11/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 11/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : DR. Umar Husin, S.H., M.H., CLA. Pekerjaan/Jabatan : Kurator Alamat : Jalan Cempaka Putih Barat XIX/Nomor 1, RT.008/RW.007, Kompleks Setneg, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Zentoni, S.H., M.H. Pekerjaan/Jabatan : Kurator Alamat : Puri Artha Sentosa Blok A Nomor 26, RT. 007/RW. 011, Waringin Jaya, Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Sahat Tambunan, S.H., M.H. Pekerjaan/Jabatan : Kurator Alamat : Jalan H. SARMILI I/5B, RT.008/RW.002, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Paulus Djawa, S.H. Pekerjaan/Jabatan : Kurator Alamat : RUSUN FLAMBOYAN BLOK B Nomor 317, RT. 014, RW. 010, Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon IV 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Desember 2022, memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Parlin Soni H. Nainggolan, S.H., M.H., Vonny Lukito, S.E., S.H., M.Kn., Andhika DC, S.H., dan Asgar Hasrat Sjarfi, S.H., M.H., CLA. kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Law Firm “Donny-Soni & Partners”, beralamat di Club House Springhill Terrace Residences, Ruas D7, Jl. Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 11/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 Januari 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 20 Februari 2023, pada pokoknya sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 3 lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undangundang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka MK 4 dapat menganulirnya dengan menyatakan tidak mengikat secara hukum undang-undang tersebut baik secara menyeluruh ataupun per Pasalnya; 7. Sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstiatusionalitas Pasal-Pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK; 8. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Para Pemohon memohon kiranya MK melakukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK & PKPU). KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga Negara; 2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk 5 tidak diberlakukan secara sewenang-wenang, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; 4. Bahwa terhadap syarat kedudukan Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. adan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 5. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 6. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam hal ini PARA PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia 6 sebagaimana dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.1 s/d Bukti P.4). Oleh karenanya para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK & PKPU), terhadap UUD NRI 1945. 7. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka batu pijakan yang kami dapat terangkan dalam perkara a quo yaitu hak konstitusional yang diatur di Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, karena memiliki hak Konstitusional khususnya untuk mendapatkan “kepastian hukum yang adil” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 8. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat kami terangkan sebagai berikut: a. Para Pemohon berprofesi sebagai KURATOR sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-14 AH.04.03-2019 tertanggal 26 Februari 2019; Nomor. AHU—36.AH.04.03-2019 tertanggal 26 Februari 2019; Nomor: AHU-28. AH.04.03-2019 tertanggal 26 Februari 2019; dan Nomor: AHU-269 AH.04.03-2021 tertanggal 13 April 2021; (vide bukti P.5 – bukti P.8). 7 b. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) -Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (selanjutnya disebut UUK & PKPU) akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON dalam kedudukannya sebagai KURATOR yang bersifat potensial bahkan aktual. c. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UUK & PKPU menyatakan: Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor. Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) diatas dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan telah menetapkan putusan pernyataan pailit maka segala Penetapan pelaksanaan Pengadilan sebelumnya yang berkait dengan setiap bagian kekayaan Debitor harus dihentikan seketika dan tidak boleh ada satupun putusan (apapun putusannya) yang boleh dilaksanakan. d. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) a quo memberikan penjelasan yang berbunyi: Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. Bahwa dari bunyi Penjelasan Pasal 31 ayat (1) aquo dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 31 a quo tidak berlaku bagi kreditor yang di atur di Pasal 55. e. Bahwa yang dimaksud kreditor yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur di ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. f. Bahwa walaupun Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (selanjutnya disebut Kreditor Separatis) dikecualikan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) a quo (yang artinya tetap dapat mengeksekusi haknya walapun telah terdapat putusan pernyataan pailit), namun untuk melaksanakan 8 eksekusi tersebut tetap harus mengacu kepada Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59. Sayangnya, ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) tidak ikut memasukkan Pasal 59 sebagai bagian yang harus ikut diperhatikan. Padahal keberadaan pasal 59 tidak dapat berdiri sendiri melainkan satu kesatuan rangkaian tak terpisah dengan pasal 56, pasal 57 dan Pasal 58. g. Bahwa para Pemohon meyakini keberadaan pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 59 sebagai rangkaian tak terpisah (bersifat kumulatif) karena keberadaan pasal-pasal a quo mengatur tentang syarat dan tata cara eksekusi dalam situasi adanya putusan pernyataan pailit. Bahwa adapun rangkaian syarat dan tata cara eksekusi sesuai urutan dari pasal 56 s/d pasal 59 dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1) Pasal 56, mengatur tentang penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari apabila terdapat putusan pernyataan pailit. Secara lengkap pasal 56 a quo berbunyi sebagai berikut: (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang. (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bahwa inti dari ketentuan pasal 56 a quo adalah jika ada Putusan Pernyataan Pailit maka semua eksekusi harus ditangguhkan dulu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan (Pasal 56). Tujuan dari penundaan eksekusi dijelaskan di Penjelasan Pasal 56 ayat (1) yaitu untuk: 1) memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; dan 2) memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau untuk 9 memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Secara lengkap Penjelasan Pasal 56 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain: - untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau - untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau - untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan. 2) Pasal 57 berisi tentang syarat lanjutan dimana syarat penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari bisa berakhir lebih cepat atau jika kreditor berada dalam keadaan insolvensi. Ketentuan lain yang diatur yaitu kreditor dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari, atau dapat memohon mengubah syarat-syarat penangguhan eksekusi. Apabila permohonan kreditor ditolak oleh kurator maka kreditor dapat mengajukannya kepada hakim pengawas. Dan hakim pengawas akan memutus melalui pemeriksaan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari. Selengkapnya ketentuan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut: (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). (2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. (3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas. (4) akim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut. 10 (5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas. (6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan: a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung; b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud; c. kemungkinan terjadinya perdamaian; d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit. 3) Pasal 58 berisi tentang penetapan hakim pengawas atas permohonan kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 57. Bentuk penetapan Hakim Pengawas dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor. Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Terhadap penetapan Hakim Pengawas tersebut, Kreditor atau pihak ketiga atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima. Terhadap putusan Pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali. Selengkapnya ketentuan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: (1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor. (2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas 11 wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. (3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima. (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali. 4) Pasal 59 mengatur tentang pemberian waktu 2 (dua) bulan saja bagi kreditor atau pihak ketiga untuk melaksanakan mengeksekusi apabila telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut Kreditur Separatis atau pihak ketiga tetap tidak mampu mengeksekusi atau menjual maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda jaminan kepada Kreditur Separatis atau pihak ketiga untuk selanjutnya dijual melalui lelang. Selengkapnya ketentuan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan. h. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) a quo nyata- nyata dalam memberikan rujukan tata cara pelaksanaan eksekusi dalam keadaan adanya putusan pernyataan pailit hanya kepada Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 saja (tidak ikut memasukkan rujukan Pasal 59). Padahal ketentuan Pasal 59 merupakan bagian rangkaian tak terpisahkan dari proses dan tata cara eksekusi. 12 Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 57, bahwa Kreditor Separatis dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa perlu menunggu penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari apabila terjadi keadaan insolvensi (debitur tidak mampu membayar). Namun berdasarkan ketentuan Pasal 59 pelaksanaan eksekusi dalam keadaan insolvensi tersebut hanya diberikan jangka waktu 2 (dua) bulan saja. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan aset belum tereksekusi maka PARA PEMOHON selaku Kurator harus menuntut diserahkannya aset tersebut untuk selanjutnya dijual melalui lelang. i. Bahwa karena ketentuan Pasal 59 tidak dijadikan sebagai bagian dari rujukan yang dijelaskan di Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan tidak ikut diatur di Pasal 55 ayat (1) maka berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon yang berprofesi sebagai Kurator. Sebab Kurator tidak memiliki payung hukum untuk meminta kepada kreditur separatis atau pihak ketiga yang gagal melaksanakan penetapan eksekusi dalam keadaan insolvensi untuk menyerahkan asetnya yang telah melampaui 2 (dua) bulan sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 59. Bahwa kondisi ketidakpastian hukum ini telah berakibat terjadinya ketidakadilan bagi Para Pemohon sehingga dapat dinyatakan melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. j. Bahwa kerugian konstitusional bersifat aktual juga dapat kami sampaikan satu contoh kasus Putusan Pernyataan Pailit Nomor: 01/Pdt.Sus- Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, terhadap Andy Hioe pada tanggal 7 April 2022 (vide Bukti P.11). Sementara Penetapan Eksekusi telah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2022 dengan Penetapan No.78/Pdt.Eks/RL/2021 (vide bukti P.10). Keadaan insolvensi terhadap Debitur Pailit dinyatakan pada tanggal 6 Juni 2022 meskipun belum mencapai batas penangguhan selama 90 hari; Maka terhitung dari keadaan insolvensi batas waktu bagi kreditor (dalam hal ini Bank Mas) hanya memiliki 13 waktu 2 (dua) bulan sejak debitur pailit dinyatakan Insolvensi, untuk melaksanakan penetapan eksekusi yaitu paling lambat pada tanggal 6 Agustus 2022. Namun Faktanya ternyata pihak Bank Mas walaupun telah melampaui batas waktu haknya untuk mengeksekusi selama 2 bulan sejak tanggal 6 Juni 2022, yaitu tanggal 06 Agustus 2022, tetap tidak mau menyerahkan aset tersebut kepada Kurator. Dan akhirnya ternyata Penetapan Eksekusi tetap dilaksanakan oleh pihak Bank Mas, meskipun telah melampaui batas waktu mempergunakan haknya, yaitu tanggal 28 September 2022, sebagaimana pemberitahuan kepada debitur Pailit (vide bukti P-12). Argumentasi Bank Mas hampir sama seperti yang kami khawatirkan yaitu mereka beranggapan bahwa ketentuan Pasal 59 tidak berlaku, dengan berdasarkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1), karena tidak mencantumkan pasal 59 sebagai rujukan, sehingga mereka tidak perlu tunduk kepada batasan jangka waktu 2 (dua) bulan. Jadi mereka menganggap tidak ada batasan waktu untuk mengeksekusi (untuk melaksanakan penetapan pengadilan) atau untuk menjual aset apabila debitur pailit telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi (tetap bisa dieksekusi atau bisa dijual kapan saja). Bahwa berdasarkan contoh kasus di atas, terbukti sudah bahwa dengan tidak dimasukkannya rujukan Pasal 59 di dalam Penjelasan pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) berakibat adanya ketidakpastian hukum yang adil bagi Para Pemohon dimana, Para Pemohon sebagai Kurator kehilangan payung hukum untuk meminta hak aset dari kreditor separatis atau pihak ketiga yang gagal melaksanakan Penetapan Eksekusi karena melampaui batasan waktu 2 (dua) bulan sejak terhadap Debitur Pailit dinyatakan Insolvensi dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 ayat (1). k. Bahwa menurut Gustav Radbruch jika suatu norma memiliki ketidakpastian hukum akan melahirkan ketidakadilan hukum bagi masyarakat (karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dari kepastian hukum adalah keadilan hukum itu sendiri). Oleh karenanya, PARA PEMOHON meyakini bahwa Penjelasan Pasal 31 (ayat 1) dan Pasal 55 ayat (1) a quo telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk 14 mendapatkan kepastian hukum yang adil sehingga harus dipandang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga layak untuk dimohonkan untuk diuji materi”. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK & PKPU), menegaskan bahwa apabila pengadilan telah menetapkan putusan pernyataan pailit maka segala penetapan pelaksanaan Pengadilan sebelumnya yang berkait dengan setiap bagian kekayaan Debitor harus dihentikan seketika dan tidak boleh ada satupun putusan (apapun putusannya) yang boleh dilaksanakan. Pasal 31 ayat (1) berbunyi: Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor. 2. Bahwa terhadap norma yang terkandung di Pasal 31 ayat (1), Penjelasan Pasal 31 ayat (1) aquo memberikan penjelasan yang berbunyi: Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. Berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) aquo dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 31 a quo tidak berlaku bagi kreditor yang di atur di Pasal 55. Kreditor yang dikecualikan tersebut diatur di Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 3. Bahwa walaupun Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (selanjutnya disebut Kreditor Separatis) dikecualikan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) a quo (yang artinya tetap dapat mengeksekusi haknya walaupun telah terdapat 15 putusan pernyataan pailit), namun untuk melaksanakan eksekusi tersebut tetap harus mengacu kepada Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59. Namun Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan ketentuan pasal 55 ayat (1) tidak ikut memasukkan pasal 59 sebagai bagian dan rujukan yang harus ikut diperhatikan. Padahal keberadaan Pasal 59 tidak dapat berdiri sendiri melainkan satu kesatuan rangkaian tak terpisah dengan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 (bersifat akumulatif). 4. Bahwa rangkaian proses eksekusi yang diatur di ketentuan Pasal 56 sampai dengan pasal 59 dapat PARA PEMOHON jelaskan sebagai berikut: a. Pasal 56, mengatur tentang penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari apabila terdapat putusan pernyataan pailit. Secara lengkap Pasal 56 a quo berbunyi sebagai berikut: (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang. (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bahwa inti dari ketentuan Pasal 56 a quo adalah jika ada Putusan Pernyataan Pailit maka semua eksekusi harus ditangguhkan dulu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan (Pasal 56). Tujuan dari penundaan eksekusi dijelaskan di Penjelasan Pasal 56 ayat (1) yaitu untuk: 1) memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; dan 2) memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Secara lengkap Penjelasan Pasal 56 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain: 16 - untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau - untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau - untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan. b. Pasal 57 berisi tentang syarat lanjutan dimana syarat penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari bisa berakhir lebih cepat atau jika kreditor berada dalam keadaan insolvensi. Ketentuan lain yang diatur yaitu kreditor dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari, atau dapat memohon mengubah syarat-syarat penangguhan eksekusi. Apabila permohonan kreditor ditolak oleh kurator maka kreditor dapat mengajukannya kepada hakim pengawas. Dan hakim pengawas akan memutus melalui pemeriksaan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari. Selengkapnya ketentuan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut: (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). (2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. (3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas. (4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut. (5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas. (6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan: a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung; 17 b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud; c. kemungkinan terjadinya perdamaian; d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit. c. Pasal 58 berisi tentang penetapan hakim pengawas atas permohonan kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 57. Bentuk penetapan Hakim Pengawas dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor. Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Terhadap penetapan Hakim Pengawas tersebut, Kreditor atau pihak ketiga atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima. Terhadap putusan Pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali. Selengkapnya ketentuan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: (1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor. (2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. (3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima. (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali. 18 d. Pasal 59 mengatur tentang pemberian waktu 2 (dua) bulan saja bagi kreditor atau pihak ketiga untuk melaksanakan mengeksekusi apabila dalam keadaan insolvensi. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut Kreditur Separatis atau pihak ketiga tetap tidak mampu mengeksekusi atau menjual maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda jaminan kepada Kreditur Separatis atau pihak ketiga untuk selanjutnya dijual melalui lelang. Selengkapnya ketentuan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan. 5. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) a quo nyata-nyata hanya memberikan rujukan kepada Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 saja (tidak ikut memasukkan rujukan Pasal 59). Padahal ketentuan Pasal 59 merupakan bagian rangkaian tak terpisahkan dari proses dan tata cara eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Bahwa karena ketentuan Pasal 59 dikeluarkan dari rujukan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) akibatnya Kreditur tetap tidak mau menyerahkan aset yang gagal dilaksanakan dieksekusi atau gagal dijual, atau gagal melaksanakan Penetapan Eksekusi, kepada Kurator walaupun telah melampaui batas waktu 2 (dua) bulan. Alasannya karena penjelasan Pasal 31 ayat (1) maupun Pasal 55 ayat (1) hanya memberikan rujukan proses eksekusi dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 saja, tidak termasuk Pasal 59, sehingga tidak ada batasan waktu eksekusi. 6. Bahwa karena Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) tidak memasukkan rujukan Pasal 59, berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam tata cara pelaksanaan eksekusi. Ketidakpastian hukum dimaksud timbul 19 karena mayoritas Kreditur Separatis tetap beranggapan bahwa ketentuan Pasal 59 tidak berlaku berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) sehingga mereka tidak perlu tunduk kepada batasan jangka waktu 2 (dua) bulan, jadi mereka menganggap tidak ada batasan waktu untuk mengeksekusi (melaksanakan penetapan pengadilan) atau untuk menjual aset apabila debitur telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi (bisa dieksekusi atau bisa dijual kapan saja). Padahal Pasal 59 merupakan bagian rangkaian dari proses dan tata cara eksekusi, untuk itu tidak boleh dihilangkan, sehingga dalam keadaan insolvensi Kreditor Separatis tetap hanya diberi jangka waktu 2 (dua) bulan saja untuk eksekusi atau untuk menjual aset, apabila gagal dieksekusi atau gagal dijual maka PARA PEMOHON dapat menuntut penyerahan aset dimaksud untuk dilelang; 7. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) terbukti telah mempersempit norma dengan tidak ikut menjadikan ketentuan Pasal 59 sebagai bagian rujukan dalam proses pelaksanaan eksekusi dalam kerangka kekhususan (keistimewaan) kreditur separatis dalam mengabaikan putusan pernyataan pailit. 8. Bahwa penghilangan norma yang dilakukan oleh Penjelasan Pasal 31 ayat (1) telah melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena berakibat tidak jelasnya norma-norma yang mengatur tentang tata cara eksekusi. Bahwa sebagaimana ditegaskan di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Dan Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: 1) Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; 2) Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; 3) Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; 4) Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau 20 5) Tidak memuat rumusan pendelegasian. 9. Bahwa Pasal 55 ayat (1) yang juga menghilangkan norma karena tidak mengikutsertakan Pasal 59 telah membuat ketidakjelasan rumusan antar Pasal. Hal ini melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: kejelasan rumusan. 10. Bahwa akibat tidak jelasnya norma-norma yang mengatur mengenai “tata cara eksekusi yang akan dilakukan kreditor separatis dalam kerangka mengabaikan putusan pernyataan pailit” akibat keberadaan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) yang menghilangkan (tidak mengikutsertakan) Pasal 59 sebagai rujukan, telah berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dengan akibat lanjutan hilangnya atau setidaknya berkurangnya kewenangan PARA PEMOHON sebagai Kurator sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi PARA PEMOHON, oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 11. Bahwa agar Penjelasan Pasal 31 ayat (1) memberikan kejelasan norma sehingga “tata cara eksekusi yang akan dilakukan kreditor separatis dalam kerangka mengabaikan putusan pernyataan pailit” memiliki kepastian hukum, maka yang awalnya Penjelasan Pasal 31 ayat (1) berbunyi: Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. Harus diubah sebagai berikut: Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. 12. Bahwa agar Pasal 55 ayat (1) memberikan kejelasan rumusan sehingga “tata cara eksekusi yang akan dilakukan kreditor separatis dalam kerangka mengabaikan putusan pernyataan pailit” memiliki kepastian hukum, maka yang awalnya Pasal 55 ayat (1) berbunyi: 21 Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Harus diubah sebagai berikut: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 13. Bahwa dengan diubahnya Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) dengan perubahan sebagaimana yang PARA PEMOHON sampaikan pada point 9 semata-mata agar Pasal 31 memiliki tafsir resmi yang bersifat konstitusional, tidak lagi melanggar hak-hak dasar rakyat dalam hal keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur di Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. PETITUM Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frase kalimat: Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. 3. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frase kalimat: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 22 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Umar Husin; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Zentoni; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Sahat Tambunan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Paulus Djawa; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator atas nama Umar Husin; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator atas nama Zentoni; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator atas nama Sahat Tambunan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator atas nama Paulus Djawa; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Hutang; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pailit terhadap Andy Hioe, Perkara Nomor: 01/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 07 April 2022; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Penetapan Eksekusi No. 78/Pdt.Eks-RL/2021, tertanggal 15 Maret 2022; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Andy Hioe (yang sudah Pailit), tanggal 16 September 2022, bahwa Eksekusi akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 23 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 24 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 25 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 55 ayat (1) (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan; (2) ... Penjelasan Pasal 31 ayat (1) (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55; (2) ... 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kurator [vide bukti P-5 s.d. bukti P-8]. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 yang tidak memasukkan ketentuan norma Pasal 59 UU 37/2004 dalam norma dan Penjelasan Pasal a quo, padahal menurut para Pemohon ketentuan Pasal 59 tidak dapat berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU 37/2004, terlebih tata cara melaksanakan hak eksekusi yang dimiliki oleh Kreditor Separatis harus mengacu pada ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 37/2004. 4. Bahwa dengan tidak dimasukkannya ketentuan Pasal 59 UU 37/2004 sebagai bagian dari norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai 26 Kurator, sebab kurator menjadi tidak memiliki payung hukum untuk meminta kepada Kreditor Separatis atau pihak ketiga yang gagal melaksanakan penetapan eksekusi dalam keadaan insolvensi sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 59 UU 37/2004; 5. Bahwa selain berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon, para Pemohon juga mengalami kerugian yang bersifat aktual sebagaimana kasus yang dialaminya dalam Putusan Pernyataan Pailit Nomor: 01/Pdt.Sus- Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst bertanggal 7 April 2022 [vide bukti P-11], di mana, debitor pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi meskipun belum mencapai batas penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari. Selanjutnya kreditor hanya memiliki waktu 2 (dua) bulan sejak debitor pailit dinyatakan insolvensi untuk melaksanakan penetapan eksekusi. Pada faktanya pihak kreditor telah melampaui batas waktu haknya selama 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi namun, tetap tidak mau menyerahkan aset tersebut kepada kurator, dengan alasan berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 tidak mencantumkan Pasal 59 UU 37/2004 sebagai rujukan, sehingga kreditor tidak perlu tunduk pada batasan jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitor pailit dalam keadaan insolvensi; 6. Bahwa oleh karenanya menurut para Pemohon berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi atau setidak-tidaknya potensial. Para pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma dan penjelasan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak 27 lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma dan penjelasan yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan a quo beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut: (1) ... (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. ...; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst 28 d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [3.7.2] Bahwa terhadap sistematika Perbaikan Permohonan dimaksud, pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) pada permohonan a quo, petitum para Pemohon tersebut adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian materiil undang-undang. Padahal, Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 08 Februari 2023, dengan agenda Pemeriksan Pendahuluan telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki petitum sesuai dengan format petitum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 11/PUU-XXI/2023, Rabu, tanggal 8 Februari 2023, hlm. 7-8]. Dalam kaitan ini, petitum angka 2 “menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frasa kalimat: dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55” dan petitum angka 3 “menyatakan Pasal 55 ayat (1) kontitusional sepanjang diubah dengan frasa kalimat: dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak lazim. Secara formal, petitum-petitum yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. 29 Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Mahkamah berpendapat, oleh karena petitum para Pemohon tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena petitum para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 30 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 10.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 31 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa