110/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 110/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Terence Cameron, B.Sc., S.H. Pekerjaan : Aktivis Hukum Alamat : Jalan Dn. Mahalona DI/32, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Geszi Muhammad Nesta Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Depati Bahrin, Dusun 01, Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Adnisa Prettya Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Kutilang I Nomor 21, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pemohon III 2 Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 115/PUU/PAN.MK/ AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 110/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 4 Juli 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- 3 undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the constitutional rights of the citizens), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (the balancer of democratic system). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah 4 Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.” 8. Bahwa dalam Permohonan ini, Objek Permohonan Pengujian Undang- Undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:  Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.”  Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.” 9. Bahwa selanjutnya ketentuan dari Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas dianggap bertentanggan dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut:  Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”  Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa 5 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pengujian Undang- Undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. Dasar Hukum 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: 6 Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 7 c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang. B. Kualifikasi Pemohon I Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia 1. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terence Cameron (Bukti P-3); 2. Bahwa Pemohon I merupakan seorang Aktivis Hukum yang senantiasa berjuang untuk mengupayakan agar Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dapat terselenggara secara adil dan demokratis, yaitu salah satunya dengan cara melakukan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa semua Undang-Undang yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip- prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum; 3. Bahwa Pemohon I sudah pernah menjadi Pemohon dan Kuasa Hukum dalam beberapa Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024; 4. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia, karena Pasal a quo berpotensi menyimpang 8 dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan calon terpilih adalah calon yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih, yang tentunya dapat menyebabkan Pilkada tidak terselenggara secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut); 5. Bahwa selain itu, Pemohon I juga merupakan pemilih di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Terence Cameron dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-4), dan Pemohon I berpandangan bahwa pelaksanaan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta adalah yang paling adil dan demokratis, serta berkepastian hukum di Indonesia karena adanya ketentuan syarat perolehan suara lebih dari 50% untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, serta ketentuan putaran kedua jika pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang berhasil meraih suara lebih dari 50%; 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. C. Kualifikasi Pemohon II Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia 1. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Geszi Muhammad Nesta (Bukti P-5). 2. Bahwa Pemohon II memiliki hak pilih di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Geszi Muhammad Nesta dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-6), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Agustus 2025 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka pada Pilkada Ulang Tahun 2025. 3. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka, serta Pasal 109 ayat (1) sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena Pasal a quo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan calon terpilih adalah calon yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas 9 pemilih, yang tentunya dapat menyebabkan Pilkada tidak terselenggara secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut). 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. D. Kualifikasi Pemohon III Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia 1. Bahwa Pemohon III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adnisa Prettya (Bukti P-7). 2. Bahwa Pemohon III memiliki hak pilih di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Adnisa Prettya dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-8), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Agustus 2025 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang pada Pilkada Ulang Tahun 2025. 3. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang, serta Pasal 109 ayat (1) sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena Pasal a quo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan calon terpilih adalah calon yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih, yang tentunya dapat menyebabkan Pilkada tidak terselenggara secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut). 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. E. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap 10 UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut: 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni:  Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”  Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.  Bahwa terdapat ketentuan Pasal a quo dalam UU Pilkada yang telah merugikan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu sebagai berikut  Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.” 11  Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.”  Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, menjadi 6,5% hingga 10% perolehan suara sah DPRD, tergantung pada besaran penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap.  Bahwa sebelum adanya Putusan MK ini, berdasarkan ambang batas pencalonan kepala daerah, yaitu 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, secara teoretis partai politik atau gabungan partai politik di suatu daerah hanya mungkin untuk mengusung paling banyak 5 (lima) pasangan calon, namun karena besaran komposisi kursi DPRD, pada praktik umumnya hanya akan tercipta paling banyak 2 (dua), 3 (tiga), hingga 4 (empat) pasangan calon.  Bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini sangat baik karena membuka peluang diusungnya lebih banyak pasangan calon, di mana secara teoretis membuka peluang untuk diusungnya 10 (sepuluh) pasangan calon bahkan hingga 15 (lima belas) pasangan calon, yang dapat memberikan lebih banyak alternatif pilihan bagi pemilih.  Namun dalam kondisi banyaknya pasangan calon kepala daerah berpotensi untuk memecah suara pemilih dan menghasilkan pasangan calon terpilih yang hanya memiliki persentase perolehan suara yang rendah.  Bahwa jika dalam kondisi terdapat 2 (dua) pasangan calon, maka pasangan calon pemenang pasti mendapat suara lebih besar dari 50%, sementara dalam kondisi terdapat 3 (tiga) pasangan calon, pasangan calon pemenang pasti mendapat suara minimal 33,34%, dan dalam kondisi 4 (empat) pasangan 12 calon, pasangan calon pemenang pasti mendapat suara minimal 25,01%%, namun dalam kondisi terdapat 10 (sepuluh) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 10,01% jika pilkada berlangsung kompetitif, dan dalam kondisi terdapat 15 (lima belas) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 6,67% jika pilkada berlangsung kompetitif.  Bahwa dalam kondisi Pemilihan diikuti oleh banyak pasangan calon yang berlangsung secara kompetitif, dan tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen), Para Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal a quo.  Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), 22E ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945 oleh berlakunya Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada.  Bahwa dengan berlakunya Pasal 107 ayat (1) UU PIlkada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta dengan berlakunya Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.  Bahwa dalam prinsip kepastian hukum, suatu hukum seharusnya konsisten dan tidak mudah untuk berubah, dan bahwa sejak Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004, ketentuan terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih telah beberapa kali berubah tanpa adanya parameter yang jelas (yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian posita). 13  Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, serta Pemohon II dan III sebagai Pemilih kehilangan hak untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.  Bahwa dengan berlakunya Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak adil dan demokratis, serta dengan berlakunya Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak adil dan demokratis.  Bahwa tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pilkada berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang hanya memiliki persentase perolehan suara yang rendah, di mana dalam kondisi terdapat 10 (sepuluh) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 10,01%, bahkan dalam kondisi terdapat 15 (lima belas) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 6,67%.  Bahwa kondisi di atas berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih dan juga bukan pasangan calon yang terbaik, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 serta kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 14 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa Para Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan seorang Aktivis Hukum (Pemohon I), Pemilih di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemohon II), dan Pemilih di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemohon III) mengalami kerugian secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu:  Bahwa pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, terdapat 2 (dua) daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 126/PUU- XXII/2024, Pilkada harus diulang dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara.  Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun Tahun 2025 (Bukti P-9), Pilkada Ulang Tahun 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025.  Bahwa pada Pilkada Ulang Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, pendaftaran pasangan calon telah dilakukan pada tanggal 26 Juni 2025 hingga 28 Juni 2025.  Bahwa setelah dilakukan pembukaan pendaftaran pasangan calon, terdapat 5 (lima) pasang calon yang mendaftar untuk Pilkada Kabupaten Bangka, sebagaimana dibuktikan dengan pemberitaan pada https://regional.kompas.com/read/2025/06/29/205643378/pilk ada-ulang-kabupaten-bangka-5-paslon-resmi-mendaftar-di- kpu serta terdapat 4 (empat) pasang calon yang mendaftar untuk Pilkada Kota Pangkalpinang, sebagaimana dibuktikan 15 dengan pemberitaan pada https://regional.kompas.com/read/2025/06/29/193706878/pilk ada-ulang-pangkalpinang-4-paslon-resmi-mendaftar-di-kpu.  Bahwa dalam kondisi Pemilihan diikuti oleh banyak pasangan calon yang berlangsung secara kompetitif, dan tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen), Para Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal a quo.  Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), 22E ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945 oleh berlakunya Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada.  Bahwa dengan berlakunya Pasal 107 ayat (1) UU PIlkada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta dengan berlakunya Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.  Bahwa dalam prinsip kepastian hukum, suatu hukum seharusnya konsisten dan tidak mudah untuk berubah, dan bahwa sejak Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004, ketentuan terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih telah beberapa kali berubah tanpa adanya parameter yang jelas (yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian posita).  Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk untuk mendapatkan kepastian hukum 16 yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.  Bahwa dengan berlakunya Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak adil dan demokratis, serta dengan berlakunya Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak adil dan demokratis.  Bahwa tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pilkada berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang hanya memiliki persentase perolehan suara yang rendah, dimana dalam kondisi terdapat 5 (lima) pasangan calon seperti di Kabupaten Bangka, maka secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 20,01%, serta dalam kondisi terdapat 4 (empat) pasangan calon seperti di Kota Pangkalpinang, maka secara teoritis dan matmatis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 25,01%.  Bahwa kondisi di atas berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih dan juga bukan pasangan calon yang terbaik, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 serta kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, jelas telah mengakibatkan Para Pemohon mengalami kerugian 17 konstitusional secara potensial, dan jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya ketentuan pasal a quo dan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:  Bahwa dengan berlakunya Pasal 107 ayat (1) UU PIlkada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta dengan berlakunya Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.  Bahwa dalam prinsip kepastian hukum, suatu hukum seharusnya konsisten dan tidak mudah untuk berubah, dan bahwa sejak Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004, ketentuan terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih telah beberapa kali berubah tanpa adanya parameter yang jelas (yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian posita).  Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.  Bahwa dengan berlakunya Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak adil dan demokratis, serta dengan berlakunya Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak adil dan demokratis. 18  Bahwa tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pilkada berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang hanya memiliki persentase perolehan suara yang rendah, dimana dalam kondisi terdapat 5 (lima) pasangan calon seperti di Kabupaten Bangka, maka secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 20,01%, serta dalam kondisi terdapat 4 (empat) pasangan calon seperti di Kota Pangkalpinang, maka secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 25,01%.  Bahwa kondisi di atas berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih dan juga bukan pasangan calon yang terbaik, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 serta kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai Aktivis Hukum yang senantiasa berjuang untuk mengupayakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dapat terselenggara secara adil dan demokratis (Pemohon I), dan sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka (Pemohon II), dan sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang (Pemohon III), yang dengan adanya ketentuan Pasal a quo berpotensi akan mendapatkan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu yang terdekat Pilkada Ulang Kabupaten Bangka dan 19 Kota Pangkalpinang Tahun 2025 tidak terlaksana secara adil dan demokratis serta tidak berkepastian hukum, tidak akan terjadi karena Mahkamah dapat memaknai ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan 109 ayat (1) UU Pilkada untuik mengharuskan pasangan calon memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pilkada untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. III. POSITA/POKOK PERMOHONAN Tentang Permohonan Pemohon Bukan Ne Bis In Idem dan Dapat Diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa dalam mengajukan permohonan ini, Pemohon menyadari bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah. 2. Bahwa jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, secara khusus belum pernah terdapat permohonan yang mencoba untuk menguji ketentuan dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Pilkada. 3. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, karena belum pernah diuji sebelumnya, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk perkara ne bis in idem, dan oleh karenanya dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum. Tentang Ketentuan Syarat Perolehan Suara untuk ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Terpilih yang Tidak Konsisten dan Telah Beberapa kali Berubah dalam Undang-Undang yang Mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah 4. Bahwa sejak Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004, ketentuan terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih telah beberapa kali berubah tanpa adanya parameter yang jelas. 20 5. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) (Bukti P-10), dinyatakan bahwa: “Pasal 107 (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.” 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsipnya seorang pasangan calon kepala daerah harus memperoleh suara lebih besar dari 50% untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun jika tidak terpenuhi, jika terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25%, maka pasangan calon tersebut dapat dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Jika tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% maka dilakukan pemilihan putaran kedua. 7. Bahwa pada tahun 2008, dilakukan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) (Bukti P-11), dinyatakan bahwa: “Pasal 107 21 (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.” 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, prinsipnya masih sama bahwa seorang pasangan calon kepala daerah harus memperoleh suara lebih besar dari 50% untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun jika tidak terpenuhi, jika terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30%, maka pasangan calon tersebut dapat dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Jika tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% maka dilakukan pemilihan putaran kedua. 9. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2015 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) (Bukti P- 12), dinyatakan bahwa: “Pasal 107 22 (1) Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Bupati terpilih dan Calon Walikota terpilih. (2) Dalam hal tidak ada Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota putaran kedua yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. (3) Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah pada putaran kedua ditetapkan sebagai Bupati terpilih dan Walikota terpilih.” “Pasal 109 (1) Calon Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Gubernur terpilih. (2) Dalam hal tidak ada Calon Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan Pemilihan Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. (3) Calon Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah pada putaran kedua ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.” 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, calon kepala daerah harus memperoleh suara lebih besar dari 30% untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, dan jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30%, maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. 11. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) (Bukti P-13) dinyatakan bahwa: “Pasal 107 (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. 23 (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.” “Pasal 109 (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.” 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sudah tidak ada lagi ketentuan besaran syarat perolehan suara minimal untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak terlepas dari besaran perolehan suaranya otomatis akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. 13. Bahwa ketentuan perubahan dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dirubah tanpa adanya parameter yang jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang adil, dan juga bentuk kemunduran demokrasi. 14. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, pembentuk Undang-Undang Kembali merubah Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (Bukti P- 1) dinyatakan bahwa: “Pasal 107 (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon 24 Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.” (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.” “Pasal 109 (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.” 15. Bahwa secara umum tidak terdapat perubahan pada pada Pasal 107 ayat (1) dan (2) serta Pasal 109 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebelumnya, hanya terdapat penambahan ayat (3) terkait ketentuan Pilkada untuk calon tunggal. 16. Bahwa kondisi sebagaimana telah dijelaskan di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Tentang Banyaknya Jumlah Pasangan Calon yang Berpotensi Menghasilkan Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih yang Hanya Didukung oleh Sedikit Pemilih 25 17. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, menjadi 6,5% hingga 10% perolehan suara sah DPRD, tergantung pada besar penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap. 18. Bahwa sebelum Putusan MK ini, berdasarkan ambang batas pencalonan kepala daerah, yaitu 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, secara teoretis partai politik atau gabungan partai politik di suatu daerah hanya mungkin untuk mengusung paling banyak 5 (lima) pasangan calon, namun pada praktik umumnya hanya akan tercipta paling banyak 2 (dua), 3 (tiga), hingga 4 (empat) pasangan calon. 19. Bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini sangat baik karena membuka peluang diusungnya lebih banyak pasangan calon, dimana secara teoretis membuka peluang untuk diusungnya 10 (sepuluh) pasangan calon bahkan hingga 15 (lima belas) pasangan calon, yang dapat memberikan lebih banyak alternatif pilihan bagi pemilih. 20. Namun dalam kondisi banyaknya pasangan calon kepala daerah berpotensi untuk memecah suara pemilih dan menghasilkan pasangan calon terpilih yang hanya memiliki persentase perolehan suara yang rendah. 21. Bahwa jika dalam kondisi terdapat 2 (dua) pasangan calon, maka pasangan calon pemenang pasti mendapat suara lebih besar dari 50%, sementara dalam kondisi terdapat 3 (tiga) pasangan calon, pasangan calon pemenang pasti mendapat suara minimal 33,34%, dan dalam kondisi 4 (empat) pasangan calon, pasangan calon pemenang pasti mendapat suara minimal 25,01%%, namun dalam kondisi terdapat 10 (sepuluh) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 10,01% jika pilkada berlangsung kompetitif, dan dalam kondisi terdapat 15 (lima belas) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 6,67% jika pilkada berlangsung kompetitif. 26 22. Bahwa tabel di bawah ini merangkum simulasi perolehan suara minimal pasangan calon terpilih yang dimungkinkan secara teoritis dan matematis dalam kondisi jumlah pasangan calon tertentu: 23. Bahwa dalam kondisi Pemilihan diikuti oleh banyak pasangan calon yang berlangsung secara kompetitif, maka tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen), berpotensi menyebabkan terpilihnya pasangan calon dengan perolehan suara 6,67% yang tentu saja tidak memberikan legitimasi yang cukup, dan juga berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih dan juga bukan pasangan calon yang terbaik. 24. Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menyebabkan Pilkada tidak terselenggara secara adil dan demokratis, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 serta kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Jumlah Pasangan Calon Persentase Perolehan Suara Minimal Pasangan Calon Terpilih Yang Mungkin Terjadi 2 50,01% 3 33,34% 4 25,01% 5 20,01% 6 16,67% 7 14,29% 8 12,51% 9 11,12% 10 10,01% 11 9,10% 12 8,34% 13 7,70% 14 7,15% 15 6,67% 27 Tentang Ketentuan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Role Model bagi Pemilihan Kepala Daerah lainnya di Indonesia 25. Bahwa pelaksanaan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai Pilkada yang paling adil dan demokratis, serta berkepastian hukum karena adanya ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) (Bukti P- 14) yang berbunyi: “Pasal 11 (1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.” 26. Bahwa ketentuan syarat perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan pemilihan putaran kedua merupakan ketentuan yang paling adil dan demokratis, serta berkepastian hukum yang adil karena memastikan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang dikehendaki oleh mayoritas pemilih. 27. Bahwa dalam sejarah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pernah terjadi 2 (dua) kali Pemilihan yang berlanjut hingga 2 (dua) putaran, yaitu pada tahun 2012 dan 2017. 28. Secara spesifik, pada Pemilihan tahun 2017, pada putaran pertama pasangan Ahok-Djarot unggul dengan perolehan suara 42,99% disusul pasangan Anies-Sandi dengan perolehan suara 39,95%, dan disusul pasangan Agus-Sylvi dengan perolehan suara 17,06%. 29. Bahwa jika tidak ada ketentuan syarat perolehan suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) maka pasangan Ahok-Djarot akan langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. 30. Bahwa dengan adanya ketentuan syarat perolehan suara besar dari 50% (lima puluh persen), maka pemilih yang sebelumnya memilih pasangan 28 Agus-Sylvi dihargai suaranya dan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya kepada pasangan Ahok-Djarot atau Anies-Sandi di putaran kedua, dan pada putaran kedua akhirnya menghasilkan pasangan calon Anies-Sandi yang mendapatkan suara mayoritas lebih besar dari 50% (lima puluh persen). 31. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) (Bukti P-15) yang akan mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, ketentuan syarat perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan pemilihan putaran kedua tetap dipertahankan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 yang berbunyi: “Pasal 10 (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (2) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. (3) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.” 32. Bahwa walaupun Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau yang akan berubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan Pemerintahan Daerah yang bersifat Khusus yang dapat membuat ketentuan yang khusus, namun ketentuan mengenai syarat perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan pemilihan putaran kedua bukanlah suatu ketentuan khusus yang hanya dapat diterapkan untuk Jakarta, melainkan ketentuan yang paling adil dan demokratis serta berkepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan Pilkada, dan sudah seharusnya menjadi role model dan juga digunakan di daerah lain di Indonesia. 29 Tentang Penghapusan Ambang Batas Penetapan Calon Terpilih pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang Tidak Melibatkan Partisipasi Publik dan hanya didasarkan pada Kenaikan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah 33. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Komisi II DPR RI / Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dilaksanakan tertutup pada tanggal 13 Februari 2025 (Bukti P-16) diketahui bahwa alasan utama Pembentuk Undang-Undang menghapus ambang batas penetapan calon terpilih adalah karena ambang batas pencalonan kepala daerah telah dinaikkan, 34. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik adalah 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah pemilu DPRD. 35. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan adalah mendapat dukungan 3% (tiga persen) hingga 6,5% (enam koma lima persen) pemilih tergantung dari jumlah penduduk daerah yang bersangkutan. 36. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat tersebut, diketahui bahwa dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pembentuk Undang-Undang telah sepakat untuk menaikkan ambang batas pencalonan pasangan calon yang diusung partai politik menjadi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pemilu DPRD, dan menaikkan ambang batas pencalonan pasangan calon perseorangan menjadi dukungan minimal 6,5% (enam setengah persen) hingga 10% (sepuluh persen) pemilih tergantung dari jumlah penduduk daerah yang bersangkutan. 37. Bahwa dalam halaman 18 Risalah Rapat tersebut, Pihak Pemerintah awalnya memaparkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 30 2008, ambang batas penetapan calon terpilih dinaikkan menjadi 30% (tiga puluh persen) demi legitimasi dan mengharapkan ada dukungan yang lebih tinggi dari masyarakat karena semakin tahun dukungan dan keikutsertaan pemilihan semakin menurun. 38. Bahwa Pihak Pemerintah juga menyatakan tetap ingin konsisten di angka 30% (tiga puluh persen), karena jika turun justru bertentangan dengan prinsip-prinsip legitimasi. 39. Bahwa juga ada pandangan lain dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagaimana tertera pada halaman 19 Risalah Rapat tersebut, di mana DPD RI berpendapat bahwa ambang batas kemenangan seharusnya 50% (lima puluh persen) untuk memperkuat legitimasi pemerintah. 40. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada halaman 20 Risalah Rapat tersebut, Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Saan Mustofa berpendapat bahwa dengan adanya kenaikan ambang batas pencalonan menjadi 20% (dua puluh persen) kursi DPRD maka secara logika jumlah calon tidak akan terlalu banyak, dan pada praktiknya hanya akan terdapat paling banyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) pasangan calon, sehingga hampir pasti akan ada yang mendapat perolehan suara di atas 30% (tiga puluh persen) dan pemilihan akan selesai dalam 1 (satu) putaran. 41. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada halaman 35 Risalah Rapat tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili Abdul Malik Haramain berpendapat bahwa menghapus ambang batas penetapan calon terpilih karena ambang batas pencalonan telah dinaikkan dari 15% (lima belas persen) menjadi 20% (dua puluh persen), sehingga sudah ada angka legitimasi disitu dan tidak perlu ada ambang batas penetapan calon terpilih lagi. 42. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada halaman 38 Risalah Rapat tersebut, pada akhirnya Keputusan yang diambil dalam Rapat Panja tersebut adalah mengikuti pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menghapuskan ambang batas penetepan calon terpilih 30% (tiga puluh persen) dan hanya menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. 31 43. Bahwa menurut Pemohon, keputusan penghapusan ambang batas penetapan calon terpilih tersebut tidak ideal, dan juga tidak melibatkan partisipasi publik di dalamnya, dan hanya diputuskan dalam Rapat Panja satu malam. 44. Bahwa lebih lanjut, dalam perkembangan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, menjadi 6,5% hingga 10% perolehan suara sah DPRD, tergantung pada besaran penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap. 45. Bahwa sebelum adanya Putusan MK ini, berdasarkan ambang batas pencalonan kepala daerah, yaitu 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, pada umumnya partai politik atau gabungan partai politik di suatu daerah hanya mungkin untuk mengusung 2 (dua), 3 (tiga), hingga 4 (empat) pasangan calon. 46. Bahwa pertimbangan besaran ambang batas pencalonan kepala daerah tersebut juga yang menjadi pertimbangan Pembentuk Undang-Undang sebelumnya menghapus ambang batas penetapan calon terpilih. 47. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi sudah menurunkan ambang batas pencalonan kepada daerah, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi mengembalikan ambang batas penetapan calon terpilih untuk memastikan calon terpilih memiliki legitimasi yang cukup. Tentang Pemilihan Dua Putaran Dapat Mengakomodir Hak Konstitusional Suara Pemilih dan Merupakan Bentuk Pemilihan yang Paling Adil dan Demokratis 48. Bahwa dalam kondisi tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) perlu dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama untuk mengakomodir hak konstitusional suara pemilih. 49. Bahwa tanpa adanya ketentuan syarat perolehan suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dan ketentuan pemilihan putaran kedua, maka suara pemilih yang memilih pasangan calon peringkat kedua dan 32 seterusnya akan hangus begitu saja, walaupun secara besaran, total suara pemilih tersebut lebih besar daripada suara pemilih yang memilih pasangan calon peringkat pertama. 50. Bahwa pemilihan putaran kedua juga dapat memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menentukan kembali pilihan yang terbaik di antara pasangan calon peringkat pertama dan kedua. 51. Bahwa dalam rumpun cabang kekuasaan eksekutif, model pemilihan dua putaran juga digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. 52. Bahwa walaupun ketentuan syarat perolehan suara minimal 50% (lima puluh persen) dan ketentuan pemilihan putaran kedua memang tercantum secara spesifik di UUD NRI 1945, namun jauh sebelum adanya amandemen UUD NRI 1945, Pemilihan Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan rakyat sudah menggunakan ketentuan syarat perolehan suara minimal 50% (lima puluh persen) dan ketentuan pemilihan putaran selanjutnya sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Bukti P-17), dimana dinyatakan bahwa: Pasal 13 (1) Apabila calon yang diajukan lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia. (2) Apabila calon yang diusulkan ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh Rapat Paripurna Majelis menjadi Presiden. Pasal 14 Dalam hal dilakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Ketetapan ini, maka Calon Presiden yang memperoleh suara sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Majelis yang hadir, ditetapkan sebagai Presiden terpilih. Pasal 15 Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap tiga calon yang memperoleh suara lebih banyak dari calon-calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia. 33 Pasal 16 Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap dua calon yang memperoleh suara lebih banyak dari calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia. Pasal 23 Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Wakil Presiden sama dengan Tata- Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden.” 53. Bahwa terlepas dari bentuk pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan rakyat, model pemilihan dengan syarat perolehan suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dan ketentuan putaran kedua jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada putaran pertama merupakan bentuk pemilihan yang paling demokratis untuk diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 54. Bahwa selain itu, dalam hal pembentuk Undang-Undang telah memilih model pemilihan umum langsung dari rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka model pemilihan umum kepala daerah dengan syarat perolehan suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dan ketentuan putaran kedua jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada putaran pertama merupakan bentuk pemilihan umum yang paling adil sebagaimana diamatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Tentang Putusan dari Perkara Permohonan ini Dapat Langsung Diberlakukan untuk Pilkada Ulang Tahun 2025 55. Bahwa Permohonan a quo mengenai perubahan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada, dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Ulang Tahun 2025 selama pemungutan suara belum dilaksanakan, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2025, dan selama pasangan calon terpilih belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. 56. Bahwa selain itu, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi telah membuat Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal terpisah 34 mulai tahun 2029, dimana pada tahun 2029 akan dilaksanakan Pemihan Umum Nasional (Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden) dan pada akhir tahun 2031 atau awal tahun 2032 akan dilaksanakan Pemihan Umum Daerah atau Lokal (Pemilihan Umum Anggota DPRD serta Kepala Daerah). 57. Bahwa jika Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan langsung diberlakukan untuk Pilkada Ulang Tahun 2025, maka jika pada Pilkada Ulang Tahun 2025 terlaksana dalam 2 (dua) putaran, maka walaupun pemilihan putaran kedua baru dilaksanakan pada tahun 2026, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang tetap dapat menjabat selama 5 (lima) tahun penuh, karena Pilkada Serentak selanjutnya baru akan dilaksanakan pada akhir tahun 2031 atau awal tahun 2032, sehingga tidak akan merugikan pihak manapun. 58. Bahwa selain itu, Pilkada Ulang Tahun 2025 merupakan Pemilihan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kekalahan pasangan calon tunggal di Pilkada Serentak 2024, dan berdasarkan ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024, dinyatakan bahwa “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”. 59. Bahwa frasa “Pemilihan berikutnya” menunjukkan bahwa Pilkada Ulang Tahun 2025 merupakan bagian yang terpisahkan dari Pilkada Serentak Tahun 2024. 60. Bahwa Pilkada Ulang Tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang merupakan Pilkada baru yang mengulang seluruh tahapan dari awal, termasuk membuka pendaftaran calon baru, dan terpisah dari Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. 61. Bahwa dalam sejarah, pernah juga terjadi Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020 yang merupakan Pemilihan baru yang dilaksakan sebagai 35 tindak lanjut dari kekalahan pasangan calon tunggal pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018. 62. Bahwa Pemilihan Walikota Makassar 2020 mengulang seluruh tahapan dari awal, termasuk membuka pendaftaran calon baru, dan terpisah dari Pelaksanaan Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018. 63. Bahwa penggunaan Frasa “Pemilihan Ulang” atau “Pilkada Ulang” baru digunakan dan dipopulerkan sejak diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dan berbeda dengan penggunaan Frasa “Pemungutan Suara Ulang”. 64. Bahwa Pemilihan Ulang Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang berbeda dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. 65. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 merupakan tindak lanjut dari Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon tertentu, dan memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). 66. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara hanya mengganti calon yang terdiskualifikasi dan tidak mengulang semua tahapan pencalonan dari awal, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pilkada Serentak Tahun 2024. 67. Bahwa untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang masih menjadi bagian dari Pilkada Serentak 2024 harus tetap mengikuti ketentuan penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pilkada Serentak Tahun 2024, namun untuk Pemilihan Ulang Tahun 2025 yang merupakan Pilkada baru yang benar-benar terpisahkan dari Pilkada Serentak 2024, dapat diberlakukan ketentuan penetapan pasangan calon terpilih yang baru sebagaimana yang dimohonkan dalam Permohonan a quo. 36 Tentang Permintaan Percepatan Penanganan Permohonan Untuk Mencegah Kerugian Konstitusional Para Pemohon serta untuk Menciptakan Kepastian Hukum dan Pemilihan yang Adil dan Demokratis 68. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan 109 ayat (1) UU Pilkada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, serta berpotensi menyebabkan Pilkada tidak terselenggara secara adil dan demokratis. 69. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah untuk mendapatkan ketentuan pengaturan Pemilihan Kepala Daerah yang adil, demokratis, serta berkepastian hukum, agar memastikan bahwa pasangan calon kepala daerah yang terpilih adalah pasangan calon yang dikehendaki oleh mayoritas pemilih dan memiliki legitimasi untuk memimpin daerah tersebut. 70. Bahwa secara khusus, akan dilaksanakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Agustus 2025. 71. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum hari pemungutan suara Pilkada Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025 agar kerugian konstitusional Para Pemohon yang berpotensi mendapatkan Pemilihan yang tidak terlaksana secara adil dan demokratis serta tidak berkepastian hukum, tidak akan terjadi karena Mahkamah dapat memaknai ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan 109 ayat (1) UU Pilkada untuk mengharuskan pasangan calon memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pilkada untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 37 Dalam Permohonan Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan memutus perkara a quo sebelum hari pemungutan suara Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025. 3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini langsung diberlakukan untuk Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih, dan dalam hal tidak ada pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon 38 Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.” 3. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, dan dalam hal tidak ada pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.” 4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut: 39 1. Bukti P-1 : Salinan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898); 2. Bukti P-2 : Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Terence Cameron; 4. Bukti P-4 : Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemohon I atas nama Terence Cameron dari situs cekdptonline.kpu.go.id; 5. Bukti P-5 : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama Geszi Muhammad Nesta; 6. Bukti P-6 : Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemohon II atas nama Geszi Muhammad Nesta dari situs cekdptonline.kpu.go.id; 7. Bukti P-7 : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III atas nama Adnisa Prettya; 8. Bukti P-8 : Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemohon III atas nama Adnisa Prettya dari situs cekdptonline.kpu.go.id; 9. Bukti P-9 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025; 10. Bukti P-10 : Salinan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 40 11. Bukti P-11 : Salinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Bukti P-12 : Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); 13. Bukti P-13 : Salinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 14. Bukti P-14 : Salinan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 15. Bukti P-15 : Salinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913); 16. Bukti P-16 : Salinan Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tertanggal 13 Februari 2015; 41 17. Bukti P-17 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 42 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 43 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 107 ayat (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. Pasal 109 ayat (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. 2. Bahwa menurut para Pemohon, pasal-pasal yang diuji a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 22E ayat (1) (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 44 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bahwa Pemohon I adalah seorang warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terence Cameron [Bukti P-3] dan merupakan seorang aktivis hukum yang aktif memperjuangkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi kepastian hukum melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, seperti yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XXII/2024 dan 126/PUU- XXII/2024. Bahwa Pemohon I juga merupakan pemilih yang terdaftar di Provinsi Daerah Khusus Jakarta [Bukti P-4]. Pemohon I beranggapan memiliki hak konstitusional terhadap berlakunya ketentuan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang bertentangan dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Geszi Muhammad Nesta [Bukti P-5] yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar situs cekdptonline.kpu.go.id [Bukti P-6] dan akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka pada Pilkada Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025; 5. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Adnisa Prettya [Bukti P-7] yang terdaftar sebagai pemilih di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dibuktikan melalui tangkapan layar situs cekdptonline.kpu.go.id [Bukti P-8], serta akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang pada Pilkada Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025; 6. Bahwa tidak adanya ketentuan yang mewajibkan pasangan calon kepala daerah terpilih memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% suara pemilih, berpotensi memberikan legitimasi yang sangat rendah. Secara teoritis dan matematis, dalam kondisi terdapat 5 (lima) pasangan calon kepala daerah 45 sebagaimana terjadi di Kabupaten Bangka, pasangan calon kepala daerah dapat ditetapkan sebagai pemenang hanya dengan memperoleh suara minimal sebesar 20,01%. Demikian pula dalam kondisi terdapat 4 (empat) pasangan calon kepala daerah seperti di Kota Pangkalpinang, pasangan calon pemenang dimungkinkan hanya memperoleh suara minimal sebesar 25,01%; 7. Bahwa anggapan kondisi demikian berpotensi mengakibatkan terpilihnya pasangan calon kepala daerah yang tidak mewakili kehendak mayoritas dan bukan pilihan terbaik rakyat. Akibatnya, Pemohon I selaku aktivis hukum, dan Pemohon II sebagai pemilih di Kabupaten Bangka, serta Pemohon III sebagai pemilih di Kota Pangkalpinang, mengalami kerugian konstitusional berupa hilangnya hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 8. Bahwa Pemohon I sebagai aktivis hukum yang berjuang untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil dan demokratis, serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada ulang Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak lagi berpotensi mengalami kerugian konstitusional apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon a quo dengan ketentuan yang mengatur pasangan calon kepala daerah terpilih harus memperoleh lebih dari 50% suara pemilih dari total suara sah. Berdasarkan uraian Pemohon I dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan pemilih dalam Pilkada Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024. Dalam hal ini, sebagai pemilih, Pemohon I tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016. Berkenaan dengan hal tersebut, telah terang dan nyata bahwa kedua norma yang dimohonkan pengujian adalah norma yang mengatur penentuan pemenang Pilkada untuk daerah-daerah yang tidak diberikan status khusus/istimewa. Sebab, penentuan pemenang Pilkada Daerah Khusus Jakarta diatur dengan undang-undang tersendiri dengan persentase khusus, di mana 46 pemenang Pilkada Daerah Khusus Jakarta adalah pasangan calon yang meraih suara minimal 50% + 1 suara. Terlebih, norma Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon I menjadi tidak relevan karena Walikota/Bupati di Daerah Khusus Jakarta tidak dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, dalam kapasitas sebagai pemilih dalam Pilkada Daerah Khusus Jakarta memiliki karakter khusus yang pemilihan gubernurnya diatur dalam undang- undang tersendiri, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang tidak dilakukan pengujian oleh Pemohon I. Sehingga, Pemohon I tidak memiliki anggapan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016. Oleh karena itu, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, Pemohon II dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai pemilih dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 telah dapat menguraikan anggapan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III dimaksud, disebabkan karena norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 berpotensi menghasilkan calon kepala daerah terpilih yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, Pemohon II dan Pemohon III telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III yang terjadi atau akan terjadi dengan berlakunya norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil Pemohon II dan Pemohon III perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 47 sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dengan menerapkan prinsip speedy trial, serta menyatakan Putusan Mahkamah a quo berlaku erga omnes dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta diberlakukan dalam Pilkada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang dijadwalkan pada tanggal 27 Agustus 2025. Terhadap permohonan provisi tersebut, oleh karena permohonan a quo diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK, sehingga terhadap permohonan a quo akan segara mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi para Pemohon a quo. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih didasarkan pada jumlah perolehan suara terbanyak yang diraih tanpa disertai ketentuan yang mengatur pasangan calon kepala daerah terpilih 48 harus memperoleh suara lebih dari 50% pemilih dari total suara sah sehingga memiliki legitimasi kuat; b. Bahwa menurut para Pemohon, penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 berdampak pada meningkatnya jumlah pasangan calon kepala daerah yang mencalonkan diri, maka secara teori hal ini berpotensi menghasilkan pasangan calon kepala daerah terpilih dengan perolehan jumlah suara sangat rendah, bahkan jika pasangan calon kepala daerah mencapai 15 pasangan calon, dimungkinkan pasangan calon kepala daerah yang memperoleh sebesar 6,67% suara dari total suara sah akan menjadi pasangan calon kepala daerah terpilih; c. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menerapkan sistem 2 (dua) putaran dengan syarat perolehan lebih dari 50% suara pemilih dari total suara sah, telah terbukti memberikan jaminan terhadap legitimasi hasil pilkada secara demokratis. Oleh karena itu, ketentuan tersebut sudah sepatutnya tidak hanya dipandang sebagai suatu kekhususan (lex specialis) yang berlaku terbatas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta saja, akan tetapi dapat dijadikan sebagai landasan atau role model sistem pilkada di seluruh Indonesia; Berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, dalam pokok permohonan, para Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Ketentuan di dalam Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih, dan dalam hal tidak ada pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.” 49 2. Ketentuan di dalam Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, dan dalam hal tidak ada pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.” [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi para Pemohon pada Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan inkonstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang sebelumnya pernah diajukan pengujian ke Mahkamah, dikaitkan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga dapat dinilai apakah terhadap norma Pasal a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 50 Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undangundang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan ketentuan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang sudah pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 dengan amar “Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024) tidak dapat diterima”. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 dengan amar “Menyatakan Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”; Berkenaan dengan perkara tersebut di atas, setelah Mahkamah membaca secara saksama, telah ternyata dalam Perkara Nomor 125/PUU- XXII/2024, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan ketentuan yang mencampuradukkan antara “blank vote” dengan suara tidak sah dapat menjadi pemicu tingginya tingkat apatisme pemilu di Indonesia, karena proses kandidasi dipersamakan sebagai suara tidak sah. Sedangkan, dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXII/2024 para Pemohon menguji norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan para Pemohon menghendaki agar perolehan suara kolom kosong atau suara kosong diakui keberadaannya dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon. Adapun permohonan para Pemohon a quo menguji norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan bahwa 51 calon kepala daerah terpilih harus memperoleh lebih dari 50% suara sah pemilih agar memiliki legitimasi dan dukungan yang kuat serta benar-benar mencerminkan kepala daerah terpilih merupakan kepala daerah yang dikehendaki oleh rakyat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terhadap norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, sekalipun terdapat dasar pengujian yang saling beririsan dalam perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024 dan perkara Nomor 145/PUU-XXII/2024 serta perkara a quo, namun telah ternyata terdapat perbedaan alasan pengujian konstitusionalitas (posita) permohonan pada kedua perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah dengan perkara a quo. Terlebih, dalam Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024 Mahkamah belum menilai dalil pokok permohonan para Pemohon karena posita dan petitum para Pemohon tidak jelas. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya alasan konstitusionalitas yang berbeda, telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk menguji norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 tidak terhalang oleh keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 berkenaan dengan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal-pasal a quo lebih lanjut. [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dan komprehensif dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, persoalan utama dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, para Pemohon tidak memperoleh hak atas kepastian hukum disebabkan norma pasal-pasal a quo tidak mensyaratkan pasangan calon kepala daerah terpilih yang ditetapkan sebagai pemenang harus memperoleh minimal 50% + 1 suara dari total suara sah. Akibatnya, kepala daerah terpilih tidak mendapatkan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 52 Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa untuk mempertimbangkan ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, serta putusan-putusan setelahnya, Mahkamah secara eksplisit dan terang benderang telah menyatakan bahwa tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pemilihan kepala daerah (pilkada). Dengan tidak adanya perbedaan rezim dimaksud, secara konstitusional, Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus diberlakukan sama dalam penyelenggaraan pemilu anggota legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, dan pilkada. Tidak hanya itu, norma Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 harus dipahami dan sekaligus dimaknai sesuai dengan konstruksi pemilu sebagaimana dimaktubkan oleh Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, termasuk tunduk pada asas-asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berkenaan dengan penegasan tersebut di atas, sebelumnya, sejak Tahun 2004, Pilkada diselenggarakan dengan model pemilihan secara langsung oleh rakyat yang diatur oleh undang-undang dengan pola simetris, yaitu pengaturan yang sama untuk semua daerah. Namun demikian, sebagai wujud dari negara kesatuan yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa [vide Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], pengisian jabatan kepala daerah dimungkinkan untuk diatur atau diselenggarakan secara berbeda, baik menyangkut pemenuhan syarat untuk menjadi kepala daerah maupun proses pengisian kepala daerah. Kemungkinan pengaturan berbeda tersebut lebih dikenal dengan pilkada asimetris. Model pilkada asimetris dimaksud dilaksanakan di Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada Aceh, terdapat pengaturan yang berbeda dengan pengaturan pilkada yang berlaku secara umum. Misalnya, penyelenggaraan pilkada Aceh diikuti oleh partai politik lokal [vide Pasal 67 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh]. Selain itu, nomenklatur penyelenggara, tidak dinamai dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan 53 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk tingkat Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Sementara itu, pilkada Daerah Khusus Jakarta paling tidak, terdapat dua aspek pemilihan yang berbeda dengan daerah lainnya. Pertama, pemilihan hanya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan syarat perolehan suara untuk terpilih berbeda dengan daerah lain. Kedua, terbuka kemungkinan pemilihan dengan dua putaran, apabila pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih 50% dari total suara sah dilaksanakan putaran kedua yang diikuti pasangan calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama [vide Pasal 10 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta]. Berbeda dari Aceh dan Jakarta, Yogyakarta syarat untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam. Dalam hal ini, Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertakhta secara otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur tanpa pemilihan, baik oleh rakyat Yogyakarta maupun DPRD [vide Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta].. Sedangkan Papua, penyelenggaraan pilkada juga memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan daerah lain, termasuk berbeda dengan daerah lain yang menyandang sifat khusus atau sifat istimewa. Dalam hal ini, misalnya, calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi Papua dan provinsi Papua Barat harus memenuhi syarat orang Papua asli [vide Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua]. [3.13.2] Bahwa jika dalam pengaturan pilkada pada daerah-daerah dengan status asismetris tersebut di atas memberi ruang untuk diatur tidak secara seragam, pada daerah dengan model simetris semuanya diupayakan untuk diatur secara seragam. Di antara yang diatur secara seragam dimaksud adalah penentuan pasangan calon yang dinyatakan sebagai calon terpilih. Sebagaimana dikemukakan dalam alasan- alasan permohonan para Pemohon (hlm. 19-24) hal-hal posita para Pemohon, sejak pilkada dilaksanakan tahun 2004, pengaturan ihwal persyaratan perolehan suara sah untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih telah beberapa kali diubah oleh pembentuk undang-undang. Pertama, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) pada pokoknya mengatur pasangan calon kepala daerah harus memperoleh lebih dari 50 persen suara sah 54 untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Jika batasan lebih dari 50 persen suara sah tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Seandainya tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh lebih dari 25% suara sah akan dilakukan pemilihan putaran kedua. Kedua, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2004 diatur pasangan calon kepala daerah harus memperoleh lebih dari 50% suara sah untuk ditetapkan sebagai calon terpilih. Jika tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh lebih dari 30% suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Seandainya pun tidak terdapat calon yang memperoleh lebih dari 30% suara sah dilaksanakan pemilihan putaran kedua. Ketiga, Pasal 107 dan Pasal 109 UU 1/2015 menentukan pada pokoknya pasangan calon kepala daerah harus memperoleh lebih dari 30% suara sah untuk ditetapkan sebagai calon terpilih. Jikalau tidak terdapat calon yang memperoleh lebih dari 30% suara sah dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. Keempat, Pasal 107 dan Pasal 109 UU 8/2015 menghapus syarat minimum perolehan suara sehingga pasangan calon yang mampu memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih. Kelima, sama halnya dengan UU 8/2015, Pasal 107 dan Pasal 109 UU 10/2016 pun tidak mengatur persyaratan minimum perolehan suara, sehingga pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih. Namun demikian, berbeda dari UU 8/2015, dalam UU 10/2016 ditambahkan syarat minimum dalam menentukan keterpilihan calon tunggal, yaitu memperoleh lebih dari 50% suara sah [vide Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) UU 10/2016]. Bahwa setelah mencermati secara saksama perubahan atau pergeseran norma yang mengatur perihal angka persentase penentuan pasangan calon terpilih tersebut di atas, menurut Mahkamah hal tersebut terjadi karena pembentuk undang- undang berupaya menemukan batasan yang dinilai ideal sesuai dengan kondisi sosiopolitik dan sekaligus mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi proses pilkada. Dalam hal ini, pada tahap awal dengan UU 32/2004 dan UU 12/2008, dapat dibaca sebagai upaya pembentuk undang-undang menggunakan kombinasi model absolute majority system dan two-round system. Selanjutnya, UU 1/2015 memilih model simple majority 30% dan two-round system. Setelahnya pembentuk undang- undang menggunakan model plurality system/first-past-the-post, yaitu peraih suara 55 terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih. Menurut Mahkamah, perubahan dalam proses pencarian model yang sesuai dimaksud tidak dapat dinilai sebagai sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Terlebih, perubahan norma yang berkenaan dengan penentuan pasangan calon terpilih, dalam batas penalaran yang wajar telah diketahui oleh kontestan sebelum tahapan pilkada dimulai. [3.13.3] Bahwa dalam alasan Permohonan, para Pemohon pun memperhadapkan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan kemungkinan banyaknya pasangan calon kepala daerah terpilih yang didukung pemilih dengan jumlah suara minimum. Kemungkinan tersebut diteguhkan para Pemohon dengan adanya konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024. Dalam hal ini, putusan dimaksud pada pokoknya telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Bahkan, secara ekstrim, para Pemohon membuat tabel perihal terbuka kemungkinan jumlah pasangan calon kepala daerah mencapai 15 pasangan calon dengan kemungkinan perolehan suara terbanyak pasangan calon terpilih hanya sebanyak 6,67% dari total suara sah [vide Permohonan hlm. 24-26]. Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat menegasikan kemungkinan tersebut. Namun kemungkinan tersebut hanya terbuka atau terjadi bilamana proses politik pengusulan pasangan calon kepala daerah sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan adanya gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon. Sejauh ini, banyak bentangan empirik membuktikan partai politik peserta pemilu lebih menunjukkan penggabungan beberapa partai politik dalam pengajuan pasangan calon. Dalam hal ini, hanya kondisi khusus saja yang menyebabkan partai politik mengajukan pasangan calon tanpa bergabung dengan partai politik lain. Bahkan, hal penting yang tidak diperhitungkan oleh para Pemohon adalah konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024. Dalam batas penalaran yang wajar, putusan dimaksud akan mempengaruhi jumlah partai politik peserta pemilu karena dengan sendirinya akan terbangun kondisi untuk memberlakukan dan menilai persyaratan partai politik peserta pemilu dengan lebih ketat. Namun demikian, seandainya pun terdapat jumlah calon sebagaimana yang dikalkulasikan oleh para Pemohon, kondisi demikian tidaklah dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya, pelaksanaan pilkada tetap konstitusional sepanjang memenuhi asas- 56 asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Keterpenuhan asas- asas dimaksud sekaligus menjadi penilaian demokratis tidaknya penyelenggaraan pilkada. [3.13.4] Bahwa selain dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan memosisikan persentase penentuan pasangan calon terpilih gubernur/wakil gubernur Jakarta sebagai model ideal. Penilaian ideal tersebut diperkuat oleh para Pemohon dengan mengambil contoh penentuan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, dengan tidak lagi dilakukan perubahan atas substansi Pasal 107 dan Pasal 109 sejak berlakunya UU 8/2015 dan UU 10/2016, dapat dimaknai plurality system/first-past-the-post sebagai pilihan model yang telah dianggap sesuai oleh pembentuk undang-undang dengan kebutuhan untuk penentuan pasangan calon kepala daerah terpilih bagi daerah yang menganut pola simetris. Selain itu, menempatkan model penentuan pasangan calon terpilih pilkada Jakarta sebagai sesuatu yang ideal hanya mungkin dapat diterima kebenarannya jika Mahkamah mengabaikan segala bentuk kritik atau keberatan terhadap model penentuan pasangan calon terplih pilkada Jakarta. Tidak hanya itu, memberlakukan “model Jakarta” menjadi model pilkada daerah lain yang simetris dapat dinilai menggerus model asimetris yang diberlakukan secara khusus bagi Jakarta. Terlebih, menggunakan konstruksi penentuan pasangan calon kepala daerah dengan merujuk Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah sesuatu yang tidak dapat disebandingkan (incomparable). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 telah ternyata tidak melanggar prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis, prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tidak pula menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 57 [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Permohonan provisi Pemohon II dan Pemohon III adalah tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok Permohonan Pemohon II dan Pemohon III adalah tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon II dan Pemohon III untuk seluruhnya. 58 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd M. Guntur Hamzah 59 PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari