11/PUU-XXIII/2025

u PUTUSAN Nomor 11/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Asmania Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga. Alamat : Pulau Pari, RT. 001/004, Kel. Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Fauzan Hakami Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Basuki Rahmat Gg. Makruf, RT/RW 003/001, Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Muhamad Agus Salim Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dakah, RT/RW 002/006, Desa Karangsambung, Kec. Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Risnawati Utami, S.H., M.S. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Trimulyo II, RT/RW 004/002, Desa Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV 2 5. Nama : Rusin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Selang Bojong, RT/RW 001/001, Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon V 6. Nama : Warsiti Hajar Pekerjaan : Pengemudi Ojek Daring/Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jalan Lembah Aren Blok K 20 Nomor 16, RT/RW 001/009, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI. Jakarta Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Yayasan Indonesian Mental Health Association Alamat : Bekasi Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VII Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januari 2025, memberi kuasa kepada: 1. Muhamad Isnur, S.H.I, M.H. 2. Zainal Arifin, S.H.I. 3. Arif Maulana, S.H., M.H. 4. M. Afif Abdul Qoyim, S.H. 5. Meila Nurul Fajriah, S.H., M.P.A. 6. Edy Kurniawan, S.H. 7. Judianto Simanjuntak, S.H. 8. Sekar Banjaran Aji, S.H. 9. Muhammad Irfan Alghifari, S.H. 10. Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H. 11. Muhamad Saleh, S.H., M.H 12. Hotmaida SM Hutahaean, S.H., M.H. 13. Wildan Siregar, S.H. 14. Rahmat Maulana Sidik, S.H., M.H. 15. Rayhan Dudayev, S.H. 16. Teo Reffelsen, S.H. 21. Novia Sari, S.H. 22. Fildza Nabila Avianti, S.H., LL.M. 23. Muhammad Fadhil Alfathan, S.H. 24. Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H. 25. Abdul Rohim Marbun, S.H. 26. Daniel Winarta, S.H. 27. Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H. 28. Mala Silviani, S.H. 29. M. Nabil Hafidzurrahman, S.H. 30. Mhd. Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M. 31. Khaerul Anwar, S.H. 32. Eno Liska Walini, S.H. 33. Refki Saputra, S.H., M.H. 34. Syahrul Fitra, S.H., M.A. 35. Andriyeni, S.H. 3 17. Astatantica Belly Stanio, S.H. 18. Ambrosius Simon Klagilit, S.H. 19. M. Iqbal Ramadhan, S.H. 20. Yenti Nurhidayat, S.H. 36. Chessa Ario Jani Purnomo, S.H., M.H., M.A. 37. Jane Rosalina, S.H. 38. Fikerman Loderico Saragih kesemuanya Advokat Publik, Konsultan Hukum dan Tim Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi Sektor Keadilan Pajak (TAUD-SKP), beralamat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, email: demokrasianto@gmail.com, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca Permohonan para Pemohon; Mendengar Keterangan para Pemohon; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan tertulis Presiden; Membaca dan mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca keterangan Amicus Curiae Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Jenri MP Panjaitan; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 Februari 2025, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Februari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Februari 2025 dengan Nomor 11/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 4 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar", memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (selanjutnya disebut sebagai UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”; 4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang- undang; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 5 “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2021) berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa dalam hal pengujian undang-undang, terdapat dua klasifikasi, yakni pengujian formil dan pengujian materiil (vide: Pasal 51 ayat (3) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU MK); 8. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan: “Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau PERPPU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 9. Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas Pasal 4A ayat (2) dan (3) dan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan: (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: b. dihapus (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; g. dihapus; j. dihapus; Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan: (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; 6 b. sebesar l2% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 10. Bahwa pasal-pasal dalam UU a quo tersebut diatas bertentangan dengan: Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” Berdasarkan uraian dasar hukum di atas, oleh karena objek permohonan pengujian adalah pasal dan ayat dalam Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo. 7 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020) mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau PERPPU, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: 8 a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut: PEMOHON PERORANGAN 4.1 PEMOHON I adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk saat ini berdomisili di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 81.175.632.9-044.000 terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan. Sebagian besar masyarakat Pulau Pari berprofesi sebagai nelayan, termasuk juga PEMOHON I yang berprofesi sebagai Perempuan Nelayan. Selain bekerja sebagai nelayan, kegiatan sehari-hari PEMOHON I juga mengurusi rumah tangga dan memastikan terpenuhi kebutuhan dasar keluarganya. 4.2 PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Saat ini PEMOHON II merupakan mahasiswa di Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta (Universitas Hamka/UHAMKA). PEMOHON II sebagai mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). PEMOHON II merupakan 9 salah satu penerima beasiswa sehingga cukup terbantu dalam pembebanan biaya kuliah, namun untuk kebutuhan sehari-hari, PEMOHON II mengalami kesulitan akibat peningkatan nilai PPN, serta perluasan barang dan jasa yang menjadi objek pajak. 4.3 PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. PEMOHON III saat ini tidak bekerja dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta (Universitas Hamka/UHAMKA) dengan Nomor Induk Mahasiswa 21010750015, yang menempuh pendidikan dengan biaya mandiri tanpa bantuan beasiswa. PEMOHON III sebagai mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); 4.4 PEMOHON IV adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. PEMOHON IV saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dan juga seorang Penyandang Disabilitas Fisik yang menggunakan kursi roda (wheelchair user) untuk dapat bermobilisasi sehari-hari. PEMOHON IV harus menghadapi tingginya biaya hidup tambahan yang berkaitan dengan disabilitasnya (extra cost of disability), seperti penggantian spare parts kursi roda dan servis kursi roda yang harus dilakukan secara berkala untuk menjaga fungsi alat bantu tersebut, mengingat alat bantu tersebut adalah sebagai pengganti kedua kaki dalam bermobilitas. Kondisi ini semakin diperburuk oleh infrastruktur transportasi publik yang belum memberikan kemudahan bermobilitas bagi Penyandang Disabilitas khususnya pengguna kursi roda sehingga memaksa PEMOHON IV untuk mengandalkan layanan transportasi swasta yang biayanya jauh lebih tinggi. Hal ini semakin membebani biaya hidup yang sudah sangat berat. 4.5 PEMOHON V adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. PEMOHON V merupakan pelaku usaha mikro berjenis warung atau toko kecil di Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang secara ekonomi termasuk kelompok rentan dan turut menghadapi dampak dari kebijakan ekonomi yang buruk atas keberadaan Pasal a quo, berupa meningkatnya modal usaha yang 10 harus dikeluarkan untuk membeli dagangan yang akan dijual serta menurunnya jumlah pendapatan hasil usaha toko kecil yang dimilikinya; 4.6 PEMOHON VI adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Saat ini bekerja sebagai perempuan tukang ojek daring terdaftar di perusahaan PT. Grab Teknologi Indonesia dengan nomor kendaraan B 3007 TPU. Selain itu, PEMOHON VI juga merupakan seorang ibu dari tiga orang anak yang bekerja di sektor informal yakni sebagai pengemudi ojek daring layanan PT Grab Teknologi Indonesia dan turut merasakan dampak dari kebijakan ekonomi yang buruk. Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% sejak tahun 2022 dengan menurunnya jumlah pemasukkan dan meningkatnya beban pengeluaran, baik dalam rangka menjalani profesi sebagai pengemudi ojek daring maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarga. PEMOHON BADAN PRIVAT (ORGANISASI NON-PEMERINTAH) 4.7 PEMOHON VII adalah Badan Hukum Privat dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 09 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Alexander George Denny Maliangkay, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017494.AH.01.04. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Indonesian Mental Health, tanggal 28 Maret 2016. Pada permohonan perkara a quo, PEMOHON VII diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti dan Ira Askarina selaku Ketua serta Bendahara Yayasan Indonesian Mental Health Association sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan yang berbunyi “Pengurus berhak mewakili Yayasan Indonesian Mental Health ----------Association di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian” (vide, Pasal 16 ayat (5) dan Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berhak mewakili Yayasan--- (vide, Pasal 18 ayat (1). Berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian PEMOHON VII merupakan Badan Hukum Privat yang 11 memiliki tujuan untuk melakukan berbagai upaya demi terciptanya masyarakat yang inklusif di mana penyandang disabilitas psikososial terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam Masyarakat. Salah satu kegiatan PEMOHON VII berdasarkan Akta Pendirian adalah “melakukan berbagai kegiatan advokasi hukum dan kebijakan untuk memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial” (vide, Pasal 3 ayat (2) huruf -----c) dan salah satu kerja advokasi yang dilakukan PEMOHON VII adalah terkait hak atas pelayanan kesehatan berkualitas serta hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) juncto Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemohon VII memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Nomor: 76.558.390.1-447.000 terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede. Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi PEMOHON dalam pengujian materiil dalam Perkara a quo Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 7/2021 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan Hak Konstitusional PARA PEMOHON dalam menguji ketentuan Norma a quo sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut: Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap Orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak 12 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat tempat PARA PEMOHON tinggal sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya PARA PEMOHON memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU 7/2021 terhadap UUD 1945; 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai PEMOHON, maka harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut 6.1 PEMOHON I, adalah perempuan nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok, ia dan keluarganya akibat atas pemberlakuan tarif PPN 11% mulai tanggal April 2022 berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf a UU a quo yang menimbulkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok secara signifikan, di tengah stagnasi pendapatan, penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pendapatan. Kenaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok tersebut berpotensi kembali terjadi apabila tarif PPN 12% diberlakukan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU a quo. Atas situasi tersebut PEMOHON I semakin sulit untuk memenuhi barang- barang kebutuhan pokok, berupa: beras, minyak goreng, telur, tiket kapal serta kebutuhan khusus perempuan berupa barang-barang higienis seperti pembalut. Jenis Barang dan Jasa Tahun 2019 (PPN 10%) Tahun 2024 (PPN 11%) Beras Rp. 9.000,- per liter Rp. 13.000,- per liter Minyak Goreng Rp.12.000,- per liter Rp. 20.000,- per liter Telur Rp. 25.000,- per kilo Rp. 34.000,- per kilo Pembalut Rp. 2.800,- per pack kecil Rp. 9.800,- per pack kecil Tiket Kapal Rp. 42.000,- sekali perjalanan Rp. 72.000,- sekali perjalanan 13 Bahwa selain kesulitan untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok, PEMOHON I juga mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan berdasarkan dengan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j UU a quo, mulai dari layanan kesehatan medis terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan reproduksi perempuan dan layanan pendidikan bagi anak-anak PEMOHON I akibat meningkatnya biaya pendidikan. Lebih buruk, hal ini terjadi ditengah penurunan hasil tangkapan ikan PEMOHON I sebagai nelayan akibat eksploitasi pembangunan, dampak krisis iklim dan intensitas bencana yang meningkat di Kepulauan Seribu, Jakarta sehingga PEMOHON I juga harus melaut lebih jauh lagi dengan biaya operasional yang besar. Bahwa, ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1) UU 7/2021 berpotensi melanggar hak konstitusional PEMOHON I untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Bahwa di samping itu PEMOHON I mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU a quo yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 14 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional PEMOHON I yang lengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa terkait nilai PPN sebagaimana diatur dalam UU a quo menentukan bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) UU a quo yang berbunyi “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”. Adapun kenaikan PPN 12% masih dalam range tersebut, tapi kenaikan menjadi 12% dari semula 11% tidak ada indikator yang jelas kenapa memilih besaran nilai 12% atau bahkan besaran nilainya turun. Situasi ini lagi- lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON I karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Persoalan ini jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional PEMOHON I atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 15 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak PEMOHON I dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena kerugian potensial yang di dialami oleh PEMOHON I atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU a quo. 6.2 Bahwa PEMOHON II adalah seorang mahasiswa perantau asal Kabupaten Bojonegoro, sekaligus penerima beasiswa kuliah sehingga cukup terbantu untuk tidak memikirkan biaya kuliah setiap semesternya. Akan tetapi setiap bulan PEMOHON II memiliki tanggungan wajib sebesar Rp1.400.000 yang digunakan untuk biaya tempat tinggal (kost) sebesar Rp600.000 per bulan, biaya makan dan minum kurang lebih sebesar Rp600.000 per bulan, dan kebutuhan biaya transportasi kurang lebih sebesar Rp200.000 per bulan yang selama ini didukung melalui kiriman dari biaya orang tuanya di kampung halaman yang memiliki penghasilan senilai UMR Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2.300.000. Bahwa atas keberadaan Pasal 4A ayat 2 huruf b serta ayat 3 huruf j UU a quo, kenaikan biaya makan dan minum, biaya tempat tinggal dan biaya jasa transportasi sebagai bagian dari kebutuhan pokok bagi PEMOHON II tidak akan terhindarkan. Kondisi ini dapat dipastikan menimbulkan kerugian bagi PEMOHON II karena akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kerugian yang dialami PEMOHON II bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. Bahwa situasi dan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan PEMOHON II tidak bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi karena biaya pendidikan terkait kebutuhan pokok yang semakin tinggi, artinya PEMOHON II berpotensi tidak dapat menikmati hak atas 16 pendidikan, padahal hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hal ini juga melanggar hak PEMOHON II untuk mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; Di samping itu kenaikan PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON II karena pada 31 Desember 2024 Menteri Keuangan merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU a quo dengan peraturan teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Hal ini terkait dengan terkait perhitungan kenaikan PPN 12% seolah-olah PPN sebesar 12% naik tapi hasil dari perhitungan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak naik. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional PEMOHON II yang lengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa terkait nilai PPN sebagaimana diatur dalam UU a quo menentukan bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) UU a quo yang berbunyi “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% 17 (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”. Adapun kenaikan PPN 12% masih dalam range tersebut, tapi kenaikan menjadi 12% dari semula 11% tidak ada indikator yang jelas kenapa memilih besaran nilai 12% atau bahkan besaran nilainya turun. Situasi ini lagi- lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON II karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Persoalan ini jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional PEMOHON II atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak PEMOHON II dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena PEMOHON II dirugikan secara potensial atas keberadaan Pasal 4A ayat 2 huruf b serta Ayat 3 huruf j, Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU a quo; 18 6.3 Pada tahun 2021, PEMOHON III seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka dengan biaya sebesar Rp. 7.400.000 selama satu semester. Akan tetapi setelah PPN naik dari 10% ke 11% pada tahun 2022 pasca covid-19 biaya pendidikan mengalami kenaikan menjadi Rp9.000.000,- juta per semester. Selain biaya kuliah, terjadi pula kenaikan BBM yang semula Rp7.650 menjadi Rp10.000, harga sewa rumah atau kontrakan yang semula Rp11.500.000 menjadi Rp13.000.000. Demikian juga harga kebutuhan pokok seperti beras juga naik yang semula Rp9000 per liter menjadi Rp11.000 per liter. Kenaikan-kenaikan harga-harga tersebut terasa sangat membebani PEMOHON III karena tidak sebanding dengan uang bulanan yang diterima PEMOHON III dari orang tua. PEMOHON III mengalami penunggakan biaya pendidikan karena banyaknya biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf g dan huruf j UU a quo, yang memiliki konsekuensi barang berupa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, jasa pendidikan dan jasa angkutan umum dikenakan peningkatan nilai pajak dapat dipastikan merugikan PEMOHON III sebagaimana terjadi pada saat kenaikan PPN naik dari 10% ke 11% tahun 2022 telah menyulitkan PEMOHON III. Bahwa situasi dan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan PEMOHON III tidak bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi karena biaya pendidikan dan kebutuhan pokok yang semakin tinggi, artinya PEMOHON III berpotensi tidak dapat menikmati hak atas pendidikan, padahal hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hal ini juga melanggar hak PEMOHON III untuk mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 19 Di samping itu kenaikan PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON III karena pada 31 Desember 2024 Menteri Keuangan merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU a quo dengan peraturan teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Hal ini terkait dengan terkait perhitungan kenaikan PPN 12% seolah-olah PPN sebesar 12% naik tapi hasil dari perhitungan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak naik. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional PEMOHON III yang lengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON III karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Hal ini bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh 20 Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional PEMOHON III atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak PEMOHON III dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena PEMOHON III dirugikan secara potensial atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf g dan huruf j, Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU a quo. 6.4 Bahwa PEMOHON IV adalah seorang penyandang disabilitas fisik yang dalam kesehariannya menggunakan kursi roda adaptif, dan pada beberapa situasi memerlukan Pendamping Disabilitas (personal assistant) untuk mendukung mobilitas harian. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% memberikan dampak langsung terhadap peningkatan biaya kebutuhan-kebutuhan dasar PEMOHON IV untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Ketiadaan sistem transportasi publik yang dapat diakses secara inklusif menyebabkan PEMOHON IV harus mengandalkan layanan transportasi alternatif yang berbiaya lebih tinggi. Beban pengeluaran ini semakin memberatkan karena adanya extra cost of disability (biaya tambahan yang timbul karena kebutuhan spesifik sebagai penyandang disabilitas), antara lain berupa tingginya biaya bahan baku alat bantu 21 seperti karet ban, serta biaya penggantian dan servis komponen kursi roda yang diperlukan secara berkala. Kursi roda yang digunakan oleh penyandang disabilitas berbeda secara signifikan dari kursi roda standar yang umumnya digunakan dalam layanan kesehatan. Kursi roda adaptif memiliki desain dan fungsi khusus yang ditujukan untuk penggunaan jangka panjang, dengan memperhatikan kebutuhan individual penggunanya, seperti posisi duduk ergonomis, sandaran, penyangga kaki, serta sistem kontrol untuk pengoperasian mandiri. Spesifikasi teknis ini membuat harga dan biaya perawatannya jauh lebih tinggi. Berikut adalah perbandingan pengeluaran sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN: Pengeluaran PPN 10% PPN 11% Biaya Transportasi/hari Rp 200,000 Rp 222,000 Biaya Personal Assistant Rp 300,000 Rp 333,000 Biaya Servis kursi Roda (± /bulan) Rp 75,000 Rp 83,250 Biaya spare part kursi roda Rp 3,500,000 Rp 3,885,000 Biaya Bahan Baku (± /bulan) Rp 1,500,000 Rp 1,665,000 Biaya terapi ke dokter (± 2 bulan sekali) Rp 500,000 Rp 555,000 Kenaikan PPN telah menyebabkan peningkatan pengeluaran bulanan sekitar Rp 451.250, atau lebih dari Rp 5.415.000 per tahun. Beban tambahan ini dialami secara langsung, khusus, dan aktual oleh PEMOHON IV, dan merupakan konsekuensi dari kebijakan perpajakan yang tidak mempertimbangkan keragaman kebutuhan yang dimiliki warga negara. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak pada Alat Bantu Disabilitas, tidak mencakup pembelian alat bantu untuk kebutuhan pribadi, dan kursi roda adaptif ini masih dikategorikan sebagai Barang Mewah. Kondisi ini diperburuk dengan tidak tercakupinya kursi roda adaptif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga seluruh biaya pembelian dan perawatan menjadi tanggungan penuh penyandang disabilitas. Di tengah beban 22 ekonomi yang besar ini, pembebanan pajak pada jasa angkutan umum akan semakin memberatkan PEMOHON IV, yang sudah menanggung pengeluaran ekstra akibat kebutuhan disabilitasnya (extra cost of disability). Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28H ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Padahal Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Bahwa pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, dilanjutkan pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Bahwa di samping itu PEMOHON IV mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU a quo yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional PEMOHON IV yang lengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 23 Bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON IV karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Hal ini bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945; Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional PEMOHON IV atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak PEMOHON IV dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena PEMOHON IV dirugikan secara potensial atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU a quo. 6.5 Bahwa PEMOHON V dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian sebagai akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) 24 huruf a Undang-Undang a quo yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% sejak tahun 2022, serta keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf j yang menghapus barang kebutuhan pokok serta jasa angkutan umum di darat, laut, dan udara yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan tarif serta perluasan objek PPN tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya modal usaha yang harus ditanggung oleh PEMOHON V setiap bulan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Bahwa peningkatan biaya modal tersebut mendorong PEMOHON V untuk menyesuaikan harga jual seluruh barang dagangan demi menjaga kelangsungan usaha. Namun, kenaikan harga barang mengakibatkan penurunan jumlah pembeli yang berujung pada turunnya pendapatan bulanan secara drastis, sebagaimana berikut: Bahwa akibat penurunan pendapatan tersebut, PEMOHON V tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya disepakati sebesar Rp 1.574.000,- per bulan dengan tenor 4 tahun. Oleh karena itu, PEMOHON V terpaksa melakukan restrukturisasi pinjaman, sehingga cicilan menjadi Rp 500.000,- per bulan dengan tenor diperpanjang menjadi 10 tahun. Selain itu, PEMOHON V juga merupakan tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup seluruh anggota keluarga. Kenaikan tarif PPN dan penghapusan pengecualian terhadap barang dan jasa Perbandingan PPN 10% (2019‐2022) PPN 11% (2022‐2024) Modal (±) Rp 1.800.000,- per bulan Rp 3.000.00,- per bulan Perbandingan PPN 10% (2019‐2022) PPN 11% (2022‐2024) Pendapatan (±) Rp 3.000.000,- per bulan Rp 1.200.00,- per bulan 25 kebutuhan dasar tidak hanya menambah beban operasional usaha, tetapi juga meningkatkan beban ekonomi rumah tangga. Akibatnya, PEMOHON V mengalami penurunan taraf hidup dan tekanan finansial yang signifikan. Bahwa di samping itu PEMOHON V mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU a quo yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional PEMOHON V yang lengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON V karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Hal ini bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945; Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 26 dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional PEMOHON V atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa keseluruhan norma tersebut nyata-nyata telah merugikan PEMOHON V secara langsung dan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak PEMOHON V dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena PEMOHON V dirugikan secara potensial atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf j UU a quo serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU a quo. 6.6 Bahwa PEMOHON VI mengalami kerugian nyata sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j Undang-Undang a quo, yang menghapus pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa layanan kesehatan. Penerapan norma-norma tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pengeluaran serta penurunan pendapatan yang dialami oleh PEMOHON VI, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring 27 dan merupakan ibu dari tiga anak sekaligus tulang punggung ekonomi keluarga. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN 11% adalah sebagai berikut: PPN 10% (sebelum 2022) PPN 11% (2022 - 2024) Pendapatan (±) Rp. 500.000,- / hari Rp. 50.000, 00,- sampai dengan Rp. 200.000,00,- / hari Pengeluaran (±) Paket internet Rp. 45.000,- /3 minggu Rp. 48.000,00,- / 2 minggu 1. bensin dan perbaikan 2. motor Rp. 1.100.000,- / bulan Rp. 2.700.000,00,- / bulan Bahwa dalam kondisi tersebut, PEMOHON VI tetap harus mencukupi seluruh kebutuhan dasar keluarga termasuk pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Sebagai perempuan pengemudi ojek daring, PEMOHON VI juga memiliki kebutuhan khusus akan layanan kesehatan, baik umum maupun reproduktif. Aktivitas fisik berat yang dijalani setiap hari meningkatkan risiko kelelahan, gangguan muskuloskeletal, serta masalah kesehatan lainnya seperti nyeri haid, infeksi saluran kemih, atau kelelahan kronis. Dalam situasi ini, akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas menjadi kebutuhan esensial. Namun, dengan dihapusnya pengecualian PPN terhadap jasa layanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a UU a quo, biaya untuk mengakses fasilitas kesehatan, pemeriksaan medis, dan pembelian obat-obatan menjadi lebih mahal. Sementara itu, penghasilan PEMOHON VI semakin tidak menentu. Konsekuensinya, PEMOHON VI seringkali harus mengabaikan kebutuhan kesehatannya sendiri, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan dirinya untuk bekerja secara optimal. Di samping itu kenaikan PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON VI karena pada 31 Desember 2024 Menteri Keuangan merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU a quo dengan peraturan teknis 28 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Hal ini terkait dengan terkait perhitungan kenaikan PPN 12% seolah-olah PPN sebesar 12% naik tapi hasil dari perhitungan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak naik. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusi PEMOHON VI yang lengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa terkait nilai PPN sebagaimana diatur dalam UU a quo menentukan bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) UU a quo yang berbunyi “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”. Adapun kenaikan PPN 12% masih dalam range tersebut, tapi kenaikan menjadi 12% dari semula 11% tidak ada indikator yang jelas kenapa memilih besaran nilai 12% atau bahkan besaran nilainya turun. Situasi ini lagi- lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON VI karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Persoalan ini jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 29 Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional PEMOHON VI atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak PEMOHON VI dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena PEMOHON VI dirugikan secara potensial dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhannya secara khusus atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j UU a quo serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU a quo; 6.7 Bahwa PEMOHON VII adalah badan hukum privat berbentuk yayasan yang sah secara hukum, dan telah aktif sejak tahun 2008 dalam melakukan kerja-kerja advokasi hukum dan kebijakan, kampanye publik, serta penguatan kapasitas penyandang disabilitas psikososial. Penyandang disabilitas psikososial merupakan bagian dari ragam disabilitas mental sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bahwa tujuan utama PEMOHON VII adalah mendorong terciptanya masyarakat inklusif, di mana penyandang disabilitas psikososial dapat 30 menikmati hak-haknya secara setara dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Akta Pendirian Yayasan. Bahwa penyandang disabilitas psikososial memiliki kebutuhan khusus atas layanan kesehatan jiwa yang berkelanjutan, holistik, dan bermutu, baik dalam bentuk layanan medis (misalnya konsultasi Psikolog dan Psikiater), maupun layanan non-medis seperti terapi okupasi, konseling komunitas, peer-support, dan pemulihan berbasis komunitas (community-based rehabilitation). Akan tetapi, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini hanya menjamin satu kali konsultasi Psikiater per bulan, tidak menjamin layanan psikolog klinis secara utuh, tidak mencakup layanan non-medis yang esensial dalam pendekatan pemulihan psikososial, serta tidak menjamin obat-obat generasi baru dengan efek samping ringan yang dibutuhkan karena belum ada dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) serta Formularium Nasional. Bahwa setelah diberlakukannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%, serta dihapuskannya pengecualian PPN atas layanan kesehatan, biaya layanan kesehatan jiwa meningkat secara signifikan. Konsultasi lanjutan dengan Psikolog dan Psikiater kini berkisar antara Rp 400.000–500.000 per sesi, di luar pembelian obat yang juga tidak dijamin JKN. Pada saat yang sama, sebagian besar penyandang disabilitas psikososial tidak memiliki penghasilan karena menghadapi hambatan diskriminatif dalam akses pekerjaan, misalnya adanya persyaratan administratif seperti “surat keterangan sehat jasmani dan rohani”. Bahwa keadaan ini menimbulkan kerugian bagi PEMOHON VII, dalam kapasitasnya sebagai organisasi yang memberikan pendampingan langsung terhadap penyandang disabilitas psikososial dalam mengakses layanan kesehatan jiwa, melakukan kerja advokasi terhadap kebijakan publik, yang kini terhambat karena meningkatnya beban ekonomi kelompok dampingan, dan menyelenggarakan program berbasis komunitas, yang keberlanjutannya terancam akibat ketidakterjangkauan layanan pasca kenaikan PPN. PEMOHON VII juga secara langsung terdampak sebagai subjek hukum yang dikelola 31 oleh dan mempekerjakan penyandang disabilitas psikososial, yang kesulitan mengakses layanan kesehatan jiwa akibat kenaikan tarif PPN. Bahwa akibat diberlakukannya norma-norma dalam UU a quo, banyak penyandang disabilitas psikososial yang terpaksa mengkonsumsi obat dengan efek samping berat terhadap tubuhnya atau memilih berhenti mengkonsumsi obat serta menolak konsultasi lanjutan layanan lanjutan karena biaya tinggi dan tidak tersedia layanan alternatif dengan biaya terjangkau. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas advokasi PEMOHON VII, dan menjauhkan pencapaian maksud dan tujuan organisasi dalam mewujudkan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas psikososial untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, yang penerapan pasalnya pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Pasal 25 Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemberlakukan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a dan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU a quo juga telah bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan" karena dalam pemberlakuan pasal-pasal ini tidak mempertimbangkan kerentanan dan hambatan yang dimiliki Penyandang Disabilitas Psikososial, sebagaimana hal yang juga diperjuangkan oleh PEMOHON VII dalam kerja-kerja advokasinya. Di samping itu kenaikan PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON VII karena pada 31 Desember 2024 Menteri Keuangan 32 merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU a quo dengan peraturan teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Hal ini terkait dengan terkait perhitungan kenaikan PPN 12% seolah-olah PPN sebesar 12% naik tapi hasil dari perhitungan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak naik. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional PEMOHON VII yang lengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa terkait nilai PPN sebagaimana diatur dalam UU a quo menentukan bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) UU a quo yang berbunyi “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”. Adapun kenaikan PPN 12% masih dalam range tersebut, tapi kenaikan menjadi 12% dari semula 11% tidak ada indikator yang jelas kenapa memilih besaran nilai 12% atau bahkan besaran nilainya turun. Situasi ini lagi- lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON VII karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Persoalan ini jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 33 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu, juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional PEMOHON VII atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak PEMOHON VII dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena PEMOHON VII dirugikan secara potensial atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j UU a quo serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU a quo. Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UU 7/2021 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021 dan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Berdasarkan uraian pada angka 7 tersebut di atas, maka PARA PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2023 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan 34 berlakunya ketentuan Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. 7. Bahwa keempat, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh PARA PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari; 8. Bahwa PARA PEMOHON merupakan taxpayer (pembayar pajak). Namun tidak semua taxpayer sebagai wajib pajak yang dibuktikan melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Alasan ini disebabkan karena karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, bukan pajak subjektif yang bergantung pada status wajib pajak seseorang berdasarkan kepemilikan NPWP. PPN memiliki sifat universal, yang berarti setiap orang atau badan yang mengonsumsi barang atau jasa kena pajak tetap akan dibebani pajak tersebut, tanpa memandang apakah mereka memiliki NPWP atau tidak. Oleh karena itu, keberadaan atau ketiadaan NPWP pada PARA PEMOHON tidak relevan dalam konteks beban pajak yang dikenakan, sebab PPN tetap berlaku bagi siapa pun yang melakukan transaksi yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, menempatkan NPWP sebagai syarat administratif dalam uji materiil suatu norma terkait PPN justru dapat menghambat hak konstitusional PARA PEMOHON dalam mengakses keadilan; 9. Bahwa sejalan dengan itu diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menegaskan bahwa keberlakuan suatu pajak tidak boleh menimbulkan diskriminasi, serta bahwa pajak yang bersifat objektif seperti PPN tetap dikenakan kepada siapa pun yang melakukan transaksi kena pajak, terlepas dari kepemilikan NPWP. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa kewajiban pajak, khususnya PPN, tidak boleh bergantung pada status administratif seperti kepemilikan NPWP. Hal ini berarti bahwa seseorang yang tidak memiliki NPWP tetap memiliki 35 legal standing untuk mengajukan uji materiil karena tetap terkena beban PPN. Dalam Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016, Mahkamah menekankan bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan kepada konsumen akhir, sehingga tidak relevan apabila seseorang diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk dianggap sebagai pihak yang dibebani pajak. Sementara itu, dalam Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan bahwa pajak harus diberlakukan secara adil dan tidak diskriminatif, yang berarti bahwa jika seseorang tetap dikenakan PPN meskipun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka membatasi akses uji materiil hanya kepada pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini juga sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil; 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UU a quo terhadap UUD 1945 karena hak konstitusionalnya telah dirugikan secara aktual dan potensial atas ketentuan norma UU a quo, oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Alasan Permohonan Provisi Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah kami meminta Putusan Provisi dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa); 2. Bahwa dalam praktek, Mahkamah telah memberikan Putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain: Putusan No. 133/PUU-VII/2009, Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022, Putusan Sela, Putusan Sela No. 106- 36 PS/PUU-XXI/2023, dan Putusan Sela No. 132-PS/PUU-XXII/2024. Putusan Sela dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat hingga Putusan Akhir dibacakan; 3. Bahwa dalam perkara a quo, PARA PEMOHON meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden untuk menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan, dengan alasan: a. Bahwa pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo yang dikenakan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang-Undang a quo berpotensi mengakibatkan kenaikan harga secara signifikan di tengah masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, akibat dari penurunan pendapatan atau tidak memiliki pendapatan sama sekali, yang disebabkan oleh tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Setidaknya berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di tahun 2024 terdapat 80.000 orang pekerja yang di PHK, dan pada Januari 2025 bahkan sudah terdapat 3.325 orang yang di PHK berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan. (Data resmi pada SATU DATA Kementerian Ketenagakerjaan: https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2154 dan https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2653. Diakses pada 18 Maret 2025 pukul 20.30) b. Bahwa pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo berdasarkan perhitungan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) berpotensi meningkatkan beban masyarakat sebesar Rp. 4.2 juta setiap tahunnya bagi kelas menengah atau Rp 354.293/ bulannya dan Rp 1.2 juta/tahun atau setara Rp 101.880/bulan bagi keluarga miskin, hal tersebut tentunya akan semakin mencekik masyarakat karena harus mengeluarkan biaya lebih namun pendapatan tidak menentu bahkan hilang. Lebih 37 lanjut menurut pandangan CELIOS bahwa kenaikan PPN berdampak pada krisis ekonomi bagi masyarakat dan mengantarkan rakyat ke jurang kemiskinan, maka berarti secara materiil norma perundang- undangan yang memerintahkan kenaikan PPN tidak memuat kepatutan dan keadilan hukum. (Pernyataan resmi Celios kepada Media Kumparan yang dirilis dalam berita berjudul Riset CELIOS: PPN 12 Persen Berpotensi Tambah Beban Rakyat Rp 4,2 Juta per Tahun, https://kumparan.com/kumparanbisnis/riset-celios-ppn-12- persen-berpotensi-tambah-beban-rakyat-rp-4-2-juta-per-tahun- 24AQVFmdUi1/, 24 Desember 2024, Diakses pada 18 Maret 2025 pukul 19.00WIB). 3. Bahwa oleh karenanya, penerapan Putusan Sela dalam pengujian materiil undang-undang a quo menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain: - sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian materiil berlangsung; - sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian materiil berlangsung; dan - sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada PARA PEMOHON yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi. 4. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara bagi PARA PEMOHON maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen’s Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo. Maka PARA PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai adanya putusan akhir. 38 Alasan Pokok Permohonan A. Ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 1. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; 2. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur hak hidup sejahtera lahir dan batin dan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengatur hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 3. Bahwa langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diatur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang a quo yang mengubah Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang memasukan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai salah satu barang yang akan dikenai PPN 12%; 4. Bahwa Pasal 4A ayat 2 huruf b UU a quo menghapus barang kebutuhan pokok. Pengaturan ini menimbulkan potensi bahwa barang kebutuhan pokok menjadi item yang dikenakan PPN. Padahal dalam pasal sebelumnya yakni Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewa, menyatakan bahwa barang kebutuhan pokok merupakan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Negatif List objek PPN); 5. Bahwa kendati demikian, melalui Pasal 4A ayat 2 huruf b UU a quo, kenaikan PPN menjadi 12% dikenakan untuk barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Huruf b Undang-Undang a quo berpotensi menimbulkan kenaikan 39 harga, ditengah penghasilan masyarakat yang stagnan, mengalami penurunan atau bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Akibatnya terjadi degradasi kondisi hidup masyarakat khususnya bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah, dan yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagaimana dialami oleh PARA PEMOHON; 6. Bahwa berdasarkan riset yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), (Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyatakan “Akibat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, kelompok miskin diperkirakan akan mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp 101.880 per bulan atau Rp1.222.566 per tahun. Bagi rumah tangga miskin, yang sebagian besar pengeluarannya sudah dialokasikan untuk kebutuhan pokok, tambahan biaya ini bisa memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Kenaikan pengeluaran ini bisa mengurangi tabungan mereka, atau bahkan memaksa mereka untuk mengurangi kualitas konsumsi sehari-hari. Bagi sebagian keluarga miskin, pengeluaran tambahan ini bisa menjadi beban yang sangat berat, mengingat penghasilan mereka yang terbatas dan ketergantungan pada barang-barang pokok yang kini semakin mahal. Dengan demikian, pengaruh kenaikan PPN ini sangat terasa di lapisan paling bawah masyarakat, yang seringkali kesulitan menghadapi perubahan harga yang cepat”; (Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dengan Judul: PPN 12% : Pukulan Telak Bagi Dompet GEN Z dan Masyarakat Menengah Kebawah. https://celios.co.id/12-vat-a-severe-blow-to-the-finances-of-gen-z-and- the-lower-middle-class/ . Center of Economic and Law Studies (CELIOS), 2024. hal 9) 7. Bahwa selain itu kenaikan harga berbagai barang-barang kebutuhan pokok dan layanan dasar tentu memberikan dampak berlapis bagi kelompok rentan yaitu perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal tersebut diakibatkan beban ganda yang melekat pada kelompok tersebut, diantaranya; - Penerapan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang a quo mencerminkan kebijakan perpajakan yang diskriminatif terhadap 40 perempuan, karena menyebabkan beban hidup perempuan meningkat, khususnya dalam mengakses barang-barang kebutuhan pokok yang tidak termasuk dalam kategori barang yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di tengah realitas bahwa perempuan menjalankan kerja-kerja domestik dan pengasuhan (unpaid care work) yang tidak dihitung sebagai kontribusi ekonomi formal, mereka tetap dituntut secara sosial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika harga barang pokok meningkat akibat dikenakan PPN, beban tersebut secara tidak proporsional ditanggung oleh perempuan; - Selain itu, perempuan memiliki kebutuhan konsumsi khusus yang tidak dikecualikan dari objek PPN, seperti susu untuk ibu hamil dan menyusui, susu bayi, serta Produk kebersihan dan kesehatan reproduksi seperti pembalut. Ketidakhadiran barang-barang tersebut dalam daftar barang bebas PPN menciptakan beban ganda bagi perempuan. Mereka tidak hanya harus mengelola keuangan rumah tangga yang semakin terbebani, tetapi juga sering kali terdorong masuk ke sektor informal atau pekerjaan rentan untuk menutupi pengeluaran tambahan. Hal ini memperbesar risiko eksploitasi dan kerentanan sosial-ekonomi perempuan, khususnya di kelompok menengah bawah dan miskin; - Tidak hanya perempuan, penyandang disabilitas juga merasakan kesulitan atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang- Undang a quo. Penyandang disabilitas menghadapi hambatan besar dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta mengakses peluang ekonomi lainnya, akibat stigma, diskriminasi, dan keterbatasan aksesibilitas. Bahwa situasi ini diperburuk dengan beban biaya yang disebut sebagai extra cost of disability, yakni biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan spesifik disabilitas seperti alat bantu disabilitas, pendamping disabilitas, layanan kesehatan, serta transportasi yang aksesibel. Barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam norma a quo. Akibatnya, penyandang disabilitas dikenai 41 beban pajak tambahan atas kebutuhan yang bersifat penting untuk mendukung penyandang disabilitas hidup mandiri dalam masyarakat; - Lansia tentunya juga menjadi kelompok rentan terhadap dampak kenaikan harga karena keterbatasan pendapatan, mengingat banyak dari mereka tidak lagi bekerja dan bergantung pada pensiun, tabungan, atau dukungan keluarga yang sering kali tidak mencukupi. Lansia yang hidup sendiri atau tanpa sistem dukungan yang memadai akan lebih terdampak, karena mereka menghadapi keterbatasan fisik dan aksesibilitas, sehingga kenaikan harga kebutuhan dasar dapat secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup mereka; - Sementara itu, anak-anak juga merupakan kelompok rentan terdampak atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) Huruf b UU a quo karena ketika keluarga sudah tidak mampu atau sulit untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, maka anak akan rentan mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk pada masa tumbuh kembangnya. Selain itu anak juga rentan menjadi pekerja anak tanpa perlindungan yang eksploitatif dan penuh kekerasan. 8. Bahwa, PPN yang berlaku universal sebagai salah satu sumber APBN tidak didistribusikan untuk masyarakat khususnya bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Misalnya, dalam program kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah tidak memperbaiki masalah kesehatan perempuan dan anak yang mengakibatkan tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai angka 305 per 100.000 kelahiran hidup. sampai tahun 2019; (Rio Ismail, Marhaini Nasution dan Risma Umar. Sebuah kajian “Ketimpangan gender dan ekonomi di Indonesia dari perspektif perpajakan dan arus uang keluar yang tidak sah”. Aks! for gender, social and ecological justice, Hal 86.) 9. Bahwa lebih lanjut riset yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyatakan “Kelompok rentan miskin, yang memiliki penghasilan sedikit lebih tinggi dari kelompok miskin namun masih jauh dari kesejahteraan, juga tidak lepas dari dampak negatif 42 kenaikan PPN. Mereka diperkirakan akan mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp. 153.871 per bulan atau Rp1.846.455 per tahun. Kelompok ini sering kali berada di ambang batas antara miskin dan menengah, sehingga setiap tambahan biaya yang tidak terduga bisa membuat mereka semakin terpuruk. Tanpa adanya jaringan pengaman sosial yang memadai, banyak dari mereka yang berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pengeluaran yang lebih besar ini juga mengurangi kemampuan mereka untuk menabung atau menginvestasikan dana untuk masa depan, baik itu untuk pendidikan anak atau peningkatan keterampilan. Ketika biaya hidup meningkat, mereka terpaksa mengurangi konsumsi barang atau jasa lain yang sebelumnya dianggap penting, seperti pendidikan atau asuransi kesehatan. Bagi rumah tangga menengah, meskipun mereka memiliki daya beli yang lebih baik, kenaikan PPN tetap membawa dampak negatif terhadap pola konsumsi mereka. Kelompok rentan miskin, yang memiliki penghasilan sedikit lebih tinggi dari kelompok miskin namun masih jauh dari kesejahteraan, juga tidak lepas dari dampak negatif kenaikan PPN. Mereka diperkirakan akan mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp. 153.871 per bulan atau Rp1.846.455 per tahun. Dengan kenaikan pengeluaran sebesar Rp. 354.293 per bulan atau Rp. 4.251.522 per tahun, rumah tangga menengah mengalami pengurangan daya beli yang cukup signifikan”; (Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dengan judul: PPN 12% : Pukulan Telak Bagi Dompet GEN Z dan Masyarakat Menengah Kebawah. https://celios.co.id/12-vat-a-severe-blow-to-the-finances-of- gen-z-and-the-lower-middle-class/. Center of Economic and Law Studies (CELIOS). 2024. hal 11) 10. Bahwa keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang a quo, berpotensi mengakibatkan masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan menjalani hidup yang tidak layak lahir batin. Padahal hidup layak dan sejahtera lahir dan batin merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang dimandatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 43 layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi ““Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; 11. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU a quo bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang dijamin pada 27 ayat (2) UUD 1945, hak hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 12. Bahwa karena ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU a quo bertentangan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 4A ayat (2) huruf b UU a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tidak masuk dalam jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; B. Pasal 4A ayat (3) huruf a UU a quo bertentangan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 1. Bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak hidup sejahtera lahir dan batin dan memperoleh pelayanan kesehatan; 2. Pasal 4 ayat (3) huruf a UU a quo menghapus jasa pelayanan kesehatan medis dari jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menjadi jasa yang dikenakan PPN (Positif List objek PPN). Padahal sebelumnya Pasal 4A ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewa, menyatakan bahwa jasa pelayanan kesehatan medis merupakan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Negatif List objek PPN); 3. Bahwa Pasal 4A ayat 3 huruf a UU a quo yang mengubah Pasal 4A ayat (3) Huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan 44 Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bertentangan dengan hak konstitusional setiap warga negara atas jasa pelayanan kesehatan medis karena jasa tersebut dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau menjadikannya sebagai Jasa Kena Pajak (JKP); 4. Bahwa penghapusan menjadi objek PPN terhadap jasa kesehatan merupakan pengingkaran terhadap hak atas pelayanan kesehatan medis yang dikategorikan sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). Seharusnya dalam konteks pemenuhan hak ekosob, pemerintah tunduk pada prinsip Progressive Realization (Realisasi Progresif) yang mewajibkan negara untuk secara aktif mengambil kebijakan yang mendukung realisasi pemenuhan hak secara maksimal berdasarkan sumber daya yang dimiliki tanpa adanya satu langkah mundur sama sekali; 5. Bahwa dikeluarkannya jasa pelayanan kesehatan medis dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN menjadi jasa yang dikenai PPN berdasarkan beberapa uraian di atas berpotensi naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis. Tragisnya jasa layanan kesehatan dirasakan oleh warga negara khususnya yang memang sedang membutuhkan pelayanan jasa di sektor tersebut di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja serta meningkatnya beban biaya hidup masyarakat. Padahal kemudahan akses setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan medis merupakan prasyarat penting terpenuhinya hak untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin; 6. Bahwa naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis sebagai akibat dari dihapuskannya jenis jasa tersebut sebagai jasa yang tidak dikenai PPN merupakan ancaman buruk bagi PARA PEMOHON dalam berbagai bentuk di antaranya: a. Perempuan di pulau kecil sebagai nelayan menjadi semakin kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan medis khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu 45 pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah penurunan pendapatan yang dialami; b. Hak-hak penyandang disabilitas psikososial menjadi kesulitan dalam menyelenggarakan program kerja yang holistik, dikarenakan banyaknya penyandang disabilitas psikososial dampingan yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan medis yang berkaitan dengan psikososial, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah berbagai bentuk diskriminasi lainnya yang masih sering dialami dan penurunan pendapatan para penyandang disabilitas psikososial dampingan; c. Perempuan pengemudi ojek daring dalam keseharian senantiasa terkena polusi udara di jalan-jalan menjadi tidak dapat mengakses jasa pelayanan kesehatan medis khususnya pelayanan Medical Check-up paru-paru yang amat penting dalam rangka mengetahui dan menjaga kesehatan paru-paru sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah penurunan pendapatan yang dialami; 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dinilai bahwa Pasal 4A ayat 3 huruf a UU a quo yang mengubah Pasal 4A ayat (3) Huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 terkait jasa pelayanan kesehatan medis yang awalnya ada yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menjadi asa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; 8. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf a UU a quo bertentangan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin dan memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 46 9. Bahwa karena ketentuan 4A ayat (3) huruf a UU a quo bertentangan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 4A ayat (3) huruf A UU a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pelayanan kesehatan medis tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; C. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf g UU a quo bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 1. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak warga negara untuk mendapat pendidikan; 2. Bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf g UU a quo menghapus jasa pendidikan dari jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Positif List objek PPN). Padahal sebelumnya Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009, menyatakan bahwa jasa pelayanan pendidikan merupakan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Negatif List objek PPN). Hal ini berpotensi mengakibatkan kenaikan biaya pendidikan serta menambah beban rumah tangga karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli perlengkapan pendidikan yang dikenai PPN 12% seperti: sepatu, seragam sekolah, tas sekolah, alat tulis, laptop, biaya komunikasi, biaya transportasi. Atas tingginya biaya yang diperlukan di tengah penghasilan yang stagnan, menurun dan bahkan tidak berpenghasilan sama sekali akan menimbulkan dampak terhadap pilihan untuk berhenti menempuh pendidikan sementara atau justru tidak melanjutkan pendidikannya; 3. Bahwa akibat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok serta naiknya biaya pendidikan dan kebutuhan pendidikan, banyak anak-anak dari keluarga menengah kebawah terancam tidak mendapatkan pendidikan wajib sebagaimana mestinya. Potensi yang akan terjadi ketika tingginya angka putus sekolah adalah peningkatan jumlah penduduk miskin akibat sulitnya mengakses pekerjaan yang layak karena tidak memenuhi syarat minimal pendidikan yang diminta serta tidak adanya sumber kehidupan yang dapat dikelola; 47 4. Bahwa, permasalahan lain dalam pendidikan akibat mahalnya biaya pendidikan adalah ketimpangan dalam mengakses kualitas pendidikan, dimana siswa dari keluarga miskin cenderung mendaftar pada sekolah yang kurang berkualitas sehingga tidak memberikan hasil belajar optimal. Sedangkan siswa yang hidup dalam keluarga kaya akan memiliki masa depan yang lebih menjanjikan karena kapasitas dan jaringan yang kuat, sementara anak yang hidup dalam keluarga miskin berpotensi terus menerus miskin karena kapasitas dan jaringan yang lemah; 5. Bahwa, selain potensi terjadinya angka putus sekolah akibat mahalnya biaya pendidikan, sebagian besar siswa yang hidup dalam keluarga miskin; 6. Bahwa biaya jasa pendidikan swasta tanpa dukungan maupun bantuan pemerintah, juga berpotensi mengalami kenaikan. Padahal banyak masyarakat yang menempuh pendidikan di institusi pendidikan swasta. Situasi ini berpotensi mengancam terhadap hak atas pendidikan. Mengingat layanan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas pendidikan; 7. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf g UU a quo bertentangan dengan hak mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945; 8. Bahwa karena ketentuan 4A ayat (3) huruf g UU a quo bertentangan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah sepatutnya 4A ayat (3) huruf g UU a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pendidikan tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; D. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat 1, serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; 2. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 48 3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 4. Bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak hidup sejahtera lahir dan batin dan pelayanan kesehatan; 5. Bahwa Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 6. Bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf j UU a quo menghapus jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri sebagai objek PPN (Positif List objek PPN). Padahal sebelumnya Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri merupakan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (negatif List objek PPN); 7. Bahwa penghapusan objek PPN terhadap jasa angkutan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf j UU a quo mengancam kerugian konstitusional PARA PEMOHON karena: a. Barang kebutuhan pokok yang disalurkan melalui transportasi darat, laut dan udara akan berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan modal bagi pelaku UMKM akibatnya pengenaan PPN terhadap biaya jasa transportasi. Di samping itu kenaikan jasa transportasi dan harga kebutuhan pokok menjadi ancaman bagi pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan karena akan meningkatkan komponen biaya pendidikan dan biaya pemenuhan hak atas kesehatan; b. Bahwa transportasi publik di Indonesia masih belum sepenuhnya dapat diakses (aksesibel) bagi penyandang disabilitas, sehingga mayoritas dari mereka terpaksa bergantung pada transportasi yang dikelola oleh pihak swasta. Pengenaan PPN terhadap biaya jasa transportasi akan semakin meningkatkan beban pengeluaran 49 mereka untuk mobilitas sehari-hari, yang nantinya semakin memperburuk situasi penyandang disabilitas yang sudah terbebani oleh extra cost of disability. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menghambat implementasi skema konsesi (potongan harga) yang saat ini diperjuangkan oleh berbagai organisasi penyandang disabilitas pada Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi mereka. 8. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU a quo bertentangan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin dan hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD 1945; 9. Bahwa karena ketentuan 4A ayat (3) huruf j UU a quo bertentangan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD 1945, maka sudah sepatutnya 4A ayat (3) huruf j UU a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. F. Pasal 7 Ayat (1) UU a quo Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 2. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan ciri pokok dari Negara Hukum, di mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan; 3. Bahwa hal tersebut selaras dengan konsepsi negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) adanya peradilan tata usaha negara. Sedangkan ciri penting negara 50 hukum (the rule of law) menurut A.V. Dicey, adalah adanya: (1) supremacy of law; (2) equality of law; (3) due process of law; 4. Bahwa asas kepastian hukum salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan; 5. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal morality, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan empat syarat berikut ini: a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah- ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya; 6. Bahwa konsiderans bagian menimbang Undang-Undang a quo menyebutkan: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial; b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, 51 yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak; 7. Bahwa asas dan dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), menyebutkan: Pasal 1 ayat (1): Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. kesederhanaan; c. efisiensi; d. kepastian hukum; e. kemanfaatan; dan f. kepentingan nasional Pasal 1 ayat (2): Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; b. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; d. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak 8. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, yang menyatakan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan pembentukan Undang- Undang a quo untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian terdapat pertentangan antara Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang a quo dengan Pasal 1 ayat (1) dan 52 ayat (2) Undang-Undang a quo, Pertentangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON; 9. Bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara a quo juga dapat dilihat dari keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024; 10. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur bahwa hanya barang mewah yang dikenakan PPN 12% yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan: Pasal 2 ayat (2) dan (3): (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor. (3) Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 11. Bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara a quo juga dapat dilihat dari keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025; 12. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 mengatur bahwa nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 dengan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b yang menyebutkan: Pasal 2 huruf a dan huruf b: “Nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut: 53 a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual atau Pergantian setelah dikurangi laba kotor; b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor” 13. Bahwa hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON karena satu sisi Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo menyatakan bahwa PPN sebesar 12% mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 menyatakan bahwa PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang mewah berupa Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa adanya pengenaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan terdapat pertentangan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 dengan UU a quo; 14. Bahwa ketidakpastian hukum lain dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 adalah mengingat sesuai kaidah hukum seharusnya perubahan norma Undang-Undang a quo hanya bisa dilakukan melalui Penerbitan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau melalui revisi Undang-Undang a quo, namun Kementerian Keuangan (Pemerintah) menerbitkan beleid berupa Peraturan Menteri keuangan (PMK). Ketidakpastian hukum ini tentu saja akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON sebagaimana dalam penjelasan di atas; 15. Bahwa asas keadilan dan kepastian hukum dan sistem perpajakan yang berkeadilan dan kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, hal tersebut seharusnya menjadi salah satu prinsip yang sejalan dengan salah satu tujuan 54 Negara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 16. Bahwa dengan demikian kenaikan PPN 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang a quo menghilangkan peran dan tanggung jawab negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 17. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang a quo mengabaikan dan menghilangkan kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak-hak konstitusional PARA PEMOHON. Padahal ini merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; 18. Bahwa pengabaian kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia dalam perkara a quo adalah karena ketentuan norma dalam pasal Undang-Undang a quo merupakan pelanggaran Hak konstitusional PARA PEMOHON yaitu: - Hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (2); - Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; - Hak atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945; - Hak untuk mengembangkan diri sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 55 19. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU a quo bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 20. Bahwa karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 7 ayat (1) UU a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. G. Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang a quo Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 2. Bahwa di dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo menyebutkan: “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”; 3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON dan Masyarakat karena memberikan kewenangan yang sangat luas dan diskresi kepada pemerintah untuk mengubah besaran tarif PPN dalam rentang 5 persen hingga 15 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU a quo tersebut, akan tetapi Norma ini tidak disertai dengan indikator substantif yang jelas, seperti pertimbangan ekonomi, sosial, atau lingkungan, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan perubahan tarif. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena memungkinkan tarif PPN ditentukan berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek tanpa melalui kajian akademis yang komprehensif dan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Ketidakjelasan indikator ini bertentangan dengan asas kejelasan 56 tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 4. Bahwa Prinsip kejelasan tujuan menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan memiliki dasar pertimbangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak hanya mengedepankan kepentingan pragmatis. Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan tarif PPN tidak hanya menimbulkan masalah legitimasi hukum tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses legislasi dan implementasi kebijakan fiskal; 5. Bahwa besaran nilai PPN memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Hal ini bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU a quo bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 6. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 7. Bahwa karena ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo bertentangan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 7 ayat (3) UU a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu sepanjang frasa “Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”, tidak dimaknai bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima 57 persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) tanpa mempertimbangkan indikator ekonomi, sosial, atau lingkungan. H. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang a quo Bertentangan Asas Kepastian Hukum Dalam Bidang Perpajakan Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 23A UUD 1945 1. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam bidang perpajakan, Pasal 23A UUD 1945 telah mengamanatkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- -undang”; 2. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang a quo menyatakan: “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”; 3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON karena di satu sisi menyebutkan “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disisi lain Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan kepastian hukum dalam bidang perpajakan menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang; 4. Bahwa frasa diatur dengan undang-undang berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Hal ini mengamanatkan bahwa “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri bukan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang perpajakan; 5. Bahwa prinsip kepastian hukum (certainty) harus diadopsi dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan suatu Negara. Prinsip Kepastian Hukum merupakan prinsip di dalam sistem perpajakan di mana di dalam ketentuan hukum 58 pajaknya yang terkait subjek, objek, tarif dan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya harus jelas, terang dan pasti, sehingga tidak menimbulkan pemahaman berbeda baik antar Wajib Pajak, antara Wajib Pajak dengan Fiskus, maupun antar-Fiskus sendiri. Subyek, obyek dan tarif pajak harus diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kejelasan dan kepastian ini tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejelasan dan kepastian juga penggunaan istilah yang sudah baku mempertinggi kejelasan dan kepastian hukum; 6. Bahwa kebijakan pajak dalam konteks fiskal berkeadilan harus memenuhi aspek penerapan pajak yang progresif (sisi penerimaan). Kesuksesan kebijakan pajak ini harus dibersamai dengan kebijakan transparansi di bidang perpajakan (terkhusus data penerima manfaat dan transparansi data perpajakan internasional), sistem dan penegakan hukum yang perpajakan yang kuat (pencegahan dan penindakan tax avoidance dan tax evasion), dan sistem administrasi perpajakan yang kuat. Dalam konteks ini, pajak progresif bisa mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Temuan Bank Dunia dalam World Bank Poverty and Shared Prosperity Report 2022 bahwa pajak yang progresif, terkhusus pada pajak langsung seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan (PPh badan) akan dapat mengurangi ketimpangan dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan adalah dengan memberlakukan pajak progresif yang moderat pada kekayaan berlebih (Palanský dan Schultz 2024) (Tax Justice Network (2024), Taxing extreme wealth: what countries around the world could gain from progressive wealth taxes. Hal ini penting karena ketimpangan yang lebih rendah akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan stabil. Studi World Bank (Jellema, J., Wai-Poi, M., & Afkar, R. (2017). The distributional impact of fiscal policy in Indonesia. World Bank.) menunjukkan, 40 persen masyarakat miskin menjadi semakin miskin akibat kebijakan fiskal pemerintah Indonesia. Mereka membayar lebih banyak dalam bentuk pajak dibandingkan dengan jumlah yang mereka terima dari 59 pemerintah. Skema perpajakan yang progresif diharapkan mampu memperbaiki keadaan ini; 7. Bahwa filosofi Pasal 23A UUD 1945 tersebut memberikan perlindungan kepada rakyat dari segala macam pungutan oleh pemerintah yang tidak diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 tersebut adalah merupakan sumber hukum dari segala macam pajak dan pungutan yang harus diatur dengan Undang-undang. Hal ini sesuai dengan dengan persyaratan “negara hukum” bahwa “segala tindakan pemerintah harus berdasarkan Undang-undang”. Dengan redaksi Pasal 23A yang menggunakan kata-kata “diatur dengan undang- undang”, pengaturan ini sangat tegas dan tepat sekali, karena kata-kata “diatur” berarti perintah yang tidak boleh tidak harus dengan Undang-Undang atau pengaturannya harus dengan Undang-Undang yang berarti harus diatur atau harus dengan persetujuan rakyat. Pengaturan ini sangat mendasar untuk melindungi rakyat dan hal ini sesuai dengan komentar di dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Pasal 23A, sebagai berikut: “Sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak diperkenankan memaksakan berlakunya suatu ketentuan yang mengikat rakyat, yang bersifat mengurangi arti kebebasan atau membebani rakyat dengan kewajiban material tertentu yang mengurangi arti kebebasan hak milik, kecuali jika ketentuan tersebut disetujui oleh rakyat sendiri melalui wakil-wakil mereka di Parlemen sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan (representative democracy); 8. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XXII/2024 Tentang pengujian Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 04 Juli 2014 mengamanatkan bahwa pengenaan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara adalah harus dengan undang- undang; 9. Paragraf [3.11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XXII/2024 halaman 51-52 menyatakan: Menimbang bahwa frasa “diatur dengan undang-undang” dalam Pasal 23A UUD 1945 pada hakikatnya menitikberatkan pada dasar 60 hukum pengenaan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara adalah harus dengan undang-undang. Hal demikian sebenarnya telah menjadi praktik yang umum dilakukan di berbagai negara sebagaimana ungkapan yang dikenal dengan prinsip “no taxation without representation” (tidak ada pajak tanpa pengaturan oleh undang-undang), atau “taxation without representation is robbery” (pajak tanpa pengaturan oleh undang-undang adalah perampokan). Terkait dengan prinsip tersebut, UUD 1945 setidaknya juga telah memberikan 2 (dua) perspektif terkait dengan dasar hukum undang- undang dalam pengenaan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara yang sifatnya memaksa. 10. Bahwa dengan demikian terkait pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang harus diatur dengan Undang-Undang karena pada dasarnya materi muatan Undang-Undang berbeda dengan materi muatan Peraturan Pemerintah. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan: Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 11. Bahwa salah satu cara membedakan antara konsep pemungutan pajak di era kolonial dan pajak di era republik berdiri adalah dengan menjawab pertanyaan apakah kekuasaan memungut pajak oleh pemerintah telah dibatasi sebelumnya oleh kekuasaan rakyat yang manifes dan mendapat persetujuan darinya? Apakah kekuasaan memungut pajak didasarkan pada kekuasaan dan pikiran sepihak dari pemerintah? Konstitusi adalah alat untuk membaca apakah kekuasaan telah melampaui batas; 12. Bahwa mengenai pajak dan konstitusi kita perlu sejenak melihat ke belakang kapan istilah pajak dibicarakan dan diatur dalam kerangka 61 republik Indonesia yang baru pasca kolonialisme. Sejarah pajak di dalam konstitusi dan pembatasannya melalui hukum dapat dilihat dari Rapat besar BPUPKI; 13. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1945 dalam Rapat Besar yang percakapannya tertuang di dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), mengenai pembahasan soal keuangan dan pajak, Soepomo telah menerangkan pernyataan yang menjadi dasar konstitusional mengenai hubungan antara Pajak dan penerapannya di dalam sebuah Undang-undang. Soepomo menyatakan pendapatnya sebagai berikut: “Tentang keuangan perlu juga ada pokok-pokok dasar yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, ialah dalam Pasal 23 yang bunyinya: "(1). Anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu tiap-tiap tahun, menetapkan bersama dengan pemerintah anggaran penghasilan dan belanja. ltulah yang dinamakan begrotingsrecht. Pajak yang mengenai kehidupan rakyat dan keuangan negara harus juga didasarkan atas undang-undang. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam undang-undang dan hal keuangan negara diatur dengan undang- undang seperti juga halnya di negeri-negeri lain ”. 14. Argumentasi bahwa pajak dan penghidupan rakyat harus didasarkan kepada sebuah Undang-Undang, mengacu kepada bagaimana dasar republik ini dibangun atas dasar supremasi hukum semata, bukan kekuasaan. Soepomo menambahkan pernyataan tersebut dengan uraian sebagai berikut: “Jadi kalau kita melihat sistim pemerintahan yang dirancangkan oleh panitia sudah tentu tuan-tuan akan menanyakan bagaimana bentuk sistim pemerintahan. Hal itu demikianlah: “Aliran pikiran dalam Undang-Undang Dasar ini dengan sendirinya menghendaki supremasi dari pada hukum artinya menghendaki negara-negara yang berdasar atas recht (rechtstaat), tidak menghendaki negara berdasar atas kekuasaan (machtstaat)”. “Sistim pemerintahan yang diusulkan oleh Panitia ini menghendaki sistim constitusioneel, artinya bukan pemerintahan yang berdasar atas absolutisme tetapi yang berdasar konstitusi “. 15. Bahwa pernyataan usulan ini kemudian disepakati dan menjadi dasar konstitusi Republik Indonesia yang pertama kalinya dalam soal pajak 62 dan keuangan yang diatur di dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Bahwa pasca reformasi terdapat perubahan mengenai norma pajak yang ditambahkan di dalam perubahan amandemen ke IV sehingga menjadi Pasal 23A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang “. 16. Bahwa baik Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 ataupun perubahannya di Pasal 23A Amandemen ke IV UUD 1945, terkait pajak dan pungutan lain yang memaksa, semangatnya masih sama yait: perlu pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penarikan kekayaan rakyat dalam bentuk pajak secara sewenang-wenang sehingga menciptakan penderitaan bagi rakyat dan menjauh dari tujuan konstitusionalnya: Sebesar- besarnya kemakmuran rakyat; 17. Pembatasan kekuasaan merupakan intisari dari konstitusi Republik Indonesia di dalam UUD 1945, oleh karenanya pengawasan terhadap norma pajak yang potensial menciptakan penderitaan bagi rakyat haruslah diatur di dalam sebuah mekanisme yang memastikan pembatasan kekuasaannya; 18. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan Pasal 23A UUD 1945 telah memberikan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) mengenai perpajakan dimana konstitusi memberikan kebebasan bagi pembentuk undang undang untuk merumuskan pengaturannya; 19. Bahwa akan tetapi perlu diingat bahwa norma konstitusional di atas telah menyiratkan setidaknya beberapa hal penting untuk dimaknai terutama tujuan konstitusional yang lebih besar: a. Pertama soal nilai tarif pajak serta subjek pajak yang dikenakannya harus melalui penerbitan Undang-Undang. Tidak boleh muatan norma yang berkaitan dengan pajak baik nilai tarif serta subjek dan objek pajaknya diatur oleh peraturan yang lebih rendah termasuk Peraturan Pemerintah apalagi kebijakan level kementerian; b. Norma soal pajak baik nilai tarif, subjek dan objek pajaknya haruslah diatur oleh ketentuan Undang-undang, oleh karenanya melekat kepadanya dua hal yaitu: Pertama, norma pajak haruslah dibahas bersama parlemen sebagai wakil rakyat, dan kedua melekat juga 63 padanya hak warga negara untuk terlibat dengan prinsip keterlibatan dan sosialisasi yang bermakna; 20. Bahwa Edi Slamet Irianto menyatakan bahwa sistem perpajakan transparan yang menjadi prasyarat demokrasi akan menguatkan praktik demokrasi langsung. Hubungan antara pajak dan demokrasi lebih lanjut dipaparkan oleh Wolfgang Schön dengan menekankan pada satu slogan demokrasi, “no taxation without representation” (tidak ada pajak tanpa perwakilan). Schön menjelaskan maksud kalimat “no taxation without representation” adalah bahwa sifat wajib (mandatory) dari pungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus disertai dengan kesepakatan sukarela (voluntary consent) dari warga negara selaku pembayar pajak. Lebih lanjut, untuk menghindari kesewenang- wenangan pemerintah dari sifat pajak yang memaksa (compulsion), sifat parametrik dilekatkan pada pajak, hal ini berarti pajak harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang menjelaskan dengan seksama dasar dari pengenaan pajak termasuk mengenai identifikasi objek dan subjek pajak dan perhitungannya dengan jelas dan dapat diprediksi (predictable) Mahaarum Kusuma Pertiwi, Praditya Janu Wisaksono, Konstitusionalitas Open Legal Policy Mengenai Kebijakan Earmarking Pajak Karbon Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 54 No. 1 (2024): 1-30, halaman 5) 21. Bahwa selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang a quo merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 64 22. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23A UUD 1945; 23. Bahwa karena ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang a quo bertentangan ketentuan Pasal 23A UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu sepanjang frasa “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah” tidak dimaknai bahwa perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Undang- Undang. IV.PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi PARA PEMOHON; 2. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan Akhir. Dalam Pokok perkara 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh 65 rakyat banyak tidak masuk dalam jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 3. Menyatakan Pasal 4A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pelayanan kesehatan medis tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 4. Menyatakan Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pendidikan tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 5. Menyatakan Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 6. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 66 Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu sepanjang frasa “Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”, tidak dimaknai bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) tanpa mempertimbangkan indikator ekonomi, sosial, atau lingkungan; 8. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu sepanjang frasa “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah”, tidak dimaknai bahwa perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Undang-Undang; 9. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 21 April 2025 dan tanggal 22 Juli 2025, sedangkan alat bukti tambahan para Pemohon yang diberi tanda bukti P-45 sampai dengan P-47 yang diserahkan pada tanggal 30 Juli 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asmania sebagai Perempuan Nelayan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta; 67 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Fauzan Hakami; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fauzan Hakami; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Muhamad Agus Salim; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Agus Salim; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Indonesian Mental Health Association Nomor 09 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Alexander George Denny Maliangkay, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017494.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Yayasan Indonesian Mental Health, tanggal 28 Maret 2016; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jenny Rosanna Damayanti; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ira Askarina; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Risnawati Utami, SH, MS.; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rusin; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warsiti Hajar; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Identitas Driver Grab Warsiti Hajar; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 81.175.632.9- 044.000 atas nama Asmania, terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademanga; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan 76.558.390.1-447.000 Yayasan Indonesian Mental Health Association; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; 68 20. Bukti P-20 : Prinout Riset Celios, dengan Judul: PPN 12%: Pukulan Telak Bagi Dompet Gen Z Dan Masyarakat Menengah Ke Bawah, dengan tautan: https://celios.co.id/12-vat-a-severe-blow-to-the- finances-of-gen-z-and-the-lower-middle-class/; 21. Bukti P-21 : Prinout Berita Media, Dengan Judul: Riset CELIOS: PPN 12 Persen Berpotensi Tambah Beban Rakyat Rp 4,2 Juta per Tahun, kumpaan.com, 24 Desember 2024, dengan tautan: https://kumparan.com/kumparanbisnis/riset-celios-ppn-12- persen-berpotensi-tambah-beban-rakyat-rp-4-2-juta-per-tahun- 24AQVFmdUi1; 22. Bukti P-22 : Prinout Berita Media, Dengan Judul: PPN 12 Persen: Pakar Ahli Ekonomi dan Akademisi Sorot Dampak Negatif Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai, https://kuningan.pikiran-rakyat.com/, 23 Desember 2024, dengan tautan: https://kuningan.pikiran-rakyat.com/berita/pr-538901645/ppn-12- persen-pakar-ahli-ekonomi-dan-akademisi-sorot-dampak- negatif-kenaikan-pajak-pertambahan-nilai?page=all 23. Bukti P-23 : Prinout Berita Media, Dengan Judul: dari cnn indonesia, dengan judul: Riset Celios: Ekonomi Anjlok ke 4,09 Persen Jika PPN Naik 12 Persen, www.cnnindonesia.com, 29 November 2024, dengan tautan: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241129194007-532- 1172236/riset-celios-ekonomi-anjlok-ke-409-persen-jika-ppn- naik-12-persen/amp; 24. Bukti P-24 : Prinout Berita Media, dengan Judul: Ekonom Celios: PPN 12 Persen akan Menyebabkan Inflasi 4,1 Persen, www.tempo.co , dengan tautan : https://www.tempo.co/ekonomi/ekonom-celios- ppn-12-persen-akan-menyebabkan-inflasi-4-1-persen-1184954; 25. Bukti P-25 : Prinout Berita Media, dengan Judul: CELIOS: PPN 12 persen berisiko kurangi konsumsi rumah tangga Rp 40,68 T, www.antaranews.com, 29 November 2025, dengan tautan: https://www.antaranews.com/berita/4501997/celios-ppn-12- persen-berisiko-kurangi-konsumsi-rumah-tangga-rp4068-t; 26. Bukti P-26 : Prinout Berita Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Dengan Judul: Tenaga Kerja ter-PHK, November Tahun 2024, satudata.kemnaker.go.id, dengan Tautan: https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2154; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Tulisan dengan Judul: Konstitusionalitas Open Legal Policy mengenai Kebijakan Earmarking Pajak Karbon di Indonesia, Penulis: Mahaarum Kusuma Pertiwi, Praditya Janu Wisaksono, Diterbitkan oleh Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 54 No. 1 (2024): 1-30, dengan Tautan: https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1568&cont ext=jhp; 28. Bukti P-28 : Prinout Foto Kwitansi Restrukturisasi Utang (Kredit Usaha Rakyat) KUR Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Rusin (Pemohon V); 69 29. Bukti P-29 : Prinout Foto Buku Tabungan Bank BRI milik Rusin (Pemohon V); 30. Bukti P-30 : Prinout Foto Bukti Pengeluaran untuk belanja pada tanggal 2 Januari 2025, 3 Januari 2025, 4 Januari 2025, 8 Januari 2025, 9 Januari 2025, 10 Januari 2025, dan 21 Januari 2025, untuk kebutuhan usaha warung milik Rusin (Pemohon V); 31. Bukti P-31 : Prinout Foto Warung Milik Rusin (Pemohon V); 32. Bukti P-32 : Prinout Foto tiket Kapal tradisional Pulau Pari - Muara Angke milik Asmania tahun 2018 (Pemohon I); 33. Bukti P-33 : Prinout Foto tiket Kapal tradisional Pulau Pari - Muara Angke milik Asmania (Pemohon I), tertanggal 4 April 2025; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 25.329.857.4- 545.000 atas nama Risnawati Utami, S.H., M.S/IHPM (Pemohon IV), terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari; 35. Bukti P-35 : Prinout Struk transfer Bank Cabang Asia (BCA) atas pembayaran sewa rumah yang dikontrak oleh Muhamad Agus Salim (Pemohon III) sejumlah Rp. 12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2023; 36. Bukti P-36 : Prinout Struk transfer BCA atas pembayaran sewa rumah yang dikontrak oleh Muhamad Agus Salim (Pemohon III) sejumlah Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta Rupiah) pada tanggal 21 November 2024; 37. Bukti P-37 : Prinout Struk bukti belanja di minimarket Alfamart Gandaria 3 milik Muhamad Agus Salim (Pemohon III) dengan total belanja sejumlah Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) pada tanggal 18 Maret 2025; 38. Bukti P-38 : Tangkapan Layar di aplikasi percakapan Whatsapp Fauzan Hakami (Pemohon II) yang membuktikan pembayaran sewa indekos perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) pada tanggal 1 Desember 2024 ke rekening BCA melalui aplikasi Fintech Flip; 39. Bukti P-39 : Prinout Struk bukti belanja Fauzan Hakami (Pemohon II) di minimarket Alfamidi Gandaria dengan total belanja sejumlah Rp 24.239,00 (Dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) pada tanggal 4 Mei 2025; 40. Bukti P-40 : Prinout Struk bukti belanja Fauzan Hakami (Pemohon II) di minimarket Alfamidi Gandaria dengan total belanja sejumlah Rp. 212.782,00 (Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah) pada tanggal 3 Mei 2025; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XX/2022, Tanggal 31 Juli 2023 tentang Pengujian Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 70 42. Bukti P-42 : Prinout Bukti Transfer sebesar Rp 500.000,- kepada Sri Wijayanti sebagai personal asisten dengan nomor rekening Bank Mandiri 1370020130403; 43. Bukti P-43 : Prinout Bukti Pembayaran Taxi Pulang Pergi dari kantor ke rumah tertanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp. 111.000 termasuk PPN 11% dengan kode pemesanan RB-173252-1225433 (kantor ke rumah) dan LD-185223-1257866 (rumah ke kantor); 44. Bukti P-44 : Prinout Bukti Pembelian Aki Kursi Roda sebesar 2 unit sebesar Rp.3.330.000 termasuk PPN 11%; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Tulisan dalam buku dengan Judul: hasil kajian “Ketimpangan gender dan ekonomi di Indonesia dari perspektif perpajakan dan arus uang keluar tidak sah”, Penulis: Rio Ismail, marhaini Nasution, risma Umar Diterbitkan oleh Aks! for gender, social and ecological justice, tahun 2025; 46. Bukti P-46 : Prinout Foto Kwitansi-kwitansi Belanja Kebutuhan Sehari-hari Saksi Atik Sukamti dari Tahun 2023 Sd. Tahun 2025; 47. Bukti P-47 : Prinout Invoice Konseling atas nama Salwa Paramitha dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Selain itu, untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli yakni Media Wahyudi Askar, SIP., MSc., Ph.D dan Bhima Yudhistira Adhinegara, S.E., M.Sc., dan 2 (dua) saksi yakni Salman Al Farid dan Atik Sukamti, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2025 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis ahli yakni Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs., Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., Dra. Risma Umar, M.Si., dan Feri Amsari, S.H., M.H., LLM., serta saksi Salwa Paramitha yang diterima Mahkamah pada tanggal 22, 23 dan 30 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Media Wahyudi Askar, SIP., MSc., Ph.D. a. Secara umum, negara dapat memungut pajak dari individu dengan empat cara utama. Pertama, negara dapat mengenakan pajak saat konsumen membeli sesuatu yang dikenal sebagai pajak konsumsi atau PPN. Kedua, negara dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari pekerjaan atau gaji, yakni dengan memotong sebagian dari pendapatan bulanan seseorang. Ketiga, negara dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari aset atau modal, seperti dividen dari saham atau keuntungan dari penjualan apartemen. Keempat, negara dapat mengenakan pajak berdasarkan kekayaan, seperti pajak kekayaan, pajak properti, atau pajak warisan dan harta peninggalan, yang mengambil sebagian kecil dari harta seseorang. Secara teori, keempat jenis 71 pajak ini berlaku untuk semua orang, tetapi dalam praktiknya tidak demikian. PPN bersifat regresif. Semua orang harus membeli kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, dan pakaian, sehingga semua terkena pajak konsumsi atau PPN termasuk masyarakat sangat miskin. Pajak penghasilan dari gaji berbeda, karena hanya dikenakan pada mereka yang bekerja. Sebagian besar orang bergantung pada gaji untuk hidup, tetapi individu dari kelompok kekayaan tertinggi sering kali tidak perlu bekerja, atau setidaknya tidak terlalu bergantung pada penghasilan dari pekerjaan. Sebaliknya, mereka lebih mengandalkan pendapatan dari kekayaan yang sudah mereka miliki, seperti bunga atau dividen. Oleh karena itu, pajak gaji cenderung lebih berdampak pada masyarakat umum ketimbang kelompok super kaya. Sementara itu, pajak atas penghasilan modal dikenakan pada mereka yang sudah memiliki kekayaan yang menghasilkan pendapatan. Demikian pula, pajak atas kekayaan seperti pajak properti dan warisan hanya berdampak pada mereka yang memiliki aset besar. Singkatnya, pajak konsumsi berdampak pada semua orang, pajak gaji terutama berdampak pada 90% penduduk terbawah, sementara pajak atas penghasilan modal dan kekayaan lebih dibebankan pada 10% teratas. Sebagai catatan, Indonesia saat ini belum menerapkan pajak atas total kekayaan seseorang atau keluarga. Pajak properti dan warisan yang diterapkan juga tidak bersifat progresif. b. Secara struktur, PPN membebani masyarakat kelas bawah karena sifatnya yang regresif. Artinya, persentase beban pajak terhadap pendapatan lebih besar dirasakan oleh masyarakat miskin dibanding masyarakat kaya. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatannya, sekitar 90%, untuk konsumsi barang dan jasa yang dikenai PPN. Sementara itu, rumah tangga kaya hanya menggunakan sekitar 50% - 60% (bahkan bisa lebih kecil) dari pendapatannya untuk konsumsi, dengan sisanya dialokasikan untuk tabungan atau investasi yang tidak terkena PPN. Dengan demikian, setiap kenaikan tarif PPN secara langsung memperbesar beban kelompok miskin secara proporsional. Tidak hanya itu, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% juga berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa kena pajak. Meskipun pemerintah telah mengecualikan beberapa kebutuhan pokok dari objek PPN, di luar itu banyak barang konsumsi esensial lain seperti pulsa, transportasi, pakaian, perlengkapan sekolah, dan alat 72 kebutuhan rumah tangga yang tetap dikenakan pajak PPN. Sehingga, kelompok miskin yang pengeluarannya bergantung pada barang-barang tersebut pasti mengalami peningkatan biaya hidup yang tinggi. Kondisi ini menurunkan daya beli mereka dan memperburuk kesejahteraan sosial. Kenaikan PPN juga bisa menimbulkan dampak sistemik karena nilai bantuan sosial akan mengalami pengurangan karena tidak disesuaikan secara otomatis dengan tingkat inflasi. Akibatnya, dampak program bantuan sosial akan mengalami penurunan dan memperburuk tingkat kemiskinan c. Dari pendekatan fiskal, di satu sisi kenaikan tarif PPN memang meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menyeimbangkan anggaran. Namun, ini tergantung dari dinamika ekonomi yang ada. Saat ini, daya beli sedang anjlok. Internasional Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini lebih rendah dibandingkan ekspektasi pemerintah. Kenaikan PPN justru bisa semakin memukul daya beli masyarakat kecil. Indonesia sebenarnya masih punya banyak sekali alternatif penerimaan negara yang lain. Alternatif kebijakan yang lebih adil seharusnya difokuskan pada peningkatan penerimaan dari kelompok yang memiliki kemampuan lebih besar. Pemerintah juga dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap penghindaran pajak oleh korporasi dan individu kaya, memperbaiki sistem pelaporan keuangan lintas negara, serta menutup celah penghindaran pajak melalui transfer pricing dan profit shifting. Selain itu, penerapan pajak kekayaan (wealth tax) dapat menjadi pilihan untuk memperluas basis pajak secara progresif dan adil. Ini belum termasuk pajak alternatif yang lain yang bisa digali pemerintah seperti windfall tax dari batubara, pajak dari minuman berpemanis, pajak digital, pajak karbon dll. Alih- alih menaikkan PPN, sebetulnya pemerintah juga bisa fokus memaksimalkan potensi PPN yang ada. Salah satu indikator penting, yaitu VAT productivity, untuk melihat sejauhmana sebuah negara memaksimalkan PPN nya. Nilai VAT productivity inonesia sangat rendah, hanya sekitar 0,34 yang mencerminkan bahwa dengan tarif yang ada sekarang pun, Indonesia masih belum bisa melakukan penarikan pajak dengan maksimal. d. Anggapan bahwa kenaikan PPN hanya akan mempengaruhi barang tertentu yang dikenakan PPN dan tidak mempengaruhi harga barang pokok dimana PPNnya digratiskan tidak sepenuhnya tepat. Sebagai ilustrasi, produsen 73 makanan di Indonesia tidak memungut PPN saat menjual produknya karena makanan termasuk barang yang dikecualikan. Tapi, ketika mereka membeli bahan baku seperti alat masak, pelabelan, kotak kardus, kemasan, dll, mereka tetap membayar PPN ke pemasok. Ini belum termasuk kenaikan dari biaya operasional dari sektor lain seperti transportasi, dimana suku cadang, oli, dll juga mengalami kenaikan PPN. Karena output-nya dikecualikan, produsen tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan tersebut, sehingga PPN menjadi biaya produksi yang tidak dapat dikompensasi yang kemudian berimplikasi pada kenaikan harga. Sehingga, kenaikan PPN tetap bisa berdampak pada kenaikan harga barang termasuk barang kebutuhan pokok dan strategis. e. Dari perspektif regulasi, terdapat implikasi negatif secara ekonomi terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam kenaikan tarif PPN yang diatur dalam UU HPP. Ketentuan yang menetapkan secara otomatis kenaikan tarif menjadi 12% pada tahun 2025 telah mengunci ruang diskusi publik. Pada kenyataannya, ekonomi bersifat dinamis, dan tidak seharusnya dikunci lewat aturan perundang-undangan yang bersifat statis untuk diterapkan pada 1 atau 2 tahun setelahnya, karena bisa jadi terdapat kondisi ekonomi yang mengakibatkan kebijakan itu diterapkan. Anggapan bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan ekonomi tersebut sesederhana karena sudah diketok menjadi undang-undang sangatlah keliru, mengabaikan realitas ekonomi, dan menutup ruang aspirasi publik f. Adanya ketentuan bahwa perubahan tarif bisa diatur lewat PP menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Meskipun prosesnya disampaikan kepada DPR ketika penyusunan APBN, pembahasan tarif PPN secara mendetail tidak memperoleh sorotan atau ruang diskusi yang memadai karena terkubur dalam dokumen besar dan kompleks, karena pemerintah kemudian mengaturnya detail kenaikan PPN lewat PP dan PMK. Proses ini tidak memberi jaminan bahwa aspirasi masyarakat miskin dipertimbangkan secara serius dalam pengambilan keputusan fiskal. Dengan demikian, ruang partisipasi substantif dari publik menjadi terbatas, dan keputusan fiskal strategis menjadi elitis. Dari sisi hukum tata negara, pendelegasian perubahan tarif PPN ke Peraturan Pemerintah menimbulkan pertanyaan tentang batasan kewenangan dan akuntabilitas. Pasal 23A UUD 1945 memang menyatakan bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang. Namun, jika tarif pajak konsumsi dan detail 74 komponennya dapat dinaikkan hanya melalui PP dan persetujuan pasif dalam APBN, maka esensi perumusan kebijakan pajak oleh DPR menjadi tereduksi. Ini berpotensi menggeser makna “diatur dengan undang-undang” menjadi “disetujui secara administratif”, yang melemahkan fungsi pengawasan legislatif. Ahli melihat bahwa, kondisi ini menyebabkan semakin menguatnya dominasi eksekutif didalam kebijakan fiskal. Disatu sisi, DPR masih memiliki kekuatan terkait pengawasan anggaran, tetapi banyaknya detail perpajakan yang bersifat strategis yang diputuskan sendiri oleh pemerintah melalui PP, mengakibatkan kondisi perpajakan yang tidak adil dan ini luput dari perhatian DPR dan publik, di mana rakyat seharusnya dilibatkan dalam penentuan kebijakan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Ahli juga melihat, masalah ini juga berakar dari tidak adanya kewajiban dalam UU HPP yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan analisis dampak sosial atau studi distribusi beban fiskal sebelum tarif PPN dinaikkan. Sehingga, kebijakan ini dapat dijalankan tanpa mempertimbangkan regresivitas dampaknya, g. Perbandingan antara Indonesia dan Vietnam dalam kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT) menunjukkan adanya perbedaan penting dalam cara masing-masing negara menjalankan tata kelola fiskal. Di Indonesia, perubahan tarif PPN ditetapkan dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 yang menetapkan kenaikan bertahap dari 10% menjadi 11% sejak 2022 dan menjadi 12% pada 2025. Yang menjadi masalah adalah bahwa kenaikan tarif selanjutnya cukup dilakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) setelah disampaikan dalam penyusunan APBN. Dengan kata lain, kewenangan perubahan tarif pajak yang menyentuh seluruh warga negara sebagian besar dikendalikan oleh eksekutif, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan DPR hanya terlibat secara pasif dalam persetujuan anggaran tahunan. Sebaliknya, Vietnam mengatur PPN secara lebih ketat melalui Law on Value- Added Tax No. 13/2008/QH12 dan amandemen resminya. Setiap perubahan tarif, wajib dilakukan melalui proses legislasi yang melibatkan dan harus disetujui Majelis Nasional. Vietnam malah menurunkan tarif PPN nya pasca pandemi. Kebijakan ini terbukti berdampak positif, mendorong pemulihan ekonomi dan pendapatan negara malah meningkat hingga 4,3%. Berbeda dengan Indonesia, yang malah menaikkan PPN pasca pandemi dan mengunci kenaikan PPN lewat aturan hukum dalam beberapa tahun setelahnya, Vietnam 75 melakukan penyesuaian tarif PPN secara berkala (setiap 6 bulan) dengan mengikuti dinamika ekonomi yang ada. h. Nigeria juga menunjukkan proses pengambilan keputusan pajak yang lebih kuat secara institusional dibandingkan Indonesia. Kenaikan VAT dari 5% menjadi 7,5% pada 2020 dilakukan melalui Finance Act yang dibahas dan disahkan secara terbuka oleh National Assembly. Pemerintah pusat harus mendapatkan persetujuan dari National Economic Council (NEC) yang mewakili negara bagian, mencerminkan prinsip federalisme fiskal. Yurisprudensi Mahkamah Federal juga menetapkan bahwa pajak tidak bisa dipungut tanpa dasar legislasi nasional, sehingga memperkuat akuntabilitas fiskal. i. Prinsip perpajakan yang baik itu adalah sederhana, dan tingkat kepatuhan yang tinggi. Revisi Pasal 4A dan penerapan Pasal 16B dalam UU PPN disatu sisi memang menawarkan fleksibilitas dalam pengenaan PPN, tetapi secara teknis malah membuat sistem pajak semakin kompleks dan tingkat kepatuhan yang rendah. Pertama, dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang dikategorikan sebagai BKP/JKP namun diberi fasilitas pembebasan secara selektif, sistem perpajakan menjadi lebih rumit, proses verifikasi yang panjang, sehingga menimbulkan beban administratif berat bagi pengusaha dan aparat pajak. Kedua, meskipun Pasal 16B memberi ruang bagi pembebasan PPN, regulasi ini juga membuka peluang terjadinya interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Adanya ketidakjelasan batasan kriteria pemberian fasilitas pembebasan bisa disalahgunakan oleh pelaku usaha atau aparat pajak. Klasifikasi barang seperti “daging biasa” versus “daging premium/wagyu” membutuhkan standar yang jelas dan obyektif, namun hal ini rentan menjadi arena sengketa dan bias kebijakan. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan distorsi pasar dan peluang korupsi, dimana ada kemungkinan sektor-sektor tertentu melakukan lobi terhadap kementerian pembuat kebijakan untuk mendapatkan keringanan pajak. Dalam hal administrasi perpajakan, sistem Indonesia menimbulkan beban yang relatif tinggi karena sifat “kena dulu, dikecualikan kemudian” dalam klasifikasi objek pajak tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian bagi pengusaha terkait apakah produknya termasuk yang dikenai PPN atau tidak. Di Vietnam, administrasinya lebih sederhana karena 76 daftar barang kena pajak dan yang dikecualikan sudah jelas tercantum dalam hukum utama dan disetujui oleh Majelis Nasional, sehingga meminimalisir ketidakpastian hukum j. Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selektif dan hati-hati berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan. PPN yang tidak selektif dapat meningkatkan beban biaya hidup masyarakat, terutama kelas bawah yang menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi. Kenaikan harga barang dan jasa akibat penyesuaian tarif PPN akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya berdampak pada harga konsumen secara umum dan berdampak signifikan pada kenaikan angka kemiskinan. Kebijakan pembatalan atau pembebasan PPN yang saat ini diatur melalui PP dan PMK menyisakan banyak kekhawatiran terutama terkait potensi kenaikan tarif PPN di masa mendatang. Persoalan utamanya adalah karena PMK bersifat peraturan teknis yang mudah diubah oleh pemerintah tanpa proses legislasi yang ketat. Dengan kata lain, fungsi kontrol sosial dan aspirasi publik menjadi hilang. k. Ahli meyakini, revisi Undang-Undang HPP harus dilakukan, yang mengatur dengan jelas skema tarif, pembebasan, serta indikator ekonomi yang menjustifikasi tarif PPN dimana proses ini harus dilakukan dengan persetujuan DPR dengan detail komoditas yang mendapatkan kompensasi yang tercantum dengan jelas di dalam undang undang. Dengan regulasi sekarang, Jasa Pendidikan misalnya tidak termasuk dalam komoditas tidak dikenakan pajak, tetapi dapat diberikan pengurangan PPN hingga 0 persen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena bisa saja pemerintah mengenakan pajak terkait jasa pendidikan tanpa persetujuan DPR dan lewat konsultasi publik, yang kemudian berdampak negative pada masyarakat kecil. UU harus mengatur secara rinci kategori barang dan jasa yang menjadi objek PPN serta yang mendapat pembebasan atau pengecualian, dan diatur dengan ketat dan transparan dalam UU dan tidak diserahkan kepada peraturan teknis yang dapat berubah sewaktu-waktu. 2. Bhima Yudhistira Adhinegara, SE., M.Sc. a. Pajak Pertambahan Nilai yang naik menjadi 12% akibat Pasal 4 angka 2 UU HPP angka 1 yang mengatur range tarif 5-15% dan sewaktu-waktu dapat 77 berubah menimbulkan ketidakpastian bagi perekonomian baik konsumen dan pelaku usaha. Dampaknya sudah dirasakan kepada perekonomian bahkan sebelum kebijakan tersebut berlaku, salah satunya pada Desember 2024, berbagai perusahaan ritel telah membebankan kenaikan tarif PPN ke barang yang dijual kepada konsumen. Bahkan pemerintah kemudian membuka jalur “retur” kelebihan pembayaran PPN 1%, menjadi indikasi bahwa kebijakan dan aturan tidak dipersiapkan dengan matang padahal berdampak luas ke berbagai sektor ekonomi. Sampai hari ini masyarakat sebagai Tax Payer yang sebelumnya telah menanggung kelebihan PPN 1% belum mendapatkan hak pengembalian. Pemerintah telah mengambil kelebihan uang karena ketidakjelasan kebijakan PPN, sehingga mengakibatkan masyarakat dan pelaku usaha menjadi dirugikan. b. Berkaitan dengan dampak terhadap makro ekonomi, studi CELIOS berjudul PPN 12%: Pukulan Telak bagi Dompet Gen Z dan Kelas Menengah ke Bawah menghitung bahwa kenaikan PPN menjadi 12% menyebabkan output ekonomi menurun Rp79,7 triliun, pendapatan masyarakat turun Rp64,8 triliun dan menurunkan serapan kerja hingga 554.440 orang dalam periode satu tahun. Sementara kelompok rentan miskin harus menanggung tambahan sebesar Rp1.222.566 per tahunnya akibat selisih tarif PPN. c. Setelah kebijakan PPN 12% berlaku, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87% year-on-year, disaat terdapat momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang secara musiman mendorong sisi permintaan. Namun, kebijakan PPN berakibat pada semakin melemahnya permintaan masyarakat. Indikator lain adalah menurunnya jumlah simpanan perorangan di perbankan hingga -1,8% secara tahunan per Februari 2025 dan -3,4% per Januari 2025 berdasarkan data Bank Indonesia. d. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% tidak berkorelasi positif terhadap kenaikan penerimaan negara. Berdasarkan data APBN Kita edisi Juni 2025 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak sebesar Rp683,3 triliun atau menurun - 10,14% year-on-year. Penurunan tajam dari sisi penerimaan pajak membuat kebijakan PPN yang ada dalam UU HPP tidak relevan dengan upaya meningkatkan rasio pajak. Logika bahwa kenaikan tarif pajak akan selalu mendorong penerimaan pajak tidak terbukti di Indonesia. Masalah penerimaan perpajakan terletak pada sisi kepatuhan bukan masalah tarif pajak. Berbagai 78 penelitian menyebutkan semakin tinggi tarif pajak tanpa adanya pembenahan administrasi perpajakan yang optimal, dan rendahnya penegakan aturan pajak hanya akan menyebabkan penurunan rasio pajak serta memicu terjadinya underground economy (ekonomi yang tidak tertangkap oleh otoritas pajak). e. Argumentasi Pemerintah bahwa tarif PPN Indonesia saat ini lebih rendah dibandingkan negara anggota BRICS merupakan cherry picking atau hanya mengambil perbandingan data yang bersifat parsial. Perbandingan yang lebih mencerminkan tingkat tarif PPN adalah dengan negara tetangga di ASEAN. Indonesia saat ini merupakan negara dengan tarif PPN tertinggi dibanding negara ASEAN lainnya, lebih tinggi dari Vietnam yang tarifnya sebesar 8%, Thailand 7% dan Kamboja 10%. Bahkan Vietnam berhasil meningkatkan pertumbuhan pada kuartal ke-II 2025 menjadi 7,96% year-on-year. Salah satu stimulus ekonomi yang dilakukan Vietnam adalah memangkas PPN dari 10% menjadi 8% sehingga permintaan konsumen terjaga, industri manufaktur tumbuh 10% pada semester I 2025, dan menarik minat investor untuk ekspansi. Dalam kondisi siklus ekonomi mengalami pelambatan, upaya terbaik adalah memangkas tarif PPN sehingga perputaran uang di masyarakat dapat meningkat. f. Ketentuan Pasal 4 angka 1 UU HPP yang mengubah Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN dimana penghapusan jasa pelayanan medis menjadi jasa yang tidak dikenai PPN berdampak pada tambahan beban biaya kesehatan masyarakat. Padahal sektor kesehatan sebelumnya sudah menghadapi lonjakan yang signifikan dari sisi biaya medis. Data Survei Global Medical Trends 2024 yang dirilis oleh Willis Tower Watson mengungkapkan bahwa Inflasi Biaya Medis Indonesia lebih tinggi dari Vietnam, dan Thailand. Tercatat Inflasi Biaya Medis yang pada tahun 2024 di Indonesia mencapai 12,74% naik dari sebelumnya 11,5% di tahun 2023. Beban PPN pada sektor kesehatan akan berisiko menurunkan daya beli, menurunkan akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang terjangkau, serta bertolak belakang dari upaya Pemerintah dalam menarik health dan wellness tourism karena biaya medis yang kurang kompetitif. g. Alternatif tidak menaikkan dan memperluas objek PPN adalah dengan mendorong regulasi pajak kekayaan (wealth tax) kepada 2% aset dari High Net Worth Individual (HNWI) dengan potensi Rp81,6 triliun sekali pengenaan pajak. 79 Kemudian Indonesia belum memiliki windfall profit tax atas anomali keuntungan perusahaan di sektor ekstraktif. Artinya, kenaikan tarif PPN yang berdampak negatif bagi perekonomian sebaiknya tidak dijadikan opsi yang tertuang dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP angka 1 yang mengatur range tarif 5-15%. h. Berkaitan dengan Legal Standing para Pemohon berkaitan dengan perkara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memiliki kedudukan yang kuat karena berbeda dengan jenis pajak lain yang spesifik, PPN dikenakan kepada produk yang berdampak luas pada masyarakat. Secara faktual seluruh WNI adalah pembayar pajak PPN. WNI sebagai konsumen akhir membayar tambahan harga pada barang yang dibeli karena dibebankan PPN. Sejak seorang WNI lahir, berbagai barang yang dibeli (kecuali yang dibebaskan PPN) menjadi tanggungan pada WNI tersebut. Oleh karena itu memiliki atau tidak memiliki NPWP, PARA PEMOHON tetap dikategorikan sebagai Tax Payer atau pembayar pajak dalam konteks regulasi PPN. 3. Saksi (Salman Al Farid) a. Bahwa saksi merasakan ada perubahan harga pasca kenaikan PPN. Contohnya seperti harga kopi, mi instan, dan juga minuman es sepertii Nutrisari. b. Bahwa menurut saksi harga kopi yang biasanya Rp3.000,00, sekarang menjadi Rp4.000,00. Mie instan yang direbus yang biasanya Rp5.000,00, sekarang menjadi Rp7.000,00. Nutrisari yang tadinya Rp3.000,00, sekarang menjadi Rp4.000,00. c. Bahwa kenaikan tersebut terjadi bukan hanya di warung Bapak Rusin saja, namun juga di beberapa tempat nongkrong lainnya yang biasa saksi lakukan. 4. Saksi (Atik Sukamti) a. Bahwa sebagai seorang pelaku usaha kecil, saksi merasakan sendiri atas kenaikan harga yang luar biasa, khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang seperti beras, minyak, gula, santan, solar, dan bensin, juga dari pendidikan. b. Bahwa menurut saksi, solar dan bensin itu sendiri adalah kebutuhan pokok bagi warga Pulau Pari untuk bepergian dan keperluan keluar pulau itu harus menggunakan jasa kapal. Seperti contoh di tahun 2023, 1 liter beras seharga Rp10.000,00, sedangkan sekarang mengalami kenaikan menjadi Rp13.500,00 80 per liter dan juga minyak goreng yang saat ini yang mayoritas di Pulau Pari itu menggunakan Minyakita, itu di tahun 2023 dengan harga Rp14.000,00 per liter, dan sekarang mengalami kenaikan sampai dengan harga Rp20.000,00 per liter. Gula putih pun juga mengalami kenaikan dari tahun 2023 dengan harga Rp16.000,00, sedangkan sekarang di tahun 2025 mengalami kenaikan sampai Rp20.000,00 per kilo. Selan itu, Santan Kara instan yang kemasan terkecil, itu dulu di tahun 2023, saksi bisa menjual dengan harga Rp4.000,00, akan tetapi sekarang di tahun 2025, harus menjual dengan harga Rp10.000,00 per sachet- nya. c. Bahwa harga air galon, Aqua yang di tahun 2023 menjual dengan harga Rp20.000,00 per galon, tetapi sekarang juga mengalami kenaikan sampai dengan harga Rp28.000,00 per galon. Selain itu Tiket kapal dari pelabuhan lokal Pulau Pari pun juga mengalami kenaikan yang dari kapal Pulau Pari tujuan ke Muara Angke di tahun 2023 dengan harga Rp52.000,00, tetapi sekarang di tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp75.000,00 per orang. d. Bahwa saksi juga mendengarkan dari Saudara Pemohon, Ibu Asmania, di bidang pendidikan anak-anaknya karena beliau harus mengurusi anaknya yang sekolah di SMA, yang berarti harus keluar dari Pulau Pari tempat kami tinggal dan itu juga mengalami kenaikan dalam hal biaya pendidikannya. Selain itu, di dunia pelayanan kesehatan itu kalau beliau untuk suntik KB itu juga dalam mengalami kenaikan yang dulu di tahun 2023, Rp15.000,00 harus membayar dan sekarang di tahun 2025 itu mengalami kenaikan sampai Rp35.000,00 sekali penyuntikan dan berjalan sampai 3 bulan. e. Bahwa untuk kebutuhan pokok di Pulau Pari menurut saksi juga sebenarnya mengalami kenaikan harga yang mahal dibanding dengan harga-harga di Jakarta ataupun mungkin di tempat lain karena di Kepulauan Seribu itu, khususnya di Pulau Pari itu, apabila kami berbelanja dan membutuhkan barang itu, harus membayar ongkos kapal untuk jasa pengirimannya. f. Bahwa kenaikan harga yang mengagetkan itu juga yang Ibu Asmania rasakan itu yang juga dirasakan saksi dan juga masyarakat Pulau Pari. Kenaikan itu mulai timbul ke masyarakat sejak tahun 2024 menjelang tahun baru, hingga sekarang. 81 5. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs. a. Pertama, objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas Pasal 4A ayat (2) dan (3) dan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan: (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: b. dihapus (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; g. dihapus; j. dihapus; Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan: (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; b. sebesar l2% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bahwa pasal-pasal dalam UU a quo tersebut diatas menurut para pemohon bertentangan dengan: Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak hidup 82 sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. b. Kedua, menurut pendapat Ahli, para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing, legitimatio ad causam) yang kuat dan jelas karena 2 (dua) alasan. Pertama, ditinjau dari obyek yang diajukan permohonan pengujian menyangkut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tentu dalam rangka pembelian barang-barang yang terkena PPN, para pemohon (baik pemohon perorangan maupun pemohon badan privat/organisasi non pemerintah) selaku konsumen telah melaksanakan kewajiban sebagai pembayar pajak (tax payer) atas PPN atas konsumsi terhadap barang-barang yang menjadi obyek PPN. Kedua, ditinjau dari kepentingan sebagai warga negara, para pemohon yang bersangkutan memiliki kepentingan yang bersifat langsung (Interesse immediatum) sebagai akibat hukum dari pemberlakuan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang diajukan permohonan uji materiil dalam perkara No. No.11/PUU-III/2025. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon adalah: 1. Perorangan warga negara Indonesia: Warga negara Indonesia yang merasa hak atau kewenangannya dilanggar oleh undang-undang yang diuji. 2. Kesatuan masyarakat hukum adat: Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Badan hukum publik atau privat: Lembaga negara, organisasi, atau badan usaha yang merasa hak atau kewenangannya dilanggar. 4. Lembaga negara: Lembaga negara yang merasa hak atau kewenangannya dilanggar. Jika dikaitkan dengan kedudukan sebagai tax payer dalam pernohonan pengujian atas Undang-Undang yang mengatur mengenai perpajakan sebagai substansi dari kerugian konstitusional yang para pemohon dalilkan, para pemohon tentunya adalah para pembayar PPN sebagai konsumen atas barang-barang yang dikenakan PPN a quo. c. Ketiga, jika mencermati subtansi permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para pemohon dan Keterangan Presiden, Ahli berpendapat 83 bahwa pengujian atas norma-norma hukum yang menjadi obyek pengujian sesungguhnya dapat dikaitkan dengan 3 (tiga) teori mengenai kebijakan publik (public policy) yaitu: teori kebijakan inkremental, teori kebijakan rasional komprehensif dan teori kebijakan campuran (mixed scanning theory). Mengenai ketiga teori kebijakan tersebut dapat Ahli uraikan berikut. Pertama, teori kebijakan inkremental. Pendekatan ini menekankan pada perubahan kecil dan bertahap dari kebijakan yang sudah ada. Meskipun lebih realistis dalam hal keterbatasan sumber daya, pendekatan ini cenderung kurang inovatif dan mungkin mengabaikan masalah yang lebih fundamental. Kedua, teori rasional- komprehensif. Pendekatan ini menekankan pada analisis menyeluruh (komprehensif) dari berbagai alternatif kebijakan, mempertimbangkan tujuan, sumber daya, dan konsekuensi yang mungkin timbul. Namun, dalam praktiknya, seringkali sulit untuk mencapai analisis yang benar-benar komprehensif karena keterbatasan informasi, waktu, dan sumber daya. Dan ketiga, teori campuran (mixed scanning). Pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang menggabungkan elemen-elemen dari teori rasional dan teori inkremental. Teori ini mencoba menggabungkan kelebihan dari kedua pendekatan tersebut. Mixed scanning melibatkan dua tingkatan pemindaian, yakni: 1. Pemindaian menyeluruh (coarse-grained scan): Melihat gambaran besar, mengidentifikasi masalah-masalah pokok, dan menetapkan tujuan yang lebih luas. 2. Pemindaian rinci (fine-grained scan): Melakukan analisis lebih mendalam terhadap alternatif kebijakan yang dianggap paling menjanjikan pada tingkatan pertama, dengan mempertimbangkan detail dan konsekuensi yang lebih spesifik. Ketentuan Pasal 4A UU HPP yang berkaitan dengan perubahan pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) mengatur bahwa : (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh 84 Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ahli berpendapat pengaturan pada ayat (4) tersebut hanya menggunakan pendekatan kebijakan inkrementasi dalam penentuan tarif yang dapat berakibat pertama, lemahnya kualitas kebijakan dalam penentuan tarif karena tak disyaratkan adanya rujukan analisa/kajian atas perubahan tarif PPN terhadap obyek-obyek yang sensitif dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat akibat: a. Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-Undang a quo menghapus jasa pendidikan dari jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Positive List objek PPN). Padahal sebelumnya Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan bahwa jasa pelayanan pendidikan merupakan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Negative List objek PPN); b. Pasal 4 ayat (3) huruf j UU a quo menghapus jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri sebagai objek PPN (Positif List objek PPN); c. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON dan Masyarakat karena memberikan kewenangan yang sangat luas dan diskresi kepada pemerintah untuk mengubah besaran tarif PPN dalam rentang 5 persen hingga 15 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU a quo tersebut, akan tetapi tidak disertai pengaturan norma keharusan adanya analisis/kajian yang cermat, hati-hati dan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat yang didalamnya memuat indikator substantif yang jelas, seperti pertimbangan ekonomi, sosial, atau lingkungan, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan perubahan tarif. Dalam perspektif hukum administrasi negara rezim hukum diskresi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 85 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 22 s/d 28) telah mengalami pergeseran dari model diskresi bebas (discretio libera) menjadi diskresi terikat (discretio vinculata). Hal itu dapat ditunjukkan dari skema berikut: Gambar 1 Pembatasan-pembatasan Diskresi (Sumber: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diolah penulis, 2025) Model pengaturan mengenai kebijakan penentuan tarif sebagaimana diatur pada Ketentuan Pasal 4A UU HPP yang berkaitan dengan perubahan pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di satu sisi memperlihat dianutnya model kebijakan inkremental yang berpotensi merugikan hak konstitusional para pembayar pajak PPN/masyarakt konsumen. Di sisi lain, ruang kewenangan diskresi yang diberikan dalam perubahan tarif yang besar/bebas kepada pengambil kebijakan tarif tak sejalan dengan pengaturan diskresi terbatas dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (telah Ahli uraikan di atas). Menurut pendapat ahli seyogyanya ---- sejalan dengan argumentasi para pemohon --- digunakan model kebijakan yang rasional-komprehensif atau paling sedikit model kebijakan campuran (mixed scanning) dalam penentuan tarif mengingat dampaknya terhadap publik yang signifikan (sebagaimana diuraikan dalam permohonan para pemohon perorangan/badan privat). Ahli berpendapat agar model dalam kebijakan penentuan tarif PPN Ketentuan Pasal 4A UU HPP yang berkaitan dengan perubahan pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Kebijakan diskresi Pembatasan tujuan diskresi (Pasal 22 ayat 2) Pembatasan persyaratan disreksi (Pasal 24) Pembatasan jenis dan dampak diskresi (Pasal 25) Pembatasan lingkup diskresi (Pasal 23) 86 Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut: Gambar 2 Model Ideal Kebijakan Penyesuaian Tarif PPN (Sumber: Analisis Penulis, 2025) Mengacu pada pendapat Ahli di atas, Ahli berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Konstitusi RI berkenan membuat putusan bersyarat untuk memperbaiki dan memperkuat landasan rasional dalam kebijakan penyesuaian tarif PPN sebagaimana pendapat dari David Foulkes (Butterworths, London, UK,1982) adanya kewajiban dari pejabat administrasi untuk memberikan alasan (the duty to give reason) atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan menentukan adanya kewajiban normatif bagi pengambil kebijakan penyesuaian tarif PPN untuk memberikan landasan analisis/kajian akademik yang memuat indikator-indikator makro-ekonomi, sosial dan lingkungan sehubungan kebijakan penyesuaian tarif PPN vide Pasal 4A UU HPP yang berkaitan dengan perubahan pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam kerangka model kebijakan yang bersifat rasional atau paling tidak campuran (mixed scanning) seyogyanya Pemerintah mengatur norma kewajiban mengenai analisis/kajian akademik sebagai dasar penyesuaian tarif tersebut dalam Peraturan Pemerintah dengan merujuk putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal tersebut. Kebijakan Penentuan Tarif Sesuai dengan kemampuan membayar rata-rata masyarakat berdasarkan analisis/kajian Sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi nasional Analisis/Kajian Akademik Menyusun indikator-indikator ekonomi makro, sosial dan lingkungan Melibatkan partisipasi publik (masyarakat sipil, pakar/ahli di bidangnya, lembaga-lembaga terkait) Urgensi Penyesuaian Tarif PPN fungsi mengatur/regulerend pajak fungsi budgetair pajak 87 d. Keempat, Urgensi adanya analisis/kajian sebagai dasar kebijakan penyesuaian tarif PPN adalah dampak perubahan tarif ke atas dari PPN terhadap kemampuan membayar rakyat, khususnya bagi kelas menengah ke bawah. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% akan memberikan dampak negatif pada masyarakat kelas bawah. Kenaikan harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok, dapat mengurangi daya beli mereka dan memperberat beban hidup, terutama jika pendapatan mereka tidak meningkat seiring kenaikan harga barang dan jasa yang tak terhindarkan harus dibeli. Analisis/kajian akademik sebagai rujukan penyesuain tarif PPN diperlukan mengingat dampat kenaikan PPN tersebut berikut ini. Pertama, Kenaikan harga barang dan jasa: PPN 12% akan membuat harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok seperti sembako, pakaian, dan transportasi, menjadi lebih mahal; Kedua, Penurunan daya beli: Kenaikan harga barang dan jasa akan mengurangi daya beli masyarakat kelas bawah, karena mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. kenaikan PPN 12% berpotensi memberikan tekanan ekonomi yang signifikan pada masyarakat kelas bawah, dan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya; Ketiga, Peningkatan pengeluaran: Beban pengeluaran masyarakat kelas bawah akan meningkat karena harga barang kebutuhan pokok juga ikut naik akibat PPN; Keempat, Potensi penurunan kualitas hidup: Jika kenaikan harga tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, masyarakat kelas bawah mungkin terpaksa mengurangi kualitas konsumsi mereka atau bahkan mengurangi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan; Kelima, Ketergantungan pada utang: Sebagian masyarakat mungkin terpaksa mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena pendapatan mereka tidak mencukupi; Keenam, Perlambatan ekonomi: Penurunan daya beli masyarakat secara umum dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi domestik menurun. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pemerintah, Pertama, PPN bersifat regresif: PPN cenderung lebih membebani masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok; Kedua, Pemerintah perlu melakukan mitigasi: Pemerintah perlu memberikan bantuan sosial atau subsidi tertentu untuk mengurangi dampak 88 negatif kenaikan PPN pada masyarakat kelas bawah; Ketiga, pengecualian barang kebutuhan pokok; Keempat, Pemerintah sebaiknya memastikan bahwa barang-barang kebutuhan pokok tetap mendapatkan fasilitas PPN agar tidak terlalu memberatkan masyarakat. 6. Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. a. Tujuan pembentukan Peraturan Perudang-Undangan termasuk Undang- Undang Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einführung in die rechtswissenschaften” (Kurt Wilk, 1950). Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Satjipto Rahardjo menjelaskan pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan secara filosofis hendaknya mewujudkan keadilan, secara sosiologis memberikan kemanfaatan serta secara yuridis memberikan kepastian hukum. Masing-masing pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan materi muatan yang dibentuk. Ketiga tujuan atau landasan tersebut tertuang di dalam konsideran menimbang peraturan perundang-undangan. Kewajiban memuat dalam pertimbangan ketiga landasan tersebut dimuat dalam Lampiran II UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangn dengan beberapa perubahannya dengan menjelaskan sebagai berikut: Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis: - Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, 89 atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketiga landasan tersebut bukan hanya berisi pertimbangan atau landasan mengapa suatu peraturan perundang-undangan dibentuk namun sekaligus memuat tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Dengan demikian setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi ketiga landasan dimaksud. Dalam hal salah satu tidak terpenuhi maka terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang demikian dapat diuji oleh siapapun yang merasa dirugikan atas keberlakuannya. b. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam peraturan perundang-undangan wajib berpedoman pada asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam norma. Ketaatan pada asas peraturan perundang-undangan merupakan pemenuhan aspek formil dan materil peraturan perundang-undangan. (I.C. Vander Vlies, 1991). Menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul Handboek Wetgeving terdapat dua asas peraturan perundang-undangan yaitu asas materi muatan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua asas tersebut secara umum meliputi: 1) Asas-asas formil (asas-asas yang menyangkut proses pembentukan) yang meliputi: a) Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat; b) Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundagundagan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (vernietegbaar) atau batal demi hukum (vanrechtswege nieteg), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang; c) Asas kemendesakan pembuatan pengaturan (het noodzakelijkheidsbeginsel); d) Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada 90 perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; e) Asas konsensus (het beginsel van de consensus). 2) Asas-asas materiil yang meliputi: a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek); b) Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid); c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel); d) Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel); e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling). Secara lebih lengkap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diadopsi dalam Pasal 5 UU PPP, yang meliputi: 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; 7) Keterbukaan. Selanjutnya asas-asas menyangkut materi muatan diatur dalam Pasal 6 UU PPP yang meliputi: 1) asas pengayoman; 2) asas kemanusiaan; 3) asas kebangsaan; 4) asas kekeluargaan; 5) asas kenusantaraan; 6) asas bhinneka tunggal ika; 7) asas keadilan; 8) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) asas ketertiban dan kepastian hukum; 10) asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. c. Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bedasarkan Pasal 1 ayat (1) UU HPP, Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. kesederhanaan; c. efisiensi; d. kepastian hukum; e. kemanfaatan; dan f. kepentingan nasional 91 Kemudian di dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c menyebutkan: Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Bahwa pemohon menilai terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dengan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4). Pertentangan dimaksud pada pokoknya menurut pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena di satu sisi pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU HPP menyatakan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan yang bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan kepastian hukum namun di sisi lain Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) yang dimohonkan oleh Pemohon telah membebani ekonomi masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terkhusus Pemohon. Bahwa materi muatan UU HPP yang diuji tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Pasal 4A UU HPP ayat (2) huruf b: Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: 
b. dihapus ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j: Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; 
g. dihapus; j. dihapus; Pasal 7 UU HPP ayat (1): Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: i. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 
 2022; 
 ii. sebesar l2% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada 
 tanggal 1 Januari 2025. 
 ayat (3): Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). 
 ayat (4): Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran 92 Pendapatan dan Belanja Negara. 
 Menurut Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law, 1963, untuk terpenuhinya kepastian hukum, suatu peraturan perundang-undangan memenuhi kriteria berikut: 1. kejelasan hukum (legal clarity): peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat; 2. konsistensi hukum (legal consistency): peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan; harus ada keselarasan dalam sistem hukum; 3. publikasi hukum (legal promulgation): peraturan perundang-undangan harus diumumkan secara luas agar masyarakat mengetahuinya; 4. non-retroaktif . non-retroactivity: peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan secara retroaktif, karena dapat menimbulkan pelanggaran dan ketidakadilan; 5. kemungkinan kepatuhan (likelihood of compliance): peraturan perundang- undangan tidak boleh mensyaratkan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh masyarakat; 6. stabilitas hukum (legal stability): peraturan perundang-undangan tidak boleh diubah terlalu sering untuk menciptakan kepastian jangka panjang; 7. kesesuaian antara tindakan resmi dan peraturan (conformity between official actions and regulations): penerapan hukum oleh aparat penegak hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku; 8. kejelasan tujuan (clarity of purpose): tujuan undang-undang harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka mengetahui apa yang diharapkan dari undang-undang tersebut; Radbruch menjelaskan secara singkat bahwa keapstian hukum setidaknya memenuhi karakter berikut: 1. hukum bersifat positif, artinya merupakan peraturan hukum yang dinormakan oleh negara atau pejabat yang berwenang (positivism); 2. hukum didasarkan pada fakta, artinya hukum diciptakan berdasarkan kenyataan dan kebutuhan hukum masyarakat (factual); 3. fakta-fakta yang terkandung dalam hukum harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahan penafsiran dan memastikan kemudahan pelaksanaannya (claritiy); 4. hukum positif tidak dapat dengan mudah diubah (stability). 93 Bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan telah terjadi ketidakpastian hukum terutama menyangkut perubahan tarif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimuat dalam pasal 7 ayat (3) UU HPP karena memberikan wewenag yang terlalu besar kepada eksekutif. Bahkan hal ini dalam praktik telah diambil alih oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean. Bahwa perubahan norma UU dengan Peraturan Menteri a quo menurut ahli bertentangan dengan doktrin non delegasi sesuai doktrin “delegatus non potest delegare” dimana sesuatu yang telah didelegasikan tidak boleh didelegasikan lagi atau penerima delegasi dilarang mendelegasikan wewenang delegasi tersebut. Di dalam norm a quo pemerintah dalam hal ini presiden adalah penerima delegasi yang dapat mengatur perubahan tarif hanya melalui peraturan pemerintah setelah dibahas dan disepakati dalam Rancangan APBN. Pada faktanya perubahan tarif menurut pemohon justru dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Kedua Peraturan Menteri keuangan yang mengubah tarif tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Meskipun praktik demikian lazim dilakukan namun haruslah dikoreksi dan tidaklah dapat dibenarkan karena telah “mencuri” wewenang legislasi Presiden dan DPR. Praktik penyimpangan undang-undangan melalui peraturan menteri merupakan salah satu yang lazim dilakkan bahkan dari temuan peneliti hal ini terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiiliki menteri dalam membetuk peraturan perundang-undangan. Bahkan Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang paling banyak menerbitkan peraturan menteri tanpa adanya 94 delegasi (Charles Simabura, 2022). Manakala praktik demikian terus dibiarkan maka dapat dipastikan terjadi ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Mengacu pada doktrin “no taxation without representation” maka praktik tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. e. Kedudukan Hukum Para Pemohon Untuk mengukur kerugian konstitusional yang didalilkan oleh pemohon, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: 1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujian; dan 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Adanya syarat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat mutlak dalam pengajuan permohonan termasuk dalam pengujian UU terkait perpajakan. Mahkamah telah berulang kali memutus terkait legal standing baik yang mewajibkan adanya NPWP maupun tidak. Terhadap permohonan yang menyangkut substansi perpajakan menurut ahli tidak mengharuskan pembayar pajak memiliki NPWP manakala objek yang dimohonkan berdampak bagi semua (erga omnes). Seperti dipahami pembebanan pajak tidak selalu ditujukan bagi wajib pajak dengan NPWP namun juga yang tak ber-NPWP. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbeda dengan jenis pajak lain yang spesifik, PPN dikenakan kepada objek/produk yang dibutuhkan dan berdampak luas pada masyarakat. Secara faktual seluruh warga negara adalah pembayar pajak 95 PPN ketika membeli atau memanfaatkan suatu barang yang ditetapkan sebagai objek pajak tersebut. Dengan demikian setiap warga negara menjadi pembayar pajak (tax payer) ketika membeli barang karena harus membayar tambahan harga pada barang yang dibeli dalam bentuk PPN. Hal demikian sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah diantaranya Putusan Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, disebutkan bahwa: “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang- 
Undang”. Pengakuan Mahkamah tersebut apabila dikaitkan dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”, maka tidak ada alasan untuk menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon. f. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Norma yang diujikan Terdapat 3 (tiga) bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu: diterima/ dikabulkan, tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) dan ditolak. Dalam hal permohonan pengujian materil diterima maka putusan Mahkamah akan berbunyi menerima seluruhnya atau sebagian. Terhadap norma yang diterima tersebut setidaknya akan menimbulkan akibat norma dimaksud dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sehingga dalam hal dinyatakan bertentangan maka terhadap norma dimaksud tidak dapat lagi diberlakukan. Di dalam praktik seringkali pembatalan norma tidak serta merta dinyatakan batal atau tidak diberlakukan pada saat diucapkan. Salah satu pertimbangan yang harus diantisipasi akibat putusan Mahkamah yaitu mencegah terjadinya kekosongan hukum (lex lacuna, vacuum legis, recht vacuum). Mahkamah dapat saja menyatakan norma dimaksud konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional) atau inskonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional). Salah satu syarat dimaksud diantaranya dengan memberikan jeda waktu pemberlakuan putusan Mahkamah dan/atau memberikan jeda waktu bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan UU sesuai putusan Mahkamah. 96 Selain itu dapat saja Mahkamah Konstitusi menyatakan batal seketika norma dimaksud serta memberlakukan kembali norma yang berlaku sebelumnya. Hal ini pernah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Sumber Daya Air. Hal tersebut dilakukan mahkamah sepanjang dalam batas penalaran yang wajar norma tersebut dianggap konstitusional untuk tetap diberlakukan. Dengan demikian terhadap permohonan a quo manakala diterima maka Mahkamah berwenang untuk menyatakan batal dan memberlakukan kembali norma undang-undang perpajakan sebelumnya baik secara keseluruhan maupun sebagian. 7. Dra. Risma Umar, M.Si. a. Kebijakan perekonomian Indonesia mengenai pajak telah mempengaruhi kebijakan di bidang perpajakan dan fiskal seperti yang tercermin di dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Data APBN tahun 2017 sampai tahun 2022 memperlihatkan perbedaan angka yang ekstrem dari tahun ke tahun maupun antar sektor. Ada kecenderungan alokasi anggaran yang lebih tinggi untuk pelayanan umum seperti pembangunan infrastruktur, pertahanan, ketertiban dan keamanan, dibandingkan anggaran untuk perlindungan sosial. Setidaknya pada tahun 2022 saja anggaran untuk pelayanan umum termasuk infrastruktur mencapai Rp. 627.121,3 triliun, sedangkan anggaran untuk perlindungan sosial termasuk di dalamnya untuk perlindungan perempuan dan kelompok rentan lainnya di tahun yang sama hanya sebesar Rp. 251.678 triliun. Data tersebut memperlihatkan bahwa alokasi anggaran serta target sasaran APBN tidak memprioritaskan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Padahal kelompok miskin di antaranya perempuan lebih patuh membayar pajak daripada laki-laki dan perusahaan, namun tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak tersebut, tetapi justru menerima resiko kerugian ekonomi berupa beban perempuan mengeluarkan biaya lebih untuk membayar PPN, dan kerugian sosial berupa gizi buruk, anak putus sekolah, masalah kesehatan, rentan konflik rumah tangga. b. Kebijakan fiskal Indonesia yang tidak responsif gender, yaitu mengabaikan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi dinomorduakan dalam keluarga dan masyarakat, akan menciptakan diskriminasi berbasis gender dan ketidakadilan pajak bagi perempuan. Kebijakan perpajakan Indonesia merujuk kepada pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No 1 tahun 1974 97 tentang perkawinan yang menyatakan sebagai berikut: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut”. Peraturan ini mencerminkan prinsip paternalistik masyarakat patriarkis yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kuasa untuk mengambil keputusan atas nama demi kebaikan melindungi keluarga Kebijakan perpajakan tidak responsif gender berdampak pada pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik perempuan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women) atau CEDAW. c. Berdasarkan UU HPP Pasal 7 ayat (1) tarif PPN 12% seharusnya diberlakukan pada awal Januari 2025, pemberlakuan tarif PPN 12% belum diberlakukan sampai saat ini karena diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 yang mengecualikan beberapa komoditas dari fasilitas PPN 12%, antara lain bahan baku makanan seperti beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayuran, ikan, daging, susu segar, unggas dan produk pangan lainnya. Namun, perusahaan yang memproduksi bahan pangan tetap mendapatkan keuntungan melalui insentif/subsidi yang dialokasi oleh negara diberikan langsung ke perusahaan, yang mana anggaran tersebut seharusnya bisa diperuntukkan untuk subsidi perlindungan sosial. Selain itu pengecualian tersebut tidak bermanfaat langsung bagi perempuan tetapi justru pada perusahaan industri pangan. Misalnya, PPN 12% mengecualikan susu segar dan beras tepung. Konsumen terbesar kedua komoditas ini adalah industri makanan dibandingkan konsumen individual. Hasil produksi dari industri makanan yang dijual ke publik kemudian dibeli oleh perempuan dengan membayar PPN. Pada gilirannya pengecualian ini lebih menguntungkan industri makanan, bukannya konsumen individual. Contoh lain, kalau perempuan akan membeli susu segar tanpa kena PPN, berarti perempuan harus membeli langsung dari pemerah susu sapi yang jarang sekali ada di wilayah perkotaan. d. Kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak sejatinya merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Misalnya pembalut haid, layanan 98 kehamilan dan kesehatan reproduktif, perlengkapan menyusui, popok bayi, dan lainnya, adalah komoditas yang tidak mendapatkan pengecualian dari PPN 12%. Negara tidak responsif gender terhadap kebutuhan dasar perempuan dan anak yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dan keberpihakan dari negara. Kenaikan PPN 12% akan semakin menambah beban ekonomi perempuan dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa negara tidak adil terhadap rakyat miskin dan perempuan dalam menjalankan kebijakan perpajakan. e. Kebijakan perpajakan bisa berdampak sangat berbeda pada perempuan dan laki-laki, termasuk dapat mengubah pola dan kualitas konsumsi perempuan. PPN 12% yang bersifat regresif diterapkan akan berdampak buruk pada kualitas hidup perempuan. Perempuan seringkali berhadapan dengan situasi yang tidak adil dalam hal akses terhadap sumber daya, termasuk makanan yang berkualitas. Perempuan seringkali mengutamakan memberi makanan untuk keluarganya dan mengalah sehingga mereka yang makan terakhir dan apa adanya. Hal ini menyebabkan perempuan sering kekurangan gizi yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti anemia, osteoporosis, dan gangguan kesehatan reproduksi. Tidak tersedianya layanan dan perawatan kesehatan yang memadai bagi perempuan, semakin memicu masalah kesehatan yang lebih serius. f. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 mencapai 189/100.000 kelahiran. Indonesia juga menghadapi tingginya angka stunting (kerdil) atau pertumbuhan anak yang terhambat akibat tidak mendapatkan akses layanan kesehatan dan gizi yang baik. Sekitar 30% anak Indonesia menderita stunting (RISKESDAS 2018). Tidak adanya anggaran yang responsif gender akan memperburuk situasi ini; ditambah lagi PPN 12% yang akan semakin menambah beban ekonomi perempuan. Akibatnya, terutama perempuan miskin akan semakin sulit untuk dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas dan gizi yang baik. Seperti lingkaran setan (vicious circle) perempuan kemudian menjadi lebih rentan terhadap penyakit serta mengalami masalah kesehatan serta kekurangan gizi, sehingga kembali meningkatkan kematian perempuan hamil, dan meningkatkan anak lahir stunting. g. Beban kerja perempuan meningkat karena kenaikan PPN. Perempuan miskin yang berpendapatan rendah mengalami peningkatan beban kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, seperti bekerja lebih lama atau 99 mencari pekerjaan tambahan hanya untuk mencari uang yang cukup untuk membeli makanan dan kebutuhan dasar lainnya maupun jasa lainnya seperti air bersih, listrik dan transportasi. Kelompok miskin yang mayoritas perempuan menggunakan pendapatannya per bulan untuk mengeluarkan sekitar 63%-64% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan makanan. Kenaikan PPN akan memperburuk kondisi keuangan mereka sehingga perempuan harus mengorbankan waktu istirahat dan waktu untuk diri sendiri untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Tingginya beban kerja dan tuntutan keluarga lainnya dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental, seperti stres, kelelahan, dan gangguan kesehatan lainnya. h. Akses perempuan ke pendidikan menurun akibat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Umumnya keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya akan memprioritaskan anak laki-laki daripada perempuan untuk meneruskan pendidikan. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sekitar 16,09% perempuan berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, sementara laki-laki hanya sebesar 11,65%. Selain itu, sebanyak 5,35% perempuan berusia 15 tahun ke atas buta huruf, sementara laki-laki hanya sebesar 2,57%. Kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN juga berdampak pada biaya pendidikan. Menurut hasil analisis tim jurnalisme data kompas mengungkap rata-rata biaya sekolah dasar atau SD selama tahun 2018-2024 naik hingga 12.6% per tahun, kenaikan biaya pendidikan itu tidak sebanding dengan kenaikan gaji orang tua pada periode yang sama. Kenaikan gaji orang tua hanya berkisaran diangka 2.6% per tahun. Hal ini menyebabkan keluarga miskin semakin sulit untuk menyekolahkan anaknya, terutama anak perempuan. Siswa yang hidup dalam keluarga miskin cenderung mendaftar pada sekolah yang kurang berkualitas, sehingga tidak memberikan hasil pendidikan optimal. Selain itu, rendahnya pendidikan perempuan juga mempengaruhi lingkaran jaringan yang berperan penting dalam menciptakan pekerjaan. Anak yang hidup dalam keluarga miskin berpotensi terus menerus miskin karena kapasitas dan jaringan yang lemah. Berdasarkan situasi diatas Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terlihat telah melanggar hak konstitusional 100 para pemohon yang diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hal perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW. Bahwa pajak berkeadilan yang dibutuhkan perempuan adalah: 1. Pajak berkeadilan gender yang mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok masyarakat miskin yang rentan. 2. Menggunakan uang hasil pajak untuk perempuan dan masyarakat rentan, misalnya untuk subsidi pendidikan, kesehatan, termasuk kesehatan reproduktif, perlindungan sosial, dan kesejahteraan sosial lainnya 3. Tidak menggunakan uang hasil pajak untuk proyek-proyek yang justru menggusur rakyat dan menghilangkan mata pencaharian sehingga terus memiskinkan perempuan 4. Tidak membebani APBN dengan utang negara (menerima utang baru dan bayar utang), dan merampas anggaran untuk jaminan kesejahteraan perempuan dan masyarakat rentan untuk jaminan kesejahteraan masyarakat 5. Menaikkan pajak atas orang kaya dan perusahaan skala besar dan memperketat pelaksanaannya, sementara di lain pihak meniadakan PPN untuk konsumsi bahan dasar dan kebutuhan perempuan seperti kebutuhan makanan dan air bersih, pembalut haid, layanan kehamilan dan kesehatan reproduksi, perlengkapan menyusui, popok, dan vaksinasi. 8. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. “Quaedam, rationalis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui cura communitatis habet promulgata” Kutipan diatas bukanlah sebuah postulat, melainkan definisi hukum yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang di mana memiliki makna bahwa “hukum merupakan penataan pemikiran demi kebaikan bersama yang diundangkan untuk kepentingan masyarakat.” Poin penegasan yang ingin disampaikan oleh Aquinas adalah bahwa hukum merupakan suatu penalaran yang ditujukan demi kepentingan masyarakat. I.C. Van Der Vlies dalam bukunya het wetsbetgrif en beginselen van behoorlijke regelgeving membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik kedalam dua jenis, yaitu asas formal dan asas material. Adapun asas-asas formal menurut Van Der Vlies adalah: 101 1. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling) 2. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan) 3. Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheidsa beginsel) 4. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid) 5. Asas konsesnsus (het beginsel van consensus) Sedangkan asas-asas material yang dimaksud Van Der Vlies adalah: 1. Asas terminologis dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematick) 2. Asas dapat dikenal (het beginsel van de kenbaarheid) 3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtgelijkheidsbeginsel) 4. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel) 5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu (het beginsel van de indivuele rechtsbedeling) Selain daripada penjelasan di atas, sejatinya Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejatinya juga telah menjelaskan bahwasanya dalam pembentukan sebuah Undang- undang haruslah menaati berbagai asas-asas yang ada di dalam Pasal tersebut. di antaranya: asas pengayoman; asas kemanusiaan; asas kebangsaan; asas kekeluargaan; asas kenusantaraan; asas bineka tunggal ika; asas keadilan; asas ketertiban dan kepastian hukum; asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Setelah Ahli Membaca berbagai berkas dan preposisi yang dikemukakan segala pihak dalam perkara ini, ahli memahami bahwa latar belakang dibawanya perkara ini ke Persidangan Mahkamah Konstitusi adalah perihal dijadikannya beberapa objek yang awalnya dikategorikan sebagai negative list objek PPN menjadi positive list objek PPN serta perihal kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang kemudian menimbulkan kerugian konstitusional bagi banyak masyarakat karena PPN jelas memberatkan bagi banyak masyarakat. Seirama dengan beberapa teori serta peraturan perundang-undangan di atas, maka ahli berpandangan bahwasanya pengaturan mengenai perubahan tarif PPN haruslah diatur dalam Peraturan perundang-undangan bukan diatur dalam aturan di bawah Undang-undang sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini tentunya merupakan pengejawantahan dari keberlakuan Pasal 23A UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” 102 Lebih lanjut, konsekuensi yang nyata dari dihapusnya beberapa objek PPN serta dipindahkannya beberapa objek PPN ke peraturan di bawah Undang-undang dan diaturnya perubahan tarif PPN dalam Peraturan Pemerintah, telah mengakibatkan terabaikannya asas materil sebagaimana yang telah Ahli sebutkan di atas dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut sebagai UU PPP. Tidak Tercapainya Asas Keadilan, Pengayoman, Ketertiban dan Kepastian Hukum, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam Pasal 6 UU PPP telah mengamanatkan bahwa dalam pembentukan sebuah Peraturan Perundang-undangan haruslah memperhatikan beberapa asas diantara- Nya Pertama, asas pengayoman yang dalam pengertiannya berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat; Kedua, asas keadilan, yang di mana berarti setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara; Ketiga, asas ketertiban dan kepastian hukum, yang berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Setidak-tidaknya ahli melihat ketidakterpenuhan ketiga asas tersebut dalam keberlakuan Pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon. Ketidakterpenuhan tersebut contohnya dapat dilihat dari hilangnya asas pengayoman dan keadilan ketika negara memutuskan menghapuskan frasa “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” dari Pasal 4A ayat (2) hurf b, frasa “Jasa pelayanan kesehatan medis” (Pasal 4A ayat (3) huruf a), frasa “jasa pendidikan” (Pasal 4A ayat (3) huruf g), dan frasa “jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri” (Pasal 4A ayat (3) huruf j) dari jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Ketika negara in casu Pembentuk undang-undang mengeluarkan frasa tersebut dari UU 7 Tahun 2021, Ahli sedikit bertanya tanya “apakah negara ingin memeras habis rakyatnya untuk menghidupi pejabat yang belum tentu dapat mewakili suara rakyat kecil?” Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, negara harus jadi pengayom bagi setiap warga negaranya. Ketidakadilan tersebut juga memunculkan pertanyaan “apakah dapat dikatakan adil jika untuk mendapatkan hak sehat saja masih harus dikenakan tarif PPN?” Memang tidak secara langsung, namun dengan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan sebagai 103 biaya wajib pajak penyedia jasa layanan, maka telah jelas unsur daripada harga jual layanan kesehatan tersebut harus dibebankan kepada konsumen. Dengan penalaran tersebut maka setidak-tidaknya ahli berpendapat bahwa dengan dihapuskannya Pasal 4A ayat (2) huruf b, dan Pasal (3) huruf a, g, dan j, telah jelas menghilangkan asas pengayoman dan keadilan bagi masyarakat. Namun uniknya, dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 Pasal 10 menyatakan: “Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatannya dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi: a. Jasa pelayanan kesehatan medis;...... f. Jasa pendidikan;....... g. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; Hal demikian menimbulkan pertanyaan “mengapa harus dihapus dari rumusan Pasal 4A ayat (3) jika kemudian kembali di akomodir dalam Peraturan Pemerintah? Bukankah lebih tepat jika diletakkan pada taraf Undang-undang karena isi muatannya lebih umum sedangkan Peraturan Pemerintah seharusnya mengatur hal-hal yang lebih teknis untuk menjalankan sebuah Undang-undang?” atau PP 49 Tahun 2022 diposisikan sebagai sebuah pembenar atas kesalahan yang dibuat karena telah menghapus rumusan Pasal 4A ayat (3)?” jika memang iya, maka hal tersebut adalah sebuah kekeliruan, karena seharusnya pembenaran hanya dapat dilakukan melalui revisi undang-undang ataupun Perppu. Selanjutnya asas materiil yang dilanggar dalam Pembentukan UU No. 7 Tahun 2021 adalah dilanggarnya asas ketertiban dan kepastian hukum. Menurut Nurhasan Ismail untuk menciptakan kepastian hukum dalam pembentukan hukum/ketentuan hukum, maka setidaknya diperlukan beberapa prasyarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri, yang salah satunya adalah mengenai kejelasan hierarki, yang di mana hal ini menjadi sangat penting karena hal tersebut berkaitan langsung dengan persoalan legitimasi atau ketidakabsahan. Baik yang bersifat wajib maupun tidak mengikat dalam ketentuan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini dapat memberikan petunjuk tentang bentuk hukum yang mempunyai kekuatan untuk membentuk suatu ketentuan bagi suatu perbuatan hukum khusus. Lebih lanjut, Montesquieu dalam karyanya L’esperit des lois mengemukakan bahwa “hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, 104 pembatasan, atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan.” Dengan demikian pembatasan dapat digunakan apabila memang dibutuhkan. Jika ditarik ke dalam permasalahan a quo, terutama jika dihubungkan dengan Pasal Pasal 7 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2021 yang berbunyi: “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).” Dari bunyi ayat tersebut maka seharusnya diperlukan sebuah indikator yang jelas sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadap pengubahan yang mungkin terjadi sebagaimana bunyi ayat di atas. Jika pembatasan dengan pemberian indikator tidak diberikan, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin Pemerintah menerapkan kenaikan tarif PPN sesuai dengan kemauan mereka dengan dasar yang diada-ada. Berikutnya juga mengenai bunyi dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2021 yang menyatakan: “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Rumusan Pasal 7 ayat (4) ini telah menimbulkan ketidakjelasan hierarki sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Frasa “diatur dengan Peraturan Pemerintah” secara nyata telah menabrak keberadaan Pasal 23A UUD NRI 1945 yang secara jelas telah mengamanatkan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan penjelasan tersebut maka ahli berpendapat jika UU No. 7 Tahun 2021 telah banyak melanggar asas materiel pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, sehingga dengan demikian telah menimbulkan berbagai permasalahan baru baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial. Bahwa dari keseluruhan apa yang ahli sampaikan diatas merupakan tinjauan dari sisi aspek materiil pembentukan peraturan perundang-undangan, karena dengan diadukannya sebuah rumusan pasal dengan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, sejatinya jika norma tersebut tidak tepat maka akan secara nyata terlihat pertentangan di antara keduanya. 9. Salwa Paramitha a. Bahwa saksi adalah penyintas bipolar dan seorang pengamat isu- isu disabilitas psikososial, khususnya dalam bidang kebijakan publik, kesehatan 105 jiwa, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sejak tahun 2023, saksi bergabung dengan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) sebagai staf advokasi, dan kini Saksi juga menjabat sebagai Ketua PJS Cabang Yogyakarta hingga Desember 2024. Dalam peran ini, Saksi aktif mendorong suara penyandang disabilitas mental agar didengar dalam proses penyusunan kebijakan di berbagai tingkatan. b. Bahwa sebagai penyintas bipolar, Saksi memiliki kebutuhan layanan kesehatan jiwa yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Ini termasuk konsultasi dengan psikiater, terapi psikologis, serta kepastian akses terhadap obat-obatan yang sesuai. Saksi mengakses layanan melalui fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta. Namun, ada banyak keterbatasan, terutama karena tidak semua kebutuhan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Misalnya, terapi psikologis yang bersifat personal tidak selalu tersedia secara rutin, dan pencocokan antara psikolog dan pengguna layanan juga menjadi tantangan. Layanan yang tersedia hanya sekali sebulan di puskesmas dan sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pemulihan secara menyeluruh. c. Bahwa saksi merasakan dampaknya secara langsung pada tarif PPN ini, dikarenakan kenaikan tarif PPN memengaruhi harga berbagai kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan yang tidak seluruhnya dijamin negara. Obat-obatan tertentu yang tidak tersedia di layanan publik dan harus ditebus secara mandiri menjadi semakin mahal. Beban finansial ini bisa menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas psikososial untuk mempertahankan kestabilan mentalnya, karena pemulihan sangat bergantung pada kesinambungan pengobatan dan terapi. Selain Saksi, orang yang Saksi ketahui juga merasakan kesulitan akibat kenaikan PPN adalah, salah satunya adalah adik dari teman Saksi yang tinggal di Yogyakarta. Ia harus menahan diri untuk tidak melanjutkan terapi psikolog karena layanan tersebut tidak ditanggung oleh BPJS. Di puskesmas memang tersedia layanan psikolog, tetapi hanya satu kali dalam sebulan. Padahal, kondisi kesehatan mental tidak bisa diprediksi dan sering kali membutuhkan penanganan lebih dari sekali sebulan. Selain itu, kecocokan antara penyandang disabilitas dengan psikolog juga sangat menentukan keberhasilan terapi. Jika tidak cocok, proses pemulihan bisa terhambat, namun pilihan sangat terbatas jika bergantung pada layanan publik yang ada. 106 d. Bahwa dampaknya tidak mendapatkan akses layanan Kesehatan jiwa yang Saksi butuhkan ini sangat besar, yaitu stabilitas kondisi Saksi akan terganggu. Saksi akan kesulitan berkonsentrasi, berinteraksi sosial, dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dalam fase-fase tertentu, Saksi bisa mengalami kehilangan motivasi, menarik diri, atau kesulitan mengatur rutinitas harian. Kesehatan mental yang tidak tertangani secara tepat akan berdampak langsung pada produktivitas Saksi dalam bekerja, belajar, dan menjalani hidup secara mandiri. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa UU HPP melakukan perombakan mendasar atas cakupan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Barang dan jasa mendapat fasilitas PPN tidak dipungut maupun barang dan jasa dibebaskan dari pengenaan PPN, untuk mengembalikan prinsip sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Pembentukan UU HPP merupakan suatu kebijakan fiskal yang konsolidatif, yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (tax ratio). Yang antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. 2. Bahwa berdasarkan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) 2025, rasio perpajakan Indonesia diperkirakan hanya berkisar 10,09% sampai 10,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih lebih rendah dibandingkan dengan Thailand 17,18% persen, dan Vietnam 16,21%. Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan langkah yang rasional untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak agar tidak semakin tertinggal dan memastikan kesinambungan fiskal negara. 3. Bahwa peraturan dalam UU PPN memberikan fasilitas PPN dalam tiga metode, yaitu tidak dikenai PPN, PPN tidak dipungut, dan PPN dibebaskan. Pemberian fasilitas PPN dengan metode tidak dikenai PPN diatur dalam ketentuan Pasal 4A UU PPN, yang menetapkan adanya jenis barang dan jasa tertentu sebagai objek 107 yang tidak dikenai PPN. Adapun pemberian fasilitas PPN dengan metode PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan, diatur dalam Pasal 16B UU PPN. Fasilitas pembebasan PPN dibebaskan, diatur dalam Pasal 16B UU PPN. Fasilitas pembebasan PPN berarti tidak terdapat PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan impor dan/atau penyerahan BKP atau JKP tertentu. 4. Bahwa adanya fasilitas pembebasan PPN menyebabkan adanya kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak, sehingga tetap tercatat dalam sistem pajak dan dapat dipantau serta diawasi oleh Pemerintah. Adapun pemberian fasilitas ini seharusnya tidak memberikan dampak terhadap harga, karena pada dasarnya tidak ada PPN yang dikenakan. Salah satu perubahan yang diatur dalam UU HPP ialah dengan mengubah status barang dan jasa tertentu. Antara lain barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, dan jasa angkutan umum yang sebelumnya termasuk dalam non- BKP dan non-JKP karena mendapat fasilitas tidak dikenai PPN menjadi BKP dan JKP karena mendapat fasilitas PPN dibebaskan. 5. Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN telah mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai pembebasan PPN dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP 49 Tahun 2022. DPR RI menegaskan bahwa PP 49 Tahun 2022 bukanlah bentuk penghidupan kembali norma yang dihapus dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN dalam Pasal 4 angka 1 UU HPP melainkan instrumen kebijakan fiskal yang sah berdasarkan delegasi kewenangan dalam UU PPN juncto UU HPP. 6. Bahwa ketentuan PP 49 Tahun 2022 merinci kembali barang dan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis, dan impor, dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, antara lain: a. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dalam Pasal 6 ayat (1) huruf p dan ayat (2) huruf q dan Pasal 7 PP 49 Tahun 2022. b. Jasa pelayanan kesehatan medis, antara lain meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam Pasal 11 PP 49 Tahun 2022. c. Jasa penyelenggaraan pendidikan, meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah oleh satuan pendidikan yang memiliki izin pendidikan dari pemerintah dalam Pasal 16 PP 49 Tahun 2022. 108 d. Jasa angkutan umum, antara lain meliputi angkutan umum di jalan dan angkutan umum kereta api dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 PP 49 Tahun 2022. 7. Bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, maka Pemerintah memiliki kewenangan untuk memilah dan menentukan jenis barang dan jasa tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, dan jasa angkutan umum yang akan mendapatkan insentif fiskal berdasarkan kebutuhan ekonomi dan kepentingan pembangunan nasional. Pelaksanaan kewenangan tersebut akan terhambat jika dituangkan ke dalam undang-undang karena penyusun dalam perubahannya membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama. Sementara itu, fleksibilitas sangat diperlukan agar pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis dan adaptif sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional, tanpa terhambat oleh proses birokrasi penyusun undang-undang. 9. Bahwa penghapusan jasa pelayanan kesehatan medis dari daftar jasa yang tidak dikenai PPN tidak serta-merta mengakibatkan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas pembebasan PPN serta berbagai program subsidi kesehatan, seperti BPJS Kesehatan, tetap berjalan dan bahkan diperkuat dalam berbagai kebijakan pemerintah. 10. Bahwa penghapusan jasa pendidikan dari daftar negative list PPN dalam UU HPP bukan berarti seluruh jasa pendidikan dikenai pajak, melainkan hanya terbatas pada jasa pendidikan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dalam sektor pendidikan telah mempertimbangkan aspek keadilan, dan kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, penerimaan pajak dari sektor pendidikan digunakan kembali untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. 11. Bahwa meskipun telah memberikan insetif fiskal melalui Peraturan Pasal 18-21 PP 49 Tahun 2022 yang membebaskan jasa angkutan umum tertentu dari pengenaan PPN. Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa kebijakan ini secara langsung menyebabkan kenaikan harga transportasi tidaklah sepenuhnya benar, karena terdapat mekanisme pembebasan pajak yang tetap berlaku untuk sektor tertentu. 109 12. Bahwa kebijakan fasilitas PPN dibebaskan tidak akan membebankan masyarakat sebagai konsumen akhir oleh karena pada dasarnya, tidak ada PPN yang dibayar terhadap kelompok barang dan jasa tersebut. Perbedaan signifikan dari perubahan tersebut adalah adanya kewajiban bagi PKP untuk menerbitkan faktor pajak atas transaksi penyerahan barang dan jasa tersebut. Dengan adanya kewajiban ini, maka setiap transaksi menjadi sesuai dengan transaksi sebenarnya dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. 13. Bahwa UU HPP telah memberikan kepastian hukum sejak tahun 2021, dimana kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap dari 0% menjadi 11% pada 1 April 2022 dan menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Artinya, kebijakan ini telah diberikan kepastian hukum, jauh sebelum diberlakukan. Sehingga tidak ada unsur ketidakpastian hukum seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon. Selain itu, kenaikan tarif PPN bukan suatu langkah mendadak, melainkan merupakan bagian dari kebijakan fiskal jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan tax ratio dan mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. 14. Bahwa kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% sebagaimana diatur dalam UU HPP perlu dipahami secara komprehensif, termasuk dalam implementasinya melalui PMK 131 Tahun 2024. Menetapkan mekanisme tarif efektif, yaitu tarif efektif untuk sebagai dasar barang dan jasa tetap 11%, sedangkan tarif 12% hanya berlaku untuk barang yang tergolong mewah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK 131 Tahun 2024, ketentuan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam perpajakan, dimana barang dengan tingkat konsumsi yang lebih eksklusif dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang konsumsi sehari- hari. Sementara itu, barang dan jasa tidak tergolong mewah, tapi dikenakan tarif efektif PPN sebesar 11%. Melalui mekanisme Dasar Pengenaan Pajak atau DPP berbasis nilai dengan dasar hukum Pasal 8A dan Pasal 16J UU PPN juncto UU HPP. Dalam skema ini, tarif PPN 12% dikalikan dengan nilai lain sebesar 11 atau 12 dari harga jual atau nilai impor. Sehingga besaran pajak yang dibayarkan tetap setara dengan tarif sebelumnya, yaitu 11% (12%x11/12). Dengan demikian, masyarakat umum tidak merasakan kenaikan beban pajak dari sebelumnya, karena besaran nominal yang dibayarkan tetap sama. 110 15. Bahwa berdasarkan kajian akademik, kenaikan PPN menjadi 12% hanya akan mengontribusi terhadap kenaikan indeks Harga Konsumen atau IHK sebesar 0,8 sampai 1% dan dampak ini lebih banyak terjadi pada barang sekunder dan tersier, bukan pada barang kebutuhan pokok. Hal ini terjadi karena barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, sayuran, serta jasa pendidikan dan kesehatan tetap dibebaskan dari PPN sehingga daya beli masyarakat tidak terdampak secara signifikan. Selain itu, subsidi dan bantuan sosial tetap dipertahankan untuk kelompok berpenghasilan rendah guna mengimbangi dampak kenaikan PPN terhadap kebutuhan pokok. 16. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU PPN berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP yang merupakan norma baru. Sehingga saat ini peran DPR RI sebagai representasi rakyat dihadirkan untuk membahas dan menyepakati perubahan tarif PPN dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif PPN tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tetapi harus melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Dan dengan demikian, keputusan perubahan tarif PPN tetap memiliki dasar hukum yang kuat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. 17. Bahwa penyusunan penyampaian pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN oleh pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI meliputi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta kebijakan umum dan prioritas. Anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian atau lembaga dalam penyusunan, usulan anggaran pemerintah menyusun MPPKF berdasarkan asumsi dasar yang juga dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI. Dalam rangka membahas asumsi dasar tersebut, Komisi XI DPR RI membentuk beberapa panja, salah satunya adalah panja penerimaan perpajakan. Selain itu, tentang tarif PPN dari 5% hingga 15%, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal a quo merupakan kebijakan fiskal yang fleksibel yang memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan tarif berdasarkan kondisi ekonomi nasional dan kebutuhan fiskal negara. Oleh karena itu, klaim bahwa tentang tarif PPN ini menyebabkan ketidakpastian hukum tidak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat mekanisme perubahan tarif tetap berada dalam pengawasan DPR RI dan mengikuti prosedur legislasi yang sah. 111 18. Bahwa ketentuan penerapan tarif batas atas dan bawah PPN ini merupakan hal yang umum dalam sistem pengaturan perpajakan dalam peraturan perundang- undangan. Salah satu contohnya adalah adanya pengaturan tarif batas atas dan bawah atas pajak hiburan dan hal tersebut bukan permasalahan konstitusional, sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024. Begitu pula pengaturan tarif perpajakan melalui peraturan pemerintah bukanlah suatu hal yang baru dan telah menjadi praktik yang lazim dalam sistem perpajakan nasional. Walau pengaturan ini mencerminkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah untuk menentukan tarif pajak secara fleksibel sesuai perkembangan perekonomian dan kebutuhan fiskal negara, tentunya dengan batasan-batasan tertentu, serta harus memperhatikan prinsip transparansi dan demokrasi melalui keterlibatan DPR RI. 19. Bahwa pendelegasian ini sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 128/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan merupakan diskresi yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah yang dibenarkan oleh hukum administrasi karena pelimpahan pengaturan tersebut merupakan delegasi kewenangan sah, pendelegasian tersebut bukan pendelegasian penetapan tarif karena tarifnya sudah diatur dalam undang-undang, melainkan kewenangan bagi pemerintah untuk memilih kebijakan yang terkait dengan tarif, tetapi bukan delegasi blank code, karena ada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang salah satunya adalah batas atas tarif pajak. 20. Bahwa perubahan tarif PPN dalam range 5% sampai 15% melalui peraturan pemerintah tetap harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, sebagaimana telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP. Dengan kata lain, penjelasan norma a quo telah memberikan tolok ukur bahwa perubahan tarif PPN tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi nasional. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 27 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan ketidakpastian hukum adalah tidak berdasar. Rentang tarif PPN yang diatur dalam ketentuan ini tetap berada dalam sistem hukum yang transparan di bawah pengawasan DPR RI, serta merupakan bagian dari fleksibilitas kebijakan fiskal yang sah. Perubahan tarif PPN yang melalui 112 prosedur pembahasan dan bersetujuan DPR RI dalam penyusunan RAPBN juga telah memenuhi ketentuan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 karena telah mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat melalui keterwakilan di lembaga legislatif. 21. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi terhadap Permohonan a quo, DPR RI menyampaikan kutipan bagian-bagian Risalah Pembahasan UU HPP terkait pengaturan PPN yang relevan dengan permohonan a quo dalam Keterangan DPR RI tertulis. Petitum DPR RI: Dalam Provisi. Menolak Permohonan Provisi para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok-Pokok Perkara. 1. Menyatakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juni 113 2025 yang telah disampaikan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 4 angka 1 UU HPP angka 1 yang mengubah Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dengan alasan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) menjadi 12% untuk barang kebutuhan pokok mengakibatkan degradasi kondisi hidup masyarakat khususnya bagi yang berpenghasilan menengah ke bawah, yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan kelompok rentan, sehingga menjalani hidup yang tidak layak lahir dan batin. 2. Bahwa ketentuan Pasal 4 angka 1 UU HPP angka 1 yang mengubah Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dengan alasan penghapusan jasa pelayanan kesehatan medis dari jasa yang tidak dikenai PPN menjadi jasa yang dikenai PPN menimbulkan kenaikan biaya pelayanan medis ditengah meningkatnya beban hidup masyarakat. 3. Bahwa ketentuan Pasal 4 angka 1 UU HPP angka 1 yang mengubah Pasal 4A ayat (3) huruf g UU PPN bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan alasan penghapusan jasa pendidikan dari jasa yang tidak dikenai PPN menjadi jasa yang dikenai PPN menimbulkan kenaikan biaya pendidikan, diskriminatif, dan melanggar hak setiap warga negara untuk bebas memilih pendidikan. 4. Bahwa ketentuan Pasal 4 angka 1 UU HPP angka 1 yang mengubah Pasal 4A ayat (3) huruf j UU PPN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan penghapusan jasa angkutan umum dari jasa tidak kena PPN menjadi jasa yang dikenai PPN menimbulkan kenaikan biaya jasa transportasi yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok serta kenaikan biaya hidup penyandang disabilitas yang memanfaatkan jasa transportasi publik. 5. Bahwa ketentuan Pasal 4 angka 2 UU HPP angka 1 yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PPN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dengan alasan adanya pertentangan antara ketentuan a quo UU HPP yang 114 menyatakan tarif PPN 12% berlaku tanggal 1 Januari 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 menyatakan tarif PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang mewah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan selain nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Selain itu, perubahan Undang-Undang seharusnya dilakukan melalui penerbitan Perpu atau revisi Undang-Undang yang bersangkutan. 6. Bahwa ketentuan Pasal 4 angka 2 UU HPP angka 1 yang mengubah Pasal 7 ayat (3) UU PPN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dengan alasan pengaturan range tarif PPN 5% sampai 15% menimbulkan ketidakpastian hukum karena sewaktu-waktu bisa naik dan turun tanpa indikator yang terukur, jelas, dan transparan serta memberikan kewenangan atau diskresi yang luas kepada Pemerintah. 7. Bahwa ketentuan Pasal 4 angka 2 UU HPP angka 1 yang mengubah Pasal 7 ayat (4) UU PPN bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan pada Pasal 23A UUD NRI 1945 dengan alasan Pasal 23A UUD NRI 1945 mengamanatkan pajak diatur dengan Undang-Undang, sehingga perubahan tarif PPN juga harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri, bukan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN tidak memiliki indikator yang terukur, jelas, dan transparan. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON, Pemerintah terlebih dahulu membahas apakah telah tepat dan benar permohonan pengujian Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN terhadap Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 1. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berdasarkan alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 115 melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Dalam mencapai tujuan luhur tersebut, Negara Republik Indonesia senantiasa menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Dimana salah satunya diwujudkan dengan menempatkan perpajakan sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi untuk pemerataan pendapatan dan keadilan sosial, sekaligus kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 3. Pasal 23A UUD NRI 1945 mengatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan fundamental tersebut, untuk keperluan negara, pengenaan pajak harus didasarkan pada suatu undang-undang dimana salah satunya diejawantahkan melalui UU PPN sebagai kebijakan instrumental (instrumental policy) yang dipilih oleh Pembuat undang-undang (wetgever) yang merupakan perwujudan dari Pasal 23A UUD NRI 1945. 4. Oleh karena materi muatan undang-undang yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON, yaitu Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN, berisi kebijakan instrumental mengenai objek dan tarif pajak, sehingga bukanlah merupakan objek yang bisa diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. 5. Mengenai kebijakan instrumental ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar yang menyatakan sebagai berikut: ”... dalam hal Undang-Undang Dasar telah menggariskan bahwa yang harus dijabarkan itu adalah cara untuk mencapai tujuan, yang berarti memilih kebijakan instrumental (instrumental policy), maka menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) untuk memilih berbagai alternatif... … Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan pengujian terhadap kebijakan instrumental yang telah diambil oleh pembuat undang-undang.” 6. Berdasarkan pertimbangan di atas, semakin menjelaskan secara jelas dan tegas, bahwa kebijakan instrumental merupakan kewenangan pembuat undang-undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam 116 memilih berbagai alternatif untuk mencapai tujuan negara, sehingga tidaklah tepat tindakan PARA PEMOHON yang mengajukan uji materiil a quo ke Mahkamah Konstitusi. 7. Selain itu, objek pengujian dalam permohonan a quo khususnya Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN sudah tidak memiliki materi muatan pada bagian ayat dimaksud karena telah dihapus. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji Undang-Undang dapat melakukan pengujian formil dan materiil. Ketentuan mengenai pengujian formil dan materiil suatu Undang-Undang didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas norma suatu Undang-Undang, pemohon harus menguraikan mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Persyaratan demikian harus dipenuhi dalam suatu permohonan, karena apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan permohonan tidak dapat diterima [vide Pasal 56 ayat (1) UU MK]. 10. Bahwa Pasal 1 angka 13 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022), telah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud materi muatan 117 undang-undang dan hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam materi muatan undang-undang tersebut. 11. Adapun ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 10 ayat (1) UU 13/2022 adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 13: “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.” Pasal 10 ayat (1): “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.” 12. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 122/PUU-VII/2009, menyatakan: "[3.8.4] Menimbang bahwa yang menjadi alasan PARA PEMOHON adalah mengenai penghapusan Pasal 118 UU 5/1986 yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) melalui legislative review, oleh karenanya permohonan PARA PEMOHON tidak relevan, karena penghapusan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;" 13. Bahwa objek pengujian materiil yang dimohonkan oleh para Pemohon a quo tidaklah mengandung materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Jo. Pasal 10 ayat (1) UU 13/2022, tetapi pasal tersebut merupakan ketentuan yang menghapus ketentuan yang menyatakan: Pasal 4A ayat (2): “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambagan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. …. ; b. dihapus; Pasal 4A ayat (3): “Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; … g. dihapus; … j. dihapus; 118 14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengujian Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN tidak termasuk dalam lingkup kewenangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkan Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 4 angka 1 dan angka 2 UU HPP yang mengubah ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN yang dimohonkan, dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Selanjutnya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 119 c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Dengan demikian, terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. 4. Berdasarkan kaidah hukum di atas, Pemerintah mempertanyakan tentang hal-hal sebagai berikut: a. Apakah sudah tepat para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut di atas?; b. Apakah kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan menunjukkan alat bukti bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya ketentuan yang diajukan uji materiil?; dan c. Apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji? 5. Terkait pertanyaan-pertanyaan tentang legal standing para Pemohon, Pemerintah akan memberi tanggapan atas kedudukan pada bagian di bawah ini. 120 B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 1. Kedudukan Hukum para Pemohon sebagai Taxpayer a. Bahwa para Pemohon merupakan orang pribadi dan badan hukum privat yang mendalilkan bahwa kepentingan konstitusionalnya sebagai Wajib Pajak (taxpayer) telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN. b. Guna membuat terang kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan a quo, terlebih dahulu Pemerintah akan menjelaskan pengertian Wajib Pajak yaitu orang atau badan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. c. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-I/2003 serta pernyataan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Hakim Arief Hidayat dalam pemeriksaan pendahuluan I perkara a quo tanggal 10 Maret 2025, Mahkamah Konstitusi selama ini berpendirian jika yang diujikan adalah undang-undang yang berhubungan dengan pajak, syarat pembuktian terkait kedudukan hukum Pemohon adalah Pemohon sebagai taxpayer yang ditunjukkan dengan bukti Pemohon telah memiliki NPWP. d. Sebagaimana keterangan yang disampaikan para Pemohon dalam permohonannya maupun dalam sidang perbaikan permohonan II perkara a quo tanggal 21 April 2025, bahwa dari 7 (tujuh) perorangan dan/atau Yayasan, hanya 2 (dua) Pemohon yang memiliki NPWP oleh karena itu secara mutatis mutandis 5 (lima) perorangan yang tidak memiliki NPWP tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan uji materi a quo. e. Bahwa benar dalil yang disampaikan para Pemohon dalam Posita Permohonannya halaman 40 angka 8 yang menyatakan: "karakteristik PPN yang merupakan pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, bukan pajak subjektif yang bergantung pada status wajib pajak seseorang 121 berdasarkan kepemilikan NPWP. PPN memiliki sifat universal, yang berarti setiap orang atau badan yang mengkonsumsi barang atau jasa kena pajak tetap akan dibebani pajak tersebut” namun pernyataan tersebut menjadi kurang tepat jika dihubungan dengan kedudukan para Pemohon sebagai taxpayer dalam perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan, jika para Pemohon yang belum memiliki NPWP merasa bahwa mereka adalah seorang taxpayer karena PPN merupakan pajak objektif, seharusnya para Pemohon tersebut dapat membuktikan bahwa para Pemohon dikenakan beban PPN dan membayar PPN atas transaksinya dalam memperoleh BKP/JKP berupa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa transportasi umum sebagaimana objek yang diuji. 2. Kerugian para Pemohon Terhadap kerugian para Pemohon, Pemerintah telah mencermati baik secara konstitusional maupun secara nilai-nilai keakademisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Jika dilihat kerugian secara konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) maupun hubungan sebab akibat (causal verband), maka dalil kerugian para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional, baik dalam hal mengurangi atau dapat menghilangkan hak-hak konstitusional sebagaimana hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. b. Adapun dalil kerugian para Pemohon dalam perbaikan permohonannya halaman 16 sampai dengan halaman 39 angka 6.1 sampai dengan angka 6.7 menyatakan sebagai berikut: “6.1 Pemohon I, adalah perempuan nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok ia dan keluarganya akibat atas pemberlakuan tarif 11% mulai tanggal 22 April 2022 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU a quo yang menimbulkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok secara signifikan…” “6.2 …Bahwa situasi dan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan Pemohon II tidak bisa melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi karena biaya Pendidikan 122 terkait kebutuhan pokok yang semakin tinggi, artinya Pemohon II berpotensi tidak dapat menikmati hak atas Pendidikan… ” “6.3 …kenaikan-kenaikan harga-harga tersebut terasa sangat membebani Pemohon III karena tidak sebanding dengan uang bulanan yang diterima Pemohon III dari orang tua. Pemohon III mengalami penunggakan biaya Pendidikan karena banyaknya biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf g dan huruf j UU a quo, yang memiliki konsekuensi barang berupa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, jasa Pendidikan dan jasa angkutan umum dikenakan peningkatan nilai pajak dapat dipastikan merugikan Pemohon III sebagaimana terjadi pada saat kenaikan PPN naik dari 10% ke 11% tahun 2022 telah meyulitkan Pemohon III.” “6.4 Bahwa Pemohon IV adalah seorang penyandang disabilitas fisik yang dalam kesehariannya menggunakan kursi roda adaptif, dan pada beberapa situasi memerlukan Pendamping Disabilitas (personal assistant) untuk mendukung mobilitas harian. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% memberikan dampak langsung terhadap peningkatan biaya kebutuhan-kebutuhan dasar Pemohon IV untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat.” “6.5 Bahwa Pemohon V dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian sebagai akibat dari berlakunya Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% sejak tahun 2022, serta keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf j yang menghapus barang kebutuhan pokok serta jasa angkutan umum di darat, laut, dan udara yang tidak dikeni Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan tarif serta perluasan objek PPN tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya modal usaha yang harus ditanggung oleh Pemohon V setiap bulan …” “6.6 Bahwa Pemohon VI mengalami kerugian nyata sebagai akibat diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j Undang-Undang a quo, yang menghapus pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa layanan kesehatan. Penerapan norma-norma tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pengeluaran serta penurunan pendapatan yang dialami oleh Pemohon VI, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring dan merupakan ibu dari tiga anak sekaligus tulang punggung ekonomi keluarga.” “6.7 … Bahwa setelah diberlakukannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%, serta 123 dihapuskannya pengecualian PPN atas layanan kesehatan, biaya layanan kesehatan jiwa meningkat secara signifikan.” c. Menurut penalaran yang wajar, dalil kerugian para Pemohon tersebut bukan merupakan fakta hukum yang dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional, namun merupakan pendapat, pandangan atau asumsi sebagai akibat dari pemahaman parsial atas ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN. d. Bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum, yang semula merupakan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (Non-BKP dan Non- JKP) telah dihapus melalui UU HPP, dan untuk selanjutnya atas barang dan jasa tersebut diatur sebagai BKP dan JKP yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN. Artinya, masyarakat sebagai konsumen akhir in casu para Pemohon tidak mendapat pembebanan PPN atas transaksi penyerahan BKP dan JKP tersebut. e. Hal tersebut kondisinya sama dengan sebelum berlakunya UU HPP, yang membedakan adalah adanya kewajiban pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan basis data perpajakan dalam setiap rantai distribusi/transaksi barang dan/atau jasa, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak, menjamin kepastian hukum serta keadilan pajak terhadap Wajib Pajak yang patuh f. Lebih lanjut, pengaturan tarif PPN dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN tidak dapat dimaknai sebagai suatu kerugian konstitusional. Hal ini karena pajak, sebagai implementasi dari Pasal 23A UUD NRI 1945, merepresentasikan konsekuensi fundamental dari kehidupan bernegara. Selain itu, pajak memiliki fungsi redistribusi yang esensial dalam upaya mengurangi 124 kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. g. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN tidak secara inheren menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Sebaliknya, pajak sebagai instrumen fiskal esensial dalam pembiayaan negara guna mewujudkan keadilan sosial. h. Dengan demikian, dalil kerugian konstitusional para Pemohon yang mengaitkan perluasan objek PPN dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan keterbatasan akses terhadap jasa kesehatan, pendidikan, serta transportasi umum, hanyalah merupakan pendapat, pandangan, atau asumsi para Pemohon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak memenuhi kriteria kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU MK. i. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan PARA PEMOHON dengan perubahan pengaturan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, dan jasa angkutan umum dalam UU PPN. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, sesuai dengan penjelasan pada Bagian II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI dan Bagian III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON di atas, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 125 Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. IV. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PROVISI Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 1. Bahwa dalam permohonannya para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dan memerintahkan Presiden menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) UU PPN serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN sampai Mahkamah memutus uji materiil a quo. 2. Menurut para Pemohon penundaan tersebut dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi para Pemohon. 3. Namun demikian, permohonan provisi para Pemohon yang meminta penundaan pelaksanaan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) UU PPN serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN justru akan menyebabkan kekosongan hukum (vacuum of law), yang akan Pemerintah jelaskan sebagai berikut: a. Meskipun objek permohonan para Pemohon adalah Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN, namun dalam permohonan provisinya para Pemohon meminta penundaan seluruh ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN. b. Pasal 4A ayat (2) UU PPN mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN, sementara Pasal 4A ayat (3) UU PPN mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Dihapus. (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. dihapus; b. dihapus; c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha 126 jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; b. dihapus; c. dihapus; d. dihapus; e. dihapus; f. jasa keagamaan; g. dihapus; h. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; i. dihapus; j. dihapus; k. dihapus; l. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang- undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain; n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; o. dihapus; p. dihapus; dan q. jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. c. Dari uraian di atas, diketahui bahwa materi muatan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN 127 yang menjadi objek dalam permohonan a quo telah dihapus, sehingga penundaan pemberlakuannya tidak relevan untuk dimintakan sebab tidak terdapat norma yang dapat dilaksanakan. Namun, yang justru akan terpengaruh dengan permohonan provisi para Pemohon adalah ketentuan jenis-jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari objek PPN (tax exemption) yang saat ini masih berlaku. Jika permohonan provisi terkait penundaan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) UU PPN dikabulkan maka dasar hukum penerapan tax exemption menjadi tidak ada. d. Terlebih, para Pemohon juga meminta penundaan pemberlakuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN, yang mengatur sebagai berikut: (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan c. ekspor Jasa Kena Pajak. (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. e. Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN mengatur tentang tarif PPN. Dalam kerangka administrasi perpajakan, tarif memegang peranan krusial sebagai dasar penentuan besaran pajak. Oleh karena itu, penundaan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tersebut akan secara signifikan menghambat penghimpunan penerimaan negara, mengingat hilangnya landasan hukum yang mengatur tarif PPN akan menghalangi pengenaan PPN atas BKP dan/atau JKP 4. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia 128 dan hak konstitusional warga negara, termasuk para Pemohon. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan landasan hukum yang memadai (vacuum of law) bagi Pemerintah untuk memungut pajak, yang merupakan instrumen esensial dalam pembiayaan belanja negara. 5. Oleh karena itu, mengingat urgensi penjaminan kepastian hukum dan keberlangsungan pelaksanaan tugas negara dalam melindungi kepentingan umum, mohon kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan provisi para Pemohon. II. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Guna membuat terang dan jelas pengaturan pasal-pasal yang menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo, maka Pemerintah menyampaikan latar belakang serta hakikat pasal-pasal tersebut sebagai berikut: A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 1. Tujuan Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. Untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung dengan pembangunan seluruh bidang kehidupan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu bidang yang cukup berpengaruh dalam pembangunan nasional adalah bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi nasional menjadi ukuran bagi penerimaan atau pendapatan negara yang digunakan bagi pembiayaan di bidang-bidang lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, untuk mencapai tujuan negara tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia khususnya terkait dengan optimalisasi penerimaan atau pendapatan negara yang 129 berdampak pada perekonomian, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. 3. Tantangan tersebut di antaranya: a. Pemerintah masih memiliki tugas besar untuk memulihkan kemunduran perekonomian dan berbagai indikator sosial-ekonomi nasional akibat pandemi. Dari sisi pengelolaan fiskal, pemerintah juga dituntut untuk menormalisasi pengelolaan keuangan negara dan menekan tingkat defisit kembali ke tingkat normal. Mengingat penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara, optimalisasi penerimaan perpajakan menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya normalisasi anggaran pemerintah. Dengan demikian, upaya konsolidasi fiskal menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan fiskal (fiscal sustainability) negara dalam jangka menengah dan Panjang. b. Selanjutnya yaitu tren konsolidasi fiskal global. Pada awal pandemi Covid-19 terdapat beberapa negara yang mengambil kebijakan perpajakan dengan menurunkan tarif PPh Badan. Secara global, rata-rata tarif PPh Badan saat ini sekitar 25%, turun dari 40% pada tahun 1980. Namun demikian, seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang membutuhkan biaya sangat besar untuk penanganan kesehatan, stimulus kepada masyarakat, dan stimulus untuk kegiatan usaha, tren tersebut berubah. Pada tahun 2021 beberapa negara mulai mengambil kebijakan perpajakan dengan menaikkan tarif PPh Badan, seperti Amerika Serikat dan Inggris. c. Selain tantangan di bidang perekonomian yang diakibatkan dari pandemi Covid-19 yang belum terkendali, kondisi fiskal global, dan keterbatasan ruang fiskal nasional, terdapat keterbatasan pengaturan dalam perundangan-undangan yang belum memberikan kepastian hukum, masih rendahnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak, belum optimalnya penerimaan pajak, serta belum terciptanya keadilan dan kesetaraan. 4. Guna menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. 130 5. Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (tax ratio) yang antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 6. Dalam rangka peningkatan rasio pajak (tax ratio) tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan yang berfokus pada organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Namun, hal tersebut belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan mengatasi praktik aggressive tax planning yang ada. 7. Di samping itu, negara-negara di dunia juga menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu untuk melakukan upaya optimalisasi penerimaan negara dengan memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan nasional perlu menyesuaikan dengan dinamika globalisasi tersebut. 8. Dengan demikian, sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis sehingga perlu membentuk undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 9. Penyesuaian kebijakan perpajakan dilakukan dengan berpedoman pada asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional, dengan tujuan: a. Meningkatkan pertumbuhan perekenomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; b. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, Makmur, dan sejahtera; 131 c. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan e. Mengingkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 10. Hal tersebut diwujudkan melalui pengaturan kembali Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pencanangan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, dan Cukai yang dilakukan secara komprehensif melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 11. Perubahan yang dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai final. 12. Di antara perubahan-perubahan tersebut termasuk objek dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 4A ayat (2), Pasal 4A ayat (3), Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), yang akan Pemerintah jelaskan pada bagian di bawah ini. B. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Urgensi Pengaturan Ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) UU PPN 1. Keberlangsungan pembangunan sangat bergantung pada kapasitas pembiayaan, khususnya penerimaan pajak yang mencerminkan kemandirian Negara. Pajak memegang peranan penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan karena lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari perpajakan. 2. Salah satu sumber penerimaan terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di Daerah Pabean yang menjadi objek PPN. Berdasarkan pengaturannya, PPN memiliki sifat dan karakteristik sebagai pajak objektif dan pajak tidak langsung. 132 3. Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang disebut taatbestand. Istilah tersebut mengacu pada keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut sebagai objek pajak. 4. PPN sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengkonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, maka akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut tanpa memperhatikan kondisi subjektifnya. Namun, untuk keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di samping dikenai PPN juga dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 5. Agar pelaksanaan pemungutan PPN menjadi lebih tepat sasaran, baik itu berkaitan dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat dan/atau biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha, maka Pemerintah memberikan fasilitas PPN. Fasilitas tersebut diberikan dengan 3 (tiga) metode, yaitu tidak dikenai PPN, PPN tidak dipungut, dan PPN dibebaskan. 6. Melalui metode ‘tidak dikenai PPN’, Pemerintah menetapkan jenis barang dan jenis jasa tertentu yang tidak dikenai PPN, yang disebut dengan non-Barang Kena Pajak (non-BKP) dan non-Jasa Kena Pajak (non-JKP). Pengaturan mengenai non-BKP dan non-JKP tersebut diwujudkan melalui tax exemption atas barang dan/atau jasa yang masuk ke dalam negative list. Dalam prinsip negative list, pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan objek yang dikenai PPN kecuali barang dan jasa tertentu yang dikecualikan. Atas penyerahan barang dan/atau jasa yang merupakan non-BKP dan/atau non-JKP tersebut tidak dikenai PPN dan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan non-BKP dan/atau non-JKP dimaksud, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. 133 7. Kebijakan lain yang diterapkan oleh pemerintah ialah dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN, antara lain atas penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu. Fasilitas pembebasan PPN berarti tidak terdapat PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu tersebut sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Pemberian fasilitas dibebaskan dan tax exemption memberikan efek yang sama yaitu PKP tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP. 8. Pengecualian dan fasilitas PPN secara umum yang diterapkan saat ini mengakibatkan tingginya belanja perpajakan (tax expenditure) dalam struktur APBN Indonesia. Belanja perpajakan adalah penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum. Data menunjukkan, antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 belanja perpajakan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar 13% per tahun. Sedangkan belanja perpajakan atas pengecualian dan fasilitas PPN sendiri mengambil porsi rata-rata 64% dari keseluruhan belanja perpajakan. 9. Beban belanja perpajakan dalam APBN khususnya terkait PPN yang meningkat tiap tahunnya menjadi tantangan ditengah-tengah tingginya kebutuhan anggaran dalam rangka percepatan pembangunan serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi dinamika ekonomi global. 10. Belanja perpajakan atas pengecualian dan fasilitas PPN di Indonesia antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 memiliki kecenderungan untuk selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 13% per tahun. 11. Berdasarkan data belanja perpajakan, dalam kurun waktu tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata beban belanja perpajakan untuk sektor jasa tertentu yang tidak dikenai PPN adalah sebesar Rp38,341 triliun dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 10,87%. Dengan rata- rata pertumbuhan 10,87%, maka dapat diproyeksikan potensi penerimaan dari sektor jasa tertentu tersebut sebesar Rp37 triliun. 134 Rincian belanja per jenis jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: No. Jenis Jasa Potensi Penerimaan (dalam milyar rupiah) 1 jasa pelayanan sosial 520,00 2 jasa pengiriman surat dengan perangko 0,00 3 jasa asuransi 4.205,83 4 jasa keagamaan 260,00 5 jasa tenaga kerja 0,00 6 jasa pengiriman uang dengan wesel pos 88,33 7 jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan 0,00 8 jasa pelayanan kesehatan medis 4.490,00 9 jasa keuangan 9.198,57 10 jasa Pendidikan 10.465,71 11 jasa angkutan umum 14.900,00 Total Potensi Penerimaan PPN 44.128,44 12. Berdasarkan Pasal 16B UU PPN, pemberian fasilitas PPN dibebaskan maupun PPN tidak dipungut diberikan untuk sementara waktu atau selamanya, sebagian atau seluruhnya serta diberikan secara selektif dan terbatas dengan memperhatikan penerimaan negara. Dengan mengubah status barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, dan jasa angkutan umum menjadi BKP dan/atau JKP, memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk memilah dan mengevaluasi jenis barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, dan jasa angkutan umum yang tidak seharusnya diberikan fasilitas PPN. Sebagai contoh, beras dan daging saat ini semuanya diberikan fasilitas PPN dibebaskan, padahal di dalamnya juga terdapat beras premium seperti brasmati serta daging premium seperti daging sapi Wagyu dan daging Kobe yang selama ini juga mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN. Demikian pula dengan jasa pendidikan dan kesehatan, masih terdapat jasa pendidikan dan kesehatan premium yang hanya dapat dijangkau oleh kalangan berpenghasilan tinggi (high income) tapi juga ikut mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. 13. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan ketentuan PPN yang dinilai belum tepat sasaran, diantaranya reformulasi ketentuan pengecualian barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan penentuan tarif PPN. 135 14. Dalam permohonan uji materi a quo, para Pemohon pada intinya menyatakan bahwa perubahan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN dari negative list objek PPN berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang maupun jasa dimaksud sehingga berpotensi mengakibatkan degradasi masyarakat khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah dan yang hidup di bawah garis kemiskinan karena menurunnya daya beli serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan medis, layanan pendidikan, dan layanan angkutan umum. 15. Dapat Pemerintah jelaskan bahwa perubahan Pasal 4A ayat (2) dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menerapkan administrasi perpajakan yang lebih baik demi kepentingan umum. Kesimpulan para Pemohon yang menyatakan bahwa perubahan ketentuan Pasal 4A akan menyebabkan kenaikan harga dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 murni karena pemahaman PARA PEMOHON yang tidak komprehensif terhadap perubahan yang dilakukan. 16. Bahwa Pasal 4 angka 1 UU HPP yang mengubah Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN mengatur perubahan kelompok barang dan jasa tertentu yang semula tidak dikenai PPN, menjadi barang kena pajak dan jasa kena pajak yang diberikan fasilitas PPN melalui Pasal 16B UU PPN sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. 17. Bahwa ketentuan Pasal 4 angka 1 UU HPP yang mengubah Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN harus dibaca sebagai satu rangkaian dengan Pasal 4 angka 6 UU HPP yang mengubah Pasal 16B UU PPN. 18. Bahwa Pasal 4 angka 6 UU HPP yang mengubah Pasal 16B UU PPN mengatur PPN yang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk: a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; 136 b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu; c. impor Barang Kena Pajak tertentu; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. (vide Pasal 4 angka 6 UU HPP yang mengubah Pasal 16B ayat (1) UU PPN) 19. PPN yang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya tersebut diberikan terbatas untuk tujuan salah satunya adalah untuk mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain: a. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; b. jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional; c. jasa pelayanan sosial; d. jasa keuangan; e. jasa asuransi; f. jasa pendidikan; g. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan h. jasa tenaga kerja. (vide Pasal 4 angka 6 UU HPP yang menambahkan Pasal 16B ayat (1a) UU PPN) 20. Dalam menjaga iklim berusaha dan perekonomian nasional yang kondusif serta melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) UU PPN, Pemerintah mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian fasilitas di bidang perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan PPN dan tidak dipungut PPN sebagaimana diatur, antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak 137 Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas lmpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (selanjutnya disebut PP 49/2022). 21. Bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis tertentu, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum yang menjadi perhatian (consent) dalam dalil para Pemohon merupakan barang dan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari PPN berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 PP 49/2022. 22. Bahwa PP 49/2022 mengatur mengenai: a. Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN (vide Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 PP 49/2022); b. Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN (vide Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 PP 49/2022); c. Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dibebaskan dari pengenaan PPN (vide Pasal 10 sampai dengan Pasal 24 PP 49/2022); d. Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dipungut PPN (vide Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 PP 49/2022); dan e. Impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk yang tidak dipungut PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (vide Pasal 28 PP 49/2022). 138 23. Berdasarkan PP 49/2022 tersebut, dirinci kembali barang dan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagai berikut: a. barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang impornya dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dalam Pasal 6 PP 49/2022 antara lain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf p dan ayat (2) huruf q PP 49/2022, yaitu barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur- sayuran. Terhadap barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tersebut tidak perlu menggunakan surat keterangan bebas (SKB) PPN. b. jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dibebaskan dari pengenaan PPN dalam Pasal 10 PP 49/2022, antara lain: 1) jasa pelayanan kesehatan medis meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (vide Pasal 11 PP 49/2022); 2) jasa pendidikan meliputi: (a) jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah pada jalur formal (PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi) oleh satuan pendidikan yang memiliki izin pendidikan formal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan (b) jasa penyelenggaraan pendidikan nonformal (antara lain: pendidikan kecakapan hidup, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keterampilan dan pelatihan kerja, kesetaraan) oleh satuan pendidikan yang memiliki izin pendidikan nonformal dari pemerintah daerah. (vide Pasal 16 PP 49/2022); 139 3) jasa angkutan umum di darat, air, dan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, meliputi angkutan umum di jalan dan angkutan umum kereta api (vide Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 PP 49/2022). Terhadap jasa kena pajak tertentu tersebut di atas tidak perlu menggunakan surat keterangan bebas (SKB) PPN. 24. Bahwa pemberian fasilitas berupa pembebasan dari pengenaan PPN atas penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu tersebut dilakukan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. 25. Bahwa terkait dalil PARA PEMOHON yang pada intinya menyatakan “ketentuan Pasal 4 angka 1 UU HPP yang mengubah Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN mengakibatkan degradasi kondisi hidup masyarakat khususnya bagi yang berpenghasilan menengah ke bawah, yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan kelompok rentan, sehingga menjalani hidup yang tidak layak lahir dan batin” merupakan dalil yang didasarkan atas asumsi atau pemahaman yang salah atas ketentuan dimaksud mengingat perubahan ketentuan tersebut tidak menimbulkan beban PPN baru kepada masyarakat sebagaimana telah Pemerintah uraikan di atas. 26. Bahwa terkait dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan “ketentuan Pasal 4 angka 1 UU HPP yang mengubah Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN menimbulkan kenaikan biaya pelayanan medis dan biaya pendidikan, serta membebani penyandang disabilitas dalam menggunakan jasa angkutan umum” juga merupakan dalil yang hanya didasari kekhawatiran para Pemohon semata dengan penjelasan sebagai berikut: a. berdasarkan uraian sebelumnya, terhadap impor dan penyerahan barang dan jasa yang dibutuhkan para Pemohon seperti barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan medis tertentu, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum dibebaskan dari PPN. Artinya, dalam memperoleh barang dan jasa dimaksud tidak ada pengenaan PPN dalam komponen harga yang harus dibayar para Pemohon, sehingga tidak ada pembebanan PPN baru bagi para Pemohon; 140 b. Apabila timbul kenaikan biaya pelayanan medis, biaya pendidikan dan biaya jasa angkutan umum, kenaikan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor seperti inflasi, peningkatan biaya tenaga kerja dengan kualifikasi yang diperlukan, kenaikan biaya operasional, dan lain-lain. 27. Dengan demikian, ketentuan Pasal 4 angka 1 dan angka 2 UU HPP yang mengubah ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN sama sekali tidak menimbulkan beban PPN baru sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. 28. Bahwa dikeluarkannya barang kebutuhan pokok, layanan jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum dari negative list non-BKP dan non-JKP tidaklah menimbulkan beban PPN baru bagi masyarakat. Dari sisi administrasi perpajakan, perubahan ini justru akan berdampak positif pada perluasan basis data perpajakan. 29. Hal tersebut tergambar dalam tabel di bawah yang akan menjelaskan tentang Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, g, dan j, dan Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN sebelum dan sesudah dilakukan perubahan, sebagai berikut: Hal Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Muatan Pasal 4A ayat (2) huruf b Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok sebagai berikut: a. … b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok sebagai berikut: a. … b. dihapus Muatan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf, g, dan huruf j Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. jasa pelayanan kesehatan medis; g. jasa pendidikan; Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; g. dihapus; j. dihapus; 141 j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; Pasal 16B ayat (1a) huruf j Tidak ada Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain: 1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 2. jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional; 3. …; 4. …; 5. …; 6. jasa pendidikan; 7. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan 8. … Pengenaan PPN Tidak dikenakan Dibebaskan Beban PPN bagi konsumen Tidak ada Tidak ada 142 Pengkreditan Pajak Masukan Tidak dapat dikreditkan Tidak Dapat dikreditkan Faktur Pajak Tidak terbit faktur pajak Terbit faktur pajak dari sisi pembebanan PPN, barang dan/atau jasa yang dibebaskan PPN (negative list) pada dasarnya memiliki kesamaan dengan PPN dibebaskan. Dimana masyarakat sebagai konsumen akhir tetap tidak dibebani PPN. Dari sisi penerbitan faktur tersebut tersebut tergambar dalam ilustrasi di bawah ini: Keterangan: PM: Pajak Masukan yaitu PPN yang dibayar ketika melakukan pembelian barang atau pemanfaatan jasa. PK: Pajak Keluaran yaitu PPN yang wajib dipungut oleh PKP ketika melakukan penjualan barang atau pemberian jasa. FP: Faktur Pajak 30. Sebelum UU HPP, dengan adanya pengecualian berupa barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3), maka tidak terdapat kewajiban penerbitan faktur pajak dalam setiap transaksi atau penyerahan barang dan/atau jasa dimaksud oleh Pengusaha Kena Pajak baik ditingkat produsen, distributor maupun pengecer/retailer. Kondisi ini menyebabkan masifnya jumlah penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak terdokumentasi atau tidak dapat dideteksi oleh Pemerintah. Tanpa adanya kewajiban penerbitan Faktur Pajak, jumlah penjualan/penyerahan barang dan/atau jasa tidak 143 diketahui secara riil dalam basis data perpajakan, sehingga berdampak pada upaya pengawasan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) para pelaku usaha yang tidak optimal. Dengan perubahan status barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis dan jasa angkutan umum menjadi BKP atau JKP, transaksi penyerahan barang barang dan jasa tersebut akan masuk ke dalam sistem administrasi PPN sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak, menjamin kepastian hukum serta keadilan pajak terhadap Wajib Pajak yang patuh. 31. Bahwa perubahan status barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum yang sebelumnya merupakan barang atau jasa yang tidak dikenai PPN menjadi barang atau jasa yang diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN diatur untuk memberikan aspek keadilan dan kepastian hukum dengan barang-barang konsumsi atau jasa lainnya yang merupakan BKP atau JKP. Bagi pemerintah, perubahan tersebut diperlukan untuk mendukung sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam mata rantai produksi dan distribusi, terdapat penyerahan dari produsen ke distributor, distributor ke pengecer (retailer), dari pengecer (retailer) ke konsumen akhir, jika sebelumnya diatur sebagai non-BKP/non-JKP maka tidak terdapat kewajiban penerbitan Faktur Pajak sehingga detil transaksi penyerahan barang dan/atau jasa menjadi tidak diketahui. Setelah diatur sebagai BKP dan/atau JKP yang diatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, terdapat kewajiban membuat Faktur Pajak bagi pengusaha yang telah dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga data Faktur Pajak tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan perpajakan terhadap Wajib Pajak seperti produsen, distributor dan pengecer (retailer), antara lain dengan melakukan equalisasi/persandingan antara omset Wajib Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN terhadap omset yang dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak. Selain itu, kewajiban bagi PKP yang menjadi bagian dari mata rantai produksi dan distribusi untuk 144 menerbitkan faktur pajak juga mendorong perolehan data untuk kegiatan ekstensifikasi perpajakan sehingga memunculkan Wajib Pajak baru yang sebelumnya tidak terdeteksi pada sistem perpajakan yang pada akhirnya akan turut berkontribusi terhadap penerimaan negara. Pengaturan ini turut menciptakan keadilan karena pengenaan pajak, khususnya pajak penghasilan menjadi lebih merata serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tax ratio. 32. Adanya kewajiban penerbitan faktur pajak atas penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada penghimpunan pajak penghasilan dari pelaku usaha. Sebab, walaupun tidak adanya beban PPN sampai di tingkat konsumen akhir, melalui faktur pajak maka omzet pelaku usaha akan terdokumentasi sesuai dengan transaksi sebenarnya. 33. Bahwa pengaturan barang dan/atau jasa menjadi dikenai atau Tidak dikenai PPN maupun mendapatkan fasilitas PPN Dibebaskan adalah penjabaran dari Pasal 23A UUD 1945 yang merupakan kebijakan terbuka bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan (open legal policy) yang tidak dapat diuji, kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang bersifat sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku atau semena-mena (de tournement de pouvoir). 34. Terkait dengan open legal policy pembentuk Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: ”Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang- Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah” 145 35. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan Pasal 4A ayat (2) dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dibutuhkan untuk: a. Memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam mengatur dan mengevaluasi pemberian fasilitas PPN bagi masyarakat secara selektif dan terbatas serta tepat sasaran dengan mempertimbangkan penerimaan negara dan belanja perpajakan (tax expenditure); b. mendukung upaya perluasan basis perpajakan dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan negara dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan pajak, khususnya terhadap barang atau jasa yang banyak dikonsumsi oleh kalangan high income yang tidak seharusnya diberikan fasilitas PPN; c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, salah satunya dengan kewajiban pembuatan Faktur Pajak bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP; dan d. mendukung kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan harmonis antara PPN dan PPh. Dengan demikian, maka: a. Ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b tetap memperhatikan kehidupan yang layak, kesejahteraan masyarakat, persamaan dan keadilan, sehingga tidak bertentangan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. b. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf a tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf g tidak mengurangi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan terdapat subsidi yang diberikan oleh pemerintah sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. d. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j memperhatikan kehidupan yang layak, kesejahteraan masyarakat, persamaan dan keadilan, sehingga 146 tidak bertentangan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. C. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis, dan Urgensi Pengaturan Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) UU PPN 1. Pasal 7 ayat (1) UU HPP mengatur sebagai berikut: (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 Sementara ketentuan sebelumnya diatur bahwa “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)” 2. Bahwa penentuan tarif merupakan elemen penting dalam penerapan PPN. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, Indonesia menganut tarif PPN dengan tarif sebesar 10% untuk selain ekspor dan 0% untuk ekspor. Tarif PPN Indonesia masih relatif lebih rendah daripada tarif di negara OECD yaitu 19% dan negara BRICS yaitu 17%, sehingga dipandang perlu untuk mengevaluasi tarif PPN dalam rangka mendukung kinerja penerimaan pajak. Asia: - Pakistan: 17% - China: 13% untuk barang tertentu, 9% untuk barang lainnya. - Filipina: 12% Negara-negara OECD: - Jerman: 19% (tarif standar), 7% untuk barang tertentu seperti makanan. - Prancis: 20% (tarif standar), 5,5% untuk barang dan layanan tertentu, seperti makanan dan buku. - Inggris: 20% (tarif standar), 5% (untuk beberapa barang dan layanan) BRICS: - Brazil: 17% hingga 19% (tergantung negara bagian) - Rusia: 20% (tarif standar), 10% (untuk beberapa barang dan jasa seperti makanan) - India: 18% (tarif umum GST, beberapa barang dikenakan tarif lebih rendah). 147 3. Bahwa pengaturan tarif PPN sebesar 10% berdasarkan Pasal 7 UU PPN, belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dari penerimaan pajak yang terus meningkat sehingga melalui UU HPP dipandang perlu untuk menaikkan tarif PPN secara bertahap menjadi 11% pada 1 April 2022 dan 12% pada 1 Januari 2025 dengan tetap memperhatikan aspek keadilan pajak. 4. Dalam situasi ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19, yang mengakibatkan ketidakpastian global, diperlukan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mengumpulkan peneriman pajak guna mengembalikan defisit kembali menjadi maksimal 3% dari PDB pada tahun 2023, sehingga Pemerintah dapat tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri atau penerbitan obligasi. Selain itu, peningkatan penerimaan pajak akan menjaga level belanja operasional pemerintahan dan mendorong perekonomian. 5. Dari berbagai penelitian yang mengkaji hubungan antara kenaikan PPN dan dampaknya terhadap PDB, didapatkan hasil bahwa kenaikan tarif PPN berdampak positif signifikan terhadap pertumbuhan PDB dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, akan lebih signifikan bila diiringi peningkatan belanja infrastruktur oleh pemerintah. (Suryadarma, D., & Poesoro, A. (2020)). 6. Penelitan lain menyebutkan simulasi kenaikan PPN 1% akan meningkatkan penerimaan pajak 0,5% s.d. 0,7% dari PDB. (Aizenman, J., & Jinjarak, Y. (2018)). 7. Bahwa mengenai perubahan Pasal 7 ayat (1) UU PPN yang berkaitan dengan perubahan tarif PPN, dilakukan dengan alasan antara lain, sebagai berikut: a. Perbandingan/benchmarking dengan negara lain, tarif PPN Indonesia masih relatif lebih rendah. Sebelum UU HPP, Tarif PPN di Indonesia sebesar 10% yang belum pernah mengalami perubahan sejak lahirnya UU PPN (tahun 1983), masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara OECD yang tarif PPN-nya sebesar 19% dan negara BRICS yang tarif PPNnya 17%, sehingga Pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan tarif PPN tersebut. 148 b. Kebutuhan untuk optimalisasi penerimaan negara dari pajak untuk pemenuhan pembiayaan negara. 8. Bahwa perubahan tarif pada Pasal 7 ayat (1) UU PPN dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara yang semakin meningkat yang sebagian besar ditopang dari penerimaan pajak yang berkorelasi dengan upaya perbaikan defisit anggaran. Penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan telah mereduksi sumber penerimaan negara yang sewajarnya diimbangi dengan peningkatan sumber penerimaan lainnya, seperti PPN. Selain itu, Indonesia juga masih berupaya untuk mengembalikan defisit anggaran menjadi maksimal 3% dari PDB pada tahun 2023. Dengan peningkatan tarif, diharapkan meningkatkan penerimaan pajak yang pada akhirnya akan menjaga level belanja operasional pemerintah dan mendorong perekonomian. Selain itu, kenaikan tarif PPN secara bertahap menjadi 11% sejak 1 April 2022 dan menjadi 12% sejak 1 Januari 2025 merupakan open legal policy yang telah tepat untuk diterapkan dengan kondisi pada saat UU HPP dirumuskan. 9. Para Pemohon dalam permohonan uji materi a quo menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, terlebih dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan, sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK Nomor 131 Tahun 2024). b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK Nomor 11 Tahun 2024). 10. Bahwa Pemerintah telah menjelaskan urgensi perubahan tarif PPN sebagaimana uraian di atas. Meskipun demikian, dapat Pemerintah jelaskan kembali bahwa guna mewujudkan aspek keadilan dan 149 keberpihakan kepada masyarakat, Pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian pengaturan PPN agar beban PPN yang ditanggung masyarakat secara umum tetap sama antara saat berlakunya tarif PPN 11% dan sesudah kenaikan tarif PPN menjadi 12% melalui penerbitan PMK Nomor 131 Tahun 2024. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 131 Tahun 2024 mempertegas bahwa pemberlakuan tarif 12% secara efektif hanya diberlakukan untuk barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang berupa kendaraan bermotor maupun selain kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenai PPnBM. 11. Adapun ketentuan tentang nilai lain yang dipermasalahkan oleh para Pemohon bukanlah tarif pajak melainkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Umumnya, DPP PPN diartikan jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pandangan yang lebih luas terkait DPP dikemukakan oleh Schenk dan Oldman, yang mengartikan DPP PPN adalah jumlah uang nilai pasar wajar sebagai nilai (consideration) yang diterima atas suatu transaksi. 12. Pada Pasal 1 angka 17 UU PPN dijelaskan bahwa DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Artinya, untuk mengetahui jumlah kewajiban PPN maka akan dilakukan perhitungan DPP x tarif PPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (1) UU PPN. 13. Penerapan nilai lain dalam penentuan kewajiban PPN pada dasarnya telah berlaku sejak tahun 1994 dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penerapan DPP nilai lain dapat dilakukan jika terdapat potensi ketidakadilan yang timbul dalam hal Harga Jual atau Penggantian atau adanya transaksi yang besaran nilainya sukar ditentukan. Dalam penjelasan Pasal 1 huruf n Undang Nomor 11 Tahun 1994, disebutkan bahwa untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak. 150 Dalam hal penerapan Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor akan menimbulkan ketidakadilan atau karena Harga Jual atau Penggantian sukar ditetapkan, maka Menteri Keuangan dapat menentukan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. 14. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah menetapkan DPP nilai lain dalam PMK-131/2024 justru untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga beban PPN yang ditanggung oleh komsumen tetap sama baik sebelum maupun sesudah kenaikan tarif 12%. 15. Selanjutnya, dalam Pasal 8A ayat (1) jo. Pasal 16G huruf a UU PPN diatur bahwa ketentuan mengenai nilai lain yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan delegasi Pasal 8A ayat (1) jo. Pasal 16G huruf a UU PPN tersebut, maka dengan pertimbangan aspek keadilan di masyarakat, pemerintah menerbitkan PMK 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean untuk mengatur penggunaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yang dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Hal ini untuk menjamin bahwa beban PPN yang ditanggung oleh masyarakat atas konsumsi barang selain yang tergolong mewah tetap sama atau tidak mengalami kenaikan. 16. Dengan demikian, dengan penerapan tarif PPN yang berlaku sebesar 12%, yang berlaku mulai 1 Januari 2025, yang dikalikan dengan DPP nilai lain sebagaimana diatur dalam PMK 131 tahun 2024, maka beban PPN yang ditanggung pembeli setelah 1 Januari 2025 pada dasarnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi sebelum 1 Januari 2025. 17. Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) UU PPN mengatur sebagai berikut: (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) 151 (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya dalam UU PPN (sebelum UU HPP) dalam Pasal 7 ayat (2) diatur bahwa “Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah” 18. Bahwa pengaturan mengenai perubahan tarif PPN dengan range paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) telah ada sejak UU PPN 1983 yang semakin disempurnakan dengan keterlibatan DPR melalui perubahan pertama UU PPN Nomor 11 Tahun 1994. Perubahan dalam UU HPP dengan menambahkan Pasal 7 ayat (4) justru memberikan penegasan pentingnya akuntabilitas dan keterwakilan rakyat melalui representasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan perubahan tarif PPN tersebut yang tentunya akan mempertimbangkan berbagai faktor dan indikator yang ada, seperti faktor atau indikator pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 19. Lebih lanjut, adanya pengaturan perubahan tarif PPN dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) menunjukkan adanya mekanisme kontrol serta akuntabilitas fiskal dalam penyesuaian tarif. 20. Di samping itu, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU PPN secara jelas dan tegas menerangkan bahwa ‘berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)’, artinya, perubahan tarif PPN tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi nasional dan/atau evaluasi kebutuhan 152 dana fiskal yang meningkat untuk pembangunan. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa kebijakan tarif PPN merupakan instrumen fiskal yang responsif terhadap kondisi ekonomi dan prioritas pembangunan, bukan sekadar penyesuaian administratif semata. 21. Sehubungan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal a quo menyebabkan ketidakpastian hukum, perlu Pemerintah sampaikan bahwa dalam konteks pengaturan UU HPP, asas kepastian hukum adalah pengaturan perpajakan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Sehingga, tidaklah tepat untuk memaknai kepastian hukum secara kaku dan memandang bahwa responsivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi ketidakpastian hukum. 22. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, walaupun perubahan tarif PPN dapat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) UU PPN namun sebelum perubahan tarif PPN ditetapkan, hal tersebut perlu disampaikan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pembahasan sebelum ditetapkan. Pembahasan terkait penentuan tarif PPN yang dilakukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai suatu bentuk adanya kepastian hukum dan tentunya akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti faktor-faktor yang disebutkan oleh para Pemohon meliputi pertimbangan ekonomi, sosial, atau lingkungan. 23. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PPN harusnya dipahami secara komprehensif dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) UU PPN. Pasal 7 ayat (3) UU PPN telah menetapkan rentang tarif PPN yang dapat dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri yaitu 5% sampai dengan 15%. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) UU PPN menyatakan bahwa perubahan tarif PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah yang telah dibahas dan disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 24. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 128/PUU-VII/2009 tanggal 11 Maret 2010 (halaman 161) [3.16] ... pendelegasian wewenang merupakan hal yang wajar apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 153 ayat (7) UU 36/2008. Pendelegasian di sini bukan pendelegasian penetapan tarif karena tarifnya sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU 36/2008, yang didelegasikan adalah suatu diskresi. Bagi Pemerintah yang memperoleh kewenangan untuk memilih kebijakan yang berkaitan dengan tarif melalui delegasi, akan tetapi bukan delegasi blanko, karena ada batasannya. Sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi, sebetulnya delegasi ini tidak melanggar ketentuan UUD 1945. Dengan demikian pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya tidak bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1) sehingga dalil- dalil Pemohon tidak beralasan hukum; 25. UU PPN sama sekali tidak memuat suatu larangan ataupun pengurangan hak dari wakil-wakil Pemohon di DPR untuk mengatur mengenai tarif PPN, sehingga sangat tidak beralasan apabila PARA PEMOHON menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) UU PPN yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. Oleh karena itu pelimpahan wewenang lebih lanjut oleh UU PPN tentang pengaturan perpajakan adalah norma yang merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang yang tidak dapat diuji kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang bersifat sewenang- wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku atau semena-mena (detournement de pouvoir); 26. Terkait dengan legal policy pembentuk Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tanggal 14 September 2009 (halaman 24-25) telah menyatakan sebagai berikut: ”[3.14] Menimbang bahwa pasal-pasal dalam UU 42 Tahun 2008 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah menyangkut pasal- pasal yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam putusan- putusan sebelumnya, yaitu: a. .. b. .. c. Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. … 2. … 3. Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat 154 membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah” 27. Paradigma ini termuat pula dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dimana dalam pertimbangannya hukumnya halaman 64- 65 menyatakan sebagai berikut: “[3.19] … menurut Mahkamah penentuan besaran tarif retribusi baik dalam bentuk presentase ataupun jumlah rupiah merupakan kebijakan yang terbuka bagi pemerintah untuk menentukannya (open public policy), namun kepastian hukum yang adil tetap harus diperhatikan. Karena pengenaan pungutan, baik retribusi, pajak atau pungutan lainnya harus memperhatikan prinsip pemungutan pajak (fiscal justice) yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi.” b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VII/2009 tanggal 11 Maret 2010 dalam pertimbangan hukumnya halaman 155 menyatakan sebagai berikut: “[3.9] …pengaturan perpajakan adalah norma yang merupakan kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang yang tidak dapat diuji kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang berisfat sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang atau semena-mena (detournement de pouvoir)” c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XXII/2024 tanggal 15 Juli 2024, dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 menyatakan sebagai berikut: “[3.14.1] …membuka kemungkinan untuk diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah dapat dibenarkan sepanjang delegasi kewenangannya berasal dari undang-undang ...” 28. Oleh karena itu, terbantahkan dalil-dalil para Pemohon tersebut dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa: a. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain kebutuhan negara untuk tetap menjaga 155 penerimaan negara. Kenaikan tarif PPN tersebut juga diimbangi dengan berbagai kebijakan berupa fasilitas PPN, termasuk fasilitas PPN dibebaskan atas penyerahan BKP dan JKP yang menjadi dasar diajukannya uji materi a quo. Sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; b. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU PPN ditentukan berdasarkan indikator yang jelas termasuk mempertimbangkan kelayakan hidup Masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) disebutkan secara tegas bahwa berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). c. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PPN tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, sebab perubahan tarif dilakukan berdasarkan pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakayat sehingga tidak mengurangi nilai luhur ‘no taxation without representation’ yang merupakan jiwa dari Pasal 23A UUD 1945. D. Dampak Jika Permohonan Dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah kembali menyimpulkan bahwa para Pemohon telah keliru dan tidak menyeluruh dalam memahami ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN yang diajukan permohonan pengujian materiil. Terbukti bahwa ketentuan pasal-pasal yang diajukan uji materi a quo tidak lah bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Sebaliknya, apabila permohonan pengujian materi a quo dikabulkan, maka hal tersebut justru akan menimbulkan dampak buruk bagi perekononomian negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Berikut 156 pemerintah sampaikan dampak yang timbul apabila uji materi a quo dikabulkan: 1. Apabila permohonan uji materi Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN a quo dikabulkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat dualisme pengaturan atas barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Dalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN, terkait barang dan jasa-jasa tersebut di atas telah diatur sebagai Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dualisme pengaturan tersebut selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga akan menimbulkan kekacauan administrasi bagi Wajib Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas BKP dan/atau JKP tertentu tersebut di atas terkait dengan pelaporan dan pembuatan faktur pajak. 2. Apabila permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU PPN a quo dikabulkan, maka tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN menjadi tidak berlaku, sehingga akan terjadi kekosongan hukum yaitu tidak adanya dasar hukum mengenai besaran tarif PPN. Hal tersebut berakibat negara tidak dapat memungut PPN atas seluruh penyerahan BKP dan/atau JKP. Hal tersebut jelas akan menghilangkan potensi penerimaan negara dari sektor PPN dalam jumlah yang sangat besar (potensial loss). Dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Perpres 201/2024), target penerimaan negara keseluruhan adalah lebih dari Rp2.490 triliun, dengan target penerimaan negara dari sektor PPN adalah sekitar Rp945 triliun (38% dari total penerimaan negara). Apabila permohonan uji materi a quo dikabulkan, dengan asumsi perhitungan target penerimaan PPN untuk semester II tahun 2025 terdampak putusan, maka negara akan kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp450 triliun. Kehilangan penerimaan negara dalam jumlah yang 157 sangat besar tersebut tentu akan menimbulkan dampak sistemik negatif terhadap perekonomian negara. 3. Apabila permohonan uji materi Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) UU PPN a quo dikabulkan, maka akan mengurangi fleksibilitas Pemerintah dan DPR dalam mengatur tarif PPN yang tepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan karena pengaturan penyesuaian tarif PPN harus dilakukan melalui mekanisme perubahan Undang-Undang yang lebih kompleks. III. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian II mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan bagian III mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa: 1. Objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk lingkup kewenangan uji materi Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk Undang-Undang melalui legislative review. 2. Para Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya, sehingga dalil-dalil yang disampaikan hanya didasarkan pada asumsi dan kekhawatiran semata. 3. Perubahan UU PPN, termasuk pasal-pasal yang menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo dilakukan dengan memperhatikan keadilan sistem pemungutan PPN. 4. Permohonan a quo disusun dengan tidak cermat dan tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap UU PPN yang petitumnya dapat berdampak pada timbulnya kekosongan hukum, dualisme pengaturan yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta hapusnya dasar hukum pengenaan tarif PPN. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar 158 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, Presiden telah pula menyampaikan tambahan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN 1. Sebagaimana penjelasan serta dalil-dalil yang telah Pemerintah sampaikan melalui Keterangan Pemerintah dan Ringkasan Keterangan Pemerintah yang disampaikan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juni 2025, Pemerintah berkeyakinan bahwa norma Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP tidak bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. 2. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil dalam Permohonan para Pemohon yang mempertentangkan objek uji materi a quo dengan Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah kembali menyatakan menolak dengan tegas secara keseluruhan dalil para Pemohon tersebut karena selain keliru dan tidak benar, juga tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum. 159 3. Bahwa pada persidangan tanggal 25 Juni 2025 dan 9 Juli 2025 di Mahkamah Konstitusi, atas beberapa pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, secara jelas dan terperinci akan Pemerintah jawab melalui penjelasan dalam Keterangan Tambahan Pemerintah di bawah ini. II. PENJELASAN ATAS PERTANYAAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI 1. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. a. Apa yang melatarbelakangi barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa transportasi umum sebagaimana objek yang diuji yang semula tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4A UU PPN menjadi objek PPN dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN? Apakah terdapat permasalahan pada saat barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa transportasi umum diatur dalam pasal 4A UU PPN? b. Perlu Pemerintah jelaskan kriteria kapan suatu pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Tanggapan: a. Latar Belakang Perubahan Objek Permohonan yang Semula Tidak Dikenai PPN menjadi PPN Dibebaskan 1) Sebelum menguraikan penjelasan tentang pokok pertanyaan di atas, perlu Pemerintah sampaikan terlebih dahulu bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum, yang semula merupakan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (Non-BKP dan Non-JKP) telah dihapus melalui UU HPP, dan untuk selanjutnya atas barang dan jasa tersebut diatur sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (1) dan ayat (1a) huruf j UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP. Artinya, masyarakat sebagai konsumen akhir in casu PARA PEMOHON tidak mendapat pembebanan PPN atas transaksi penyerahan BKP dan JKP tersebut. 2) Dengan demikian, dari aspek pembebanan PPN maka pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan 160 kesehatan medis, dan jasa angkutan umum tersebut kondisinya sama dengan sebelum berlakunya UU HPP, yang membedakan adalah adanya kewajiban pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan basis data perpajakan dalam setiap rantai distribusi/transaksi barang dan/atau jasa, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak, menjamin kepastian hukum serta keadilan terhadap Wajib Pajak yang patuh. 3) Secara lebih lengkap Pemerintah menjelaskan perbedaan dan persamaan antara barang/jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) dan jenis barang/jasa yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP), sebagai berikut: Perbedaan Barang yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN) Barang yang atas impor/dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 16B UU PPN) Definisi dan Batasan pengertian merupakan jenis barang/jasa yang tidak dikenai PPN atas: Penyerahan dalam daerah Pabean; a. Impor; b. Pemanfaatan dari luar daerah Pabean; dan c. Ekspor barang/jasa dimaksud merupakan jenis barang/jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang menurut ketentuan PPN seharusnya dikenai PPN, namun diberikan fasilitas PPN dibebaskan, yang mencakup atas: a. Penyerahan dalam daerah Pabean; dan b. Impor/Pemanfaatan dari luar daerah pabean barang/jasa dimaksud Status BKP Non-BKP BKP Pembuatan Faktur Pajak tidak wajib wajib Jumlah PPN yang dipungut tidak ada tidak ada Beban PPN bagi konsumen akhir tidak ada tidak ada 161 4) Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, PPN dikenakan atas keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan UU PPN dikenai PPN (tatbestand PPN) yang mencakup: a) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b) impor BKP; c) penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; d) pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e) pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; f) ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; g) ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan; h) ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak. 5) Barang/jasa yang tidak dikenai PPN (non-BKP/non-JKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP yaitu jenis barang yang bukan merupakan BKP atau bukan merupakan JKP sehingga atas segala keadaan, peristiwa atau perbuatan (tatbestand) atas barang/jasa tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi tidak dikenai PPN. Barang/jasa yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) yaitu barang/jasa yang merupakan BKP atau merupakan JKP yang atas beberapa keadaan, peristiwa atau perbuatan (tatbestand) atas barang/jasa dimaksud, antara lain atas impor/pemanfaatan dan/atau penyerahannya di dalam daerah pabean, yang seharusnya dikenai PPN menjadi dibebaskan dari pengenaan PPN karena mendapatkan fasilitas/insentif PPN. 6) Atas penyerahan barang/jasa yang tidak dikenai PPN, pengusaha tidak wajib membuat Faktur Pajak sedangkan atas penyerahan barang/jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN pengusaha wajib membuat Faktur Pajak. 162 7) Atas penyerahan barang/jasa baik berupa barang/jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) maupun barang/jasa yang dibebaskan PPN (Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP), keduanya tidak terdapat PPN yang dipungut sehingga tidak menimbulkan beban PPN bagi konsumen akhir. 8) Dengan demikian, pengaturan jenis barang/jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) dan jenis barang/jasa yang dibebaskan PPN (Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) pada dasarnya memiliki perlakukan PPN yang berbeda (terutama tatbestand dan pembuatan Faktur Pajak), namun keduanya sama-sama tidak menimbulkan beban PPN bagi konsumen akhir. Sebagaimana telah dijelaskan dalam keterangan tertulis pemerintah, pemindahan jenis barang/jasa tersebut dari Pasal 4A UU PPN ke Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, antara lain dalam rangka: 1) Memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk memilih, memilah dan mengevaluasi barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, dan jasa angkutan umum yang layak atau tidak layak diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Misalnya, atas beras premium seperti beras Basmati, daging premium seperti daging Kobe dan Wagyu, serta jasa pendidikan dan jasa kesehatan medis premium yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan high income, saat ini statusnya merupakan BKP (yang dibebaskan PPN). Oleh karena itu, ke depan Pemerintah dapat melakukan evaluasi, seperti penghapusan barang/jasa yang bersifat premium dari daftar BKP yang dibebaskan PPN, sehingga atas penyerahannya menjadi dikenai PPN. Fleksibilitas ini tidak dapat diterapkan untuk barang atau jasa yang tergolong non-BKP dan/atau non-JKP sebab atas segala keadaan, peristiwa atau perbuatan (tatbestand) atas barang/jasa tersebut bukan merupakan objek PPN. 2) Menciptakan keadilan bagi Wajib Pajak yang mencatat dan melaporkan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan patuh. Hal ini mengingat Pasal 13 UU PPN mewajibkan Pengusaha Kena Pajak 163 membuat Faktur Pajak hanya atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Dengan demikian, Wajib Pajak yang melakukan penyerahan non- BKP dan/atau non-JKP yang semula tidak terdeteksi oleh sistem administrasi PPN dapat terdeteksi, sehingga akan mengurangi risiko penghindaran pajak dan menciptakan keadilan pajak bagi Wajib Pajak yang selama ini patuh. Dengan demikian, merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan bagi pemerintah untuk memindahkan dan mengatur ulang jenis barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa angkutan umum yang semula merupakan barang/jasa yang tidak dikenai PPN (non-BKP dan/atau non-JKP) (Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) menjadi BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP). b. Kriteria Pemberian Fasilitas PPN Tidak Dipungut dan PPN Dibebaskan 1) Berdasarkan penjelasan Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, pemberian fasilitas PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan dilakukan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. 2) Dalam Pasal 16B ayat (1a) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP ditegaskan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya diberikan terbatas untuk tujuan: a) mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional; b) menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya; c) mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional; d) meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan 164 buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat; e) mendorong pembangunan tempat ibadah; f) menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri; g) mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi B BKP tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk; h) membantu tersedianya BKP dan/atau JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional; i) menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi; dan/atau j) mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. 3) Untuk mencapai tujuan tersebut, penentuan jenis dan kriteria barang/jasa yang diberikan fasilitas PPN diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah berdasarkan delegasi dari Pasal 16B ayat (1) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dengan melibatkan Kementerian/Lembaga serta stakeholder yang terkait. 4) Mengingat pemberian fasilitas PPN tersebut akan menambah beban belanja perpajakan pemerintah (tax expenditure), pemberian fasilitas PPN tersebut diberikan secara selektif dan terbatas hanya atas jenis barang/jasa yang perlu diberikan fasilitas. Dalam beberapa jenis barang/jasa yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, perincian dan kriterianya ditentukan berdasarkan usulan dan pertimbangan dari Kementerian/Lembaga terkait. 5) Fasilitas PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, dan jasa angkutan umum diberikan untuk mendukung tersedianya barang dan jasa 165 tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PP-49/2022), jenis barang kebutuhan pokok yang diberikan fasilitas PPN dibebaskan adalah barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak yang meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sementara itu, perincian dan kriteria jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, dan jasa angkutan umum yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, diatur dalam Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18 dan Lampiran PP-49/2022. 6) Pemberian kemudahan di bidang perpajakan terhadap BKP dan JKP tertentu, sangat diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di kawasan tertentu atau tempat tertentu, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, membantu dalam penanganan bencana alam nasional dan bencana non-alam nasional, serta memperlancar pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP beserta peraturan pelaksanaannya. Lebih lanjut, penyesuaian materi muatan tersebut dilakukan guna menyelaraskan arah kebijakan fiskal melalui upaya perluasan basis pajak secara berkeadilan dan berkepastian hukum. 2. Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. a. Dalam hal adanya perubahan tarif PPN dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, apakah kemudian dalam UU APBN telah ditentukan besaran tarif pajaknya atau hanya dibahas secara umum saja? Mengingat dalam Pasal 7 ayat (4) UU PPN mengatur bahwa 166 “Perubahan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” b. Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 pajak dan pungutan oleh yang yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ini, apakah cukup sampai jenis pajaknya? Atau termasuk juga tarif pajaknya? Tanggapan: a. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, apakah kemudian dalam UU APBN telah ditentukan besaran tarif pajaknya atau hanya dibahas secara umum saja? 1) Bahwa tarif PPN telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, yang berbunyi: tarif PPN yaitu: (a) sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 2) Selanjutnya, dalam hal akan dilakukan perubahan tarif PPN maka Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, mengatur sebagai berikut: Pasal 7 ayat (3) “tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% “ Pasal 7 ayat (4) “perubahan tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN” 3) Dari rangkaian ketentuan di atas, diketahui bahwa tarif PPN telah ditentukan dalam UU PPN, baik tarif yang berlaku saat ini maupun range tarif yang diperkenankan dalam hal perlu dilakukan perubahan tarif. Khususnya mengenai perubahan tarif PPN, Pasal 7 ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP menegaskan bahwa perubahan 167 dilakukan jika terjadi kondisi tertentu yang mendesak dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. 4) Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP mengamanatkan bahwa dalam hal terjadi perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, maka perubahan tarif PPN tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati bersama dalam penyusunan RAPBN. Tarif yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam UU APBN sebagai dasar perhitungan target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa usulan perubahan tarif PPN tersebut dibahas secara deliberatif dan disepakati secara konsensual oleh kedua lembaga dalam kerangka penyusunan RAPBN, merefleksikan prinsip checks and balances serta partisipasi legislatif dalam kebijakan fiskal. 5) Lebih lanjut, perlu Pemerintah sampaikan bahwa sejak UU PPN diundangkan pada tahun 1983, ketentuan pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP yang memuat pengaturan terkait pendelegasian penetapan tarif baru PPN dalam Peraturan Pemerintah belum pernah dilaksanakan dan/atau digunakan oleh Pemerintah, mengingat kondisi perekonomian dan kondisi keuangan pemerintah belum mendesak untuk mengatur penetapan tarif dalam Peraturan Pemerintah. b. Berkaitan dengan Pasal 23A UUD NRI 1945, apakah pengaturan pajak cukup sampai jenis pajaknya atau termasuk juga tarif pajaknya? 1) Ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini dimaknai bahwa jenis pajak dan jenis pungutan lain yang bersifat memaksa yang akan diterapkan terhadap masyarakat harus diatur dengan Undang- Undang dan tidak dibenarkan untuk mengatur jenis pajak baru atau jenis pungutan baru yang sifatnya memaksa melalui peraturan 168 perundang-undangan selain Undang-Undang. Dengan kata lain, untuk menerapkan jenis pajak baru atau jenis pungutan baru yang sifatnya memaksa harus dibentuk terlebih dahulu Undang- Undang sebagai dasar hukumnya. 2) Adapun penetapan subjek, objek dan tarif pajak dapat diatur dalam Undang-Undang tersebut dan dalam kondisi/kebutuhan tertentu dapat didelegasikan pengaturannya dalam peraturan perundang- undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang. Sebagai contoh, beberapa jenis pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa yang subjek, objek, dan tarif pajaknya diatur dalam Undang-Undang dan/atau didelegasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, antara lain sebagai berikut: No Jenis Pajak/Pungut an Lain Undang-Undang yang mengatur Subj ek Objek Tarif 1 Pajak Penghasilan (PPh) UU Nomor 7 tahun 1983 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh) UU UU UU (tarif nonFinal ) PP (tarif final/pot put) 2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) UU Nomor 8 tahun 1983 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN) UU UU PPN: UU PP PPnBM: UU PP 3 Pajak Karbon UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) UU UU PP UU PMK 4 Pajak Bea Meterai UU Nomor 10 Tahun 2020 (UU Bea Meterai) UU UU UU 5 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d UU Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB) UU UU UU 6 Bea Masuk UU Nomor 10 Tahun 1995 s.t.d.d UU Nomor UU UU UU PMK 169 No Jenis Pajak/Pungut an Lain Undang-Undang yang mengatur Subj ek Objek Tarif 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan) 7 Cukai UU Nomor 11 Tahun 1995 s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU Cukai) UU UU UU PMK 8 Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) UU UU UU Perda 9 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UU Nomor 9 Tahun 2018 (UU PNBP) UU UU PP PMK UU Kontrak PP Keterangan: UU : Undang-Undang PP : Peraturan Pemerintah PMK : Peraturan Menteri Keuangan Perda : Peraturan Daerah 3) Dengan demikian, berdasarkan Pasal 23A UUD NRI 1945, penentuan jenis pajak atau pungutan lain yang sifatnya memaksa diatur dengan Undang-Undang, namun ketentuan mengenai subjek, objek dan tarif pajak dapat diatur dalam Undang-Undang dimaksud dan dapat pula diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang dimaksud. 3. Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo S.H., M.H. Jelaskan alasan yang mendasari dalil Pemerintah yang menyatakan bahwa apabila permohonan a quo khususnya terkait Pasal 4A ayat (2) dan Pasal 4A ayat (3) dikabulkan justru akan menimbulkan dualisme pengaturan? Tanggapan: Jika Objek Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP diatur bersamaan dengan objek Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP akan menimbulkan dualisme karena pada dasarnya, meskipun kedua pengaturan tersebut sama-sama tidak menimbulkan beban PPN bagi 170 konsumen akhir, namun pengaturan Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dan Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP menimbulkan perbedaan perlakuan administrasi PPN, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, PPN dikenakan atas keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan UU PPN dikenai PPN (tadbestand PPN) yang mencakup: 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 2) impor BKP; 3) penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 4) pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 5) pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 6) ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 7) ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan 8) ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak. b. Barang/jasa yang tidak dikenai PPN (non-BKP/non-JKP) (Pasal 4A UU PPN) yaitu jenis barang yang bukan merupakan BKP atau JKP sehingga atas segala keadaan, peristiwa atau perbuatan (tatbestand) atas barang/jasa tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi tidak dikenai PPN. c. Barang/jasa yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP), yaitu barang/jasa yang merupakan BKP atau merupakan JKP yang atas impor dan/atau penyerahannya di dalam daerah pabean seharusnya dikenai PPN menjadi dibebaskan dari pengenaan PPN karena mendapatkan fasilitas/insentif PPN. d. Atas penyerahan barang/jasa yang tidak dikenai PPN, pengusaha tidak wajib membuat Faktur Pajak sedangkan atas penyerahan barang/jasa 171 yang dibebaskan dari pengenaan PPN pengusaha wajib membuat Faktur Pajak. e. Atas penyerahan barang/jasa baik berupa barang/jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) maupun barang/jasa yang dibebaskan PPN (Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP), keduanya tidak terdapat PPN yang dipungut sehingga tidak menimbulkan beban PPN bagi konsumen akhir. f. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama tidak menimbulkan beban PPN bagi konsumen akhir, pengaturan jenis barang/jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) dan jenis barang/jasa yang dibebaskan PPN (Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) pada dasarnya memiliki perlakukan PPN yang berbeda (terutama kewajiban pembuatan Faktur Pajak) yang akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda sehingga jika barang/jasa yang sama diatur dalam Pasal 4A dan 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP akan menimbulkan dualisme hukum. M a k a : Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Hak Uji Materil a quo dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan BUKTI PK-5, sebagai berikut: 172 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Naskah Akademik Tahun 2021: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Nota Pembelian Barang Kebutuhan Pokok, berupa: a. beras b. gula pasir serta uraian penghitungan; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Invoice Jasa Kesehatan Nomor IIV2507040010 serta uraian jasa penghitungan; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Invoice jasa angkutan umum kereta api, dengan kode pemesanan: a. 42Z8LMU b. HBK72OY; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Invoice jasa pendidikan nomor PAY/20232/0000621. Selain mengajukan bukti tertulis, Presiden telah pula menghadirkan satu orang ahli yaitu Yustinus Prastowo, yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang dan Dinamika Kebijakan PPN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang mengalami perkembangan paling pesat, dari hanya 10 negara menerapkan di tahun 1960-an, kini setidaknya 174 negara menerapkan PPN. Perkembangan pesat ini tentu tak lepas dari karakteristik PPN yang dianggap netral, administrasinya lebih sederhana, selaras dengan model perdagangan internasional, dan kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan negara. Rerata negara OECD mencatat, pada tahun 2022 PPN menyumbang 20% dari total penerimaan pajak. (Tabel 1) Tabel 1. Kontribusi PPN Negara-negara OECD Tahun 2022 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2020 2022 Taxes on income, profits and capital gains (1000) 34.7 37.1 37.0 33.0 33.8 33.1 33.8 36.5 Personal income tax (1100) 26.2 29.8 29.7 24.3 22.2 23.1 24.1 23.6 Corporate income tax (1200) 8.8 7.6 8.0 8.1 10.5 9.2 9.1 12.0 173 Social security contributions (2000) 17.6 21.9 22.0 25.5 25.0 25.9 26.6 24.8 Payroll taxes (3000) 1.0 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 1.4 1.3 Property taxes (4000) 7.9 6.3 5.4 5.1 5.1 5.7 5.7 5.3 Taxes on goods and services (5000) 38.4 32.8 33.7 34.4 34.4 33.4 32.1 31.5 Consumption taxes (5100) 36.2 31.1 32.1 32.6 32.6 31.3 30.1 29.6 General taxes on goods and services (5110) 11.9 13.3 15.8 20.1 20.1 20.9 20.8 21.4 Value added taxes (VAT) (5111) 2.2 8.8 11.3 20.2 18.3 20.2 20.1 20,8 Specific consumption taxes (5120) 24.3 17.7 16.2 11.1 12.5 10.5 9.3 8.2 Other (6000) 0.4 0.5 0.8 1.0 0.7 0.6 0.5 0.6 Sumber: OECD, 2025 Hal ini tercermin dalam data OECD. Pada tahun 1965, kontribusi PPN (kategori 5111) terhadap total penerimaan pajak di negara-negara anggota OECD hanya sebesar 2,2%. Namun, seiring dengan diterapkannya perluasan basis dan penggalian potensi, serta peningkatan efektivitas pemungutannya, angka ini melonjak drastis menjadi 20,8% pada tahun 2022, menjadikannya sumber penerimaan pajak terbesar ketiga setelah pajak penghasilan orang pribadi dan iuran jaminan sosial. Kenaikan ini juga menunjukkan pergeseran struktur perpajakan di negara-negara OECD, dari yang semula lebih bergantung pada pajak penghasilan, kini semakin menyeimbangkan dengan pajak atas konsumsi. Di Indonesia, PPN diperkenalkan pertama kali tahun 1984 melalui UU 8 Tahun 1983. Sejak saat itu, kita meninggalkan rezim Pajak Penjualan (PPn) yang dianggap kurang kompetitif karena menciptakan cascading effect (dampak akumulasi harga). Secara umum PPN memiliki karakteristik atau legal character yaitu bersifat umum, bersifat tidak langsung, dan dikenakan atas konsumsi. Bersifat umum berarti PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi yang bersifat umum. Karakter ini membedakan PPN dengan pajak lainnya seperti cukai yang menerapkan selective in coverage. Tidak langsung berarti beban pajak dari PPN dapat dialihkan, baik forward shifting maupun backward shifting. Pajak atas konsumsi berarti PPN tidak membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan/habis sekaligus ataupun digunakan/habisi secara bertahap. 174 Penelitian komparatif oleh Katryn James menunjukkan keunggulan PPN dibanding jenis pajak lain, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), antara lain karena PPN: identik dengan basis pajak yang luas di mana konsumsi menjadi target utama; pungutannya mudah dan tidak menimbulkan dampak berganda (cascading); terbukti meningkatkan penerimaan negara secara efektif; menggunakan sistem tarif tunggal yang sederhana; mampu mengantisipasi kebocoran pajak (fraud) di tiap mata rantai melalui dokumentasi faktur pajak yang tervalidasi di tiap transaksi; dan mampu berkontribusi stabil dan mendorong reformasi fiskal jangka panjang. Kontribusi PPN terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia pun meningkat signifikan. Setidaknya saat ini, 43% pendapatan perpajakan atau sebesar Rp1.014,47 triliun disumbang oleh PPN. Data penerimaan pajak selama dua dekade terakhir ini menunjukkan kontribusi signifikan PPh dan PPN terhadap penerimaan pajak (Gambar 1). Mengiringi PPN, total penerimaan PPh (Orang Pribadi dan Badan dari berbagai sektor) juga berkontribusi signifikan sebesar Rp1.051,53 triliun atau 45% dari total penerimaan perpajakan. Gambar 1. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perjenis Pajak 2006-2024 Sumber: Kementerian Keuangan, diolah, 2025 0 200 400 600 800 1000 1200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PPh PPN Cukai Pajak Perdagangan Internasional 175 Tabel 2. Data Penerimaan Per Jenis Pajak Tahun 2018-2024 (Rp T) Sumber: Kementerian Keuangan, diolah, 2025. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa struktur perpajakan Indonesia semakin kuat dan terdiversifikasi, dengan PPN yang kontribusinya semakin mendekati PPh. Tren penerimaan Indonesia ini selaras dengan tren global dan mendukung argumen bahwa pajak atas konsumsi memainkan peran yang kian penting dalam strategi penerimaan jangka panjang, terutama di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global. Di sisi lain, PPN kerap dinilai memiliki karakteristik regresif karena beban yang ditanggung relatif sama untuk seluruh pembayar pajak, tanpa mempertimbangkan daya beli. Untuk itulah best practice dan UU PPN mengatur beberapa skema untuk mencegah terjadinya distorsi dan mengurangi regresivitas PPN, seperti: Pengecualian PPN/Tidak dikenakan (Pasal 4A), Tarif 0% (Pasal 7 ayat (2)), PPN Tidak Dipungut (Pasal 16B ayat 1) dan PPN Dibebaskan (Pasal 16B ayat 2), serta PPN Besaran Tertentu (Pasal 9A). Saat dunia dilanda pandemi Covid-19, hampir semua negara mengalami tantangan yang berat. Krisis ini memberi tekanan baru dan dampak ekonomi tak terduga pada seluruh lapisan masyarakat. Di sisi negara, berupaya memberikan dukungan terbaik dengan melakukan sejumlah upaya penanganan dampak kesehatan dan sosial, serta pemulihan ekonomi. Pada 2020, Pemerintah mengalokasikan anggaran 176 Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan biaya yang sangat besar, yaitu Rp695,2 triliun. Gambar 2. Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Gambar 3. Perbandingan Data Realisasi Penerimaan Negara dan Belanja Negara Tahun 2017-2024 Sumber: Kementerian Keuangan, diolah, 2025 Terlihat dalam Gambar 3 di atas bahwa sepanjang pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi tekanan fiskal yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan lonjakan defisit anggaran pada tahun 2020 dan 2021. Biaya penanganan berdampak pada pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 6,14% dari PDB pada tahun 2020. Defisit ini meningkat tajam sebesar Rp947,7 triliun pada 2020, dan Rp775,1 triliun pada 2021, jauh lebih tinggi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Negara 1.666, 1.943, 1.960, 1.647, 2.011, 2.635, 2.783, 2.842, Belanja Negara 2.007, 2.213, 2.309, 2.595, 2.786, 2.280, 3.121, 3.350, Defisit (341,0 (269,4 (348,7 (947,7 (775,1 355,80 (337,3 (507,8 (1.200,00) (1.000,00) (800,00) (600,00) (400,00) (200,00) - 200,00 400,00 600,00 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 177 dibandingkan rata-rata defisit sebelum pandemi yang berkisar antara Rp269 triliun hingga Rp348 triliun. Kondisi ini mencerminkan tekanan ganda yang dihadapi pemerintah, yakni turunnya pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi serta meningkatnya belanja negara untuk merespons krisis kesehatan dan sosial ekonomi. Di tengah kondisi yang sulit, Pemerintah butuh pendanaan yang cepat sehingga agenda reformasi perpajakan diakselerasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu kebijakan besar yang kerap di-highlight hanya kenaikan tarif PPN untuk menopang penerimaan. Padahal, di dalam UU HPP ada banyak terobosan kebijakan untuk mendukung perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, seperti penambahan satu layer tarif PPh Orang Pribadi tertinggi (high net worth income dipajaki 35%), pengenaan pajak atas natura, integrasi NIK NPWP sebagai identitas tunggal perpajakan, penyesuaian ketentuan ultimum remedium atas kasus pidana pajak, mekanisme Specific Anti Avoidance Rules/SAAR untuk menangkal penghindaran pajak berganda, dan pemungutan pajak karbon. Pada saat bersamaan, UU No. 7/2021 memberikan fasilitas PPh tidak terutang bagi UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta setahun dan pelebaran bracket lapisan penghasilan kena pajak terendah dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta sehingga take home pay para wajib pajak karyawan akan lebih besar. Di saat pandemi dan upaya semua pihak untuk bangkit, pertimbangan yang bersemayam di balik lahirnya UU No. 7/2021 tersebut justru sangat matang, fair, dan berkeadilan. Fondasi diletakkan dengan meneguhkan prinsip ability to pay bagi wajib pajak superkaya, melindungi wajib pajak menengah-bawah, dan memperkuat dimensi gotong royong melalui kenaikan tarif pajak secara moderat dan bertahap, yaitu 11% sejak 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara historis, dalam kurun empat dekade tarif PPN secara nominal tetap dipertahankan sebesar 10%, yakni sejak diberlakukannya pada tahun 1984 (UU No. 8/1983) hingga tahun 2021(UU No. 7/2021). UU PPN telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mempertahankan tarif 10%. 178 Jika dibandingkan dengan negara sebaya maupun OECD, tarif PPN Indonesia masih relatif rendah. Sebagai perbandingan, Filipina menetapkan tarif PPN sebesar 12%, Tiongkok sebesar 13%, Afrika Selatan sebesar 15%, Meksiko sebesar 16%, dan India sebesar 18%. Sedangkan rata-rata tarif PPN yang diterapkan oleh negara- negara anggota OECD adalah sebesar 19%, dan rerata tarif PPN negara-negara BRICS, sebesar 17%. Gambar 4. Rata-Rata Tarif PPN Negara OECD Sumber: OECD, 2024 Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) ketentuan mengenai tarif PPN pertama kali diubah, yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, kemudian sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Tahapan kenaikan tarif juga disesuaikan untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat agar tidak melemah di tengah proses pemulihan. Untuk mengurangi dampak kenaikan tarif PPN dan agar tidak menciderai rasa keadilan, UU No. 7/2021 tetap menjaga level beban masyarakat melalui pemberian fasilitas PPN terhadap BKP dan JKP strategis yang dibutuhkan masyarakat, seperti barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum, dari semula dikecualikan sebagai objek PPN dalam Pasal 4A menjadi dibebaskan dari pengenaan PPN dalam Pasal 16B. Dengan kata lain, sampai saat ini terhadap barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi umum tidak ada beban pajak tambahan. Selain itu, saat penerapan UU No. 7/2021 Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan mitigasi untuk menjaga daya beli, termasuk subsidi energi, bantuan langsung tunai, dan perluasan jaring pengaman sosial. Dengan demikian, kenaikan tarif PPN merupakan langkah strategis yang wajar untuk memperkuat penerimaan 179 negara, memperbaiki defisit anggaran, dan memperluas ruang fiskal yang mendukung program-program pembangunan prioritas nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sehingga tidak mendegradasi kondisi hidup masyarakat marginal. 2. Prinsip dan Mekanisme Pemungutan PPN PPN telah menjadi pajak konsumsi utama di 174 negara industri dan berkembang sejak akhir tahun 1960-an. Cnossen dalam buku "Global Trends and Issues in Value Added Taxation" menilai penerapan PPN yang begitu populer sebagai peristiwa terpenting dalam evolusi struktur pajak di paruh terakhir abad ke-20. Penerapannya yang begitu populer umumnya dilandaskan pada argumen bahwa PPN memungut lebih banyak penerimaan negara dengan beban administratif yang lebih kecil dibandingkan dengan pajak konsumsi lainnya, seperti retail sales tax (RST) atau Pajak Penjualan (PPn) untuk kasus Indonesia Dengan RST, hanya penjualan pada tahap ritel yang dikenai pajak. Kesulitan dari penerapan RST adalah membedakan pedagang grosir dengan pedagang eceran. Sistem RST mewajibkan penjual untuk membedakan apakah pembelinya akan menggunakan produknya untuk konsumsi akhir atau untuk bisnis. Namun, tidak ada insentif bagi penjual untuk membedakan keduanya dengan benar. Ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan klasifikasi yang berdampak pada hilangnya penerimaan negara yang signifikan. Sebaliknya, dalam sistem PPN, pembelilah yang harus membedakan apakah mereka menggunakan pembeliannya untuk kepentingan bisnis atau untuk konsumsi akhir. Dengan sistem ini, kesalahan klasifikasi bisa dihindari karena konsumen akhir yang bukan Pengusaha Kena Pajak tidak mungkin mengklasifikasikan pembeliannya untuk kepentingan bisnis. Pihak yang dapat mengkreditkan “PPN input” hanya pembeli yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, karena kewajiban PPN tersebar di seluruh mata rantai suplai, jika penghindaran pajak dilakukan oleh satu penjual, penerimaan negara yang hilang hanya dari pajak atas nilai tambah di satu tahap tersebut, tidak atas keseluruhan nilai tambah pada barang yang dijual. Terlebih lagi, adanya hak pembeli untuk mengkreditkan pajak masukan memberikan insentif bagi pembeli untuk memastikan faktur pajak diterbitkan dengan benar oleh penjual. Selanjutnya menurut Victor Thuronyi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi yang dikenakan secara proporsional pada setiap tahap produksi dan 180 distribusi, dengan mekanisme invoice-based credit method yaitu metode indentifikasi PPN sehubungan dengan setiap transaksi atau kelompok transaksi. Metode ini memastikan beban pajak hanya ditanggung konsumen akhir, sehingga menciptakan netralitas ekonomi dan efisiensi pemungutan. PPN umumnya menggunakan destination principle, di mana transaksi akan dikenakan PPN apabila ditujukan untuk dikonsumsi di dalam negeri. PPN sendiri memiliki beberapa ciri-ciri atau legal character yaitu bersifat umum, bersifat tidak langsung, dan dikenakan atas konsumsi. Bersifat umum berarti PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi yang bersifat umum. Karakter ini membedakan PPN dengan pajak lainnya seperti cukai yang menerapkan selective in coverage. Tidak langsung berarti beban pajak dari PPN dapat dialihkan, baik forward shifting maupun backward shifting. Pajak atas konsumsi berarti PPN tidak membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan/habis sekaligus ataupun digunakan/habisi secara bertahap. Indonesia memilih menerapkan PPN dibandingkan sales-tax dikarenakan sistem pemungutannya multi-stage levies non-cumulative system. Sales tax atau pajak penjualan (PPn) dan PPN menggunakan sistem pemungutan multi-stage levies, yaitu pajak yang dikenakan pada beberapa tingkat dari produksi dan distribusi. Namun, pajak penjualan menggunakan cumulative cascade system yaitu pengenaan pajak tanpa adanya penyesuaian terhadap pajak yang telah dibayar pada jalur sebelumnya. Sistem ini akan menimbulkan beban pajak berganda yaitu adanya pajak atas pajak. Berbeda dengan itu, sistem PPN yang menggunakan non-cumulative system hanya mengenakan pajak atas nilai tambah yang biasanya tercermin dari selisih antara harga penjualan dengan pembelian. Oleh karena itu, akan dilakukan penyesuaian dengan pajak yang telah dibayar pada jalur sebelumnya sehingga tidak tercipta beban pajak berganda. Konsep ini dapat dilihat pada bagan berikut. 181 Gambar 5. Ilustrasi Sistem Pemungutan PPN di Indonesia Sumber: Kemenkeu, diolah Di samping itu, Kathryn James dalam bukunya “The Rise of the Value Added Tax” juga mengemukakan 7 alasan mengapa PPN/VAT lebih diunggulkan dan dipilih daripada Income Tax Pajak Penghasilan. a) Basis Pajak yang Luas - Konsumsi jadi Target Utama VAT mengenakan pajak atas seluruh tahap konsumsi, bukan hanya sebagian kecil seperti cukai atau pajak turnover. Kerangka pengukuran melalui C-efficiency ratio menunjukkan bahwa VAT yang luas dan seragam dapat mencapai efisiensi mendekati 100% bila dasar konsumsinya luas. b) Efisiensi Administratif dan Pencegahan ‘Cascading’ VAT dengan sistem kredit faktur memungkinkan pengusaha mengklaim pajak input, sehingga menghindari pajak berganda (cascading). Ini mengurangi distorsi struktur produksi dan mengurangi insentif vertikalisasi hanya untuk manipulasi pajak. c) Peningkatan Penerimaan Negara Secara Efektif 182 Analisis IMF menunjukkan bahwa negara-negara dengan VAT cenderung memiliki rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang lebih tinggi, terutama ketika VAT dirancang secara baik sesuai prinsip ideal. d) Transparansi dan Validasi Faktur Karena mekanisme VAT mengandalkan faktur dan kredit pajak, setiap tahap perdagangan menjadi terdokumentasi. Ini meningkatkan kepatuhan dan mendeteksi ketidaksesuaian faktur, membuat penghindaran maupun kecurangan menjadi lebih sulit. e) Buffer Risiko dalam Rantai Transaksi Dalam sistem VAT, apabila satu pelaku usaha menghindar membayar pajak, otoritas masih dapat menagih pajak dari pelaku sebelumnya. Ini berarti kerugian penerimaan terbatas—beda dengan retail sales tax yang hanya menagih di tahap akhir. f) Kesederhanaan dan Pertimbangan Desain Prinsip desain VAT dikenal baik: satu tarif, basis luas, tanpa pengecualian besar. Ketika pemerintah mengikuti pedoman ini, kompleksitas administrasi dan kepatuhan bisnis bisa rendah. Sistem faktur-kredit yang konsisten membuat VAT relatif sederhana baik bagi pembayar maupun otoritas pajak. g) VAT Lebih Stabil dan Mendorong Reformasi Fiskal Jangka Panjang VAT memberi kontribusi stabil dan meningkat terhadap kas negara, bahkan lebih unggul dari beberapa pajak lain. Selain itu, banyak negara berkembang dan berkembang pesat (seperti di Asia dan Amerika Latin) mengadopsi VAT karena bisa menjadi alat fiskal yang fleksibel dan tahan lama. 3. Memahami Perbedaan Fasilitas PPN: Exemption dan Zero Rating 3.1 Definisi VAT Exemption (Pengecualian PPN) dan Zero Rating (PPN Dibebaskan) Subsidi implisit berupa exemption dengan tidak mengenakan PPN sebenarnya sering juga disebut sebagai tax relief atau fasilitas PPN. Namun pada intinya, Exemption terjadi ketika pajak keluaran (output) tidak dikenakan pajak dan n pajak masukan (input) tidak dapat dikreditkan, sebagaimana diungkapkan Crawford, Keen, dan Smith berikut ini. “Exemption’ means that sales are not subject to VAT but, in contrast to zero- rating, the firm does not have the right to reclaim the VAT paid on its inputs... The input VAT thus ‘sticks,’ and the VAT acquires elements of a tax on production rather than consumption.” 183 Ketika barang/jasa diklasifikasikan sebagai exempted supply, PPN tidak dikenakan pada tahap yang bersangkutan, namun pajak masukan yang dibayar pada tahap berikutnya tidak dapat dikreditkan. Artinya, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut meningkatkan harga produksi, meskipun di tahap sebelumnya PPN dikecualikan. Akibatnya, pajak tersebut terkandung dalam harga jual yang menjadi basis menghitung pajak pada tingkat berikutnya. Ini disebut juga dengan cascading effect. Sementara itu berbeda dengan pengenaan PPN Dibebaskan atau nol persen, tarif pajak yang dikenai terhadap penjualan adalah nol, sementara atas pajak masukan yang diperoleh dapat dikreditkan. Tait merumuskan pengertian PPN tarif nol persen sebagai berikut: Zero rating that a trader is fully compensated for any VAT he pays on input and therefore, genuinely is exempt from VAT. Ebrill, dkk juga menyatakan hal serupa: “Zero-rating’ means that the seller charges a VAT rate of zero on its sales but is still entitled to credit for the input VAT paid, so that no VAT remains…so long as some input VAT has been paid, the business will on this account be due a refund.” Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara pengusaha yang menjual barang/jasa yang dikecualikan (exempt trader) dengan pengusaha yang menjual barang/jasa yang dikenakan tarif nol persen (zero-rated trader) terletak pada keberadaannya dalam sistem PPN. Exempt trader tidak masuk ke dalam sistem PPN dan diperlakukan sebagai konsumen akhir. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban terkait administrasi PPN seperti penerbitan faktur atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebaliknya, zero-rated trader memiliki kewajiban yang sama seperti WP yang objeknya dikenakan tarif normal, hanya saja dengan tarif nol persen. Dengan demikian, zero-rated trader adalah bagian dari sistem PPN dan melakukan restitusi PPN secara normal. Adapun pengenaan PPN nol persen pada umumnya diterapkan untuk barang dengan tujuan ekspor. Ini sesuai dengan asas destination principle yang dianut sebagian besar negara dunia. Dengan asas ini, PPN hanya dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Meskipun begitu, untuk alasan lain—seperti keadilan, merit goods, dan alasan lainnya sebagaimana exemption, tarif nol persen juga diterapkan untuk penyerahan dalam negeri. Pada praktiknya, ada tiga alasan mengapa exemption dan tarif 0% diterapkan: 1. Mengurangi regresivitas PPN 184 2. Barang dan jasa tertentu masuk dalam pengertian merit goods dalam terminologi Musgrave (contoh: jasa pos, rumah sakit, aktivitas kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain) 3. Barang dan jasa tertentu sulit dipajaki karena sulit menentukan nilai tambahnya (contoh: jasa keuangan) Menurut OECD ada lima kategori pengecualian PPN yang umum digunakan:  Barang-barang penting, seperti perlengkapan medis dan rumah sakit, makanan dan air  Utilitas seperti transportasi umum, pos, televisi umum  Aktivitas yang diinginkan sosial, seperti kegiatan amal, budaya, olahraga atau kegiatan yang mendukung pekerjaan  Wilayah geografis yang layak mendapat perlakuan istimewa seperti daerah terpencil dan daerah perbatasan  Sektor yang dikecualikan PPN karena alasan historis atau praktis dan mungkin dikenakan pajak khusus seperti properti dan jasa keuangan (termasuk asuransi) 3.2 Pengaturan Tarif dan Fasilitas PPN di Indonesia Sebelum dibahas mengenai pengaturan fasilitas PPN, perlu dipahami konsep Subjek PPN atau siapa yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan mengadiministrasikan PPN. Subjek Pajak PPN yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha yang tergolong PKP wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Tidak semua pengusaha yang menyerahkan BKP wajib menjadi PKP dan memungut PPN. UU PPN mengatur bahwa terdapat pengecualian berupa “pengusaha kecil” yang dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP atau tidak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013, diatur bahwa 185 pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Jumlah peredaran bruto tersebut adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Berikut ketentuan terkait Pengusaha Kena Pajak yang berlaku di Indonesia. “Pasal 4 PMK No. 197/PMK.03/2013 (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).” Dengan demikian, pengusaha kecil dengan omset di bawah Rp4,8 miliar tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Meski pengusaha kecil tersebut melakukan transaksi penjualan BKP dan JKP, tetap tidak memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN karena statusnya yang bukan PKP. PPN dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Tarif PPN adalah sebesar 10% kecuali untuk ekspor yaitu 0%. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% atau paling tinggi 15% dengan Peraturan Pemerintah, dan PPN terutang pada saat penyerahan, impor, dan/atau ekspor BKP /JKP. Di samping itu, kebijakan PPN juga mengenal adanya fasilitas tarif PPN sebagai perlakuan khusus untuk mengatur barang atau jasa tertentu agar tidak dipungut PPN atau dipungut dengan tarif lebih rendah. Perlakuan khusus dalam pengenaan PPN (VAT concession) atau sering juga disebut sebagai fasilitas PPN umumnya diklasifikasikan menjadi tarif nol (zero rate) atau pengurangan tarif (reduced rate) dan pembebasan (exemption). Berbeda dengan praktik yang lazim di berbagai negara, Indonesia mengenal empat jenis fasilitas PPN dalam peraturan perundang-undangan. 186 Gambar 6. Beberapa Skema Fasilitas PPN di Indonesia Dari keempat fasilitas tersebut, perlakuan PPN yang memperkenankan pengkreditan PPN masukan adalah fasilitas tarif 0% dan PPN tidak dipungut. Fasilitas tarif 0% diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPN. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini konsisten dengan penerapan destination principle. Tujuan utama pemberian fasilitas ini adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor dari industri dalam negeri. Sementara, fasilitas PPN Tidak Dipungut diatur dalam Pasal 16B ayat (1). Dengan fasilitas ini, pembeli BKP atau JKP tidak perlu membayar PPN, namun PPN Masukan untuk menghasilkan BKP/JKP tersebut dapat dikreditkan. Fasilitas PPN tidak dipungut diberikan untuk kegiatan usaha tertentu maupun penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu (penyerahan di kawasan ekonomi tertentu, seperti kawasan bebas, kawasan berikat, dan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE). Dalam fasilitas PPN tidak dipungut, pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dimaksud tetap dapat dikreditkan dan kode faktur pajak yang digunakan adalah kode 07. Selain kedua fasilitas tersebut, UU PPN juga mengenal konsep pengecualian PPN (atau sering disebut “PPN tidak dikenakan”) dan PPN dibebaskan. Secara konseptual, dua fasilitas ini membuat PPN Masukan tidak dapat dikreditkan. Akan tetapi, terdapat perbedaan administrasi antara perlakuan PPN dibebaskan dan PPN tidak dikenakan. Terhadap objek yang tidak dikenakan PPN (Non-BKP & Non-JKP Pasal 4A) tidak perlu diterbitkan faktur pajak sehingga tidak ada beban administratif untuk melaporkan transaksi penjualan. Sebaliknya saat BKP & JKP tersebut mendapatkas fasilitas PPN Pasal 16B, maka atas penjualan barang/jasa yang ‘dibebaskan’ dari pengenaan PPN harus tetap menerbitkan faktur pajak saat transaksi (namun konsekuensi adminitratif ini hanya dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak/PKP dengan omset di atas Rp4,8 miliar setahun atau pengusaha lain PPN Tidak Dipungut (Pasal 16B ayat 1) Fasilitas/Insentif PPN Pengecualian PPN/Tidak dikenakan (Pasal 4A) (Pasal 4A) Tarif 0% (Pasal 7 ayat (2)) PPN Dibebaskan (Pasal 16B ayat 2) 187 yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP). Artinya, bagi Non-PKP tidak menimbulkan biaya administratif apapun. Pada konsep exemption atau pengecualian, PPN tidak dikenakan terhadap barang atau jasa yang tidak termasuk objek PPN (negative list). Prinsip daftar negatif (negative list) yang dianut UU PPN mengatur bahwa semua barang dan jasa adalah objek PPN kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPN. Sejak awal, Pasal 4A UU PPN hadir mengakomodir daftar barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN (Non-BKP/Non-JKP). Namun, konsep pengecualian ini secara tidak langsung telah mengunci seluruh barang dan jasa yang masuk dalam daftar kategori tersebut menjadi tidak bisa dikenakan PPN sama sekali. Padahal, seiring berkembangnya jaman dan teknologi dimungkinkan muncul variasi barang dan jasa baru yang sifatnya premium dan tidak semestinya diberikan insentif (barang kebutuhan pokok premium, layanan kesehatan medis VIP, dan layanan transportasi mewah). Oleh karena itu, konsep PPN fasilitas pembebasan PPN dalam Pasal 16B kini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan dengan dinamika bisnis dan perekonomian, sehingga secara adil dapat tetap memberi fasilitas pada barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak, dan di saat bersamaan dapat mengenakan PPN secara selektif untuk barnag/jasa yang hanya dapat dikonsumsi oleh kelompok kaya. 3.3 Perubahan Pasal 4A UU PPN dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan beberapa ketentuan Undang-undang PPN melalui UU HPP yang menghapus beberapa poin dalam Pasal 4A tidakserta merta bermakna ‘Pemerintah menghilangkan fasilitas bebas PPN’ sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya. Penghapusan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j sejatinya hanya mengubah status barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, dan jasa angkutan umum dari sebelumnya berstatus Non- BKP/Non-JKP menjadi BKP dan/atau JKP, namun tidak menghapus fasilitas PPN sebagaimana diatur sebelumnya. Sebab, dihapusnya Pasal 4A disertai dengan pengaturan pada Pasal 16B yang semestinya dipahami sebagai satu tarikan nafas perubahan aturan. Dengan demikian, barang dan jasa tertentu yang semula tidak dikenai PPN (Non-BKP/Non- JKP), menjadi BKP dan/atau JKP yang selanjutnya diberikan fasilitas PPN melalui Pasal 16B UU PPN sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. 188 Pasal 16B ayat (1a) UU PPN mengatur PPN yang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis tertentu, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum. Kini Pasal 4A hanya mengecualikan (1) uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, jasa keagamaan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;dan (2) mengecualikan objek lain yang sudah dipajaki oleh Pemerintah Daerah, yaitu barang berupa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, serta jasa berupa jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering. Konsep seluruh barang dan jasa pada hakikatnya adalah objek PPN selaras dengan perkembangan di dunia internasional. Pertimbangannya adalah Pemerintah dan DPR ingin menjaga sekaligus memastikan bahwa kebijakan insentif PPN telah sesuai dan tepat sasaran, yakni dinikmati oleh masyarakat (terutama yang membutuhkan). Agar nantinya insentif tidak diberikan secara berlebihan kepada kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan (kelas menengah ke atas) sehingga manfaat sosialnya dapat dioptimalkan. Berdasarkan data APBN 2023, belanja perpajakan Indonesia diestimasikan mencapai Rp362,5 triliun, atau setara 1,73 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Dari seluruh belanja perpajakan, sebesar 58% atau senilai Rp210,2 triliun berasal dari belanja perpajakan PPN dan PPnBM. Dari belanja perpajakan PPN dan PPnBM, sebagian besar diberikan untuk kebijakan berbagai macam fasilitas PPN seperti pembebasan PPN pada barang dan jasa tertentu. Oleh karena itu, agar kebijakan pemberian fasilitas fiskal tersebut dapat berjalan secara efektif, perlu dilakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas PPN tersebut. Agar pemanfaatan fasilitas PPN dinikmati oleh seluruh masyarakat luas untuk menopang kebutuhan bahan dan jasa pokok. Jika sebelumnya Pasal 4A mengecualikan pengenaan PPN atas seluruh Non-BKP dan Non-JKP yang masuk kategori bukan objek pajak, saat ini. pemberian fasilitas PPN semestinya dibatasi pada kategori kebutuhan barang dan jasa pokok yang 189 benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat luas saja, bukan barang atau jasa yang hanya dapat dikonsumsi golongan tertentu (menengah ke atas). Berangkat dari pertimbangan tersebut, maka dilakukan pemindahan pengaturan sebagian barang/jasa yang semula bukan objek pajak di Pasal 4A menjadi barang atau jasa kena pajak yang mendapat fasilitas di Pasal 16B. Di masa mendatang, Pasal 16B dapat dijadikan instrumen bagi Pemerintah untuk dapat memilah, mengkaji, dan mengevaluasi mana saja BKP dan JKP yang masih berhak atau tidak berhak mendapatkan fasilitas PPN (barang strategis yang dibutuhkan oleh rakyat banyak) atas dasar pertimbangan keadilan. Sebab, pemberian fasilitas pembebasan PPN terhadap barang & jasa non-strategis atau premium (misalnya beras shirataki & basmati, daging wagyu & kobe, jasa pendidikan dan kesehatan premium, dsb) yang dikonsumsi oleh golongan tertentu/terbatas tidak selaras dengan prinsip keadilan sebagai dasar dan tujuan awal pemberian insentif. Meski ada ruang ekstensifikasi pajak, namun kehadiran Pasal 16B bukan berarti Ditjen Pajak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menentukan daftar kriteria barang yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan atau tidak, karena pemberian fasilitas ini diatur dengan Peraturan Pemerintah yang dalam prosesnya akan dibahas dan disepakati bersama DPR. Sebagaimana juga Pasal 16B UU PPN tersebut telah diatur melalui PP 49 Tahun 2022 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari luar Daerah Pabean. Alasan lain dilakukannya pergeseran status non objek menjadi objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk memperluas basis data perpajakan melalui administrasi pajak yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Katryn James, Alan Tait, Richard M Bird, dan ahli lain. Di ketentuan lama, apabila terjadi transaksi penyerahan Non-BKP (beras) yang tidak dikenakan PPN, maka baik Pengusaha kecil maupun Pengusaha besar (PKP) tidak memiliki kewajiban untuk mengadministrasikan transaksi tersebut, atau tidak diterbitkan faktur. Transaksi ini yang tidak tercatat dalam siklus formal sehingga berpotensi mempersulit ekstensifikasi pajak. Konsep ini dapat diilustrasikan melalui bagan berikut. 190 Gambar 7. Perbandingan Dampak Skema PPN Dikecualian dan PPN Dibebaskan Sumber: UU PPN, diolah Setelah dilakukan perubahan perlakuan PPN atas beras dari yang semula dikecualikan atau Non-BKP (Pasal 4A UU PPN) menjadi BKP yang mendapat fasilitas PPN Dibebaskan (Pasal 16B UU PPN), dapat dipastikan tidak menimbulkan beban pajak baru bagi konsumen. Akan tetapi, dengan setiap transaksi akan tercatat karena pengusaha yang menyerahkan barang harus menerbitkan faktur PPN untuk mencatat transaksi penjualan BKP. Penerbitan faktur meski nilai PPN-nya nihil akan tetap tercatat dalam coretax system DJP yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengujian kepatuhan para Pengusaha Kena Pajak (ekualisasi PPN dan PPh Badan, data pemeriksaan PPh, dan sebagainya). Pada gilirannya, perluasan basis data perpajakan ini dapat meningkatkan kinerja penerimaan pajak dan menciptakan keadilan vertikal dan horisontal. Ketentuan terkait pelaksanaan administrasi PPN Dibebaskan ini diatur dalam Pasal 20 PER - 03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (PKP yang mendapatkan fasilitas PPN Dibebaskan wajib menerbitkan Faktur Pajak kode 08). 3.4 Konsep Fasilitas PPN di Negara-Negara lain Kebijakan VAT exemption merupakan hal yang umum. Tak hanya di Indonesia, di berbagai negara kebijakan ini juga diimplementasikan. Hanya saja, ada perbedaan struktur (berbagai jenis objek) yang mendapatkan pengecualian. Di negara OECD setidaknya ada 17 kategori objek yang umum (lebih dari 20%) mendapatkan fasilitas exemption. Seluruh negara OECD memberikan exemption bagi jasa keuangan 191 tertentu. Kegiatan sosial keagamaan, kegiatan non-govermental organization, dan penggalangan donasi juga umum untuk mendapatkan exemption. Sebagai perbandingan, dapat dilihat pada Gambar 4.2 bahwa sebagian besar objek yang mendapatkan exemption di negara-negara OECD adalah berupa jasa. Gambar 8. Objek yang Umum Mendapatkan Fasilitas VAT Exemption Sumber: OECD, diolah Sebaliknya barang kebutuhan pokok misalnya, di berbagai negara agraris umumnya dikecualikan sebagai objek PPN. Namun di sebagian besar negara OECD, barang kebutuhan pokok ‘tidak dikecualikan tetapi mendapatkan fasilitas pengurangan tarif saja’. Ini mengindikasikan bahwa pemberian fasilitas pengurangan tarif digunakan untuk menggantikan fasilitas VAT exemption. Selain kebutuhan pokok, objek lainnya yang bisa mendapatkan fasilitas pengurangan tarif adalah suplai medis, hasil agraris/perikanan, buku (termasuk surat kabar, majalah, baik cetak maupun digital), serta air bersih (yang dijual). 4. Skema Tarif PPN: Single Rate, Multi Rate, dan Pengaturannya 4.1 Teori Mengenai Tarif PPN Tren global tarif PPN yang juga diberlakukan di beberapa negara dunia adalah penggunaan lebih dari satu tarif atau multitarif (multiple rates). Sebagaimana diketahui, selain memberlakukan tarif tunggal (single rate) secara umum, berbagai 2,94 2,94 5,88 5,88 8,82 11,76 23,53 26,47 35,29 82,35 85,29 85,29 85,29 88,24 91,18 91,18 91,18 91,18 91,18 91,18 91,18 94,12 100,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pakan ternak/bahan penunjang lainnya farmasi energi (Listrik, gas, BBM, dkk) buku, koran, majalah jasa agrikultur dan barang penunjang lainnya jasa yang diberikan asosiasi/entitas tertentu kepada… pelayanan/barang publik darah manusia tissues and organs jasa pos jasa pendidikan jasa asuransi properti (Jual/Sewa) kegiatan/aktivitas sosial exempt non-exempt 192 negara juga mengenakan tarif khusus terhadap barang dan/atau jasa kena pajak tertentu. Skema tarif tersebut berbeda dengan Indonesia yang sampai saat ini masih menganut tarif tunggal dalam sistem PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN. a) Tarif Tunggal Tarif tunggal dalam PPN memiliki arti hanya ada satu tarif bersifat seragam (uniform rates) yang berlaku dalam sistem PPN. Menurut Tait, penggunaan istilah ini dengan mengesampingkan tarif 0% untuk ekspor. Menurut Bird dan Gendron, istilah tarif tunggal dalam PPN sebenarnya berarti terdapat dua tarif karena ada tarif 0% yang harus diterapkan dalam pengenaan PPN atas ekspor. Dengan demikian, tarif tunggal terdiri atas tarif standar yang berlaku secara umum dan tarif 0% khusus untuk PPN atas ekspor. b) Multitarif Dalam konsep multitarif PPN, dimungkinkan terdapat lebih dari satu tarif yang diberlakukan dalam sistem PPN. Oleh Ebril,dkk tarif ini juga dikenal dengan rate differentiation. Atau dengan kata lain, selain tarif standard yang diberlakukan secara umum, terdapat tarif PPN lain yang juga diberlakukan secara khusus. Tarif tersebut bisa berupa penurunan tarif (reduced rate) atau justru tarif yang lebih tinggi. Pada praktiknya, para ahli merekomendasikan penerapan PPN menggunakan tarif tunggal. Cnossen menyebut bahwa sistem PPN yang terbaik adalah sistem PPN yang memberlakukan satu tarif seragam atas penyerahan barang dan jasa di dalam negeri. Dalam penerapatan tarif tunggal, didapati bahwa biaya administrasi dan kepatuhan jauh lebih rendah karena hanya ada satu tarif atas seluruh transaksi. Sebaliknya, penerapan multitarif akan berisiko terhadap kompleksitas regulasi karena ragam tarif sehingga berpotensi juga menimbulkan kesalahan dalam penerapan tarif. Kompleksitas ini akan berdampak pada optimalisasi pengutan PPN, bahkan diketahui dalam penelitian yang dilakukan oleh Copenhagen Economics mengenai fungsi dari sistem PPN di negara-negara anggota Uni Eropa pada 2007, penerapan multitarif PPN telah menyebabkan negara-negara anggota mengalami penurunan penerimaan fiskal. Namun demikian, Ebrill, dkk juga memiliki pandangan bahwa penerapan multitarif akan memberikan beberapa manfaat, yaitu efisiensi dan keadilan. Keadilan menjadi 193 alasan yang dianggap paling penting mengapa seharusnya terdapat lebih dari satu tarif yang diterapkan dalam PPN. Misalnya saja, tarif PPN dikenakan tarif lebih tinggi atas barang yang hanya dapat dikonsumsi oleh pihak-pihak yang mempunyai penghasilan tinggi. Hal ini dipercaya mampu menjamin terciptanya distribusi penghasilan yang adil. 4.2 Pengaturan Tarif Tunggal PPN dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Mengemban amanat Pasal 23A UUD 1945 (perubahan ketiga) yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang”, maka, Undang-undang hadir untuk mengatur kebijakan, seperti subjek pajak (siapa saja yang dipungut pajak); objek pajak (apa saja yang dikenai pajak); saat terutang pajak/tatbestand; dan tarif pajak (berapa besaran pungutan). Sementara, tata administratif mengenai bagaimana cara pajak dipungut, cara penghitungan dan pelaporan diatur dalam perangkat hukum di bawah undang-undang. Dengan demikian, pen gaturan tarif hanya dilakukan melalui Undang-undang sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU PPN tentang tarif. Pasal 7 ayat (1) mengatur kebijakan kenaikan tarif sebagai upaya intensifikasi pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan sehingga pengaturan besaran tarif dan timeline kebijakan ditetapkan rinci. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) mengatur tarif PPN 0% atas kegiatan ekspor untuk mendorong penguatan ekspor dan meningkatkan daya saing. Selain itu, Pasal 7 ayat (3) juga mengatur rentang (range) tarif minimal/batas bawah dan maksimal/batas atas PPN. Penetapan tarif di dalam rentang (bukan tarif baru) ini diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 7 ayat [4]). Pengaturan rentang tarif ini menjadi dasar untuk menaikkan atau menurunkan tarif PPN namun tetap di dalam koridor UU, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Sebagai contoh, terjadi krisis ekonomi luar biasa, maka tanpa perlu menunggu proses amandemen UU, Pemerintah dapat segera menurunkan tarif PPN serendah-rendahnya (5%) dengan PP yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah bersama DPR. 194 Sebaliknya, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PPN jika kondisi ekonomi mengalami peningkatan (booming). Skema rentang tarif ini juga banyak diadopsi oleh beberapa negara seperti Uni Eropa, tepatnya Spanyol dan Perancis yang mengatur bahwa standard rate VAT dapat bervariasi tetapi tidak boleh kurang dari 15% untuk memberikan fleksibilitas bagi negara tersebut. Adapun Pasal 7 ayat (4) memberi pagar penetapan tarif tetap dibahas dan disepakati dengan DPR, yaitu saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini berarti ruh persetujuan perwakilan rakyat tetap dipertahankan dengan menyediakan ruang fleksibilitas yaitu melalui Peraturan Pemerintah saja, bukan perubahan UU. Meski telah diatur sejak lama, dalam praktiknya Pemerintah tidak pernah menggunakan klausul Pasal 7 ayat (3) tersebut untuk merevisi tarif PPN. Perubahan tarif PPN pertama kali dilakukan melalui instrumen Undang-undang, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 sehingga tidak pernah dilakukan revisi tarif melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) tersebut. Atau dengan kata lain, klausul tersebut secara historis digunakan oleh Pemerintah saat menemui kondisi mendesak atau benar-benar dibutuhkan perubahan tarif PPN berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana yang signifikan 5. Kebijakan Lainnya: Asal Mula Adanya Pengaturan DPP Nilai Lain (PMK 131/2024) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, serta mengakomodir aspirasi publik yang menolak kenaikan PPN dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi, Pemerintah akhirnya menetapkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang mewah, yaitu barang tertentu yang selama ini sudah terkena PPN Barang Mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada. Contoh objek PPnBM adalah pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, motor yacht, dan rumah mewah. Fokus kebijakan kenaikan tarif PPN yang mengarah pada konsumsi barang mewah ini diharapkan tidak membebani kelompok berpenghasilan rendah. Namun demikian, perubahan kebijakan ini tidak dapat diakomodir secara instan dalam Undang-undang. Sebab, apabila diubah melalui PP, PERPPU, ataupun Revisi UU HPP akan memakan waktu lama, sementara tenggat waktu implementasi UU HPP selambat-lambatnya 1 Januari 2025. Sementara itu, target PPN di APBN 195 2025 juga sudah memperhitungkan kenaikan tarif 12%. Artinya, Pemerintah dan DPR sudah membahas dan menyepakati kenaikan tarif saat penyusunan RAPBN 2025. Hal ini merupakan bagian dari proses deliberasi politik. Akhirnya, yang dapat dilakukan Pemerintah adalah tetap menerapkan kenaikan tarif PPN 12% secara formal demi menjalankan amanat UU HPP, namun Pemerintah mengatur ketentuan mengenai Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk menjaga beban PPN secara efektif tetap sama dengan pada saat konsumen dibebani tarif PPN 11%. Pada tanggal 31 Desember 2024, diterbitkan PMK Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah (yang selanjutnya disebut PMK 131/2024) yang mengatur bahwa Barang Kena Pajak yang dikenakan tarif 12% adalah Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sementara, bagi penyerahan dan/atau pemanfaatan selain barang mewah dapat menggunakan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain. Penerbitan PMK 131/2024 ini memberikan kepastian hukum dalam penghitungan PPN yang diberlakukan tarif baru sebesar 12% pada 1 Januari 2025. PMK ini mengatur DPP Nilai Lain yang dihitung menggunakan koefisien pengali 11/12. Penyesuaian ini bertujuan menjaga agar nilai akhir pajak yang dikenakan tidak berbeda dengan penerapan tarif PPN 11% sehingga wajib pajak tidak mengalami kenaikan beban pajak yang signifikan. Untuk itu, terhadap BKP dan JPK selain barang mewah dikenakan tarif PPN yang dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan DPP nilai lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian sehingga diperoleh tarif efektif PPN sebesar 11%. Atas dinamika ini, dapat dikatakan bahwa kehadiran PMK 131/2024 bukan untuk merevisi atau mengatur tarif sebagaimana yang telah ditetapkan UU HPP sebesar 12%, melainkan hanya untuk mengatur DPP nilai lain, yang merupakan kewenangan yang diberikan UU kepada Menteri Keuangan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan tidak terjadi pertentangan antara ketentuan a quo UU HPP yang menyatakan tarif PPN 12% berlaku tanggal 1 Januari 2025, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Keduanya mengatur 196 hal yang berbeda, di mana Pasal 7 ayat (1) UU HPP mengenai besaran kenaikan tarif PPN 12% berlaku, sedangkan PMK 131/2024 mengatur DPP Nilai Lain sebagai landasan penyesuaian perhitungan PPN dalam tujuan menjaga beban PPN secara efektif di angka 11%. Atau dengan kata lain, PMK 131/2024 bukanlah aturan pelaksana dari ‘klausul tarif’ dalam Pasal 4 Angka 2 UU HPP yang merevisi Pasal 7 ayat (1) UU PPN. [2.6] Menimbang bahwa dalam perkara a quo Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari Komnas Perempuan dan perseorangan warga negara yang bernama Jenri MP Panjaitan sebagai Amicus Curiae yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 dan 28 Juli 2025 sebagai berikut: I. PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN 1) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Junta Peraturan Presiden No.8 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2) Landasan kerangka kerja Komnas Perempuan adalah: i. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ii. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). iii. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT). iv. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia. 3) Komnas Perempuan memiliki mandat dan kewenangan sebagai berikut: (a) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; (b) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan 197 perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan; (c) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan; (d) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan; (e) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya- upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. 4) Menanggapi upaya hukum Pengujian Materiil Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, hurufj serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang HarmonisasiPeraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberlakuannya justru menyulitkan ekonomi masyarakat, membebani ekonomi masyarakat, dan memperberat daya beli masyarakat. Komnas Perempuan berkepentingan untuk menyampaikan Amicus Curiae atau pendapatnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara Nomor 11/PUU-XXIIl/2025, mengingat pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berkaitan dengan merupakan kepentingan umum, dimana putusan Hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan yang seringkali menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus menjadi pengelola keuangan rumah tangga dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. 198 II. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA 5) Amicus Curiae adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti ''friend of the court," atau "sahabat pengadilan". Jika pengaju lebih dari satu orang/organisasi maka disebut "Amici Curiae" dan pengajunya disebut dengan amici(s). Dan amici curiae biasanya diajukan untuk kasus- kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat. Karena itu dalam Amicus Curaie ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan. 6) Asal usul amicus curiae ini sendiri berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke- 9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan sistem Common Law, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae: a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu; b. Amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer); c. Amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus; d. Izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae. 7) Sejak awal abad 20, di Amerika Serikat, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke MA, para amici(s) telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudiari dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus- kasus yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Belakangan, pelembagaan peran "Sahabat Pengadilan" pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem Civil Law. 8) Walau praktik amicus curiae lazim dipakai di negara dengan sistem hukum common law, bukan berarti praktek ini tak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika kita merujuk pada semangat amicus curiae yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara, maka hal 199 ini telah diakui dan dipraktekkan dalam sistem hukum kita. Kewajiban hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", 1 telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan. Ketentuan tersebut mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapat oleh Hakim, akan membantu Hakim sendiri untuk menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana. 9) Di Indonesia, Amicus Curiae mulai digunakan termasuk dalam kasus-kasus berdimensi kekerasan berbasis gender atau berdampak kepada hak asasi perempuan. Komnas Perempuan telah memberikan pandangan tertulisnya yakni: a. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram dengan Terdakwa Sdri. Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Di tingkat pe1iama pada 19 Juli 2017, Hakim memutus bebas Terdakwa Baiq Nuril. b. Amicus Curiae dalam perkara No. 830/Pid.Sus/2017/PN.Lbp Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyidangkan tindak pidana persetubuhan dengan anak pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan Terdakwa Abdi Suranta Ginting alias Nampur alias Bosek. c. Amicus Curiae dalam perkara No. 48/Pid.B/2018/PN.KBR, No. 49/Pid.B/2018/PN.KBR, dan No. 50/Pid.B/2018/PN.KBR Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menyidangkan tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama pasal 187 ayat (1) KUHP dengan Terdakwa Hendra Pgl. Kacak, Ayu Dasril Pgl. Dayu, dan Yuzarwedi Pgl Edi Cotok. Ketiganya bersama warga masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera 200 Barat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB/Geothe1mal) PT Hitay Daya Energi di lokasi tempat mereka tinggal dan bertani. d. Amicus Curiae dalam perkara permohonan Praperadilan No. 07/pid.praper/2021 /PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Diana Reviera Purba korban kekerasan dalam rumah tangga melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penghentiaan penyidikan kasusnya. e. Amicus Curiae dalam perkara Gugatan Class Action (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Serang, Perkara Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Srg. Di Pengadilan Negeri Serang antara Forum Solidaritas Warga Villa Permata Hijau (FSWVPH) Melawan Sdr. Agung Permadi; Bupati Kabupaten Serang; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang; Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, tentang hak perempuan atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat. f. Amicus Curiae pada perkara Nomor 34 P/HUM/2021 Mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubemur DKI Jakarta No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum (Lembar Daerah Nomor 63004 Tahun 2020) Terhadap: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara No 82 Tahun 2011) dan Perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 12 Tahun 2011 dan (Lembaran Negara Tahun No 183 Tahun 2015; (2) Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 190 Tahun 2019); (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara No. 112 Tahun 2009); (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor. 292 Tahun 2014); (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009); 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang 201 Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, di Mahkamah Agung. 10) Oleh karena itu, mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menemukenali kekerasan berbasis gender, prinsip-prinsip hak asasi perempuan dan dampak-dampak sebuah perkara terhadap perempuan. III. KASUS POSISI/RESUME PERMOHONAN UJI MATERIL 11) TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP), yang beralamat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, selaku Kuasa Hukum atas nama: Asmania (Pemohon I), Fauzan Hakami (Pemohon II), Muhamad Agus Salim (Pemohon III), Risnawati Utami, SH., MS. (Pemohon IV), Rusin Pemohon (V), Warsiti Hajar (Pemohon VI), dan Yayasan Indonesian Mental Health Association (Pemohon VII), mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU 7/2021) di Mahkamah Konstitusi. Perkara 1m terdaftar dalam register perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025. 12) Permohonan pengujian materiil UU 7/2021 ini diajukan dengan alasan: 12.1. Alasan Permohonan Provisi a. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan: "Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan:' Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa); b. Bahwa dalam praktek, Mahkamah telah memberikan Putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain: Putusan No. 133/PUU- VII/2009, Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022, Putusan Sela, Putusan Sela No. 106-PS/PUU-XXI/2023, dan Putusan Sela No. 132- PS/PUU-XXII/2024. Putusan Sela dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat hingga Putusan Akhir dibacakan; c. UU 7/2021 mengatur perubahan tarif PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah yang seharusnya diatur dengan Undang Undang 202 berdasarkan mandat Pasal 23A UUD 1945 (pasal 7 ayat (4)). d. Bahwa dalam perkara a quo, PARA PEMOHON meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden untuk menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan, dengan alasan: (1) Bahwa pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo yang dikenakan terhadap barang- barang kebutuhan pokok dan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang-Undang a quo berpotensi mengakibatkan kenaikan harga secara signifikan di tengah masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, akibat dari penurunan pendapatan atau tidak memiliki pendapatan sama sekali, yang disebabkan oleh tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Setidaknya berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di tahun 2024 terdapat 80.000 orang pekerja yang di PHK, dan pada Januari 2025 bahkan sudah terdapat 3.325 orang yang di PHK berdasarkan data Kementerian Ketenagakerj aan; (2) Bahwa pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo berdasarkan perhitungan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) berpotensi meningkatkan beban masyarakat sebesar Rp. 4.2 juta setiap tahunnya bagi kelas menengah atau Rp 354.293/ bulannya dan Rp 1.2 juta/tahun atau setara Rp 101.880/bulan bagi keluarga miskin, hal tersebut tentunya akan semakin mencekik masyarakat karena harus mengeluarkan biaya lebih namun pendapatan tidak menentu bahkan hilang. Lebih lanjut menurut pandangan CELIOS bahwa kenaikan PPN berdampak pada krisis ekonomi bagi masyarakat dan mengantarkan rakyat ke jurang kemiskinan, maka berarti 203 secara materiil norma perundang- undangan yang memerintahkan kenaikan PPN tidak memuat kepatutan dan keadilan hukum e. Bahwa oleh karenanya, penerapan Putusan Sela dalam pengujian materiil undang-undang a quo menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain: (1) sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian materiil berlangsung; (2) sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian materiil berlangsung; dan (3) sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada PARA PEMOHON yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi. f. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara bagi PARA PEMOHON maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen's Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo. Maka PARA PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai adanya putusan akhir. 12.2. Alasan Pokok Permohonan a. Ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: b. Pasal 4A ayat (3) huruf a UU a quo bertentangan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 c. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf g UU a quo bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 204 d. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat 1, serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 e. Pasal 7 Ayat (1) UU a quo Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 f. Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang a quo Bertentangan Dengan Pasal 28d Ayat UUD 1945 g. Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang a quo Bertentangan Asas Kepastian Hukum Dalam Bidang Perpajakan Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 23A UUD 1945 13) Bahwa dalam perkara ini, perempuan juga mengalami dampak seperti dialami oleh Asmania (Pemohon I) dan juga Saksi Pemohon I bemamaAtik Sukamti, Risnawati Utami, SH., MS. (Pemohon IV), dan Warsiti Hajar (Pemohon VI), sebagai berikut: a. PEMOHON I atas nama Asmania, ibu Rumah Tangga dari Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Asmania adalah perempuan nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok ia dan keluarganya akibat atas pemberlakuan tarif PPN 11% mulai tanggal April 2022 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU a quo yang menimbulkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok secara signifikan, di tengah stagnasi pendapatan, penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pendapatan. Kenaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok tersebut berpotensi kembali terjadi apabila tarif PPN 12% diberlakukan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU a quo. Atas situasi tersebut PEMOHON I semakin sulit untuk memenuhi barang- barang kebutuhan pokok, berupa: beras, minyak goreng, telur, tiket kapal serta kebutuhan khusus perempuan berupa barang-barang higienis seperti pembalut. Selain kesulitan untuk memenuhi barang- barang kebutuhan pokok, PEMOHON I juga mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan berdasarkan dengan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j UU a quo, mulai dari layanan kesehatan medis terutama yang berkaitan dengan layanan 205 kesehatan reproduksi perempuan dan layanan pendidikan bagi anak- anak PEMOHON I akibat meningkatnya biaya pendidikan. Lebih buruk, hal ini terjadi ditengah penurunan hasil tangkapan ikan PEMOHON I sebagai nelayan akibat eksploitasi pembangunan, dampak krisis iklim dan intensitas bencana yang meningkat di Kepulauan Seribu, Jakarta sehingga PEMOHON Ijuga harus melaut lebihjauh lagi dengan biaya operasional yang besar. b. Hal yang sama juga dialami oleh SAKSI Atik Sukamti yang diajukan PEMOHON I di persidangan Mahkamah Konstituti pada tanggal 09 Juli 2025. Atik Sukamti adalah perempuan yang berasal dari Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, DKI Jakarta ADM. Kepulauan Seribu. Saksi PEMOHON I Atik Sukamti memiliki usaha warung, berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang. Sebagai seorang pelaku usaha kecil, saya merasakan sendiri atas kenaikan harga yang luar biasa, khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang seperti beras, minyak, gula, santan, solar, dan bensin, juga dari pendidikan. Solar dan bensin itu sendiri adalah kebutuhan pokok bagi warga Pulau Pari untuk bepergian dan keperluan keluar pulau itu harus menggunakan jasa kapal. Tiket kapal dari pelabuhan lokal Pulau Pari pun juga mengalami kenaikan yang dari kapal Pulau Pari tujuan ke Muara Angke di tahun 2023 dengan harga Rp52.000,00, tapi sekarang di tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp75.000,00 per orang. Kenaikan harga tiket ini berdampak kepada kenaikan harga kebutuhan pokok perempuan dan keluarganya. c. PEMOHON IV atas nama Risnawati Utami, SH., MS., adalah seorang penyandang disabilitas fisik yang dalam kesehariannya menggunakan kursi roda adaptif, dan pada beberapa situasi memerlukan Pendamping Disabilitas (personal assistant] untuk mendukung mobilitas harian. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11 % memberikan dampak langsung terhadap peningkatan biaya kebutuhan-kebutuhan dasar PEMOHON IV untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Ketiadaan sistem transportasi publik yang dapat diakses secara inklusif menyebabkan PEMOHON IV harus mengandalkan layanan transportasi alternatif yang berbiaya 206 lebih tinggi. Behan pengeluaran ini semakin memberatkan karena adanya extra cost of disability (biaya tambahan yang timbul karena kebutuhan spesifik sebagai penyandang disabilitas), antara lain berupa tingginya biaya bahan baku alat bantu seperti karet ban, serta biaya penggantian dan servis komponen kursi roda yang diperlukan secara berkala. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak pada Alat Bantu Disabilitas, tidak mencakup pembelian alat bantu untuk kebutuhan pribadi, dan kursi roda adaptif ini masih dikategorikan sebagai Barang Mewah. Kondisi ini diperburuk dengan tidak tercakupinya kursi roda adaptif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga seluruh biaya pembelian dan perawatan menjadi tanggungan penuh penyandang disabilitas. Di tengah beban ekonomi yang besar ini, pembebanan pajak pada jasa angkutan umum akan semakin memberatkan PEMOHON IV, yang sudah menanggung pengeluaran ekstra akibat kebutuhan disabilitasnya (extra cost of disability). d. PEMOHON VI atas nama Warsiti Hajar mengalami kerugian nyata sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j Undang-Undang a quo, yang menghapus pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa layanan kesehatan. Penerapan norma-norma tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pengeluaran serta penurunan pendapatan yang dialami oleh PEMOHON VI, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring dan merupakan ibu dari tiga anak sekaligus tulang punggung ekonomi keluarga dalam kondisi tersebut. PEMOHON VI tetap harus mencukupi seluruh kebutuhan dasar keluarga termasuk pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Sebagai perempuan pengemudi ojek daring, PEMOHON VI juga memiliki kebutuhan khusus akan layanan kesehatan, baik umum maupun reproduktif. Aktivitas fisik berat yang dijalani setiap hari meningkatkan risiko kelelahan, gangguan muskuloskeletal, serta masalah kesehatan lainnya seperti nyeri haid, infeksi saluran kemih, atau kelelahan kronis. Dalam situasi ini, akses terhadap Iayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas 207 menjadi kebutuhan esensial. Namun, dengan dihapusnya pengecualian PPN terhadap jasa layanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a UU a quo, biaya untuk mengakses fasilitas kesehatan, pemeriksaan medis, dan pembelian obat-obatan menjadi lebih mahal. Sementara itu, penghasilan PEMOHON VI semakin tidak menentu. Konsekuensinya, PEMOHON VI seringkali harus mengabaikan kebutuhan kesehatannya sendiri, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan dirinya untuk bekerja secara optimal. 14) Bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UU a quo terhadap UUD 1945 karena hak konstitusionalnya telah dirugikan secara aktual dan potensial atas ketentuan norma UU a quo, oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. IV. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN 15) Pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang- Undang a quo yang dikenakan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berdampak mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat secara signifikan. Kenaikan kebutuhan pokok ini berdampak memperburuk kondisi ekonomi perempuan, terutama perempuan berpenghasilan rendah, dan selanjutnya akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan perempuan. 16) Dampak yang dihadapi oleh perempuan dalam hal ini dihadapi yang langsung oleh PARA PEMOHON ini sangat berat karena peran dan beban ekonomi PARA PEMOHON sebagai perempuan yang khas, sebagai berikut: a. Perempuan di pulau kecil sebagai nelayan menjadi semakin kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan medis khususnya yang berkaitan 208 dengan kesehatan reproduksi perempuan, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah penurunan pendapatan yang dialami; b. Hak-hak penyandang disabilitas psikososial menjadi kesulitan dalam menyelenggarakan program ke1ja yang holistik, dikarenakan banyaknya penyandang disabilitas psikososial dampingan yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan medis yang berkaitan dengan psikososial, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut darijenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah berbagai bentuk diskriminasi lainnya yang masih sering dialami dan penurunan pendapatan para penyandang disabilitas psikososial dampingan; c. Perempuan pengemudi ojek daring dalam keseharian senantiasa terkena polusi udara di jalan-jalan menjadi tidak dapat mengakses jasa pelayanan kesehatan medis khususnya pelayanan Medical Check-up paru-paru yang amat penting dalam rangka mengetahui dan menjaga kesehatan paru- paru sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah penurunan pendapatan yang dialami. 17) Dampak yang dihadapi langsung oleh PARA PEMOHON telah menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip hak konstitusional perempuan yang diatur dalam UUD NRJ Tahun 1945, hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia (UU HAM), dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hak Konstitusional Perempuan 18) Negara Republik Indonesia telah menjamin hak konstitusional perempuan untuk hidup layak, sejahtera lahir dan batin bebas dari diskriminasi dalam bentuk yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam: 209 a. Haknya untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara Indonesia, yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin"; b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 Ayat (2):"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan"; c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 28H (1) UUD 1945:"Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan"; d. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 28H (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". e. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ". 19) UU HAM yang mengatur hak-hak perempuan sebagai berikut: a. Hak untuk hidup layak (mencakup hak perempuan untuk hidup layak, sehat, dan sejahtera): Pasal 9 Ayat (2) UU HAM, "Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". b. Pengakuan atas kebutuhan dan perlindungan khusus bagi perempuan: Pasal 45 UU HAM, "Perempuan berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan hak-hak asasi manusia karenafungsi reproduksinya". c. Menjamin kesetaraan dan perlindungan terhadap diskriminasi gender: Pasal 49 Ayat (1) UU HAM, "Perempuan berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang bersifat langsung maupun tidak langsung berdasarkan jenis kelamin". Hak-Hak Perempuan Berdasarkan Ketentuan Internasional 20) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1984 dalam Pasal 1 mendefinisikan "diskriminasi terhadap perempuan" sebagai perbedaan, 210 pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atauapapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan". 21) Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19 (1992) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan menjelaskan pada butir 7 mengenai kekerasan berbasis gender yang merusak penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum intemasional atau konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 Konvensi meliputi: (a) hak hidup; (b) hak atas kesehatan fisdik, mental dan reproduksi yang sesuai standar tertinggi yang bisa dicapai; dan (c) ha katas kondisi kerja yang baik dan adil. 22) Pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang- Undang a quo yang dikenakan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas berdasarkan Pasal 4A ayat (2) hurufb dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengakibatkan kenaikan harga secara signifikan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi perempuan dan meningkatkan angka kemiskinan perempuan merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan berbasis gender. 23) CEDAW melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua aspek kehidupan untuk hidup layak, sejahtera lahir dan batin. sebagaimana disebutkan dalam ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 11 ayat (1) huruf a dan f: Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan, yakni: "Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia"; dan "Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi"; b. Pasal 13: Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan pada bidang- 211 bidang kehidupan ekonomi dan sosial lainnya dalam rangka memastikan hak yang sama, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan; c. Pasal 14 ayat (2) huruf b: Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya- upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak: "Untuk memperoleh akses atas fasilitas kesehatan yang sesuai, termasuk informasi, petunjuk dan pelayanan dalam keluarga berencana". 23. Negara berkewajiban tidak hanya membangun hukum, kebijakan, program, dan prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan tetapi juga memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan program terimplementasi secara efektif. Karenanya Negara harus aktif mengambil kebijakan yang mendukung realisasi pemenuhan hak secara maksimal berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan tidak merugikan kehidupan perempuan untuk hidup layak, sejahtera lahir dan batin. 24) Berdasarkan Pasal 11 Konvensi Intemasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah menjadi hukum nasional dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2025 menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terns menerus. Oleh karenanya Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini. Atas dasar hal ini, maka negara diwajibkan untuk mengambil program- program yang dapat meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, serta memastikan distribusi yang adil. 25) Atas dasar kewajiban hukum tersebut, Pajak 12% merupakan kebijakan negara yang berpeluang besar pada situasi kerentanan yang dihadapi perempuan antara lain makin terpuruk pada situasi kemiskinan. Berdasarkan data BPS jumlah perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 9,20% pada 2024, dan 8,71 perempuan dan 3,97 anak perempuan hidup tidak layak (miskin). Kerentanan kemiskinan ini juga dihadapi oleh perempuan kepala keluarga, dimana ditunjukan oleh data BPS pada tahun 2024 yang 212 menyatakan bahwa 1 dari 10 kepala keluarga adalah perempuan, dengan presentasi perempuan kepala rumah tangga di keluarga miskin adalah 12.73%. Kebijakan pajak tidak diimbangi dengan kebijakan subsidi atau program perlindungan sosial dan bantuan yang menargetkan perempuan, sehingga berdampak secara terbuka bagi perempuan miskin mengalami potensi kemiskinan yang lebih dalam. Dari anggaran perlinsos tahun 2025 yang mencapai Rp503,2 triliun, dengan 13 program perlindungan sosial yang dinyatakan oleh Pemerintah bahwa dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat tantangan ketidak tepatan sasaran penerima manfaat (inclusion dan exclusion errors) dalam penyaluran bansos dan subsidi, terbatasnya integrasi antar program perlinsos yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Kerentanan lain yang dihadapi perempuan, karena dalam indeks ketimpangan gender perempuan Indonesia masih mengalami persoalan kesetaraan pada bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dalam aspek pendidikan, se1ia kesehatan reproduksi yang kesemuanya menunjukkan situasi ketidaksetaraan dalam aspek kehidupan yang dihadapi perempuan. 26) Penerarapan PPN 12% yang berdampak pada kenaikan barang dan jasa khususnya kebutuhan dasar berpotensi membebani perempuan lebih dari laki- laki karena ketimpangan gender yang dihadapi seperti pendapatan lebih rendah, pekerjaan informal yang minim perlindungan seperti kerja-kerja perawatan antara lain pekerja rumah tangga, pengasuhan anak, perawatan keluarga, dan pengelolaan rumah tangga. Ke1ja-kerja perawatan sering kali tidak berbayar. Kenaikan harga akibat PPN dapat meningkatkan beban kerja perempuan dalam hal ini. Sehingga perempuan menjadi pihak yang dipaksa mencari cara altematifuntuk menghemat pengeluaran keluarga. V. PENUTUP Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Komnas Perempuan merekomendasikan Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar memberikan putusan kepada PARA PEMOHON sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON; 2. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 213 Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya masykan akhir. Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally uncounstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tidak masuk dalam jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 3. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) be1ientangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally uncounstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pelayanan kesehatan medis tidak termasuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pe1iambahan Nilai; 4. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally uncounstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pendidikan tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan nilai; 214 5. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally uncounstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa angkutan urnurn di darat dan air serta jasa angkutan udara luar negeri tidak rnasuk dalarn jenis jasa yang dikenai Pajak Pertarnbahan nilai; 6. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nornor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 246 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak rnernpunyai kekuatan hukurn rnengikat; 7. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nornor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak rnernpunyai kekuatan hukurn rnengikat secara bersyarat (conditionally uncounstitutional) yaitu sepanjang frasa "Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (Zima persen) dan paling tinggi 15 (lima belas persen)", tidak dimaknai bahwa kenaikan tarif Pajak Pertarnbahan Nilai dapat diubah rnenjadi tanpa rnernpertirnbangakan indicator ekonorni, sosial, atau lingkungan 5% (lima persen) dan paling tinggi 15 (lima belas persen) tanpa mernpertirnbangkan indicator ekonorni, sosial, atau lingkungan; 8. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harrnonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum rnengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional] 215 yaitu sepanjang frasa "Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah'; tidak dirnaknai bahwa perubahan tarif Pajak Pertarnbahan Nilai diatur dengan Undang-Undang; 9. Mernerintahkan untuk memuat putusan m1 di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, rnohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona). Amicus Curiae (Jenri MP Panjaitan)  Saya, Jenri MP Panjaitan, selaku akademisi dan Dosen Business Management pada Universitas Bina Nusantara, Jakarta yang juga anggota masyarakat yang ikut merasakan dampak dari pengenaan Pasal Pasal yang diajukan dalam uji material ini, dengan hormat menyampaikan pandangan akademis disertasi dengan rasa tanggungjawab etis dan moral dalam perkara ini. Pernyataan ini saya sampaikan sebagai amicus curiae—sahabat pengadilan—untuk memberi perspektif akademis, tanggungjawab sosial, dan konstitusional kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi, terkait permohonan pengujian materiil atas ketentuan: Pasal 4A ayat (2) huruf b (penghapusan pengecualian PPN atas barang kebutuhan pokok), Pasal 4A ayat (3) huruf a, g, dan j (penghapusan pengecualian PPN atas jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi), Pasal 7 ayat (1), (3), dan (4) (kenaikan dan fleksibilitas tarif PPN antara 5% hingga 15%) terhadap prinsip- prinsip keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan hak konstitusional warga negara, dengan pertimbangan sebagai berikut : A. Pertimbangan Ekonomi 1. Dampak Regresif Terhadap Kelompok Rentan PPN adalah pajak konsumsi yang bersifat regresif, artinya beban pajak relatif lebih berat bagi kelompok berpendapatan rendah. Ketika barang dan jasa kebutuhan dasar (beras, telur, jasa pendidikan, jasa transportasi) dikenakan PPN, proporsi pengeluaran rumah tangga miskin untuk konsumsi meningkat secara signifikan. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa 40% rumah tangga terbawah mengalokasikan lebih dari 70% pendapatannya untuk konsumsi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kenaikan PPN serta penghapusan pengecualian pajak berpotensi: 216  Menurunkan daya beli masyarakat miskin  Memperbesar kesenjangan ekonomi  Menghambat akses terhadap pendidikan dan kesehatan 2. Efek Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Informal Kenaikan harga input akibat kenaikan PPN meningkatkan biaya modal bagi pelaku usaha mikro. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki kekuatan pasar untuk meneruskan beban pajak ke konsumen sehingga margin keuntungan mereka tertekan, yang dapat berakibat pada:  Menyebabkan penurunan omzet  Meningkatkan risiko gagal bayar utang mikro (KUR)  Mendorong pelaku usaha keluar dari sistem formal (eksklusi fiskal) 3. Ketidakpastian Tarif dan Ketidakstabilan Iklim Usaha Pasal 7 ayat (3) dan (4) membuka ruang perubahan tarif PPN secara luas (5%-15%) hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tanpa indikator ekonomi yang eksplisit dan mekanisme partisipatif, hal ini menciptakan:  Ketidakpastian hukum bagi dunia usaha  Risiko volatilitas harga barang  Gangguan terhadap perencanaan usaha dan investasi B. Pertimbangan Hukum dan Konstitusionalitas 1. Prinsip Keadilan Substantif (Pasal 27 ayat 2 dan 28H UUD 1945) Kenaikan PPN pada barang dan jasa esensial dapat dinilai melanggar hak warga negara untuk memperoleh kehidupan layak dan pelayanan dasar. Keadilan fiskal mensyaratkan proporsionalitas beban pajak, bukan keseragaman tarif atas kebutuhan yang berbeda sifat dan urgensinya. 2. Kepastian Hukum dan Transparansi (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) Penentuan tarif PPN melalui peraturan pemerintah tanpa tolok ukur yang jelas—seperti rasio pajak, PDB per kapita, atau inflasi—tidak memenuhi asas predictability dan legal certainty yang dijamin oleh konstitusi. 3. Prinsip Pengaturan Pajak Melalui Undang-Undang (Pasal 23A UUD 1945) Pasal 7 ayat (4) yang mendelegasikan perubahan tarif kepada PP (bukan melalui revisi undang-undang) berpotensi inkonstitusional karena memindahkan fungsi pengenaan pajak dari lembaga legislatif kepada eksekutif. 217 C. Rekomendasi Akademik 1. Revisi Struktur Pengecualian PPN: Barang dan jasa kebutuhan dasar (bahan pokok, jasa pendidikan dasar, transportasi publik, layanan kesehatan primer) sebaiknya tetap dikecualikan atau diberikan pembebasan bersyarat (zero-rated) untuk kelompok tertentu. 2. Rancang Indeks Keadilan PPN (Value-Added Tax Equity Index): Pemerintah perlu merumuskan kerangka evaluasi untuk menakar efek distribusi dari kebijakan PPN terhadap berbagai kuintil pendapatan. 3. Permanenkan Penetapan Tarif PPN Dalam UU: Sebaiknya batas bawah dan atas tarif PPN tetap ditetapkan oleh UU, dan mekanisme perubahan tarif harus memerlukan persetujuan legislatif eksplisit, bukan sekadar penyampaian kepada DPR sebagaimana saat ini. 4. Program Kompensasi untuk Kelompok Rentan: Jika tetap diberlakukan, maka harus disertai dengan program kompensasi yang bersifat langsung (misalnya subsidi pangan, transportasi, atau tunai bersyarat) untuk mencegah kemunduran indikator kesejahteraan. Penutup Sebagai akademisi yang berkepentingan terhadap keberlanjutan sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial, saya mendukung upaya reformasi fiskal yang kuat dan berbasis bukti. Namun, reformasi tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusional, berkeadilan, dan mampu melindungi kelompok paling rentan dalam masyarakat. [2.7] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: KESIMPULAN PARA PEMOHON A. PENDAHULUAN 1. Bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang berlaku efektif 1 Januari 2025 merupakan kebijakan yang tidak adil di tengah amburadulnya pemerintah mengelola keuangan negara dan besarnya nilai kebocoran pendapatan negara, di sisi lain pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) malah merancang undang-undang tax amnesty (pengampunan pajak) jilid III menjadi program legislasi nasional 2024-2029, 218 yang menunjukan ketidakadilan sistematis yang berisiko mendorong terciptanya orang miskin baru namun justru memaafkan pengemplang pajak. Sejalan dengan ini, mandat konstitusi semakin menjauh dari prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law); 2. Bahwa ketidakadilan tarif PPN 12% semakin terlihat dikaitkan dengan sifat regresif PPN dibebankan terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi. Penghasilan kelompok masyarakat kecil dengan penghasilan terbatas namun membayar tarif PPN 12% sama dengan orang kaya yang hartanya di mana-mana menunjukan beban pembayaran tarif PPN 12% yang dibayar orang kaya dan orang miskin tidak ada perbedaan; 3. Bahwa selain itu tarif PPN 12% menimbulkan efek domino terhadap kelompok masyarakat ekonomi bawah berupa merosotnya daya beli akibat penghasilan yang dibelanjakan tidak sebanding dengan barang dan jasa yang didapat. Imbas melemahnya daya beli akan berujung pada penjualan yang tidak optimal lantaran permintaan melambat. Dalam situasi produksi yang tidak optimal maka efisiensi tenaga kerja menjadi instrumen yang dimungkinkan diterapkan. Artinya dengan pilihan efisiensi tenaga kerja maka pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi ancaman nyata. Sementara regulasi melalui Undang-undang Cipta Kerja, PHK dipermudah jalannya. Dalam konteks ini maka buruh tidak memiliki jaminan kepastian bekerja sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi; 4. Bahwa oleh karenanya, PARA PEMOHON mengajukan Pengujian Materiil terhadap Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), UU HPP. B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk: a. Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. b. Pasal Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 219 Kehakiman serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. c. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2021). 6. Bahwa dalam hal pengujian undang-undang, terdapat dua klasifikasi, yakni pengujian formil dan pengujian materiil (Pasal 51 ayat (3) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU MK); 7. Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU HPP; 8. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan: “Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau PERPPU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.” C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Para Pemohon Memenuhi Unsur dan Persyaratan sebagai Pemohon dalam Permohonan A Quo 9. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara;” 10. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 Perkara No. 011/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 220 c. Bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 11. Bahwa seturut Keterangan Ahli Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 022/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 003/PUU- I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, pernah memutus bahwa: “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selaras dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menegaskan, “Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”. Pengakuan Mahkamah tersebut apabila dikaitkan dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”, maka tidak ada alasan untuk menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon. Para Pemohon Merupakan Pembayar Pajak (Tax Payer) 12. Bahwa PARA PEMOHON merupakan taxpayer (pembayar pajak). Namun tidak semua taxpayer sebagai wajib pajak yang dibuktikan melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Alasan ini disebabkan karena karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, bukan pajak subjektif yang bergantung pada status wajib pajak seseorang berdasarkan kepemilikan NPWP. PPN memiliki sifat universal, yang berarti setiap orang atau badan yang mengonsumsi barang atau jasa kena pajak tetap akan dibebani pajak tersebut, tanpa memandang apakah mereka memiliki NPWP atau tidak. Oleh karena itu, keberadaan atau ketiadaan NPWP pada PARA PEMOHON tidak relevan dalam konteks beban pajak yang dikenakan dalam konteks PPN, sebab PPN tetap berlaku bagi siapa pun yang melakukan transaksi yang merupakan objek 221 pajak. Dengan demikian, menempatkan NPWP sebagai syarat administratif dalam uji materiil suatu norma terkait PPN justru dapat menghambat hak konstitusional PARA PEMOHON dalam mengakses keadilan; 13. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat ahli ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara, S.E, M.Sc. dalam persidangan menyatakan yang membayar PPN, itu secara administratif memang pelaku usaha yang menjadi pembayar PPN. Tetapi secara faktual, yang membayar PPN itu adalah seluruh konsumen karena harga PPN akan dibebankan kepada harga final. Maka seluruh konsumen, seluruh Warga Negara Indonesia adalah mereka yang disebut sebagai taxpayer, sebagai pembayar pajak yang sah (risalah sidang, tanggal 09 Juli 2025, alinea ketiga halaman 1, agenda sidang: mendengar keterangan DPR RI serta saksi dan Ahli Pemohon). Hal yang sama disampaikan ahli Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. sebagaimana dalam keterangannya secara tertulis menyatakan: - Adanya syarat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat mutlak dalam pengajuan permohonan termasuk dalam pengujian undang-undang terkait perpajakan. Mahkamah telah berulang kali memutus terkait legal standing baik yang mewajibkan adanya NPWP maupun tidak. Terhadap permohonan yang menyangkut substansi perpajakan menurut ahli tidak mengharuskan Pembayar Pajak memiliki NPWP manakala objek yang dimohonkan berdampak bagi semua (erga omnes). - Seperti dipahami pembebanan pajak tidak selalu ditujukan bagi wajib pajak dengan NPWP namun juga yang tak ber-NPWP. PPN di UU HPP berbeda dengan jenis pajak lain yang spesifik, PPN dikenakan kepada objek/produk yang dibutuhkan dan berdampak luas pada masyarakat. Secara faktual seluruh warga negara adalah pembayar pajak PPN ketika membeli atau memanfaatkan suatu barang yang ditetapkan sebagai objek pajak tersebut. Dengan demikian setiap warga negara menjadi pembayar pajak (tax payer) ketika membeli barang karena harus membayar tambahan harga pada barang yang dibeli dalam bentuk PPN. 14. Bahwa PARA PEMOHON yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah : Pemohon I (Asmania) sebagaimana dalam Bukti P-17, Pemohon VII (Yayasan Indonesian Mental Health Association) sebagaimana dalam Bukti P- 222 18, dan Pemohon IV (Risnawati Utami) sebagaimana dalam bukti P-34). Dengan demikian keterangan Presiden yang menyatakan bahwa hanya 2 Pemohon yang memiliki NPWP tidak sesuai dengan fakta persidangan. Padahal faktanya ada 3 Pemohon yang memiliki NPWP, meskipun NPWP tidak mempunyai hubungan langsung dengan perkara a quo; 15. Bahwa sebagai bukti PARA PEMOHON dibebani beban pajak dalam konteks PPN dapat dibuktikan sebagai berikut: A. Pemohon I (Asmania), Bukti P-32 dan P-33; B. Pemohon II (Fauzan Hakami), Bukti P-39 dan P-40; C. Pemohon III (Muhamad Agus Salim), Bukti P-37; D. Pemohon IV (Risnawati Utami), Bukti P-44; E. Pemohon V (Rusin), Bukti P-28 dan P-30. 16. Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs (ahli Hukum Administrasi Negara) dalam keterangan tertulisnya menyatakan, “PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing, legitimatio ad causam) yang kuat dan jelas karena 2 (dua) alasan. Pertama, ditinjau dari obyek yang diajukan permohonan pengujian menyangkut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tentu dalam rangka pembelian barang-barang yang terkena PPN, PARA PEMOHON (baik pemohon perorangan maupun pemohon badan privat/organisasi non pemerintah) selaku konsumen telah melaksanakan kewajiban sebagai pembayar pajak (tax payer) atas PPN atas konsumsi terhadap barang-barang yang menjadi objek PPN. Kedua, ditinjau dari kepentingan sebagai warga negara, PARA PEMOHON yang bersangkutan memiliki kepentingan yang bersifat langsung (Interesse immediatum);” 17. Bahwa dengan demikian keterangan Presiden RI yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 25 Juni 2025 sangat tidak berasalan dan berdasar. Presiden menyampaikan “Oleh karena itu, secara mutatis-mutandis lima perorangan yang tidak memiliki NPWP tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan uji materiil a quo;” Para Pemohon Mengalami Kerugian Konstitusional atas Pemberlakuan Pasal-pasal yang Dimohonkan 223 18. Bahwa Penerapan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j undang-undang a quo, yang menghapus pengecualian PPN atas kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, dan layanan dasar lainnya, secara langsung meningkatkan biaya hidup dan membebani PARA PEMOHON. Antara lain, PEMOHON III menunggak biaya kuliah akibat kenaikan menjadi Rp9.000.000/semester, sedangkan PEMOHON IV dan VII, sebagai penyandang disabilitas, mengalami beban tambahan (extra cost) yang semakin berat sehingga tidak dapat terlibat dalam masyarakat secara penuh. Keadaan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menggariskan kewajiban negara untuk menjamin hak atas kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, perlakuan yang adil, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penyelenggaraan jaminan sosial dan pelayanan dasar yang layak; 19. Bahwa Pemberlakuan tarif PPN 11% (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU HPP) dan rencana kenaikan menjadi 12% memberatkan masyarakat karena menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok. Kenaikan ini terjadi di tengah stagnasi atau penurunan pendapatan, mengakibatkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, telur, tiket kapal, dan pembalut. Biaya-biaya ini semakin tidak terjangkau bagi warga, termasuk kelompok rentan, apalagi setelah pandemi COVID-19, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak, hidup sejahtera, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum; 20. Bahwa Kenaikan tarif dan perluasan objek PPN juga merugikan pelaku usaha dan menimbulkan potensi kerugian konstitusional, sebagaimana dialami PEMOHON V dan PEMOHON VI yang menghadapi peningkatan biaya modal akibat hilangnya pengecualian PPN atas barang kebutuhan pokok dan jasa transportasi (darat, laut, udara) sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf j undang-undang a quo. 224 D. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN Para Pemohon Membuktikan Kerugian Konstitusional yang Tertuang dalam Bukti Surat 21. Bahwa PARA PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti surat dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47, dan bukti-bukti tersebut telah memperlihatkan terlanggarnya Hak atas Penghidupan yang Layak bagi PARA PEMOHON, dan kerugian konstitusional lainnya, dengan rincian sebagai berikut: a. Pemohon I : Terlanggarnya Hak atas kehidupan yang layak, Transportasi, Hak atas Pendidikan, dan Hak atas Layanan Kesehatan Medis. b. Pemohon II : Terlanggarnya Hak atas Pendidikan. c. Pemohon III Terlanggarnya Hak atas Pendidikan. d. Pemohon IV : Terlanggarnya Hak atas Transportasi dan Hak atas Layanan Kesehatan Medis. e. Pemohon V : Hak atas Pekerjaan yang Layak. f. Pemohon VI : Hak atas Pekerjaan yang Layak. g. Pemohon VII : Hak untuk Mendapatkan Perlakuan Khusus untuk Kesempatan dan Manfaat yang Sama Guna Mencapai Persamaan dan Keadilan. Saksi Pemohon Membuktikan Kerugian Konstitusional yang Dialami Para Pemohon 22. Bahwa saksi Pemohon I yakni Atik Sukamti, seorang pedagang warung kecil, melalui keterangan dan alat bukti surat yang diberikannya dalam persidangan telah memperlihatkan fakta terjadinya kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kenaikan itu seperti beras, minyak, gula, santan, solar, dan bensin, suntik KB, tiket kapal, hingga pendidikan untuk anak. Kenaikan harga tersebut secara signifikan terjadi sejak tahun 2023 sampai dengan 2025, atau selaras dengan naiknya PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022. Kenaikan itu semakin bertambah ketika PPN 12% pada Januari 2025 diberlakukan untuk barang-barang tertentu yang secara tidak langsung berdampak pada kebutuhan lainnya; 23. Bahwa saksi Pemohon V yakni Salman Al Farid, melalui keterangan dan alat bukti surat yang diberikannya dalam persidangan, telah memperlihatkan fakta 225 terjadinya kenaikan harga warung kecil di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sebagai pekerja lepas yang menjadi konsumen di warung-warung kecil, menurut saksi Pemohon V kenaikan tersebut bukan hanya terjadi di warung kecil Pemohon V, tetapi juga terjadi di warung-warung kecil lainnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahwa saksi dari Pemohon VII a.n Salwa Paramitha, penyintas bipolar dan seorang pengamat isu-isu disabilitas psikososial. Ahli Para Pemohon Membuktikan Kerugian Konstitusional yang Dialami Para Pemohon 24. Bahwa Ahli PARA PEMOHON telah membuktikan terjadinya kerugian- kerugian yang dialami PARA PEMOHON termasuk Kerugian Konstitusional atas diberlakukannya pasal-pasal a quo, dari sudut pandang ekonomi, fiskal, tata negara, administrasi negara, dan gender; E. PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG A QUO YANG BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI TAHUN 1945 Pasal dan ayat Norma UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4A ayat (2) huruf b (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:..... b. dihapus; Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4A ayat (3) huruf a (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:..... a. dihapus; Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4A ayat (3) huruf g (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:..... g. dihapus; Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4A ayat (3) huruf j (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 226 kelompok jasa sebagai berikut:..... j. dihapus; Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7 ayat (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7 ayat (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 Ketentuan Pasal 4A ayat (2) Huruf b Undang-Undang A Quo Terbukti Mengakibatkan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok yang Memberatkan Para Pemohon sehingga Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 227 25. Bahwa kebijakan perekonomian Indonesia mengenai pajak telah mempengaruhi kebijakan di bidang perpajakan dan fiskal seperti yang tercermin di dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Data APBN tahun 2017 sampai tahun 2022 memperlihatkan perbedaan angka yang ekstrem dari tahun ke tahun maupun antar sektor. Ada kecenderungan alokasi anggaran yang lebih tinggi untuk pelayanan umum seperti pembangunan infrastruktur, pertahanan, ketertiban dan keamanan, dibandingkan anggaran untuk perlindungan sosial. Setidaknya pada tahun 2022 saja anggaran untuk pelayanan umum termasuk infrastruktur mencapai Rp. 627.121,3 triliun, sedangkan anggaran untuk perlindungan sosial termasuk di dalamnya untuk perlindungan perempuan dan kelompok rentan lainnya di tahun yang sama hanya sebesar Rp. 251.678 triliun, yang menunjukkan alokasi anggaran serta target sasaran APBN tidak memprioritaskan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Padahal kelompok miskin diantaranya perempuan lebih patuh membayar pajak daripada laki-laki dan perusahaan, namun tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak tersebut, tetapi justru menerima resiko kerugian ekonomi berupa beban perempuan mengeluarkan biaya lebih untuk membayar PPN, dan kerugian sosial berupa gizi buruk, anak putus sekolah, masalah kesehatan, rentan konflik rumah tangga; 26. Bahwa pajak berkeadilan yang dibutuhkan perempuan adalah: a. Pajak berkeadilan gender yang mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok masyarakat miskin yang rentan; b. Menggunakan uang hasil pajak untuk perempuan dan masyarakat rentan, misalnya untuk subsidi pendidikan, kesehatan, termasuk kesehatan reproduktif, perlindungan sosial, dan kesejahteraan sosial lainnya; c. Tidak menggunakan uang hasil pajak untuk proyek-proyek yang justru menggusur rakyat dan menghilangkan mata pencaharian sehingga terus memiskinkan perempuan; d. Tidak membebani APBN dengan utang negara (menerima utang baru dan bayar hutang), dan merampas anggaran untuk jaminan kesejahteraan perempuan dan masyarakat rentan untuk jaminan kesejahteraan masyarakat; 228 e. Menaikkan pajak atas orang kaya dan perusahaan skala besar dan memperketat pelaksanaannya, sementara di lain pihak meniadakan PPN untuk konsumsi bahan dasar dan kebutuhan perempuan seperti kebutuhan makanan dan air bersih, pembalut haid, layanan kehamilan dan kesehatan reproduksi, perlengkapan menyusui, popok, dan vaksinasi; 27. Bahwa akibat pemberlakuan tarif PPN 11% mulai tanggal April 2022 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU HPP yang menimbulkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok secara signifikan, di tengah stagnasi pendapatan, penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pendapatan. Kenaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok tersebut berpotensi kembali terjadi apabila tarif PPN 12% diberlakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang a quo. Atas situasi tersebut PEMOHON I semakin sulit untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok, berupa : beras, minyak goreng, telur, tiket kapal serta kebutuhan khusus perempuan berupa barang-barang higienis seperti pembalut; 28. Bahwa kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak sejatinya merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Misalnya pembalut haid, layanan kehamilan dan kesehatan reproduktif, perlengkapan menyusui, popok bayi, dan lainnya, adalah komoditas yang tidak mendapatkan pengecualian dari PPN 12%. Negara tidak responsif gender terhadap kebutuhan dasar perempuan dan anak yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dan keberpihakan dari negara.Kenaikan PPN 12% akan semakin menambah beban ekonomi perempuan dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa negara tidak adil terhadap rakyat miskin dan perempuan dalam menjalankan kebijakan perpajakan; 29. Bahwa terkait dengan itu, ahli kebijakan fiskal yang dihadirkan PARA PEMOHON, Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D., menyatakan PPN itu berdampak kepada masyarakat luas itu sangat signifikan. Konsumsi masyarakat miskin itu jauh lebih banyak yang dikenakan pajak PPN secara persentase ketimbang masyarakat kaya, jadi itu kenapa sifatnya itu regresif.ketika masyarakat miskin dikenakan pajak PPN hanya 1% saja dampaknya terhadap kenaikan pajak PPN, itu dampaknya sangat signifikan pada peningkatan kemiskinan. Itu juga yang menjadi alasan kenapa di banyak negara pada saat Covid terjadi, PPN itu justru diturunkan; 229 30. Bahwa ahli Ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara, S.E, M.Sc. dalam persidangan menyatakan “Kajian Celios menyatakan apabila kenaikan PPN diberlakukan menjadi 12% itu pada saat PPN 12% berlaku secara umum, belum spesifik pada barang mewah saat itu, maka kelompok rentan miskin harus menanggung tambahan sebesar Rp1.222.566,00 per tahunnya akibat selisih PPN. Jadi, kebijakan PPN yang tadinya ingin membuat kebijakan pertambahan nilai sehingga hasilnya harusnya mereka yang memiliki uang lebih banyak menanggung pembayaran PPN, tapi karena sifatnya regresif, maka orang miskin yang sebenarnya secara proporsi terhadap pendapatan itu yang paling banyak menanggung PPN secara faktual”; 31. Bahwa karena ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b undang-undang a quo bertentangan ketentuan Pasal pada 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 4A ayat (2) huruf b undang-undang a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tidak masuk dalam jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4A ayat (3) huruf a Undang-Undang A Quo Terbukti Mengakibatkan Kenaikan Harga Jasa Layanan Kesehatan yang Memberatkan Para Pemohon sehingga Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 32. Bahwa ahli Ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara, S.E, M.Sc. dalam persidangan menerangkan terkait dengan biaya kesehatan atau jasa pelayanan medis. Ahli Bima Yudhistira Adhinegara, S.E, M.Sc. menyatakan “ketentuan Pasal 4 angka 1 Undang-Undang HPP yang mengubah Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN sebelumnya. Dimana penghapusan jasa pelayanan medis menjadi jasa yang tidak dikenai PPN. Itu akhirnya berubah menjadi jasa yang dikenai PPN. Ini kontradiktif dengan upaya untuk membuat pelayanan medis lebih terjangkau bagi masyarakat”; 33. Bahwa terkait dengan naiknya harga pelayanan medis sebagaimana dikemukakan oleh Saksi Atik Sukamti dalam persidangan menyatakan: “mendengar dari Saudara Pemohon, Ibu Asmania, mengalami kenaikan dalam biaya pendidikan dalam menyekolahkan anak-anaknya. Pemohon Ibu 230 Asmania terkait kebutuhan suntik KB mengalami kenaikan yang dulu di tahun 2023 harganya Rp15.000,00 dan sekarang di tahun 2025 itu mengalami kenaikan sampai Rp35.000,00 sekali penyuntikan dan berjalan sampai 3 bulan”; 34. Bahwa kenaikan layanan kesehatan juga disampaikan saksi Salwa Paramitha, penyintas bipolar dan seorang pengamat isu-isu disabilitas psikososial melalui keterangannya secara tertulis menyatakan “merasakan dampaknya secara langsung pada tarif PPN ini, dikarenakan kenaikan tarif PPN memengaruhi harga berbagai kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan yang tidak seluruhnya dijamin negara. Obat-obatan tertentu yang tidak tersedia di layanan publik dan harus ditebus secara mandiri menjadi semakin mahal. Beban finansial ini bisa menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas psikososial untuk mempertahankan kestabilan mentalnya, karena pemulihan sangat bergantung pada kesinambungan pengobatan dan terapi.” Hal ini diperkuat dengan bukti P-47, yang membuktikan kenaikan layanan kesehatan pada layanan konseling Psikolog dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 yang cukup stagnan, dari Rp 250.000 menjadi Rp 350.000, sebagaimana yang dialami oleh Saksi Salwa Paramitha; 35. Bahwa kenaikan PPN mengakibatkan beban kerja perempuan meningkat atau sering disebut beban ganda. Hal ini disampaikan ahli gender dan keadilan gender Dra. Risma Umar, M.Si dalam persidangan menyatakan “Beban kerja perempuan meningkat karena kenaikan PPN. Perempuan miskin yang berpendapatan rendah mengalami peningkatan beban kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, seperti bekerja lebih lama atau mencari pekerjaan tambahan hanya untuk mencari uang yang cukup untuk membeli makanan dan kebutuhan dasar lainnya maupun jasa lainnya seperti air bersih, listrik dan transportasi. Kelompok miskin yang mayoritas perempuan menggunakan pendapatannya per bulan untuk mengeluarkan sekitar 63%- 64% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan makanan. Kenaikan PPN akan memperburuk kondisi keuangan mereka sehingga perempuan harus mengorbankan waktu istirahat dan waktu untuk diri sendiri untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Tingginya beban kerja dan tuntutan keluarga lainnya dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental, seperti stres, kelelahan, dan gangguan kesehatan lainnya”; 231 36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut hal ini sesuai dengan keterangan ahli hukum Tata Negara Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. dalam keterangan tertulisnya menyatakan “tidak terpenuhi asas pengayoman, asas keadilan, dan asas asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam undang- undang a quo.” Ahli Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. menyatakan ketidak terpenuhi ketiga asas tersebut dalam keberlakuan Pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon. Ketidak Terpenuhan tersebut contohnya dapat dilihat dari hilangnya asas pengayoman dan keadilan ketika negara memutuskan menghapuskan frasa “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” dari Pasal 4A ayat (2) huruf b, frasa “Jasa pelayanan kesehatan medis” (Pasal 4A ayat (3) huruf a), frasa “jasa pendidikan” (Pasal 4A ayat (3) huruf g), dan frasa “jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri” (Pasal 4A ayat (3) huruf j) dari jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai PPN”; 37. Bahwa keberadaan pasal Pasal 4A ayat (3) huruf a UU HPP juga berdampak pada kenaikan biaya alat kesehatan. Hal ini dibuktikan berdasarkan Bukti P-44 : Bukti Pembelian Aki Kursi Roda sebesar 2 unit sebesar Rp. 3.330.000 termasuk PPN 11%, yang membuktikan harga aki kursi roda mengalami kenaikan sejak pemberlakukan tarif PPN 11% dan jika pemberlakukan tarif PPN 12% yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang a quo diberlakukan maka harga aki kursi roda yang dibutuhkan oleh Pemohon IV berpotensi mengalami kenaikan kembali menyesuaikan dengan tarif PPN yang berlaku; 38. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf a UU HPP bertentangan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin dan memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 39. Bahwa karena ketentuan 4A ayat (3) huruf a UU HPP bertentangan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 4A ayat (3) huruf A undang-undang a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally 232 unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pelayanan kesehatan medis tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4A ayat (3) Huruf g Undang-Undang A Quo Terbukti Mengakibatkan Sektor Pendidikan Memberatkan Para Pemohon sehingga Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 40. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III mengalami kenaikan biaya pendidikan sekaligus komponen yang menunjang biaya pendidikan berupa harga sewa kost, biaya makan dan minum serta biaya transportasi yang masing-masing mengalami kenaikan juga. Fakta ini ditunjang dengan bukti P-37, P-39, P-40. Kenaikan biaya tersebut tidak sebanding dengan upah minimum regional (UMR) yang diterima oleh orang tua Pemohon II dan Pemohon III; 41. Bahwa selain yang dialami Pemohon II dan Pemohon III, kerugian konstitusional dialami juga oleh Pemohon I yang diperkuat oleh keterangan saksi Ibu Atik yang disampaikan di persidangan pada intinya bahwa Pemohon I memiliki anak yang masih mengenyam pendidikan namun mengalami lonjakan biaya pendidikan dan komponen biaya pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA); 42. Bahwa yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III beresiko meningkatkan angka putus sekolah atau menghambat untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang dijamin Pasal 31 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945; Pasal 4A ayat (3) Huruf j Undang-Undang A Quo Terbukti Mengakibatkan Kenaikan Harga Jasa Transportasi yang Memberatkan Para Pemohon sehingga Bertentangan dengan Pasal Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 43. Bahwa Pemohon I, sebagai penduduk Pulau Pari, Kepulauan Seribu, mengalami kesulitan berlapis dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun menjalankan aktivitas usahanya. Untuk memperoleh barang kebutuhan sehari- hari, Pemohon I harus menyeberang ke daratan (Tangerang atau Jakarta). Namun, setelah kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% dan dihapuskannya pengecualian PPN atas jasa transportasi, biaya penyeberangan kapal mengalami lonjakan signifikan. Kondisi ini bukan hanya menyulitkan akses terhadap kebutuhan pokok, tetapi juga menambah beban biaya modal usaha 233 sebagai pedagang. Pemohon I kini menanggung beban ganda mahalnya harga barang dan mahalnya biaya untuk menjangkaunya; 44. Bahwa tidak tersedianya sistem transportasi publik yang aksesibel secara fisik dan biaya, memaksa Pemohon IV untuk bergantung pada moda transportasi alternatif berbiaya tinggi seperti transportasi daring (dalam jaringan) dan transportasi swasta lainnya. Ketergantungan ini memperberat beban finansial yang termasuk dalam extra cost of disability—yaitu biaya tambahan yang secara struktural hanya ditanggung oleh penyandang disabilitas dan tidak dialami oleh individu non-disabilitas. Kenaikan tarif dan penghapusan pengecualian PPN atas jasa transportasi memperparah ketimpangan biaya hidup ini, menghalangi Pemohon IV untuk hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan sosial-ekonomi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang A Quo Menyebabkan Ketidakpastian Hukum, Tidak dapat diimplementasikan, serta telah Gugur oleh Desakan Publik dan Kebijakan Pemerintah, sehingga Harus Dinyatakan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 45. Presiden pada 31 Desember 2024 membatalkan PPN 12 yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP. Pemerintah memutuskan kenaikan tarif 1 persen PPN darı 11 persen menjadi 12 persen dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah. Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022 yaitu sebesar 11 persen. Ketentuan ini tertuang dalam rilis resmi Kementerian Sekretariat Negara; 46. Bahwa Menyikapi hal tersebut Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean. Peraturan ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU HPP. Dan memperlihatkan praktik buruk bahwa regulasi ditangguhkan implementasinya dengan sebuah peraturan menteri; 47. Bahwa menurut Keterangan Ahli Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya “perubahan norma undang-undang dengan Peraturan 234 Menteri a quo menurut ahli bertentangan dengan doktrin non delegasi sesuai doktrin “delegatus non potest delegare”; 48. Bahwa perubahan tarif menurut pemohon justru dilakukan melalui Peraturan Menteri jelas bermasalah dan memperlihatkan bahwa secara faktual Pasal 7 ayat (1) UU HPP tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan kehilangan legitimasi. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang A Quo Terbukti Menyebabkan Ketidakpastian Hukum dan Membuat Kekuasaan Pemerintah Terlalu Luas dan Bias Menentukan Tarif PPN, sehingga Harus Dinyatakan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 49. Bahwa norma a quo tidak memberikan penjelasan dari sisi waktu, indikator dan norma yang jelas. Sehingga berdasarkan keterangan ahli Bhima Yudhistira Adhinegara, S.E., M.Sc. dalam persidangan “PPN yang naik menjadi range tarif 5-15% dan sewaktu-waktu dapat berubah menimbulkan ketidakpastian bagi perekonomian baik konsumen dan pelaku usaha”; 50. Bahwa dapat dibuktikan dalam persidangan sebagaimana disampaikan oleh ahli Bhima Yudhistira Adhinegara, S.E., M.Sc. “ketidakpastian itu terjadi pada 2024. pada Desember 2024, berbagai perusahaan ritel telah membebankan kenaikan tarif PPN ke barang yang dijual kepada konsumen. Bahkan pemerintah kemudian membuka jalur “retur” kelebihan pembayaran PPN 1%, menjadi indikasi bahwa kebijakan dan aturan tidak dipersiapkan dengan matang padahal berdampak luas ke berbagai sektor ekonomi”; 51. Berdasarkan keterangan ahli Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D. dipersidangan sangat jelas disampaikan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% juga berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa kena pajak. Meskipun pemerintah telah mengecualikan beberapa kebutuhan pokok dari objek PPN, diluar itu banyak barang konsumsi esensial lain seperti pulsa, transportasi, pakaian, perlengkapan sekolah, dan alat kebutuhan rumah tangga yang tetap dikenakan pajak PPN. Sehingga, kelompok miskin yang pengeluarannya bergantung pada barang-barang tersebut pasti mengalami peningkatan biaya hidup yang tinggi. Kondisi ini menurunkan daya beli mereka dan memperburuk kesejahteraan sosial. Kenaikan PPN juga bisa menimbulkan dampak sistemik karena nilai bantuan sosial akan mengalami pengurangan karena tidak disesuaikan secara otomatis dengan tingkat inflasi; 235 52. Bahwa dari perspektif regulasi, terdapat implikasi negatif secara ekonomi terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam kenaikan tarif PPN yang diatur dalam UU HPP. Ketentuan yang menetapkan secara otomatis kenaikan tarif menjadi 12% pada tahun 2025 telah mengunci ruang diskusi publik. Pada kenyataannya, ekonomi bersifat dinamis, dan tidak seharusnya dikunci lewat aturan perundang-undangan yang bersifat statis untuk diterapkan pada 1 atau 2 tahun setelahnya, karena bisa jadi terdapat kondisi ekonomi yang mengakibatkan kebijakan itu diterapkan; 53. Bahwa norma Pasal 7 ayat (3) UU HPP memberikan keleluasaan yang terlalu luas kepada pemerintah yang tidak sedikitpun di kunci dengan indikator- indikator objektif yang dapat meminimalisir gejolak ekonomi seperti yang terlihat dalam peristiwa pembatalan PPN oleh Presiden pada Desember 2024; 54. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (3) undang-undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON dan Masyarakat karena memberikan kewenangan yang sangat luas dan diskresi kepada pemerintah untuk mengubah besaran tarif PPN dalam rentang 5 persen hingga 15 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) undang-undang a quo tersebut, akan tetapi Norma ini tidak disertai dengan indikator substantif yang jelas, seperti pertimbangan ekonomi, sosial, atau lingkungan, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan perubahan tarif; Pasal 7 ayat (4) Terbukti Membuat Pemerintah Dapat Merumuskan Pajak dan Pungutan yang Dominan Tanpa Batasan Indikator Jelas yang Seharusnya Dibatasi oleh Undang-Undang, sehingga Harus Dinyatakan Bertentangan dengan Pasal 23A ayat UUD NRI Tahun 1945 55. Bahwa terdapat sejumlah argumen fiskal dan hukum yang disampaikan oleh ahli Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D., Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., yang dapat membuktikan masalah dalam Pasal 7 ayat (4) dari sisi pembatasan kekuasaan dan kepastian hukum: a. Semakin menguatnya dominasi eksekutif dalam kebijakan fiskal. Disatu sisi, DPR RI masih memiliki kekuatan terkait pengawasan anggaran, tetapi banyaknya detail perpajakan yang bersifat strategis yang diputuskan sendiri oleh pemerintah melalui PP, mengakibatkan kondisi perpajakan yang tidak adil dan ini luput dari perhatian DPR RI dan publik, dimana 236 rakyat seharusnya dilibatkan dalam penentuan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Saya juga melihat, masalah ini juga berakar dari tidak adanya kewajiban dalam UU HPP yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan analisis dampak sosial atau studi distribusi beban fiskal sebelum tarif PPN dinaikkan. Sehingga, kebijakan ini dapat dijalankan tanpa mempertimbangkan regresivitas dampaknya. b. Dari sisi hukum tata negara, pendelegasian perubahan tarif PPN ke Peraturan Pemerintah menimbulkan pertanyaan tentang batasan kewenangan dan akuntabilitas. Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 memang menyatakan bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang. Namun, jika tarif pajak konsumsi dan detail komponennya dapat dinaikkan hanya melalui PP dan persetujuan pasif dalam APBN, maka esensi perumusan kebijakan pajak oleh DPR RI menjadi tereduksi. Ini berpotensi menggeser makna “diatur dengan undang undang” menjadi “disetujui secara administratif”, yang melemahkan fungsi pengawasan legislatif. c. Pemerintah memakai pendekatan kebijakan inkremental yang minim kajian substantif Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4) UU HPP memberikan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan tarif PPN dalam rentang 5–15% hanya melalui Peraturan Pemerintah (PP), setelah disampaikan dalam proses APBN. Ini menunjukkan pendekatan kebijakan inkremental, yaitu perubahan bertahap tanpa evaluasi menyeluruh. Pendekatan ini memang praktis, tapi cenderung mengabaikan kebutuhan kajian mendalam, terutama terhadap dampak pada kelompok rentan. d. Revisi Undang-Undang HPP harus dilakukan, yang mengatur dengan jelas skema tarif, pembebasan, serta indikator ekonomi yang menjustifikasi tarif PPN dimana proses ini harus dilakukan dengan persetujuan DPR RI dengan detail komoditas yang mendapatkan kompensasi yang tercantum dengan jelas di dalam undang-undang. Dengan regulasi sekarang, Jasa Pendidikan misalnya tidak termasuk dalam komoditas tidak dikenakan pajak, tetapi dapat diberikan pengurangan PPN hingga 0 persen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena bisa saja pemerintah mengenakan pajak terkait jasa pendidikan tanpa persetujuan DPR RI dan lewat konsultasi publik, yang kemudian berdampak negatif pada masyarakat kecil. 237 e. Bahwa para ahli pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi sebaiknya mengeluarkan putusan bersyarat yang mewajibkan pemerintah menyertakan analisis atau kajian akademik dalam setiap penyesuaian tarif PPN sebagaimana diatur dalam. Pasal 7 ayat (3) dan (4) UU HPP. Serta merumuskan indikator yang jelas dalam penentuan tarif. Sesuai pandangan David Foulkes (1982) tentang “the duty to give reason”, pejabat administrasi wajib memberikan alasan rasional atas setiap keputusan. Dalam hal ini, kebijakan fiskal seperti penyesuaian tarif PPN harus disertai indikator makroekonomi, sosial, dan lingkungan yang jelas. Ini sejalan dengan model kebijakan rasional atau mixed scanning, dan seyogianya diwajibkan secara normatif dalam Peraturan Pemerintah, sebagai pelaksanaan dari Putusan MK yang bersifat korektif dan memperkuat akuntabilitas kebijakan publik. F. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi PARA PEMOHON; 2. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan Akhir. Dalam Pokok perkara 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 238 bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tidak masuk dalam jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 3. Menyatakan Pasal 4A ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pelayanan kesehatan medis tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 4. Menyatakan Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pendidikan tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 5. Menyatakan Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam 239 negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 6. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu sepanjang frasa “Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”, tidak dimaknai bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) tanpa mempertimbangkan indikator ekonomi, sosial, atau lingkungan; 8. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu sepanjang frasa “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah”, tidak dimaknai bahwa perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Undang-Undang; 9. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau 240 10. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN PRESIDEN I. KESIMPULAN ATAS ASPEK FORMAL PERMOHONAN A. Terbukti Pokok Permohonan PARA PEMOHON di Luar Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Keterangan Pemerintah pada persidangan perkara a quo sebelumnya, Pemerintah tetap berpandangan bahwa pokok permohonan PARA PEMOHON tidak termasuk ke dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi karena merupakan kebijakan instrumental serta hapusnya materi bagian pasal yang diuji. 2. PARA PEMOHON mengajukan uji materiil terhadap Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP yang berisi kebijakan instrumental mengenai objek dan tarif pajak. 3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004 serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, kebijakan instrumental bukanlah objek yang dapat diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi karena merupakan kewenangan pembuat undang-undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memilih berbagai alternatif untuk mencapai tujuan negara. 4. Hal tersebut juga sejalan dengan Keterangan DPR RI yang disampaikan pada tanggal 22 Juli 2025 yang pada intinya mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 19/PUU-XX/2024 yang menguji tentang penetapan tarif pajak hiburan yang memutus bahwa penetapan tarif merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. 5. Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 56 ayat (1) UU MK dalam hal pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas norma suatu Undang-Undang, pemohon harus menguraikan mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam hal ini, Pasal 4A 241 ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP sudah tidak memiliki materi muatan pada bagian ayatnya. 6. Sehubungan dengan pasal yang demikian, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 122/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa penghapusan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengujian Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP tidak termasuk dalam lingkup kewenangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. B. Terbukti PARA PEMOHON Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Mengajukan Permohonan A Quo Terkait dengan legal standing PARA PEMOHON, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, Pemerintah berkesimpulan bahwa PARA PEMOHON tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, dengan alasan sebagai berikut: 1. Pemenuhan Kualifikasi Untuk Mengajukan Permohonan a. Bahwa PARA PEMOHON merupakan orang pribadi dan badan hukum privat yang mendalilkan bahwa kepentingan konstitusionalnya sebagai Wajib Pajak (taxpayer) telah dilanggar. b. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-I/2003 serta pernyataan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Hakim Arief Hidayat dalam pemeriksaan pendahuluan I perkara a quo pada tanggal 10 Maret 2025 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi selama ini berpendirian dalam hal yang menjadi objek pengujian adalah undang-undang yang berhubungan dengan pajak, maka syarat pembuktian terkait kedudukan hukum Pemohon adalah Pemohon sebagai taxpayer yang ditunjukkan dengan bukti Pemohon telah memiliki NPWP. 242 c. Bahwa pada faktanya sebagian besar PARA PEMOHON merupakan orang perseorangan dan/atau badan hukum privat yang tidak memiliki NPWP. d. Bahwa meskipun PPN merupakan pajak objektif dan PARA PEMOHON merasa tanpa kepemilikan NPWP mereka tetap mendapat beban pajak atas pengenaan PPN, seharusnya PARA PEMOHON tersebut dapat membuktikan bahwa PARA PEMOHON dikenakan beban PPN dan membayar PPN atas transaksinya dalam memperoleh BKP/JKP berupa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, serta jasa transportasi umum sebagaimana objek yang diuji. e. Namun, hingga persidangan uji materiil a quo pada tahap Kesimpulan, PARA PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya beban PPN atas transaksi barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, serta jasa transportasi umum sebagaimana objek yang diuji. PARA PEMOHON hanya berasumsi kebutuhan pokok naik karena PPN mengalami kenaikan tarif dan dikeluarkan dari negative list objek yang tidak dikenai PPN. f. Asumsi yang dikemukakan PARA PEMOHON terbukti dari keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON di persidangan uji materiil a quo tanggal 9 Juli 2025 yang pada intinya menjelaskan: 1) Saksi Salman Al Farid a) Saksi merasakan adanya kenaikan harga barang dagangan di warung Sdr. Rusin (PEMOHON VI), contohnya: - Kopi dari Rp3.000,- naik menjadi Rp4.000,- - Mie Instan dari Rp5.000 naik menjadi Rp7.000,-. b) Saksi menyatakan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi di warung Pemohon tetapi juga terjadi di tempat ‘nongkrong’ lainnya yang diketahui Saksi pada saat menjalankan kegiatan keorganisasian. c) Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah kenaikan harga tersebut akibat adanya kenaikan PPN atau tidak. 243 2) Saksi Atik Sukamti Saksi menjelaskan tentang kenaikan harga barang dan jasa di Pulau Pari, contohnya: - Beras dari Rp10.000, naik menjadi Rp13.500,- - Minyak Goreng dari Rp14.000,- naik menjadi Rp20.000,- - Tiket Kapal dari Rp52.000,- naik menjadi Rp75.000,- dan lain sebagainya. g. Hal tersebut juga bersesuaian dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Foekh kepada Ahli yang dihadirkan PARA PEMOHON Sdr. Bhima Yudhistira Adhinegara pada persidangan tanggal 9 Juli 2025 yang pada pokoknya menanyakan apakah penyebab kenaikan harga adalah adanya kenaikan PPN atau faktor lain seperti faktor cuaca (gelombang besar), hari besar keagamaan, dll. Sebab, kenaikan tarif PPN tidak signifikan, yaitu sebesar 1% atau 2%, sedangkan Saksi menjelaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok khususnya di Pulau Pari naik secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemerintah dalil PARA PEMOHON dan Para Saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON di persidangan tersebut bukan merupakan fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa PARA PEMOHON dikenakan beban PPN dan membayar PPN atas transaksinya dalam memperoleh BKP/JKP berupa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, serta jasa transportasi umum sebagaimana objek yang diuji. Hal tersebut juga sekaligus membuktikan tidak adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON, melainkan hanya merupakan pendapat, pandangan atau asumsi sebagai akibat dari pemahaman parsial atas ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP. (Vide Bukti PK-2, PK-3, PK-4, dan PK-5) 2. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional PARA PEMOHON a. Bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum, yang semula merupakan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (Non-BKP dan Non- 244 JKP) telah dihapus melalui UU HPP, dan untuk selanjutnya atas barang dan jasa tersebut diatur sebagai BKP dan JKP yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN. Artinya, masyarakat sebagai konsumen akhir in casu PARA PEMOHON tidak mendapat pembebanan PPN atas transaksi penyerahan BKP dan JKP tersebut. (Vide Bukti PK-2, PK-3, PK-4, dan PK-5) b. Dalil PARA PEMOHON yang seolah-olah mengalami kerugian dalam bentuk kenaikan beberapa barang kebutuhan pokok dan jasa sebagai akibat dari adanya ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP adalah dalil yang keliru dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal tersebut juga telah Pemerintah sampaikan dalam dalil Pemerintah sebelumnya pada bagian “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” yang mana PARA PEMOHON, Saksi maupun Ahli yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON tidak dapat membuktikan dan menjelaskan secara jelas apakah kenaikan beberapa barang kebutuhan pokok adalah sebagai akibat dari adanya ketentuan objek uji materiil a quo atau sebab lainnya. c. Seandainya pun (quod non), terdapat kerugian yang dialami oleh PARA PEMOHON, hal tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP. d. Dengan demikian, dalil kerugian konstitusional PARA PEMOHON yang mengaitkan perluasan objek PPN dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan keterbatasan akses terhadap jasa kesehatan, pendidikan, serta transportasi umum, hanyalah merupakan pendapat, pandangan, atau asumsi PARA PEMOHON. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat PARA PEMOHON tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 245 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, sesuai dengan penjelasan pada huruf A terkait KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI dan huruf B terkait KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON di atas, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berpijak pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. II. KESIMPULAN ATAS PERMOHONAN PROVISI Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, 1. Bahwa dalam permohonannya PARA PEMOHON meminta Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dan memerintahkan Presiden menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP hingga Mahkamah memutus uji materiil a quo. Permohonan provisi tersebut diajukan dengan alasan terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, khususnya PARA PEMOHON. 2. Namun demikian, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan provisi PARA PEMOHON tersebut justru akan menyebabkan kekosongan hukum (vacuum of law), yang akan Pemerintah jelaskan sebagai berikut: a. Meskipun objek permohonan a quo adalah Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, namun dalam permohonan provisinya PARA PEMOHON meminta penundaan atas seluruh ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP. 246 b. Bahwa materi muatan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP yang menjadi objek dalam permohonan a quo telah dihapus, sehingga penundaan pemberlakuannya tidak relevan untuk dimintakan sebab tidak terdapat norma yang dapat dilaksanakan. Akan tetapi, yang justru akan terpengaruh dengan permohonan provisi PARA PEMOHON adalah ketentuan jenis-jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari objek PPN (tax exemption) yang saat ini masih berlaku. Jika permohonan provisi terkait penundaan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dikabulkan, maka dasar hukum penerapan tax exemption menjadi tidak ada. c. Terlebih, PARA PEMOHON juga meminta penundaan pemberlakuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP yang mengatur mengenai tarif PPN. Dalam kerangka administrasi perpajakan, tarif memegang peranan krusial sebagai dasar penentuan besaran pajak. Oleh karena itu, adanya penundaan pemberlakuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP akan secara signifikan menghambat penghimpunan penerimaan negara, mengingat hilangnya landasan hukum yang mengatur tarif PPN di Indonesia. 3. Dengan mempertimbangkan urgensi penjaminan kepastian hukum dan keberlangsungan pelaksanaan tugas negara dalam melindungi kepentingan umum, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan provisi PARA PEMOHON. III. KESIMPULAN ATAS POKOK PERMOHONAN Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Dalam rangka memberikan uraian yang komprehensif terkait dengan pengaturan pasal-pasal yang menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo, maka Pemerintah menyampaikan latar belakang serta hakikat pasal-pasal tersebut sebagai berikut: A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 1. Pasca pandemi COVID-19, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan Negara Indonesia, khususnya 247 dalam upaya pemulihan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara untuk mewujudkan tujuan tersebut. 2. Tantangan tersebut diantaranya: a. Pemerintah perlu menormalisasi keuangan negara dan menurunkan defisit anggaran ke tingkat yang berkelanjutan. Mengingat perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara, optimalisasi penerimaan pajak menjadi kunci dalam proses normalisasi tersebut. Oleh karena itu, upaya konsolidasi fiskal sangat penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dalam jangka menengah dan panjang. b. Tren konsolidasi fiskal global mulai terlihat pascapandemi Covid-19. Awalnya, pada tahun 1980 sejumlah negara menurunkan tarif PPh Badan untuk mendorong pemulihan ekonomi, sehingga rata-rata global turun menjadi sekitar 25% dari 40%. Namun, tingginya kebutuhan pembiayaan selama pandemi mendorong beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, untuk kembali menaikkan tarif PPh Badan sejak tahun 2021. c. Adanya keterbatasan pengaturan dalam perundangan-undangan yang belum memberikan kepastian hukum, masih rendahnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak, belum optimalnya penerimaan pajak, serta belum terciptanya keadilan dan kesetaraan. 3. Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Ahli Yustinus Prastowo sebagaimana tertuang dalam keterangan tertulisnya dalam persidangan uji materiil a quo yang menyatakan: “Saat dunia dilanda pandemi Covid-19, hampir semua negara mengalami tantangan yang berat. Krisis ini memberi tekanan baru dan dampak ekonomi tak terduga pada seluruh lapisan masyarakat. Di sisi negara, berupaya memberikan dukungan terbaik dengan melakukan sejumlah upaya penanganan dampak kesehatan dan sosial, serta pemulihan ekonomi. Pada 2020, Pemerintah mengalokasikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan biaya yang sangat besar, yaitu Rp695,2 triliun. Bahwa sepanjang pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi tekanan fiskal yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan lonjakan defisit 248 anggaran pada tahun 2020 dan 2021. Biaya penanganan berdampak pada pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 6,14% dari PDB pada tahun 2020. Defisit ini meningkat tajam sebesar Rp947,7 triliun pada 2020, dan Rp775,1 triliun pada 2021, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata defisit sebelum pandemi yang berkisar antara Rp269 triliun hingga Rp348 triliun. Kondisi ini mencerminkan tekanan ganda yang dihadapi pemerintah, yakni turunnya pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi serta meningkatnya belanja negara untuk merespons krisis kesehatan dan sosial ekonomi.” 4. Guna menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif yang diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (tax ratio). 5. Dalam rangka peningkatan rasio pajak (tax ratio) tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan yang berfokus pada organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Namun, hal tersebut belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan mengatasi praktik aggressive tax planning yang ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perpajakan nasional. 6. Penyesuaian kebijakan perpajakan dilakukan dengan berpedoman pada asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional, dengan tujuan: a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; b. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; c. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan 249 e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 7. Hal tersebut diwujudkan melalui pengaturan kembali Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pencanangan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, dan Cukai yang dilakukan secara komprehensif melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 8. Perubahan yang dilakukan terhadap PPN meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek PPN, pengaturan kembali fasilitas PPN, perubahan tarif PPN, dan pengenaan tarif PPN final. 9. Diantara perubahan-perubahan tersebut termasuk objek dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 4A ayat (2), Pasal 4A ayat (3), Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, yang akan Pemerintah jelaskan pada bagian di bawah ini. (Vide Bukti PK-1). B. Terbukti bahwa Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 1. Pajak memegang peranan penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan karena lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari perpajakan. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar dari sektor perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ahli Perpajakan Yustinus Prastowo di dalam Keterangannya pada tanggal 22 Juli 2025 menerangkan bahwa kontribusi PPN terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia meningkat signifikan. Setidaknya saat ini, PPN berkontribusi sekitar 43% atau sebesar Rp1.014,47 triliun terhadap penerimaan negara. 2. Sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di Daerah Pabean, maka siapapun yang mengkonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut tanpa memperhatikan kondisi subjektifnya. Dengan kata lain, pengenaan PPN tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. 3. Agar pelaksanaan pemungutan PPN menjadi lebih tepat sasaran, baik itu berkaitan dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh 250 masyarakat dan/atau biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha, maka Pemerintah memberikan fasilitas PPN. Fasilitas tersebut diberikan dengan 3 (tiga) metode, yaitu tidak dikenai PPN, PPN tidak dipungut, dan PPN dibebaskan. 4. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Ahli Perpajakan Yustinus Prastowo di dalam persidangan uji materiil a quo yang menyatakan: “Dengan sistem multistage, non-kumulatif, PPN dapat menciptakan netralitas, efisien, dan adaptif. Tentu harus diakui PPN punya karakter regresif, karena tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ini diantisipasi oleh pembuat kebijakan, maka sejak awal, Undang-Undang PPN sesuai best practice mengatur skema untuk mencegah distorsi dan mengurangi regresivitas PPN, seperti mengecualikan PPN yang dikenakan pada barang atau jasa tertentu, mengenakan tarif 0% terhadap ekspor, PPN yang tidak dipungut diatur di Pasal 16B ayat (1) dan PPN dibebaskan di Pasal 16B ayat (2), serta PPN besaran tertentu.” 5. Adapun permohonan a quo, terkait dengan barang atau jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN) dan PPN dibebaskan (Pasal 16B UU PPN). Secara sederhana, dapat Pemerintah sampaikan perbedaan dan persamaan antara barang/jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN) dan jenis barang/jasa yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 16B UU PPN), sebagai berikut: Perbedaan Barang yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN) Barang yang atas impor/dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 16B UU PPN) Definisi dan Batasan pengertian merupakan jenis barang/jasa yang tidak dikenai PPN atas: Penyerahan dalam daerah Pabean; d. Impor; e. Pemanfaatan dari luar daerah Pabean; dan f. Ekspor barang/jasa dimaksud merupakan jenis barang/jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang menurut ketentuan PPN seharusnya dikenai PPN, namun diberikan fasilitas PPN dibebaskan, yang mencakup atas: c. Penyerahan dalam daerah Pabean; dan 251 d. Impor/Pemanfaatan dari luar daerah pabean barang/jasa dimaksud Status BKP Non-BKP BKP Pembuatan Faktur Pajak tidak wajib wajib Jumlah PPN yang dipungut tidak ada tidak ada Beban PPN bagi konsumen akhir tidak ada tidak ada dari sisi pembebanan PPN, barang dan/atau jasa non-BKP dan non-JKP (negative list) pada dasarnya memiliki kesamaan dengan PPN dibebaskan. Dimana masyarakat sebagai konsumen akhir tetap tidak dibebani PPN. Dari sisi penerbitan faktur tersebut tersebut tergambar dalam ilustrasi di bawah ini: Keterangan: PM: Pajak Masukan yaitu PPN yang dibayar ketika melakukan pembelian barang atau pemanfaatan jasa. PK: Pajak Keluaran yaitu PPN yang wajib dipungut oleh PKP ketika melakukan penjualan barang atau pemberian jasa. FP: Faktur Pajak 6. Bahwa pemberian fasilitas berupa pembebasan dari pengenaan PPN atas penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu tersebut dilakukan 252 dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. 7. Adanya perubahan status barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, dan jasa angkutan yang semula non- BKP dan non-JKP sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP menjadi BKP dan/atau JKP dengan status dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN merupakan langkah pemerintah untuk mulai memilah, mengkaji, dan mengevaluasi jenis barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, dan jasa angkutan umum yang tidak seharusnya diberikan fasilitas PPN. 8. Pada saat ini, sebagai contoh beras dan daging diberikan fasilitas PPN dibebaskan, padahal di dalamnya juga terdapat beras premium seperti basmati serta daging premium seperti daging sapi wagyu. Demikian pula dengan jasa pendidikan dan kesehatan, masih terdapat jasa pendidikan dan kesehatan premium yang hanya dapat dijangkau oleh kalangan berpenghasilan tinggi (high income) tapi juga ikut mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Kedepannya, diharapkan pemberian fasilitas dibebaskan tersebut dapat mempermudah pemerintah dalam mengevaluasi barang dan/atau jasa (memberikan fleksibilitas) sehingga dapat menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. 9. Pendapat serupa disampaikan oleh Ahli Perpajakan Yustinus Prastowo di dalam persidangan uji materiil a quo yang pada intinya menyampaikan bahwa perubahan barang dan jasa yang semula diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, g, dan j menjadi 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP merupakan langkah Pemerintah untuk dapat memilah, mengkaji, dan mengevaluasi mana saja BKP dan JKP yang masih berhak atau tidak berhak mendapatkan fasilitas PPN (barang strategis yang dibutuhkan oleh rakyat banyak) atas dasar pertimbangan keadilan. Sebab, pemberian fasilitas pembebasan PPN terhadap barang dan jasa non- strategis atau premium (misalnya beras shirataki dan basmati, daging wagyu dan kobe, jasa pendidikan dan kesehatan premium, dsb) yang 253 dikonsumsi oleh golongan tertentu/terbatas tidak selaras dengan prinsip keadilan sebagai dasar dan tujuan awal pemberian insentif. 10. Lebih lanjut, dalam menjaga iklim berusaha dan perekonomian nasional yang kondusif serta melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) UU PPN, Pemerintah mengatur ketentuan mengenai pemberian fasilitas di bidang perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan PPN dan tidak dipungut PPN sebagaimana diatur, antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas lmpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (selanjutnya disebut PP 49/2022). 11. Yang Mulia Hakim Konstitusi, perlu Pemerintah tegaskan kembali bahwa adanya penerbitan faktur pajak pada setiap transaksi atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dibebaskan tersebut tidak menimbulkan beban pajak yang harus ditanggung masyarakat. Adanya penerbitan faktur pajak tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan perpajakan Wajib Pajak serta mendorong perolehan data untuk kegiatan ekstensifikasi perpajakan sehingga memunculkan Wajib Pajak baru yang sebelumnya tidak terdokumentasi pada sistem perpajakan yang pada akhirnya akan turut berkontribusi terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, perubahan status barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa layanan kesehatan medis dan jasa angkutan umum menjadi BKP atau JKP, transaksi penyerahan barang dan jasa tersebut akan masuk ke dalam sistem administrasi PPN sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak, menjamin kepastian hukum serta keadilan pajak terhadap Wajib Pajak yang patuh. 12. Hal tersebut sejalan dengan keterangan DPR RI pada persidangan tanggal 9 Juli 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa maksud dari fasilitas pembebasan PPN artinya tidak terdapat PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan impor dan/atau penyerahan BKP atau JKP tertentu. Namun, fasilitas tersebut menyebabkan adanya 254 kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak, sehingga tetap tercatat dalam sistem pajak dan dapat dipantau serta diawasi Pemerintah. Dengan demikian, pemberian fasilitas tersebut seharusnya tidak memberikan dampak terhadap harga, karena pada dasarnya tidak ada PPN yang dikenakan. 13. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Perpajakan Yustinus Prastowo di dalam keterangan tertulisnya yang menjelaskan bahwa alasan pergeseran status non objek menjadi objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN merupakan upaya Pemerintah untuk membentuk administrasi pajak yang terintegrasi dan hal tersebut sejalan dengan pandangan Katryn James, Alan Tait, Richard M Bird. Dalam hal terdapat transaksi penyerahan Non-BKP (beras) yang tidak dikenakan PPN, maka baik Pengusaha kecil maupun PKP tidak memiliki kewajiban untuk mengadministrasikan transaksi tersebut, atau tidak menerbitkan faktur. Transaksi yang tidak tercatat dalam siklus formal tersebut berpotensi mempersulit ekstensifikasi pajak. 14. Dengan demikian, menjadi terbukti bahwa adanya penerbitan faktur atas setiap transaksi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengujian kepatuhan PKP dan merupakan upaya Pemerintah untuk menerapkan administrasi perpajakan yang lebih baik demi kepentingan umum. Pada gilirannya, perbaikan tersebut dapat menciptakan keadilan vertikal maupun horizontal bagi Wajib Pajak yang telah patuh sekaligus meningkatkan kinerja penerimaan pajak. 15. Bahwa Pemerintah menolak dengan tegas dalil PARA PEMOHON yang pada intinya menyatakan bahwa perubahan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dari negative list objek PPN berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang maupun jasa dimaksud sehingga berpotensi mengakibatkan degradasi masyarakat karena menurunnya daya beli serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan medis, layanan pendidikan, dan layanan angkutan umum. Dalil yang diajukan oleh PARA PEMOHON tersebut menunjukan bahwa PARA PEMOHON telah keliru dan tidak komprehensif terhadap perubahan yang dilakukan, dengan uraian sebagai berikut: 255 a. bahwa terhadap impor dan penyerahan barang dan jasa yang dibutuhkan PARA PEMOHON seperti barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan medis tertentu, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum dibebaskan dari PPN. Artinya, dalam memperoleh barang dan jasa dimaksud tidak ada pengenaan PPN dalam komponen harga yang harus dibayar PARA PEMOHON, sehingga tidak ada pembebanan PPN baru bagi PARA PEMOHON; b. Apabila timbul kenaikan biaya pelayanan medis, biaya pendidikan dan biaya jasa angkutan umum, kenaikan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor seperti inflasi, peningkatan biaya tenaga kerja dengan kualifikasi yang diperlukan, kenaikan biaya operasional, dan lain-lain. 16. Dengan demikian, ketentuan Pasal 4 angka 1 dan angka 2 UU HPP yang mengubah ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN sama sekali tidak menimbulkan beban PPN baru sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PEMOHON. 17. Bahwa pengaturan barang dan/atau jasa menjadi dikenai atau tidak dikenai PPN maupun mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan adalah penjabaran dari Pasal 23A UUD 1945 yang merupakan kebijakan terbuka bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan (open legal policy) yang tidak dapat diuji, kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang bersifat sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku atau semena-mena (détournement de pouvoir). Hal tersebut telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009. 18. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemindahan Pasal 4A ayat (2) dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP ke Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dibutuhkan untuk: a. Memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk memilih, memilah dan mengevaluasi barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, dan jasa angkutan 256 umum yang layak atau tidak layak diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Misalnya, atas beras premium seperti beras Basmati, daging premium seperti daging Kobe dan Wagyu, serta jasa pendidikan dan jasa kesehatan medis premium yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan high income, saat ini statusnya merupakan BKP (yang dibebaskan PPN). Oleh karena itu, ke depan Pemerintah dapat melakukan evaluasi, seperti penghapusan barang/jasa yang bersifat premium dari daftar BKP yang dibebaskan PPN, sehingga atas penyerahannya menjadi dikenai PPN. Hal ini sejalan dengan pandangan Ahli Perpajakan Yustinus Prastowo, bahwa perubahan dari negative list ke positive list merupakan salah satu upaya mengurangi dampak regresi, sehingga penyerahan atas barang atau jasa premium akan terdokumentasi dalam sistem PPN. Fleksibilitas ini tidak dapat diterapkan untuk barang atau jasa yang tergolong non-BKP dan/atau non-JKP sebab atas segala keadaan, peristiwa atau perbuatan (tatbestand) atas barang/jasa tersebut bukan merupakan objek PPN. b. Menciptakan keadilan bagi Wajib Pajak yang mencatat dan melaporkan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan patuh. Hal ini mengingat Pasal 13 UU PPN mewajibkan Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak hanya atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Dengan demikian, Wajib Pajak yang melakukan penyerahan non- BKP dan/atau non-JKP yang semula tidak terdeteksi oleh sistem administrasi PPN dapat terdeteksi, sehingga akan mengurangi risiko penghindaran pajak dan menciptakan keadilan pajak bagi Wajib Pajak yang selama ini patuh. c. mendukung kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan harmonis antara PPN dan PPh. 19. Dengan demikian, maka: Ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b tetap memperhatikan kehidupan yang layak, kesejahteraan masyarakat, persamaan dan keadilan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 257 a. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf a tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. b. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf g tidak mengurangi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan terdapat subsidi yang diberikan oleh pemerintah sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j memperhatikan kehidupan yang layak, kesejahteraan masyarakat, persamaan dan keadilan, sehingga tidak bertentangan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. C. Terbukti Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP Tidak Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 1. Perubahan tarif pada Pasal 7 ayat (1) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara yang semakin meningkat yang sebagian besar ditopang dari penerimaan pajak yang berkorelasi dengan upaya perbaikan defisit anggaran yang disebabkan oleh situasi ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Dengan peningkatan tarif, diharapkan penerimaan pajak semakin optimal yang pada akhirnya akan menjaga level belanja operasional pemerintah dan mendorong perekonomian. 2. Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Ahli Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulisnya pada persidangan uji materiil a quo yang menjelaskan: “Saat dunia dilanda pandemi Covid-19, hampir semua negara mengalami tantangan yang berat. Krisis ini memberi tekanan baru dan dampak ekonomi tak terduga pada seluruh lapisan masyarakat. Di sisi negara, berupaya memberikan dukungan terbaik dengan melakukan sejumlah upaya penanganan dampak kesehatan dan sosial, serta pemulihan ekonomi. Pada 2020, Pemerintah mengalokasikan 258 anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan biaya yang sangat besar, yaitu Rp695,2 triliun. bahwa sepanjang pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi tekanan fiskal yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan lonjakan defisit anggaran pada tahun 2020 dan 2021. Biaya penanganan berdampak pada pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 6,14% dari PDB pada tahun 2020. Defisit ini meningkat tajam sebesar Rp947,7 triliun pada 2020, dan Rp775,1 triliun pada 2021, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata defisit sebelum pandemi yang berkisar antara Rp269 triliun hingga Rp348 triliun. Kondisi ini mencerminkan tekanan ganda yang dihadapi pemerintah, yakni turunnya pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi serta meningkatnya belanja negara untuk merespons krisis kesehatan dan sosial ekonomi. Jika dibandingkan dengan negara sebaya maupun OECD, tarif PPN Indonesia masih relatif rendah. Sebagai perbandingan, Filipina menetapkan tarif PPN sebesar 12%, Tiongkok sebesar 13%, Afrika Selatan sebesar 15%, Meksiko sebesar 16%, dan India sebesar 18%. Sedangkan rata-rata tarif PPN yang diterapkan oleh negara-negara anggota OECD adalah sebesar 19%, dan rerata tarif PPN negara- negara BRICS, sebesar 17%. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) ketentuan mengenai tarif PPN pertama kali diubah, yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, kemudian sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Tahapan kenaikan tarif juga disesuaikan untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat agar tidak melemah di tengah proses pemulihan.” 3. Kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap menjadi 11% sejak 1 April 2022 dan menjadi 12% sejak 1 Januari 2025 dengan tetap memperhatikan aspek keadilan pajak dan keberpihakan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melakukan penyesuaian pengaturan PPN agar beban PPN yang 259 ditanggung masyarakat secara umum tetap sama antara saat berlakunya tarif PPN 11% dan sesudah kenaikan tarif PPN menjadi 12% melalui penerbitan PMK Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (selanjutnya disebut dengan PMK 131 Tahun 2024). 4. Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 131 Tahun 2024 mempertegas bahwa pemberlakuan tarif 12% secara efektif hanya diberlakukan untuk BKP yang tergolong mewah, baik yang berupa kendaraan bermotor maupun selain kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dikenai PPnBM. Sementara itu, untuk barang atau jasa selain yang tergolong mewah diberlakukan nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini untuk menjamin bahwa beban PPN yang ditanggung oleh masyarakat atas konsumsi barang selain yang tergolong mewah tetap sama atau tidak mengalami kenaikan. 5. Adapun ketentuan tentang nilai lain yang dipermasalahkan oleh PARA PEMOHON bukanlah tarif pajak melainkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Umumnya, DPP PPN diartikan sebagai jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pandangan yang lebih luas terkait DPP dikemukakan oleh Schenk dan Oldman, yang mengartikan DPP PPN adalah jumlah uang nilai pasar wajar sebagai nilai (consideration) yang diterima atas suatu transaksi. 6. Penerapan nilai lain dalam penentuan kewajiban PPN pada dasarnya telah berlaku sejak tahun 1994 dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penerapan DPP nilai lain dapat dilakukan jika terdapat potensi ketidakadilan yang timbul 260 dalam hal Harga Jual atau Penggantian atau adanya transaksi yang besaran nilainya sukar ditentukan. 7. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah menetapkan DPP nilai lain dalam PMK 131 Tahun 2024 merupakan upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, serta mengakomodir aspirasi publik yang menolak kenaikan PPN dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi. Hal tersebut didukung oleh pendapat Ahli Yustinus Prastowo yang mengatakan bahwa: “Pemerintah akhirnya menetapkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang mewah, yaitu barang tertentu yang selama ini sudah terkena PPN Barang Mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada. Contoh objek PPnBM adalah pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, motor yacht, dan rumah mewah. Fokus kebijakan kenaikan tarif PPN yang mengarah pada konsumsi barang mewah ini diharapkan tidak membebani kelompok berpenghasilan rendah. Namun demikian, perubahan kebijakan ini tidak dapat diakomodir secara instan dalam Undang-undang. Sebab, apabila diubah melalui PP, PERPPU, ataupun Revisi UU HPP akan memakan waktu lama, sementara tenggat waktu implementasi UU HPP selambat- lambatnya 1 Januari 2025. Sementara itu, target PPN di APBN 2025 juga sudah memperhitungkan kenaikan tarif 12%. Artinya, Pemerintah dan DPR sudah membahas dan menyepakati kenaikan tarif saat penyusunan RAPBN 2025. Hal ini merupakan bagian dari proses deliberasi politik. Akhirnya, yang dapat dilakukan Pemerintah adalah tetap menerapkan kenaikan tarif PPN 12% secara formal demi menjalankan amanat UU HPP, namun Pemerintah mengatur ketentuan mengenai Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk menjaga beban PPN secara efektif tetap sama dengan pada saat konsumen dibebani tarif PPN 11%. Pada tanggal 31 Desember 2024, diterbitkan PMK Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah (yang selanjutnya disebut PMK 131/2024) yang mengatur bahwa Barang Kena Pajak yang dikenakan tarif 12% adalah Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sementara, bagi penyerahan dan/atau pemanfaatan selain barang mewah dapat menggunakan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain. Penerbitan PMK 131/2024 ini memberikan kepastian hukum dalam penghitungan PPN yang diberlakukan tarif baru sebesar 12% pada 1 Januari 2025. PMK ini mengatur DPP Nilai Lain yang dihitung 261 menggunakan koefisien pengali 11/12. Penyesuaian ini bertujuan menjaga agar nilai akhir pajak yang dikenakan tidak berbeda dengan penerapan tarif PPN 11% sehingga wajib pajak tidak mengalami kenaikan beban pajak yang signifikan. Untuk itu, terhadap BKP dan JPK selain barang mewah dikenakan tarif PPN yang dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan DPP nilai lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian sehingga diperoleh tarif efektif PPN sebesar 11%. Atas dinamika ini, dapat dikatakan bahwa kehadiran PMK 131/2024 bukan untuk merevisi atau mengatur tarif sebagaimana yang telah ditetapkan UU HPP sebesar 12%, melainkan hanya untuk mengatur DPP nilai lain, yang merupakan kewenangan yang diberikan UU kepada Menteri Keuangan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan tidak terjadi pertentangan antara ketentuan a quo UU HPP yang menyatakan tarif PPN 12% berlaku tanggal 1 Januari 2025, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Keduanya mengatur hal yang berbeda, di mana Pasal 7 ayat (1) UU HPP mengenai besaran kenaikan tarif PPN 12% berlaku, sedangkan PMK 131/2024 mengatur DPP Nilai Lain sebagai landasan penyesuaian perhitungan PPN dalam tujuan menjaga beban PPN secara efektif di angka 11%. Atau dengan kata lain, PMK 131/2024 bukanlah aturan pelaksana dari ‘klausul tarif’ dalam Pasal 4 Angka 2 UU HPP yang merevisi Pasal 7 ayat (1) UU PPN.” 8. Dengan demikian, penerapan tarif PPN sebesar 12%, yang berlaku mulai 1 Januari 2025, yang dikalikan dengan DPP nilai lain sebagaimana diatur dalam PMK 131 tahun 2024 secara efektif adalah sebesar 11%, maka beban PPN yang ditanggung pembeli setelah 1 Januari 2025 pada dasarnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi sebelum 1 Januari 2025. Yang Mulai Hakim Mahkamah Konstitusi 9. Bahwa pengaturan mengenai perubahan tarif PPN dengan range paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) telah ada sejak UU PPN 1983 yang semakin disempurnakan dengan keterlibatan DPR melalui perubahan pertama UU PPN Nomor 11 Tahun 1994. Perubahan dalam UU HPP dengan menambahkan Pasal 7 ayat (4) justru memberikan penegasan pentingnya akuntabilitas dan keterwakilan rakyat melalui representasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan perubahan tarif PPN tersebut yang tentunya akan mempertimbangkan berbagai faktor dan indikator yang ada, seperti pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 262 10. Sebagaimana telah Pemerintah sampaikan sebelumnya, terkait ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP yang mengamanatkan bahwa dalam hal terjadi perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, maka perubahan tarif PPN tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati bersama dalam penyusunan RAPBN. Tarif yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam UU APBN sebagai dasar perhitungan target penerimaan PPN. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa usulan perubahan tarif PPN tersebut dibahas secara deliberatif dan disepakati secara konsensual oleh kedua lembaga dalam kerangka penyusunan RAPBN, merefleksikan prinsip checks and balances serta partisipasi legislatif dalam kebijakan fiskal. 11. Bahwa DPR RI di dalam keterangannya pada tanggal 9 Juli 2025 pada intinya menyatakan adanya peran DPR RI dalam pembahasan perubahan tarif PPN dalam R-APBN sebagai representasi rakyat menunjukkan bahwa perubahan tarif PPN tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah, tetapi harus melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Dengan demikian, keputusan perubahan tarif PPN memiliki dasar hukum yang kuat, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. 12. Hal tersebut juga selaras dengan keterangan Ahli Perpajakan Yustinus Prastowo di muka persidangan yang menjelaskan: “Pasal 7 ayat (1) mengatur kebijakan kenaikan tarif sebagai upaya intensifikasi pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan sehingga pengaturan besaran tarif dan timeline kebijakan ditetapkan rinci. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) mengatur tarif PPN 0% atas kegiatan ekspor untuk mendorong penguatan ekspor dan meningkatkan daya saing. Selain itu, Pasal 7 ayat (3) juga mengatur rentang (range) tarif minimal/batas bawah dan maksimal/batas atas PPN. Penetapan tarif di dalam rentang (bukan tarif baru) ini diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 7 ayat [4]). Pengaturan rentang tarif ini menjadi dasar untuk menaikkan atau menurunkan tarif PPN namun tetap di dalam koridor UU, berdasarkan pertimbangan perkembangan 263 ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Sebagai contoh, terjadi krisis ekonomi luar biasa, maka tanpa perlu menunggu proses amandemen UU, Pemerintah dapat segera menurunkan tarif PPN serendah-rendahnya (5%) dengan PP yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah bersama DPR. Sebaliknya, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PPN jika kondisi ekonomi mengalami peningkatan (booming). Skema rentang tarif ini juga banyak diadopsi oleh beberapa negara seperti Uni Eropa, tepatnya Spanyol dan Perancis yang mengatur bahwa standard rate VAT dapat bervariasi tetapi tidak boleh kurang dari 15% untuk memberikan fleksibilitas bagi negara tersebut. Adapun Pasal 7 ayat (4) memberi pagar penetapan tarif tetap dibahas dan disepakati dengan DPR, yaitu saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini berarti ruh persetujuan perwakilan rakyat tetap dipertahankan dengan menyediakan ruang fleksibilitas yaitu melalui Peraturan Pemerintah saja, bukan perubahan UU.” 13. Lebih lanjut, Ahli Yustinus Prastowo dalam menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dalam sidang tanggal 22 Juli 2025 yang mengatakan bahwa: “Kalau kita bandingkan dengan rumusan Undang-Undang 42/2009, pasal ini lebih bagus. Karena di undang-undang lama pembahasan dengan DPR itu hanya diatur di penjelasan, sehingga bisa menimbulkan debat, apakah mengikat atau tidak mengikat. Dan di undang-undang ini, apa yang diatur di penjelasan, ditaruh di batang tubuh untuk menjamin dan mengikat bahwa penentuan tarif antara 5 sampai 15% itu harus melalui proses deliberasi di DPR, meskipun bentuknya PP. Kami berpendapat, tarif menjadi 5 atau 15% itu bukan penentuan tarif baru. Karena pada dasarnya, undang-undang sudah mengatur rentang tarif dari 5 sampai 15% atas dasar perkembangan ekonomi dan/atau kebutuhan dana pembangunan. Waktu itu diatur, kenapa perlu DPR dan kenapa harus dikaitkan dengan pembahasan APBN? Ini terkait dengan siklus, supaya Pemerintah dari awal sudah memasukkan ketika mengusulkan asumsi makro, kerangka ekonomi makro sudah memperhitungkan, apakah tahun depan ekonomi tumbuh atau akan melambat. Dan kalau tumbuh, penerimaan pajak naik, berapa persen asumsinya, kenaikan akan diperoleh, antara lain dengan kenaikan tarif PPN, misalnya. Itu diatur di sana dan dibahas bersama dengan DPR, diatur di sana dengan komisi yang membidangi keuangan, berarti dengan Komisi XI. Dan karena dibahas bersama DPR dan harus dituangkan di dalam Undang-Undang APBN, maka lebih kuat lagi tidak sekadar PP biasa, tapi ini PP cita rasa undang-undang karena disetujui bersama dan dituangkan dalam Undang-Undang APBN. Kenapa Undang-Undang APBN? Tadi supaya inline siklusnya dengan APBN, dan dengan kondisi ekonomi, dan sekaligus secara praktis ini efektif di pembahasan. Tidak perlu berulang-ulang mengusulkan di luar 264 pembahasan APBN yang akan menyita waktu yang lebih panjang lagi.” 14. Berdasarkan seluruh uraian di atas, menjadi terbukti dan semakin menegaskan bahwa kebijakan tarif PPN merupakan instrumen fiskal yang responsif terhadap kondisi ekonomi dan prioritas pembangunan, bukan sekadar penyesuaian administratif semata. Perubahan tarif PPN tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah, tetapi harus melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Dengan demikian, keputusan perubahan tarif PPN memiliki dasar hukum yang kuat, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. 15. Lebih lanjut, perlu Pemerintah tegaskan bahwa sejak UU PPN diundangkan pada tahun 1983, ketentuan pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP yang memuat pengaturan terkait pendelegasian penetapan tarif baru PPN dalam Peraturan Pemerintah belum pernah dilaksanakan dan/atau digunakan oleh Pemerintah, mengingat kondisi perekonomian dan kondisi keuangan pemerintah belum mendesak untuk mengatur penetapan tarif dalam Peraturan Pemerintah. 16. Sehubungan dengan dalil PARA PEMOHON yang menyatakan bahwa pasal a quo menyebabkan ketidakpastian hukum, perlu Pemerintah sampaikan bahwa dalam konteks pengaturan UU HPP, asas kepastian hukum adalah pengaturan perpajakan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Sehingga, tidaklah tepat untuk memaknai kepastian hukum secara kaku dan memandang bahwa responsivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi ketidakpastian hukum. 17. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP seharusnya dipahami secara komprehensif dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP. Pasal 7 ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP telah menetapkan rentang tarif PPN yang dapat dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri yaitu 5% sampai dengan 15%. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP menyatakan bahwa perubahan tarif PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah yang telah dibahas dan disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 265 18. Delegasi pengaturan perubahan tarif melalui Peraturan Pemerintah tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 128/PUU-VII/2009 tanggal 11 Maret 2010 (halaman 161) yang menyatakan bahwa Pemerintah yang memperoleh kewenangan untuk memilih kebijakan yang berkaitan dengan tarif, tidak melanggar ketentuan UUD 1945 sepanjang delegasi tersebut bukan tarif blanko karena ada batasannya dan tarif yang ditetapkan tidak melebihi tarif pajak tertinggi. 19. Selain itu, pelimpahan wewenang terkait pengaturan perpajakan merupakan legal policy oleh pembentuk Undang-Undang yang tidak dapat diuji kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang bersifat sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku atau semena-mena (detournement de pouvoir); 20. Dengan demikian, terbukti bahwa perubahan UU PPN dalam UU HPP sama sekali tidak membatasi atau mengurangi peran DPR RI dalam mengatur tarif PPN, sehingga masih bersesuaian dengan prinsip no taxation without representation yang menjiwai Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, sangat tidak beralasan apabila PARA PEMOHON menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. 21. Terkait dengan pendelegasian peraturan perundang-undangan dan legal policy pembentuk Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi pada beberapa putusannya telah memberikan penegasan, antara lain dalam: a. Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tanggal 14 September 2009; b. Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015; c. Putusan Nomor 128/PUU-VII/2009 tanggal 11 Maret 2010 d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XXII/2024 tanggal 15 Juli 2024. 22. Oleh karena itu, terbantahkan dalil-dalil PARA PEMOHON tersebut dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa: a. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain 266 kebutuhan negara untuk tetap menjaga penerimaan negara. Kenaikan tarif PPN tersebut juga diimbangi dengan berbagai kebijakan berupa fasilitas PPN, termasuk fasilitas PPN dibebaskan atas penyerahan BKP dan JKP yang menjadi dasar diajukannya uji materi a quo. Sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; b. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP ditentukan berdasarkan indikator yang jelas termasuk mempertimbangkan kelayakan hidup masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP disebutkan secara tegas bahwa berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). c. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, sebab perubahan tarif dilakukan berdasarkan pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga tidak mengurangi nilai luhur ‘no taxation without representation’ yang merupakan jiwa dari Pasal 23A UUD 1945. IV. KESIMPULAN ATAS KETERANGAN AHLI DAN SAKSI A. KESIMPULAN ATAS KETERANGAN AHLI PRESIDEN Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Juli 2025, Pemerintah telah menghadirkan Ahli Perpajakan Yustinus Prastowo dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi pada intinya, sebagai berikut: 1. Ahli menjelaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi karakter PPN yang regresif. Dengan demikian, sejak awal, Undang-Undang PPN 267 sesuai best practice mengatur skema untuk mencegah distorsi dan mengurangi regresivitas PPN, seperti mengecualikan PPN yang dikenakan pada barang atau jasa tertentu, mengenakan tarif 0% terhadap ekspor, PPN yang tidak dipungut diatur di Pasal 16B ayat (1) dan PPN dibebaskan di Pasal 16B ayat (2), serta PPN besaran tertentu. 2. Lebih lanjut, Ahli menjelaskan bahwa dengan tidak adanya pengaturan Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, maka Pemerintah tidak akan memiliki peluang untuk melakukan pemajakan atas daging wagyu, beras shirataki, atau bedah plastik. Langkah yang dilakukan Pemerintah memindahkan non-BKP dan non-JKP tersebut menjadi BKP dan JKP tersebut nantinya untuk mengantisipasi kondisi ekonomi sehingga perlu dilakukan pemungutan pajak atas BKP dan JKP mewah yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas. 3. Ahli menerangkan sepanjang pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi tekanan fiskal yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan lonjakan defisit anggaran pada tahun 2020 dan 2021. Biaya penanganan pandemi COVID-19 berdampak pada pelebaran defisit APBN yang mencapai 6,14% dari PDB pada tahun 2020. Defisit ini meningkat tajam sebesar Rp947,7 triliun pada 2020, dan Rp775,1 triliun pada 2021, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata defisit sebelum pandemi yang berkisar antara Rp269 triliun hingga Rp348 triliun. 4. Ahli menyampaikan bahwa tarif PPN di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara sebaya maupun OECD. Sebagai perbandingan, Filipina menetapkan tarif PPN sebesar 12%, Tiongkok sebesar 13%, Afrika Selatan sebesar 15%, Meksiko sebesar 16%, dan India sebesar 18%. Sedangkan rata-rata tarif PPN yang diterapkan oleh negara-negara anggota OECD adalah sebesar 19%, dan rerata tarif PPN negara-negara BRICS, sebesar 17%. 5. Ahli menyampaikan adanya proses secara bertahap dalam kenaikan tarif PPN (sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, kemudian sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025) dilakukan untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat agar tidak melemah di tengah proses pemulihan. 268 6. Ahli menjelaskan bahwa alasan pergeseran status non objek menjadi objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP merupakan upaya Pemerintah untuk membentuk administrasi pajak yang terintegrasi. Dengan adanya transaksi yang tidak tercatat dalam siklus formal tersebut berpotensi mempersulit ekstensifikasi pajak. 7. Ahli menyampaikan bahwa berkaitan dengan adanya rentang tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Lebih lanjut, adanya ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP memberi pagar penetapan tarif tetap dibahas dan disepakati dengan DPR, yaitu saat penyusunan RAPBN dengan mempertimbangkan asumsi makro termasuk memperkirakan apakah ekonomi akan tumbuh atau melambat dan tetap memperhitungkan tarif pajak yang berlaku. Dengan demikian, ruh persetujuan perwakilan rakyat tetap dipertahankan dengan menyediakan ruang fleksibilitas yaitu melalui Peraturan Pemerintah saja, bukan perubahan UU. 8. Ahli menegaskan bahwa demi memberikan kepastian hukum penghitungan PPN yang diberlakukan tarif baru sebesar 12% pada 1 Januari 2025, Pemerintah melalui PMK 131/2024 mengatur DPP Nilai Lain yang dihitung menggunakan koefisien pengali 11/12. Penyesuaian ini bertujuan agar BKP dan JPK selain barang mewah dikenakan tarif PPN yang dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan DPP nilai lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian sehingga diperoleh tarif efektif PPN sebesar 11%. 9. Ahli menjelaskan bahwa eksistensi PMK Nomor 131 Tahun 2024 tidak untuk merevisi atau mengatur tarif sebagaimana yang telah ditetapkan UU HPP sebesar 12%, melainkan hanya untuk mengatur DPP nilai lain, yang merupakan kewenangan yang diberikan UU kepada Menteri Keuangan. B. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN AHLI PARA PEMOHON Bahwa pada persidangan hari Rabu, 9 Juli 2025, PARA PEMOHON menghadirkan 2 orang Ahli, yaitu: Media Wahyudi Askar dan Bhima 269 Yudhistira Adhinegara. Atas Keterangan Ahli PARA PEMOHON tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa PPN memang bukan satu-satunya sumber penerimaan negara, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dengan tarif 12% diproyeksikan penerimaan negara yang bersumber dari PPN dan PPnBM sebesar Rp945.120.626.363.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima triliun seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau 38% dari total penerimaan yang bersumber dari perpajakan. 2. Bahwa ilustrasi yang digunakan oleh Ahli Media Wahyu Askar yang membandingkan tren tarif PPN adalah tidak tepat. Sebagaimana diketahui bahwa Vietnam menganut sistem parlementer sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial. Perbedaan sistem tersebut membuat mekanisme pengambilan keputusan atas suatu kebijakan juga menjadi berbeda, dalam hal ini terkait dengan tarif PPN. Pendapat serupa juga telah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. pada persidangan terdahulu. 3. Selain itu, Ahli Media Wahyu Askar tidak melakukan perbandingan secara komprehensif dan hanya menjelaskan tentang proses penurunan tarif PPN di Vietnam dan mengabaikan ketentuan PPN lainnya seperti: a. ambang batas registrasi PKP terdapat perbedaan mencolok antara penentuan ambang batas registrasi PKP di Vietnam dan Indonesia. Vietnam menerapkan batas relatif rendah yaitu sebesar 100 juta VND (Rp63 juta) dan rencana dinaikkan menjadi 200 juta VND (Rp126 juta). Artinya, di Vietnam, pedagang dengan penjualan Rp63 juta wajib memungut PPN. Sementara itu, di Indonesia ambang batas registrasi PKP adalah sebesar Rp4,8 miliar. Disparitas ambang batas ini memiliki implikasi besar terhadap keberpihakan bagi masyarakat khususnya pelaku sektor usaha mikro dan kecil. Dari ambang batas tersebut dapat disimpulkan, bahwa di Indonesia pelaku sektor usaha mikro dan kecil jauh lebih diuntungkan karena tidak wajib menjadi PKP selama omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Sedangkan di 270 Vietnam pelaku usaha yang omzetnya diatas Rp63 juta wajib memungut PPN. b. pemajakan atas barang dan jasa bersifat pokok Pemerintah Vietnam memajaki hampir seluruh barang dan jasa, bahkan barang dan jasa yang bersifat pokok dengan skema reduce rate sebesar 5%. Sementara itu, Indonesia mengatur bahwa barang dan jasa yang tergolong kebutuhan dibebaskan PPN. c. hal tersebut dapat dilihat dalam Vietnam Law on VAT No. 13/2008/QH12 jo. Vietnam Law No. 48/2024/QH15, Vietnam Law on Husbandry No. 32/2018/QH14, Vietnam Decree No. 209/2013/ND- CP. 4. Keterangan Ahli PARA PEMOHON yang menyatakan bahwa tarif PPN di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN dan keterangan Pemerintah terkait dengan perbandingan tarif PPN dengan negara anggota BRICS merupakan cherry picking merupakan argumen yang dibangun berdasarkan asumsi tanpa verifikasi. Faktanya, rata-rata tarif PPN yang diterapkan oleh negara-negara anggota OECD adalah sebesar 19%, dan rerata tarif PPN negara-negara BRICS, sebesar 17%. 5. Adapun dalil-dalil Pemerintah yang mengacu pada data-data BRICS dan OECD bukan sekadar komparasi apalagi cherry picking, melainkan cerminan dari urgensi Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan konsolidasi fiskal global mengingat posisi Indonesia sebagai bagian dari BRICS dan proses aksesi ke OECD. Justru, yang melakukan cherry picking adalah Ahli PARA PEMOHON yang melakukan perbandingan- perbandingan parsial yang berpotensi mengakibatkan kekeliruan pemahaman dan menciptakan distorsi dalam memahami kebijakan PPN yang menjadi objek permohonan a quo. 6. Penjelasan Ahli Bhima Yudhistira Adhi Negara terkait dengan adanya kenaikan tarif PPN secara riil adalah sebesar 9% dengan penghitungan dari 11% menjadi 12% dibagi dengan 11% sehingga kenaikannya sebesar 9% merupakan penjelasan yang keliru dan mengabaikan kenaikan harga yang sesungguhnya disebabkan oleh perubahan tarif tersebut. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan dalam dialog bersama CNBC Indonesia menjelaskan kenaikan 271 komponen harga yang dirasakan oleh konsumen akhir adalah 0,9%, dengan ilustrasi sebagai berikut: 2024 2025 Televisi Rp5.000.000 Televisi Rp5.000.000 PPN 11% Rp550.000 PPN 12% Rp600.000 Harga Rp5.550.000 Harga Rp5.600.000 Kenaikan beban pada Konsumen: 𝟓. 𝟔𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎െ𝟓. 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝟓. 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝑿𝟏𝟎𝟎% ൌ𝟎, 𝟗% 7. Lebih lanjut, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur pengenaan tarif PPN dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan DPP nilai lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian, sehingga diperoleh tarif efektif PPN sebesar 11%. Dengan kata lain, tidak terdapat dampak kenaikan harga yang dialami oleh masyarakat. 8. Keterangan Ahli PARA PEMOHON yang pada intinya menjelaskan bahwa perubahan status barang dan jasa strategis dari non-BKP atau non-JKP di Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP menjadi BKP dan JKP dengan fasilitas dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP menyebabkan ketidakpastian hukum dan berdampak luas bagi masyarakat merupakan keterangan yang tidak berdasar. Adanya perubahan pengaturan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan administrasi perpajakan yang kedepannya dapat mewujudkan keadilan vertikal dan horizontal bagi seluruh Wajib Pajak. 9. Adanya kontradiksi dalam keterangan Ahli Bhima Yudhistira Adhi Negara yang pada intinya menyatakan seharusnya tarif PPN tetap saja naik untuk tahun 2025 dikarenakan apabila kenaikan tidak terjadi maka akan mempengaruhi faktor pelemahan daya beli, ketidakpastian, kebijakan, dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan Ahli yang menyatakan bahwa kenaikan tarif kenaikan tarif PPN 1% berdampak signifikan bagi masyarakat luas. 10. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, menjadi terbukti secara jelas bahwa Ahli yang dihadirkan tidak dapat membuktikan dan menjelaskan 272 secara komprehensif adanya dampak dari perubahan Pasal 4A ayat (2), Pasal 4A ayat (3) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP. Keterangan yang disampaikan oleh Ahli PARA PEMOHON tidak mampu menopang argumen yang dibangun PARA PEMOHON dalam permohonannya. 11. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengesampingkan sepenuhnya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Para Ahli. Mengingat sifatnya yang tidak dapat memberikan pencerahan dan penjelasan terkait objek permohonan uji materiil a quo. C. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI PARA PEMOHON Bahwa pada persidangan hari Rabu, 9 Juli 2025, Para Pemohon menghadirkan 2 orang Saksi, yaitu Sdr. Salman Al Farid dan Sdr. Atik Sukamti. Atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Pemerintah memahami kekhawatiran Para Saksi terkait dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dialami oleh Para Saksi. Namun demikian, penting untuk Pemerintah tegaskan bahwa kenaikan harga tersebut tidak serta merta disebabkan oleh adanya unsur pajak dalam proses penyerahan barang dan jasa tersebut. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan, perubahan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP tidak memberikan beban PPN kepada masyarakat selaku konsumen akhir. Barang dan jasa yang kemudian ditetapkan sebagai BKP dalam pasal tersebut diatur dalam Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dengan fasilitas dibebaskan. 2. Hal tersebut juga terbukti dari kenaikan harga yang digambarkan oleh Para Saksi tidak linear dengan kenaikan tarif PPN, yaitu sebagai berikut: Barang Harga Semul a Harga Persentase Kenaikan Kopi Rp3000 Rp4000 33% Mie Instan Rp5000 Rp7000 40% 273 Minuman Dingin Rp3000 Rp4000 33% Beras Rp10.000 Rp13.500 35% Minyak Goreng Rp14.000 Rp20.000 43% Gula Putih Rp16.000 Rp20.000 25% Santan Instan Sachet Rp4.000 Rp10.000 150% Air Mineral Galon Rp20.000 Rp28.000 40% Tiket Kapal Rp52.000 Rp75.000 42% Pelayanan KB Rp15.000 Rp35.000 133% Berdasarkan tabel tersebut, kenaikan harga yang disebutkan Para Saksi menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan yaitu berkisar antara 25% sampai dengan 150%. Hal ini membuktikan bahwa dalil PARA PEMOHON yang menyatakan kenaikan harga semata-mata disebabkan oleh kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% adalah narasi yang tidak berdasar. Selain itu, terlihat jelas bahwa PARA SAKSI memaksakan kesimpulan yang bias. PARA SAKSI secara keliru mengaitkan kenaikan harga dengan perubahan kebijakan perpajakan, padahal perubahan tersebut tidak membebani masyarakat karena barang dan jasa yang dipermasalahkan pada hakikatnya mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Keterangan PARA SAKSI mengabaikan fakta bahwa kenaikan harga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: terjadinya kelangkaan barang dan jasa, faktor cuaca yang mempengaruhi pengiriman dan jumlah pasokan, dan kenaikan biaya operasional yang dibebankan pada harga barang atau jasa tersebut yang dijual. 3. Saksi Salman Al Farid sendiri mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui apakah kenaikan harga tersebut disebabkan oleh kenaikan PPN atau tidak. Demikian juga dengan Saksi Atik Sukamti menyebutkan bahwa tingginya harga barang-barang di Pulau Pari dibandingkan dengan di Jakarta disebabkan oleh faktor geografis yaitu adanya tambahan biaya pengangkutan dengan kapal untuk mendistribusikan barang ke Pulau Pari. 4. Kenaikan harga yang digambarkan Para Saksi tidak sejalan dengan ketentuan tentang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat sebagaimana diatur dalam UU PPN, yaitu: 274 a. Saksi Salman Al Farid justru menjelaskan tentang kenaikan harga makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi di warung. Informasi tersebut tidak relevan dengan uji materi a quo serta merupakan kekeliruan mendasar sebab makanan dan minuman bukan objek PPN (non-BKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat 2 huruf c UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP, sebagai berikut: “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: …makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minum baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.” b. Terdapat ketidaksesuaian antara jenis barang yang disebutkan Para Saksi dengan kategori barang kebutuhan pokok berdasarkan UU PPN. Hal ini justru menciderai argumen PARA PEMOHON yang secara spesifik mempersoalkan perubahan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP. Terlebih, keterangan Saksi Salman Al Farid justru menyoroti konsumsi yang berkaitan dengan kegiatan tersier seperti nongkrong dan kegiatan keorganisasian. 5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, menjadi terbukti secara jelas bahwa Para Saksi yang dihadirkan telah gagal memberikan keterangan yang dapat secara sah dan meyakinkan membuktikan adanya dampak dari perubahan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP terhadap kenaikan harga. Narasi yang disampaikan tidak mampu menopang argumen yang dibangun PARA PEMOHON dalam permohonannya. Maka, keterangan PARA Saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON hanyalah bentuk “slippery slope fallacy”. 6. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengesampingkan sepenuhnya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi. Mengingat sifatnya yang tidak relevan dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan uji materiil a quo. V. KESIMPULAN ATAS DAFTAR BUKTI Bahwa Pemerintah telah menyampaikan Bukti sebagaimana tertuang di dalam Daftar Bukti Pemerintah tertanggal 22 Juli 2025 yang menjadi satu kesatuan 275 yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Pemerintah, Keterangan Pemerintah Tambahan, dan Kesimpulan a quo, dengan rincian sebagai berikut: NO BUKTI URAIAN KETERANGAN Naskah Akademik 1. PK-1 Naskah Akademik Tahun 2021: Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam pengaturan mengenai barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum, yang semula merupakan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (Non-BKP dan Non- JKP) telah dihapus melalui UU HPP, dan untuk selanjutnya atas barang dan jasa tersebut diatur sebagai BKP dan JKP yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN telah mempertimbangkan kondisi ekonomi, mengindahkan asas keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum di dalamnya. Nota Pembayaran 2. PK-2 Nota Pembelian Barang Kebutuhan Pokok, berupa: a. beras b. gula pasir serta uraian penghitungan. a. Bukti PK-2, PK-3, PK-4, dan PK- 5 membuktikan bahwa atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, dan jasa pendidikan mendapat fasilitas pembebasan PPN. b. Bukti PK-2, PK-3, PK-4, dan PK- 5, sekaligus membuktikan bahwa tidak berdasar dalil PARA PEMOHON yang menyatakan bahwa masyarakat selaku konsumen akhir dibebani PPN atas penyerahan barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa angkutan umum, dan jasa pendidikan. c. Menjadi salah satu dokumen penting dalam proses pembukuan dan pelaporan PPN oleh Pengusaha, yang membuktikan bahwa atas penyerahan Barang Kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa angkutan 3. PK-3 Invoice Jasa Kesehatan Nomor IIV2507040010 serta uraian jasa penghitungan. 4. PK-4 Invoice jasa angkutan umum kereta api, dengan kode pemesanan: a. 42Z8LMU b. HBK72OY 5. PK-5 Invoice jasa pendidikan nomor PAY/20232/0000621 276 umum dan jasa pendidikan mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. VI. DAMPAK JIKA PERMOHONAN DIKABULKAN Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Berdasarkan seluruh rangkaian persidangan uji materiil a quo, penjelasan tersebut di atas, Pemerintah kembali menyimpulkan bahwa PARA PEMOHON telah keliru dan tidak menyeluruh dalam memahami ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP yang diajukan permohonan pengujian materiil. Terbukti bahwa ketentuan pasal-pasal yang diajukan uji materi a quo tidaklah bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Sebaliknya, apabila permohonan pengujian materi a quo dikabulkan, maka hal tersebut justru akan menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Berikut pemerintah sampaikan dampak yang timbul apabila uji materi a quo dikabulkan: 1. Apabila permohonan uji materi Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dikabulkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut dikarenakan, meskipun keduanya sama-sama tidak menimbulkan beban PPN bagi konsumen akhir, pengaturan jenis barang/jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) dan jenis barang/jasa yang dibebaskan PPN (Pasal 16B UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP) pada dasarnya memiliki perlakukan PPN yang berbeda (terutama kewajiban pembuatan Faktur Pajak) yang akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda sehingga jika barang/jasa yang sama diatur dalam Pasal 4A dan 16B akan menimbulkan dualisme hukum. 2. Apabila permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dikabulkan, maka tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN menjadi tidak berlaku, sehingga akan terjadi kekosongan hukum yaitu tidak adanya dasar hukum mengenai besaran tarif PPN. Hal tersebut berakibat negara tidak dapat memungut PPN atas seluruh penyerahan 277 BKP dan/atau JKP yang akan menghilangkan potensi penerimaan negara dari sektor PPN dalam jumlah yang sangat besar (potensial loss). 3. Apabila permohonan uji materi Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 UU HPP dikabulkan, maka akan mengurangi fleksibilitas Pemerintah dan DPR dalam mengatur tarif PPN yang tepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan karena pengaturan penyesuaian tarif PPN harus dilakukan melalui mekanisme perubahan Undang-Undang yang lebih kompleks. VII. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat Pemerintah simpulkan bahwa: 1. Objek permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON tidak termasuk lingkup kewenangan uji materi Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk Undang-Undang melalui legislative review. 2. PARA PEMOHON tidak dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya, sehingga dalil-dalil yang disampaikan hanya didasarkan pada asumsi dan logical fallacy semata. 3. Perubahan UU PPN, termasuk pasal-pasal yang menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo dilakukan dengan memperhatikan keadilan sistem pemungutan PPN. 4. Permohonan a quo disusun dengan tidak cermat dan tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap UU PPN yang petitumnya dapat berdampak pada timbulnya kekosongan hukum, dualisme pengaturan yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta hapusnya dasar hukum pengenaan tarif PPN. M a k a : Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Hak Uji Materiil a quo dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa PARA PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 278 2. Menolak permohonan pengujian PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 279 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 280 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menguji konstitusionalitas norma Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j dalam Pasal 4 angka 1 serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 menyatakan: “… (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: b. dihapus (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; g. dihapus; j. dihapus;” Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 menyatakan: (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: 281 a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-2] yang berprofesi sebagai nelayan dan juga pembayar pajak (tax payer) yang memiliki NPWP [vide Bukti P-17] yang sehari-hari berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Menurut Pemohon I, dengan meningkatnya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% tanpa ada dasar kejelasan parameter naik turunnya tarif PPN sebagaimana diatur dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian telah menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok secara signifikan di tengah kondisi penurunan pendapatan dan potensi kehilangan pendapatan. Selain itu, walaupun Pemohon I membayar pajak namun mengalami kesulitan mengakses berbagai layanan kesehatan medis terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan reproduksi perempuan dan layanan pendidikan bagi anak-anak yang diakibatkan meningkatnya biaya pendidikan karena menurunnya hasil tangkapan ikan akibat eksploitasi pembangunan, dampak krisis iklim dan intensitas bencana yang meningkat di Kepulauan Seribu, sehingga Pemohon I potensial dirugikan haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang layak. 3. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-3] yang berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-4] yang merupakan salah satu penerima beasiswa yang belum memiliki NPWP, namun sebagai pembayar pajak (tax payer) Pemohon II membayar PPN untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari sehingga merasakan dengan adanya kenaikan PPN dan perluasan barang dan jasa yang terkena PPN sebagaimana diatur dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut 282 menyebabkan secara potensial hak Pemohon II dirugikan karena semakin sulit membiayai kebutuhan sehari-hari untuk hidup layak dan sangat mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena tidak ada kepastian hukum mengenai ketentuan yang mengatur besaran tarif PPN. 4. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-5] yang berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-6], yang saat ini sedang menempuh pendidikan dengan biaya mandiri tanpa bantuan beasiswa dan juga pembayar pajak (tax payer) yang belum memiliki NPWP, namun membayar PPN untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Menurut Pemohon III, adanya kenaikan tarif PPN menyebabkan biaya kuliah dan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan yang membebaninya akibat perubahan penentuan tarif PPN yang tidak ada kejelasan dan keadilan. Hal tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon III yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak. 5. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-11] yang berprofesi sebagai karyawan swasta, juga penyandang disabilitas fisik dengan menggunakan kursi roda (wheelchair user) dan pembayar pajak (tax payer) yang belum memiliki NPWP, namun membayar PPN untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Pemohon IV menghadapi extra cost of disability karena tingginya biaya hidup tambahan yang berkaitan dengan kondisi disabilitasnya. Selain itu, dalam kesehariannya Pemohon IV sebagai pengguna kursi roda adaptif yang pada beberapa situasi memerlukan pendamping disabilitas (personal assistant) untuk mendukung mobilitas harian. Menurut Pemohon IV dengan adanya kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% memberikan dampak langsung terhadap peningkatan biaya kebutuhan pokok Pemohon IV karena terdapat ketidakjelasan penentuan tarif PPN yang sewaktu-waktu bisa naik atau turun tanpa ada indikator yang terukur, jelas, dan transparan. Selain itu, adanya PP 49/2022 tentang Pembebasan Pajak pada Alat Bantu Disabilitas, ternyata tidak mencakup pembelian alat bantu untuk kebutuhan pribadi di mana salah satunya kursi roda adaptif yang masih dikategorikan sebagai barang mewah. Kondisi ini semakin diperburuk karena kursi roda adaptif tidak termasuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga seluruh biaya pembelian dan perawatan 283 menjadi tanggungan penuh penyandang disabilitas yang memberatkan, Pemohon IV merasa akan kehilangan pemenuhan haknya atas kesehatan karena adanya ketidakpastian hukum atas penentuan tarif PPN. 6. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-12] yang merupakan pelaku usaha mikro berjenis warung atau toko kecil di Cibitung, Kabupaten Bekasi dan juga pembayar pajak (tax payer) yang belum memiliki NPWP, namun membayar PPN untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Secara ekonomi, Pemohon V termasuk kelompok rentan yang terdampak dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga modal usaha yang harus dikeluarkan semakin meningkat, sedangkan pendapatan hasil usahanya semakin menurun karena kenaikan tarif PPN tanpa ada kejelasan, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum Pemohon V. Akibat kondisi ini, Pemohon V tidak mampu lagi memenuhi kewajiban membayar Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga dengan terpaksa harus melakukan restrukturisasi pinjaman. Terlebih lagi, dengan adanya kenaikan tarif PPN dan penghapusan pengecualian terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok tidak hanya menambah beban operasional usaha, tetapi juga meningkatkan beban ekonomi rumah tangga sehingga mengakibatkan Pemohon V mengalami penurunan taraf hidup dan tekanan finansial yang signifikan. 7. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-13] yang bekerja sebagai perempuan tukang ojek daring [vide Bukti P- 14] yang juga ibu dari tiga orang anak dan pembayar pajak (tax payer) yang belum memiliki NPWP, namun membayar PPN untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Akibat dari kenaikan tarif PPN yang tidak jelas parameternya dan dasar hukumnya telah melanggar hak Pemohon VI untuk mendapatkan kepastian hukum karena merasakan dampak kenaikan tersebut dengan memburuknya ekonomi serta menurunnya jumlah pemasukan sehingga membebani pengeluaran untuk menjalani profesi sebagai pengemudi ojek daring dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarga. Selain itu, Pemohon VI juga mengalami kerugian nyata akibat diberlakukannya norma yang dimohonkan pengujian karena menghapus pengecualian PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa layanan kesehatan. Dengan menurunnya pendapatan 284 Pemohon VI dan dihapuskannya pengecualian PPN terhadap jasa layanan kesehatan maka Pemohon VI akan kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau karena pelayanan kesehatan, pemeriksaan medis, dan pembelian obat-obatan menjadi lebih mahal. 8. Bahwa Pemohon VII adalah badan hukum berbentuk yayasan [vide Bukti P-8] dan juga sebagai pembayar pajak [vide Bukti P-18] yang dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti dan Ira Askarina [vide Bukti P-9 dan P-10] selaku Ketua dan Bendahara Yayasan yang memiliki tujuan untuk melakukan berbagai upaya demi terciptanya masyarakat yang inklusif khususnya bagi para penyandang disabilitas psikososial agar terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Akta Pendirian Yayasan [vide Bukti P-7]. Selain itu, salah satu kegiatan Pemohon VII yakni melakukan berbagai kegiatan advokasi hukum dan kebijakan untuk memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak orang dengan disabilitas psikososial serta melakukan advokasi terkait hak atas pelayanan kesehatan berkualitas serta hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat [vide Bukti P-7], sebagaimana dijamin dalam Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) juncto Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kegiatan lain yang juga dilakukan oleh Pemohon VII adalah memberikan bantuan bagi para penyandang disabilitas psikososial yang memiliki kebutuhan khusus atas layanan kesehatan jiwa yang berkelanjutan, holistik, dan bermutu, baik dalam bentuk layanan medis (misalnya konsultasi psikolog dan psikiater), maupun layanan non-medis seperti terapi okupasi, konseling komunitas, peer-support, dan pemulihan berbasis komunitas (community-based rehabilitation). Dengan adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan dihapusnya pengecualian PPN atas layanan kesehatan, mengakibatkan biaya layanan kesehatan jiwa meningkat secara signifikan, di luar pembelian obat yang juga tidak dijamin JKN. Sementara itu, pada saat yang sama, sebagian besar penyandang disabilitas psikososial tidak memiliki penghasilan karena menghadapi hambatan diskriminatif dalam akses pekerjaan. Hal tersebut sangat berdampak pada efektivitas advokasi Pemohon 285 VII akibat meningkatnya biaya yang harus ditanggungnya sehingga menjauhkan pencapaian maksud dan tujuan organisasi Pemohon VII. 9. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 10. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, dengan diberlakukan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena perubahan norma besaran tarif PPN tersebut menggunakan peraturan teknis, in casu Peraturan Menteri Keuangan. Selain itu, tidak ada indikator yang jelas mengenai penentuan besaran tarif PPN 12%, termasuk apabila besaran tarif PPN tersebut diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Akibatnya, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) terkait perubahan tarif PPN juga tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai pembayar pajak (tax payer) yang terdampak langsung dengan kenaikan tarif PPN sebagaimana norma pasal yang dimohonkan pengujiannya yang tidak memberikan jaminan hak atas perlindungan dan kepastian hukum serta kehidupan yang layak maka apabila permohonan a quo dikabulkan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dimaksud tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah menerangkan secara jelas kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki berbagai profesi [vide Bukti P-2 s.d. Bukti P-14] dan juga sebagai pembayar pajak (tax payer) [vide Bukti P-17]. Meskipun dalam menerangkan sebagai pembayar pajak, Pemohon II sampai dengan Pemohon VI tidak menunjukkan atau melampirkan NPWP, namun menurut Mahkamah dalam kaitan dengan PPN yang memiliki karakter khusus dibandingkan dengan pajak lainnya di mana pengenaan tarif PPN dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dengan tanpa kewajiban menunjukkan kepemilikan NPWP. Oleh karena itu, untuk menilai apakah Pemohon II sampai dengan Pemohon VI sebagai pembayar pajak dapat mengajukan permohonan pengujian atas undang-undang di bidang perpajakan maka 286 Mahkamah tidak hanya melihat sebatas pada bukti formil kepemilikan NPWP, namun secara faktual/materiil juga adalah pembayar pajak pertambahan nilai. Sementara itu, Pemohon VII sebagai badan hukum privat yang berbentuk yayasan juga telah menerangkan secara jelas kualifikasinya sebagai badan hukum yang diwakili Ketua dan Bendahara Yayasan sesuai dengan AD/ART Yayasan, di mana yayasan tersebut memiliki kepedulian dalam membantu serta melakukan advokasi dan berbagai kegiatan bagi para penyandang disabilitas yang terdampak langsung dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII juga telah menerangkan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial anggapan kerugian hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j dalam Pasal 4 angka 1 serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapat kehidupan yang layak dan kepastian hukum yang adil khususnya sebagai ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa, wiraswasta dan juga badan hukum privat (yayasan) di mana hak-hak tersebut dianggap dirugikan atau potensial akan mengalami kerugian akibat berlakunya norma pasal a quo. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. 287 Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Presiden untuk menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 4 angka 1 serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 sampai Mahkamah memutuskan putusan akhir dikarenakan pengaturan PPN 12% berpotensi mengakibatkan kenaikan harga secara signifikan di tengah masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, akibat dari penurunan pendapatan atau tidak memiliki pendapatan sama sekali, yang disebabkan oleh tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah perkara mengenai sengketa yang menyangkut kepentingan para pihak secara langsung sehingga tidak bersifat adversarial atau interpartes, melainkan menguji keberlakuan suatu undang- undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara (erga omnes). Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi a quo, haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kasuistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan UU 7/2021. Terlebih, terhadap permohonan provisi tersebut, demi mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait persoalan konstitusional yang diajukan para Pemohon, Mahkamah perlu mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 UU MK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j dalam Pasal 4 angka 1 serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 288 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, dengan dihapusnya ketentuan mengenai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dengan berlakunya Pasal 4A ayat (2) huruf b dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 menimbulkan potensi barang kebutuhan pokok menjadi item yang dikenakan PPN yang sebelumnya tidak dikenakan sehingga menyebabkan masyarakat rentan mengalami kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Oleh karena itu menurut para Pemohon norma pasal a quo bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak hidup sejahtera lahir dan batin, serta hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan dihapusnya ketentuan mengenai jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri dengan berlakunya Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021, mengingkari hak atas pelayanan kesehatan medis yang dikategorikan sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob), yang seharusnya pemerintah tunduk pada prinsip progressive realization yang mewajibkan negara secara aktif mengambil kebijakan yang mendukung realisasi pemenuhan hak secara maksimal berdasarkan sumber daya yang dimiliki tanpa adanya satu langkah mundur. Sementara itu, dihapusnya jasa pendidikan berpotensi mengakibatkan kenaikan biaya pendidikan serta menambah beban rumah tangga karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli perlengkapan pendidikan yang dikenai PPN 12%, sehingga berdampak terhadap pilihan untuk berhenti menempuh pendidikan sementara atau justru tidak melanjutkan pendidikannya. Selain itu, barang kebutuhan pokok yang disalurkan melalui transportasi darat, laut dan udara akan menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat termasuk modal pelaku UMKM karena dikenakan PPN terhadap biaya jasa transportasi yang akan mengancam pemenuhan hak atas 289 pendidikan dan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, penghapusan norma yang sebelumnya diatur menyebabkan adanya pertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang menentukan kenaikan PPN 12% menimbulkan ketidakpastian hukum karena di satu sisi Pasal 7 ayat (1) huruf b dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 menyatakan bahwa PPN sebesar 12% mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 menyatakan bahwa PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang mewah, berupa barang kena pajak dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual atau nilai impor berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 yang menyatakan adanya pengenaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan selain nilai sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Menurut para Pemohon, hal ini menunjukkan terdapat pertentangan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 dengan UU norma yang dimohonkan pengujian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memberikan kewenangan yang sangat luas dan diskresi kepada pemerintah untuk mengubah besaran tarif PPN dalam rentang 5% hingga 15%, akan tetapi norma a quo tidak disertai dengan indikator substantif yang jelas, seperti pertimbangan ekonomi, sosial, atau lingkungan, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan perubahan tarif. Selain itu, norma Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memungkinkan tarif PPN ditentukan berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek tanpa melalui kajian akademis yang komprehensif dan kepentingan masyarakat luas sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 menimbulkan ketidakpastian hukum karena di satu sisi 290 menyebutkan “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, namun di sisi lain, Pasal 23A UUD 1945 menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sementara itu perubahan tarif PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 4A ayat (2) huruf b dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tidak masuk dalam jenis barang yang dikenai PPN; 2. Pasal 4A ayat (3) huruf a dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pelayanan kesehatan medis tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai PPN; 3. Pasal 4A ayat (3) huruf g dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pendidikan tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai PPN; 4. Pasal 4A ayat (3) huruf j dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai PPN; 5. Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 291 6. Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang frasa “Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”, tidak dimaknai bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai “dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)” tanpa mempertimbangkan indikator ekonomi, sosial, atau lingkungan; 7. Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang frasa “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah”, tidak dimaknai bahwa perubahan tarif PPN diatur dengan Undang-Undang. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47 dan 2 (dua) orang ahli yakni Media Wahyudi Askar, SIP., MSc., Ph.D dan Bhima Yudhistira Adhinegara, SE., M.Sc., dan 2 (dua) orang saksi yakni Salman Al Farid dan Atik Sukamti, yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2025. Selain itu, para Pemohon telah pula menyampaikan keterangan tertulis 4 (empat) orang ahli yakni Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs., Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., Dra. Risma Umar, M.Si., yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2025 dan Feri Amsari, S.H., M.H., LLM., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025 serta 1 (satu) orang saksi yakni Salwa Paramitha yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah meyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 292 dan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2025. Untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-5 serta telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Yustinus Prastowo, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah pula menerima keterangan dari Amicus Curiae yaitu Komnas Perempuan dan Jenri MP Panjaitan yang telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 dan 28 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j dalam Pasal 4 angka 1 serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan hidup yang layak sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak sebagaimana petitum permohonan a quo. Sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma tersebut, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa dalam sistem keuangan negara, pajak merupakan salah satu sektor andalan pendapatan nasional. Dalam konteks ini, pajak sangat terkait dengan ihwal penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak harus diimbangi dengan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena sifat pajak yang memaksa maka peraturan tentang pajak diatur secara tersendiri dengan undang-undang [vide Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945]. Perolehan pajak tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang ditentukan dalam alokasi anggaran dalam berbagai program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam pos alokasi dan belanja pembangunan dalam APBN. Hal ini merupakan bentuk komitmen negara untuk memberi kompensasi atas pembayaran pajak dari masyarakat [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Buku VII hlm. 12-13]. Untuk menegaskan arti 293 penting pajak bagi pembangunan nasional telah pula dipertimbangkan antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024, yang menyatakan antara lain. “… Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 23A UUD 1945, pada pokoknya pajak dan pungutan lain merupakan penerimaan negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip no taxation without representation. Artinya, pengaturan terhadap pajak dan pungutan lain harus dengan undang-undang sebagai wujud dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara tidak secara langsung (indirect participation) akan tetapi melalui wakil- wakil rakyat di DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Artinya, berdasarkan prinsip “no taxation without representation” segala pungutan yang akan dikenakan pajak oleh negara, dibolehkan sepanjang hal tersebut telah disetujui oleh pembentuk undang-undang. Dalam kaitan ini, pajak merupakan salah satu unsur penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) untuk kepentingan pembangunan negara. Sampai saat ini pun pajak masih menjadi sektor andalan dalam pendapatan nasional. Pajak juga terkait dengan paradigma penganggaran dalam APBN di mana kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak tentunya harus diimbangi dengan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Artinya, proses alokasi anggaran dalam berbagai program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam pos alokasi dan belanja pembangunan dalam APBN adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kompensasi atas pembayaran pajak dari masyarakat [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Buku VII hlm. 12-13]. Dengan demikian, negara telah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap orang dan juga sebagai sarana untuk berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, di mana salah satunya melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU 8/1983) yang pertama kali diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983. Salah satu faktor utama diundangkannya UU 8/1983 adalah karena tidak memadainya UU Pajak Penjualan sebelumnya yakni UU Pajak Penjualan Tahun 1951, untuk menampung kegiatan masyarakat. Terlebih, UU Pajak Penjualan Tahun 1951, juga belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak [vide Penjelasan Umum UU 8/1983]. Selanjutnya, dalam rangka untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar 294 pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri maka UU 8/1983 kembali mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU 11/1994), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU 18/2000), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU 42/2009), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), sebelum akhirnya digabungkan dalam UU 7/2021 dengan menggunakan metode omnibus. [3.13.2] Bahwa secara garis besar, penggabungan berbagai UU Perpajakan dalam satu UU, in casu UU 7/2021 adalah juga sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, keadilan, pembangunan sosial, meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Di mana untuk mendukung tujuan tersebut, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak [vide Konsiderans Menimbang huruf b UU 7/2021]. Selain itu, sejak diundangkannya UU 8/1983 sampai dengan diundangannya UU 7/2021, hal terkait dengan pengaturan penentuan subjek, objek dan tarif pajak bagi masyarakat diupayakan untuk selalu memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum yang merupakan prinsip atau asas utama dalam pengaturan pajak. Di mana hal tersebut hanya dapat diwujudkan dengan membuat suatu sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum yang dalam praktiknya pemerintah dalam menentukan subjek, objek dan besaran tarif pajak harus juga dilakukan secara adil sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Meskipun begitu, dalam praktiknya untuk mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan, negara, in casu pemerintah juga dapat memberlakukan kekhususan terhadap barang dan jasa tertentu yang penting dan juga bersifat strategis bagi masyarakat sehingga dapat 295 dibebaskan dari pengenaan pajak yang dalam praktiknya hal terkait teknis penetapan subjek, objek, dan tarif pajak dapat didelegasikan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sepanjang hal tersebut diperintahkan oleh undang-undang dengan mengingat tingkat kompleksitas pajak. Namun demikian, hal tersebut dilakukan dengan tetap memberikan ruang bagi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap penentuan subjek, objek dan tarif pajak. [3.13.3] Bahwa berkenaan dengan PPN yang merupakan pajak objektif yang pengenaannya ditentukan oleh objek pajak, sehingga jika terhadap barang-barang kebutuhan pokok tersebut dikenakan PPN maka setiap orang dibebani PPN ketika mereka membeli barang-barang untuk kebutuhan konsumsi. Sejak diberlakukan UU 8/1983 hingga sebelum berlakunya UU 7/2021 pengenaan tarif PPN adalah 10%. PPN sendiri memiliki beberapa ciri atau legal character yaitu bersifat umum, bersifat tidak langsung, dan dikenakan atas konsumsi. Bersifat umum berarti PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi yang bersifat umum. Karakter ini membedakan PPN dengan pajak lainnya seperti cukai yang menerapkan cakupan secara selektif (selective in coverage). Tidak langsung berarti beban pajak dari PPN dapat dialihkan ke konsumen (forward shifting) maupun dialihkan ke produsen (backward shifting). Sementara itu, terkait dengan pajak atas konsumsi, berarti PPN tidak membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan atau habis sekaligus maupun digunakan atau habis secara bertahap. [3.14] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas kata “dihapus” dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 yang didalilkan para Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan hidup yang layak karena kesulitan untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokoknya, mendapatkan jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan medis serta jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri dikarenakan barang dan jasa tersebut dengan UU 7/2021 dikenakan PPN. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 296 [3.14.1] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu bahwa UU 7/2021 merupakan undang-undang yang menggunakan metode omnibus untuk mengharmonisasi peraturan perpajakan. Salah satunya dengan mengubah UU 8/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7/2021. Dalam kaitan ini, ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 yang dipersoalkan oleh para Pemohon tersebut semula diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 mengenai “jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut, huruf b “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak”. Dalam hal ini, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan yang meliputi: a) beras; b) gabah; c) jagung; d) sagu; e) kedelai; f) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan k) sayur- sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah [vide Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009]. Dalam kaitan ini, kata “meliputi” dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2017, yang mengabulkan permohonan sepanjang kata “meliputi” diartikan limitatif. Adapun pertimbangan hukum Putusan a quo antara lain menyatakan: 7. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa: a. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan maksud Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 yang hendak 297 membebaskan dari pengenaan PPN terhadap “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak”; b. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan pengertian dan dasar pemikiran PPN sebagaimana diatur dalam UU 42/2009 itu sendiri di mana, sesuai dengan terminologi dan karakternya sebagai pajak atas nilai tambah, PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu yang telah diproses pabrikasi. Hal ini didukung oleh keterangan pembentuk Undang-Undang sendiri, baik Presiden (Pemerintah) maupun Dewan Perwakilan Rakyat, serta ahli yang diajukan oleh Presiden (Pemerintah) meskipun keterangan DPR dalam hubungan ini tidak turut dijadikan pertimbangan yang mengikat Mahkamah [vide keterangan ahli Presiden Prof. Dr. Gunadi dan Penjelasan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983]. Artinya, terhadap semua barang kebutuhan pokok, karena tidak mengalami proses pabrikasi, seharusnya tidak dikenakan PPN. Namun, dengan rumusan yang bersifat limitatif dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut, secara logis barang-barang yang meskipun tergolong kebutuhan pokok tetapi tidak tercantum secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 itu menjadi dikenakan PPN; c. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 juga tidak adil sebab, menurut Pasal 4A ayat (2) UU 42/2009, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya [Pasal 4A ayat (2) huruf a UU 42/2009], makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering [Pasal 4A ayat (2) huruf c UU 42/2009], uang, emas batangan, dan surat berharga [Pasal 4A ayat (2) huruf d UU 42/2009] tidak dikenakan PPN, sementara barang-barang kebutuhan pokok yang secara faktual-sosiologis sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dikenakan PPN juga semata-mata karena barang- barang tersebut tidak termasuk dalam sebelas jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak menurut Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009; d. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebab sekalipun terdapat kemungkinan bahwa dalam praktik terhadap barang-barang yang tidak termasuk ke dalam 11 (sebelas) jenis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut tidak dikenakan PPN, namun apabila terhadap barang-barang itu dikenakan PPN, hal itu juga tidak dapat dipersalahkan. Dengan demikian dapat terjadi kemungkinan di mana di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu suatu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari pengenaan PPN, sementara di tempat lain dan di waktu yang berbeda terhadap barang yang sama dikenakan PPN. 8. Bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, khususnya pertimbangan pada angka 7, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun tidak tepat dikatakan diskriminatif, sebagaimana didalilkan para Pemohon, 298 Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945 karena menghambat pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara, menghambat pemenuhan hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir batin, dan tidak memberikan kepastian hukum, sebagaimana masing-masing dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tidak dimaknai sebagai sekadar contoh, bukan rincian yang limitatif. Bahwa Mahkamah dapat memahami kesulitan yang dihadapi pembentuk Undang-Undang dalam merinci semua jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak itu jika rincian yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 hanya dimaksudkan sebagai contoh. Jika demikian halnya, sesungguhnya pembentuk Undang- Undang memiliki pilihan yang dapat dibenarkan dari perspektif ilmu perundang-undangan yaitu dengan mengatur lebih lanjut rincian mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak itu dalam Peraturan Pemerintah dan hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dengan rumusan yang menggunakan kata “meliputi” dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 maka tidak ada pengertian lain yang dimunculkan oleh rumusan demikian kecuali pengertian membatasi. Karena itu ketentuan dimaksud menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dipertimbangkan pada angka 8 di atas. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa kata “meliputi” dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 inkonstitusional karena memunculkan pengertian yang membatasi atau menimbulkan sifat limitatif. [3.14.2] Bahwa dengan berlakunya UU 7/2021, dilakukan perubahan salah satunya terhadap UU 42/2009 di mana Pasal 4A ayat (2) huruf b dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 dinyatakan “dihapus”. Dengan dinyatakan “dihapus” tersebut bukan berarti ketentuan yang semula diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 menjadi kehilangan objek, sebab substansi norma tersebut telah ternyata tetap ada, namun direposisi pengaturannya dalam Pasal 16B ayat (1a) dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 yang menyatakan, “Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan: mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain: “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” [vide Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam Pasal 4 anga 6 UU 7/2021]. Ketentuan tersebut selanjutnya diberi penjelasan bahwa, “Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung 299 tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain: 1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: a) beras; b) gabah; c) jagung; d) sagu; e) kedelai; f) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j) buah- buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah” [vide Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021]. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkenaan dengan rumusan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 jika disandingkan dengan rumusan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009, pada hakikatnya adalah sama dengan rumusan sebelum perubahan yaitu “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi”. Penggunaan kata “meliputi” dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional telah ternyata tetap digunakan dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021. Sekalipun para Pemohon tidak mendalilkan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021, namun oleh karena Penjelasan a quo memiliki keterkaitan erat dengan dalil para Pemohon maka penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa sampai saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian sebelumnya sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016, sehingga kata “meliputi” dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 maknanya juga tidak bersifat limitatif atau membatasi. 300 [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan dalil para Pemohon yang mengkhawatirkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, yang dihapus oleh Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021, menurut para Pemohon penghapusan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I, dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila barang dan jasa tersebut dikenakan PPN, apalagi 12% karena akan berdampak bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, in casu para Pemohon. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pembentukan UU 7/2021 merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pemulihan perekonomian dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perubahan ini juga dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pendapatan negara yang berdampak pada perekonomian, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Dalam kaitan dengan dalil para Pemohon, yang menjadi perhatian Mahkamah adalah ada atau tidaknya keadilan dan kepastian hukum yang timbul sebagai akibat dari penghapusan barang dan jasa yang dipermasalahkan oleh para Pemohon yang sebelumnya diatur dalam UU 42/2009 namun dalam UU 7/2021 dihapuskan. Setelah Mahkamah mencermati secara seksama UU 7/2021, terdapat fakta bahwa barang dan jasa yang dihapuskan tersebut sebagaimana sebelumnya ditentukan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j UU 42/2009 termasuk kategori daftar negatif (negative list) atau barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak. Namun, oleh pembentuk undang-undang, in casu UU 7/2021, barang dan jasa tersebut telah direposisi pengaturannya dalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 dengan substansinya yang sama, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami adanya kekhawatiran para Pemohon terkait dengan adanya fakta bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum, yang semula merupakan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (non-BKP dan non-JKP) yang seolah-olah telah dihapuskan dengan 301 diberlakukanya UU 7/2021 sehingga barang dan jasa tersebut berpotensi akan dikenakan PPN. Padahal, faktanya, apabila mencermati secara seksama UU 7/2021, in casu Pasal 4 angka 6 UU 7/2021, barang dan jasa yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tersebut oleh pembentuk undang-undang, in casu UU 7/2021 diatur sebagai BKP dan JKP yang mendapat fasilitas PPN yang dibebaskan. Artinya, pengaturan kembali hal terkait dengan barang dan jasa yang semula masuk dalam kategori negative list, kemudian dimasukan dalam kategori barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. [3.15.2] Bahwa berkenaan dengan fasilitas PPN dimaksud, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, yang didalilkan para Pemohon seharusnya tidak temasuk golongan barang kena PPN (negative list objek PPN) yang semula ditentukan dalam Pasal 4A UU 42/2009 telah ternyata merupakan bagian dari pengaturan dalam BAB III tentang Objek Pajak dan Kewajiban Pencatatan [vide Bab III UU 8/1983]. Berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah mengaitkan dengan perlakuan khusus dalam pengenaan PPN (fasilitas PPN), diklasifikasikan menjadi tarif nol (zero rate) atau pengurangan tarif (reduced rate) dan pembebasan (exemption). Dalam hal ini, Indonesia mengenal 4 (empat) jenis fasilitas PPN, yaitu: 1) Pengecualian PPN/tidak dikenakan [vide Pasal 4A dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021]; 2) Tarif PPN sebesar 0% [vide Pasal 7 ayat (2) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021]; 3) PPN tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan baik sementara waktu maupun selamanya [vide Pasal 16B ayat (1) dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021]; dan 4) PPN yang dibebaskan [vide Pasal 16B ayat (2) dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021]. Berkenaan dengan 4 (empat) fasilitas PPN tersebut, fasilitas tarif 0% dan PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 dikenakan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak (JKP) [vide Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021]. Adapun tujuan utama pemberian fasilitas PPN adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor dari industri dalam negeri. Sementara itu, terkait dengan fasilitas PPN yang tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (1) dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021, 302 dimaksudkan dengan fasilitas ini, pembeli barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) tidak membayar PPN, namun PPN Masukan untuk menghasilkan BKP/JKP tersebut dapat dikreditkan. Adapun, fasilitas PPN tidak dipungut diberikan untuk kegiatan usaha tertentu maupun penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu (misalnya penyerahan di kawasan ekonomi tertentu), sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (1) dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 yang menyatakan: “Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di kawasan tertentu atau tempat tertentu, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, membantu dalam penanganan bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.” Namun demikian, terkait dengan fasilitas PPN yang tidak dipungut tersebut, Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dimaksud tetap dapat dikreditkan [vide Risalah Sidang tanggal 22 Juli 2025]. Selain fasilitas PPN tersebut, UU 7/2021 juga menentukan pengecualian (exemption) PPN atau “PPN tidak dikenakan” dan “PPN dibebaskan”. Kedua fasilitas ini membuat PPN Masukan tidak dapat dikreditkan. Akan tetapi, terdapat perbedaan administrasi antara perlakuan PPN dibebaskan dan PPN tidak dikenakan. Terhadap objek yang tidak dikenakan PPN, yaitu non-BKP dan non-JKP sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 4A dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021, tidak perlu diterbitkan faktur pajak sehingga tidak ada beban administratif untuk melaporkan transaksi penjualan. Sebaliknya, saat BKP dan JKP tersebut mendapatkan fasilitas PPN berdasarkan ketentuan Pasal 16B dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 maka atas penjualan barang/jasa yang ‘dibebaskan’ dari pengenaan PPN harus tetap menerbitkan faktur pajak saat transaksi. Di mana, konsekuensi administratif ini hanya dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan omset tertentu 303 setiap tahunnya atau pengusaha lain yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Artinya, bagi yang bukan PKP tidak menimbulkan biaya administratif apapun [vide Risalah Sidang tanggal 22 Juli 2025]. [3.15.3] Bahwa adanya ketentuan pengecualian PPN tersebut tidak dikenakan terhadap barang atau jasa yang tidak termasuk objek PPN. Sebab, prinsip daftar negatif yang dianut dalam Undang-Undang PPN menentukan bahwa semua barang dan jasa adalah objek PPN, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPN. Persoalannya adalah sejak semula dalam UU 42/2009 terdapat ketentuan Pasal 4A UU 42/2009 yang menentukan daftar barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN (non-BKP/non-JKP), di mana pengecualian ini secara tidak langsung telah menyebabkan seluruh barang dan jasa yang masuk dalam daftar sebagaimana Penjelasan Pasal 4A UU 42/2009 menjadi tidak dapat dikenakan PPN sama sekali. Dalam kaitan ini, dihapusnya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, yang semula diatur dalam Pasal 4A UU 42/2009, dihapuskan oleh ketentuan Pasal 4A dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021, namun telah ternyata diikuti dengan pengaturan Pasal 16B berikut Penjelasannya, yang harus dibaca dan dipahami dalam satu kesatuan perubahan. Di mana, barang dan jasa tertentu yang semula tidak dikenai PPN (non- BKP/non-JKP), menjadi BKP dan/atau JKP dengan mendapatkan fasilitas PPN melalui Pasal 16B dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam kaitan ini, Pasal 16B ayat (1a) dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 telah menentukan PPN yang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak adalah untuk mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis tertentu, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum. Perubahan ini dilakukan untuk mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, mengoptimalkan manfaat sosial dan memperluas basis data perpajakan karena seiring berkembangnya jaman dan teknologi dimungkinkan muncul variasi barang dan jasa baru yang sifatnya premium sehingga tidak semestinya diberikan insentif PPN. Misalnya, barang 304 kebutuhan pokok premium, layanan kesehatan medis VIP, dan layanan transportasi mewah. Namun, barang atau jasa premium atau mewah tersebut menjadi satu kesatuan pengaturan dalam “objek pajak” dalam Pasal 4A ayat (2) UU 42/2009 yang tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu, dengan dipindahkannya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yang dipersoalkan oleh para Pemohon ke dalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 maka Pasal 4A ayat (2) dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 hanya menyisakan pengecualian untuk (1) uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, jasa keagamaan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; dan (2) mengecualikan objek lain yang sudah dipajaki oleh Pemerintah Daerah, yaitu barang berupa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, serta jasa berupa jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering [vide Pasal 4A ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (3) huruf f, huruf h, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf q dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021]. Sementara itu, barang dan jasa yang didalilkan para Pemohon telah dikeluarkan dari Bab III Objek PPN karena diberikan fasilitas PPN, berupa pembebasan PPN. Dengan pengaturan demikian, masyarakat sebagai konsumen tidak mendapat pembebanan PPN atas transaksi penyerahan BKP dan JKP atau dapat juga diartikan memiliki kondisi yang sama dengan sebelum berlakunya UU 7/2021, namun yang membedakan adalah adanya kewajiban bagi pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan basis data perpajakan dalam setiap rantai distribusi/transaksi barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak, misalnya bagi barang kebutuhan pokok premium, layanan kesehatan medis VIP atau layanan transportasi mewah yang selama ini tidak terpilahkan karena digabung menjadi satu dalam ketentuan Pasal 4A UU 42/2009 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak memberikan jaminan keadilan dalam pengenaan PPN. Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan perolehan pajak termasuk PPN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 305 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang mempersoalkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan hidup yang layak akibat kesulitan untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokoknya, mendapatkan jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan medis serta jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri dikarenakan barang dan jasa tersebut dikenakan PPN adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan penentuan kenaikan tarif 12% yang menurut para Pemohon terdapat ketidakkonsistenan antarperaturan, adanya diskresi pemerintah untuk mengubah besaran tarif PPN dalam rentang 5% hingga 15% tanpa indikator yang jelas, serta penentuan perubahan tarif dengan peraturan pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 di mana pengaturan demikian tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan hidup yang layak sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon a quo. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa sehubungan dengan dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu ketentuan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam beberapa perkara terkait dengan pajak di antaranya: “ … Mahkamah juga telah menegaskan bahwa maksud ketentuan a quo adalah bahwa jika negara hendak memungut atau mengenakan pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa, hal itu tidak boleh dilakukan tanpa pengaturan terlebih dahulu yang ditentukan dalam undang-undang. Pajak dikatakan memiliki sifat memaksa karena ia dapat dipaksakan pentaatannya melalui pengenaan sanksi kepada pihak (wajib pajak) yang tidak mematuhinya. Negara dapat memaksakan pemungutan atas pajak itu, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, karena ia merupakan bagian hak istimewa negara. Namun, meskipun merupakan hak istimewa, negara tidak boleh melakukan pemaksaan itu secara sewenang- wenang tanpa dasar hukum. Sebab, pengenaan atau Pemungutan Pajak 306 pada dasarnya adalah pengambilan sebagian kekayaan atau harta warga negara (wajib pajak), sementara hak milik atau harta benda adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. Karena itulah, apabila sebagian dari hak itu hendak diambil oleh negara, meskipun dengan alasan untuk kepentingan negara, maka hal itu harus diatur dengan Undang- Undang. Oleh karena itu, dari perspektif hak asasi manusia, keharusan pengenaan atau pemungutan pajak diatur dengan Undang-Undang adalah justru untuk melindungi hak asasi manusia dari kemungkinan adanya tindakan negara yang sewenang-wenang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi 57/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2016]; Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “… pada pokoknya pajak dan pungutan lain merupakan penerimaan negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip no taxation without representation. Artinya, pengaturan terhadap pajak dan pungutan lain harus dengan undang-undang sebagai wujud dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara tidak secara langsung (indirect participation) akan tetapi melalui wakil-wakil rakyat di DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Artinya, berdasarkan prinsip “no taxation without representation” segala pungutan yang akan dikenakan pajak oleh negara, dibolehkan sepanjang hal tersebut telah disetujui oleh pembentuk undang-undang. Selanjutnya, terkait dengan mandat Pasal 23A UUD 1945 agar pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang, Mahkamah juga telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2024, sebagai berikut. “… Oleh karenanya, agar pemungutan pajak tidak dilakukan secara semena- mena, maka UUD 1945 mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang [vide Pasal 23A UUD 1945]. Norma Konstitusi a quo memberikan hak kepada negara untuk melakukan pungutan yang bersifat memaksa yang diperuntukkan untuk membiayai keperluan negara, namun konstitusi membatasi bahwa pengaturannya haruslah setingkat undang-undang. Maknanya adalah bahwa pajak dan pungutan yang memaksa tersebut bukan hanya ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, tetapi harus melibatkan perwakilan rakyat yang duduk di parlemen (DPR). Mandat 307 Pasal 23A UUD 1945 a quo agar pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang, sejalan dengan prinsip no taxation without representation. Sehingga, diharapkan pungutan yang akan dilakukan telah mempertimbangkan kepentingan rakyat (wajib pajak) yang akan dibebani pungutan yang memaksa yang diwakili oleh anggota dewan di parlemen, tidak hanya ditetapkan sepihak oleh pemerintah (fiskus). Dengan demikian, Pasal 23A UUD 1945 memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada wajib pajak bahwa pajak dan punggutan lain tidak dapat dilakukan sebelum ada pengaturan terlebih dahulu yang diatur dalam undang-undang”. Dalam kaitan ini, pembentukan UU 7/2021 yang disahkan tanggal 29 Oktober 2021, telah melalui proses tahapan sesuai dengan ketentuan pembentukan undang- undang dengan melibatkan DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, di mana UU a quo mengubah ketentuan mengenai PPN dengan maksud untuk mengoptimalisasi pendapatan negara yang berdampak pada perekonomian, kesejahteraan, dan hasilnya sebesar-besarnya harus digunakan untuk keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. [3.16.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan penentuan kenaikan tarif 12% sebagaimana norma Pasal 7 ayat (1) huruf b dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakkonsisten antarperaturan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 7 ayat (1) huruf b dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang menentukan tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, merupakan perubahan atas pengaturan tarif PPN sebesar 10% yang sejak terbitnya UU 8/1983 belum pernah mengalami perubahan. Perubahan demikian perlu dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dari penerimaan pajak yang terus meningkat. Dengan mendasarkan pada Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 perubahan tarif pajak termasuk PPN dapat dilakukan sepanjang ditentukan dengan undang- undang. Dalam kaitan ini, pembentuk undang-undang telah menyepakati penentuan tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Bersamaan dengan pemberlakuan perubahan tarif PPN tersebut pemerintah memberlakukan pula insentif agar mengurangi beban bagi masyarakat. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri 308 Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024), pemerintah mengatur ketentuan mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain untuk menjaga beban PPN secara efektif, tetap sama dengan pada saat konsumen dibebani tarif PPN 11%. PMK 131/2024 tersebut tidak merevisi atau mengatur tarif sebagaimana yang telah ditetapkan UU 7/2021 sebesar 12%, melainkan hanya untuk mengatur DPP nilai lain, yang merupakan kewenangan yang diberikan UU kepada Menteri Keuangan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan adanya pertentangan antara UU 7/2021 yang menyatakan tarif PPN 12% berlaku tanggal 1 Januari 2025 dengan PMK 131/2024 adalah tidak benar. Sebab, pada pokoknya keduanya mengatur hal yang berbeda, di mana Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 menentukan mengenai besaran kenaikan tarif PPN 12%, sedangkan PMK 131/2024 mengatur DPP nilai lain sebagai landasan penyesuaian perhitungan PPN dalam tujuan menjaga beban PPN secara efektif di angka 11%. Dengan kata lain, PMK 131/2024 bukan merupakan pelaksana dari ‘klausul tarif’ dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang merevisi Pasal 7 ayat (1) UU 42/2009. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut kekhawatiran para Pemohon yang kemudian mendalilkan adanya inkonsistensi antarperaturan adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.16.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 karena menurut para Pemohon terdapat diskresi pemerintah untuk mengubah besaran tarif PPN dalam rentang 5% hingga 15% tanpa indikator yang jelas serta adanya penentuan tarif PPN dengan peraturan pemerintah, di mana hal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan hidup layak sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama seluruh undang-undang PPN sejak 1983 telah ternyata ketentuan mengenai besaran tarif PPN 5% hingga 15% bukan merupakan ketentuan yang baru. Sebab, sejak UU 8/1983 pun telah ditentukan bahwa, “Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan 309 setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) [vide Pasal 7 ayat (3) UU 8/1983]. Demikian pula halnya dalam UU 42/2009 ketentuan pengaturan tarif PPN yang sama pun tetap ditegaskan, di mana perubahan tersebut dengan peraturan pemerintah. Terlepas dari kekhawatiran para Pemohon terkait dengan adanya potensi diskresi yang dilakukan oleh Pemerintah mengenai tarif PPN sebagaimana diatur dalam pasal a quo, yang seolah-olah menurut para Pemohon ditetapkan secara mengambang, yakni antara 5% hingga 15%, sehingga berpotensi merugikan para Pemohon. Menurut Mahkamah, sepanjang pengaturan tersebut tetap mengacu pada undang-undang, yakni tidak melebihi tarif tertinggi sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo dan disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati bersama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, DPR RI sebagai representasi rakyat yang memiliki kewenangan untuk membahas dan menyepakati perubahan tarif PPN dalam penyusunan RAPBN. Artinya, perubahan tarif PPN tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah, tetapi harus melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, keputusan perubahan tarif PPN tetap memiliki dasar hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan ini, pengenaan tarif PPN dari 5% hingga 15%, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal a quo merupakan kebijakan fiskal yang fleksibel yang memungkinkan Pemerintah untuk menyesuaikan tarif tersebut berdasarkan kondisi ekonomi nasional dan kebutuhan fiskal negara sepanjang tetap mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sementara itu, mengenai penetapan tarif PPN dalam rentang paling rendah 5% hingga 15% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, hanya dapat ditentukan oleh pemerintah setelah disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN [vide Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021]. Oleh karena itu, pembentukan peraturan pemerintah sebagai pendelegasian undang-undang dilakukan dengan tetap berada dalam pelaksanaan fungsi konstitusional DPR karena masih dapat dinilai memenuhi prinsip no taxation without representation. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan hidup yang layak sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 310 adalah dalil yang tidak berdasar, oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU 7/2021 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak untuk pendidikan, kesehatan dan transportasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 311 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 312 ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani