Kalau itu telah terjadi maka ketergantungan penyediaan energi listrik oleh pihak lain (swasta ataupun asing) akan semakin tinggi dan masihkan Indonesia dapat dikatakan berdaulat energi saat itu. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah membatasi kekuasaan Negara dalam pemilikan perusahaan listrik, listrik tidak lagi dikuasai dan dikelola oleh negara (dapat dikuasai oleh orang-perorang/swasta), hal ini bertentangan dengan pengertian ”listrik dikuasai negara” harus juga meliputi pengelolaan (beheersdaad) oleh negara serta cita dari para pendiri bangsa ini. Sistem “Unbundling” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pemerintah pernah mengesahkan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Desember 2004 dengan Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, tanggal 21 Desember 2004 dikarenakan pengaturan sistem “Unbundling” dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta penjelasan Pasal 33. Namun sistem “Unbundling” ini kembali dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sistem “Unbundling” yang dimaksud adalah: 1. Unbundling Vertikal, yaitu pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan, yang jauh dari tujuan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan energi atau infrastruktur bagi warga negaranya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Gambar 1. Skema Gambar Sistem Penyaluran Ketenagalistrikan Berdasarkan Wilayah Usaha K0NSUMEN/RETAIL DISTRIBUSI MONOPOLI TRANSMISI MONOPOLI PEMBANGKITAN 2. Unbundling Horizontal yaitu, regionalisasi tarif listrik yang dapat menyebabkan perbendaan tarif listrik di satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah (pemda) dan swasta untuk dapat secara independen terlepas dari PLN dalam hal ini BUMN dalam menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan, termasuk di dalamnya menetapkan harga listrik. Walaupun prosedur yang ditetapkan mengharuskan meminta restu terlebih dahulu kepada DPR dan tarif listrik yang diputuskan juga harus mengacu pada tarif yang ditetapkan pemerintah pusat, tetapi pemohon meyakini tetap telah menyalahi Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan tidak adanya persamaan perlakuan dan hak atas tindakan/kebijakan yang dilakukan oleh Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan terhadap warganegaranya yang seharusnya diperlakukan sama dalam hal pelayanan kebutuhan umum seperti halnya bahan bakar miyak. Kondisi tersebut juga memungkinkan terjadinya diskriminasi pelayanan, dengan berbasis pada konsep bisnis yang mengharuskan pelanggar PT DISTRIBUSI BEBERAPA PEMBANGKITAN IP,PJB. IPP Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 membayar lebih mahal, pelayanan Regionalisasi tarif listrik cenderung hanya bisa diimplementasikan di daerah-daerah berbasis industri dan kebanyakan warganya masuk kelas menegah atas. Misalnya, Kalimantan Timur, Batam, dan Kepulauan Riau. Gambar 2. Skema Gambar Sistem Penyaluran Ketenagalistrikan Berdasarkan Regional Usaha Wilayah usaha JAWA- BALI – MADURA kegiatan Operasi sistem dan pelaku usahanya dipisah secara Vertikal sesuai Izin Usaha dan Wilayah Usaha serta pemisahan usaha utama dan penunjang (BUMN, BUMD, SWASTA, KOPERASI, PERORANGAN) B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Regional I R. II R. III R. IV Regional V Regional VI Regional VII 1. Regionalisasi O& M Sistem Kelistrikan (Pemisahan Horisontal) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya; 4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Undang-Undang ini; C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;” 2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU- V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945; Lihat juga pertimbangan kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-X/2012 yang diucapkan pada kamis, 13 Desember 2012 Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon Dalam Permohoan a quo 5. Bahwa Pemohon merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disebut DPP) pada Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 (selanjutnya disebut sebagai SP PLN) yang berhak mewakili untuk dan atas nama SP PLN; 6. Bahwa pengesahan Pemohon sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal didasarkan pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor: DPP-001/SP-PLN/KEP-ORG/VI/2015 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2015-2019; 7. Bahwa khususnya Pemohon sebagai Ketua Umum SP PLN disahkan berdasarkan Keputusan No: 09/SK/MUNAS/SP-PLN/2015 Tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2015-2019 yang menyatakan “Mengesahkan Saudara H. Adri sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Peride 2015-2019”; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN menyatakan “SP PLN berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan”; 9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 huruf c, huruf d, dan huruf e Anggaran Dasar SP PLN menyatakan: c. menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga tercipta Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan kondusif dalam Hubungan Industrial di Perusahaan dan ikut mendukung Perusahaan dalam memberantas praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) guna terwujudnya Good Corporate Governance (GCG); d. Memperjuangkan penegakan hak dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku; e. Menjaga kelangsungan hidup Perusahaan dan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dari ancaman pihak-pihak yang hanya mementingkan kelompok tertentu selain kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia”. Upaya permohonan a quo sesungguhnya dapat dianggap sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan organisasi Serikat Pekerja PT PLN dimana dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 diyakini kedepan akan meniadakan peran PLN sebagai BUMN penyedia dan pelayan energi listrik guna kepentingan umum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 10. Bahwa mengenai kewenangan Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal SP PLN (dalam hal ini adalah Pemohon) Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar SP PLN mengatur: “(2) Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Organisasi baik ke dalam maupun keluar; (4) Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekertaris Jenderal, Wakil Sekertaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Ketua Departemen-Departemen;” Rapat DPP kemudian memutuskan Ketua umum dan sekretaris Jenderal mewakili SP PLN untuk mengajukan Permohonan a quo; 11. Bahwa Anggaran Rumah Tangga SP PLN Pasal 11 ayat (1) huruf c dan f mengatur Kewajiban Pengurus SP PLN yaitu: “c. Memperjuangkan penegakan hak dan kesejahteraan anggota; f. Mewakili organisasi dan anggota untuk menghadap dalam sidang-sidang di Dinas Tenaga Kerja, Pengadilan dan sidang-sidang lainnya serta mengambil keputusan-keputusan organisasi di setiap perkara disidangkan/diperkarakan” 12. Bahwa pengajuan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (dalam hal Permohonan a quo) merupakan amanat dari Musyawarah Nasional ke-5 SP PLN tentang Program Umum Dan Kebijakan Strategis Organisasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015, yaitu: “Pasal 1 huruf a. Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Pasal 3. Skala prioritas diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Terpilih dan Pengurus DPP SP PLN Periode 2015 – 2019 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.” Permohonan pengujian UU Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh SP PLN kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pemberian surat mandat dari pengurus daerah SP PLN 13. Bahwa SP PLN terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigasi Nomor KEP.385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001, dan memiliki anggota yang meliputi para karyawan PLN dan para pensiunan PLN yang tersebar di seluruh Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 14. Bahwa dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut sebagai UU SP/SB) dinyatakan: “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban; a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya; b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya; c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 16. Bahwa kompetensi “Pemohon” dalam perkara ini adalah sebagai Perorangan dalam pengertian termasuk Kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut di atas; 17. Bahwa SP PLN merupakan "kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama" dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: a. Secara tata bahasa Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, dikemukakan pengertian dari kata "Serikat" adalah sbb : "1. persatuan ; perkumpulan ; gabungan; ikatan ; ... mis. Serikat sekerja ; serikat buruh". Bahwa berdasarkan Kamus tersebut sudah jelas bahwa SP PLN adalah kumpulan atau kelompok pekerja atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Dalam Pasal 1 angka 1 UU SP/SB, Serikat Pekerja didefinisikan sebagai berikut "Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerjalburuh dan keluarganya". Bahwa berdasarkan UU SP/SB tersebut jelas bahwa Serikat Pekerja adalah "kelompok orang" karena Serikat Pekerja adalah "Organisasi" dari para pekerja/buruh. Kata "Organisasi" jelas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 menunjukkan kelompok dari orang-orang (dalam hal ini para pekerja) yang mempunyai kepentingan yang sama sesuai dengan tujuan organisasi itu; c. Pemohon beserta seluruh anggotanya merupakan individu warga negara Indonesia, yang merupakan Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Ketenagalistrikan yang menyatakan “setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”; d. Pemohon beserta seluruh anggotanya juga merupakan warga negara Indonesia pembayar pajak, dengan identitas NPWP Pemohon atas nama H. Adri (08.100.515.9-201.000) dan atas nama Eko Sumantri (58.367.305.8- 306.090) yang mempunyai Hak Konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang yang dibentuk bersama-sama oleh pemerintah dengan DPR RI termasuk yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya seperti Undang-Undang Nomor 30 Tentang Ketenagalistrikan karena pembentukan Undang-Undang tersebut salah satunya menggunakan pendapatan negara yang berasal dari pajak Pemohon dan anggotanya; e. Bahwa Pendapatan dari pajak yang dipungut Negara tersebut antara lain dari anggota Pemohon digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan negara termasuk untuk membiayai keberadaan dan kegiatan DPR sebagai pembuat Undang-Undang. Suatu slogan tentang pembayaran pajak dan hak atas pembayar pajak berbunyi “no taxation without representation”(tak ada pajak tanpa keterwakilan),merupakan slogan yang berkembang sejak masa tahun 1750-an di negara-negara jajahan Inggris dan bahkan kemudian merupakan salah satu pemicu terjadinya Revolusi Amerika. f. Bahwa dengan demikian warga negara yang membayar pajak berhak untuk menyuarakan suaranya melalui wakilnya di parlemen. Eksistensi dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan DPR dibiayai sebagian besar oleh pajak. Oleh karenanya, legislasi yang dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR harus menyuarakan dan berkiblat kepada kepentingan rakyat khusunya dalam upaya perwujudan kedaulatan energi listrik termasuk Pemohon. Dalam konteks pengujian dalam permohonan ini, kepentingan para Pemohon adalah bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemohon meyakni Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 adanya upaya pengurangan peran Negara dalam memberikan pelayanan umum berupa penyediaan energi listrik kepada pemohon dan seluruh warga Negara lainnya yang dilakukan merupakan hasil dari kedaulatan energi secara mandiri, bukan dari sewa ataupun membeli listrik dari swasta ataupun asing. g. Bahwa Pemohon yang mewakili anggota nya yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia juga merupakan pelanggan listrik yang disediakan oleh PLN dengan bukti ID pelanggan pemohon Adri (133702811990, atas nama Ryfla Yenti/istri pemohon Adri) dan Pemohon Eko Sumantri denagn ID pelanggan (142500824181) sehingga berkepentingan terhadap pelayanan dan tarif listrik murah, terjangkau, dan harga yang sama antar golongan pelanggan di seluruh wilayah Indonesia yang hanya dapat dilakukan jika pengelolaan dan penguasaan usaha ketneagalistrikan dilakukan oleh Negara melalui BUMN nya; h. Bahwa selain itu, Pemohon merupakan pekerja aktif pada PT. PLN, yang memiliki hubungan kerja dan emosional dengan PLN berkepentingan terhadap pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat dan merasa sangat dirugikan Hak Konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik; 18. Bahwa keberadaan serikat buruh/pekerja tidak lepas dari sejarah nasionalisasi perusahaan strategis pasca kemerdekaan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik. Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia (SBLGI) saat itu menjadi salah satu insiator dari nasionalisasi perusahaan listrik milik Belanda dengan mendesak Soekarno dan parlemen hingga akhirnya pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi Listrik pada 1953 dan disusul dengan dikeluarkannya SK Nomor U.16/7/5 tentang kekuasaan pengoperan perusahaan-perusahaan listrik partikelir dan pada tahun yang sama dikeluarkan SK Presiden Nomor 163 Tahun 1953 tentang Nasionalisasi Semua Perusahaan Listrik di seluruh Indonesia. Selanjutnya pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Ketetapan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia, dilanjutkan dengan Ketetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Banas); 19. Bahwa upaya serikat buruh waktu itu sejalan dengan upaya SP PLN kini dalam memperjuangkan penguasaan listrik oleh Negara sepenuhnya, namun Undang- Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan justru melahirkan semangat yang kontraproduktif dengan perjuangan para pendiri bangsa, cita konstitusi, dan Serikat buruh/ pekerja; 20. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU- VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 legal standing SP PLN sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Masing-masing pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yaitu: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, halaman 96-97 angka [3.13] menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon baik selaku perorangan warga negara Indonesia maupun selaku badan hukum serikat pekerja Perusahan Listrik Negara tidak dapat membuktikan ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3)¸ dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 bertentangan dengan UUD 1945”; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 326 – 327 menyatakan “Pemohon dalam Perkara No. 021/PUU-I/2003 adalah Serikat Pekerja (SP) PT. PLN yang dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum privat atau setidak-tidaknya perorangan warga negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, yang mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU Ketenagalistrikan; Menimbang bahwa para Pemohon, baik sebagai konsumen tenaga listrik (Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III), maupun sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 kelompok orang yang mempunyai hubungan emosional dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) berkepentingan terhadap pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik; Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah, kerugian hak konstitusional cukup didalilkan sebagai anggapan yang masih harus dibuktikan bersama pokok perkara. Kerugian hak konstitusional tidak selalu harus bersifat aktual, tetapi bisa bersifat potensial. Bahkan sesungguhnya, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya; Menimbang bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Para Pemohon, baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo”. Kerugian Konstitusional Pemohon Dalam Permohoan a quo 21. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menurut Pemohon telah bertentangan dengan UUD 1945, dan merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi untuk merugikan hak konstitusionalnya; 22. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut melekat dalam: a. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 b. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” c. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 23. Bahwa uraian lebih lanjut dan lengkap mengenai kerugian konstitusional Pemohon yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo, yaitu; a. Pemohon berkepentingan untuk mendudukan kembali ide, gagasan, dan cita konstitusi UUD 1945 dan para pendiri bangsa bahwa listrik sebagai kebutuhan pokok atau dasar warganegara Indonesia haruslah dimiliki dengan konsep pengelolaan, pengaturan, dan penguasaan oleh Negara tanpa syarat. b. Pemohon yang mewakili kepentingan anggotanya mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya UU Ketenagalistrikan dimana pekerjaan dan imbalan yang layak dalam hubungan kerja dengan PT. PLN sebagai BUMN penyedia usaha ketegalistrikan terkurangi perannya dan berpotensi terus berkurang dengan keterlibatan peran swasta yang diberikan dalam UU Ketenagalistrikan c. Pemohon yang mewakili kepentingan anggota Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalya manakala adanya perbedaan perlakuan tarif antar daerah serta potensi diberlakukannya tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis untuk semata-mata mencapai tujuan keuntungan yang maknanya kedepan akan timbul potensi kenaikan tarif listrik yang meskipun tetap diregulasikan oleh Negara, namun desakan swasta/asing yang telah menguasai usaha ketenagalistrikan dan Negara menjadi ketergantungan, maka Negara menjadi tidak berdaya dan konsep penguasaan Negara terhadap bumi, air dan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya sekedar menjadi nilai konstitusi belaka yang tak bertaring. 24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas SP PLN yang dalam hal permohonan a quo diwakili oleh Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan, konfirmasi, dan legatimasi mengenai syarat- syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945; D. POKOK PERMOHONAN D.1. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji KETENTUAN UU KETENAGALISTRIKAN RUMUSAN PASAL Pasal 10 ayat (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 11 ayat (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Pasal 16 ayat (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. Pasal 33 ayat (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat Pasal 34 ayat (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha. Pasal 56 ayat (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini D.2. Dasar Konstitusional yang Digunakan Ketentuan UUD 1945 Materi Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hokum Pasal 18A ayat (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang- Undang. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional D.3. ALASAN PERMOHONAN PASAL 10 AYAT (2) DAN PASAL 56 AYAT (2) UU KETENAGALISTRIKANBERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 33 AYAT (2) UUD 1945 1. Bahwa dalam membaca dan mengartikan maksud daripada Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan harus dibaca bersamaan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Ketenagalistrikan; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Ketenagalistrikan secara jelas membagi Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menjadi 4 (empat) jenis usaha, yaitu: a. Pembangkitan tenaga listrik; b. Transmisi tenaga listrik; c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau d. Penjualan tenaga listrik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa 4 (empat) jenis usaha tersebut di atas “dapat dilakukan secara terintegrasi”. Hal ini berarti Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan membuka kemungkinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi atau tidak terintegrasi. Jelas Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan ini bermaksud untuk membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (unbundled) berdasarkan 4 (empat) jenis usaha seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Ketenagalistrikan; 4. Bahwa amandemen UUD 1945 telah menegaskan konsepsi Negara hukum yang sebelumnya hanya terdapat di penjelasan UUD 1945, kini dengan tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; “Indonesia adalah Negara hukum” 5. Bahwa Negara hukum yang dianut oleh Indonesia telah diyakini oleh banyak ahli tidak hanya sekedar berfungsi menjadi negara penjaga malam (Nachtwachterstaat) sebagaimana yang dikemukakan oleh Immanuel Kant bahwa negara bertugas sebagai penjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat; 6. Bahwa Negara hukum yang sebelumnya identik dengan fungsi tradisional yang melekat untuk menjamin ketertiban dan keamanan juga dituntut berperan aktif dalam menyejahterakan kehidupan masyarakatnya dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu Negara Hukum sangat erat sekali dengan perwujudan dari Negara kesejahteraan (welfare State) (Syamsuharya Bethan, 2008) 7. Sejalan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai 12 prinsip pokok prinsip negara hukum yang salah satunya berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (Welfare Rechtsstaat): “Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita- cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalaui gagasan negara hukum (nomocrasy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar ‘rule-driven’, melainkan tetap ‘mission driven’, tetapi ‘mission driven’ yang tetap didasarkan atas aturan.” (sumber: http://www.jimly.com/pemikiran/view/11) 8. Bahwa selanjutnya Negara Kesejahteraan menurut Bagir Manan selain menjaga keamanan dan ketertiban juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat; 9. Bahwa ciri Negara hukum kesejahteraan menurut Bachsan Mustafa yakni: a) Corak Negara adalah Welfare State yaitu Negara yang mengutamakan kepentingan rakyat; b) Negara ikut campur dalam semua lapangan kehidupan masyarakat; c) Ekonomi liberal telah diganti dengan sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat tugas dari welfare state yaitu menyelenggarakan kepentingan umum; d) Tugas Negara adalah menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan di segala lapangan kehidupan masyarakat 10. Bahwa dalam konteks Negara ikut campur dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan ekonomi yang dipimpin oleh pemerintah pusat adalah salah satu cerminan bentuk konsepsi negara hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 termasuk didalamnya usaha penyediaan energi listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan ke konsumen; 11. Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maka peran Negara dalam ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang ataupun hilang, lebih dari itu koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang dikatakan dalam UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Ketenagalistrikan dibolehkan dalam usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen. Pasal 1 angka 3 UU Ketenagalistrikan Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 12. Bahwa dengan diperbolehkanya badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, maka ketergantungan Negara pada pihak ketiga yang belum jelas keberpihakannya kepada kepentingan rakyat namun sudah dapat dipastikan kepentingannya lebih pada orientasi keuntungan, maka peran pemerintah pusat /BUMN ketenagalistrikan/PT. PLN sebagai penyelenggara kepentingan umum dalam hal penyediaan energi listrik bagi warga negara akan terdesak untuk terus menaikan harga karena dorangan dari pihak lain sehingga merugikan para konsumen termasuk Pemohon; 13. Bahwa dengan demikian tujuan dari UU Ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah utopis manakala keterlibatan pihak lain dalam usaha penyediaan energi listrik yang berorientasi keuntungan lebih dominan. 14. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Pusat memang masih diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, berupa: (1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional; b. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; c. Penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan; d. Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen; e. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional; f. Penetapan wilayah usaha; g. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara; h. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 1. Wilayah usahanya lintas provinsi; 2. Dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; i. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi; j. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; k. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; l. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; m. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing; n. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; o. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah; p. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; q. Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan r. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah. 15. Bahwa kewenangan yang masih diberikan tersebut, tidak akan menjawab permasalahan ketergantungan pemerintah terhadap pihak lain karena penguasaan penyediaan energi listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan konsumen dapat dikuasai oleh swasta yang akan terus mengejar keuntungan semata sehingga tanggung jawab pemerintah nantinya hanya sebagai regulator (pembuat kebijakan) sekaligus inspektor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 (pengawasan) namun tidak memiliki kekuatan untuk membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat sekaligus pengawasan yang berjalan optimal karena pengusaan energi listrik tidak dalam penguasaan Negara melainkan sudah terswastanisasi. 16. Bahwa lebih dari itu, sebagai suatu kebutuhan dasar, energi listrik tidaklah tepat dibuka selebar-lebarnya dalam hal penyediaannya terhadap pihak lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran konstitusional sebagaimana pertimbangan Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 348 Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swastanasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company”; 17. Bahwa potensi terbukanya pihak swasta dan mengurangi peran dan tanggung jawab negara dalam peyediaan energi listrik terbukti dari pernyataan wakil Presiden RI dalam media online yang menyatakan :JK tebar wacana kurangi tugas PLN bangun pembangikit Listrik d dan pernyataan kepala BKPM membuka peluang investasi asing dalam pengembangan pembangkit dan distribusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 18. Bahwa semangat pengadaan energi dari pemerintah justru tidak dikedepankan dengan memberdayakan BUMN, melainkan bertumpu pada investasi asing tanpa mengusahakan terlebih dahulu potensi BUMN yang ada jelas melanggar prinsip akan negara hukum; 19. Bahwa dari uraian tersebut, maka Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan haruslah dinyatakan bertentangan dengan konsepsi Negara Hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang sangat erat kaitannya dengan negera kesejahteraan dimana negera diharuskan ikut campur dalam memperjuangkan kepentingan umum termasuk penyediaan energi listrik; 20. Bahwa lebih dari itu, substansi daripada Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan ini sama dengan substansi Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003. Untuk lebih jelasnya Pemohon akan membandingkan kedua substansi pada Pasal di kedua Undang-Undang tersebut dengan table dibawah ini: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal 10 ayat (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. Pasal 8 ayat (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; d. Penjualan Tenaga Listrik; e. Agen Penjualan Tenaga Listrik; f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik“; Pasal 10 ayat (2) “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Pasal 16 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda. 21. Bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tenaga listrik masuk dalam pengertian Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sehingga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi. Hal ini juga diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 halaman 349, yang menyatakan; “Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya”; 22. Bahwa oleh karena pemberlakuan Pasal 10 ayat (2) dan dan Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang membuat terbaginya Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan juga mengakibatkan PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara tidak lagi menjadi satu-satunya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; PASAL 11 AYAT (1) SEPANJANG FRASA “BADAN USAHA SWASTA, KOPERASI, DAN SWADAYA MASYARAKAT YANG BERUSAHA DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK” BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18A AYAT (2) DAN PASAL 33 AYAT (2) UUD 1945 1. Bahwa selanjutnya dengan pemberlakuan Pasal 11 ayat (1) sepanjang frasa “badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” UU Ketenagalistrikan menyatakan 4 (empat) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dibagi atau dilaksanakan oleh badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik; 2. Bahwa dalam hal tenaga listrik yang merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang guna mewujudkan fasilitas pelayanan umum hanya dapat dilakukan oleh Negara dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”, dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakkan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”; 3. Bahwa konsep “hak menguasai negara” berasal dari teori Kekuasaan Negara. Sejalan dengan teori Kekuasaan Negara, maka secara toritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif. Beberapa teori kekuasaan negara diantaranya yaitu sebagai berikut: a. Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum. Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (sovereignty atau souverenitet); b. Sedangkan menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan Negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (contract soscial) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.39 Dalam hal ini pada hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan leges imperii. 4. Bahwa dalam hal kaitannya dengan hak Penguasaan Negara dengan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. 5. Bahwa badan pelaksana daripada “hak menguasai negara”, dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 melegitimasi keberadaan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disebabkan karena dari sifat usahanya, BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat kompetitif, bidang usaha yang bersifat kemanfatan umum (public service obligation) dan gabungan dari keduanya. Maka dalam pelaksanaannya, peran dan tanggung jawab pemerintah di bidang ketenagalistrikan dilaksanakan oleh PLN (Persero) yaitu Badan Usaha Milik Negara yang khusus ditugaskan untuk melakukan penyediaan listrik bagi masyarakat banyak; 6. Bahwa merujuk pada pertimbangan pada Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, tanggal 21 Desember 2004, halaman 331-332, berdasarkan penafsiran Historis atas Pasal 33 UUD 1945, swasta hanya dapat berperan dalam menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia terbatas pada investasi modal atau setidak-tidaknya diselenggarakan bersama PLN sebagai BUMN: “Menimbang bahwa Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (founding fathers) menyatakan tentang pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut, “Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah … Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945 … Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. (Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II Hal. 231. Disusun oleh I. Wangsa Widjaja, Mutia F. Swasono, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). Penafsiran Dr. Mohammad Hatta tersebut diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 pada tahun 1977 di Jakarta yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 dan di bidang pembiayaan, perusahaan negara dibiayai oleh Pemerintah, apabila Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, dapat melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas dasar production sharing” 7. Bahwa selanjutnya pada halaman 348 juga dijelaskan oleh Majelis Hakim Konstitusi pada pertimbangan pada Putusan Perkara Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003, menyatakan : “Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain- lain”. 8. Bahwa dengan adanya konsep Penguasaan Negara dalam UUD 1945 yang menyatakan hanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhak menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik sama sekali tidak dapat menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal ini adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; 9. Bahwa oleh karena pemberlakuan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan yang mengakibatkan badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik dapat melaksanakan Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; PASAL 11 AYAT (1) SEPANJANG FRASA “BADAN USAHA MILIK DAERAH” BERTENTANGAN SECARA BERSYARAT (CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL) DENGAN PASAL 18A AYAT (2) DAN PASAL 33 AYAT (2) UUD 1945 1. Bahwa selanjutnya frasa “Badan Usaha Milik Daerah” pada Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, jelas mengartikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut sebagai BUMD) diperbolehkan secara independen, mandiri, dan tanpa ada kerjasama dengan PLN (Persero) sebagai BUMN untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Namun apakah dapat dikatakan konstitusional mengenai BUMD diperbolehkan secara independen, mandiri, dan tanpa ada kerjasama dengan PLN (Persero) sebagai BUMN untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia?; 2. Bahwa berdasarkan semangat otonomi daerah, BUMD dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, namun berdasarkan Konsep Penguasaan Negara dalam hal cabang produksi yang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dalam hal ini PLN (Persero) sebagai BUMN harus diprioritaskan terlebih dahulu, dan dapat dilakukan oleh BUMD sepanjang PLN (Persero) sebagai BUMN harus tetap ada dalam setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh BUMD;. 3. Bahwa argumentasi BUMD dapat melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang PLN (Persero) sebagai BUMN harus tetap ada dalam setiap yang dilakukan oleh BUMD juga dikuatkan dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 pertimbangan pada Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 halaman 348 yang menyatakan: “Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company”. 4. Bahwa dapat disimpulkan BUMD dapat melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya sepanjang bersama dengan PLN (Persero) sebagai perusahaan induk; 5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka frasa “Badan Usaha Milik Daerah” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dilaksanakan bersama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang ketenagalisrikan sebagai perusahaan induk”; PASAL 33 AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (5) UU KETENAGALISTRIKAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang menjadi salah satu landasan hukum sistem ekonomi nasional. Pasal ini sendiri dalam penjelasan resminya menyatakan: “Dalam Pasal 33 tercantum dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang... sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran segala orang, sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, kalau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 tidak tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang perseorangan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 2. Bahwa selanjutnya dalam bukunya Padmo Wahjono “Membudayakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” hal 299-300 menyatakan ada tiga hal pokok yang harus dipahami sebagai demokasi ekonomi Indonesia: a. Prinsip perekonomian adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang seorang; b. Prinsip produksi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat c. Prinsip berusaha perusahaan atau pelaku ekonomi, yaitu: 1). Untuk hal-hal yang dianggap penting oleh negara adalah hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 2). Orang seorang untuk hal-hal yang tidak mengenai hajat hidup orang banyak. 3. Bahwa dalam usaha-usaha sebagai upaya menafsirkan maksud dan tujuan dari Pasal 33 UUD 1945, serta perumusan pedoman pelaksanaan sistim ekonomi, tanggal 12 April 1947, Presiden RI mengeluarkan keputusan Panitia Seminar Siasat Ekonomi (brain trust) yang meibatkan Bung Hatta. Diantara keputusan yang dihasilkan oleh seminar sisasat ekonomi tersebut adalah tentang politik perekonomian Pemerintah berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dengan menyesuaikan tindakan keapada keadaan praktik : a. Macam tindakan ekonomi: 1). Perusahaan pemerintah dan monopoli, terutama : - Pembangunan dan pembagian listrik, gas dan air; - Kereta api dan tram’pos , kawat dan telepon; - Bank sirkulasi; - Tambang 2). Perusahaan campuran (pemerintah dan partikulir) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 3). Koperasi campuran disertai oleh : - Kapital asing; - Buruh Indonesia; - Pemerintah 4). Perusahaan partikulir dikuasai Negara 5). Koperasi diawasi Negara 6). Perusahaan kecil partikulir tudak diawsi oleh pemerintah 4. Bahwa pasca amandemen UUD 1945, Pasal 33 yang menggariskan politik perekonomian nasional, diletakan dalam Bab XIV berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945, khususnya dengan penambahan ayat (4) menghasilkan bahasa hukum baru yaitu demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi memiliki sejumlah kaidah dasar, salah satunya adalah efisiensi berkeadilan. Efisiensi merupakan hasil dari suatu kompetisi, namun dapat berdampak dari adanya ketidakadilan, maka perkataan “efisiensi berkeadilan” dijadikan satu napas dalam rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam kaitannya dengan Pasal 33 ayat (1), maka “efisiensi berkeadilan” dalam pasal ini dapat dikatakan melengkapi, sehingga menyempurnakan prinsip kerjasama dengan kompetisi atau persaingan terbuka; 5. Bahwa mekanisme Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan yaitu berdasarkan prinsip usaha yang sehat, prinsip yang berbeda dengan yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 6. Bahwa prinsip usaha yang sehat dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan merupakan konsep ekonomi pasar yang dianut oleh paham neoliberalisme, yang menyakini bahwa urusan-urusan ekonomi harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang bertumpu pada suply and demand. Menurut konsep ini efisiensi dalam usaha penyelenggaraan ketenagalistrikan dapat dihasilkan dari kompetisi yang bersifat pasar bebas, namun akan berdampak pada efisiensi yang tidak berkeadilan dan tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 mencerminkan dari semangat demokrasi ekonomi yang berprinsip kemandirian dan efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; 7. Bahwa pemaknaan kemandirian dalam mewujudkan perekonomian nasional ini seharusnya dilakukan dengan konsep para pendiri bangsa yang sesuai dengan cita konstitusi semisal: Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, ... menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris "public utilities" diusahakan oleh Pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan Pemerintah..." . Melalui produk legislasi dan regulasi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri terkait, Pemerintah melaksanakan fungsi pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 26 (Mohammad Hatta, “Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33”, Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977.) 8. Bahwa jelas founding father telah menegaskan dengan pandangannya Mohammad Hatta bahwa listrik sebagai public utilities diusahakan oleh pemerintah/negara guna menjalankan perekonomian nasional yang berbasis kemandirian dan efisiensi tidak terejawantahkan dalam semangat lahirnya UU Ketenaegalistrikan khususnya Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5); 9. Bahwa dalam konsepsi sebagai public utilities tersebut, maka listrik adalah kebutuhan dasar bagi seluruh warga Indonesia yang harusnya dalam fungsi pelayanan hingga tarif listrik yang dibebankan kepada pelanggan dengan tipe dan golongan yang sama tidak boleh ada pebedaan sebagaimana pemaknaan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 10. Bahwa listrik sepeti halnya bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan Bakar Gas (BBG) harus dinikmati dengan pelayanan dan tarif yang sama oleh setiap orang di Bumi Indonesia sebagai bagian dari tanggungjawan negara dalam menjalankan public utilites yang dimaksudkan tersebut; 11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 PASAL 16 AYAT (1) HURUF D DAN E UU KETENAGALISTRIKAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (2) UUD 1945 1. Bahwa keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD 1945; 2. Bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menyatakan, (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. 3. Bahwa tidak semua jenis usaha jasa penunjang yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrikan dapat disebut sebagai usaha penunjang yang mengarahkan pada penyerahan sebagaian pekerjaan pada perusahaan lain; 4. Bahwa model penyerahan sebagaian pekerjaan kepada perusahaan lain ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 Ayat (1): “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun. c. Pekerjaan yang bersifat musiman atau d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ayat (2): “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”. Ayat (3): “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui”. Ayat (4): “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun”. Ayat (5): “Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut, paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja waktu tetentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan”. Ayat (6): “Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama dua tahun”. Ayat (7): “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”. Ayat (8): “Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ayat (1): “Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalu perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis”. Ayat (2): “Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut: a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung”. Ayat (3): “Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum”. Ayat (4): “Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat- syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ayat (5): “Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri”. Ayat (6): “Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya”. Ayat (7): “Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”. Ayat (8): “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan”. Ayat (9): “Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7)”. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ayat (1): “Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”. Ayat (2): “Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 Ayat (3) “Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki ijin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”. Ayat (4) “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. 5. Bahwa dalam praktek usaha ketenagalistrikan, Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan, tidak masuk dalam klasifikasi jenis pekerjaan yang dapat dimasukan sebagai jenis pekerjaan jasa penunjang; 6. Bahwa Pemohon menyadari, dalam Uji Konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi seyogianya mempertimbangkan dan tidaknya pertentangan antara ketentuan pasal atau Undang-Undang saja dengan UUD 1945, namun demi menemukan kebenaran dan keadilan substantif kiranya Mahkamah perlu melihat regulasi peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur mengenai syarat dan jenis pekerjaan saja penunjang termasuk juga dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait seperti Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011; 7. Bahwa dengan adanya Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan tersebut, nyata terjadi anggota Pemohon terancam dan telah ada yang di non-job kan akibat berlakunya ketentuan tersebut karena semakin banyak dibentuknya perusahaan lain/vendor, walaupun status kepemilikannya dikuasai oleh PLN; 8. Bahwa sebelum UU Ketenagalistrikan berlaku, jenis pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan sebagai dimaksud dalam Pasal yang dimohonkan merupakan pekerjaan inti dari usaha ketenagalistrikan termasuk di PLN; 9. Bahwa setelah UU Ketenagalistrikan berlaku, pengoperasian dan pemeliharaan usaha ketenagalistrikan dilakukan oleh perusahaan lain dari PLN dengan pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja dengan PLN dengan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan status kontrak atau outsourcing; 10. Bahwa dengan berlakunya UU Ketenagalistrikan, hak Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjadi terganggu karena semakin banyaknya PLN membentuk cabang ataupun kerjasama dengan perusahaan lain yang berimbas pada pengurangan peran/pekerjaa pemohon dan anggota Pemohon di PLN; 11. Bahwa lebih dari itu, perusahaan yang mempekerjakan pekerjaan pemeliharaan dan pengoperasian diluar hubungan kerja dengan PT. PLN menjadi tidak jelas statusnya apakah sebagai pekerja BUMN atau bukan, namun demikian terlepas dari status hubungan kerja tersebut terkait dengan jenis pekerjaanya haruslah dinyatakan secara konstitusional sebagai pekerjaan inti dari suatu perusahaan penyedia energi listrik; 12. Bahwa secara kongkret PT. PLN berdasarkan peraturan direksi PT. PLN (persero) Nomor 0734.K/DIR/2013 yang pembentukan keputusan direksi tersebut salah satunya dari keberlakuan UU Ketenagalistrikan telah menunjuk PT Haleyora Power dalam menjalankan pelayanan pengoperasian dan pemeliharaan dalam bidang transmisi dan distribusi yang selama ini dijalankan langsung oleh anggota Pemohon; 13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Pasal 16 ayat (1) huruf d dan e UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; E. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha swasta, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha milik daerah” bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dilaksanakan bersama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang ketenagalisrikan sebagai perusahaan induk; 7. Menyatakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Menyatakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan e UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 10. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan e UU Ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2015 dan tanggal 25 November 2015, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Sumantri dan Adri; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Nomor 09/SK/MUNAS/SP-PLN/2015 tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Periode 2015-2019; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 001.K/KETUM/SP- PLN/VI/2015 tentang Pengangkatan & Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 6415/1-338, perihal Pemberitahuan, tertanggal 5 Oktober 2011; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.365/M/BW/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja PT.PLN (Persero); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT.PLN (Persero); 14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 0174.K/DIR/2014 tentang Optimalisasi Pengelolaan Proses Bisnis Back Office di PT. PLN (Persero); 18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 0734K/DIR/2013 tentang Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Untuk Bidang Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Pengurus Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional Nomor 01/X/KEP/APPELIN/2013 tentang Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/BA/MUNAS/SP-PLN/2015 tentang Hasil Sidang Pleno Atas Hasil Komisi tentang Program Umum dan Kebijakan Strategis Organisasi Musyawarah Nasional Ke-5 Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Tahun 2015; 21. Bukti P-20A : Fotokopi Keputusan Nomor 08/SK/MUNAS/SP-PLN/2015 tentang Pengesahan Hasil Sidang Pleno Atas Hasil Komisi Program Umum dan Kebijakan Strategis Organisasi Musyawarah Nasional Ke-5 Serikat Pekarja PT.PLN (Persero) Tahun 2015; 22. Bukti P-20B : Fotokopi Berita Acara Sidang Komisi B Program Umum dan Kebijakan Strategis Organisasi; 23. Bukti P-20C : Fotokopi Surat Nomor 014/DPD/SP-PLN/VIII/2015 perihal Pelaksanaan Program Strategis Organisasi Sebagai Hasil Munas ke-5 SP PLN tentang JR Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; 24. Bukti P-20D : Fotokopi Surat Nomor 0030/DPD/SP-PLN/WSB/2015 perihal Pelaksanaan Program Strategis Organisasi Sebagai Hasil Munas ke-5 SP PLN tentang JR Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; 25. Bukti P-20E : Fotokopi Surat Nomor 008/DPD/SP-PLN/VIII/2015 perihal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 Pelaksanaan Program Strategis Organisasi sebagai Hasil Munas ke-5 SP PLN tentang JR Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; 26. Bukti P-20F : Fotokopi Surat Nomor 001/DPD/SP-PLN/X/2015 perihal Pelaksanaan Program Strategis Organisasi sebagai Hasil Munas ke-5 SP PLN tentang JR Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; 27. Bukti P-20G : Fotokopi Surat Nomor 30/VIII/DPD/SPPLN-KTTSBS/2015 perihal Pelaksanaan Program Strategis Organisasi Sebagai Hasil Munas ke-5 SP PLN tentang JR Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; 28. Bukti P-21 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero), notulen RAPIM DPP SP PLN; 29. Bukti P-22 : Fotokopi NPWP atas nama Eko Sumantri; 30. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003; 31. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Nomor 2552/101/DIRUT/2014 perihal Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT.Sumber Alam Sekurau; 32. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Nomor 1331/SDM.01.03/DIR/2015 perihal Pelepasan Wilayah Usaha dari Pengembang dan Pemda; 33. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Nomor 566/1578/105.06/2012 perihal Pekerja Catat Meter PLN; 34. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Nomor B.316/PPK-NKJ/IX/2012 perihal Permasalahan Pekerja Catat Meter; 35. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Nomor S-182/D2.MBU/2014 perihal Rekomendasi Panitia Kerja Outsourcing BUMN dan Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing; 36. Bukti P-29 : Fotokopi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Di Lingkungan PT. PLN (Persero); 37. Bukti P-30 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. 38. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Nomor 3388/101/DIVAGA/2014, perihal Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Bakrie Power. Selain itu, Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi dan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 November 2015 dan tanggal 16 November 2015, serta keterangan tertulis Ahli Pemohon yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 11 Maret 2016, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: SAKSI PEMOHON 1. Ahmad Daryoko • Saksi merupakan mantan pekerja PLN, sekarang sudah pensiun, dan saksi juga penulis buku mengenai Konspirasi Penjualan PLN; • Saksi mengalami pada saat perubahan dari Perum ke Persero, ada suatu kebijakan dari manajemen, direksi yang saat itu memindah-mindahkan karyawan PLN pusat secara kolosal, secara besar-besaran ke unit-unit, bahkan biasanya kalau pemindahan itu melalui mekanisme analisa kepegawaian, yaitu tentang kebutuhan kepegawaian, hal itu dilakukan bahwa direksi waktu itu memberikan pengarahan bahwa organisasi harus flat. Untuk itu, organisasi PLN pusat itu harus sekecil mungkin, yang diperbanyak unit-unit. Jadi konsep desentralisasi waktu itu didengungkan, sehingga adanya kebijakan pemindahan secara besar-besaran; • Sampai sekarang sistem ketenagalistrikan sebagian tidak terintegrasi yaitu di pembangkit karena ketidakmampuan dalam hal finansial dan apabila teknologi serta SDM apabila diberikan kepercayaan, menurut saksi yakin bisa; 2. Murtijo • Saksi sebagai petugas pencatat meter atau saat ini disebut sebagai petugas manajemen billing yang outsourcing di wilayah Kabupaten Purbalingga; • Saksi sudah mulai bekerja sejak tahun 1994 sampai sekarang. Saksi juga sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Listrik Nasional, di mana anggota- anggota adalah teman-teman outsourching di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yokyakarta; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 • Saksi dan teman-temannya sudah beberapa kali melakukan upaya hukum dan terakhir tergabung di Gerakan Buruh bersama BUMN, sampai menghasilkan nota pemeriksaan dari Binwasnaker Pusat yang meliputi pelayanan teknih, administrasi, pembaca meter, penyambungan, dan pekerjaan pasang baru, hal tersebut tidak boleh dialihdayakan atau tidak boleh dioutsourcingkan; Dan karena penyimpangan itu, demi hukum harus beralih menjadi karyawan tetap; 3. Sugeng Riyadi • Kesaksian saksi, sama dengan saksi Murtijo tetapi di wilayah Jawa Timur; • Saksi sebagai Ketua Federasi Serikat Buruh Kerakyatan; AHLI PEMOHON 1. Ir. Syariffuddin Mahmudsyah, M. Eng • Pada zaman kolonial Belanda, listrik pada awalnya dikuasai oleh swasta dan perkembangannya pada zaman Belanda dari tahun ke tahun mengalami keuntungan; • Listrik di awal kemerdekaan, sebelumnya dikuasai oleh Belanda dan kemudian beralih ke Jepang; • Menuju listrik nasional, perusahaan listrik Aniem yang memutuskan akan ada kenaikan listrik 115% pada tahun 1950, kemudian keputusan ini mendapat reaksi yang keras dari masyarakat dan kemudian timbul listrik itu sebaiknya dinasionalisasi; • Listrik di masa kemerdekaan, hanya 157,5 megawatt. Kemudian, berkembang sampai sekarang, listrik mencapai 51.300 megawatt; • Terjadi pergeseran listrik dari mulai tahun 2000 akan dikuasai oleh swasta. Dalam hal ini karena pemerintah tidak punya duit, permasalahannya listrik akan diberikan ke swasta dengan perbandingan sekitar 60%. Kemudian permasalahan timbul di sini, yaitu bagaimana kalau listrik ini kembali pada zaman Belanda, yaitu dikuasai oleh swasta; • Konsep penguasaan listrik dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi jika negara memiliki saham mayoritas ataupun sebagai holding company. Jadi, negara harus tetap punya peran di dalam hal ini. Jangan sampai yang terjadi seperti di Filipina dikuasai baron-baron; • Listrik untuk kepentingan umum sebagai kebutuhan dasar negara, maka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 sebaiknya harus seperti BBM, memberikan pelayanan sama dari Sabang sampai Merauke, harganya sama; • Ketidakefisienan PLN bukan untuk dibumihanguskan dan kemudian diserahkan ke swasta, dan PLN hanya mengurusi transmisi dan distribusi saja. Tetapi PLN diperbaiki, sehingga lebih profesional, lebih efesien, dan dapat menjamin keandalan pasokan, serta jaminan yang lebih berkualitas. 2. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN • Undang-Undang Ketenagalistrikan seharusnya mengamankan affirmative action tetapi ternyata di dalam Pasal 16 ayat (1) yang memasukkan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi listrik sebagai kegiatan penunjang adalah penzaliman terhadap para pekerja yang mereka bekerja di dalam unit pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik sebagai kegiatan penunjang adalah penzaliman terhadap para pekerja yang mereka bekerja di dalam unit pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik; • Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tidak secara positif merumuskan apa itu kegiatan utama dan apa kegiatan penunjang. Tetapi di dalam teoritis dikatakan bahwa kegiatan penunjang adalah kegiatan yang berhubungan tidak secara langsung dengan kegiatan proses produksi barang dan jasa. Artinya bahwa kegiatan suatu perusahaan, apabila kegiatan itu tidak ada, maka tidak menganggu tujuan akhir dari perusahaan, maka itu adalah kegiatan penunjang; • Untuk menentukan mana itu utama, mana itu penunjang, memang tidak sama antarsatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam hal ini adalah perusahaan tentang ketenagalistrikan, maka jelas bahwa pengoperasian instalasi listrik dan pemeliharaan, jelas itu adalah kegiatan utama. Karena bagaimana mungkin bahwa ketenagalistrikan dimana di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan dikatakan sampai menjual pada konsumen, apabila tidak ada pengoperasian maupun pemeliharaan tenaga listrik. Karena itu, Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e tidak tepat dimasukkan sebagai salah satu kegiatan penunjang; • Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila suatu pekerjaan itu merupakan kegiatan penunjang, maka dapat dialihkeluarkan, atau yang disebut di dalam bahasa sehari-hari sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 outsourching terhadap para pekerjanya; • Kegiatan penunjang itu boleh dioutsourching karena kegiatan outsourching sejatinya adalah hanya kegiatan yang tidak merupakan fokus daripada tujuan perusahaan itu. Sehingga, apabila perusahaan mengoutsourchingkan kegiatan penunjang, maka perusahaan iru memiliki waktu untuk lebih berkonsenytrasi kepada tujuan utama dari perusahaan. Sehingga tujuan outsourching ini adalah sejatinya adalah efektivitas. Tetapi di dalam kenyataannya, dan di dalam beberapa Undang-Undang, justru tujuan outsourching mengoutsourching kegiatan perusahaan itu adalah untuk efesiensi. Karena untuk efisiensi, pasti akan ada yang dirugikan, dalam hal ini adalah pekerjanya, dimana dengan di-outsourching-kan, maka pertama status mereka tidak jelas, yang kedua adalah hak-hak yang diterima oleh para pekerja menjadi tidak jelas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut di dalam huruf d dan huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan Pasal 16 dikatogorikan sebagai kegiatan penunjang, maka akan memiliki implikasi hukum bahwa kegiatan tersebut adalah dapat dioutsourcingkan. Jelas bertentangan dengan Pasal 28D, dimana mengatakan bahwa setiap warga berhak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dan layak di dalam hubungan kerja; • Sumber daya manusia Indonesia di dalam menangani persoalan di pembangkit, transmisi, dan distribusi itu berjalan sudah hampir berapa puluh tahun ini, tetap berjalan dengan baik. Kalau itu diserahkan ke swasta, apakah ada jaminan bahwa itu akan berjalan lebih baik. 3. Prof. David Hall (keterangan tertulis) • Perusahaan-perusahaan swasta telah gagal berinvestasi pada sektor kelistrikan dalam skala yang diperlukan untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan sosial. Sehingga, peran pendanaan publik masih sangat penting untuk sistem kelistrikan di negara-negara berkembang; • Negara-negara di dunia, baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif, pada saat ini memberikan prioritas yang semakin besar terhadap kebijakan perubahan iklim, terutama pengembangan listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan. Pencapaian tujuan-tujuan ini memerlukan pengurangan peran pasar, dan meningkatkan peran perencanaan sentral oleh pemerintah yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 demokratis, kebalikan dari model reformasi yang ada pada Undang-Undang kelistrikan Indonesia; • Di berbagai negara di dunia, sudah jelas selama bertahun-tahun bahwa ketertarikan awal publik terhadap privitisasi dan liberalisasi telah pelan- pelan berubah, dengan pengalaman, menjadi ketidakpercayaan dan penolakan. Bukti-bukti yang terus bermunculan mendukung ketidakpercayaan ini. [2.3] Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 26 Oktober 2015 telah didengar keterangan dan telah menyerahkan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 November 2015, pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Pemohon adalah perorangan warga negara sekaligus konsumen dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat pekerja PT. PLN (Persero) merasa dirugikan dengan ketentuan pasal a quo UU Ketenagalistrikan karena Pemohon berpotensi akan kehilangan pekerjaan karena adanya suatu regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan kebijakan restrukturisasi korporat maupun sektoral oleh PT. PLN (Persero) dengan dilakukan regionalisasi jenis usaha sesuai regionalisasi/wilayah usaha dengan argumen efisiensi dan efektifitas; menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan Pemohon karena tidak mampu membayar tarif tenaga listrik yang makin mahal; serta tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan karena perbedaan perlakuan tarif listrik antar regional/wilayah usaha. 2. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagalistrikan mengakibatkan hajat hidup orang banyak dapat dikuasai oleh segelintir korporasi swasta nasional, multinasional dan perorangan bahkan stabilitas ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan berpotensi terganggu apabila negara tidak berdaulat atas tenaga listrik. 3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) sepanjang anak kalimat “dapat” jo. Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (5) juncto Pasal 56 ayat (2) adalah norma-norma secara essensi dan isinya adalah pengelolaan dalam penyediaan usaha tenaga listrik secara terpisah/unbundling dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 menerapkan prinsip usaha sehat, memupuk keuntungan usaha, perlakuan tarif tenaga listrik yang berbeda setiap regional/ wilayah usaha, dan membuka selebar-lebarnya peran serta korporasi swasta nasional, multinasional, maupun perorangan untuk mengelola dan menguasai tenaga listrik. Dan ketentuan a quo merupakan pengulangan dari Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003; 4. Frasa ”prinsip usaha sehat” dalam Pasal 33 ayat (1) dan frasa ”secara berbeda” dalam Pasal 34 ayat (5) mencerminkan adanya suatu semangat bahwa harga jual tenaga listrik maupun tarif tenaga listrik untuk konsumen pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha sesuai Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang tentunya memperhatikan suatu variable nilai yang mempengaruhi harga jual tenaga listrik yang artinya nilai keuntungan bagi badan usaha dan berpotensi terjadinya kartelisasi (tarif tenaga listrik akan mahal); 5. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) adanya suatu semangat bahwa PT PLN (Persero) sebagai salah satu pemegang izin usaha ketenagalistrikan statusnya tidak lagi sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan yang artinya harus orentasi bisnis untuk komersial memupuk keuntungan usaha, bukan sebagai pelayanan umum, sehingga harus melakukan restrukturisasi bidang organisasi maupun restrukturisasi bidang usaha dengan membentuk anak-anak perusahaan. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Pemerintah berpendapat bahwa materi permohonan a quo tidak ada kaitannya dengan hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang menyatakan “Serikat pekerja merupakan organisasi pekerja sebagai sarana untuk melaksanakan hubungan industrial yaitu hubungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 perburuhan atau industrial antarpekerja dan perusahaan”. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon selaku serikat pekerja tidak dapat digunakan untuk tujuan tertentu diluar kepentingan hubungan perburuhan atau industrial antarpekerja dan perusahaan. Oleh karena itu, Pemohon bukan subjek hukum atau pihak yang tunduk atau terkena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Subjek hukum atau pihak yang tunduk atau terkena dalam ketentuan Undang-Undang ini adalah regulator, dalam kaitan ini Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPR, dan DPRD kemudian pelaku usaha dan konsumen di bidang ketenagalistrikan, serta pemegang hak atas tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik. 2. Bahwa materi muatan Undang-Undang Ketenagalistrikan dalam permohonan Pemohon sebelumnya pernah dilakukan uji materi (constitutional review) khususnya terkait “isu unbundling” dan oleh Mahkamah Konstitusi telah diputus melalui perkara dengan Nomor 149/PUU-VIII/2009 pada tanggal 30 Desember 2010 yang dimohonkan oleh Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) diketuai oleh Ahmad Daryoko, dengan amar putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 3. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali dengan alasan lain atau berbeda, karena menurut Pemerintah permohonan Pemohon pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan permohonan terdahulu (register perkara Nomor 149/PUU-VII/2009), walaupun seolah-olah Pemohon memberikan argumentasi yang berbeda. Dengan perkataan lain, permohonan Pemohon saat ini dengan permohonan Pemohon terdahulu tidak berbeda. Sehingga adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ini dinyatakan ne bis in idem dengan putusan tersebut. Berdasarkan tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sebelum Pemerintah memberikan keterangannya atas materi permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan hal sebagai berikut: 1. Bahwa melalui Mahkamah, Pemerintah kembali memberikan keterangannya terkait dengan materi muatan yang dimohon untuk diuji oleh Pemohon, yang menurut Pemerintah baik secara materiil maupun secara formil terhadap permohonan ini diberlakukan mutatis mutandis dengan Keterangan Pemerintah yang sebelumnya dalam perkara register Nomor 149/PUU- VII/2009), kecuali terhadap hal-hal yang bersifat menyempurnakan dari keterangan sebelumnya. Namun Pemerintah tetap menyampaikan kembali keterangannya sebagaimana diuraikan dibawah ini. 2. Bahwa mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. 3. Bahwa UU Ketenagalistrikan dibentuk dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang berpedoman bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 149/PUU-VIII/2009 menyatakan: UU 30/2009 membuka kemungkinan pemisahan usaha (unbundling) dalam ketenagalistrikan, namun dengan adanya Pasal 3 dan Pasal 4 UU 30/2009, sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan unbundling dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, karena tarif dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR atau pemerintah daerah dan DPRD sesuai tingkatannya. Selain itu, BUMN diberi prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Ketika tidak ada satu pun badan usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat yang mampu menyediakan tenaga listrik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan Pemerintah untuk menyediakannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”. Sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mempermasalahkan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: 1. Bahwa dalil Pemohon yang menganggap ketentuan a quo mengakibatkan hajat hidup orang banyak dapat dikuasai oleh segelintir korporasi swasta nasional, multinasional dan perorangan bahkan stabilitas ekonomi, sosial, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 politik, budaya, keamanan, dan pertahanan berpotensi terganggu apabila negara tidak berdaulat atas tenaga listrik, serta ketentuan ini dianggap merupakan pengulangan dari Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diputuskan dalam Putusan Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003, Pemerintah berpendapat bahwa: b. Memahami ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU a quo harus dilihat mulai dari ayat (1) dari ketentuan ini yang secara keseluruhan mengatur adanya pemberian izin bagi pelaku usaha penyediaan listrik untuk melakukan usaha pada satu jenis usaha dan lebih dari satu usaha atau terintegrasi atau terpisah demi kepentingan umum. c. Sedangkan kata “dapat” dalam ketentuan Pasal (2) UU a quo, dimaksudkan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi jenis usaha, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan atau penjualan tenaga listrik, menurut Pemerintah mengatur dua hal Pertama, adalah mengenai penggolongan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menjadi empat jenis usaha. Kedua, memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk berusaha pada satu jenis usaha atau terpisah dan lebih dari satu jenis usaha atau terintegrasi, yang dalam ketentuan ini dirumuskan dengan cara memberikan kata “dan/atau” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo. d. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU a quo dimaksudkan mengatur dua hal pertama, penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi memiliki wilayah usaha, dalam hal ini wilayah usaha melekat pada jenis usaha distribusi dan usaha penjualan. Kedua, usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha tersebut dilakukan secara monopoli bukan kompetisi. e. Bahwa pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) juga berlaku untuk usaha tenaga listrik dan atau penjualan tenaga listrik. Ketentuan a quo mengenai penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi dimaksudkan untuk mengatur bahwa usaha distribusi tenaga listrik dan atau usaha penjualan tenaga listrik memiliki wilayah usaha, hanya dua jenis usaha ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 saja yang memiliki wilayah usaha. Usaha pembangkitan tenaga listik, sebagai contoh misalnya, usaha pembangkitan tenaga listrik (IPP) yang kita kenal dengan listrik swasta sekarang ini dan usaha transmisi tenaga listrik, tidak memiliki wilayah usaha. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa, Pasal 10 ayat (2) telah membatasi pelaku usaha hanya dapat berusaha pada satu jenis usaha dan melarang suatu perusahaan listrik untuk memiliki perusahaan listrik lainnya, menurut Pemerintah Pemohon keliru dalam memahami ketentuanPasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU ketenagalistrikan. Oleh karena ketentuan ini tidak bertentangan dengan amanat UUD 1945. 2. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa ”prinsip usaha sehat” dalam Pasal 33 ayat (1) dan frasa ”secara berbeda” dalam Pasal 34 ayat (5) mencerminkan adanya suatu semangat bahwa harga jual tenaga listrik maupun tarif tenaga listrik untuk konsumen Pemerintah dan Pemerintah daerah, memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha sesuai Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang tentunya memperhatikan suatu variable nilai yang mempengaruhi harga jual tenaga listrik yang artinya nilai keuntungan bagi badan usaha dan berpotensi terjadinya kartelisasi (tarif tenaga listrik akan mahal, Pemerintah menerangkan sebagai berikut; a. Bahwa kartel merupakan kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Praktik kartel muncul ketika ada sejumlah kecil produsen yang kemudian berkelompok untuk bersepakat dalam menentukan harga. b. Bahwa Pasal 33 ayat (1), “Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat” dimaksudkan menurut Pembentuk Undang-Undang adalah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat adalah agar penetapan harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik harus memperhatikan biaya untuk memproduksi tenaga listrik atau menghasilkan jasa pelayanan jaringan tenaga listrik. Kemudian Pasal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan kelangsungan usaha penyediaan tenaga listrik secara berkelanjutan. Pengertian frasa “prinsip usaha yang sehat” bukan berarti keuntungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 yang sebesar-besarnya atau mekanisme pasar seperti yang ditafsirkan Pemohon. Dalam Undang-Undang ini harga jual bersifat regulated, ditetapkan oleh atau atas persetujuan Pemerintah dan DPR atau Pemerintah daerah dan DPRD dengan memperhatikan kesepakatan diantara badan usaha, dengan kata lain tidak ada penetapan harga melalui mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran dan pelaku usaha tidak dapat menetapkan harga tanpa persetujuan Pemerintah atau Pemerintah daerah dengan memperhatikan kesepakatan badan usaha; c. Undang-Undang Ketenagalistrikan tidak meliberalisasi sektor ketenagalistrikan, karena menurut Pemerintah bahwa liberalisasi atau pasar bebas di bidang ketenagalistrikan dimana pelaku usaha menetapkan harga jual dan tarif tenaga listrik sebebas-bebasnya mengikuti mekanisme pasar tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Beberapa hal yang mendasari pendapat Pemerintah adalah : a. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan, dibentuk dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di bawah Undang-Undang Ketenagalistrikan, hampir semua pelaku usaha berada dalam pengawasan Pemerintah. b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan; serta pembangunan listrik perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU a quo. c. Sedangkan pengaturan tarif tenaga listrik (untuk konsumen) ditetapkan Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1). d. Penetapan harga jual tenaga listrik memperhatikan prinsip usaha yang sehat dengan memperhatikan biaya produksi dan keuntungan yang wajar dimaksudkan agar pelaku usaha dapat menyediakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 tenaga listrik secara terus-menerus untuk mendukung tujuan pembangunan secara berkelanjutan sebagaimana tersebut di atas. Pemerintah menyadari bahwa ada kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk membeli tenaga listrik. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Ketenagalistrikan mengamanatkan kepada Pemerintah agar menyediakan dana (termasuk subsidi) untuk (membantu) kelompok tidak mampu. 3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) pemegang izin usaha ketenagalistrikan statusnya tidak lagi sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan yang artinya harus orentasi bisnis untuk komersial memupuk keuntungan usaha, bukan sebagai pelayanan umum, sehingga harus melakukan restrukturisasi bidang organisasi maupun restrukturisasi bidang usaha dengan membentuk anak-anak perusahaan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 15 Tahun 1985, pengertian pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) adalah izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan kepada badan usaha milik negara. Untuk badan usaha swasta dan koperasi diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik. PKUK dan izin usaha penyediaan tenaga listrik mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penyediaan tenaga listrik. BUMN yang ditunjuk sebagai PKUK adalah PT PLN sebagai perusahaan perseroan yang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Baik PKUK maupun Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sama-sama diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya dengan mutu, keandalan, harga jual dan tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Pemegang Kuasa Usaha ketenagalistrikan tidak dapat berorentasi bisnis, komersial, memupuk keuntungan usaha dan bukan sebagai pelayanan umum adalah TIDAK BENAR. b. Pasal 56 angka 2 yang berbunyi, “Dalam jangka waktu paling lama 2 tahun pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai ketentuan Undang- Undang ini”. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa PT PLN yang memiliki fungsi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik harus menyelesaikan perizinan usaha dimaksud berdasarkan Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Saat ini PT PLN telah menyelesaikan perizinan dimaksud dengan mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga listrik. Dengan demikian terhadap seluruh argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar dan sudah seharusnya permohonan Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4) Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Presiden telah mengajukan seorang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 25 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 Dr. Ir. Supriadi Legino, M.M., M.B.A., M.A • Suatu organisasi harus dinamis dan adaptif terhadap lingkungan bila ingin mempertahankan pertumbuhan dan kualitas pelayanan serta produksinya; • Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, maka setiap organisasi harus dapat selalu mengikuti dinamika perubahan lingkungan termasuk juga organisasi yang mengelola ketenagalistrikan. Artinya bahwa dinamika atau perubahan dalam menerapkan ilmu manajemen, termasuk bentuk organisasi dan pembagian tugas kewenangan, bisa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi tersebut; • Tidak dapat dipungkiri, PT. PLN Persero merupakan satu-satunya BUMN yang paling besar serta memiliki SDM yang paling lengkap dan berpengalaman dalam mengelola usaha ketenagalistrikan di negeri ini. Namun, sebesar dan sehebat apapun suatu organisasi, akan memiliki keterbatasan yang disebabkan apapun suatu organisasi, akan memiliki keterbatasan yang disebabkan oleh perubahan dan pengaruh lingkungan bisnis, dalam hal BUMN juga termasuk aspek legal, masalah keuangan, dan ketersediaan serta kemampuan sumber daya lainnya. Sebagai contoh, organisasi BUMN seperti PLN yang orangnya tadi hebat-hebat, sangat bergantung dari kondisi keuangan negara, sehingga harus mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat pembayar pajak dan tentunya hal ini menjadi dilema karena disatu sisi harus melayani masyarakat dengan cepat dan berkualitas, tetapi di lain pihak geraknya dibatasi karena harus mentaati aturan dan prosedur yang semakin lama semakin banyak berkembang biak; • Ketidakmampuan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik secara cepat dan merata ini adalah masalah pemilihan strategi organisasi. Tidak terkait dengan kemampuan individu para pegawai PLN; • Sebagai pemegang amanat UUD 1945, tentunya Pemerintah tidak dapat membiarkan kekurangan dalam pelayanan kebutuhan tenaga listrik ini terus berlangsung. Pemerintah harus berupaya untuk mencapai tujuan pendayagunaan listrik untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara baik dan merata di seluruh pelosok tanah air. Untuk itu, Pemerintah berupaya memperbaiki strategi dan proses penyediaan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 pelayanan tenaga listrik ini dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen dan bisnis yang lebih tepat dan efesien tanpa harus melepaskan mandat UUD 1945; • Salah satu strategi yang dipilih untuk mempercepat penyediaan dan memperbaiki tingkat pelayanan secara berkelanjutan ini adalah dengan memperluas keterlibatan berbagai potensi masyarakat secara gotong royong, termasuk badan usaha milik daerah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat seperti tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Namun demikian, Pemerintah tetap mempertahankan asas penguasaan pengelolaan ini melalui proses perizinan, prosedur jual-beli, dan penetapan tarif yang tetap dipegang oleh Pemerintah; • Keterlibatan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik ini sebetulnya telah dimulai sejak masih berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985. Dengan adanya kontribusi dari pengembangan swasta, contohnya di Paiton, Surabaya, Tanjung Jati, dan beberapa pembangkit skala menengah lainnya. Keberadaan pihak swasta tersebut sampai saat tidak menganggu peranan PLN sebagai pembeli tunggal karena telah diikat dengan rambu-rambu perjanjian jual beli yang menunjukkan eksistensi PLN sebagai wakil negara dalam penguasaan usaha pembangkitan tenaga listrik tersebut. [2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2015, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut: A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. 1. Pengujian Materiil Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas beberapa pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: Pasal 10 ayat (2): “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Pasal 11 ayat (1): “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.” Pasal 16 ayat (1): “Usaha jasa penunjang listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan listrik.” Pasal 33 ayat (1): “Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.” Pasal 34 ayat (5): “Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.” Pasal 56 ayat (2): “Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Para Pemohon beranggapan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. - Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang. - Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 - Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Cabang-cabagng produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. - Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Perkonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 2. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTIKAN. Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan atau terjadi kerugian oleh berlakunya atas Undang-Undang a quo dengan alasan-alasan yang pokoknya sebagai berikut 1. Pemohon berkepentingan untuk mendudukan kembali ide, gagasan, dan cita-cita konstitusi UUD 1945 dan para pendiri bangsa bahwa listrik sebagai kebutuhan dasar atau pokok dari warga negara Indonesia harus dimiliki dengan konsep pengelolaan, pengaturan, dan penguasaan oleh negara tanpa syarat. 2. Pemohon mewakili kepentingan anggotanya mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya Undang-Undang a quo dimana pekerjaan dan imbalan yang layak dalam hubungan kerja dengan PT PLN, terkurangi perannya dan berpotensi terus berkurang akibat keterlibatan peran swasta yang diberikan oleh Undang-Undang a quo. 3. Pemohon mewakili kepentingan anggotanya berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya apabila ada perbedaan perlakuan tarif antar daerah dalam satu wilayah dan apabila terjadi pemberlakuan tarif listrik disamakan dengan konsep bisnis yang semata-mata untuk memperoleh keuntungan, hal ini berarti di masa mendatang akan timbul potensi kenaikan tarif listrik. Negara tetap memiliki kewenangan menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen namun desakan swasta/asing yang telah menguasai usaha ketenagalistrikan akan mempengaruhi negara, negara menjadi tidak berdaya dan konsep penguasaan negara terhadap bumi, air, dan industri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya sekedar nilai konstitusi belaka. B. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 2. Pengujian atas Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Terhadap permohonan pengujian beberapa pasal dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. bahwa mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa “cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 orang banyak dikuasai oleh negara, untuk dipergunakan sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat”, sehingga dalam rangka untuk tetap mengacu secara konstitusional sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) tersebut maka dalam UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 seperti dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang a quo bahwa usaha penyediaan listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. b. bahwa berdasarkan risalah rapat kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan dengan menteri energi dan sumber daya mineral pada hari kamis tanggal 16 Juli 2007 dalam pemaparan Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi (Dirjen LPE) mengenai pokok-pokok RUU tentang Ketenagalistrikan, latar belakang dibentuknya Undang-Undang a quo sejalan dengan keinginan Mahkamah Konstitusi mengenai diperlukannya suatu Undang-Undang yang baru tentang Ketenagalistrikan yang dapat dipakai sebagai landasan dalam mewujudkan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kehandalan yang baik berkualitas, dan harga yang wajar yang tentunya dilakukan secara efisien dan transparan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. c. bahwa terbentuknya Undang-Undang a quo pada prinsipnya untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan ketenagalistrikan yang hendak menjamin ketersediaan listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo. Hal tersebut juga muncul sebagai suatu reaksi dari kelemahan UU sebelumnya yakni UU Nomor 15 Tahun 1985 yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat khususnya mengenai kemandirian, dana, dan kemampuan bersaing dalam era keterbukaan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 d. bahwa landasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan telah mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yaitu: a. Landasan Filosofis Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga usaha penyediaan listrik dikuasai oleh negara. Dengan demikian negara melalui Pemerintah memiliki mekanisme untuk mengatur, memelihara, dan menggunakan tenaga listrik sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di samping Pemerintah mengatur, membina, dan mengawasi sektor ketenagalistrikan, Pemerintah juga menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga lsitrik yang dilaksanakan melalui BUMN; b. Landasan yuridis Bahwa dasar hukum penyusunan RUU tentang Ketenagalistrikan ini adalah diamanati oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banya dikuasai oleh negara“; c. Landasan sosiologis Bahwa tenaga listrik mempunyai fungsi sosial oleh karena itu pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik memberikan manfaat sosial, yaitu di satu sisi masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan tenaga listrik dan sisi lain memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan penyediaan tenaga listrik; a. bahwa dalam mewujudkan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Sehingga tujuan dimungkinkannya partisipasi dari badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik adalah untuk meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik terutama terhadap wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 Latar belakang historis lahirnya Pasal 11 Undang-Undang a quo dijelaskan dalam risalah rapat panitia kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan Komisi VII DPR-RI dengan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Listrik Energi DESDM hari senin tanggal 19 Mei 2008, yaitu: “...jadi kita berfikir dalam konsep seperti ini bahwa memang untuk penyediaan tenaga listrik itu adalah dilakukan atau tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam menyelenggarakan itu tidak bisa pemerintah tapi dia akan menugaskan BUMN untuk melaksanakannya, BUMN ini yang nanti akan memenuhi kecukupan tenaga listrik, jadi unsur kewenangan ada di BUMN ini. Jadi pada prinsipnya ini adalah pemerintah kemudian nanti kepada BUMN, kemudian tentu di tempat-tempat di mana BUMN itu tidak mampu atau katakanlah ada unsur otonomi daerah juga, dimana koperasi dan swasta maupun BUMD bisa ikut serta di dalam penyelenggaraan atau penyediaan tenaga listrik ini…...” b. Bahwa Pasal 11 ayat (2) menjamin adanya perwujudan penguasaan negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana diberikan prioritas utama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sebelumnya pada Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 membuka ruang bagi partisipasi tidak hanya oleh BUMN tetapi juga bagi BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam hal adanya wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) undang-undang a quo yang mengatur bahwa untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang a quo memberi kesempatan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik bagi badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi hanya terhadap wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik. Hal ini sejalan dengan ketentuan menimbang huruf b Undang-Undang a quo. Hal tersebut menjadi alternatif yang sangat tepat dalam menjawab keberlangsungan penyediaan tenaga listrik tanpa mengurangi peran negara untuk mengatur Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 pelaksanaannya dan ini penting untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik sehingga memberikan pula kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. BUMN selaku pemegang prioritas pertama pelaksanaan penyediaan tenaga listrik dapat bekerja sama dengan pihak pelaku usaha lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. Jadi kaitan antara Pasal 10 dan Pasal 11 harus dimaknai secara menyeluruh dan tidak parsial sehingga Pemohon tidak menafsirkan secara keliru ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) dan (2). Hal tersebut sesungguhnya telah sejalan pula dengan amanat Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; c. bahwa dalam risalah rapat kerja Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan dengan menteri energi dan sumber daya mineral pada hari kamis tanggal 16 Juli 2007 dikatakan bahwa: “Dalam Rancangan Undang-Undang itu prinsip struktur bisnis tenaga listrik sama dengan Undang-Undang 15 yaitu prinsip monopoli terintegrasi vertikal. Tapi persaingan usaha dapat dilakukan, dapat diimplementasikan kalau ada suatu daerah yang memang secara teknis dan ekonomis …… bisa dilaksanakan”. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 UU 30/2009 maka pada prinsipnya pengelolaan tenaga listrik dalam UU Ketenagalistrikan dilaksanakan secara terintegrasi yakni meliputi pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga listrik yang mana usaha penyediannya dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha, meskipun dalam UU disebutkan kalimat “dapat dilakukan secara terintegrasi” dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang a quo karena Undang-Undang a quo menganut 2 (dua) sistem dalam struktur usaha ketenagalistrikan, sebagaimana dijelaskan dalam dalam risalah rapat kerja Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada hari kamis tanggal 16 Juli 2007, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 “Kalau Undang-Undang 20 bahwa struktur bisnis itu harus kompetisi, karena kompetisi dia tidak boleh dari hulu ke hilir dilakukan oleh satu badan usaha tapi harus ada pemisahan atau lebih popular di mata SP PLN sebagai unbundling. ….menganut 2 sistem, ada yang kompetisinya harus unbundling tapi ada juga yang terintegrasi vertikal. Jadi ada dua sistem tadi, untuk sistem yang berkompetisi, ada pembangkitan transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar, dan pengelola sistem. Dan di wilayah non kompetisi itu sama dengan di Undang-Undang 15. Di dalam rancangan yang baru ini kita membuang usaha-usaha yang berkaitan dengan kompetisi sehingga yang ada di dalam rancangan itu adalah pembangkitan transmisi, distribusi, dan juga penjualan, dimana sebetulnya distribusi walaupun sistem monopoli bisa dipisah dengan urusan penjualannya. Jadi seperti yang berlaku sekarang seperti itu dimana PLN ada yang namanya APJ (Area Pelayanan Jaringan) itu adalah usaha distribusi dan ada AP (Area Pelayanan) yang mengurusi langsung kepada konsumen. Jadi kalau APJ itu kaitannya tadi dengan perbaikan gangguan, pengembangan jaringan. Kalau AP itu urusan billing dan juga pelayanan kepada konsumen.” d. bahwa usaha ketenagalistrikan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik (Pasal 8 Undang-Undang a quo). Usaha penyediaan tenaga listrik dibagi menjadi pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik; dan/ atau penjualan tenaga listrik [Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang a quo]. Pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik tidak termasuk ke dalam usaha penyediaan tenaga listrik, oleh karena itu kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan dikategorikan ke dalam jenis usaha penunjang tenaga listrik. Jenis usaha penunjang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang a quo berkaitan erat dengan pengaturan mengenai hal-hal teknis, sehingga di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang a quo diatur sedemikian rinci yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, artinya bahwa dalam rangka efisiensi penyediaan tenaga listrik yang cukup dan bermutu maka pembagian jenis usaha penunjang sebagaimana dijelaskan adalah suatu langkah yang sejalan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang a quo, hal ini tercermin dari pemaparan Dirjen LPE Kementerian ESDM dalam risalah rapat kerja RUU Ketenagalisrikan pada tanggal 16 Juli 2007: “Untuk usaha jasa penunjang dan industri penunjang tenaga listrik dimana masing-masing sesuai dengan perkembangan zaman ada kekhususan perusahaan-perusahaan jasa penunjang mengenai bidang atau lingkup usahanya masing-masing, mulai dari konsultasi, pembangunan dan pemasangan, pengujian instalasi, pemeliharaan, penelitian dan pengembangan, diklat, dan usaha lain yang terkait ”. e. bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen LPE Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Risalah Rapat Tim Kecil Panja RUU Ketenagalistrikan pada tanggal 13 dan 14 Februari 2009: “harga beli tenaga listrik yang dari pembangkitan dan harga sewa tenaga listrik ... ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang berkesinambungan ... kita bicara prinsip-prinsip niaga yang sehat antar pelaku usaha dari usaha pembangkitan atau usaha transmisi dan BUMN ... bahwa tarif dan harga jual ... dapat ditetapkan secara berbeda, dapat secara regional ... jadi kewenangan ini melekat dengan kewenangan pemberian izin ...” Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat mertupakan konsekuensi logis dari dimungkinkannya peran serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Tarif tenaga listrik untuk konsumen yang dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha juga merupakan konsekuensi dari prinsip otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam dalam mengatur harga jual, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik untuk konsumen. Namun demikian Pemerintah masih memiliki kewenangan dalam penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah [Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang a quo] dan penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah [Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo]. Hal ini berarti bahwa meskipun ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat dan dapat berbeda di setiap daerah dalam satu wilayah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 usaha, pemerintah tetap ikut berperan dalam melakukan pengawasan dan pengaturan yang sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam UUD 1945. Sejatinya dengan konsep kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah tersebut maka meskipun harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat namun tidak perlu meragukan kuatnya peran negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal memegang kontrol untuk mengatur penyelenggaraan ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat termasuk soal tarif, harga jual dan sewa jarimgan tenaga listrik sesuai dengan kewenangannya, jadi peran negara tetap kuat dan hal ini dipandang telah selaras dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang’. f. Bahwa Pemerintah juga mengemukakan pandangannya dalam sambutan yang disampaikan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral dalam Rapat Paripurna tanggal 8 September 2009 yaitu: “ ... konsepsi dan pokok pengaturan yang terkandung dalam RUU tentang Ketenagalistrikan hasil pembahasan DPR RI bersama Pemerintah seperti berikut: 1. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dalam sidang tanggal 15 Desember 2004 yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara; 2. Pemerintah merupakan regulator dan juga pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan dimana kewenangan melakaukan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan BUMN; 3. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan antara lain pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 4. BUMN diberi prioritas utama (first right of refusal) untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik; 5. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. Pemerintah menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik; 6. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Dimana pembagian jenis usaha tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Kolnstitusi dan RUU ini tidak mengatur pemisahan usaha (unbundling) BUMN; 7. Harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrikbersifat regulated”; g. bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan maka ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang a quo sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. [2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Maret 2016 telah didengar keterangan Pihak Terkait I, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PPIP) serta Pihak Terkait II, Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI) dan keterangan tertulis yang diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah bertanggal 24 November 2015, pada pokoknya sebagai berikut: Hak Para Pihak Terkait yang terpengaruh oleh Pokok Permohonan Nomor 111/PUU-XIII/2015. 1. Bahwa Pokok Permohonan Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh DPP SPPLN memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan para Pihak Terkait. 2. Bahwa memberlakukan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 Undang-Undang Ketenagalistrikan menurut Pihak Terkait juga merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi untuk merugikan hak konstitusional. 3. Bahwa hak konstitusional para Pihak Terkait tersebut melekat dalam: a. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. b. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. c. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 4. Bahwa uraian lebih lanjut dan lengkap mengenai hak para Pihak Terkait yang terpengaruh oleh pokok permohonan: a. Undang-Undang Ketenagalistrikan telah dan/atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pihak Terkait. b. Dengan kenaikan harga listrik juga akan mempengaruhi anggota-anggota daripada para Pihak Terkait yang akan mengalami kehilangan pekerjaan atau ter-nonjob-kan dari tempat kerjanya karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 diyakini ke depan akan meniadakan peran PLN sebagai BUMN dan anak perusahan PLN sebagai penyedia dan pelayanan energi listrik guna kepentingan umum yang selama ini beroperasi secara terintegrasi. c. Dapat membuat Pihak Terkait II terancam kesejahteraannya manakala listrik kepentingan umum industri dikuasai oleh swasta atau tidak terintegrasi, maka tarif listrik akan menjadi komoditi bisnis yang dapat membuat pengeluaran produksi perusahaan tinggi sehingga mengorbankan kesejahteraan buruh dengan melakukan efisiensi, pemutusan hubungan kerja, dan semacamnya. 5. Bahwa terlebih dari itu, upaya Pemohon sebagai Pihak Terkait ini, khususnya Pihak Terkait I merupakan upaya menjaga keberlangsungan hidup perusahaan Indonesia Power sebagai anak perusahaan dari PT PLN. Pokok keterangan. Usaha penyediaan tenaga listrik harus terintegrasi. 1. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan mengatur bahwa empat jenis usaha tersebut di atas dapat dilakukan secara terintegrasi. Hal ini berarti Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan membuka kemungkinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dapat dilakukan secara terintegrasi atau tidak terintegrasi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 2. Bahwa bentuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan tidak terintegrasi, akan sebagian telah terjadi, yakni sebagai berikut. 1) Usaha pembangkit tersedia/tidak dikuasai oleh BUMN Ketenagalistrikan. 2) Usaha transmisi tersendiri/tidak dikuasai oleh BUMN Ketenagalistrikan. 3) Usaha distribusi tersendiri atau tidak dikuasai oleh BUMN Ketenagalistrikan. 4) Usaha penjualan ke konsumen tersendiri atau tidak dikuasai oleh BUMN Ketenagalistrikan. 3. Bahwa fakta saat ini dalam usaha pembangkitan, telah terjadi penguasaan energi listrik yang tidak terintegrasi, dimana penguasaan penyedia tenaga listrik di Indonesia tidak hanya … tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN Persero saja, tapi juga dilakukan oleh IPP (Independent Power Producer), atau PPU (Private Power Utility), dan izin operasi nonbahan bakar BBM. 4. Bahwa ketersediaan pasokan listrik terpasang pada 2014 di angka 53.585 MW, sekitar 37.280 atau 70% di antaranya disumbangkan oleh milik PLN. Sementara, IPP mengambil porsi mencapai 10.000 MW atau sekitar 20%. PPU 5%, IO=5%. Pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik merupakan pekerjaan inti. 1. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, PT. Indonesia Power adalah anak perusahaan PT. PLN yang menjalankan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum hanya dalam usaha pembangkitan. 2. Bahwa PT. Indonesia Power memiliki anak perusahaan yang salah satunya bernama PT. Cogindo Daya Bersama (CBD), yang bergerak di bidang koperasi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan suplai energi listrik. 3. Bahwa pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh PT CDB dilakukan di usaha pembangkit yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun dengan mempekerjakan pekerjaan inti perusahaan, namun status pekerjanya bukanlah pekerja tetap atau outsourcing. 4. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja PT CBD juga nyatanya dilakukan oleh pegawai PT. Indonesia Power. 5. Bahwa dengan pemberlakuannya Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, membawa dampak bagi pegawai PT. Indonesia Power berupa hilangnya keberlangsungan pekerjaan yang terbukti secara nyata dengan dihilangkannya struktur organisasi untuk beberapa posisi di bidang operasi dan pemeliharaan ada unit pembangkit dan jasa pembangkitan PT Indonesia Power. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 6. Bahwa dengan hilangnya posisi pada struktur organisasi tersebut, saat ini pekerjaan organisasi dan pemeliharaan di unit pembangkit dan unit jasa pembangkit telah menggunakan tenaga kerja dari badan hukum yang berbeda atau anak perusahaan PT IP, yakni PT Cogindo Daya Bersama yang mengancam keberlangsungan pekerjaan bagi anggota persatuan pegawai PT Indonesia Power. 7. Bahwa bukti dan motif lain terkait keberlangsungan pekerjaan adalah terbitnya keputusan pengusaha untuk program pensiun dini tahun 2015 kepada seluruh pegawai yang masih usia produktif. Sedangkan pada posisi sekarang, banyak formasi di struktur organisasi masih banyak yang belum terisi karena sejak 2013 belum ada penerimaan pegawai PT IP tingkat SLTA. 8. Bahwa selanjutnya, para Pihak Terkait menilai, tidak mungkin usaha penyediaan tenaga listrik dapat berjalan jika tidak terdapat pekerja buruh yang mempekerjakan pekerjaan operasional dan perawatan, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e. Hal ini membuktikan bahwa pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan merupakan pekerjaan inti dan bukan merupakan pekerjaan penunjang. 9. Bahwa dengan dinyatakannya pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan bukan pekerjaan jasa penunjang, maka peran berdirinya PT. CDB untuk menyediakan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan di bidang lingkungan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dalam bidang pembangkitan menjadi tidak diperlukan karena status pekerja PT. CDB demi hukum harusnya beralih kepada pengguna yakni PT. Indonesia Power. Berlakunya tarif listrik yang sama setiap warga negara Indonesia. 1. Bahwa sebagai kebutuhan publik layaknya bahan bakar minyak, negara wajib menyediakan pasokan listrik dari ujung barat Sabang ke ujung timur Merauke, dari Utara Miangas hingga selatan Pulau Rote dengan tarif yang sama pergolongan atau perkelas. 2. Bahwa akibat diberlakukannya Undang-Undang a quo telah terjadi perbedaan tarif di beberapa daerah yang merugikan rakyat. 3. Bahwa lebih dari itu, tarif listrik nyatanya telah mengikuti harga dan mekanisme pasar dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2015 juncto Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga … Tarif Listrik yang Disediakan Oleh PT PLN. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 4. Bahwa dengan peraturan menteri tersebut yang bersandar pada Undang- Undang Ketenagalistrikan, perubahan tarif listrik dapat berubah tiap bulannya tergantung pada harga Indonesia Crude Oil, ECP, Inflasi, dan nilai kurs Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. 5. Bahwa perubahan tarif ini menurut para Pihak Terkait dikarenakan PT. PLN sudah tidak lagi menjadi pengelola usaha ketenagalistrikan tunggal atau setidaknya terintegrasi oleh PT. PLN melainkan PT. PLN harus membeli (suara tidak terdengar jelas) dari swasta yang harga jualnya digantungkan pada tiga komponen perubahan tarif tersebut, yakni ECP, inflasi, dan nilai kurs dolar. 6. Bahwa patut diketahui bisnis usaha ketenagalistrikan bukan semata-mata hanya sekadar bisnis penjualan listrik, melainkan juga ada bisnis penjualan bahan bakar energi, pembangkit seperti batu bara, minyak bumi, atau gas. 7. Bahwa dibuka kemungkinan perbedaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Ketenagalistrikan, bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama antarwarga negara Pasal 28D ayat (1) dan prinsip kemandirian Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dalam membangun perekonomian bangsa. 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tarif listrik sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyatakan tarif tenaga listrik untuk konsumen dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha adalah bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015. 2. Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) terkait frasa dapat dilakukan secara terintegrasi dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa dapat dilakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 secara terintegrasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terintegrasi. 4. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahujn 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa badan usaha swasta koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyedia tenaga listrik bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 5. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa badan usaha swasta koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa badan usaha milik daerah bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dilaksanakan bersama PT. Perusahaan Listrik Negara sebagai badan usaha milik negara di bidang ketenagalistrikan sebagai perusahaan induk. 7. Menyatakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. 8. Menyatakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 9. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 10. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagakistrikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 [2.6] Menimbang untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yaitu bukti PT1-1 sampai dengan bukti PPT-3, sebagai berikut: 1. Bukti PT1-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prihatin Suryo Kuncoro; 2. Bukti PT1-2 : Fotokopi Kartu Anggota Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP); 3. Bukti PT1-3 : Fotokopi Kartu NPWP atas nama Prihatin Suryo Kuncoro; 4. Bukti PT1-4 : Fotokopi Bukti Pencatatatan; 5. Bukti PT1-5 : Fotokopi Keputusan Kongres Keenam Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power Nomor 05/KONGRES-VI/PP-PT IP/2014 tentang Pengesahan dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT.Indonesia Power; 6. Bukti PT1-6 : Fotokopi Deklarasi Nomor 001.D/PP-IP/VIII/2015; 7. Bukti PT1-7 : Fotokopi Notulen Rapat Pengurus PP Tingkat Pusat Persatuan Pegawai PT.Indonesia Power; 8. Bukti PT1-8 : Hasil Kongres Ke VI Keputusan Nomor 05/KONGRES-VI/PP- IP/2014; 9. Bukti PT1-9 : Fotokopi Surat Nomor 915/44/IP/2015-R, perihal Tugas Karya Pegawai dari PT.CDB; 10. Bukti PT1-10 : Fotokopi Keputusan Direksi Nomor 108.K/010/IP/2008 tentang Pembentukan Tim Initial Public Offering (IPO) PT. Indonesia Power; 11. Bukti PT1-11 `: Fotokopi Keputusan Direksi Nomor 185.K/010/IP/2015 tentang Penawaran Pensiun Dini Terbatas; 12. Bukti PTII -1 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Federasi Sektor Umum Indonesia; 13. Bukti PPT-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 14. Bukti PPT-2 : Fotokopi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0174.K/DIR/2014 tentang Optimalisasi Pengelolaan Proses Bisnis Back Office di PT PLN (Persero); 15. Bukti PPT-3 : Fotokopi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0734.K/DIR/2013 tentang Pengamanan Layanan Operasi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 Pemeliharaan Untuk Bidang Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik. Selain itu, Pihak Terkait mengajukan dua orang ahli yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 6 April 2016, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Salamuddin Daeng Pada era Pemerintahan Soekarno dan Soeharto, listrik merupakan barang publik atau public goods. Namun pada Era Reformasi, listrik secara perlahan- lahan berubah menjadi commodity yang diperdagangkan. Ketenagalistrikan menjadi sasaran investasi atau penanaman modal internasional dan penanaman modal nasional dalam rangka mencari keuntungan. Berubahnya listrik menjadi commodity bisnis, pertama kali digagas oleh IMF melalui later of intent dengan Pemerintah Indonesia dalam periode 1998-2003. Selanjutnya program reformasi ketenagalistrikan nasional dilanjutkan oleh World Bank, Asean Development Bank, dan berbagai lembaga donor lainnya yang tujuan utamanya adalah membuat kebijakan sektor ketenagalistrikan sejalan dengan nilai-nilai dan hukum pasar bebas, serta mengurangi campur tangan negara di dalam sektor ketenagalistrikan. Namun, dalam perkembangannya juga ketenagalistrikan di Indonesia menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya oligarki. Kalau dalam bahasa sederhananya yakni penguasa yang sekaligus mereka adalah pebisnis listrik. Secara sederhana, oligarki ini dapat kita terjemahkan, mereka pembuat kebijakan atau legislator, mereka juga yang menjalankan kebijakan atau eksekutor, dan mereka pula yang melaksanakan proyeknya atau kontraktornya. Kolaborasi di antara lembaga-lembaga internasional dengan modal nasional untuk mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjadikan listrik sebagai commodity dan sektor ketenagakistrikan sebagai sasaran investasi utang dan barang-barang impor merupakan motivasi dasar lahirnya Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang kita tahu merupakan pengganti Undang-Undang sebelumnya tentang ketenagalistrikan yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta berbagai peraturan turunannya yang merupakan upaya untuk menjalankan bisnis ketenagalistrikan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 Neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan berarti berkurangnya atau hilangnya sama sekali peran negara dalam menyediakan listrik untuk rakyat. Dalam sistem ini, sektor swasta semakin dominan di dalam mengontrol bisnis ketenagalistrikan. Neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan masuk ke Indonesia atas nama reformasi sektor energi. Proyek yang dipaksakan oleh IMF melalui pinjaman LOI dimulai pada tahun 1997. LOI sendiri merupakan persyaratan pemberian pinjaman IMF kepada Indonesia yang saat itu tengah sekarat akibat krisis. Ruang lingkup LOI meliputi liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi sektor ketenagalistrikan. Agenda privatisasi ketenagalistrikan tertuang di dalam LOI pada tanggal 13 November 1998 yang terfokus pada urusan isu investasi. Di dalam LOI tersebut, pemerintah diminta untuk melakukan privatisasi sekitar 150 BUMN selama 1 dekade ke depan. Privatisasi ini menyangkut semua BUMN mulai dari sektor telekomunikasi, listrik, energy, sampai kepada perusahaan penerbangan nasional. Komersialisasi dan pembukaan investasi ketenagalistrikan termuat di dalam LOI tanggal 20 Januari 2000 yang dalam subtitle tentang energi di energi sector; Saat ini praktik neoliberalisme masuk semakin jauh ke dalam sistem pengelolaan ketenagalistrikan. Baru-baru ini World Bank kembali memberikan pinjaman kepada Indonesia dalam tema pinjaman first Indonesia sustainable and inclusive energy development policy loan tanggal 3 November 2015. Nilai utang sebesar USD500.000.000. Seri DPL program ini ditujukan untuk mendukung kebijakan reformasi kelembagaan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama mengurangi biaya fiskal bagi penyedia energy, yang kita tahu maksudnya ini pasti mengurangi subsidi. Kemudian meningkatkan iklim investasi sektor energi. Ketiga, menghapus kendala ekspansi energi terbarukan. Keempat, memperluas akses energi yang dapat diandalkan. Pengurangan subsidi merupakan salah satu tujuan terpenting dari DPL ini. Tarif listrik harus menuju kepada keekonomian. Selain itu tarif PLN dan subsidi listrik dihitung berdasarkan tolak ukur efisiensi dari segi kerugian jaringan, efisiensi pabrik termal, biaya operasional, dan faktor peningkatan produktivitas yang disetujui di bawah kerangka PBR atau Performance Based Regulation. Menurut Bank Dunia dalam dokumen yang bertitle Program Proresult Information Document (PID) yang merupakan pra syarat pinjaman 1,4 Miliar Dollar dari kelompok Bank Dunia, yakni IBRD IDADB yang rencana akan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 disetujui pada 31 Maret Tahun 2016 ini. Menetapkan berbagai langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk menjawab permasalahan ketenagalistrikan, diantaranya. 1. Implementasi peningkatan substansial dari tarif listrik. Kita tahu baru-baru ini memang pemerintah berencana mencabut subsidi untuk 900 kw. Diimplementasikan peningkatan substansial tarif listrik dalam dua tahun terakhir dan mengurai PSO subsidi. 2. Diprakarsai peraturan berdasarkan kinerja bagi PLN, sehingga harga listrik dapat didasarkan pada biaya yang efisien. 3. Memulai proses untuk memperkenalkan mekanisme pinjaman langsung BUMN dari sumber-sumber bilateral dan multilateral untuk pembiayaan infrastruktur. Bahwa ada satu program yang sangat ambisius yang sedang dijalankan oleh pemerintah sekarang, yakni rencana membangun infrastruktur listrik secara besar-besaran. Alasan utamanya adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mendapat akses listrik dan tingginya permintaan akan pertumbuhan listrik. Ini mengacu kepada data yang dikemukakan oleh Bank Dunia sendiri dan data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan alasan rendahnya elektrifikasi pemerintah berencana membangun infrastruktur besar-besaran, sebagaimana disebutkan dalam laporan Bank Dunia bahwa Pemerintah Indonesia telah menyiapkan program investasi sektor listrik ambisius. Perusahaan listrik negara telah membuat rencana penyediaan tenaga listrik untuk 2015 hingga 2014 yang diharapkan akan menambah 70 gigawatt dengan biaya total investasi senilai USD97 Miliar. Laporan Bank Dunia ini menyebutkan bahwa selama 5 tahun pertama antara 2015-2019 program pemerintah akan menambah 42 gigawatt, termasuk 7 gigawatt melalui program fast track. Sebelumnya program ini diharapkan akan membangun 10 gigawatt dengan perkiraan biaya kira-kira USD40 Miliar, termasuk biaya transmisi dan distribusi. Swasta diharapkan menerapkan keseimbangan atau berkontribusi sebesar 25 gigawatt. Jika melihat laporan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, 2011, produksi listrik adalah sebesar 184.173,2 gigawatt tower, pada tahun 2014 produksi listrik menjadi 234.549,4 gigawatt tower. Sementara jumlah listrik yang terjual pada tahun 2014 mencapai 199.028,8 gigawatt tower. Dengan demikian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 maka terdapat selisih antara ketersediaan dengan konsumsi yang cukup besar, yakni mencapai 35.521,32 gigawatt tower yang tidak terpakai. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi listrik cukup besar sebagaimana gambaran statistik BPS bahwa nilai output daripada perusahaan-perusahaan pada tahun 2014 mencapai 195,71 Triliun bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2014 mencapai Rp256,99 Triliun. Maka dengan demikian terdapat kerugian yang ditanggung oleh sektor ketenagalistrikan secara agregat senilai 61,28 Triliun. Lalu muncul pertanyaan, mengapa swasta asing dan nasional berlomba- lomba melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan? Ternyata jawabannya cukup sederhana, yakni seluruh investasi yang masuk ke sektor ketenagalistrikan dijamin oleh negara dengan seluruh listrik yang dihasilkan secara otomatis akan dibayarkan oleh negara. Bagaimana caranya? Ahli melanjutkan dengan satu subjudul tentang Parasit Oligarki. Meskipun produksi listrik telah berlebih, namun investasi dan utang untuk membangun pembangkit listrik dan infrastruktur lain terus digalakan. Berbagai regulasi dibuat agar investasi berkembang dengan jaminan penuh negara atau pemerintah terkait dengan skema pembiayaan dan risikonya. Pemerintah Indonesia telah mengatur skema pembiayaan investasi swasta dalam sektor ketenagalistrikan melalui apa yang disebut dengan Engineering Procurement Construction. Skema pembelian listrik swasta, independent power producer, atau istilah lain dari public private partnership. Skema EPC dilegalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Listrik Negara Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Menggunakan Batu Bara. Ahli menilai bahwa dalam hal ini, semangat daripada undang-undang ini jelas melanggar konstitusi. Tidak dapat dipungkiri bahwa semangat utama daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah melakukan privatisasi, liberalisasi, dan komersialisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 hanyalah pengulangan dari Undang-Undang sebelumnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun menggunakan pilihan bahasa, diksi, atau kata-kata yang berbeda. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 Namun kedua Undang-Undang tersebut memiliki substansi yang sama yakni menjalankan neoliberalisme di dalam sektor ketenagalistrikan. Sedikitnya ada 3 hal pokok yang menjadi misi neoliberal yang dijalankan oleh Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan. Pertama, Undang-Undang ini mengandung semangat komersialisi listrik yang menyebutkan bahwa bisnis listrik dapat dijalankan melalui prinsip usaha yang sehat atau bahasa sederhananya bisnis listrik ini harus memberikan keuntungan. Hal ini tergambar dalam Pasal 33 ayat (1), dimana harga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Pasal 34 ayat (5), tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda-beda di setiap daerah atau wilayah. Daya beli dan kemampuan masyarakat tidak menjadi pertimbangan utama dalam penentuan harga listrik berdasarkan Undang-Undang ini, tetapi murni berdasarkan pertimbangan usaha semata. Bukan kata rakyat atau kemampuan rakyat yang dijadikan sebagai tolak ukur di dalam menentukan harga. Dengan demikian, Undang-Undang ini jelas melanggar Pancasila priambul Undang-Undang Dasar Tahun 1945, batang butuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) tentang Perekonomian Yang Disusun Sebagai Usaha Bersama Berdasarkan Asas Kekeluargaan, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, undang-undang ini mengandung misi liberalisasi yakni dengan menyatakan kegiatan penyelenggaraan tenaga kelistrikan dapat dilakukan secara terintegrasi. Dalam arti yang lain, juga dapat dilakukan secara terpisah-pisah. Pemisahan ini tergambar dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 11 ayat (1) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, koperasi, lembaga swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyedia tenaga listrik. Jadi, sebenarnya ini semua orang boleh berbisnis listrik, tidak ada batasan lagi, semua orang termasuk individu. Pasal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) yakni, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai oleh negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 dan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.” Tidak bisa dikuasai oleh semua orang. Ketiga, undang-undang ini mengandung semangat privatisasi sekaligus penyerahan kekayaan negara kepada oligar nasional. Semua pihak dapat melakukan bisnis ketenaga listrikan dalam seluruh rantai yang terpisah-pisah tersebut. Pasal 16 ayat (1) menyatakan, “Usaha jasa menunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi usaha konsultasi bidang instalasi penyediaan listrik, pembangunan, pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemiliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan pendidikan dan penelitian laboratorium, pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, sertifikasi kompetensi tenaga listrik, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha lain secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.” Ini perlu mendapat penekanan satu sisi pemerintah memecah-mecah bisnis listrik, namun pada sisi yang lain justru membuat kebijakan pemanfaatan bersama fasilitas tenaga listrik, sebagaimana yang ada di peraturan Menteri SDM. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pemerintah semakin jauh melakukan leberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi tenaga listrik. Berbagai bentuk peraturan telah dibuat pemerintah untuk memberi landasan legal bagi penerapan neoliberalisme dalam bidang ketenagalistikan. Proyek neoliberal tersebut telah diatur lebih jauh melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastuktur, Pasal 11 ayat (1) peraturan tersebut berbunyi, “PJPK menetapkan pengembalian investasi meliputi biaya penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan badan usaha pelaksana.” Jadi sebenarnya kerja sama ini sepenuhnya ditanggung negara, walaupun ada kerja sama, tapi seluruh biaya ditanggung oleh negara. Ayat (2) mengatakan, “Mengatur pengembalian investasi badan usaha pelaksana atas penyediaan insfrastruktur yang bersumber dari; a. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tariff.” Jadi nanti rakyat yang harus membayar seluruh biaya investasi tadi itu, terdiri dari biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan badan usaha pelaksana. “b. Pembayaran ketersediaan layanan atau applibility payment, dan c. adalah bentuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 lainnya.” Pembayaran bentuk lainnya. Ini juga belum jelas, namun sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Intinya bahwa sebenarnya seluruh biaya yang ditanggung oleh pihak yang bekerja sama itu pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat dan keuangan negara. PJPK adalah penanggung jawab proyek pelaksana, yakni menteri, lembaga, kepala daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan berbagai sebagai penyedia atau penyelenggara insfastruktrur. Badan usaha pelaksana PKBU adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. Untuk memperkuat skema EPP tersebut, pemerintah menerbitkan kembai Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik. Ini saya sebut tadi, sudah dipisah-pisah tetapi kembali dikerjasamakan. Peraturan ini mengatur kerja sama usaha penyediaan tenaga listrik, harga listrik, pemanfaatan bersama jaringan distribusi listrik, pembelian listrik swasta, termasuk pembelian kelebihan produksi listrik swasta oleh pemerintah. Mekanisme ini tidak hanya mengandung nuansa liberalisasi, namun juga akan menjadi sasaran oligarki untuk mengeruk keuangan negara. Untuk meningkatkan penguasaan swasta dalam sektor tenagalistrikan, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek-proyek tersebut diantaranya mengatur agar BUMN dapat secara langsung memperoleh pendanaan untuk investasinya melalui penerbitan obligasi, pinjaman langsung atau revenue. Selain itu, diatur pula sumber pendanaan swasta murni dalam proyek-proyek independent power production atau public privat partnership. Peraturan ini akan semakin jauh membawa sektor ketenagalistrikan ke dalam dominasi swasta, swasta itu bisa investor asing, bisa pemberi utang, bisa juga project direct investment atau investasi langsung. Setelah itu Pemerintah menerbitkan Perpes Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Peraturan ini menugaskan PLN untuk melakukan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan atau PIK melalui swakelola dan kerja sama penyediaan listrik dengan swasta. Pelaksanaan PIK ini dilakukan melalui anak perusahaan PLN dan melalui Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 pengembang pembangkit listrik atau PPL. Selain itu, pemerintah melibatkan pemerintah daerah untuk andil dalam bisnis tenaga listrikan. Beberapa peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini memang memperlihatkan adanya indikasi untuk melakukan liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi secara menyeluruh di dalam bisnis ketenagalistrikan. Dan pada saat yang sama memang kita tahu bahwa bisnis ini sangat diminati oleh investor dan beberapa kita tahu bersama juga bahwa beberapa pihak yang sekarang berkuasa juga memiliki bisnis listrik yang besar. Sehingga gambaran di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan bisnis ketenagalistrikan di Indonesia baik melalui skema pembiayaan engineering procurement construction, skema penjaminan serta pembelian listrik swasta melalui independent power producer dan skema pengembangan pembangkit listrik atau PPL merupakan istilah lain penjarahan uang negara dan rakyat oleh pihak swasta asing yang berkolaborasi dengan oligar nasional yang saat ini sedang berkuasa. 2. Prof. H.A.S Natabaya Di dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 itu, sudah jelas tidak dapat diadakan unbundling. Artinya, ada pembangkit, ada transmisi, dan ada distribusi, dan ada retail. Ini tidak dapat dipisah-pisah. Kenapa? Kalau dipisah- pisah, tentu apa yang sudah dijelaskan oleh Ahli pertama tadi, tentu adalah investasi investor hanya memilih apa yang enak di mereka, yang akan menimbulkan keuntungan besar. Mereka tidak ingin membikin pembangkit power plan. Tetapi mereka lebih banyak memenuhi, pembangkit mau, tetapi transmisi tidak. Karena rugi. Oleh karena itu, pembangkit, transmisi, dan distribusi ini harus dikuasai oleh negara dengan pengertian bahwa negara itu mengendalikan dari tiga persoalan ini. Di sinilah fungsi negara di dalam melakukan pengurusan dan juga yang mengeluarkan pengaturan dalam hal ini; Negara dapat saja melakukan tarif yang berbeda, tetapi sepanjang itu adalah yang menguasainya itu adalah perusahaan negara (BUMN). Jadi, sebab kita tidak bisa menyangkal bahwa keadaan suatu daerah dengan daerah yang lain itu sama. Jakarta dengan di pedusunan, di kampung-kampung, tentu berbeda. Tapi, itu tetap dikuasai oleh negara. Jika pun ada perusahaan swasta, tetapi dia harus ada holding. Yang tetap menguasai itu adalah BUMN sebagai wakil daripada Negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 Ahli berpendapat dapat saja privatisasi tetapi sepanjang dalam koridor konstitusi. Artinya kalau koridor konstitusi satu-satunya yang mewakili negara ini dalam hal ini adalah perusahaan negara sebagai BUMN. Jadi kalau ada privatisasi boleh saja, tetapi harus dibentuk holding company. [2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah masing- masing pada tanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup di tunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan dalam permohonannya bahwa yang bersangkutan masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disingkat SP PLN dan secara bersama-sama mendalilkan dirinya bertindak Pengurus Dewan Pimpinan Pusat SP PLN; 2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PLN, Pasal 9 huruf d menyatakan bahwa salah satu tujuan SP PLN adalah memperjuangkan penegakan hak dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku; 3. Bahwa menurut Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN, kewajiban Pengurus SP PLN adalah (c) memperjuangkan penegakan hak dan kesejahteraan anggota, (f) mewakili organisasi dan anggota untuk menghadap dalam sidang-sidang di Dinas Tenaga Kerja, Pengadilan dan sidang-sidang lainnya serta mengambil keputusan-keputusan organisasi di setiap perkara disidangkan/diperlukan (vide Perbaikan Permohonan halaman 14); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 4. Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Pemohon) berhak bertindak untuk dan atas nama SP PLN dalam permohonan a quo; 5. Bahwa Pemohon dalam wadah SP PLN mendalilkan dirinya sebagai sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 6. Bahwa Pemohon oleh Mahkamah telah diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, antara lain, dalam Putusan Nomor 001-002-003/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 149/PUU- IV/2009; 7. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan atau potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2) (sic!) UU Ketenagalistrikan, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: - Pasal 10 ayat (2): Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi; - Pasal 11 ayat (1): Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik; - Pasal 16 ayat (1): Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;’ d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik; - Pasal 33 ayat (1): Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat; - Pasal 34 ayat (5): Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha; - Pasal 56 angka 2: Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun hak-hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan adalah hak- hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; Pasal 28D ayat (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 8. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah dapat menerima anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo sepanjang berkenaan dengan hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945] dan untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]. Sementara itu, dalam hubungan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, ketentuan dimaksud bukanlah ketentuan yang mengatur tentang hak konstitusional melainkan tentang amanat Konstitusi kepada negara berkenaan dengan penguasaan atas bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang oleh Konstitusi diamanatkan untuk dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. [3.6] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa keseluruhan dalil Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, dapat dikonstruksikan dan diringkaskan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) (sic!) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 a. dengan frasa “dapat dilakukan secara terintegrasi” dalam rumusan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dimaksud berarti membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (unbundled) untuk keempat jenis usaha yang disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Ketenagalistrikan; b. gagasan negara hukum yang dianut Indonesia bukan sekadar negara penjaga malam melainkan berperan aktif menyejahterakan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan; c. dengan lahirnya UU Ketenagalistrikan a quo peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang dalam UU Ketenagalistrikan a quo dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen; d. sebagai kebutuhan dasar, energi listrik tidak tepat dibuka selebar-lebarnya dalam hal penyediaannya terhadap pihak lain; hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU- I/2003; e. meskipun kewenangan masih diberikan kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, hal itu tidak akan menjawab ketergantungan pemerintah kepada pihak lain karena penguasaan penyediaan energi listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dapat dikuasai oleh swasta sehingga tanggung jawab pemerintah pada akhirnya hanya sebagai regulator sekaligus inspektor namun tidak memiliki kekuatan untuk membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat karena penguasaan listrik tidak berada dalam penguasaan negara melainkan swasta; f. substansi Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan sama dengan substansi Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 g. pemberlakuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) (sic!) UU Ketenagalistrikan membuat terbaginya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan mengakibatkan PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kuasa ketenagalistrikan (PKUK), sehingga hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya: a. tenaga listrik, yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, guna mewujudkan fasilitas pelayanan umum hanya dapat dilakukan oleh negara, hal itu sejalan dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; b. sesuai dengan konsep “hak menguasai negara”, negara diberi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam; c. dalam kaitan dengan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, penguasaan negara akan mewujudkan kewajiban negara yaitu: (a) segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam) harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (b) melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat; (c) mencegah segala tindakan pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam; d. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 merupakan rujukan yang melegitimasi keberadaan berbagai badan usaha milik negara sebagai badan pelaksana “hak menguasai negara”.Dalam bidang ketenagalistrikan, badan itu adalah PLN (Persero) yang merupakan badan usaha milik negara yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan penyediaan listrik bagi masyarakat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 banyak. Hal demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003; e. dengan adanya konsep penguasaan negara maka badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat sama sekali tidak boleh berusaha di bidang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal ini menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha milik daerah” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya: a. Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan mengartikan badan usaha milik daerah (BUMD) diperbolehkan menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara independen, mandiri, dan tanpa ada kerjasama dengan PLN; b. menurut Pemohon, BUMD tetap dapat melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum namun, sesuai dengan dengan konsep penguasaan negara, PLN (Persero) harus diprioritaskan terlebih dahulu dan PLN (Persero) harus tetap ada dalam setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh BUMD. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003; 4. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya: a. menurut Pemohon, Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu landasan hukum sistem ekonomi nasional dan menekankan pentingnya penguasaan oleh negara; b. Pemohon juga mengutip pendapat ahli dan hasil seminar tahun 1947 yang pada intinya menekankan bahwa sejumlah kegiatan ekonomi harus ditangani oleh perusahaan pemerintah, salah satunya adalah listrik; c. mekanisme harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 yaitu berdasarkan prinsip usaha yang sehat, berbeda dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; d. prinsip usaha yang sehat dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan merupakan konsep ekonomi pasar yang dianut oleh paham neoliberalisme dan akan berdampak pada efisiensi yang tidak berkeadilan sehingga tidak mencerminkan semangat demokrasi ekonomi yang berprinsip kemandirian dan efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; e. Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan tidak mencerminkan semangat founding father (Bung Hatta) yang menegaskan bahwa listrik sebagai public utilities diusahakan oleh pemerintah/negara guna menjalankan perekonomian nasional yang berbasis kemandirian dan efisiensi; f. dalam konsepsi sebagai public utilities, listrik adalah kebutuhan dasar bagi seluruh warga Indonesia yang harusnya dalam fungsi pelayanan hingga tarif listrik yang dibebankan kepada pelanggan dengan tipe dan golongan yang sama tidak boleh ada perbedaan; g. listrik, sebagaimana halnya bahan bakar minyak dan bahan bakar gas, harus dinikmati dengan pelayanan dan tarif yang sama oleh setiap orang di Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjalankan public utilities; 5. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya: a. tidak semua jenis usaha penunjang yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrikan dapat disebut sebagai usaha penunjang yang mengarahkan pada penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Model penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain telah diatur dalam Pasal 59, Pasal 65, serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam praktik usaha ketenagalistrikan, Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan tidak masuk dalam klasifikasi jenis pekerjaan yang dapat dimasukkan sebagai jenis pekerjaan jasa penunjang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 b. sebelum UU Ketenagalistrikan ini berlaku, jenis pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo merupakan pekerjaan inti dari usaha ketenagalistrikan termasuk di PLN. Setelah berlakunya UU Ketenagalistrikan, pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh perusahaan lain dari PLN dengan pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja dengan PLN dengan perjanjian kerja paruh waktu tertentu (PKWT) dengan status kontrak; c. dengan berlakunya UU Ketenagalistrikan, hak Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menjadi terganggu karena semakin banyak PLN membentuk cabang atau kerjasama dengan perusahaan lain yang berimbas pada pengurangan peran/pekerjaan Pemohon dan anggota Pemohon di PLN. Dampaknya, banyak anggota Pemohon yang terancam dan telah di-non job-kan; [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, saksi, ahli dan kesimpulan; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan DPR, keterangan Presiden (Pemerintah), keterangan Pihak Terkait Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PPIP) dan Pihak Terkait Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI), ahli Presiden serta ahli Pihak Terkait, dan kesimpulan Pihak Terkait; [3.11] Menimbang, setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat, saksi, ahli, kesimpulan serta keterangan dan kesimpulan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.10], sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, listrik harus dikuasai oleh negara. Perihal pengertian “dikuasai oleh negara”, Mahkamah sejak awal keberadaannya telah menyatakan pendapat dan pendiriannya, sebagaimana dapat dibaca kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, yang antara lain menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 “….. perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR dan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Selanjutnya, melalui putusan yang sama, Mahkamah juga menegaskan bahwa oleh karena listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh negara maka kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (unbundled) adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah antara lain menyatakan: Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti privat yang tidak harus selalu 100%. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud;--------------------------------------------------------------------------------------- Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan;----------------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakukan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam konsiderans “Menimbang” huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan kerancuan berfikir karena makna penguasaan oleh negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing;--------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa lagi pula kompetisi dalam kegiatan penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa, Madura, dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akan dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial, sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura, dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai, karena pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang sudah terbentuk;----------------------------------------------- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon telah menjelaskan penngalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945;--------------------------------------------------------------- [3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mengingatkan dan menegaskan kembali pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga karenanya harus dikuasai oleh negara, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan paragraf [3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut: 1. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) (sic!) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] angka (1), Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ayat (2): Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi; Pasal 56 angka 2: Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 b) Bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, persoalan konstitusional dalam dalil Pemohon yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar rumusan pasal a quo mengandung prinsip unbundling yang oleh Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 prinsip demikian telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945? Sebelum mempertimbangkan lebih jauh jawaban atas pertanyaan di atas, terhadap Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo telah pernah dimohonkan pengujian dan dinyatakan ditolak (vide Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009). Alasan yang dijadikan dasar pertimbangan penolakan adalah bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya yang memuat prinsip unbundling yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 16 Undang- Undang 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang tegas menyatakan, “Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda”. Dengan rumusan demikian berarti usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Inilah yang dikenal dengan prinsip unbundling dan oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo tidak mengandung prinsip demikian sebab tidak ada penegasan bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum itu, yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik, harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Hal itu juga diperkuat oleh keterangan ahli Pemerintah pada saat itu, yaitu Dr. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, yang menerangkan UU Ketenagalistikan a quo tidak menganut prinsip unbundling seperti yang dianut dalam Undang-Undang 20 Tahun 2002 yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dasar pertimbangan Mahkamah pada saat itu adalah adanya keyakinan bahwa UU Ketenagalistrikan a quo, khususnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 berdasarkan Pasal 10 ayat (2), tidak akan menerapkan prinsip unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Artinya, bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum itu, usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Dengan kata lain, apabila dalam praktik ternyata keyakinan Mahkamah bahwa pengaturan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan tidak menganut prinsip unbundling itu disimpangi maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 menjadi tidak berlaku dan ketidakberlakuan itu bukan karena Mahkamah mengubah pendiriannya melainkan karena ada kesengajaan untuk menafsirkannya secara berbeda dari maksud Mahkamah. c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas menjadi beralasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan berpotensi membuka kemungkinan unbundling. Argumentasi baru yang diajukan Pemohon yang dapat diterima oleh Mahkamah sehingga mendorong Mahkamah untuk menegaskan kembali pendiriannya adalah kekhawatiran Pemohon di mana dengan rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan akan diartikan bahwa peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang dalam UU Ketenagalistrikan a quo dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang. Oleh karena itu, Mahkamah harus menegaskan bahwa penolakan Mahkamah terhadap pengujian Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 dimaksud tidak boleh diartikan sebagai penerimaan Mahkamah terhadap penerapan prinsip unbundling. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 d) Bahwa, selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan, ketentuan a quo adalah ketentuan peralihan yang isinya memuat perintah kepada Pemerintah untuk melakukan penataan dan penetapan izin usaha tenaga listrik kepada badan usaha milik negara dalam jangka waktu 2 tahun dan sama sekali tidak ada pelanggaran hak konstitusional maupun pertentangan dengan UUD 1945 dalam substansi muatannya. Lagi pula ketentuan a quo sudah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009 dan Mahkamah tidak menemukan alasan atau argumentasi Pemohon yang secara substansial baru dan mendasar sehingga Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU- VII/2009 tetap berlaku. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan huruf d) di atas, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, untuk menghilangkan keragu-raguan dan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian hukum, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila dengan rumusan demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang konstitusionalitas Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 2. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] angka (2), Mahkamah berpendapat: a) Bahwa guna memahami norma Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan haruslah dipahami konteksnya dalam keseluruhan rumusan norma yang terkandung dalam Pasal 11 Undang-Undang a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 b) Bahwa Pasal 11 UU Ketenagalistrikan selengkapnya berbunyi: (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan jasa tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. c) Bahwa inti dari keberatan Pemohon terhadap rumusan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah, menurut Pemohon, dengan rumusan demikian penguasaan negara terhadap ketenagalistrikan menjadi hilang padahal listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, menurut Pemohon, Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 itulah yang menjadi rujukan yang melegitimasi keberadaan badan usaha milik negara sebagai pelaksana “hak menguasai negara”, in casu PLN, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004. Ditambahkan pula bahwa dengan adanya konsep penguasaan negara maka badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat sama sekali tidak boleh berusaha di bidang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal ini menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. d) Bahwa dalam mempertimbangkan argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf c) di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa rumusan norma yang terdapat pada ayat (1) dari Pasal 11 UU Ketenagalistrikan bukanlah norma yang berdiri sendiri melainkan norma Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 awal yang darinya kemudian dirumuskan atau diturunkan rumusan norma pada ayat-ayat berikutnya. Norma pada ayat (1) dari Pasal 11 UU Ketenagalistrikan adalah norma yang menjadi acuan dari norma pada ayat-ayat berikutnya. Dengan konstruksi pemahaman demikian terlihat bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan a quo sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik. Oleh karena itulah Pasal 11 UU Ketenagalistrikan ditutup dengan ayat (4) yang intinya menekankan bahwa dalam hal tidak ada badan usaha (baik milik daerah maupun swasta) atau koperasi yang menyediakan tenaga listrik di suatu wilayah, Pemerintah menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakannya. e) Bahwa pertanyaannya kemudian, apakah dengan konstruksi pemahaman sebagaimana diuraikan pada huruf d) di atas indikator penguasaan oleh negara masih ada dan bekerja? Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat, dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mahkamah telah menyatakan bahwa penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah berarti UUD 1945 menolak privatisasi, sepanjang hal itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah antara lain menyatakan: Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah sebagai penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan mengatur (regelendaad), mengurus (bertuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat-------------------------------- Sementara itu, mengenai keterlibatan swasta, baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, melalui Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 pertimbangannya dalam putusan yang sama Mahkamah menyatakan, antara lain: Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang- undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya, apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanya BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company”;- Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara dalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dimaksud. Selanjutnya, jika keterlibatan swasta saja, baik nasional maupun asing, tidak dilarang sepanjang masih di bawah penguasaan negara, maka tentu menjadi tidak logis apabila keterlibatan masyarakat secara swadaya atau melalui koperasi dinyatakan dilarang, sebagaimana dikehendaki Pemohon. Namun dengan rumusan yang tertuang dalam seluruh ketentuan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan di atas belum tampak jelas apakah keterlibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pasal 11 UU Ketenagalistrikan tersebut berada di bawah kendali negara. Oleh karena itu, sebagian dari dalil Pemohon, yaitu sepanjang menyangkut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 argumentasi bahwa penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai oleh negara, adalah beralasan namun bukan berarti meniadakan peran atau keterlibatan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMD, swadaya masyarakat maupun koperasi. Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan e) di atas, dalil Pemohon sepanjang yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah beralasan untuk sebagian, sehingga Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang rumusan dalam ketentuan a quo dimaknai hilangnya prinsip penguasaan oleh negara; 3. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha milik daerah” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] angka (3) di atas, Mahkamah berpendapat dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka (2) di atas Mahkamah telah menjawab dalil Pemohon a quo sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka (4) berlaku pula terhadap dalil Pemohon a quo. Lagi pula, keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) justru sesuai dengan semangat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, bukan bertentangan, sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal itulah yang ditegaskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada angka (2) huruf e di atas. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. 4. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] angka (4), Mahkamah berpendapat: a) Bahwa dalam memahami Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan tidaklah boleh dilakukan secara sepotong-sepotong melainkan harus dibaca konteksnya secara utuh. Pasal 33 dan Pasal 34 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 UU Ketenagalistrikan selengkapnya masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 33: (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat; (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik; (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah; Pasal 34: (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah; (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha; b) Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 33 dikatakan, antara lain: Ayat (1) Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 34 dikatakan, antara lain: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 Ayat (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh) maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya. Ayat (4) Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah. c) Bahwa dengan uraian sebagaimana disebutkan pada huruf a) sampai dengan huruf b) di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya ketidakpastian hukum dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, sebagaimana didalilkan Pemohon. Sepanjang berkenaan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, ketentuan a quo tidak mungkin dipahami dan ditafsirkan lain selain sebagaimana yang diformulasikan dalam rumusan norma itu. Hal yang mungkin dapat menimbulkan ketidakpastian adalah berkenaan dengan rumusan mengenai “harga jual”, namun hal itu pun telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan di atas. Rumusan harga jual sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan juga telah mencerminkan keadilan sebab dalam menentukan harga jual tenaga listrik tidaklah mungkin mengabaikan semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dan pembangkitan tenaga listrik. Demikian pula halnya dengan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, Mahkamah pun tidak melihat adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam ketentuan a quo. Lahirnya rumusan dalam Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan tersebut adalah merujuk kepada keempat ayat di atasnya, khususnya ayat (4), yang menegaskan kepentingan- kepentingan apa saja yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama dengan DPR atau DPRD secara seimbang dalam menentukan tarif tenaga listrik untuk konsumen, yaitu kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha, sehingga menjadi pasti bahwa tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain di luar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 kepentingan-kepentingan tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan tarif tenaga listrik. Dengan menekankan keseimbangan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, ketentuan a quo juga justru hendak menerapkan prinsip keadilan. Sebab, misalnya, jika daerah tertentu membutuhkan perhatian khusus guna mengejar ketertinggalannya dengan daerah lainnya sehingga hal itu menuntut perlakuan yang berbeda dan berakibat pada berbedanya tarif tenaga listrik untuk konsumen di daerah itu, maka hal itu adalah adil. Sebaliknya, justru akan menjadi tidak adil apabila dalam menentukan tarif tenaga listrik untuk konsumen kepentingan demikian tidak diberi pertimbangan seimbang dan disamakan begitu saja dengan daerah- daerah lainnya yang sudah relatif berkembang dan maju. d) Bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dengan rumusan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan demikian berarti ketentuan a quo menganut atau menerapkan prinsip ekonomi pasar dan paham neoliberalisme sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon? Dalam hubungan ini Mahkamah tidak sependapat dengan Pemohon. Sebab, baik dalam Pasal 33 maupun Pasal 34 UU Ketenagalistrikan, peran negara (in casu melalui Pemerintah) justru tampak sangat menonjol. Hanya karena Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menyebutkan “prinsip usaha yang sehat” tidaklah serta-merta berarti ketentuan a quo memberlakukan ekonomi pasar. Sebab, konteks secara keseluruhan dari maksud ketentuan dalam Pasal 33 itu justru menekankan bahwa pemegang izin usaha tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah. Artinya, harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat itu kriterianya bukan ditentukan oleh pasar, in casu pemegang izin usaha tenaga listrik, melainkan Pemerintah (dan pemerintah daerah). Dengan kata lain, negaralah yang menetapkan apa dan bagaimana prinsip usaha yang sehat dimaksud dan atas dasar itulah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 Demikian pula halnya dengan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, dengan adanya keterlibatan Pemerintah dan DPR (demikian pula pemerintah daerah dan DPRD), sebagaimana ditegaskan dalam ayat (1) sampai degan ayat (3)-nya, justru secara kasat mata menunjukkan bahwa Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan tidak menerapkan prinsip ekonomi pasar. Sebaliknya, yang ditegaskan adalah betapa penting dan kuatnya peran negara (Pemerintah dan DPR, pemerintah daerah dan DPRD) dalam menentukan tarif tenaga listrik agar prinsip yang melandasi demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, benar-benar terealisasikan; e) Bahwa, selain itu, sepanjang menyangkut Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan ternyata telah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, sementara dalam permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan argumentasi baru dari Pemohon yang secara mendasar beralasan yang membuat Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan huruf e) di atas, dalil Pemohon sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan adalah tidak beralasan menurut hukum. 5. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] angka (5), Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrikan selengkapnya berbunyi: (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. b) Bahwa norma Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrikan a quo adalah berkait dengan pengelompokan usaha ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Ketenagalistrikan yang berbunyi: Usaha ketenagalistrikan terdiri atas: a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan b. usaha penunjang tenaga listrik. Sementara itu, usaha penunjang tenaga listrik itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Ketenagalistrikan, dikelompokkan kembali menjadi usaha jasa penunjang tenaga listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik. Dengan demikian, pengaturan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diatur dalam Pasal 16 UU Ketenagalistrikan diturunkan dari pengelompokan usaha ketenagalistrikan dan usaha penunjang tenaga listrik. c) Bahwa terhadap pengelompokan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas itulah Pemohon berkeberatan dengan mendalilkan bahwa tidak semua jenis usaha penunjang yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrikan tersebut dapat disebut sebagai usaha penunjang yang mengarahkan pada penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Argumentasinya, model penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain telah diatur dalam Pasal 59, Pasal 65, serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam praktik usaha ketenagalistrikan, Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan tidak masuk dalam klasifikasi jenis pekerjaan yang dapat dimasukkan sebagai jenis pekerjaan jasa penunjang. Menurut Pemohon, jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan, sebelum berlakunya Undang-Undang a quo, merupakan pekerjaan inti dari usaha ketenagalistrikan yang dilakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 oleh PLN. Sebagai akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan tersebut, pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh perusahaan lain di luar PLN dengan pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja dengan PLN dengan perjanjian kerja paruh waktu tertentu (PKWT) dengan status kontrak. Atas dasar alasan demikian, Pemohon kemudian menganggap haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja menjadi terganggu. d) Bahwa terhadap argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat andaikata pun benar dalil Pemohon yang menyatakan jenis pekerjaan sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan tidak termasuk ke dalam jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik, baik dengan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun pada praktik usaha ketenagalistrikan, hal itu tidaklah serta-merta berarti pengelompokan demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Mahkamah tidaklah mungkin menilai secara spesifik konstitusional-tidaknya suatu pengelompokan pekerjaan karena di samping sangat tergantung kepada ruang, waktu, dan perkembangan peradaban manusia juga sangat tergantung pada kebutuhan dari suatu bidang usaha yang tidak mungkin dirumuskan secara umum dan diberlakukan secara universal. Mahkamah hanya mungkin menilai dan menyatakan rumusan suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila nyata-nyata, menurut penalaran yang wajar, di balik proses perumusan itu terdapat maksud untuk secara diskriminatif sengaja menghilangkan atau menghalang-halangi hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak atau jika rumusan suatu norma Undang-Undang nyata-nyata, menurut penalaran yang wajar, hanya memberikan preferensi kepada sekelompok orang tertentu dan menegasikan kelompok orang lainnya meskipun memiliki kemampuan yang sama, baik dalam arti keahlian maupun keterampilan. Dalam kasus a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya maksud demikian. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan d) di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”; 3. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Desember, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121 sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar PANITERA PENGGANTI, ttd Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id