11/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 11/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Wiwit Purwito Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Kp. Lemah Abang RT/RW 02/03 Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2023 memberi kuasa kepada Hosnika Purba, S.H. dan Bilhuda, S.H., yang memilih domisili hukum pada Kantor Pengacara Hosnika Purba, S.H., beralamat di Urip Sumoharjo, 01/02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 176/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 11/PUU-XXII/2024 pada tanggal 9 Januari 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 Februari 2 2024 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, linkgkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”. Undang undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk melakukan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian oleh Undang Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang Undang Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”. Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: - Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Memutus pembubaran partai politik; - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan - Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari pada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan. Dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang, baik pengujian formil maupun pengujian materil. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa permohonan pemohon Pengujian materil Pasal 48 ayat (4) huruf e “perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan Perempuan” Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139) dan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252) terhadap Pasal 28B ayat (2) Pasal 28C dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 48 ayat (4) Huruf e (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139) dan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 4252) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang perkara a quo, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP. Bukti P-1) selain itu Pemohon memiliki (Kartu Keluarga Bukti P-2) yang menerangkan bahwa pemohon memiliki anak anak yang masih dibawah umur yang wajib dilindungi haknya baik secara jiwa dan badannya akibat berdampaknya penyiaran tv tanpa ada rambu rambu batasan yang jelas. Selain itu juga Pemohon merupakan perorangan taat membayar pajak, dimana manfaat pajak yang paling utama adalah untuk berbagai pengeluaran negara seperti pembiayaan penyiaran sebagaimana maksud Pasal 15 ayat (1) hururf b Undang undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam bentuk APBN dan APBD (Bukti NPWP P-3). Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 5 - ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; - hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian - kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan - ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohonan menerangkan ada hak-hak konstitusional anak anak Pemohon secara penalaran yang wajar (potensional) yang akan terjadi berdampak pada kualitas cara berpikir, gaya gerak, dan etika moralitas anak Pemohon, mengingat banyaknya kasus pelecehan, hamil di luar nikah dan kekerasan akibat menonton Tv tanpa ada rambu rambu penyiaran yang jelas, yang berdampak pada anak anak Pemohon di kemudian hari, Pemohon ambil contoh kasus yang terjadi yaitu: “Aksi Dua Anak Berciuman Meniru Adegan Sinetron”. (https://www.liputan6.com/citizen6/read/2425840/miris-aksi-dua-bocah- berciuman-meniru-adegan-sinetron) (Penulis Jurnalis Fitri Haryanti Harsono Diterbitkan 01 Februari 2016, 19:39 WIB). Maka dari itu Pemohon khawatir di kemudian hari akan terjadi pada anak anak Pemohon dan anak anak Indonesia lainnya melakukan hal yang sama akibat menonton Film maupun sinetron yang beradegan tidak layak disiarkan, oleh sebab itu menurut Pemohon sesuai Peratuan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2) dalam perkara a quo yang Pemohon ajukan masuk kedalam kategori kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon dan anak anak sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal a quo yang 6 pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945 kepada Pemohon dan Keluarga Pemohon adalah sebagai berikut: UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dberhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. (Bukti P-4 salinan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional akibat tidak ada penjelasan maksud frasa pasal tersebut sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Yakni Pasal 48 ayat (4) huruf e perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan Perempuan (Bukti P-5) Bertengangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dberhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 7 Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan penerapan Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tidak jelas menyebutkan secara gamblang maksud pasal tersebut, sehingga tidak ada batasan mengenai frasa perlindungan kepada anak anak, remaja dan perempuan. Akan semakin maraknya dunia pertelevisian mengandung unsur yang tidak mencerminkan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatakan harus menjujung tinggi etika, moral dan nilai agama. III. ALASAN- ALASAN PARA PERMOHON Dalil-dalil alasan permohonan pemohon di bawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional secara faktual dan potensional dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 48 ayat (4) Huruf e Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139) dan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252) dan Bertentangan Dengan Pasal 28B ayat (2) Pasal 28C dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. GAMBARAN OBJEK BATU UJI Pasal a quo Batu Uji Pasal Alasan Undang-Undang Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 48 (4) Huruf e Terhadap Pasal 28B (2) UUD 1945 Pasal 28C UUD 1945 Setiap anak/remaja berhak mendapatkan pendidikan melalui teknologi saluran media dengan mengedepankan asas moralitas dan nilai religius Undang Undang Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 48 (4) Huruf e Terhadap Pasal 28F UUD 1945 Setiap anak/remaja berhak mendapatkan saluran informasi yang mengandung pendidikan dan membangun karakter yang berahlak mulia 1. Bahwa menurut Pemohon penerapan Pasal 48 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu dipertegas mengenai Frasa perkara a quo batasan-batasan tentang perlindungan anak dalam konsumsi dunia perfilman. Bahwa semakin maraknya dunia perfilman mengandung unsur kekerasan, adegan percintaan dan adegan dewasa di tempat pendidikan sekolah dan memakai baju seragam sekolah, dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Pertama menonton film yang tidak 8 sesuai dengan kebutuhan anak, dapat berdampak akan mengikuti adegan kekerasan, bermesaraan, percintaan dan lain-lain pada anak. Bahwa menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda atau transisi remaja ke dewasa dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya, oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh 2. Bahwa selain berdampak pada anak berdampak juga pada remaja. Remaja menurut undang-undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia antara 10-18 tahun. Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga usia 20-an, perubahan yang terjadi termasuk drastis pada semua aspek perkembangannya yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial (Gunarsa, 2006 : 196). Remaja merupakan kelompok penduduk Indonesia dengan jumlah yang cukup besar (hampir 20% dari jumlah penduduk). Remaja merupakan masa yang sangat berharga bila mereka berada dalam kondisi kesehatan fisik dan psikis, serta pendidikan yang baik (Kemenkes, 2018). Masa remaja dapat didefinisikan sebagai periode transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa dimana usianya berkisar antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria yang ditandai oleh perubahan biologis, kognitif dan psikologis. 3. Bahwa menonton film secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Pertama, menonton film dapat menampilkan adegan kekerasan, bermesaraan dan percintaan dan lain-lain pada anak. menampilkan adegan kekerasan atau bermesraan memakai seragam sekolah atau di tempat sekolah dapat meningkatkan agresi dan rangsangan pada anak-anak, hal ini berpotensi mendorong anak untuk melakukan tindakan apa yang dilihat di dunia nyata. Kedua, menonton film secara berlebihan dapat mengakibatkan peran buruk bagi anak-anak. Anak-anak yang sering menonton film biasanya akan mengidolakan salah satu karakter dalam film dan bahkan ingin meniru serta bercita- cita menjadi seperti karakter dalam film tersebut. 4. Bahwa sesungguhnya anak belajar dengan cara meniru dari apa yang mereka lihat dari interaksi sosial. Pasalnya sejak lahir, jaringan otak yang 9 mendukung pembelajaran interaktif sudah mulai berkembang. Itulah mengapa anak bisa mengenali dan meniru ekspresi wajah atau isyarat yang ada di lingkungan sekitarnya. Sifat meniru tersebut bahkan terus berlanjut hingga anak sedikit dewasa, sehingga jangan heran jika anak kita bisa meniru gerakan, perkataan, emosi, bahasa, atau perilaku. Hal inilah yang pada akhirnya membuat orang tua khawatir jika anak mereka meniru adegan-adegan yang ada di dalam televisi. 5. Berdampak Terhadap Perbuatan Anak Bahwa dunia perfilman sebagian ini yang disajikan tersebut berdampak menambah pembendaharaan perbuatan anak, tayangan televisi mau tak mau pasti mengandalkan gerak gerik badan dalam penyajian tayangannya, dari sini maka anak bisa memperoleh gaya gerak anak, misal seorang anak disajikan film dengan adegan percintaan dengan lawan jenis di lingkungan sekolah, mau tidak mau akan berdampak pada anak, kita tahu bahwa sinetron atau film yang di sajikan salah satu TV swasta yang di tayangkan yaitu yang berjudul: a.) Anak Jalanan, Produksi Sinemart, ditayangkan perdana pada tanggal 12 Okotober 2015 Pukul 18: 30 Wib di RCTI dan berakhir episode sampai dengan 1 Februari 2017 dengan jumlah 810 episode. Episode film sinetron tersebut dapat diakses sampai saat ini melalui saluran Youtube https://youtu.be/6vABd0q_oJg?si=mkWIv_hQxG8qvsta b.) Ganteng Ganteng Srigala, Produksi amanah surga, ditayangkan perdana 21 April 2014 Pukul 19:45 Wib di SCTV dan berakhir sampai dengan 08 Agustus 2015. Sampai saat ini episode tersebut dapat diakses melalui saluran Youtube: https://youtu.be/ZB0LyNN0mSA?si=rTCLiwMKUvGjhSKA Episode per episode jika kita perhatikan dalam film tersebut jarang menampilkan adegan positif seperti semangat belajar, motivasi belajar, maupun motivasi motivasi lainnya, padahal jelas adegan tersebut memakai seragam sekolah dan di tempat pendidikan sekolah. Justru malah sebaliknya, mempraktekan adegan percintaan lawan jenis dengan berseragam sekolah SMA sambil memegang tangan, berpelukan dengan dibumbuhi suasana romatis, maka dikhawatirkan anak akan mengikuti suasana dan membayangkan lalu memperaktekan adegan tersebut. 10 Padahal sejatinya anak dan remaja perlu adanya suguhan film yang bernuansa motivasi pendidikan agar dapat membangkitkan dan membakar semangat pacu belajar disekolah. Pepatah bijak mengatakan :“Anak adalah peniru terbaik, jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru". 6. Bahwa anak belajar dari meniru dan dia akan meniru segala tingkah laku perbuatan yang ditunjukkan oleh orang dewasa terutama yang sering dilihat. Ia banyak belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Menurut psikolog Dr Roger Schank, dari Engines for Education, dalam melakukan sesuatu anak biasanya akan melakukan apa yang mereka lihat atau apa yang dikatakan pada mereka, artinya anak lebih senang langsung mencoba melakukan hal tersebut dibandingkan mengetahui apakah hal tersebut baik atau buruk bagi mereka. Dengan kata lain, mereka belajar dengan melakukannya terlebih dahulu. Anak yang gemar meniru juga disebabkan kemampuan mereka yang belum sampai tahap mana yang baik dan tidak. Sehingga anak-anak cenderung menyalin apa yang mereka lihat. 7. Berdampak Kualitas Kosa Kata Anak Bahwa Tayangan televisi akhir-akhir ini membuat para orangtua dan pendidik menjadi ketar-ketir. Pendidik di tuntut mencerdaskan, memperbaiki akhlak dan karakter anak. Di sisi lain para sineas atau pembuat acara televisi menampilkan adegan yang berdampak merusak generasi, meskipun sebenarnya bisa jadi tak bermaksud seperti itu. Tayangan atau tontonan yang disajikan di berbagai stasiun televisi kebanyakan sarat dengan pesan yang negatif terutama infotainment, sinetron dan variety show. Para penggagas tontonan televisi baik infotainment, sinetron dan variety show sekadar memikirkan untuk mendapatkan rating tinggi dan keuntungan tanpa memperhatikan apakah tontonan itu membawa manfaat bagi pemirsa televisi ataukah tidak. Dunia perfilman tersebut berdampak menambah perbendaharaan kosakata dan berbahasa, tayangan televisi mau tak mau pasti mengandalkan audio visual dalam penyajian tayangannya, dari sini maka anak bisa memperoleh perbendaharaan kata yang lebih kompleks, misal seorang anak disajikan film dengan adegan percintaan dengan lawan jenis di lingkungan sekolah atau memakai seragam sekolah, sehingga dapat menambah kosa kata dunia percintaan yang berdampak gangguan mental 11 yang harusnya di lingkungan sekolah merupakan tempat belajar untuk mengembangkan daya pikir menjadi seorang terpelajar berkualitas. 8. Adegan Film Tersebut Tidak Mecerminkan Amanat Undang Undang Penyiaran Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 5 yaitu Penyiaran diarahkan untuk: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; j. memajukan kebudayaan nasional. Kehidupan seks bebas kini menjadi tontonan yang biasa, gaya berpakaian ala barat juga bukan barang baru, bahkan kini sudah diterapkan banyak anak dibawah umur maupun remaja, yang sedang mencari jati diri. Adegan yang menimbulkan rasa penasaran bahkan kecanduan akan berdampak pada mental dan psikis anak, sebab porsi terbesarnya diserap oleh konten- konten immoral dan membahayakan karakter transisi remaja. Film yang memperadegan berpakaian sekolah atau di tempat pendidikan SLTA dengan suasana percintaan telah menghilangkan sejatinya esensi tempat dunia pendidikan, yang seharusnya tempat pendidikan dipakai untuk kegiatan belajar anak untuk tumbuh kembang sebaliknya berbalik, tempat pendidikan sekolah menjadi tempat ajang percintaan atau bahasa kekininan momen tempat pacaran. Anak dibawah umur maupun 12 transisi remaja sebagai bagian dari masyarakat yang masih labil dan dalam masa pembangunan karakter dan jati diri perlu dilindungi dari hal-hal yang mengancam moralitas. 9. Bahwa diperlukan evaluasi mengenai frasa maksud pasal tersebut, sebagai wujud etika terapan sehingga dapat memenuhi fungsinya dengan efektif yaitu sebagai pedoman praktis insan perfilman. Selain itu, penting kiranya untuk memberikan pendidikan literasi media, baik di lingkup keluarga maupun dunia perfilman, agar generasi muda tumbuh menjadi generasi yang kritis dalam mengkonsumsi media dan terhindar dari bahaya kerusakan moral dan etika. 10. Bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia selaku lembaga pemerhati dibidang spesialis anak memberikan tanggapan kepada pembuat industri perfilman agar dunia perfilman mendukung produktivitas, kreativitas dan memberikan karya terbaik untuk anak bangsa. Tanggapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Republik Indonesia a) Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menegaskan, anak Indonesia membutuhkan tontonan dan tayangan yang bermutu. Untuk itu, KPAI mengajak produser film untuk membuat film yang bermutu guna membangun karakter anak yang kuat. “Kita butuh film yang mampu membangun karakter kuat anak, membangkitkan nasionalisme, mewariskan nilai luhur, dan menumbuhkan kepekaan sosial untuk menjadi teladan bagi anak," Berita terbit hari Selasa 04 Juni 2013, Pukul 05:51WIB (https://news.detik.com/berita/d-2263885/kpai-ajak-produser-buat- film-bermutu-bagi-anak) (Di akses Rabu 15 November Pukul 10:34 WIB) b) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, tempat menonton film, seperti bioskop dan TV, harus memiliki kekuatan moral dalam menyelamatkan anak dari tontonan yang menganggu tumbuh kembangnya. Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan, mencari informasi yang layak anak, baik dari aspek pendidikan, mengenali nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Jasra mengingatkan bahwa dukungan dunia film kepada perlindungan anak bisa mengurangi 13 kekerasan anak, pencegahan pernikahan usia anak, hingga paparan pornografi. KPAI terus mengingatkan hal itu kepada para pelaku industri film, dengan tetap mendukung produktivitas dan kreativitas para pekerja film memberikan karya terbaik untuk anak bangsa. Komisioner KPAI Jasra Putra kepada Republika.co.id, Selasa (12/10). Berita terbit hari Selasa 12 Oct 2021 20:34 WIB (https://ameera.republika.co.id/berita/r0v9pc414/kpai-bioskop-harus- jadi-tempat- kuatkan-moral-anak) (Di akses, Hari Rabu 15 November 2023 pukul 10:26 WIB). 11. Bahwa mengingat Sinetron-sinetron di Indonesia memang banyak dikritik berbagai kalangan, hal ini karena sinetron mempertontonkan adegan yang tak pantas disaksikan anak-anak. Selain itu, tayangan yang ditonton mempengaruhi gaya berpikir, mereka tidak fokus pada kewajiban tugas- tugas sekolah. Kita mengetahui bahwa hampir kebanyakan televisi film sinetron berlomba-lomba memperlihatkan adegan-adegan percintaan sambil memakai seragam sekolah dan ditempat pendidikan sekolah dengan adegan kekerasan, sex, menonjolkan suka terhadap lawan jenis dan lain lain, yang pada seharusnya adegan tersebut tidak layak untuk ditayangkan, karena akan besar efeknya terhadap perkembangan remaja. Contoh kasus yang terjadi yang di ambil melalui media resmi dan terpecaya yaitu “Aksi Dua Anak Berciuman Meniru Adegan Sinetron”. (https://www.liputan6.com/citizen6/read/2425840/miris-aksi-dua-bocah- berciuman- meniru-adegan-sinetron) (Penulis Jurnalis Fitri Haryanti Harsono Diterbitkan 01- Februari- 2016, 19:39 WIB). Kejadian di atas secara faktual dan ditanggapi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai pemerhati anak, sekiranya diperlukan evaluasi terhadap undang-undang sebagai wujud etika terapan sehingga dapat memenuhi fungsinya dengan efektif, yaitu sebagai pedoman praktis insan perfilman. Selain itu, penting kiranya untuk memberikan pendidikan literasi media, baik di lingkup keluarga maupun dunia perfilman, agar generasi muda tumbuh menjadi generasi yang kritis dalam mengkonsumsi media dan terhindar dari bahaya kerusakan moral. 12. Bahwa mengingat bahayanya bila anak selalu dihadapkan pada tontonan yang tidak mendidik, menurut teori kognitif sosial (Bandura, 1986), anak 14 akan meniru adegan-adegan di televisi yang sangat mungkin tidak sesuai dengan usianya, anak menjadi lebih cepat dewasa. Dampak selanjutnya yang mengkhawatirkan adalah orang tua dan guru tidak lagi menjadi figur panutannya, Figur panutan anak justru tokoh-tokoh yang tidak nyata. 13. Bahwa perlunya ada upaya pendidikan secara karakter dan moral melalui media massa terutama dunia perfilman, sebab dunia perfilman saat ini merupakan media yang diminati masyarakat Indonesia baik anak anak maupun orang dewasa, baik pagi hari maupun sampai malam hari. Undang undang perfilman dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar setiap film berisikan tentang pendidikan karakter, intelektualitas, moral, hiburan yang berdasarkan nilai religius dan kebudayaan Indonesia, sebagaimana bunyi: a) Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. b) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. c) Pasal 28F UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. d) Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”. e) Pasal 48 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 “perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan”. 14. Bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi 15 Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu adanya pengawasan, masukan masukan dan evaluasi bagi Penyiaran agar memperhatikan film film yang tayang, apakah berdampak kepada anak dan remaja secara moral dan etika, sehingga perlu dipandang agar dalam perkara a quo bisa dimaknai secara jelas. 15. Bahwa film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia serta nilai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya nilai religius setiap dunia perfilm wajib diterapkan. Maka dari itu perlu kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan frasa maksud pasal a quo dalam perkara ini mengenai batas batas siaran agar adanya kepastian hukum dan pedoman pelaksana bagi Penyiaran dalam pelaksanaanya mengawasi industri dunia perfilman. 16. Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, perilaku khalayak pada anak dan remaja, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Merujuk pada ketentuan hukum Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yakni Pasal 48 ayat (4) huruf e perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan Bertentangan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 16 memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 17. Bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial, terutama tayangan pada waktu dan tempat tertentu yang dapat diakses/ditonton anak dan remaja, sudah selayaknya Penyiaran menyaring dan menyeleksi dunia film agar film tersebut mengandung informasi pendidikan pada anak dan remaja. Bahwa oleh sebab itu agar adanya kepastian hukum Mahkamah Konstitusi kiranya sudilah memberikan putusan makna Frasa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 48 ayat (4) Huruf e tersebut dalam perkara a quo adanya frasa pasal larangan dunia perfilman yang mengandung unsur adegan percintaan, nuasa romantis, atau seks sambil memakai atribut seragam sekolah atau ditempat pendidikan SLTA/Sederajat, tidak mencerminkan makna Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengingat tujuan tempat pendidikan ialah tempat belajar, mencerdaskan, membentuk watak, beriman, bertakwa, berilmu dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang akan datang. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 18. Bahwa mengingat agar adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo mohon sekiranya Mahkamah Konsitusi sudilah memberikan putusan mengenai frasa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 48 ayat (4) huruf e frasa tentang perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. 19. Bahwa agar adanya kepastian hukum dalam perkara a quo, untuk melindungi anak anak dan remaja tentang etika prilaku yang di dapat dari media televisi, mohon kiranya sudilah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan makna frasa Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut yaitu: perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan sepanjang di maknai larangan 17 menampilkan ditempat pendidikan sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai atribut seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memhyohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan bahwa materi Pasal 48 ayat (4) Huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139) dan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252) Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai larangan menampilkan tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi NPWP Pemohon; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi UUD 1945; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 18 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU 32/2002), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 2 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya 19 sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Dalam sidang tersebut, Panel Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan ke Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2024, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK. 2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima Mahkamah pada tanggal 15 Februari 2024 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 19 Februari 2024. Perbaikan permohonan Pemohon tersebut memuat identitas Pemohon dan sistematika permohonan yang terdiri atas, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum. 3. Bahwa dalam perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan penerapan Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002 perlu dipertegas mengenai batasan-batasan perlindungan anak dalam konsumsi dunia perfilman. Hal ini disebabkan karena semakin maraknya unsur kekerasan, adegan percintaan, dan adegan dewasa di tempat pendidikan sekolah dan memakai baju seragam sekolah dalam dunia perfilman. Jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif bagi anak dan remaja yang memiliki kecenderungan meniru adegan dalam perfilman, termasuk tayangan sinetron. Hal tersebut menurut Pemohon berpotensi merugikan hak konstitusional anak/remaja yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan melalui teknologi saluran media dengan mengedepankan asas moralitas dan nilai religius serta hak untuk mendapatkan saluran informasi yang mengandung pendidikan dan membangun karakter yang berakhlak mulia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 28C, dan Pasal 28F UUD 1945. Untuk itu, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “larangan menampilkan tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis”. 20 4. Bahwa sistematika atau format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya secara formil telah memenuhi sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama telah ternyata posita permohonan meskipun menyebutkan dasar pengujian yang digunakan, akan tetapi tidak cukup jelas dan cukup memadai menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Posita permohonan lebih banyak menjelaskan pertentangan Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002 dengan ketentuan lain dalam UU 32/2002 [vide perbaikan permohonan hlm. 9]. Sementara itu, pada bagian petitum Pemohon, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon apabila dikabulkan akan mempersempit dan membatasi pemaknaan Pasal a quo sehingga justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Karena, pelindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan dalam pedoman perilaku penyiaran terbatas pada larangan siaran atau adegan yang hanya berlaku pada sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis. Sehingga, secara a contrario selain yang disebutkan oleh Pemohon dalam petitumnya menjadi diperbolehkan. Artinya, apabila mengikuti petitum yang dimohonkan Pemohon, justru makin mempersempit norma pelindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Terlebih, petitum Pemohon tidak mencantumkan kata “tidak” agar dapat memberikan pemaknaan yang sejalan dengan posita permohonan. Petitum yang demikian tentu tidak sejalan dan tidak berkorelasi dengan posita permohonan yang dalam uraiannya menjelaskan bahwa dengan semakin maraknya dunia perfilman atau sinetron yang mengandung unsur kekerasan, adegan percintaan, dan adegan dewasa di tempat pendidikan sekolah dan memakai baju seragam sekolah maka perlu memberikan batas-batas norma perlindungan terhadap anak, remaja, dan perempuan dalam pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut Mahkamah seharusnya petitum Pemohon tidak boleh mengubah arah dan mengaburkan makna yang sebelumnya juga harus dijelaskan secara jelas dan memadai dalam bagian posita permohonan mengenai pertentangan norma yang 21 dimohonkan pengujian konstitusionalnya dengan norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. [3.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021 menyatakan, “Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil dalam posita dengan petitum“. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama antara posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021. Dengan demikian, karena terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 22 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 16.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur 23 ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari