110/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 110/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, yang diwakili oleh Nama : Agustinus Anggaibak Jabatan : Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Alamat : Jalan Mandala, Kelurahan Bumiwonorejo, Nabire, Papua Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/Surat Kuasa/A.R.PATTY & REKAN/VII/2024 bertanggal 21 Juli 2024 memberi kuasa kepada Ali Ridwan Patty, S.H., dan Dede G. Pagundun, S.H., para advokat pada Kantor Hukum A. R. Patty & Rekan yang beralamat di Jalan Empang, Nomor 25 Bucen Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;----- Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 2 disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 110/PUU-XXII/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Agustus 2024 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 3 4. Bahwa, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “UU PPP”), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalamPerkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut “PMK No. 2/2021”), menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan: Ayat (1) : Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan Perppu. Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. Ayat (4) : Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa, berdasarkan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi a quo, maka Objek Permohon dalam Pengujian Konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 4 Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 155), yakni pengujian terhadap: a. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sepanjangan mengenai frasa “ketentuan” mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan “ketentuan peraturan perundang- undangan”; b. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sepanjang mengenai frasa “MRP mempunyai tugas dan wewenang: “(a) memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah”; c. Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sepanjang mengenai frasa “memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua”; d. Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sepanjang mengenai frasa frasa “Yang dimaksud dengan “pertimbangan” termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”. 8. Bahwa, pengujian terhadap konstitusionalitas norma dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dengan Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dapat menimbulkan multi tafsir dan secara aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat 5 dipastikan akan terjadi karena berlakunya norma Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum UU 2/2021 sepanjang mengenai tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga kultural orang asli Papua untuk memastikan bahwa hak- hak dasar orang asli Papua dijamin secara konstitusional, di mana disatu sisi MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada “DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua”, tetapi disisi lain, dalam Penjelasan Umum menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “pertimbangan” termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”. Hal ini dapat menimbulkan multi tafsir dan menimbulkan ketidakjelasan norma karena terdapat pertentangan norma Pasal 20 ayat (1) huruf e dengan Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sehingga Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 9. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum UU 2/2021 terhadap UUD 1945. 10. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 11. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, PMK 2/2021, menyatakan: a. Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 6 12. Bahwa, syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: a. Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau b. Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda. 13. Dengan demikian, terlepas dari ketentuan ayat (1) PMK 2/2021 a quo, permohonan pengujian UU terhadap materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan Pemohonan yang berbeda. Ketentuan pengecualian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum acara atau dalam rangka melengkapi hukum acara sebagaimana Penjelasan Pasal 86 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini”. Kemungkinan kekosongan jika hanya menggunakan Pasal 60 UU 24/2003, dapat terjadi, karena terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali, sehingga jika sudah dilakukan pengujian maka sebuah UU tidak dapat diuji kembali, padahal dalam kenyataannya: a) Ketentuan UU dapat diuji dengan ketentuan pasal yang berbeda dari UUD 1945. b) Ketentuan UU yang telah dinyatakan konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi secara bersyarat (conditionality constitutional), yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. c) Bahwa, selain itu UUD 1945 maupun UU MK tidak membedakan jenis undang-undang yang merupakan wewenang Mahkamah untuk mengujinya, sehingga tidak relevan untuk membuat kategori apakah yang diuji tersebut adalah undang-undang dalam arti formil atau undang-undang dalam arti materiil [vide Putusan MK No.026/PUU- III/2005 juncto Pasal 2 ayat 2 PMK 2/2021]. 7 14. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan beberapa perkara Pengujian UU 21/20001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan perkara Pengujian UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam beberapa Putusan MK pada Tabel tersebut di bawah ini: No. Putusan Pasal yang Diuji Alasan Permohonan dan Amar Putusan 1. 47/PUU-XIX/2021 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (6) UU 2/2021. 2. Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (6) UU 2/2021; 3. Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 2/2021; 4. Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021; 5. Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021; 6. Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021; 7. Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021; 8. Pasal 77 UU 21/2001. a. Alasan Permohonan: 1. Anggota DPRP yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua; 2. Anggota DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua; 3. Tentang Pembentukan Partai Politik Lokal di Papua; 4. Tentang Rekruitmen Politik oleh Parpol di Provinsi, Kabupaten/Kota memprioritaskan Orang Asli Papua dan meminta pertimbangan/konsultasi dengan MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing; 5. Usaha-usaha perekonomian di Papua memperhatikan dan mengutakan Orang Asli Papua; 6. Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten/Kota di Provinsi Papua wajib mengalokasikan anggaran kesehatan untuk upaya pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua; 7. Tentang Pembentukan Badan Khusus dalam penyelenggaraan Otsus di Papua; 8. Tentang Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP; 9. Usul perubahan atas UU 21/2001 tanpa melibatkan MRP dan DPRP. 8 b. Amar Putusan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. 2. 41/PUU-XVII/2019 Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001. 1. Alasan Permohonan mengenai Pembentukan Partai Lokal di Kota Jayapura Provinsi Papua; 2. Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 3. 29/PUU-IX/2011 Pasal 1 huruf t juncto Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001 1. Alasan Permohonan mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t UU 21/2001, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan; 2. Amar Putusan: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 4. 93/PUU-XXII/2024 Pasal 12 huruf a UU No.21 tahun 2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 15. Bahwa, walaupun norma konstitusionalitas Pasal 1 huruf t UU 21/2001 juncto Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001 yang pernah dilakukan Pengujian konstitusionalitas Pasal a quo di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 29/PUU-IX/2011, namun secara substansial alasan Permohonan Pemohon dalam perkara a quo berbeda dengan pokok permohon Pemohon yang diajukan saat ini. Hal ini mengingat terjadinya perubahan mendasar terhadap kebijakan Otonomi Khusus di Papua melalui Kebijakan Pemekaran Daerah-Daerah Otonomi Baru (“DOB”) di 9 wilayah Provinsi Papua, yaitu: Pembentukan Provinsi Papua Selatan melalui UU No. 14/2022, Pembentukan Provinsi Papua Tengah melalui UU No. 15/2022, Pembentukan Provinsi Papua Pengunungan Tengah melalui UU No. 16/2022 dan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya melalui UU No. 29/2022, yang mengamanatkan pembentukan Majelis Rakyat Papua di semua Provinsi-Provinsi Baru tersebut, sehingga diperlukan kejelasan Konstitusionalitas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU 2/2021 yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua sebagaimana permohonan Pemohon dalam Pengujian dalam perkara a quo; 16. Bahwa, dengan demikian konstitusionalitas norma berdasarkan putusan yang telah dilakukan dalam judicial review atas satu norma berdasarkan batu ujian konstitusional dalam kurun waktu tertentu dapat berubah sesuai dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan yang terjadi, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka konsekuensi dari perubahan tersebut dapat menguji kembali konstitusionalitas yang berbeda, dapat dimohonkan pengujian kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena, terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua baik melalui Perubahan UU Otonomi Khusus Papua, kebijakan pemekaran di wilayah Provinsi Papua maupun pembentukan MRP di wilayah Provinsi-Provinsi Baru di Papua, maka olehnya itu, Mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusional baru dengan merespons berbagai perubahan dan dinamika perkembangan pemerintahan dan ketatanegaran yang terjadi baik saat ini (ius constitutum) maupun di masa mendatang (ius constituendum) baik dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua maupun untuk mengantisipasi berbagai perubahan ketentuan perundang-undangan otonomi khusus sesuai dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan terjadi di masa yang akan datang; 17. Bahwa, Perubahan Kebijakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua, selain untuk mempercepat pemerataan Pembangunan secara menyeluruh di Provinsi Papua, peningkatan 10 pelayanan publik, pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan partisipasi politik dalam Pemilu serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua. Selain itu, melalui Perubahan Kebijakan Pemekaran Provinsi tersebut dan dibentuknya Majelis Rakyat Papua di setiap Provinsi-Provinsi Baru dan, di mana untuk pertama kalinya Pembentukan MRP dilakukan oleh Penjabat Gubernur di masing-masing Provinsi Baru. Dan mengenai Pembentukan MRP ini telah dibentuk di semua Provinsi di Papua, termasuk Provinsi Papua Tengah. Oleh karenanya, dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang MRP di masing-masing Provinsi Baru tersebut diperlukan kejelasan mengenai norma-norma hukum yang ada dalam UU Otonomi Khusus [vide UU 2/2021] yang berlaku di Provinsi- Provinsi Baru di Papua; 18. Dengan demikian, alasan konstituisinalitas pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001 sebagaimana telah diputus MK melalui Putusan No. 29/PUU-IX/2011 dan beberapa Putusan MK lainnya dalam Pengujian UU Otonomi Khusus Papua adalah berbeda dan/atau terdapat alasan-alasan permohonan Pemohon a quo yang berbeda dengan alasan pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2021 dalam perkara yang dimohonkan saat ini; 19. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas sepanjang pengujian terhadap materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU 2/2021, khususnya pengujian terhadap konstitusionalitas Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021, yang dijadikan batu ujian dan/atau dasar pengujian konstitusionalitas UU a quo adalah berbeda baik dari segi substansi materi maupun alasan-alasan permohonan yang didasarkan atas alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya, khususnya berkaitan dengan pengujian materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU Otonomi Khusus dalam pengujian perkara a quo. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon a quo sepanjang mengenai pengujian Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021, bukan merupakan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU yang diuji konstitusionalitasnya belum pernah diuji 11 konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan karenanya tidak terdapat “nebis in idem” dalam pengujian UU sebagaimana dimohonkan pengujian dalam perkara a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa, Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto UU 8/2011 yang menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, maka menurut Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa Pemohon pengujian undang- undang adalah "Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu.”; 4. Bahwa, selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang- undang a quo, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945"; a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yakni Pertama, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki legal standing dalam perkara pengujian undang-undang a quo. Kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang a quo; b. Bahwa berdasarkan kedua syarat tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal sebagaimana yang dimohonkan dalam perkara a quo, yakni: Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 155); 5. Bahwa, untuk menguji apakah Pemohon memenuhi kelima syarat kedudukan hukum (legal standing) dimaksud, yaitu: Pertama, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah salah satu Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dan Orang Asli Papua, maka perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P.01]. Oleh karenanya, Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 13 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bahwa, Kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan antara lain: Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menyatakan: Pasal 28D Ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D Ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal 28H ayat (3): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” 7. Bahwa, sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 a quo, Pemohon sedang memperjuangkan konstitusional “Orang Asli Papua” (selanjutnya disebut “OAP”), untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28H ayat (3) UUD 1945; 8. Selain itu, secara kelembagaan “Majelis Rakyat Papua” (selanjutnya disebut “MRP”) adalah lembaga representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap 14 adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut “UU 2/2021”). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945; 9. Ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa, Pemohon adalah “Orang Asli Papua” yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (22) UU 2/2021. Dari ketentuan tersebut jelaslah terdapat dua kriteria, yaitu: - mereka yang berasal dari rumpun ras Melanesia menjadi anggota suku-suku asli atau masyarakat adat di Provinsi Papua, dan/atau - orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat di Papua; 10. Bahwa, terkait kedua kriteria “orang asli Papua” dalam Pasal 1 angka (22) juncto Pasal 1 huruf t UU 21/2001, telah mencerminkan makna bahwa keanggotaan suatu masyarakat hukum adat dapat timbul, baik karena secara alamiah berasal dari anggota suku-suku asli, maupun 15 karena diakui sebagai anggota masyarakat hukum adat berdasar alasanalasan yang lazim dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang secara konsisten diterapkan oleh Masyarakat hukum adat tersebut [vide Putusan MK No. 29/PUU-IX/2011]; 11. Bahwa, Pemohon adalah orang asli Papua yang diangkat sebagai Anggota MRP Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.2-4231 Tahun 2023, Tanggal 26 Oktober 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023- 2028 [Bukti P-02]; 12. Bahwa, selain itu Pemohon adalah Orang Asli Papua yang diangkat sebagai salah satu Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor: 12 Tahun 2024, Tanggal 31 Januari 2024 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 [Bukti P-03]; 13. Bahwa, berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua sepanjang mengenai Tugas Pimpinan Majelis Rakyat Papua menyatakan bahwa “mewakili Pimpinan Majelis Rakyat Papua atau alat kelengkapan MRP Provinsi Papua Tengah di Pengadilan”. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan a quo, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) bertindak dalam kedudukan sebagai unsur Pimpinan MRP mewakili kelembagaan Majelis Rakyat Papua untuk mengajukan Permohonan pengujian undang-undang a quo ke Mahkamah Konstitusi. [Bukti P-04]; 14. Bahwa, berdasarkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor: 17 tahun 2024 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Ketua MRP Provinsi Papua Tengah tanggal 2 september 2024 memutuskan dan menetapkan. [Bukti P-05]; Kesatu : Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah ditunjuk oleh Pimpinan dan Anggota MRP Provinsin Papua Tangah untuk mewakili kepentingan lembaga MRP Provinsi Papua Tangah dalam tindakan hukum dan politik; 16 Kedua : Ketua sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan kuasa mengajukan gugatan terhadap hukum ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua, dimana gugatan ini akan difokuskan pada bagian-bagian tertentu dalam Undang-undang dimaksut yang dipandang mengurangi dan membatasi peran, kewenangan, dan hak-hak MRP lainnya; Ketiga : Ketua mewakili Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah dalam gugatan hukum ini dan diberikan kuasa untuk berkoordinasi dengan kuasa hukum, mengumpulkan dokumen pendukung, dan bertindak atas nama MRP Provinsi Papua Tengah dalam semua proses hukum dimaksut’ Keempat : Ketua diwajibkan untuk melaporkan secara berkala kepada Pimpinan dan Anggota MRP mengenai perkembangan gugatan hukum dan setiap perkembangan penting lainnya; 15. Bahwa, selain itu, berdasarkan Keputusan Asosiasi MRP Se- Wilayah Papua Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Kuasa Kepada Ketua MRP Provinsi Papua Tengah Sekaligus Koordinator Asosiasi MRP Se- Wilayah Papua, yang pada pokoknya Memutuskan dan Menetapkan: [Bukti P-06]. Kesatu : Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah ditunjuk sebagai Koordinator Asosiasi MRP Se- Wilayah Papua, untuk memimpin dan mewakili kepentingan kolektif seluruh MRP dalam tindakan hukum dan politik; Kedua : Koordinator sebagaimana pada Diktum Kesatu diberikan kuasa untuk mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap revisi Undang- Undang Otonomi Khusus, yang mana gugatan ini akan difokuskan pada bagian-bagian tertentu dalam Undang- Undang dimaksud yang dipandang mengurangi dan membatasi peran, kewenangan dan hak-hak MRP lainnya; Ketiga : Koordinator Asosiasi mewakili seluruh MRP se-wilayah Papua dalam gugatan hukum dan diberikan kuasa untuk berkoordinasi dengan kuasa untuk berkoordinasi dengan kuasa hukum, mengumpulkan dokumen pendukung, dan 17 bertindak atas nama seluruh MRP dalam semua proses hukum dimaksud; Keempat : Koordinator diwajibkan untuk melaporkan secara berkala kepada para Ketua MRP lainnya mengenai perkembangan gugatan hukum dan setiap perkembangan pentingnya lainnya. 16. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor: 17 tahun 2024 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Ketua MRP Provinsi Papua Tengah tanggal 2 September 2024, Keputusan Asosiasi MRP Se- Wilayah Papua Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Kuasa Kepada Ketua MRP Provinsin Papua Tengah Sekaligus Koordinator Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua, Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 17. Bahwa, dengan berlakunya UU 2/2021, ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengatur mengenai Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua, yang masing-masing menyatakan: Pasal 11 ayat (3) : Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Pasal 20 ayat (1) huruf a : MRP mempunyai tugas dan wewenang: (a) memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah; Pasal 20 ayat (1) hurud e : memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal 18 yang terkait dengan perlindungan hak- hak Orang Asli Papua; Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud dengan "pertimbangan" termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota. 18. Bahwa, ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 terkandung norma yang kabur dan terdapat ketidakjelasan materi muatan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021 yang menegaskan mengenai pertimbangan MRP dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal ini tentu saja akan menimbulkan multi interpretasi dan ketidakpastian hukum baik bagi Penyelenggara Pemilu (“KPU”) maupun MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur Orang Asli Papua dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP; 19. Bahwa, selain itu ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e tersebut tidak sejalan dengan Pasal 12 UU 21/2001 yang menegaskan bahwa: “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat (a) Orang Asli Papua”. Hal ini tentu akan berpotensi membatasi, bahkan mengurangi Tugas dan Wewenang MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakli Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Orang Asli Papua (“OAP”) di tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua. Dengan adanya ketidakjelasan konstitusionalitas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU a quo [vide Pasal 1 huruf a dan huruf e UU 2/201], telah membatasi dan mengurangi hak konstitusional Orang Asli Papua untuk mengajukan diri sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh penyelenggaran Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua telah secara faktual (nyata) dan aktual menimbulkan kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) bagi Orang Asli Papua, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 19 20. Dengan demikian, telah jelas dan nyata, terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon baik selaku Orang Asli Papua maupun dalam kedudukan sebagai lembaga kultural orang asli Papua melaksanakan Tugas dan Wewenang MRP tidak dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilu (“KPU”) dalam Pemilihan Kepala Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah khususnya dan umumnya Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi di Papua, yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menjadi prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 21. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Hak Konstitusional baik yang bersifat aktual, spesifik atau setidak-tidaknya potensial sertanya adanya hubungan sebab akibat (causal verban) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan a quo. 22. Bahwa, Keempat, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa, ketentuan norma Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 menyatakan: “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Ketentuan ini jelas mengatur mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi yang diatur sesuai dengan UU Pemilihan Kepala Daerah [vide UU 10/2016]. Ketentuan ini tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20 (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021 sepanjang mengenai tugas dan wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua; b. Bahwa, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum menyatakan: “MRP mempunyai tugas dan wewenang: (a) memberikan pertimbangan dan “persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah”. Sedangkan dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e menyatakan: “Yang dimaksud dengan "pertimbangan" termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal “penentuan” bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota”. c. Bahwa, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU 2/2021 menyatakan: “Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021 menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, terdapat konflik norma dan/atau pertentangan norma dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dengan Pasal 20 ayat (2) UU 2/2021 serta bertentangan dengan norma Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e berserta Penjelasan Umum UU 2/2021 telah mengintrodusir conditionally constitution, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur Orang Asli Papua. Dengan demikian, terhadap materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU a quo [vide Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021] adalah bertentangan dengan UUD 1945; 21 d. Bahwa, selain itu frasa “persetujuan terhadap bakal calon” dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan frasa “penentuan bakal calon” dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU aquo yang memberikan diskresi kepada MRP dapat menimbulkan multi tafsir dan ketidakjelasan makna dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP memberikan “pertimbangan” dan “persetujuan” dan/atau “penentuan” bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua, khususnya dari unsur orang asli Papua; e. Bahwa, selain itu dalam ketentuan Pasal 12 huruf a UU 21/2001 menyatakan: “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: (a) Orang Asli Papua. Ketentuan ini mempertegas pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP sepanjang mengenai pertimbangan dan persetujuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, harus dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk pertimbangan MRP dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; f. Oleh karenanya, menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat (causal verband) sepanjang mengenai konstitusionalitas pasal yang dimohonkan pengujian sebagaimana tercantum dalam UU 2/2021 Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021 yang secara nyata telah merugikan hak konstitusional Pemohon secara langsung (aktual) dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemohon sebagai lembaga kultural sebagai Orang Asli Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah (“Pilkada”) di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah khususnya dan umumnya 22 di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi di Papua. Oleh karenanya, hak Politik Orang Asli Papua (“OAP”) dalam pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua adalah merupakan hak konstitusional yang harus pula mendapat jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; g. Dengan demikian, jelaslah bahwa terdapat kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau setidak-tidaknya potensial serta adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan Pengujian. 23. Bahwa, Kelima, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon a quo, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat bahwa dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau potensial tidak akan terjadi dikemudian hari; 24. Bahwa, selain itu Pemohon yang kedudukannya sebagai Anggota MRP memiliki Tugas dan Wewenang yang bersumber dari UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [vide UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021] adalah Lembaga Negara (auxiliary institution) yang dalam kedudukanya dibentuk dengan UU dan/atau kewenangannya bersumber dari UU Otonomi Khusus Papua, yang memiliki legal standing untuk mengajukan Pengujian atas Pasal-Pasal dalam UU 2/2021 a quo terhadap UUD 1945. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai auxiliary institution atau sebagai lembaga negara yang bersifat Penunjang dalam Penyelengaraan Pemerintahan di Provinsi Papua yang memiliki kepentingan dalam Pengujian UU dalam perkara a quo; 25. Bahwa, MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua yang dalam kedudukan sebagai lembaga negara penunjang ((auxiliary institution) dalam 23 penyelenggaraan otonomi khusus, berkewajiban untuk memastikan bahwa syarat mutlak agar tujuan implementasi UU Otsus Papua dapat diwujudkan secara nyata, diperlukan adalah adanya sinkronisasi (legal compatibility) antara materi muatan pasal-pasal dalam UU Otsus Papua, dan memastikan tidak ada materi muatan dalam pasal-pasal dalam UU Otsus Papua yang melanggar konstitusi. Dengan kata lain, apabila terdapat materi muatan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Otsus Papua yang saling bertentangan, apalagi materi muatan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka sasaran UU Otsus itu sendiri akan sulit diwujudkan; 26. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-I/2003, “Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres”. Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan hukum (legal standing), Majelis Rakyat Papua (“MRP”) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara dibentuk atas perintah UU Otonomi Khusus yang kewenangannya bersumber dari UU Otonomi Khusus Papua; 27. Bahwa, dengan demikian jelaslah bahwa Pengujian materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian UU a quo yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pengujian Materiil (Materiele Toetsingsrecht) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 yang mengatur mengenai pengujian materiil berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 28. Bahwa, mengenai pengujian materiil ini (materiele toetsingsrecht) menurut Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji material ialah mengenai “kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi” [vide Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010:96]. Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie bahwa “pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan 24 norma-norma yang berlaku umum”. Misalnya, berlaku prinsip “lex specialis derogate legi generalis”, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang berlaku umum. Sebalinya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi dengan prinsip “lex superiori derogate legi inferiori” [vide Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010:96-97]; 29. Dengan demikian, uraian kedudukan hukum Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon dianggap dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya norma Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum UU 2/2021, di mana anggapan kerugian Pemohon yang dimaksud disebabkan karena berlakunya atau adanya ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang hanya berlaku di tingkat Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, khususnya orang asli Papua tidak dapat mencalonkan diri menjadi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dan kerugian konstitusional baik bagi Pemohon maupun orang asli Papua dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini mengingat dengan berlakunya ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e berserta Penjelasan Umum UU 2/2021, mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian Konstitusional, yakni Pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Oleh karenanya, 30. Bahwa di samping itu, terdapat adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya 25 tidak akan terjadi. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo, dan karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum UU 2/2021 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. POKOK PERMOHONAN DALAM PERKARA A QUO Bahwa, sebelum memasuki uraian lebih lanjut pokok persoalan konstitusionalitas dalam Permohonan Pemohon a quo, maka Pemohon terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah y.ang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 2. Bahwa, ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas, menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam konsideran UU 21/2001, yang antara lain menegaskan bahwa “sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang”. 3. Bahwa, lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (2), menyatakan: [Bukti P-07]. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 4. Bahwa, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam konsideran UU 21/2001, yang antara lain menegaskan bahwa “masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung 26 tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai- nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar”. 5. Bahwa, kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan implementasi dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, di mana salah kekhususan dalam UU Otonomi Khusus Papua (“UU 21/2001”) adalah Pembentukan Majelis Rakyat Papua (“MRP”) sebagai salah satu lembaga kultural Orang Asli Papua, yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli Orang Asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Oleh karenanya, secara kelembagaan MRP merupakan bagian dari Kelembagaan Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPRP/DPRK dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua dengan Tugas dan Kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (“PP MRP”); 6. Bahwa, Pasal 20 ayat (1) UU 2/2021, menyatakan: (1) MRP mempunyai Tugas dan Wewenang: a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah; b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur; c. memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama, baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak Orang Asli Papua; d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak Orang Asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan 27 e. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua. 7. Bahwa, dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf f juncto Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021 sepanjang mengenai Tugas dan Wewenang MRP, masing-masing menyatakan: Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf f UU 21/2001: “Termasuk di dalamnya adalah pertimbangan MRP kepada DPRD Kabupaten/Kota dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”. Pasal 20 ayat 1 huruf a UU 2/2021: “Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah.” Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021: “Yang dimaksud dengan "pertimbangan" termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota”. 8. Bahwa, lebih lanjut dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (selanjutnya disebut “PP 54/2004”), menyatakan: (1) MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh DPRP. (2) Pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyangkut persyaratan bakal Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. 9. Bahwa, ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 54/2004 a quo, sepanjang mengenai frasa bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh DPRP, sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Perubahan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/201, yang menegaskan bahwa “MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah”, termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota [vide Penjelasan Umum Pasal 20 ayat 1 huruf e UU 2/2021]; 10. Bahwa, Pasal 1 huruf f UU 21/2001 juncto Pasal 1 angka (8) UU 2/2021, menyatakan: 28 “Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. 11. Bahwa, selanjutnya Pasal 1 huruf t UU 21/2001 juncto Pasal 1 angka (22) UU 2/2021, menyatakan: “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua”. 12. Bahwa, dalam Penjelasan Umum Alinea Keempat UU 2/2021, menegaskan: “Dalam rangka melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua, Undang-Undang ini juga menambahkan pasal baru, yaitu terkait dengan komposisi DPRK yang sebelumnya hanya terdiri atas anggota DPRD kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum diubah menjadi terdiri atas anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat dari Orang Asli Papua. Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga terdapat pasal baru terkait pembentukan badan khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan ehsiensi pembangunan di Papua”. Selain itu, dalam Penjelasan Umum Alinea Ketiga UU a quo menegaskan bahwa …“,“Undang-Undang ini juga mempertegas keberpihakan Pemerintah pada Orang Asli Papua”; 13. Bahwa, Penjelasan Umum tersebut di atas, UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021 sebagai pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, didalamnya memuat pasal-pasal baru yang mengatur kekhususan dimaksud. Salah satunya adalah lebih menekankan mengenai pentingnya perlindungan dan peningkatan harkat dan martabat Orang Asli Papua, juga terkait dengan komposisi DPRK yang sebelumnya hanya terdiri atas anggota DPRD kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum diubah menjadi terdiri atas anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua yang berasal dari perwakilan masyarakat adat di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota; 29 14. Bahwa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan perwujudan pengakuan negara atas kekhususan Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara mengakui” dan “menghormati” satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Undang-Undang tersebut mengatur seluruh aspek penyelenggaraan politik pemerintahan di Provinsi Papua, antara lain terkait dengan, pembagian daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, bentuk dan susunan pemerintahan di Papua, kelembagaan dan pelindungan hak masyarakat adat, hak asasi manusia dan aspek-aspek lainnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua; 15. Bahwa, oleh karenanya Perubahan Kebijakan Otonomi Khusus melalui UU 2/2021 adalah dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum. Dalam kaitan ini, maka MRP sebagai lembaga representasi kultural yang diakui keberadaannya sebagai lembaga negara dalam sumber kewenangannya diberikan melalui UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021 berkewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak-hak dasar orang asli Papua dapat terlaksana secara adil sesuai amanat konstitusi Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan menjamin bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat Papua, tetap dihormati sesuai prinsip Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua; 16. Bahwa hal-hal mendasar dari pemberian kebijakan Otonomi Khusus Papua (asymmetrical decentralization) yang menjadi isi dari Undang- Undang Otonomi Khusus Papua, yang antara lain meliputi: 30 a. pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; b. pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar; c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berciri: 1) partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama dan kaum perempuan; 2) pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; 3) pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara badan legislastif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. 17. Bahwa sejalan dengan pemberian kebijakan otonomi khusus tersebut, maka dalam perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, tidak saja diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dana Otonomi Khusus, tetapi juga untuk mendorong sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetapi juga mempertegas keberpihakan Pemerintah pada “Orang Asli Papua” (“OAP”) dan mendorong adanya penyusunan rencana induk bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Perubahan dalam Undang-Undang ini juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Papua dengan membuka pendekatan penataan daerah yang bottom up dan top down yang melahirkan daerah- 31 daerah otonomi baru (DOB) di Papua dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi; 18. Dengan demikian, Perubahan Kedua atas Undang-Undalg Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang bertujuan untuk memastikan jalannya pemerintahan di Provinsi Papua agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta untuk memberikan dasar pelaksanaan kekhususan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan Provinsi Papua dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang bertujuan untuk memberikan penegasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga jalannya pemerintahan di Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik; 19. Bahwa terkait dengan hubungan kewenangan dan/atau pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (selanjutnya disebut “PP No. 106/2021”) telah mengatur hubungan hirarkhis antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua; 20. Bahwa Peraturan Pemerintah (PP 106/2021) a quo, telah memberikan arah pelaksanaan kebijakan khusus Provinsi Papua yang ruang lingkupnya antara lain meliputi: a. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota; b. Pengisian Anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua; c. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; dan 32 d. Kebijakan Pemekaran Daerah. 21. Bahwa dengan demikian, dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari OAP. Dengan tidak adanya partai politik lokal di Papua, maka pengisian kursi anggota DPRP dan DPRK dari OAP diharapkan dapat meningkatkan akses OAP terhadap politik dan pemerintahan sehingga melahirkan kebijakan yang pro-OAP. Selama ini pengaturan terkait dengan pengisian kursi DPRP dari pengangkatan OAP diatur dalam Perdasus yang pada praktiknya selalu mengalami keterlambatan karena konflik yang berkepanjangan akibat ketidakjelasan mekanismenya. Dalam kaitan dengan pengisian kursi anggota DPRK di tingkat Kabupaten/Kota dari unsur OAP, maka Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural Orang Asli Papua memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Calon Anggota DPRK yang diangkat dari unsur OAP, termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum; 22. Bahwa, Perubahan Struktur Kelembagaan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua berdasarkan UU 2/2021 dan PP 106/2021 a quo membawa konsekuensi terhadap strukrur kelembagaan DPRP di mana pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (“DPRK”), sebagai lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang pengangkatan keanggotaannya dilakukan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan MRP. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (“DPRP”) dan “DPRK” yang terdiri atas anggota yang dipilih dalam Pemilihan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggota DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Dalam kaitan ini, maka MRP memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap 33 bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; 23. Dengan demikian, berdasarkan Perubahan Undang-Undang 21 Tahun 2001 yang menitikberatkan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan pada tingkat Provinsi, maka dengan Perubahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 a quo yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hasil Perubahan, maka penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Papua dilakukan secara konkuren yang mempertegas pembagian Kewenangan dan Urusan antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, di mana tugas, fungsi dan wewenang Majelis Rakyat Papua tidak terbatas pada memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi, memberikan pertimbangan kepada DPRP, DPRK dan Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak- hak Orang Asli Papua tetapi juga memberikan “pertimbangan” termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dari unsur OAP yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum UU No. 2/2021 menimbulan ketidak pastian hukum dan multi tafsir sepanjang mengenai frasa “memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah” dan frasa “Yang dimaksud dengan "pertimbangan" termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota”. Ketentuan ini telah menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP, sehingga diperlukan penafsiran yang tegas berdasarkan konstitusi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan norma dalam pelaksanaan Pasal a quo; 24. Oleh karenanya, menurut Pemohon, berlakunya norma Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e 34 UU 2/2021 telah membatasi hak orang asli Papua yang memiliki potensi dan kesempatan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota baik sebagai Bupati/Wakil Bupati maupun sebagai Walikota/Wakil Walikota. Hal ini mengakibat Pemohon dalam kedudukan baik sebagai Pimpinan MRP maupun selaku Anggota MRP tidak dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Padahal, dengan adanya Perubahan UU No. 21/2001 menjadi UU No. 2/2021 telah merubah struktur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan dibentuknya DPRK memberikan konsekuensi terhadap tugas dan wewenang MRP memberikan pertimbangan baik kepada orang asli Papua yang diangkat sebagai anggota DPRK maupun terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, filosofis, dan sosiologis pemberian kebijakan Otonomi Khusus kepada Provinsi- Provinsi di Papua, tidak hanya pada tingkat Provinsi, tetapi termasuk di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan baik terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota maupun terhadap anggota DPRK yang diangkat dari unsur orang asli Papua. Oleh karena itu, dengan berlakunya ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum UU 2/2021 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon dalam kedudukan sebagai Pimpinan dan anggota MRP secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, sehingga Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta kecilnya peluang baik Pemohon maupun orang asli Papua untuk berkontestasi dalam pemilihan bupati/walikota. Sehingga, agar hak konstitusional Pemohon yang seharusnya diproteksi tidak hilang seiring perubahan kebijakan maupun perubahan undang-undang otonomi khusus di masa depan; 25. Bahwa, dalam struktur kelembagaan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2001 Bagian Ketiga tentang “Badan Eksekutif” menyatakan: 35 (1) Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. (2) Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. (3) Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 26. Bahwa, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2001 telah mengalami Perubahan dengan rumusan frasa dan norma baru dalam Perubahan UU 2/2021, di mana frasa “Badan Eksekutif” diubah menjadi “Pemerintah Daerah Provinsi Papua”. Begitu juga dengan norma ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 UU 21/2001 sepanjang mengenai “Pemerintah Provinsi Papua” dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur dan Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 UU 2/2021, menyatakan: Pemerintah Daerah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang disebut Gubernur dan Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Oleh karenanya, terdapat bagian-bagian tertentu dalam Pasal-Pasal yang dimohonkan Pengujian UU a quo menjadi norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya, bertentangan dengan UUD 1945 yang berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP dalam penyelenggaran otonomi khusus di Provinsi Papua; 27. Bahwa, dengan adanya Perubahan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2001 menjadi UU 2/2021 dengan tidak memasukan Pasal 12 UU 21/2001 menjadi bagian dari Perubahan UU 2/2021 sepanjang mengenai syarat-syarat “yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat- syarat: (a) orang asli Papua, b. dstnya…, mengakibatkan terjadinya ketidaktaatan asas (inkonsistensi) dalam pembentukan norma baru hasil perubahan UU Otonomi Khusus Papua, sehingga menimbulkan multi tafsir (ambivalen) antara pasal satu dengan pasal lainnya. Inkonsistensi dan ambivalensi dalam Pasal Perubahan tersebut antara lain terlihat 36 dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021 dengan Pasal 12 UU 21/2001 yang memberikan Kewenangan kepada MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan tidak hanya terbatas terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi, tetapi juga memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calaon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota unsur Orang Asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Kepada Daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021; 28. Bahwa, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 yang menjadi salah satu Pasal dalam pengujian UU a quo, menyatakan: (1) Pemerintah Daerah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang disebut Gubernur. (2) Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) sepanjang frasa “ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sangat multitafsir dan absurd. Dalam artian bahwa frasa tersebut membuka ruang penafsiran yang sangat beragam sehingga pada tataran praktik dapat menimbulkan polemik dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam artian bahwa ketentuan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” yang manakah yang dimaksud, apakah ketentuan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan/atau peraturan daerah khusus. Frasa “sesuai dengan peraturan perundang- undangan” yang tertuang dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021 tersebut sangat jelas bahwa frasa tersebut sangat multitafsir sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran. Rumusan materi muatan yang demikian secara jelas bertentangan dengan pelbagai asas- 37 asas dalam pembentukan peraturan perundang–undangan yang baik, salah satunya ialah asas kejelasan rumusan. Asas ini mensyaratkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mematuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; 30. Bahwa di lain sisi, frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua adalah sama dengan frasa “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sebelum perubahan, di mana frasa tersebut telah pernah dilakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 116/PUU-VII/2009, menafsirkan bahwa frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2001 sebelum perubahan adalah inkonstitusional. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan penjabaran yang cukup jelas mengenai tafsir “berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan UU a quo. Agar menjadi lebih jelas Pemohon mengutip penjelasan Mahkamah dalam Putusan MK No. 116/PUU-VII/2009, yang menyatakan bahwa: - “frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” tersebut adalah frasa yang sangat tidak jelas, bias, multi penafsiran dalam pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran ini secara yuridis akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial – politis dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Ketidakjelasan, bias, multi penafsiran dan rawan konflik tersebut berkaitan dengan (i) organ atau lembaga manakah yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud; (ii) peraturan perundang-undangan macam apakah yang akan dibentuk, apakah berbentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi); (iii) siapa-siapa atau wakil-wakil dari manakah 38 yang diangkat; dan (iv) berapa lama masa keanggotaan DPRP yang diangkat tersebut; - “frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan'' tersebut juga telah mereduksi nilai kekhususan yang termuat dalam UU 21/2001 dan dapat dijadikan sebagai alat oleh Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua serta masih adanya kecurigaan dari Pemerintah yang menempatkan masyarakat adat Papua sebagai ekstremis politik menuju separatisme; - “frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan”, membuktikan pembentuk undang-undang tidak menentukan secara spesifik bentuk peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya. Padahal UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021 tersebut dengan tegas telah mendelegasikan kewenangan penjabaran dan pelaksanaan Undang-Undang ini dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum paragraf 9 UU. No. 21 Tahun 2001; 31. Secara prinsip frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Otsus Papua No. 21 Tahun 2001, dan frasa “sesuai peraturan perundang-undangan” dalam UU Otsus Papua terbaru hasil perubahan [(Pasal 11 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021)], secara subtantif adalah sama, dan karenanya dapat dikaitkan dengan asas hukum de similibus idem est judicium atau lazimnya dikenal dengan asas similia similibus curantor yang berarti bahwa terhadap perkara yang sama harus diterapkan putusan yang sama pula. Adapun postulat lain yang serupa adalah in consimili casu consimile debet esse remedium yang berarti pekara yang serupa, putusannya pun dapat dikatakan harusnya serupa. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, terhadap perkara-perkara yang sejenis, kendatipun para pihak (pemohon) antara perkara yang satu dengan perkara yang lain berbeda, haruslah diputus yang sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dulu. Maka permohonan pengujian materil terhada frasa a quo seharusnya diputuskan sama sebagaimana pula ditegaskan oleh Zainal 39 Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej yang memberikan keterangan ahli di MK dalam perkara pengujian undang-undang yang menjelaskan bahwa jika alasannya sama, maka hukumnya sama (Eadem est ratio, eadem est lex). 32. Oleh karenanya, frasa “tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah; 33. Bahwa, dengan demikian perubahan terhadap norma Pasal 11 ayat (3) UU 21/2001 berimplikasi terhadap ketentuan norma Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 a quo, menegaskan bahwa MRP memiliki kewenangan untuk memberikan “pertimbangan” dan “persetujuan” terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wakilkota/Wakil Walikota yang diusulan penyelenggara Pemilu dari unsur orang asli Papua. Sehingga norma Pasal 11 ayat (3) a quo menimbulkan ketidakpastian norma hukum (inkonstitusional) dengan norma dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Pasal 20 ayat (2) UU 2/2021. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan bakal calaon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, terdapat pertentangan norma dalam pembentukan Pasal-Pasal dalam UU 2/2021 a quo yang perlu dikoreksi kembali oleh Mahkamah Konstitusi secara konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yang disebabkan karena, jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU 24/2003, yaitu permohohan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan 40 permohonan ditolak, maka akan sulit untuk menguji UU di mana sebuah UU seringkali sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak; 34. Bahwa, selain itu mengingat karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya bisa dilihat dari pasal itu saja, tetapi harus melihat hubungan pasal-pasal tersebut dan dengan keseluruhan pasal-pasal lainnya yang ada dalam UU tersebut, di mana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan; dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]. Dengan demikian, dalam merumuskan norma hukum, selain memperhatikan asas-asas hukum (rechtsbeginsel) dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang akan memberikan ratio legis atau tujuan umum dari suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar memperhatikan kejelasan rumusan dan materi muatan ayat, pasal dan bagian dari UU tersebut agar tidak menimbulkan multif tafsir dalam pelaksanaannya; 35. Bahwa, secara kelembagaan MRP dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang yang sumber kewenanganannya bersumber dari UU Otonomi Khusus Papua [vide UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021] adalah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan dalam organ Jabatan dalam penyelenggaraan Pemerinrahan Daerah di Provinsi Papua, maka jika dikaitkan dengan sistem norma, maka terdapat tiga fungsi kekuasaan dalam pembentukan norma, yaitu: fungsi pembentukan norma (norm creating function), fungsi penerapan norma (norm applying function) dan fungsi penegakan norma (norm enforcing function). Oleh karenanya, berdasarkan fungsi-fungsi kekuasaan tersebut dihubungkan dengan tugas dan wewenang MRP 41 dalam memberikan pertimbang dan persetujuan dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua, maka dalam kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang MRP tersebut adalah dalam rangka menerapkan norma dan penegakan norma dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Oleh karenanya, dalam kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang MRP melalui UU Otonomi Khusus Papua, memberi delegasi kewenangan regulasi melalui UU Otsus kepada MRP sebagai bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua; 36. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut di atas, yang mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan UU dan syarat materiil yaitu kerugian hak konstitusional dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan Pengujiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 serta mengacu pula pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, maka secara aktual, spesifik atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasa-Pasal yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo, yang dalam penerapannya dapat menimbulkan multi tafsir yang menyebabkan pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP tidak dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusi melalui amar putusan, baik secara konstitusinal bersyarat (constitionaly constitutional) maupun tidak konstitusional bersyarat (constitionaly unconstitutional) bertentangan dengan UUD 1945, terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian tertentu dalam UU yang dimohonkan pengujian tersebut, terhadap rumusan norma yang masih bersifat umum tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, yang dikuatirkan dapat berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon baik sebagai Warga Negara 42 Indonesia dan orang asli Papua maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemohon sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua sebagaimana diajukan dalam perkara a quo [vide Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat dari penghapusan bagian tertentu tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya; 37. Bahwa, ketentuan norma Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021 tersebut tersebut di atas, merupakan satu kesatuan norma yang tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 dan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021, sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk pertimbangan dan persetujuan MRP dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan tafsir baru terhadap pasal-pasal tersebut sepanjang mengenai “persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dengan norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 juncto Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021, sepanjang mengenai Tugas dan Wewenang MRP; 38. Bahwa, oleh karenanya ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf e UU 2/2021 juncto Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021, adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) artinya, bahwa konstitusionalitas sepanjang dimaknai bahwa MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur”, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah. Ketentuan mengenai 43 tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah termasuk ketentuan mengenai tata cara pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua; 39. Dengan demikian, materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian dari UU a quo tersebut di atas, menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya. Hal mengingat Pasal-Pasal a quo selain berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemohon, juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur Orang Asli Papua. Oleh karena Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan UUD dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum; 40. Oleh karenanya, terhadap muatan materi dalam ayat, pasal dan/atau bagian UU yang diuji dalam perkara a quo dikuatirkan akan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Perbedaan penafsiran tersebut secara konstitusional akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial politik dan budaya dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat termasuk konflik horizontal antara Masyarakat Papua dengan Pemerintah Pusat serta antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan DPRP/DPRK. Oleh karenanya, untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik sosial politik dalam Masyarakat Papua, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap muatan materi ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU 2/2021 sebagaimana yang dimohonkan dalam pengujian 44 perkara a quo untuk mengakhiri perbedaan penafsiran yang timbul akibat Perubahan UU 2/2021 untuk mempertegas Tugas dan Wewenang MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 dengan memberikan tafsir baru terhadap norma teks dalam pasal-pasal a quo; 41. Bahwa, berdasarkan permasalahan konstitusionalitas Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah; 42. Bahwa, norma Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a huruf dan norma huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 a quo [Bukti P-07] adalah norma hukum yang kabur dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon sebagai orang asli Papua yang dijamin oleh konstitusi [vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945]. Oleh karena kabur dan tidak jelasnya ketentuan pasal a quo, maka akibatnya dapat dipastikan hak- hak konstitusional orang asli Papua baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai masyarakat hukum adat yang dijamin oleh konstitusi [vide Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2] akan terancam. Dengan kata lain, adanya ketentuan pasal a quo, memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi yang memberi jaminan perlindungan atas hak-hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara 45 Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah, bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak orang asli Papua sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang MRP, harus memastikan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran terhadap perlindungan dan jaminan konstitusional yang diberikan kepada orang asli Papua sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang dilakukan melalui perundangan-undangan maupun oleh lembaga pemerintah yang ada dan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, perlu mendapat kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua; 43. Bahwa, dengan demikian Pasal 11 ayat (3) Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah; 44. Bahwa, dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution dan The Final Interpreter of Constitution dan juga sebagai The Guardian of Democracy and Ideology serta sebagai The Protector of Citizen’s Constitutional Rights and The Protector of Human Rights berkewajiban untuk memastikan bahwa tidak 46 akan terjadi pelanggaran terhadap perlindungan dan jaminan konstitusional yang diberikan kepada Orang Asli Papua sebagai Warga Negara Indonesia serta juga sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, baik yang dilakukan melalui perundangan-undangan maupun oleh lembaga pemerintah (lembaga negara: kursif oleh pemohon) yang ada [vide Putusan MK No. 29/PUU-IX/2011, tanggal 29 September 2011, hlm. 65]; 45. Bahwa, berdasarkan keseluruhan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan bahwa konstitusionalitas Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan karenanya, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Pasal-Pasal yang diajukan dalam permohon Pemohon a quo yakni: Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum UU 2/2021 adalah bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo untuk berkenan memutuskan, sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan mengenai tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah termasuk tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua 47 memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 3. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan mengenai tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah termasuk tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila, Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono) berdasarkan hukum dan keadilan. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah a.n Agustinus Anggaibak; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4231 tentang Pengesahan Pengangkatan 48 Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023 – 2028; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023 - 2028; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberian Kuasa Kepada Ketua MRP Provinsi Papua Tengah; 6 Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Asosiasi Majelis Rakyat Papua Se- Wilayah Papua Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Kuasa Kepada Ketua MRP Provinsi Papua Tengah Sekaligus Koordinator Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua; dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Asosiasi Majelis Rakyat Papua Se- Tanah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengertian Orang Asli Papua; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Asosiasi Majelis Rakyat Papua Se- Wilayah Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Calon Bupati, Wakil Bupati, dan Calon Walikota, Wakil Walikota Se-Wilayah Papua. 49 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697, selanjutnya disebut UU 2/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 50 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 51 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 yang masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021: “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021: (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah, e. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e “Yang dimaksud dengan “pertimbangan” termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.2-4231 Tahun 2023, Tanggal 26 Oktober 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 [Bukti P-02], yang bersangkutan 52 kemudian diangkat sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2024, Tanggal 31 Januari 2024 tentang Pengesahan Dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 [Bukti P-03], dan berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang menyatakan bahwa salah satu tugas Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah adalah mewakili MRP Provinsi Papua Tengah atau Alat Kelengkapan MRP Provinsi Papua Tengah di Pengadilan [Bukti P-04]. Oleh karena itu, Pemohon berhak mewakili MRP Provinsi Papua Tengah untuk mengajukan permohonan pengujian UU 21/2021. 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya ketidakjelasan berlakunya norma Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 yang menentukan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, jika disandingkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021 menjadi tidak sejalan karena tidak mempertegas tugas dan wewenang MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang akan diusulkan dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua. Ketidakjelasan ini juga tampak jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e yang pada pokoknya menjelaskan tugas MRP terkait dengan memberikan pertimbangan bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal “penentuan” bakal calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil walikota. 5. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan atau multitafsir tersebut di atas menimbulkan adanya pertentangan antara norma Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021 dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur, termasuk bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dari unsur orang asli Papua. Adanya frasa “persetujuan terhadap bakal calon” dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan frasa “penentuan bakal calon” dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU a quo menurut Pemohon 53 memberikan diskresi kepada MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memberikan “pertimbangan” dan “persetujuan” dan/atau “penentuan” bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua, khususnya dari unsur orang asli Papua, namun karena pemaknaan norma a quo berbeda maka Pemohon merasa tidak terdapat jaminan kepastian hukum. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan secara aktual terjadi atau setidak-tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud disebabkan karena adanya ketidakjelasan pemaknaan tugas dan wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan dan/atau penentuan bakal calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua, khususnya dari unsur orang asli Papua. Di samping itu, Pemohon telah pula dapat membuktikan perihal adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma dan penjelasan yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 54 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan implementasi dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu kekhususan dalam UU 21/2001 jo. UU 2/2021 adalah dibentuknya MRP sebagai salah satu lembaga kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Oleh karenanya menurut Pemohon, secara kelembagaan MRP merupakan bagian dari kelembagaan perangkat daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta DPRP/DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua dengan tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. 2. Bahwa menurut Pemohon, Penjelasan Umum UU 2/2021 menekankan mengenai pentingnya perlindungan dan peningkatan harkat dan martabat orang asli Papua, sebagaimana hal tersebut terlihat pada pengaturan komposisi DPRK yang sebelumnya hanya terdiri atas anggota DPRD kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum diubah menjadi terdiri atas anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat dari unsur orang asli Papua yang berasal dari perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Lebih lanjut, menurut Pemohon, dengan adanya kebijakan otonomi khusus Papua selain mendorong sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi Papua, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, juga mempertegas keberpihakan pemerintah pada orang asli Papua, serta mendorong adanya penyusunan rencana induk bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. 3. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya norma Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 telah membatasi hak orang asli Papua yang memiliki potensi dan kesempatan untuk 55 menduduki jabatan dalam pemerintahan di tingkat kabupaten/kota baik sebagai bupati/wakil bupati maupun sebagai walikota/wakil walikota. Hal ini disebabkan karena MRP tidak dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Padahal, dengan adanya perubahan UU 21/2001 menjadi UU 2/2021 telah mengubah struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dibentuknya DPRK, di mana kebijakan otonomi khusus menurut Pemohon tidak hanya pada tingkat provinsi, tetapi termasuk di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya perlu ada perluasan tugas dan wewenang MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. 4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021 merupakan satu kesatuan norma yang tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e dan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021, oleh karena itu agar tidak terjadi multitafsir perlu ada pemaknaan mengenai tugas dan wewenang MRP tidak hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah, namun juga termasuk pertimbangan dan persetujuan MRP dalam hal penentuan bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dari unsur orang asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon pada kepada Mahkamah agar: 1) Menyatakan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum [Sic!] Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan mengenai tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah termasuk tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal [Sic!] bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021. 2) Menyatakan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum [Sic!] Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan 56 hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan mengenai tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah termasuk tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal [Sic!] bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 September 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, isu konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila kewenangan MRP tidak diperluas hingga memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dari unsur orang asli Papua. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab isu konstitusional Pemohon di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai petitum permohonan Pemohon, di mana pada petitum angka 2 Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan “Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan mengenai tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah termasuk tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021”. Terhadap hal tersebut, 57 setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum angka 2 yang dimohonkan Pemohon telah ternyata petitum angka 2 dimaksud tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan: d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).” Berkenaan dengan ketentuan di atas, salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan sebagaimana ketentuan dimaksud adalah norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam kaitan dengan petitum angka 2, Pemohon tidak mencantumkan norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, petitum angka 2 Pemohon merupakan petitum yang tidak lazim karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, sehingga petitum demikian harus dinyatakan tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.10] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021, Pemohon mengaitkannya dengan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 yang menurut Pemohon MRP berwenang memberikan pertimbangan dan persetujuan bakal calon 58 bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, sehingga pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar MRP diberi tambahan kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dari orang asli Papua, agar hak-hak dasar orang asli Papua dapat dijamin. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma a quo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana ditegaskan dalam UU 21/2001 yang diubah dengan UU 2/2021 yang menyatakan “otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua”. Artinya, kekhususan tersebut diberikan atau diletakkan oleh pembentuk undang-undang adalah terletak pada tingkat provinsi. Hal ini sejalan dengan pembagian wilayah dalam sistem NKRI yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota [vide Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], serta daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa [vide Pasal 2 UU 23/2014]. Di luar otonomi khusus Provinsi Papua tersebut, daerah provinsi dan kabupaten/kota pada prinsipnya merupakan daerah otonom yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah, in casu UU 23/2014, sepanjang tidak terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 399 UU 23/2014 yang menyatakan, “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut”. Dengan demikian, terhadap hal-hal yang telah dinyatakan sebagai kekhususan bagi Provinsi Papua dalam UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021 maka kekhususan dimaksud yang harus diberlakukan, namun selebihnya dari itu yang tidak diatur sebagai kekhususan provinsi Papua, tetap merujuk pada UU 23/2014. Oleh karena sistem pembagian wilayah dalam NKRI, maka otonomi khusus tidak diletakkan pada masing-masing pemerintahan daerah kabupaten/kota tetapi berada pada tingkat provinsi. Konsekuensi adanya otonomi khusus di provinsi 59 Papua ini adalah adanya kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang bersifat khusus (perdasus) sebagaimana ditegaskan pada pokoknya dalam Pasal 1 angka 10 UU 2/2021 bahwa perdasus merupakan peraturan daerah Provinsi Papua yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021. Pasal-pasal tertentu dimaksud terkait dengan pengaturan lebih lanjut terhadap kekhususan Provinsi Papua, misalnya mengenai tugas dan kewenangan MRP [vide Pasal 20 ayat (2) UU 2/2021]. Sebab, di luar pasal-pasal tertentu (khusus) tersebut pemerintah Provinsi Papua tetap melaksanakan kewenangan yang ditentukan dalam UU 23/2014 dengan membentuk peraturan daerah provinsi (perdasi) sebagaimana daerah-daerah otonom lainnya [vide Pasal 1 angka 11 UU 2/2021]. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi daerah kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk membentuk perdasus pada masing-masing kabupaten/kota, jika hal ini dilakukan justru akan menyebabkan kemungkinan terjadinya ketidakkonsistenan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi khusus apabila diletakkan dalam konteks negara kesatuan. Padahal, perdasus yang dibentuk oleh provinsi pada prinsipnya pengaturannya menjangkau seluruh provinsi, termasuk kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut. Oleh karena itu, kabupaten/kota tidak diberi kewenangan membentuk perdasus tetapi hanya melaksanakan perdasus yang telah ditetapkan agar seluruh kebijakan khusus dapat terlaksana di seluruh wilayah provinsi sebagaimana amanat perdasus dimaksud. Sebagai peraturan daerah yang bersifat khusus maka UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021 menentukan pembentukannya pun harus melibatkan MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama [vide Pasal 5 UU 2/2021]. Berkaitan dengan otonomi khusus Papua terletak di tingkat provinsi, maka kedudukan MRP pun hanya berada di tingkat provinsi, tidak di tingkat kabupaten/kota namun jangkauan tugas dan wewenang MRP hingga ke kabupaten/kota, misalnya berkenaan dengan memberikan pertimbangan kepada DPRK dan bupati/walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak- hak orang asli Papua [vide Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021]. 60 [3.12.2] Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran Pemohon terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang tidak mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP akan menyebabkan hak-hak orang asli Papua menjadi tidak terjamin di kabupaten/kota, menurut Mahkamah kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi karena desain otonomi khusus yang diletakkan di tingkat provinsi tidak dimaksudkan akan menyebabkan terabaikannya pelaksanaan kekhususan tersebut bagi orang asli Papua di tingkat kabupaten/kota. Sebab, UU 2/2021 telah menegaskan bahwa pemberian otonomi khusus dimaksudkan untuk memberikan keberpihakan pada orang asli Papua, termasuk untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua [vide konsiderans “Menimbang” huruf a UU 2/2021]. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan UU 2/2021 dimaksudkan untuk mempertegas keberpihakan pemerintah pada orang asli Papua. Bahkan dengan mendorong adanya penyusunan rencana induk bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan dalam UU 2/2021 “juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Papua dengan membuka pendekatan penataan daerah yang bottom up dan top down dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi” [vide Penjelasan Umum UU 2/2021]. Terkait dengan penegasan tersebut justru menjadi tugas dan wewenang MRP untuk melaksanakannya karena MRP mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan gubernur [vide Pasal 20 ayat (1) huruf b UU 2/2021]. Sebab, hanya perdasus lah yang menjadi wadah hukum untuk mengatur hal-hal kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua, misalnya hak di bidang kesehatan, pendidikan, budaya dan kesejahteraan masyarakat. [3.12.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan tidak diberikan kewenangan kepada MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota karena tidak jelasnya norma Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 yang menyatakan, “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena ketidakjelasan tersebut, Pemohon memohon agar Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 diberikan 61 pemaknaan yang sama dengan pemaknaan terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 menjadi “ketentuan mengenai tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah termasuk tugas dan wewenang MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”. Pemaknaan yang dimohonkan Pemohon terkait dengan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan norma yang diatur dalam Pasal 11 UU 2/2021 secara keseluruhan. Sebab, norma Pasal a quo mengatur mengenai kepemimpinan pemerintah daerah provinsi Papua yang dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021]. Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015). Dalam ketentuan Pasal 199 UU 1/2015 menyatakan “Ketentuan dalam Undang- Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang- Undang tersendiri”. Ketentuan yang sama sebelumnya juga diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Artinya, tata cara pemilihan kepala daerah, in casu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di Provinsi Papua hanya dapat dikecualikan sepanjang hal tersebut diatur dalam UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama keseluruhan norma dalam kedua UU a quo tidak terdapat satu pun norma yang mengecualikan tata cara pemilihan kepala daerah dalam UU 1/2015 dan perubahannya, terhadap tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di Provinsi Papua. Berkenaan dengan hal tersebut hanya terdapat pengecualian pengaturan mengenai adanya kewenangan MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan 62 terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah [vide Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021]. Selain itu, jika dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 dan Penjelasannya ditentukan pada pokoknya bahwa MRP diberi tugas dan wewenang di antaranya “… memberikan pertimbangan kepada DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua”. Berkenaan dengan pertimbangan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 bahwa “Yang dimaksud dengan “pertimbangan” termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota”. Atas dasar Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 inilah Pemohon memohon agar norma Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021 dimaknai pada pokoknya MRP memiliki tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Berkenaan dengan apa yang dimohonkan Pemohon a quo, apabila merujuk pada angka 176 Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022) ditentukan bahwa; “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”. Dengan demikian, adanya permohonan untuk menambah kewenangan memberikan “persetujuan” untuk bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota jelas tidak mungkin dapat diberikan karena hal tersebut tidak merupakan amanat dalam norma Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021. Terlebih, dalam sistem peraturan perundang-undangan, penjelasan bukanlah merupakan norma hukum. Hal ini berbeda dengan rumusan norma yang terkait dengan pencalonan gubenur/wakil gubernur karena Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021 telah menentukan sebagai tugas dan wewenang MRP “memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah”. Terlebih lagi, apabila berkaitan dengan norma Pasal 20 63 ayat (1) huruf e UU 2/2021 akan diperluas jangkauan kewenangan MRP hingga bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, hal tersebut merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini prinsip negara kesatuan. Terkait dengan hal ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2016, kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024, antara lain menyatakan: “Berdasarkan fakta di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon yang memohon menambah syarat jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus orang asli Papua dan syarat ijazah sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota dalam UU 21/2001 justru akan mengacaukan ketentuan pasal lain sebab maksud pembentukan Undang- Undang a quo bukanlah dimaksudkan untuk otonomi khusus bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua, melainkan hanya semata-mata Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sama sekali tidak tampak maksud pembentuk Undang-Undang untuk memperluas kekhususan demikian hingga mencakup pula pemerintahan daerah kebupaten/kota. Dengan kata lain, hal itu merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya sepanjang hal itu dilakukan sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Sebagai kebijakan hukum terbuka, Mahkamah tidak berwenang untuk mencampurinya kecuali apabila nyata-nyata hal itu dilakukan dengan mengabaikan UUD 1945;” Bertolak pada kutipan pertimbangan hukum di atas terkait dengan kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua yang tidak diberlakukan bagi MRP dalam memberikan persetujuan bakal calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, bukan berarti tidak ada perlindungan bagi hak-hak orang asli Papua sebagai bagian dari substansi kekhususan di Provinsi Papua. Penjelasan yang telah diberikan terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 dinilai telah mencukupi sebab dengan adanya pertimbangan dari MRP kepada DPRK di mana anggota DPRK ada yang diangkat dari unsur orang asli Papua berjumlah sebanyak ¼ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRK sehingga DPRK dapat “menggodok” sedemikian rupa pertimbangan yang diberikan oleh MRP dalam menentukan para bakal calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang akan diajukan dalam pemilihan kepala daerah. 64 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 apabila MRP tidak diberi tugas dan wewenang memberikan persetujuan terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 telah ternyata tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 65 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 15.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 66 ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati