110/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 110/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dian Leonaro Benny, SH. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Perumahan Kavling Tegal Perintis Blok A2 Nomor 12, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca Permohonan Pemohon; Mendengar Keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat RI; Mendengar dan membaca Keterangan Presiden; Mendengar Keterangan Ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Presiden; Membaca Kesimpulan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 November 2022 dengan Nomor 110/PUU-XX/2022, yang 2 telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang- Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- 3 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal a quo, Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujiann Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang- undang tersebut merupakan tafsir satu- satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal- pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara 4 pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; 5 d. lembaga negara. 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan pengujian materiil atas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 harus memenuhi dua persyaratan, yaitu kualifikasi dari pemohon dan adanya kerugian konstitusional. Mengenai Kualifikasi Pemohon 7. Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak seperti yang ditentukan dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK-2/2021 sebab Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK Nomor 3275022607980011 6 Tentang Kerugian Konstitusional Pemohon 8. Pemohon telah mengalami atau setidak-tidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022, sebagaimana yang ternyata dalam uraian-uraian sebagai berikut: a. hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang selengkapnya berbunyi “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Selanjutnya Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, yang mana kaitannya dengan hak atas pelindungan data pribadi, sebagaimnan yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) yang selengkapnya berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 Pasal 15 ayat (1) huruf a yang selengkapnya berbunyi “(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” merupakan salah satu bentuk pengaturan dari pengecualian hak-hak subjek data pribadi dalam konteks pemrosesan data pribadi. Namun tidak dijabarkan dan/atau diterangkan secara jelas dan terbuka mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan 7 pertahanan dan keamanan nasional”, sebagaimana pada pasal yang sama diberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan pengecualian hak-hak subjek data pribadi untuk kepentingan selain dari Pasal a quo. Hal ini jelas dapat merugikan Pemohon dalam konteks kurangnya kepastian hukum dalam Pasal a quo, kemudian adanya kemungkinan akan pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi yang dapat dilakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengatahuan subjek data pribadi dalam rangka “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”, yang tentunya menabrak hak konstitusional Pemohon mengenai perlindungan diri pribadi, in casu pelindungan data pribadi sebagai hak asasi. Berdasarkan poin sebelumnya yang membahas mengenai hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, telah nyata dan tidak terbantahkan bahwa terjadi pertentangan antara pasal a quo dengan Pasal 28D ayat (1) dimana terdapat ketidakpastian hukum mengenai muatan dari Pasal 15 ayat (1) huruf a, sehingga jelas tidak memenuhi asas kepastian hukum bagi Pemohon. Selanjutnya pada Pasal 28G ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, yang dapat dipahami juga sebagai salah satu bagiannya yaitu perlindungan data pribadi, sementara pasal a quo tidak memiliki kepastian hukum sehingga patut dianggap mengancam perlindungan atas data pribadi Pemohon. c. kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Dalam hal ini, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah khusus dan aktual telah terjadi atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi mengingat Pemohon sebagai seorang masyarakat umum yang pada kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital dan tentunya terdapat data pribadi daripada Pemohon di dunia digital tersebut, sehingga ketentuan dari Pasal a quo akan berpotensi mencederai hak 8 Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan data pribadi Pemohon secara potensial dapat digunakan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi dalam rangka menjalankan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Melanjutkan dari penalaran dan argumentasi Pemohon di atas, bahwasanya pengecualian terhadap Hak-hak Subjek Data Pribadi seperti yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang pada intinya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, pada dasarnya bisa saja untuk mengantisipasi ancaman serangan ataupun pencurian data pribadi yang dilakukan dari eksternal NKRI dan dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara dalam skala nasional. Namun di sisi lain, penafsiran terhadap pasal a quo juga tidak terbatas dalam rangka menjaga stabilitas negara dan data pribadi di Indonesia, tetapi bisa dijadikan alasan Prosesor Data Pribadi yang nantinya bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi untuk mencoba mengecualikan Hak-hak Subjek Data Pribadi dalam rangka kepentingannya sendiri, dimana seharusnya mereka ini yang melindungi data pribadi, bukan mengganggunya. Hal ini yang menurut hemat Pemohon agar sekiranya dapat ditetapkan suatu rumusan norma yang berlandaskan asas kepastian hukum dalam rangka menghindari kerugian konstitusional Pemohon yang potensial akan terjadi karena hal yang sudah diterangkan di atas. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dan berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a Berdasarkan penjelasan atau uraian-uraian kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dan berlakunya pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu. Materi muatan dalam pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut telah atau setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar sangat potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena telah memunculkan ketidakpastian hukum, adanya kemungkinan bahwa data pribadi 9 Pemohon sebagai seorang Subjek Data Pribadi digunakan secara sepihak dan tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, yang mana dapat mengancam hak kebebasan berpendapat dan hak perlindungan diri pribadi, dalam konteks pelindungan data pribadi. e. dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi Jika ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a itu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, niscaya kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi akan terjadi. 9. Di samping itu, kiranya perlu disampaikan oleh Pemohon beberapa poin yang akan dijabarkan di bawah ini untuk sekiranya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam memutus perkara a quo, dikarenakan beberapa poin di bawah ini walaupun tidak dimasukkan ke dalam pokok permohonan uji materi, namun kiranya Mahkamah boleh menilai dan memberikan pertimbangan hukum yang baik dan nantinya dapat memberi keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia, oleh karena putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan erga omnes. 10. Bahwa sebelum UU Nomor 27 Tahun 2022 disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah, terdapat beberapa ketentuan yang sebelumnya telah dimasukkan dalam RUU Pelindungan Data Pribadi, yang mana kemudian dihapuskan dari peraturan perundang-undangan a quo sehingga Pemohon merasa bahwa penghapusan ketentuan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Ketentuan yang dimaksud oleh Pemohon adalah mengenai Data Pribadi Anak dalam definisi usia anak dan Orientasi Seksual dan Pandangan Politik Subjek Data Pribadi. 11. UU Nomor 27 Tahun 2022 tidak melakukan pendefinisian terhadap umur anak. Hal ini berbeda dengan praktik yang ada di berbagai negara lain. Dalam EU GDPR misalnya, usia anak didefinisikan minimal 16 tahun. Sehingga, pemrosesan data pribadi seorang anak dianggap sah menurut hukum jika anak tersebut setidaknya berusia 16 tahun. Jika anak di bawah usia 16 tahun, pemrosesan semacam itu hanya akan sah jika dan sejauh persetujuan itu diberikan atau disahkan oleh pemegang tanggung jawab orang tua atas anak 10 tersebut. Lalu, pada Personal Information Protection Act (PIPA) Korea, persetujuan dari perwakilan hukumnya diperlukan oleh pengendali data pribadi, jika data yang diproses adalah data pribadi anak di bawah 14 tahun. Ketiadaan kejelasan mengenai pendefinisian usia anak dan hanya menyerahkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku kurang tepat, mengingat ada beberapa kemungkinan peraturan perundang- undangan yang dirujuk. UU Nomor 27 Tahun 2022 sebaiknya menggunakan batas usia yang telah diatur dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peruaan Atas ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni “orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. 12. Pengeluaran orientasi seksual dan pandangan politik dari kategorisasi data pribadi spesifik dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi kelompok minoritas gender di Indonesia dan penggunaan data untuk kepentingan politik menjelang penyelenggaraan pemilihan umum pada 2024 mendatang. Hal lainnya yang perlu digarisbawahi adalah meskipun UU Nomor 27 Tahun 2022 saat ini telah mengatur mengenai kategorisasi data pribadi spesifik, namun ruang lingkup data pribasi spesifik dan bentuk pelindungan khusus bagi data pribadi sensitif masih luput untuk diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 27 Tahun 2022. 13. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. C. Alasan-alasan Permohonan 1. Pentingnya Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia 1) Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 11 berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah. 2) Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan information privacy karena menyangkut informasi pribadi. 3) Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka. 4) Konsep privasi sebagai hak pribadi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Harvard yang berjudul “The Right to Privacy”. Mereka menyatakan bahwa: “Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.” 12 5) Berangkat dari konsep di atas yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan the right to be let alone, sehingga kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi. Alasan privasi harus dilindungi adalah: o Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. o Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (“solitude”) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. o Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut memublikasikan halhal yang bersifat pribadi kepada umum. o Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the word. o Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi. 2. Materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (3), dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945 6) Negara Indonesia dibentuk berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), sehingga tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi, dalam negara hukum yang berdaulat adalah hukum itu sendiri, tetapi hukum 13 itu dibuat dan diciptakan demi kemaslahatan rakyat. Semua elemen dalam negara tunduk dan diatur berdasarkan hukum. 7) Menurut Muhammad Yamin, Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (rechtsstaat) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (Machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. 8) Dalam konsep negara hukum modern, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsep negara hukum Indonesia memiliki tiga belas prinsip, yaitu: o Supremasi hukum (supremacy of law), o Persamaan dalam hukum (equality before the law), o Asas legalitas (due process of law), o Adanya pembatasan kekuasaan, o Organ-organ eksekutif independent, o Peradilan bebas dan tidak memihak, o Adanya peradilan tata usaha negara, o Adanya peradilan tata negara (constitutional court), o Perlindungan hak asasi manusia, o Negara hukum yang bersifat demokratis (democratiche rechtsstaat), o Negara hukum yang berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat), o Adanya transparansi dan kontrol sosial, o Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa. 9) Dengan demikian, kedaulatan hukum harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang harus memiliki antara lain kepastian hukum. Kepastian hukum itu menjadi hak konstitusional rakyat sehingga keberadaannya harus dijamin dan ditegakkan. Hak atas kepastian hukum itu secara tegas dan jelas ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 10) Dalam pengertian kepastian hukum, dikandung ketentuan yang secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak 14 menimbulkan keragu-raguan, multitafsir maupun pertentangan di antara aturan hukum itu. Oleh karenanya, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan tidak terjebak dalam penafsiran yang saling bertentangan atau berbeda. Dengan demikian, akan timbul rasa aman sebab setiap individu mampu memahaminya dengan baik. Jadi, ada tolok ukur atau tatanan yang pasti sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu pranata yang dinilai wajar atau adil. Apabila suatu ketentuan undang-undang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka kepastian hukum yang adil dapat menjalankan fungsinya. 11) Menurut pendapat Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum, yaitu Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Bagi Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian- bagian yang tetap dari hukum, sehingga harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Untuk itu, hukum positif harus selalu ditaati agar nilai yang ingin dicapai dari kepastian hukum yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan dapat terwujud. 12) Bahwa kemudian juga diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 13) Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, hak pribadi sebagaimana disimpulkan oleh Edmon Makarim dari beberapa pendapat ahli, yakni: a) hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya; b) hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan c) hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain. 14) Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights 15 (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), diatur bahwa:(Nasution, 1997) (1) Tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut. 15) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2011, MK juga menulis bahwa right to privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia (derogable rights) dan cakupan dari right to privacy meliputi informasi atau right to information privacy, disebut juga data privacy (data protection). Sejumlah peraturan dan putusan pengadilan juga meneguhkan hak privasi. 16) Peraturan delegasi dari UU ITE, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memuat definisi data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27). 17) Bahwa kemudian ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” menurut pandangan Pemohon dapat berpotensi menjadi Pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari, dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi. 18) Bahwa selanjutnya untuk membuktikan alasan-alasan permohonan dari Pemohon mengenai keterkaitan antara Pasal 15 ayat (1) huruf a dengan pasal lainnya di UU a quo, maka akan dijabarkan pasal-pasal berikut ini antara lain: o Pasal 8: Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. o Pasal 9: Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi. 16 o Pasal 10: (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data Pribadi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Pemerintah. o Pasal 11: Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara sesual dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi. o Pasal 12: (I) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. o Pasal 13: (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik. (2) Subjek Data Pribadi berhak dan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data Pribadi untuk menggunakan dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. o Pasal 14: Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi. 17 19) Bahwa berdasarkan pasal-pasal yang telah dijabarkan di atas, maka nyata dan jelas Hak-hak Subjek Data Pribadi yang dikecualikan di Pasal 15 ayat (1) huruf a sangat berkaitan dengan alasan-alasan permohonan, dimana pengecualian terhadap Hak-hak Subjek Data Pribadi terhadap pasal a quo akan mempengaruhi bagaimana Subjek Data Pribadi dalam mengakses data pribadinya, dimana harus melalui permohonan tercatat secara elektronik kepada Pengendali Data Pribadi. Hal ini dapat menjadi celah bagi Pengendali Data Pribadi untuk mengecualikan hak Subjek Data Pribadi dengan dalih untuk melaksanakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. 20) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan oleh karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 21) Namun demikian, sekiranya dampak yang akan ditimbulkan dengan dinyatakannya materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dipandang oleh Mahkamah nantinya memberikan kesulitan- kesulitan bagi Pemerintah dan lembaga pengawas data pribadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Pemohon menyampaikan alternatif permohonan agar materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. D. Petitum Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut: 18 Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) yaitu “Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Atau 3. Menyatakan frasa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) yaitu “Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”; 4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut: 19 1. Bukti P-1 : UUD 1945 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 3. Bukti P-3 : Foto kopi KTP Pemohon [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat RI menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 30 Januari 2023 yang Keterangan Tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pemohon Perkara 110 mendalilkan bahwa memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) (vide Perbaikan Permohonan Perkara 110 hlm 6 huruf a). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa pembentukan UU 27/2022 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi yang merupakan bentuk manifestasi pengakuan dan perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan penjelasan umum dalam UU a quo, pembentukan UU 27/2022 merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena semakin banyaknya pelanggaran terhadap data pribadi yang dialami oleh orang dan/atau badan hukum yang 20 menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Pengaturan dalam UU a quo berfokus pada mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan daya saing nasional. Selanjutnya, dalam pelindungan data pribadi yang menjadi hak dan kebebasan subjek data pribadi (individu) dalam rangka penerapan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon Perkara 110 juga harus memperhatikan pengaturan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini menjelaskan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU a quo merupakan wujud pembatasan penggunaan data pribadi untuk kepentingan menjaga pertahanan dan keamanan nasional, dimana negara dapat langsung menggunakan data pribadi untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Dengan demikian, pengecualian dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 sangat jelas tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UD NRI Tahun 1945. Selain itu, dalam permohonannya Pemohon Perkara 110 mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya namun Pemohon Perkara 110 tidak menguraikan lebih lanjut pertautannya dengan pasal a quo. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan terdapat inkonsistensi penggunaan batu uji oleh Pemohon Perkara 110 yang akan berpengaruh pada ada tidaknya kerugian hak/kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon Perkara 110 atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. 2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang- undang yang diuji 21 Pemohon Perkara 110 mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 merupakan salah satu bentuk pengaturan dari pengecualian hak-hak Subjek Data Pribadi namun tidak terdapat penjelasan terkait “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” sehingga merugikan Pemohon dan adanya kemungkinan pelanggaran terhadap hak-hak Subjek Data Pribadi yang berupa pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi dalam rangka "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" (vide Perbaikan Permohonan hlm 6 huruf b). DPR berpandangan bahwa Subjek Data Pribadi diberikan hak-hak untuk mengatur data pribadinya namun tetap dibatasi dalam beberapa hal untuk kepentingan hukum. Perlindungan Data pribadi yang merupakan hak konstitusional dapat dibatasi keberlakuannya berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional harus tetap mengacu kepada batasan dan ruang lingkup dari pertahanan dan keamanan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU 3/2002) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002). Selain itu, pengaturan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat pembentukan pemerintahan Indonesia berdasarkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak Subjek Data Pribadi yang secara sepihak dapat diproses tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan nasional hanya kekhawatiran Pemohon Perkara 110 belaka. Selain itu, berlakunya Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 16 yang mengatur terkait batasan-batasan dalam pemrosesan data Subjek Data Pribadi sehingga aparat penegak hukum hanya melakukan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 dengan tetap memperhatikan perlindungan hak Subjek Data Pribadi. Tidak hanya itu, ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 tidak memuat Pasal 12 UU 27/2022, sehingga Pemohon Perkara 110 tetap berhak menggugat dan menerima ganti rugi jika terjadi pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22 Dengan demikian apa yang kekhawatiran Pemohon Perkara 110 tidak berdasar, sebab telah terdapat ketentuan ganti rugi dalam UU a quo yang dapat digunakan jika Pemohon Perkara 110 merasa terjadi pelanggaran dalam penggunaan data pribadinya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dilanggar dengan berlakunya Pasal a quo. 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 UU 27/2022 tidak memiliki pertautan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dalam hal ini dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena hak konstitusional Para Pemohon justru menjadi terlindungi dengan keberlakukan Pasal a quo. Dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon maka tidak terdapat juga kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian 23 Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya sehingga tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo yang menguatkan tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Disamping itu, kerugian konstitusional para Pemohon merupakan kekhawatiran para Pemohon yang tidak berdasar. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang a quo yang dimohonkan pengujian. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan bahwa dikabulkannya permohonan a quo tidak akan berdampak apapun pada para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Namun, apabila Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, hal ini justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum khususnya dalam upaya melindungi masyarakat, bangsa, dan negara dalam kaitannya dengan pelindungan data pribadi. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: 24 ... dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’ interest point d’ action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Di era digital, data pribadi seseorang sebagai pengguna internet dan konsumen menjadi aset yang sangat bernilai. Pihak-pihak seperti sosial media platform, e-commerce, on-demand service platform banyak melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi konsumen seperti mengumpulkan data dan informasi pengguna, melakukan tracking terhadap perilaku online pengguna, hingga memproses lebih lanjut data pengguna. 2. Ketentuan hukum terkait pelindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral, tampaknya belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi, sebagai bagian dari privasi. Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan online tetapi juga kegiatan offline. Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara online misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (digital dossier), pemasaran langsung (direct selling), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awan (cloud 25 computing). Khususnya di era big data, pengumpulan data secara masif lazim dilakukan, tak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh entitas bisnis atau korporasi. Jenis data yang dikumpulkan pun beragam, mulai dari personally identifiable information (PII) hingga sensitive personal information (SPI). Perusahaan sebagai pengendali data memiliki tanggung jawab untuk menjaga data konsumen dari kebocoran data. Kebocoran data pribadi baik disengaja maupun tidak merupakan pelanggaran atas kepercayaan yang diberikan seseorang tanpa diketahui oleh yang bersangkutan yang mengakibatkan pemanfaatan data pribadi tersebut oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan yang menguntungkan merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karenanya, diperlukan peraturan hukum yang komprehensif guna melindungi data pribadi konsumen yang dimiliki oleh para pihak yang memperoleh data pribadi tersebut dari konsumen. 3. Salah satu tujuan utama regulasi pelindungan data pribadi adalah melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Berdasarkan kasus yang terjadi di Eropa yaitu Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner yang diputus Court of Justice of the European Union, 2015, perbedaan perlindungan kepentingan konsumen dapat mengancam transaksi antar dua negara atau dua regional. Dari kasus tersebut terlihat bahwa terdapat kepentingan untuk memberikan pelindungan data pribadi yang setara dengan negara- negara lain. Pengaturan perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah menerapkan hukum mengenai pelindungan data pribadi. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. 4. Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang- 26 Undang tentang Pelindungan Data Pribadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya Pelindungan Data Pribadi. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. 5. UU 27/2022 mengatur prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi, antara lain: Pertama, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan. Kedua, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan pengubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi. Keempat, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelindungan data pribadi (data breach), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi. Kelima, data pribadi wajib dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi (right to erasure) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Pemohon Perkara 110 mendalilkan bahwa ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional karena dapat digunakan secara sepihak dan tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional serta frasa tersebut tidak secara terang dijelaskan dalam undang-undang a quo (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7 dan 15). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan: a. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU 27/2022 telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, diantaranya pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, 27 lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka telah jelas bahwa dalam pengelolaan data pribadi tidak akan lepas dari prinsip-prinsip tersebut. b. Bahwa meskipun dalam konsideran mengingat UU 27/2022 dan penjelasan umum disebutkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar pembentukan UU 27/2022, namun dalam konsideran mengingat tersebut terdapat ketentuan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Sehingga adanya ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU 27/2022 tidak menjadikan pengaturan tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. c. Bahwa adanya pengecualian dalam Pasal a quo UU 27/2022 selaras dengan doktrin pembatasan hak konstitusional yang dikemukakan oleh Aharon Barak (Robert Alexy: A Theory of Constitutional Rights) dimana pembatasan konstitusional terjadi saat negara mencegah penggunaan hak oleh warga negara dalam ruang lingkup yang penuh. Namun, demikian hanya pembatasan proporsional yang disebut sebagai pembatasan konstitusional. Artinya, pembatasan tersebut harus melewati proportionality test yang terdiri atas empat aturan yaitu tujuan yang sah (legitimate ends), kesesuaian (suitability), kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas dalam arti sempit (fair balance). Sehingga adanya pembatasan terhadap pengecualian data pribadi yang diperuntukkan demi pertahanan dan keamanan dapat dianalisis melalui keempat indikator tersebut. d. Bahwa keempat prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut: Pertama, adanya faktor legitimate ends dalam pengecualian pada Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 merupakan bentuk pembatasan yang memiliki tujuan yang sah (legitimate) yakni untuk kepentingan kedaulatan negara. Kedua, faktor suitability, yang mengukur bahwa memang benar adanya batasan tersebut mencapai tujuan yang sah, yakni adanya 28 kebutuhan yang sangat penting untuk melindungi pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, necessity pada pengecualian dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 mengatur bahwa adanya pelanggaran atas hak menimbulkan sedikit kerugian atau bahkan tidak merugikan sama sekali dibandingkan dengan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap pertahanan dan keamanan. Keempat, faktor fair balance dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a menimbulkan manfaat yang lebih besar untuk melindungi kedaulatan negara atau dapat dikatakan melindungi hak yang bersifat universal bagi seluruh warga negara. e. Bahwa adanya pembatasan pada dasarnya memungkinkan timbulnya pertentangan, sebab hak konstitusional tidak hanya menyangkut persoalan rules sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, melainkan juga persoalan principles yang memiliki values, goals, dan burden argumentation. Sehingga pemberlakuan hak konstitusional harus melibatkan keseimbangan. Dalam konteks ini konsep principle yang berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas (Robert Alexy: A Theory of Constitutional Rights) dinyatakan sebagai berikut: “It has already been hinted that there is a connection between the theory of principles and the principle of proportionality. This connection is as close as it could possibly be. The nature of principles implies the principle of proportionality and vice versa. That the nature of principles implies the principle of proportionality means that the principle of proportionality with its three sub-principles of suitability, necessity (use of the least restrictive means), and proportionality in its narrow sense (that is, the balancing requirement) logically follows from the nature of principles; it can be deduced from them” Berdasarkan prinsip tersebut maka terdapat kemungkinan- kemungkinan faktual yang mengintervensi adanya suatu prinsip maupun hukum (legal and factually possible). Prinsip tersebut dapat mengintervensi terhadap suatu prinsip lainnya. Contoh prinsip yang mungkin bertabrakan adalah persoalan public security dan hak privasi warga negara (data protection), jika negara mengumpulkan data-data tertentu yang mengganggu hak privasi warga, maka tindakan tersebut harus berkontribusi terhadap realisasi public security. Hal inilah yang 29 memunculkan batasan yang legally possible. (Muller dalam buku A Theory of Constitutional Rights). Adanya prinsip yang saling bertentangan juga terjadi dalam penerapan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022, yakni terdapat kepentingan negara yang saling bertentangan dengan kepentingan pribadi sehingga dapat dikatakan dalam prinsip batasan yang legally possible, hak konstitusional tidak bersifat absolut. Oleh karena itu berdasarkan prinsip tersebut, jika terdapat benturan antara kepentingan pribadi dalam hal ini adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara dengan kepentingan negara maka kepentingan negara lebih diutamakan dengan batasan-batasan sesuai peraturan perundang-undangan. f. Bahwa terdapat kewajiban konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Untuk melaksanakan amanat tersebut dibentuklah Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) yang menyebutkan bahwa terhadap ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara yang bersifat multidimensional yang dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan, menjadi tanggung jawab bersama dan memerlukan keterlibatan warga negara bersama-sama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah (vide Penjelasan Umum UU Pertahanan Negara). Berdasarkan penjelasan tersebut maka Negara memiliki kewenangan untuk memproses data pribadi masyarakat dalam hal menjaga pertahanan dan keamanan Negara yang saat ini sudah bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan dalam jangka waktu cepat. g. Bahwa dalam implementasinya, pengecualian hak-hak subjek pribadi tetap dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 3 UU 27/2022 khususnya asas kepentingan umum. Pengecualian hak 30 subjek pribadi terkait kepentingan pertahanan dan keamanan nasional disebutkan secara jelas dalam penjelasan asas kepentingan umum sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam menegakkan Perlindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum untuk masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional”. sehingga adanya pengecualian dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 dalam hal pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional telah sejalan dengan asas kepentingan umum dimana pemrosesan data pribadi oleh negara digunakan untuk menjaga kepentingan umum dan masyarakat secara luas. h. Selain itu, UU a quo juga mengatur terkait hak subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi apabila terdapat pelanggaran dalam pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 UU 27/2022. Ketentuan Pasal 12 UU 27/2022 ini tidak termasuk dalam pasal-pasal yang dikecualikan dalam Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan oleh Negara tentunya dilakukan dengan pertimbangan khusus untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas dan dalam hal ini negara harus dapat menjamin pemrosesan data pribadi tepat subjek dan tepat sasaran. Sehingga, ganti rugi tersebut merupakan salah satu bentuk jaminan Negara dalam pelaksanaan pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. i. Bahwa dengan demikian, materi muatan Pasal a quo tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kosntitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 31 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Nomor 196 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820), tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 13 Februari 2023 yang keterangan tertulisnya disampaikan pada tanggal 9 Februari 2023 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” yang menurut Pemohon 110 berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari, dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 108 dan Pemohon 110 yaitu bahwa menurut Pemerintah, Pemohon 108 yang memohon pengujian ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 19 UU PDP dan Pemohon 110 yang memohon pengujian ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 32 PDP tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan- ketentuan a quo yang dimohonkan dimaksud, dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi : a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 108 untuk mengajukan permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 19 UU PDP dan Pemohon 110 untuk mengajukan permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP terhadap UUD NRI 1945, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip : “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 33 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas uraian kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon. Izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 110 yaitu bahwa menurut Pemerintah, Pemohon 110 dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pemohon 110 tidak memiliki kerugian konstitusional atas berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP karena Pemohon 110 tidak dapat menguraikan kerugiannya yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dalam hal ini yaitu adanya potensi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari yang digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi. b. Dalil Pemohon 110 mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan didasarkan pada pemahaman bahwa "Pemohon sebagai seorang masyarakat umum yang pada kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital dan tentunya terdapat data pribadi ... Pemohon di dunia digital tersebut, sehingga ketentuan dari pasal a quo secara potensial dapat digunakan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Pemohon sebagai subjek data pribadi dalam rangka menjalankan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" (vide hal. 7). 34 c. Terhadap dalil Pemohon 110 yang menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP secara potensial dapat digunakan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Pemohon 110 sebagai subjek data pribadi merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar, dikarenakan: 1) Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak dapat dilaksanakan secara sepihak. Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP mengatur bahwa hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Kemudian Pasal 15 ayat (2) UU PDP mengatur bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Undang- undang yang dimaksud di sini adalah undang-undang terkait pertahanan dan keamanan nasional. 2) Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak mengharuskan adanya persetujuan dari subjek data pribadi, hal tersebut sesuai dengan legal basis sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) jo. ayat (2) UU PDP, dimana persetujuan bukanlah satu-satunya dasar hukum (legal basis) pemrosesan data pribadi. Pasal 20 ayat (2) UU PDP mengatur 5 (lima) legal basis lain selain persetujuan, di antaranya pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3) Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tanpa sepengetahuan subjek data pribadi tidak menghilangkan hak subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PDP yang terkutip sebagai berikut “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, 35 tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.” Dengan demikian, menurut Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa Pemohon 110 sesungguhnya tidak memiliki kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK atas keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP karena: 1. dalil yang diuraikan oleh Pemohon 110 berkenaan dengan tidak dijelaskannya secara terang dan akurat mengenai kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sehingga berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari, dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi merupakan dalil tidak berdasar karena dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP telah diatur bahwa pengecualian terhadap hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang; 2. selain itu, setiap pemrosesan data pribadi termasuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional harus didasarkan setidaknya pada 1 (satu) dasar hukum (legal basis) pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP, dan persetujuan bukanlah satu-satu dasar hukum (legal basis) pemrosesan data pribadi; dan 3. subjek data pribadi tetap mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU PDP. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon 110 tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). 36 Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon 110 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon 110 memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. LATAR BELAKANG UU PDP 1. Salah satu pertimbangan filosofis konstitusional dalam penyusunan UU PDP didasarkan pada tanggung jawab Pemerintah Negara Indonesia dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (vide Bab I Pendahuluan Naskah Akademik RUU PDP, Bukti PK-1). 2. Wujud dari pelindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ialah pengakuan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai Konstitusional Indonesia, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai dari Pasal 28A s.d. Pasal 28J. 3. Dalam UUD NRI 1945 hak atas pelindungan data pribadi tidak diatur secara tegas dan spesifik. Oleh karena itu, dalam bagian menimbang huruf a dan Penjelasan Umum UU PDP ditegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang lahir dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 37 merupakan hak asasi. 4. Kemudian, dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 diatur dengan tegas bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan regulasi dan kebijakan dalam mengatur pemrosesan data pribadi dalam rangka memenuhi hak atas pelindungan data pribadi merupakan tanggung jawab Pemerintah. 5. Perlindungan konstitusional dalam pemrosesan data pribadi sangat penting dalam menghadapi atau menyikapi perkembangan teknologi. Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things, Blockchain, Cloud Computing, dan augmented reality adalah beberapa contoh teknologi yang berkembang sangat cepat dalam satu dekade belakangan ini. Teknologi-teknologi tersebut terhubung dengan berbagai perangkat yang digunakan oleh masyarakat dan memproses data pribadi dalam volume besar. 6. Mengingat keterhubungan berbagai sistem elektronik di dalam maupun di luar teritori satu negara, aliran bebas lintas batas (cross-border data flow) menjadi satu kebutuhan sekaligus permasalahan utama. Penggunaan layanan atau aplikasi yang berbasis cloud computing dan layanan sosial media serta penyelenggaraan transaksi komersial melalui berbagai penyelenggara platform merupakan kegiatan-kegiatan yang memiliki aspek lintas batas yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha sehari-hari. Meskipun aliran bebas lintas batas merupakan kebutuhan, pemerintah juga harus hadir memberikan perlindungan dan menjamin hak atas perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia terhadap data pribadi yang diproses di luar yurisdiksi Indonesia. 7. Ketentuan hukum terkait pelindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat parsial dan sektroral (vide Bab I Pendahuluan Bukti PK-1). Pengaturan yang sifatnya parsial dan sektoral tersebut mengakibatkan beragamnya pola pengaturan pemrosesan dan pelindungan data pribadi dan terjadi tumpang tindih pengaturan. Di sisi lain, regulasi sektoral tersebut belum mengatur secara tegas, antara lain, prinsip-prinsip apa yang wajib diterapkan oleh pengendali data pribadi, dasar hukum (legal 38 basis) apa saja yang dapat digunakan oleh pengendali atau prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, dan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia yang ditransfer ke luar yurisdiksi Indonesia. Selain itu, regulasi sektoral yang ada juga belum mengatur dengan tegas hak-hak subjek data pribadi, sanksi-sanksi administratif dan pidana yang mampu memberikan efek jera sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia belum dapat dilakukan dengan maksimal. 8. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan pelindungan data pribadi yang semakin kompleks yang didorong oleh: a. perkembangan teknologi disruptif yang memungkinkan pemrosesan data pribadi dalam volume besar dan dengan tingkat intrusi terhadap privasi yang tinggi sehingga dapat mengancam hak-hak konstitusional warga negara; b. kebutuhan untuk menjamin transfer data pribadi lintas batas tetap memberikan perlindungan konstitusional bagi warga negara; c. peraturan perundang-undangan yang sifatnya sektoral yang mengakibatkan adanya tumpang tindih atau kekosongan hukum; Pengaturan mengenai perlindungan data yang ada belum cukup efektif karena masih tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat sektoral sehingga belum memberikan perlindungan yang optimal, maka dari itu Indonesia membutuhkan konsep regulasi yang komprehensif. (vide Bab VI Kesimpulan Bukti PK-1). B. MAKSUD DAN TUJUAN Berdasarkan latar belakang di atas, maksud dari pengundangan UU PDP adalah untuk membentuk satu sistem hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif, yang meliputi substansi, struktur, dan kultur. Maksud untuk membangun sistem hukum yang komprehensif tersebut setidaknya terlihat dari: 1. Definisi Data Pribadi a. UU PDP mendefinisikan “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non- 39 elektronik.” (vide Pasal 1 angka 1 UU PDP). Berdasarkan definisi tersebut, jangkauan pengaturan UU PDP mencakup tidak hanya informasi atau dokumen elektronik yang memuat atau mengandung data pribadi tetapi juga dokumen atau surat dalam bentuk kertas. b. Dari definisi tersebut, UU PDP mengklasifikasikan data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu: 1) data pribadi yang bersifat spesifik, antara lain: data biometrik, data genetika dan data anak (vide Pasal 4 ayat (2) UU PDP); 2) data pribadi yang bersifat umum, antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, dan kewarganegaraan (vide Pasal 4 ayat (3) UU PDP). 2. Konsep pelindungan data pribadi Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PDP, pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dengan perkataan lain pelindungan data pribadi merupakan konsep yang holistik. Pelindungan data pribadi diterapkan dalam keseluruhan pemrosesan data pribadi. Dalam UU PDP diatur bahwa pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, penghapusan atau pemusnahan (vide Pasal 16 ayat (1) UU PDP). 3. Tujuan UU PDP adalah untuk memberikan perlindungan, memajukan, menegakkan, memenuhi, dan menjamin hak konstitusional warga negara Indonesia, khususnya hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, baik terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan di dalam teritori Indonesia maupun di luar teritori Indonesia. Tujuan ini terlihat setidaknya dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Hak subjek data pribadi (vide Pasal 5 s.d. Pasal 14 UU PDP); b. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi (vide Pasal 20 s.d. Pasal 54 UU PDP); c. Pengaturan prinsip pemrosesan data pribadi (vide Pasal 16 UU PDP); d. Kewajiban adanya dasar hukum untuk memproses data pribadi (vide 40 Pasal 20 UU PDP). 4. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, hak atas perlindungan data pribadi bukanlah hak absolut, tetapi hak yang dapat dibatasi untuk kepentingan atau tujuan yang sah yang diatur dalam undang-undang. UU PDP memungkinkan adanya pembatasan terhadap hak-hak subjek data pribadi dan pengecualian terhadap kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi untuk kepentingan, antara lain pertahanan dan keamanan nasional, proses penegakan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. C. ARAH PENGATURAN Arah pengaturan dalam UU PDP ialah pembentukan satu sistem hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif, dengan mengatur, antara lain: 1. Definisi dan ruang lingkup pelindungan data pribadi; 2. Asas pelindungan data pribadi; 3. Jenis data pribadi; 4. Hak subjek data pribadi; 5. Pemrosesan data pribadi termasuk prinsip dan dasar pemrosesan data pribadi; 6. Pengendali gabungan; 7. Kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi; 8. Transfer data pribadi; 9. Sanksi administratif; 10. Kelembagaan; 11. Kerjasama Internasional; 12. Partisipasi masyarakat; 13. Penyelesaian sengketa dan hukum acara; 14. Larangan dalam penggunaan data pribadi; 15. Ketentuan pidana. Dalam membangun dan mengembangkan substansi, struktur, dan kultur pelindungan data pribadi yang komprehensif, UU PDP merupakan tonggak utama yang dipancangkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dari UU PDP akan lahir aturan-aturan pelaksanaannya, termasuk lembaga pelindungan data pribadi. UU PDP juga akan mendorong harmonisasi hukum dan 41 Peraturan perundang-undangan sektoral, serta perubahan praktik pemrosesan data pribadi di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penetapan Lembaga Pelindungan Data Pribadi, dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan UU PDP. D. KETERANGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON 110 Pemohon Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon 110/PUU- XX/2022 Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP (1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman 42 Pemohon Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sehubungan dengan dalil Pemohon 108 dan Pemohon 110 dalam permohonannya, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: Terhadap dalil Pemohon 110 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” yang menurut Pemohon 110 berpotensi menjadi Pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari, dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan bahwa ketentuan a quo telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak melanggar kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta memberikan perlindungan atas diri pribadi, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP telah jelas rumusannya dan haruslah dibaca dan dipahami sebagai satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP yang menyatakan: “Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.” 2. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP telah mengatur secara jelas dan tegas bahwa pengecualian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP hanya dapat dilaksanakan dalam rangka KETERANGAN PEMERINTAH ATAS DALIL PEMOHON 110 43 pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Artinya adalah: a. Pengecualian terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan nasional tidaklah bersifat subjektif, melainkan dasar pelaksanaannya ada pada peraturan perundang- undangan pada tingkat undang-undang. Secara filosofis, undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan, sedangkan legislatif adalah lembaga yang mewakili rakyat dalam membentuk peraturan perundang- undangan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat. b. Pengecualian yang didasarkan pada pelaksanaan ketentuan undang-undang selaras dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. c. Pengecualian yang didasarkan pada pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut juga sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” d. Oleh karena batasan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang- Undang, maka pengecualian yang dilakukan harus berada dalam koridor apa yang diatur oleh undang-undang terkait pertahanan dan keamanan nasional. e. Dalam hal ternyata terdapat pengecualian yang dilakukan di luar yang diatur dalam Undang-Undang, maka pelaksanaan pengecualian tersebut merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilarang dalam Undang- 44 Undang lainnya, dalam hal ini tindakan penyalahgunaan wewenang yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 3. Hubungan antara Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP perlu dipahami dalam konteks sistem hukum. Tiga elemen penting dalam sistem hukum ialah substansi, struktur, dan kultur. UU PDP merupakan bagian dari satu sistem hukum tersendiri terkait pelindungan data pribadi. Pada saat yang sama, hukum pelindungan data pribadi merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional juga dibangun dan berkembang berdasarkan pembangunan dan pengembangan sub- sub sistem hukum lain, termasuk di dalamnya subsistem hukum pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan dalam subsistem hukum pertahanan dan keamanan nasional dan peraturan perundang-undangan dalam subsistem hukum pelindungan data pribadi harus harmonis. a. Subsistem hukum pertahanan dan keamanan nasional mencakup peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan nasional, antara lain: 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; 45 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. b. Dalam konteks UU PDP, keharmonisan hubungan kedua subsistem tersebut terlihat dari hubungan antara Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2). Pengecualian atau pembatasan terhadap hak subjek data pribadi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang di bidang pertahanan dan keamanan nasional. c. UU PDP dalam tatanan hukum merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus terkait dengan pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud asas lex specialist derogat legi generali, sehingga adanya norma-norma lain yang disebutkan dalam aturan pasal-pasal UU PDP secara hukum harus merujuk pada ketentuan dalam undang-undang lain yang mengatur secara khusus, dalam hal ini in casu undang- undang yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional. d. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP dimana pengecualian hanya dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang, sehingga dalil Pemohon 110 yang menyatakan mengalami kerugian konstitusional terkait Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP adalah terbantahkan. Dengan demikian, pemberlakuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana dalil Pemohon 110 pada halaman 10 s.d halaman 17. 4. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) UU PDP juga tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Merujuk pada uraian posita Pemohon 110, tidak ditemukan adanya 46 uraian atau dalil terkait kerugian konstitusional Pemohon 110 dengan diberlakukan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, Pemohon 110 tidak jelas dalam menguraikan permohonannya khususnya terkait dengan kerugian konsitutisonalnya atas keberlakuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. 5. Dampak apabila Permohonan 110/PUU-XX/2022 dikabulkan: Dalam Petitum permohonan register 110/PUU-XX/2022 angka 2 dan angka 3, Pemohon 110 memohon Majelis Hakim Konstitusi untuk: a. Petitum permohonan 110/PUU-XX/2022 angka 2: “Menyatakan frasa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) yaitu "Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”; Petitum dimaksud tidak sejalan dengan undang-undang yang mengatur mengenai pertahanan dan keamanan nasional dan/atau dengan undang-undang yang memuat norma pengecualian/pembatasan hak atas dasar kepentingan pertahanan dan/atau keamanan nasional, antara lain: 1) Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (3) huruf b, Pasal 21, Pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); 2) Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 3) Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. 47 b. Petitum permohonan 110/PUU-XX/2022 angka 3: “Menyatakan frasa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) yaitu "Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman" Petitum dimaksud justru akan mempersempit dan mengunci definisi “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dalam UU PDP dan berpotensi menimbulkan pertentangan dengan undang-undang lainnya yang telah memuat istilah “pertahanan dan/atau keamanan nasional/negara”, antara lain: 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 48 Adapun dari segi cakupan pengaturan, mengingat dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP telah merumuskan bahwa pengecualian pelindungan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan kemanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a “dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 74 UU PDP yang mengatur penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU PDP paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU PDP, maka definisi kepentingan “pertahanan dan keamanan nasional” sebaiknya tidak dikunci dalam UU PDP sebagaimana dimohonkan Pemohon 110 kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. 1. Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP harus dibaca secara satu kesatuan utuh dengan Pasal 15 ayat (2) UU PDP dan undang- undang di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Pemahaman yang utuh tersebut didasarkan pada hubungan antara UU PDP sebagai bagian dari subsistem hukum pelindungan data pribadi dan UU di bidang pertahanan dan keamanan nasional sebagai bagian dari subsistem hukum pertahanan dan keamanan nasional, yang keduanya merupakan elemen pembentuk dalam sistem hukum nasional. 2. UU PDP dalam tatanan hukum merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus terkait dengan pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud asas lex specialist derogat legi generali, sehingga adanya norma-norma lain yang disebutkan dalam aturan Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut 49 pasal-pasal UU PDP secara hukum harus merujuk pada ketentuan dalam undang-undang terkait yang mengatur secara khusus mengenai norma tersebut, dalam hal ini in casu undang-undang yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional. 3. Berdasarkan pemahaman yang utuh tersebut, Pasal 15 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 F. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 30 JANUARI 2023: Bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim Konsitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H, dan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum pada persidangan tanggal 30 Januari 2023, mengenai: 1. Apakah terdapat risalah pembahasan terkait norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP? 2. Agar dilengkapi juga dengan Naskah Akademik, sekaligus juga dilengkapi mengenai undang-undang yang bersentuhan dengan UU PDP. Bersama ini kiranya dapat Pemerintah sampaikan hal sebagai berikut: 1. Mengenai risalah rapat pembahasan terkait norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP, Pemerintah akan merujuk pada: Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tanggal 7 September 2022, antara lain dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS, vide Bukti PK-2, https://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef6fa, terakhir diakses 2 Februari 2023 sebagai berikut: “…, Fraksi PKS berpendapat sebagai berikut; … Ketiga, Fraksi PKS meminta agar pengecualian pemrosesan PDP yang menyangkut penegakan hukum dan pertahanan perlu dilakukan dalam koridor prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi Warga Negara Indonesia, sehingga prosesnya berjalan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan atau kebebasan tanpa batasan di dalam pemrosesan data; … … Menimbang beberapa hal yang sudah disampaikan di atas, Fraksi PKS dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menyatakan menyetujui RUU tentang Pelindungan Data Pribadi ditetapkan 50 menjadi undang-undang.” Bahwa terhadap pandangan Fraksi PKS tersebut telah diakomodir dalam UU PDP yaitu dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP yang mengatur bahwa pengecualian dimaksud “…dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang”. 2. Mengenai undang-undang yang terkait dengan UU PDP berdasarkan BAB III Naskah Akademik RUU PDP (Bukti PK-1) disebutkan sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM); e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa mengingat Naskah Akademik disusun sebelum penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) antara DPR RI dengan Pemerintah, dan selain itu, pembahasan RUU PDP bersifat dinamis mengakibatkan keterkaitan UU PDP dengan undang-undang tidak hanya terbatas pada yang tercantum dalam naskah akademiknya. 51 IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon 110/PUU-XX/2022 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon 110/PUU-XX/2022 seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon 110/PUU-XX/2022 tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk memperkuat keterangannya, Presiden telah mengajukan bukti PK-1 s.d. PK-2 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut: No. Bukti Pemerintah/ Pemberi Keterangan (PK) Keterangan 1 Bukti PK-1 Naskah Akademik yang diajukan untuk Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020. Salinan (Print-out) Bukti PK-1 ini sebagai tindak lanjut permintaan Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan tanggal 30 Januari 2023 yang di dalamnya juga memuat beberapa pemetaan pada waktu itu mengenai undang-undang terkait dengan Rancangan 52 No. Bukti Pemerintah/ Pemberi Keterangan (PK) Keterangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Bukti PK-1 juga merupakan referensi Pemerintah dalam menyusun latar belakang, maksud dan tujuan serta arah pengaturan UU PDP. 2 Bukti PK-2 Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tanggal Rapat: 7 September 2022, khususnya pendapat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salinan (Print-out) Bukti PK-2 ini sebagai tindak lanjut permintaan Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan tanggal 30 Januari 2023 Bukti PK-2 ini menunjukkan salah satu pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang antara lain menyatakan: “Fraksi PKS meminta agar pengecualian pemrosesan PDP yang menyangkut penegakan hukum dan pertahanan perlu dilakukan dalam koridor prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi Warga Negara Indonesia, sehingga prosesnya berjalan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan menghindari terjadinya kesewenang- wenangan atau kebebasan tanpa batasan di dalam pemrosesan data” Bahwa menurut Pemerintah pandangan fraksi PKS dimaksud telah diakomodir dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP yang mengatur bahwa pengecualian dimaksud dilakukan dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Adapun bahan data PK-2 ini diambil dari https://wikidpr.org/rangkuman/Komisi1- Legislasi-Raker-Menkominfo-Lapoan- Panja-Pendapat-Mini-Fraksi-Mini- Pemerintah-RUU-PDP;dan https://wikidpr.org/anggota/5403631742b5 3eac2f8ef6fa Selain itu, Presiden juga telah mengajukan dua orang ahli yakni Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCB.Arb dan Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, SH., 53 MSi., yang telah di dengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Ahmad M Ramli, SH, MH, FCB.Arb. A. Arti dan Makna Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP 1. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP berbunyi “Hak- hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” 2. Pemberlakuan pasal ini sebagai pengecualian dibatasi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP yang berbunyi: “Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.” 3. Hal ini secara akademis bermakna bahwa pengecualian dalam pasal ini tidak bersifat pasal karet dan fleksibel. Karena implementasinya hanya bisa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan berdasarkan hukum positif setingkat Undang-Undang. 4. Pengecualian terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan nasional tidaklah bersifat subjektif, karena dasar pelaksanaannya berdasarkan undang-undang itu tadi dan tidak bisa beralaskan pada hierarki regulasi di bawah UU. 5. Bahwa pengecualian pada pasal 15 ayat (2) UU PDP tidak conflicting apalagi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Mengingat implementasinya justru tidak boleh lain harus berdasarkan Undang- undang yang berlaku sebagai hukum positif yang dibuat oleh Pemerintah dan Parlemen. 54 6. Pasal 15 ayat (2) ini selain sebagai norma pengecualian, juga berfungsi sebagai kaidah penunjuk yang sifatnya terbatas. Dikatakan terbatas, karena yang boleh ditunjuk dan dirujuk hanyalah hukum positif (existing law) level UU saja. 7. Penerapan Pasal 15 ayat (2) UU PDP juga memiliki lingkup terbatas, yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang dalam koridor pertahanan dan keamanan nasional. 8. Sebagai contoh, saat ini perihal pertahanan dan keamanan nasional diatur antara lain dalam UU sbb: (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasiona Indonesia; (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 9. Pasal 15 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 ayat (2) UU PDP juga tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Karena implementasinya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebijakan, tetapi justtru harus dilakukan berdasarkan UU. B. Dampak Hukum Jika Permohonan 110/PUU-XX/2022 dikabulkan 1. Bahwa jika Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP yang berbunyi "Hak- hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dihilangkan maka akan ada legal gap dengan undang- undang yang mengatur mengenai pertahanan dan keamanan nasional. 55 2. Apabila merujuk pada permohonan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP hanya dimaknai "Yang dimaksud dengan "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman" maka implementasinya akan menjadi terbatas padahal lingkup pertahanan keamanan berdasar beragam UU justru lebih bisa luas dari itu. 3. Sebagai contoh adalah hukum positif level UU yang ada dan terkait dengan Pertahanan keamanan: a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; c. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; C. Komparasi Dengan Negara Lain 1. Undang-undang tentang Pelindungan Data di Amerika Serikat, misalnya juga mengenal Pengecualian dalam berbagai kondisi termasuk terkait pertahanan keamanan. 2. Undang-Undang Privasi (5 USC 552a) secara umum menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak –yang dapat ditegakkan di pengadilan– akses ke catatan agen federal di mana orang tersebut menjadi subjeknya, kecuali sejauh catatan tersebut (atau bagiannya) dilindungi dari pengungkapan oleh salah satu dari sembilan pengecualian. 56 3. Berikut ini pengecualian dalam Undang-Undang Privasi AS sbb: a. (d) (5) Informasi yang disusun untuk mengantisipasi tindakan atau proses perdata yang wajar. b. (j) (2) Pelaporan materil upaya penyidikan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, termasuk upaya pencegahan, pengendalian atau pengurangan kejahatan atau penangkapan pelaku kejahatan. c. (k) (1) Informasi yang saat ini dan diklasifikasikan dengan benar berdasarkan perintah eksekutif untuk kepentingan pertahanan nasional atau kebijakan luar negeri – misalnya, informasi yang melibatkan sumber atau metode intelijen. d. (k) (2) Catatan penegakan hukum non-pidana yang disusun oleh lembaga mana pun, atau catatan penegakan hukum pidana yang disusun oleh lembaga penegak hukum non-utama yang tidak mengakibatkan hilangnya hak, keuntungan, atau hak istimewa di bawah program federal, atau yang akan mengidentifikasi sumber yang memberikan informasi berdasarkan janji bahwa identitasnya akan dirahasiakan. e. (k) (3) Materi yang dipelihara sehubungan dengan pemberian layanan perlindungan kepada Presiden AS atau individu lain mana pun sesuai dengan otoritas Judul 16, Kode AS, Bagian 3056. f. (k) (4) Diperlukan oleh undang-undang untuk dipelihara dan digunakan hanya sebagai catatan statistik. g. (k) (5) Materi investigasi yang disusun semata-mata untuk tujuan menentukan kesesuaian, kelayakan, atau kualifikasi untuk pekerjaan sipil federal atau untuk akses ke informasi rahasia, yang pengungkapannya akan mengungkap identitas orang yang memberikan informasi sesuai dengan janji bahwa identitasnya akan dipegang teguh secara rahasia. h. (k) (6) Materi pengujian atau pemeriksaan yang digunakan untuk menentukan kualifikasi individu untuk penunjukan atau promosi dalam layanan pemerintah federal–pelepasannya akan mengganggu proses pengujian atau pemeriksaan. 57 i. (k) (7) Materi yang digunakan untuk menentukan potensi kenaikan pangkat dalam angkatan bersenjata, pengungkapannya akan mengungkap identitas orang yang memberikan materi sesuai dengan janji bahwa identitasnya akan di rahasiakan. 4. The US Privacy Act 1974 sebagaimana telah diubah dengan 5 U.S.C. § 552a melarang pengungkapan catatan tentang seseorang dari sistem catatan tanpa persetujuan tertulis dari individu tersebut, kecuali jika pengungkapan tersebut sesuai dengan salah satu dari dua belas pengecualian yang ditetapkan undang-undang. 5. Ikhtisar Undang-Undang Privasi Edisi 1974, 2020" adalah risalah komprehensif tentang kasus hukum berdasarkan Undang-Undang Privasi yang berlaku. B. Konklusi: 1. Pasal 15 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 ayat (2) UU PDP tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Karena implementasinya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebijakan, tetapi justtru harus dilakukan berdasarkan UU. 2. Bahwa Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (2) UU PDP tidak conflicting apalagi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 3. Bahwa Impelementasi pasal Pasal 15 ayat (1) penafsiran dan pemaknaannya harus dilakukan satu nafas dengan Pasal 15 ayat (2) UU PDP, yang menegaskan bahwa penerapannya tidak boleh lain harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku sebagai hukum positif yang dibuat oleh Pemerintah dan Parlemen. 4. Pengecualian di bidang pertahanan dan keamanan seperti yang diterapkan oleh UU PDP, juga lazim dilakukan oleh berbagai negara, 58 termasuk negara yang sangat ketat dan menerapkan standar tinggi pelindungan data pribadi seperti Amerika Serikat. 5. Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dibuat oleh Pemerintah sebagai respon terhadap transformasi digital dan Industry 5.0 yang sudah kita masuki. UU ini di satu sisi bertujuan melindungi dengan baik data pribadi setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan di sisi yang lain untuk memberikan kepastian hukum dan iklim bisnis dan investasi yang lebih baik. 6. Pentingnya UU PDP tertulis dalam penjelasan umum, yang menyatakan bahwa, keberadaan suatu UU tentang data pribadi, merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi, karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional dan pergaulan internasional. UU ini juga menegaskan bahwa pelindungan data pribadi dapat memperlancar perdagangan, industri dan investasi yang bersifat transnasional. Lebih lanjut dinyatakan bahwa UU PDP mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan telekomunikasi dan mendukung daya saing industri dalam negeri. 7. Indonesia saat ini menjadi pemain e-commerce global, pertumbuhan e-commerce Indonesia mencatat pertumbuhan yang signifikan. Negara-negara di dunia yang sudah menerapkan regulasi PDP, dan menerapkan aturan bahwa transfer data internasional hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki standar perlindungan setara atau lebih tinggi. Maka dapat dibayangkan jika suatu ketika negara kita dianggap tidak memiliki regulasi yang mendukung hal itu, padahal transfer data pribadi antar negara tidak mungkin dielakan. 8. Data pribadi pemilik paspor saat bepergian ke luar negeri, data pribadi dalam penerbangan, keuangan dan perbankan, termasuk di dalamnya data pribadi dalam pemanfaatan platform digital dan media sosial. UU PDP telah menjadi jalan keluar dari semua kekhawatiran itu. Sebab dalam UU ini, diterapkan standar pelindungan data pribadi yang setara dengan yang diberlakukan 59 di Uni Eropa. 2. Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, SH., MSi. Perkembangan teknologi Komunikasi telah mengubah kehidupan. Teori determinisme teknologi, menjelaskan rangkaian penemuan dan aplikasi teknologi komunikasi telah mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat secara signifikan. Wanda J. Orlikowski (2009) mengungkapkan fenomena “Sociomateriality” yang terjadi sekarang ini, dimana manusia dan teknologi komunikasi itu sudah menyatu, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Manusia menciptakan teknologi digital, namun kemudian manusia dalam aktivitas hidupnya sangat tergantung dengan teknologi itu. Susan Greenfields, dalam Mind Change, How Digital Technologies are leaving Their Mark on Our Brains mengatakan, perkembangan otak manusia sekarang menyesuaikan dengan lingkungan teknologi yang digunakan. Teknologi digital yang sangat canggih menurutnya tidak membuat otak menjadi malas atau tidak bekerja, tapi justru memunculkan potensi kreativitas dan kecerdasan yang sebelumnya tersembunyi (Greenfields, 2015). Perangkat teknologi komunikasi digital berbasis internet, secara teknis memungkinkan penggunanya menjadi saling terhubung, get connected dengan pengguna lain di seluruh dunia. Terjadi technical connectivity, yang kemudian memunculkan social connectivity, economical connectivity dan political connectivity. Melalui penggunaan gadget, aplikasi dan internet, milyaran orang saling terhubung secara sosial, politik dan ekonomi, dengan berbagai konsekuensinya. Dulu teknologi televisi yang memunculkan konsep “global village’ (McLuhan, 1980). Sekarang teknologi digital smartphone memunculkan konsep “global brain” (Russell, 2008). Menurut Peter Russell Global Brain adalah worldwide community, yang merupakan the distributed intelligence emerging internet. Saat teknologi komunikasi mampu menghubungkan miliaran penduduknya, maka terwujudlah worldwide community yang semakin cerdas. Punya kesadaran humanis secara kolektif, untuk saling menyelamatkan, saling membantu, dan saling sharing apapun yang bermanfaat. Itulah global brain yang terjadi berkat teknologi berbasis internet. Teknologi komunikasi digital juga memunculkan fenomena “Mass Self Communication”. Media sosial menyebarkan pesan komunikasi dari orang banyak kepada orang banyak atau masif, tetapi tidak serentak sebagaimana 60 terjadi dalam komunikasi massa. Komunikasi mengunakan media sosial sekarang, pesan dan informasinya menyebar lewat viral yang merambat dari person to person, atau dari self to self. Komunikasi bentuk ini disebut “Mass Self Communication” (Castells, 2010). Dengan teknologi komunikasi digital dan media sosial, dunia menjadi semakin terhubung. Persoalan di suatu wilayah, bisa menjadi persoalan di negara lain. Atau the world the more global, the more national matters. Persoalan-persoalan yang terjadi di negara lain, atau global, muncul menjadi persoalan nasional. Kini kita hidup di dunia yang teknologi dan pengaruhnya tidak pernah terbayangkan satu dekade sebelumnya. Aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik, terjadi tidak hanya di dunia fisik, melainkan semakin banyak bergeser ke dunia siber (cyber life). Dulu orang melakukan aktivitas komunikasi, kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, adanya di dunia fisik, sekarang bertransformasi secara signifikan ke dunia cyber atau online. Kalangan net generation, waktunya semakin dihabiskan dalam aktivitas di dunia cyber. Tidak sedikit yang beraktivitas online sampai sepuluh jam sehari. Dunia cyber menjadi dunia nyata ”real life” yang porsinya semakin ke depan semakin besar bagi net generation, bahkan kita semua. Berdasarkan data dari We Are Social, pengguna internet secara global hingga 2022 mencapai 4,8 milyar jiwa, sedangkan di tingkat nasional (Indonesia) mencapai 212,9 juta jiwa pengguna internet, yang juga disebut sebai “warganet” atau netizen. Setiap aktivitas warga di dunia digital selalu terkait dengan data pribadi. Dari mulai aktivitas mendownload aplikasi, menggunakannya dengan memasukkan identitas, membuka tautan, berbelanja, berkomunikasi maupun aktivitas sehari hari lainnya, menjadi data yang terkumpul, dan diolah secara digital oleh perusahaan-perusahaan platform digital. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel. Dibutuhkan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi secara memadai sekaligus mengawasi pengendali dan pemroses data pribadi. Regulasi sangat penting, mengingat di era digital yang diperlukan kalangan kapitalis, adalah bagaimana menguasai data konsumen, pola perilaku masyarakat, dan komunikasi mereka (Schonberger, Victor Mayer & Thomas Ramge, 2018). Data data ini sebenarnya berasal dari kumpulan data pribadi yang dimiliki oleh jutaan bahkan ratusan juta warga negara. Data pribadi yang 61 terkumpul lewat teknologi aplikasi digital yang digunakan ratusan juta warga masyarakat tersebut dikenal sebagai Big Data, yang mengubah wajah kapitalisme di era digital. Kapitalisme dengan wajah baru tapi tetap dalam karakter lama, yaitu greedy, rakus. Dulu kapitalisme bekerja lewat penguasaan uang, sekarang lewat penguasaan data tujuannya sama, berkuasa dan menguasai hidup manusia lain dengan cara lebih efektif. Era penguasaan data secera digital itulah yang disebut Era Kapitalisme pengawasan. Era dimana manusia diperlakukan seperti komoditas ekonomi belaka. Dalam kapitalisme pengawasan, manusia terasing bukan karena pekerjaannya, melainkan karena ranah pribadinya (data pribadi mereka secara digital) telah dikuasai pihak ketiga. Shosanna Zuboff (2019) menunjuk Google sebagai pelopor kapitalisme pengawasan (Surveillance Capitalism) dengan fitur mesin pencarian hingga sistem Android yang tersemat pada sebagian besar ponsel pintar di dunia. Riwayat pencarian pengguna, pesan suara, jejak rute peta perjalanan, atau kontak di surel dikonversi ke dalam data yang kemudian menjadi komoditas bagi perusahaan digital lainnya. Perusahaan perusahaan platform global seperti Google, Youtube, IG, Facebook, TikTok dan lain lain mencari keuntungan besar lewat penguasaan data. Ada tiga tahap menurut Zuboff cara yang dilakukan perusahaan platform global menyiasati protes dari masyarakat yang dirugikan karena datanya dikendalikan dan diproses oleh mereka. Pertama melakukan Incursion, yaitu minta persetujuan data pengguna agar boleh diekstraksi dan diolah demi kepentingan lainnya. Kedua Adaptation, apabila ada protes yang disorot dunia dan media, perusahaan-perusahaan platform global akan mempertahankan posisinya dengan tidak menanggapi protes dan keberatan. Ketiga, Redirection, setelah sorotan mereda, mereka akan melakukan kembali dalam memanfatkan data pribadi pengguna. Keempat Habituation, ketika pengguna protes, perusahaan digital akan bersikap abai dan tidak mempedulikannya, karena sudah dianggap wajar. Inti dari penjelasan ini, betapa lemahnya kedudukan warga negara atau masyarakat di hadapan korporasi multi nasional yang mengendalikan, memproses dan memanfaatkan data pribadi mereka apabila tidak ada ketentuan Perundang undangan yang mengaturnya. Situasi yang digambarkan di atas memunculkan isu governance (tata kelola) atas akses internet (internet access) di berbagai negara. Inovasi dan kreasi dari sektor swasta perusahaan penyedia layanan internet dan platforms, yang merupakan 62 korporasi-korporasi transnasional yang sangat powerfull dengan kekayaan milyaran dolar ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan rakyat dan negara. Penggunanya adalah invividu (warganet) yang tersebar di berbagai negara, dan kemudian Negara justru dituntut berperan memfasilitasi perkembangan iklim bisnis yang sehat, dan sekaligus pengaturannya. Tiga aktor utama ini membutuhkan suatu governance yang dapat menjaga kepentingan masing-masing secara tepat. Perusahaan-perusahaan penyedia internet dan platforms sudah tidak bisa lagi berdalih mereka hanya menyediakan “jalan raya secara gratis untuk semua orang”, tetapi sebagai perantara mereka juga punya tanggung jawab (intermediary liability). Begitu juga dengan pengguna internet, tidak hanya menikmati kebebasan meraup informasi sebesar-besarnya tetapi juga dituntut menggunakannya secara benar. Negara bertindak sebagai wasit yang adil dalam konteks ini, menjaga tumbuhnya iklim bisnis yang kompetitif di satu sisi, dan menjaga kepentingan individu dan publik disisi lainnya. Mencari keseimbangan antara kebebasan di satu sisi dan kepentingan umum disisi lainnya (balance of rights) merupakan isu tata kelola akses atas internet yang terus berkembang. Lalu apa yang dilakukan negara menghadapi fenomena kapitalisme pengawasan tersebut? Itulah mengapa regulasi terkait tata kelola menjadi sangat penting. Diantaranya adalah UU ITE, UU Administrasi Kependudukan dan terakhir UU Perlindungan Data Pribadi. Dalam UU ITE terdapat pasal 26 ayat 1: “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Juga dalam UU PDP: Pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah sesuai tujuan penggunaan data, bahkan ada pula yang harus berdasar perjanjian atau kontrak. Serta pengendali data wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan atau memusnahkan Data Pribadi miliknya. Dibuatnya UU Perlindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi. Dengan kata lain pembuatan UU Nomor 27 Tahun 2022 adalah upaya menjawab kebutuhan atas regulasi yang komprehensif untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sekaligus upaya menjamin keseimbangan dalam tata kelola pemrosesan data pribadi dan jaminan 63 perlindungan hak dan kesadaran subjek data, sekaligus Pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran data pribadi. Dan upaya membangun ekosistem ekonomi digital yang aman dengan memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Regulasi yang mengatur kesetaraan dalam aturan PDP secara internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital melalui pengaturan cross-border data flow. Karena Data Pribadi pada dasarnya adalah sebagai bagian dari HAM (sesuai amanat UUD 1945). Pasal 28 G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sedangkan Pasal 28 H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” Dalam konteks Amanah konstitusi, UU Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada. Disitulah dalam Undang Undang nomer 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang subjek data (atau pemilik data pribadi), pengendali data, dan pemroses data pribadi dengan hak dan kewajiban masing masing. Tanpa Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, sama saja negara membiarkan warga negaranya tak hanya diawasi, tapi juga dieksploitasi data data pribadi mereka untuk kepentingan bisnis, politik bahkan objek kejahatan dari para pelaku yang memanfaatkan data data pribadi warga negara. Oleh karenanya kehadiran Undang Undang Perlindungan Data Pribadi adalah keniscayaan yang ditunggu-tunggu, tak lain adalah untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat seluruh warga negara Republik Indonesia. Sebagaimana Amanah Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Karena semakin banyaknya pelanggaran terhadap data pribadi yang dialami oleh orang dan/atau badan hukum di Indonesia, hingga tak sedikit menimbulkan kerugian materiil dan imateriil, maka dibuatlah pengaturan dalam UU nomer 27 Tahun 2022 tentang 64 Perlindungan Data Pribadi yang berfokus pada pelindungan data pribadi yang dimiliki oleh individu warga negara Republik Indonesia. PERKARA 110 Dalam Perkara 110, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon menggugat pasal a quo (Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022) yang berbunyi “Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”. Pasal a quo dinyatakan Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”, Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022, atau disebut pasal a quo menurut pemohon merupakan salah satu bentuk pengaturan dari pengecualian hak-hak subjek data pribadi dalam konteks pemrosesan data pribadi, namun tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”. Selanjutnya pemohon mengatakan bahwa pasal a quo dapat merugikan karena kurangnya kepastian hukum, dan adanya kemungkinan akan terjadi pelanggaran terhadap hak- hak subjek data pribadi, karena dapat dilakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengetahuan subjek data pribadi dalam rangka “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”. Itu dalil pemohon. Terhadap dalil tersebut, Ahli berpandangan bahwa pembentukan UU 27/2022 justru bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi yang merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan serta kepastian hukum. Ini sejalan dengan maksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan berdasar penjelasan umum dalam UU a quo, pembentukan UU 27/2022 merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Karena semakin banyaknya pelanggaran terhadap 65 data pribadi yang dialami oleh orang dan/atau badan hukum di Indonesia, hingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil, maka berdasar amanah Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dibuatlah pengaturan dalam UU a quo yang berfokus pada pelindungan data pribadi yang menjadi hak subjek data pribadi (individu warga negara). Untuk memahami itu, siapapun hendaknya harus memperhatikan pengaturan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain, sekaligus untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP telah jelas rumusannya dan haruslah dibaca dan dipahami sebagai satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP yang menyatakan: “Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.” Harus diakui ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU a quo memang merupakan wujud pembatasan hak subjek atau pemilik data pribadi untuk kepentingan menjaga pertahanan dan keamanan nasional, dimana negara dapat langsung menggunakan data pribadi untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Dalam hal ini harus dipahami bahwa pengecualian yang ada dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 merupakan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan hak berdasar UU tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengecualian yang didasarkan pada pelaksanaan ketentuan undang-undang itu justru sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mengamanahkan mengenai “hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 66 menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Sebenarnya menurut ahli terdapat inkonsistensi penggunaan batu uji oleh Pemohon Perkara 110. Di satu sisi pasal a quo dianggap bertentangan dengan konstitusi khususnya pasal 28D, juga pasal 28G dan terakhir 28E UUD NRI 1945. Ada inkonsistensi batu uji yang berpengaruh terhadap ada tidaknya kerugian hak/kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian. Selanjutnya terkait dalil pemohon bahwa ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional karena dapat digunakan secara sepihak dan tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional serta frasa tersebut tidak secara terang dijelaskan dalam undang-undang a quo, terhadap dalil tersebut, ahli berpandangan, bahwa UU PDP dalam tatanan hukum merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus. UU PDP itu terkait norma pelindungan data pribadi yang merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum nasional. Sementara sistem hukum nasional juga dibangun dan berkembang dengan sub-sub sistem hukum lain, termasuk di dalamnya subsistem hukum pertahanan dan keamanan nasional. Sesuai azas “lex specialist derogat legi generalist”, jika ada norma-norma lain yang disebutkan dalam pasal-pasal UU PDP, maka secara hukum pengertiannya harus merujuk pada ketentuan dalam undang-undang lain yang mengatur secara khusus norma yang dimaksud, tidak harus dijelaskan dalam UU PDP, dalam hal ini in casu undang-undang yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional, cukup mengacu pada pengertian yang ada pada ketentuan dalam UU di bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional. Hal demikian juga berlaku pada UU Lain. Karena itu terkait Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2). Pengecualian atau pembatasan terhadap hak subjek data pribadi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP terbatas hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Penetapan kapan sesuatu disebut kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, ketentuannya ada dalam Undang Undang di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak dapat dilaksanakan secara sepihak. Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP mengatur bahwa hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kepentingan pertahanan 67 dan keamanan nasional. Kemudian Pasal 15 ayat (2) UU PDP mengatur bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Artinya dasar pelaksanaan yang disebut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional itu adalah Undang Undang. Undang-undang yang dimaksud di sini adalah undang-undang terkait pertahanan dan keamanan nasional. Jadi secara normatif, pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP memang tidak mengharuskan adanya persetujuan dari subjek data pribadi, tapi hal tersebut sesuai dengan legal basis yang sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) jo. ayat (2) UU PDP, dimana persetujuan bukanlah satu-satunya dasar hukum pemrosesan data pribadi. Pasal 20 ayat (2) UU PDP memberikan 5 macam legal basis selain persetujuan (consent) sebagai alasan pertama. Kedua adalah karena melaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum. Ketiga atas nama pelayanan publik. Keempat melaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kelima keamanan nasional. Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP ini tanpa sepengetahuan subjek data pribadi sah secara hukum, namun juga tidak menghilangkan hak subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PDP yaitu “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.” Itulah hak subjek data, tapi di sisi lain subjek data juga harus menghormati kewenangan negara untuk melakukan pembatasan hak yang dibenarkan secara konstitusi maupun regulasi internasional, sepanjang persyaratan-persyaratannya terpenuhi. Terkait pernyataan pemohon yang menganggap pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”, menurut ahli ini adalah sebuah dalil yang salah. Justru apabila permohonan itu dikabulkan, maka akan mempersempit dan membatasi pengertian kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dalam UU PDP dan berpotensi menimbulkan kontradiksi atau pertentangan dengan ketentuan yang ada dalam 68 perundang-undangan lain yang memuat istilah pertahanan dan/atau keamanan nasional. Hal ini penting mengingat dinamika ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional itu bersifat multidimensional, beragam dan dinamis. Karenanya pengertiannyapun harus memberikan ruang yang mampu menampung dinamika tersebut. Disitulah kenapa UU PDP harus mengacu kepada Perundang undangan yang lain di bidang pertahanan dan keamanan nasional, tidak membuat definisi tersendiri. Pembatasan Hak Berdasar Konstitusi dan Konvensi Internasional Hak asasi manusia itu merupakan hak yang dilindungi baik dalam regulasi internasional, regional, maupun dalam konstitusi dan hukum nasional. Namun tidak semua Hak Azasi manusia itu bersifat absolut, ada juga beberapa hak yang dilindungi itu dibatasi berdasar faktor necessary and reasonable, alasan keperluan dan keabsahan. Maka dalam literatur maupun pendapat para ahli, terdapat dua kategori hak azasi yang dilindungi oleh regulasi hukum. Kategori pertama adalah hak-hak azasi yang bersifat absolut, (absolute human rights). Yaitu bagian dari hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Inilah yang disebut “non-derogable rights”. Contoh hak hak jenis ini adalah hak atas hidup (rights to life); hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture); hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery): hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama (rights to freedom of thought, belief and religion). Katagori kedua, kelompok hak-hak azasi dalam kategori yang dapat dikurangi atau “derogable rights”, sering juga disebut “permissible of rights”. Dijelaskan sebagai berikut, “constitutional rights and freedoms are not absolute. They have boundaries set by the rights of others and by important social concerns such as public order, safety, health and democratic values” (Currie dan De Wall, 2014). Termasuk dalam katagori hak derogable rights ini adalah hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan berpendapat, hingga hak sebagai subjek data pribadi yang kita bicarakan. Konstitusi Republik Indonesia pasca reformasi, yaitu UUD 1945 hasil Amandemen ke empat, juga mengadopsi klausul universal terkait non-derogable, and derogable rights. Klausul pembatasan terhadap hak tersebut (limitation clause) terlihat dari bunyi ketentuan pasal 28J ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dan selanjutnya pasal 28J ayat (2), ditegaskan pula: 69 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dari isi pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, Pembatasan terhadap hak tersebut (limitation of rights) memperoleh alasan normatif yang kuat karena berbasis ketentuan konstitusi, dan uji konstitusionalitasnya terletak pada tujuan pembatasan itu sendiri, yaitu “menghormati hak kebebasan orang lain”, dan “memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi, berperan penting menerjemahkan klausul pembatasan yang ada pada pasal 28J ayat (2) ini pada kasus-kasus kongkrit. Indonesia memiliki konstitusi yang berbeda dengan negara-negara lain. Konstitusi kita, UUD 1945 secara eksplisit menyatakan, bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia” tegas dinyatakan “menjadi tanggung jawab Negara” (Pasal 28G ayat (4)). Artinya tanggung jawab negara ini lahir dari konstitusi. Dengan landasan konstitusional seperti itu, negara berhak membatasi derogable rights melalui Undang Undang. Tujuannya untuk memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, secara luas. Konstitusi juga mengamanahkan, “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” (Pasal 28G ayat (5)). Maka dapat dikatakan, mekanisme pelaksanaan hak asasi manusia dimandatkan konstitusi pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dengan demikian harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, negara bukan hanya membuat secara spesifik undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Tetapi berlaku juga pada pembuatan setiap paraturan perundang- undangan lain yang dibuat untuk sektor tertentu, seperti misalnya pada Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik, dan Undang Undang lain harus juga mengandung perlindungan hak asasi manusia di dalamnya. 70 Selain berdasar Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, juga menjadi bagian dari sistem perlindungan hak asasi manusia internasional. Integrasi Indonesia ke dalam hukum internasional dilakukan baik melalui kebiasaan (customary) maupun lewat perjanjian internasional. Salah satu yang relevan adalah ratifikasi Internasional Covenan on Civil and Political Rights, ICCPR, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional ini menjamin tentang perlindungan terhadap hak dan kebebasan individu di ranah sipil dan politik. Namun juga mengatur pembatasan hak dimaksud. Ketentuan pembatasan bisa kita lihat pada pasal 19 ayat (3) ICCPR, yang berbunyi: “The exercise of the rights provided for paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary, (a) For respect of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national security or of public order or of public health or morals”). Artinya “Pelaksanaan hak- hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan hukum dan diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”. Isi ketentuan ICCPR tersebut jelas menunjukkan bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan juga dibenarkan dalam regulasi internasional. Dengan demikian, pembatasan hak dan kebebasan bukanlah sesuatu yang berarti pelanggaran hak- hak konstitusional. Suatu pembatasan hak dapat diterima (acceptable) dan kuat legitimasinya (legitimate purposes), salah satu alasannya diperbolehkan oleh ICCPR, dalam konteks untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum (for the protection of national security or of public order or of public health or morals). Memang terdapat prasyarat-prasyarat atau kondisi yang diperlukan bagi pembatasan yang diatur dalam klausul pembatasan tersebut. Pertama, Pembatasan hak harus didasarkan dengan hukum (“provided by the law”). Sesuai dengan prinsip legalitas, yaitu pembatasan harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Penggunaan istilah “hukum” atau “law” disini mengacu pada hukum yang 71 dibuat dalam proses legislasi, yaitu undang-undang (untuk negara dengan tradisi Civil Law, seperti Indonesia). Kedua, Pembatasan harus legitimatif dengan tujuannya. Maksudnya, pembatasan dilakukan bukan dengan maksud kesewenang- wenangan, tetapi dengan maksud untuk menyeimbangkan hak individu yang bertentangan dan menyelaraskan dengan kepentingan negara mengatur kepentingan bersama. Jadi pembatasan ini diperlukan (necessary) bukan hanya untuk menghormati hak orang lain, tetapi juga untuk kebaikan bersama (commond goods). Keperluan inilah yang menjadi legitimasi dilakukannya pembatasan. Mengutip sebuah policy papers, mengatakan: “Limitation on rights are restriction that are necessary to balance competing or conflict rights, or to harmonize rights with other public objectives” (International IDEA, 2017). Berdasar referensi di atas, kondisi yang diperlukan atau prasyarat menerapkan pembatasan tersebut, salah satu tujuannya adalah melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau moral umum. Artinya untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, maka hak warga negara secara individual, secara demokratis dapat dibatasi. Ketentuan universal yang ada dalam ICCPR tersebut tidak berbeda jauh dengan ketentuan dalam konstitusi dan hukum nasional Indonesia. Seperti sudah disinggung di muka, UUD 1945 hasil Amandemen, mewajibkan pada setiap orang “tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Begitu juga dengan hukum nasional, dikatakan: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang”. Oleh karena batasan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang, maka pengecualian yang dilakukan harus berada dalam koridor yang juga diatur oleh undang-undang. Yaitu UU yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional. Jikalau ternyata terdapat pengecualian yang dilakukan di luar yang diatur dalam Undang-Undang, maka pelaksanaan pengecualian tersebut merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilarang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa frasa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi “Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) 72 dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” selain tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, juga sudah selaras dengan ketentuan universal yang ada dalam ICCPR. Adanya pembatasan hak memang memunculkan pertentangan, khususnya antara hak individual berhadapan dengan kewenangan negara (atau hak kolektif, masyarakat luas yang diwakili oleh negara). Harus dipahami pemberlakuan hak konstitusional warga atau individu itu, tak hanya berdasar aturan atau rules yang ada di pasal-pasal. Pemberlakuan hak juga harus memperhitungkan nilai (values), tujuan (goals), dan alasan (burden argumentation). Ada konsep principle atau proporsionalitas yang dikenal dalam teori hak konstitusional (A Theory of Constitutional Rights) yang berbunyi: “It has already been hinted that there is a connection between the theory of principles and the principle of proportionality. This connection is as close as it could possibly be. The nature of principles implies the principle of proportionality and vice versa. That the nature of principles implies the principle of proportionality means that the principle of proportionality with its three sub-principles of suitability, necessity (use of the least restrictive means), and proportionality in its narrow sense (that is, the balancing requirement) logically follows from the nature of principles; it can be deduced from them.” Berdasar prinsip tersebut, jika ada benturan kepentingan antara public security dan hak privasi warga negara (perlindungan data pribadi), yaitu berdasar keamanan nasional negara harus mengumpulkan data-data tertentu yang mengganggu hak privasi warga, maka harus dibuktikan bahwa Tindakan negara tersebut benar-benar berkontribusi terhadap keamanan nasional (public security). Ini yang disebut prinsip legally possible. (Muller dalam buku A Theory of Constitutional Rights). Saat terjadi pertentangan antara kepentingan negara dengan kepentingan pribadi, berdasar prinsip legally possible, maka kepentingan negara lebih diutamakan dengan batasan sesuai peraturan perundang-undangan. Theory of Constitutional Rights ini menjelaskan bahwa pembatasan yang proporsional dikatakan konstitusional jika melewati proportionality test yang terdiri atas empat pengujian. Yaitu diuji tujuannya (legitimate ends) yaitu apa benar pembatasan itu untuk kepentingan kedaulatan negara. Kedua diuji kesesuaiannya (suitability) yaitu batasan tersebut benar sesuai untuk melindungi pertahanan dan keamanan negara. Ketiga diuji kebutuhannya (necessity) yaitu pembatasan hak tadi hanya menimbulkan sedikit kerugian atau bahkan tidak merugikan, dibanding jika 73 terjadi kerugian yang lebih besar karena terganggunya pertahanan dan keamanan. Dan keempat fair balance, yaitu diuji manfaatnya untuk melindungi kedaulatan negara atau dapat dikatakan pembatasan itu untuk melindungi hak yang bersifat lebih luas, universal bagi seluruh warga negara (Collective rights). Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 menurut ahli secara teoretis memenuhi persyaratan empat proportionality test di atas. Terlebih berdasar ketentuan Konstitusi Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Amanat konstitusi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dikatakan dalam UU itu, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara sekarang sudah bersifat multidimensional, dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, seperti terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan, yang menjadi tanggung jawab bersama dan memerlukan keterlibatan warga negara bersama- sama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah. Karena itu logis jika negara oleh UU ditetapkan memiliki kewenangan untuk memproses data pribadi masyarakat dalam konteks menjaga pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan yang cepat. Secara normatif aturan Perundangan, implementasi pengecualian hak subjek data pribadi pelaksanaannya diatur dalam Pasal 3 UU 27/2022 sesuai dengan asas-asas yang sudah ditentukan. Yaitu asas kepentingan umum. Artinya Pengecualian hak subjek pribadi terkait kepentingan pertahanan dan keamanan nasional itu berdasar asas kepentingan umum. Maksud “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam menegakkan Perlindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Termasuk antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional”. Pengecualian dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 dalam hal pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sudah sejalan dengan asas kepentingan umum, dimana pemrosesan data pribadi oleh negara hanya digunakan untuk menjaga kepentingan umum dan masyarakat luas, sesuai perundang undangan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa materi muatan Pasal a quo tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat 74 (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain pengecualian yang didasarkan pada pelaksanaan ketentuan undang-undang selaras dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. [2.5] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 31 Maret 2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon 110 tidak mempunyai kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pemohon 110 tidak dapat menguraikan kerugiannya yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, in casu Pasal 15 ayat (1) huruf a yang didalilkan Pemohon 110 yang berpotensi menjadi Pasal multitafsir dan bermasalah di kemudian hari karena dapat digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak- hak subjek data pribadi. Selain itu, dalil Pemohon 110 juga hanya didasarkan pada asumsi Pemohon 110 semata yang memahami bahwa “Pemohon sebagai seorang masyarakat umum yang pada kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital dan tentunya terdapat data pribadi ... Pemohon di dunia digital tersebut, sehingga ketentuan dari pasal a quo secara potensial dapat digunakan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Pemohon sebagai subjek data pribadi dalam rangka menjalankan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” (vide hal. 7). b. Terhadap dalil Pemohon 110 yang menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP secara potensial dapat digunakan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Pemohon 110 sebagai subjek data pribadi merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar, dikarenakan: a. Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak dapat dilaksanakan secara sepihak. Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP mengatur bahwa hak-hak subjek data pribadi sebagaimana 75 dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. b. Pasal 15 ayat (2) UU PDP mengatur bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Undang- undang yang dimaksud di sini adalah undang-undang terkait pertahanan dan keamanan nasional sehingga sudah sesuai dengan pengaturan pembatasan hak yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. c. Pemrosesan Data Pribadi wajib didasarkan pada setidaknya satu dari enam legal basis yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP. Persetujuan hanyalah salah satu legal basis yang diatur dalam UU ITE. Legal basis utama pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP idealnya didasarkan pada pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan bukan persetujuan. d. Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tanpa sepengetahuan subjek data pribadi tidak menghilangkan hak subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PDP yang terkutip sebagai berikut “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.” Dengan demikian, menurut Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa Pemohon 110 sesungguhnya tidak memiliki kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK atas keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP. Dalil kerugian konstitusional Pemohon 110 juga tidak spesifik dan aktual bahkan tidak bersifat potensial menurut penalaran yang wajar, tidak ada causal verband, sehingga apabila dikabulkan tidak akan memulihkan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon 110. 76 Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon 108 dan Pemohon 110 tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon 108 dan Pemohon 110 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI Pada masa persidangan atas Permohonan 110/PUU-XX/2022, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya terhadap Keterangan DPR dan Keterangan Presiden pada persidangan 30 Januari 2023. Terhadap hal-hal tersebut, Pemerintah pada intinya memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut: 1. Terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H, dan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum yang pada intinya mempertanyakan “Apakah terdapat risalah pembahasan terkait norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP?”, Pemerintah telah memberikan jawaban pada halaman 34 Keterangan Presiden yang pada intinya sebagai berikut: a. Dalam pembahasan bersama dengan DPR, Fraksi PKS memberikan pandangan bahwa penegakan hukum dan pertahanan perlu dilakukan dalam koridor prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi Warga Negara Indonesia. Terkait dengan ketentuan pertahanan tersebut, Pemerintah menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara Indonesia telah diakomodir dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP yang mengatur bahwa pengecualian dimaksud “…dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang”. b. Pendapat Fraksi PKS tersebut tercantum dalam Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap 77 Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) --- Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI tanggal 7 September 2022 (vide Bukti PK- 2 dari Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 9 Februari 2023). 2. Terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H, dan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum yang pada intinya meminta agar Keterangan Presiden yang akan disampaikan dilengkapi juga dengan Naskah Akademik, sekaligus juga dilengkapi mengenai undang-undang yang bersentuhan dengan UU PDP, Pemerintah telah menyampaikannya dalam halaman 35 Keterangan Presiden yang pada intinya sebagai berikut: a. Pemerintah juga telah menyampaikan Naskah Akademik (vide Bukti PK- 1 dari Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 9 Februari 2023). Dalam Naskah Akademik tersebut telah disebutkan 10 (sepuluh) undang-undang terkait dengan RUU PDP. b. Pemerintah juga telah menjelaskan bahwa keterkaitan UU PDP dengan undang-undang lain tidak hanya terbatas pada undang-undang yang tercantum dalam naskah akademik tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Naskah Akademik RUU PDP disusun sebelum pembahasan antar kementerian dan sebelum pembahasan antara DPR dengan Pemerintah, serta mengingat dinamisnya pembahasan RUU PDP yang dimaksud. Pendapat Ahli Prof. Ahmad M. Ramli mengenai Permohonan 110/PUU-XX/2022, pada intinya, sebagai berikut: 1) Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP merupakan norma yang sangat penting dalam memberikan keseimbangan pelindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. a) Pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP dibatasi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP yang berbunyi: “Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.” 78 b) Hubungan antara Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) UU PDP secara akademis memiliki makna sebagai berikut: (1) pengecualian dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP bersifat kondisional karena implementasi Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP hanya bisa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan berdasarkan hukum positif setingkat undang-undang. (2) Pengecualian terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan nasional tidaklah bersifat subjektif, karena dasar pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan tidak bisa beralaskan pada hierarki regulasi di bawah UU. (3) Pengecualian dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP yang harus dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) UU PDP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Mengingat implementasinya justru tidak boleh lain harus berdasarkan undang- undang yang berlaku sebagai hukum positif yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. (4) Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP yang dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) UU PDP selain sebagai norma pengecualian, juga berfungsi sebagai kaidah penunjuk yang sifatnya terbatas. Dikatakan terbatas, karena yang 79 boleh ditunjuk dan dirujuk hanyalah hukum positif (existing law) level UU saja. (5) Penerapan Pasal 15 ayat (2) UU PDP juga memiliki lingkup terbatas, yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang dalam koridor pertahanan dan keamanan nasional. c) Sebagai contoh, saat ini perihal pertahanan dan keamanan nasional diatur antara lain dalam UU sebagai berikut: (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; (3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik); (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. d) Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP juga tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, Karena implementasinya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebijakan, tetapi justru harus dilakukan berdasarkan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP. 2) Konsekuensi Penghapusan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP Apabila merujuk pada permohonan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP hanya dimaknai "Yang dimaksud 80 dengan "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman" maka implementasinya akan menjadi terbatas padahal lingkup pertahanan keamanan berdasarkan beragam UU justru lebih bisa luas dari makna yang dimohonkan Pemohon. 2. Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs. S.H. M.Si, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Pengajar Hukum Media dan Komunikasi (Prof. Henri Subiakto), yang pada intinya, sebagai berikut: Tanggapan Ahli Prof. Henri Subiakto terhadap Permohonan 110/PUU-XX/2022 terkait ketentuan pertahanan dan keamanan nasional dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP 1) Dalam pembatasan hak atas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, pengaturan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional dalam pembatasan hak yang dimaksud. Pembatasan Hak Asasi Manusia dimungkinkan sepanjang berdasarkan Undang-undang. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain, sekaligus untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 2) Ahli Pemerintah Prof. Henri Subiakto menjelaskan bahwa tidak semua Hak Asasi Manusia itu bersifat absolut namun ada beberapa hak yang dilindungi dapat dibatasi berdasarkan factor necessary reasonable yaitu hak yang dapat dikurangi atau derogable rights, sering juga disebut permissible of rights termasuk di dalamnya hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan berpendapat, hingga hak sebagai subjek data pribadi sebagaimana dalam permohonan a quo. 81 3) Dengan landasan konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945 yang secara eksplisit menyatakan, bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia” tegas dinyatakan “menjadi tanggung jawab Negara” (Pasal 28I ayat (4)). Maka dari itu, negara berhak membatasi derogable rights melalui Undang Undang dengan tujuan untuk memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, secara luas. Konstitusi juga mengamanahkan, “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” (Pasal 28I ayat (5)). Maka dapat dikatakan, mekanisme pelaksanaan hak asasi manusia dimandatkan konstitusi pada peraturan perundang-undangan. 4) Menurut Ahli Pemerintah Prof. Henri Subiakto, Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP memang merupakan wujud pembatasan hak subjek atau pemilik data pribadi untuk kepentingan menjaga pertahanan dan keamanan nasional, dimana negara dapat langsung menggunakan data pribadi untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Dalam hal ini harus dipahami bahwa pengecualian yang ada dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP merupakan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5) Sistem hukum nasional juga dibangun dan berkembang dengan sub-sub sistem hukum lain, termasuk di dalamnya subsistem hukum pertahanan dan keamanan nasional. Sesuai asas “lex specialist derogat legi generalist”, jika ada norma-norma lain yang disebutkan dalam pasal-pasal UU PDP, maka secara hukum pengertiannya harus merujuk pada ketentuan dalam undang- undang lain yang mengatur secara khusus norma yang dimaksud. Oleh karena itu, ruang lingkup pertahanan dan keamanan nasional tidak harus dijelaskan dalam UU PDP, tetapi cukup mengacu pada pengertian yang ada pada ketentuan dalam undang-undang di bidang pertahanan dan keamanan nasional. 82 6) Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP ini tanpa sepengetahuan subjek data pribadi sah secara hukum, namun juga tidak menghilangkan hak subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PDP yaitu “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.” Itulah hak subjek data, tapi di sisi lain subjek data juga harus menghormati kewenangan negara untuk melakukan pembatasan hak yang dibenarkan secara konstitusi maupun regulasi internasional, sepanjang persyaratan- persyaratannya terpenuhi. 7) Menurut Ahli Pemerintah Prof. Henri Subiakto, mengenai pembatasan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP juga selaras dengan pembatasan yang dimungkinkan dalam Pasal 19 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang- Undang 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR yang pada intinya menyatakan bahwa “Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan hukum dan diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”. 8) Oleh karena batasan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang, maka pengecualian yang dilakukan harus berada dalam koridor yang juga diatur oleh undang-undang, yaitu undang-undang yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional. 9) Berdasarkan pendapat Ahli Pemerintah Prof. Henri Subiakto dengan mengacu penjelasan Muller pada buku “A Theory of Constitutional Rights”, jika ada benturan kepentingan antara 83 public security dan hak privasi warga negara (perlindungan data pribadi), maka harus dibuktikan bahwa tindakan negara tersebut benar-benar berkontribusi terhadap keamanan nasional (public security). Hal inilah yang memunculkan batasan yang legally possible. Saat terjadi pertentangan antara kepentingan negara dengan kepentingan pribadi, maka kepentingan negara lebih diutamakan dengan batasan sesuai peraturan perundang- undangan. 10) Bahwa Ahli Pemerintah Prof. Henri Subiakto menilai Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP memiliki keterkaitan dengan asas kepentingan umum. Penjelasan Pasal 3 huruf c mengatur bahwa “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam menegakkan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional. Pengecualian dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP dalam hal pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sudah sejalan dengan asas kepentingan umum, dimana pemrosesan data pribadi oleh negara hanya digunakan untuk menjaga kepentingan umum dan masyarakat luas, sesuai perundang-undangan. 11) Menurut Ahli Pemerintah Prof. Henri Subiakto, apabila permohonan Pemohon 110 terkait dengan frasa “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah inkonstitusional bersyarat sebagaimana dalam petitum permohonan angka 3 dikabulkan, maka akan mempersempit dan membatasi pengertian kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dalam UU PDP dan berpotensi menimbulkan kontradiksi atau pertentangan dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan lain yang memuat istilah pertahanan dan/atau keamanan nasional. Hal ini penting mengingat dinamika ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional itu bersifat multidimensional, beragam dan dinamis. Karenanya pengertiannya pun harus memberikan ruang 84 yang mampu menampung dinamika tersebut. Oleh karena itu, UU PDP perlu mengacu kepada perundang-undangan lain di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain pengecualian yang didasarkan pada pelaksanaan ketentuan undang-undang selaras dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Jawaban Ahli Pemerintah dan Tanggapan Pemerintah Berkenaan dengan Pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi kepada Ahli Pemerintah 1. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H, terhadap Ahli Pemerintah Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H. M.A (Prof. Henri Subiakto) pada persidangan tanggal 21 Maret 2023, pada intinya sebagai berikut: Berkaitan dengan kesimpulan Prof. Henri Subiakto yang pada intinya berpendapat bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP dilekatkan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU PDP. Prof. Henri Subiakto menarik aspek kepentingan umum dari asas-asas UU PDP yang diatur dalam Pasal 3. Pertanyaannya kemudian, antara Pasal 15 ayat (1) huruf a yang menempatkan unsur kepentingan pertahanan dan keamanan nasional di paling atas (huruf a), kemudian kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, padahal ditariknya dari asas-asas, sementara kepentingan pertahanan dan keamanan nasional tidak ada pada asas dalam Pasal 3 UU PDP. Dengan demikian, bagaimana sebenarnya, apakah ada/tidak ada pengulangan (redundancy) apabila kepentingan pertahanan dan keamanan nasional cukup di-cover kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, sehingga sudah memenuhi asas-asas dalam Pasal 3? 2. Jawaban Ahli Pemerintah, Prof. Henri Subiakto, kepada Hakim Konsitusi. Memang terkesan redundancy, namun sebenarnya bagian dari penekanan bahwa ada kepentingan yang terkait dengan melindungi 85 keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan, atau moral umum. Jadi penekanan bahwa pertahanan dan keamanan negara itu juga bisa ditambahkan dengan kepentingan umum atau masyarakat luas. Apabila ketika kepentingan umum atau masyarakat luas ini terganggu, tentu terkait dengan keamanan dan pertahanan Negara. 3. Tanggapan Pemerintah Berkenaan dengan Pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi kepada Ahli Pemerintah Prof. Henri Subiakto. a. Asas hukum bersifat abstrak dan dalam satu undang-undang, asas hukum yang disebutkan atau diatur dalam undang-undang tersebut merupakan abstraksi dari nilai-nilai yang menjiwai norma-norma undang-undang tersebut secara holistik. Dalam hal ini, asas-asas yang diatur dalam Pasal 3 UU PDP menjiwai seluruh norma dalam undang-undang tersebut. Salah satu asas tersebut adalah asas kepentingan umum yang terdapat dalam Pasal 3 huruf c UU PDP. Penjelasan Pasal 3 huruf c UU PDP menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan ‘asas kepentingan umum’ adalah bahwa dalam menegakkan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.” Berdasarkan penjelasan tersebut, dua kesimpulan yang dapat ditarik ialah sebagai berikut. Pertama, pertahanan dan keamanan nasional masuk ke dalam ruang lingkup kepentingan umum. Kedua, memperhatikan frasa “antara lain” dalam penjelasan ketentuan dimaksud, maka ruang lingkup kepentingan umum tidak dibatasi hanya kepada kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional. b. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Pemerintah, Prof. Ahmad M. Ramli, bahwa suatu undang-undang dapat mengatur kepentingan umum secara luas maupun terbatas. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum mendefinisikan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa, negara, masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah, 86 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (vide Pasal 1 angka 6). c. Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP mengatur pengecualian hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 huruf c UU PDP, baik “pertahanan dan keamanan nasional” maupun “kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara” merupakan wujud dari asas kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 3 huruf c UU PDP. d. Penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU PDP, menyebutkan contoh- contoh "kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara", yaitu, antara lain “penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik”. Penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak memberikan contoh-contoh ruang lingkup aspek kepentingan umum dalam pertahanan dan keamanan negara. e. Ahli Pemerintah, Prof. Ahmad M. Ramli, menjelaskan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional merupakan kepentingan yang khusus yang memiliki karakteristik tersendiri, walaupun secara luas memiliki satu benang merah dengan kepentingan umum. Akan tetapi, kepentingan pertahanan dan keamanan nasional mempunyai fungsi dan tujuan yang spesifik. Dengan demikian, keamanan dan pertanahan nasional perlu pengaturan yang tersendiri secara khusus yang berdasarkan nilai dan tujuan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional harus diatur tersendiri pengecualiannya ketimbang dimasukan kedalam pengertian kepentingan umum. f. Prof. Ahmad M. Ramli juga menyampaikan, pada intinya, kepentingan umum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c UU PDP merupakan kepentingan umum dengan pembatasan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Sebagaimana contoh 87 pelaksanaannya sebagaimana disebutkan oleh Prof. Ahmad M. Ramli, pada pelaksanaan ketika pandemi. Pemerintah dapat mengutip data, menganalisisnya dan menggunakannya untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara. g. Kesamaan lain antara pengecualian hak-hak subjek data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dan untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara ialah bahwa pengecualian tersebut “dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang” (vide Pasal 15 ayat (2) UU PDP). Adanya batasan yang diatur dalam undang-undang merupakan bentuk pengejawantahan asas-asas lainnya yang diatur dalam Pasal 3 UU PDP, antara lain, yaitu: 1) asas pelindungan, yaitu bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan; 2) asas kepastian hukum, yaitu setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum; 3) asas kehati-hatian, yaitu pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian; 4) asas pertanggung jawaban, yaitu bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait; dan 5) asas keseimbangan, yaitu bahwa upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, maka pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang 88 dimohonkan pengujian terbukti tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan menolak permohonan Pemohon seluruhnya. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan, maka Pemerintah memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon 110/PUU-XX/2022 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon 110/PUU-XX/2022 seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon 110/PUU-XX/2022 tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 89 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820, selanjutnya disebut UU 27/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 90 yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 91 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang telah mengalami atau setidak-tidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022. 2. Bahwa Pemohon beranggapan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yaitu hak atas perlindungan diri pribadi. 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 15 ayat (1) huruf a yang selengkapnya berbunyi, “(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” merupakan salah satu bentuk pengaturan dari pengecualian hak-hak subjek data pribadi dalam konteks pemrosesan data pribadi. Namun, tidak dijabarkan dan/atau diterangkan secara jelas dan terbuka mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”, sebagaimana pada pasal yang sama diberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan pengecualian hak-hak subjek data pribadi untuk kepentingan selain dari Pasal a quo. Hal ini jelas dapat merugikan Pemohon dalam konteks kurangnya kepastian hukum dalam Pasal a quo. Selain itu, adanya kemungkinan akan pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi yang dapat dilakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengetahuan subjek data pribadi dalam rangka “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”, yang tentunya menabrak hak konstitusional Pemohon mengenai perlindungan diri pribadi, in casu pelindungan data pribadi sebagai hak asasi. Berdasarkan uraian sebelumnya yang membahas mengenai hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, telah nyata dan tidak terbantahkan bahwa terjadi pertentangan antara pasal a quo dengan Pasal 28D ayat (1) di mana terdapat ketidakpastian hukum mengenai muatan dari Pasal 15 ayat (1) huruf a, sehingga jelas tidak memenuhi asas kepastian hukum bagi Pemohon. Selanjutnya, dalam Pasal 28G ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, yang dapat dipahami juga sebagai salah satu bagian yaitu pelindungan data pribadi, sementara pasal a quo tidak memiliki kepastian hukum sehingga patut dianggap mengancam pelindungan atas data pribadi Pemohon. 92 4. Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah khusus dan aktual telah terjadi atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi mengingat Pemohon sebagai seorang masyarakat umum yang pada kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital dan tentunya terdapat data pribadi Pemohon di dunia digital, sehingga ketentuan Pasal a quo akan berpotensi mencederai hak Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan data pribadi Pemohon secara potensial dapat digunakan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi dalam rangka menjalankan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, pengecualian terhadap hak-hak Subjek Data Pribadi seperti yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang pada intinya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, pada dasarnya bisa saja untuk mengantisipasi ancaman serangan ataupun pencurian data pribadi yang dilakukan dari eksternal NKRI dan dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara dalam skala nasional. Namun di sisi lain, penafsiran terhadap Pasal a quo juga tidak terbatas dalam rangka menjaga stabilitas negara dan data pribadi di Indonesia, tetapi bisa dijadikan alasan Prosesor Data Pribadi yang nantinya bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi untuk mencoba mengecualikan hak-hak Subjek Data Pribadi dalam rangka kepentingannya sendiri, di mana seharusnya mereka ini yang melindungi data pribadi, bukan mengganggunya. Hal ini yang menurut hemat Pemohon agar sekiranya dapat ditetapkan suatu rumusan norma yang berlandaskan asas kepastian hukum dalam rangka menghindari kerugian konstitusional Pemohon yang potensial akan terjadi karena hal yang sudah diterangkan di atas. 5. Bahwa berdasarkan penjelasan atau uraian-uraian kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, menurut Pemohon, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dan berlakunya pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu. Materi muatan dalam pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut telah atau setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar sangat potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena telah memunculkan ketidakpastian hukum dan adanya kemungkinan bahwa data pribadi Pemohon sebagai seorang Subjek Data Pribadi digunakan secara sepihak dan tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan pertahanan dan keamanan 93 nasional, yang mana dapat mengancam hak kebebasan berpendapat dan hak perlindungan diri pribadi, dalam konteks pelindungan data pribadi. 6. Bahwa menurut Pemohon, jika ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, niscaya kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi akan terjadi. 7. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas berkaitan dengan kualifikasinya sebagai warga negara yang secara aktual atau setidak-tidaknya secara potensial mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma dari UU 27/2022 yang dimohonkan pengujian. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kepastian hukum dan hak untuk mendapat perlindungan diri pribadi. Oleh karena itu telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 94 dengan dalil yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan oleh Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan Pemerintah. 2. Bahwa menurut Pemohon, konsep privasi sebagai hak pribadi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Harvard yang berjudul “The Right to Privacy”. Mereka menyatakan bahwa: “Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.” Sehingga, berangkat dari konsep di atas yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan the right to be let alone, kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi. Adapun alasan privasi harus dilindungi adalah: a. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. b. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (solitude) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. c. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut memublikasikan hal- hal yang bersifat pribadi kepada umum. d. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi 95 tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the word. e. Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang diderita sulit untuk dinilai maka kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi. 3. Bahwa menurut Pemohon, dalam pengertian kepastian hukum, dikandung ketentuan yang secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan, multitafsir maupun pertentangan di antara aturan hukum itu. Oleh karenanya, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan tidak terjebak dalam penafsiran yang saling bertentangan atau berbeda. 4. Bahwa menurut Pemohon, sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, hak pribadi sebagaimana disimpulkan oleh Edmon Makarim dari beberapa pendapat ahli, yakni: a) hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya; b) hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan c) hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain. 5. Bahwa menurut Pemohon, dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), diatur bahwa: (1) Tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut (Nasution, 1997). Selain itu, menurut Pemohon, dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2011 menegaskan bahwa right to privacy merupakan bagian dari hak 96 asasi manusia (derogable rights) dan cakupan dari right to privacy meliputi informasi atau right to information privacy, disebut juga data privacy (data protection). Sejumlah peraturan dan putusan pengadilan juga meneguhkan hak privasi seperti Peraturan delegasi dari UU ITE, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memuat definisi data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27). 6. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” sehingga dapat berpotensi menjadi Pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari, dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi. 7. Bahwa menurut Pemohon untuk membuktikan alasan-alasan permohonan dari Pemohon mengenai keterkaitan antara Pasal 15 ayat (1) huruf a dengan pasal lainnya di UU a quo, maka Pemohon di dalam menguraikan dalil-dalil permohonannya menjabarkan keterkaitan norma Pasal yang dimohonkan pengujian dengan ketentuan norma Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU 27/2022. 8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, sekiranya dampak yang akan ditimbulkan dengan dinyatakannya materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dipandang oleh Mahkamah nantinya memberikan kesulitan-kesulitan bagi Pemerintah dan lembaga pengawas data pribadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Pemohon menyampaikan alternatif permohonan agar materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan 97 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan a quo dengan menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Atau menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 6 Desember 2022. [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat RI yang keterangannya telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca keterangan Presiden yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. Di samping itu untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah pula menyampaikan bukti surat/tulisan bertanda bukti PK-1 sampai dengan PK-2 serta telah menghadirkan dua ahli yakni Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCB.Arb dan Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs. SH., MSi., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Maret 2023, serta Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 98 [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden dan memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan kesimpulan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 bertentangan dengan UUD 1945, karena menurut Pemohon telah menyebabkan adanya atau setidak-tidaknya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan terlanggarnya hak perlindungan diri pribadi. [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum lebih lanjut mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UU 27/2022 yang pada pokoknya salah satu alasan mengapa UU 27/2022 diperlukan adalah oleh karena begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga ada potensi subjek data pribadi akan dapat disalahgunakan dengan mudah yang berdampak pada terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Pembentukan UU a quo juga didasarkan atas adanya pelindungan terhadap hak konstitusional diri pribadi bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sehingga UU 27/2022 menjadi salah satu upaya maksimal dari negara untuk melindungi seluruh masyarakat dari adanya potensi penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, dalam Penjelasan Umum UU a quo juga diuraikan bahwa adanya pengaturan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara sehingga adanya pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi tersebut akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Bahwa UU 27/2022 juga telah mengatur secara rigid perihal adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi subjek pemilik data pribadi, pengendali data pribadi serta prosesor data pribadi sehingga akan meminimalisir adanya potensi ketidakadilan baik bagi masyarakat sebagai pemilik data pribadi 99 ataupun bagi pengendali dan prosesor data pribadi. Meskipun begitu, apabila dalam pelaksanaannya ternyata ada sengketa yang merugikan salah satu pihak, in casu subjek data pribadi, maka UU a quo juga telah menyediakan media penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pengadilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif. [3.14] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 yang didalilkan Pemohon, sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” sehingga berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari dan dapat digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak- hak subjek data pribadi. Selain itu, menurut Pemohon, adanya hak-hak Subjek Data Pribadi yang dikecualikan dalam Pasal 15 ayat (1) tersebut justru dapat menjadi celah bagi Pengendali Data Pribadi untuk mengecualikan hak Subjek Data Pribadi dengan dalih untuk melaksanakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sehingga pada akhirnya Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 atau setidak- tidaknya secara alternatif materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. [3.14.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yakni Pasal 15 ayat (1) huruf a yang menyatakan, “(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”. Bahwa menurut Mahkamah, norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 termuat dalam Bab IV tentang Hak Subjek Data Pribadi, di mana dalam bab tersebut 100 setidaknya ada 9 (sembilan) pasal yang mengatur tentang hak subjek pribadi seperti hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi, hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, termasuk Pasal 15 UU a quo yang merupakan pasal pengecualian. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon tentang adanya pengecualian terhadap hak yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) apabila dicermati bukan hanya untuk hal terkait kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam huruf a saja, akan tetapi juga untuk kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan juga untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Menurut Mahkamah kelima hal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 tersebut merupakan unsur-unsur yang saling berhubungan erat dan bahkan tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi dalam penerapan atau pelaksanaan atas UU 27/2022. Di samping itu, apabila dicermati lebih lanjut, alasan untuk “kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara” dapat dikatakan sebagai rumah besar yang menaungi dan harus ditopang oleh unsur-unsur yang lainnya, sehingga secara universal unsur “kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara” dapat dikatakan tidak tampak ada batasnya sepanjang dalam perspektif penyelenggaraan negara dalam memberikan pelindungan kepentingan seluruh warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks demi kepentigan umum, in casu juga kepentingan negara, tidak dapat dipisahkan dan menjadi pengejawantahan dari asas kepentingan umum sebagaimana yang menjadi salah satu asas dalam penyelengaraan UU 27/2022 yang juga merupakan bagian dari asas yang diatur dalam Pasal 3 UU a quo. Terlebih, menurut Mahkamah, asas kepentingan umum mempunyai fungsi fundamental karena dalam mengimplementasikan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan 101 kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Hal demikian, selaras dengan apa yang dijelaskan secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 3 huruf c UU 27/2022 yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional”. [3.14.3] Bahwa dengan demikian sekalipun tidak ada batasan secara tegas akan terminologi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, maka dengan mencermati relevansi dan koherensi sebagai suatu norma yang utuh dari unsur kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang sesungguhnya mempunyai muara yang sama yakni untuk memberikan pelindungan kepada kepentingan seluruh warga negara, dan hal tersebut sebenarnya telah tercakup dalam unsur kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara. Terlebih apabila dikaitkan dengan asas kepentingan umum, oleh karena itu, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan sendirinya telah terjawab dengan relevansi dan koherensi dimaksud. Sebab, apabila pembatasan pengertian kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dibatasi secara rigid sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum alternatif Pemohon, maka hal tersebut di samping akan mempersempit makna kepentingan pertahanan dan keamanan nasional itu sendiri dan juga akan membatasi jangkauan pengertian kepentingan umum baik dalam penyelenggaraan negara maupun fungsinya sebagai asas atau landasan dari UU 27/2022. Demikian halnya apabila norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 dinyatakan inkonstitusional sebagaimana juga yang dimohonkan oleh Pemohon, maka hal tersebut justru akan berakibat terjadinya kekosongan hukum terutama berkaitan pengaturan mengenai pengecualian akan hak subjek data pribadi yang dapat diajukan keberatan padahal kepentingan umum termasuk pertahanan dan keamanan nasional memerlukan. [3.15] Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya kekhawatiran dari Pemohon perihal norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 akan dapat dipergunakan sebagai justifikasi semata untuk kepentingan lain dengan mengecualikan hak-hak subjek data pribadi dan dapat menjadi celah bagi Pengendali Data Pribadi untuk mengecualikan hak Subjek Data Pribadi dengan dalih untuk melaksanakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional adalah 102 sebagai argumentasi yang tidak berdasar, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Paragraf [3.13] bahwa UU a quo telah mengatur secara rigid perihal adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi subjek pemilik data pribadi, pengendali data pribadi serta prosesor data pribadi sehingga akan meminimalisir adanya potensi ketidakadilan. Terlebih lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 27/2022 yang menyatakan bahwa Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Di samping itu, Subjek Data Pribadi diberi hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi (vide Pasal 5 UU 27/2022), di mana hal ini membuktikan bahwa penggunaan Data Pribadi yang dikecualikan adalah benar-benar tetap menghormati hak asasi warga negara atau Subjek Data Pribadi yang bersangkutan. Dengan demikian, pengecualian sebagaimana yang diamanatkan dalam norma Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 adalah hal yang diperlukan dan jika dicermati jenis-jenis pengecualian yang diatur dalam norma a quo sejatinya adalah bentuk pelaksanaan dan penjabaran dari unsur kepentingan umum. Dengan demikian, menurut Mahkamah pengecualian sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 berkaitan dengan tujuan ataupun pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional telah sejalan dengan asas kepentingan umum, di mana pemrosesan Data Pribadi oleh negara hanya digunakan untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal paling utama adalah pembatasan ataupun pengecualian a quo dimungkinkan sepanjang diimbangi juga dengan adanya jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta dalam upaya untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945] [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar hak diri pribadi 103 sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi 104 terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah 105 PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani