110/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 110/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Pekerjaan : Pengacara/Advokat Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 218/SK.VIII/2015, bertanggal 14 Agustus 2015, memberi kuasa kepada: 1. Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, SH., M.Cl., CN. 2. Jonky Mailuhu, SH. 3. Desyana, SH., MH. 4. Gabriel Mukuan, SH., LL.M. 5. Muhammad Rullyandi, SH., MH. 6. Mety Rahmawati, SH., MH. 7. Benedict Ageng Kartika, SH. 8. Stephanie Tassja Kaligis, SH. 9. David Sinaga, SH., MH. 10. Tanika Eve Suparman, SH. Para penasihat hukum, yang beralamat kantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengarkan dan membaca keterangan Pihak Terkait (Komisi Pemberantasan Korupsi); Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 226/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 September 2015 dengan Nomor 110/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 September 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkandung Jaminan Kepastian Hukum Yang Memuat Prinsip Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. A) Prinsip Negara Hukum Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus dianut dan dipraktekkan dengan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, di mana proses pengambilan keputusan tersebut memperhatikan prinsip hak-hak konstitusional sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, yaitu kepastian hukum dalam setiap peraturan peraturan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 perundang-undangan yang ditetapkan agar dapat ditegakkan dengan harapan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip jaminan Hak Konstitusional dalam kerangka demokrasi. Hukum harus menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan merupakan democratische rechtsstaat atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya pemenuhan dan kepastian hukum jaminan Hak-Hak Konstitusional setiap orang. UUD 1945 menyatakan bahwa untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang-undangan juga tunduk pada Undang-Undang yang berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang-undangan dibuat untuk kepentingan akan rasa adil bagi semua orang. Berdasarkan hal tersebut, rujukan utama dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang harus mengacu pada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian Undang-Undang yang tercipta harus berisi nilai-nilai kepastian hukum bagi semua orang. Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum diantaranya adalah kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Para penyusun konstitusi dari dulu maupun saat ini (hingga dengan amandemen UUD 1945 keempat) mengakui bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas dasar kekuasaan (machtsstaat). Artinya Negara indonesia dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Negara hukum. Konsep Negara hukum diantaranya adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 1. Perlindungan HAM 2. Pembagian kekuasaan 3. Pemerintahan berdasarkan atas undang-undang 4. Adanya peradilan tata usaha negara. Sementara prinsip-prinsip negara hukum yang esensial diantaranya negara harus tunduk pada hukum serta negara menghormati hak - hak individu. Pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum tidak dapat dilepaskan dengan berfungsinya perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, wawasan rectsstaat dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan. Oleh karenanya, pencederaan terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. B) Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep Negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan secara tegas dalam Bab XA (Pasal 28 A sampaidengan Pasal 28 J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut melekat kepada setiap warga Negara Indonesia, termasuk jaminan hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Keberadaan pasal a quo khususnya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru seharusnya adalah bagian dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yakni berwujud perlindungan atas kesejahteraan rakyat melalui pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga dengan adanya peran dan fungsi yang dihadirkan oleh pembentuk Undang - Undang terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka salah satunya mengandung aspek kepastian hukum. Due process of law sebagai wujud pengakuan hak - hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga - lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak - haknya secara seimbang. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM) yang dengan demikian mewajibkan orang lain termasuk didalamnya Negara untuk menghormatinya, bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut dalam perspektif historis - filosofis dalam pembentukan Negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusian yang adil dan beradab. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuham terhadap HAM. Mengingat ruang lingkup due process of law dalam kaitannya perlindungan HAM dalam konteks penegakan hukum pidana juga perlu mengedepankan hak - hak tersangka, maka perlindungan hukum hams dijamin oleh Undang - Undang. II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji sebuah Undang-Undang adalah sebagai berikut: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi". 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan ketentuan di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. III. Kedudukan Dan Hak Konstitusional Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: "Perorangan warga negara Indonesia; Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; Badan hukum publik atau privat, atau; Lembaga negara.'' 2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. 4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) atas berlakunya Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang a quo yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan; 5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, sehingga dalam kaitan sebagaimana dimaksud dalam perspektif kedudukan hukum, memiliki entitas hukum berupa hak dan kewajiban. Perorangan UUD 1945. Oleh karena itu perorangan memiliki hak yang dijamin dan harus dipenuhi dalam UUD 1945. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 /PUU-V / 2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan - putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang - Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak - tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab - akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang - Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 7. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi ; Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hak konstitusional pemohon tersebut sebagai jaminan kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang a quo. 8. Bahwa hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 46 ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi : "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak- hak tersangka". Dalam artian Sepanjang tidak dimaknai dalam arti hak penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terjadi kerugian hak konstitusional Pemohon. 9. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU- VII/2009); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 IV. Fakta Hukum 1. Bahwa sebelum adanya permasalahan hukum yang dihadapi Pemohon, Pemohon telah melakukan pemeriksaan medis, yang mana ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan MRI yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2015; 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dokter menyarankan adanya pemeriksaan lebih lanjut, di mana tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah terjadinya serangan stroke tiba-tiba bagi Pemohon; 3. Bahwa selanjutnya dihubungkan dengan kondisi kesehatan Pemohon, fakta saat ini ternyata kesehatan Pemohon menurun drastis, khususnya tekanan darah Pemohon selalu naik, hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter rekomendasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dr. Johanes Hutabarat hari Jumat tanggal 24 Juli 2015, pukul 10.00 WIB; 4. Bahwa terkait dengan hal tersebut, ada beberapa tindakan medis yang harus segera dilakukan atas diri Pemohon sesuai dengan petunjuk Dr. Johanes Hutabarat dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan merekomendasikan Pemohon untuk segera melakukan pemeriksaan laboratorium pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 dan segera untuk dilakukan perawatan serta pemeriksaan secara intensif pada Dokter Spesialis Syaraf; 5. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, kuasa telah mengirimkan surat perihal permohonan berobat dan pemeriksaan secara menyeluruh (full medical check- up) namun sampai saat ini, kuasa tidak mendapatkan tanggapan atas surat tersebut, untuk itu kuasa kembali mengajukan surat permohonan ijin berobat Pemohon dengan harapan segera mendapatkan tindak lanjut; V. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Uji Materiil Bahwa Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang a quo sepanjang frasa "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka". Tidak Memenuhi Jaminan kepastian hukum sepanjang tidak dimaknai termasuk hak penangguhan penahanan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai refleksi prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 1. Bahwa Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang a quo menyatakan sepanjang frasa; "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka". Ketentuan tersebut di atas, sepanjang tidak dimaknai dalam arti hak penangguhanan penahanan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut; "negara Indonesia adalah negara hukum". Bahwa sebagai konsekuensi negara hukum maka karakteristik yang melekat adalah adanya jaminan supremasi hukum dan jaminan hak asasi manusia. Kedua hal tersebut selalu sinergi dalam tataran implementasinya. Dalam perkembangannya Hak Asasi Manusia khususnya hak seseorang atas pengakuan, iaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diatur dalam Pasal 28D (1) UUD 1945, selain itu Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah meratifikasi dan mengadopsi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Sehingga Pemerintah melalui usulan Presiden dengan didukung oleh DPR dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Bahwa hak-hak tersangka kemudian diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya hak atas penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana termaktub sebagai berikut: "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan." Selain itu Hak atas Penangguhan Penahanan kemudian diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana termaktub sebagai berikut: "Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya." Sehingga dalam penerapannya hak konstitusional seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka harus tetap dikedepankan dengan berdasarkan pada prinsip equality before the law dan presumption of innocence. 2. Bahwa sepanjang frasa "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka". pada Pasal 46 (2) Undang-Undang a quo dalam terminologi bahasa hukum setidaknya harus bisa mewakili sebuah argumentasi filosofis, yuridis, maupun sosiologis agar terciptanya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dalam penerapan hukumnya; 3. Bahwa sepanjang frasa "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka". Pasal 46 (2) Undang-Undang a quo, apabila menggunakan metode penafsiran Ekstensif dengan memperluas makna dalam teks undang - undang, maka frasa tersebut berpotensi membatasi hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa sehingga mengabaikan hak konstitusionalnya. Dengan asas kepastian hukum hak konstitusional seseorang seharusnya dijamin dalam Undang-Undang a quo dengan tetap berpandangan pada UUD 1945 dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya agar tidak terjadi perkembangan penafsiran maka perlu ditinjau dari aspek kepastian hukum dari rumusan norma hukum tersebut; Bahwa sepanjang frasa sebagaimana dimaksud perlu di tafsirkan secara harfiah terlebih dahulu dengan metode penafsiran gramatikal yakni "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka". Maka secara harfiah jenis kalimat norma hukum tersebut sesungguhnya mengandung muatan multi tafsir, sebab tujuan dari makna hukum tersebut merupakan penjabaran filosofis hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, namun sebuah Undang-undang haruslah dibentuk dalam kerangka hukum yang materi muatannya tidak boleh mengandung berbagai macam penafsiran dalam arti harus ada jaminan kepastian hukum terlebih penafsiran-penafsiran yang dapat ditafsirkan dalam keadaan subjektif oleh subjek hukum tertentu misalnya aparat penegak hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau lainnya yang berkaitan langsung atas eksistensi norma hukum tersebut, sebagai contoh dengan pernyataan pit. Ketua KPK Taufiqurahnan Ruki yang kami kutip di media online kompas.com yang dimuat pada tanggal 23 Juni 2015 (yang akan kami lampirkan juga dalam bukti pemohon) sebagai berikut "Ruki menegaskan, KPK tidak pernah memberikan penangguhan penahanan terhadap para tahanan sejak berdiri" Dan statement dari pimpinan KPK Indryanto Seno Adji sebagaimana kami kutip dari media online kompas.com yang dimuat pada tanggal 22 juni 2015 (yang akan kami lampirkan juga dalam bukti pemohon)sebagai berikut : "KPK tidak pernah memberikan penangguhan penahanan kepada para tersangka" 4. maka sesungguhnya perlu adanya penjabaran yang sesuai dengan kaidah- kaidah norma hukum, dalam hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan kaidah hukum asas lex specialis tidak mengurangi landasan hukum formil yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat Universal, dengan demikian terciptanya harmonisasi norma-norma hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana hak-hak tersangka yang diatur dalam kuhap khususnya Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 terkait dengan hak tersangka dalam mengajukan penangguhan penahanan; 5. Bahwa adapun pemenuhan hak konstitusional Pemohon tersebut guna mewujudkan kepastian hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Disamping itu penerapan hukum atas hak-hak tersangka dapat ditafsirkan sebagai pemenuhan hak konstitusional secara khusus yang berlaku bagi seorang warga Negara Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangka penjelmaan prinsip equality before the law dan presumption of innocence; 6. Bahwa hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam kerangka negara hukum merupakan hak yang tidak dapat pisahkan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang a quo menyatakan sepanjang frasa; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka". bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam arti hak penangguhan penahanan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 8. Bahwa sepanjang frasa "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka". pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat terjadi pemaknaan yang multitafsir seolah- olah dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dapat ditafsirkan secara a contrario/ sebaliknya dalam norma hukum yang ada apabila sepanjang tidak dimaknai mengandung kepastian hukum dalam perlakuan yang sama (equal treatment) di hadapan hukum. Sehingga otomatis tidak akan tercapai kepastian hukum bagi Pemohon, yang dijamin hak konstitusionalnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 9. Bahwa hal itu jelas menjadi tafsir kewenangan yang dapat disalahgunakan mengingat rumusan pasal Undang-Undang a quo bahwa dampak yuridis atas Pasal 46 ayat (2) tersebut dapat membatasi hak seseorang akan (equal treatment) perlakuan yang sama dihadapan hukum dan menghilangkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Sehingga Pemohon tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusionalnya dengan rumusan yang multi tafsir tersebut; VI. Permohonan Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan Amar Putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Bahwa Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang a quo sepanjang frasa "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka". bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk hak penangguhan penahanan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 3. Menyatakan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Sepanjang tidak dimaknai termasuk hak penangguhan penahanan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Selain itu, Pemohon menghadirkan tiga orang ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan Mahkamah pada tanggal 3 November 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Dari 2 (dua) permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), ahli akan fokus pada salah satu permohonan saja yaitu terkait dengan pengujian atas ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi: “penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Ketentuan a quo, dalam pelaksanaanya dimaknai dan dipahami berbeda di antara penegak hukum. Bagi KPK sendiri, ketentuan a quo dimaknai dan dipahami bahwa KPK secara atributif diberikan kewenangan oleh UU (KPK) untuk mengangkat dan memberhentikan Penyidik Independen (penyidik di luar Kepolisian). Sejalan dengan pendirian dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 pendapat KPK tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengeluarkan putusan praperadilan atas nama Pemohon Suroso Atmomartoyo melawan Termohon KPK dalam perkara Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Perkara tersebut mempermasalahkan mengenai keabsahan penyelidik dan/atau penyidik independen KPK F. Riyadi Sunindyo, Hakim yang mengadili perkara tersebut, dalam putusannya menyatakan bahwa penyidik independen adalah sah menurut hukum, sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan juga adalah sah menurut hukum. Hakim F. Riyadi mendasarkan putusannya pada Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 yang masing-masing berbunyi: Pasal 43 ayat (1): Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 45 ayat (1): Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan 2 (dua) ketentuan tersebut di atas, Hakim F. Riyadi dalam putusannya menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik independen. Sementara itu, ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 30/2002 adalah ketentuan yang hanya berlaku bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, tidak ada hubungannya dengan penyelidik dan penyidik independen. Dalam putusannya, Hakim F. Riyadi menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) UU 30/2002 yang berbunyi: “penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”, merupakan ketentuan yang mensyaratkan jika penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan akan menjadi penyelidik KPK maka penyidik tersebut harus diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan.” Uniknya, sebulan kemudian, di pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengeluarkan putusan Praperadilan atas nama Pemohon Hadi Pernomo. Hakim Haswandi (Hakim Tunggal) dalam putusan atas perkara Nomor 36 Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., yaitu perkara permohonan Praperadilan Hasi Poernomo (sebagai Pemohon) melawan KPK (sebagai Termohon) antara lain menyatakan bahwa: “...Penyelidik dan Penyidik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 independen KPK adalah tidak sah keberadaannya sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik independen juga harus dianggap tidak sah”. Hakim Haswandi mendasarkan Putusannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang berbunyi, “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”. Hakim Haswandi memaknai ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK tersebut sebagai Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang berhak melakukan proses hukum atas nama KPK hanya terbatas pada Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara dari instansi asalnya; tidak termasuk penyelidik, penyidik, dan penunutut umum independen yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Pendapat kedua pihak yang berbeda itu, masing-masing ada benarnya. KPK berpedapat bahwa dia mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik independen adalah benar kalau hanya bersandar pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) an sich. Begitu pula dengan Hakim F. Riyadi Sunindyo yang mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002. Hakim Haswandi pun benar yang mendasarkan putusannya tidak hanya pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) melainkan ketentuan pasal a quo berkorelasi dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK. Namun pendapat masing-masing pihak yang bertahan dengan pemaknaan dan pemahamannya yang berbeda, tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakkan norma Undang- Undang a quo yang pada gilirannya akan merugikan tidak hanya penegak hukum itu sendiri. Termasuk yang dialami oleh Pemohon a quo. Untuk itulah sudah menjadi kewenangan mahkamah Konstitusi memutus perkara a quo dengan seadil-adilnya agar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK menjadi clear dan tidak lagi menimbulkan pemaknaan dan pemahaman yang berbeda sehingga ada jaminan kepastian hukum dalam penegakkan norma hukum yang bersangkutan terhadap tindak pidana korupsi. Menghadapi dan menyikapi norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang menimbulkan pemaknaan dan pemahaman yang berbeda di antara penegak hukum, maka tanpa bermaksud menggurui Majelis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Hakim, ahli menawarkan penyelesaian dengan menggunakan metode penerapan ataupun penemuan hukum secara tepat, yaitu penafsiran atau interpretasi. Penafsiran itu sendiri adalah usaha memberi makna suatu atau sejumlah kaidah hukum agar dapat diterapkan secara wajar dalam memecahkan suatu persoalan hukum (rechtsvagen), perbedaan antar norma, atau suatu sengketa hukum. Mengikuti sistematika J.A. Pntier dalam “rechtvinding” didapati bermacam- macam metode penafsiran, namun dalam konteks perkara a quo, paling tidak ada 3 (tiga) macam penafsiran yang dapat digunakan, yaitu: penafsiran sistematik (sistematische interpretatie), penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (wethistorie interpretatie), dan penafsiran teleologis (teleologische interpretatie). • Penafsiran Sistematik (sistematische interpretatie) Penafsiran sistematik bertolak dari prinsip, hukum adalah sebuah sistem. Untuk menemukan arti atau pengertian suatu norma atau istilah, dilakukan dengan cara menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan-ketentuan lain, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum lain. Atas dasar itu, dalam Undang-Undang yang sama (yaitu UU KPK), ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkorelasi dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), dan ketentuan Pasal 43 UU KPK; sedangkan dalam kaitannya dengan Undang-Undang yang lain (sebagai sebuah sistem) berkorelasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5, dan angka 6 dan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penafsiran Sistematik dalam Undang-Undang yang sama (yaitu UU KPK), memperlihatkan keterhubungan ataupun korelasi ketentuan Pasal 45 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 39 ayat (3) dan ketentuan Pasal 43 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 ayat (1):Segala kewenangan yang berkaitn dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Pasal 38 ayat (2):Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini Pasal 39 ayat (3): Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 43 ayat (1): Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Penafsiran sistematik beberapa ketentuan dalam UU KPK (sebagaimana tersebut di atas) dengan UU yang lain, yaitu KUHAP, terutama beberapa ketentuan terkait yang ada di dalamnya, di antaranya sebagai berikut: Pasal 1 angka 1: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan Pasal 1 angka 2: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Pasal 1 angka 4: Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan Pasal 1 angka 5: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini Pasal 1 angka 6: a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk bertindak sebagai penutut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 1 angka 6: b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim Pasal 4: Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1): Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. Mencari keterangan dan barang bukti; 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penahanan; 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik Pasal 5 ayat (2): Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik Pasal 6 ayat (1): Penyidik adalah: a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang- Undang Pasal 7 ayat (1): Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penangkaan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 i. Mengadakan penghentian penyidikan; j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 7 ayat (2): Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pasal 7 ayat (3): Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Berdasarkan penafsiran sistematik terhadap beberapa ketentuan dalam UU yang sama (yaitu UU KPK) dan kaitannya dengan beberapa ketentuan dalam KUHAP, tampak satu hak yang jelas dan pasti bahwa: penyelidik dan penyidik yang dimaksud dan yang bekerja sebagai pegawai di KPK selaku penyelidik dan penyidik adalah hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (dan tidak atau bukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil), sedangkan penuntut umum adalah Jaksa. • Penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan peraturan perundang undangan yang bersangkutan (wethistorie interpretatie) Penafsiran berdasarkan wethistorie dilakukan dengan meneliti bahan-bahan penyudunan rancangan, dan menelusuri pembicaraan di DPR dan lain-lain bahwan yang bertalian dengan pembentukan suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan. Tidak kurang penting untuk diperhatikan yaitu hasil berbagai kajian atau naskah akademik yang disusun dalam rangka pembuatan Undang-Undang tersebut. Dari penelusuran risalah pembentukan dan Naskah Akademik (academic draft) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sangat sulit mengakses ataupun memperolehnya, karena UU yang terbit sebelum ditetapkannya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak wajib disertai dengan Naskah Akademik. Karena itu, pilihan terakhir yang dapat dilakukan untuk mengungkap maksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK adalah dengan menggunakan metode Penafsiran Teleologis sebagaimana diuraikan di bawah ini. • Penafsiran teleologis (teleologische interpretatie) Penafsiran teleologis adalah metode menemukan arti atau pengertian suatu norma dengan cara menemukan tujuan atau maksud suatu norma atau tujuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 yang hendak dicapai suatu Undang-Undang. Paling kurang menemukan maksudnya dari pembentuk Undang-Undang itu sendiri. Adalah Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., L.LM sebagai inisiator, bahkan arsiteknya UU KPK, tahu dan paham betul tentang seluk beluk perumusan setiap norma ketentuan pasal yang ada dalam UU KPK, termasuk maksud rumusan pasal a quo [Pasal 45 ayat (1) yang berkorelasi dengan Pasal 39 ayat (3)] beserta suasana kebatinan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dalam UU KPK. Dari hasil kunjungannya melakukan studi banding ke beberapa negara yang memiliki lembaga pemberantasan korupsi semacam KPK, dalam pembahasan RUU KPK dengan stake holders yang terkait (di antaranya melibatkan Kepolisian), Prof. Romli mengutarakan ide/gagasan agar KPK (yang akan dibentuk) mempunyai penyelidik dan penyidik independen dengan memberikan kewenangan (secara atributif) kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidik independen. Gagasan dan keinginan Prof. Romli itu direspon oleh Irjen Pol. (Purn) Drs. Taufiequrachman Ruki S.H., (mewakili Kepolisian) yang mengajukan keberatan dengan alasan bahwa tidak ada institusi atau pihak mana pun di Negara Republik Indonesia yang punya pengalaman sebagai penyelidik dan penyidik selain Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan sejak Indonesia merdeka hanya Polisi yang memiliki kewenangan dan pengalaman sebagai penyelidik dan penyidik. Atas dasar alasan keberatan dari Taufiequrachman Ruki yang sesungguhnya mencerminkan kenyataan sosiologis itu, gagasan dan keinginan Prof. Romli agar KPK mempunyai penyelidik dan penyidik independen serta kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidik independen, secara realistik sulit diwujudkan. Latar belakang teleologis inilah yang kemudian melahirkan rumusan Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 43, dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK. Terutama ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang berbunyi: “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Krupsi”, apa makna dari ketentuan pasal a quo, khususnya frasa “diberhentikan sementara dari instansi Kepoliisian dan Kejaksaan”? Maknanya adalah agar Polisi sebagai Penyelidik dan Penyidik serta Jaksa sebagai penuntut umum yang ditempatkan dan menjadi pegawai pada Komisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Pemberantasan Korupsi sepenuhnya mengabdi dan berkiprah untuk kepentingan KPK dengan menunjukkan loyalitas tunggal ataupun mono loyalitasnya hanya kepada KPK. Karena itulah, baik Polisi maupun Jaksa diberhentikan sementara dari instansi asalanya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan. Makna “diberhentikan sementara” itu selain mengandung arti dan maksud untuk menjamin loyalitas tunggal/mono loyalitas, juga sekaligus terkait dengan persoalan “status kepegawaian” yang sepenuhnya bersifat administratif. Karena Polisi (sebagai penyelidik dan penyidik) serta Jaksa (sebagai Penuntut Umum) pada waktu ditempatkan untuk menjadi pegawai pada KPK mereka diberhentikan sementara dari instansi asalnya, maka dokumen kepegawaian dan hak keuangannya sementara dihentikan (di instansi asalnya) untuk kemudian dialihkan ke KPK. Di KPK kemudian mereka diangkat sebagai pegawai KPK, baik sebagai penyelidik dan penyidik (dari Polri) maupun sebagai Penuntut Umum (dari Jaksa) dengan konsekuensi yang menyangkut hak keuangan mereka selama menjadi pegawai KPK. Bilamana kemudian mereka yang dari Kepolisian dan Kejaksaan ditarik kembali oleh instansi asalnya, maka KPK secara administratif akan memberhentikannya sebagai pegawai KPK, dan Kepolisian serta di Kejaksaan mereka akan diangkat kembali (juga) secara administratif sebagai wujud dari Keputusan konstitutif KPK sebagai Pejabat Administrasi Negara, dan bukan sebagai wujud dari kewenangan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik independen. 2. Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M Pendahuluan Pemberlakuan Undang-Undang a quo diawali dengan payung hukum Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 yang memberikan mandat kepada Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah telah melakukan penggantian/pencabutan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggat waktu 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut. Pada tahun 2002 melalui Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diberlakukan Undang-Undang a quo yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 mengatur baik mengenai tugas dan wewenang, asas-asas kepemimpinan dalam organisasi KPK, struktur organisasi KPK dan risk management KPK serta kekhususan tugas dan wewenang KPK yang merupakan karakteristik khas berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Pemberlakuan Undang-Undang a quo yang bersifat luar biasa - tidak ditujukan terhadap status hukum pimpinan dan pegawai KPK melainkan ditujukan terhadap kewenangan pimpinan KPK sehingga; pelanggaran hukum oleh pimpinan KPK tetap dapat dipidana sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok (Pasal 66 dan Pasal 67 UU KPK). Berdasarkan hal tersebut maka pemberian kewenangan yang luar biasa kepada Pimpinan KPK tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa batas tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konstitusi UUD 1945. Atas dasar hal tersebut kepada pimpinan KPK ditegaskan kembali, asas-asas kepemimpinan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang a quo yaitu: asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas. Selain asas-asas kepemimpinan KPK, kepada pimpinan KPK telah ditegaskan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dan huruf e. Pasal 15 huruf d, “menegakkan sumpah jabatan”, dan Pasal 15 huruf e: “menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5”. Selain pembatasan yang bersifat manajerial kepemimpinan dalam ketentuan tersebut, UU KPK 2002 juga telah mengatur pembatasan yang bersifat operasional dalam menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Ketentuan yang merupakan perintah dan larangan serta kewajiban di dalam UU KPK sesungguhnya jelas akan tetapi dalam praktik sering menimbulkan multi-tafsir yang disebabkan antara lain perumusan norma-norma belum sejalan dengan asas lex certa yang merupakan karakter hukum pidana dan telah diakui secara universal. Penerapan asas dimaksud sangat penting karena jangkauan norma hukum pidana dapat melampaui batas wilayah memasuki/melanggar kehidupan pribadi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan berdampak terhadap keluarganya sebagai konsekuensi lanjutan dari penetapan sebagai tersangka. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Salah satu kewenangan KPK yang bersifat luar biasa di dalam UU KPK tercantum dalam Pasal 46 dalam Bab VI khusus tentang Penyidikan, sebagai berikut: Ayat (1) “ terhitung tanggal penetapan tersangka, prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam perundang- undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini”. Penjelasan pasal a quo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan”. Namun demikian dalam Pasal 46 ayat (2) diperingatkan kepada KPK agar selalu menjaga, melindungi dan tidak mengurangi hak-hak tersangka. Ketentuan ayat (2) UU KPK seharusnya serta merta dipahami sebagai bentuk pembatasan sekaligus tanggung jawab dan kewajiban KPK yang harus dilaksanakan terkait hak-hak tersangka. Analisis Hukum Ketentuan Pasal 46 UU KPK 2002 Doktrin hukum pidana modern telah menganut paham, selain bahwa hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, juga menganut paham “due process of law” dan “perlindungan hak asasi manusia” seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Perlindungan dimaksud antara lain, penerapan prinsip “praduga tak bersalah” sebagaimana juga telah dicantumkan di dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ketentuan dalam UU a quo merupakan penerapan fungsi hukum acara pidana oleh karena efektif tidaknya penerapan hukum pidana materil termasuk sanksi di dalamnya sangat tergantung dari efektif tidaknya penerapan hukum pidana formil (hukum acara) yang mengatur tata cara pemeriksaan dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, sekalipun objek yang diatur dalam hukum pidana materil, bersifat luar biasa dan mendesak, akan tetapi asas legalitas dan prinsip-prinsip yang telah menjadi doktrin hukum pidana tidak sepatutnya diabaikan dan bahkan dilanggar oleh aparatur hukum termasuk penyidik pada KPK. Parameter Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 kepatuhan KPK dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya telah diatur di dalam ketentuan Pasal 5 mengenai asas-asas kepemimpinan KPK, dan tugas dan wewenang KPK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 UU KPK. Tanggung jawab pimpinan/pegawai KPK juga ditegaskan kembali dalam Pasal 15 UU KPK 2002 khususnya huruf d, menegakkan sumpah jabatan, dan huruf e, “menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dalam Pasal 5”. Penegasan mengenai rambu-rambu pembatas pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan/pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan “peringatan dini” (early warning system) yang seharusnya ditaati sehingga dapat dicegah tindakan yang melampaui batas kewenangan dan/atau tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain pencegahan atas pelanggaran yang bersifat administratif, ketentuan ayat (2) Pasal 46 UU KPK 2002 juga bertujuan agar tidak terjadi tindakan pimpinan/pegawai KPK yang melanggar ketentuan Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Bab XA UUD 1945 Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1996 yang telah diratifikasi dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan Pasal 46 UU KPK telah memberikan kekhususan penyimpangan terhadap ketentuan hukum acara pidana yang berlaku umum sebagaimana telah dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU RI Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan mengenai prosedur khusus yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan pasal a quo harus dibaca dan dipahami dalam konteks ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang dan ketentuan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disebutkan di atas dan telah ditegaskan pula di dalam ketentuan lain UU KPK 2002. Ketentuan pasal a quo harus secara komprehensif dipahami dalam satu kesatuan dengan ketentuan lainnya dan termasuk ketentuan-ketentuan lain di luar UU KPK 2002 berkaitan dengan hak asasi tersangka/terdakwa. Secara a contrario ketentuan pasal a quo harus dibaca dan diartikan dalam konteks pembatasan hak asasi setiap orang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28J UUD 1945, artinya jika pembatasan hak asasi setiap orang hanya dibolehkan dengan Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Undang, maka perlindungan atas hak asasinya-pun harus dalam bentuk UU terhadap siapapun terlepas dari status sosial dan ekonomi setiap orang yang sepatutnya dan seharusnya dilindungi di bawah payung konstitusi UUD 1945. Analisis tersebut di atas sejalan dengan kehendak pembentuk UU sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 46 ayat (2) UU KPK 2002 sebagai berikut: “pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka”. Ketentuan a quo menegaskan dan memerintahkan kepada aparatur hukum khusus penyidik KPK bahwa, penyimpangan ketentuan mengenai prosedur khusus dalam proses penyidikan tetap harus tidak melanggar perlindungan hak asasi tersangka. Hak asasi tersangka baik yang diatur di dalam KUHAP maupun di dalam UU a quo termasuk tidak terbatas pada pemberitahuan status tersangka kepada setiap orang dan keluarganya atau hak untuk meminta penangguhan penahanan sebagaimana telah dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penegasan kalimat “tidak mengurangi hak-hak tersangka” dalam pasal a quo, harus dimaknai, “zero sum-game” terhadap sekecil apapun bentuk pelanggaran hak asasi termasuk prinsip praduga tak bersalah yang telah diakui secara universal. Ketentuan ayat (2) UU KPK harus diartikan bahwa, penyimpangan tersebut hanya berlaku terhadap prosedur khusus dalam penetapan tersangka, yang berlaku di dalam ketentuan hukum acara pidana umum, namun mandat yang diberikan ayat (1) Pasal 46 UU KPK 2002 untuk melakukan penyimpangan prosedur khusus, tidak mutatis mutandis boleh melanggar batas-batas hak asasi tersangka yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Konstitusi UUD 1945: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”; dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang intinya memperkuat asas praduga tak bersalah. Ahli mengakui bahwa ketentuan dua ayat dari pasal a quo UU KPK 2002 yang terhadapnya dimohonkan uji materiil belum memenuhi asas lex certa karena merupakan “contradictio in terminis”, saling bertentangan satu sama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 lain; dan dalam praktik sering menimbulkan multi-tafsir yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi tersangka. Kerentanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari bunyi ayat (1) dan ayat (2) yang hanya dibatasi oleh subjektifitas dan kemampuan nalar penyidik untuk menangani perkara secara objektif dalam batas-batas yang telah dicantumkan di dalam ketentuan Bab XA UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemberian kewenangan yang bersifat terbuka (non limitatif) kepada pimpinan/pegawai KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 UU KPK 2002, telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati sifat dan karakter manusia yang digambarkan oleh Jeremy Bentham dalam “Principles of Morals and Legislation” (Prometheus Book, 1998) “The nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. ...They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In words a man may pretend to abjure their empire; but in reality he will remain subject to it all the while”. Pernyataan Bentham dalam karyanya tersebut meyakinkan ahli karena ditegaskan bahwa seketika manusia dikuasai oleh dua “sovereign masters: pains and pleasure”, maka seketika itu manusia dalam ucapannya selalu menolaknya akan tetapi dalam kenyataannya, egonya tetap kukuh ada pendiriannya yang subjektif. Merujuk analisis hukum ahli yang ditutup dengan pernyataan J. Bentham di atas, kiranya ketentuan Pasal 46 UU KPK 2002, perlu diuji kembali dengan parameter hukum dasar Indonesia yaitu konstitusi UUD 1945. [2.3] Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 13 Oktober 2015 telah memberikan keterangan lisan, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon Bahwa Pemohon register perkara nomor 110/PUU-XIII/2015 berprofesi sebagai advokat dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, merasa dirugikan hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 konstitusionalnya karena keberlakuan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang a quo, yakni sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 46 ayat (2) UU KPK berpotensi membatasi hak-hak tersangka atau terdakwa sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam memperlakukan seseorang tersangka atau terdakwa dan mengabaikan hak konstitusional Pemohon. Pasal a quo dapat membatasi hak seseorang akan (equal treatment) perlakuan yang sama dihadapan hukum dan menghilangkan asas praduga tak bersalah sehingga Pemohon tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusionalnya dengan rumusan yang multitafsir tersebut. b. Bahwa mengingat UU KPK bersifat lex spesialis seharusnya tidak mengurangi landasan hukum formil yang bersumber dari KUHAP yang bersifat universal sehingga menurut Pemohon pasal a quo adalah satu kesatuan dengan hak- hak tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 KUHAP. c. Bahwa jaminan perlindungan hak-hak tersangka sebagaiman ditentukan dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang tidak dijabarkan lebih lanjut mengenai uraian hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat berpotensi mengabaikan hak tersangka sehingga dapat merugikan hak konstitusional Pemohon. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam arti hak-hak tersangka tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 KUHAP khususnya yang terkait dengan hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon lebih merupakan constitutional complaint daripada constitutional review. Namun, oleh Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 dengan dalil bahwa ketentuan Pasal UU KPK yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945. Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang mendalilkan penyidik dalam perkara a quo tidak sah secara hukum karena penyidik tersebut telah diberhentikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 secara tetap dari Dinas Polri, sehingga penyidik tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyidik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK, menurut Pemerintah hal ini terkait dengan penerapan norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Oleh karena itu, menurut Pemerintah Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. Keterangan Presiden Atas Materi Permohonanyang Dimohonkan Untuk Diuji Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis mengenai UU KPKyakni sebagai berikut: Bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah dikategorisasikan sebagai suatu kejahatan luar biasa sehingga upaya pemberantasannya pun tidak lagi dilakukan secara biasa melainkan harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Sejalan dengan hal tersebut, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, juga telah mengualifikasikan bahwa korupsi, kolusi, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 nepotisme yang melanda Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya harus pula dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Menindaklanjuti TAP MPR tersebut, dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengamanatkan pembentukan lembaga khusus tersebut yang selanjutnya diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dibentuk dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kewenangannyameliputi koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang. Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 46 ayat (2) UU KPK berpotensi membatasi hak-hak tersangka atau terdakwa, menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam memperlakukan seseorang tersangka atau terdakwa sehingga Pemohon tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusionalnya, ketentuan a quo tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai hak tersebut sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam arti hak-hak tersangka sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 KUHAP khususnya terkait dengan hak untuk mengajukan penangguhan penahanan karena tidak menjamin kepastian hukum, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa untuk memahami pasal dalam suatu Undang-Undang tidak cukup hanya membaca sebagian pasal dalam suatu Undang-Undang dan mengabaikan pasal lainnya, sebab pasal-pasal dalam suatu Undang- Undang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara 1 pasal dengan pasal lainnya. Oleh karena itu, maksud dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang a quo yang menyatakan “Pemeriksaaan tersangka sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 mengurangi hak-hak tersangka”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.”Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang a quo, dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK selain tunduk pada KUHAP juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. b. Bahwa terkait dengan anggapan Pemohon yang telah diabaikan hak-haknya oleh ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa hal itu tidak berkaitan dengan konstitusionalitas berlakunya sebuah norma bertentangan dengan UUD 1945, melainkan permasalahan tersebut berkaitan erat dengan implementasi sebuah norma. c. Bahwa menurut Pemerintah hak tersangka telah diberikan kepada Pemohon seperti yang tercantum dalam Pasal 59 yang menyatakan “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.” Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Penyidik mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan Pemohon.Penyidik dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut didasarkan pada alasan subyektif dan obyektif yang ada pada diri tersangka. Sehingga ketentuan a quo tidak lah mengurangi hak-hak tersangka dan tidak bertentangan dengan KUHAP dan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 IV. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsitidak bertentangan denganketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Presiden menghadirkan dua orang ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 12 November 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Zainal Arifin Mochtar Pada dasarnya, permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan adanya ketentuan yang mengatakan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK. Sehingga Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran atas dirinya yang telah dilakukan melalui penegakan hukum oleh aparat KPK yang tidak sah oleh karena tidak berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ahli hanya berfokus pada kapasitas ahli yakni, pada persoalan mengenai penyidik, penyelidik, dan penuntut umum independen tersebut. Dalam hal membedah dan merumuskan argumen konstitusional sebuah aturan, kembali ahli menggunakan pandangan Philip Bobbitt Tahun 1991 yang dikenal dengan teori six modalities of constitutional argument. Yakni historical, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 yang berbasis pada keinginan pembentuk Undang-Undang. Yang kedua adalah tekstual, melihat kepada bunyi teks secara langsung, struktural. Yang ketiga, berbasis kepada integrasi peraturan dengan aturan yang di bawahnya dan struktur ketatanegaraan. Doktrinal, berbasis pada doktrin teoritik maupun praktik yang ada. Yang kelima, etikal merujuk pada komitmen moral dan etos konstitusi, dan yang keenam, yakni prudencial atau menghitung pada cost and benefits pada fungsi sosial melalui aturan tersebut. Pertama, kita membahas dari sudut pandang historical. Jika dilacak secara historic, paling tidak melalui risalah, sesungguhnya tidak ditemukan dengan detail apa sebenarnya yang menjadi kehendak para pembentuk Undang-Undang ketika merumuskan aturan tersebut sehingga berbunyi menjadi seperti sekarang, yang ada hanyalah orang-orang yang dulunya menjadi ahli, aloman atau mantan anggota DPR yang kemudian merasa tahu dan menjelaskan posisi tentang klausula dari undang-undang tersebut. Tentu saja ini sangat sulit untuk disebutkan tafsiran paling otentik atau yang sering disebut dengan teori original intens karena lagi-lagi sulit untuk menemukan dengan detail maksud pembentuk Undang- Undang melalui penelusuran risalah. Sepanjang penelusuran ahli melalui risalah yang sangat tidak rapi, memang terdapat adanya usulan-usulan yang menyatakan bahwa KPK isinya adalah jaksa dan polisi pilihan, semisal melalui rapat panja dan tim perumus di sekitar bulan November dan Desember. Akan tetapi pada saat yang sama, juga terdapat usulan bahwa sesungguhnya harusnya KPK berisi orang-orang yang jauh lebih independen termasuk untuk penyidiknya. Akan tetapi, satu hal yang pasti dan tanpa perdebatan berarti adalah kesepakatan untuk menyemaikan nilai-nilai status extraordinary pada KPK, sehingga secara tafsiran historik sangat mungkin untuk dimaknai dalam kerangka tersebut, yakni bahwa KPK adalah dimaksudkan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam penegakan hukum anti korupsi, dan langkah luar biasa itu disemaikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa yang di luar dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dan selama ini sudah gagal. Hal ini dilihat dari penjelasan Undang-Undang KPK yang mengatakan bahwa untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Yang kedua, ahli menyampaikan secara tekstual. Secara tekstual sederhananya dijaminkan oleh Pasal 45 Undang-Undang KPK bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Ayat (2)- nya menyatakan “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi dan penyidikan tindak pidana korupsi.” Bunyi pasal yang sama disematkan pada penyelidik maupun penuntut umum dan seperti yang dikatakan oleh Ahli sebelumnya, khusus penuntut umum ada tambahan pada ayat (3)-nya yang menyatakan itu adalah penuntut sebagai jaksa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperoleh setidaknya empat unsur. 1. Penyidik dan penyelidik adalah penyidik dan penyelidik dari KPK, bukan penyidik dan penyelidik dari lembaga lain. 2. Penyidik dan penyelidik tersebut diangkat oleh KPK. 3. Sebagai konsekuensi dari diangkat oleh KPK, maka juga diberhentikan oleh KPK 4. Mereka tersebut melaksanakan fungsi-fungsi yang disemaikan di dalam Undang-Undang KPK dalam hal tindak pidana korupsi. Adapun ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang KPK yang menegaskan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK, sangat mudah dipahami bahwa ini bagian dari transisi awal, yakni ketika KPK dari baru dibentuk dan belum memiliki penyidik, penyelidik, dan penuntut umum sendiri sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal-pasal yang ahli maksudkan di atas. Tidak hanya itu, akan ada komplikasi administrasi bagi para komisioner tatkala penerjemahan pasal tersebut diterjemahkan secara lurus melalui Pasal 39 ayat (2). Misalnya, jika pegawai KPK yang menyelenggarakan tugas dan fungsi para komisioner selaku penyidik, penyelidik, dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang harus dari kepolisian dan kejaksaan, maka bagaimana dengan komisioner KPK yang menjadi pemegang wewenang utama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan umum tetapi bukan berasal dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 kejaksaan dan kepolisian, apakah dengan menerima logika itu ingin mengatakan bahwa komisioner KPK juga harus hanya terdiri dari kepolisian dan kejaksaan. Ini juga bisa dilihat dari relasi antara komisioner dan pegawai KPK. Komisioner KPK adalah pemegang utama dari tugas Undang-Undang sedangkan pegawai adalah pelaksana tugas dari wewenang para komisioner tersebut. Tentu ketentuan ini menunjukkan bahwa pegawai yang diangkat oleh KPK merupakan pelaksana tugas-tugas KPK yang diberikan oleh Pasal 6 Undang-Undang KPK, namun pegawai yang dimaksud hanya melaksanakan tugas yang berarti tidak menimbulkan wewenang seperti yang ditegaskan pada Pasal 7 sampai Pasal 14 Undang-Undang KPK. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran pelaksanaan tugas KPK sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK yang di dalam pelaksanaannya melahirkan suatu wewenang yang tidak diberikan kepada pegawai KPK. Apakah mungkin status penyidik yang seakan-akan wajib dari kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan komisionernya yang notabene adalah pemegang utama kewenangan penyidik, malah bukan dari kejaksaan dan kepolisian. Hal yang tentu saja tidak mungkin dan oleh karena menjadi komisioner KPK sangat terbuka kesempatan bagi siapa pun tanpa harus dari kejaksaan dan kepolisian sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang KPK. Yang ketiga, ahli menggunakan logika struktural. KPK adalah lembaga negara independen yang masuk dalam kerangka cabang kekuasaan keempat, misalnya menggunakan corak pandang tahun 2003. Pada titik ini penolakan terhadap KPK seringkali diinisiasi dengan cara berpikir bahwa KPK adalah lembaga ad hoc. Yang karena lembaga ad hoc dan sangat mungkin dibubarkan, secara administrasi tidak perlu mengangkat penyidik sendiri. Ini adalah pandangan yang banyak digunakan, sayangnya dengan cara yang sangat serampangan. Jika membaca detail yang mengatakan bahwa Undang-Undang KPK bahwa KPK itu sementara adalah penafsiran atas Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa KPK adalah trigger mechanism bagi kejaksaan dan kepolisian. Padahal tentu hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karena beberapa alasan. Pertama, di antara penjelasan juga terdapat penggunaan frasa bahwa KPK adalah lembaga yang bekerja secara berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat pada bagian penjelasan Undang-Undang KPK yang menekankan bahwa untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan, yang kemudian ahli beri tanda tebal. Makna kata berkesinambungan rasanya sudah sangat cukup untuk menjelaskan bahwa KPK adalah lembaga mandiri sebagaimana lembaga negara independen lainnya di republik ini. Kedua, persoalan ad hoc atau tidaknya, bukan lagi yang utama karena pada hakikatnya semua lembaga di republik ini bisa jadi bersifat sementara tatkala dasar hukumnya kemudian dilakukan perubahan. Dahulu kala Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga permanen yang ada di Undang-Undang. Akan tetapi seiring Amandemen Undang-Undang Dasar, lembaga ini kemudian menghilang dan digantikan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Karenanya tidak ada jaminan bagi lembaga apa pun dapat dipandang sebagai sangat permanen. Sehingga dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan rekrutmen penyidik, penyelidik, sendiri karena bersifat kesementaraannya. Haruslah diingat, sebagai negara indepenen, KPK mempunyai self regulatory body, mempunyai sifat self regulatory body untuk menjamin keberadaan dan pola kerjanya. Makanya tatkala undang-undang menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK sendiri dan diatur menurut peraturan KPK, hal inilah yang dapat menjadi dasar bagi doktrin self regulatory body untuk menjelaskan secara detail mengenai keabsahan dan pengangkatan penyidik tersebut. Keempat, secara doktrinal. Semisal melalui teori ataupun putusan hakim yang terdahulu. Secara doktrin, harus dipahami bahwa lembaga negara independen memiliki independensi dalam beragam tingkatan. Tidak hanya dalam hal kelembagaan, tetapi juga seharusnya secara fungsional. Karenanya penyidik haruslah secara personal maupun fungsional adalah independen. Membiarkan penyidik berasal dari kejaksaan dan kepolisian semata, tentu akan sangat mungkin mengurangi kadar independensi tersebut. Menenurskan pola itu juga akan memberikan atau melanjutkan kesetiaan ganda karena pada saat yang sama, penyidik dan penyelidik tersebut juga tetap memiliki karir yang harus kembali ke lembaga asalnya sehingga terjadi kesetiaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 ganda, setidaknya ini terjadi dalam beberapa kasus yang melibatkan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Kelima, dari sudut pandang etikal. Secara etis, kita berbicara tentang bagaimana menguatkan lembaga anti korupsi dengan mengurangi ketergantungan pada lembaga-lembaga yang selama ini gagal melaksanakan penegakan hukum anti korupsi sehingga menjadi alasan dibentuknya KPK. Tentu kita sedang mendorong ke arah konflik kepentingan tatkala penyidik dari kepolisian dan kejaksaan inilah yang menjadi salah satu target dari pembersihan gejala koruptif. Sudahlah cukup praktik koordinasi supervisi di KPK yang menjadi gambaran betapa tidak berjalan efektifnya oleh karena problem orang KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan yang mensupervisi atasannya di kejaksaan dan kepolisian. Seperti yang dilakukan riset yang kami lakukan pada beberapa waktu lalu bersama dengan ICW, terdapat fakta bahwa koordinasi dan supervisi di KPK tidak dapat berjalan optimal salah satunya oleh karena pengkoordinasi dan supervisi juga adalah bawahan di kejaksaan dan kepolisian. Ketika mereka harus berhadapan dengan atasannya atau kandidat atasannya di kejaksaan dan kepolisian, itu membuat mereka tidak bisa melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi secara optimum. Dan keenam dan terakhir, sudut pandang prudensial. Sederhananya, kita sedang berbicara tentang cost and benefit dari suatu hal. Pada tingkatan ini, jika kemudian KPK harus dari kejaksaan dan kepolisian dengan menggunakan logika (suara tidak terdengar jelas), maka tentu saja pemborosan anggaran yang luar biasa jika kemudian harus mengadakan suatu lembaga baru di luar kejaksaan dan kepolisian untuk mengurus hal yang juga penyidiknya, penyelidiknya dari kejaksaan dan kepolisian. Karenanya pada hakikatnya, menjadi lembaga yang sama saja dengan kejaksaan dan kepolisian yang kemudian karena gagal, diubah, dan kemudian dibuat menjadi lembaga baru, yakni KPK. Makanya, harus diingatkan kembali bahwa KPK adalah ikhtiar bangsa dalam melawan korupsi. Kejaksaan dan kepolisian yang telah gagal selama ini, sehingga itulah menjadi alasan dilahirkannya KPK. Ada kekuatan hukum di sana oleh karena perintah Tap MPR, ada juga perintah UNCIC yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Nah, jika semua itu konsepnya disamakan saja, maka tentu saja lagi-lagi dapat dikatakan, “Percuma membentuk KPK dengan pembiayaan yang luar biasa, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 tatkala kewenangan-kewenangan yang disematkan cenderung sama dengan kejaksaan dan kepolisian.” Kesimpulan. Dengan teori six modalities of constitutional argument yang ahli sampaikan tadi, kita tidak dapat menampikkan pentingnya bahwa harusnya penyidik, penyelidik KPK adalah independen. Apalagi untuk lembaga yang di dalam putusan MK terdahulu telah dinyatakan constitutionally important. KPK adalah ikhtiar bangsa dalam mengurangi korupsi. Pembentuknya haruslah dalam form yang luar biasa agar dapat dipakai melawan korupsi secara optimum. 2. Oka Mahendra Pengantar Ketua Dewan Direktur Transparency International, Dr. Peter Eigen menyatakan, "Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam abad kita dan harus kita hadapi. "Akibat langsung dari korupsi bukan saja memperparah kemiskinan rakyat, melainkan juga kian memperlemah lembaga-lembaga demokrasi"2, seperti dikemukakan oleh Dr. Oscar Arias Sanchez, Penerima Hadiah Nobel. Korupsi memang merusak perkembangan demokrasi, menghambat prestasi lembaga¬lembaga masyarakat, menghambat penggunaan sumber daya nasional secara optimal, memperparah patologi birokrasi, dan menghalangi pertumbuhan pasar yang sehat dan pada gilirannya menghambat pembangunan kesejahteraan rakyat. Bangsa Indonesia, sejak era reformasi telah memperkuat komitmennya dalam memberantas korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil, efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberantasan korupsi memang bukan hal yang mudah. Diperlukan pendekatan yang bersifat holistik yang melibatkan semua pelaku utama untuk menggalang potensi anti korupsi dalam masyarakat guna memangkas korupsi sampai keakar-akarnya. Selain itu, pembentukan badan anti korupsi yang independen, kepemimpinan politik yang memiliki visi, strategi dan program aksi yang jelas dan tegas untuk pemberantasan korupsi dengan dukungan masyarakat dan sektor swasta yang termotivasi untuk bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi sangat penting peranannya dalam memberantas korupsi yang semakin meluas dan meningkat . Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dilatarbelakangi oleh tekad kuat bangsa Indonesia untuk meningkatkan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Menurut Pasal 3 UU KPK, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK secara spesifik diamanatkan oleh UU KPK untuk menjalankan fungsi dalam mandat antikorupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Dalam Penjelasan Umum alinea ke 2 UU KPK, antara lain dikemukakan, "Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja pada kehidupan perekonomian nasional, tapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara Iuar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan Iuas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan." Badan anti korupsi dalam hal ini KPK akan berhasil mengemban mandat antikorupsi yang ditentukkan dalam UU jika memiliki': Ø dukungan politik pada tingkat tertinggi dalam pemerintahan; Ø kemandirian politik dan operasional untuk menyelidiki,bahkan di tingkat tertinggi dalam pemerintahan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 Ø kekuasaan yang memadai untuk mengakses dokumentasi dan untuk menanyai para saksi; dan Ø kepemimpinan yang dilihat memiliki integritas tertinggi. Independensi KPK, dan kemandirian KPK harus kita kawal, khususnya kemandirian politik dan operasional untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Khususnya tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tindak pidana korupsi yang menjadi fokus kewenangan KPK adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh white collar criminal establishment yaitu kelompok penjahat priyayi yang cukup cerdik untuk tidak ditangkap dengan memadukan kejahatan dan usaha yang bersih, sebagaimana dikemukakan oleh SH Alatas ketika mengulas pendapat Merton mengenai peranan integratif sang pemimpin dalam melakukan tindak pidana korupsi di Amerika. Sejalan dengan semangat "revolusi mental" yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, seruan Sanchez perlu kita simak dan laksanakan, "Waktunya telah tiba bagi kita untuk menghidupkan potensi kita dan melenyapkan godaan korupsi. Marilah kita jujur kepada sejarah kita dan mulai mempersiapkan masa depan. Sekaranglah momentum yang tepat untuk melenyapkan godaan korupsi, untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Bukan untuk melakukan upaya sistematis, terencana dan masif untuk "memberantas" KPK yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Jika tidak ramalan Jayabaya berikut akan menjadi kenyataan. Bait 66 "Wong dora ura-ura, durjana saya sempurna" yang artinya "Pengkhianat bernyanyi, durjana semakin sempurna". Dalam bait 95 diungkapkan, "Tunggak jarak mrajak,tunggak jati mati "yang artinya" Benih kejahatan merajalela, benih kebaikan mati." Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 Tanda-tandanya terlihat dari perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini yang tidak terlalu menggembirakan. Pada tahun 2005 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada skor 2,2 dari skala 10. Sepuluh tahun kemudian (2014), IPK Indonesia hanya mengalami kenaikan skor 1,2 menjadi 3,4 (atau 34 dari skala 100). Dalam RPJMN 2010-2014 IPK Indonesia ditargetkan menjadi 5 (atau 50 dari skala 100). Kami yakin bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Konstitusi yang mulia dan seluruh hadirin tidak ingin membiarkan wong dora ura-ura, durjana soya sempurna. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan pandangan terhadap Pasal 45 UU KPK yang dikaitkan dengan beberapa pasal lainnya . Pasal 39 ayat(1) , Pasal 39 ayat (3), Pasal 43 dan Pasal 45 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK selengkapnya menentukan, "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam UU ini." Frasa "kecuali ditentukan lain dalam UU ini", menunjukkan bahwa UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan lex specialis, sehingga berlaku asas lex specialis derogat legi genera/is. Menurut Bagir Manan9, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan asas lex specialis derogat legi generalis: a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut Karena aturan hukum khusus merupakan pengekecualian dari aturan hukum umum. b. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis. c. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam Iingkungan hukum (regim) yang sama dengan lex generalis. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan dari aturan hukum umum dalam hal ini UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang akan dibahas pada kesempatan ini antara lain tentang: 1. Penyelidik Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK menentukan, "Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK." Pasal 43 ayat (1) tersebut, memuat kaidah kewenangan. Menurut Bruggink kaidah kewenangan menetapkan antara lain oleh siapa dengan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan. Pasal tersebut menentukan perbuatan mengangkat dan memberhentikan penyelidik pada KPK dilakukan oleh KPK. Dengan kata lain KPK diberi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik pada KPK. Dasar legitimasi seseorang sah menjadi penyelidik pada KPK adalah adanya Keputusan pengangkatan dari KPK. Pada ayat (2) ditentukan "Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini, menegaskan bahwa penyelidik pada KPK mempunyai fungsi khusus yaitu melaksanakan penyelidikan tindak pidana korupsi. Pasal 39 ayat (3) UU KPK menentukan, "Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pagawai pada KPK." Pasal 39 ayat (3) UU KPK dalam kategori Bruggink 11 memuat kaidah-kualifikasi memberikan persyaratan yang harus dipenuhi orang untuk dapat melukan perbuatan tertentu." Artinya, dalam hal penyelidik, penyidik, penuntut umum pada KPK berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan, maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK. Ketentuan tersebut tidak mengharuskan bahwa penyelidik dan penyidik pada KPK dari pejabat Polisi Negara RI. Tetapi mengharuskan "diberhentikan sementara", agar tidak terjadi konflik kepentingan dan penyelidik dan penyidik KPK tersebut sepenuhnya dapat melaksanakan tugas berdasarkan perintah serta bertindak untuk dan atas nama KPK, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU KPK. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 2. Penyidik Pasal 45 ayat (1) UU KPK menentukan, "Penyidik adalah Penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Pasal 45 ayat (1) seperti halnya Pasal 43 ayat (1) UU KPK, memuat kaidah kewenangan. Menurut Bruggink kaidah kewenangan menetapkan antara lain oleh siapa dengan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan. Pasal 45 ayat (1) ini menentukan perbuatan mengangkat dan memberhentikan penyidik pada KPK dilakukan oleh KPK. Dengan kata lain KPK diberi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik pada KPK. Dasar legitimasi seseorang sah menjadi penyidik pada KPK adalah adanya Keputusan pengangkatan dari KPK. Pada Pasal 45 ayat (2) ditentukan, "Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi." Ketentuan ini, menegaskan bahwa penyidik pada KPK mempunyai fungsi khusus yaitu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi serta hadirin yang saya hormati. Untuk memahami konteks penafsiran Pasal 45 UU KPK mengenai pengangkatan Penyidik maka perlu juga membandingkan dengan pasal-pasal yang sejenis, yakni mengenai pengangkatan Penyelidik, dan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 51 UU KPK. Apabila kita cermati maka terlihat jelas bunyi ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) sama persis dengan bunyi Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) maupun Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), kecuali untuk frasa jabatan dan fungsinya, Pasal 43 untuk penyelidik, Pasal 45 untuk penyidik sedangkan pasal 51 untuk Penuntut Umum. Namun demikian secara khusus pasal 51 UU KPK menambahkan 1 ayat yaitu ayat (3) yang secara tegas menyebutkan "penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum" Ayat Pasal 43 Pasal 45 Pasal 51 (1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat Dan diberhentikan oleh Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi Penuntut Umum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (3) - - Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum Apabila dikomparasikan dengan rumusan Pasal 51 ayat (3) UU KPK, bahwa penuntut umum pada KPK adalah jaksa penuntut umum, maka tergambar jelas maksud penyusun UU. Rumusan "penuntut umum pada KPK adalah jaksa penuntut umum" harus dimaknai secara jelas terbatas, yang berarti merujuk pada Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan adalah "pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak terutama sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Dengan demikian apabila penyusun Undang-Undang hendak mengkonstruksikan rumusan bahwa penyidik KPK adalah Penyidik pada instansi Kepolisian RI, maka perumusan pasal tentang Penyidik akan identik dengan rumusan Pasal 51 ayat (3) UU KPK sehingga seharunya Pasal 45 juga memuat ayat (3) yang menyatakan "Penyidik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Kepolisian", namun kenyataannya tidaklah demikian dalam Pasal 45 hanyat terdapat 2 ayat dan tidak terdapat tambahan ayat (3) sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (3). Sebaliknya apabila ketentuan pasal 39 ayat (3) UU KPK dijadikan dasar penafsiran bahwa penyidik KPK haruslah dari instansi Kepolisian yang diberhentikan sementara, maka tafsiran tersebut dengan sendirinya telah kehilangan logika sitematis, karena ketentuan ayat tersebut juga berlaku terhadap Penuntut pada KPK, artinya apabila ketentuan Pasal 39 ayat (3) ditafsirkan sebagai aturan limitatif terhadap pengangkatan penyelidik, penyidik dan penuntut yang harus berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan maka sudah pasti pembuat Undang-Undang tidak perlu Iagi mencantumkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) karena sudah cukup terakomodasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 dengan Pasal 39 ayat (3). Oleh karenanya ketentuan Pasal 39 ayat (3) haruslah ditafsirkan secara otentik tanpa kehilangan logika sistematis, dengan demikian Pasal 39 ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 43, Pasal 45 dan Pasal 51 memiliki pengertian bahwa KPK berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik dari sumber manapun sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPK, namun dalam hal KPK hendak mengangkat penyelidik, penyidik dari Kepolisian maka sebelum diangkat terlebih dahulu haruslah diberhentikan sementara, sedangkan terkait Pasal 51, karena terdapat pembatasan (limitatif) pada ayat (3), maka KPK hanya dapat mengangkat penuntut umum dari kejaksaan dan sebelum diangkat terlebih dahulu harus diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3). Tidak ada satupun pasal dalam UU yang dapat dimaknai bahwa Penyidik pada KPK harus berasal dari Instansi Kepolisian. Pasal 24 ayat (2) UU KPK menentukan, "Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah WNI yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai KPK." Pegawai KPK dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c UU KPK adalah sebagai pelaksana tugas KPK, termasuk tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Syarat untuk diangkat sebagai pegawai KPK adalah: a. WNI; dan b. memiliki keahlian (yang diperlukan sebagai pelaksana tugas KPK). Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK (Pasal 24 ayat (3) UU KPK). Perlu ditambahkan, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. Sistem Manajemen SDM KPK adalah sistem yang digunakan untuk mengorganisasikan fungsi-fungsi manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan KPK. Sistem Manajemen SDM KPK meliputi fungsi-fungsi: a. perencanaan SDM; b. rekrutmen dan seleksi; c. pendidikan dan pelatihan; d. pengembangan SDM; e. manajemen kinerja; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 f. kompensasi; g. hubungan kepegawaian; h. pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja; dan i. audit SDM. Melalui Sistem Manajemen SDM KPK tersebut diharapkan dapat dihasilkan pegawai KPK yang memiliki kompetensi yang tinggi sebagai pelaksana tugas KPK antara lain dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK untuk mengangkat pegawai KPK, untuk mengangkat penyelidik, dan penyidik, dapat dipahami dengan menggunakan metode penafsiran sistematis atau logic dan teleologis atau sosiologis. Pembentukan KPK sebagai badan khusus untuk memberantas korupsi harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam: a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPRRI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Dari KKN; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN; dan c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. KPK dimaksudkan sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mengemban tujuan kemasyarakatan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam konteks ini adalah logis jika KPK diberikan kewenangan untuk mengangkat sendiri penyelidik, penyidik KPK, agar KPK dapat memerangi korupsi secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Penyelidik dan penyidik sebagai pegawai KPK merupakan ujung tombak dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, terutama tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Independensi dan kebebasan KPK dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi akan terpasung tanpa diberi kewenangan sendiri untuk mengangkat penyelidik dan penyidik KPK. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 KPK menjadi tergantung atau tidak bebas dari kekuasaan lembaga lain yang dapat mempengaruhi independensi KPK. Perlu ditambahkan bahwa pegawai KPK mempunyai kedudukan khusus yang berbeda dari pegawai Iainnya, karena mereka menjadi bagian dari KPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UUKPK yang menentukan, "KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Pimpinan KPK yang terdiri atas 5 (lima ) Anggota KPK; b. Tim Penasihat yang terdiri atas 4 (empat) orang anggota; dan c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas." Pada era globalisasi sekarang ini, kita perlu mempertimbangkan best practice yang dianut di negara lain dalam soal ini. Singapura, Malaysia, Hongkong, Timor Leste, Sierra memberikan kewenangan kepada badan anti korupsi di negara tersebut untuk mengangkat sendiri penyidik yang bukan berasal dari kepolisian. Alasan yang mengemuka dalam internatinal best practice tentang kewenagan badan anti korupsi untuk mengangkat sendiri penyidik ialah tingkat dan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan mengalami proses internasionalisasi perlu diimbangi dengan tingkat kompetensi dan latar belakang keahlian penyidik yang beragam sejalan dengan perkembangan tindak pidana korupsi. Salah satu klausul dalam Principles on Anti Corruption Agencies yang diprakarsai oleh UNDP dan UNDOC yang disetujuai oleh lebih dari 100 lembaga anti korupsi sedunia menyatakan, "Authority over human resources: Anti Corruption Agencies shall have the power to recruit and dismiss their own staff according to internal clear and transpararent procedures.." Indonesia yang telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruptio (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 wajib melaksanakan konvensi tersebut secara bertnggung jawab, termasuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 36 yang menentukan: a.I "The necesarry material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may requaire to carry out their functions,should be provided." Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan pandangan mengenai Pasal 46 UU KPK yang juga dimohonkan pengujian kehadapam Mahkamah Konstitusi. Pasal 46 ayat (1) UU KPK menentukan, "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini." Dalam penjelasannya dikemukakan, "Yang dimaksud dengan "prosedur khusus" adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemerikasaan." Ketentuan tersebut merupakan lex specialis, karena itu untuk melakukan pemeriksaan pejabat negara tertentu yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya strategis untuk optimalisasi dan efektifitas pemberantasan korupsi yang tersangkanya pejabat negara, dengan menghilangkan hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945." Ketentuan tersebut sesuai juga dengan Pasal 36 UNCAC yang telah diratikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 yang a.I. mementukan, "Badan atau badan-badan atau orang-orang tersebut wajib diberi kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara Peserta itu, agar supaya dapat melaksanakan fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya." Lagi pula Pasal 46 ayat (2) UU KPK menjamin bahwa pemeriksaan tersangka tidak mengurangi hak-hak tersangka. Pasal 46 UU KPK tidak berpotensi apalagi nyata-nyata merugikan hak konstitusional seseorang. Karena itu, perlu dicermati dengan seksama legal standing Pemohon untuk melakukan permohonan pengujian terhadap Pasal tersebut karena adanya kerugian konstitusional yang nyata dan faktual. Sebelum menyerahkan keterangan ahli ini kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November dua hari yang lalu, izinkan saya mengajak hadirin untuk hening sejenak. Marilah kita transformasikan semangat para pahlawan yang telah berhasil mengusir penjajah demi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, menjadi bentuk perjuangan baru memerangi korupsi yang sudah menjadi musuh bersama bangsa Indonesia dan mengancam kehidupan bangsa di segala bidang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 [2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada persidangan tanggal 2 Desember 2015 telah memberikan keterangan lisanyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Ketentuan UU KPK Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945 Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas ketentuan dalam UU KPK yang berbunyi sebagai berikut: Dalam Perkara 110/PUU-XIII/2015, menguji ketentuan Pasal 46 ayat (2) “Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka” terhadap ketentuan UUD 1945 sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 2. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU KPK Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya atas UU KPK pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pemohon menyatakan sehubungan adanya Pasal 46 ayat (2) UU 30/ 2002 yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak tersaangka tidak dijabarkan lebih lanjut mengenai uraian hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Untuk itu sebagai negara hukum prinsip asas kepastian dan perlindungan terhadap seseorang yang dalam hal ini berstatus sebagai tersangka harus mendapatkan jaminan hak konstitusional. Sebab kemungkinan dapat terjadi potensi pengabaian hak tersangka dan kerugian hak konstitusional terhadap Pemohon. 2. Bahwa hal itu jelas menjadi tafsir kewenangan yang dapat disalahgunakan mengingat rumusan pasal UU 30/2002 bahwa dampak yuridis Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 tersebut dapat membatasi hak seseorang akan (equal treatment) perlakuan yang sama dihadapan hukum dan menghilangkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 asas praduga tak bersalah sehingga pemohon tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusionalnya dengan rumusan yang multitafsir tersebut. C. Keterangan DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Juga apakah kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memenuhi persyaratan legal standing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian atas UU KPK Terhadap permohonan pengujian Pasal 46 ayat (2) UU KPK, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa setiap tersangka dan terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai manusia dan mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan memperhatahankan hak asasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 dan harkat martabat tersangka dan terdakwa, KUHAP meletakkan landasan yang diatur dalam Bab VI, yang isinya merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. Bahwa pemenuhan hak-hak tersangka dalam KUHAP yaitu perlindungan terhadap hak-hak tersangka diatur dalam Bab VI. Hal itu menandakan bahwa hukum beracara pidana negara kita, sangat melindungi hak asasi manusia, sekalipun orang tersebut telah menjadi tersangka ataupun terdakwa dalam kaitannya dengan penahanan dan upaya pihak penyidik dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersangka. c. Bahwa Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Lex Specialis dari KUHAP dan juga merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman d. UU KPK memberikan hak istimewa kepada KPK untuk memanggil, memeriksa, menggeledah dan menyita terhadap tersangka ataupun barang yang dianggap berkaitan dengan tindakan pidana korupsi untuk kepentingan fungsi penyelidikan dan pernyidikan. Dalam penggunaan hak dan kewenangan tersebut, KPK sebagai penyidik tindak pidana korupsi harus tunduk dan taat terhadadap prinsip: the right process. Dimana setiap tersangka berhak atas penyelidikan dan penyidikan yang berlandaskan sesuai dengan hukum acara (KUHAP) merupakan pencerminan dari Pasal 46 ayat (2) UU KPK. e. Bahwa Penjabaran Hak Tersangka Dalam KUHAP: KUHAP meletakkan landasan perlindungan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab VI, yang isinya merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 14 Tahun 1970 yang Kemudian diperbaharui dalam UU Nomor 48 Tahun 2009. Adapun Landasan prinsip pokok Perlindungan hak tersangka dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 relatif hampir sama. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 Hal tersebut yang menjadi landasan prinsip yang diberikan hukum untuk melindungi hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Prinsip yang dijabarkan dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan diatur dalam Pasal 50 KUHAP; 2) Hak untuk Melakukan Pembelaan diatur dalam Pasal 51 sampai pasal 57 KUHAP; 3) Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan. f. Bahwa Penangguhan penahanan diatur secara tersendiri dalam Pasal 31 KUHAP dalam Bab V yaitu tentang Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. Pengertian dari penangguhan penahanan, yaitu mengeluarkan terdakwa atau tersangka dari penahanan sebelum masa penahanannya berakhir. Dalam pelaksanaanya kemudian ditetapkan dalam peraturan pelaksana antara lain melalui PP Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04. UM. 01. 06/1983. Berdasarkan Pasal 31 KUHAP Penangguhan penahanan dapat terjadi karena: 1. Permintaan tersangka atau terdakwa; 2. Permintaan tersebut mendapat persetujuan oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat danjaminan yang telah ditetapkan; 3. Ada persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan. g. Bahwa Penangguhan penahanan digantungkan dengan syarat tertentu yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 angka 1 KUHAP. Dalam penjelasan ini diperoleh syarat apa yang dapat ditetapkan oleh instansi yang menahan: 1) Wajib lapor; 2) Tidak keluar rumah; dan 3) Tidak keluar kota. Penangguhan penahanan sendiri biasanya diikuti dengan adanya jaminan penangguhan penahanan. Unsur jaminan ini sifatnya fakultutatif, tidak mutlak unsur jaminan dapat dikesampingkan, cuma agar syarat penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan jaminan. Jaminan dapat berupa: 1) Jaminan penangguhan berupa uang; dan 2) Jaminan penagguhan berupa orang. Sedangkan mengenai petunjuk pelaksanaan jaminan tersebut diatur Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 dalam angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14- PW.07.03/1983 tanggal 10 desember 1983. h. Bahwa wewenang untuk penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 angka 1 KUHAP tak membatasi kewenangan penangguhan penahanan oleh semua instansi penegak hukum. Setiap instansi yang wewenang menahan maka wewenang pula untuk menangguhkan. i. Bahwa penangguhan penahanan merupakan wewenang dari instansi penegak hukum untuk memberikan penangguhan. Apabila instansi penegak hukum (KPK) mempertimbangkan alasan objektif maupun subjektif untuk penangguhan penahanan yaitu tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, adanya bukti yang cukup, tersangka dikwatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri mengulagi perbuatan pidana, dan sering melakukan jumpa pers yang dapat menggalang opini publik, maka kewenagan untuk tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka tidak bertentangan dengan Hak Tersangka yang tercantum KUHAP, tetapi merupakan tugas dan wewenang dari KPK yang berdasarkan pada asas kepastian hukum, akuntabilitas; kepentingan Umum; dan proporsionalitas. j. Bahwa Pasal 46 ayat (2) UU KPK merupakan dasar hukum dalam perlindungan terhadap tersangka Tindak pidana korupsi, apabila pasal tersebut dihilangkan maka pelindungan terhadap tersangka Tindak pidana korupsi tidak mempunyai landasan hukum sehingga perlindungan pemenuhan hak-hak tersangka dalam KUHAP yaitu perlindungan terhadap hak-hak tersangka diatur dalam Bab VI dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak tercermin dalam UU KPK yang menimbulkan akibat bagi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (2) adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945; [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pihak Terkait) di depan persidangan pada tanggal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 13 Oktober 2015, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2015 serta tanggal 3 November 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang menyebutkan “Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka”. Ketentuan ini digunakan Penyidik KPK untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan..... dari Pemohon. Penyidik dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut didasarkan pada alasan subjektif dan objektif yang ada pada diri tersangka. Sehingga ketentuan a quo dapat mengurangi hak-hak tersangka (Pemohon) dan bertentangan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan KUHAP khususnya Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59. Berkenaan dengan permohonan dari Pemohon maka KPK dalam kapasitas sebagai Pihak Terkait memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut: I. KPK bukan sebagai lembaga penunjang Kepolisian dan Kejaksaan. KPK dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang penting secara konstitusional (Constitutionally Important). 1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa KPK dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945. 2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat didukung dengan beberapa alasan lainnya, yaitu: a. Pada bagian menimbang UU KPK disebutkan bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi lainnya belum sepenuhnya berfungsi secara efektif dan efisien padahal korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. b. Efektivitas dan efisiensi lembaga KPK dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah terintegrasinya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tujuan pemidanaan adalah premium remedium serta penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. c. Tugas pokok, kewajiban, fungsi dan kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan pendekatan penindakan atau represive treatment policy semata tetapi juga pendekatan pencegahan serta pelibatan partisipasi publik (vide Pasal 1 angka 3 UU KPK). Kesemuanya itulah yang membedakan KPK dengan lembaga penegakan hukum lainnya karena pemberantasan korupsi dilakukan secara holistik (vide Pasal 6 hingga Pasal 15 UU KPK). d. Kejahatan korupsi sudah sedemikian masif, sistematis, dan terstruktur di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 6 United Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) dimana Indonesia telah meratifikasinya dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 menegaskan bahwa setiap Negara diwajibkan mempunyai suatu lembaga yang khusus didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. Pasal 6 konvensi dimaksud menyebutkan: 1. Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengusahakan adanya badan atau badan-badan, jika dipandang perlu mencegah korupsi…dst; 2. Negara Pihak wajib memberikan kepada badan atau badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kemandirian yang diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya guna memungkinkan badan atau badan-badan tersebut melaksanakan fungsi- fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya…dst. e. Selain itu, Pasal 36 UNCAC juga secara tegas mengatur kepada Negara anggota untuk memastikan dibentukanya badan khusus untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum. Pasal 36 tersebut berbunyi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 “Setiap Negara Peserta wajib, sesuai hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan atau orang-orang yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum. Badan atau badan-badan atau orang-orang tersebut wajib diberi kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar system hukum Negara peserta itu, agar supaya dapat melaksanakan fungsi- fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya. Orang-orang itu atau staff badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.” Dengan demikian, KPK bukan sebagai lembaga penunjang Kepolisian dan Kejaksaan tetapi sebagai lembaga yang penting secara konstitusional (Constitutionally Important) yang mempunyai tugas untuk memicu (trigger) dan mengoptimalkan pemberdayaan tugas-tugas Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. II. Permohonan Pemohon Bukan Objek Permasalahan Yang Diperiksa Oleh Mahkamah Konstitusi 1. KPK berpendapat bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang (constitutional complaint), sehingga permohonan a quo bukanlah objek permasalahan yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Dengan demikian Permohonan Pemohonharus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. 2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU P3”), Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (constitutional review). 3. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai the guardian of the constitution (vide Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 152), yang memiliki arti bahwa Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan apa saja yang ada di dalam konstitusi (vide Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan, hal. 39). 4. Bahwa perlu dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma Undang- Undang (constitutional review) dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma Undang-Undang yang di sejumlah negara dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Dalam constitutional review, yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi, sedangkan dalam constitutional complaint yang dipersoalkan adalah suatu perbuatan pejabat publik (atau tidak berbuat sesuatunya pejabat publik) telah melanggar suatu hak dasar (basic rights) seseorang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, secara tegas dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi (constitutional review), sementara terhadap constitutional complaint UUD 1945 tidak mengaturnya”. 5. Bahwa constitusional complaint bukan ranah kewenangan yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004 sebagai berikut “Menimbang bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon (Bram H.D. Manoppo) sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/P.KPK bertanggal 8 Oktober 2004, dapat dinilai sebagai tindakan yang retroaktif, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi undang-undang a quo, melainkan merupakan masalah penerapan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi”. 6. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah permohonan yang bersifat constitutional complaint, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa terkait Pemohon apakah memiliki legal standing atau tidak untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang ini, KPK menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku perorangan warga negara Indonesia, dalam permohonan uji materiil a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan alasan bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 UU TPPU. 3. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa Pemohonadalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 4. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Untuk menguji apakah hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 46 UU KPK sebagaimana permohonan a quo, maka perlu mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang menjelaskan lebih rinci mengenai persyaratan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohontelah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalikan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Oleh karena permohonan a quo bukan merupakan constitutional review tetapi merupakan constitutional complaint, maka KPK berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. 6. Dengan demikian, KPK menolak kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, atau tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. IV. Berkaitan Dengan Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015 Bahwa dalam permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon menyatakan “Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang a quo menyatakan sepanjang frase; “Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka”. Ketentuan tersebut di atas, sepanjang tidak dimaknai dalam arti hak-hak tersangka sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya terkait dengan hak untuk mengajukan penangguhan penahanan maka betentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945…” Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, KPK memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan oleh UU KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (vide Pasal 6 huruf c UU KPK). Ketentuan khusus terkait tindakan penyidikan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 UU KPK. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 2. Sedangkan ketentuan umum terkait dengan tindakan penyidikan dengan mengacu kepada KUHAP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU KPK yang menyebutkan bahwa: “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UU KPK memberikan penegasan berikutnya yaitu: “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembernatasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” 3. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU KPK tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPK tetap berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan Lex Generalis. Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) dan UU KPK merupakan ketentuan khusus atau Lex Specialis yang menambah atau mengesampingkan ketentuan umum (KUHAP). 4. Dengan pemahaman bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut maka segala sesuatu terkait dengan fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK tetap mengambil acuan pada KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh UU TIPIKOR dan UU KPK. Upaya penegakan hukum dalam tahapan penyidikan yang tetap mengacu kepada KUHAP antara lain adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. 5. Hak-hak tersangka merupakan hak hukum yang diakui dan diatur oleh KUHAP. Sepanjang suatu hak belum dijamin oleh aturan hukum maka belum menjadi hak hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 KUHAP telah mengatur hal-hal terkait dengan hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, antara lain hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang segera dari penyidik [vide Pasal 50 ayat (1) KUHAP], hak untuk diberitahu dengan bahasa yang jelas tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya (vide Pasal 51 KUHAP), hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (vide Pasal 52 KUHAP), hak untuk mendapat bantuan hukum (vide Pasal 54 KUHAP), hak untuk menerima kunjungan dari sanak keluarga (vide Pasal 60 KUHAP), dan hak atas tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi (vide Pasal 68 KUHAP. Bahwa hak-hak tersangka tersebut memunculkan kewajiban hukum bagi penegak hukum untuk melindunginya. 6. Sedangkan penangguhan penahanan tidak dapat diartikan sama secara “an sich” sebagai hak yang didapat oleh Tersangka atau Terdakwa layaknya hak-hak lainnya yang telah diatur dalam KUHAP. Hal ini terlihat dari kata “dapat” dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.” Kata “dapat” diartikan harus ada persetujuan dari Penyidik/Penuntut Umum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara yuridis atas penahanan untuk mempertimbangkan berdasarkan penilaian objektif dan subjektif untuk kemudian mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaan tersebut dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) KUHAP hanya memberikan kesempatan kepada tersangka untuk “mengajukan permintaan penangguhan penahanan”. 7. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon terkait Pasal 59 KUHAP (halaman 18) yang pada pokoknya bahwa Pemohon memiliki hak atas penangguhan penahanan adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Pasal 59 KUHAP menyebutkan bahwa: “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.” Titik penekanan Pasal 59 KUHAP adalah hak tersangka “untuk diberitahukan tentang penahanannya” baik itu pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Pemberitahuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada tersangka, tetapi juga kepada keluarga dan orang lain. Frasa “...untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.” dalam ketentuan tersebut harus diartikan dalam konteks kewenangan yang diberikan oleh penegak hukum untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Artinya, jika aparat penegak hukum memberikan penangguhan penahanan maka sesuai dengan Pasal 59 KUHAP Tersangka berhak agar orang lain yang diharapkan dapat membantu tersangka untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan agar diberitahukan tentang penahanan tersebut. Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum tidak menyetujui pemberian penangguhan penahanan, maka ketentuan Pasal 59 KUHAP terkait dengan pemberitahuan kepada orang lain untuk kepentingan jaminan penangguhan tidaklah relevan. 8. KUHAP pun tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan penangguhan penahanan, oleh karena itu memberikan kebebasan dan kewenangan penuh kepada penyidik/penuntut umum/hakim yang melakukan penahanan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penangguhan penahanan. 9. Bahwa batasan yang sepatutnya dijadikan ukuran bagi penyidik/penuntut umum/hakim untuk mempertimbangkan alasan-alasan penangguhan penahanan antara lain dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, korektif dan edukatif. Bahkan Yahya Harahap menyampaikan bahwa pemberian penangguhan penahanan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, narkotika, penyelundupan atau korupsi, secara umum bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, penangguhan penahanan atas kejahatan tindak pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan dan kewenangan menangguhkan penahanan, jangan semata- mata bertitik tolak dari persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari aspek yang lebih luas. 10. Berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Pasal 46 ayat (2) UU KPK adalah tidak sesuai dengan fakta hukum, yaitu Pemohon tidak pernah mengajukan permintaan penangguhan penahanan dalam proses penyidikan di KPK. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sehingga Pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 46 ayat (2) UU KPK. Dengan demikian, ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang digunakan Penyidik KPK untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan dari Pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan KUHAP khususnya Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59. Kesimpulan 1. Berdasarkan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, KPK adalah lembaga yang penting secara konstitusional (Constitutionally Important). 2. Permohonan Pemohon bukan objek permasalahan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi karena materi permohonan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan undang-undang (constitutional complaint). 3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Undang-Undang a quo. 4. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon, KUHAP, dan sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana persidangan pada tanggal 13 Oktober 2015, Majelis Hakim Konstitusi mengajukan pertanyaan baik kepada Pemerintah maupun kepada Pihak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 Terkait KPK. Terhadap Pihak Terkait KPK pada pokoknya terdapat 4 pertanyaan yang disampaikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU KPK “brevet” penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 6 KUHAP harus tetap melekat pada penyidik KPK. Disatu sisi KPK merekrut penyidik dari Kepolisian, disisi lain KPK merekrut penyidik sendiri. Hal ini menjadi tumpang tindih. KPK harus tegas dalam merekrut Penyidiknya, dari Kepolisian atau Non Kepolisian, bagaimana KPK menjelaskan mengenai hal ini? 2. Apa latar belakang kebijakan KPK yang tidak memberikan penangguhan penahanan padahal dalam ketentuan Pasal 31 KUHAP dapat dimungkinkan untuk diberikan, sehingga kebijakan tidak memberikan penangguhan penahanan dapat diartikan sebagai juga sebagai bentuk pelanggaran HAM? 3. Apa dasar alasan KPK yang menangguhkan penahanan itu karena alasan telah mengganggu kepentingan umum? 4. Bagaimana tindakan KPK jika ada tahanan yg sakit, ada pernikahan anak, atau keluarga yang meninggal? Sebelum menyampaikan tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan perubahan atas tanggapan yang telah kami sampaikan dan bacakan pada tanggal 13 Oktober 2015, yaitu pada Bagian III angka 2 Tanggapan yang berbunyi: “2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku perorangan warga negara Indonesia, dalam permohonan uji materiil a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan alasan bahwa hak konstitusional Pemohontelah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 UU TPPU.” Menjadi: “2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohonyang menyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku perorangan warga negara Indonesia, dalam permohonan uji materiil a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan alasan bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK.” Selanjutnya terhadap ke-4 (empat) pertanyaan yang disampaikan Majelis Hakim Yang Kami Hormati dapat kami tanggapi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 I. KPK Berwenang Mengangkat Penyidik Baik Dari Kepolisian Maupun Non- Kepolisian Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada keterangan KPK tanggal 13 Oktober 2015 yang lalu, bahwa bersamaan dengan dibentuknya KPK sebagai lembaga baru telah melahirkan harapan masyarakat yang begitu besar terhadap KPK untuk segera melaksanakan fungsinya melakukan pemberantasan korupsi. Disisi lain KPK sebagai lembaga baru, belum memiliki struktur maupun infrastrutur yang memadai terutama terkait sumber daya manusia. Menghadapi kondisi tersebut, maka KPK dalam waktu singkat dituntut untuk menciptakan sistem kerja yang memadai dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Menghadapi keadaan tersebut maka jalan pintas yang paling mungkin dilakukan adalah dengan merekrut tenaga-tenaga profesional yang telah siap pakai. Terkait dengan bidang penindakan, maka rekrutmen diambil dari tenaga penyelidik Kepolisian sedangkan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum yang hanya terdapat di Kejaksaan. Seiring dengan eksistensi KPK yang telah 11 (sebelas) tahun berdiri, KPK dihadapkan pada dinamika kelembagaan, termasuk kebutuhan Penyidik KPK yang direkrut dari luar Kepolisian mengingat kompleksitas perkara korupsi yang ditangani KPK. Pola tindak pidana korupsi di berbagai sektor semakin rumit dan membutuhkan spesialisasi penyidik yang handal dan kompeten di sektor tersebut, jumlah perkara yang makin meningkat serta modus tindak pidak pidana korupsi sudah terjadi diberbagai sektor sehingga dibutuhkan penyidik yang memiliki spesialisasi/keahlian dibidang tertentu dan tidak terbatas pada satu bidang keilmuan saja dalam hal ini bidang hukum. Berdasarkan kondisi tersebut maka sejak tahun 2013, KPK mulai melakukan rekrutmen penyidik dari Non-Kepolisian, adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum dilaksanakan rekrutmen tersebut adalah: 1. Untuk kepentingan managemen organisasi yang ideal, maka setiap organisasi harus memiliki kemampuan sendiri untuk mengembangkan struktur dan infrastrukturnya, termasuk melakukan perencanaan pegawai. Artinya KPK sebagai sebagai organisasi sudah seharusnya mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawainya secara bebas tanpa tergantung dengan institusi lain, hal ini penting agar KPK dapat melakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 perencanaan organisasi/perencanaan kepegawaian (forecasting) yang baik. Dapat dibayangkan apabila KPK harus bergantung kepada instansi tertentu, misalnya Kepolisian untuk memenuhi pegawainya, maka perencanaan pegawai untuk jangka menengah atau jangka panjang tentu akan sulit tercapai karena instansi lain tentu tidak tunduk pada perencanaan yang dibuat oleh KPK. 2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sangat tegas menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dengan demikian seluruh upaya, strategi dan pengembangan organisasi KPK haruslah diarahkan untuk mendorong independensi KPK. Melaksanakan rekrutmen pegawai Penyidik dari Non-Kepolisian adalah salah satu bentuk strategi dan pengembangan organisasi dalam meningkatkan kemandirian dan independensi KPK. 3. Dasar kewenangan pengangkatan penyidik KPK diatur dalam pasal 45 UU KPK, dalam ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa KPK berwenang mengangkat dan memberhentikan penyidiknya, tidak ada batasan darimana KPK dapat merekrut penyidik, kalau kita bandingkan hal ini sangat berbeda dengan Penuntut yang diatur dalam Pasal 51 UU KPK. Pasal 51 ayat (3) UU KPK menyatakan secara tegas bahwa Penuntut adalah Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian adalah tidak mungkin bagi KPK untuk merekrut Penuntut Umum yang bukan Jaksa. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan pengangkatan Penyidik yang tidak memberikan batasan tertentu, bahkan lebih jauh Pasal 38 ayat (2) UU KPK menegaskan bahwa penyidik KPK tidak perlu berkoordinasi dengan penyidik dari Kepolisian dengan demikian Penyidik KPK tidak termasuk lingkup Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berbagai ketentuan ini memberikan gambaran bahwa pembuat Undang-Undang memang bermaksud mendorong KPK menjadi lembaga yang benar-benar mandiri dan independen sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Pedoman utama dalam melakukan rekrutmen pegawai termasuk Penyidik KPK diatur dalam Pasal 24 UU KPK, dalam ketentuan tersebut dinyatakan jelas bahwa Pegawai KPK harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 dan memiliki keahlian pada bidangnya, sedangkan mengenai syarat dan tata caranya Undang-Undang mendelegasikan pengaturannya pada keputusan KPK. 4. Bahwa rekrutmen Penyidik yang berasal dari Kepolisian, tidak secara otomatis dapat langsung bertugas sebagai Penyidik. Untuk menjadi Penyidik di KPK diperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UU KPK) yang mempunyai hukum acara tersendiri dan aturan kepegawaian tersendiri (Self regulatory body) sehingga dapat menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya (vide Pasal 25 UU KPK). 5. Sebagai tindak lanjut dari UU KPK Pemerintah telah mengeluarkan PP 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP SDM KPK) yang salah satunya mengatur mengenai Pegawai Negeri yang Dipekerjakan di KPK setelah diberhentikan sementara dari instansi asalnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (3) UU KPK. Dalam PP SDM KPK diatur mengenai: - Pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK (vide Pasal 3 huruf b) - Syarat untuk dipekerjakan di KPK [vide Pasal 5 ayat (1)]. - Pegawai Negeri yang Dipekerjakan tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri [Pasal 5 ayat (2)]. - Masa penugasan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan [Pasal 5 ayat (3)]. - Pembinaan kepangkatan (Pasal 6). - Termasuk mengatur mengenai alih status Pegawai Negeri yang Dipekerjakan menjadi pegawai tetap (vide Pasal 7 PP SDM KPK): (1) Pegawai Negeri yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi. (2) Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP SDM, KPK menetapkan Peraturan Komisi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Alih Status Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Kepegawaian Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan pada KPK Menjadi Pegawai Tetap. Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi KPK untuk mengangkat penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri yang akan beralih status menjadi pegawai tetap KPK. 6. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Roadmap KPK tahun 2012- 2015, KPK berencana mengangkat Penyidik dengan status Pegawai Tetap dan Pegawai Negeri yang dipekerjakan (vide Pasal 3 PP MSDM KPK). 7. Rekrutmen penyidik KPK dari Non-Kepolisian telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Penyidik-penyidik tersebut direkrut dari internal KPK atau mereka yang sebelumnya telah menjadi pegawai KPK. Rekrutmen internal dibuka dengan seleksi yang ketat dan menggunakan tim seleksi dari konsultan independen. Pegawai KPK yang mengikuti seleksi umumnya juga telah bekerja pada bidang yang relevan seperti unit pengaduan masyarakat, penyelidikan, pelacakan aset, background auditor pada unit LHKPN, dll. Pegawai KPK yang saat ini telah menjadi penyidik dari Non-Kepolisian tersebut juga pernah mejalani pelatihan (induksi) di AKPOL, telah mengikuti berbagai pelatihan khusus antara lain, audit invenstigasi, investigasi, pelacakan aset, administrasi penyidikan, anti-money laudering, induksi penyidik di Mega Mendung, bahkan beberapa telah mengikuti pelatihan khusus di FBI maupun ICAC Hongkong. Perbandingan Rekruitmen Penyidik di Lembaga/Kementerian lain Bahwa ketentuan yang berbeda mengenai Penyidik selain terdapat dalam UU KPK, juga terdapat dalam beberapa ketentuan perundang- undangan sebagai berikut: a. Penyidik BNN sesuai Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ”Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara RI, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil, … dst b. Penyidik Pelayaran TNI-AL sesuai Pasal 282 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan “Selain penyidik pejabat polisi Negara RI dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik”, dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. c. Perwira TNI AL sebagai Penyidik, berdasar pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan: Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. d. Penyidik PNS Kehutanan sesuai Pasal 77 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana e. Penyidik PNS di Bidang Lingkungan Hidup sesuai Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. f. Penyidik PNS HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) sesuai Pasal 71 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan: (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. g. Penyidik PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Bab XV Pasal 112 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 yang menyatakan: (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan h. Penyidik PNS di Bidang Pasar Modal sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bab XIII Pasal 101 ayat (2), Pejabat PNS tertentu di lingkungan Badan Pengelola Pasar Modal (BAPEPAM) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. i. Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan: ”yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI”. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. j. Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam KUHAP, pada Pasal 6, ditentukan bahwa Pejabat Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, namun dalam BAB XXI Pasal 284 ayat (2) KUHAP tentang Ketentuan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut: ”Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi” Pasal 284 ayat (2) KUHAP memberikan wewenang kepada Jaksa, Perwira Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 TNI-AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan, yang dijabarkan dalam Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang- undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang berbunyi sebagai berikut: ”Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.” ”Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira TNI-AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh UU yang mengaturnya.” k. Penyidik Kejaksaan, berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditentukan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kejaksaan tersebut, maka tugas pokok Kejaksaan melalui para jaksanya adalah bertindak untuk dan atas nama negara selaku Penuntut Umum di depan sidang Pengadilan Negeri. Akan tetapi, menurut Pasal 284 ayat (2) KUHAP juncto PP Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 17, untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang mempunyai ketentuan khusus acara pidana, selain ditugaskan kepada penyidik yang diatur dalam KUHAP, ditugaskan pula kepada Jaksa, sehingga di lingkungan Kejaksaan, baik di lingkungan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung terdapat jaksa-jaksa yang ditugaskan sebagai Penyidik yang dikenal sebagai Jaksa Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus (tertentu). Ketentuan tersebut sebenarnya bersifat sementara, namun sampai saat ini belum ada ketentuan yang mencabutnya sehingga ketentuan tersebut diatas sampai saat ini masih Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 berlaku. Dengan demikian pengertian Penyidik dalam Pasal 6 KUHAP berbeda dengan pengertian Penyidik pada UU KPK dan Undang-Undang lainnya sebagaimana disampaikan di atas. Perbandingan Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Negara Lain. No NAMA NEGARA ASAL NEGARA PERING- KAT NEGARA STATUS PENYIDIK DASAR HUKUM KEWENANGAN KETE- RANGAN 1. Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura Peringkat IPK: 7 (2014) Berwenang meng- angkat penyidik non- kepolisian • Section 15 Prevention Corruption Act • Section 17 Prevention Corruption Act Penyidik memiliki kewenangan yang sama sebagaimana penyidik pada kepolisian sesuai KUHAP Singapura. Bahkan memilki beberapa kewenangan khusus. Proses pelatihan untuk menjadi penyidik melalui pendidikan khusus selama 4 (empat) bulan dan adanya masa percobaan. Kualifikasi minimal untuk menjadi penyidik adalah Sarjana. 2. Independent Commission Against Corruption Hong - Kong China Peringkat IPK : 17 (2014) Berwenang meng- angkat penyidik non- kepolisian Basic Law of Hong Kong Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan Kualifikasi minimal untuk menjadi penyidik adalah Sarjana dan memiliki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 pengalaman 3. Malaysia Anti- Corruption Commission Malaysia Peringkat IPK : 50 (2014) Berwenang meng- angkat penyidik non- kepolisian Section 3 Malaysian Anti- Corruption Commission Act 2009 Melakukan penyidikan dengan beberapa kewenangan khusus. Bahkan memiliki imunitas sebagaimana yang dimiliki polisi. Kualifikasi minimal Sarjana dan setiap pegawai baru harus bekerja di bagian Investigasi selama 3 (tiga) tahun sebelum menempati posisi lain. 4. Anti- Corruption Comission Timor Leste Peringkat IPK: 133 (2014) Berwenang meng- angkat penyidik non- kepolisian Article 13 Law No. 8/2009 Law On The Anti- Corruption Commission Melakukan penyidikan kasus korupsi - 5. Sierra Lone Sierra Lone Peringkat IPK: 119 (2014) Berwenang mengang- kat penyidik non- kepolisian Article 15 The Anti- Corruption Act, 2008 Melakukan penyidikan kasus korupsi II. Tidak Diberikannya Penangguhan Penahanan oleh KPK Bukanlah Pelanggaran HAM Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Berdasar pada ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir. Dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 adanya penangguhan penahanan, tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan. Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan, baik ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan terletak pada syarat. Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan Undang-Undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi. Sedangkan pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan Undang-Undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Misalnya, pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, atau dikarenakan proses penahanan yang idak sah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau oleh karena batas waktu penahanan yang telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan. Dalam beberapa kasus, bisa juga karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembebasan tahanan pun dilakukan tanpa syarat jaminan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor syarat ini merupakan “dasar” pemberian penangguhan penahanan, sedang dalam tindakan pembebasan tahanan dilakukan tanpa syarat. Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan penahanan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing. Permohonan penangguhan penahanan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat tersebut, maka penangguhan penahanan dapat dicabut dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Dengan demikian, berdasar pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi: (a) Karena adanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan (b) Permintaan itu disetujui oleh pejabat/instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. Ketentuan dalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang. Selain itu, Pasal 31 KUHAP tidak pula menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka yang ia jamin melarikan diri. Maka dari itu dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan serta dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa, tidak pula dapat melenyapkan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Namun demikian sepanjang yang berkenaan dengan beberapa hak asasi yang berhubungan dengan harkat dan martabatnya serta hak yang perlu untuk melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan. Keadaan nyata yang terjadi saat ini, penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah berdasarkan perikatan yang lahir karena adanya perjanjian antara seorang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak pejabat/instansi yang menahan. Seorang tahanan melaksanakan prestasinya dengan berjanji untuk melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan pejabat/instansi yang menahan dan di sisi yang lain, prestasi pejabat/instansi yang menahan diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan tahanan dari tahanan dengan menangguhkan penahanannya. Dengan kata lain, dalam proses terjadinya penangguhan penahanan, masing- masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan seorang tahanan atau orang yang menjamin mematuhi syarat yang ditetapkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tegen prestasi berupa penangguhan penahanan. III.Tidak Diberikannya Penangguhan Penahanan Oleh KPK Untuk Menjaga Kepentingan Hukum Dan Negara Hukum pidana memiliki beberapa karakteristik diantaranya untuk melindungi kepentingan umum. Dalam hukum kedudukan para pihak yang berperkara adalah sama ditinjau dari hak dan kewajiban. Namun dari segi kewenangan, penegak hukum diberikan kewenangan tertentu berdasarkan undang-undang sebagai dasar legitimasi untuk melakukan tindakan hukum yang melanggar hak asasi manusia meskipun hal tersebut adalah perintah Undang-Undang. Untuk itu, hukum acara pidana telah mengatur sedemikian rupa tentang apa yang dapat dilakukan negara dan bagaimana cara negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana (hukum materiil). Misalnya bagaimana cara negara melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana seperti melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan, vonis, dll. Dihubungkan dengan karakteristik hukum pidana (hukum materiil) yang menggambarkan bahwa pihak yang mempertahankan kepentingan atas terjadinya pelanggaran hukum adalah negara, maka Negara merupakan satu- satunya pihak yang berhak menentukan perbuatan pelanggaran tersebut. Ketika terjadi sebuah pelanggaran, maka negara sudah menyediakan cara penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut, misalnya pelaku dijatuhi hukuman ketika terbukti bersalah dan hukuman yang dijatuhkan pun sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum Negara. Begitu pun, dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, hanya Negara melalui aparaturnya (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) yang berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang selanjutnya diperiska dalam persidangan pengadilan maka hanya Hakim yang berhak memutus bersalah atau tidak bersalah. Konsep inilah yang kemudian harus dipahami bahwa kehadiran negara adalah dalam rangka melindungi ketertiban masyarakat, termasuk di dalamnya adalah korban yang telah dirugikan secara langsung akibat perbuatan pelaku. Dengan demikian, hukum pidana baik formil maupun materiil harus didudukkan dalam konteks memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan apa yang dilakukan oleh KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, hal ini semata-mata menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya. Walaupun pada dasarnya adanya hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum yang dlindungi. Pengaturan hak dan kewajiban negara dengan sebaik-baiknya dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi yang secara umum dapat disebut mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban hukum masyarakat itu, menjadi wajib. Adanya KUHP dan KUHAP, termasuk UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materiil dan formil dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum masyarakat yang dilindungi sebagai alat untuk melakukan tindakan hukum oleh negara apabila terjadi pelanggaran hukum pidana, dan pada sisi lain sebagai alat pembatasan negara dalam setiap melakukan tindakan hukum. Jika akibat suatu tindakan negara justru merugikan masyarakat, maka tujuan dan fungsi hukum pidana tersebut tidak tercapai. IV. Data Dan Fakta Perlakuan KPK Terhadap Tahanan Sebagaimana keterangan yang kami sampaikan pada tanggal 13 Oktober 2015, bahwa KPK tidak menggunakan kewenangan Pasal 31 KUHAP untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap para tahanan dengan alasan bahwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara umum bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 215. Penangguhan penahanan atas kejahatan tindak pidana semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat, karena berdasarkan pengalaman praktek yang terjadi selama penanganan beberapa perkara korupsi di KPK banyak pihak baik tersangka, saksi, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan “merekayasa” bukti atau keterangan saksi-saksi sehingga dapat merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka/terdakwa/para saksi dalam perkara korupsi. Sehingga, untuk menghindari atau mencegah terjadinya hal-hal tesebut maka KPK mengambil kebijakan untuk tidak memberikan/mengabulkan permintaan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Namun, KPK tetap memberikan hak-hak tersangka berupa pembataran atau izin keluar tahanan untuk sementara waktu dan untuk kepentingan tertentu misalnya tersangka sakit, terdapat anggota keluarga tersangka yang menikah, atau mengalami musibah. Di bawah ini data terkait dengan penahanan yang dilakukan oleh KPK selama 5 (lima) tahun terakhir: Data Tahanan Tahap Penyidikan Keterangan Tahap Penuntutan Keterangan Jumlah Tahanan Tahanan yang di Bantar Jumlah Tahanan Tahanan yang di Bantar 2010 45 1 Sakit 27 2011 60 3 Sakit 29 2012 35 3 Sakit 38 5 Sakit 2013 67 - 36 2014 31 1 Sakit 80 2015 48 2 Sakit 41 3 Sakit Total 286 10 251 8 Berdasarkan data tersebut diatas, maka apabila terdapat keluarga tersangka/terdakwa yang mengalami sakit/meninggal dunia maka yang bersangkutan diberikan ijin sementara waktu untuk menjenguk/berkabung. Apabila tersangka/terdakwa sakit maka tahanan dibantarkan, namun demikian pembantaran tidak menghentikan masa tahanan artinya penghitungan masa penahanan berhenti sementara sejak dibantarkan dan penghitungan akan lanjutan sejak dilakukan penahanan kembali. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara atas izin Instansi yang berwenang menahan. Bahwa tentang kewenangan penahanan telah diatur dalam Pasal 21 KUHAP, demikian pula dengan lama/jenis penahanan juga telah ditentukan secara limitatif mulai dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 KUHAP. Sepanjang alasan-alasan untuk melakukan penahanan telah terpenuhi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 jenis serta lama penahanan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang maka tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Begitu pun terhadap kewenangan untuk tidak mengabulkan penangguhan penahanan juga bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang- undang telah terpenuhi. Penutup Demikian tambahan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada tanggal 3 November 2015 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keterangan yang telah kami bacakan dan serahkan pada tanggal 13 Oktober 2015. Selain itu Pihak Terkait menghadirkan ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 23 November 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagi berikut: Bambang Widjojanto A. Pendahuluan Kita, sebagian besar masyarakat dan pemerintahan diduga tidak begitu menyadari. Kini, hari ini, sesungguhnya, banyak negara termnasuk Indonesia tengah dikepung dan diserbu masifitas kejahatan transnasional yang terorganisir. Setidaknya ada 8 (delapan) jenis kejahatan Iainnya selain tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang merusak dan merasuk dalam "sendi kehidupan masyarakat dan sistem kekuasaan", yaitu: kesatu, trafficking atau perdagangan orang untuk eksploitasi seks; kedua, smuggling atau penyelundupan orang; ketiga, cocaine and heroin atau drugs; keempat, firearms atau perdagangan senjata; kelima, enviromental resources berupa perusakan dan perampasan SDA; keenam, counterfeit products atau produk palsu untuk konsumen; ketujuh, bajak taut atau maritime piracy dan juga kedelapan, cybercrime yang menyerang infrastruktur dan keamanan negara, menggelapkan identitas. Yang paling menarik dan sangat menguatirkan, kejahatan korupsi menjadi centre of meeting atau "titik temu" dan bahkan perekat dari dan dengan kejahatan lainnya seperti: trafficking, smuggling, heroine & drugs, firearms, enviromental resources and counterfeit drugs. Bahkan, trend and intention atas situasi kejahatan transnasional yang terorganisir dan terkonsolidasi seperti tersebut di atas sudah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 ditulis, misalnya, sejak lima tahunan yang lalu oleh Scott Stewart and Fred Burton dalam Security Weekly melalui tulisan yang berjudul "A Counterintelligence Approach to Controlling Cartel Corruption". Lebih lanjut dikemukakan di dalam tulisan tersebut antara lain: "In fact, the sophistication of these groups means they use methods more akin to the intelligence recruitment processes used by foreign intelligence services than those normally associated with a criminal organization. The cartels are known to conduct extensive surveillance and background checks on potential targets to determine how to best pitch to them. Like the spotting methods used by intelligence agencies, the surveillance conducted by the cartels on potential targets is designed to glean as many details about the target as possible, including where they live, what vehicles they drive, who their family members are, their financial needs and their peccadilloes....". Siapa yang menjadi "target" dari operasi kejahatan, tidak terbatas pada kompetitor para pelaku kejahatan saja tetapi, penyelenggara negara yang tidak mau diajak "bekerja sama", termasuk di dalamnya para penegak hukum. Kita juga mahfum, ada banyak cara untuk menggarap "penyelenggara negara termasuk penegak hukum", misalnya: "menyebak dan menyandera" mereka sehingga kelak "terasosiasi atau infected" untuk menjadi bagian dari kepentingan "kejahatan". Kejahatan korupsi di perbatasan Mexico dan Texas telah bersekutu dan bersatu dengan kejahatan Iainnya seperti: perdagangan dan penyelundupan orang, perdagangan senjata, narkotika dan heroin serta pencucian uang. Lebih dari itu, kejahatan transnasional yang terorganisir itu mengalami proses globalisasi dan memberikan dampak secara serius pada 3 (tiga) kelompok masyarakat dari suatu bangsa, yaitu mereka yang masuk di dalam klasifikasi: "young, poor & urban". Ada sekitar 85% orang yang akan berkembang menjadi 89,5% dari ketiga kelompok masyarakat dimaksud bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan kejahatan transnasional terorganisir tersebut; dan 5 (lima) tahun yang lalu sudah ada sekitar 60%o penduduk kota menjadi korban dari berbagai jenis kejahatan serta kini diperkirakan sudah meningkat menjadi 75%. Lebih dari itu, pada kejahatan terorganisir selalu ada "supporting" group yang telibat dan menjadi bagian dari pelaku kejahatan; serta sebagian penyelenggara dan kalangan profesional bisa saja terlibat yang kemudian biasa disebut sebagai "gate keeper". Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 Pertanyaan reflektif yang perlu diajukan, apakah situasi seperti diuraikan di atas sudah terjadi di Indonesia? Apakah persoalan "asap" hanya sekedar masalah cuaca karena hujan yang tidak turun tepat pada waktunya karena soal perubahan iklim; ataukah, masalah asap berkaitan dengan mafia kayu yang terlibat dalam illegal logging, tidakkan ini berkaitan dengan fakta political corruption serta berhubungan dengan sebagian sistem birokrasi masih belum sepenuhnya bebas dari perilaku koruptif dan kolusif, selain sebagian penegak hukum yang tidak amanah?. Ada juga pertanyaan lain yang pernah secara kritis kepada KPK untuk menjelaskan, mengapa UU Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu Undang-Undang yang paling banyak direviu oleh pihak-pihak yang terkena kasus korupsi dibandingkan dengan Undang-Undang dari lembaga penegak hukum Iainnya?. Atau, bagaimana menjelaskan suatu pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang Menteri Kehakiman dari sebuah negara di Afrika yang meminta salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia untuk membantu negara tersebut untuk menangani suatu kasus korupsi di negara tersebut yang diindikasikan, pencucian uangnya dilakukan di Indonesia?. Situasi kritikal di atas perlu mendapatkan perhatian dari kita semua karena bila Indonesia tidak mampu membangun suatu lembaga penegakan hukum yang independen dengan ditopang oleh sumber daya penegak hukum yang memiliki integritas, mempunyai monoloyalitas hanya pada lembaga dimana is bekerja serta memiliki profesionalitas dengan standar yang tinggi maka dapat dipastikan Indonesia tidak akan dapat mengantisipasi dampak korupsi. Kita tentu juga sudah mahfum bahwa dampak korupsi bukan sekedar persoalan adanya kerugian negara saja tetapi korupsi yang dilakukan penyelenggara Negara mengakibatkan dampak pada proses delegitimasi kekuasaan, merusak sistem politik dan proses demokratisasi, menghancurkan kredibilitas penegakan hukum, men distrust legalitas pemerintahan serta meruntuhkan struktur dan pertumbuhan ekonomi, selain memperparah kerusakan Iingkungan serta pembangunan berkelanjutan. B. Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Korupsi & Dampaknya Ada perkembangan yang bersifat teknis dari modus operandi korupsi. Perkembangan kejahatan ini terus bermetamorpose tiada henti. Bila suatu lembaga penegakan hukum tidak independen dan tidak mendedikasikan secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 paripurna untuk terus menerus meningkatkan kompetensinya serta menjaga izzahnya agar dapat terus amanah dalam menjalankan kewenangannya sehingga integritasnya dapat terjaga dengan baik maka dapat dipastikan "kuasa kegelapan & rezim kezaliman" akan terus bertahta di singasana kekuasaannya. Tony Kwok mantan Operation Director of ICAC dalam Investigations of Corruptions Cases telah menyatakan secara tegas "... in this modern age. The sophiscated corrupt offender will take full advantages of the loopholes in cross jurisdictions and acquire assistance of other professional, such as: lawyer, accountants, computers experts in their clandestine operations and to help them lounder their corrupt proceeds ... ". Itu sebabnya, sinyalemen soal "sophiscated" kejahatan dapat mengakibatkan 3 (tiga) hal, yaitu antara lain sebagai berikut: pertama, aparatur penegak hukum yang tidak terus menerus ditingkatkan kompetensinya, tidak akan mampu melacak dan membuktikan suatu kejahatan korupsi yang kian canggih teknik, modus, pola dan konsolidasi jaringan kejahatannya; kedua, aparatur penegak hukum hanya tidak dapat menangkap pihak-pihak yang dikualifikasi dalam kapasitas sebagai "intelectual dader" atau "master mind who engineer cases" dan juga tidak akan memiliki kemampuan membongkar jaringan kejahatan korupsi yang terorganisir maupun "gate keeper" yang biasanya berasal dari kalangan profesional tetapi berfungsi mendukung atau menjadi bagian tak terpisahkan dari kejahatan yang bekerja secara terselubung; ketiga, rumusan aturan yang mengatur definisi kejahatan, kewenangan penegak hukum, maupun tata cara penanganan suatu kejahatan akan terus menerus "dipersoalkan dan dicari-cari kelemahannya" agar lembaga penegakan hukum tidak mampu mengelola dan mengatasi kecanggihan kejahatan dengan berkelindannya para aktor kejahatan bersama seluruh sistem dan mekanisme pendukungnya. Untuk sekedar diketahui, Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah suatu lembaga yang bertugas merumuskan dan mengembangkan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tersebut di dalam Peraturan Presiden. Di dalam peraturan dimaksud diatur tentang tata cara melakukan procurement yang tujuannya adalah Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit; dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Di salah satu provinsi di Indonesia dan terletak di dekat Jakarta, mekanisme pengadaan barangnya sudah menggunakan E-Procurement. Dari fakta ini maka diasumsikan, proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan E-Procurement akan dapat mengatasi potensi korupsi. Faktanya, korupsi justru terjadi di daerah tersebut kendati pelaksanaan tender sudah menggunakan sistem E-Procurement. Setelah dipelajari dengan seksama, ternyata, E-Procurement dalam pengadaan barang alat kesehatan di wilayah tersebut dapat "dijebol" dengan cara "mengatur band with" sehingga hanya pihak tertentu saja yang dapat mengakses proses tender dengan menggunakan sistem dimaksud. Selain itu, dalam kasus di atas, di depan pengadilan dapat dibuktikan, adanya komunikasi langsung antara tersangka dengan pihak saksi yang terlibat dalam pengurusan serta pengaturan proyek pengadaan di daerah tersebut untuk memberikan kesaksian yang tidak benar yang sebagian keterangan itu diatur melalui ponsel pintar merek Blackberry. Dalam ponsel tersebut terdapat percakapan ketika saksi diperintahkan agar tidak mengakui perbuatan dan menyatakan tidak kenal dengan saksi-saksi Iainnya. Dengan demikian, kasus korupsi di atas tersebut bukan sekedar masalah penggelembungan harga atau mark up saja. Dalam tindak penyuapan kejahatan korupsi dimana pelaku kejahatan memberikan dana tertentu kepada penyelenggara negara atau pihak yang disuap ada berbagai teknik pemberian uang yang sudah sangat jauh berkembang dari sekedar memberikan uang melalui kantung kertas kresek atau plastik seperti yang sering diungkap oleh para penegak hukum. Salah satu teknik yang paling canggih yang pernah ditemukan KPK dalam proses penyuapan adalah dengan menggunakan metode sudden death yang untuk menyamarkannya digunakan lokasi di "public meeting area". Ada beberapa teknik lainnya seperti the Sweetheart Deal. Ini adalah teknik transaksi yang sebenarnya sudah klasik tetapi selalu bisa diberikan konteks sesuai dengan keperluan pihak yang mau disuap. Si penerima suap selalu bisa mendapatkan invoice tanda terima atas transaksinya dan bisanya ada kerjasama dengan konter penjualan tertentu. Adapun teknik lainnya seperti antara lain: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 transfer pricing, pocker ploy, picking up the bill, gift cards and selective subcontracts (lihat juga Alexandra Wrages di dalam Five Schemes of Creative Corruptions). Teknik-teknik di atas kian berkembang bila pelaku kejahatan makin bertambah akrab dan melakukannya di luar yurisdiksi hukum Indonesia dengan menggunakan transaksi jasa dan keuangan di luar Indonesia dengan menggunakan tangan fund manager atau pihak ketiga lainnya yang biasanya sudah diketahui oleh para pihak, baik dalam kapasitas sebagai "gate keeper" maupun "interest parties" lainnya. Sistem kekuasaan yang tidak kondusif di suatu pemerintahan memberikan kontribusi yang sangat signifikan atas peningkatan kejahatan korupsi sehingga berkembang politik kartel maupun karakter oligarki dalam sistem kekuasaan. Kesemua itu dapat menjadi penyebab utama yang mempengaruhi berkembangnya sifat kolusif dan nepotistik yang menjadi saudara kembar dari sifat koruptif dalam sendi kehidupan masyarakat maupun sistem kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, kehadiran lembaga negara dan institusi penegakan hukum yang independen menjadi sulit sekali berkembang karena secara kodrati dia menjadi tidak kompatibel dengan sistem kekuasaan yang koruptif dan kolusif. Ada suatu sinyalemen yang perlu mendapatkan perhatian yang dikemukakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Lembaga ini menyebut dan mencatat bahwa ada politik dinasti yang terjadi di sekitar 57 daerah di Indonensia, misalnya di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Maluku. Direktur Eksekutif KPPOD, mengatakan, ke-57 daerah ini memiliki posisi kekuasaan yang beragam, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Kata dia, setidaknya ada tiga pola dinasti yang berkembang, yaitu: 1. "Pertama adalah pola yang berbeda kamar. Kalau bapaknya bupati, maka anaknya Ketua DPRD, seperti yang terjadi di Pasuruan. 2. Pola kedua adalah berbeda jenjang pemerintahan. Di Lampung bapaknya gubernur, anaknya bupati di daerah tertentu. 3. Pola ketiga adalah pola yang regenerasi. Jadi hari ini, misalnya bapaknya yang berkuasa, maka besoknya anaknya atau istrinya yang berkuasa, seperti yang terjadi di Bangkalan dan Bantul". Korupsi dapat hidup bersama dengan dan di dalam politik dinasti, itu sebabnya, politik dinasti biasanya tidak akan lepas dari praktik kolusi dan nepotisme. Bila Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 politik dinasti bertemu dengan politik kartel dan karakter oligarki maka akan terjadi simbiosis kekuasaan yang mutualistik yang potensial menegasikan hak-hak rakyat dan merugikan kepentingan kemaslahatan publik. Bila situasi terjadi seperti diuraikan di atas maka kekuatiran Julio Bacio-Terracino mengenai akibat korupsi dalam kaitannya dengan hak asasi dan kemiskinan menjadi tak terbantahkan karena disimpulkan, yaitu: "... corruption creates fundamental inequalities in the poor's access to justice and to development services ...". Lebih jauh dari itu, ada juga hasil studi lain yang menyatakan "... the negative impact of corruption on development is no longer questioned. Corruption hinders economic development, reduces social services, and diverts investments in infrastructure, institutions and social services ... ". Kesimpulan di atas memperkuat hasil penelitian yang dilakukan terhadap sekitar 100 negara "developing countries" oleh UNDP. Penelitian dimaksud menyatakan antara lain sebagai berikut "... korupsi terjadi pada sektor "the allocation of public expenditure", khususnya di sektor "education, health and social protection" dan mengakibatkan kian rendahnya kualitas pelayanan publik pada bidang itu ...". Kajian tersebut menjelaskan 2 (dua) hal, yaitu: kesatu, fakta kemisikinan, ternyata, mempunyai pengaruh terhadap Human Development Indexs (HDI). Indonesia kini berada pada ranking 124 dari 145 yang diukur HDI nya pada tahun 2012; kedua, pada negara yg dilakukan survei korupsi dan terbukti dikualifikasi sebagai negera korup ternyata berakibat pada kualitas human development, seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dinyatakan, korupsi pada sektor tertentu juga dapat mengakibatkan meningkatnya angka infant mortality and school drop-out dan juga mereduksi "life expectancy and literacy". Berdasarkan uraian itu dapat ditarik suatu kenyataan bahwa ada hubungan erat yang langsung antara Human Development Index dengan Corruption Perception Index. C. Konvenan Dan Anti Corruption Agencies Di Fora Internasional Tidak ada yang dapat membantah bahwa tindak pidana korupsi juga dikualifikasi sebagai transnational crime yang berifat terorganisir. Lebih jauh dari itu, ada 3 (tiga) hal Iainnya yang berkembang dalam perspektif internasional dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, yaitu: 1. pertama, adanya konvenan dan atau treaties yang dirumuskan oleh International Communities sebagai wujud dari suatu kesadaran bahwa sifat dan karakter serta modus operandi kejahatan korupsi sudah melintas batas suatu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 negara dan bisa saja terjadi diberbagai negera, tidak jarang dilakukan dalam bentuk konspirasi dan kerjasama antar pelaku kejahatan yang bisa saja memiliki kewarganegaraan berbeda-beda tetapi dipastikan akan merugikan kepentingan dari berbagai negara tersebut; 2. kedua, ada kesadaran lainnya, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa lagi dilakukan secara sendiri-sendiri diantara negara dan masyarakat bangsa tetapi perlu dilakukan kerjasama yang instensif, sistematis dan terus menerus untuk menghadapi kejahatan terorganisir korupsi. Itu sebabnya, KPK medorong terbentuknya Anti Corruption Transparent Networking (ACT NET) yang sudah disetujui dalam Pertemuan APEC Tahun 2015; 3. ketiga, diperlukannya pertukaran pengetahuan dan pengalaman berupa best practices from international communities selain kerjasama bilateral maupun multilateral yang bersifat faktual dan kongkrit dalam melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu juga perlu diidorong kerjasama yang bersifat people to people linkage selain antara NGOs dan state institutions. Bila mengkaji upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di dalam fora internasional dalam kaitannya dengan best practices, maka dapat dilihat dari pengembangan sistem hukum dan pembangunan struktur lembaga penegakan hukum yang khusus menangani pemberantasan korupsi, yaitu sebagai berikut: 1. Kini berkembang suatu kecendrungan yang kian menguat, lembaga anti korupsi di dunia semacam KPK yang bersifat independen tidak lagi diatur di dalam Undang-Undang yang bersifat khusus tetapi secara khusus justru diatur di dalam konstitusi. Setidaknya ada 3 (tiga) isu penting yang secara spesifik kelembagaannya diatur di dalam konstitusi selain primary state organ. Komisi yang biasanya diatur di dalam konstitusi, yaitu: Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Anti Korupsi. Pada saat ini, setidaknya, ada sekitar 30 (tiga puluh) negara yang dasar hukum pembentukan lembaga anti korupsinya diatur di dalam konstitusi Negara, yaitu antara lain: Timor Leste, Vietnam, Hongkong, Filipina, Malaysia, Brasil, Albania, Argentina, Laos, Madagaskar, Bangladesh, Afganistan, Bulgaria, Kamerun, Nigeria, Macedonia, Montenegro, Moldova, Kroatia, Tanzania, Swasiland, Romania, Rwanda, Brunei Darusalam, Guatemala, Siera Leone, Kenya, Afganistan, Bosnia & Herzegovina, serta Madagaskar (Profil Lembaga Anti Korupsi di Dunia, Kajian KPK 2014 yang belum dipublilkasikan). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 Angin perubahan konstitusi yang mengakomodasi lembaga anti korupsi dimulai pada akhir tahun 1980 an paska krisis finansial dunia yang dilanjutkan dengan penggulingan rezim otoritarian. Begitupun dengan paska krisis kekuasaan di Arab Spring dan Semanjung Afrika tahun 2013 yang sebagiannya disebabkan oleh masifitas korupsi, khususnya di negara yang tergabung dalam the Group of Eight (G8), other key Middle East and North African countries, perubahan konstitusi yang mengakomodasi masuk lembaga anti korupsi dalam konstitusi terus berlanjut. 2. Perkembangan menarik lainnya berkaitan dengan lingkup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga anti korupsi. Ada kecendrungan yang Makin menguat bahwa lembaga Anti Corruption Agencies yang mempunyai kewenangan penyidikan, selain pencegahan, kian bertambah banyak. Salah satu alasan utamanya adalah agar upaya pemberantasan korupsi terintegrasi, holistik dan powerful/ dapat dioptimalkan. Kewenangan yang bersifat law enforcement dalam kebijakan yang bersifat represif sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mencapai out put dan out come yang lebih maksimal di dalam pemberantasan korupsi yang kejahatannya bersifat extra ordinary. Sebagian negara ini mendapatkan inspirasinya dari Indonesia. Adapun berbagai negara yang mengintegrasikan kewenangan pencegahan dengan penindakan tersebut, seperti misalnya antara lain: Argentina, Bangladesh, Barbados, Burina Faso, Ethopia, Fiji, Filipina, Jamaica, Lesotho, Malawi, Malaysia, Mauritus, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, Romania, Rwanda, Srilanka, Tanzania, Kroasia, Estonia, Uganda dan Zambia. Kewenangan penindakan itu dilakukan sendiri oleh lembaga anti korupsi tersebut di atas dan bahkan ada kecendrungan untuk memberikan secara "penuh" kewenangan penyidikan pada Anti Corruption Agencies agar dapat diwujudkan proses penanganan pemberantasan korupsi secara lebih "spesifik, utuh dan cepat". 3. Yang paling menarik, hampir di seluruh institusi Anti Corruption Agencies di dunia, status kepegawaian di bidang penyidikannya adalah pegawai tetap; dan hanya ada beberapa negara saja, seperti: Brazil, Nigeria, Srilangka saja yang penyidiknya, adalah pegawai tidak tetap. Jadi di sebagaian besar lembaga anti korupsi seperti tersebut di atas, seluruh investigator yang menjadi penyelidik dan penyidik diangkat sendiri oleh lembaga anti korupsi tersebut. Di Indonesia, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 invevstigator yang menjadi penyidik menggabungkan antara pegawai yang berasal dari instansi asal seperti Kepolisian dan juga pegawai tetap KPK. Tony Kwok mantan Operation Director of ICAC dalam Investigations of Corruptions Cases telah menyatakan secara tegas bahwa ada prasyarat untuk dapat melakukan investigasi yang efektif dalam penanganan kasus korupsi, yaitu antara lain "... the investigations can only be effective if it is trully independent and free from undue interference. The other important issue is depends very much on whether there is top political will to fight corruption in the country and whether the heads of anti corruption agency has the moral courage to stand against any interference ... "; Salah satu prinsip penting yang juga harus dijalankan untuk menjaga independensi Lembaga Anti Korupsi seperti tersebut didalam salah satu klausul Principles on Anti Corruption Agencies yang diprakarsai oleh UNDP dan UNODC yang disetujui Iebih dari 100 lembaga Anti Korupsi sedunia menyatakan sebagai berikut "Authority Over Human Resources: Anti Corruption Agencies shall have the power to recruit and dismiss their own staff according to internal clear and transparent procedures ...". Pada section 15 dan 16 Prevention Corruption Act, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore disebutkan secara jelas bahwa lembaga dimaksud mempunyai kewenangan mengangkat sendiri penyidiknya yang non kepolisian. Hal serupa juga diatur di dalam Basic Law of Hongkong yang menyatakan "ICAC berwenang mengangkat penyidik yang non kepolisian". Beberapa rumusan pasal yang terdapat di dalam: Section 3 Malaysian Anti Corruption Commission, Articel 13 Law No. 8/2009 East Timor, dan Articel 15 Anti Corruption Act. 2008 Sierra Leon, kesemua lembaga anti korupsi yang ada di Malaysia, Timor Timur dan Sierra Leon, juga secara tegas menyebutkan bahwa mereka mempunyai kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri yang bukan berasal instansi Kepolisian. Salah satu alasan penting yang juga mengemuka sesuai International Best Practices, perkembangan tingkat kecanggihan kejahatan korupsi sudah diluar jangkauan dari yang pernah dibayangkan bila dibandingkan dengan kriminalitas yang bersifat konvensional dalam suatu tindak pidana umum. Itu sebabnya, diperlukan penyidik dengan multi disciplinary expertise atau latarbelakang keahlian yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan modus operandi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 kejahatan. Hal inilah yang menyebabkan, latar belakang keahlian dari para penyidiknya menjadi sangat beragam sekali, mulai dari akuntan, audit forensik, ahli perbankan, pasar modal, perpajakan hingga ahli komputer dan komputer forensik, ahli teknik bangunan dan kelistrikan serta ahli lainnya agar dapat menangani tindak pidana korupsi secara lebih baik. Mereka kemudian diberikan pendidikan dan pelatihan intensif sebelum akhirnya menjadi penyidik. Kesemua keahlian yang disebutkan di atas itu bukan penyidik dari kalangan kepolisian. Tingkat dan modus kejahatan yang kian sophisticated dan mengalami proses internasionalisasi harus dihadapi dengan tingkat kompetensi dan latar belakang keahlian penyidik yang beragam yang sesuai dengan perkembangan kejahatan itu sendiri, menjadi salah satu alasan utamanya. Selain itu, proses di atas juga dilakukan agar lembaga anti korupsi tersebut dapat Iebih efektif membangun "monoloyalitas" dan sekaligus "mengontrol" integritas para penyidiknya. Dengan demikian, penyidik yang diangkat sendiri oleh Anti Corrptions Agencies adalah merupakan International Best Practices dan para penyidik itu berasal dari multi disciplinary expertise. Jika demikian, upaya yang dilakukan oleh Indonesia, melalui KPK yang mengangkat sendiri penyidiknya yang tidak harus berasal dari kepolisian saja serta merekrut ahli dari berbagai latar belakang keahlian untuk dijadikan penyidik sudah sesuai dan kompatibel dengan praktek terbaik yang ada di dunia internasional dalam kaitannya dengan pembangunan Anti Corruption Agencies. Uraian seperti tersebut di dalam butir 3 di atas sesuai dengan Pasal 6 juncto Pasal 36 United Nation Against Corruption (UNCAC) yang pada pokoknya menegaskan dengan sangat jelas sekali, yaitu: pertama, setiap negara peserta wajib mengusahakan dan memastikan adanya suatu badan dan orang yang memiliki kekhususan untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum; kedua, badan dan orang dimaksud wajib memiliki kemandirian dan diberikan kebebasan serta perlindungan yang diperlukan agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan tanpa tekanan suatu apapun; dan ketiga, badan harus mempunyai sumber daya yang memadai dengan latar belakang keahlian yang beragam dan orang harus memiliki dan ditingkatkan kompetensinya untuk dapat menjalankan kewenangannya secara baik. Indonesia sudah meratifikasi UNCAC tersebut menjadi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 sehingga Indonesia wajib melaksanakan konvensi tersebut secara bertanggungjawab. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 Berdasarkan seluruh uraian di atas maka seyogianya Indonesia memikirkan untuk memasukkan lembaga anti korupsi menjadi salah satu komisi yang tersebut di dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi harus diapresiasi karena sesuai Putusannya Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan dengan sangat tegas bahwa KPK dianggap penting secara konstitusional (constitutional important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, ada pernyataan yang dikemukakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam suatu diskusi informal, menyatakan dan menyiratkan dengan sangat tegas bahwa Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dilahirkan sebagai jawaban atas tuntutan perubahan yang dilahirkan pada Era Reformasi. Keduanya menjadi menjadi penting dan tak terpisahkan sesuai mandat dan kewenangannya masing- masing karena Mahkamah Konstitusi menjadi the interperter and the guardian of constitution untuk menjaga nilai-nilai konstitusionalitas; dan Ketika nilai-nilai tersebut ditransformasikan menjadi rumusan kewenangan dari lembaga tinggi dan lembaga negara yang kemudian dijalankan oleh pimpinan lembaga dimaksud untuk mewujudkan kepentingan daulat rakyat dan kemaslahatan publik maka KPK Iah salah satu lembaga negara independen yang menjaga agar tidak terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan yang kelak akan merugikan kepentingan rakyat. Itulah sebab, justifikasi lembaga KPK sebagai lembaga yang constitutional important menjadi relevan dan mendapatkan dasar Iegitimasinya. Seluruh hasil kerja para penyidik KPK yang dirumuskan oleh para Jaksa Penuntut Umum pada akhirnya akan diuji dalam proses persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Pada titik inilah terjadi proses check and balances karena putusan atau basil persidangan atas kasus yang dibawa ke pengdilan tersebut sangat tergantung dari proses persidangan yang juga menghadirkan pihak lain yang tidak berada dalam kendali kontrol KPK, yaitu Majelis Hakim dan para lawyer dari terdakwa kasus korupsi. Dengan demikian terjadilah proses akuntabilitas dalam penegakan hukum karena secara objektif dakwaan yang dirumuskan dalam proses penyidikan akan diuji di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Kewenangan lembaga Anti Korupsi yang mencakup three in one strategy berupa: pencegahan, penyidikan dan penuntutan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 adalah juga best practices yang dikenal, diakui dan dipraktikkan dalam fora internasional. Fungsinya dapat berjalan efektif bila ditopang oleh adanya prasyarat independensi dan integritas. Independensi itu bukan hanya tidak boleh dilakukannya intervensi atas kewenangan yang menjadi Iingkup otoritasnya tetapi juga adanya jaminan untuk mengangkat dan memberhentikan para penyidik, penyelidiknya dan seluruh staf Iainnya sesuai kebutuhan pemberantasan korupsi sebagaimana tersebut secara tegas di dalam principles on anti corruption agencies. D. Penyidik KPK, Kini Dan Mendatang International Best Practices dan beberapa konvensi, baik yang tersebut di dalam United Nation Against Corruption maupun Principles on Anti Corruption Agencies secara jelas sudah menegaskan bahwa lembaga anti korupsi {dalam konteks Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)}, adalah suatu badan yang secara khusus dibentuk dengan diberikan kemandirian dan kebebasan untuk melakukan pemberantasan korupsi dan para stafnya wajib diberikan perlindungan yang diperlukan, dan dengan mengangkat sendiri para stafnya untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efekktif dan tanpa tekanan suatu apapun. Berkenaan dengan tersebut di atas maka untuk memahami Pasal 45 UU Nomor 30 Tahun 2012 juga harus diletakkan dalam konteks perspektif International Best Practices. Selain itu pada pasal tersebut diberikan konteks interpretasi yang bersifat yuridikal-sistematik dan sosiologis agar utuh difahami untuk menjawab siapa penyidik KPK? Bila melihat rumusan Pasal a quo sesungguhnya sudah sangat jelas dan tegas bahwa Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK sudah berusia Iebih dari 12 (dua betas) tahun dan selama ini tidak ada masalah dengan rumusan dan pemahaman pasal dimaksud, tetapi sinyalemen yang diajukan Tony Kwok mantan Operation Director of ICAC menjadi relevan seperti telah dikemukakan di atas karena ada kalangan profesional tertentu yang membantu dan/atau bisa saja menjadi bagian tak terpisahkan dari "gangs of corruptors" yang selalu berupaya mencari-mencari kelemahan untuk medelegitimasi upaya pemberantasan korupsi. Pada konteks penafsiran sistematik yang diberikan perspektif interpretasi yuridis atas Pasal 45 Undang-Undang a quo maka pasal dimaksud tidak dapat dibaca Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 secara sendiri dan terpisah tetapi harus dikaitkan dan diletakkan dalam kaitannya dengan beberapa pasal Iainnya di dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang berkaitan secara Iangsung maupun tidak Iangsung dengan pengaturan mengenai penyidik KPK. Adapun pasal-pasal dimaksud yaitu sebagai berikut: 1. Penjelasan Alenia ketiga yang menyatakan "Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara Iuar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan Iuas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan." 2. Pasal 3 menyatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". 3. Pasal 6 huruf a dan huruf b yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 4. Pasal 7 huruf a, huruf b dan huruf c yang menyatakan: Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik". 6. Pasal 21 ayat (5) yang menyatakan "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum". 7. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi" dan " Ketentuan mengenai syarat dan tats cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi". 8. Pasal 25 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa KPK "mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi"; 9. Pasal 26 ayat (8) yang menyatakan "Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur Iebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi". 10. Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana'korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini". 11. Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi". Dan 12. Pasal 42 yang menyatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum". Keseluruhan pasal-pasal yang tersebut di atas bila dibaca secara sistematik karena mempunyai hubungan utuh dan integral satu dan lainnya secara kesatuan adalah cermin dari telah dilaksanakannya norma dan prinsip Lex Certa dalam rumusan pasal yang dimohonkan di dalam UU KPK. Pasal-pasal dimaksud juga telah dipakai untuk melakukan konsolidasi kelembagaan khususnya untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 meningkatkan kompetensi, integritas dan kredibilitas serta mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan yang kian canggih. Kini, fakta kian membuktikan bahwa Corruptor Fight Back tidak hanya dilakukan dengan cara "mengintimidasi" atau "menyuap" para penegak hukum saja tetapi lebih jauh dari itu, mereka juga "menyerang" eksistensi lembaga dan standing position para aparatur penegakan hukumnya dengan cara-cara ilegal maupun berbagai cara lain yang mungkin saja bersifat "legal". Bilamana dikaitkan dengan pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHAP, yaitu antara lain Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5 dan 6 a serta b, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 maka dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: kesatu, pasal-pasal dimaksud mengatur ketentuan umum mengenai siapa itu penyelidik dan penyidik, apa yang dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan serta apa saja kewenangan dari penyidik dan penyelidik; kedua, ada ketentuan yang secara tegas menyatakan kewenangan penyidik non kepolisian adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing; ketiga, rumusan pasal di dalam KUHAP di atas tidak ada yang secara tegas, jelas dan eksplisit mengatur hal-hal bersifat khusus karena secara asas harus diserahkan pada ketentuan yang tersebut di dalam perundangan yang bersifat khusus pula; keempat, ketentuan mengenai penyidik tidak hanya pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu saja, tetapi juga ada yang disebut sebagai pejabat penyidik. Hal ini tersebut di dalam berbagai peraturan perundangan lainnya yang akan dijelaskan kemudian; kelima, pejabat penyidik dimaksud dalam butir keempat, menjalankan berbagai kewenangan tertentunya maupun kewenangan yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundangan khusus atau tertentu. Berpijak dengan pembacaan keseluruhan pasal-pasal seperti dikemukakan di atas maka dapatlah dikemukakan dan disimpulkan suatu penafsiran berupa interpretasi yang bersifat sistematik-yuridis, yaitu hal-hal sebagai berikut: Pertama, KPK adalah suatu badan yang dibentuk secara khusus dan menjadi sebuah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat mandiri, independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun; Kedua, pelaksanaan tugas dan kewajibannya dilakukan secara secara mandiri, optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 Ketiga, salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi, dengan dan terhadap instansi yang berwenang; sedangkan kewenangannya adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait; melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan pada instansi terkait; dan bahkan mengambilalih penyidikan dan penuntutan; serta dalam pengambilalihan ada alasan tertentu. Serangkaian tugas dan kewenangan ini menunjukan bahwa staf KPK, khususnya dalam konteks ini penyidik KPK harus bebas dari pengaruh psikologis, psikis, tiadanya potensi konflik kepentingan dan integritas yang bersifat monoloyalitas. Keseluruhan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik KPK sebagai pegawai pada KPK menyiratkan dan sekaligus menegaskan bahwa penyidik KPK a quo tidak wajib atau harus berasal hanya dari pejabat polisi atau berasal dari instansi kepolisian saja. Keempat, Pimpinan KPK adalah penyidik sekaligus penuntut umum. Fakta yuridis ini menegaskan bahwa Pimpinan KPK adalah pejabat penyidik dan mereka adalah penjabat penyidik yang tidak terikat dalam ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP karena Pimpinan KPK bukan anggota Kepolisian apalagi pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Fakta ini juga menegaskan, pejabat yang bekerja di seluruh lembaga negara, tidak hanya berasal dari institusi kepolisian dan pegawai negeri sipil saja tetapi juga pegawai atau pejabat penyelenggara negara lainnya; Kelima, Komisi terdiri atas pimpinan, penasihat dan pegawai sebagai pelaksana tugas. Penyidik adalah pegawai pada KPK; dan, Komisi sesuai perundangan KPK mempunyai kewenangan untuk mengangkat semua pegawai komisi atau seluruh stafnya sendiri, termasuk penyidik, dimana ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai komisi diatur Iebih lanjut oleh Keputusan KPK. Dengan demikian, KPK dapat mengangkat penyidiknya sendiri dan itu sebabnya, penyidik yang berasal dari Iuar KPK sesuai UU KPK harus diberhentikan sementara yang kemudian diangkat sendiri oleh KPK. Keenam, KPK juga mempunyai kewenangan untuk mengatur tugas bidang-bidang dan masing-masing sub-bidang, termasuk sub-bidang yang berkaitan dengan penyidikan serta mengaturnya Iebih lanjut dengan Keputusan KPK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 Ketujuh, kewenangan Penyidik KPK tidak tunduk dengan ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP karena bersifat lex specialist dan karena tindak penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi; serta Penyidik KPK adalah pejabat penyidik yang tidak terikat dalam ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP kendati Penyidik KPK bukan anggota kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu; Kedelapan, pasal-pasal yang secara khusus mengatur penyidik KPK seperti tersebut di dalam UU KPK mempunyai kaitan dengan beberapa pasal di dalam KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban atau tugas penyidik dan kewenangan penyidik dalam penyidikan. Pada konteks itu, ada beberapa tugas dan kewajiban khusus yang harus dilakukan oleh penyidik KPK (lihat Pasal 6 hingga Pasal 11 UU KPK); serta kewenangan khusus yang dimiliki penyidik KPK dalam melakukan penyidikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KPK yang tidak tunduk pada ketentuan umum yang tersebut di dalam KUHAP. Jadi, persoalan rekuitmen penyidik KPK bukan sekedar persoalan yang bersifat adminstratif belaka. Kesembilan, rumusan ketentuan pasal-pasal di dalam UU KPK, khususnya yang berkaitan dengan rekruitmen penyidik yang menjalankan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan atas kejahatan yang bersifat khusus atau biasa disebut sebagai extra ordinary crimes, terutama bila menggunakan penafsiran sistematika dengan persepektif yuiridis seperti telah diuraikan di atas tidak wajib dan diharuskan hanya dari institusi kepolisian; serta pasal-pasal di dalam KUHAP sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan untuk menangani kejahatan yang bersifat khusus, penyidiknya harus hanya berasal dari kepolisian saja; bahkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibuka peluang seorang penyidik tidak hanya dari instansi kepolisian semata karena pasal dimaksud menyebutkan bahwa "penyidik bisa juga berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh UU". Jadi, Penyidik KPK yang direkrut sendiri oleh KPK adalah pejabat penyidik yang melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya sesuai peraturan perundangan KPK, khusus untuk menangani kasus¬kasus tindak pidana korupsi seperti tersebut di dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tabun 2002 tentang KPK. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 Keseluruhan uraian di atas akan menjadi relevan dan kontekstual bila dikaitkan dengan uraian pada bagian sebelumnya mengenai perkembangan modus operandi korupsi serta best practices di tingkat internasional maupun ketentuan yang tersebut di dalam konvenan maupun principles yang diatur di dalam fora internasional. Bila dikaji secara Iebih teliti maka sesungguhnya, ada beberapa ketentuan perundangan yang mengatur mengenai eksistensi dari penyidik selain yang dirumuskan di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Kajian yang akan diuraikan seperti tersebut di bawah ini untuk menjelaskan bahwa penyidik itu tidak hanya mereka yang berasal dari kepolisian maupun pegawai negeri sipil saja. Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Penyidik yang tersebut dalam UU Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan "Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia". Pada penjelasan pasal dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut yang dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah misalnya: Komandan Kapal, Panglima daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasiun Angkatan Laut. 2. Ketentuan Penyidik yang tersebut di dalam UU Kejaksaan. Di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan secara tegas bahwa "Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang ... melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang". Dengan demikian, seorang Jaksa juga dapat menjadi penyidik kendati bukan berasal dari instansi kepolisian. 3. Ketentuan Penyidik yang ada di dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sesuai Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan dengan tegas bahwa "Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung". Uraian ini secara tegas menjelaskan bahwa penyidik yang menangani kasus pelanggaran berat hak asasi dilakukan oleh Jaksa Agung dan tentu saja Jaksa Agung bisa saja memberikan kewenangan atributif pada seorang Jaksa atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 bukan Jaksa yang keseluruhan kewenangan tersebut diberikan dan diserahkan kepada Jaksa Agung. Berdasarkan uraian di atas, pada konteks penegakan hukum di Indonesia maka dapat dikemukakan bahwa ada penyidik yang bukan berasal dari polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, yaitu pejabat penyidik Iainnya seperti Penyidik dari KPK, aparatur penegak hukum di bidang penyidikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Jaksa yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti telah dikemukakan di atas maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung yang mempunyai kewenangan penyidikan dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Kesimpulan di atas sesuai dengan ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang- undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan". Pasal tersebut di atas sebenarnya telah memberikan suatu rumusan dan Iingkup yang tegas mengatur bahwa dalam suatu penyidikan khusus dapat dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang tentu bukan hanya berasal dari instanasi kepolisian. Bila dikaitkan dan dicoba untuk menggunakan suatu penafsiran yang bersifat historikal maka sesungguhnya tidak ada satu kesepakatan umum yang tersebut secara eksplisit di dalam risalah pembentukan perundangan KPK yang secara tegas menyebutkan bahwa penyidik KPK harus hanya berasal dari instansi kepolisian saja. Ada satu fakta yang tak terbantahkan bahwa penyusun rancangan akademik UU KPK melakukan studi banding di berbagai negara dan di negara dimaksud, rekruitmen penyidiknya dilakukan secara mandiri oleh lembaga anti korupsi tersebut, selain ada proses pengayaan kompetensi dan berbagai pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi para penyidik dimaksud. Dalam interpretasi secara teleologis dengan melihat tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perundangan yang hendak dirumuskan dimana kemudian norma yang ada di dalam perundangan yang seyogianya merujuk pada tujuan dari pembentukan perundangan. Bila merujuk pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 serta sejarah pembentukan Era Reformasi maka pembentukan UU Anti Korupsi adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 perwujudan dari tuntutan rakyat. Salah satu tuntutan rakyat yang paling mengemuka adalah pemberantasan KKN. Pada konteks itu, aparatur dan lembaga penegakan hukum adalah instrumen dari kekuasaan sehingga tidak akan mungkin dicapai keadilan dan proses penegakan hukum yang paripurna bila dilaksanakan oleh lembaga penegakan hukum yang tidak memiliki integritas, kredebilitas dan kompetensinya bermasalah dan diragukan. Itu sebabnya, agak naif bila menggunakan pendekatan penafsiran telelogis diambil kesimpulan bahwa lembaga KPK yang diberikan tugas khusus melakukan pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu problem krusial bangsa dimana salah satu aparatur penegakan hukumnya, yaitu: penyidiknya, harus hanya berasal dari instansi kepolisian saja. Dalam perspektif penafsiran sosiologis dan sejarah penegakan hukum di Indonesia mengenai penyidik ada beberapa hal penting yang dapat diajukan. Pada konteks sejarah penegakan hukum dalam kaitannya dengan pembentukan lembaga Anti Korupsi untuk menangani tindak pidana korupsi, Indonesia sudah pernah memiliki sekitar lebih dari 7 (tujuh) Lembaga Anti Korupsi, mulai dari operasi militer tahun 1957 hingga Tim Pemberantas Korupsi, Penertiban Sistem (OPSTIB), Panitia Retooling, Pemsus Restitusi Pajak, KPKPN hingga Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi, selain Tim Tastipikor. Kesemua lembaga dimaksud tidak ada yang dapat menjalankan mandatnya secara optimal dan usianya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Pada salah satu diskusi hal tersebut dibahas dan kemudian disimpulkan bahwa salah satu penyebab utamanya, penyidiknya bukan berasal penyidik independen yang direkrut sendiri oleh lembaga anti korupsi tersebut, selain itu, lembaga anti korupsi tersebut, cakupan tugasnya tidak utuh dan holistik. Tentu saja dukungan politik dari pemerintahan dan masyarakat sebagai penerima dampak terbesar kejahatan korupsi juga menjadi sangat penting. Salah satu persoalan lain yang juga penting untuk diperhatikan, ketujuh lembaga penegakan hukum anti korupsi seperti diuraikan di atas tidak merekrut dan tidak membangun sendiri kompetensi dari para Penyidiknya yang multi disciplinary expertise dan staf lainnya. KPK justru terlibat secara serius dan sistematis untuk membangun dan meningkatkan kompetensi dari para penyidiknya untuk melakukan tugas penyidikannya. Ada beberapa hal yang menjadi dasar alasan, yaitu: kesatu, tindak pidana korupsi bukan sekedar kejahatan Iuar biasa, tetapi juga kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional. Lebih dari itu, modus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 operandi dari kejahatan terus berkembang dan kian canggih sehingga diperlukan peningkatan kompetensi penyidik yang secara terus menerus harus dilakukan; kedua, hal penting lain yang juga menjadi perhatian KPK adalah untuk terus menerus menyesuaikan kompetensinya sesuai International Best Practices & Standard karena internasionalisasi kejahatan korupsi adalah fakta yang tak terbantahkan. Di dalam kerjasama antara penegak hukum di level internasional, kepercayaan dan kehormatan suatu lembaga penegakan hukum akan diakui bilamana para penyidiknya dapat menunjukan standar kompetensi dan kinerja yang tinggi. KPK di dalam pemberantasan korupsi adalah lembaga yang mendapatkan mandat khusus sesuai tugas pokok, kewajiban dan kewenangannya untuk menjadi penjuru pemberantasan korupsi. Untuk itu, KPK termasuk para penyidiknya, tidak hanya harus melakukan koordinasi dengan lembaga dan penyidik lain yang terkait tetapi juga harus melakukan supervisi secara optimal untuk memastikan proses pemberantasan korupsi dilakukan secara baik. Di dalam menjalankan fungsi supervisi, KPK berwenang juga mengambilalih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh instansi terkait lainnya. Penyidik KPK dengan multi disciplinary expertise yang direkrut secara mandiri oleh KPK tentu akan mempunyai psikologi, standing position serta trust confidence yang Iebih paripurna dalam menjalankan seluruh kewenangannya tersebut sehingga pada akhirnya akan dapat menjalankan fungsi pemberantasan korupsi dengan lebih maksimal. Isu penting lain yang juga harus dipertimbangkan, KPK perlu membangun sikap dan perilaku monoloyalitas seluruh pegawainya pada lembaga KPK semata untuk mewujudkan tujuan konstitusi guna serta dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui tugas dan kewenangannya di bidang pemberantasan korupsi. Untuk memastikan kemampuan dalam mengelola dan mengonsolidasikan sikap dan perilaku monoloyalitas hanya pada kepentingan lembaga semata maka seyogianya seluruh pegawai komisi, termasuk penyidik yang direkrut, dibina dan diawasi sendiri oleh komisi. Pengalaman berbagai lembaga negara lain yang ada di Indonesia menjelaskan hal tersebut, begitupun dengan internastional best practices. Kemampuan soft competencies sebagai salah satu pilar pokok dalam membangun monoloyalitas, integritas dan kompetensi pegawai KPK, termasuk penyidik KPK, harus dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 sebaiknya dilakukan oleh KPK sendiri. Selain itu, kebijakan dimaksud juga sebagai salah bentuk tanggungjawab untuk meminimalisir potensi intervensi pengaruh pada seluruh proses pemberantasan korupsi khususnya dalam persepektif penindakan. Tentu saja, kebijakan dan strategi engagement untuk mengajak semua pihak terlibat dalam proses pemberantasan korupsi juga menjadi sangat penting, khususnya untuk menjadi whistlebolwer karena kejahatan terorganisir hanya dibongkar secara tuntas bila ada pihak yang menjadi bagian dari kejahatan mau berkerjasama dengan para penyidik. E. Kewenangan Penahanan KPK Bahwa pengujian atas Pasal 46 ayat (2) UU KPK harus dilihat terlebih dahulu, apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena adanya kerugian konstitusional yang nyata dan faktual. Untuk itu, sesuai Risalah Persidangan Mahkamah pada sidang sebelumnya, keterangan dari pihak terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan menjadi relevan dan penting untuk diperiksa, dikaji dan dipertimbangkan. Begitupun dengan pernyataan dari pihak Pemohon yang secara umum menjelaskan memang tidak pernah mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena alasan tertentu adalah fakta yang didasarkan atas peristiwa konkrit bahwa memang benar tidak ada permohonan penangguhan. Sepanjang pengetahuan kami yang didasarkan atas rujukan pertimbangan hukum yang senantiasa diberikan oleh Mahkamah dalam berbagai permohonan judicial review maka Pemohon yang telah kehilangan dasar Iegalitasnya karena tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional sebagai dasar prasyarat permohonannya maka permohonan a quo harus ditolak. Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 46 UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah pasal yang menegaskan sifat lex spesialist dari perundangan dimaksud karena dikemukakan dengan sangat jelas bahwa "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini" tetapi dengan tetap memperhatikan "pemeriksaan tersangka ... tidak mengurangi hak-hak tersangka". Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 46 UU KPK yang bersifat lex specialist tersebut tidak bersifat khas hanya ada di UU KPK saja karena rumusan pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 khusus dimaksud juga tersebut di dalam ketentuan perundangan lainnya. Lihat saja ketentuan yang bersifat khusus yang tersebut di dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU tentang Terorisme dan UU tentang Narkotika serta perundangan Iainnya. Lihat saja misalnya, di dalam Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dikemukakan bahwa "Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang ini terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasian". Begitupun Pasal lainnya, misalnya, Pasal 28 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dari Pihak Pelapor dimana pasal tersebut menyatakan "Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasian yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan" dan Pasal 29 Undang-Undang a quo yang menyatakan "pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut undang-undang ini". Lihat juga di dalam Pasal 46 UU Nomor 15 Tahun 2003 juncto UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme yang menyatakan " ... Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya .... Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang ... tersendiri". Di dalam pasal lainnya juga dikemukakan " ... Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut". Itu sebabnya, bila ada suatu kesimpulan yang dibuat tanpa kajian yang mendalam dan juga tidak membandingkan atau kajian perbandingan dengan berbagai peraturan perundangan lain yang juga bersifat khusus, maka kesimpulan dimaksud tidak hanya sikap yang tidak profesional tapi juga bentuk ketidakadilan. Bilamana Pasal 46 itu dikaitkan dengan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK maka sifat lex spesialist dari Undang Undang KPK tersebut diberikan 2 (dua) pembatasan, yaitu: pertama, proses pemeriksaan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan dengan hukum acara pidana yang berlaku di dalam KUHAP kecuali ada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 prosedur yang secara khusus yang mengatur proses pemeriksaan dimaksud; dan kedua, dalam pemeriksaan terhadap tersangka maka hak-hak dari tersangka tetap dilindungi di dalam proses pemeriksaan". Berkaitan dengan hak-hak tersangka dan juga terdakwa, hak dimaksud telah diatur di dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Adapun berkenaan dengan "penahanan", ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 3 ayat (1) dan .... UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga telah mengatur secara limitatif, yaitu: pertama, permintaan penangguhan penahanan harus "atas permintaan" dari tersangka atau terdakwa; kedua, penyidik, penuntut umum dan hakim dapat mengadakan penangguhan. Frasa kata "dapat" untuk menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pemberian penangguhan penahanan itu bersifat fakultatif bukan bersifat kewajiban; ketiga, adanya suatu syarat yang ditentukan serta dilakukan dengan atau tanpa jaminan orang. Dengan demikian, tidak ada rumusan pasal yang mewajibkan bahwa permohonan tersangka atau terdakwa wajib dipenuhi, berkaitan dengan penangguhan penahanan karena merupakan hak tersangka yang harus dipenuhi. Berdasarkan uraian di atas, rumusan yang tersebut di dalam Pasal 46 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah sesuai dengan asas Lex Certa karena sangat jelas rumusan pasalnya dan tidak ada yang bersifat "contracditio in terminis". Tidak disebutkan secara tegas, apa yang telah dilanggar oleh KPK. Jika memang ada pelanggaran, apakah dapat disimpulkan karena adanya "contracditio in terminis". Lebih dari itu, ada mekanisme praperadilan yang bisa dipakai untuk menguji seluruh tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh KPK bilamana dipersepsi sebagai telah melawan hukum oleh tersangka. Di dalam pengalaman KPK, sepanjang yang diketahui, KPK acapkali memberikan izin kepada para tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan kesehatan bilamana terganggu kesehatannya setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter dan/atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI); dan bahkan memberikan izin untuk "takziah" bila ada anggota keluarga terdekat yang mengalami musibah meninggal dunia. Tujuan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tersebut dalam pembukaan konstitusi, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial tidak akan mungkin dapat dicapai bila korupsi masih menjadi bagian tak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat dan sistem kekuasaan di dalam suatu pemerintahan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 Pada konteks itu, pemberantasan korupsi tidak akan mungkin hanya dilakukan oleh KPK Baja karena lembaga negara lain, dan khususnya Mahkamah Konstitusi juga mempunyai peran strategis untuk memastikan agar upaya, program, strategi, eksistensi dan kewenangan institusi yang diberikan mandat khusus melakukan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal dan maksimal. Sejarah penegakan hukum dalam pemberantasan di Indonesia menunjukan dan menegaskan 2 (dua) hal, yaitu: pertama, ada lebih dari 7 (tujuh) lembaga pemberantasan korupsi telah pernah dibentuk dalam 70 (tujuh) usia kemerdekaan Indonesia dan kesemuanya "dilikwidasi" dan tidak mampu menjalankan mandat kewenangannya secara maksimal. - Ada berbagai alasan yang dapat diajukan atas hal tersebut, selain tidak independennya lembaga-lembaga dimaksud, salah satu alasan lainnya berkaitan dengan tidak adanya kendali kewenangan yang utuh dan paripurna untuk melakukan rekruitmen, membangun kompetensi dan menjaga integritas para stafnya, termasuk para penyelidiknya secara mandiri dan sendiri; kedua, KPK tengah terus berupaya secara maksimal untuk membangun profesionalitas dan integritasnya agar dapat menjadi raw model dalam membangun lembaga penegakan hukum yang memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatannya. Ada cukup banyak resiko yang perlu dihadapi dan dikelola oleh KPK untuk terus menjaga, independensi, kompetensi dan integritasnya. Salah satu yang harus dihadapinya, setidaknya sudah 17 (tujuh belas) kali UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diuji dengan bebagai alasan dan kepentingan melalui proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002), yang menyatakan, “Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka”, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya hanya menjelaskan bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 dalam artian sepanjang pasal a quo tidak dimaknai hak penangguhan penahanan sebagaimana yang yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut juga Pemohon hubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon belum mendapat izin berobat dan pemeriksaan secara menyeluruh (medical check-up) padahal Pemohon sudah mengirimkan surat permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia disidik dan diperiksa oleh penyidik, dan apabila diperlukan maka tesangka dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Bahwa kedudukan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai subjek hukum, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Tersangka tidak terlihat sebagai objek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang serta tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa atau penyidik dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut bersesuaian dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia yaitu Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap [vide Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]. Bahwa terkait dengan hak tersangka, seseorang yang ditelah ditetapkan sebagai tersangka, dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.” Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seseorang tersangka untuk mendapat penangguhan penahanan harus ada: a) Permintaan dari tersangka atau terdakwa; b) Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan; dan c) Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan bermaksud mengajukan penangguhan penahanan, selain hal tersebut telah diatur di dalam KUHAP, penangguhan penahanan juga merupakan kewenangan instansi penegak hukum (dalam hal ini KPK) untuk memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan. Namun apabila instansi penegak hukum mempertimbangkan untuk memberikan penangguhan penahanan terhadap tindak pidana yang disangkakan dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun, maka kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka dengan pertimbangan alasan objektif maupun subjektif hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP tetapi merupakan tugas dan wewenang penegak hukum, dalam hal ini KPK. Adapun jika Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hal tersebut justru akan merugikan hak-hak tersangka karena pasal tersebut merupakan dasar hukum dalam perlindungan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dalam memenuhi hak-haknya. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Bahkan seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. Manahan MP Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id