11/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 11/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Ummat, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Ridho Rahmadi Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Alamat : Komplek Pandeansari Blok III Nomor 5, Grandok, RT.009/RW.003, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Nama : A. Muhajir, S.H., M.H. Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Alamat : Jalan Cendrawasih III Nomor 21, RT.002/RW.003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2022 memberi kuasa kepada: 1. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. 2. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. 3. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li. 4. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. 5. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA. 6. Harimuddin, S.H. 7. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. 8. Muhtadin, S.H. 9. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. 10. Abdulatief Zainal, S.H. 11. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. 12. Musthakim Alghosyaly, S.H. 13. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. 14. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. 15. Anjas Rinaldi Siregar, S.H. 16. Nazarudin, S.H. 17. Drs. Buni Yani, M.A. 18. Ahmad Rizqi Robbani Kaban, S.H., 19. Adhi Bangkit Saputra, S.H. 20. Azmi Mahathir, S.H. 2 para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam REFLY HARUN & PARTNERS serta Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, yang beralamat Citylofts Sudirman Lantai 12, Suite 1226, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 7 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 26 Januari 2022 dengan Nomor 11/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Februari 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 [Bukti P-5], menyatakan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 [vide Bukti P-5], yang selengkapnya berbunyi Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 3 Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. 3. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945” [Bukti P-6]. 4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) [Bukti P-7] yang menyatakan: Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UU 1945. 5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan: Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 4 6. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana Pasal 78 PMK 2/2021 menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang sekalipun untuk menguji ketentuan UU dengan dasar atau alasan pengujian yang berbeda: Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 7. Bahwa UU Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut, maka ketentuan dalam UU Pemilihan Umum berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pemohon sebagai badan hukum partai politik yang tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan [Bukti P-8]. 8. Bahwa selain sebagai the guardian of the constitution yang berwenang untuk menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multitafsir. Sehingga, penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (the sole interpreter of constitution), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak. 9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 222 UU Pemilihan Umum terhadap Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. 5 B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 11. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 PMK 2/2021, menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 12. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Bukti P- 6]. 13. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU- V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. B.1 Pemohon adalah Badan Hukum Partai Politik 14. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai partai politik berbadan hukum berdasarkan Akta Nomor: 23 tanggal 25 April 6 2021 tentang Akta Pendirian Partai Ummat yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H. yang telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat [vide Bukti P-1], yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc. selaku Ketua Umum dan Ahmad Muhajir Sodruddin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal [vide Bukti P-4]. 15. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat, in casu Pemohon yang termuat dalam Akta Nomor: 25 tanggal 25 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H. [Bukti P-9] telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. HH-14.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat [Bukti P-10]. 16. Bahwa merujuk ketentuan Anggaran Dasar Partai Ummat [vide Bukti P-9], pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Pasal 4 Anggaran Dasar Partai Ummat Partai Ummat konsisten dalam menjalankan nilai Al Amru bil Adli wan Nahyu ‘Anil Dhulmi (menegakkan Keadilan dan memberantas Kezaliman). Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Ummat Visi Partai Ummat adalah terwujudnya Indonesia sebagai negeri Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur dengan menegakkan nilai-nilai Ilahiah, Ukhuwah (Persaudaraan Ummat), Hurriyah (Kebebasan), Musawah (Kesamaan) dan 'Adaalah (Keadilan) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 6 Anggaran Dasar Partai Ummat Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Partai Ummat memperjuangkan Misi partai yaitu: c. Mewujudkan kekuasaan pemerintahan yang adil, amanah dan bertanggung jawab secara konstitusional melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. 7 17. Bahwa merujuk ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat [vide Bukti P-9], pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Pasal 21 ayat (2) Anggaran Rumah Tanga Partai Ummat (2) Dewan Pengurus Pusat berfungsi melakukan kerja-kerja Partai yang meliputi Pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, rekrutmen dan pengkaderan. Pasal 87 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat (1) Penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dilakukan melalui Musyawarah Majelis Syura Partai berdasarkan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Partai. (2) Usulan Bakal Calon Presiden dan/atau Bakal Calon Wakil Presiden dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai melalui Rapat Kerja Nasional. 18. Bahwa kepengurusan Partai Ummat, in casu Pemohon, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. HH- 15.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Periode 2021- 2025, dengan menunjuk Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum dan A. Muhajir, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal [vide Bukti P-4]. 19. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum publik partai politik didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy) sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat. Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidak- tidaknya potensial akan mengalami kerugian akibat keberadaan Pasal 222 UU Pemilihan Umum karena hadirnya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) nyatanya telah menghambat tujuan mulia Pemohon dalam memperjuangkan kepentingan umum serta melaksanakan fungsinya sebagai partai politik dalam menegakkan demokrasi. B.2 Kerugian Konstitusional Pemohon 20. Bahwa sebagaimana diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPU RI) dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 8 Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024 (selanjutnya disebut KKPU 21/2022) ditetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 [Bukti P-38]. Adapun peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (selanjutnya disebut Pemilu) tersebut adalah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 UU Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 172 UU Pemilihan Umum Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Sebagaimana dijelaskan dalam dalil angka 14 di atas, Pemohon merupakan badan hukum partai politik yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 21. Bahwa partai politik yang menjadi peserta Pemilu adalah partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilihan Umum dengan syarat telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut: Pasal 173 UU Pemilihan Umum (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyerahkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan 9 i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. 22. Bahwa perlu Pemohon tekankan, terkait dengan fakta bahwa saat ini Pemohon belum terdaftar sebagai peserta Pemilu, hal itu hanya sebatas karena agenda pendaftaran dan verifikasi belum dibuka oleh KPU RI. Sebagaimana dalil Pemohon pada angka 15 bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang baru berdiri pada tahun 2021, oleh sebab itu, Pemohon harus menunggu dibukanya waktu pendaftaran dan verifikasi untuk Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024. 23. Bahwa sejauh ini, KPU RI belum menetapkan agenda resmi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024. Berdasarkan Rencana Agenda Tahapan Pemilu 2024 yang disampaikan KPU RI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik baru dibuka pada 1-7 Agustus 2022 [Bukti P-39]. Lihat di https://news.detik.com/berita/d-5941228/2-tahun-lagi-coblosan-ini- rencana-tahapan-pemilu-2024, diakses pada Senin, 21 Februari 2022, pukul 01.24 WIB. 24. Bahwa meskipun jadwal verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual belum ditetapkan oleh KPU RI, Pemohon senyatanya telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilihan Umum [vide Bukti P-1] [vide Bukti P-4] [vide Bukti P-9] [vide Bukti P-10]. 25. Bahwa terkait pendaftaran menjadi peserta Pemilu, Pasal 176 juncto Pasal 177 UU Pemilihan Umum telah mengaturnya sebagai berikut: Pasal 176 UU Pemilihan Umum (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap. (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. 10 Pasal 177 UU Pemilihan Umum Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten//kota; g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 26. Bahwa sama halnya dengan persyaratan menjadi peserta Pemilu, Pemohon telah memenuhi sebagian besar persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 177 Pemilihan Umum. Selebihnya persyaratan dapat dengan mudah dipenuhi oleh Pemohon mengingat seluruh syarat menjadi peserta Pemilu sudah sebelumnya terpenuhi. Dengan demikian, Pemohon akan mudah melalui tahapan verifikasi dan pendaftaran sebagai peserta Pemilu, kendati jadwal verifikasi partai politik oleh KPU RI belum ditetapkan. 27. Bahwa partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu berhak untuk mengusulkan kader dan/atau pilihan terbaiknya untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 221 UU Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 221 UU Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan partai Politik. Namun, meskipun partai politik telah lulus verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu dengan memenuhi persyaratan dan pendaftaran yang diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 177 UU Pemilihan Umum, bukan berarti partai politik tersebut dapat mengusulkan kader dan/atau calon terbaiknya untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Hal tersebut 11 dikarenakan eksistensi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum. 28. Bahwa mengingat agenda verifikasi baru akan dilakukan pada 1-7 Agustus 2022, bukan berarti Pemohon tidak memiliki hak konstitusional yang dirugikan. Sebagaimana kita pahami bersama berdasarkan Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengkualifikasikan ‘Potensi Kerugian’ sebagai salah satu kerugian konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah. Konteks kerugian konstitusional yang Pemohon dalilkan sangat jelas berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 29. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR RI sebelumnya, tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan hukum (legal justice), karena telah mengabaikan hak konstitusional (constitutional rights) Pemohon untuk mengajukan calon presiden (right to be a candidate) dalam pemilihan presiden. 30. Bahwa secara yuridis, pencalonan presiden merupakan hak konstitusional (constitutional rights) partai politik, sehingga menurut penalaran hukum yang wajar, berlakunya ambang batas dalam pencalonan presiden (presidential threshold) berimplikasi pada pengabaian dan/atau melanggar hak konstitusional Partai Ummat, in casu Pemohon, sebagai partai politik yang memiliki fungsi menyalurkan aspirasi dan/atau pendapat masyarakat dalam mengajukan calon presiden (right to be a candidate) pada pemilihan umum tahun 2024. 31. Bahwa Pemohon konsisten menghimpun dukungan publik dan menyaring sebanyak-banyaknya individu yang memiliki potensi untuk diajukan sebagai calon presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 usungan dari Partai Ummat, in casu Pemohon. Namun demikian, pelaksanaan hak konstitusional Pemohon tersebut potensial atau faktual terhalang oleh ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). 12 32. Bahwa eksistensi Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah berkali-kali diuji konstitusionalitasnya melalui upaya hukum pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review) yang kesemuanya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 33. Bahwa dalam dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan permohonan tidak dapat diterima, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari 4 (empat) Hakim Konstitusi, yakni Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih pada poin 6.5 halaman 51 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.” Berdasarkan pendapat berbeda (dissenting opinión) 4 (empat) hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUUXVIII/2020 tersebut, konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 meletakkan 2 (dua) kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini telah menjadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum. 34. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, termasuk jaminan hak atas keadilan dan 13 persamaan dalam berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, mencalonkan diri dan/atau mengusulkan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah expressis verbis diatur oleh UUD 1945. 35. Bahwa mengenai kerugian yang dialami Pemohon dijabarkan sebagai berikut: No. Kerugian Konstitusional Pemohon Jenis Kerugian 1. Tidak dapat memilih kandidat yang lebih banyak dan lebih selektif, sehingga menimbulkan deadlock yakni kebuntuan dalam menentukan pasangan calon, e.g. terjadi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan 2019 Aktual dan Potensial 2. Tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pemilihan mendatang dikarenakan partai politik baru, tidak memiliki kursi di DPR dan tidak memiliki suara pada Pemilihan sebelumnya Aktual dan Potensial 3. Tidak mendapatkan keadilan dan persamaan dalam Pemilihan dibandingkan dengan partai politik lama yang telah memiliki kursi di DPR dan telah berpartisipasi pada Pemilihan sebelumnya Aktual dan Potensial 4. Terhambat untuk merealisasikan manifesto politik sebagai sebuah partai demi turut terlibat dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Aktual dan Potensial 5. Pasal 222 UU Pemilu menimbulkan polarisasi di masyarakat, sehingga menyebabkan perpecahan Aktual dan Potensial 36. Bahwa merujuk pada penjabaran di atas, terdapat hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang jelas antara berlakunya Pasal 222 UU Pemilihan Umum dengan terhambatnya hak untuk memilih (right to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih banyak pilihan serta menghambat hak Pemohon untuk mengusulkan kandidat (right to be candidate) calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedua hal tersebut menjadi asbab atau sebab hambatan Pemohon dalam memajukan hukum, masyarakat, bangsa dan negara sebagai partai politik. 14 37. Bahwa Pemohon berkeyakinan apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan membatalkan Pasal 222 UU Pemilihan Umum, maka tidak akan lagi ada kerugian terkait syarat presidential threshold. Tentu hal tersebut bukan asumsi Pemohon semata apabila melihat desakan publik (public demand), baik melalui karya tulis, pernyataan-pernyataan di media maupun forum diskusi, serta pengujian undang-undang (judicial review) dari berbagai kalangan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan adanya presidential threshold sebagai prasyarat kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. 38. Bahwa secara keseluruhan, setidaknya permohonan judicial review mengenai presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi telah diputus sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, 13 (tiga belas) di antaranya pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum dan 9 (sembilan) di antaranya mengenai pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (selanjutnya disebut UU Pemilihan Presiden) yang diuji sebelum keberlakukan UU Pemilihan Umum. Terhadap kesemua permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak atau menyatakan tidak dapat diterima. Secara garis besar, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa presidential threshold adalah open legal policy dan sebagai bentuk penguatan terhadap sistem Presidensial di Indonesia. Lebih lanjut mengenai dalil ini Pemohon paparkan dalam Pokok Permohonan. 39. Bahwa merujuk pada Pasal 60 UU MK, ketentuan tersebut memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 40. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara jelas potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akan terjadi akibat dari eksistensi Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang membatasi partai politik baru, salah 15 satunya Pemohon, untuk mendapatkan lebih dari 2 (dua) pilihan calon presiden dan/atau wakil presiden dan/atau mengusulkan pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden. 41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon karena memiliki alasan permohonan yang berbeda dengan alasan permohonan pengujian yang sebelumnya, sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. C. POKOK PERMOHONAN 42. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [vide Bukti P-8]; 43. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan adalah Pasal 222 UU Pemilihan Umum [vide Bukti P-8], yang berbunyi: Pasal 222 UU Pemilihan Umum Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 44. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 16 Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945 Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945 Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 45. Bahwa sebelumnya ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan amar putusan menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan 17 (nietonvantkelijke verklaard/NO). Berkenaan dengan hal tersebut, penting kiranya Pemohon paparkan putusan-putusan yang dimaksud dengan menggarisbawahi pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konsitusi sehingga menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan mengenai presidential threshold dalam UU Pemilihan Umum, sebagai berikut: NO. NOMOR PUTUSAN DALIL PERMOHONAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN 1. 44/PUU- XV/2017 • Terdapat peralihan model Pemilu dari Pemilu tidak serentak ke model Pemilu serentak; • Syarat threshold (perolehan kursi/suara sah nasional Pemilu legislatif) dijadikan syarat pengajuan capres/cawapres menabrak logika sistem Presidensial yang dapat memperlemah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; • Pasal 222 UU Pemilihan Umum sebagai pintu masuk kartel politik; • Baik syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan Presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur syarat threshold dan UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur syarat threshold; • Pasal 222 UU Pemilihan Umum tidak memberi kepastian hukum karena baik partai baru maupun partai lama yang tidak memiliki 20% kursi atau • Pemohon tidak mencantumkan Nomor Undang- Undang, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara; • Permohonan tidak dapat diterima. 18 25% suara sah nasional tidak dapat mengusulkan capres/cawapres. 2. 53/PUU- XV/2017 • Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019; • Threshold bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu; • Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; • Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); • Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem Presidensial; • Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan Pemilu; • Hasil Pemilihan Legislatif tahun 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuraduk suara pemilih; • Tidak setuju open legal policy. • Merujuk Kepada Putusan 51-52- 59/PUU-VI/2008 dengan menyatakan Presidential threshold adalah open legal policy; • Menyatakan Presidential threshold sebagai penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitutional UUD 1945; • Presidential threshold sebagai Penyederhanaan Partai Politik; • Permohonan ditolak. 3. 59/PUU- XV/2017 • Pasal 222 UU Pemilihan Umum dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional; • Pasal 222 UU Pemilihan Umum tidak menjamin penyederhanaan sistem dan partai politik serta • Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan Presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan 19 tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang; • Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apapun dengan koalisi pendukung Presiden di DPR pada periode 2019- 2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan DPR 2019-2024; • Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih Pemohon (pada Pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena akan digunakan secara cenderung manipulatif, tanpa seizin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apapun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak memilihnya pada Pemilu DPR 2014. Pemerintah dan DPR tidak memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang Pemilu; • Hak memilih warga negara akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pada Pemilu Presiden. Jika saja Pemohon diberikan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem Presidensial); • Presidential threshold sebagai Penyederhanaan Partai Politik; • Permohonan tidak dapat diterima. 20 informasi bahwa hasil hak memilih Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang batas pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon pada Pemilu DPR tahun 2014. 4. 70/PUU- XV/2017 • Bertentangan dengan model Pemilu yang sudah dilaksanakan secara serentak; • Tidak setuju open legal policy; • Kewenangan open legal policy pembentuk undang-undang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable; • Keberadaan threshold tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem Presidensial. Justru penguatan system Presidensial tidak akan tercapai dengan adanya threshold. • Koalisi tidak dikenal dalam sistem Presidensial karena Presiden bertanggungjawab kepada rakyat bukan kepada DPR. • Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan Presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem Presidensial); • Presidential threshold sebagai Penyederhanaan Partai Politik; • Permohonan tidak dapat diterima. 5. 71/PUU- XV/2017 • Menghambat kesempatan setiap partai • Merujuk kepada Putusan 53/PUU- 21 politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden; • Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta Pemilu mengajukan pasangan calon Presiden dan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan • Ambang batas pencalonan Presiden merusak makna Pemilu serentak sesuai putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013; • Berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak memperbolehkan lagi adanya ambang batas pencalonan Presiden dalam Pemilu serentak, sebab “Pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”. XV/2017, menyatakan Presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem Presidensial); • Presidential threshold sebagai Penyederhanaan Partai Politik; • Permohonan tidak dapat diterima. 6. 72/PUU- XV/2017 • Adanya threshold membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih capres/cawapres karena threshold menjadikan • Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan Presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan 22 capres/cawapres terbatas. dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem Presidensial); • Presidential threshold sebagai Penyederhanaan Partai Politik; • Permohonan tidak dapat diterima. 7. 49/PUU- XVI/2018 • Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua; • Syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy (tidak setuju open legal policy); • Bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching; • Penghitungan Presidential threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu; • Pasal 222 UU Pemilihan Umum mengatur “syarat” capres, dan karenanya • Presidential threshold adalah open legal policy; • Seluruh Alasan Pemohon telah ditolak oleh MK pada Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 dan ditegaskan kembali melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017; • Permohonan ditolak. 23 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”; • Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; • Threshold menghilangkan esensi pemilihan Presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal; • Kalaupun frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non—tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan Pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; • Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung 24 bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; • Penghitungan Presidential threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 8. 50/PUU- XVI/2018 • Membatasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; • Menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2, mendiskriminasi partai poltik baru; • Bukan open legal policy; • Hasil Pemilu sebelumnya (hasil Pemilu 2014), bukan hanya bisa digunakan untuk Pemilu 2019, tetapi juga Pemilu 2024 dan seterusnya. • Pemohon tidak memiliki legal standing; • Seandainya pun memiliki, maka putusan yang sebelumnya sebagai rujukan dalam penolakan Permohonan Pemohon; • Permohonan tidak dapat diterima. 9. 54/PUU- XVI/2018 • Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; • Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan • Tidak ada pemerintahan Presidensial yang menerapkan dengan ciri-ciri yang sama persis dengan negara lainnya, pasti terdapat perbedaan menyesuaikan kebutuhan masing- masing; 25 syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019; • Setuju dengan pandangan MK terkait open legal policy. • Pemohon tidak menjelaskan alasan kenapa Penjelasan Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, yang telah melakukan pembohongan dan manipulasi suara pemilih; • Presidential threshold sebagai open legal policy; • Permohonan ditolak. 10. 58/PUU- XVI/2018 • Partai politik hasil Pemilu 2014 tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula pada Pemilu 2019 untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyak alternatif calon pemimpin; • Presidential threshold mengebiri dan membatasi Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden karena berpotensi besar terhadinya calon tunggal; • MK harus bisa menafsirkan perbedaan frasa “syarat-syarat” (6 ayat (2) dan “tata cara” • Merujuk kepada Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan Presidential threshold sebagai penguat sistem Presidensial, merupakan open legal policy. • Kerugian Pemohon yang merasa bahwa calon yang diajukan oleh Partai politik 2019 bukanlah pilihan Pemohon, tidak terlepas dari keseluruhan konteks penerapan sistem Presidensial; • Pemohon tidak memiliki Legal Standing; • Permohonan tidak dapat diterima. 26 (6A ayat (5). “Syarat menjadi calon Presiden” menggunakan parameter atau ukuran personalitas diri si calon Presiden. “Syarat pencalonan Presiden” menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon Presiden, misal harus diusulkan partai politik peserta Pemilu; • Presidential threshold menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden, sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan melanggar kesempatan yang sama untuk duduk dipemerintahan; • Merujuk pada hasil Pemilu sebelumnya tidak sesuai logika dan merusak akal sehat; • Bukan open legal policy. 11. 61/PUU- XVI/2018 • Tidak jelas permohonannya sehingga tidak diterima karena tidak memiliki legal standing. • Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; • Permohonan tidak dipertimbangkan. 12. 92/PUU- XVI/2018 • Presidential threshold mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik, sehingga Pemohon tidak dapat • Mahkamah tidak menilai terkait pembentukan pasal a quo pada pengajuan materiil; 27 mengakses menjadi Presiden dari calon mandiri (perseorangan) karena harus diangkat oleh partai atau gabungan partai politik. • Permohonan Pemohon kabur; • Permohonan tidak dapat diterima. 13. 74/PUU- XVIII/2020 • Pasal 222 UU Pemilihan Umum menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi, seperti candidacy buying. • Presidential threshold berpotensi mengabaikan hak konstitutional Pemohon menjadi terbatas untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau mendapatkan sebanyak- banyak pilihan alternatif pasangan calon Presiden; • Pasal 222 Pemilihan Umum seolah-olah menjadikan jabatan Presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik; • Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon Presiden yang sama; • Presidential threshold dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan Presiden. • Norma a quo tidak membatasi jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden; • Pasal a quo tidak menghalangi Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden manapun yang telah memenuhi syarat; • Dalil Pemohon beberapa kali mendapat dukungan sebagai Presiden dan dimintakan untuk membayar uang tidak relevan karena dalam norma a quo tidak ditemukan ketentuan yang dimaksud, dan Pemohon tidak dapat membuktikan kedua dalil tersebut; • Hak kerugian pada Pasal a quo berada pada partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 28 2011 tentang Partai Politik; • Pemohon tidak memiliki legal standing; • Permohonan tidak dapat diterima. Dissenting Opinion • Pemohon II seharusnya dianggap memiliki legal standing karena telah dapat menguraikan syarat legal standing sehingga mestinya Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara; 46. Bahwa selain itu, ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya diatur dalam Pasal 9 UU Pemilihan Presiden juga telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan amar putusan menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan (nietonvantkelijke verklaard/NO). Berkenaan dengan hal tersebut, penting kiranya Pemohon paparkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan permohonan pengujian presidential threshold pada Pasal 9 UU Pemilihan Presiden, sebagai berikut: NO. NOMOR PUTUSAN DALIL PERMOHONAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN 1. 51-52- 59/PUU- VI/2008 • Presidential threshold diskriminatif dan menimbulkan ketidakadilan; • Hak keperdataan Pemohon untuk dicalonkan menjadi hangus; • Partisipasi politik merupakan hak asasi setiap warga negara; • Presidential threshold merupakan open legal policy dengan tujuan multipartai sederhana; • Presidential threshold merupakan 29 • Presidential threshold menciptakan syarat tambahan lain tanpa dasar dan melanggar pasal 6A ayat (2) UUD 1945; • Bertentangan dengan asas lex superiori derogat lex inferiori; • Menabrak seluruh asas- asas materi dan pembentukan peraturan perundang-undangan. syarat dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; • Dalil Pemohon tidak beralasan; • Permohonan ditolak. 2. 56/PUU- VI/2008 • Seseorang yang memiliki dukungan yang cukup secara langsung dari masyarakat, namun tidak disukai atau tidak mau tunduk pada kemauan dan kepentingan pengurus partai politik, maka peluang orang tersebut menjadi tertutup, sehingga Presiden akan tunduk kepada partai politik; • Kedaulatan berada di tangan rakyat bukan pada partai politik; • Menghalangi hak warga negara untuk memilih dan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden; • Presidential theshold akan menyebabkan pilihan rakyat atas calon Presiden dan Wakil Presiden didominasi partai-partai tertentu; • Bukti jajak pendapat menunjukkan rakyat sangat menyetujui adanya calon Presiden dan/atau Wakil Presiden perorangan atau independen. • Syarat pencalonan harus melalui partai politik merupakan open legal policy Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 • Syarat partai politik dan gabungan partai politik mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual; • Permohonan ditolak. 3. 26/PUU- VII/2009 • Pasal yang diujikan dianggap membatasi hak • Dalil yang dimohonkan 30 Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden melalui jalur independen; • Pasal yang diujikan mempunyai penafsiran ganda dalam penerapan hukum, tidak memberikan kepastian hukum; • Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh DPR sehingga Pasal yang diujikan dianggap bertentangan dengan sistem Presidensial Indonesia. sama dengan permohonan yang telah diputus sebalumnya, sehingga tidak dipertimbangkan kembali; • Permohonan tidak dapat diterima. 4. 4/PUU- XI/2013 • Pasal yang diujikan dianggap berpotensi membatasi ruang kemunculan pemimpin sebagai wujud kedaulatan rakyat; • Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. • Permohonan terkait Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman dengan batu uji yang sama, dianggap ne bis in idem; • Permohonan tidak dapat diterima • Permohonan ditolak. 5. 14/PUU- XI/2013 • Hak memilih Presiden merupakan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada Pemilu serentak. • Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman adalah open legal policy; • Permohonan ditolak terkait pengujian pasal 9 UU 42/2008. 6. 46/PUU- XI/2013 • Pemohon tidak diberikan peluang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon independen; • Larangan calon Presiden independen menampilkan • Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman sudah diajukan sebelumnya; 31 sifat oportunis, konspiratif dan transaksi politik. • Permohonan ditolak. 7. 56/PUU- XI/2013 • Presidential threshold adalah akal-akalan partai tertentu untuk memonopoli dan ologarki kekuasaan; • Presidential threshold diskriminatif dan mematikan kesempatan bagi pemohon untuk diusulkan oleh partai yang tidak memenuhi threshold. • Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya, mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan pemohon; • Permohonan ditolak. 8. 108/PUU- XI/2013 • Pasal yang diujikan hanya untuk mewujudkan keinginan dari kekuatan dominan di DPR; • Presidential threshold bukanlah open legal policy karena bukan lagi mengatur terkait tata cara, namun sesuatu yang berkaitan langsung dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat; • Presidential threshold sama sekali tidak memiliki pijakan konstitutional serta penalaran yang logis. • Presidential threshold adalah open legal policy; • Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman telah diujikan sebelumnya sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; • Menolak permohonan pemohon. 9. 49/PUU- XII/2014 • Syarat calon Presiden harus diusung oleh partai politik merenggut hak konstitutional Pemohon karena tidak dapat memilih dan dipilih serta dan tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. • Permohonan kabur dan tidak jelas (obscuur libel); • Kedudukan hukum (legal standing) dan permohonan tidak dipertimbangkan; 32 • Permohonan tidak dapat diterima. 47. Bahwa keseluruhan Mahkamah Konstitusi menguji dan memutus terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) kali. Apabila melihat keseluruhan putusan- putusan tersebut, baik pengujian ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum maupun ketentuan sebelum diubah yakni Pasal 9 UU Pemilihan Presiden, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum merupakan open legal policy dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 untuk mengatur lebih lanjut terkait “tata cara” pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pun bila memang demikian, Pemohon menilai Pasal 222 UU Pemilihan Umum adalah open legal policy yang bertentangan dan melanggar ketentuan UUD 1945, yakni Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2). 48. Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara Permohonan Pemohon dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang dijabarkan secara sederhana sebagai berikut: BATU UJI UUD 1945 DALIL PERMOHONAN Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Dalam Permohonan, Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: 1. Secara post factum (inconcreto), pada pemilihan umum presiden tahun 2024 yang akan datang, Partai Ummat, in casu Pemohon, berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya (constitutional rights) dalam mengusung pasangan calon presiden; dan 2. Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sejatinya telah menjadi penyebab dan bahkan memelihara Catatan: Batu uji ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebelumnya pernah didalilkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU- XVII/2018. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing, sehingga diputus tidak dapat 33 diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO). polarisasi atau perpecahan di masyarakat. 49. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 dengan merujuk pada Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 suatu undang-undang yang merupakan open legal policy tetap tidak diperkenankan untuk melanggar UUD 1945, melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable sehingga terhadap produk undang-undang yang demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya. 50. Bahwa oleh karena dalil Pemohon dalam mengajukan Permohonan adalah berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, yang mana menganggap Pasal 222 Pemilihan Umum merupakan open legal policy yang bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon berharap agar kiranya pasal dan ayat dari UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji pada Permohonan Pemohon tidak diberlakukan mutatis mutandis dengan Pertimbangan mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya. 51. Bahwa lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon dijabarkan dalam argumentasi di bawah ini. C.1 Presidential Threshold Bukan Merupakan Open Legal Policy dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 52. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945. 53. Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga aturan presidential threshold disebut sebagai aturan yang bersifat open legal policy. 54. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konseptual, penafsiran tersebut tidak 34 tepat karena ketentuan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945 berkenaan dengan “tata cara”, sedangkan aturan presidential treshold merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden. 55. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 UUD 1945, khususnya Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi: Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 56. Bahwa selain itu, menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut: (1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; (2) diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 57. Bahwa semestinya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai close legal policy oleh sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah Konstitusi, sebuah ketentuan dapat disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang- undang. Sedangkan ketentuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang benderang dan jelas mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden. 58. Bahwa selanjutnya, menilik Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Adapun yang ditemukan hanya enam kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan 35 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari fraksi Utusan Golongan, yang itupun merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. C.2 Presidential Threshold Menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon untuk Mengusulkan Calon Presiden, Mendiskriminasi Partai Politik Kecil, dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 59. Bahwa Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah melanggar ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional (constitutional right) kepada setiap partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta pemilihan umum, partai politik berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nyatanya, dengan berlakunya presidential threshold 20% (dua puluh persen) kursi DPR RI atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya, in casu Pemilihan Umum Tahun 2019, telah mengakibatkan Pemohon dan partai politik baru lainnya akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikarenakan Pemohon belum menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya, sehingga belum memiliki suara ataupun kursi dari hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. 60. Bahwa secara teoretis, suatu hak yang diberikan oleh konstitusi menjadi hak konstitusional (constitutional right) yang tidak boleh dihilangkan ataupun direduksi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sebagaimana hierarki peraturan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PUU), yakni sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) UU PUU Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 36 c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang menghilangkan hak konstitusional Pemohon jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 61. Bahwa selama Pasal 222 UU Pemilihan Umum tetap terus berlaku dan mengikat, maka penghilangan hak konstitusional (constitutional right) partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan presiden terhadap partai politik yang baru ikut pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam konteks pemilihan umum tahun 2024 mendatang, ketentuan presidential threshold dapat menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) Pemohon dan partai politik baru lainnya seperti Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. C.3 Presidential Threshold Berpotensi Menutup Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 62. Bahwa penerapan presidential threshold berpotensi menutup ruang dilaksanakannya putaran kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Hal ini terbukti pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019 dimana hanya menghadirkan 2 (dua) pasangan calon presiden yang sama, yakni Ir. Joko Widodo dan Prabowo Subianto. 63. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa pasangan calon dalam pemilihan presiden, yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- XII/2014. 64. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 justru memberikan basis konstitusi (constitutional basis) terhadap munculnya calon 37 presiden lebih dari dua pasangan calon, sehingga presidential threshold jelas- jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. 65. Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, Hakim Konstitusi Saldi Isra, menyatakan pada pokoknya “rezim ambang batas pencalonan Presiden mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum”, yang selengkapnya sebagai berikut: [Halaman 145 … Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim Presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta Pemilu mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon Presiden (dan Wakil Presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua, penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan Pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (Presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004]. 66. Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, Hakim Konstitusi Suhartoyo juga mengonfirmasi bahwa “mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem Presidensial”, selengkapnya sebagai berikut: [Halaman 141 … Dalam sistem Presidensial, melalui Pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan 38 eksekutif. Menggunakan hasil Pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (Presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem Presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan Presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon Presiden (dan Wakil Presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem Presidensial? Bahkan, studi komparasi menujukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan Presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon Presiden (dan Wakil Presiden)]”. 67. Bahwa sejalan dengan dalil Permohonan Pemohon, Jimly Asshiddiqie pernah memberikan pernyataannya agar ambang batas pencalonan presiden 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya dihapuskan, sehingga mendorong munculnya lebih dari 2 (dua) kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden. https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/22/pqd2by377-jimly- sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus [Bukti P-11] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 9:30. C.4 Presidential Threshold Melanggar Prinsip Electoral Justice dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 68. Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum juga melanggar ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 di mana penerapan presidential threshold tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan umum (electoral justice) yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum. 69. Bahwa keputusan pembentuk undang-undang dengan memasukkan presidential threshold ke dalam UU Pemilihan Umum telah menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) partai politik baru yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang telah memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan presiden dan wakil presiden. 39 70. Bahwa dalam pandangan Hamdan Zoelva, sistem ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak logis untuk diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen untuk mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan presiden. https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential- threshold-hilangkan-hak-parpol.html [Bukti P-12] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 9:44. 71. Bahwa selain itu, penerapan presidential threshold juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik baru dan kecil yang diharuskan berebut kursi untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung. 72. Bahwa secara faktual, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) telah memberikan dampak buruk terhadap pembangunan demokrasi subtansial (substantive democracy), yang terbukti pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2019 di mana menurut Bambang Widjojanto merupakan pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan di Indonesia pasca reformasi tahun 1998. https://nasional.kompas.com/read/2019/04/21/16380511/bambang- widjojanto-pengamat-sebut-pemilu-2019-terburuk-pasca-reformasi [Bukti P- 13] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 9:58. 73. Bahwa dengan memberlakukan ketentuan presidential threshold, proses pencalonan menjadi sangat sulit dan berpotensi memunculkan praktik candidacy buying serta korupsi politik. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam pemilihan kepala daerah yang juga mengadopsi threshold, di mana menurut rilis Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak 2005 terdapat 300 (tiga ratus) kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300- kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung [Bukti P-14] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 10:12. 74. Bahwa pada Pemilihan Presiden tahun 2009 lalu, terdapat fenomena pembelian kandidiasi (candidacy buying) yang dialami oleh Rizal Ramli sebagai dampak buruk dari eksistensi presidential threshold. Pada saati itu, Rizal Ramli ditawari oleh setidaknya 3 (tiga) partai politik yang telah memiliki 40 kursi di DPR dan suara pada pemilihan presiden sebelumnya untuk menjadi calon presiden dengan mahar sejumlah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) untuk masing-masing partai politik, sehingga total yang harus dikeluarkan oleh Rizal Ramli untuk menjadi calon presiden adalah Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah). https://wartaekonomi.co.id/read356133/mau-jadi-Presiden-siap-siap-setor-ke- partai-di-atas-rp1-triliun [Bukti P-15] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 10:27. 75. Bahwa menanggapi fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying) tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, menyatakan pada pokoknya “seharusnya keberlakuan President threshold dihapuskan atau nol persen, karena dalam praktiknya President threshold telah mengakibatkan terjadinya tindak korupsi sebagai akibat mahalnya biaya politik (politik transaksional)”. https://nasional.sindonews.com/read/624409/12/cegah-biaya-politik-tinggi-firli- bahuri-seharusnya-pt-bukan-20-tapi-0-1639123930 [Bukti P-16] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 10:33. 76. Bahwa pengalaman tersebut sejatinya dapat dijadikan pelajaran. Dengan adanya batasan untuk mencalonkan diri sebagai presiden telah membuka ruang bagi para oknum partai politik untuk memperjualbelikan kursi dan suaranya kepada para pemilik modal atau oligarki yang ingin mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Justru, eksistensi Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah secara tidak langsung mendukung praktik candidacy buying tersebut. C.5 Presidential Threshold Menjadi Senjata Partai Politik Besar Untuk Menghilangkan Pesaing dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 77. Bahwa ketentuan presidential threshold telah mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena telah mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden; 78. Bahwa secara faktual, penerapan presidential treshold telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki 41 politik sehingga menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa. Ketentuan presidential treshold merupakan upaya terselubung bahkan terang-terangan dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menghapus ketentuan atau syarat presidential treshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum. 79. Bahwa faktanya, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum juga telah mengakibatkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada tahun 2019, yakni terdapat partai politik yang pada Pemilu tahun 2014 tidak memiliki perwakilan di DPR, in casu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden mereka dikarenakan tidak memenuhi threshold. 80. Bahwa selain itu, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah terbukti mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, yakni partai politik yang baru mengikuti Pemilihan Umum tahun 2019, in casu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden pilihannya. 81. Bahwa pengalaman yang dialami oleh partai politik baru yang disebutkan di atas berpotensi akan terjadi pada Pemohon sebagai partai politik baru yang terbentuk setelah Pemilihan Umum tahun 2019. Pemohon tidak memiliki kursi di DPR dan juga tidak memiliki suara karena belum terlibat dalam pemilihan sebelumnya. Sehingga, dengan jelas terbukti potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Pemohon pada pemilihan umum selanjutnya. C.6 Presidential Threshold Menghilangkan Partisipasi Publik, Mengakomodir Kepentingan Elit Politik, dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 82. Bahwa pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) 42 suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (right to vote) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden. 83. Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan presidential threshold tidak melalui mekanisme voting atau suara terbanyak, melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat (terutama yang kontra terhadap penerapan presidential threshold) dan secara proporsional mengakomodir suara minoritas dalam kelembagan parlemen. 84. Bahwa secara faktual, mekanisme voting atau suara terbanyak dalam pengesahan UU Pemilihan Umum direspon oleh 4 (empat) fraksi partai politik dengan aksi walk out, yakni fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Amanat Nasional yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden menjadi 0 persen. https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting-pengesahan- ruu-pemilu-diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi [Bukti P-17] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 10:38. 85. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat sebagai pemilih untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas. 86. Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkannya pada kepentingan politik (menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi subtansial. C.7 Presidential Threshold Menciptakan Polarisasi Masyarakat dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 87. Bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019 yang menghadirkan 2 (dua) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sama, yakni Ir. Joko Widodo dan Prabowo Subianto, telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (policy maker) untuk 43 mengeliminasi/menghapus pemberlakuan presidential threshold karena telah melahirkan kegaduhan politik atau polarisasi dukungan politik yang berlarut- larut dan mengancam rasa aman dan keutuhan masyarakat. 88. Bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum, sudah seharusnya agar dapat didahulukan prinsip adab dan sopan santun serta tertib dan damai, bukan menjadi momok menakutkan bagi setiap pemilih dalam menyampaikan/menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya di muka umum. Alhasil, menciptakan politik identitas dan pendengung (buzzer) bayaran yang menyebarkan berita bohong (hoax), bahkan eksploitasi ujaran kebencian yang manjadikan masyarakat terpecah ke dalam 2 (dua) kelompok besar, mengikuti pasangan calon presiden yang didukungnya [Bukti P-18]. 89. Bahwa penerapan presidential threshold yang hanya menghadirkan 2 (dua) pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran berita bohong atau hoaks, dan eksploitasi ujaran kebencian yang manjadikan masyarakat terpecah ke dalam 2 (dua) kelompok besar, mengikuti pasangan calon presiden yang didukungnya. 90. Bahwa akibat dari perpecahan dukungan politik tersebut nyatanya telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Seperti yang terjadi di Sampang-Madura pada tanggal 23 November 2018 dimana terjadi pembunuhan dengan senjata api yang ditenggarai berawal dari cekcok di media sosial hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Contoh lain terjadi di Yogyakarta ketika pendukung salah satu calon presiden, Prabowo Subianto, dipukuli dan ditembak dengan replika senjata api (airsoft gun) usai menghadiri kampanye terbuka pada tanggal 8 April 2019. Masih di Yogyakarta, pada tanggal 7 April 2019 terjadi penyerangan terhadap markas besar Front Pembela Islam saat konvoi kampanye pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden, Ir. Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, oleh Ormas Tentara Langit Familia dan simpatisan PDIP. Kemudian di Temanggung-Jawa Tengah, juga terjadi bentrokan antara Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan organisasi laskar Partai Persatuan Pembangunan yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto dengan anggota massa PDIP. https://tirto.id/pilpres-2019-aksi-walk-out-bentrok-hingga-cekcok-berujung- maut-dmap [Bukti P-19] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 10:44. 44 91. Bahwa dalam skala yang lebih besar, perpecahan dukungan politik juga mengakibatkan terjadinya kerusuhan memilukan yang telah mencoreng demokrasi di Indonesia. Kerusuhan tersebut terjadi selama 3 (tiga) hari pada tanggal 21 sampai 23 Mei 2019 di Jakarta yang menelan korban jiwa berjumlah 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) orang, 9 (sembilan) diantaranya meninggal dunia. https://tirto.id/cerita-data-korban-demo-21-23-mei-terbanyak-di-tanah-abang- edeC [Bukti P-20] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 10:49. 92. Bahwa penerapan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mempersyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan “dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 93. Bahwa Pemohon berpendapat pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum tersebut tidak didasarkan pada alasan yang rasional- konstitusional dan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality). Justru sebaliknya, penerapan ambang batas pencalonan presiden telah menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti candidacy buying, penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan, dan percukongan politik yang telah menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal yakni menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin. 94. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga/pengawal demokrasi (the guardian of democracy) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaran pemilihan umum dapat berjalan dengan damai tanpa adanya intimidasi atau ketakutan, sehingga warga negara mendapatkan pemimpin terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menghapus atau membatalkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum. 45 C.8 Presidential Threshold Tidak Berkorelasi Pada Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia 95. Bahwa dalam Putusan Nomor: 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan “pemberlakuan/penerapan presidential threshold bersesuaian dengan penguatan sistem Presidensial”, yang menurut Pemohon secara konseptual maupun faktual tidak tepat karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu mutatis mutandis menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden. 96. Bahwa secara a contrario, penghapusan ketentuan presidential threshold justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaiknya karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih genuine dan memiliki kapasitas. Kontestasi pemilihan presiden akan menjadi lebih terbuka dan transparan yang mendorong partai politik memunculkan calon terbaik untuk dapat merebut sebanyak-banyak hati pemilih. 97. Bahwa selanjutnya, dukungan minoritas di parlemen untuk presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden. Misalnya, dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton yang bertahan hingga akhir masa jabatan, meskipun dukungan dari parlemen rendah. 98. Bahwa jika berkaca ke Pemilihan Presiden tahun 2004 dimana penerapan ambang pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden batas hanya 3% kursi di DPR atau 5% suara sah nasional, juga tidak menunjukkan adanya hambatan jalannya pemerintahan presidensil yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla. Sekali lagi hal ini menunjukkan, penerapan ambang batas pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki korelasi terhadap penguatan sistem presidensil. 99. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem Presidensial dengan sistem multipartai tidak menerapkan sistem ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), yang daftar negara-negaranya sebagai berikut: 46 No. Negara Penjelasan Sistem Partai 1. Peru Tidak mengenal adanya presidential threshold atau ambang batas minimal untuk maju menjadi seorang presiden di Peru. Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Peru, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan persentase melebihi 50% + 1. Apabila kurang, maka akan dilaksanakan putaran kedua dengan 2 calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya pada pemilihan presiden tahun 2016, terdapat 8 calon pasang untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut. Multipartai dengan 10 Partai Politik yang berada di dalam parlemen dan 20 Partai Politik yang berada di luar parlemen. 2. Brazil Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Brazil, negara tersebut tidak mengakui keberadaan sistem presidential threshold. Hal ini diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang Partai Politik dimana diberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pemilihan presiden) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga, pada tahun 2018, terdapat 13 pasangangan calon presiden dan calon wakil presiden yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Jair Bolsonaro. Multipartai dengan 24 Partai Politik yang berada di dalam parlemen (majelis rendah dan majelis tinggi) dan 9 Partai Politik yang berada di luar parlemen. 3. Meksiko Dalam pemilihan presiden, Meksiko tidak mengenal ambang batas pencalonan Presiden. Bahkan, jalur independen pun Multipartai dengan 7 Partai Politik yang 47 terbuka lebar bagi siapapun yang ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Konstitusi dan Undang-Undang terkait di Meksiko, seperti batas umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, warga negara Meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko 1 (satu) tahun sebelum masa pemilihan presiden dilaksanakan. Dalam pemilihan presiden Meksiko tahun 2018, terdapat 4 (empat) orang calon presiden yang bertarung pada ajang politik tersebut, di mana salah satu di antaranya maju melalui jalur independen yaitu Margarita Zavala. berada di dalam parlemen. 4. Uruguay Uruguay adalah Negara Kesatuan Republik Demokrasi Perwakilan dengan sistem Presidensil. Sistem pemilihan presiden Uruguay dilakukan tanpa menggunakan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan kandidat presidennya masing- masing dan pemenangnya ditentukan dengan sistem 2 (dua) ronde. Pada pemilihan presiden tahun 2019, terdapat 11 (sebelas) partai politik yang mencalonkan 11 (sebelas) kandidat presiden masing-masing. Multipartai dengan 6 Partai Politik yang berada di dalam parlemen (majelis rendah dan majelis tinggi) dan 10 Partai Politik yang berada di luar parlemen. 5. Kolombia Pemerintah Kolombia menggunakan sistem Presidensil dan demokrasi perwakilan berdasarkan Konstitusi Kolombia tahun 1991. Pemilihan dilakukan secara langsung tanpa Multipartai dengan 20 Partai Politik dan seluruhnya berada di dalam parlemen 48 menggunakan presidential threshold dan pemenangnya ditentukan dalam 2 (dua) ronde. (majelis rendah dan majelis tinggi). 6. Masih banyak lagi negara yang menganut sistema Presidensil tanpa presidential threshold, seperti Afganistan, Zambia, Shieraa Leone, Ghana, Nigeria, Kolombia, Ekuador, Chili. Kesemuanya tidak mengakui presidential threshold. 100. Bahwa lebih spesifik, Uruguay dapat diambil menjadi contoh negara dengan sistem presidensial, multipartai, dan desain kepemiluan yang dekat dengan Indonesia. Desain pemilu Uruguay dilakukan secara serentak, Presiden dan Wakil Presiden juga dipilih dalam 1 (satu) pasang, di mana threshold keterpilihan Presiden apabila meraih lebih dari 50% suara, jika tidak maka akan diadakan putaran kedua. Pemilhan umum di Uruguay diselenggarakan oleh badan independen berupa Mahkamah Pemilu yang terdiri dari 9 anggota dan menjabat selama 5 (lima) tahun. Terkait dengan kandidasi Presiden, setiap partai politik di Uruguay diwajibkan mengusung pasangan calon. Saat ini, Urugay menempati peringkat 15 dari 167 negara indeks demokrasi dunia, di mana terklasifikasi sebagai demokrasi penuh. Berbeda dengan Indonesia yang menempati urutan ke 64 dengan klasifikasi demokrasi tidak sempurna. 101. Bahwa menurut peneliti politik terkemuka di tanah air, Burhanuddin Muhtadi, bahwa penerapan presidential threshold tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial. Apalagi dengan syarat calon presiden harus memenuhi 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah secara 49 nasional bagi partai maupun gabungan partai pengusungnya. Persyaratan tersebut dinilai aneh karena bersifat pembatasan orang untuk maju sebagai calon presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya. Bahkan di Amerika Serikat, calon independen pun bisa maju sebagai calon presiden. Perlu digarisbawahi, di negara lain presidential threshold bertujuan sebagai syarat untuk menang setelah pemilihan presiden berlangsung. [Bukti P-33] 102. Bahwa hal demikian terjadi karena PT yang dirumuskan dalam Pasal 222 UU Pemilu digunakan sebagai tolak ukur bagi warga negara, apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk menjadi kandidat atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal prinsipnya, dengan mengutip pendapat J. Mark Payne, dkk dalam bukunya yang berjudul “Democracies In Development: Politics And Reform In Latin America”, presidential threshold dimaknai sebagai “Jika orang berbicara tentang pemilihan umum terkait presidential threshold itu, maka yang dimaksudkan adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden”. 103. Bahwa tidak seperti syarat pencalonan di Indonesia, di negara-negara Eropa, nominasi seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden cenderung lebih terbuka. Sehingga, tidak sedikit warga negara yang berpeluang menjadi presiden, setidak-tidaknya terdaftar sebagai calon. Tanpa mengurangi hak pencalonan presiden, sistem pemilihan langsung di negara- negara lain dilaksanakan melalui 2 (dua) putaran. Dikutip dari angka 9 halaman 3 “Report on Thresholds and Other Features of Electoral Systems which Bar Parties from Access to Parliament (II)” yang disusun oleh European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), dapat diperoleh makna bahwa para calon akan melalui primary election yang merupakan tahapan awal pemilihan guna menyaring para calon yang berhak melaju ke putaran pemilihan berikutnya. [Bukti P-34] 104. Bahwa dalam praktiknya, tahapan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali guna mengakomodir hak warga negara dan partai politik yang ingin mencalonkan kandidat sebagai presiden, diterapkan di Amerika Serikat tanpa menerapkan ambang batas. Alhasil, partai-partai—yang tidak sebesar Democrats dan Republicans—dapat mendorong calonnya tanpa akumulasi suara dan tidak bergantung pada suara partai lain. Diterangkan oleh Ken Kollman, peneliti 50 University of Michigan, dalam bukunya “The American Political System (Second Core Edition, 2014 Election Update)” bahwa: “In a typical presidential election, numerous political parties other than the Democrats and Republicans are listed on the ballot. (This is also true in elections for Congress or state-level offices.) In 2012 and then again in the 2014 congressional elections, for instance, it was common to see candidates representing the Greens, the Libertarians, or the Independent Party.” [Bukti P-35] Dalam terjemahan bebas: “Dalam pemilihan presiden, begitu banyak partai politik selain Democrats dan Republican dicatatkan pada surat suara. (Hal ini juga berlaku dalam pemilihan untuk Kongres atau kantor tingkat negara bagian.) Pada tahun 2012 dan kemudian dalam pemilihan kongres 2014, misalnya, adalah hal yang lazim mendapati kandidat yang mewakili the Greens, the Libertarians, or the Independent.” Dari keterangan tersebut, dapat dimaknai bahwa banyaknya partai politik yang dapat mengusung calon presiden, secara tidak langsung membuka kesempatan yang luas bagi warga Amerika untuk menentukan calon terbaik. Dan pada saat bersamaan, pemilihan umum akan terselenggara secara lebih kompetitif karena diikuti oleh berbagai calon presiden. 105. Bahwa hal di atas simultan dengan persyaratan yang relatif ringan dan berlaku di Amerika Serikat (AS). Berdasarkan U.S. Constitutional Requirements for Presidential Candidates yang diakses dari tautan resmi pemilihan umum AS (https://www.usa.gov/election) [Bukti P-36], syarat untuk menjadi calon presiden, yaitu: a) Lahir di AS dan masih menjadi warga negara Amerika Serikat (be a natural-born citizen of the United States); b) minimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun (be at least 35 years old); dan c) telah menetap di AS selama 14 (empat belas) tahun (have been a resident of the United States for 14 years). 106. Bahwa setiap warga AS yang memenuhi syarat-syarat di atas selanjutnya wajib menyediakan paling sedikit USD 5.000 untuk keperluan kampanye dan wajib mendaftarkan dirinya ke Federal Election Commission (“EFC”)— semacam KPU di Indonesia. Pendaftaran tersebut termasuk menunjuk panitia kampanye untuk mengumpulkan dan membelanjakan dana kampanye. 51 107. Bahwa menurut Christcisco Komari - Activist Democracy City Council tahun 2002 dan 2008 dalam Permohonan ini memaparkan data dalam artikelnya bahwa pada pemilihan presiden AS tahun 2020, sebanyak 1.212 calon terdaftar di EFC. Dari 1.212 calon tersebut, dalam waktu 8 (delapan) bulan hingga 12 (dua belas) bulan kampanye hingga mendekati kira-kira 1 (satu) bulan sebelum hari pemilihan umum (general election), pada akhirnya hanya akan tersisa 4 (empat) pasangan, 3 (tiga) pasangan atau bahkan cuma 2 (dua) pasangan. [Bukti P-37] Menyusutnya jumlah calon yang ribuan itu, kata Chris disebabkan etika politik para kandidat yang akan mundur dengan sendirinya apabila elektabilitas calon tersebut telah ketinggalan jauh dari kandidat lainnya; 108. Bahwa berdasarkan uraian angka 91 sampai dengan angka 97 di atas, tidak cukup kuat alasan untuk membatasi hak warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dengan berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu sebab ambang batas seharusnya diterapkan pada persentase suara untuk menjadi presiden, bukan menjadi calon presiden. AS menerapkan persyaratan yang begitu ringan terkait pencalonan presiden yang pada dasarnya mengundang warga negara terbaiknya untuk berlomba-lomba menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. C.9 Pandangan Akademisi, Praktisi, dan Masyarakat yang Menolak Presidential Threshold 109. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mendapat penolakan dari mayoritas elemen bangsa, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: a. Jimly Asshiddiqie Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009 “Sebaiknya ambang batas pencalonan Presiden 20 persen ditiadakan. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon Presiden-calon Wakil Presiden. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 ini, akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat” https://republika.co.id/berita/nasional/politik/pqd2by377/jimly-sebaiknya- ambang-batas-Presiden-20-persen-dihapus [vide Bukti P-11] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 11:11. 52 b. Fadli Zon, Anggota DPR Periode 2019-2024 “Seharusnya memang Presidential threshold tidak harus 20%, karena konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Semangatnya mempermudah bukan mempersulit” https://www.viva.co.id/berita/politik/1430556-dukung-refly-gugat-pt-20- persen-fadli-semangatnya-bukan-mempersulit [Bukti P-21] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 11:22. c. Tri Wibowo Santoso Direktur Eksekutif Indo Parameter “Aturan ambang batas dalam pencalonan Presiden (Presidential threshold) memberikan peluang mensponsori figur calon pemimpin yang bisa dikendalikan. Mahar yang tidak murah dijadikan peluang untuk mensponsori figur yang ingin maju sebagai Presiden. Biaya yang dikeluarkan oleh para oligarki bukan gratis, sebab bila sosok atau figurnya yang dibiayai terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir” https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5834026/demi-demokrasi- sehat-Presidential-threshold-diminta-dihapus [Bukti P-22] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 11:37. d. Pengurus Pusat Muhammadiyah “Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden (Presidential threshold). Hal itu membatasi hak warga negara untuk dipilih sebagai calon Presiden. Ambang batas pencalonan Presiden bertentangan dengan prinsip kesempatan setiap warga negara yang memiliki hak menjadi pemimpin di Indonesia” https://news.detik.com/berita/d-3528332/muhammadiyah-tidak-setuju- ada-Presidential-threshold [Bukti P-23] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 11:45. e. Hendri Satrio Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi/Pengamat Politik “Saya setuju, nol persenin aja Presidential threshold, dengan Presidential threshold yang menjadi nol persen, maka para calon-calon Presiden potensial bisa keluar dari sarangnya untuk mengikuti Pemilihan Presiden 2024” https://www.genpi.co/polhukam/153123/hendri-satrio-dukung-refly-harun- hapus-Presidential-threshold [Bukti P-24] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 11:59. 53 f. Siti Zuhro Pakar Politik/Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik-LIPI “Aturan ambang batas Pemilihan Presiden terbukti mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. Ambang batas pemilihan Presiden membuat fungsi representasi tidak efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja. Menurut Siti Zuhro, ambang batas Pemilihan Presiden tidak diperlukan, karena cuma perlu ambang batas Pemilihan Legislatif” https://www.jpnn.com/news/pakar-politik-sebut-ambang-batas- pencalonan-Presiden-ancam-persatuan-nasional [Bukti P-25] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 12:10. g. Tamsil Linrung Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2019-2024 “Hulu persoalan adalah Presidential threshold alias ambang batas pencalonan Presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang” https://republika.co.id/berita/qtuai3318/Presidential-threshold-mengebiri- daulat-rakyat [Bukti P-26] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 12:12. h. Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015 “Sistem ambang batas Presiden atau Presidential threshold saat ini tak logis diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam Pemilihan Presiden. Sistem Presidential threshold ini harus dihapus menjadi nol persen sebagai akibat keserentakan Pemilu” https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential- threshold-hilangkan-hak-parpol.html [vide Bukti P-12] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 12:18. i. Sjariefuddin Hasan Wakil Ketua MPR Periode 2019-2024 “Aturan Presidential threshold atau batas pengajuan calon Presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 perlu ditinjau ulang. Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut, menurut Syarief Hasan, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan 54 diusulkan olah partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilihan Umum. Oleh karena itu, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kePemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi. Dengan kata lain, penghapusan Presidential threshold justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi” https://www.merdeka.com/politik/syarief-hasan-penghapusan- Presidential-threshold-meningkatkan-kualitas-demokrasi.html [Bukti P- 27] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 12:23. j. Feri Amsari Dosen Universitas Andalas Padang/Ahli Hukum Tata Negara “Presidential threshold atau batas pengajuan calon Presiden 20 persen tidak diatur di dalam undang-undang Dasar (UUD) 1945. Justru, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan Presiden. Tapi, setiap partai politik dapat mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan Presiden 20 persen itu tidak dibenarkan keberadaannya” https://hukum.rmol.id/read/2021/01/21/471564/pt-20-persen-tidak-diatur- di-uud-45-feri-amsari-tentu-mk-sangat-berwenang-menghapusnya-dari- uu-Pemilu [Bukti P-28] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 12:35. k. Zainal Arifin Mochtar Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta “Ketentuan Presidential threshold merupakan sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. Presidential threshold ini bahkan cenderung tidak sejalan dengan sistem Presidensial. Sebab, dalam sistem tersebut Presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Penerapan ketentuan Presidential threshold telah mengamputasi hak partai politik peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan KPU, partai politik baru atau lama yang tidak lolos ke Senayan” https://www.gatra.com/detail/news/346977-Pasal-222-Soal-Presidential- Threshold-Dinilai-Picu-Kartel-Politik [Bukti P-29] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 12:46. 55 l. Irmanputra Sidin Ahli Hukum Tata Negara “Aturan ambang batas pencalonan Presiden merupakan pelanggaran konstitusi. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa hak setiap partai politik peserta Pemilihan Umum mengusulkan pasangan calon Presiden. Lebih lanjut, menurutnya, ambang batas pencalonan Presiden sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena ‘kawin paksa calon Presiden’, mengingat hak setiap partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum untuk mengajukan pasangan calon Presiden telah dilanggar, sehingga pilihan pasangan calon akan semakin mempersempit menu prasmanan calon Presiden dari setiap partai politik” https://www.liputan6.com/news/read/3031239/ahli-tata-negara-ungkap- alasan-ambang-batas-20-persen-langgar-uu [Bukti P-30] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 12:55. m. Margarito Kamis Ahli Hukum Tata Negara “Saya mesti bilang angka 20 persen yang ada itu sekarang angka akal- akalan, Karena itu tidak ada alasan (PT dipertahankan), kalau kita mau beres berkonstitusi cabut Presidential threshold itu, tidak ada landasan kecuali akal-akalan, Dan harus kita perhitungkan bahwa orang-orang yang takut (PT dihilangkan) itulah mereka yang akan menikmati banyak hal kekuasaan yang akan digenggam oleh Presiden terpilih nanti. Dan itu adalah para pemilik modal” https://politik.rmol.id/read/2020/09/06/451101/dukung-rizal-ramli-hapus- Presidential-threshold-margarito-kamis-angka-20-persen-itu-akal-akalan [Bukti P-31] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 12:58. n. Titi Anggraini Ahli Pemilihan Umum “Ambang batas calon Presiden (Presidential treshold) 20 persen dapat menghambat pencalonan tokoh-tokoh alternatif di luar elite partai politik. Ketentuan ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum, menyebabkan pengaruh partai politik terlalu kuat dalam menentukan tokoh-tokoh yang dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ambang batas 20 persen itu juga menyebabkan kuatnya polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Jika ketentuan ambang batas terus berlaku, maka Pemilihan Umum 2024 akan menyebabkan polarisasi 56 kian menguat antarkelompok masyarakat. Polarisasi disintegratif yang tidak berorientasi pada gagasan dan program. (Polarisasi itu) justru berorientasi pada pendekatan yang memecah belah. Itu kecenderungannya” https://www.liputan6.com/news/read/4685725/perludem-sebut-ambang- batas-20-persen-hambat-capres-alternatif [Bukti P-32] diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 13:10. C.10 Perubahan Pandangan Mahkamah Konstitusi 110. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, yang dapat dilihat sebagai berikut: NO. ISU PUTUSAN PERUBAHAN PANDANGAN MAHKAMAH/PUTUSAN 1. Pembatasan waktu publikasi hitung cepat 9/PUU-VII/2009, 98/PUU-VII/2009, 24/PUU-XII/2014, menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat inkonstitusional. Dalam Putusan Nomor 25/PUU- XVII/2019, tanggal 16 April 2019, Mahkamah Konstitusi mengubah pandangannya dengan menyatakan “pembatasan waktu publikasi hitung cepat” konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perubahan pandangan demikian dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.15], mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 Pertimbangan Hukum [3.16.3] didasarkan pada selisih waktu 2 (dua) jam antara wilayah Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT) memungkinkan hasil penghitungan cepat pemilihan umum di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum 57 selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Hal tersebut menjadikan ketentuan pembatasan publikasi hitung cepat menjadi penting. Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum [3.16] juga menjabarkan perubahan pandangan demikian dari 3 putusan sebelumnya dimungkinkan dengan dasar “Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan Pemohon a quo dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah konstitusional... Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: [3.18] … Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan 58 secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan- putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.” 2. Keserentakan pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif 51-52-59/PUU- VI/2008 pada pokoknya menyatakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. Pertimbangan hukum Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008, pemilihan umum tahun 2009 dan 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilihan umum tahun 2004, yaitu pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 14/PUU- XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial harus dilaksanakan pemilu serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)”. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memberikan 6 (enam) alternatif model pemilihan umum serentak yang konstitusional, sebagai berikut: (1) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. (2) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota. (3) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, 59 pemilihan umum presiden dan wakil presiden. gubernur, dan bupati/wali kota. (4) Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota. (5) Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota. (6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. 111. Bahwa lebih spesifik, bahkan Mahkamah Konstitusi pernah mengubah pandangannya dari menyatakan sebuah norma merupakan open legal policy menjadi close legal policy. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 sebagai berikut: 60 Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 ….. Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang- undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, … [Vide halaman 115 Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004] Bahwa kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan Mahkamah tersebut meliputi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. … [Vide halaman 53, angka [3.12.1] Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013] Berdasarkan kedua putusan di atas, Mahkamah pada Putusan 072-073/PUU- II/2004 menyatakan pemaknaan Pilkada termasuk rezim pemilu atau tidak merupakan opened legal policy, sehingga kewenangannya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. Namun dalam Putusan 97/PUU-XI/2013, Mahkamah mengunci bahwa kewenangan MK adalah limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga tertutup ruang untuk menambah kewenangan (closed legal policy), termasuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Perubahan pendapat Mahkamah Konstitusi ini didasarkan atas alasan original intent, makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam UUD 1945, maupun perkembangan putusan Mahkamah dalam rangka membangun sistem yang konsisten sesuai dengan UUD 1945. [Vide halaman 57, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, angka 3.12.5] 61 112. Bahwa merujuk pada penjabaran di atas, maka terhadap pengujian ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang secara nyata telah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat mengubah pandangannya sebagaimana pernah terjadi dalam putusan-putusan terdahulu. 113. Bahwa dalam ilmu hukum, secara teoretik dikenal prinsip “law changes by reasons”. Dalam tradisi fiqih juga dikenal prinsip yang sama yaitu “fiqih berubah jika illat nya (alasan hukumnya) berubah”. Dengan demikian, ketentuan hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 dimana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi atau perpecahan politik yang kuat di antara masyarakat seharusnya sudah cukup menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tidak relevan lagi. 114. Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 115. Bahwa masalah yang terkait dengan presidential threshold ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja dan bisa dipandang ringan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Pemohon memandang ini masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan presidential threshold terus dipraktikkan sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan, yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya, kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan penghapusan presidential threshold ini tetap Pemohon ajukan, bukan sekadar untuk kepentingan Pemohon, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah melalui proses pemilihan umum yang jujur dan adil (free and fair election). 116. Bahwa kendati Pemohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dengan menunjukkan beragam dalil Permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul duduk permasalahan presidential threshold ini. Sekarang tinggal terpulang kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya. 62 D. Petitum Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridho Rahmadi dengan Nomor Induk Kependudukan 3404061304850005; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Muhajir dengan Nomor Induk Kependudukan 3174062211660003; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Periode 2021-2025; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 63 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Nomor 25 tanggal 25 April 2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat yang dibuat dihadapan Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., Notaris di Yogyakarta; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2021 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat, yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2021; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Artikel daring yang berjudul, “Jimly: Sebaiknya ambang batas presiden 20 persen dihapus” dikutip dalam Republika.co.id tanggal 22 April 2019; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Artikel daring yang berjudul, “Hamdan Zoelva Nilai Presidential Threshold Hilangkan Hak Parpol” dari Merdeka.com, tanggal 5 Agustus 2019; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Artikel daring yang berjudul, “Bambang Widjojanto: Pengamat Sebut Pemilu 2019 Terburuk Pasca-reformasi” dikutip dalam nasional.kompas.com tanggal 21 April 2019; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung”, yang dimuat oleh Kompas.com pada tanggal 7 Agustus 2020; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Mau Jadi Presiden? Siap- siap Setor ke Partai di atas Rp1 Triliun”, yang dimuat oleh Warta Ekonomi pada 20 Agustus 2021; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Cegah Biaya Politik Tinggi, Firli Bahuri: Seharusnya PT Bukan 20%, Tapi 0%”, yang dimuat oleh Sindonews.com pada 10 Desember 2021; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Artikel daring yang berjudul, “Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi "Walk Out" Empat Fraksi” dikutip dalam nasional.kompas.com tanggal 20 Juli 2017; 18. Bukti P-18 : Video berdurasi 1 menit 49 detik yang menampilkan sekelompok pendengung (buzzer) yang sedang berkumpul; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Artikel daring yang berjudul, “Pilpres 2019: Aksi Walk Out, Bentrok, hingga Cekcok Berujung Maut” dikutip dalam tirto.id tanggal 15 April 2019; 64 20. Bukti P-20 : Fotokopi Artikel daring yang berjudul, “CERITA DATA: Korban Demo 21-23 Mei Terbanyak di Tanah Abang” dikutip dalam tirto.id tanggal 28 Juni 2019; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Dukung Refly Gugat PT 20 Persen, Fadli: Semangatnya Bukan Mempersulit” yang dimuat oleh Viva.co.id pada 9 Desember 2021; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Demi Demokrasi Sehat, Presidential Threshold Diminta Dihapus” yang dimuat oleh Detik.com pada 30 November 2021; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Muhammadiyah Tidak Setuju Ada Presidential Threshold” yang dimuat oleh Detik.com pada tanggal 12 Juni 2017; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Hendri Satrio Dukung Refly Harun, Hapus Presidential Threshold” yang dimuat oleh GenPI.co pada tanggal 9 Desember 2021; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Pakar Politik Sebut Ambang batas Pencalonan Presiden Ancam Persatuan Nasional” yang dimut oleh JPNN.com pada 14 November 2021; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Presidential Threshold Mengebiri Daulat Rakyat” yang dimuat oleh Republika.co.id pada 29 Mei 2021; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Syarief Hasan: Penghapusan Presidential Threshold Meningkatkan Kualitas Demokrasi” yang dimuat oleh Merdeka.com pada tanggal 28 Oktober 2021; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “PT 20 Persen Tidak Diatur di UUD 45, Feri Amsari: Tentu MK Sangat Berwenang Menghapusnya dari UU Pemilu” yang dimuat oleh RMOL.id pada 21 Januari 2021; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Pasal 222 Soal Presidential Threshold Dinilai Picu Kartel Politik” yang dimuat oleh Gatra.com pada 20 September 2018; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Ahli Tata Negara Ungkap Alasan Ambang Batas 20 Persen Langgar UU” yang dimuat oleh Liputan6.com pada 22 Juli 2017; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Dukung Rizal Ramli Hapus Presidential Threshold, Margarito: Angka 20 Persen Itu Akal-Akalan” yang dimuat oleh RMOL.id pada 6 September 2020; 65 32. Bukti P-32 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Perludem Sebut Ambang Batas 20 Persen Hambat Capres Alternatif” yang dimuat oleh Liputan6.com pada tanggal 15 Oktober 2021; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Burhanuddin Muhtadi: Presidential Threshold Aneh dan Tak Lazim di Negara Lain” yang ditulis oleh John Andhi Oktaver dan dimuat pada Kabar24, tanggal 5 Januari 2022; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Report on Thresholds and Other Features of Electoral Systems which Bar Parties from Access to Parliament (II)”, tanggal 15 Maret 2010 yang diterbitkan European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission); 35. Bukti P-35 : Fotokopi halaman 460 dari buku berjudul “The American Political System Second Core Edition: Election Update 2014”, yang ditulis oleh Ken Kollman; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Presidential Election Process” yang diterbitkan Pemerintah Amerika Serikat, diakses melalui https://www.usa.gov/election; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Artikel Daring berjudul “Dear Hakim MK, Indonesia Mau Mencari Contoh Perbandingan Negara Mana Lagi?”, dimuat Kronologi.id tanggal 7 Februari 2022; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Artikel daring berjudul “2 tahun lagi coblosan, ini rencana tahapan Pemilu 2024” yang ditulis oleh Rakhmad Hidayatullah Permana, dimuat detiknews. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 66 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 67 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 68 sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. 2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang tujuan pendiriannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum sebagaimana termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemohon (vide bukti P-1, bukti P-4, bukti P-9, dan bukti P-10) b. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 222 UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan hukum (legal justice) karena telah mengabaikan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan calon Presiden dalam pemilihan Presiden. c. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya ambang batas dalam pencalonan presiden (presidential threshold) berimplikasi pada pengabaian dan/atau melanggar hak konstitusional Partai Ummat, in casu Pemohon, sebagai partai politik yang memiliki fungsi menyalurkan aspirasi dan/atau pendapat masyarakat dalam mengajukan calon presiden (right to be a candidate) pada pemilihan umum tahun 2024. d. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 secara aktual dan potensial telah merugikan Pemohon sebagai berikut: 1) Tidak dapat memilih kandidat yang lebih banyak dan lebih selektif, sehingga menimbulkan deadlock yakni kebuntuan dalam menentukan pasangan calon, misalnya terjadi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan 2019. 2) Tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pemilihan mendatang dikarenakan partai politik baru, tidak memiliki kursi di DPR dan tidak memiliki suara pada Pemilihan sebelumnya. 3) Tidak mendapatkan keadilan dan persamaan dalam Pemilihan dibandingkan dengan partai politik lama yang telah memiliki kursi di DPR dan telah berpartisipasi pada Pemilihan sebelumnya. 69 4) Terhambat untuk merealisasikan manifesto politik sebagai sebuah partai demi turut terlibat dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 5) Pasal 222 UU 2/2017 menimbulkan polarisasi di masyarakat, sehingga menyebabkan perpecahan. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon adalah berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon berkedudukan sebagai partai politik dalam hal ini Partai Ummat. [3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan perihal ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 74/PUU- VIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021 Paragraf [3.6], yang antara lain mempertimbangkan: [3.6] … Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo? Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu: 70 (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik”. Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. [3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-VIII/2020 tersebut di atas maka partai politik yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya. [3.6.4] Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah partai politik yang baru terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan belum pernah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik administrasi maupun faktual sebagai mana halnya persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum [vide Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 22 Februari 2022]. Oleh karena itu, menurut 71 Mahkamah partai a quo belum dapat dinyatakan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum sebelumnya, sehingga dengan demikian tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohoan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 72 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.43 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 73 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar