11/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 11/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, beralamat di BTN PEPABRI Pariuk Blok BB Nomor 46 RT/RW 03/09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus perkumpulan, yaitu: 1. Nama : Moch Ojat Sudrajat S Jabatan : Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Alamat : Kampung Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 2. Nama : Hapid, S.H.I., M.H. Jabatan : Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Alamat : BTN Narimbang RT/RW 005/007 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. 3. Nama : Muhamad Madroni Jabatan : Bendahara Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Alamat : Kampung Umbulan RT/RW 004/001 Desa Mekaragung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Februari 2020 Hapid, S.H.I., M.H. dan Muhamad Madroni memberi kuasa kepada Moch Ojat Sudrajat S untuk bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 23 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 14.1/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor 11/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Februari 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Februari 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) 3 menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945; 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Komstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945; 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang AP menurut Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multitafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon, sepanjang frasa pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang AP yang berbunyi: “warga masyarakat yang dirugikan” dimaknai dengan “Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon; 4 8. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945; 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; B. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang AP sepanjang frasa pada pasal 75 ayat (1) Undang-Undang AP yang berbunyi: “warga masyarakat yang dirugikan” dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” terhadap UUD 1945; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 5 4. Bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Perdata, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing); 5. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang AP yang berbunyi: “warga masyarakat yang dirugikan” dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan; 6. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 7. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain: a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945; 6 d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945. 8. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 9. Bahwa Pemohon adalah Organisasi berbentuk Perkumpulan yang telah berbadan hukum dan memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada Akta Pendirian Pemohon, di Pasal 5 yang berbunyi: “Maksud dan Tujuan dari Perkumpulan ini adalah sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan, keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasuk aparatur pelaksananya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuannya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat nasional yang ada maupun yang akan datang”. 10. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian terhadap berbagai kebijakan publik termasuk aparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuannya menjadi pelaksana dari sutau kebijakan publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yang ada maupun yang akan datang; 11. Bahwa Pemohon selama ini concern dalam isu berbagai kebijakan publik khususnya dalam bidang pendidikan dan proses pemilihan pejabat suatu 7 instansi atau lembaga publik di Provinsi Banten, dengan melakukan upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang AP, dengan mengajukan keberatan kepada Pejabat Publik dan gugatan ke PTUN Serang dan ini dibuktikan dengan: a. Gugatan di PTUN Serang dengan register Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG, mengenai Keputusan Gubernur Banten Tentang Pengangkatan Inspektur Provinsi Banten pada Tahun 2017; b. Gugatan di PTUN Serang dengan register Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.SRG, mengenai Perjanjian Kerjasama antara APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dengan APH (Aparat Penegak Hukum) Tahun 2018; c. Gugatan di PTUN Serang dengan register Perkara Nomor 3/G/2020/PTUN.SRG, mengenai Kesepakatan Bersama antara BPKP dengan Pemprov Banten dan Keputusan Gubernur Banten Tentang Pembentukan Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten; d. Gugatan di PTUN Serang dengan register Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.SRG, mengenai Penetapan Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019-2023; e. Upaya Administratif ke Gubernur Banten Tentang Atas Pencopotan Pejabat Eselon II di Pemprov Banten Yang Diduga Tidak Sesuai Dengan Aturan Perundang-Undangan. Sehingga Mohon Dapat Dilakukan Pembatalan dan/atau Peninjauan Kembali. 12. Bahwa keberadaan pasal a quo khususnya pada frasa “warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” telah melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multitafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara serta menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia. 13. Bahwa situasi secara faktual telah dialami oleh Pemohon yakni ketika PTUN Serang dalam Putusan Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG (Bukti P-5) menyatakan Pemohon tidak memiliki kepentingan dan kerugian secara 8 langsung dan nyata atas Obyek Gugatan berupa Keputusan Gubernur Banten Tentang Pengangkatan Inspektur Provinsi Banten pada Tahun 2017 dimana diketahui memiliki rekam jejak pada jabatan sebelumnya yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yakni ketika pada Tahun 2015 terjadi peristiwa dimana pada saat promosi jabatan dari jabatan sebelumnya dari jabatan Eselon III ke Eselon II dilakukan tanpa proses Seleksi Terbuka atau Lelang Jabatan dan diduga bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PERMENPAN RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang diundangkan pada tanggal 15 April 2014, dan dalam pertimbangan hukumnya Majelis PTUN Serang dalam putusan a quo menyatakan hak gugat organisasi tidak dapat disamaratakan dalam seluruh sengketa administrasi pemerintahan, melainkan hak gugat organisasi tersebut dapat berlaku pada sengketa-sengketa khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sementara Pemohon memiliki maksud dan tujuan dalam akta pendirian Pemohon yang sangat berkaitan langsung dengan Obyek Gugatan; 14. Bahwa dengan adanya fakta berupa Putusan PTUN Serang dalam Putusan Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG tersebut, Pemohon berpendapat akan ada putusan-putusan PTUN lainnya dalam sengketa administrasi pemerintahan khususnya yang menyangkut pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya serta produk administrasi pemerintahan lainnya dan setidak-tidaknya potensial akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai lembaga yang memiliki visi kepedulian terhadap berbagai kebijakan publik termasuk aparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihian pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuannya menjadi pelaksana dari sutau kebijakan publik. Dengan adanya fakta faktual yang dialami secara langsung oleh Pemohon maka hak konstitusional pemohon terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum dan prinsip kepastian hukum serta persamaan di depan hukum. Oleh karena itulah eksistensi pasal a quo nyata-nyata atau setidak-tidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon; 9 15. Bahwa kekhawatiran Pemohon akan ketentuan Pasal a quo khususnya pada frasa “warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” juga terjadi pada gugatan perkara Nomor 3/G/2020/PTUN. SRG dan gugatan perkara Nomor 7/G/2020/PTUN. SRG dimana Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan pada perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.SRG juga meminta Pemohon untuk menjelaskan tentang Kerugian dan Kepentingan yang dialami secara langsung dan nyata, demikian juga dengan perkara Nomor 3/G/2020/PTUN.SRG yang dapat dimungkinkan akan mengeluarkan Putusan yang sama; 16. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 17. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10 18. Bahwa Pemohon telah memenuhi 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Pemohon memiliki hak da/atau kewenangan Konstitusional dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan ketentuan Pasal a quo sepanjang frasa “warga masyarakat yang dirugikan” dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Pemohon mengalami secara langsung hal dan/atau kewenangan konstitusionalnya sangat aktual sebagaimana dimaksud dalam putusan PTUN Serang dengan nomor 45/G/2019/PTUN.SRG tanggal 14 Januari 2020. d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa putusan PTUN Serang dengan Nomor: 45/G/2019/PTUN.SRG tanggal 14 Januari 2020 menggunakan ketentuan frasa “warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” sehingga gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO). e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 11 Bahwa Pemohon kembali mengalami penggunaan ketentuan frasa “warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” yang digunakan sebagai dalil untuk mempertanyakan gugatan Pemohon di PTUN Serang dalam Perkara Nomor 3/G/2020/PTUN.SRG oleh Tergugat yang tentunya menggunakan dasar putusan PTUN Serang Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG tanggal 14 Januari 2020 demikian juga pada perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.SRG dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim PTUN Serang mempertanyakan kepentingan langsung dan kerugian langsung dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga diharapkan dengan dilakukannya pengujian pasal a quo khususnya pada ketentuan frasa “warga masyarakat yang dirugikan” dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” dan dapat dikabulkan maka diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan Pasal 51 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat- syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UUD 1945; C. Pokok Perkara a. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang AP yang berbunyi sebagai berikut: “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” 12 b. Bahwa Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang AP khususnya pada frasa “warga masyarakat yang dirugikan” sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” bertentangan dengan hak Pemohon sebagaimana diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ▪ Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; ▪ Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; ▪ Pasal 28I ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif tersebut. Latar Belakang dan Ruang Lingkup Hak Warga Masyarakat dalam Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. c. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam melakukan upaya administratif dan pengujian di Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Warga Masyarakat dalam UU AP, sebenarnya sudah diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU AP yang berbunyi: “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”. d. Bahwa jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas pada halaman 3 paragraf pertama dan kedua dalam Penjelasan Umum Undang-Undang AP, yang berbunyi sebagai berikut: “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi 13 lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya”. “Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya -baik secara keseluruhan maupun sebagian- dapat terwujud.” C.1. Frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” yang sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 1. Bahwa jaminan warga masyarakat bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 15 UU AP, yang secara lengkapnya berbunyi: “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”. Akan tetapi pada Pasal a quo ada penambahan syarat atau ketentuan yakni adanya frasa “yang dirugikan”, adapun secara lengkapnya bunyi pasal a quo [Pasal 75 ayat (1) UU AP] adalah: “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” . Bahwa adanya Frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” yang sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” pada ketentuan Pasal a quo justru menimbulkan adanya perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan terhadap warga negara, sebagaimana dialami secara langsung oleh Pemohon; 14 2. Bahwa perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan terhadap warga negara, yang dialami langsung oleh Pemohon terjadi ketika Pemohon melakukan gugatan di PTUN Serang dengan amar putusan tidak dapat diterima, setelah menempuh upaya administratif (Bukti P-6) dalam perkara adanya pengangkatan dan pelantikan Inspektur Provinsi Banten pada Tahun 2017, dimana diketahui ada rekam jejak pada saat promosi jabatan dariu eselon III ke eselon II pada tahun 2015 tidak dilakukan dengan open bidding sehingga diduga melanggar ketentuan UU 5 Tahun 2014 tentang ASN dan/atau Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014, hal ini disebabkan adanya frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” pada ketentuan pasal a quo yang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”; 3. Bahwa perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan terhadap warga negara, terjadi antara Pemohon sebagai suatu Badan Hukum Perdata, dalam bentuk perkumpulan dengan Organisasi lingkungan hidup sebagai contoh WALHI, dalam UU Lingkungan Hidup dan YLKI dalam UU Perlindungan Konsumen serta LSM atau NGO dalam UU Kehutanan; 4. Bahwa antara Pemohon dengan Organisasi lingkungan hidup, YLKI dan Organisasi bidang kehutanan, memiliki kesamaan dalam hal: ▪ Badan Hukum; ▪ Maksud Dan Tujuan Organisasi pada Akta Pendirian dan/atau AD- ART; dan ▪ Melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Maksud Dan Tujuan Organisasi pada Akta Pendirian dan/atau AD-ART. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pasal 92 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 15 c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. b. Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi: Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; c. Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. d. Bahwa berdasarkan uraian pada angka (4) tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan selama Lembaga Swadaya Masyarakat, baik dalam bentuk perkumpulan, yayasan maupun bentuk lainnya sudah seharusnya dapat memiliki hak menggugat di Badan Peradilan selama memenuhi syarat: a. berbentuk badan hukum; b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya 5. Bahwa merujuk keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Putusan MKRI Nomor 22/PUU-XVI/2018 pada halaman 61 sampai dengan halaman 80, dan khususnya pada halaman 65 menyebutkan bahwa, “selain seseorang atau badan hukum perdata, suatu organisasi kemasyarakatan dapat diterima sebagai 16 penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan syarat harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 1. Tujuan organisasi tersebut harus tercantum dan dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi tersebut; 2. Organisasi tersebut harus berbentuk badan hukum atau yayasan; 3. Organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup secara nyata di masyarakat, organisasi tersebut harus cukup representatif. 6. Bahwa merujuk pada pandangan Majelis Hakim PTUN Serang dalam Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG antara Pemohon melawan Gubernur Banten halaman 46 paragraf akhir dan halaman 47 paragraf pertama menyebutkan bahwa: “hak gugat organisasi tidak dapat disamaratakan dalam seluruh sengketa administrasi pemerintahan, melainkan hak gugat organisasi tersebut dapat berlaku pada sengketa- sengketa khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, mengingat sifat inanimatif dari objek-objek alam yang tidak dapat berbicara untuk membela haknya sendiri maka disitulah hadir organisasi untuk menggugat sebagaimana dinormakan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”; 7. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim PTUN Serang dalam Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG yang menyebutkan bahwa: “hak gugat organisasi tidak dapat disamaratakan dalam seluruh sengketa administrasi pemerintahan, yang kemudian menyatakan tidak dapat diterimanya Gugatan Pemohon dalam amar putusannya, di mana diketahui menggunakan dalil frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” pada Pasal a quo yang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” yang dijadikan sebagai syarat tambahan pada Pemohon dalam menggunakan Pasal a quo pada persidangan di PTUN Serang telah menyebabkan adanya perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang dialami oleh Pemohon jika dibandingkan dengan Organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain, yang merupakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 17 C.2. Frasa “warga masyarakat yang dirugikan” yang sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. a. Bahwa jaminan warga masyarakat terhadap kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebenarnya sudah diakomodir dalam Undang-Undang AP, yakni pada ketentuan 1 angka 15 UU AP, yang secara lengkapnya berbunyi: “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”. Akan tetapi pada Pasal a quo ada penambahan syarat atau ketentuan yakni adanya frasa “yang dirugikan”, adapun secara lengkapnya bunyi pasal a quo [Pasal 75 ayat (1) UU AP] adalah: “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. Bahwa adanya Frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” yang sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” pada ketentuan Pasal a quo justru menimbulkan adanya ketidak pastian hukum yang adil dan perlakukan yang sama di hadapan hukum terhadap warga negara, sebagaimana dialami secara langsung oleh Pemohon; b. Bahwa merujuk pada pandangan Majelis Hakim PTUN Serang dalam Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG antara Pemohon melawan Gubernur Banten halaman 46 paragraf akhir dan halaman 47 paragraf pertama menyebutkan bahwa: “hak gugat organisasi tidak dapat disamaratakan dalam seluruh sengketa administrasi pemerintahan, melainkan hak gugat organisasi tersebut dapat berlaku pada sengketa- sengketa khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, mengingat sifat inanimatif dari objek-objek alam yang tidak dapat berbicara untuk membela haknya sendiri maka disitulah hadir organisasi untuk menggugat 18 sebagaimana dinormakan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”; c. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim PTUN Serang dalam Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG antara Pemohon melawan Gubernur Banten halaman 47 paragraf ketiga menyebutkan bahwa: “dari pendapat ahli tersebut, adalah sejalan dengan pemikiran Mejelis Hakim yang berpendapat bahwa untuk menentukan adanya kepentingan Penggugat maka harus terdapat kerugian yang nyata dan terukur dari kepentingan Penggugat, baik yang bersifat materiil ataupun kerugian atas suatu proses, yang timbul sebagai akibat terbitnya surat keputusan objek sengketa, nama dalam persidangan hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat; d. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT antara YLBHI dan ICW melawan Presiden R.I. dan Dr. Patrialis Akbar, S.H, M.H., halaman 119 dan halaman 120 paragraf awal, menyebutkan bahwa: “Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian kepentingan, Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengaturnya secara tegas. Namun untuk menemukan pengertian dasar dari “kepentingan”, dapat dilihat pada perkembangan yurisprudensi Indonesia dan negara lain serta doktrin pakar hukum administrasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama: kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, dan Kedua: kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses” “Menimbang, bahwa apabila yurisprudensi dan doktrin di atas ditelaah secara mendalam, maka diperoleh suatu pemahaman bahwa terdapat perluasan makna kepentingan dalam praktek peradilan tata usaha negara, yaitu gugatan dapat diajukan dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak atau masyarakat (algemeen belang)”. “Menimbang, Para Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum (Penggugat I) dan perkumpulan berbadan hukum (Penggugat II), yang bergerak dan didirikan atas dasar 19 kepedulian untuk menumbuhkan, mengembangkan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai subyek hukum dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Maka Pengadilan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo”; e. Bahwa benar pertimbangan Majelis Hakim PTUN Serang dalam Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG antara Pemohon melawan Gubernur Banten menggunakan Undang-Undang AP sebagai dasar pertimbangannya salah satunya menggunakan pasal a quo, sementara itu Majelis Hakim PTUN Jakarta dengan putusan Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT antara YLBHI dan ICW melawan Presiden R.I. dan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., menggunakan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena saat itu Undang-Undang AP berlaku, akan tetapi jika Pemohon perhatikan antara putusan PTUN Serang dan PTUN Jakarta mempunyai kesimpulan atau benang merah yang sama yakni permasalahan pertimbangan frasa kepentingan dalam kedua putusan tersebut; f. Bahwa benar subyek hukum pada Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG antara Pemohon melawan Gubernur Banten dan Putusan Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT antara YLBHI dan ICW melawan Presiden R.I. dan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., adalah sama yakni LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) akan tetapi amar putusan kedua perkara tersebut berbeda, sementara PTUN Serang Menyatakan Tidak Dapat Diterima (NO), walaupun kemudian di tingkat banding putusan PTUN Jakarta juga ditolak dengan pertimbangan frasa kepentingan; g. Bahwa dengan adanya perbedaan baik pada pertimbangan maupun pada amar putusan antara PTUN Serang dan PTUN Jakarta padahal Subyek Hukumnya sama maka frasa kepentingan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diduga diadopsi atau diartikan pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” pada Pasal a quo Undang-Undang AP dan dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” telah menimbulkan ketidakpastian 20 hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; h. Bahwa pada saat belum lahirnya Undang-Undang AP, gugatan kelompok orang yang belum berbadan hukum yang mewakili masyarakat atau publik maupun kelompok orang yang berbadan hukum yang mengatasnamakan masyarakat atau publik, yang melakukan gugatan terhadap sutau KTUN telah banyak diterima dan bersidang di PTUN, walaupun sebagaian besar Majelis Hakim PTUN yang menerima gugatan tersebut mengeluarkan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO), namun ada beberapa Majelis Hakim PTUN yang menerima gugatan tersebut. Hal ini menunjukan bahwa semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan prinsip penegakan hak-hak warga masyarakat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 serta prinsip bahwa penyelenggaraan negara haruslah berpihak kepada warganya; i. Bahwa semangat dilahirkannya Undang-Undang AP ini, adalah menempatkan Warga Masyarakat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan lagi sebagai obyek, hal ini jelas terlihat bahwa merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang AP, pada alenia 4 yang berbunyi: Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak- hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. j. Bahwa dilahirkannya Undang-Undang AP ini, semangatnya adalah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada warga masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan atau atasan pejabat, 21 hal ini termaktub pada alenia 5 Penjelasan UMUM Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: Dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang- Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara. k. Bahwa oleh karena itu Undang-Undang AP menempatkan warga masyarakat sebagai Subjek Hukum, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 15, yang berbunyi: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan. Bahwa hanya ada frasa “yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan” sebagai unsur pada ketentuan Pasal 1 angka 15 UU AP tersebut, akan tetapi unsur tersebut kemudian berubah sebagaimana terlihat pada pasal a quo yakni pasal 75 ayat (1), yang berbunyi: Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Bahwa adanya penambahan frasa “yang dirugikan” sebagai unsur dalam melakukan upaya administratif pada Pasal a quo apalagi kemudian dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”, tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimkasud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selain tidak sesuai dengan semangat awal dilahirkannya Undang-Undang AP ini; l. Bahwa mengingat sampai saat ini, Undang-Undang AP ini belum mengatur tentang ketentuan beracara di PTUN, dan saat ini ketentuan beracaranya menggunakan Peraturam Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 6 Tahun 22 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Bahwa ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan. Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1), berbunyi: Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya adminstratif tersebut. Bahwa ketentuan pada pasal 4 ayat (1) PERMA 6 Tahun 2018 khususnya pada frasa berkepentingan yang dirugikan adalah sama dengan ketentuan pada Pasal a quo khususnya pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” dan apalagi jika frasa berkepentingan yang dirugikan dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selain tentunya tidak sesuai dengan semangat awal dilahirkannya Undang-Undang AP ini; m. Bahwa putusan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO), terhadap gugatan yang dilakukan oleh Badan Hukum Perdata seperti yang dialami oleh Pemohon di PTUN Serang, didasarkan pada alasan formal, yakni tidak terpenuhi unsur penggugat, yakni berupa unsur kepentingan atau keterkaitan penggugat dengan KTUN dan unsur merasa dirugikan sebagai tafsiran dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, maka jika gugatan dinyatakan NO dengan sendirinya kemateriilan dari KTUN yang digugat tersebut tidak pernah teruji oleh PTUN, yakni: a. Apakah KTUN tersebut bertentangan dengan aturan perundang- undangan atau tidak?; dan/atau b. Apakah KTUN tersebut bertentangan dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik)?. Bukankah sejatinya PTUN fungsi dari PTUN adalah menguji apakah sebuah KTUN bertentangan dengan aturan perundang-undangan atau tidak dan/atau bertentangan dengan AUPB atu tidak?; 23 n. Bahwa keterkaitan sebuah KTUN dengan Penggugat Warga masyarakat dalam UU Administrasi Pemerintahan telah mengalami pergeseran ke arah Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, akan tetapi gagalnya pembuktian unsur merasa dirugikan oleh Penggugat Warga masyarakat sebagaimana dialami oleh Pemohon, sering kali terjadi. Kata merasa dirugikan adalah norma dari Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang menurut doktrin menjadi dasar bagi Pengadilan TUN untuk menjatuhkan putusan NO; o. Bahwa Kata merasa dalam kalimat “… merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN” menurut Pemohon menunjukan pada suatu keadaan psikologis dari subjek hukum terkait KTUN, keadaan psikologis tersebut dapat saja karena memang mengalami suatu kerugian secara nyata atau konkrit atau berbentuk atau dapat dikonversi dalam nilai uang, ataupun kerugian yang bersifat abstrak atau tidak kongkrit, sebagai contoh: ▪ Kerugian Kongkrit a. Keputusan Pemecatan PNS; dan/atau b. Penerbitan Sertifikat Hak Milik ganda. ▪ Kerugian Abstrak a. Pangangkatan Pejabat Publik; dan/atau b. Keputusan Pemindahan PNS Bahwa keterpenuhan unsur merasa dirugikan sangat kasusitis sekali, tidak dapat ditentukan secara general atau umum, namun sangat tergantung pada hubungan kausilitas (sebab-akibat) antara Penggugat dengan KTUN, dalam kaitannya dengan gugatan Warga masyarakat khususnya Badan Hukum Publik hubungan kausilitas ini terjadi yakni ketika ada atau tidaknya Maksud dan Tujuan pada akta pendirian dari Badan Hukum Perdata tersebut dengan suatu KTUN; p. Bahwa oleh karena itu ketentuan pada Pasal a quo khususnya pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” maka apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang AP dan UU PTUN terutama untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat akan menjadi sia-sia dan menimbulkan ketidakpastian hukum 24 yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; q. Bahwa berdasarkan keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Putusan MKRI Nomor 22/PUU-XVI/2018 pada halaman 65, yang menyatakan bahwa yang bertindak selaku Subjek gugatan dan permohonan pada Undang-Undang AP, adalah: 1) Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) 2) Berdasarkan yurisprudensi, selain seseorang atau badan hukum perdata, suatu organisasi kemasyarakatan dapat diterima sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan tata usaha negara. 3) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan [Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan] Bahwa berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa persyaratan agar mempunyai ius standi hak gugat di PTUN menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut: 1) Penggugat orang atau badan hukum perdata. 2) Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. r. Bahwa berdasarkan pada keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Putusan MKRI Nomor 22/PUU-XVI/2018 pada halaman 65 tersebut pada huruf (q), Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang bahwa unsur kepentingan yang dirugikan yang dimaksudkan sebagai syarat atau unsur pada Penggugat pada Undang-Undang AP tersebut, apakah harus nyata/konkret atau tidak?, sehingga jika Pasal a quo khususnya pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” 25 justru telah menimbulkan ketidak pastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; C.3. Frasa “warga masyarakat yang dirugikan” yang sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. a. Bahwa jaminan warga masyarakat terhadap bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah diakomodir dalam Undang-Undang AP, yakni pada ketentuan 1 angka 15 UU AP, yang secara lengkapnya berbunyi: “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan” Akan tetapi pada Pasal a quo ada penambahan syarat atau ketentuan yakni adanya frasa “yang dirugikan”, adapun secara lengkapnya bunyi Pasal a quo (Pasal 75 ayat 1 UU AP) adalah: “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” Bahwa adanya frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” yang sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” pada ketentuan Pasal a quo justru menimbulkan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, sebagaimana dialami secara langsung oleh Pemohon; b. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005 halaman 41 tafsir persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang dapat dilihat dari persepktif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka due process ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan demikian 26 penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection; c. Bahwa adanya Pertimbangan Hukum yang berbeda terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud pada Putusan PTUN Serang dengan Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG yang mengakibatkan gugatan Pemohon Tidak Diterima dengan Pertimbangan Hukum kepada YLBHI dan ICW sebagaimana dimaksud pada Putusan Perkara Nomor 139/G/2013/PTUN- JKT yang menyangkut kepentingan dan kerugian sebagai Penggugat padahal sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-Undang PERATUN sebagai acuan, hal ini telah memenuhi unsur meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang orang lainnya, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection; d. Bahwa adanya ketentuan pada Pasal a quo khususnya pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” yang diduga mengadopsi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang PERATUN dalam penafsirannya sehingga PTUN Serang dalam Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG mengeluarkan amar putusannya menyatakan gugatan Pemohon Tidak Diterima, oleh karena itu jika ketentuan pada Pasal a quo khususnya pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” ditafsirkan sama dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang PERATUN maka akan terjadi lagi unsur meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang orang lainnya, sehingga menimbulkan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara lainnya sebagaimana terjadi pada Pemohon; 27 e. Bahwa adanya ketentuan pada Pasal a quo khususnya pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” dapat diartikan tidak semua warga masyarakat dapat melakukan upaya administratif dan gugatan ke PTUN terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat Pemerintah yang disebabkan dinilai tidak mengalami kerugian dan kepentingan secara langsung dan nyata akan tetapi ada warga masyarakat lainnya yang dinilai tidak mengalami kerugian dan kepentingan secara langsung dan nyata, dengan demikian ketentuan pasal a quo khususnya pada frasa “ Warga masyarakat yang dirugikan” yang sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” telah menimbulkan meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang orang lainnya, atau telah menimbulkan perbedaan perlakukan antara warga negara sehingga dengan demikian ketentuan pada pasal a quo khususnya pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” yang sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” telah menimbulkan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara lainnya sebagaimana terjadi pada Pemohon; f. Bahwa berdasarkan pengamatan Pemohon dan hasil kajian yang Pemohon lakukan terhadap permasalahan administrasi Pemerintahan khususnya di Provinsi Banten, yakni terhadap permasalahan: ▪ Kebijakan proses pemilihan dan/atau Mutasi serta Rotasi pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya; dan ▪ Kebijakan penetapan dana BOS Daerah dalam bidang Pendidikan atau pemberian dana Hibah Daerah dalam bidang KESRA. Sangat rentan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan peran Warga Masyarakat sebagai subyek hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara 28 negara dan Warga Masyarakat, demikian tertulis dalam penjelasan umum Undang-Undang AP; g. Bahwa sebenarnya peran Warga Masyarakat pada Undang-Undang AP, sebagai subyek hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme telah ada dan diatur sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 15 akan tetapi ketentuan Pasal a quo khususnya pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” yang sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” telah menimbulkan perbedaan perlakuan atau diskriminasi kepada Warga Masyarakat khususnya Badan Hukum perdata sebagai pihak yang tidak dituju dan tidak mengalami kerugian yang nyata dan kepentingan secara langsung, hal ini sangat berbeda jika Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 73 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan di PTUN selama terpenuhi syarat yakni: 1. berbentuk badan hukum atau yayasan; 2. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; 3. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. h. Bahwa adalah menjadi sangat ironi jika semangat dilahirkannya Undang- Undang AP demikian besarnya menempatkan peran Warga Masyarakat sebagai subyek hukum, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, akan tetapi ketika dilakukan pengujian atas suatu KTUN di PTUN setelah menempuh upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal a quo, gugatannya diputuskan tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan ketentuan Pasal a quo khususnya pada frasa 29 “Warga masyarakat yang dirugikan” yang sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” sebagaimana dialami oleh Pemohon; i. Bahwa Pemohon dan Warga Masyarakat selaku pihak yang tidak dituju atas suatu KTUN, sebenarnya secara langsung atau tidak langsung mengalami dampak atas diterbitkannya suatu KTUN, kerugian juga dialami oleh Pemohon dan warga masyarakat lainnya selaku pihak yang tidak dituju langsung karena baik Pemohon maupun warga masyarakat lainnya merupakan pembayar pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan APBD dan APBN, dan Pemohon dan Warga masyarakat lainnya mempunyai kepentingan terhadap diterbitkannya suatu KTUN. Bahwa kepentingan tersebut adalah ketika suatu KTUN dinilai oleh Warga masyarakat memiliki cacat hukum dalam penerbitannya atau terindikasi adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan hal tersebut adalah sejalan dengan semangat dilahirkannya Undang-Undang AP; j. Bahwa dapat Pemohon contohkan atas permasalahan yang Pemohon alami langsung ketika gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim PTUN Serang dengan dasar tidak adanya kepentingan langsung dan kerugian yang nyata yang alami oleh Pemohon, dalam permasalahan pengangkatan Inspektur Provinsi Banten, yang memiliki rekam jejak tidak mengikuti proses open bidding ketika naik dari jabatan Eselon III ke Eselon II, yang menurut penilaian Pemohon adalah menjadi cacat hukum pengangkatannya sebagai Inspektur Provinsi Banten, dan hal tersebut dibiarkan oleh pihak yang berwenang di Provinsi Banten sampai saat ini, Warga Masyarakat berharap ada PNS Pemprov Banten yang berani menggugat permasalahan ini ke ranah hukum akan tetapi PNS di Provinsi Banten lebih memilih diam karena khawatir posisi mereka juga akan terancam karena terikat sumpah dan janji serta disiplin PNS yang harus loyal kepada pimpinan, dan ironisnya ketika ada warga masyarakat yang melakukan gugatan dan telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon, gugatannya di PTUN Serang dinyatakan dalam amar putusannya tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan ketentuan “kepentingan dan kerugian Pemohon sebagai Warga masyarakat yang dinilai tidak mengalami kerugian secara langsung 30 dan nyata”, oleh karena itu sepanjang ketentuan Pasal a quo dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” maka perlakukan diskriminatif terhadap warga masyarakat yang tidak dituju oleh suatu KTUN dan melakukan gugatan atas dasar telah melakukan upaya administratif akan terus terjadi; k. Bahwa berdasarkan prinsip kesetaraan, maka sudah seharusnya pemberlakukan sebagai subjek hukum kepada kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu, harusnya setara demikian juga dengan prinsip Persamaan, yakni dimana segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti keistimewaan proses diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’ guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju; l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah selayaknya legal standing Warga Masyarakat pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dipersamakan kedudukan hukumnya dengan legal standing pada: a. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan c. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan syarat: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Tanpa adanya lagi ketentuan kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”, sehingga tidak menimbulkan diskriminatif sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 31 D. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, disertai dengan bukti-bukti yang Pemohom lampirkan maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa “warga masyarakat yang dirugikan” bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa “warga masyarakat yang dirugikan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pengsesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0007527.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 atas nama Perkumpulan Maha Bidik Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 4. Bukti P-4 : Fotokopi UUD 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan PTUN Serang Nomor 45/G/2019/PTUN- SRG, antara Pemohon melawan Gubernur Banten atas permasalahan pengangkatan Pejabat Publik yakni Inspektur 32 Provinsi Banten, dimana gugatan Pemohon diputus tidak dapat diterima dengan alasan kepentingan dan/atau kerugian 6. Bukti P-6 : Fotokopi NPWP Pemohon; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan, terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D 33 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 34 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya menyatakan “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”; 2. Bahwa Pemohon adalah perkumpulan yang telah dinyatakan sah sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007527.AH.01.07.TAHUN 2019, bertanggal 24 Juli 2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, beserta Lampiran; 3. Bahwa Pemohon, yaitu Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai “… forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan, keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasuk aparatur pelaksananya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuannya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik baik di tingkat Kabupaten atau 35 Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat nasional yang ada maupun yang akan datang”. Maksud dan tujuan Pemohon secara kelembagaan demikian telah dibuktikan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Notaris bertanggal 25 Juni 2019 mengenai Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia; 4. Bahwa Pemohon diwakili oleh ketiga pengurus, yaitu Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, dan Muhamad Madroni, yang masing-masing merupakan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia. Hak dan/atau kewenangan ketiga pengurus tersebut untuk mewakili Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang menyatakan, “Ketua bersama-sama dengan seorang Sekretaris (baik itu Sekretaris 1 atau Sekretaris 2) dan seorang Bendahara merupakan pengurus harian dan karenanya berhak mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan serta …”, sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Notaris bertanggal 25 Juni 2019 mengenai Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia; 5. Bahwa Pemohon menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berupa hak untuk berkedudukan sama di hadapan hukum; hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berupa hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hak-hak konstitusional tersebut menurut Pemohon dirugikan karena frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dimaknai sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” (vide Permohonan Pemohon angka 12, halaman 8); 6. Bahwa Pemohon menjelaskan dimaknainya frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”, telah mengakibatkan Pemohon terhalang untuk menggugat putusan tata usaha negara. Kerugian demikian juga terjadi secara riil ketika gugatan Pemohon kepada Gubernur Banten melalui PTUN Serang dinyatakan tidak 36 dapat diterima dengan alasan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum seperti dibuktikan dengan bukti P-5 berupa fotokopi Putusan PTUN Serang Nomor: 45/G/2019/PTUN.SRG. Terhadap anggapan kerugian konstitusional demikian Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, memang terdapat hubungan kausalitas antara anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, baik nyata maupun potensial, dengan berlakunya norma a quo, khususnya ketika frasa tersebut dimaknai sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”. 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, tanpa bermaksud mengaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal inkonstitusionalitas frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai inkonstitusionalitas frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan manakala dimaknai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7; [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada 37 Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk menggugat keputusan tata usaha negara manakala frasa tersebut dimaknai sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”. Dari aspek konstitusionalitas, Mahkamah tidak menemukan adanya tafsir dalam norma tersebut yang bermakna mempersempit objek dari Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Sebab argumentasi Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan PTUN Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG dan beberapa putusan lainnya (vide permohonan angka 11 halaman 7-8) yang mempersempit makna frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan”, sesungguhnya tidak serta merta mengubah tafsir konstitusionalitas Pasal 75 ayat (1) a quo menjadi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan kata lain, norma Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” adalah berkaitan dengan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah berkaitan dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”, di mana hal tersebut sudah berkaitan dengan objek yang dapat menjadi materi gugatan di peradilan. Adapun perihal tidak diterimanya kedudukan hukum Pemohon oleh peradilan tata usaha negara bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, setelah mencermati lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, terutama pada bagian posita permohonan dan petitum permohonan, Mahkamah menemukan permasalahan sebagai berikut. Permasalahan konstitusional yang diuraikan Pemohon dalam bagian posita adalah frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk menggugat keputusan tata usaha negara manakala frasa tersebut dimaknai sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” (vide permohonan Pemohon halaman 17, 18, 20, 22, 25, dan halaman 31). Namun pada bagian petitum, Pemohon merumuskan hal yang bertolak belakang dengan uraian dalam posita maupun penjelasan dalam sidang pendahuluan. Pada bagian petitum Pemohon merumuskan, antara lain, “2. Menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa “warga masyarakat yang dirugikan” 38 bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan “Kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”.” Rumusan petitum demikian bermakna bahwa frasa “warga masyarakat yang dirugikan” akan bersesuaian dengan UUD 1945 ketika dimaknai bahwa “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”. Padahal dalam posita permohonan, Pemohon meminta/menerangkan hal yang sebaliknya, yaitu frasa “warga masyarakat yang dirugikan” akan bertentangan dengan UUD 1945 ketika dimaknai bahwa “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”. Adanya pertentangan demikian, yaitu antara rumusan penjelasan di bagian posita permohonan dengan rumusan petitum permohonan, memunculkan ketidakjelasan bagi Mahkamah mengenai hal apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon. Ketidakjelasan isi permohonan mengarahkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur. [3.10] Menimbang bahwa Pasal 54 UU MK memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Namun karena permohonan Pemohon kabur, sebagaimana telah diurakan pada paragraf [3.9] di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK dimaksud; [3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon kabur, yaitu terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut. 39 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon kabur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), d a n Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 13.07 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh 40 Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo